Giliran Pondok Indah

 

Pasca tragedi Thamrin tahun ini, kembali  masyarakat Indonesia dikejutkan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang berujung kepada peristiwa penyanderaan di sebuah rumah di  Jakarta. beritacenter.com/news-142602-polisi-bekuk-perampok-bersenjata-dirumah-mewah-pondok-indah.html

Peristiwa sep1erti diatas tadi mungkin bukan yang pertama terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, kejahatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan bisa terjadi kapan saja dan kadang memang disertai dengan tindakan kekerasan, beberapa peristiwa malah berakhir dengan adanya korban yang harus kehilangan nyawa.

Khusus dalam peristiwa hari ini ada sedikit yang berbeda, adalah bagaimana antusiasme media ( bahkan ketika tulisan ini diketik  sambil menyaksikan ulasan detil dengan menghadirkan berbagai ahli-ahli lengkap dengan tinjauan teorinya di salah satu stasiun TV terkenal Indonesia).

Sikap antusiame media tentunya tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dahsyat pemberitaan saat tragedi Thamrin terjadi beberapa waktu lalu, bisa jadi rekan wartawan ingin mendapatkan live report terbaik setidaknya sekelas dengan bobot berita insiden Thamrin yang dikupas tuntas mulai pelaku, korban, lokasinya sampai sepatu dan gaya sisiran rambut Polisi yang ada di TKP.

Menyaksikan selama hampir 3 jam drama perampokan dan perampokan tadi siang dapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan kelak menjadi sumber referensi bagi Polri dan masyarakat pada umumnya, hal ini tidak lepas dari kemungkinan adanya korban ikutan  yakni masyarakat, wartawan dan polisi yang ada di TKP.

Tidak adanya batas- batas berupa police line atau semacam parimeter yang jelas dan berjarak cukup aman  di tkp.  Sehingga wartawan bebas mengambil gambar dan video ketika pasukan Brimob akan melaksanakan penetrasi, hal ini tentunya berdampak negatif bagi  petugas dan masyarakat bahkan sandera, karena musuh bisa memonitor pergerakan pasukan.

Minimal upayakan TKP dapat dan seharusnya tertutup dulu sampai steril dan aman, hal ini untuk keamanan bersama, dimana ini adalah pelajaran dasar Kepolisian  sewaktu masih belajar di pendidikan. Sebagai informasi bahwa Taruna Kepolisian di Thailand  pada tingkat 4 pasti mendapatkan pelajaran penanganan insiden penyaderaan maupun perampokan seperti ini, mulai  dari manajemen insiden, negosiator dan pembebasan sandera dimana modulnya diperoleh dari Kepolisian Jerman dan Amerika, sedangkan Taruna AKPOL di Indonesia justru mendapatkan materi penting seperti ini pada  pelajaran tingkat Dasbhara dan kerap menjadi bahan peragaan  saat Wisuda Prajurit.

Akibat tidak ada perimeter yang baik, tentu selain wartawan pelaku kejahatan lain pun sebernarnya bisa masuk dan melakukan kejahatan lain. Contoh : bom bunuh diri, penembakan terhadap petugas ( ingat insiden Thamrin dan Bom Bali I )

Fenomen adanya wartawan yang meliput setiap detil proses penindakan adalah tidak lepas dari tugas dari wartawan itu sendiri untuk mengumpulkan berita dan mengabarkan berita tadi secepatnya, namun dalam tinjauan taktis seperti kejadian barusan, dapat saja tindakan wartawan tadi justru akan menjadi kontraproduktif,   jalan tengah yang bisa dilakukan adalah dengan menugaskan bagian Humas Polri untuk mendampingi wartawan tadi.

Maksudnya daripada wartawan menerka nerka apa dan seperti apa kondisi yang sedang terjadi kemudian salah menafsirkan dan akhirnya keliru memberitakan,  maka akan lebih baik bila ada personil Polri yang ditugaskan mendampingi atau setidaknya bisa memberikan info yang memadai secara benar walaupun dalam tataran : sedang kita dalami, nanti kita cari tahu di pemeriksaan, sabar dulu sedang diusahakan penindakan secara soft, penindakan keras itu adalah…. bilamana ….. dengan…. sehingga… Hal ini memang tidak akan menjamin bahwa  wartawan tidak akan bertindak kontraproduktif,  namun setidaknya wartawan tidak akan bingung membuat berita seenak dan  setahu mereka tanpa ada yang  bisa meluruskan

Dalam pengambilan tindakan harus dengan perhitungan yang matang. Tiap tiap etape dalam penggunaan kekuatan harus dilaksanakan. Proses negosiasi harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syukurlah pelaku tidak militan, dan kalau militan mungkin  ada korban dipihak Polri, tidak boleh anggap remeh setiap kejadian.

Lihat pada link berikut :  National geographic : Inside hostage massacre  https://youtu.be/E1dyKiJHCEk  belajar dari upaya  penyelamatan sandera di Manila, penyelamatan itu disebut oleh PBB sebagai penyelamatan terburuk yang dilakukan oleh Polisi Manila. Penyanderaan dilakukan oleh seorang  pecatan Polisis berpangkat Kapten   yang tidak terima diberhentikan secara tidak hormat oleh Kepolisian Manila.  Dalam penyanderaan tersebut terdapat  sekitar 21 sandera yang sebagian besar  meninggal dunia akibat  ditembak oleh oknum pelaku .

Dalam proses negosiasi sebelumnya, Polisi telah berbuat sebaik mungkin. Salah satu penyebab dari emosi penyandera tiba-tiba memuncak adalah karena terbukanya informasi yang dapat diterima penyandera. Didalam Bus  tersebut ternyata ada sebuah televisi yang bisa digunakan untuk melihat siaran berita.

Seperti pada siang tadi, posisi dan taktik Kepolisian Manila dapat dilihat melalui TV, termasuk  bagaimana taktik penempatan para penembak jitu kepolisian Manila. Media menjadi berperan penting untuk meningkatkan emosi penyandera ketika media menyiarkan secara langsung ketika Polisi  Manila  berhasil menangkap adik (saudara kandung ) sang Kapten yang mencoba menyusup barikade Polisi untuk menemui sang kakak.

Ditambah lagi adanya media radio yang berhasil menemukan nomor HP sang Kapten dan mewawancaranya secara online, akhirnya negosiasi yang telah alot dilakukan oleh Polisi Manila menjadi berantakan dan terjadilah insiden penembakan di dalam Bus wisata di kota Manila.

Sudah diajarkan kepada anggota yang pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan Wanteror di PLATINA maupun CRT di Mega Mendung. Bahwa terdapat yang namanya THA, kemudian ada namanya LCC barulah FAP, hal-hal seperti ini harus dipedomani dan dilaksanakan bukan hanya teori dan pada saat kejadian justru dilupakan.

