KAJIAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

sekedar meramaikan bulan-bulan NKP yang sedang marak , sebuah tulisan milik angkatan I MIK , menupas fenomena upaya Polri dalam penegakkan hukum TPPO dengan pendekatan teori SWOT, sebuah teori yang menjadi satu satunya pilihan teori yang boleh dipakai dalam penulisan NKP. what ever color you want, but only black.

 

tulisan lengkap silahkan kontak pemilik blog

 

6654654654

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.   Latar Belakang

Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (crime is the shadow of civilization), demikian dikatakan oleh Colin Wilson, seorang jurnalis asal Inggris, penulis buku A Criminal History of Mankind. Kejahatan selalu ada dan tetap melekat kepada setiap bentuk peradaban manusia[1]. Tidak ada peradaban manusia yang luput dari fenomena perkembangan kejahatan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang tetap dan pasti, namun sesuatu yang menyesuaikan dengan peradaban manusia.

Kejahatan dapat meningkat dan dapat pula menurun. Kejahatan juga dapat berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah kejahatan dan beranekaragamnya jenis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Semakin komplek suatu masyarakat, maka jumlah kejahatan semakin banyak, jenisnya semakin bervariasi dan modus operandinya semakin beragam.

Dalam perkembangannya, kejahatan berkembang salah satunya yang kita kenal dengan sebutan kejahatan transnasional. Kejahatan Transnasional menurut Neil Boister adalah: “certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national state or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[2], sedangkan pengertiannya menurut G. O. W. Mueller yaitu: “transnational crime is a criminological rather than a juridical term, coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Brand in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[3].

 

5354354

Karakteristik dari kejahatan transnasional menurut Pasal 3 Konvensi Palermo tahun 2000 adalah:

“(1) It is committed in more than one state (dilakukan di lebih dari satu negara); (2) It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state (dilakukan di suatu negara, tapi kegiatan penting lainnya seperti persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian berada di negara lain); (3) It is commited in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state (dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok organisasi kriminal yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kriminal di lebih dari satu negara); atau (4) It is committed in one state but has substantial effects in another state (dilakukan di suatu negara, tetapi mengakibatkan dampak-dampak substansial di negara lain)”[4].

Tidak semua kejahatan dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional. Menurut PBB, yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional meliputi: (1) Money laundering; (2) Terrorist activities; (3) Theft of art and cultural objects; (4) Theft of intellectual property; (5) Illicit traffic in arms; (6) Sea piracy; (7) Hijacking on land; (8) Insurance fraud; (9) Computer crime; (10) Environmental crime; (11) Trafficking in persons; (12) Trade human body part; (13) Illicit drug trafficking; (14) Fraud bankruptcy; (15) Infiltration of legal business; (16) Corruption; (17) Bribery of public officials; dan (18) Other offences committed by organized criminal groups. (Jay S. Albanese,2011:211)[5].

ASEAN, di Manila tanggal 20 Desember 1997, menyatakan kategori kejahatan transnasional meliputi: (1) Terrorism; (2) Illicit drugs; (3) Arms smuggling; (4) Trafficking in person; (5) Money laundering; (6) Arm robbery at sea; (7) Cybercrime; dan (8) International Economic Crime[6]. Sedangkan, AMMTC, tahun 2001, menyatakan terdapat 8 (delapan) kategori kejahatan transnasional yaitu: (1) Terrorism; (2) Narcotic; (3) Trafficking in persons; (4) Money laundering; (5) Sea piracy; (6) Arms smuggling; (7) Cybercrime; dan (8) Economic International crime[7].

Traficking in person atau perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang telah menjadi persoalan yang amat serius dan memprihatinkan di Indonesia. Menurut laporan US Departement of State yang dirilis pada tanggal 14 Juni 2010, Indonesia telah menempati urutan pertama di dunia sebagai pelaku perdagangan manusia[8]. Sekitar tiga juta orang telah diperdagangkan di dan dari Indonesia[9]. Menurut laporan tersebut, penempatan TKI  di luar negeri oleh PJTKI secara legal maupun ilegal telah menjadi sarana perdagangan manusia, pelacuran, dan perbudakan modern.

PBB, berdasarkan survei UNHCR dan UNICEF, menganggap dan menjadikan Indonesia bukan lagi sekedar lokasi transit dan tujuan perdagangan manusia, melainkan sudah menjadi negara sumber dan pemasok praktek ilegal tersebut[10]. Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki, serta dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit perdagangan seks dan kerja paksa. Masing-masing propinsi dari 33 propinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia. Daerah sumber yang paling signifikan adalah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang  di di negara-negara Asia yang lebih maju dan Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah, dan Irak. Jumlah WNI yang bekerja di luar negeri masih sangat tinggi, diperkirakan 6,5 juta sampai 9 juta pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk 2,6 juta orang di Malaysia dan 1,8 juta orang di Timur Tengah. Diperkirakan 69 persen dari seluruh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah perempuan. IOM (International Organization for Migration) dan LSM anti perdagangan manusia terkemuka di Indonesia memperkirakan bahwa 43 sampai 50 persen atau sekitar 3 sampai 4,5 juta TKI di luar negeri menjadi korban dari kondisi yang mengindikasikan adanya perdagangan manusia[11].

Berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain: meratifikasi konvensi PBB terkait dengan perdagangan orang melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, membentuk Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Universitas Indonesia, mangklarifikasi peran BNP2TKI di luar negeri dalam menerapkan UU No. 39 Tahun 2009, dan lain sebagainya termasuk melalui upaya-upaya penegakan hukum oleh Polri.

Dalam bidang penegakan hukum, Polri telah berusaha menindak tegas setiap pelaku perdagangan orang yang tertangkap. Seperti akhir-akhir ini Polri berhasil membongkar sindikat perdagangan orang di Indramayu, Jawa Barat; Jakarta; Entikong, Kalimantan Timur; dan Kuching, Malaysia[12]. Beberapa orang tersangka ditangkap, yaitu 2 (dua) WNI yang berperan sebagai perekrut korban dan mengirimkan korban ke Kalimantan Barat dan 1 (satu) orang Warga Malaysia sebagai pembeli, sementara itu, seorang WNI lagi masuk dalam daftar pencarian orang karena berperan mengirimkan korban ke Kuching, Malaysia. Mereka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Pada Bulan Juni 2011, International Organization of Migration (IOM) mengumumkan hasil penelitiannya yang cukup mencengangkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Indonesia kembali mempertahankan posisi di urutan teratas sebagai negara asal korban perdagangan orang. IOM mencatat 3.909 korban perdagangan orang yang berasal dari Indonesia. Korban-korban tersebut terdiri dari 90 persen perempuan dan 10 persen laki-laki dalam kategori dewasa serta 84 persen perempuan dan 16 persen laki-laki untuk kategori usia anak[13].

 

1.2.   Permasalahan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Oleh karena itu, penulis menentukan permasalahan-permasalahan dalam tulisan ini meliputi:

  1. Bagaimana kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?;
  2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?; dan
  3. Strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Maksud penulis menyusun tulisan ini adalah: Pertama, Mendeskripsikan kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, merumuskan suatu strategi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Tujuan penulis menyusun tulisan ini yaitu: Pertama, agar diketahui gambaran kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, agar dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, agar dapat dirumuskan strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang sehingga diperoleh suatu rumusan strategi penegakan hukum yang dapat diimplementasi dalam pemberantasan terhadap tindak pidana tersebut.

 76765876867

BAB II

KAJIAN TEORITIS

 

2.1.   Konsep Perdagangan Orang

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime mendefinisikan perdagangan orang sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons sebagai:

“rekrutmen, transportasi, transfer, menadah atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”[14]

Sedangkan definisi perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi”[15].

Berdasarkan kedua konsep tersebut, definisi perdagangan orang mengandung beberapa unsur, yaitu: Pertama, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; Kedua, dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut; Ketiga, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara; dan Keempat, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang yang dimaksud oleh penulis dalam tulisan ini yaitu: suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

 

2.2.   Konsep Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum menurut Jaksa Agung RI Hari Suharto, SH dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat”.[16]

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup[17]. Pengertian yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto ini sering disebut sebagai pengertian penegakan hukum secara luas.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[18]. Menurutnya, pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu: dari sudut subyek dan dari sudut obyeknya.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Perserikatan bangsa-bangsa menggunakan pendekatan untuk menangani masalah perdagangan manusia berdasarkan pencegahan kejahatan, penjatuhan hukuman dan penjagaan korban. Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) membuat adalah Protokol Trafiking yang memiliki kerangka untuk menangani masalah perdagangan manusia yang dipanggil “Pendekatan 3P”, yaitu: Prevention, Prosecution and Protection (Pencegahan kejahatan, Penjatuhan hukuman dan Penjagaan korban)[19]. Sejak itu, sedikitnya 155 negara sudah membuat hukum-hukum dan undang-undang berdasarkan “Pendekatan 3P”[20]. Indonesia juga telah membuat hukum-hukum dan undang-undang untuk perdagangan manusia atas dasar pendekatan tersebut sejak 2007[21].

Berdasarkan beberapa konsep penegakan hukum tersebut, nampak bahwa ada beberapa unsur dalam penegakan hukum yaitu: Pertama, rangkaian kegiatan dalam rangka usaha menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; Kedua, bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif; Ketiga, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum; Keempat, untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya; dan Kelima, dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Apabila penulis simpulkan dan kaitkan dengan tulisan ini, maka penegakan hukum dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai: rangkaian kegiatan dalam rangka menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perdagangan orang yang berlaku yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (Polri beserta pihak dan instansi terkait lainnya) untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan tersebut berjalan sebagaimana seharusnya dan tujuan hukum tersebut dapat tercapai sesuai harapan. Upaya penegakan hukum tersebut meliputi tindakan-tindakan yang termasuk dalam “Pendekatan 3P”, yaitu: untuk pencegahan kejahatan, untuk penjatuhan hukuman, dan untuk penjagaan korban.

 

2.3.   Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling berkaitan sangat eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum[22]. Kelima faktor tersebut yaitu:

  1. Faktor hukumnya sendiri;
  2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
  4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
  5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 

2.4.   Teknik Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai[23].  Analisis ini merupakan suatu metoda untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut.

Kata SWOT itu sendiri merupakan kependekan dari variabel-variabel penilaian, yaitu: S merupakan kependekan dari STRENGTHS, yang berarti potensi dan kekuatan pembangunan; W merupakan kependekan dari WEAKNESSES, yang berarti masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi; O merupakan kependekan dari OPPORTUNITIES, yang berarti peluang pembangunan yang dapat; dan T merupakan kependekan dari THREATS, yang merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan[24].

Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi pembangunan daerah. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Sebagai salah satu alat untuk formulasi strategi, tentunya analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu: (a) Tahap pengumpulan data; (b) Tahap analisis; dan (c) Tahap pengambilan keputusan[25]. Teknik ini akan penulis gunakan dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, penulis dapat menganalisa dan merumuskan suatu strategi yang sesuai guna meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 122121

BAB III

PEMBAHASAN

 

 

 

  1. Visi

“Mewujudkan kerjasama lintas sektoral (nasional, regional dan internasional) dan penggalangan komponen masyarakat yang intensif, sinergi, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia”

  1. Misi

1)      melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      menjalin hubungan, memberdayakan, dan melakukan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      menjalin hubungan dan melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      melakukan penindakan terhadap oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      menyusun sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      melakukan peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      melakukan pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Tujuan

1)      terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, proporsional, dan mutualisme dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      terjalinnya kerjasama dengan yang intensif dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      terjalinya hubungan dan terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, dan mutualisme dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      terwujudnya efek jera bagi oknum Polri yang terlibat dan mencegah anggota Polri sehingga tidak terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      terwujudnya suatu sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      terwujudnya peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      tercapainya pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Sasaran

1)      instansi pemerintah, gugus tugas dan lembaga lainnya yang dibentuk pemerintah;

2)      organisasi, negara dan lembaga (nasional, regional dan internasional) yang berkompeten dan mendukung pemberantasan tindak pidana kejahatan orang;

3)      Oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

4)      aparat penegak hukum dalam CJS; dan

5)      seluruh komponen masyarakat dan kearifan lokal yang ada di masyarakat.

  1. Pelaksana

1)      Seluruh personil Polri khususnya yang terlibat langsung dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di seluruh wilayah Negara Keastuan Republik Indonesia terutama di daerah yang rentan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2)      Seluruh pimpinan Polri dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek secara berjenjang sesuai dengan potensi wilayah hukum masing-masing.

  1. Strategi
  • Jangka Pendek (1 s.d 2 tahun pertama)

1)      melakukan pertemuan rutin dan koordinasi bulanan yang intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

4)      membuat dan membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di Indonesia.

5)      melakukan penindakan yang tegas terhadap setiap oknum yang terbukti terlibat tindak pidana perdagangan orang.

6)      melakukan penyusunan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level nasional.

7)      melakukan indentifikasi dan inventarisasi kearifan lokal yang ada di Indonesia yang dapat bermanfaat bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

  • Jangka Menengah (tahun ke-3 dan ke-4)

1)      menjalin dan membina kerjasama serta membuat jaringan komunikasi dengan negara yang rentan menjadi tujuan dan potensi sebagai pemasok tindak pidana perdagangan orang dari dan ke Indonesia.

2)      membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di kawasan regional.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

3)      membina dan mengembangkan kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional dan regional.

4)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level regional.

  • Jangka Panjang (5 tahun dan seterusnya)

1)      membina dan mengembangkan kerjasama dan jaringan komunikasi dengan seluruh negara di dunia dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di dunia;

2)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di level internasional.

3)      membina dan mengembangkan jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

4)      membina, mengembangkan dan memperluas kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

5)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level internasional.

 

BAB IV

PENUTUP

 

4.1.   Kesimpulan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

  1. Kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih belum optimal. Perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang menunjukkan trend penurunan.
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi:

1)      Adanya instrumen hukum (internasional dan nasional) yang kuat dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

2)      Banyaknya personil Polri yang tersentralisasi dari pusat ke daerah-daerah sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

3)      Adanya dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bagi Polri;

4)      SDM Polri telah memiliki kemampuan yang cukup (dari sekolah, kursus dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri) dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

5)      Adanya keterlibatan oknum Polri baik secara langsung maupun tidak langsung membekingi praktek perdagangan manusia;

6)      Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Polri dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penanganan perdagangan orang;

7)      Terbatasnya sarana dan prasarana (khususnya angkutan laut dan udara) dalam upaya memonitor seluruh wilayah Indonesia yang rentan terhadap terjadinya praktek perdagangan orang; dan

8)      Belum adanya sistem dan metode yang tepat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang.

Faktor eksternal antara lain:

1)      Besarnya dukungan internasional dalam rangka pemberantasan praktek perdagangan manusia;

2)      Adanya satuan gugus tugas, BNP2TKI serta badan atau instansi lainnya yang dibentuk khusus untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

3)      Banyaknya LSM dan kelompok masyarakat tertentu yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

4)      Budaya ketimuran yang masih ada di masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji/dosa.

5)      Kondisi sosial masyarakat Indonesia (misalnya banyaknya kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan lain sebagainya) yang mendorong mudahnya mereka menjadi korban kejahatan perdagangan orang;

6)      Kurangnya kesepahaman antara aparat penegak hukum (terutama hakim dan jaksa) dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia;

7)      Kurangnya keseriusan instansi atau pihak-pihak terkait khususnya dalam instansi pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

8)      Masih lemahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai kejahatan perdagangan orang sehingga mereka mudah tertipu, terperdaya bahkan menjadi korban kejahatan tersebut.

  1. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yaitu Program Kerjasama Lintas Sektoral dan Penggalangan Komponen Masyarakat. Program tersebut meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, pelaksana, dan strategi (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang).

 

4.2.   Saran

Agar program dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka penulis menyarankan sebagai berikut: Pertama, masih perlu dilakukan kajian, evaluasi dan penyempurnaan terhadap program tersebut; Kedua, Perlu sosialisasi terhadap seluruh personil Polri termasuk upaya penggalangan saran, kritik dan masukan bagi penyempurnaannya; dan Ketiga, Apabila sudah dinyatakan sempurna, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh pimpinan Polri melalui petunjuk teknis dan dijabarkan lagi oleh para kepala kesatuan wilayah melalui petunjuk pelaksanaan.

 


DAFTAR PUSTAKA

 

BUKU

Abdusalam, R., Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997.

Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986.

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Wilson Colin, A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984.

 

INTERNET

Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi.

Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia.

Menkokesra.go.id, Tindak Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, 2005, http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf,

Permata, Titis Jati, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia.

Umar, Musni, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011,   http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/.

U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, http://goo.gl/I3BeN.

___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, http://www.108csr.com/home/news.php?id=271.

_______________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 .

_________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87.

___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

 

BAHAN PERKULIAHAN

Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

 

BAHAN-BAHAN LAIN

United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008.

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009.

 


 

[1]Colin Wilson , A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984, hal.8.

[2] Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Musni Umar, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011, diakses melalui http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/ pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[9] Ibid.

[10] Titis Jati Permata, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, diakses melalui http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[11] ___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[12] Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, diakses melalui http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[13] ______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, diakses melalui http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87 pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[14] Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, diakses melalui http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

[16] R. Abdusalam, Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997, hlm 18.

[17] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986, hal. 3.

[18]Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses melalui  http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[19] United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008, hal. 59.

[20] United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009, hal. 8.

[21] Ibid, hal. 170.

[22] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 8.

[23] Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 18.

[24] Ibid, hal. 19.

[25] Ibid, hal. 21.

[26] U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, diakses melalui http://goo.gl/I3BeN pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012, hal. 2.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] ___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, diakses melalui http://www.108csr.com/home/news.php?id=271 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[30] US Embassy Jakarta, Op.Cit.

[31] Ibid.

[32] ________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[33] _________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[34] Ibid.

[35] Ibid.

[36] Ibid.

[37] Ibid.

[38] Ibid.

[39] Ibid.

UNMISS DAN KONDISI REPUBLIK SUDAN SELATAN SAAT INI

UNMISS DAN KONDISI REPUBLIK SUDAN SELATAN SAAT INI

DSC00595

DSC00027

DSC00035
20141030_144004

20140923_091941

20141010_173115
UNMISS berdiri berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal melalui resolusi Dewan Keamanan nomer 1996 (2011) tertanggal 8 Juli 2011 yang  menetapkan berdirinya Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) untuk periode satu tahun, pertanggal 9 Juli 2011, dengan tujuan untuk memperbaharui  Mandat Misi PBB di Sudan (UNMIS) sebelumnya yang berakhir pada tanggal yang sama.

20150529_093458

Tujuan UNMISS adalah untuk mengkonsolidasikan perdamaian dan keamanan, dan membantu menciptakan  kondisi yang sesuai untuk  pembangunan di Republik Sudan Selatan, sekaligus untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Sudan Selatan agar dapat memerintah secara efektif dan demokratis termasuk menjalin hubungan baik dengan tetangga-tetangganya.

4

images (9)

Napak tilas sejarah berdirinya republik Sudan Selatan dimulai dari adanya  Comprehensive Peace Agreement  tahun 2005 yang berlanjut dengan adanya referendum dan kemerdekaan Sudan Selatan itu sendiri. Pada  tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan berhasil menjadi negara terbaru di dunia. Kelahiran Republik Sudan Selatan merupakan puncak dari proses perdamaian enam tahun yang dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) pada tanggal 9 Januari 2005 antara Pemerintah Sudan  ( Khortum ) dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), guna mengakhiri lebih dari 20 tahun masa perang.

IMG_0662

Misi PBB di Sudan (UNMIS) mendukung pelaksanaan CPA selama periode interim yang dibentuk oleh Pemerintah Sudan dan SPLM ketika CPA ditandatangani, termasuk menyerukan referendum untuk menentukan status Sudan Selatan. Referendum diadakan pada bulan Januari 2011, hampir 98,83% pemilih memberikan  suara untuk kemerdekaan. Sekretaris Jenderal PBB menyambut pengumuman hasil akhir referendum dan menyatakan sebagai cerminan kehendak rakyat Sudan Selatan.

DSC00852

Setelah akhir periode peralihan kekuasaan dan dilanjutkan dengan kemerdekaan Sudan Selatan pada Juli 2011, Dewan Keamanan akhirnya membentuk misi baru, yakni Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) dengan mengadopsi resolusi Dewan Keamanan PBB nomer : 1996 (2011) tertanggal 8 Juli 2011 .

20150124_150957

Pada  tanggal 15 Desember 2013, kekerasan kembali pecah di Juba , ibukota Sudan Selatan dan dengan cepat menyebar ke lokasi lain di negara itu yang mengakibatkan krisis politik dan mengancam kondisi keamanan nasional, dampak konflik paling parah dirasakan didaerah  seperti : Central Equatoria, Jonglei, Lakes, Unity dan Upper Nile.

20141103_151043

Konflik juga berakibat adanya ketegangan hubungan antara Pemerintah dan UNMISS, terjadi peningkatan sentimen anti-PBB yang berasal dari salah persepsi tentang peran Misi selama krisis. Tuduhan yang tidak mendasar bagi UNMISS memihak salah satu pihak serta kecurigaan bahwa Misi PBB telah membantu dan bersekongkol dengan pasukan anti-pemerintah.

IMG-20141212-WA0028

Pernyataan publik yang bermusuhan justru dibuat oleh pejabat senior Pemerintah, akibatnya akses UNMISS untuk bergerak bebas akhirnya terhambat. Demonstrasi mengecam PBB terjadi beberapa kali di Ibukota termasuk di beberapa kota seperti Rumbek (Lakes State) dan Aweil (Bah el Ghazal North State).

DSC00032

Krisis senantiasa memiliki konsekuensi negatif terhadap hak asasi manusia di berbagai negara, terutama di daerah yang mengalami  konfrontasi militer besar seperti di ibukota nasional dan di Jonglei, Upper Nile danUnity States). UNMISS memperkirakan ribuan orang tewas selama pertempuran pada awal-awal masa krisis. Kedua pihak dalam konflik bertanggung jawab atas serangan etnis yang menargetkan warga sipil dimana kedua belah pihak, gagal mematuhi hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia.

DSC00698

Dalam empat minggu pertama krisis, hampir 500.000 orang telah mengungsi di Sudan Selatan dan selebihnya sekitar 74.300 orang telah menyeberang ke negara tetangga.  Angka ini terus meningkat, total pada akhir Februari 2014 telah mencapai 900.000 orang, termasuk di antaranya 167.000 orang telah menyeberang ke negara tetangga. Jumlah warga sipil terdampak konflik  yang berkategori rawan pangan meningkat menjadi 1.100.000-3.200.000 orang, sekitar 500.000 pengungsi lainnya juga membutuhkan bantuan pangan, berarti bahwa krisis ini telah berdampak terhadap kelangsungan hidup 3,7 juta rakyat Sudan Selatan.

Ketika pertempuran meletus di Juba dan tersebar di seluruh wilayah Greater Upper Nile, puluhan ribu warga sipil melarikan diri dari daerah di mana sejumlah besar pembunuhan yang terjadi, termasuk untuk melarikan diri serangan yang ditargetkan terhadap komunitas tertentu, gelombang pengungsian  mengarah ke lokasi-lokasi  UNMISS  Compound di Juba, Bor , Akobo, Bentiu, Malakal dan Melut untuk mencari perlindungan.

UNMISS akhirnya membuka gerbang untuk pengungsi dan memerintahkan  para anggota Military Engineers untuk bekerja sama dengan Lembaga kemanusiaan, membangun fasilitas didalam kawasan UNMISS Compound untuk perlindungan warga sipil, Sejak itu, sebanyak 85.000 warga sipil telah mencari perlindungan di Delapan UNMISS Compound di seluruh negeri.

DSC00907

Gelombang warga sipil yang menjadikan Compound PBB sebagai kawasan perlindungan darurat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di Sudan Selatan, UNMISS berupaya untuk menjamin keamanan yang memadai dan perlindungan kepada mitra lembaga kemanusiaan agar dapat untuk memberikan bantuan yang layak kepada pengungsi.

20141110_183638

IMG_0552

DSC00015

Dalam rangka menguatkan kapasitas  UNMISS untuk mengatasi krisis, Dewan Keamanan melalui resolusi 2132 (2013) tertanggal 24 Desember yang disetujui lewat rekomendasi Sekretaris Jenderal memutuskan untuk segera meningkatkan  jumlah kekuatan Militer dan Polisi pada UNMISS.

20141029_082106

Kekuataan pasukan militer UNMISS dinaikkan menjadi 12.500 personil dan menjadikan komponen polisi menjadi 1.323 personel, termasuk didalamnya pasukan Formed Police Units, melalui pemindahan antar misi sementara dari beberapa Misi operasi pemeliharaan perdamaian PBB lainnya sekitar UNMISS melalui kerjasama antar-misi / Inter Mission Cooperation, kerjasama antar-misi memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas suatu Misi untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi warga sipil dari bahaya lebih lanjut.

20141210_112559

Keinginan  Sekretaris Jenderal PBB melihat perkembangan terakhir di Sudan Selatan adalah  agar UNMISS untuk sementara harus memprioritaskan pada perlindungan warga sipil, hak asasi manusia yang berkontribusi terhadap penciptaan kondisi keamanan yang kondusif dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan, seperti yang ditetapkan dalam wilayah kewenangannya, selain itu ketidakberpihakan Misi terhadap pihak-pihak bertikai akan berdampak positif selama konflik berlangsung.

