Giliran Pondok Indah

 

Pasca tragedi Thamrin tahun ini, kembali  masyarakat Indonesia dikejutkan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang berujung kepada peristiwa penyanderaan di sebuah rumah di  Jakarta. beritacenter.com/news-142602-polisi-bekuk-perampok-bersenjata-dirumah-mewah-pondok-indah.html

Peristiwa sep1erti diatas tadi mungkin bukan yang pertama terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, kejahatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan bisa terjadi kapan saja dan kadang memang disertai dengan tindakan kekerasan, beberapa peristiwa malah berakhir dengan adanya korban yang harus kehilangan nyawa.

Khusus dalam peristiwa hari ini ada sedikit yang berbeda, adalah bagaimana antusiasme media ( bahkan ketika tulisan ini diketik  sambil menyaksikan ulasan detil dengan menghadirkan berbagai ahli-ahli lengkap dengan tinjauan teorinya di salah satu stasiun TV terkenal Indonesia).

Sikap antusiame media tentunya tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dahsyat pemberitaan saat tragedi Thamrin terjadi beberapa waktu lalu, bisa jadi rekan wartawan ingin mendapatkan live report terbaik setidaknya sekelas dengan bobot berita insiden Thamrin yang dikupas tuntas mulai pelaku, korban, lokasinya sampai sepatu dan gaya sisiran rambut Polisi yang ada di TKP.

Menyaksikan selama hampir 3 jam drama perampokan dan perampokan tadi siang dapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan kelak menjadi sumber referensi bagi Polri dan masyarakat pada umumnya, hal ini tidak lepas dari kemungkinan adanya korban ikutan  yakni masyarakat, wartawan dan polisi yang ada di TKP.

Tidak adanya batas- batas berupa police line atau semacam parimeter yang jelas dan berjarak cukup aman  di tkp.  Sehingga wartawan bebas mengambil gambar dan video ketika pasukan Brimob akan melaksanakan penetrasi, hal ini tentunya berdampak negatif bagi  petugas dan masyarakat bahkan sandera, karena musuh bisa memonitor pergerakan pasukan.

Minimal upayakan TKP dapat dan seharusnya tertutup dulu sampai steril dan aman, hal ini untuk keamanan bersama, dimana ini adalah pelajaran dasar Kepolisian  sewaktu masih belajar di pendidikan. Sebagai informasi bahwa Taruna Kepolisian di Thailand  pada tingkat 4 pasti mendapatkan pelajaran penanganan insiden penyaderaan maupun perampokan seperti ini, mulai  dari manajemen insiden, negosiator dan pembebasan sandera dimana modulnya diperoleh dari Kepolisian Jerman dan Amerika, sedangkan Taruna AKPOL di Indonesia justru mendapatkan materi penting seperti ini pada  pelajaran tingkat Dasbhara dan kerap menjadi bahan peragaan  saat Wisuda Prajurit.

Akibat tidak ada perimeter yang baik, tentu selain wartawan pelaku kejahatan lain pun sebernarnya bisa masuk dan melakukan kejahatan lain. Contoh : bom bunuh diri, penembakan terhadap petugas ( ingat insiden Thamrin dan Bom Bali I )

Fenomen adanya wartawan yang meliput setiap detil proses penindakan adalah tidak lepas dari tugas dari wartawan itu sendiri untuk mengumpulkan berita dan mengabarkan berita tadi secepatnya, namun dalam tinjauan taktis seperti kejadian barusan, dapat saja tindakan wartawan tadi justru akan menjadi kontraproduktif,   jalan tengah yang bisa dilakukan adalah dengan menugaskan bagian Humas Polri untuk mendampingi wartawan tadi.

Maksudnya daripada wartawan menerka nerka apa dan seperti apa kondisi yang sedang terjadi kemudian salah menafsirkan dan akhirnya keliru memberitakan,  maka akan lebih baik bila ada personil Polri yang ditugaskan mendampingi atau setidaknya bisa memberikan info yang memadai secara benar walaupun dalam tataran : sedang kita dalami, nanti kita cari tahu di pemeriksaan, sabar dulu sedang diusahakan penindakan secara soft, penindakan keras itu adalah…. bilamana ….. dengan…. sehingga… Hal ini memang tidak akan menjamin bahwa  wartawan tidak akan bertindak kontraproduktif,  namun setidaknya wartawan tidak akan bingung membuat berita seenak dan  setahu mereka tanpa ada yang  bisa meluruskan

Dalam pengambilan tindakan harus dengan perhitungan yang matang. Tiap tiap etape dalam penggunaan kekuatan harus dilaksanakan. Proses negosiasi harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syukurlah pelaku tidak militan, dan kalau militan mungkin  ada korban dipihak Polri, tidak boleh anggap remeh setiap kejadian.

Lihat pada link berikut :  National geographic : Inside hostage massacre  https://youtu.be/E1dyKiJHCEk  belajar dari upaya  penyelamatan sandera di Manila, penyelamatan itu disebut oleh PBB sebagai penyelamatan terburuk yang dilakukan oleh Polisi Manila. Penyanderaan dilakukan oleh seorang  pecatan Polisis berpangkat Kapten   yang tidak terima diberhentikan secara tidak hormat oleh Kepolisian Manila.  Dalam penyanderaan tersebut terdapat  sekitar 21 sandera yang sebagian besar  meninggal dunia akibat  ditembak oleh oknum pelaku .

Dalam proses negosiasi sebelumnya, Polisi telah berbuat sebaik mungkin. Salah satu penyebab dari emosi penyandera tiba-tiba memuncak adalah karena terbukanya informasi yang dapat diterima penyandera. Didalam Bus  tersebut ternyata ada sebuah televisi yang bisa digunakan untuk melihat siaran berita.

Seperti pada siang tadi, posisi dan taktik Kepolisian Manila dapat dilihat melalui TV, termasuk  bagaimana taktik penempatan para penembak jitu kepolisian Manila. Media menjadi berperan penting untuk meningkatkan emosi penyandera ketika media menyiarkan secara langsung ketika Polisi  Manila  berhasil menangkap adik (saudara kandung ) sang Kapten yang mencoba menyusup barikade Polisi untuk menemui sang kakak.

Ditambah lagi adanya media radio yang berhasil menemukan nomor HP sang Kapten dan mewawancaranya secara online, akhirnya negosiasi yang telah alot dilakukan oleh Polisi Manila menjadi berantakan dan terjadilah insiden penembakan di dalam Bus wisata di kota Manila.

Sudah diajarkan kepada anggota yang pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan Wanteror di PLATINA maupun CRT di Mega Mendung. Bahwa terdapat yang namanya THA, kemudian ada namanya LCC barulah FAP, hal-hal seperti ini harus dipedomani dan dilaksanakan bukan hanya teori dan pada saat kejadian justru dilupakan.

Konsep 3 C  berupa  Close-Contain-Counter. Harus dipedomani secara rigid dilapangan  bahkan misalnya keadaan tersebut jauh dari  back-up kekuatan baik dari Polres maupun Kesatuan Brimob  atau situasi yang membutuhkan tindakan segera dan  kebetulan hanya ada kekuatan Pospol dan Polsek disana, apakah tahapan kekuatan mutlak tetap harus dilaksanakan atau bisa berdasar konsep wewenang diskresi seorang kapolsek.

Ada beberapa opsi antara lain memaksimalkan sumber daya yang ada, kalau disitu ada TNI  maka  dapat didayagunakan asalkan kendali dibawah kasatwil Polri ( ingat chain of evidence dan due proses of law nantinya )  dan kedua dengan memaksimalkan konsep 3 C  tadi sampai bantuan dari satuan tindak datang, semua opsi ada resikonya.

Sebenarnya yang paling esensi dari posting diatas adalah bagaimana peran Satwil terutama uniformed police on ground seperti Lantas, Sabhara dan Bhabinkamtibmas mampu memerankan konsep 3C tadi.

Lanjutannya adalah setiap Polisi di TKP  yang bertindak sabagai first responder  harus mampu menjadi : guide bagi pasukan tindak ( Brimob atau Densus ) yang pasti akan datang belakangan, guide ini maksudnya menjadi pemandu yang  dapat menunjukkan siapa kira kira pelaku                   (cirinya), siapa korban ( ciri kalau bisa foto ), informasi berupa sket sasaran atau TKP walaupun kasar dan lainnya, termasuk mengarahkan mobil-mobil satuan tindak yang bisa jadi buta tuli wilayah tempat TKP berada.

Harus memikirkan akses masuk yang lain, dengan tidak terpusat  bahwa penindakan maupun penyampaian himbuan dengan Public Addres haruslah dari  arah depan, karena  umumnya arah depan adalah kelemahan pasukan penindak, jika terekspose oleh lawan. Maka bubarlah prinsip dasar CQB yaitu  : speed, surprise and violent of action, hal ini tentunya harus dipedomani dan dilaksanakan.

Operasi tadi adalah pembebasan sandera, yang harus diingat, jika sandera sampai mati maka operasi tadi dapat dikatakan  gagal,  maka tidak perlu terburu buru, negosiasi sangat penting  sehingga peran negosiator sangat penting, memang tidak  mudah dan murah membentuk seorang negosiator handal, sehingga bagus  bila  diangkat menjadi  tulisan tentang peran negosiator yang belum diprioritaskan dan selalu ditingkatkan kemampuannya.

Saat ini pada umumnya Polwan yang dimajukan sebagai negosiator walaupun sebenarnya mereka yang ditugaskan sebagai negosiator (umumnya pada pengamanan unras ) belum memiliki latar belakang pendidikan dan latihan negosiator secara memadai.

Terakhir adalha perlunya disiapkan “pasukan penyerang darurat” yang sudah siap masuk kapan saja manakala pelaku mulai menembak/melukai sandera, bagaimanapun tanggapan nantinya, antara yang senang, bangga dan salut kepada upaya yang telah dilakukan oleh Polri tadi siang.

Akan ada pihak –pihak yang mendiskreditkan entah dengan berbagai maksud, haruslah bersama kita apresiasi tindakan kepolisian tadi, karena insiden yang dihadapi tadi siang adalah bukan sebuah peragaan apalagi show of force yang pastinya dibuat dengan skenario pasukan penindak pasti menang dan pasukan Sonora pasti kalah, pasukan penindak dalam latihan  pastilah lebih  taktis dan sempurna gerakan dan tindakan yang dilakukan, sekali lagi ini bukan drill apalagi pertunjukan, ini nyata, berbahaya dan bisa jadi sekali seumur hidup.

http://m.news.viva.co.id/news/read/817395-sandera-pondok-indah-selamat-nasib-perampok

 

 

 

14 Januari 2016

kekhawatiran selama ini melihat dinamika serangan teror di dunia yang dipastikan akan berpengaruh terhadap Indonesia akhirnya terbukti sudah, lewat ulah sekelompok orang yang menjadikan Indonesia semakin terkenal sebagai ladang persemaian, pembibitan , pembinaan , tumbuh dan berkembang paham-paham radikal yang menjadikan teror sebagai sebuah bahasa dalam penyampaian pesan.

gejala adanya serangan teror dengan mengambil bentuk active shooter ( padanan kata dalam bahasa Indonesia selanjutnya saya sebut dengan tembakan membabi buta) yang memiliki keterkaitan dengan sebuah kelompok teror di dunia baik secara langsung ( diinisiasi dan difasilitasi oleh ISIS ) maupun oleh para Lone wolf yang bergerak dengan dasar inspirasi pesona dan khayalan -khayalan doktrin ISIS .

mengutip dari  http://news.detik.com/internasional/3119028/indonesia-negara-ke-13-yang-jadi-target-serangan-isis-dalam-2-tahun-terakhir , yang menyatakan bahwa  Seperti dilansir New York Times, Jumat (15/1/2016) yang telah melakukan analisis terkait penyerangan yang dilakukan oleh ISIS sepanjang tahun 2015 dan awal tahun 2016, Indonesia merupakan negara ke-13 di luar Suriah dan Irak, yang menjadi target teror mereka.
Sepanjang tahun 2015 hingga awal tahun 2016, ada 13 negara yang telah menjadi sasaran utama sejumlah serangan. Ke-13 negara tersebut antara lain Perancis, Libya, Lebanon, Mesir, Tunisia, Saudi Arabia, Libya, Yaman, Bangladesh, Kuwait, Afghanistan, Turki serta Indonesia.
1. Serangan ISIS yang paling menyedot perhatian dunia pada tahun 2015 terjadi pada tanggal 11 Januari 2015, saat dua orang pria bersenjata dengan senapan Kalashnikov AK-47 menyerang kantor media mingguan, Charlie Hebdo. Penyerangan itu berdasarkan adanya karikatur satir Islam dan agama lainnya di dalam kantor redaksi tersebut.
2. Serangan kedua yang juga menyita perhatia dunia terjadi pada 26 Juni 2015, saat seorang pemuda secara membabi buta menembakkan senjata api di Hotel Riu Imperial, Tunisia. Penembakan itu membuat 38 orang turis asal Eropa tewas dalam insiden berdarah tersebut. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas penyerangan ini.
3. Tanggal 13 November menjadi malam yang mencekam bagi warga Paris, Perancis. Setelah serangan Charlie Hebdo, kali ini sedikitnya tujuh lokasi berbeda di wilayah Paris dilanda serangan teror yang memakan korban jiwa. Sumber keamanan Paris mengatakan akibat serangan teror ini korban tewas mencapai total 153 orang. Kementerian Dalam Negeri Prancis menyebut 112 orang di antaranya tewas di Gedung Konser Bataclan. Lagi-lagi pihak ISIS mengatakan bahwa mereka bertanggungjawab atas aksi penembakan dan ledakan tersebut.
4. Di awal pergantian tahun 2016 tepatnya tanggal 12 Januari, ledakan besar terjadi di kawasan Sultanahmet, distrik wisata bersejarah di Istanbul, Turki hari ini. Sedikitnya 10 orang tewas dan 15 orang lainnya luka-luka dalam insiden yang terjadi di lapangan Sultanahmet di jantung wisata Istanbul, kota terpadat penduduknya di Turki. Perdana Menteri (PM) Turki Ahmet Davutoglu memastikan pelaku bom bunuh diri itu merupakan anggota ISIS. Pelaku masuk ke wilayah Turki dari perbatasan Suriah.
5. Tanggal 14 Januari 2016, ledakan bom terjadi di sebuah pos polisi dan gerai kopi Starbuck di Jl MH Thamrin, Jakarta. Aksi ini juga menyebabkan 1 WNI dan 1 WN Kanada meninggal, sementara 23 orang lainnya mengalami sejumlah luka. Lima pelaku juga dinyatakan tewas setelah dua diantaranya melakukan aksi bunuh diri dengan meledakkan bom.

sebagai sebuah fenomena yang harus diambil hikmahnya serangan teror di  Jalan Thamrin Jakarta dimulai dengan memahami infografis  yang diambil dari http://news.detik.com/infografis/3119027/kronologi-teror-isis-di-thamrin      sebagai berikut :

krobologi

 

Serangan yang terjadi di tengah hari tepat dijantung Kota Jakarta tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan antara lain apakah Intelijen Indonesia sudah bekerja dengan optimal kemudian seberapa cepat aparat keamanan mampu melakukan penanggulangan.

dengan tidak  bermaksud menuding serta mencari kambing hitam yang kerap terjadi  bahkan dalam sebuah diskusi intelektual di Indonesia adalah dengan mengkritisi  peran Intelijen negara baik dalam ranah BIN, BAIS TNI , BIK , dan komunitas  Intelijen lainnya nasional maupun daerah

warning menjelang pergantian tahunh baru dan event natal 2015 telah berulang kali dirilis : bahwa Indonesia ,khususnya Jakarta dan Bali memiliki peluang menjadi lokasi serangan teror , kemudian fasilitas umum yang kerap didatangi pihak Barat , bahkan beberapa pimpinan Polri seperti Kapolri dan Kapolda Metrojaya pun tidak luput dari kisaran ancaman .

pencegahan dan upaya pengkondisian pun sudah dilakukan, telah juga dilakukan secara marathon, di beberapa kota  pasukan Densus 88/ AT Mabes Polri beserta satuan-satuan kewilayahan berhasil melakukan beberapa penangkapan  calon pelaku teror maupun simpatisan lainnya, walaupun ada juga gunjingan dan protes terbuka dari sekelompok LSM dan pribadi yang mengatakan penangkapan tersebut dilakukan secara sembrono dan bertujuan mengkriminalisasi salah satu agama di Indonesia.