Konsep 3 C  berupa  Close-Contain-Counter. Harus dipedomani secara rigid dilapangan  bahkan misalnya keadaan tersebut jauh dari  back-up kekuatan baik dari Polres maupun Kesatuan Brimob  atau situasi yang membutuhkan tindakan segera dan  kebetulan hanya ada kekuatan Pospol dan Polsek disana, apakah tahapan kekuatan mutlak tetap harus dilaksanakan atau bisa berdasar konsep wewenang diskresi seorang kapolsek.

Ada beberapa opsi antara lain memaksimalkan sumber daya yang ada, kalau disitu ada TNI  maka  dapat didayagunakan asalkan kendali dibawah kasatwil Polri ( ingat chain of evidence dan due proses of law nantinya )  dan kedua dengan memaksimalkan konsep 3 C  tadi sampai bantuan dari satuan tindak datang, semua opsi ada resikonya.

Sebenarnya yang paling esensi dari posting diatas adalah bagaimana peran Satwil terutama uniformed police on ground seperti Lantas, Sabhara dan Bhabinkamtibmas mampu memerankan konsep 3C tadi.

Lanjutannya adalah setiap Polisi di TKP  yang bertindak sabagai first responder  harus mampu menjadi : guide bagi pasukan tindak ( Brimob atau Densus ) yang pasti akan datang belakangan, guide ini maksudnya menjadi pemandu yang  dapat menunjukkan siapa kira kira pelaku                   (cirinya), siapa korban ( ciri kalau bisa foto ), informasi berupa sket sasaran atau TKP walaupun kasar dan lainnya, termasuk mengarahkan mobil-mobil satuan tindak yang bisa jadi buta tuli wilayah tempat TKP berada.

Harus memikirkan akses masuk yang lain, dengan tidak terpusat  bahwa penindakan maupun penyampaian himbuan dengan Public Addres haruslah dari  arah depan, karena  umumnya arah depan adalah kelemahan pasukan penindak, jika terekspose oleh lawan. Maka bubarlah prinsip dasar CQB yaitu  : speed, surprise and violent of action, hal ini tentunya harus dipedomani dan dilaksanakan.

Operasi tadi adalah pembebasan sandera, yang harus diingat, jika sandera sampai mati maka operasi tadi dapat dikatakan  gagal,  maka tidak perlu terburu buru, negosiasi sangat penting  sehingga peran negosiator sangat penting, memang tidak  mudah dan murah membentuk seorang negosiator handal, sehingga bagus  bila  diangkat menjadi  tulisan tentang peran negosiator yang belum diprioritaskan dan selalu ditingkatkan kemampuannya.

Saat ini pada umumnya Polwan yang dimajukan sebagai negosiator walaupun sebenarnya mereka yang ditugaskan sebagai negosiator (umumnya pada pengamanan unras ) belum memiliki latar belakang pendidikan dan latihan negosiator secara memadai.

Terakhir adalha perlunya disiapkan “pasukan penyerang darurat” yang sudah siap masuk kapan saja manakala pelaku mulai menembak/melukai sandera, bagaimanapun tanggapan nantinya, antara yang senang, bangga dan salut kepada upaya yang telah dilakukan oleh Polri tadi siang.

Akan ada pihak –pihak yang mendiskreditkan entah dengan berbagai maksud, haruslah bersama kita apresiasi tindakan kepolisian tadi, karena insiden yang dihadapi tadi siang adalah bukan sebuah peragaan apalagi show of force yang pastinya dibuat dengan skenario pasukan penindak pasti menang dan pasukan Sonora pasti kalah, pasukan penindak dalam latihan  pastilah lebih  taktis dan sempurna gerakan dan tindakan yang dilakukan, sekali lagi ini bukan drill apalagi pertunjukan, ini nyata, berbahaya dan bisa jadi sekali seumur hidup.

http://m.news.viva.co.id/news/read/817395-sandera-pondok-indah-selamat-nasib-perampok

 

 

 

ANALISA TERHADAP CYBERCRIME WITH VIOLENCE

ANALISA TERHADAP CYBERCRIME WITH VIOLENCE

by : RINA HASTUTI VIKARA BHAKTI

Kegiatan cyber yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, merupakan aktivitas yang tidak lagi sederhana, karena selain interaksi yang terjalin tidak lagi dibatasi oleh batas negara dan benua, namun juga mudah diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Hal ini selain berdampak positif, tentu saja juga mengakibatkan kerugian yang berdampak kompleks dan rumit. Salah satunya adalah munculnya cybercrime.
Walaupun perbuatan pidana yang dilakukan pada ruang cyber (cyber space) adalah kegiatan virtual dan alat buktinya bersifat elektronik, namun berdampak sangat nyata dalam kehidupan. Dengan demikian, subyek pelakunya digolongkan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Cybercrime sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau tanpa hak berbasis teknologi informasi atau dengan memakai komputer dan/atau jaringan komputer sebagai sarana atau alat, sehingga menjadikan komputer dan/atau jaringannya sebagai obyek maupun subyek tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Dengan kata lain, perbuatan itu digolongkan sebagai kejahatan karena mengandung unsur destruitif/merusak dan merugikan masyarakat yang besar. (Nitibaskara: 2002, 49)
Shinder (2002) membagi cybercrime dalam dua kategori yaitu cybercrime with violence dan cybercrime without violence. Walaupun pada hakekatnya cybercrime memiliki sifat non violence dan sedikit melibatkan kontak fisik, sehingga korban tidak secara langsung merasakan ketakutan terhadap dampak dari kejahatan itu, namun pada prakteknya, cybercrime dapat menjadi suatu tindak pidana dengan kekerasan yang mengakibatkan fear of crime.
Jenis tindak pidana yang dikategorikan Shinder dalam cybercrime with violence, antara lain adalah cyberterrorism, assault by threat (serangan dengan ancaman), cyberstalking (penguntitan di internet) dan child pornography (pornografi anak). Tindak pidana ini dikategorikan sebagai cybercrime with violence karena tindakan atau kegiatan yang dilakukan dapat mengakibatkan korban kekerasan, bersifat mengancam fisik maupun psikis, serta menyebabkan kerugian dan injury/penderitaan pada orang atau masyarakat yang menjadi korban.
Cyberterrorism merupakan kegiatan teror yang dilakukan melalui jaringan komputer sehingga menebarkan ketakutan dan kekhawatiran pada korban, baik perorangan maupun masyarakat. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, pelaku dapat merencanakan hingga melaksanakan ancaman terornya. Teror yang dilakukan misalnya sabotase sistem komputer obyek vital yang memenuhi hajat hidup orang banyak, hingga berdampak pada kerugian materiil maupun korban nyawa, serta mengganggu stabilitas keamanan negara. Melalui sarana jaringan internet, para pelaku dapat mensyi’arkan jihad hingga perekrutan anggota baru, atau menimbulkan suatu self radicalization kalangan pengunduh website tersebut, melalui komunikasi dalam himpunan rekan-rekan yang sepaham.
Demikian pula dengan assault by threat maupun cyberstalking, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui fasilitas jaringan komputer (e-mail), menyebabkan korban merasa ketakutan secara psikis dan fisik terhadap ancaman yang dilakukan. Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juga disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan/atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dikenakan ancaman pidana yang sangat berat.
Tindak pidana child pornography bahkan pada proses pembuatannya sudah merupakan tindak pidana dengan kekerasan, karena menjadikan anak atau remaja sebagai obyek kekerasan seksual. Gambar/film pornografi anak yang disebarkan melalui jaringan komputer, berakibat pada bertambahnya penderitaan anak, karena anak menjadi korban / obyek fantasi seksual pengunduhnya. Dampaknya dapat meluas dengan kemungkinan timbulnya ide dari para pengunduh tersebut, baik orang dewasa maupun remaja/anak, untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak lainnya, yang pada akhirnya menciptakan korban kekerasan seksual baru di dunia nyata.
Demikianlah alasan, mengapa cyberterrorism, assault by threat (serangan dengan ancaman), cyberstalking (penguntitan di internet) dan child pornography (pornografi anak) dikategorikan sebagai cybercrime with violence.