Pada tanggal 27 Mei 2014, Dewan Keamanan PBB, dengan suara bulat mengadopsi resolusi 2155 (2014) yang memberikan amanat kepada UNMISS untuk : memberikan perlindungan warga sipil, monitoring hak asasi manusia dan dukungan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, dan meningkatkan kekuatan pasukan Misi untuk 12.500 dan komponen polisi untuk sampai 1.323 personel.

IMG-20150628-WA0001

Berdasarkan resolusi  nomer 2155 (2014) inilah Mabes Polri kemudian merespon permintaan UNDPKO untuk mengirimkan 16 personel Polri yang  sebelumnya telah lulus UNSAT dan dinyatakan layak mengikuti penugasan selaku IPO pada misi UNMISS.

IMG_0608

Saat ini  telah diberlakukan Mandat  terbaru berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomer 2223 ( 2015) tertanggal 28 Mei tahun 2015 yang memberikan tugas kepada UNMISS untuk melakukan :  Protection of Civilian, Monitoring and investigating human rights, Creating the conditions conducive to the delivery of humanitarian assistance, dan Supporting the Implementation of the Cessation of Hostilities Agreement,  dimana fokus utama kegiatan Individual Police Offices (IPOs) sendiri adalah kepada Protection of Civilian  ( POC ) terutama di penampungan Internal Displaced People / IDP.

Protection of Civilian dilaksanakan untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik, dengan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak-anak, patroli aktif dengan perhatian khusus ditujukan pada warga sipil pengungsi, dalam pelaksaan Protection of Civilian, IPO bekerjasama dengan Formed Police Unit (FPU) yang kemudian disebut UN Police (UNPOL).

IMG-20150604-WA0001

Kondisi Kamtibmas di Republik Sudan Selatan saat ini ternyata tetap masih bergejolak, secara teoritis kawasan POC merupakan kawasan steril dari konflik senjata, tidak seorangpun diijinkan masuk apabila berstatus kombatan apalagi bersenjata, tujuannya adalah agar setiap IDP yang berada didalamnya akan terjamin keamanan dan keselamatan mereka selama konflik berlangsung, hal ini tidak lepas  dari sikap sempalan faksi yang bertikai di Sudan Selatan dipimpin para warlords yang memperoleh dukungan dari komunitas–komunitas suku, antara Suku Dinka melawan Suku Shilluk atau dengan Suku Nuer dan suku-lainnya.

Umumnya masalah pemicu adalah bentrok adalah : curi mencuri ternak sapi, rekruitmen tentara child soldier, melarikan perempuan, mabuk miras dan berkelahi, seperti yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2015 pukul 18.00 EAT dilaporkan terjadi pertempuran antara pasukan pemerintah (SPLA) dengan pasukan oposisi (SPLA IO) yang berafiliasi dengan milisi Shiluk, di dua tempat berbeda yaitu di kota Malakal dan daerah sekitar area airport. Pertempuran yang terjadi berjarak sekitar 3 km dengan menggunakan berbagai jenis senjata ringan, berat, mortar hingga peluncur roket.

Pertempuran berlangsung hingga malam hari dan puncaknya pada pukul 22.00 EAT, pertempuran semakin sengit dan mendekat hingga jarak sekitar 200 m dari Alfa gate UN Compound di Malakal.

IMG_0578

Kontak tembak antar faksi didekat UN Compound Malakal yang berujung dengan jatuhnya kota Malakal ketangan SPLA IO tentunya menjadi pertimbangan sendiri bagi UNMISS, ditambah tanpa adanya jaminan kepatuhan antar faksi terhadap mandate UNMISS, maka UNMISS sempat mengeluarkan perintah evakuasi sekaligus relokasi  personil UNPOL dari Malakal menuju lokasi yang lebih kondusif.

20141029_082301

Selama hampir 2 minggu semenjak kota Malakal jatuh ketangan SPLA IO , tidak ada penerbangan milik sipil maupun PBB yang bisa melintas antara Malakal-Juba atau Malakal–Bentiu, trauma atas tertembaknya helicopter milik PBB beberapa waktu lalu oleh salah satu pihak yang bertikai.DSC01008

Data kekuatan komponen UNMISS per Juni 2015 adalah : kekuatan awal UNMISS yang disetujui negara Sudan Selatan meliputi hingga 7.000 personil militer, 900 personil polisi dan sejumlah Komponen sipil yang sesuai, kemudian sesuai dengan dengan perubahan mandate 2155 (2014) terdapat penambahan jumlah yang signifikan hingga 12.500 personil militer, 1323 personil polisi sipil (termasukFPU ) dan sejumlah Komponen sipil yang sesuai.

20141029_10483120141029_104659

Kekuatan personel UNMISS saat ini sesuai data tanggal (30 Juni 2015) dengan wewenang otorisasi sampai tanggal 30 November 2015 berdasarkan  Resolusi Dewan Keamanan PBB nomer 2223 (2015) tanggal 28 Mei 2015 adalah sebagai berikut :  terdapat 12.523 total personil berseragam: 11.350 komponen pasukan Militer; 179 perwira penghubung militer ; 994 Polisi (termasuk FPU), 769 personil sipil internasional, 1.204 staf sipil lokal  dan 409 Relawan PBB.

20150604_201219

Negara kontributor pada UNMISS dari komponen personil militer adalah: Australia, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Brasil, Kamboja, Kanada, China, Denmark, Mesir, El Salvador, Ethiopia, Fiji, Jerman, Ghana, Guatemala, Guinea, India, Indonesia , Jepang, Yordania, Kenya, Kirgistan, Mongolia, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nigeria, Norwegia, Paraguay, Peru, Polandia, Republik Korea, Rumania, Rusia, Rwanda, Senegal, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Uganda, Ukraina, Inggris, Republik Tanzania, Amerika Serikat, Vietnam, Yaman, Zambia dan Zimbabwe.

Komponen Polisi meliputi : Albania, Argentina, Bangladesh, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, China, Ethiopia, Fiji, Jerman, Ghana, India, Indonesia, Kenya, Kyrgyzstan, Namibia, Nepal, Belanda, Nigeria, Norwegia, Rumania, Rusia, Rwanda , Samoa, Senegal, Sierra Leone, Afrika Selatan, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Turki, Uganda, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat, Zimbabwe.

Korban personil UNMISS semenjak  misi berlangsung adalah: 17 orang militer; 1 orang polisi; 5 komponen sipil internasional; 6 warga sipil lokal; 7 lainnya.

PERJALANAN REFORMASI KORPS BRIMOB POLRI DALAM MEWUJUDKAN IDENTITAS SEBAGAI PENJAGA PERADABAN MANUSIA YANG PROFESIONAL DAN MODERN MENGHADAPI KEJAHATAN BERINTESITAS TINGGI DI INDONESIA

DER WEG DER INDONESISCHEN POLIZEIREFORM (KORPS BRIMOB POLRI), DIE IDENTITÄT ALS DIE HÜTTER DER PROFESSIONELEN UND MODERNEN MENSCHEN GEGEN HÖHE KRIMINALITÄT IN INDONESIEN ZU REALISIEREN.
Einführung


Der Weg von der Bemühung der inneren Polizei (Kepolisian Negara, Republik Indonesia – POLRI) Reform, besonders in der Organisation Brimob (Brigade Mobil) Polri, um die Aufgaben und Verpflichtungen die Grundsätze Demokratie und internationalle Polizei Standards entsprechend zu realisieren, kann nicht vom Polizeisystem getrennt werden, das von Polri angenommen wird. Die Polizeireform von Polri lässt sich nicht von dem Einfluss des Politiksystems, der Geschichte, und der sozialen Kontrolle trennen, die in Indonesien angewendet werden.

cropped-cropped-img_0271.jpg

DSC_0011

SAM_0939

Es gibt generell zwei Polizeisysteme in der Welt, unter anderem Continental European Model -zentralisiertes System- und Anglo Saxon Model –dezentralisiertes System-. Aber es wird kaum gefunden, sowohl zentralisiertes Model als auch dezentralisiertes Model, das rein in einem Land angewendet wird, Indonesien gehört auch dazu.
Der Weg inneren Polizeireformmit Aufgaben, Funktionen, und Rolle von Korps Brimob Polri-Kontext
Die Anwendung von dem Polizeisystem im demokratischen Staat, wie Indonesien, braucht volle Unterstützung von der Gesellschaft und enge soziale Überwachung. Das zeigt uns, dass es sehr große Sorge wegen dem Gewaltmissbrauch inerhalb der Polizei gibt. Dafür wird es auf einige Art und Weise in Indonesien realisiert , das ist im Polizeireform Kontext.
IMG_7737

Die sichtbare Veränderung in Polri wurde von politischen Entscheidung von dem Staat markiert, als Polri von der Institutionen und TNI am 1. April 1999 durch Präsident Instruktion Nr. 2 im Jahr 1999 getrennt wurde. Es bekam große Unterstützung von dem Publikum. Nachfolgend wurden Tap MPR/VI/2000 über die Trennung von ABRI (TNI und Polri) und Tap MPR/VII/2000 über die Rolle beider Institutionen aufgestellt, und zwar die Platzierung von TNI unter dem Departemen Pertahanan (Heeresministerium) und Polri wird direkt unter dem Präsident platziert.
Das Ziel von der Polizeireform ist um die Rolle und Position der Polri als Institution die im Land Sicherheit fokusiert wiederherstellen. Das wird im UU (Grundgesetz) No. 2 Tahun 2002, Artikel 2, Artikel 4, und Artikel 5 erklärt. Polri wird deutlich erklärt, dass Polri Funktion der Landesregierung hat. Polizei hat Ziele und Aufgaben, um die innere Sicherheit zu realisieren. Dabei handelt es sich um Sicherheit und Ordnung in der Gesselschaft, der Strafverfolgung, Bevölkerungschutz, und Durchsetzung von Menschrechten.
Von dem obigem erwähnten Artikel werden Polris Grundaufgaben und Funktionn genau erklärt, unter anderem:
Die Grundaufgabe sind Gefahrenabwehr, besonders Unruhen und organisierte Kriminalität mit Feuerwaffe, Bomben, chemische und biologische Mittels, und Radioaktiv, wo die Ausführung von Brimobs Aufgabe auf die Fuktion von Brimob Polri als striking force basiert. Als striking force hat Polri die spezifische Fähigkeit, den höhen Stellenwert der inneren Sicherheit zu bekämpfen und die Gesellschaft zu retten. Das wird von dem geschultem Personal, der soliden Führung, und den modernen Anlagen realisiert.
Dann, alsBrimobRollein der Organisationist ManöverTun, entweder einzeln oderin Gruppen mitMobilität,Feuerkraftund SturmMacht, um die Bewegung zu begrenzen,zu lähmen, fangen dieTäter und ihreZeugen und Beweisein einer Weisezu unterstützen,auszurüsten, zu schützen,zu stärken unddievorhandenenPolizeikräftezu ersetzen.
Die Formulierungder oben genannten Aufgaben, Funktionen und die Rolle desKorps Brimob Polri ist es, dieIdentität derBrimobals integraler Bestandteilder Polizeizu stärken,als Teileiner guten Regierungsführung(Good Governance), die auf der Achtung derRechtsstaatlichkeit und Menschenrechtebasiertfördern.
Der erste Schritt als einen Durchbruch, um die Forderungen der Gesellschaft für die Verwirklichung der Reform der Polizei (Brimob) zu beantworten, vor allem in der Ausführung der Reform der ZivilPolizei mit dem Polizeichef ausgestellten Dekret (Surat Keputusan Kapolri) Nr. Pol: Skep/1320/VIII/1998, vom 31. August 1998 über einen Feldführer, das über Verbesserung der Funktionfähigkeit der Polizei in der Zeit der Reform spricht. BrimobCorpsreagierte, indem Sie den Arbeitshandbuchund EntwicklungBrimobals Wiedervorlagezu bauen und zuentwickeln,eine Organisationskultur, die mit den anderen Einheitenin derPolizeiausgerichtet ist.

Der nächste Schrittwelcher direkt mitder Polizeireformverwandt ist, istdie Veröffentlichung des Erlass desPolizeipräsidenten, Nr. Pol: Kep53/X/2002vom 17. Oktober2002 überdie Organisation und Funktionsweisedes Korps derBrimob, unddes Erlass desPolizeipräsidentenNr.. Pol:. Kep/54/X/2002über die Organisationund die Funktionsweise derEinheiten der lokalenPolizeiorganisationen(Regional Police-Polisi Daerah-Polda). So, da esBrimobOrganisationsstrukturwieder geändert, damites zu einer Änderungin der OrganisationsstrukturBrimob gibt,wirdSubden Gegana (Bomben Komando)in der gesamtenUntereinheitAblösungBrimob hinzugefügt.
Diese organisatorischeVeränderungist ein bedeutender Schrittbei der Strukturierung dermobilenBrigademit derPolizei, durch denErlass des Polizeipräsidenten Nr.Pol:. Skep/27/IX/2002über die Reform derBrimob, die beinhaltet unter anderem:
• Strukturelle Aspekte
1. Der Kraft derBrimob Polri ist nicht zentralisiert, sondern ist auf verschidene Bereiche gerichtet (Dezentralisierung bei der Regional Polizei (Polda))
2. Die Organisationsstrukturmuss nichtdie gleiche wie dieStruktur dermilitärischenOrganisation sein
• Instrumentalle Aspekte
1. Die Fertigstellung deranwendbaren VerfahrenBrimobPolriist gerichtet undbezieht sich auf dasneueParadigma derPolizei,die Polizeigesetze,die Anforderungender Gesellschaft und dieAchtung der Menschenrechte.
2. Weiterführende Forschung auf Systeme und Methoden, die vom Brimob, um Brimob Polri Mitglieder als sowohl Beschützer und Betreuer der Gesellschaft als auch die profesionelle Personen, die in der Rechtspflege tätig sind,zu erkennen,
• Kulturelle Aspekte
1. WesentlicheÄnderung des Verhaltensder BrimobMitglieder ist, von Milteristikzum Zivilstatus. VermeidungundBeseitigungvon übermäßigemStolzund Arroganzjedem Brimob MitgliedsVerhaltenim täglichenLeben in der Gesellschaftsowiebei der Durchführung derAufgabe.
2. Umsetzung einer umfassendenundentsprechende Programme, um Loyalität zuder Mission derOrganisationbei allenBrimobPersonalzu fördern,nicht aufpersönliche oderFührung.

Die Bemühungenvon Korps Brimob PolrizurVerantwortlichkeit bei derAnwendung von Gewalt im Rahmen derMenschenrechte in Indonesienzu gewährleisten
Ein Thema, das sehr unangenehm auf dem Weg der inneren Polizeireform ist, besonders bei der Brimob Polri, ist wie die Bemühungenbei der Aufrechterhaltungund Gewährleistungvon Professionalität und Verantwortlichkeitinder Anwendung von Gewalt, vor allem lethal (zum Tode führend). In diesem Kontext ist die Vermeidung des MissbrauchesvonSchusswaffen in Indonesien zu verwenden. Es gibt mindestens einige Gründe als Hintergrund für den Missbrauches von Schusswaffen der Polizei. Osse (2007) , unter anderem:
Erstens; Es gibt einen Mängel an VerantwortlichkeitenMechanismen, mit der Zuverlässigkeitdes Schusswaffen Besitzer,darunter auch die Mindeststandardsder psychischen Gesundheit, psychologische Beurteilung, Führer und Kollegen Beurteilungverbunden.Dazu gehören die Beurteilungder einigen ehemaligen Einheitsführerverknüpftmit Selbstkontrolle,Probleme in der Familie, die gesundheitlichen Problemen, Verantwortungsfähigkeit, und entscheidungsKompetenz.
Zweitens; dieAusbildungan den Inhabereiner Schusswaffe wirdvöllig unzureichendvergeben. Die Vernunft der Gebrauch von Schusswaffen in einigen Einheiten ist unterschiedlich, aber das hängt mit der Bedingungen derVerteilungsanlagen und der Unterstützung zusammen. Dazu gehören die Sosiokultur und Reaktion der Gesellschaft und die Vernunft von der Regierung, die mit Besitz und Nutzen von Schuffwaffen verbunden sind. Das gibtam EndeEinfluss zuKonzept und den PraxisDimensionen, die von jedem Offizierempfangen werden,muss Inhabereiner Schusswaffesein.
Drittens; Es gibtunzureichendeAufsichtdes Inhabers (Offizier) derSchusswaffen, dass die Kluft zwischenBrimobPolri Bemühungen,Gewalt und Missbrauchvon Schusswaffenin der BetriebsumgebungPolriInstitution zubeseitigen. Eswird vonder empirischenErfahrungbeeinflusst, dass es eintödliches Risiko bei Polizeieinsätzein Krisenherden gibt. Die Razzien, Verhaftungen undEinsatz von Streitkräften (personel deployment) wird mittlerweile zur Sättigung und vielleicht psyscher Ausdruck (Stress) bringen, die Emotion zur Misshandlung und Missbrauch von Schusswaffen angeln.
Die Bemühungen des Schusswaffen Missbrauches von Brimob Polri Bekämpfung sind in zwei Arten klassizifiert, represive Weise und preventive Weise.
Repressive Weiser werden die Brimob Polri Mitglieder, die Missbrauch von Schusswaffen tun, diziplinische und/oder straftrechtliche Sanktion bekommen, wie im KUHP aufgestellt.
Allgemeinestrafrechtliche Sanktionen, die für alle Brimob Polri Mitgliedergelten, die Schuld bewiesensind, ist ein Quantensprungin derbürokratischenReformin Indonesien. Wenn die anderen Institutionen ihre Exklusivität und Immunität im Militärjustiz aufrechterhalten, die von Publikum schwer beobachtet werden.
Preventive Bemühung wird indem Änderungen an dem System durch die Festziehung von psychologischen undmedizinische Testsgemacht, für alle die Schusswaffen haben. Die Mitglieder, die Probleme in der Familie oder im Dienst haben, ist es auch nicht erlaubt, Schusswafen zu nutzen. Sie müssen einen regelmäßigen Test absolvieren.
Kontext der Achtung der Menschenrechte werden zu einem wichtigen Maßstab in der Polizeiaktion von Brimob Polri ergriffen.Einige Berichteauf die angeblicheVerletzung der MenschenrechtevonBrimobverwandt, bekommtimmerdie Aufmerksamkeit derPolizeiführungbei der RechenschaftspflichtundKlarstellungendurch die Untersuchung und Strafverfolgung im ZiviljustizundinternedisziplinarischenStrafe.
Als die Umsetzungder Bemühungen, um den Missbrauch von Schusswaffen undderMacht der Polizeizu verhindern, besondersvon den GegnernTerror-EinheitenBrimob Polri, müssen die Mitglieder in einem Schlafsaal mit ihren Familien bleiben. Die Offizier sind auch da, um die Schulung zu führen.
Eine derschwierigstenPhasenim Lebenszyklus voneinem Mitgliedeiner aktivenPersonaleinheitTerrorGegner ist die Erziehung und Vebesserung von den Fähigkeiten Phasen, besonder für Gegana Brimob in Indonesien. Dafür haben alle Gegana Brimob Mitglieder an Schulungen für Bombenbekämpfungen teilgenommen. (GSG 9 im Jahr 1984 und 2003, und die meistens durch Program DSS ATA (Diplomatic Security Services Anti Terrorism Assistance USA) nach dem Bom Bali I im Jahr 2002)
EinigeNichtregierungsorganisationenberichteten auchschon mal die Menschenrechtsverletzungen vonBrimobPolri Mitglieder, die gesammelt, zitiert, und veröffentlichte von anderen Organisationen ohne eingehende Untersuchen wurden. Aber nicht alle von den Berichten über Menschenrechtsverletzungen von Brimob Polri waren richtig oder update.
Die Bemühungen um dieKapazitätals professionelle, verhältnismäßige und MenschenrechteausgerichtetStrafverfolgung zubauen kann man deutlich sehen durch Partizipation im Workshop, Seminars, Training of Trainer, die von JICA Japan, Center of Stability Police Unit/Coespu International Law Enforcement Academy Bangkok, UNJCR, IOM und ICRC veranstaltet wurden.
Umeine Vorstellung davon zu bekommen,wie weitdie Polizeireform (Brimob einschließlichdarin)aufgetreten istund wiedie Rolle derBrimobPolri National SecuritySystem Development ist, wird eine ganzheitliche Observation gebraucht. Das ist einfach, um bestimmte Verzerrungenzu vermeiden, die entweder Brimob Polri oder die Gesellschaft selber schulden können.
Adrianus Meliala, ein Kriminologe, der auch KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) Mitglieder ist, sagte, dass die Schwierigkeitenbei der Durchführung vonReformen, die vonder Polizeikonfrontiert werden, “tak selamanya dan juga tak semua masalah tersebut berasal dari lingkungan intern Polri itu sendiri” (nicht immerund nicht allediese Problemekommen vonder PolizeiinternerUmwelt selbst). Es gibt auch viele Faktoren außer Polri, zum Beispiel der Haushaltsplan für Polri, nicht alle können von Polri selbst geregelt. Im demokratischer Politiksystem wird keine einzige Rupiah für die Haushaltspläne jedes Ministeriums von der Rolle der DPR (Volksvertretung) getrennt.
Die Nutzung derBrimob Polri als die ultimative Einheit (striking force), die spezifischeFähigkeit hat, als innereSicherheitsmaßnahmen und Gesellschaft Rettung, muss von ausgebildeter Brimob Polri Personals, solider Führung, den Anlage, die verfügbar und modern sind, und der Achtung der Menschenrechte ünterstutzt.
Die Bereitschaft von Brimob Polri, um diedie Aufgaben zu erledigen, wird stark vonFührungsbereitschaftbeeinflusst, die moderne, dynamische und neueÜberlegung in Vorbereitung aufdie tatsächlichen Bedürfnisse derUnterstützung des Vorgehen der Gesetzgebung, der Anlagen, und Ressourcen erfordern, um die Ausführung der Aufgaben richtig gehalten zu werden.