Intelijen bukanlah pesulap apalagi ahli nujum , intelijen bekerja dengan merangkai fakta-fakta dengan sebuah teori kausalitas untuk dijadikan sebagai pendapat yang digunakan untuk membuat kebijakan, bahkan Amerika dan Perancis serta beberapa negara Barat lainnya ( lihat pada data diatas) tetap sulit mengidentifikasi urusan KAPAN dan DIMANA serangan teror selanjutnya akan terjadi, mungkin hanya mereka yang disebut sebagai paranormal, dukun dan ahli nujum Indonesia saja yang  mampu  menyebutkan secara jelas bahwa pada tanggal X dan di lokasi Y akan terjadi serangan bom seperti tragedi Thamrin.

hikmah lain yang bisa diambil dengan melihat begitu cepat pihak Kepolisian merespon serangan simultan dan penembakan membabi buta ( active shooter ) di Thamrin adalah dalam jangka waktu kurang dari 15 menit seluruh penyerang bisa dilumpuhkan.

kepolisian berseragam maupun non seragam merangsek dengan cepat dalam hitungan menit setelah kejadian ledakan pertama dalam cafe Starbuck, jajaran Polsek Menteng segera melakukan tindakan kepolsian, hal ini memberi hikmah bahwa taktik penempatan petugas reserse maupun Intelijen berpakaian preman sebagaimana lazimnya di pusat-pusat keramaian masyarakat atau dulu dikenal dengan Police Hazard sangatlah efektif melakukan penangkalan terhadap aksi-aksi teror seperti ini.

personel berpakaian preman berbaur  ditengah masyarakat akan berdaya guna apabila setiap personil dilengkapi dengan senjata api termasuk rompi anti peluru yang bisa disembunyikan dibalik kemeja yang digunakan, sampai saat ini  terdapat kecenderungan senjata api organik  lebih banyak digudangkan oleh para Kepala Satuan  dari pada digelar untuk melengkapi anggota dilapangan.

memang pertimbangan pimpinan tentulah sangat baik, daripada disalahgunakan, dibuat main-main ataupun dengan melihat kesiapan psikologis pemegang senpi, maka banyak anggota dilapangan yang terpaksa bertugas hanya bermodalkan doa semata, namun dibeberapa satuan , justru kebijakan pimpinan malah membekali anggota yang turun kelapangan dengan senjata api melekat dipinggang, alasanya sangat klasik : daripada anggota saya mati ditembak rampok, atau senjata diberikan bukan buat pajangan apalagi sekedar foto-foto, tetapi digunakan untuk menyelamatkan masyarakat dan petugas.

kontradiksi antara yang mengamankan ( kata lain dari melarang) pembawaan senpi dan yang justru mendorong  membawa senpi saat turun kelapangan dalam pendekatan gaya kepemimpinan dalam organisasi  seperti Polri ini tidaklah lepas dari  beberapa faktor yang menurut studi Tannenbaum dan Schmid sebagaimana dikutip Kadarman, et.al.(1996) menunjukkan bahwa gaya dan efektifitas gaya kepemimpinan dipengaruhi oleh :
1. Diri Pemimpin : Kepribadian, pengalaman masa lampau, latar belakang dan harapan pemimpin sangat mempengaruhi efektifitas kepemimpinan disamping mempengaruhi gaya kepemimpinan yang dipilihnya.
2. Ciri Atasan : Gaya kepemimpinan atasan dari manajer sangat mempengaruhi orientasi kepemimpinan manajer.
3. Ciri Bawahan :  Respon yang diberikan oleh bawahan akan menentukan efektivitas kepemimpinan manajer. Latar belakang pendidikan bawahan sangat menentukan pula caramanajer menentukan gaya kepemimpinannya.
4. Persyaratan Tugas : Tuntutan tanggungjawab pekerjaan bawahan akan mempengaruhi gaya kepemimpinan manajer.
5. Iklim Organisasi dan Kebijakan :  Ini akan mempengaruhi harapan dan prilaku anggota kelompok serta gaya kepemimpinan yang dipilih oleh manajer.
6. Perilaku dan Haapan Rekan :  Rekan sekerja manajer merupakan kelompok acuan yang penting. Segala pendapat yang diberikan oleh rekan-rekan manajer sangat mempengaruhi efektivitas hasil kerja manajer.

kompilasi dari enam aspek diatas memberikan kesimpulan bahwa Kucing atau macan ditentukan dari kepalanya, Kalau Kepalanya ( dalam hal ini Komandanya ) adalah Kucing , maka keseluruhan dari leher sampai ekor akan menjadi kucing yang mengeong dan bisanya melingkar di kaki pemiliknya, sedangkan Kepala Macan akan menjadikan seluruh komponen tubuhnya menjadi Macan yang mengaum dan menerkam. memang pilihan menjadi Macan atau Kucing adalah sebuah pilihan dengan segala resiko yang melekat didalamnya.

kembali kepada kesigapan dan trengginas jajaran  Kepolisian  saling  bahu membahu menumpas pelaku serangan teror di Thamrin adalah begitu banyak petugas tertumpah di jalan dan hampir seluruhnya membawa senjata api, dalam sebuah pemberitaan bahka disebutkan terdapat seorang pamen yang berani beradu tembakan dengan pelaku,http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/14/kapolsek-menteng-dedy-tabrani-saya-tembak-seorang-teroris-hingga-tewas

dedi

termasuk seorang Wakakor  Brimob, Brigjen Pol Anang Revandoko ikut berada  ditengah baku tembak Brigjen Anang.jpg

banyak pelajaran lain yang dapat dipetik dari  serangan teror seperti ini, selain kecepatan tindakan dan keberanian mengambil keputusan dilapangan ditengah kepanikan yang melanda warga masyarakat adalah kelak menjadi kewajiban bagi setiap  pimpinan satuan untuk berani mengambil inisiatif melatihkan kemampuan taktis menghadapi serangan teror seperti active shooter ini, kemampuan yang boleh jadi akan terwujud bilamana insting petarung ditumbuhkan lewat latihan yang sifatnya bertahap, bertingkat dan berlanjut.

latihan yang sifatnya sederhana dan tidak perlu mengeluarkan banyak anggaran, asalkan ada kreatifitas dari anggota yang bersangkutan dengan dilandasi kesadaran bahwa sebagai seorang polisi di lapangan maka resiko yang dihadapi adalah mulai yang paling lunak  sampai paling fatal, mulai dari cibiran , cemooh masyarakat sampai meregang nyawa dalam kontak senjata.

cara menggunakan senjata api dengan berlatih  menggunakan senjata kosong, teknik beladiri , teknik melitas dan berlindung dari tembakan termasuk bagaimana bereaksi menghadapi serangan bersenjata dari dalam mobil, pertokoan , bank dan bagaimana membuat barikade untuk mengisolasi penyerang dan insiden dimana semuanya ada dan bisa ditemukan secara gratis di  youtube.

Polri secara keseluruhan tidak boleh alergi dengan terminologi TAKTIKAL, dan menjadikan frase tadi menjadi  dasar naluri  ksatria petarung kejahatan yang siap melayani , melindungi dan mengayomi masyarakat dengan senyum dan ketulusan serta senantiasa siap sedia menjadi Macan pemberani untuk bertarung dalam kontak fisik bahkan senjata dengan penjahat.

 

 

 

my First Crown

MY FIRST CROWN  akhirnya buku yang dibuat dengan segala dinamika alhirnya bisa diterbitkan, menjadi salah satu buah tangan yang manis saat peringatan hari jadi ke 70 tahun Korbrimob Polri.

sebuah kumpulan catatan perjalanan sebuah organisasi dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, demi kemanusian dan keadilan .

berikut adalAh cuplikan beberapa kisah yang ditulis dalam buku yang berjudul  BRIMOB; DULU, KINI DAN ESOK.

 

14 Jam menahan gelombang serbuan GAM

Diambil dari : (Brimob : Dulu, Kini dan Esok, November 2015, pp. 282-323)

Bisa jadi terinspirasi oleh skenario Serangan Umum Satu Maret di Yogyakarta yang pernah dilakukan oleh Letkol Soeharto saat menghadapi tentara KNIL yang ingin kembali bercokol di Indonesia, ratusan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sempat mencoba menyerang untuk merampas senjata pasukan Polri di sebuah kota kecil, Idi Rayeuk, di Aceh Timur selama 14 jam sejak Kamis (01 Maret 2001) hingga Jumat (02 Maret 2001) pagi.

Ratusan anggota GAM yang bersenjata lengkap itu baru mundur ke arah perkampungan penduduk, sekitar pukul 08.00 WIB pada Jumat pagi setelah digempur oleh pasukan gabungan TNI/Polri dalam jumlah yang besar. Berikutnya, untuk mempertahankan kota tersebut dari serangan gerilyawan balik dari GAM, aparat mengerahkan dua unit panser milik Marinir TNI AL yang datang dari Aceh Utara dan satu helicopter milik Penerbad.

Bendera GAM yang berwarna dasar Merah dan bergambar Bulan Bintang, terlihat berkibar sepanjang 4 kilometer selama kota Idi Rayeuk dalam serbuan GAM. Bendera tersebut diikat pada tiang-tiang yang kayu di sepanjang jalan negara Medan – Banda Aceh.

GAM menduduki kota Idi Rayeuk hingga 14 jam, namun yang menjadi titik serangan sebenarnya adalah Markas Polsek Idi Rayeuk, mungkin adaya informasi yang berhasil dikumpulkan oleh mata-mata GAM bahwa kekuatan Polisi di Mapolsek Idi Rayeuk adalah tidak lebih dari 38an orang dengan senjata campuran dan munisi sangat terbatas.

Pasukan yang bertugas mengamankan Mapolsek Idi Rayeuk terdiri dari 22 orang anggota Brimob dari Resimen I Kedung Halang Bogor yang dipimpin oleh Ipda Gunawan Trilaksono, kemudian 09 orang anggota Perintis Sabhara Polda Yogyakarta ditambah 07 anggota organik Polsek Idi Rayeuk.

Serangan pertama dimulai pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2001, sekitar pukul 17.00 WIB, sebagaimana lazimnya kala itu setiap rencana penyerangan terhadap pos-pos TNI dan Polri oleh kelompok GAM biasanya didahului dengan penutupan jalan menggunakan balok kayu, maupun menebang pohon disepanjang jalan menuju lokasi serangan.

Adanya blokade jalan termasuk listrik padam secara mendadak sudah cukup menjadi peringatan bagi setiap anggota untuk segera meraih senjata dan menduduki posisi alarm stelling sekeliling pos yang sudah disiapkan.

Kesalahan fatal dari piket markas Polsek Idi Rayeuk       adalah gagal mengidentifikasi sekelompok orang berpakaian loreng yang membawa senjata api M16 dan SS1 melintas dari arah pasar Idi Rayeuk menuju kantor PLN Idi Rayeuk (200 meter dari Polsek), piket markas mengira pasukan berpakaian PDL loreng tersebut adalah bagian dari 1 Ton TNI Yonif 301         (ops Bakti TNI ) yang sedang Pull out di Markas Koramil Idi Rayeuk sejak beberapa hari sebelumnya.

Suara tembakan pertama pecah, namun justru mengarah kepada Markas Koramil Idi Rayeuk, barulah berselang 5 menit berikutnya hujan GLM dan tembakan senapan mesin FN minimi mulai menyapu dinding Polsek Idi Rayeuk, perintah stelling dan menempati pillbox segera menggema.

Bermodalkan senjata AK seri 101 dan 102 didukung 2 magasen untuk menampung 75 butir peluru tajam (Mabes Polri memberikan bekal munisi untuk setiap anggota Brimob yang bertugas ke Aceh saat itu adalah 75 butir munisi tajam ditambah 25 butir peluru karet dan 10 butir peluru hampa).

Keadaan terbalik, biasanya persenjataan dan munisi pasukan pemerintah pastilah selalu lebih baik dan lengkap dibanding Gerilyawan, namun dalam peristiwa Idi Rayeuk ini, keadaannya sangat berbeda, selain ratusan pasukan GAM turun gunung bersenjata lengkap ditambah dukungan munisi untuk AK 47, SS1 dan M16 sangat melimpah, belum lagi beberapa pucuk senjata mesin ringan seperti RPD dan FN minimi, lihat saja bahkan untuk butir-butir hujan GLM yang berhasil dihitung oleh Ipda Gunawan Trilaksono terserak di halaman dan tersangkut di atap Polsek Idi Rayeuk pasca serangan adalah sebanyak 48 butir utuh tidak meledak.

Hujan tembakan dan lontaran GLM mendera markas Polsek sepanjang malam, suasana bertambah panik ketika keluarga anggota organik Polsek Idi Rayeuk mulai berlarian kedalam markas Polsek, asrama Polsek yang berjarak sekitar 100 meter dibelakang markas Polsek mulai dibakar GAM, suara teriakan anggota GAM semakin jelas terdengar disekeliling Polsek : PAI……. PAI JAWA MATI KALIAN SEMUA HARI INI…

Melihat ibu-ibu Bhayangkari berlarian menyelamatkan diri sambil menggendong anak dan mengamit barang yang bisa diselamatkan tentulah bukan sebuah pemandangan yang ingin dilihat, konsentrasi pasukan Brimob, Perintis Sabhara dan Organik Polsek mulai goyah, sampai akhirnya terbersit ide untuk mengumpulkan semua ransel, radio dan dokumen pasukan di dalam ruangan Kapolsek untuk kemudian disiram bensin, siapa tahu sewaktu-waktu garis pertahanan patah dan GAM berhasil masuk Polsek, pilihannya saat itu adalah mati karena ditembak atau mati karena digorok dan dikuliti hidup-hidup oleh GAM.

Munisi yang semakin menipis dengan jenis senjata campuran : AK 101 dan 102 menggunakan kaliber 5,56mm sedangkan pasukan Perintis menggunakan campuran AK 47 (kaliber 7,62mm) dan Ruger mini 5,56mm, sedangkan organik Polsek bermodalkan Mouser kaliber 7,92mm, SS1 dan US Caraben kaliber 30mm.

Suasana semakin mencekam, dibutuhkan peluru tam-bahan, tetapi darimana dan siapa yang bisa memberikan munisi tambahan tadi, pasukan kawan terdekat yakni Koramil Idi Rayeuk dan 1 Ton 301 dipastikan juga dalam kondisi terjepit antara hidup dan mati di tempatnya.