Fenomena gerakan radikalisme-fundamental

RADIKALISME AGAMA
By. IGA LOMBOK
Pendahuluan
Fenomena gerakan radikalisme-fundamental yang mengatasnamakan agama mulai marak dengan segala isu dan pemberitaan yang semakin sering akhir-akhir ini. Kasus-kasus terkait dengan konflik Ahmadiyah, peledakan bom di masjid Polres Cirebon, peledakan bom gereja di Surakarta, bom buku, perekrutan anggota NII dengan cara cuci otak dan lain-lain adalah terkait dengan agama. Sayangnya isu agama yang muncul bukan yang tampak damai, sejuk, toleran sebagaimana misi agama itu sendiri, melainkan justru berwajah keras, memaksa, dan intoleransi. Kasus seperti itu jelas menunjukkan betapa kuatnya arus radikalisme yang dilatarbelakangi oleh agama. Fenomena radikalisme agama memang bukan monopoli satu agama misalnya Islam. Hampir semua agama ada fenomena radikalisme di dalamnya. Meskipun secara kuantitatif kaum radikal ini relatif sedikit, namun gerakannya cukup mengganggu dan mengkhawatirkan.
Kini radikalisme agama berwujud pada aksi terorisme berupa bom bunuh diri, telah mengusik rasa aman masyarakat. Bias radikalisme-fundamentalisme yang melahirkan gerakan-gerakan agama garis keras di negeri ini tentu menjadi catatan sejarah sepanjang perjalanannya . Terbunuhnya tokoh-tokoh teroris seperti Noordin M top dan Dr Azhari serta perburuan dan penangkapan jaringannya tidak menyurutkan gelora semangat dari kaum radikal untuk memperjuangkan keyakinannya. Soft program dari pemerintah berupa deradikalisasi juga tidak signifikan mengurangi kejadian terorisme di Indonesia. Apabila kita membaca jejak pendapat Litbang Kompas edisi Senin 9 Mei 2011 tentang Jalan Memupus Radikalisme terhadap faktor-faktor yang paling mendorong berkembangnya radikal bernuansa agama di Indonesia, terdapat hasil sebagai berikut : Pertama, Lemahnya penegakan hukum mencapai 28,0%; Kedua, Rendahnya tingkat pendidikan dan lapangan kerja mencapai 25,2 %; Ketiga, Lemahnya pemahaman ideologi Pancasila mencapai 14,6%; Keempat, Kurangnya dialog antarumat beragama mencapai 13,9%; Kelima, Kurangnya pemahaman agama mencapai 4,9%; Keenam, Ketidakpuasan terhadap pemerintah mencapai 2,3%; Ketujuh, Kesenjangan ekonomi mencapai 1,6%; Kedelapan, Lainnya mencapai 3,1%; Kesembilan, Tidak tahu/tidak jawab mencapai 6,4%. Angka-angka tersebut menunjukan persepsi masyarakat tentang perkembangan radikalisme agama di Indonesia. Banyak referensi dan pendapat-pendapat yang menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya radikalisme agama di Indonesia ataupun dunia melalui perspektifnya masing-masing seperti halnya menurut pendapat Syamsul Bahri (2004.6) yang menjadi faktor-faktor penyebab munculnya gerakan radikalisme adalah sosial politik, emosi keagamaan, kultural, faktor ideologis anti westernisme, kebijakan pemerintah, dan media massa. Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA menyatakan ada beberapa sebab yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama, antara lain, (1) pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya, (2) ketidak adilan sosial, (3) kemiskinan, (4) dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai satu motivasi untuk membenarkan tindakannya, dan (5) kesenjangan sosial atau iri hati atas keberhasilan orang lain. Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya radikalisme agama berdasarkan berbagai pendapat maupun studi empiris dari peneliti namun dalam tulisan ini akan membatasi pembahasan mengenai gerakan radikalisme sebagai upaya pertahanan melawan kekuatan perubahan global dan modernisasi dunia dengan menggunakan agama sebagai sarananya.

Kerangka Konsepsi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , radikal diartikan sebagai secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras menuntut perubahan, dan maju dalam berpikir atau bertindak. Secara semantik, radikalisme ialah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. th. 1995, Balai Pustaka). Dalam Ensiklopedi Indonesia (Ikhtiar Baru-Van Hoeve, cet. 1984) diterangkan bahwa radikalisme adalah semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrim, setidak-tidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut. Dalam dua definisi ini radikalisme adalah upaya perubahan dengan cara kekerasan, drastis dan ekstrim.
Menurut Ermaya Radikalisme adalah paham atau aliran radikal dalam kehidupan politik. Radikal merupakan perubahan secara mendasar dan prinsip. Secara umum dan dalam ilmu politik, radikalisme berarti suatu konsep atau semangat yang berupaya mengadakan perubahan kehidupan politik secara menyeluruh, dan mendasar tanpa memperhitungkan adanya peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan konstitusional, politis, dan sosial yang sedang berlaku.
Pendeta Djaka Sutapa menyatakan bahwa Radikalisme Agama merupakan suatu gerakan dalam agama yang berupaya untuk merombak secara total suatu tatanan sosial /tatanan politis yang ada dengan menggemakan kekerasan. Terminologi radikalisme memang dapat saja beragam, tetapi secara essensial adanya pertentangan yang tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok agama tertentu di satu pihak dengan tatanan nilai yang berlaku saat itu.