Rolle der PolizeiBrigadeMobile-Corps (Korps Brimob Polri) in der Strafverfolgungaufhoher IntensitätKriminalität inIndonesien
BrimobPolris IdealealsFrontlinieStrafverfolgungseinheitenin Formvon professionellenTerrorGegner wird von der Berücksichtigung der Dimensionen der Herausforderung, die keine leichte Aufgabe ist, gegründet. Das istuntrennbar von derPositionauf der Ebene der Geo-Strategie und Politikvon Indonesien inder asiatischenRegion und Global.
Als Folgeder strategischen Positionvon Indonesien inregionaler und globalerDimension,wird eine Erhöhungauf die Intensität der Kriminalität. In derPalermo-Konventionwird es erwähnt, dasses esfünf Kategorien von Verbrechen gibt, die imgrenzüberschreitende (Transnational)Kriminalitätenthalten, unter anderem : Drogenverbrechen, Genozid, FalschgeldVerbrechen, Seeräuberei, und Cyber Crime.
PalermoKonzeptwurde späterbekräftigt in der ASEAN Deklaration, die 8 Kategorie-Verbrechen erwähnen, die in der transnationalen Kriminalitätenthalten, wie Illicit Drug Trafficking, Money Laundering, Terrorism, Arm Smuggling, Trafficking in Person, Sea Piracy, Trans National economics crime & currency counterfeiting, und Cyber Crime.
TransnationaleKriminalität in derEntwicklungsansatzist eine Notwendigkeitals eineFolge der Entwicklungund Weiterentwicklung der Transport-, Informations-, und Kommunikationstechnik, wo die physischen Grenzen eines Landes in etwas virtuell kommen. Internationale Dimensionals ein Verbrechen, die über die territorialen Grenzendes Landesgeht, mit der Komplexität derTäterund Objektewirkenund Schwierigkeitenaufgrund der Differenzzwischen dem positivenRecht des Staates,sind charakteristisch für dietransnationale Kriminalität.
Die angespannte,gruselige, und unheimliche Atmosphäre wird in der Gesellschaft als fear of crimeentwickeln. Danach wird diese ausgedruckte Kondition eine öffentliche Meinungweit vorbringen, dass die Regierung schon gescheitert ist,ihre Bürger zu schützen.
HermawanSulistyo(2009)sagte, dassder Aufstieg desTerrorismuseine Bedrohungfür die nationale Sicherheit ist. Bom Bali I und II, Bom im Hotel J.W. Marriot, und Die Bombenanschlagsserie bei amerikanischer Botschaft und australischer Botschaft sind ein paar echte Beispiele für Probleme der nationalen Sicherheit.
AlsBrimobInnovationbei der Umsetzung derAufgabedes Schutzes und derDienst an der Gemeinschaftistdie Gründung der ̈”Gegana Bomb Data Centr̈e” (GBDC). GBDC ist ein Analyseund Bomben-DokumentationsCenter, die von dem Bombenkommandoin der indonesischenBrimob Polribesetzt ist. GBDCPräsenz sindhandfeste Beweise fürdie Reformim Rahmen derBrimob Polri in derStrafverfolgung. Die Praktiken derkonvensionellen Anfrage undUntersuchung wurden von einer auf scientific crime investigation basierenden Investigation ersetzt.
Die Herausforderungen von Strafverfolgung und ein Gefühl von Sicherheit und Frieden Erziehung in Indonesien sind zurzeit mit dem Phänomen des Terrorismus Entwicklungen Existenz konfrontiert, das als asymmetric warfare mit der Tendenz der Ursachen des Terrorismus als Folge der Entwicklung auf die religiösen Fragen basierender Fundamentalisme-Gesten.
Weltweitwurde eine Tendenz gefunden, dieaktuellereligiöse Identitätzu betrachten, istnichtals eine heiligeLehre, sondern Perspektive undKampf. Konflikte unddie blühendeFundamentalismuswerden in der Zukunftals die Wurzel derKonflikte in der Weltwachsen. “Akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya. dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap pohon terorisme. Tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat fundamentalis (ekstrem), yang memerlukan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia. (Die Wurzeln des Terrorismus brauchtein Land für sein Leben und dasfruchtbare Land gibt einen direkten Einfluss auf den Baum des Terrorismus. FruchtbaresLand, die fundamentalistischen Gemeinschaften (extreme), die Lebensraum erfordert ist, so dass der Terrorismus immer entstehen in der Geschichte des menschlichen Lebens eingetaucht.)
Indonesisch-Heit Kontext auf die Herausforderung für Brimob Polri als striking force gegen Terror und Terrorismus in Indonesien ist die so schnelle Dynamik desTerrorismus. Die meisten zeitgenössischenEntwicklungenist dieNeudefinitionder“Feind”im Begriff far enemies und near enemies.
Die Änderung in derEinstellung undder Art und Weiseder radikalenOrganisationist eine Kombination ausOptimismus undInteresse, die auftreten können, wenn ein Gegnerplötzlichso schwach scheintum ihnzu bekämpfen.
Diese Schwächensind:Erstens, die Fähigkeit Gegners, wirksam zu reagieren. Die Fähigkeit Bürger zu schützen und die Vermögen sind schwach geworden; zweitens ; Die Gegnerkönntensich warscheinlichmoralisch und politisch schwachmachen, damit die Wahrscheinlichkeit für den Terrorismus erhöht, die Unterstützung aus der Gesellschaft zu gewinnen (Crenshaw, 6).
Einroter Fadenaus dem obigenZitatder Meinung vonMarthaCrenshaw ist, dass der Terrorismus nurein Weg, umdie radikalenZiele zu erreichen, und dann ist Terrorismus-Bestimmung als Weg, der psychologisch ausgewählt ist, mit einem “rational choice” von der Parteien oder Gruppen verbunden, um die Ziele zu erreichen.
Die rationaleWahlwird mindestens von zwei Faktorenbeeinflusst, nämlich:FaktorSubject, in diesem Fallist es die Bedingungender Parteien oderGruppen, und Faktor Object, in diesem Fall ist es die Ziele des gewählten Weg. Wenneiner dieser Faktorenwird durchden Terrorismusals die andereWeisealsgünstiger für dieErreichung derZiele, dannist der Weggenau so, wieder bevorzugtenstetigenrationalgewählt (Crenshaw, 7-11). Nicht überraschend,der Trend derTerroranschlägein Indonesienist vonfar enemies-Anschlag (die Interessen und die Identität derwestlichen Weltwird vonden USA und Australienvertreten) zunear enemies- Anschlag (die indonesische Regierung (Brimob Polri))verändert. Es wird als”Gegner”, die die Erreichung des Kampfes derTerrorgruppenin Indonesienbehindern,verbunden.
Das Phänomen derTerroranschlägesollten einen BlickÜbereinstimmung mitaktuellen globalenTrendszu nehmen.
Die Art und Weisedes Terrorismus in Indonesien, im Vergleich mit in anderen Ländern, könnensich zusammenfassend gegenseitig inspirieren, weil von dem, wasin Indonesienpassiert ist, ist auch in anderenLändern geschehen. Beispielweise, Bomben im Motorrad, das ist auch in Pakistan passierte, und Schüsse auf die Polizei, wieim Süden Thailands, als fünf thailändischen Polizeitotvon einer TerrorgruppePattanierschossen wurden.
Mit demGiftRizinAngriff ereignete sichauchin Afghanistan, auch das GiftRicinwurdeAngriffe gegen denSenator der Vereinigten Staatendurchgeführt undBriefe mitMilzbrand-Bakterien an dieFranzösisch-Botschaft in Jakarta.Das Zielder Terroristenist Politik,nämlichMachtkampf gegen Weltmächte Polarisation.
Der Grund, warum die Gruppen undterroristische Netzwerkezubrutal sind unddie Schüsse aufdie in der Uniform und auf dem Feld Polizeieröffneten, lässt sich nicht von dem Beschluss von Abu Bakar Baaasyir, der sagt, dass Jihadin Indonesien nun nicht mehrfardhu kifayah, sondern ‘fardhu ain, trennen.
Indonesienwird alsDarulHarbyvonAbu BakarBa’asyirbetrachtet, das bedeutet, dass Jihadgegen dieKafirHarbyfür Muslimein Indonesienverpflichtendist. Die indonesische RegierungkämpfenkonsequentdurchStrafverfolgungsmaßnahmengegen dasTerrornetzwerkAktivität, die das Ziel für westlichenInteressen unddie Gesellschaft im Allgemein setzt.
Ba’asyirsagte, dassjetztdie Zeitfür einen Krieg gegendie indonesische Regierung sei. Diese Meinung wurde vonUstadzAmanAbdurrahmans Artikel geklärt, der sagte, dass die Ikhwanüberallmarschieren sollen,nachder Fähigkeit,JihadgegenThogut (anti-Islam)(von ihnen sind dieindonesische Regierung, TNI, und POLRIthogutgeglaubt) zu führen,zu bewegen.
Polizeiist heute alsein leading actor im Umgang mitTerror. Deshalb wird Polizei als erster Feind von Terroristen sein, trotzdem, wenn wir sehen,alle früherenVorfälle, die Hindernise für dieTerrornetzwerkewaren, wie Ulil Abshar Abdalla, Nazarudin Umar, Matori Abdul Djalil, und Guntur Romli, waren sie auch schon mal als Ziel der Terroristen, weil Terroristen sie als Behinderung betrachteten.
Die Schüsse auf uniformierten Polizistenist easy target,sodass die Terroristendie Polizei alsein Zielansehen. DasTerrornetzwerkist eigentlich wirklichauf der Suche nachMitgliedern vonDENSUS (Detachment)88/AT und Brimob Polri, weil die Terroristen sie als höheren “Preis” ansehen. Aber Mitglider von DENSUS 88/AT und Brimob Polri zu bekommen ist schwierig, sodass uniformierte Polizei auch als target sein können, um die Botschaft und Zeichen, dass die Sicherheit in Indonesien schon sehr kritisch ist, zu zeigen.
Vor dem großen Angriff Bom Bali I am 12. Oktober 2002 hatten die Polizei keine Daten und Strategien im Kampf gegen den Terrorismus, dies gilt auch für das Terrornetzwerk in Indonesien seit 1998.
Der Erfolg von Polri, das Terrornetzwerk Jamaah Islamiyah von Bom Bali I aufzulegen, gibt der Polizei wieder Vertauen, die Rolle der nationalen Sicherheit zu führen, die früher von vielen bezweifelt wurde.
Die indonesische Regierung hatseit dembegonnen einFormat zu fertigen, dasfitmit der tatsächlichen SituationderReformationszeitund Menschenrechte ist, bei der Bekämpfung derRebellenbewegungnuancierteTerrorismuswahrgenommenzu bekommen. Die Entscheidungder indonesischen Regierungist, indem sie die Polizeibei der Umsetzung derDurchsetzungsstrategienmitder Methode “due process of law”legt, wo die Terroristen, die tatsächlich Insurgent sind, rechts verfolgt und vor Gericht mit einer öffentlicher Sitzung gebracht werden .
Diese Strategiepasst zu der aktuellendemokratischenund den Schutzder Menschenrechte betonten Umfeld. Noch einmal, bewusst oder nicht, brachte die Strategie law enforcement im Kontext due process of law zu einer positiven Wirkung im Prinzip Aufstandsbekämpfung/Terrorismus. Nachweis derSchuldin öffentlicher Sitzungunddas Recht auf gerechteSelbstverteidigungAufständischenwird die Gesellschaft davon ausgehen,Aufständischenalsgewöhnliche Kriminelleund Zuwiderhandelnde, der Konsensder Menschenverraten.
DieStrafverfolgungsstrategiehat auch eineStrategie der “minimun force”, die eines der Grundprinzipien derAufstandsbekämpfungin Formvon Aufstandbekämpfungumgesetzt wurde. Als einInstrument der Strafverfolgung, jedeAnwendung von GewaltvonBrimob Polri immer in der Rechtsstaatlichkeitgeerdet wird,so dassdie Anwendung von Gewaltdurchgeführtselektivund rechenschafts-, nicht, wie dieAnwendung von Gewaltdurch das Militär, die oftkontraproduktiv ist, weil sie ohne Diskriminierungund einladendeöffentlicheAbneigunggemacht wird.
Seit derOffenlegungdesBom Bali ITerrornetzwerk, die dann vonder Gefangennahme vonTerrorführerwieNoordinMTop, DulMatinund Dr.Azahari gefolgt wurde, fordete Brimob Polri auf, weiterhin selbst Verbesserungen zu machen, um ihre Fähigkeit zu stärken. VerschiedeneTrainingsundeine ganze Menge vonzugewiesenen Ressourcenwurden für die Erfüllung seinerRolle im Kampf gegenden Terrorismus getan.
Die momentale Entscheidung der Polizeiführung ist zurzeit Satuan Tugas (Satgas) – Task Force, die später in Datasemen Khusus 88/ Anti Teror(DENSUS 88/AT) umgewandelt wurde.Die Existenz einerAd-hoc-Organisation und das Management dieser Organisation wird von strukturellerVerbundpolizeipersonalverstärkt, dazu gehört die bestenBrimob-Personal, werdenalsstriking force-Einheiten zugeordnet.
Diese Struktur undSystem machte Satgas/Task Force, welche ausdem bestenPersonal vonGegana Brimob Polrisich alstaktischen Einheitensehrflexibel, zu beschäftigen und zu verfolgenTerrornetzwerke, dieauch flexibelsind und eine hoheMobilität im Bereich haben.
Es ist die Anwendungdes Grundsatzes der”taktische Flexibilität” ist sicherlich eineoptimale Leistungalsstriking forceEinheiten, die Existenz vonStrafverfolgungsbehörden, besonders Polri als Erstelinie derStrafjustizin einerprofessionellen Art und Weise. Die Gesetze überAufstandund Terrorismussollen ausreichend sein, und es gibt ausreichende Infrastruktur, um das System zu unterstützen, umeinen reibungslosen Ablauf zu garantieren.
WennPersonalressourcen als striking force durch verschieden Ausbildungs im Land und Ausland, entweder unabhängig oderdurch dieHilfe und Zusammenarbeitder internationalenTerrorismusbekämpfung bereits so gut ist. Es braucht natürlichimmer nochdie Unterstützungunddie Verfügbarkeit von angemessenerInfrastruktur.
Die Bedürfnisse vonadäquaten Infrastrukturist sicherlich keinekurzfristige und einfacheAufgabe. Obwohlder Gesetzgeber derindonesische Parlamenteine optimale Unterstützunginden Aufbau von Kraftvon Gegana Brimob Polri gaben, aber eine signifikante internationelle Zusammenarbeit gegen Terrorismus wird immer gebraucht, um Terrorismus als die Existenzder Kriminalitä, in welcherIndonesienverwickelt ist, zu kämpfen.
Die internationale Zusammenarbeit wirdin Form vonAusbildung undBeschaffungin Formvon Zuschüssen oderEinkäufebenötigt. Es wirdals eine Anti-Terror-Polizei, die Menschenrechteals operativeBasis stellt,braucht geeignete undverhältnismäßige Werkzeuge, um die Selbstverteidigungfürdie Strafverfolgungsbehördenunddie Seeleund Eigentum inder Gesellschaft im Allgemeinzu retten.
Bestandseinheiten der Schusswaffenim Besitzvon TerrorGegner Brimob Polri hinkennoch ein bis zweiJahrzehntehinterher, in einem geringem Maß. Nur im Polizeipräsidium-Zentrum sind sie noch unvollständig, und selbst ist die Qualitätimmer noch sehrweit von denErwartungenund Standards derinternationalen Strafverfolgung.
Die Schutzgeräte wie armour vest, optical devices, electronic surveillance devices, breaching devices, sharpshooter/sniper und tactical weapon for primary and secondary, die schon der Anti-Terror-Polizei Einheiten gehören, sind das Erbe derVor-Reform-Ära. Sie sind alle schon alt und manche sind auch kaputt. Die OptionenKaliber undArt der Munitionsind auch nicht Standardder Polizei. Sie sind noch nicht miteinem optischen Anblickausgestattet: day or night vision. Nichtungewöhnlich beiStrafverfolgungsmaßnahmenin Form vonHochrisiko-Täter Verhaftungdes Terrors. Einige der Anti-Terror-PolizeiEinheiten müssen Angriffswaffen wie AK47 und M16 A1, ohne ausrreichende optical sight und body amour protection.
Die Schusswaffen, die verwendet werden, umTerroraktevon den Terrorgruppen in Indonesieneinzuführen, sind nun sozusagen moderner als die Schusswaffen, die von Polri im Allgemein verwendet werden. Erinnern Sie noch an dieErschießungauf SepeSilanceinPosoin Zentral-Sulawesi. Polri fanden einKaliber 45mm Gehäuse. Und Bei der Verhaftungin MakassarSüd-Sulawesirelevanten Fällenwarfen sie GranatengegenSüd-SulawesiGouverneur. Von Anti-Terror-PolizeiEinheiten, die zu dem Satgas-Task Force gehört, wurden die Täter gefangen, die Pistolle 1911 Kaliber 45mm und einige Gewehre M16 A1 und M4 Carbine hatten, die sehr einfach durch Schmuggelroutenvon Philippinen(Moro) nach Indonesien (Nord-Sulawesi) zu bekommen sind.
Zusammenfassung
Als überlegende und vorhersagende Bedrängenbedürfnisse der Anti-Terror-Polizei Einheiten, die mit profesionaller Bewaffnung vervöllgeständigt wird, ist die Anzahl des terrorisierenen Verurteilten, die zu Amtgericht in Indonesien gegeben wurden.
Insgesamt gab es vom Jahr 2000 bis 2013 906 Menschen, die an dem Terrorismus beteiligt waren. Details: 634 Menschen wurden schon verurteilt; 50 Menschen sind gerade in Gerichtverhandlungn; bei 37 Menschen wird noch nachgeforscht: und die Andere sind befreit worden.
Diese Dateien sind die großten Informationensquellen, weil sie in der Zukunft, wenn sie schon befreit sind, nicht wieder die gleiche Kriminälität machen würden. Sowird es immereine absolute Notwendigkeit, den Pluralismus im Rahmen derDemokratie und der Menschenrechtein Indonesienzu gewährleisten. Die internationale Unterstützungmussnatürlich ingreifbarer Form realisierbar sein, um die Fähigkeit, Kapazität und Stützausrüstung der modernenWaffenzu bauen, nach Standardder Polizeiund der internationalenStrafverfolgungsbehörden.

PERJALANAN REFORMASI KORPS BRIMOB POLRI DALAM MEWUJUDKAN IDENTITAS SEBAGAI PENJAGA PERADABAN MANUSIA
YANG PROFESIONAL DAN MODERN
MENGHADAPI KEJAHATAN BERINTESITAS TINGGI DI INDONESIA

Pendahuluan
Perjalanan dari upaya reformasi internal Polri, khususnya dalam organisasi Brimob Polri agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai prinsip-prinsip Negara demokrasi dan standard kepolisian internasional adalah tidak terlepas dari sistem Kepolisian yang dianut oleh Polri, Reformasi Polri tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem politik, pemerintahan, sejarah serta kontrol sosial yang diterapkan di Indonesia.
Secara umum terdapat setidaknya dua sistem Kepolisian didunia, seperti model Eropa Continental yang bercirikan Kepolisian Negara yang disusun secara sentralistik dan terpusat dan model Anglo Saxon yang memandang Kepolisian adalah suatu lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat setempat dan bukan nasional sehingga lembaga Kepolisiannya tersusun secara desentralistik.
Walaupun demikian pada kenyataannya hampir tidak ditemui adanya model sentralistik maupun desentralistik yang diterapkan secara murni di organisasi kepolisian manapun termasuk Polri di Indonesia.

Perjalanan Reformasi internal Polri dalam konteks tugas, fungsi dan peran Korps Brimob Polri
Penerapan Sistem Kepolisian di negara demokratis seperti Indonesia harus memperoleh dukungan penuh dari masyarakat, ketatnya kontrol sosial terhadap pelaksanaan system Kepolisian, menunjukkan begitu besarnya kekhawatiran masyarakat terhadap timbulnya Abuse of Power dari badan Kepolisian.
Praktek di Indonesia terhadap adanya bentuk-bentuk kontrol sosial yang ketat terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan Polisi diwujudkan dalam berbagai perubahan dalam konteks reformasi Polri.
Perubahan yang signifikan pada posisi dan peran Polri seiring dengan era reformasi, ditandai dengan keputusan politik Negara saat memisahkan Polri dari institusi dan garis komando TNI pada 1 April 1999 melalui Inpres No. 2 tahun 1999 .
Sebagai tindak lanjut dari adanya dukungan publik yang meluas, maka keputusan politik tersebut pada akhirnya diikuti dengan penetapan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan ABRI (TNI dan Polri) serta Tap MPR/VII/2000 tentang peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden.
Sebagai tindak lanjut dari keluarnya kedua Tap MPR diatas adalah dikeluarkannya Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada Polri
Perjalanan reformasi Polri dicita-citakan untuk mengembalikan peran dan posisi Polri sebagai institusi yang terfokus pada keamanan dalam negeri, hal ini dipertegas dalam UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5, secara garis besar dijelaskan bahwa Polri, memiliki fungsi pemerintahan negara yang bertujuan dan berperan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), menegakkan hukum guna terpeliharanya keamanan dalam negeri dalam kultur polisi sipil.
Sebagai sebuah penjabaran dari pasal-pasal tersebut di atas, Brimob Polri menjabarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut, bahwa :
Tugas Pokok Brimob Polri adalah melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif dimana pelaksanaan tugas Brimob tersebut dilandaskan atas fungsi Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri ( striking force ) yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personil terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan, perlengkapan dengan teknologi modern.
Kemudian sebagai peran Brimob Polri dalam organisasi adalah adalah melakukan manuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak, dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dengan cara: membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat, dan menggantikan satuan Kepolisian yang ada.
Rumusan atas tugas, fungsi dan peran Korps Brimob Polri adalah untuk mempertegas jati diri Brimob sebagai bagian integral dari Polri sebagai bagian untuk mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance) yang berlandaskan atas penghormatan hukum dan HAM.
Langkah awal sebagai terobosan untuk menjawab tuntutan masyarakat atas pencapaian reformasi Polri ( Brimob ) khususnya dalam reformasi perwujudan kultur polisi sipil dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1320/VIII/1998, tanggal 31 Agustus 1998 mengenai Buku Petunjuk Lapangan tentang Peningkatan Pelayanan Polri dalam Era Reformasi, Korps Brimob Polri merespon dengan mengeluarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Operasional dan Pembinaan Brimob Polri sebagai tindak lanjut membangun dan mengembangkan satu kultur organisasi yang selaras dengan satuan-satuan lain di lingkungan Polri.
Langkah selanjutnya yang berkaitan langsung dengan reformasi Brimob, adalah dengan terbitnya Surat Keputusan Kapolri, No. Pol: Kep 53/X/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Korps Brimob, dan Keputusan kapolri No Pol.: Kep/54/X/2002 tentang OTK Satuan-satuan Organisasi Kepolisian Daerah (Polda), maka sejak itu struktur organisasi Brimob mengalami perubahan lagi, konsekuensinya juga ada perubahan struktur organisasi Brimob di daerah dengan menambahkan Subden Gegana di seluruh satuan Brimob.
Perubahan organisasi ini merupakan langkah nyata dalam penataan Brimob untuk lebih terintegral dengan Polri, termasuk dengan didahului dengan keluarnya Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/27/IX/2002 tentang Reformasi Brimob Polri, yang meliputi:
a. Aspek Struktural
1) Kekuatan Brimob Polri tidak terpusat (sentralisasi), tetapi lebih diarahkan kepada kewilayahan (desentralisasi pada tingkat Polda)
2) Struktur organisasi tidak harus sama dengan struktur organisasi militer
b. Aspek Instrumental
1) Penyempurnaan piranti lunak / legalitas prosedur yang berlaku di Brimob Polri mengarah dan mengacu kepada paradigma baru Polri, Undang-undang Polri, dan tuntutan masyarakat serta penghormatan terhadap HAM.
2) Pengkajian secara terus menerus terhadap sistem dan metode oleh lingkungan Brimob Polri, guna mewujudkan anggota Brimob Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat serta penegak hukum yang profesional.
c. Aspek Kultural
1) Adanya perubahan yang signifikan dari perilaku anggota Brimob Polri yang militeristik menjadi anggota Brimob Polri yang berstatus sipil termasuk adanya pemberlakuan system peradilan sipil seperti pada masyarakat umumnya.
2) Menghindari dan menghilangkan sifat kebanggan korps yang berlebihan dan arogan pada setiap perilaku anggota Brimob Polri dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun saat melaksanakan tugas.
3) Mengimplementasikan penggunaan program yang komprehensif dan tepat dalam rangka memupuk loyalitas setiap personil Brimob Polri kepada misi organisasi, bukan pada pribadi atau pimpinan.