Sekitar pukul 23.00 malam masih ditengah sapuan tembakan GAM, Ipda Gunawan Trilaksono berinisiatif untuk meminta munisi tambahan dari Koramil Idi Rayeuk, pilihan yang paling memungkinkan adalah merayap ditengah hujan peluru diantara Polsek dan Koramil yang berjarak sekitar 500 meter, awalnya tidak ada satupun anggota yang punya cukup nyali mendampingi Danton menembus hujan peluru dan sergapan GAM, sampai akhirnya Bharada Riahdo Purba ikut nekat menyusul Komandannya mengambil peluru tambahan dari Koramil.

Sekitar 2 jam waktu yang dibutuhkan berangkat dari Polsek menuju Koramil pulang pergi merayap dan mengendap-endap, 100 butir peluru tambahan dan 1 butir Tabung Pelontar (Granat) berhasil didapatkan, tambahan peluru segera di-bagikan dan disertai bisik-bisik “ tolong dihemat”.

Pengepungan Polsek dan percobaan pendudukan Idi Rayeuk berangsur mulai mengendor menjelang pagi hari, ditambah adanya informasi pasukan bantuan dari kesatuan Brimob Polda Riau sebanyak 1 Peleton dipimpin AKP Kasero Manggolo dari arah Kota Langsa menuju Idi Rayeuk mulai berdatangan, kemudian Pasukan Brimob dari Resimen I Kedung Halang dipimpin Kompol Drs. Irianto dengan kekuatan sebanyak 2 truk Reo dari arah Bireun Aceh Utara mulai masuk perbatasan Aceh Timur di Simpang Uliem.

Sebagai tambahan kabar yang menggembirakan adalah 2 unit Panser milik Marinir TNI AL terlihat bergerak dari arah Rancung, Aceh Utara mengiringi pasukan bantuan, dari udara terdapat 1 unit Helicopter Penerbad dengan 1 team Gegana Mabes Polri dipimpin Ipda Michael Mumbunan langsung dari Banda Aceh menuju lokasi dengan menyisir garis pantai untuk menghindari tembakan GAM, guna menurunkan munisi tambahan bagi pasukan Pelopor pimpinan Ipda Gunawan Trilaksono.

Hari itu pasukan GAM batal merayakan kenduri potong Lembu, mereka gagal total merebut senjata dari anggota di Polsek Idi Rayeuk walaupun hanya dijaga oleh sekitar 40an anggota bersenjata minim.

Kekecewaan GAM akhirnya dilampiaskan dengan membakar sejumlah bangunan seperti asrama tempat tinggal keluarga Polri dan asrama keluarga pegawai Lembaga Pemasyarakatan termasuk Rumah Tahanan Negara yang berlokasi di Desa Teupin Batee, sekitar 3 km dari pusat kota Idi Rayeuk, apalagi hujan peluru dan GLM tidak berhasil melukai apalagi menewaskan seorangpun anggota Brimob, Perintis Sabhara Polda Yogyakarta maupun organik Polsek Idi Rayeuk termasuk keluarga Polri didalamnya.

 

 

MORALE PACH

halaman depanimg_0281

Merupakan emblem tidak resmi yang kerap digunakan oleh personel pasukan khusus dalam kondisi dan suasana penugasan khusus pula, ide l penggunaan Morale Pach dapat disamakan dengan ide pemasangan Nose Art yang kerap ditorehkan oleh penerbang pesawat tempur pada hidung pesawat terbangnya sebagai sebuah gambar pemompa semangat,

Jagakarsa-20131104-00192

kebiasaan ide menggunakan Morale Pach pada pasukan Brimob ternyata telah berlangsung sejak lampau,

SW EOD

tetapi model, bentuk dan pilihan nilai artistiknya belum semarak seperti saat ini, dan namanyapun masih emblem saja. Morale Pach memang tidak resmi namun dia ada, mengisi dan memompa semangat dedikasi pasukan dimana



img_0282
Kebayoran Baru-20131024-00162 Satgas khusus

in the line of fire

_MG_2975

perubahan metode,lokasi,waktu,aktor dan sasaran dalam kontek serangan teror di Indonesia maupun secara Global dapat dilihat bahwa terdapat beberapa dinamika.

pada awal tahun 2000an sasaran yang menjadi serangan teroris adalah fasilitas milik asing maupun berbau asing seperti warung makan waralaba ayam goreng sebagai sebuah konsep Far Enemy, metode serangan juga menggunakan bom dengan switch manual dan manusia ( bom bunuh diri)

Pada era 2010 sasaran terorisme bergeser menjadi petugas Polri atau TNI yang kini dianggap sebagai Near Enemy, musuh dek yang berada disekitar kelompok teroris dibandingkan sasaran Far Enemy yang dalam eksekusinya membutuhkan biaya, dukungan dan usaha yang sangat besar, serta resiko tergulungnya seluruh jaringan bilamana gagal dalam mengkesekusi.

IMG00118-20100713-1358

sebagai sebuah pengingat akan ancaman teror yang tetap melekat kepada setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia dan terhadap anggota TNI dan Polri adalah peristiwa pengungkapan kasus penembakan terhadap anggota Polri yang pernah marak (dan masih rawan terulang).

teror sebagai sebuah makna diukur lewat sejauh mana perbuatan tersebut berhasil menimbulkan ketakutan dan kengerian yang menjalar ditengah masyarakat terutama mereka yang didifinisikan sebagai lawan, tidak heran akibat teror penembakan terhadap anggota Polri , lantas memunculkan diskusi apakah pelaksanaan tugas Polri dalam penanggulangan kejahatan terorisme di Indoensia harus dihentikan dan membiarkan saja benih-benih terorisme berkembang dan tumbuh besar di NKRI

AKP Anumerta Bryan

Seorang anggota Brimopda Papua di Jayapura, membawa foto Briptu Sahrul Mahulau (28) dari Kompi 3 Dewa Satbrimobda yang menjadi korban penembakan oleh kelompok separatis bersenjata di Kota Lama Mulia, Puncak Jaya , Senin (15/2). (ANTARA/Anang Budiono)

Suherman
Teror penembakan anggota Polri akhirnya berhasil diungkap sekaligus dilakukan penindakan hukum oleh Polri, dilakukan oleh kelompok teroris jaringan Abu Umar yang merupakan gabungan dari kelompok Jaba, Jakarta, dan kelompok Depok. Abu Umar sendiri sudah ditangkap pada 4 Juli 2011 di Bojong, Bogor dengan barang bukti sejumlah senjata laras panjang dan pistol.
(Rebo, 2014) memberikan penjelasan skripsi di STIK-PTIK tahun 2014 tentang sepak terjang Abu Umar alias Muhammad Ichwan alias Indra Kusuma alias Andi Yunus alias Nico Salman yang mempunyai spesialisasi sebagai pemasok senjata dari Filipina dengan jalur Tawau, Nunukan-Kalimantan Timur, Palu-Sulawesi Tengah dan Surabaya.
Tahun 1990, sebagai anggota Darul Islam dirinya mengikuti pelatihan militer di Moro Filipina, sebanyak 18 orang jaringan Abu Umar diketahui telah ditangkap sampai saat ini.
Mengenai sepak terjang jaringan 
kelompok teroris Abu Umar mempunyai target serangan Kedubes Singapura di Jakarta dan operasi Ightilat berupa penyerangan terhadap kelompok Syiah, Abu Umar juga terlibat penyerangan terhadap mantan Menteri Pertahanan Matori Abdul Jalil dan penyerangan markas Brimob di Ambon pada 2005.
Abu Umar mempunyai hubungan dengan anggota jaringan Darul Islam lainnya. Salah satu yang berhasil ditangkap pada Juli 2011 adalah Iwan Kurniawan. Iwan sendiri merupakan adik kandung Arham alias Eceng Kurnia yang tewas ditembak Polisi pada tahun 2010 di Aceh.

andi sapa

Andriandi Sumsel

Arham merupakan mantan anggota komando AMIN yang keluar dari Darul Islam tahun 1999. Iwan tadinya membawa senjata dari Kalimantan dan akan diserahkan ke Abu Umar sebelum tertangkap, kelak senjata selundupan inilah yang banyak digunakan untuk menebar terror di Jakarta ( penembakan terhadap anggota Polisi) dan perampokan / Fa,i terhadap Bank BRI unit Tiga Raksa Kab. Tangerang.
Berkaitan dengan peristiwa penembakan terhadap sejumlah aparat kepolisian yang terjadi di beberapa tempat khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sesungguhnya merupakan rangkaian peristiwa penembakan yang terjadi pada hari Sabtu, 27 Juli 2013 di Jalan Cirendeu Raya depan Sekolah Al Fatah, Pamulang, Tangerang Selatan.
Aipda Patah Saktiyono (55), anggota Polantas Polsek Gambir Jakarta Pusat ditembak oleh dua pria tidak dikenal yang mengendarai motor, dalam peristiwa penembakan tersebut Aipda Patah selamat walapun mengalami luka tembak setelah peluru menembus punggung belakang kiri menembus ke dada depan.

Rabu, 7 Agustus 2013 depan Gang Mandor Jalan Otista Raya RT 03/11 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota, Tangerang Selatan, Aiptu Dwiyatno (50), anggota Bimas Polsek Metro Cilandak tewas ditembak oleh pelaku teror, dalam peristiwa tersebut korban meninggal dunia setelah peluru berkaliber 9 mm. menembus kepala korban.

Jumat, 16 Agustus 2013 Jalan Graha Raya depan Masjid Bani Umar, Kelurahan Prigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Bintaro, Tangerang. Dua anggota menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh pelaku, kejadian terjadi saat Aiptu Kus Hendratma dan Bripka Ahmad Maulana, Anggota Polsek Pondok Aren akan berangkat ke kantor untuk melaksanakan apel malam, dalam peristiwa tersebut kedua korban meninggal dunia.
Sebenarnya saat itu jaringan teror tidaklah merubah modus, target atau sasaran namun yang diharapkan adalah spirit of terror dalam menebar rasa ketakutan, sehingga mereka tidak peduli siapapun targetnya yang terpenting adalah pesannya sampai yaitu munculnya rasa takut.

Memang selama ini targetnya dalah Negara Barat, berdasarkan perintah fatwa dari Osama Bin Laden adalah Amerika dan sekutunyalah sebagai target, akan pasca kematian Osama, maka Ayman al-Zawahiri sebagai penggantinya, menyerukan perubahan dalam organisasi teror dan komando untuk berubah dengan melakukan apa saja dengan kemampuan yang dimiliki baik secara perorangan maupun kelompok khususnya untuk menyerang Negara-negara yang menganut paham Demokrasi, termasuk Indonesia.
Pemerintah dan alat Negara Indonesia oleh jaringan Abu Umar dianggap thoghut ( setan), Polisi sendiri sebagai alat Negara dalam tugas penegakkan hukum positif di dunia, sehingga dengan demikian setiap anggota Polisi diyakini memilki pemahaman yang berbeda dan bertentangan dengan jaringan teroris Abu Umar, target utama tetaplah demokrasi dan Polisi hanya sebagai simbol adanya spirit of terror.

Pelaksanaan penindakan yang dilakukan di Kelurahan Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan dilakukan seluruhnya dibawah tanggung jawab Kadensus 88 AT dengan pertimbangan bahwa dalam memberantas terorisme menggunakan law enforcement bukan war on terror sehingga yang melakukannya adalah penyidik, jadi penyidik meminta bantuan kepada penindak (Wanteror Gegana) untuk melakukan penindakan.
Semua yang dilakukan atas dasar penegakan hukum, Indonesia memiliki strategi di level nasional yaitu pendekatan penegakan hukum dan bukan praktek perang, dimana UU pemberantasan terorisme memberikan wewenang kepada penyidik, penyidik yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah Polisi dalam hal ini Densus 88 AT dengan dukungan penuh Detasemen C/ Wanteror Satuan I Gegana.

KBP Drs. Imam Widodo, selaku Kasat I Gegana (pada tanggal 31 Desember 2013 kurang lebih pukul 15:30 WIB), memerintahkan Kompol F.S, sebagai Kaden C Wanteror untuk menyiapkan personel siaga Unit wanteror. Detik-detik penindakan Tersangka terorisme dimulai setelah Unit Wanteror tiba di posko taktis terdekat TKP pada pukul 19 : 30 wib untuk melaksanakan koordinasi dengan tim surveilance untuk mendapatkan data awal berupa informasi mengenai tersangka, jumlah senjata, dan peta lokasi sasaran/target.

Adapun cara bertindak yang disiapkan adalah melakukan penangkapan di jalan pada saat tersangka keluar rumah untuk meminimalisir korban, dimana berdasarkan informasi intelijen yang diperoleh bahwa pada hari itu tepat pada malam tahun baru 2014 para pelaku terror merencanakan untuk melakukan hunting kepada anggota Polri yang sedang berada di jalan, dengan demikian pelaku harus bisa ditangkap hidup caranya adalah membagi beberapa personel Wanteror Gegana di 4 titik untuk melakukan penangkapan di jalan.

Unit wanteror sedang bersiap menuju titik-titik penyergapan ketika terjadi perubahan rencana, tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku teror diketahui telah bergerak keluar lebih cepat dari rumah sehingga harus dilakukan penangkapan segera.
Tim berhasil mengamankan tersangka atas nama Dayat alias Daeng alias Hidayat. Tim gabungan melakukan penangkapan saat tersangka atas nama Dayat bersama dengan 1 (satu) orang tidak dikenal lainnya yang mengendarai sepeda motor Honda jenis Supra Fit bernopol B 8722 EDP.

Tersangka atas nama Dayat menyadari kedatangan petugas sehingga berupaya untuk melarikan diri, namun tidak bisa melarikan diri justru malah tersangka berusaha melawan petugas, sehingga untuk menghindari korban dari pihak petugas maupun masyarakat disekitar TKP maka unit wanteror mengambil tindakan tegas terhadap tersangka atas nama Dayat, dari Dayat polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis pengun. Dalam penangkapan tersangka tersebut salah satu anggota unit tindak Gegana BKO Densus 88 AT an. Briptu Daniel Tokoro mengalami luka di bagian betis kaki sebelah kiri akibat recoset tembakan.

Penangkapan dari salah satu orang yang bersama Dayat diperoleh informasi bahwa masih ada lagi sekitar 5(lima) orang tersangka lainnya yang bersembunyi dikontrakan di Kampung Sawah, Unit Striking Force / Unit wanteror segera bergerak menuju TKP. Ditemukan di TKP ternyata kelompok pelaku terror tinggal di sebuah kontrakan dengan tembok berwarna cat pink.
Langkah prosedural unit wanteror Satuan I Gegana adalah memberikan peringatan kepada tersangka yang berada didalam kontrakan tembok berwarna cat pink untuk keluar dan menyerahkan diri kepada petugas, tetapi peringatan tersebut dibalas dengan tembakan oleh para pelaku dari dalam kontrakan.

Para tersangka tetap tidak mau menyerah bahkan melakukan perlawanan. unit wanteror mengambil langkah dengan menembakkan beberapa butir granat gas air mata kedalam kontrakan berupaya memberikan tekanan agar para tersangka keluar dan menyerahkan diri.