Pembahasan
Dalam banyak peristiwa radikalisme di berbagai belahan dunia selama ini, agamalah yang tercatat sebagai daya tarik dan daya dorong yang utama . Harus diakui, agama mampu meniupkan semangat dalam praktik-praktik radikalisme dan pergelaran kekerasan yang dibarengi dengan klaim penegakan kebenaran melalui justifikasi moral yang kuat dengan maksud bahwa tidakan yang diambil adalah untuk menegakan kebenaran ilahi menurut versi dan tafsirnya. Tindakan radikalisme bukanlah kesalahan ajaran agama tertentu, melainkan adalah pemahaman yang keliru terhadap agama yang dianutnya. Agama seringkali digunakan sebagai alasan dalam setiap tindakan radikalisme. Radikalisme muncul dari problem keagamaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang majemuk peradaban dan dan keberagamaan. Radikalisme agama terjadi pada semua agama yang ada. Terbunuhnya Rajiv Gandhi melalui bom bunuh diri yang diduga dari kelompok Tamil Eelam menunjukkan terorisme terjadi juga di kalangan umat Hindu. Kemudian adanya empat aliran radikal kristen di Amerika yaitu Christian Identity, Nordic Christianity, Fundamentalisme Freewheeling dan Kreatorisme yang merupakan agama ektrimis di Amerika yang berdasarkan pada penyalahan terhadap ras lain, agama lain atau kelompok-kelompok kebangsaan yang lain . Selain itu gerakan Tamil di Srilangka, IRA (kelompok bersenjata Irlandia Utara), militan Yahudi sayap kanan, sekte kebatinan di Jepang yang tidak jarang menggunakan jalan kekerasan sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga merupakan gerakan radikalisme agama. Demikian pula bentuk radikal yang lebih serius, mereka menganggap bahwa agamanya sendiri yang benar, sedangkan yang lain salah. Bahkan mereka tidak saja berhenti pada saat telah memegangi keyakinannya itu, tetapi juga memaksa orang lain untuk mengikuti jalan pikirannya. Keadaan seperti itu bagi sementara orang menyebutnya sebagai telah muncul radikalisme agama.
Agama memang memiliki motivasi yang luar biasa dalam menggerakkan individu atau pemeluknya. Sehingga apapun yang dilakukan umat beragama, semua didasarkan pada motivasi atas pengamalan ajaran agama. Seseorang yang beragama bisa melaksanakan peperangan maupun perdamaian, semua bisa disandarkan pada ajaran agama. Transisi dari sikap kepercayaan pra-modern ke modern telah menjadi tatangan yang bagi agama-agama di dunia. Marty dan Appleby (1993) mengatakan bahwa gerakan radikal fundamentalisme agama yang intoleransi adalah bagian dari trend internasional dimana gerakan tersebut merupakan pertahanan melawan kekuatan perubahan dan bahwa orang-orang akan mempertahankan diri mereka sendiri dengan memeluk tradisi masa lampau. Dengan serbuan modernitas dan globalisasi, agama-agama harus melepaskan dari doktrin yang sifatnya mengikat secara universal dan harus menerima secara politis agar secara bersama-sama menjalani eksistensi di dalam masyarakat majemuk. Kelompok radikalisme agama biasanya juga merupakan kelompok-kelompok mardjinal di dalam masyarakat dan di tengah komunitas agama mereka sendiri. Itulah sebabnya aksi kekerasan yang mereka lakukan merupakan sebagai upaya untuk menyeimbangkan marjinalitasnya diaman sebagai suatu cara mengukuhkan status sosial mereka didalam masyarakat dan memperkuat identitas mereka ditegah komunitas agama.
Afif Muhammad juga menyatakan bahwa munculnya kelompok-kelompok radikal akibat perkembangan sosio-politik yang membuat termarginalisasi, dan selanjutnya mengalami kekecewaan, tetapi perkembangan sosial-politik tersebut bukan satu-satunya faktor. Di samping faktor tersebut, masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan kelompok-kelompok radikal, misalnya kesenjangan ekonomi dan ketidak-mampuan sebagian anggota masyarakat untuk memahami perubahan yang demikian cepat terjadi. Kelompok-kelompok radikal tersebut demi mencapai mempercepat dalam mencapai tujuannya, dengan segera mengidentifikasikan dirinya melalui agama sebagai sarana. Dalam kenyataannya, tidak semua memiliki kemampuan untuk memahami agama lain, yang mengakibatkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Demikian pula halnya dengan fanatisme buta yang hanya didasarkan kepada solidaritas dari suatu komunitas, apalagi ditunjang oleh dogma-dogma kaku yang sengaja diciptakan untuk kepentingan golongan tertentu sehingga akhirnya akan mudah sekali memicu terjadinya gesekan dan benturan kepentingan diantara pandangan-pandangan yang berbeda. Adanya pemaksaan terhadap suatu agama atau konversi agama atau perubahan agama yang dikenal sebagai Suddhi oleh umat Hindu, Tabligh oleh umat Islam atau Konversi oleh umat Kristen, merupakan suatu tindakan yang menunjukan sebagai pandangan yang rapuh tentang superioritas satu agama terhadap agama lain. Hal ini akan menjadi puncak intoleransi, dan intoleransi adalah sejenis kekerasan, jika satu agama superior terhadap agama lain .
Sebuah studi empirik yang dilakukan Sutrisno (Sutrisno.1999) menampilkan keterkaitan antara struktur kelas dengan perilaku keagamaan. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pada kelas bawah agama dimaknai sebagai fungsi artikulasi psiko-kultural. Agama tidak tampil dalam simbol politik atau instrumen politik. Sementara pada kelas atas agama menjadi fungsi artikulasi kepentingan, dimana ia hadir dalam simbol politik. Studi yang dilakukan tersebut belum menemukan makna hakiki mengenai hubungan kondisi ekonomi dengan perilaku keagamaan sebelum sampai pada analisa kecendrungan psikologik yang bermain pada proses sosial dalam struktur masyarakat. Apabila agama telah dipakai sebagai sarana untuk mencapai kepentingan maka akan terjadi benturan antar agama yang menciptakan gerakan-gerakan radikalisme agama. Konflik antaragama akan makin membesar ketika negara yang diharapkan menjadi payung yang mengayomi semua agama absen. Atau, kalaupun hadir, tidak menempatkan keadilan sebagai panglima. Negara hadir, justru untuk memihak salah satu agama tertentu, atau aliran tertentu. Parahnya, segala potensi konflik seperti dibiarkan berkembang. Dan, ketika perkembang¬an itu meluas benar-benar menjadi konflik, negara terlambat mengatasi, karena tidak maksimal mengantisipasi. Terkadang, malah konflik itu seperti sengaja dirawat demi kepentingan politik tertentu. Negara masuk dalam pusaran konflik tanpa mampu menempatkan dirinya sebagai hakim yang adil bagi semua. Pada akhirnya, kepenting¬an politik selalu mewarnai segala kebijakan penyelesaian konflik agama yang terjadi antarumat beragama.
Tidak dapat dipungkiri bahwa apabila berbicara radikalisme agama, maka main set kita akan tertuju kepada gerakan radikalisme islam. Umat Islam adalah di antara yang paling rentan terhadap godaan radikalisme karena posisi mereka yang masih berada di belakang peradaban. Posisi tertinggal ini dapat mendorong orang untuk menempuh jalan pintas dalam mencapai tujuan, tetapi dalam jangka panjang pasti akan berujung pada penderitaan, penyesalan dan kegagalan, yang paling repot. Kebangkitan islam khususnya di negara-negara Asia yang diwujudkan dengan penerimaan terhadap globalisasi dan teknologi modern berakibat terjadinya clash of civilization (benturan antar peradaban) antara Islam dan Barat. Barat yang sudah kehilangan ‘musuh’ sejak berakhirnya perang dingin mulai mengalihkan konsentrasinya kepada kekuatan islam yang dinilai mulai kekuatan baru yang dapat mengancam eksistensinya. Efek globalisasi yang hampir dialami oleh seluruh masyarakat dunia memungkinkan benturan ini terjadi. Posisi dunia Islam sebagai satunya peradaban yang memiliki potensi paling memungkinkan untuk melakukan resistensi terhadap globalisasi Barat (Amerika). Samuel Huntington (1996) mengatakan bahwa fundamentalisme islam umumnya diidentikkan dengan gerakan politik islam, padahal ia hanyalah salah satu komponen dari kebangkitan islam yang lebih luas dimana kebangkitan itu mencakup ide-ide, praktik-praktik, retorika, dan pengembalian ajaran islam (pada sumber-sumber asasinya, Al-Quran dan Al Sunnah) yang dilakukan oleh umat islam. Berdasarkan pemikiran tersebut demi pengembalian ajaran islam atau yang biasa disebut pemurnian ajaran agama islam ditengah gelombang globalisasi dan teknologi modern yang menimbulkan pemikiran-pemikiran radikalisme. Selama arogansi Barat dan intolenransi Islam yang secara global selalu berbenturan, maka gerakan-gerakan radikalisme akan berkembang pada negara-negara islam. Pendukung radikalisme agama tampaknya tidak mempunyai modal untuk menawarkan perdamaian dan kesejahteraan dalam menghadapi tantangan gelombang demokrasi yang berbalut globalisasi. Napas yang sesak karena berbagai hantaman sejarah yang datang bertubi-tubi telah menempatkan sebagian muslim dalam posisi tragis tetapi tak berdaya. Oleh sebab itu mereka menempuh jalan pintas berupa self-defeanting (menghancurkan diri sendiri) atas nama agama yang dipahami dalam suasana jiwa yang sangat rentan dan tertekan. Kaum radikalisme memandang fakta historis bahwa umat Islam tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi.
Gerakan radikalisme agama yang dilakukan oleh penganut paham fundamental islam merupakan reaksi defensif melawan ketakutan akan tercerabutnya gaya-gaya hidup tradisional dengan cara-cara kekerasan . Dalam suatu tataran psikologis, reaksi defensif ini adalah untuk menarik kekuatan dari sumber-sumber spiritual yang menggerakkan suatu potensi kekuatan yang dapat mendukungnya. Secara psikologis, agama memberikan justifikasi yang paling meyakinkan untuk dipakai dan mampu menggerakan perjuangan melawan kekuatan-kekuatan yang dianggap sebagai ancaman. Huntington juga mengatakan bahwa dalam praktiknya, komunitas keagamanaan merupakan komunitas yang memiliki domain yang paling luas dimana kelompok lokal yang terlibat dalam konflik akan memberikan dukungannya. Apabila dalam suatu konflik terjadi antara dua kelompok, maka dengan cepat kelompok tersebut mngidentifikasikan dirinya sebagai Islam dan Kristen seperti halnya perang Serbia dan Kroasia di wilayah bekas jajahan Yugoslavia dan perang antara Armenia dan Azerbaijen di Kaukasus. Hal ini dengan maksud agar kelompok yang mengidentifikansikan diri sebagai kelompok Islam mendapat dukungan dana dan persenjataan dari negara-negara Islam di dunia, dan kelompok yang mengidentifikasikan diri sebagai Kristen berharap akan mendapat bantuan dana dari Barat. Kembali lagi terbukti bahwa gerakan radikalisme yang ada memanfaatkan agama sebagai tameng justifikasi untuk mencapai tujuannya. Dengan membawa bahasa dan simbol serta slogan-slogan agama kaum radikalis mencoba menyentuh emosi keagamaan dan mengggalang kekuatan untuk mencapai tujuan “mulia” dari politiknya. Tentu saja hal yang demikian ini tidak selamanya dapat disebut memanipulasi agama karena sebagian perilaku mereka berakar pada interpretasi agama dalam melihat fenomena historis.
Pemurnian agama dalam hal ini agama Islam di dunia Islam berarti menggantikan apa yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam agar berlaku secara murni dalam negara Islam agar menghindari dari pengaruh globalisasi Barat. Mereka (penganut paham radikal) memiliki problem yang sama dengan apa yang mereka lihat sebagai meningkatnya pengaruh Barat dimana mereka merasa terancam dengan efek Westernisasi khususnya teknologi dan demokrasi . Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penganut paham radikalisme menginginkan masyarakat Islam pada negara-negara Islam tetap memelihara nilai-nilai keislaman secara murni. Mereka menganggap bahwa nilai-nilai Barat dilihat sebagai ancaman asing yang membahayakan yang sangat berbenturan dengan nilai-nilai tradisional keislaman. Secara logika bahwa kekerasan atau gerakan radikalisme merupakan satu metode untuk melindungi nilai-nilai keislaman. Kembali kita dapat melihat benturan antara arogansi Barat dan intolerasi islam. Didalam bukunya Amerika Perangi Teroris, Bukan Islam, Hilaly Basya dan David Alka mengatakan bahwa kekerasan agama dalam suatu gerakan radikalilisme dipengaruhi secara bersamaan oleh tekanan struktur sosial yang menghimpit mereka dalam kehidpan sehari-hari akibat perlakuan yang tidak adil, tidak jujur serta motivasi dan kepentingan pribadi yang bersangkutan. Penganut radikalisme agama ini frustasi ditegah khidupan sehari-hari disamping ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara cerdas dengan membelokan menjadi tindakan kekerasan terhadap sasaran utama demi tercapai tujuan yang dikehendakinya.