Upaya-upaya Korps Brimob Polri untuk menjamin akuntabilitas dalam prosedur penggunaan kekuatan dalam kerangka HAM di Indonesia
Salah satu isu yang sangat mengganjal dalam diskusi perjalanan reformasi internal Polri khususnya Brimob Polri adalah bagaimana upaya yang dilakukan dalam menjaga dan menjamin adanya profesionalisme dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan khususnya yang bersifat lethal dalam konteks mencegah penyalahgunaan penggunaan senjata api di Indonesia, terdapat setidaknya beberapa alasan yang menjadi latar belakang penyalahgunaan senjata oleh petugas Kepolisian. Osse (2007) , antara lain adalah:
Pertama; adanya kelemahan dalam mekanisme akuntabilitas, yang terkait dengan kehandalan personil pemegang senjata api dalam menggunakan senjata api yang dimiliki, termasuk standar minimun kesehatan jiwa, penilaian psikologis, penilaian pimpinan dan sejawat termasuk didalamnya penilaian beberapa pimpinan satuan sebelumnya terkait pengendalian diri, permasalahan keluarga, riwayat penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, kesanggupan bertanggung jawab dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam situasi krisis.
Kedua adalah pelatihan yang diberikan kepada pemegang senjata api adalah sangat tidak memadai, pertimbangan dan kebijakan penggunaan senjata api dibeberapa kesatuan terdapat perbedaan, namun hal tersebut terkait dengan kondisi distribusi peralatan dan dukungan termasuk bagaimana sosiokultural serta tanggapan masyarakat dan kebijakan negara terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap konsep dan dimensi latihan yang harus diterimakan oleh setiap petugas pemegang senjata api.
Ketiga adalah adanya pengawasan yang tidak layak / memadai terhadap petugas pemegang senjata api, bahwa kesenjangan antara upaya Brimob Polri untuk menghilangkan tindakan kekerasan dan penyalahgunaan senpi di lingkungan operasional institusi Polri, sangat dipengaruhi oleh adanya pengalaman empiris bahwa resiko fatal dalam operasi Kepolisian, saat menghadapi rusuh massa, ataukah pengerebekan dan penangkapan dan penggelaran pasukan ( personel deployment) dalam waktu lama akan menimbulkan kejenuhan dan mungkin juga tekanan psychology (stress) yang mudah memancing emosi petugas untuk melakukan penganiayaan dan meyalahgunakan senjata api.
Upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Brimob Polri dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif.
Secara repressive, terhadap anggota Brimob Polri yang terlibat atau melakukan penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.
Sanksi pidana umum yang diterapkan kepada seluruh anggota Brimob Polri yang terbukti didepan pengadilan telah melakukan suatu penyalahgunaan kekuatan kepolisian merupakan sebuah lompatan jauh dalam reformasi birokrasi di Indonesia , manakala instansi lainnya masih mempertahankan eksklusivitas dan imunitas peradilan militer yang sulit untuk diawasi oleh publik.
Upaya preventive dilakukan dengan cara mengkondisikan atau melakukan perubahan terhadap sistem dengan memperketat proses tes psychology dan tes kesehatan mental bagi mereka yang berhak untuk memegang senjata api, maupun menolak dan tidak mengijinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk menggunakan senjata api dan melakukan tes ulang secara periodik terhadap kewenangan memegang senjata api seorang anggota Polri yang diberikan ijin.
Konteks penghormatan terhadap HAM menjadi tolok ukur utama dalam tindakan kepolisian yang dilaksanakan oleh Brimob Polri, beberapa laporan terkait adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Brimob, selalu mendapat perhatian dari pimpinan Polri dalam akuntabilitas dan memberikan klarifikasi melalui kegiatan penyelidikan dan penuntutan lewat sistem peradilan sipil dan hukuman disiplin internal kepolisian.
Sebagai implementasi dari upaya –upaya untuk mencegah adanya penyalahgunaan senjata apai dan kekuatan Kepolisian terutama oleh unit-unit lawan terror Brimob Polri secara struktural setiap anggota unit lawan terror yang ada diwajibkan untuk tinggal di dalam asrama bersama keluarganya, demikian juga adalah keberadaan perwira-perwira yang langsung memimpin kegiatan pembinaan seperti latihan rutin harian maupun khususnya saat melaksanakan tugas, sangat kecil kemungkinan adanya personil aktif unit-unit lawan terror yang akan melakukan pelanggaran apalagi terlibat kejahatan , proses pengawasan ketat dan terus menerus bahkan dimulai semenjak proses rekruitmen, penugasan dan pengakhiran / pensiun untuk menemukan kandidat personil unit lawan terror yang dapat memenuhi kriteria intelejensia, kepribadian, psikologi dan mental patriotism.
Salah satu tahapan tersulit dalam daur personalia seorang anggota aktif unit lawan terror adalah tahap pemeliharaan dan peningkatan kemampuan, bagi korps Brimob Polri khususnya pada satuan Gegana Brimob yang dirancang sebagai unit operasional lawan terror di Indonesia, telah melakukan banyak terobosan untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan profesional setiap operator unit lawan terror melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri, nama beberapa kursus yang pernah diikuti antara lain kursus lawan terror yang diselenggarakan oleh GSG 9 tahun 1984 dan 2003 dan yang paling sering dilaksanakan adalah kursus yang dilaksanakan lewat program DSS ATA ( Diplomatic Security Services Anti Terrorism Assistance USA) pasca Bom Bali I tahun 2001 sampai sekarang.
Tampaknya tidak sebuah lembaga penegak hukum pun di dunia ini yang tidak pernah dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat terkaita dalam beberapa laporan pelanggaran HAM, hal yang sama dijumpai dalam konteks Indonesia dimana beberapa laporan lembaga swadaya masyarakat pernah melaporkan adanya pelanggaran HAM oleh anggota Brimob Polri, yang dikumpulkan, dikutip dan dipublikasikan oleh beberapa lembaga lainnya tanpa proses investigasi mendalam, namun tidak semua data laporan pelanggaran HAM tersebut dapat dikatakan valid ataupun update, team independent seperti KOMPOLNAS ( Komisi Kepolisian Nasional ) dan KOMNAS HAM ( Komisi Nasional HAM ) yang bertugas menyelidiki adanya laporan pelanggaran HAM justru sering tidak menemukan bentuk –bentuk pelanggaran HAM seperti yang dituduhkan, namun hanya sekedar laporan yang belum diadakan verivikasi validitas sebagaimana mestinya.
Upaya membangun kapasitas selaku penegak hukum yang profesional, proporsional dan berorientasi HAM bagi Korbrimob Polri secara nyata dapat dilihat dalam partisipasi dibeberapa workshop, seminar, Training of trainer, yang diselenggarakan oleh JICA Jepang, Center of Stability Police Unit / Coespu, International Law Enforcement Academy Bangkok, UNHCR, IOM dan ICRC .
Demi mendapatkan gambaran tentang seberapa jauh reformasi Polri termasuk Brimob didalamnya, telah terjadi dan bagaimana peran Brimob Polri dalam Pengembangan Sistem Keamanan Nasional, tentu diperlukan observasi yang bersifat holistic, hal ini semata untuk menghindarkan bias tertentu, yang bisa jadi merugikan Brimob Polri atau pun masyarakat sendiri.
Adrianus Meliala, seorang Kriminolog yang juga menjadi anggota KOMPOLNAS pernah mengatakan bahwa kesulitan yang dihadapi Polri dalam menjalankan reformasinya adalah : “ tak selamanya dan juga tak semua masalah tersebut berasal dari lingkungan intern Polri itu sendiri.” terdapat banyak factor berada di luar Polri, utamanya soal anggaran buat Polri misalnya, tak semuanya ditentukan oleh Polri sendiri, dalam system politik yang demokratik, tak satu rupiahpun anggaran departemen dan lembaga Negara yang lepas dari peran DPR di dalamnya.
Pendayagunaan Brimob Polri sebagai sebagai satuan pamungkas Polri ( striking force ) yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat , harus didukung oleh personil Brimob Polri yang terlatih, memiliki kepemimpinan yang solid, tersedia dukungan peralatan, perlengkapan dengan teknologi modern dan berdimensi penghormatan atas HAM.
Kesiapan Brimob Polri dalam tugas sangat dipengaruhi oleh kesiapan manajerial yang membutuhkan pemikiran-pemikiran modern, dinamis dan aktual terhadap pembaharuan dalam penyusunan kebutuhan dukungan piranti lunak perundang-undangan, piranti keras dan sumber daya yang memadai guna memberikan jaminan pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik.

Peran Korps Brimob Polri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berintesitas tinggi di Indonesia
Cita-cita Brimob Polri sebagai garda terdepan penegak hukum dalam membentuk unit-unit lawan terror profesional didasari pertimbangan dimensi tantangan tugas yang justru tidak semakin mudah, hal ini tidak terlepas dari kedudukan dalam tataran Geo Strategy and Geo Politics Indonesia di Regional Asia dan dunia Global.
Sebagai konsekuensi posisi startegis Indonesia di kancah Regional dan Global adalah adanya gejala peningkatan dimensi kejahatan berintesitas tinggi, dalam Palermo Convention disebutkan terdapat 5 (lima ) kategori kejahatan yang termasuk dalam Kejahatan Transnasional antara lain : Kejahatan Narkotika, Kejahatan pembantaian masal /genocide ,Kejahatan uang palsu, Perompakan Laut, Kejahatan dunia maya /Cyber Crime.
Konsep Palermo ini kemudian dipertegas dalam Deklarasi ASEAN yang menyebutkan 8 ( delapan ) kategori kejahatan yang termasuk dalam Kejahatan Transnational seperti :Illicit Drug Trafficking/ perdangangan illegal narcotics, Money Laundering/ kegiatan pencucian uang hasil kejahatan, Terrorism, Arm Smuggling/ Penyelundupan senjata secara illegal, Trafficking in Person/ Perdagangan manusia, Sea Piracy/ Perompakan , Trans National economics crime & currency counterfeiting/ kejahatan terkait perekonomian perdagangan mata uang palsu, Cyber Crime / Kejahatan dengan menggunakan komputer dan jaringan internet.
Kejahatan Transnasional dalam pendekatan perkembangan kejahatan merupakan sebuah keniscayaan sebagai konsekuensi dari perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi , transportasi dan informasi dimana kini batas batas fisik suatu Negara menjadi sesuatu hal yang maya. Dimensi Internasional sebagai suatu kejahatan yang melampaui batas territorial Negara, dengan kompleksitas pelaku dan obyek perbuatan serta kesulitan akibat perbedaan hukum positif antar Negara merupakan cirri khas dari kejahatan Transnasional .
Suasana tegang, menakutkan , mencekam akan berkembang dalam masyarakat sebagai fear of crime untuk selanjutnya kondisi tertekan seperti inilah yang nantinya melahirkan opini masyarakat secara luas sebagai suatu kegagalan Pemerintah dan Pemerintahan dalam melindungi warganya.
Hermawan Sulistyo (2009), menyebutkan bahwa munculnya terorisme merupakan ancaman bagi kemanan nasional. Peristiwa Bom Bali I dan II , Bom di Hotel J.W. Marriot, serangkaian serangan Bom Kedubes Amerika dan Australia merupakan contoh nyata bagi persoalan keamanan nasional.
Sebagai sebuah inovasi Brimob Polri dalam melaksanakan tugas melindungi dan melayani masyarakat adalah dengan berdirinya “Gegana Bomb Data Centre” (GBDC) adalah sebuah pusat analisa dan dokumentasi data Bom yang diawaki oleh para penjinak Bom Brimob Polri di Indonesia, kehadiran GBDC ini merupakan bukti nyata reformasi di tubuh Brimob Polri dalam kerangka proses penegakkan hukum dengan meninggalkan praktek-praktek penyelidikan dan penyidikan secara konvensional beralih kepada pendekatan investigasi kepolisian yang berdasarkan atas pendekatan scientific crime investigation.
Tantangan penegakkan hukum dan pemeliharaan rasa aman dan damai di Indonesia saat ini dihadapkan kepada fenomena perkembangan eksistensi terorisme yang dipandang sebagai asymmetric warfare dengan kecenderungan menunjuk kepada akar permasalahan terorisme sebagai akibat perkembangan sikap fundamentalisme berbasis isu agama.
Secara global ditemukkan kecenderungan untuk memandang identitas agama saat ini adalah bukan sebagai suatu ajaran suci tetapi lebih keada kepada cara pandang dan perjuangan. Pertentangan dan tumbuh suburnya fundamentalisme adalah kelak berkembang sebagai akar pertentangan di dunia. ” akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya, dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap kesuburan pohon terorisme. tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat fundamentalis ( ekstrem ) , yang merupakan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia”
Konteks ke-Indonesia-an dalam tantangan Brimob Polri sebagai striking force melawan terror dan terrorism di Indonesia adalah adanya dinamika terrorism yang sedemikian cepat, perkembangan paling kontemporer adalah adanya pendefinisian ulang “musuh” dalam konsep far enemies dan near enemies.
Perubahan dalam sikap dan cara organisasi radikal adalah merupakan kombinasi antara optimisme dan kepentingan yang mungkin terjadi ketika sebuah lawan tiba-tiba nampak begitu lemah untuk ditentang.
Kelemahan tersebut meliputi: Pertama ; kemampuan lawan untuk merespon secara efektif, Kemampuannya untuk melindungi warga negara dan kekayaannya yang mungkin melemah; dan kedua ; Lawan mungkin membuat dirinya sendiri lemah secara moral dan politik sehingga meningkatkan kemungkinan para terorisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (Crenshaw, 6).
Suatu benang merah dapat ditarik dari kutipan pendapat Martha Crenshaw diatas, bahwa terorisme hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan yang radikal, kemudian penentuan terorisme sebagai cara yang dipilih secara psikologis terkait dengan suatu “pilihan rasional” dari para pihak atau kelompok tertentu dalam mencapai tujuan.
Pilihan rasional tersebut dipengaruhi setidaknya dua faktor, yaitu: faktor subyek dalam hal ini kondisi para pihak atau kelompok tersebut dan faktor obyek dalam hal ini sasaran dari cara yang dipilih, sehingga apabila salah satu faktor tersebut dinilai lebih menguntungkan untuk dicapainya tujuan melalui cara terorisme dibandingkan cara-cara lainnya, maka cara tersebutlah yang dipilih sebagai pilihan mantap yang rasional. (Crenshaw, 7-11) , tidak mengherankan trend kontemporer serangan terror di Indonesia berubah dari far enemies ( kepentingan dan identitas dunia barat diwakili Amerika dan Australia) menjadi serangan terhadap near enemies ( pemerintah Indonesia dengan Brimob Polri didalamnya ) yang diasosiasikan sebagai “ lawan “ yang menghalangi tercapainya tujuan perjuangan kelompok terror di Indonesia.
Fenomena serangan teroris harus kita lihat kesesuaian dengan trend global saat ini, modus yang dilakukan teroris di Indonesia apabila kita bandingkan dengan aksi teror di negara lain bisa kita simpulkan saling memberikan inspirasi karena yang terjadi di Indonesia juga terjadi di negara lain, sebagai contoh modus bom dengan sepeda motor ternyata di Pakistan terjadi juga, modus penembakan terhadap polisi juga terjadi seperti di Thailand Selatan, ketika 5 anggota Polisi Thailand meninggal di tembak oleh kelompok teroris Pattani.
Penyerangan menggunakan racun Ricin terjadi juga di Afganistan, bahkan serangan racun Ricin juga dilakukan terhadap senator Amerika Serikat, dan bentuk serangan surat berisikan Kuman Antrax untuk kedubes Perancis di Jakarta, tujuan para teroris ini adalah politik, yakni perjuangan mengalahkan polarisasi kekuatan dunia.
selanjutnya kenapa kelompok dan jaringan teroris menjadi brutal dan melakukan penembakan terhadap anggota Polri yang dilapangan dan berseragam adalah tidak terlepas dari adanya fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Abu Bakar Baasyir yang mengatakan bahwa saat ini jihad di Indonesia bukan lagi fardhu kifayah namun fardhu ‘ain.
Indonesia dianggap sebagai Darul Harby oleh Abu Bakar Baasyir, sehingga hukumnya menjadi wajib bagi umat Islam diseluruh Indonesia untuk melakukan jihad melawan Kafir Harby pemerintah Indonesia yang konsisten menghalangi melalui upaya-upaya penegakkan hukum terhadap aktivitas jaringan terror yang menyasar kepentingan barat dan masyarakat pada umumnya.
Abu Bakar Baasyir mengatakan saat ini adalah saatnya perang terhadap pemerintah Indonesia, pendapat ini dijabarkan melalui tulisan Ustad Aman Abdurahman, yang mengatakan bahwa para ikhwan dimanapun berada bergeraklah sesuai kemampuan melakukan jihad terhadap para thoghut (diyakini oleh mereka sebagai thogut adalah pemerintah Indonesia dan ansharut thoghut adalah TNI dan POLRI), bergerak dengan sel-sel kecil namun hasilnya besar
Polri saat ini sebagai leading actor penanganan teror oleh karena itu Polri yang akan dijadikan musuh pertama teroris, namun demikian bilamana melihat kejadian sebelumnya siapapun yang menjadi penghalang bagi jaringan teroris seperti katakanlah : Ulil Abshar Abdalla, Nazarudin Umar , Matori Abdul Djalil dan Guntur Romli mereka pun pernah dijadikan sasaran para teroris karena dianggap sebagai penghalang perjuangan.
Penembakan terhadap Polisi berseragam merupakan easy target sehingga mereka menjadikan ini sebagai sasaran, sebenarnya jaringan teroris sangat mencari anggota Densus 88/AT dan anggota Brimob Polri karena dianggap memiliki nilai yang tertinggi, namun untuk mendapatkan anggota Densus 88/AT maupun Brimob Polri cukup sulit, sehingga asalkan anggota Polri berseragam dimana saja dapat dijadikan sasaran untuk menyampaikan pesan dan simbol bahwa kondisi keamanan di Indonesia adalah sangat rawan.
Sebelum serangan besar Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002, Polri tidak memiliki data dan strategi apapun dalam melawan eksistensi terror, bahkan sekedar mengendus jaringan teror yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1998.
Keberhasilan pengungkapan kasus Bom Bali I dan jaringan teror Jamaah Islamiyah telah membuat Polri dipercaya untuk menjalankan peran keamanan nasional lebih dari sekedar menjaga kemanan masyarakat yang selama ini diragukan banyak kalangan apakah akan dapat diperankan oleh Polri dengan berhasil.
Pemerintah Indonesia sejak saat itu telah mulai mendapatkan format yang dirasakan pas dengan situasi aktual era reformasi dan HAM dalam menanggulangi gerakan insurgensi bernuansa terorisme. Keputusan pemerintah Indonesia dilakukan dengan mengedepankan Polri dalam implementasi strategi penegakan hukum dengan metode ”due process of law” dimana para pelaku teror, yang sebenarnya insurgen, diproses hukum dan diajukan ke pengadilan dalam sidang terbuka.
Strategi ini dirasakan cocok dengan lingkungan saat ini yang demokratis dan menekankan perlindungan HAM, sekali lagi, sadar atau tidak, strategi law enforcement dalam konteks due process of law telah membawa dampak positif dalam prinsip kontra-insurgensi/ terorisme, pembuktian bersalah di pengadilan terbuka dan memberikan hak insurgen/pelaku teror untuk membela diri secara adil, akan membuat masyarakat menganggap insurgen sebagai pelaku kriminal biasa dan pelanggar hukum yang menghianati konsensus rakyat.
Strategi penegakan hukum ini juga telah mengimplementasikan strategi ”minimum force” yang menjadi salah satu prinsip dasar kontra-insurgensi dalam bentuk lawan terror, sebagai alat penegak hukum, setiap penggunaan kekuatan oleh Brimob Polri senantiasa dilandaskan pada aturan hukum, sehingga penggunaan kekuatan dilakukan secara selektif dan dipertanggungjawabkan, tidak seperti penggunaan kekerasan oleh militer yang seringkali menjadi kontra-produktif karena dilakukan dengan tanpa diskriminasi dan mengundang antipati masyarakat.
Sejak pengungkapan jaringan pelaku Bom Bali I, yang kemudian diikuti oleh penangkapan tokoh-tokoh terroris seperti Noordin M Top, Dul Matin dan Dr.Azahari, telah mendorong Brimob Polri untuk terus melakukan berbagai pembenahan diri untuk meperkuat kemampuannya, berbagai pelatihan telah dilakukan dan cukup banyak sumber daya yang dialokasikan untuk melaksanakan perannya dalam penanganan terorisme.
Satu keputusan Pimpinan Polri saat itu yang amat monumental adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri yang kemudian bertransformasi menjadi Detasemen Khusus 88/ Anti Teror ( Densus 88/AT), eksistensi organisasi ad hoc dan manajemen organisasi ini, diperkuat secara struktural dari gabungan personil Polri terbaik termasuk personil Brimob Polri yang ditugaskan sebagai satuan Striking Force.
Struktur dan sistem ini telah membuat Satgas penanggulangan Teror Polri yang beranggotakan personil terbaik dari unit lawan terror Gegana Brimob Polri telah menjadikan dirinya sebagai satuan yang secara taktis amat fleksibel untuk menghadapi dan menjejaki jaringan pelaku teror yang juga fleksibel dan memiliki mobilitas tinggi di lapangan.
Ini adalah aplikasi prinsip ”tactical flexibility” yang tentunya performa optimal sebagai satuan Striking Force membutuhkan eksistensi aparat hukum, terutama Polri ( dengan Brimob didalamnya ) sebagai penjaga terdepan sistem peradilan pidana secara profesional, aturan perundangan tentang insurgensi dan terorisme harus memadai, dan terdapat sarana prasarana yang cukup untuk mendukung sistem ini agar dapat berjalan lancar.
Ketika sumber daya personil sebagai awak unit-unit lawan terror / Striking Force sudah sedemikian baik terbentuk lewat berbagai pelatihan di dalam dan luar negeri baik secara mandiri maupun lewat bantuan dan kerjasama pemberantasan terorisme internasional, tentunya tetap membutuhkan dukungan dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.
Kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai tentunya bukan pekerjaan singkat dan mudah, walaupun lembaga legislative di parlemen Indonesia telah memberikan dukungan secara optimal dalam membangun kekuatan unit-unit lawan terror Brimob Polri namun tetap dibutuhkan adanya kerjasama internasional secara signifikan dalam memberantas terror sebagai suatu eksistensi kejahatan yang menggejala di Indonesia.
Kerjasama Internasional dibutuhkan dalam bentuk pelatihan dan pengadaan alat baik berupa hibah maupun pembelian, sebagaimana diketahui sebagai sebuah unit lawan terror kepolisian yang harus menempatkan HAM sebagai landasan operasional membutuhkan alat-alat yang berdimensi layak dan proporsional untuk membela diri bagi petugas penegak hukum sekaligus menyelamatkan jiwa raga dan harta benda masyarakat pada umumnya.
Inventory senjata api yang dimiliki unit-unit lawan terror Brimob Polri saat ini masih tertinggal 1-2 dekade di belakang, dengan kuantitas masih sangat terbatas, hanya unit-unit yang berada dipusat Mabes Polri saja yang memiliki relatif lengkap, itupun secara kualitas masih sangat jauh dari harapan dan standar penegakkan hukum Internasional.
Alat proteksi berupa armour vest, optical devices, electronic surveillance devices, breaching devices, sharpshooter / sniper and tactical weapon for primary and secondary yang dimiliki oleh unit-unit lawan terror Brimob Polri adalah merupakan warisan era pra reformasi, selain sudah usang dan banyak yang rusak, pilihan caliber dan jenis munisi bukan standar Polisi, belum dilengkapi optical sight : day or night vision, tidak jarang dalam operasi penegakkan hukum berupa penagkapan pelaku terror berisiko tinggi , beberapa unit-unit lawan terror Brimob Polri harus menggunakan senjata serbu jenis AK47 dan M16 A1, tanpa optical sight dan body armour protection yang memadai.
Berbicara tentang barang bukti senjata api yang dipakai untuk melancarkan aksi terror di Indonesia, kelompok Teror di Indonesia saat ini dapat dikatakan lebih canggih dibandingkan senjata api yang miliki Polri pada umumnya, ingat penembakan warga Sepe Silanca di Poso Sulawesi Tengah, Polri menemukan selongsong caliber 45 mm, demikian juga penangkapan di Makasar Sulawesi Selatan terkait kasus pelemparan Granat terhadap Gubernur Sulsel, unit lawan terror Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Anti Teror Polri di lokasi menangkap pelaku yang memiliki Pistol 1911 caliber 45mm , sejumlah senjata laras panjang jenis M16 A1 dan M4 Carbine, yang diperoleh dengan mudah lewat jalur penyelundupan Philipina ( Moro) ke Indonesia ( Sulawesi Utara).

Penutup
Sebagai pertimbangan dan prediksi kebutuhan urgensi pembangunan unit-unit lawan terror Brimob Polri yang dilengkapi persenjataan secara profesional adalah jumlah terpidana kasus terorisme yang telah diajukkan ke muka pengadilan di Indonesia.
Secara total mulai tahun 2000 sampai tahun 2013 terdapat jumlah 906 orang yang terlibat kasus terorisme, dengan rincian : sedang menjalani vonis pengadilan sebanyak 643 orang, sedang menjalani sidang perkara : 50 orang , dalam proses penyidikan di Kepolisian sebanyak : 37 orang, sedangkan sisanya sudah bebas / telah menjalani hukuman.
Data ini merupakan sumber informasi terbesar karena kelak pasca selesai menjalani hukuman apakah mereka tersebut tidak akan kembali lagi melakukan aksi kejahatan yang sama, sehingga adalah mutlak menjadi suatu kebutuhan untuk menjamin pluralisme dalam kerangka Demokrasi dan HAM di Indonesia, sudah sewajarnya dukungan Internasional diwujudkan dalam bentuk yang nyata untuk membangun kapabilitas, kapasitas dan dukungan peralatan dan persenjataan yang modern sesuai standar Kepolisian dan organisasi penegak hukum Internasional.

THE REFORMATION JOURNEY OF KORPS BRIMOB POLRI IN CREATING THEIR IDENTITY AS A MODERN AND PROFESSIONAL GUARDIAN OF CIVILIZATION IN FACING THE HIGH INTENSITY CRIME IN INDONESIA

KLIK DISINI UNTUK PAPARAN : progres of brimob

INTRODUCTION
The development of Polri’s efforts to reform its internal body, especially in Brimob Polri so that they are able to fulfill their duties and responsibilities according to the manner and principles of a Democratic Country and the international police standards is of course associated with the system which is adapted by Polri, Polri reformation is associated with the political system, history, and social control adapted in Indonesia.
In general there are two types of Police systems in the world, such as the European Continental Model which is characterized by a National Police system which is centralistic and there is also the Anglo Saxon model which defines Police systems as a body which is developed by the local community but not from the national community and therefore the Police Force is decentralized.
However in reality, despite the fact that there are two different models, it is difficult to find both the European Continental Model and the Anglo Saxon Model that is actually implemented in any Police Force nowadays including Polri in Indonesia.
THE REFORMATION JOURNEY OF POLRI’S INTERNAL IN THE CONTEXT OF DUTY, FUNCTION, AND ROLE OF KORPS BRIMOP POLRI
The implementation of Police System in a democratic country such as Indonesia needs to gain full support from the community; the strict social control over Police systems indicates that there is a high concern from the community regarding the abuse of power from the Police body.
The implementation of strict social control towards the abuse of power of Police is done in the form of several changes in the context of Polri reformation.
A significant change towards the position and role of Polri along with the reformation era is shown by a National political decision in which Porli was separated from TNI institution on 1st April 1999 stated in the Inpres No.2 year 1999.
As a response towards the growing public support, the political decision Inpres No.2 year 1999 was followed by the confirmation through Tap MPR/VI/2000 about the separation of ABRI / Indonesian Armed Forces (TNI and POLRI) and also Tap/MPR/VII/2000 about the role of the two institutes by placing TNI under the Department Of Defense and Polri was directly place under President.
As a response towards both of the Tap MPR above there was a further another policy made, it was Law No.2 Year 2002 About the National Police Force Republic of Indonesia and Law No.3 Year 2002 About National Defense which was associated with the role and position of TNI in its assistant role towards Polri.
The reformation journey of Polri was done in hope that it would be able to bring back the functional role and position of Polri as an institution which is focused on national security. This was boldly stated in Law No.2 year 2002, Article 2, Article 4, and Article 5, overall it was explained that Polri has a governmental function which role and aims to create national security which includes creating national security, order maintenance , and rule of law, protection, aegis, and social service within the community, as well as to create peace and harmony by putting a high value on Human Rights and to enforce law in order to maintain national security in a civil police culture.
As an explanation regarding the articles mentioned above, Brimob Polri explains their functional role and duty as follows: The Main Duty of Brimob Polri is to implement and deploy the strenght of Brimob Polri in order to tackle high a concentration of public security and safety, mainly in riot control, armed organized crime, bombs, chemicals, biological, and radioactive in which Bimob’s actions are based on its function as a striking force which has a specific ability in bringing safety within the country and rescuing the community which is supported by trained personnel and solid leadership, proper equipments, gears, and modern technology.
The role of Brimob Polri as an organization is the maneuver, either individually or as a units with a fast deployment ability force, marksmanship, and paralyze criminals along with securing witnesses, collecting evidence by helping completing, protecting, strengthening, and replacing the existing regular Police Force
The formulation of duty, function, and role of Korps Brimob Polri is to emphasize the identity of Brimob as an integral of the Indonesian National Police Force to support the making of good governance which is based on respects towards law and human rights.
The step towards a breakthrough in answering the community’s demand on achieving INP (Brimob) reformation more specifically in the embodiment of civil police reformation was by the release of INP chief of Police Decree No. Pol: Skep/1320/VIII/1998, 31st August 1998 regarding The Field Guide Book on The Increase of Service by Polri ( INP) during the Reformation Era, Korps Brimob Polri responded by publishing The Guide Book on Operational Implementation and Guidance for Brimob Polri in building and developing an organizational culture which is in relevance with the other units in Whole Polri.
The next step which was in direct relevance with Brimob reformation was the release of Kapolri ( INP Chief of Police ) Decree, No. Pol: Kep 53/X/2002 17th October 2002 about Organization and Work Procedures of Korps Brimob Polri, and Kapolri Decision (Keputusan Kapolri) No Pol: Kep/54/X/2002 about OTK Organization Units of Regional Police Force (Polda), therefore since then the organization structure of Brimob yet again experienced some changes. In consequence, there was also a change in the structure or regional Brimob with the addition of Subden Gegana ( Counter Terrorist and Bomb ) in Police Region all over Indonesia.
The change of organization was a real step towards regulating Brimob so that it would be more integrated with Polri, including by being proceeded with the Decree from Kapolri No. Pol: Skep/27/IX/2002 about Brimob Polri Reformation, which included:

a. Structural Aspects
1) The power of Brimob Polri is not centralized, but decentralized at regional level (Polda/ Police Region).
2) Organization structure does not have to be the same as the structure of military organization.
b. Instrumental Aspects
1) Software improvement/ legality of procedure applicable in Brimob Polri leads towards and is based on the new paradigm of Polri.
2) The continuous assessment of system and method by Brimob Polri, in order to create members of Brimob Polri as Defender, protector, and public servant, as well as a professional law enforcer.

c. Cultural Aspects
1) A significant change in the actions of Brimob Polri members which was militaristic become Brimob Polri members whose status became civil including the application of the system of civil justice likewise generally in a community.
2) Avoid and eliminate all excess pride of Brimob and also eliminating all arrogance in everyday situations both during work and in the community.
3) To implement the use of a comprehensive program which is precise in order to build loyalty within each and every member of Brimob Polri towards the mission of the organization, and not towards one’s self or towards the leader.