Boas

gugur di sulteng

Seorang anggota Brimopda Papua di Jayapura, membawa foto Briptu Sahrul Mahulau (28) dari Kompi 3 Dewa Satbrimobda yang menjadi korban penembakan oleh kelompok separatis bersenjata di Kota Lama Mulia, Puncak Jaya , Senin (15/2). (ANTARA/Anang Budiono)
Tim pendobrak unit wanteror Gegana mencoba masuk dengan mendobrak pintu dengan menggunakan Shoot Gun, dengan maksud membuka celah menembakkan senjata kurang mematikan (Less Lethal Weapon) dengan peluru gas air mata. Walaupun dengan dihujani tembakan gas air mata tersangka masih tetap menolak menyerahkan diri.

Tim pendobrak wanteror Gegana (Breacher) melaksanakan pendobrakkan menggunakan peledak terhadap pintu depan dan jendela untuk mengontrol pergerakan pelaku dalam ruangan, walaupun pintu telah berhasil dibuka ternyata salah seorang pelaku malah sempat mendorong motor ke arah pintu sehingga pintu tertutup kembali, unit wanteror kembali tidak bisa melihat kedalam kontrakan.
Susana TKP gelap karena para tersangka telah mematikan saklar lampu dari dalam sehingga menambah kesulitan bagi unit wanteror. keadaan tersebut dilaporkan Katim wanteror Gegana kepada Kasat I Gegana untuk menyiapkan pasukan unit wanteror dan unit jibom untuk penebalan serta membawa peralatan penerangan berupa floodlight portable.
Tim Penebalan pasukan unit wanteror dan unit jibom dari Sat I Gegana Korps Brimob Polri dipimpin Kasat I Gegana datang ke TKP untuk menambah kekuatan karena ada perlawanan serta di perkirakan kekuatan dari TSK lebih dari 3 (tiga) orang, informasi tersebut diperoleh dengan menghitung suara teriakan dari dalam kontrakan yang mengindikasikan bahwa tersangka lebih dari 3 (tiga) orang, selain ditinjau dari suara teriakan tersangka indikator lainnya adalah diperoleh dari menghitung intensitas tembakan balasan oleh para tersangka dari dalam kontrakan.

Kelompok pelaku mengetahui petugas akan menerobos sehingga terus memberikan perlawanan dengan dengan menembakan senjata api kearah Unit wanteror dan melemparkan beberapa granat rakitan namun karena pembakarannya tidak sempurna granat rakitan tersebut tidak meledak.
Negosiasi verbal lewat pengeras suara juga masih berlanjut untuk terus membujuk para pelaku menyerahkan diri tetapi tidak dihiraukan malah terus melakukan perlawanan dengan menembakan senjata api ke arah unit wanteror gegana.

Upaya lanjutan tim pendobrak adalah kembali melakukan pemasangan breaching wall untuk mencoba membuka akses masuk kedalam rumah, pada saat tim pendobrak menyinari ruangan dengan senter kedalam ruangan didapati salah seorang pelaku berada dipojok dalam bak kamar mandi yang posisinya hanya terlihat dari celah tembok yang runtuh, para pelaku leluasa menembaki petugas dari dalam bak kamar mandi.

Salah satu tiba-tiba melompat keluar dari dalam bak kamar mandi dan berusaha menyerang petugas dengan tembakan terarah ke tim Penetrasi sehingga tim membalas untuk melumpuhkan dengan tembakan, dari hasil kontak tembak tersebut lima orang pelaku bersenjata meninggal di lokasi dan didapati barang bukti 5 pucuk senjata api pistol caliber 9 mm beserta magazine, 1 pucuk Revolver caliber 38, dan 17 buah bom/granat rakitan, sejumlah bahan Kimia (Kimia urea, chlorat, black powder, alat solder dan rangkaian switching elektronik), sejumlah uang Rp. 200.000.000.- (lembar Rp 100.000.-) diindikasikan adalah uang dari hasil perampokan / Fa,i yang terjadi di Bank BRI unit Tiga Raksa Kab. Tangerang.

Jasadmu sunyi namun jiwamu selalu abadi

I am the police, and I’m here to arrest you. You’ve broken the law. I did not write the law. I may disagree with the law but I will enforce it. No matter how you plead, cajole, beg or attempt to stir my sympathy. Nothing you do will stop me from placing you in a steel cage with gray bars.
If you run away I will chase you. If you fight me I will fight back. If you shoot at me I will shoot back. By law I am unable to walk away. I am a consequence. I am the unpaid bill. I am fate with a badge and a gun.
Behind my badge is a heart like yours. I bleed, I think, I love, and yes I can be killed and although I am but one man, I have thousands of brothers and sisters who are the same as me. They will lay down their lives for me and I them. We stand watch together.
The thin-blue-line, protecting the prey from the predators, the good from the bad.
1. AKP Anumerta Bryan Theophani Tatontos. Bryan menjabat sebagai Komandan Kompi Brimobda Sulteng, gugur dalam kontak senjata antara polisi dan kelompok teroris bersenjata di Pegunungan Langka di Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso pada tanggal 21 Agustus 2015.
2. Brigadir Polisi Dua (Bripda) M. Andriadi (22) dan Bripda Rian Andriansyah (22). anggota Brimob Polda Sumatera Selatan yang di Bantuan Kendali Operasi (BKO) pada satuan tugas (satgas) pengamanan (Pam) PT Freeport Indonesia. Gugur pada tanggal 1 Januari 2015.
3. Bharada (Bhayangkara Dua) Putu Satria gugur dalam baku tembak itu terjadi setelah satu regu Brimob menyisir kawasan Desa Sahunca, Poso Pesisir Selatan pada tangal 6 Februari 2014.
4. Aiptu Thomson Siahaan dan Bripda Everson. Gugur saat sedang membantu kegiatan perayaan Natal GKI klasis Ilaga. Dua anggota Brimob yang bertugas di Kabupaten Puncak, Papua, ditembak saat berada di halaman depan Kantor Bupati Puncak di Ilaga, Rabu 3 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 WIT.
5. Bripda Suherman, anggota Striking Force/ Gegana Korbrimob Polri yang di BKO kan pada Satgas Bom, gugur pada tanggal 30 Agustus 2012 dalam penyergapan terduga teroris di Solo Jawa Tengah.
6. Dua polisi bernama Briptu Andi Sapa anggota Polres Poso dan Brigadir Sudirman anggota Polsek Poso Pesisir hilang saat sedang mengintai tempat pelatihan teroris. Jenasah kedua almarhum ditemukan pada tanggal 16 Oktober 2012, di daerah Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso, Sulawesi Tengah.
7. Empat anggota Brimob gugur dan melukai Dua anggota lainnya. Bhayangkara yang gugur adalah adalah Briptu Wayan Putu Ariawan, Briptu Ruslan, Briptu Winarto dan Briptu Eko Wijaya Sumarno Insiden penembakan terjadi Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 WITA saat personel brimob berpatroli di Desa Kalora menggunakan sepeda motor dan kendaraan roda empat. Tanpa diduga, tim patroli diberondong tembakan dari arah perbukitan dan diduga dilakukan kelompok bersenjata yang diperkirakan berjumlah sembilan orang.
8. Bripda Sahrul anggota Brimob Polda Papua gugur ditembak di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya saat sedang bertugas di wilayah rawan konflik pada 15 Februari 2010 Pkl.10.50 WIT.
9. Briptu Boas Maosiri, gugur dalam penyergapan kelompok teroris di Aceh Besar, pada tanggal 7 Maret 2010, selain Boas, dua polisi lainnya pun gugur dalam kontak tembak yakni anggota Satbrimob Polda Aceh : Brigadir Dua Dharmansyah dan Brigadir Dua Sri Handri Kusumo.

UNMISS DAN KONDISI REPUBLIK SUDAN SELATAN SAAT INI

UNMISS DAN KONDISI REPUBLIK SUDAN SELATAN SAAT INI

DSC00595

DSC00027

DSC00035
20141030_144004

20140923_091941

20141010_173115
UNMISS berdiri berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal melalui resolusi Dewan Keamanan nomer 1996 (2011) tertanggal 8 Juli 2011 yang  menetapkan berdirinya Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) untuk periode satu tahun, pertanggal 9 Juli 2011, dengan tujuan untuk memperbaharui  Mandat Misi PBB di Sudan (UNMIS) sebelumnya yang berakhir pada tanggal yang sama.

20150529_093458

Tujuan UNMISS adalah untuk mengkonsolidasikan perdamaian dan keamanan, dan membantu menciptakan  kondisi yang sesuai untuk  pembangunan di Republik Sudan Selatan, sekaligus untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Sudan Selatan agar dapat memerintah secara efektif dan demokratis termasuk menjalin hubungan baik dengan tetangga-tetangganya.

4

images (9)

Napak tilas sejarah berdirinya republik Sudan Selatan dimulai dari adanya  Comprehensive Peace Agreement  tahun 2005 yang berlanjut dengan adanya referendum dan kemerdekaan Sudan Selatan itu sendiri. Pada  tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan berhasil menjadi negara terbaru di dunia. Kelahiran Republik Sudan Selatan merupakan puncak dari proses perdamaian enam tahun yang dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) pada tanggal 9 Januari 2005 antara Pemerintah Sudan  ( Khortum ) dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), guna mengakhiri lebih dari 20 tahun masa perang.

IMG_0662

Misi PBB di Sudan (UNMIS) mendukung pelaksanaan CPA selama periode interim yang dibentuk oleh Pemerintah Sudan dan SPLM ketika CPA ditandatangani, termasuk menyerukan referendum untuk menentukan status Sudan Selatan. Referendum diadakan pada bulan Januari 2011, hampir 98,83% pemilih memberikan  suara untuk kemerdekaan. Sekretaris Jenderal PBB menyambut pengumuman hasil akhir referendum dan menyatakan sebagai cerminan kehendak rakyat Sudan Selatan.

DSC00852

Setelah akhir periode peralihan kekuasaan dan dilanjutkan dengan kemerdekaan Sudan Selatan pada Juli 2011, Dewan Keamanan akhirnya membentuk misi baru, yakni Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) dengan mengadopsi resolusi Dewan Keamanan PBB nomer : 1996 (2011) tertanggal 8 Juli 2011 .

20150124_150957

Pada  tanggal 15 Desember 2013, kekerasan kembali pecah di Juba , ibukota Sudan Selatan dan dengan cepat menyebar ke lokasi lain di negara itu yang mengakibatkan krisis politik dan mengancam kondisi keamanan nasional, dampak konflik paling parah dirasakan didaerah  seperti : Central Equatoria, Jonglei, Lakes, Unity dan Upper Nile.

20141103_151043

Konflik juga berakibat adanya ketegangan hubungan antara Pemerintah dan UNMISS, terjadi peningkatan sentimen anti-PBB yang berasal dari salah persepsi tentang peran Misi selama krisis. Tuduhan yang tidak mendasar bagi UNMISS memihak salah satu pihak serta kecurigaan bahwa Misi PBB telah membantu dan bersekongkol dengan pasukan anti-pemerintah.

IMG-20141212-WA0028

Pernyataan publik yang bermusuhan justru dibuat oleh pejabat senior Pemerintah, akibatnya akses UNMISS untuk bergerak bebas akhirnya terhambat. Demonstrasi mengecam PBB terjadi beberapa kali di Ibukota termasuk di beberapa kota seperti Rumbek (Lakes State) dan Aweil (Bah el Ghazal North State).

DSC00032

Krisis senantiasa memiliki konsekuensi negatif terhadap hak asasi manusia di berbagai negara, terutama di daerah yang mengalami  konfrontasi militer besar seperti di ibukota nasional dan di Jonglei, Upper Nile danUnity States). UNMISS memperkirakan ribuan orang tewas selama pertempuran pada awal-awal masa krisis. Kedua pihak dalam konflik bertanggung jawab atas serangan etnis yang menargetkan warga sipil dimana kedua belah pihak, gagal mematuhi hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia.

DSC00698

Dalam empat minggu pertama krisis, hampir 500.000 orang telah mengungsi di Sudan Selatan dan selebihnya sekitar 74.300 orang telah menyeberang ke negara tetangga.  Angka ini terus meningkat, total pada akhir Februari 2014 telah mencapai 900.000 orang, termasuk di antaranya 167.000 orang telah menyeberang ke negara tetangga. Jumlah warga sipil terdampak konflik  yang berkategori rawan pangan meningkat menjadi 1.100.000-3.200.000 orang, sekitar 500.000 pengungsi lainnya juga membutuhkan bantuan pangan, berarti bahwa krisis ini telah berdampak terhadap kelangsungan hidup 3,7 juta rakyat Sudan Selatan.

Ketika pertempuran meletus di Juba dan tersebar di seluruh wilayah Greater Upper Nile, puluhan ribu warga sipil melarikan diri dari daerah di mana sejumlah besar pembunuhan yang terjadi, termasuk untuk melarikan diri serangan yang ditargetkan terhadap komunitas tertentu, gelombang pengungsian  mengarah ke lokasi-lokasi  UNMISS  Compound di Juba, Bor , Akobo, Bentiu, Malakal dan Melut untuk mencari perlindungan.

UNMISS akhirnya membuka gerbang untuk pengungsi dan memerintahkan  para anggota Military Engineers untuk bekerja sama dengan Lembaga kemanusiaan, membangun fasilitas didalam kawasan UNMISS Compound untuk perlindungan warga sipil, Sejak itu, sebanyak 85.000 warga sipil telah mencari perlindungan di Delapan UNMISS Compound di seluruh negeri.

DSC00907

Gelombang warga sipil yang menjadikan Compound PBB sebagai kawasan perlindungan darurat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di Sudan Selatan, UNMISS berupaya untuk menjamin keamanan yang memadai dan perlindungan kepada mitra lembaga kemanusiaan agar dapat untuk memberikan bantuan yang layak kepada pengungsi.

20141110_183638

IMG_0552

DSC00015

Dalam rangka menguatkan kapasitas  UNMISS untuk mengatasi krisis, Dewan Keamanan melalui resolusi 2132 (2013) tertanggal 24 Desember yang disetujui lewat rekomendasi Sekretaris Jenderal memutuskan untuk segera meningkatkan  jumlah kekuatan Militer dan Polisi pada UNMISS.

20141029_082106

Kekuataan pasukan militer UNMISS dinaikkan menjadi 12.500 personil dan menjadikan komponen polisi menjadi 1.323 personel, termasuk didalamnya pasukan Formed Police Units, melalui pemindahan antar misi sementara dari beberapa Misi operasi pemeliharaan perdamaian PBB lainnya sekitar UNMISS melalui kerjasama antar-misi / Inter Mission Cooperation, kerjasama antar-misi memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas suatu Misi untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi warga sipil dari bahaya lebih lanjut.

20141210_112559

Keinginan  Sekretaris Jenderal PBB melihat perkembangan terakhir di Sudan Selatan adalah  agar UNMISS untuk sementara harus memprioritaskan pada perlindungan warga sipil, hak asasi manusia yang berkontribusi terhadap penciptaan kondisi keamanan yang kondusif dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan, seperti yang ditetapkan dalam wilayah kewenangannya, selain itu ketidakberpihakan Misi terhadap pihak-pihak bertikai akan berdampak positif selama konflik berlangsung.