Penutup
Seperti halnya pengertian-pengertian mengenai radikalisme diatas, tidak semuanya berkonotasi negatif. Radikalisme yang ditujukan demi kebaikan melalui nilai-nilai kemanusian tentu dapat memberikan arti positif dalam kehidupan umat manusia. Semua agama mengajarkan nilai kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Hindu mengajarkan kedamaian, Budha mengajarkan kesederhanaan, Kristen mengajarkan cinta kasih, konfusianisme mengajarkan kebijaksanaan dan Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh umat. Namun radikalisme yang menggunakan cara-cara pemaksaan dan kekerasan terhadap nilai-nilai kemanusian tentunya merupakan hal negatif yang dapat menghancurkan umat manusia. Harus dipahami betul bahwa kaum radikal itu bukanlah representasi dari agama secara utuh. Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya radikalisme agama berdasarkan berbagai pendapat maupun studi empiris dari peneliti namun yag paling mempengaruhi secara global adalah bahwa gerakan radikalisme agama sebagai upaya pertahanan melawan kekuatan perubahan global dan modernisasi dunia dengan menggunakan agama sebagai sarananya. Pertahanan yang dimaksud adalah mempertahankan dan memurnikan nilai-nilai tradisional agama dari nilai-nilai yang dianggap membahayakan. Pandangan tersebut mengakibatkan mereka menjadi termarjinalkan dalam kelompok global maupun dalam lingkup agamanya sendiri. Tekanan-tekanan yang diterima secara struktur sosial itulah yang menimbulkan terjadinya radikalisme agama.