THE EFFORTS OF KORPS BRIMOB POLRI TO ENSURE ACCOUNTABILITY DURING THE PROCEDURE OF THE USAGE OF POWER IN THE FRAMEWORK OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA
One of the issues which is very odd when discussing about the reformation journey of Polri’s internals, particularly Brimob Polri is about how and what are the efforts done in maintaining and ensuring professionalism and accountability in terms of using power especially ones which are lethal regarding the prevention of fire weapons misusage in Indonesia, there are several reasons which are the background of fire weapon misusage by police (Osse, 2007), such as:
First, there is a weakness in the mechanism of accountability, which is related to personnel reliability when an armed officer using his/hers weapons, including the minimum standard of mental health, psychological assessment, leader and colleague assessment which includes the assessment of previous unit heads regarding self control, family problems, health record, other health disorders, and willingness to take responsibility and make accurate and fast decisions in critical situations.
Second, the lack of training given to an armed officers, the difference in considerations and policy between different units, however, it also depends on the distribution and support of weapons including what the socio culture is like in a certain are as well as how the reaction of the community is and national policy regarding the ownership and usage of fire weapons which at the end will effect towards the concept and training dimension which has to be given to every armed officer.
Third, the supervision towards armed officers is not feasible, that the gap between Brimob Polri’s efforts to eliminate violence and misusage of fire weapons in the Polri operational environment depends on the existence of empirical experience the fatal consequences in Police operations, during mass riots, raids, and arrests and personnel deployment in the long term will create psychological stress which can easily cause an officer to be in rage and eventually misuse his fire weapon.
Efforts in tackling the misuse of fire weapons by members of Brimob Polri can be classified in to two groups; repressive and preventive actions.
The Repressive method is done by giving disciplinary actions and also criminal sanctions which is governed by public Court of law to those officers who are involved in the misuse of fire weapons.
Giving criminal sanctions to the members of Brimob Polri who have been proven guilty in court due to the misuse of their police power is a giant leap towards bureaucratic reformation in Indonesia when other agencies still maintain their exclusivity and militia judicial immunity which is difficult to be supervised by the public.
Preventive efforts are done by setting or making changes towards systems by restricting psychology tests and mental health processes for those who are eligible to be armed with a weapon, or even to refuse and forbid personnel who have personality problem, family, or colleague problems during the use of weapon, other than that there also needs to be regular health and mental check up periodically towards armed officers.
The context of respecting Human Rights is the main benchmark in police actions done by Brimob Polri, reports related to the violation Human Rights done by members of Brimob Polri has always been a great concern of Polri leaders in accountability and gives a clarification though investigation and persecution through civil justice and internal police disciplinary action.
As an implantation of the efforts mentioned above, especially by Brimob Polri’s counter terrorist units, structurally each member of the counter terrorist unit must live in dormitories with their family, the same goes to officers who directly lead the development activities such as routine daily training as well as when on duty, there is a very little chance that there will be counter terrorist personnel which violate the rules relating to crime and violence, tight supervision will be done continuously even since recruitment, task assignment, and task termination/ pension in order to identify counter terrorist candidates who are eligible and fulfill the criteria for intelligence, personality, psychology, and mental patriotism.
One of the most challenging step in personnel recycling for active member of counter terrorist unit Brimob Polri is the maintenance phase and increase of ability and capacity, to Korps Brimob Polri, especially in Gegana Brimob unit which was designed as an operational counter terrorist unit in Indonesia, which has made several breakthroughs in increasing and maintaining professional ability of each operator from the counter terrorist unit by educational and training activities both nationally and internationally. There are several training programs which have trained the counter terrorist unit such as the training held by GSG-9 in 1984 and 2003 and there is also a program of DSS ATA program (Diplomatic Security Services Anti Terrorism Assistance USA) held after the Bali Bombings in 2001 up until now.
It seems that there are no law enforcement Organization in this world that has never been reported by community or Non Government organizations regarding the violation of Human Rights, the same was found here in Indonesia, where several reports have been made by NGO’S regarding the violation of Human Rights done by members of Brimob Polri, which was gathered, quotes, and published by several other organizations without further investigation. However, not all of the data reported was valid or up to date, independent teams such as KOMPOLNAS ( INDONESIAN NATIONAL POLICE COMMISSION) and KOMNAS HAM ( INDONESIAN NATIONAL COMMISIONS OF HUMAN RIGHT ) whose obligation is to investigate cases related to the violation of Human Rights often do not find enough evidence regarding the violation of Human Rights such as those which had been reported, but only reports which have not yet been verified regarding its validity.
Efforts on capacity building as well as professional, proportional, and Human Rights oriented law enforcers towards Korps Brimob Polri can be seen by their participation in several workshops, seminars, and training of trainers held by JICA Japan, Center of Stability Police Unit/ Coespu International Law Enforcement Academy Bangkok, UNHCR, IOM, and ICRC.
In order to obtain an image of how far Polri reformation including Brimob, and what Brimob Polri has done in the development of the National Security System, a greater holistic observation is needed, this is done to avoid certain bias which can have a bad impact on both Brimob Polri and the Community.
Adrianus Meliala, a criminolog as well as a member of KOMPOLNAS once stated that “not all problems originate from the internal of Polri itself,” there are several external factors outside of Polri. In a democratic politic, not even one single money from the national budget goes unnoticed by DPR/ Legislative , each Budget has a role of DPR in it.
The functional role of Polri as a striking force which has a specific ability to reinforce national security and the rescuing of people of the society, must be supported by a well trained Brimob Polri, have a solid leadership, proper equipment and gear, as well as modern technology and have high respect towards Human Rights.
The preparedness of Brimob Polri in their carrying out their duty is affected by managerial preparedness with modern, dynamic, and actual perspectives towards the renewal in planning software requirements of law, hardware, and adequate resources in order to guarantee that duties are done well.
THE ROLE OF KORPS BRIMOB POLRI IN LAW ENFORCEMENT TOWARDS THE THE HIGH RATE OF CRIME IN INDONESIA
Brimob Polri aims to be the most up front guard of defense in law enforcement in building professional anti terror units with consideration on the dimensional challenges which are getting more difficult, this is related to the level/position of Indonesia’s Geo Strategy and Geo Politics in Asia as well as globally.
As a consequence of Indonesia’s strategic position regionally and globally, there is an increase in dimension of high intensity crime. In the Palermo Convention, it states that there are five categories of crime which is included as transnational crime, they are: narcotic crime, genocide, currency counterfeiting, sea piracy, and cyber crime.
This Palermo concept was later on emphasized by the ASEAN Declaration which stated that there are eight types of transnational crime: Illicit Drug Trafficking, Money Laundering, Terrorism, Arm Smuggling, Human Trafficking, Sea Piracy, Trans National economics crime & Currency counterfeiting, and Cyber crime.
Transnational crime in approach towards crime development is a necessity as a consequence of the development of communication technology, transportation, and information where the physical barriers of a country have become vague. International dimension as a form of crime which has crossed the territorial borders of a country, with the complexity of suspects and objects of action– and difficulty as a result of the difference in positive law amongst countries is the characteristic of transnational crime.
Tenseness and fear will rise within the community as a fear of crime that will later make the community feel and think that it is a form of Governmental failure in protecting their citizens.
Hermawan Sulistyo (2009), stated that the sudden appearance of terrorism is a threat to national security. The Bali Bombings I and II, Marriot Hotel Bomb, the series of Bombings in the American and Australian Embassy is a real life example of national safety issues.
Gegana Bomb Data Centre was one of the innovations from Brimob Polri in fulfilling their duty to protect and serve the community (GBDC). GBDC is a central bomb data and documentation analysis centre which is represented by Bomb Technician of Brimob Polri in order to enforce law by leaving behind investigation practices and conventional investigations changed into a police investigation approach which was based on a more scientific crime scene investigation approach.
Challenges of law enforcement and the maintenance of security and peace in Indonesia is currently face by a phenomena of development terrorism existence which is seen as a asymmetric warfare that has a tendency to point at the root of the problem of terrorism as a result of religion based growth of fundamentalism.
Globally, there is a tendency to view the identity of a religion not as a holy lesson but more of a perspective and a struggle. Conflicts and a flourishing fundamentalism will evolve and become the roots of world conflict the roots of terrorism needs soil in order to survive, and that rich soil will have a direct impact on the tree of terrorism, that rich soil is the social fundamentalist environment, which is the habitat, so that terrorism always comes and goes in the history of mankind.
The context of “Indonesian-ism” in Brimob Polri’ challenges as a striking force against terror and terrorism in Indonesia is that there is dynamics spread of terror , the most contemporary growth is that the term of “enemy” has been redefined into 2 categories; far enemies and near enemies.
The change in attitude and the way a radical organizations works is a combination between optimism and interests that might occur when an opponent suddenly appears too weak to be opposed.
Those weaknesses include: First; the ability of an opponent to respond effectively, the ability to protect their citizens and wealth that might weaken; and second; an opponent might make themselves morally and politically weak and therefore will increase the terrorist’s likely hood to obtain support from the community (Crenshaw, 6).
A conclusion needs to be drawn from Martha Crenshaw’s quote above, that terrorism is only a way to achieve a radical goal, and then the decision that terrorism is a psychologically chosen way regarding a rational decision made by a certain group of people to achieve their goal.
That rational decision is affected by several factors; subject, in this case is the certain groups and the second factor is object, in this case the target, therefore if either one of the factors are considered as the most beneficial way in order to achieve a certain goal compared to the other methods, then that method is chosen as the perfect rational method (Crenshaw, 7-11), it is not unusual that a contemporary terror attack in Indonesia by far enemies (the significance and identity of the western world is represented by America and Australia) becomes an attack towards near enemies (Indonesian Government and Brimob Polri) which is associated as “enemy” that block in achieving the main goal of a terrorist group’s activities in Indonesia.
We must see the terror attacks and their suitability with the current global trend, if we compare the modes of attack which are done by terrorists in Indonesia with terror acts in other countries we can conclude that these events somehow give inspiration amongst the terrorists because the attacks which happen in Indonesia also happen in other countries, for example the attack Bombings was done by using a motorbike in Indonesia is also happened in Pakistan, the attack of shooting of police officers also happened in Southern Thailand, when 5 police officers were shot and killed by the Pattani terrorist group.
An attack using Ricin poisoning also occurred in Afghanistan, an attack was also done towards US senators, and a terror attack was also done by sending letters filled Anthrax germs to the French Embassy in Jakarta, the main aim of these terrorists is politics, the struggle against world polarization.
The reason why terror groups and terrorist become more brutal and fired bullets towards a personnel of Polri who was on field duty and was wearing a police uniform was because there was a quote from Abu Bakar Baasyir staing that nowadays jihad in Indonesia is no longer fardhu kifayah, but fardhu ‘ain.
Indonesia is considered as Darul Harby according to Abu Bakar Baasyir, therefore it becomes compulsory to all Muslims in Indonesia to do Jihad against Kafir Haby Indonesia Government who consistently hamper those groups by law enforcement efforts towards terror activists who aim at western interest and the society in general.
Abu Bakar Baasyir stated that now is the time to oppose the Indonesian Government, this opinion was explained through one of Ustad Aman Abdurraham’s writings, which stated that to all men wherever they may be, act, march according to their abilities to do jihad towards toghut (A competitor of Allah – the Indonesial Government and also TNI and Polri), march step by step but with a big outcome.
Polri is considered to be the leading actor in tackling terror and therefore Polri is the number one enemy on terrorists, but despite that fact if we look at the previous events, whoever becomes a barrier for terrorist networks such as: Ulil Abshar Abdalla, Nazarudin Umar, Matori Abdul Djalil, and Guntur Romli, they have all be targets of terrorists because they were thought to be a barrier.
The shooting of a uniformed police officer is an easy target so that terrorists make them their aim, in fact, terrorists particularly look for members of Densus 88/ AT and members Counter terrorist unit of Brimob Polri. However, its is difficult to reach members of Densus 88/AT and Brimob Polri, therefore the terrorist aim at any uniformed police or Polri member in order to get their message through in saying that Indonesia is very prone to terrorism.
Before the Bali Bombings in 12th October 2002, Polri did not have any data or strategy in fighting against terrorism, even just to identify terrorist networks which have operated in Indonesia since 1998.
The achievement on disclosure of the Bali Bombing I and Jamaah Islamiyah terrorist network has made Polri a trusted leading actor to carry out their role in national security which is more than just security for the community; there have been several doubts on whether or not Polri could function well in their role in national security.
Since then, Indonesian Government has begun to obtain a format that is suitable with the reformation era as well as with Human Rights in countering terrorism associated insurgencies. The Indonesian Government’s decision was made my placing Polri in the implementation of law enforcement strategies by methods of “due process of law” where terrorists who are actually insurgent, are processed by law and brought to court in an open hearing.
This strategy is suitable with the current democratic conditions and it also emphasizes on Human Rights, once again, aware or unaware, law enforcement strategy by due process of law has brought a positive impact on the principles of contra-insurgency, the proof of guilt in an open hearing and gives insurgency rights to defend themselves fairly, will make the society assume that the insurgent is an ordinary criminal and a law violator of the people’s consensus.
This strategy of law enforcement has also implemented the “minimum force” strategy which has been the basic principles of contra-insurgency in the form of anti terror, as an instrument for law enforcement, every use of power by Brimob Polri is always based on the law, therefore the use of power is done selectively and with full responsibility, unlike the use of military violence which is often contra-productive because it is done without discrimination and invites social antipathy.
Since the disclosure of the bombers at Bali Bombings I, it was followed by the arrest of prominent figures such as Noordin m Top, Dul Matin, and Dr Azahari, which has encouraged Brimob Polri to improve and strengthen themselves, there have been several training programs done and there have been many resources which have been allocated to carry out its role in counter terrorism.
One of the decisions made by a INP / Polri Leader at that time which was very monumental was to form Task Force (Satuan Tugas/ SATGAS) Bom Polri which later transformed into Densus 88/Anti Terror, the existence of an ad hoc organization and its management was strengthened structurally by combining the best Polri personnel incuding personnel from Brimob Polri who were given the task as a Striking Force unit.
The structure of this system has made SATGAS anti terror Polri which consists of the best personnel from anti terror unit Gegana Brimob Polri has made itself a unit which is tactically flexible in order to face and track down terrorist who are also flexible and have a high mobility.
This is the implementation of the “tactical flexibility” which certainly the optimal performance as a Striking Force unit needs the existence of law enforcement agencies, especially Polri (With Brimob inside it) as a professional frontline guard in the criminal justice system, rule of law regarding insurgency and terrorism must be adequate, and the sufficient infrastructure to support this system so that it can run well.
When personnel resource as crew of anti-terror/ Striking Force units are so well formed through frequent training both inside and outside of the country either dependently or through assistance and cooperation with international anti terrorism, certainly still needs support and the availability of adequate infrastructure.
The need for adequate infrastructure is certainly not an easy task, even though legislature in Indonesian parliament have provided optimal support in building strength within anti terror units of Brimob Polri, an international cooperation is still very much needed in tackling terrorism which is an existing symptomatic crime in Indonesia.
International cooperation in the form of training and procurement of equipment in the from of grants or administration is needed. Known as a police anti terror unit who is required to place Human Rights as an operational basis, sufficient and proportional tools are needed for the self-defense of officers as well as to save the lives and the properties of the community.
Weaponry owned by Brimob Polri anti terror units is currently 1-2 decades out of date, with a limited quality as well as limited quantity. Only units which are locates in Mabes Polri have relatively adequate equipment, but its quality is still far from expectations and far from the international law enforcement standards.
Protective gear in the form of armor vests, optical devices, electronic surveillance device, breaching devices, sharpshooter/ sniper, and tactical weapon for primary and secondary which are owned by Brimob Polri anti terror units were all gear which had been passed on to then from the pre reformation era, other than being already torn, and in poor condition, the available choice of calibers and the types of munitions does not meet the police standards, and are not yet equipped with optical sight: day or night vision, quite often in law enforcement operations involving arresting high risk terrorists, there are several Brimob Polri anti terror units which have to use attack weapons AK47 and M16 A1 type without any adequate optical sight and body armor protection.
Evidence of amour that used in carrying out terror operations in Indonesia is currently more advanced compared to the weapons owned by Polri, taking back to the shootings of Sepe Silanca a residents in Poso, Central Sulawesi where Polri found 45 mm caliber bullets, a similar case occurred in Makassar, South Sulawesi, where riots took place involving the throwing of Grenades at the Governor of South Sulawesi, the Brimob Polri counter terror unit which worked together with regional Police and counter terror unit arrested a gunman who owned a 45mm caliber Pistol 1911, a number of long barrels type M16 A1 and M4 Carbine, which were easily obtained through the Philippines (Moro) arms smuggling route to Indonesia via North Sulawesi.
CONCLUSION
As a consideration and prediction of the need and urgency of building Brimob Polri counter terror units which are equipped with professional weapons is the number convicted of terrorism which have been brought to court in Indonesia.
Since 2002-2013, there have been a total of 906 individuals involved in terrorism with details: 643 people undergoing a court verdict, 50 people undergoing a court trial, 37 people still under investigation, and the rest have been released/ have finished their sentences.
This data is the biggest Warning and source of information because after they finish their sentences, will they return into terrorism activities?, therefore it is an absolute necessity in order to ensure pluralisms in the framework of Democracy and Human Rights in Indonesia, it is logical that international support in real form is needed in order to build capability, capacity, and support of modern equipments and weapons for INP, according to Police and international law enforcement organization standards.

STRATEGI PENANGANAN INSURGENSI DAN TERORISME INDONESIA Oleh: Muhammad Tito Karnavian

STRATEGI PENANGANAN INSURGENSI DAN TERORISME INDONESIA

Oleh: Muhammad Tito Karnavian

Pendahuluan
Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan dimulainya era Reformasi tahun 1998 terjadi fenomena baru di bidang keamanan dalam negeri. Pertama masyarakat dikejutkan dengan lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1998 melalui aksi referendum yang difasilitasi fihak asing, PBB. Terlepas dari perbedaan sejarah dengan bagian dari NKRI lainnya serta legitimasi referendum tersebut, banyak elemen masyarakat yang memprihatinkan pemisahan ini. Belum lepas keprihatinan ini, terjadi konflik horizontal yang berwarna etnis dan religius di Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada periode 1998-2002. Konflik-konflik yang menyebabkan jatuhnya ribuan anak bangsa ini berlangsung cukup panjang dan meskipun kemudian dapat diselesaikan oleh pemerintah, diantaranya dengan Kesepakatan Malino untuk Maluku dan Poso pada tahun 2001, memunculkan pertanyaan yang cukup besar dan belum terjawab tuntas hingga kini: mengapa konflik-konflik itu terjadi dan mengapa tidak dapat diatasi pemerintah dalam waktu jauh lebih singkat?
Insiden berikutnya yang membuat masyarakat juga bertanya-tanya adalah kasus Aceh. Mengapa aksi bersenjata kelompok militan di Aceh tidak dapat segera dikuasai oleh pemerintah sehingga konflik bersenjata terhadap GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang beroperasi di Aceh, dan kemudian memproyeksikan aksi terorismenya ke Sumatera Utara dan Jakarta, berlangsung panjang ? Meskipun kemudian konflik fisik bersenjata ini dapat diselesaikan dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Pemerintah RI dan GAM pada tahun 2005 dan tingkat kekerasan telah dapat diturunkan dengan signifikan, namun banyak pihak yang masih mempertanyakan, mengapa kesepakatan itu harus difasilitasi oleh mediator asing? Apakah kesepakatan tersebut akan menguntungkan Indonesia dan bukan merupakan refreksi kekalahan Indonesia dalam menghadapi GAM sehingga harus duduk dalam posisi tawar seimbang dan memberikan kompensasi yang menguntungkan kepentingan GAM guna mencapai tujuan akhir kemerdekaan?
Masyarakat Indonesia makin terperangah dengan terjadinya seri pemboman, yang bahkan menjadi perhatian dunia. Bom terhadap Dubes Filipina di Jakarta tahun 2000, Bom Malam Natal di sebelas kota di Indonesia secara simultan tahun 2000, Bom Atrium Mall Jakarta tahun 2001, Bom Bali 1 tahun 2002, Bom hotel JW Mariott Jakarta tahun 2003, Bom Kedubes Australia tahun 2004 dan Bom Bali 2 tahun 2005 serta sejumlah insiden minor lainnya telah merubah sejarah baru keamanan dalam negeri Indonesia yang tidak pernah mengalami seri pemboman yang sedemikian intensif dan mengakibatkan korban massal. Pengungkapan insiden-insiden ini oleh Polri yang kemudian juga membuka jaringan Al Jamaah al Islamiyyah, KOMPAK, Lasykar Jundullah, Negara Islam Indonesia, menyadarkan pemerintah dan masyarakat bahwa Indonesia telah menjadi salah satu basis munculnya gerakan terorisme yang bahkan berafilisasi dengan jaringan regional dan internasional. Indonesia telah menghadapi babak baru munculnya gerakan Islamis radikal yang akan menggoyang eksistensi NKRI.
Situasi di atas menarik dikaji oleh Polri mengingat Polri adalah unsur utama penanggung jawab keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh sejumlah aturan perundang-undangan. Pertanyaan kritis yang perlu dijawab adalah:
1.Bagaimana kecenderungan aksi insurgensi dan terorisme yang dapat mengancam keutuhan NKRI di Indonesia?
2.Apa strategi yang diterapkan oleh Indonesia dalam mengatasi ancaman tersebut? Apa saja kelebihan dan kelemahannya? Dimana peran Polri dalam strategi tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya mengajukan hipotesis bahwa:
1.Aksi insurgensi dan terorisme di Indonesia akan terus terjadi dalam jangka waktu relatif cukup panjang karena selain akar masalah yang menyebabkan munculnya insurgensi sulit dituntaskan oleh Pemerintah, prevelansinya juga akan dipengaruhi oleh situasi lingkungan strategis yang mudah memicu aksi insurgensi dan terorisme.
2.Menghadapi ancaman ini Indonesia menerapkan strategi yang kurang integratif dan komprehensif dengan berbasis pada penegakan hukum dan due process of law dimana Polri ditempatkan sebagai ujung tombak penanggungjawab keamanan dalam negeri dan pintu terdepan sistem peradilan pidana. Meskipun Polri sudah cukup baik menjalankan perannya dalam kerangka strategi ini, namun kurang integratifnya strategi membuat langkah penyelesaian menjadi kurang efektif dan efisien.

Sebagai implikasi kesimpulan analisis ini, dibagian akhir naskah ini akan diajukan sejumlah masukan bagi pimpinan Polri dan pembuat kebijakan Polri lainnya dalam rangka mengambil langkah-langkah strategis mengantisipasi ancaman insurgensi dan terorisme di Indonesia.