Pada tanggal 27 Mei 2014, Dewan Keamanan PBB, dengan suara bulat mengadopsi resolusi 2155 (2014) yang memberikan amanat kepada UNMISS untuk : memberikan perlindungan warga sipil, monitoring hak asasi manusia dan dukungan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, dan meningkatkan kekuatan pasukan Misi untuk 12.500 dan komponen polisi untuk sampai 1.323 personel.

IMG-20150628-WA0001

Berdasarkan resolusi  nomer 2155 (2014) inilah Mabes Polri kemudian merespon permintaan UNDPKO untuk mengirimkan 16 personel Polri yang  sebelumnya telah lulus UNSAT dan dinyatakan layak mengikuti penugasan selaku IPO pada misi UNMISS.

IMG_0608

Saat ini  telah diberlakukan Mandat  terbaru berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomer 2223 ( 2015) tertanggal 28 Mei tahun 2015 yang memberikan tugas kepada UNMISS untuk melakukan :  Protection of Civilian, Monitoring and investigating human rights, Creating the conditions conducive to the delivery of humanitarian assistance, dan Supporting the Implementation of the Cessation of Hostilities Agreement,  dimana fokus utama kegiatan Individual Police Offices (IPOs) sendiri adalah kepada Protection of Civilian  ( POC ) terutama di penampungan Internal Displaced People / IDP.

Protection of Civilian dilaksanakan untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik, dengan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak-anak, patroli aktif dengan perhatian khusus ditujukan pada warga sipil pengungsi, dalam pelaksaan Protection of Civilian, IPO bekerjasama dengan Formed Police Unit (FPU) yang kemudian disebut UN Police (UNPOL).

IMG-20150604-WA0001

Kondisi Kamtibmas di Republik Sudan Selatan saat ini ternyata tetap masih bergejolak, secara teoritis kawasan POC merupakan kawasan steril dari konflik senjata, tidak seorangpun diijinkan masuk apabila berstatus kombatan apalagi bersenjata, tujuannya adalah agar setiap IDP yang berada didalamnya akan terjamin keamanan dan keselamatan mereka selama konflik berlangsung, hal ini tidak lepas  dari sikap sempalan faksi yang bertikai di Sudan Selatan dipimpin para warlords yang memperoleh dukungan dari komunitas–komunitas suku, antara Suku Dinka melawan Suku Shilluk atau dengan Suku Nuer dan suku-lainnya.

Umumnya masalah pemicu adalah bentrok adalah : curi mencuri ternak sapi, rekruitmen tentara child soldier, melarikan perempuan, mabuk miras dan berkelahi, seperti yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2015 pukul 18.00 EAT dilaporkan terjadi pertempuran antara pasukan pemerintah (SPLA) dengan pasukan oposisi (SPLA IO) yang berafiliasi dengan milisi Shiluk, di dua tempat berbeda yaitu di kota Malakal dan daerah sekitar area airport. Pertempuran yang terjadi berjarak sekitar 3 km dengan menggunakan berbagai jenis senjata ringan, berat, mortar hingga peluncur roket.

Pertempuran berlangsung hingga malam hari dan puncaknya pada pukul 22.00 EAT, pertempuran semakin sengit dan mendekat hingga jarak sekitar 200 m dari Alfa gate UN Compound di Malakal.

IMG_0578

Kontak tembak antar faksi didekat UN Compound Malakal yang berujung dengan jatuhnya kota Malakal ketangan SPLA IO tentunya menjadi pertimbangan sendiri bagi UNMISS, ditambah tanpa adanya jaminan kepatuhan antar faksi terhadap mandate UNMISS, maka UNMISS sempat mengeluarkan perintah evakuasi sekaligus relokasi  personil UNPOL dari Malakal menuju lokasi yang lebih kondusif.

20141029_082301

Selama hampir 2 minggu semenjak kota Malakal jatuh ketangan SPLA IO , tidak ada penerbangan milik sipil maupun PBB yang bisa melintas antara Malakal-Juba atau Malakal–Bentiu, trauma atas tertembaknya helicopter milik PBB beberapa waktu lalu oleh salah satu pihak yang bertikai.DSC01008

Data kekuatan komponen UNMISS per Juni 2015 adalah : kekuatan awal UNMISS yang disetujui negara Sudan Selatan meliputi hingga 7.000 personil militer, 900 personil polisi dan sejumlah Komponen sipil yang sesuai, kemudian sesuai dengan dengan perubahan mandate 2155 (2014) terdapat penambahan jumlah yang signifikan hingga 12.500 personil militer, 1323 personil polisi sipil (termasukFPU ) dan sejumlah Komponen sipil yang sesuai.

20141029_10483120141029_104659

Kekuatan personel UNMISS saat ini sesuai data tanggal (30 Juni 2015) dengan wewenang otorisasi sampai tanggal 30 November 2015 berdasarkan  Resolusi Dewan Keamanan PBB nomer 2223 (2015) tanggal 28 Mei 2015 adalah sebagai berikut :  terdapat 12.523 total personil berseragam: 11.350 komponen pasukan Militer; 179 perwira penghubung militer ; 994 Polisi (termasuk FPU), 769 personil sipil internasional, 1.204 staf sipil lokal  dan 409 Relawan PBB.

20150604_201219

Negara kontributor pada UNMISS dari komponen personil militer adalah: Australia, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Brasil, Kamboja, Kanada, China, Denmark, Mesir, El Salvador, Ethiopia, Fiji, Jerman, Ghana, Guatemala, Guinea, India, Indonesia , Jepang, Yordania, Kenya, Kirgistan, Mongolia, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nigeria, Norwegia, Paraguay, Peru, Polandia, Republik Korea, Rumania, Rusia, Rwanda, Senegal, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Uganda, Ukraina, Inggris, Republik Tanzania, Amerika Serikat, Vietnam, Yaman, Zambia dan Zimbabwe.

Komponen Polisi meliputi : Albania, Argentina, Bangladesh, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, China, Ethiopia, Fiji, Jerman, Ghana, India, Indonesia, Kenya, Kyrgyzstan, Namibia, Nepal, Belanda, Nigeria, Norwegia, Rumania, Rusia, Rwanda , Samoa, Senegal, Sierra Leone, Afrika Selatan, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Turki, Uganda, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat, Zimbabwe.

Korban personil UNMISS semenjak  misi berlangsung adalah: 17 orang militer; 1 orang polisi; 5 komponen sipil internasional; 6 warga sipil lokal; 7 lainnya.

DIRGAHAYU KORPS BRIMOB POLRI

cropped-img_004011111.jpgPADA HARI JADI KE 69 TAHUN 2014 KORPS BRIMOB KEMBALI DIPERCAYA UNTUK MENGGUNAKAN SERAGAM BARU BERMOTIF CAMOUFLAGE, SERAGAM YANG SEBENARNYA SUDAH PERNAH ADA SEBAGAI SAKSI PENGABDIAN BHAYANGKARA POLRI DALAM MENJAGA PERADABAN MASYARAKAT INDONESIA BAHKAN SEMENJAK AWAL MASA KEMERDEKAAN, HANYA BERSELANG BEBERAPA HARI PASCA SOEKARNO – HATTA MENGUMANDANGKAN PEKIK MERDEKA PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1945, TEPATNYA PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 1945 DI SURABAYA , PEMUDA M JASSIN MEMOBILISASI LEWAT PROKLAMASI POLISI SELURUH : BARISAN POLISI ISTIMEWA, PASUKAN POLISI ISTIMEWA, POLISI ISTIMEWA, DAN POLISI MACAN YANG MASIH MENJADI BAGIAN PEMERINTAHAN DAI NIPPON UNTUK MENYATAKAN DIRINYA SEBAGAI POLISI INDONESIA.

INILAH AWAL MULA SEBAGAI MODAL PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN YANG BARU DIKUMANDANGKAN, SAMPAI KEPADA MASA REORGANISASI POLISI ISTIMEWA MENJADI MOBILE BRIGADE PADA TANGGAL 14 NOVEMBER 1945 SEMAKIN MENGOKOHKAN EKSISTENSI PASUKAN GERAK CEPAT, SERBA SIAP DAN MILITAN UNTUK MENGAWAL BBANGSA YANG BARU LAHIR MENJAGA , MELINDUNGI DAN MENGAYOMI MASYARAKATNYA.

DIRGAHAYU KORPS BRIMOB POLRI.
SIAP MENJADI SATUAN TERBAIK DALAM MELAYANI , MELINDUNGI DAN MENGAYOMI MASYARAKAT.

sat brimobda NTB

SAT 3 POR

SAT 2 POR

SAT 2 POR..

JATENG

PMJ

MAKO

AKPOL 3

AKPOL 2

AKPOL 1

KALTIM

GANJAR

KAPOLRI

logo hut 2014

KEJAHATAN INSURJENSI DALAM KONTEKS PEMOLISIAN DI INDONESIA

DSC_0136

kejahatan insurgensi dalam konteks pemolisian di Indonesia

I. Permasalahan
Gangguan keamanan berimplikasi kontijensi di Papua yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata saat ini masih kerap terjadi dengan memanfaatkan masyarakat pribumi dalam mengembangkan jaringannya, menggalang massa simpatisan dan massa pendukung terutama yang masih terkait dalam suatu hubungan kekeluargaan dengan tokoh – tokoh masyarakat, intelektual dan kalangan birokrasi, sehingga hal ini digunakan sebagai sarana yang efektif oleh kelompok bersenjata untuk mendapatkan legitimasi dan justifikasi terhadap segala tindakan mereka guna membangkitkan rasa fanatisme kelompok bersenjata.
Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) sebagai salah satu institusi pemerintahan yang melaksanakan tugas – tugas kepolisian di wilayah provinsi Papua dan provinsi Papua Barat telah beberapa kali meminta tambahan perkuatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi ( BKO ) dari Mabes Polri.
BKO berupa pengiriman pasukan dari Korbrimob Polri, Satuan Brimob Polda maupun BKO dari fungsi teknhis Kepolisian lainnya bertujuan untuk memberikan perkuatan kepada Polda Papua yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola tatanan kehidupan masyarakat guna menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang aman, nyaman dan tentram di Papua, walaupun sampai saat ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal.
Memang permasalahan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua tidaklah sesederhana penjelasan konflik itu sendiri, di Papua konflik sosial terjadi secara vertikal dan horizontal secara simultan.
Konflik vertikal di wilayah hukum Polda Papua dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal bersenjata maupun oleh ormas-ormas yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia, berikut ini beberapa bentuk gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok/Ormas ekstrim dengan menggunakan strategi politik, propaganda-propaganda melalui media lokal dan nasional serta melalui media elektronik/website dan melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi di dalam dan luar negeri.
Potensi konflik komunal di Papua terjadi dengan bentuk berupa konflik penyelenggaraan pemilukada, konflik antar suku, konflik tanah ulayat, konflik antara masyarakat pendatang dan lokal.
Serangan secara sistematis menggunakan senjata api, bahan peledak, tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan sasaran aparat Negara maupun masyarakat umum yang diidentifikasikan sebagai musuh dan dilakukan oleh sekelompok orang yang teroganisir serta memiliki penguasaan wilayah kedudukan adalah sesungguhnya merupakan rangkaian tindak kejahatan yang tidak akan dapat ditanggulangi dengan tindakan polisional seperti pada umumnya.
Muradi (2014) mengatakan bahwa konsep sedemikian merupakan keharusan bagi suatu kesatuan penegak hukum yang istimewa untuk menjalankan fungsi pada praktik preventif kejahatan berintensitas tinggi, dimana unit kepolisian biasa tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya lagi.
Sebagai rumusan masalah dalam telaahan staf ini adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh jajaran Korbrimob Polri sebagai garda terdepan dalam upaya penegakkan hukum bersama unsur kepolisian di tingkat Mabes Polri dan Polda Papua dalam menanggulangi fenomena gangguan keamanan berintesitas tinggi yang dilakukan oleh kelompok pengacau keamanan di Papua.