Daftar Pustaka
Samuel Huntington, 1996, Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia, Penerbit Qalam, Yogyakarta
White Jonathan, 2006, Akar Teologis Radikalisme Dalam Kristen (artikel dalam Agama dan Terorisme oleh Ahmad Norma Permata), Muhammadiyah University Press, Surakarta.
Ermaya Suradinata, 2004, Radikalisme dan Masa Depan Bangsa, Makalah Seminar Nasional Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama, Bandung.
Muhammad, Afif. 2004, Radikalisme Agama Abad 21, Makalah Seminar Nasional Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama, Bandung.
Bilveer Singh & Abdul Munir Mulkham, 2012, Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia; jejak Sang Pengantin Bom Bunuh Diri, Jogja Bangkit Publiser, Yogyakarta.
Hilaly Basya dan David Alka, 2004, Amerika Perangi Teroris Bukan Islam, Center For Moderate Moslem (CMM), Jakarta.
Ahmad Norma Permata, 2006, Agama dan Terorisme, Muhamadiyah University Press, Surakarta.
Geovanna Borradori, 2005, Filsafat Dalam Masa Teror, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Dwi Hendro Sunarko, 2006, Idelogi Terorisme Indonesia, Program Pembangunan Sistem Derenbang Kapolri, Jakarta.
Sutrisno.1999, Kelas dan Sosiologi Politik Anak Muda Perkotaan, Tesis S2, Program Sosiologi Univrsitas Indonesia, dalam Jurnal Studi Kepolisian (Terorisme dan Deradikalisasi) berjudul Fundamentalisme : Melacak Radikalisme Berbasis Agama, edisi Desember 2009-Maret 2010.
Victor Silaen, 2009, Terorisme Belum Berakhir, dalam Jurnal Kepolisian berjudul Terorisme dan Deradikalisasi, edisi Desember 2009-Maret 2010.

Terorisme dan radikalisasi dalam format kejahatan Transnasional

Perbedaan TPPO dan People Smugling
Perbedaan antara penyelundupan manusia dengan Perdagangan Manusia bisa membingungkan. Kebingungan ini bisa menyulitkan dalam mendapatkan informasi yang akurat, khususnya dari negara-negara transit. Perdagangan manusia seringkali, tapi tidak selalu, melibatkan penyelundupan; korban pada awalnya setuju untuk diangkut di dalam sebuah negara atau melintasi perbatasan. Yang membedakan antara dua kegiatan seringkali memerlukan informasi yang terinci mengenai keadaan akhir para korban.
Penyelundupan pada umumnya dipahami sebagai pengadaan atau pengangkutan manusia untuk mendapatkan keuntungan untuk masuk secara ilegal ke dalam sebuah negara. Tetapi menyediakan fasilitas untuk masuk atau melintasi sebuah negara secara ilegal, secara tersendiri, bukanlah perdagangan manusia, walaupun seringkali dilaksanakan dalam keadaan yang berbahaya.
Penyelundupan orang / People Smugling seringkali melibatkan para migran yang telah setuju dengan kegiatan tersebut. Sementara itu, perdagangan manusia/ Human Trafficking , bisa tanpa persetujuan mereka atau kalaupun korban pada awalnya sudah memberi persetujuan, persetujuan mereka telah ditiadakan karena pemaksaan, penipuan, atau tidakan kejam dari pada pelaku perdagangan.
Korban perdagangan manusia seringkali tidak menyadari bahwa mereka akan dipaksa melakukan prostitusi atau mengalami situasi kerja paksa yang bersifat eksploitasi. Karena itu, penyelundupan bisa menjadi perdagangan ilegal. Komponen kunci yang membedakan perdagangan dengan penyelundupan adalah unsur kecurangan, penipuan, atau pemaksaan.
Tidak seperti penyelundupan, perdagangan manusia dapat terjadi baik korban dipindahkan di dalam negeri atau ke luar negeri. tidak penting apakah korban telah diangkut ke suatu situasi eksploitasi untuk suatu bentuk perdagangan manusia keji terjadi atau tidak. Sudah cukup untuk menjelaskan bahwa seseorang adalah korban Jika dia direkrut, ditampung, disediakan, atau diperoleh “untuk bekerja atau melayani secara paksa, melalui penggunaan kecurangan, penipuan atau pemaksaan untuk tujuan-tujuan penghambaan, peonasi, penjeratan hutang (ijon), atau perbudakan.”

Perbedaan antara Organized Crime Group dengan Transnasional terror Group :
1. Perbedaan dilihat kepada ; Motivasi melakukan kejahatan, orientasi terhadap tujuan organisasi, peran media massa, legitimasi / pengakuan terhadap perbuatan, pernyataan bertanggung jawab atas tindakan, dan hubungna dengan aparat pemerintah .
2. Sedangkan persamaannya adalah : dilakukan oleh orang waras, penggunaan kekerasan dan pidana , dilakukan secara terselelubung,sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum nasional dan Internasional, merupakan bagian dari asimetric war terhadap negara, sangat lighat mudah beradaptasi ,kerap melakukan serangan kepada sasaran yang kerap menimbulkan simpati, kerap memberikan bantuan kepada masyarakat setempat atau masyarakat yg simpati, mengikuti dan menggunakan perkembangan teknologi terbaru, senantiasa membangun jaringan cukup kuat bila memiliki pelindung yang kuat.