Landasan Teoretis Insurgensi dan Kontra-Insurgensi
Pisau analisis utama yang digunakan untuk mengupas persoalan di atas adalah disiplin ilmu Strategic Studies. “Strategi” berasal dari bahasa Yunani “strategos” yang merupakan gabungan dua kata “stratos” (pasukan) dan “ago” (pimpinan), sehingga strategi secara harfiah diartikan sebagai seni bagi pimpinan pasukan atau para jenderal (generalship) (John Baylis, 2001). Dengan demikian Strategic Studies dapat dimaksudkan sebagai studi tentang seni memimpin pasukan dalam rangka melaksanakan misi untuk menaklukkan musuh dan mencapai tujuan politik Dalam perkembangannya strategi diartikan lebih luas sebagai cara untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan literatur Strategic Studies, insurgensi adalah “Perjuangan oleh kelompok yang tidak berkuasa terhadap pemerintahan yang berkuasa dengan menggunakan sumber daya politis dan kekerasan untuk mencapai tujuan politik”. (Colin S. Gray dkk, 2002) Insurgensi merupakan salah satu bentuk perang asimetris atau non-konvensional. Jika perang konvensional terjadi karena kedua pihak menggunakan metoda dan alat yang sama, dan cenderung melibatkan negara sebagai aktor perang (misalnya AS vs Jepang), maka dalam perang asimetris, kedua pihak tidak menggunakan metoda dan asset yang sama. Perang asimetris terjadi karena satu pihak menyadari kekuatannya jauh lebih lemah dan pasti kalah jika menghadapi lawan dengan metoda yang sama, maka ia memilih cara untuk tidak langsung menghadapi kekuatan lawan (Liddlehart, ahli strategist Barat, menyebutnya dengan indirect approach). Sebaliknya pihak yang lemah akan menggunakan unsur “time” (waktu), “space” (wilayah), “support” (dukungan) dan “legitimacy” (legitimasi, khususnya politik) untuk memenangkan perang. Insurgen memanfaatkan waktu degan membuat perang berkepanjangan, tanpa harus menguasai wilayah namun berada dimana-mana baik karena mobilitas yang tinggi maupun luasnya jaringan organisasi, dapat merebut dukungan masyarakat (dalam dan atau luar negeri) dan alasan yang tepat untuk melegitimasi perlawanan mereka (Baylis, 2002) Sebaliknya mereka harus membuat lawan kehilangan legitimasi dan dukungan masyarakat. Dengan perang berkepanjangan ini insurgen akan dapat membuat lawan yang lebih kuat menjadi melemah baik karena makin berkurangnya sumber daya (attrition), frustasi pasukan akibat gangguan insurgen, maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan lawan untuk memberikan jaminan keamanan dan menyelesaikan permasalahan di wilayah konflik. Pada tahap awal insurgen harus dapat membangun jaringan yang bersifat rahasia dan sulit dideteksi (Clausewitz, 1998). Bagi T. E Lawrence (1920) yang dianggap sebagai pemikir pendahulu tentang insurgensi, dukungan masyarakat sedemikian penting sehingga satuan militan cukup hanya 2% dari populasi, namun 98% sisanya mendukung pasif/simpatisan untuk suatu insurgensi yang berhasil.
Dari segi tujuan akhir, insurgensi dapat dibedakan menjadi revolusioner dan non revolusioner (Bard E. O’Neill, 2005). Jika Revolusioner bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan dengan atau tanpa merubah sistem negara, maka non-revolusioner hanya ingin mencapai tujuan politis tertentu saja, misalnya mengganti sosok pimpinan pemerintahan tertentu atau mempertahankan status quo, tanpa mengambil alih kekuasaan.
Berdasarkan definisi di atas, maka ada dua cara yang digunakan oleh insurgen untuk mencapai tujuan politiknya: sumber daya politik dan kekerasan. Sumber daya politik dinyatakan dengan membentuk organisasi atau jaringan yang digunakan untuk rekrutmen, pelatihan, proganda dan demonstrasi dan berbagai cara diplomasi dan politis lainnya. Sedangkan cara kekerasan dapat berbentuk: terorisme, perang gerilya, dan perang konvensional. Terorisme dilakukan terhadap sasaran sipil (non combatan) di dalam atau luar kota, perang gerilya umumnya dilakukan terhadap sasaran combatan di luar kota, dan perang konvensional diadopsi jika kekuatannya telah membesar.
Dari sisi strategi, setidaknya ada 4 strategi yang dilakukan oleh insurgen dalam mengembangkan perjuangannya: konspirasi, perang berkepanjangan, military-foco, dan terorisme kota. Konspirasi dilakukan jika terdapat momentum untuk mengambil kekuasaan dengan cepat secara kudeta dengan melibatkan kekuatan kecil dan menjatuhkan elite pemerintahan. Perang berkepanjangan dilakukan dengan kombinasi politis, diplomasi, dan taktik kekerasan gerilya serta terkadang dilengkapi terorisme. Kasus terkenal adalah revolusi Cina Komunis pimpinan Mao (1930an-40an), perlawanan Khmer Merah (Viet Cong) di Vietnam yang mengalahkan Perancis (1950an) dan kemudian AS (1960an-70an), gerakan tentara Indonesia terhadap Belanda 19454-1949 dan sebagainya. Strategi ketiga adalah memfokuskan pada gerakan gerilya unit militan (military-foco) dimana unit-unit menyerang dan mengalahkan unit-unit pasukan pemerintah. Kekalahan unit pemerintah akan membuat dukungan terhadap kelompok insurgen menguat, karena ada prinsip bahwa massa netral akan cenderung bergravitasi ke pihak yang menang. Kasus perlawanan Che Guevara di Amerika Latin adalah contoh klasik penerapan strategi ini. Sedangkan strategi terorisme kota berkembang karena kecenderungan makin banyaknya masyarakat kota (urban society) sebagai dampak berkembangnya peradaban modern sehingga perang gerilya di medan terpencil mulai berkurang.
Dengan demikian terorisme adalah salah satu cara yang digunakan oleh insurgen. Penggunaan istilah ”kelompok teroris” sebenarnya dimaksudkan pada kelompok insurgen yang memliki jaringan politis dan menggunakan terorisme, yaitu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap sasaran sipil/non-combatan, sebagai taktik utama dalam perjuangannya.
Pada awalnya banyak negara yang tidak siap menghadapi perang insurgensi, mengingat prevalensi perang yang terjadi adalah perang konvensional antar negara. Kekalahan pemerintahan Nasionalis Cina terhadap gerakan Komunis Cina pimpinan Mao Tse Tung yang jauh lebih lemah secara kuantitas dan kualitas mulai memancing para ahli untuk mempelajari strategi yang diterapkan oleh Mao dalam memenangkan perang tersebut. Pasca Perang Dunia kedua dan memasuki era Perang Dingin, cara perang insurgensi mulai menjamur di seluruh penjuru dunia. Gerakan perlawanan terhadap kekuatan kolonial terjadi dimana-mana dengan tujuan kemerdekaan dan gerakan tersebut seringkali mendapat dukungan dari suatu Blok untuk memperkuat Blok tersebut (misalnya perang kemerdekaan Indonesia terhadap Belanda). Selain gerakan anti kolonial, cara-cara insurgensi juga dilakukan oleh kelompok domestik terhadap pemerintahan baru karena rivalitas yang bersumber dari rasa kesatuan dan identitas nasional yang belum terbentuk serta belum mampunya pemerintahan baru memuaskan kepentingan semua pihak domestik (contoh pemberontakan RMS, PRRI/Permesta di Indonesia).
Pada kenyataannya pasca Perang Dunia kedua banyak negara kuat atau pemerintahan yang kuat tidak mampu menghadapi gerakan insurgensi karena tidak berpengalaman atau menerapkan strategi yang mirip dengan perang konvensional tehadap perang insurgensi. Perancis tidak mampu menghadapi gerakan insurgensi kemerdekaan di Algeria dan Vietnam Utara, Belanda tidak mampu mengatasi insurgensi di Indonesia, AS kalah dengan insurgensi Viet Cong, Uni Sovyet dipaksa mundur oleh insurgen di Afghanistan dan sebagainya. Keberhasilan Barat yang monumental adalah ketika pemerintah kolonial Inggris mampu memadamkan pemberontakan panjang gerakan Komunis Cina Malaysia tahun 1950an-60an. Keberhasilan ini kemudian diadopsi oleh negara Barat lainnya dan memperkuat teori strategi kontra-insurgensi.
Menyadari bahwa gerakan insurgensi tidak dapat diselesaikan dengan cara konvensional yang mengedepankan kekuatan militer, maka Inggris di Malaysia menerapkan tiga prinsip dasar: minimum force, civic-military cooperation, dan tactical flexibility (Thomas MocKaitis, 1990). Agar tidak mengorbankan pihak netral dan merebut simpati insurgen, maka penggunaan kekerasan dilakukan dengan amat selektif. Untuk itu dikerahkan baik unsur kepolisian dan militer. Unsur kepolisian terutama dikedepankan jika insurgen menggunakan cara-cara terorisme dan militer menghadapi cara gerilya di medan terpencil. Kerjasama upaya militer dan sipil juga menjadi kunci keberhasilan, terutama dalam rangka memenangkan simpati (winning heart and mind) populasi, karena memang pada dasarnya perang insurgensi adalah perang untuk memenangkan simpati mayoritas populasi setempat. Hanya dengan merebut simpati ini, maka insurgen dapat diisolasikan dari pendukung dan simpatisannya. Ibarat ikan yang hidup tanpa air, maka ia akan dengan cepat mati. Untuk mengejar, menjejaki dan menjaring kelompok insurgen maka Inggris menerapkan prinsip tactical flexibility dimana pimpinan pasukan memberikan kewenangan kepada unit-unit bawahannya untuk mengambil inisiatif dan keputusan sendiri, meskipun dibawah koordinasi pimpinan (decentralisation of command and control). Dengan demikian pengungkapan jaringan insurgen yang memiliki mobilitas tinggi dapat dilakukan dengan efektif karena unit-unit kontra insurgensi juga memiliki mobilitas tinggi dan amat dinamis.
Di samping prinsip-prinsip dasar ini, masih terdapat sejumlah prinsip lainnya yang umumnya mengindikasikan perlunya memenangkan simpati populasi dengan mengetahui tuntutan dan keluhan mereka serta memisahkan kelompok insurgen dari populasi. Strategi kontra-insurgensi tersebut tampak mudah dibaca, namun sulit diterapkan. Kesulitan utama adalah karena strategi ini memerlukan kerjasama antara semua pihak pemerintah terkait, baik militer maupun sipil. Hambatan birokrasi dan sikap sektoral menjadi kendala yang paling utama dan membuat operasi kontra-intelijen menjadi gagal.

Ancaman Insurgensi dan Terorisme di Indonesia
Ancaman insurgensi, termasuk yang menggunakan cara utama terorisme, di Indonesia bersumber dari dua situasi, eksternal dan internal. Lingkungan eksternal terutama dikarenakan faktor globalisasi dan situasi dunia yang berubah unipolar. Globalisasi telah mempermudah transportasi dan komunikasi global sehingga nilai dan norma suatu kebudayaan dapat tersebar dan mempengaruhi kebudayaan lainnya. Situasi unipolar pasca Perang Dingin yang diwarnai dengan hegemoni Barat, terutama AS dengan faham demokrasi liberal kapitalis, akan menekan entitas politik atau kebudayaan lain yang kemudian berusaha survive dengan cara mengadopsi atau melawan kebudayaan Barat tersebut. Jika perlawanan yang dipilih, maka akan terjadi konflik yang dapat mengarah pada konflik fisik bersenjata. Menyadari bahwa tidak mungkin mengalahkan negara superpower dengan perang konvensional, maka perang insurgensi dengan cara terorisme akan menjadi pilihan utama. Dalam konteks pemikiran ini, maka gerakan jaringan Islam tertentu yang disebut dengan Salafi Wahabi seperti halnya Al Qaeda akan masuk ke Indonesia dengan mudah dan diadopsi oleh jaringan lama eks Darul Islam dan elemen-elemen yang tidak puas dengan status quo di Indonesia dan dunia.
Banyak pengamat berargumentasi bahwa terorisme di dunia saat ini didominasi oleh motif etno-nationalis dengan tujuan separatisme, dan religius Islamis. Gerakan Islamis ini muncul terutama karena dipicu keberhasilan gerakan Islam di Iran yang menumbangkan rezim Shah tahun 1979 dan insurgensi gabungan Taliban-mujahidin internasional terhadap invasi Uni Soyet tahun 1980an. Ketidakberhasilan AS dan Barat untuk memadamkan aksi teror dan insurgensi di Irak dan Afghanistan akhir-akhir ini dapat makin membangkitkan semangat perlawanan terhadap AS dengan cara-cara terorisme.
Saat ini Indonesia cukup baik dalam menyelesaikan permasalahan insurgensi dan terorisme. Namun demikian ini tidak menjamin bahwa ancaman ini tidak akan terjadi di masa mendatang. Keberhasilan dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh masih perlu diuji dan diyakinkan bahwa eks GAM tidak memiliki agenda tersembunyi untuk kemerdekaan. Di Papua, meski belum masuk pada tahap yang mengkhawatirkan, namun perlawanan bersenjata dan gerakan politik dengan tujuan pemisahan dari Indonesia masih berlangsung. Demikian pula permasalahan RMS yang meskipun minor, namun aspirasi ini masih cukup kuat. Yang cukup mengkhawatirkan adalah jaringan Islamis radikal yang bertujuan untuk menegakkan negara Islam dengan dasar syariat Islam. Gerakan ini jelas akan dapat berakibat buruk terhadap persatuan NKRI yang penuh disparitas. Selama ini banyak yang beranggapan bahwa salah satu bagian gerakan ini sekedar kelompok teroris yang cukup ditangani dengan penegakan hukum.
Mendasarkan pada definisi insurgensi pada penjelasan teori di atas, maka JI dan gerakan Islamis sejenis adalah jaringan yang melakukan insurgensi. JI dan jaringannya jelas memiliki tujuan politik. Sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Umum Perjuangannya (PUPJI) dan buku-buku pemimpin spiritualnya Abu Bakar Baasyir dan sejumlah statemen terbukanya, maka JI dan kelompok afiliasinya berusaha menegakkan syariah Islam dengan terlebih dahulu menciptakan negara Islam di Indonesia. Untuk mencapai maksud ini maka gerakan ini membangun kekuatan sosial politik melalui organisasi MMI dan yang terakhir Ansyarut Tauhid guna mendapatkan dukungan massa, merekrut anggota, pelatihan dan melakukan berbagai aksi propaganda. Penerbitan sejumlah website di internet dan penerbit cetak akhir-akhir ini merupakan bagian dari taktik propaganda mereka. Gerakan ini juga membangun kemampuan militer karena selain memang bagian dari ajaran jihad dengan perjuangan bersenjata yang menjadi salah satu ajaran inti, juga bagian dari strategi yang digariskan oleh elite JI.
Sumber domestik lainnya bagi ancaman insurgensi dan terorisme adalah kurang solidnya koordinasi unsur pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Situasi ini dapat dieksploitasi oleh aktor yang menentang pemerintah, khususnya jaringan Islam radikal, dan juga dapat memunculkan gerakan etno-nasionalis separatis baru.
Dengan demikian, ke depan, diperkirakan insurgensi dengan taktik terorisme dapat terjadi oleh aktor-aktor sebagai berikut:
1.Jaringan Islam radikal, khususnya JI dan afiliasinya, serta kemungkinan kolaborasi dengan kelompok lain yang memiliki tujuan sama: penegakan syariah Islam. Saat ini gerakan ini cukup kuat ditekan oleh unsur Polri sehingga lebih memilih cara non-violent, namun kuat indikasi bahwa tujuan politis mereka masih tetap sama dan sedang melakukan konsolidasi untuk penyusunan kekuatan dengan agenda jangka panjang sesuai dengan strategi “protracted struggle” (perjuangan berkepanjangan). Tidak menutup kemungkinan, seiring dengan melemahnya tekanan Polri dan instabilitas situasi keamanan akibat konflik elite politik dan sebab lainnya di suatu saat mendatang, cara kekerasan/terorisme akan dilakukan lagi.
2.Jaringan eks GAM, jika perjuangan politis dan diplomasi mengarah kepada agenda kemerdekaan dan disikapi oleh unsur militer TNI dengan respons kinetik/cara-cara militer. Diharapkan agenda ini sudah dikubur dalam-dalam oleh eks GAM, namun jika terdapat indikasi ini maka unsur TNI yang masih mencurigai agenda ini dapat mengambil langkah yang kemudian disikapi oleh eks GAM dengan cara militan pula. Bila ini terjadi maka eks GAM dapat merubah kembali ke perjuangan bersenjata dengan cara insurgensi dengan taktik gerilya di luar kota dan terorisme di perkotaan.
3.Kelompok OPM di Papua, yang masih terus melakukan insurgensi skala rendah namun jika tidak diatasi akan dapat membesar; khususnya bila mereka dapat membangun dukungan populasi yang kecewa dengan sistem sosial politik yang ada.
4.Kelompok RMS di Seram dan Ambon, yang meskipun juga masih dalam skala rendah, namun dapat menguat pada jangka panjang jika mendapat dukungan massa.
5.Kelompok penekan (pressure group) yang ingin melakukan perubahan sistem sosial politik dengan cara revolusi. Kelompok ini terutama memanfaatkan basis massa mahasiswa, buruh, warga miskin kota dan kelompok intelektual kelas menengah. Bentuk kekerasan yang digunakan umumnya adalah demonstrasi anarkis dan konflik fisik dengan aparat keamanan, sedangkan kendaraan politik yang dipakai berupa berbagai bentuk organisasi temporer dan LSM serta social network (jaringan sosial) informal. Gerakan ini hanya akan berbahaya terhadap negara bangsa jika didukung dan atau ditunggangi oleh elemen penting bangsa, misalnya elite tertentu atau otoritas bersenjata.

Strategi Penanganan Insurgensi dan Terorisme Indonesia

Masa Pra Reformasi
Strategi utama penanganan insurgensi di Indonesia pada masa ini adalah penghancuran dengan kekuatan militer (annihilation) dengan memanfaatkan dukungan rakyat dan strategi tambahan pemecah belahan dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh gerakan. Strategi ini cukup efektif pada era 1945-1980 dimana militer mampu menundukkan sejumlah pemberontakan antara lain DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan, PRRI/Permesta, RMS, PKI Madiun dan sebagainya.
Setelah tahun 1980, pemerintah gagal untuk meredam dua insurgensi : Fretilin di Timor Timur dan GAM di Aceh. Dalam dua kasus ini pemerintah ditarik masuk dalam konflik bersenjata berkepanjangan yang berlangsung belasan tahun. Pada kasus Timor Timur, akhirnya Fretilin mampu untuk merebut dukungan masyarakat lokal dan internasional yang kemudian menghantarnya pada kemerdekaan. Sedangkan pada kasus Aceh, pemerintah tidak mampu untuk mencerai-beraikan jaringan GAM dan menstabilkan situasi keamanan di Aceh. Sebaliknya GAM mampu untuk memperbesar dukungan masyarakat lokal baik dengan cara persuasif maupun koersif. Tingkat kekerasan Aceh yang tinggi serta langkah-langkah diplomasi elit GAM juga mampu merebut perhatian internasional. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah diplomasi dengan melakukan negosiasi dengan GAM melalui fasilitator internasional.
Dari satu sisi, memang referendum di Timtim dan negosiasi dengan GAM merupakan langkah politik yang legitimate. Di Aceh pemerintah telah berhasil menstabilkan situasi keamanan. Namun dari sudut pandang strategis, perkembangan ini merupakan keberhasilan Fretilin dan GAM untuk mampu survive dari tekanan kekuatan pemerintah dan berhasil memperkuat dukungan dari berbagai kalangan yang kemudian membuat mereka dapat meng”gol”kan seluruhnya atau sebagian agenda dan kepentingan mereka. Jika saja pemerintah Indonesia mampu melemahkan jaringan GAM dan kemudian mampu merebut dukungan masyarakat lokal, nasional dan internasional, bukankah pemerintah akan dapat melarutkan gerakan GAM tanpa harus bernegosiasi dengan fasilitator asing? Bukankah pemerintah akan dapat menekankan kepentingannya terhadap GAM karena posisi tawar yang lebih kuat saat bernegosiasi?