DSC_0244

II. Fakta-fakta
Tindakan kriminal yang dilakukan kelompok bersenjata antara lain melakukan penembakan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Papua seperti Kab Puncak Jaya, Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kota Jayapura (perbatasan RI / PNG), Penyerangan terhadap Pos TNI / Polri, penyerangan terhadap anggota yang sedang patroli maupun masyarakat, pengerusakan, pembakaran fasilitas pemerintah/ swasta, TNI/Polri maupun masyarakat, melakukan penganiayaan dan atau perampasan Senpi aparat TNI / Polri, pengibaran bendera Bintang Kejora serta penyelundupan dan atau perdagangan senjata api.
Selalu yang menjadi alasan dari tindakan yang mereka lakukan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia atas keinginan merdeka/ referendum dan penentuan nasib sendiri (self determination).
1. Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 18.50 WIT telah terjadi penyerangan dan penembakan di Pos Kompas unit Intel DIM 1714/JP Kota Lama Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata TPM/OPM, yang mengakibatkan 2 ( dua ) orang anggota TNI atas nama Serda Laowe dan Praka Adi mengalami luka tembak.
2. Surat Dirjen Perhubungan Udara , nomor : AU.101/1/16 DRJU.KUM2014 , tanggal 21 Januari 2014 perihal penyerahan komando operasi Bandar Udara Mulia , yang dialamatkan kepada Kapolres Puncak Jaya dengan tembusan surat kepada Kapolri , yang menjadi latar belakang adalah telah terjadi gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerakan pengacau keamanan yang mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Mulia serta adanya ketakukan personil Bandara Mulia atas ancaman kelompok pengacau keamanan yang tidak segan–segan menggnakan senjata api.
3. Informasi khusus Intelijen Korbrimob Polri bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 telah terjadi penembakan oleh kelompok tidak dikenal terhadap anggota TNI AD Batalyon 753, di Pintu Angin bawah Bandara Mulia Distrik Kulirik Kabupaten Puncak Jaya Papua dengan mengakibatkan korban atas nama Pratu Sugianto meninggal dunia akibat tembakan pada bagian kepala, kaki kiri dan paha kanan.
4. Informasi Khusus Intelijen Korbrimob Polri tanggal 2 Februari 2014 tentang peristiwa penyerangan terhadap pasukan patroli gabungan TNI/ Polri di kampong Sasawa Serui Distrik Kosiwo Kabupaten Yapen Barat Papua pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 , pukul 11.30 WIT, dimana telah terjadi penyerangan yang dilakukan kelompok Kriminal bersenjata ( TPN/OPM) pimpinan Fernando Warabai, yang mengakibatkan 3 ( tiga) orang anggota pasukan Patroli gabungan menjadi korban : Briptu Robert Danunan (anggota Polair) luka tembak diatas lutut kanan, Praka Hasim ( anggota TNI ) luka akibat ricochet , Mario Bonai ( pengemudi speed boat ) luka pada pinggang kiri.
Rangkaian peristiwa gangguan keamanan berupa teror bom , penculikan, pembunuhan terhadap aparat keamanan dan masyarakat termsuk perusakan dan pembakaran fasilitas umum yang terjadi di wilayah Papua dibarengi dengan penyerangan terhadap markas kepolisian di Papua , memberikan gambaran betapa rawan dan berat tugas kepolisian yang diemban oleh Polda Papua dengan dibantu BKO satuan lainnya seperti Korbrimob Polri dalam mewujudkan akuntabilitas Polri selaku aparat negara penegak hukum , pelayan dan pelindung masyarakat yang profesional dan mampu diandalkan.
III. Konsep kejahatan Insurgensi
Insurgency dalam penjelasan Oxford advanced learner’s dictionary disebutkan sebagai “an attempt to take control of country by forces” atau dijelaskan sebagai sebuah usaha untuk mengambil alih Negara / wilayah dengan kekuatan bersenjata, kemudian konsep insurjensi mendapat penjelasan lewat tinjauan literatur strategic studies yang diberikan Tito Karnavian dalam sebuah ceramah di STIK –PTIK , bahwa insurgensi merupakan sebuah konsep yang menyebut “Perjuangan oleh kelompok yang tidak berkuasa terhadap pemerintahan yang berkuasa dengan menggunakan sumber daya politis dan kekerasan untuk mencapai tujuan politik”, (Colin S. Gray dkk, 2002) Insurgensi merupakan salah satu bentuk perang asimetris atau non-konvensional.
Penjelasan terhadap makna perang konvensional dan non konvensional sangat penting untuk mengantar pemahaman kepada Polri, mengingat keenganan bagi Polri khususnya pasca reformasi tahun 1998 yang secara tegas –tegas memisahkan urusan keamanan yang identik dengan kriminalitas dengan pertahanan yang identik dengan terminologi perang sebagai domain tugas militer di Indonesia.
Namun bilamana secara lebih luas pemaknaan terhadap terminologi perang itu sendiri dapat dilihat dari definisi perang secara konvensional yang terjadi karena kedua pihak menggunakan metoda dan alat yang sama, dan cenderung melibatkan negara sebagai aktor perang (misalnya AS melawan Irak ), maka dalam perang non konvensional yang kelak akan disebut sebagai perang asimetris, terjadi bilamana kedua pihak yang bertikai tidak menggunakan metoda dan asset yang sama.
Sebagai sebuah penjelasan terhadap definisi perang asimetris dalam konteks ke-Indonesia-an adalah terjadi ketika satu pihak menyadari kekuatannya jauh lebih lemah dan pasti kalah jika menghadapi lawan dengan metoda yang sama, maka ia akan memilih cara lain untuk tidak langsung menghadapi kekuatan lawan (Liddlehart, menyebutnya dengan indirect approach), sebaliknya pihak yang lemah yang kemudian disebut insurgen akan menggunakan unsur “time” (waktu), “space” (wilayah), “support” (dukungan) dan “legitimacy” (legitimasi, khususnya politik) untuk memenangkan perang.
Konteks untuk memenangkan perang dengan menggunakan secara optimal aspek- aspek diatas, akhirnya akan memaksa Polri untuk meninggalkan keeganan secara membabi buta terhadap konsep perang, dengan melihat penjelasan terhadap fenomena insurjensi yang pada akhirnya menjadi suatu keharusan atau domain tugas polisi, apalagi ketika : pihak insurgen senantiasa memanfaatkan waktu dengan membuat perang berlarut berkepanjangan , berwujud serangan–serangan sporadis, dengan sasaran terpilih adalah simbol-simbol negara dan kedaulatan, namun tanpa harus menguasai wilayah tetapi berada dimana-mana karena mobilitas yang tinggi maupun luasnya jaringan organisasi, sehingga dengan mudah merebut dukungan masyarakat (dalam dan atau luar negeri) dan alasan yang tepat untuk melegitimasi perlawanan mereka (Baylis, 2002).
IV. Peran Polri dalam lawan kejahatan insurjensi
Serangan secara sporadis dan berlarut larut akan menimbulkan ketakutan ditengah masyarakat atas kehilangan daya kontrol, otoritas dan kuasa aparat negara dalam menjaga keamanan secara umum, insurgen akan terus membuat lawan kehilangan legitimasi dan dukungan masyarakat.
Pihak insurgen menyadari bahwa adanya sumber daya politik dan kekerasan merupakan bargaining power yang dimiliki untuk memperjuangkan aspirasi yang mereka kehendaki, maka tidak pelak nantinya sumber daya politik diwujudkan dengan membentuk organisasi atau jaringan yang digunakan untuk rekrutmen, pelatihan, proganda dan demonstrasi dan berbagai cara diplomasi dan politis lainnya, sedangkan cara kekerasan dilakukan untuk mendukung eksistensi organisasi politik yang telah dibangun, dengan bentuk : terorisme, perang gerilya, dan perang konvensional.
Terorisme dilakukan terhadap sasaran sipil (non combatan) di dalam atau luar kota, perang gerilya umumnya dilakukan terhadap sasaran combatan atau petugas keamanan yang menjadi garda depan dari penjaga kedaulatan negara dalam konteks keamanan ( Polisi ) dan pertahanan ( Militer ) di luar kota dan kawasan yang tidak terjangkau oleh kekuatan –kekuatan organ pemerintah, dan perang konvensional diadopsi jika kekuatan yang dimiliki kelompok insurgen dirasakan telah memadai minimal menyamai kemampuan lawan untuk berhadapan secara terbuka dan frontal.
Kepentingan bagi Polri memahami penjelasan atas konsep Insurgensi sebagai sebuah fenomena perlawanan sekelompok orang terhadap negara, harus dilihat dari sisi strategi dalam insurgensi itu sendiri, bahwa apapun pilihan strategi yang dilakukan oleh insurgen dalam perjuangannya merupakan suatu potensi gangguan keamanan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang berupa : konspirasi, perang ( kekerasan ) berkepanjangan, military-foco, dan terorisme kota.
Setiap strategi yang dipilih oleh kelompok insurgen membutuhkan kehadiran dan tindakan kepolisian untuk menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan secara optimal terhadap pelaku tindak kejahatan berbentuk insurgensi diseluruh wilayah Indonesia. Sebuah penjelasan tentang efektifitas dalam melawan insurgensi adalah dengan belajar dari beberapa kegagalan pendekatan dan doktrin militer berskala penuh dalam menghadapi insurgensi , kegagalan misi bantuan militer Amerika kepada pemerintah Vietnam Selatan dalam membendung komunisme yang diidentikan sebagai insurgensi pihak Vietnam Utara dibantu pemerintah China, kegagalan konsep War on Terror yang dilancarkan Amerika terhadap kelompok insurgen di Afganistan dan Pakistan.
Tiga prinsip dasar dalam penanggulangan insurgensi menurut Thomas MocKaitis:1990 dalam Karnavian adalah minimum force, civic-military cooperation, dan tactical flexibility unit , dimana taktik ini sukses digunakan untuk mengeliminir kekuatan insugensi yang terjadi di Semenanjung Malaya oleh Bala tentara Inggris pada saat berlangsung kampanye Malayan Emerging.
Sebagai sebuah ”urusan negara ” fenomena terjadinya insurgensi seperti yang terjadi di Papua dalam bentuk penyerangan, pembunuhan, perampasan senjata api termasuk pembakaran dan penutupan Bandara Mulia adalah bukan merupakan pekerjaan satu atau dua instansi pemerintah semata , namun merupakan persoalan bagi seluruh rakyat indonesia terutama untuk :
Pertama merumusakan sejauh mana minimum force tersebut boleh dilakukan, bagaima rule of enggagement / aturan bertempur setiap komponen yang disebut ” force ” tadi dapat bekerja secara minimum namun tetap optimum.
Kedua adalah bagaimana rumusan antara kerjasama pihak militer / keamanan dengan pemerintah sipil dalam menjamin bahwa kerjasama yang dilakukan nantinya akan memeberikan hasil adanya keberanian masyarakat yang secara naluriah bersifat netral untuk kemudian memilih bergabung dengan pemerntah Indonesia.
Ketiga adalah rumusan Tactical Flexibility Unit , dari kehadiran pasukan gerak cepat dengan mobilitas dan daya jelajah luas untuk memberikan tekanan-tekanan secara tepat kepada sasaran terpilih, namun dalam konteks ke-Indonesia-an pada tahap ini akan memunculkan diskusi baru, apakah nantinya tactical flexibility unit tadi diwujudkan dengan membentuk satuan Militer yang diberikan kewenangan Polisionil atau dengan membentuk satuan Polisi berkemampuan taktis militer guna menghadapi kejahatan insurgensi di Papua.

DSC_0393 - Copy

V. Analisa akar persoalan kejahatan insurgensi yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua
Dengan mempelajari lintasan sejarah yang memiliki kaitan erat dengan kondisi sosiologis masyarakat Papua adalah sampai saat ini masih melekat pemahaman sekelompok masyarakat asli Papua yang menganggap bahwa Bangsa Papua Barat telah merdeka dan berdaulat tahun 1961 lepas dari penjajahan Belanda, namun dianeksasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat PEPERA ( Penentuan Pendapat Rakyat).
Keyakinan ini memunculkan sikap nasionalisme untuk memisahkan diri dari NKRI dan menuntut kemerdekaan/referendum serta penentuan terhadap diri sendiri (self determination) bagi masyarakat Papua.
Gerakan untuk mewujudkan kemerdekaan / self determination tadi diwujudkan dalam berbagai tindakan kriminal bersenjata didukung gerakan politik seperti melakukan propaganda-propaganda melalui media massa lokal, nasional dan media elektronik/website serta melakukan diplomasi di dalam dan di luar negeri yang dilakukan oleh kelompok/Ormas ekstrim yang menentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia.
Dengan maksud agar pembangunan daerah di Papua lebih efektif dengan membagi Provinsi Papua menjadi beberapa Provinsi baru , malah pada akhirnya menimbulkan sikap kontra dikalangan masyarakat terhadap pemekaran wilayah di Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam UU No. 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Inpres No. 01 tahun 2003 tentang percepatan Pelaksaanaan UU No. 45 tahun 1999.
Kelompok masyarakat yang menolak, beranggapan bahwa upaya pemekaran wilayah tidak sesuai dengan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, karena setiap adanya Pemekaran wilayah maka haruslah terlebih dahulu dibahas dan mendapatkan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP).
Guna mendalami lebih lanjut terhadap persoalan kemanan di Papua sebagai akibat kejahatan insurgensi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata , dapat dilakukan dengan cara mendaalami informasi seperti :
1. SIAPA : kejahatan insurgensi di Papua umumnya dilakukan secara berkelompok, dengan susunan kelompok dibuat seperti struktur dan hierarchy militer , hasil identifikasi intelijen menyebutkan bahwa terdapat Kelompok / Ormas yang secara terbuka dan tersamar menyatakan diri sebagai pendukung dari gerakan Organisasi Papua Merdeka ( OPM ), dimana arah strategi kebijakan mereka adalah menentang setiap kebijakan pemerintah Republik Indonesia serta bertujuan ingin memisahkan diri dari NKRI. Kelompok/Ormas tersebut antara lain :
1) Dewan Adat Papua (DAP) yang dipimpin oleh FORKORUS YABOISEMBUT. DAP merupakan motor dari gerakan rakyat Papua untuk menuntut pemerintah Indonesia melakukan referendum bagi penentuan nasib rakyat Papua, mendesak pemerintah NKRI untuk melakukan dialog dengan Bangsa Papua yang dimediasi pihak internasional yang netral dan merupakan motor dari gerakan rakyat Papua menolak Undang Undang Otonomi khusus kepada Pemerintah NKRI serta mendesak pemerintah RI untuk mengakui dan mengembalikan kedaulatan rakyat-bangsa Papua sesuai Proklamasi tanggal 1 Desember 1961.
2) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dipimpin oleh BUCHTAR TABUNI. KNPB didirikan tanggal 09 Nopember tahun 2008 bertujuan untuk referendum bagi rakyat Papua dengan menentukan pilihan sendiri (self determination referendum) dan membawa pendudukan NKRI ke Mahkamah Hukum Internasional, KNPB tercatat beberapa kali telah melakukan kegiatan-kegiatan propaganda dan diplomasi di dalam dan di luar negeri untuk mencapai tujuannya.
3) West Papua National Authority (WPNA) yang dipimpin oleh EDISON WAROMI, SH selaku presiden Eksekutif, WPNA melakukan diplomasi, kampanye dan lobi-lobi di dalam dan di luar negeri sebagai strategi untuk dapat melakukan dialog dengan pemerintah NKRI yang dimediasi oleh pihak internasional yang netral sebagai upaya untuk dapat menentukan pilihan sendiri (self determination) bagi rakyat Papua.
4) International Lawyers for West Papua (ILWP) yang dideklarasikan oleh BENNY WENDA dan MELINDA JANKI di Guyana, Amerika Selatan pada 5 April 2009, yang bertujuan sebagai wadah pengacara internasional dalam mendukung pergerakan Papua merdeka melalui jalur advokasi dengan strategi memperjuangkan kebebasan, perdamaian, hak asasi dalam menentukan nasib sendiri (merdeka) dibawah hukum international bagi masyarakat Papua dengan jalur-jalur diplomasi di dalam dan di luar negeri.
2. BAGAIMANA MODUS OPERANDI: dilakukan dengan mendadak menunggu kelemahan ,cepat dan massif menggunakan senjata api, panah, maupun bom Molotov dan bom rakitan dan segera menghilang ke hutan-hutan dan pinggiran kota / hit and run , termasuk kerap menggunakan masyarakat umum sebagai perisai hidup dengan bersembunyi ditengah –tengah masyarakat.
3. SIAPA SASARAN : adalah aparat pemerintah khususnya non penduduk asli atau pendatang, anggota Polri dan TNI secara pribadi maupun institusi berupa markas dan inventaris senjata api dan munisi.
4. KAPAN / TIME LINES : terjadi secara terus menerus dan kadang dibeberapa tempat secara bersamaan dengan prediksi adanya pesta bakar batu diselenggarakan pasca keberhasilan melakukan serangan terhadap pos ataupun personil TNI/ Polri.
Dengan melihat pola tindakan yang telah dilakukan oleh Polda Papua termasuk adanya penambahan kekuatan Brimob dari Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda, perlu menjadikan perhatian apakah dengan metode dan cara- cara pendekatan yang dilakukan baik selama ini dapat secara tuntas menyelesaikan dan menghentikan rangkaian peristiwa berupa kejahatan insurgensi berimplikasi kontijensi tidak akan terjadi kembali di Papua.
Adalah menjadi kebutuhan bagi Polda Papua dan Mabes Polri dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan Insurgensi secara sistematis dan berhasil dan berdaya guna tentunya adanya kebutuhkan suatu program yang memiliki kebijakan , kelembagaan , system dan metode serta peralatan yang sesuai harapan.
VI. Implementasi strategi Tactical Felxibility Unit dalam penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua.
Saat ini Polda Papua beserta jajaran dibantu oleh BKO kekuatan Brimob dari Mabes Polri telah melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan insurgensi yang terjadi, walaupun belum menerapkan format tactical flexibility unit seperti yang digariskan sebagai salah satu dari 3 prinsip dasar penanggulangan insurgensi.
Menjadi kebutuhan segera bagi Mabes Polri dan Polda Papua untuk melaksanakan implementasi prinsip –prinsip dasar penanggulangan kejahatan insurgensi secara simultan, dalam hal ini adalah dengan menyusun langkah antisipasi taktis dan strategis dengan rentang waktu sekarang / saat ini harus segera dilakukan kemudian dilanjutkan langkah antisipasi kedepan / dimasa mendatang.
Kebutuhan segera berupa penyusunan atau peningkatan kemampuan personel Mabes Polri dan Polda Papua khususnya dari fungsi Brimob dalam format tactical flexibility unit adalah tidak lepas dari kenyataan pasca reformasi 1998, timbul keengganan dalam tubuh Polri dan Brimob untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan maneuver lapangan berformat kemampuan Gerilya Anti Gerilya dimana kemampuan ini diidentikan sebagai kemampuan militer yang harus dihilangkan dari tubuh Brimob sebagai bagian dari upaya mewujudkan format Polisi sipil di Indonesia.
Keengganan untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan Geilya Anti Gerilya dalam bentuk taktik dan teknik lawan insurgensi secara dramatis berujung kepada penurunan kemampuan daya tembak , daya maneuver dan daya jelajah pasukan Brimob pada saat menghadapi situasi kontijensi yang membutuhkan tindakan kepolisian dilakukan di medan operasi yang secara de fakto di kuasai oleh kelompok bersenjata , dalam jangka waktu yang lama , terus menerus , berlarut-larut dengan agenda melakukan kejahatan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada otoritas Negara.
Gejala penurunan kemampuan maneuver Brimob ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi di pasca reformasi 1998, terdapat setidaknya 2 tragedi yang bisa menjadi acuan sejarah, pertama adalah Tragedi Minggu Palma di tahun 1976 terjadi sebagai akibat kurang antisipasi Polri dan Korbrimob membaca tanda–tanda jaman, sehingga keputusan melikuidasi kekuatan dan kemampuan lawan gerilya Resimen Pelopor harus dibayar mahal di Timor Timur.
Peristiwa kedua adalah akibat salah penerapan taktik dan teknik dalam menghitung kekuatan dan maneuver kelompok kriminal bersenjata oleh Satuan Densus 88 / AT Mabes Polri , tragedi yang berujung dengan gugurnya beberapa anggota Polri terbaik dari Densus 88 /AT dan anggota Satuan Brimob Polda Aceh.
Upaya raid yang dilakukan Densus 88/AT dengan format pertempuran jarak dekat ( PJD ) dipatahkan dengan taktik dan teknik Gerilya yang dilancarkan oleh jaringan teroris yang sudah sejak lama menguasai sehingga hapal diluar kepala untuk menggunakan pegunungan di Aceh Besar sebagai medan latihan, walaupun pada akhirnya setelah mendatangkan tambahan Satuan Brimob dari Mabes Polri , upaya penegakkan hukum berupa penangkapan terhadap anggota jaringan teroris dapat dilakukan secara tuntas.
Pembentukan Tactical Flexibility Unit berkemampuan Gerilya Anti Gerilya di Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda Papua adalah merupakan jawaban yang paling logis atas diskusi bagaimana menanggulangi kejahatan insurgensi di Papua dan siapa yang harus ditugaskan secara efektif dan efisien menghadapi kejahatan insurgensi, apakah Militer berkewenangan polisionil atau Polri yang dilengkapi kemampuan militer.
Dalam jangka waktu dekat untuk kepentingan taktis meningkatkan kemampuan Gerilya Anti Gerilya bagi segenap personil Korps brimob Polri dan Satuan Brimob Polda Papua, dilakukan dengan pembentukan unit –unit kecil yang mampu bergerak secara terus –menerus dengan mobilitas tinggi untuk mengejar dan mengiring serta penangkapan dalam koridor hukum terhadap aktivitas kelompok yang melakukan kejahatan insurgensi di Papua.
Beberapa alternatif yang dapat diambil dalam meningkatkan / Upgrade kemampuan personel Satuan Brimob Polda Papua sebagai penanggap pertama ancaman kejahatan insurgensi di Papua , kemudian jajaran Mako Korbrimob Polri sebagai Satuan Cadangan Pusat yang siap sedia sewaktu waktu diturunkan dalam menanggulangi kejahatan insurgensi di Papua, sebagai usulan dan alternative adalah sebagai berikut :
1. Mengirim seluruh personel Satuan Brimob Polda Papua ke Pusdik Brimob Watukosek ataupun Puslat Korps Brimob Polri untuk memperoleh latihan Gerilya Anti Gerilya, sekaligus timba pengetahuan dan berbagi pengalaman dengan instruktur yang ada di masing lembaga.
2. Mengirim beberapa personil terbaik Satuan Brimob Polda Papua untuk mendapat pelatihan intensif Gerilya Lawan Gerilya yang berkaitan dengan pembentukan Tactical Flexibility Unit di Polda Papua , sekaligus disiapkan sebagai kader- kader pelatih Gerilya Anti Gerilya.
3. Membentuk Mobile Training Team / MTT ( team pelatih bergerak) untuk datang ke Satuan Brimob Polda Papua untuk kemudian secara simultan mendatangi Detasemen dan Subden- Subden / Kompi dalam jajaran Satuan Brimob Polda Papua, untuk memberikan pengetahuan , latihan dan sekaligus memberikan asistensi kepada Satuan Brimob langsung di tingkat bawah ( kompi Brimob) dalam membentuk Tactical Flexibility Unit.