Proses Radikalisasi

Berdasarkan type Radikal terbagi berdasarkan perpaduan antara faktor : persepsi dari pelaku dan tingkat dukungan tertentu , sehingga terdapat perpaduan ; Coordinated radikal , Opportunistic , Militants dan loners.
Kemudian berdasarkan tingkat komitmen terhadap radikalisme terdapat beberapa faktor yang berpengaruh : kisaran waktu menerima pengaruh Radikal ( Lomh atau short ) dan kualitas pengaruh radikal yang diberikan ( high dan low) : simpatisan, pendukung, New Comers, aktivist dan anggota inti.
Tahapan Radikalisasi adalah : proses Pra Radikalisasi, pengidentifikasian diri , Indoktrinasi, Jihadisasi dan serangan , sedangkan anak tangga yang merubah Radikalisasi menjadi terorism adalah :
1. Intepretasi psikologis atas kondisi dalam masyarakat.
2. Pilihan untuk melawan perlakuakn tidak adil.
3. Penyiapan tindakan agresi
4. Penguatan Moral.
5. Solidifikasi , pemantapan pola fikir dan pembenaran atas aksi yang dilakukan oleh organisasi teroris.
6. Tindakan terorisme berupa kekerasan terhadap kemanusian yang dibenarkan.
Dalam perspektif radikalisme di Indonesia adalah : akibat rendahnya dan metode pengajaran dogmatis , krisis identitas dan pencarian motivasi hidup, kesulitan ekonomi, alienasi sosial budaya, batasan akses politik, solidaritas sesama, dan dualisme masyarakat terkait Terorisme sebagai dukungan ataupun pertentangan.

Bagaimana Internet digunakan oleh organisasi terorism
Internet digunakan oleh kelompok terorisme adalah untuk propaganda berupa : pengahsutan , Radikalisasi dan rekrutmen anggota baru , digunakan untuk Pembiayaan ( Finacing ) kegiatan terorism dimana sumber pembiayaan dari sumbangan individu, dibiayai oleh negara sponsor maupun organisasi dan korporasi yang bersimpati termasuk sumber dana yang diperoleh dari kegiatan terorisme ( fa’i ) , digunakan sebagai metode menyampaikan pelatihan dan mendidik anggota yang kemungkinan tersebar di berbagai tempat berjauhan , sebagai sarana perencanaan berupa sarana melakukan komunikasi tertutup guna menghindari penjejakan para penegak hukum dan sebagai sumber informasi, sebagai sarana pelaksanaan kejahatan / eksekusi dan terakhir sebagai bentuk serangan terhadap internet itu sendiri berupa virus , trojan D-dOs.

Motivasi perpaduan antara teriorism dengan organisasi Kejahatan lain :
1. Untuk pertukaran keahlian : pencucian uang , keahlian penggunaan senjata dan bom, kemudahan pemalsuan identitas dan dokumen .
2. Untuk mendapatkan dukungan operasional seperti : pemanfaatan untuk kerjasama penyelundupan, sumber dana , memperoleh perlindungan bagi aktifitas kejahatan maupun secara fisik perorangan.
Dilakukan secara copycat / Activity appropriation : peniruan terhadap metode yang dilakukan antara kelompok terorism meniru atau ditiru oleh organisasi kriminal. Kerjasama temporer transaksional / Nexus, Simbiosa salaing ketergantungan dan kesamaan persepsi , prosedur dn struktur yang sejalan, Hybrid sebagai puncak tertinggi kerjasama yang mengarah kepada perjuangan politik bersama.

Faktor penyebab tumbuhnya extremims adalah : Terdapat beberapa faktor yang menumbuhkan ekstrimism seperti
1. konteks masyarakat tempat sikap ektrimis itu tumbuh , ikatan sosial , hubungan patron clien , kondisi sosial dan dimamika budaya serta masalah lokal spesifik setempat.
2. Konteks individual : kepribadian , sikap dan pandangan yang dimiliki , wawasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki, pengaruh hubungan dalam keluarga pengalaman terhadap suatu issu terkait ajaran ektrimism.
3. Konteks faktor penarik ( pull factors) : daya tarik suatu ajaran dengan dengan tema yang relevan dengan norma dan nilai – nilai dalam masyarakat yang di bentuk dari kondisi masyarakat , pola pikir , persepsi dan pengalaman individu , adanya hubungan komunikaso secara intesif dengan kelompok tertentu termasuk penguatan akibat kulaitas komunikasi yang intens.
4. Konteks faktor Pendorong ( push factors) : keterasingan individu atau suatu kelompok dari masyarakat lainnya , kemiskinan yang berdapak kepada akses pendidikan, ekonomi dan status sosial jauh dari keterlibatan politik praktis yang dilakukan oleh birokrasi dan lembaga politik lainnya kurang diberikan pemahaman dan kesalahan informasi yang berlalut larut membangkitkan sikap ekstrimis

Konsepsi antara ACPO dan OSCT dalam CVE adalah membangun pemahaman bahwa pekerjaan CVE sesungguhnya bukan merupakan Not A Job for The Police Alone : dibutuhkan kerja sama antara CTU , Neighbourhood Policing( NB) dan Local Authority Partners (LAP), berupa kegiatan yang meliputi : kegiatan antara Counter terorism Unit (CTU) dgn NB adalah : komunikasi , penugasan, dan berbagai info intelijen untuk melakukan countyer terorism. Sedangkan antara NB dengan LAP adalah membangun kepercayaan dan hubungan baik, membangun kemapuan, dan berbagi informasi untuk melakukan counter ekstremism

Indikator Identifikasi dalam Investigasi Transnational Criminal Organization :
1. Struktur organisasi.
2. Ukuran/ Size. dampak yang ditimbulkan dari suatu perbuatan
3. Violence / kekerasan yang dilakukan.
4. Identitas Kesukuan dan sosial.
5. Activities / kegiatan.
6. Lintas batas antar wilayah.
7. ada indikasi Korupsi.
8. Pengaruh politik.
9. Lintas batas antara kegiatan legal dan ilegal
10. Kerjasama dengan kelompok kejahatan lainnya.

Upaya penanggulangan kejahatan Transnasional ( UN ODC ) adalah dengan : ekstradition, MLA, Joint Investigations, Spec Investigation techniques, Ops Gakkum, pusdata kriminal internasional ( Australian Bomb data center ), pelatihan dan bantek kepolisian ( JCLEC).