Masa Reformasi
Pada era ini terjadi perubahan amat besar di luar dan dalam negeri yang kemudian mempengaruhi dan merubah strategi Indonesia dalam menangani insurgensi. Di lingkungan internasional, pada awal 1990an Perang Dingin telah berakhir dengan pemenang Blok Barat pimpinan AS. Dunia telah menjadi unipolar yang ditandai oleh hegemoni AS dengan faham demokrasi liberal yang mengedepankan perlindungan HAM dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem hubungan internasional juga telah bergeser dari realis (dengan aktor entitas negara dan penyeimbangan kekuatan antar negara sebagai mekanisme berinteraksi) menjadi liberalis dengan munculnya banyak aktor bukan negara dan kontruktifis yang membawa norma-norma internasional yang harus diikuti semua aktor, baik negara atau bukan negara (state and non-state actor).
Penanganan insurgensi oleh suatu negara tidak dapat dilakukan semaunya dengan pendekatan konvensional kekuatan militer seperti di masa sebelumnya. Barat dan lembaga-lembaga internasional dengan nilai-nilai konstruktif yang dibawanya menjadi polisi dunia. Mereka mengawasi bagaimana suatu negara menangani konflik dalam negerinya dan tidak segan-segan mengintervensi jika suatu pemerintah menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai baru versi Barat tersebut. Tidak heran jika Barat menuntut pejabat suatu pemerintahan untuk diadili di Mahkamah Internasional atau setidaknya diberi sanksi dengan cara lain terhadap pemerintahan yang dianggap melanggar HAM, misalnya sanksi ekonomi, pemutusan kerja sama militer dan sebagainya.
Indonesia tidak lepas dari dampak perubahan tersebut. Militer yang selama ini menjadi pemain utama dalam operasi kontra-insurgensi, mulai ragu untuk menekan insurgensi dengan cara yang sama seperti di masa lalu dan khawatir akan tuduhan pelanggaran HAM. Banyaknya pejabat militer yang mulai dipersoalkan dalam menangani insurgensi di masa sebelumnya, seperti kasus pasca referendum Timtim, Tanjung Priok, Talangsari Lampung, dan penculikan aktifis, telah membuat militer lebih banyak mundur dan menjadi pemain pasif. Apalagi tuduhan pelanggaran HAM telah membuat TNI pernah ”menderita” karena embargo peralatan militer dan pemutusan latihan militer oleh AS.
Situasi politik dalam negeri yang diwarnai dengan ”decisive power struggle” telah menyebabkan munculnya pemerintahan sipil dan menepikan peran militer dalam berbagai lini, termasuk penanganan keamanan dalam negeri dimana insurgensi termasuk di dalamnya. Kuatnya gerakan reformasi telah membuat peran militer menciut terbatas pada peran pertahanan keamanan dan mengubur peran sosial politik. Dalam bidang pertahanan keamanan pun, militer dialokasi pada aspek pertahanan, sedangkan keamanan dalam negeri sepenuhnya dipertanggungjawabkan pada Polri. Dulu dikenal istilah ”keamanan besar” dan ”keamanan kecil” dimana yang pertama mencakup segala aspek dan yang kedua hanya berkaitan dengan kejahatan. Militer memposisikan dirinya sebagai penanggungjawab ”keamanan besar” termasuk yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, sedangkan Polri dibatasi hanya pada ”keamanan kecil” yang berkutat pada masalah kejahatan. Maka saat ini Polri telah dipercayakan untuk menanganani ”keamanan besar”
Perubahan struktur dan percaturan politik serta sistem demokratis membuat peran Polri menjadi mengemuka pula dalam penanganan insurgensi dan konflik bernuansa kekerasan dalam negeri. Sebaliknya militer, meskipun ada kecurigaan beberapa pihak bahwa militer terlibat dalam menciptakan berbagai kekerasan massal di awal era Reformasi, cenderung untuk mundur dan pasif dalam menghadapi konflik-kekerasan yang sebagian bernuansa gerakan insurgensi. Ketidaksiapan Polri untuk mengemban tanggungjawab baru ini baik karena kelangkaan sistem dan sumber daya, serta kecenderungan sikap pasif militer yang selama ini memiliki data intelijen dan berperan aktif dalam penanganan insurgensi dan kekerasan massal dalam negeri, telah membuat berbagai konflik terjadi berlarut-larut penyelesaiannya dan menyebabkan Polri terdadak dan ter-disorientasi. Lamanya penyelesaian kasus konflik massal di Ambon, Poso, kemenangan Fretilin di Timtim, dan menguatnya pengaruh GAM dari waktu ke waktu sejak 1998, serta gagalnya pemerintah mendeteksi eksistensi jaringan insurgensi/teror Al Jamaah Al Islamiyyah (JI) sejak dini merupakan bukti kelemahan ini. Indonesia bahkan baru mengetahui jaringan ini setelah mereka melakukan kasus serangan besar Bom Bali 1 tanggal 12 Oktober 2002. Sebelum periode ini, Polri tidak memiliki data dan strategi apapun, untuk mengungkap jaringan teror yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1998.
Keberhasilan pengungkapan kasus Bom Bali 1 dan jaringan teror JI telah membuat Polri dipercaya untuk menjalankan peran ”keamanan besar”nya yang selama ini diragukan banyak kalangan apakah akan dapat diperankan oleh Polri dengan berhasil. Sadar atau tidak sadar, pemerintah telah mulai mendapatkan format yang dirasakan pas dengan situasi aktual era reformasi dalam menanggulangi gerakan insurgensi. Pemerintah menekankan strategi penegakan hukum dengan metode ”due process of law” dimana para pelaku teror, yang sebenarnya insurgen, diproses hukum dan diajukan ke pengadilan dalam sidang terbuka dan menampilkan ”game” adu bukti. Strategi ini dirasakan cocok dengan lingkungan saat ini yang demokratis dan menekankan perlindungan HAM. Sekali lagi, sadar atau tidak, strategi ini telah membawa dampak positif dalam prinsip kontra-insurgensi para teoretis strategis, yang menekankan pentingnya memisahkan insurgen dari masyarakat/populasi sehingga insurgen gagal merebut dukungan populasi. Pembuktian bersalah di pengadilan yang ”fair” dan memberikan hak insurgen/pelaku teror untuk membela diri, akan membuat masyarakat menganggap insurgen sebagai pelaku kriminal biasa dan pelanggar hukum yang menghianati konsensus rakyat. Masyarakat akan antipati terhadap pelaku teror/insurgen sehingga perlahan-lahan gerakan ini akan berkurang. Untuk menerapkan strategi penegakan hukum ini, agar efektif maka unsur pendukungnya harus kuat pula. Aparat hukum, terutama polisi sebagai penjaga terdepan sisem peradilan pidana haruslah efektif, aturan perundangan tentang insurgensi dan terorisme harus memadai, dan terdapat sarana prasarana yang cukup untuk mendukung sistem ini agar dapat berjalan lancar.
Strategi penegakan hukum ini juga telah mengimplementasikan strategi ”minimum force” yang menjadi salah satu prinsip dasar kontra-insurgensi. Sebagai alat penegak hukum, setiap penggunaan kekuatan oleh Polisi senantiasa dilandaskan pada aturan hukum, sehingga penggunaan kekuatan dilakukan secara selektif dan dipertanggungjawabkan. Tidak seperti penggunaan kekerasan oleh militer yang seringkali menjadi kontra-produktif karena dilakukan dengan tanpa diskriminasi dan mengundang antipati masyarakat.
Sejak pengungkapan jaringan pelaku Bom Bali1, Polri telah melakukan berbagai pembenahan diri untuk meperkuat kemampuannya. Berbagai pelatihan telah dilakukan dan cukup banyak sumber daya yang dialokasikan untuk melaksanakan perannya dalam penanganan insurgensi/terorisme. Satu keputusan Pimpinan Polri saat itu yang amat monumental adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri. Eksistensi organisasi ad hoc dan manajemen organisasi ini, secara tidak disengaja, telah mengaplikasikan satu dari tiga prinsip dasar kontra-insurgensi yang berhasil dilakukan oleh Inggris di Malaysia sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu tulisan ini. Rekrutmen terpilih anggota Satgas yang terdiri dari personel-personel yang telah teruji kemampuan dan memiliki kemauan yang keras serta hubungan emosional yang tinggi satu dengan lainnya membuat satuan ini menjadi unit yang solid dan memiliki ”team work” yang luar biasa. Selain itu pimpinan Satgas ini menerapkan kepemimpinan demokratis serta memberikan kepercayaan kepada para komandan satuan unit terkecil, meski tetap di bawah koordinasi, untuk mengembangkan inisiatif dan mengambil keputusan yang diperlukan sesuai keadaan spesifik di lapangan. Struktur dan sistem ini telah membuat Satgas menjadi satuan yang secara taktis amat fleksibel untuk menghadapi dan menjejaki jaringan pelaku teror yang juga fleksibel dan memiliki mobilitas tinggi di lapangan. Ini adalah aplikasi prinsip ”tactical flexibility” yang menjadi salah satu kunci keberhasilan Inggris dalam menghadapi insurgensi di negara-negara eks-jajahannya pasca Perang Dunia 2.
Dalam perkembangannya, Polri juga telah mengembangkan taktik pemisahan antara insurgen dan populasi, serta pemecahan unsur di kalangan insurgen sendiri. Dalam upaya memecah jaringan insurgen, Polri dengan ujung tombak Satgas Bom Polri dan Detasemen 88, telah menggunakan ”soft weapon” yang dikemas dalam kegiatan ”dealing with terrorists” atau ”pendekatan terhadap para teroris/insurgen”. Taktik yang bertumpu pada kegiatan ”personal counseling” (berupaya mendalami psikologis, perilaku dan problema yang dihadapi dan membantu menyelesaikannya) dan tidak hanya semata-mata terbatas pada ”religious counseling” (penekanan pada konseling keagamaan untuk menunjukkan kesalahan mereka dan kembali ke jalan yang benar) telah mendatangkan hasil yang cukup baik. Diantaranya adalah terjadinya perbedaan signifikan tentang konsep-konsep pro-kekerasan yang disepakati jaringan teror selama ini, misalnya : jihad dengan kekerasan, thoghut, bom bunuh diri dan seterusnya. Sejumlah anggota jaringan bahkan ada yang sudah aktif membantu Polri untuk mengatasi perilaku kekerasan jaringan teror.
Kelemahan strategi penanganan teror Indonesia terutama terjadi pada penerapan satu dari tiga prinsip kontra-insurgensi yaitu ”civic-military cooperation”. Kerjasama sipil-militer atau sipil-polisi ini sebenarnya ditujukan untuk menyelesaikan akar-akar permasalahan yang menjadi justifikasi munculnya insurgensi. Untuk itu diperlukan langkah-langkah integratif baik dalam bentuk ”information sharing”/intelijen dan pelaksanaan kegiatan dan program terpadu antara aparat birokrasi pemerintahan sipil dan militer/polisi yang menangani kontra-insurgensi. Dalam berbagai kesempatan Polri telah berusaha menerapkan prinsip ini, seperti dalam penanganan jaringan JI, jaringan pelaku kekerasan di Ambon dan Poso, namun hasilnya belum optimal. Kendala utama adalah belum adanya satu visi yang sama. Tidak hanya di kalangan aparat sipil, yang cenderung menganggap insurgensi/terorisme adalah urusan polisi, tetapi juga di dalam lingkungan Polri sendiri. Ketidaksamaan visi ini karena tidak ada ”background knowledge” yang sistematis tentang strategi penanganan insurgensi dan terorisme. Bagi Polri, sebagaimana diindikasikan dimuka, penanganan insurgensi dan terorisme merupakan ”barang baru” serta belum diajarkan secara ilmiah dan sistematis di lingkungan pendidikan Polri. Pelajaran yang sudah ada mungkin di pendidikan Brimob, namun bukan pada sisi strategis, materinya lebih cenderung lebih menekankan pada aspek operasional dan taktis lapangan.
Polri tentunya tidak akan mampu bekerja sendiri untuk mengatasi akar permasalahan munculnya suatu insurgensi/terorisme, karena selain sumber daya yang terbatas, juga karena lingkup dan kewenangan yang tersedia. Sebagai contoh, jika JI seperti saat ini merubah strateginya lebih menekankan pada upaya politis dan diplomasi termasuk cara propaganda, Polri tidak dapat melakukan langkah hukum yang signifikan. Padahal taktik ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan akhir politiknya merubah sistem sosial politik NKRI.

Saran untuk Polri dalam Strategi Penanganan Insurgensi dan Terorisme
Penanganan insurgensi Polri saat ini cukup baik pada kasus insurgensi jaringan JI, Poso dan Ambon. Itupun dengan segala keterbatasan yang ada dan kecenderungan Polri bekerja sendiri. Hasil kerja keras Polri ini juga yang telah membuat situasi keamanan yang bersumber dari aktifitas insurgensi dan terorisme makin membaik dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat peran sentral Polri dalam menjalankan peran keamanan dalam negeri dimana insurgensi dan terorisme termasuk di dalamnya, maka diajukan saran sebagai berikut :
1.Memberikan pengetahuan strategi konta-insurjensi kepada para manajer Polri, setidaknya tingkat PTIK ke atas karena sebagai pimpinan satuan wilayah kepolisian, mereka akan terlibat dalam penanganan insurgensi/terorisme di wilayahnya dan menjadi ujung tombak koordinasi dan kerjasama ”civic-police” dalam rangka ”information sharing” dan menyelesaikan akar permasalahan yang menjadi justifitikasi insurgensi/terorisme.
2.Memperkuat satuan-satuan kecil semacam Satgas Bom Polri dan Detasemen Khusus dengan ”team work” solid dengan mobilitas tinggi dan memiliki fleksibilitas taktis dengan sistem manajemen yang memberikan pendelegasian kewenangan komando dan kendali (command and control) kepada pimpinan unit di bawahnya. Satuan ini hendaknya dilengkapi dengan sumber daya keuangan dan logistik yang dapat mendukung mobilitas dan fleksibelitasnya untuk mengungkap kasus yang terjadi dan jaringannya serta menjejaki untuk penangkapan. Satuan ini juga hendaknya dilengkapi dengan kemampuan investigasi yang kuat untuk mendukung proses peradilan, baik dalam bentuk pelatihan yang terus berlanjut serta penyediaan sumber daya yang mencukupi. Untuk menjamin terciptanya ”team work” yang solid maka seyogyanya rekrutmen satuan ini dilakukan dengan sistem ”talent scouting” dengan mencari anggota yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan mobilitas tinggi, penuh resiko dan siap untuk di posisi ”kering”. Sebaiknya dihindarkan sistem rekrutmen yang bersifat ”top-down” dan kecenderungan menempatkan personel karena alasan ”mencari job”. Tanpa dihayati, pekerjaan kontra-insurgensi akan dianggap sebagai tempat ”susah” atau ”tempat untuk lewat saja”. Jika ini terjadi maka budaya satuan yang cocok untuk mengemban peran kontra-insurgensi sulit terbentuk dan selanjutnya kinerja satuan sulit dicapai secara optimal yang pada gilirannya akan dapat berdampak buruk bagi reputasi Polri.
3.Memperkuat landasan hukum peran Polri dalam penanganan kasus insurgensi dan terorisme yang menjadi bagian tugas penanggungjawab keamanan dalam negeri.

Penutup
Selain kecenderungan masih tetap terjadinya insurgensi dan terorisme di masa mendatang, terdapat indikasi bahwa peran Polri dalam penanganan insurgensi dan terorisme ini ingin diambil alih oleh aparat lain. Tanpa bermaksud untuk berpikir sektoral dan demi kepentingan Polri sendiri, pengedepanan peran Polri dalam menangani insurgensi dan terorisme di tengah situasi lingkungan strategis dan domestik yang dipenuhi nilai-nilai demokrasi dan perlindungan HAM saat ini adalah hal yang tepat bagi Indonesia. Demi kepentingan NKRI dan menjamin situasi yang aman bagi berlangsungnya pembangunan nasional, maka Polri suka atau tidak suka harus dapat menjalankan perannya untuk menangani insurgensi dan terorisme secara maksimal. Pelibatan peran militer dapat menjadi unsur perbantuan kepada Polri, terutama jika insurgen menggunakan taktik gerilya bersenjata di medan sulit yang tidak mampu diatasi oleh kekuatan Polri sendiri.
Kita perlu belajar dari pengalaman pahit negara lain, misalnya Pakistan, yang saat ini tunggang-langgang menghadapi aksi insurgensi Islamis militan. Bom terjadi terus menerus dan miskin pengungkapan sehingga stabilitas negara menjadi terganggu serta pembangunan sulit berlangsung lancar. Keadaan ini akan dapat mengorbankan hak-hak warga negara yang menuntut rasa aman dari pemerintah dalam kontrak sosialnya, serta mengancam kemampuan survive negara bangsa.

Referensi:
Baylis, John, James Wirtz, Eliot Cohen, and Colin S. Gray, (2002), Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies, Oxford, Oxford University Press.
Clausewitz, (1997), On War, edited and translated by Michael Howard and Peter Paret, Princeton, Princeton University Press.

Gray, Colin S., (1999), Modern Strategy, Oxford, Oxford University Press.

Lawrence, T. E, (1920), The Evolution of a Revolt, The Army Quarterly, Vol. 1, No. 1.

MocKaitis, Thomas, The Origins of Britis Counter-insurgency, Small Wars and Insurgencies, Vol. 1, No. 3 (December 1990):
O’Neill, Bard. E., (2005), Insurgency and Terrorism: From Revolution to Apocalypse, 2nd edition, Washington, D.C., Potomac Books, Inc.

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG COUNTER TERORISM1 Oleh: IRJEN POL. ( Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc.

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
DI BIDANG COUNTER TERORISM1

Oleh: IRJEN POL.(Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc.

Disampaikan pada:
Counter Terrorism Seminar dengan Tema “Indonesian Legislation on CT”
JCLEC-Semarang, Tanggal 17 Februari 2009

A. Pendahuluan
Kejahatan terorisme2 bukanlah jenis kejahatan yang baru dikenal dalam dunia internasional, karena dari masa-masa yang lalu kejahatan terorisme telah terjadi dalam beberapa negara, baik dilakukan oleh satu orang maupun sekelompok orang tertentu. Namun puncak dari segala kegiatan terorisme yang paling dahsyat adalah peristiwa peledakan Gedung World Trade Centre di New York – USA pada tanggal 11 September 2001 yang merenggut ribuan nyawa manusia. Setelah peristiwa di World Trade Centre tersebut mungkin kegiatan kedua yang paling dahsyat adalah peledakan bom di Paddy’s Cafe dan Sari Club – Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Kemudian peledakan bom lain terjadi di depan Kedutaan Besar Filipina – Atrium Senen dan di Bursa Efek Jakarta.
Dalam perkembangannya, terorisme telah menjadi kejahatan yang meluas dan berkembang antar lintas negara, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi dan transformasi, sehingga mobilitas orang, uang/dana, persenjataan illegal (illegal arms trafficking), senjata kimia (chemical terrorism gun), bioterrorisme dari satu negara ke negara lain dapat dengan mudah dicapai atau dikendalikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika dan transportasi. Perlu dipikirkan bahaya ke depan kalau bahan-bahan pemusnah massal dan nuklir3 sampai ke tangan seseorang dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan terorisme, maka dapat kita bayangkan banyaknya korban yang akan jatuh. Oleh karena itu bila kita lihat, dengar dan baca pada media elektronik dan media cetak, peristiwa-peristiwa bom bunuh diri sebagai bagian dari modus terorisme di beberapa negara seperti di Afganistan, Pakistan, Irak, India dan lain-lain menjadi sesuatu yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari dan terus dihantui rasa ketakutan yang mendalam.
Bagaimanapun ada karakter tersendiri/khusus dari kejahatan terorisme yang berbeda dari kejahatan biasa (kejahatan konvensional) yaitu kejahatan yang dilakukan secara dadakan, diam (silent), sulit dilancak, objeknya tidak ditujukan pada seseorang, akibat demikian luasnya tidak hanya korban manusia khususnya anak-anak dan perempuan sebagai kaum rentan, juga seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa dalam satu negara ikut rusak, serta meninggalkan rasa trauma dari masyarakat, dan membutuhkan waktu relatif lama untuk memulihkannya, serta timbul rasa kekhawatiran yang mendalam terhadap satu kelompok dengan kelompok tertentu bahkan antara satu negara dengan negara lain (bertetangga) yang menimbulkan fenomena tersendiri dalam tata pergaulan dalam masyarakat domestik maupun internasional.
Menyikapi karakter-karakter kejahatan terorisme, maka masyarakat internasional menjadikan kejahatan terorisme sebagai salah satu dari beberapa macam kejahatan yang digolongan sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes) baik dilihat dari lingkup operasional antar lintas negara (transnational cimes)4 yang dilakukan secara terorganisir (organized crimes) dan memakan korban secara luas. Sehingga masyarakat internasional saat ini menjadikan terorisme sebagai musuh bersama semua bangsa, negara dan agama.
Untuk mengendalikan terorisme mutlak diperlukan kerja keras dari setiap komponen bangsa dalam satu negara yang dilakukan melalui langkah-langkah ataupun kebijakan yang bersifat strategis mulai dari perumusan pengaturan dalam berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan (kebijakan kriminal/criminal policy5), melakukan ratifikasi terhadap ketentuan konvensi internasional, membuat Standard Operating Procedure (SOP) dan sekaligus juga melakukan kerja sama secara internasional baik yang sifatnya regional maupun multilateral.
Dalam melakukan kerjasama antara lembaga dalam negeri perlu ditentukan satu format yang jelas antara siapa yang akan berbuat, apa yang akan diperbuat dan bagaimana hal tersebut harus dilakukan, kapan harus dilakukan sekaligus bagaimana cara-cara melakukan/mekanisme kerja, siapa yang akan dikedepankan dan bagaimana cara-cara mengkoordinasikannya, tujuannya sudah tentu menghindari berbagai overlapping tugas dan wewenang yang dapat berakibat tidak berjalannya mekanisme sistem sebagaimana yang diharapkan. Karena bila diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini ada beberapa lembaga yang diberikan kewenangan untuk ikut melaksanakan penanggulangan terhadap terorisme.

B. Perkembangan Politik Hukum Nasional Tentang Terorisme
Politik hukum6 dalam hal ini menyangkut pengaturan dalam rangka pencapaian suatu tujuan penanggulangan atau pemberantasan terhadap terorisme secara khusus telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif). Adapun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah terorisme antara lain adalah:
1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
Undang-undang ini telah dijadikan dasar pemidanaan terhadap tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya sejak peristiwa Pemboman I dan II di Bali pada tahun 2002, sehingga Undang-Undang ini merupakan lex specialis terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Substansi UU ini mengatur hukum materil maupun formil secara terbatas (khusus), namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususannya adalah terkait antara lain dengan:
(a)Masalah hasil penyelidikan dari unit intelijen dapat digunakan sebagai bukti permulaan setelah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri;
(b)Batasan jangka waktu penangkapan lebih lama (7 X 24) jam jika dibandingkan dengan tindak pidana biasa (1 X 24) jam;
(c)Alat bukti yang diperluas dan dimasukkan bukti-bukti elektronik;
(d)Seseorang yang mengancam penyelidik, penyidik, jaksa dan hakim dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme di pidana;
(e)Melakukan penyadapan;
(f)Penyidik, JPU dan hakim dapat secara langsung untuk memblokir atas rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana terorisme baik yang ada pada bank maupun pada lembaga keuangan lainnya;
(g)Saksi/korban, penyidik, JPU dan Hakim serta keluarganya, yang terkait pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme wajib dilindungi oleh negara dari segala ancaman yang membahayakan jiwa dan harta benda mereka;
(h)Pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
(i)Melaksanakan kerja sama secara internasional dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.
Awal kelahiran UU ini relatif banyak mendapat resistensi atau penolakan dari beberapa pemerhati di bidang HAM karena dianggap sarat dengan pelanggaran terhadap HAM, dan tuduhan lainnya bahwa pemerintah Indonesia dianggap mau membentuk UU tersebut hanya karena tekanan dari dunia internasional terutama negara-negara Barat, dengan maksud agar pemerintah Indonesia ketika itu mau menerima adanya aksi-aksi terorisme.7 Padahal harus disadari bahwa kengerian dari bangsa lain pasca bom di beberapa tempat di Indonesia ketika itu sangat mencemaskan, seperti menurunnya secara drastis kedatangan turis ke Indonesia, bahkan juga investor sangat takut menginvestasikan dana di Indonesia. Namun dengan berbagai pertimbangan yang lebih penting dan mendasar untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas, maka akhirnya sebagian besar lapisan masyarakat dapat menerima kehadiran UU tersebut, kecuali Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2003 guna penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pelaku teror bom di Bali yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun pembatalan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak menyangkut perbuatan terorisme sehingga perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dengan sendirinya dibebaskan.
2.Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 Jo. Pasal 3 menentukan: Tugas pokok TNI selain perang yaitu mengatasi aksi terorisme. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik. Bila diamati rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) UU No. 34 Thn. 2004 ini, maka keterlibatan TNI dalam memberantas aksi teorisme tidak serta-merta langsung ikut menangani/menindak, diharuskan lebih dulu ada keputusan politik. Bentuk, macam dan cara penerbitan keputusan politik yang bagaimana yang dimaksud oleh para pembentuk undang-undang tidak jelas disebutkan dalam undang-undang ini. Apakah harus melalui mekanisme persetujuan atau sekedar pemberitahuan kepada DPR? Namun kalau disimak, tujuan ketentuan ini muncul adalah untuk merespon tuntutan reformasi demi tercapainya prinsip-prinsip demokrasi dalam pilar negara hukum (rule of law) sebagaimana telah digariskan dalam Konstitusi UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan produk-produk politik yang telah diwujudkan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPT/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dan selanjutnya lebih dikonkritkan dalam UU No. 2 Thn. 2002 tentang Polri dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan. Pemisahan yang dimaksud disini bukanlah melakukan dikotomi yang rigid, namun hanya sekedar memberikan pembidangan dalam kaitannya dengan fungsi kelembagaan yang harus dikedepankan. Karena bagaimanapun masalah terorisme menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara, karena akibat kerusakan yang ditimbulkannya sangat luas.
3.Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Kepabeanan
Dalam Pasal 64 A UU No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan kepada petugas Kepabeanan mengambil tindakan dalam hal barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme.
4.Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of Terrorist Bombings (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris) 1997
Terhadap ketentuan Konvensi ini Pemerintah RI menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pasal 6 ini akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah. Adapun yang ditentukan dalam Pasal 6, Konvensi ini menyangkut bahwa negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin perlu untuk memberlakukan jurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 28.
5.Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of The Financeing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
Dalam penjelasan umum atas UU ini, pemerintah Indonesia dapat membuat perjanjian, baik bilateral maupun multirateral, khususnya berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan/pemberantasan tindak pidana pendanaan teorisme. Hal ini juga terkait dengan adanya UU No. 25 Thn. 2003 sebagai perubahan terhadap UU No. 15 Thn. 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap upaya pemberantasan segala bentuk tindak pidana, baik yang bersifat nasional maupun transnasional terutama tindak pidana terorisme, bangsa Indonesia bertekad untuk memberantas tindak pidana pendanaan terorisme melalui kerja sama bilateral dan internasional. Di samping itu faktor pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam kegiatan terorisme, karena kecil kemungkinan kegiatan terorisme dapat berhasil tanpa didukung oleh dana yang relatif cukup besar. Oleh karena itu ratifikasi Konvensi ini merupakan pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota PBB terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 yang meminta pada setiap anggota untuk mengambil langkah-langkah untuk melakukan pemberantasan terorisme.
6. Undang-Undang Nomor 9 Thn. 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.
Sebagai salah satu wujud keaktifan Indnesia dalam masalah ketertiban dan keamanan dunia, maka pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris Indonesia telah ikut manandatangani Convention on The Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and their Destruction, bersama-sama dengan 129 negara. Dalam perkembangan sampai dengan tahun 2007 menjadi 182 negara yang ikut menandantanganinya. Selanjutnya Convensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, oleh karena itu Indonesia sebagai negara pihak berkewajiban melaksanakan berbagai ketentuan di bawah jurisdiksi terotorialnya atau kekuasaannya untuk mengatur tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau membebaskan resiko dari bencana atas penggunaan senjata pemusnah massal antara lain senjata nuklir, biologi dan kimia.
Mendasari pertimbangan tersebut maka pemerintah RI merumuskan dalam kebijakan legislasi nasional dalam bentuk UU (UU No. 9 Thn. 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia). Substansi dari UU No. 9 Thn. 2008 ini merupakan kebutuhan pengaturan yang demikian urgennya untuk melakukan penindakan terhadap penggunaan senjata kimia yang dapat digunakan oleh terorisme dalam menggunakan aksinya. Oleh karena itu telah ditentukan sanksi-sanksi yang tegas bagi mereka yang menyanglagunakannya. Larangan-larangan yang ditentukan dalam UU ini antara lain menyangktu antara lain: (a) mentransfer bahan kimia dari dan keluar Indonesia, (b) memproduksi, (c) mengembangkan, (d) menggunakan senjatan kimia, (e) melibatkan diri pada persiapan militer untuk menggunakan senjata kimia,(f) membantu dengan cara apaun yang bertentangan dengan UU ini.
C. Rencana Pengaturan Ke Depan (Ius Contituendum)
1. RUU Intelijen
RUU tentang Badan Intelijen mengatur tentang tindakan terhadap terorisme melalui suatu tindakan penangkapan selama 7 X 24 jam untuk dilakukan interogasi. Dalam hal hasil interogasi menunjukkan adanya alat bukti yang kuat bahwa seseorang yang diinterogasi, maka badan intelijen menyerahkan yang bersangkutan kepada penyidik untuk dilakukan proses penyidikan. Apabila hasil interogasi menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat, maka yang bersangkutan wajib dilepaskan.9 Jadi pembahasan substansi yang terkait dengan masalah penangkapan untuk kepentingan interogasi banyak mendapat penolakan dari para perserta rapat ketika dibahas dalam pembahasan antar departemen sebab sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip rule of law maupun azas presumption of innosence (praduga tidak bersalah).
b. RUU KUHP10
Dalam RUU KUHP telah diatur dalam Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terorisme, yang sebagaian besar substansinya diambil dari ketentuan sebagaimana yang diatur dalam:
1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang,
2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of Terrorist Bombings (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris) 1997; dan
3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of The Financeing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).
Pengaturan dalam RUU KUHP dapat dilihat dari beberapa Pasal-Pasal di bawah ini , beserta substansi yang akan diatur, adalah:
Paragraf 1: Terorisme (Pasal 242-Pasal 243) yang intinya akan mengatur:
Unsur-unsur tindak pidana terorisme;
Unsur-unsur percobaan (dengan maksud) untuk melakukan terorisme.
Paragraf 2: Terorisme dengan penggunaan bahan-bahan kimia (Pasal 244):
Penggunaan bahan-bahan kimia untuk senjata biologis, radiologis, mikroorganisme, radioaktif atau komponen lainnya untuk melakukan terorisme.
Paragraf 3: Pendanaan untuk Terorisme (Pasal 245 – Pasal 246):
– Pihak-pihak yang menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diduga untuk digunakan dalam kegiatan terorisme.
– Pihak-pihak yang menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya untuk digunakan: (a) melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda, (b) mencuri atau merampas bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioatif, atau komponennya; (c) menggelapkan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radioaktif, atau komponennya; (d) meminta bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis radioalogi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi; (e) mengancam: (1) menggunakan bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau (2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Paragraf 4: Penggerakkan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme (Pasal 247-Pasal 249):
– Melakukan pembujukan/menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.
– Pemberian bantuan atau kemudahan kepada pembuat tindak pidana terorisme, dengan cara: (a) memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pembuat tindak pidana terorisme; (b) menyembunyikan tindak pidana terorisme; atau (c) menyembunyikan imformasi tentang tindak pidana terorisme.
Paragraf 5: Perluasan Pidana Terorisme (Pasal 250-Pasal 251):
– Apabila terorisme melakukan tindak pidana pembajakan pesawat udara.
– Seseorang yang merampas dengan kekerasan/ancaman kekerasan untuk merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan.
– Permufakatan jahat, persiapan atau percobaan dan pembantuan dalam melakukan tindak pidana terorisme dipidana penuh sama dengan dengan ketentuan pasal-pasal tindak terorisme yang dilanggar pelaku.