DSC_0394 - Copy

    Sebagai salah satu pemikiran yang perlu dipertimbangkan adalah dengan membentuk  MTT ( Mobile Training Team ) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1) Waktu yang diperlukan relative lebih singkat dengan mendatangkan MTT dibandingkan dengan memobilisasi personel Satuan Brimobda Papua untuk datang berlatih ke Jakarta maupun ke Watukosek Jawa Timur.
2) Efesiensi biaya dapat ditekan sehingga tidak menggangu rencana anggaran Satuan Brimobda Papua, biaya akomodasi , tiket perjalanan ,dan lain lain yang sekiranya timbul pada saat mengeser personil sat Brimobda Papua dapat dihilangkan.
3) Tanggung jawab pengamanan wilayah yang menjadi tugas Satuan Brimob Polda Papua dapat terus dilaksanakan , MTT yang akan mendatangi Subden/ kompi-kompi sebagai pangkalan gerak pasukan.
4) Dengan mendatangkan MTT maka seluruh personil Satuan Brimob Polda Papua dapat menerima latihan , dan materi dengan standar yang sama, sehingga proses transfer of knowledge dapat berlangsung secara massal, peserta dapat langsung berinteraksi dengan anggota MTT untuk berbagi pengalaman dan teknik.
VII. Desain Mobile Training Team sebagai cikal bakal Tactical Flexibility Unit Brimob dalam penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua
Kebutuhan dalam rangka menyiapkan Mobile Training Team / MTT sebagai cikal bakal Tactical Flexibility Unit adalah tidak terlepas dari bagaimana Kebijakan Kapolri , Kakorbrimob Polri sebagai pengambil keputusan di tingkat Mabes Polri dan Kapolda Papua atas keyakinan teoritik bahwa :
Selain dengan penggunaan Minimum Forces dan Civic Military Cooperation , maka keberadaan Tactical Flexibility Unit merupakan langkah pamungkas Polri dalam upaya penengakkan hukum terhadap kejahatan insurgensi, sebelum fenomena ini diambil alih penangananya dengan kekuatan militer berskala penuh melalui Darurat Sipil atau bahkan Darurat Militer.
1. Desain aspek sumber daya manusia
a. Proses rekruitmen kandidat merupakan personil yang telah bertugas minimal 1 tahun, kandidat bukan merupakan personel : Inspektur , Brigadir atau Bhayangkara remaja yang baru lulus tahap pendidikan pembentukan, hal ini dimasukkan agar masing-masing Kasat Brimob atau atasan langsung dapat melakukan observasi terhadap konduite , kinerja dan disiplin personel yang bersangkutan.
b. Seleksi dilaksanakan secara terbuka untuk menemukan personel yang memiliki kualitas fisik prima , mental yang baik serta kecerdasan dan kematangan dalam mengambil keputusan,
2. Desain system dan metode
a. Aspek kurikulum : terdapat beberapa refensi terkait kemampuan Gerilya Anti Gerilya yang dapat digunakan sebagai kurikulum dalam latihan Tactical Flexibility Unit yang dimulai dengan pembentukan Mobile Training Team Korbrimob Polri , sebagai sebuah informasi bahwa pasca reformasi 1998 , kemampuan Gerilya Anti Gerilya secara praktis hampir tidak lagi dipertahankan dan dikebangkan, pendidikan kejuruan Pelopor secara kuantitas hanya diikuti oleh sangat sedikit personel Brimob dan bahkan semenjak tahun 2010 dengan jumlah peserta hanya 50 orang, pendidikan kejuruan Pelopor sudah tidak diadakan lagi.
b. Sebagai sebuah perbandingan kurikulum Gerilya Anti Gerilya adalah dengan merujuk kepada :
1) Himpunan Bahan Ajaran Kursus Komando terbitan Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus TNI AD tahun 2005;
2) Ringkasan Hanjar Opswanger Bagi Instruktur Korps Brimob Polri T.A. 2001 terbitan Pusat Kesenjataan Infanteri, Mabes TNI AD;
3) Ranger Handbook, terbitan Ranger Training Brigade US Army Infantry School Fort Benning, Georgia 2006;
4) Bahan Ajaran Utama Pendidikan Pelopor, terbitan Pusdik Brimob Lemdiklat Polri, tahun 1997.

PERBANDINGAN MATERI PENDIDIKAN

  1. KURSUS KOMANDO KOPASSUS , 2005

LAMA PENDIDIKAN ADALAH 6 BULAN 1. ILMU MEDAN
2. PIONIR
3. PENDIDIKAN GERAKAN PERORANGAN
4. DEMOLISI
5. PENGETAHUAN PERSENJATAAN RINGAN
6. PENGETAHUAN RADIO
7. PERTOLONGAN PERTAMA DI LAPANGAN
8. TEKHNIK BRIEFING
9. KSPT ( KODE SINYAL PESAWAT TERBANG)
10. BANTUAN TEMBAKAN
11. PENGETAHUAN OPERASI SANDI YUDHA
12. OPERASI KOMANDO
13. OPERASI RAID
14. OPERASI PENYEKATAN
15. PATROLI PENGINTAIAN JARAK JAUH
16. OPERASI PEREBUTAN CEPAT
17. PENDARATAN LAUT
18. PERTEMPURAN JARAK DEKAT
19. SERBUAN RUANGAN
20. PENGETAHUAN OPERASI MOBILISASI UDARA
21. TEKHNIK PERTEMPURAN REGU ANTI GERILYA
22. SERANGAN REGU KOMANDO
23. PATROLI
24. GERILYA LAWAN GERILYA
25. PENJEJAKAN ANTI PENJEJAKAN
2. HANJAR OPSWANGER PUSENNIF , 2001
LAMA PENDIDIKAN ADALAH 3 BULAN 1. PENGETAHUAN OPSWANGER
2. PATROLI KEAMANAN PERTAHANAN
3. PATROLI PENGHADANGAN
4. PATROLI PENYERGAPAN
5. PATROLI PENGAMANAN
6. BASIS OPERASI DEPAN ( BOD)
7. PENGAMANAN RUTE PERBEKALAN UMUM (RPU)
8. LAWAN PENGHADANGAN BERKENDARAAN
9. LAWAN PENGHADANGAN JALAN KAKI
10. PENGEPUNGAN KAMPUNG DAN PENGGELEDAHAN RUMAH
11. MENEMBAK REAKSI DALAM OPSWANGER
12. NAVIGASI DARAT
13. MENGESAN JEJAK
14. DRILL KONTAK
15. TEKNIK PENYELENGGARAAN LATIHAN
16. CARA MEMBERIKAN INSTRUKSI
3. RANGER HANDBOOK US ARMY , 2006, LAMA PENDIDIKAN SEKITAR 3 BULAN 1. LEADERSHIP
2. OPERATIONS PROCEDURE
3. FIRE SUPPORT
4. MOVEMENT
5. PATROLS
6. BATTLE DRILLS
7. COMMUNICATIONS
8. ARMY AVIATION
9. WATERBORNE OPERATION
10. MILITARY MOUNTAINEERING
11. EVASION / SURVIVAL
12. FIRST AID
13. DEMOLITIONS
14. RANGER URBAN OPERATIONS
15. VEHICLE CONVOY OPERATIONS
4. HANJAR UTAMA PELOPOR ,1997
LAMA PENDIDIKAN BERVARIASI MULAI DARI 6 BULAN, 3 BULAN, 2 BULAN DAN 1 BULAN. 1. SOP GERAKAN PELOPOR
2. RAID DAN PENGHADANGAN/ANTI HADANG
3. OPERASI GERILYA
4. OPERASI LAWAN GERILYA
5. PENCULIKAN
6. INFILTRASI TAKTIS
7. PATROLI
8. POS INTAI DEPAN DAN PENGAWASAN
9. KONTAK DRILL / AMBUSH
5. RANCANGAN KURIKULUM KEMAMPUAN GERILYA ANTI GERILYA BRIMOB SEBAGAI TACTICAL FLEXIBILITY UNIT DI PAPUA 1. SOP GERAKAN PELOPOR
2. RAID DAN PENGHADANGAN/ANTI HADANG
3. OPERASI GERILYA
4. OPERASI LAWAN GERILYA
5. INFILTRASI TAKTIS
6. PATROLI
7. POS INTAI DEPAN DAN PENGAWASAN
8. KONTAK DRILL / AMBUSH
9. PENGEPUNGAN KAMPUNG DAN PENGGELEDAHAN RUMAH
10. MENEMBAK REAKSI DALAM OPSWANGER
11. NAVIGASI DARAT
12. MENGESAN JEJAK
13. PATROLI PENGINTAIAN JARAK JAUH
14. OPERASI PEREBUTAN CEPAT
15. PERTEMPURAN JARAK DEKAT
16. EVASION / SURVIVAL
17. FIRST AID
18. DEMOLITIONS

  1. Desain peralatan
    a. Peralatan perorangan : personel Tactical Flexibility Unit membutuhkan peralatan yang cukup ringan untuk dibawa dalam maneuver dalam jangka waktu yang cukup lama, memiliki ketahanan terhadap perubahan cuaca ekstrim , mudah dirawat serta memiliki akurasi yang cukup baik, sehingga tidak sesuai menggunakan jenis senjata yang memerlukan awak lebih dari 1 orang.
    1) Senjata bahu dengan menggunakan Styer AUG dan AK series 100, caliber 5,56 mm 4 tj, senjata genggam menggunakan pistol dengan caliber 9 mm sehingga memudahkan untuk resupply maupun menggunakan peluru milik TNI dan setiap personel diberikan 1-2 buah Granat pecahan tajam , Granat tabir / asap dan Granat flash bang serta Sangkur yang bisa dipasang pada dudukan sangkur senjata bahu.
    2) Setiap personel dilengkapi dengan body vest minimal level IV dan helm Kevlar level IIIa, yang saat ini telah dimiliki dalam jumlah memadai di Korbrimob Polri.
    b. Peralatan kesatuan
    1) Setiap Tactical Flexibility Unit dilengkapi dengan senjata sniper yang dilengkapi peralatan optic dengan caliber 7,62mm sehingga mudah untuk resupply termasuk pemakaian silang dengan senapan mesin GPMG atau Arsenal.
    2) Didkukung senapan mesin ringan sebagai senapan penekan / suppressive weapons.
    3) Memiliki teropong siang, malam berbasis infra red ataupun Thermal Imaging.
    4) Setiap regu Tactical Flexibility Unit dilengkapi minimum 2 alat komunikasi berupa Radio genggam dan HP Satelite.
    c. Peralatan khusus bagi unit untuk melaksanakan maneuver secara terus menerus dalam jangka waktu cukup lama sampai kemudian dilakukan resupply adalah berupa peta digital, alat surveylance, GPS, kompas, Direction Finder , alat mountenering dan perahu karet.
    Sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan kembali kemampuan Gerilya Anti Gerilya di jajaran Korbrimob Polri dan Satuan Brimob Polda Papua adalah perlu digariskan secara tegas bahwa proses transfer of knowledge nantinya perlu memasukan dan memperhatikan isu-isu HAM serta penegakkan Hukum yang proporsional dan profesional sehingga dalam pelaksanaan tugas nantinya memberikan manfaat secara optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan insurgensi di Indonesia
    VIII. KESIMPULAN
    Konsep Insurjensi yang perlu menjadi pedoman dan pertimbangan yuridis bahwa insurgensi merupakan sebuah konsep yang menyebut “Perjuangan oleh kelompok yang tidak berkuasa terhadap pemerintahan yang berkuasa dengan menggunakan sumber daya politis dan kekerasan untuk mencapai tujuan politik”,dimana pada akhirnya insurgen akan menggunakan segala daya upaya yang ada berupa unsur “time” (waktu), “space” (wilayah), “support” (dukungan) dan “legitimacy” (legitimasi, khususnya politik) untuk memenangkan baik dengan non kekerasan / diplomasi maupun dengan kekerasan senjata lewat terorisme , gerilya dan bila memungkinkan melakukan perang konvensional berskala penuh.
    Konsep tindakan Kepolisian dalam lawan insurjensi adalah untuk melawan tindak pidana berupa kejahatan terhadap hak hidup masyarakat maupun petugas itu sendiri dari ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata api, bom maupun bentuk terror lainnya, tindakan kepolisian dalam format penegakkan hukum merupakan jawaban atas kegagalan pendekatan militer dalam konteks perang dan operasi intelijen bawah tanah dimana ketika upaya pihak insurgen memadukan strategi non kekerasan dan kekerasan hanya akan berakhir bilamana masyarakat melihat terdapat proses penegakkan hukum secara transparan dan berkeadilan yang dilakukan oleh Kepolisian.
    Analisa akar persoalan kejahatan insurgensi yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua adalah tidak terlepas dari berbagai kaitan antara aspek historis integrasi wilayah Papua ke NKRI yang belum menemukan ttik temu secara tuntas terhadap anggapan bahwa Bangsa Papua Barat telah merdeka dan berdaulat tahun 1961 lepas dari penjajahan Belanda, namun telah dianeksasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat PEPERA ( Penentuan Pendapat Rakyat), kemudian belum merata dan sejajar pembangunan sumber daya manusia warga asli Papua, dengan masyarakat pendatang, pengaruh otoritas adat yang sedemikian kuat mengalahkan hukum nasional, konflik primodialisme antar suku asli papua makin menambah kompleks akar permasalahan atas tumbuh kembang insurgensi di Papua.
    Implementasi strategi Tactical Felxibility Unit dalam penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua adalah merupakan suatu keharusan yang segera dilakukan dengan membentuk Mobile Training Team di Mako Korbrimob Polri kemudian ditugaskan melatih dan mempersiapkan Satuan Brimob Polda melalui kegiatan tutorial dan mentoring kemampuan Gerilya Anti Gerilya.
    Desain Mobile Training Team sebagai cikal bakal Tactical Flexibility Unit Brimob dalam penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua dibentuk dengan pertimbangan recruitment secara sukarela, memiliki penilaian konduite yang baik , disiplin dan fisik prima, mengikuti pendidikan Gerilya Anti Gerilya dengan kurikulum perpaduan Polisionil terhadap gangguan Kamtibmas yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.
    IX. SARAN
    Perlu kesegeraan untuk membentuk kelompok kerja sebagai perumus materi dan kurikulum pendidikan Gerilya Anti Gerilya bagi pembentukan Mobile Training Team Gerilya Anti Gerilya, segera melakukan penelusuran terhadap Perwira, Bintara dan Tamtama yang berbakat dan memenuhi standar seleksi dan pembentukan Mobile Training Team diikuti kegiatan inventarisasi peralatan perorangan , satuan dan alat-alat khusus yang nanti akan digunakan sebagai perlengkapan standar
    Demikian naskah upaya peningkatan kemampuan Gerilya Anti Gerilya guna mengantisipasi kejahatan insurjensi di wilayah hukum Polda Papua, semoga analisa dan masukan saran yang ada dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan atas tuntutan keseriusan Pemerintah dalam mencari format penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua apakah dengan menugaskan satuan Militer dengan kewenangan Polisionil ataukah memberikan kepercayaan kepada Polisi dalam format penegakkan hukum oleh satuan–satuan Polri yang dilengkapi dengan kemampuan Militer.

KLIK LINK BERIKUT

Police Role in Counterinsurgency Efforts

Terrorist Attacks and Counterinsurgency Practices

THE UNSUNG LEGEND………….DITEMPA DIDAERAH KONFLIK UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK

THE UNSUNG LEGEND………….DITEMPA DIDAERAH KONFLIK UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK

IMG-20131228-00241
SESEORANG MENJADI LEGENDA BUKANLAH PEKERJAAN GAMPANG, TERNYATA BETUL JUGA APA YANG DISIRATKAN DALAM TULISAN “ A GOOD KING WASN’T BORN , HE HAS TO BE MADE “ ATAU LEBIH MUDAHNYA ADALAH A GOOD SOLDIER WASN’T BORN , BUT HE HAS TO BE MADE (TRAINNED )

NAMA JACKI ULY BAGI SEBAGIAN ORANG MUNGKIN HANYA DIKENAL SECARA TERBATAS NAMUN BAGI GOLONGAN KAUM BRIMOB APALAGI ANGGOTA POLRI DAN BARISAN POLISI INTERNASIONAL PERNAH TERGABUNG DALAM UN–POL DIMASA MASA LALU NAMA DIATAS ADALAH SEBUAH JAMINAN MUTU ATAS INTEGRITAS DAN DEDIKASI KEPADA TUGAS YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA.

BUKU YANG BERJUDUL “ JACKI ULY …. POLISI DI WILAYAH KONFLIK , CHALLENGE AND UNCERTAINTY “ TERBITAN SOEKARNO INSTITUT MENARIK UNTUK DIJADIKAN REFERENSI TENTANG GAYA KEPEMIMPINAN SEORANG POLISI YANG MENGHABISKAN MASA PENGABDIANNYA KHUSUSNYA DALAM KONDISI DARURAT DAN PENUH BAHAYA YANG MENGANCAM.
BUKU INI DIMULAI DENGAN ALUR CERITA YANG SANGAT SEDERHANA , ADALAH MASA KECIL , BAGAIMANA KETERTARIKAN DIRINYA DENGAN KORPS BRIMOB POLRI , MASA –MASA AWAL PENUGASAN SEBAGAI ANGGOTA POLRI, PENUGASAN DI TIMOR-TIMUR PADA MASA AWAL INTEGRASI, PENUGASAN DI SATUAN KEWILAYAHAN POLRI, BERTUGAS DI BERBAGAI MISI PERDAMAIAN PBB SAMPAI BEBERAPA PERISTIWA DIMANA JACKI ULI BUKAN SEKEDAR SEBAGAI PENONTON NAMUN JUSTRU SEBAGAI PELAKU SEJARAH.
BEBERAPA HAL MENARIK YANG PERLU MENJADI DISKUSI ADALAH KETERLIBATAN DIRINYA DALAM OPERASI KEPOLISIAN SPESIALIS DAERAH KONFLIK .
PERTAMA ADALAH PENUGASAN ONE WAY TICKET ( HALAMAN 97 ) KETIKA UPAYA DAMAI MULAI DILAKUKAN PIHAK NKRI UNTUK MERANGKUL KELOMPOK PERLAWANAN BERSENJATA FRETELIN DI TIMOR TIMUR TAHUN 1980, UPAYA FIRST CONTACT INILAH YANG BELUM BANYAK DIKETAHUI UMUM BAHWA NAMA JACKI ULY, KEMUDIAN AIPTU WUNTU DARI BRIMOB JABAR, CAPA LUKMAN DARI KOPASSUS, BERANGKAT BERJALAN KAKI DARI DAERAH LOS ( MUNGKIN LOS PALOS) JALAN DARAT TANPA SENJATA MENUJU GUNUNG SABURAI YANG DIKENAL SEBAGAI CAMP PERLAWANAN KELOMPOK FRETELIN PIMPINAN JOSE PAREIRA.
FIRST KONTAK PIMPINAN JACKI ULY INILAH YANG PADA AKHIRNYA MEMBUKAKAN JALAN BAGI ROMBONGAN BERIKUT DENGAN MENGGUNAKAN HELIKOPTER BERPENUMPANG PASTOR DARI MALIANA, SESEORANG DARI GOWA INDIA, DANDIM , KASI INTEL KOREM DAN PERWIRA DARI BAKIN MULUS MENDARAT DI LOKASI CAMP MUSUH UNTUK MEMULAI UPAYA REKONSILIASI.
ROMATISME YANG DICERITAKAN MUNGKIN SAAT HARI H DAN JAM J BAGI JACKI ULY BUKANLAH HAL BIASA , MENYADARI BAHWA MISI TADI BISA SAJA MENJADI MISI TERAKHIR DALAM HIDUP, MAKA SEPUCUK SURAT WASIAT MASIH SEMPAT DITITIPKAN KEPADA REKAN SEBELUM ROMBONGAN BERANGKAT.
PADA BAB ONE WAY TICKET INI JUGA TERDAPAT SEKELUMIT INFORMASI BAHWA TRAGEDI PENYANDERAAN PESAWAT GARUDA DC 9 WOYLA RUTE PENERBANGAN KEMAYORAN JAKARTA MENUJU POLONIA MEDAN TERJADI PADA SAAT YANG SANGAT KEBETULAN BERBARENGAN DENGAN PELAKSANAAN LATIHAN GABUNGAN ABRI PADA SESI PENDARATAN PANTAI DI PULAU BURU MALUKU TENGAH.
TANGGAL 28 MARET 1981 UPAYA RAID DI BANDARA DON MUANG BERHASIL DILAKUKAN DAN SEKALI LAGI DI TANGGAL YANG SAMA PRESIDEN RONALD REAGEN TERTEMBAK DI AMERIKA DIMANA PADA AKHIRNYA HEADLINE NEWS BERITA LEBIH MEMPOPULERKAN BERITA REAGEN TERTEMBAK DIBANDING RAID DI DON MUANG.
TRAGEDI SANTA CRUZ JUGA DIBAHAS DALAM BAB 16, ADALAH KETIKA BERITA ACARA YANG BERISIKAN KRONOLOGI TRAGEDI HARUS DIMANIPULASI ATAS PERMINTAAN SESEORANG , KEBERANIAN MENGATAKAN TIDAK UNTUK SESUATU YANG TIDAK DILAKUKAN MENJADI DILEMA TERSENDIRI DALAM TATARAN SIAPA KAWAN DAN LAAN SAAT ITU. ( HALAMAN 143)
CERITA LAIN YANG MASIH SANGAT SESUAI DENGAN KONTEKS BRIMOB SAAT INI ADALAH BAGAIMANA MENGHADAPI KEJAHATAN YANG SIFATNYA EKSTRA ORDINARY, KEJAHATAN LUAR BIASA HANYA BISA DILAWAN DENGAN UPAYA –UPAYA LUAR BIASA YANG DILAKUKAN SECARA UNSTRUCTURE JUGA.
RESIKO DIANGGAP AROGAN ATAU DICAP SOK HEBAT MENJADI BAGIAN TERSENDIRI BAGI MEREKA YANG MELAKUKAN TUGAS UNSTRUCTURE TADI, BERANGKAT DENGAN 3 HELIKOPTER POLUDARA LALU MENDARAT SECARA TIBA TIBA DI SUPADIO PONTIANAK SUDAH CUKUP MEMBUAT GEGER PEJABAT TNI-POLRI DISANA.
PENAMPILAN BLUE JEANS DENGAN HANYA BAJU KAOS, PLUS LENGKAP DENGAN STYER KHAS DETASEMEN GEGANA BRIMOB TIDAK PELAK MEMBUAT PARA PUNGGAWA WILAYAH KELABAKAN ,,, ADA APA DI PONTIANAK ?.
URUSAN MABES POLRI DAN MABES ABRI KALA ITU YANG MEMESANKAN DENGAN SANGAT BAHWA INI ADALAH TOP SECRET MISSION , PESANAN TADI MENJADI DILEMA TERSENDIRI ANTARA SEORANG DANDEN GEGANA BRIMOB DAN PIMPINAN DAERAH, HAL INI BAGI SEBAGIAN GENERASI MUDA BRIMOB MASIH DAN SEPERTINYA TERUS AKAN TERJADI DALAM KONTEKS HARKAMTIBMAS SAMPAI KAPANPUN KHUSUSNYA MELAWAN KEJAHATAN EKSTRA ORDINARY DENGAN UPAYA YANG EKSTRA JUGA.
KETERLIBATAN JACKI ULY DALAM KANCAH INTERNASIONAL MEMBERIKAN WAWASAN BAHWA POLISI INDONESIA MEMILIKI KEMAMPUANKHAS TERSENDIRI KHSUSUSNYA BAGAIMANA MENERAPKAN KEPEMIMPINAN DI DAERAH KONFLIK SEPERTI KAMBOJA, BOZNIA HESEGOVINA DAN LAINNYA.
BISA JADI BAGI JACKI ULY ADALAH FAKTOR KE-BRIMOB-AN TADI YANG MENJADI BEKAL DAN MENEMPA KEMAMPUAN MANAGERIAL YANG DIMILIKI DI TINGKAT INTERNASIONAL, TERNYATA LAHIR BESAR DAN MATANG DIMEDAN TUGAS PERTEMPURAN KELAK MENEMPA SESEORANG MENJADI PEMIMPIN SERBA BISA YANG SIAP BEKERJA DENGAN KONDISI TERBURUK SEKALIPUN,.
MEMANG BENAR SEORANG NAHKODA YANG CAKAP TIDAK DILAHIRKAN DILAUTAN YANG TENANG NAMUN HARUSLAH DITENGAH BADI DAN OMBAK YANG KERAS DAN KEJAM.
SEBAGAI SEBUAH BUKU YANG LAYAK MENJADI REFERENSI GENERASI MUDA POLRI DAN MASYARAKAT LAINNYA TENTUNYA ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI PERBAIKAN.
PILIHAN SAMPUL DEPAN PERLU ADANYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN AGAR KESA PERTAMA BUKU TENTANG SEPAK TERJANG POLISI SPESIALIS DAERAH SUSAH LANGSUNG MUNCUL.
KARENA TERLALU SERING BERTUGAS , ………… KEHIDUPAN NORMAL BARU DIPEROLEH MENJELANG PENSIUN………… SEBAGIAN WAKTU TERBAIKNYA DISUMBANGKAN DEMI NEGARA DAN BANGSA…………WAKTU SAYA MENJADI SEORANG KOMANDAN TERASA SERBA SULIT DALAM MENGATASI MASALAH KELUARGA ( PENSIUNAN) YANG TINGGAL DI ASRAMA………..KALAU MAU DIKELUARKAN MEREKA (PENSIUNAN) MAU KEMANA?….. AKHIRNYA NEGARA MEMBERI PESANGON KEPADA MEREKA YANG NOTABENENYA ADALAH PEJUANG , AGAR MEREKA DAPAT MEMBELI RUMAH…………… ( JACKI ULY 2013: 3)