D. Pengaturan dalam Bentuk SOP
Secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan mekanisme yang mengatur tentang standard-standard operasional penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi belum ada. Yang dipergunakan selama ini lebih dititik beratkan kepada pemberantasan dalam bentuk repressif sesuai dengan hukum pidana formil (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Padahal yang perlu dilakukan oleh seluruh komponen negara dalam mengatasi setiap kejahatan adalah melakukan pencegahan (preventif), sesuai dengan prinskip-prinsip kebijakan kriminal bukan melakukan tindakan represif.
Karena sifat keberbahayaan dari aksi-aksi terorisme demikian berbahaya, maka Polri dan TNI berencana membuat acuan bersama dalam menangani tindak pidana korupsi melalui pendekatan fungsional. Polri sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan perannya antara lain selaku unsur penegak hukum, sekaligus sebagai komponen yang dikedepankan dalam menjaga dan memelihara keamanan dalam negeri akan menggunakan kekuatan diluar Polri antara lain melibatkan TNI dalam kaitannya dengan fungsi perbantuan kepada Polri, demikian juag dengan komponen-komponen negara atau masyarakat lainnya, antara laim Pemerintah Daerah, Pemadam Kebakaran, Unsur TNI, Dinas Kesehatan, Satuan Pengamanan, Basarnas, Departemen Sosial dll.
Mekanisme perbantuan yang akan melibatkan berbagai komponen diluar Polri akan ditentukan dalam peraturan perundang-udangan, sedangkan mekanisme operasionalnya dapat dibentuk melalui Peraturan Bersama antara Kapolri dengan masing-masing instansi terkait, misalnya Peraturan bersama antara Panglima TNI dengan Polri.

E. Penutup
Demikian makalah singkat ini disampaikan dalam pertemuan seminar ini, mudah-mudahan mempunyai arti bagi kita semua untuk menangulangi aksi-asksi terorisme yang semakin meluas jaringannya diseluruh dunia. Dengan harapan kerja sama yang meningkat dan bersinergi perlu dilaksanakan secara terus menerus sehingga tujuan pembangunan untuk memajukan kesejahteran bangsa rakyat dapat dicapai melalui pemberian rasa aman yang kondusif.

POSISI POLRI DALAM MENGANTISIPASI PENGGUNAAN SENJATA OLEH TERORIS DI INDONESIA

POSISI POLRI DALAM MENGANTISIPASI
PENGGUNAAN SENJATA OLEH TERORIS DI INDONESIA
Pendahuluan
Perubahan lingkungan keamanan di Asia Pasifik terutama terkait pada masalah-masalah keamanan regional yaitu tentang percepatan pembangunan senjata penghancur massal atau Weapons of Mass Destruction (WMD). Percepatan pembangunan senjata yang sekarang lebih mengkhawatirkan daripada yang sebelumnya. Asia Pasipik merupakan sebuah wilayah dimana intitusional regionalnya tidak berkembang, ketegangan lintas perbatasan relatif tinggi, kemampuan senjata meningkat, khususnya masalah perkembangan WMD yang belum terselesaikan.
Pada masa perang dingin, perkembangan vertikal yaitu peningkatan tetap dalam ukuran senjata WMD oleh negara-negara yang telah melampaui ambang batas adalah kejadian yang jauh lebih umum karena hanya meliputi dua negara Super Power yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, maka muncul perkembangan yang dikategorikan perkembangan horizontal terhadap kepemilikan WMD oleh negara-negara yang menyeberangi ambang batas sebagai pendatang baru ke dalam Klub Nuklir seperti Korea Utara dan Irak, oleh Robert O’Neill disebut negara “the underdog”. Kedua negara ini mempunyai potensi menawarkan akses WMD kepada kelompok teroris. Sehingga menjadi prioritas tertinggi pada agenda keamanan negara-negara regional pada umumnya dan AS pada khususnya.
Sejak kejadian 11 September 2001 menunjukkan secara jelas menjadikan keamanan internasional sebagai papan catur utama dalam konflik kekuatan yang sangat besar oleh negara hyper power Amerika Serikat. Strategi pemerintahan Bush dalam mendeteksi dan mengembangkan mekanisme yang tepat untuk mengatasi ancaman ini adalah dengan penggunaan kekuatan militer terhadap negara-negara yang diduga mempunyai kemampuan membantu kegiatan kapada teroris dan memiliki WMD yaitu Irak. Pernyataan Presiden Bush walau dikategorikan kontroversial, tetapi menghasilkan skenario yang mencemaskan terhadap negara-negara Asia Pasipik. Namun upaya melaksanakan invasi terhadap Irak tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak ditemukannya WMD seperti dugaan AS.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Amerika Serikat kemudian mengusulkan Six Party Talks yang melibatkan Korea Selatan, Korea Utara, AS, Jepang, Cina, dan Rusia. Pada putaran pertama tahun 2003, diplomat Korea Utara menyatakan bahwa Pyongyang tidak memiliki pilihan selain mendeklarasikan kepemilikan senjata nuklir dan akan melakukan uji coba senjata nuklir. Namun mereka juga mengatakan bahwa Pyongyang akan menghentikan program nuklirnya jika AS mengubah kebijakan permusuhannya, menghalangi pertumbuhan ekonomi Korea Utara, dan membantu kebutuhan energi Korea Utara. Korea Utara pun mengaku memiliki program nuklir, tetapi menolak untuk mengakhiri kecuali AS sepakat untuk mengadakan pembicaraan bilateral dan menormalkan hubungan. Ketika tuntutan ini ditolak Washington, Korea Utara menarik diri dari perjanjian non proliferasi nuklir (NPT).
Korea Utara menimbulkan ancaman yang jelas berbeda dengan Irak. Irak adalah negara Islam yang kaya akan sumber daya alamnya dengan sejarah dari penggunaan aktual dari WMD dan dengan catatan tentang dukungannya kepada teroris. Sedangkan Korea Utara adalah negara dengan kondisi perekonomian yang lemah sebagai akibat embargo oleh AS, namun mempunyai kemampuan untuk membuat WMD, sehingga dalam menaikkan kondisi perekonomian tersebut, kemungkinan adanya upaya penjualan WMD bisa dikatakan lebih besar terjadi dalam pendekatan semacam itu.
Gerakan Teroris di Indonesia
Akar permasalahan teroris di Indonesia dan juga negara lainnya adalah adanya paham radikal yang tertanam di benak para teroris yang membenarkan berbagai tindakan melawan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menyesatkan ajaran agama. Dengan melakukan tindakan teror, para teroris percaya bahwa mereka telah berjuang di jalan tuhan dan akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda di kehidupan akhirat nanti.
Dengan sederet “prestasi” pengungkapan jaringan teroris, pemerintah Indonesia menjadi bagian terpenting dalam agenda internasional perang melawan terorisme. Sebagai alat diplomasi, prestasi tersebut tentu saja memupuk benefit politik dan komitmen-komitmen kerjasama internasional yang signifikan dalam memperkuat agenda pemberantasan terorisme dan agenda-agenda sektor keamanan lainnya. Dukungan pemerintah Amerika Serikat dan Australia terhadap Kepolisian RI dan secara khusus kepada Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror, harus diakui sebagai bentuk apresiasi internasional kepada pemerintah Indonesia dalam pemberantasan terorisme.
Dengan banyaknya pengungkapan teroris ini, telah diketahui berbagai macam modus operandi, kelompok teroris dan sumber dana yang diperoleh kelompok tersebut dalam melaksanakan aktifitasnya di Indonesia. Fakta-fakta yang terungkap dapat terlihat dari berbagai hasil pengungkapan tersebut sebagai berikut :
1. Kelompok teroris Abu Omar memperoleh dana dari berbagai macam cara. Selain hasil patungan para anggota, dana juga diperoleh dari keuntungan penjualan senjata api ke kelompok teroris lain. Polisi meyakini kelompok Abu Omar memasukkan senjata dari Filipina melalui jalur Mindanau-Tawau-Nunukan (Kalimantan Timur)-Tanjung Perak (Surabaya). Terkait kelompok ini, Tim Densus 88 telah melakukan penangkapan dengan jumlah 18 orang. 11 diantaranya ditangkap Juli 2011 lalu, termasuk pimpinannya Abu Omar dan 7 orang lainnya ditangkap pada Sabtu, minggu pekan lalu, di Tangerang, Jaktim dan Bekasi. Kebanyakan mereka ditangkap karena kepemilikan senjata api yang diduga diselundupkan dari Filiphina.
2. Polri menyatakan tiga DPO yang ditangkap Densus 88 di Tangerang, Sabtu (12/11/2011) pagi, merupakan pengembangan dari kelompok pemasok senjata api Abu Omar. Kelompok tersebut memasok senjata api ilegal dari Filipina melalui Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur. “Ini pengembangan dari penangkapan Abu Omar, terkait senjata api di Nunukan, Kalimantan Timur. Mereka adalah DPO terorisme, karena melakukan jual beli senjata api asal Filipina, ” ujar Kabag Penum Polri, Kombes (Pol) Boy Rafli Amar.
3. Kelompok terduga teroris Abu Omar diduga merupakan kelompok pemasok senjata api jaringan teroris di Indonesia. Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri telah menangkap enam jaringan Abu Omar yakni, DAP (34), BH alias Dodi (35), AA alias Agung (31), S (31), DWT (50) dan SGO alias Sogih di Tangerang dan Jakarta, Sabtu (12/11) dan Minggu (13/11). Dikatakan, mereka diduga menyelundupkan senjata tersebut melalui jalur laut, di antaranya melalui pelabuhan tradisional di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi.
Dari fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa gerakan teroris di Indonesia masih dikategorikan ancaman yang serius karena dukungan terhadap gerakan tersebut mendapat dukungan bukan hanya dalam negeri tetapi luar negeri. Akibatnya gerakan teroris ini sebagai bagian dari ancaman nyata terhadap hak atas rasa aman dan ancaman nyata terhadap hak asasi manusia juga merupakan tugas konstitusional pemerintah.
Kedudukan Polri dalam Antisipasi Penggunaan Senjata Teroris di Indonesia
Pemberantasan terorisme di Indonesia secara massif dimulai sejak peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa agenda pemberantasan terorisme di Indonesia merupakan bagian dari agenda perang global melawan terorisme yang dikomandoi AS dan sekutunya pasca peristiwa 11 September 2001. Sebagai bagian dari agenda internasional, sejak 2002, pemerintah Indonesia menggunakan isu terorisme dan kinerja pemberantasan terorisme sebagai kapital politik diplomasi internasional.
Terorisme dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan dalam negeri, stabilitas negara Indonesia, hilangnya nyawa manusia, pelanggaran terhadap hak-hak hidup manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, terhadap pelaku tindak pidana terorisme harus diberantas untuk mewujudkan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum terhadap masyarakat. Salah satu peran Polri untuk memberantas terorisme adalah membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai pasukan khusus untuk melakukan pemberantasan.
Lebih lanjut kedudukan Polri dalam melakukan pemberantasan terorisme selalu ditempatkan sebagai aparat terdepan karena berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam hal ini, tugas Polri tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang menjadi dominan dibanding aparat lainnya. Sedangkan pihak TNI hanya sebatas fungsi bantuan bila diperlukan oleh Polri.
Dengan alasan tersebut di atas, keberadaan Densus 88 AT Polri harus menjadi kesatuan professional yang mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ditegaskan pada awal pembentukan. Bila merujuk pada Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi terror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan terror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam UU Anti Terorisme.
Densus 88 Anti Teror harus mengoptimalkan kembali fungsi dan perannya khususnya di bidang intelijen. Peran intelijen ini harus dilaksanakan koordinasi dengan pihak instansi yang mengembang fungsi intelijen lainnya, contohnya TNI dan BIN. Selama ini belum terdapat koordinasi yang berarti dalam kegiatan intelijen dimaksud. Sehingga terkesan pelaksanakan penyelidikan terhadap informasi kelompok terorisme hanya dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror.
Disamping itu, Polri juga harus meningkatkan kerja sama luar negeri di bidang penanggulangan terorisme secara maksimal untuk menekan jaringan terorisme yang memiiiki hubungan dengan luar negeri serta menyelesaikan akar permasalahan yang melibatkan isu di luar teritorial Indonesia, melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum regional dan internasional penanggulangan terorisme, pemanfaatan dukungan dari negara maju untuk kepentingan pembangunan kapasitas Indonesia, peningkatan kerja sama untuk menyelesaikan akar permasalahan terorisme radikal, dan peningkatan hubungan kerja sama di bidang operasional dan taktis dengan negara terkait, dengan mengedepankan peran Kementerian Luar Negeri, BNPT dan NCB Interpol. Karena selama ini juga belum terungkap secara komperhensif tentang sumber dana yang diperoleh kelompok terorisme dalam menjalankan aksinya di Indonesia. Hal ini merupakan permasalahan serius karena bila tidak diantisipasi secara dini, maka perolehan senjata yang lebih canggih seperti WMD diatas dapat dilakukan oleh kelompok atau jaringan teroris yang beraksi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie Santoso Perdanakusumah, Terorisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme (Humanis, soul approach dan menyentuh akar rumput), YPKIK, Jakarta, 2009.
Stephen Hoadley and Jurgen Ruland, Asian Security Reassessed, Institute of Southeast And Studies, Singapore, 2006.
http://www.lensaindonesia.com/2011/11/15/sumber-dana-kelompok-teroris-abu-omar-dari-jual-senpi.html

http://www.jogja.tribunnews.com/2011/11/12/senjata-api-terduga-teroris-dipasok-lewat-nunukan

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/11/15/101878/Kelompok-Abu-Omar-Diduga-Pemasok-Senjata-Teroris

PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL BERSTATUS PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI WILAYAH INDONESIA

PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL BERSTATUS PENCARI SUAKA
DAN PENGUNGSI DI WILAYAH INDONESIA
Disampaikan oleh
Drs. Hongky Juanda M.si

Analisa Fakta

    Permasalahan imigran ilegal terutama dengan status pencari Suaka dan Pengungsi 2 tahun belakangan ini telah mengundang keprihatinan Nasional dan Internasional khususnya di wilayah Asia dan Pasifik, bahwa fenomena yang sedang kita hadapi ini adalah sebagai akibat dari suatu “given” / anugrah dari Allah bahwa kita berada di antara dua benua dan 2 Samudera dan berhadapan atau bertetangga langsung dengan negara Australia  yang mana suatu given juga bahwa Australia adalah Negara Migran yang banyak menjadi tujuan dari para pengungsi dan pencari suaka. Sehingga tidak dapat dihindarkan Negara kepulauan Indonesia telah menjadi tempat perlintasan mereka ke Australia
    Modus operandi dari mereka untuk masuk ke wilayah Indonesia sangat beragam berawal dari Malaysia sebagai Negara tetangga kita. Pada waktu lalu Pemerintah Malaysia mempunyai kebijakan untuk membebaskan orang asing untuk memilki visa kepada beberapa Negara Islam seperti Iran, Irak, Aghanistan, Srilanka dan memberikan mereka visa pada saat kedatangan.Peluang tersebut digunakan oleh para pengungsi yang berasal dari Negara konflik untuk masuk ke Malaysia secara sah dan akhirnya mereka mendapatkan status dari UNHCR di Negara tersebut. Hingga 2 tahun belakangan ini, sambil menunggu waktu penempatan (resettlement) yang tidak kunjung terealisasi, sambil menunggu mereka bekerja secara ilegal di Malaysia. Pemerintah Malaysia membuat tindakan yang keras terhadap mereka baik yang sudah memliki status pengungsi maupun yang belum memilki status. Mereka yang bekerja secara Ilegal, jika tertangkap sering di perlakukan secara kasar oleh Pemerintah Malaysia dengan menaruh mereka di Lock-up/penjara. Hal inilah yang membuat para Imigran Ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi tersebut bergerak mencari tempat transit (secondary Movement) secara Ilegal ke wilayah Indonesia dengan bantuan para penyelundup manusia (smuggler) .Mereka rata-rata dikenai biaya antara US$ 5000 – US$ 6000 untuk mencapai Australia via Indonesia.
    Modus terakhir yang dilakukan mereka terutama berkebangsaan Iran adalah mengunakan fasiltas kemudahan Visa on Arrival Pemerintah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Keimigrasian di bandara –bandara Internasional, terbukti dengan banyaknya kasus2 penangkapan imigran Ilegal berwarga Negara Iran pemegang VOA yang tertangkap sedang berusaha melakukan Ilegal Exit ke Australia.
    Pemerintah Indonesia sebenarnya bukanlah negara penandatangan Konvensi 1951 tentang pengungsi dan protokolnya, sehingga secara de jure Indonesia tidak terikat ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konvensi tersebut,   namun demikian harus kita sadari semua bahwa di dalam masyaraka tinternasional dan pergaulan Internasional dimana Negara Indonesia berada di dalamnya,  ada kaidah-kaidah atau norma-norma Internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus kita taati. Bahwa walaupun bukan negara penandatangan secara de fakto indonesia masih harus tunduk kepada norma kaidah yang ada di dalam konvensi tersebut, kita harus ingat bahwa Pemerintah kita telah meratifikasi UU no 39 tentang Hak Asasi Manusia dimana di dalamnya juga mengatur tentang hak-hak seorang pencari suaka dan pengungsi. Atas pertimbangan tersebut Pemerintah cq Imigrasi mencoba mengeluarkan suatu kebijakan tentang penganan Imigran ilegal yang berstatus pengungsi dan pencari suaka dengan mencoba berusaha untuk menselaraskan danmeng harmoniskan antara menjaga kehormatan/kedaulatan Negara dengan Law Enforcement Pemerintah RI yang dituangkan di dalam UU Nomor 6 Tahun 2011. 
    Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Indonesia secara implisit tidak mengatur tentang Pencari suaka dan pengungsi, namun secara explicit sebenarnya telah masuk ke dalam ketegori dalam Pasal 86 dikatakan bahwa Pemerintah tidak akan memberlakukan “Tindakan Administrasi Keimigrasian” kepada korban Perdagangan orang dan Penyelundupan manusia.  Selanjutnya pada Pasal 87 mengatur tentang penempatan mereka di Rumah Detensi Imigrasi atau tempat penampungan yang telah ditentukan dan akan diperlakukan khusus. 
    Dengan memberikan penanganan kepada para korban tersebut yang notabene adalah berstatus pencari suaka dan pengungsi, maka sebenarnya Indonesia telah mengupayakan keselarasan antara Hukum Internasional yang mengatur tentang pengungsi yang berlaku Universal dengan Kedaulatan Negara sebagaimana telah diaturdalam Undang-undang 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian .
    Penanganan Imigran Ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi itu sendiri pada saat ini hanya mengacu kepada Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 antara lain bahwa :, 

Penekanan bahwa Orang Asing yang masuk dan tinggal tanpa dokumen adalah Imigran Ilegal.
Penekanan terhadap Case Closed/rejected UNHCR akan segera dideportasi.
Penekanan bahwa bagi pemegang surat UNHCR yang tidak berkedudukan di Indonesia akan terkena tindakan Keimigrasian.
Imigran Ilegal yang telah mendapatkan status Asylum Seekers atau pengungsi dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya.

Dengan dasar Peraturan Dirjen diatas sudah jelas sebenarnya arah dari tindakan Keimigrasian yang harus dilakukan terhadap Imigran Ilegal berstatus Pencari suaka dan Pengungsi tersebut, Bahwa kenyataannya tidak akan semu adari para pemohon status refugees yang diterima dan disetujui untuk diberi status pengungsi internasional atau refugees oleh UNHCR dengan alasan atau pun tolok ukur yang hanya diketahui oleh pihak UNHCR sendiri.

Mereka yang telah menerima penolakan status, tetap memperoleh kesempatan untuk banding selama 3 kali sebelum dinyatakan kasus mereka Case close data sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk diberikan status. Dan diminta secara suka rela untuk pulang ke negara asalnya dengan difasilitasi oleh IOM (International Organization for Migration). Namun pada kenyataannya dilapangan bahwa sebagian besar dari mereka akan menolak untuk dipulangkan dengan suka rela oleh pihak Imigrasi dengan bantuan IOM. Hal ini menimbulkan kesulitan sendiri pada saat kita akan mengusahakan pemulangan paksa/deportasi karena pihak IOM tidak dapat menggunakan dananya manakala itu adalah suatu upaya paksa. IOM hanya akan mengeluarkan bantuan dana dengan program AVR (assisted Voluntary Return). Sedangkan dana deportasi untuk Imigran Ilegal tidak akan mencukupi untuk pemulangan keseluruhan kasus-kasus case closed ini.
Kemudian dalam penanganan kasus Imigran Ilegal yang telah mendapatkan status pencari suaka (Asylum Seekers) dan Pengungsi (Refugees), sebagaimana telah tercantum pada peraturan Dirjen diatas bahwa Imigran Ilegal yang telah mempunyai status-status tersebut dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya, juga menjadi persoalan sendiri bagi Pemerintah Indonesia. Persoalan tersebut berkaitan dengan penempatan mereka yang berada di luar Rumah Detensi Imigrasi seperti di Cisarua Puncak Bogor, Medan, Jogyakarta, Makassar dan lain-lain. Persolan yang disinyalir akan dan mungkin sudah terjadi adalah aspek sosial, keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka tinggal tersebut terhadap penduduk local. Aspek-aspek sosial keamanan dan ketertiban yang ada dan mungkin muncul tersebut seperti adanya perkawinan tidak sah dengan wanita lokal, bekerja illegal, kejahatan seperti narkotika, terorisme dan lain-lain.
Hal tersebut diatas disebabkan rentang waktu tunggu mereka di Indonesia sangat tidak jelas. UNHCR tidak dapat memastikan setelah mereka mendapatkan status-status tersebut, berapa lama untuk dapat ditempatkan di Australia. Banyak contoh bahwa mereka setelah mendapatkan status-status tersebut masih harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat ditempatkan di Negara Penerima/Australia. Keberadaan mereka yang lama tersebut itulah yang kemudian akan menimbulkan kerawanan-kerawanan dari sisi Sosial, Kemanan dan ketertiban. Jika hal ini tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka kemungkinan pada tahun-tahun mendatang akan ada multi ras baru yang berkembang di Indonesia.

Kesimpulan
Bahwa isuI migran Ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi yang dibungkus oleh kegiatan penyelundupan manusia ini, sudah harus ditangani secara holistik oleh instansi terkait seperti Imigrasi, Polri, Menkopolhukam, Kementerian Luar Negeri dan lain-lain.
Bahwa jika ini ditangani secara holistik, artinya nuansa Imigran Ilegalini sudah merupakan isu Nasional yang menjadi prioritas Pemerintah, seyogyanya Pemerintah membentuk satuan tugas khusus dengan anggota-anggota yang telah disebutkan di angka (1)
Bahwa harus ada kerjasama bilateral dengan Negara –negara pengirim khususnya Malaysia untuk penanganan kasus- kasus Imigran Ilegal ini karena memang sebagian besar kedatangan mereka berasal dari Malaysia, kemudian masuk melewati pesisir pantai di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.
Harus ada kesamaan sikap dan interpretasi terutama penegak hukum Imigrasi dan Polri terhadap pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian Pasal 120 tentang kriminalisasi kejahatan penyelundupan manusia.