TUMBUH KEMBANG FUNDAMENTALISME , RADIKALISME DAN TERORISME, SEBAGAI BAHAYA LATENT DI INDONESIA

TUMBUH KEMBANG FUNDAMENTALISME , RADIKALISME DAN TERORISME, SEBAGAI BAHAYA LATENT DI INDONESIA

Francis Fukuyama menulis buku “The End of History” untuk menamai era baru pasca Perang Dingin. Sebuah era dunia baru dimana demokrasi dan liberalisasi ekonomi yang akan menjadi nilai dasarnya. Sebuah era baru yang akan membuat dunia lebih damai dan lebih sejahtera di bawah naungan kapitalisme, diperikrakan ketika saat dimana Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya, baik di bidang politik dan ekonomi, maka tidak ada halangan lagi untuk menyebarluaskan demokrasi dan liberalisasi. AS terobsesi untuk untuk menjadikan seluruh negara di dunia menjadi negara demokrasi, karena “sesama negara demokrasi tidak saling memerangi”. Francis Fukuyama, mengimajinasikan situasi pasca Perang Dingin sebagai era akhir sejarah, yakni titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia dan makin universalnya demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan umat manusia .
Di sini Fukuyama juga berspekulasi bahwa akhir sejarah akan membuat perang menjadi usang karena demokrasi dapat mencegah negara-negara saling berperang satu sama lain.Ternyata apa yang pernah diramalkan Francis Fukuyama tentang stabilitas dunia melalui demokrasi, adalah belum bisa terwujud atau setidaknya masih memerlukan waktu dan proses untuk mewujudkannya, mungkin Francis Fukuyama mungkin lupa bahwa ketika polarisasi kutub ideologi di dunia berakhir dengan kemenangan di pihak AS,manakala hegemoni kekuasaan Amerika mulai merambah ke belahan dunia lain, maka sejak saat itu pula akan timbul pertentangan dengan musuh dan skenario baru.
Apalagi Amerika dalam menyusun strategi keamanan Nasional getol dengan menggunakan pendekatan pre-emptive strike, dimana menempatkan stabilitas pertahanan atas keamanan Nasional Amerika harus dilakukan dengan secara aktif menyerang dan menghancurkan terlebih dahulu segenap potensi ancaman musuh, jauh diluar daratan Amerika bahkan bila perlu di halaman rumah musuh dimana potensi ancaman itu mungkin berasal.
Sebagai sebuah isme yang mengajarkan ideologi, Fundamentalisme gerakkan Islam kerap diidentikan sebagai Terorisme ketika pada suatu saat gerakkan Fundamentalis Islam ini terbukti menggunakan kekerasan dan kekuatan senjata secara meluas dan sporadis kepada sesama manusia, perbedaan pandangan terhadap Agama Islam sebagai Agama yang mengajarkan kasih sayang, Pluralisme dan demokrasi telah menjadi sedemikian berbeda dan bertolak belakang dalam penafsiran aliran Fundamentalis Religius seperti wahabisme yang menjadikan Agama Islam dengan segenap penafsiran kaku menurut tekstual menurut kaidah pemahaman eksklusif kelompok itu sendiri .
Agama, sudah tentu bertolak belakang dengan kekerasan. Karena agama diwahyukan untuk penyelamatan dan pembebasan umat manusia dari segala bentuk kehancuran moralitas. Agama dalam hal ini menyertakan ajarannya melalui cinta kasih dan penguatan rasa kemanusiaan yang diarahkan demi tujuan transendental, rasanya mustahil bila agama dikaiteratkan dengan suatu tindakan kekerasan atau terorisme. Interpretasi yang salah dari para pemeluk agamalah yang menyebabkan agama masuk dalam lingkup kekerasan / terorisme.
Rata-rata pelaku terorisme terpicu oleh fanatisme yang kuat. Tetapi apapun dasar pijakannya, terorisme di bentuk oleh tindakan kekerasan yang ditujukan kepada penduduk biasa yang tidak dipersenjatai. Dengan cara ini mereka berharap memperoleh pengaruh politik yang lebih besar, misalnya diakui keberadaan dan eksistensinya oleh masyarakat dunia .
Tindakan terorisme bisa didasari demi kepastian diri dan identitas. Inilah sebuah momen survival manusia yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Di Indonesia, terorisme merupakan salah satu ancaman utama dan nyata terhadap pelaksanaan amanat konstitusi yaitu melindungi segenap tanah air, tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itulah terorisme di Indonesia merupakan ancaman terhadap kehidupan nasional yang akan berpengaruh terhadap stabilitas nasional. stabilitas nasional merupakan faktor utama/kunci pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Serangan Terroris di Indonesia : Aktifitas terorisme tidak pernah diam, jaringan maupun cell-cellnya selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain yang dirasakan aman sebagai safe house para ikhwan istilah yang digunakan untuk panggilan solideritas kelompoknya. Mereka juga melakukan surveillance terhadap tempat-tempat yang akan dijadikan target peledakan termasuk celah-celah maupun kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh petugas keamanan.
Serangan yang dilakukan oleh kelompok terorisme bersifat konseptual , terencana secara detail dan terorganisir sehingga sekecil apapun hal-hal yang berkaitan dengan serangan mereka sudah direncanakan secara cermat dan teliti termasuk tindakan darurat apabila aktifitas mereka dideteksi oleh petugas keamanan.
Beberapa tahun setelah Kejadian ledakan Bom Bali 1 oktober 2005, kondisi keamanan nasional semakin membaik sebagai dampak upaya-upaya pre-emtif, preventif dan penindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam hal ini pihak Kepolisian terhadap pelaku-pelaku yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aksi terorisme.Kepolisian gencar melakukan penangkapan dan perburuan terhadap kelompok teroris seperti penyergapan di Batu Malang yang menewaskan gembong teroris asal Malaysia Dr. AZAHARI, penyergapan di Wonosobo, Banyumas , Palembang dan Wilayah Plumpang Jakarta namun hal tersebut tidak membuat para pelaku teroris menyerah, mereka terus mencoba merecruit cell-cell baru terutama anak-anak muda yang jiwanya masih labil sebagai calon-calon pengantin mereka.
Pada tanggal 17 Juli 2009 , tepatnya empat tahun setelah kejadian bom Bali 2005, terjadi lagi ledakan bom bunuh diri di dua hotel berbintang di wilayah Mega Kuningan Jakarta yang sebelumnya juga pernah dilanda bom yaitu Hotel J.W. Marriot dan Hotel Ritz Carlton dimana lokasi kedua hotel tersebut saling berseberangan. Sembilan orang meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut termasuk warga negara asing yang menginap di kedua hotel tersebut.Hasil identifikasi Kepolisian kedua pelaku bom bunuh diri tersebut adalah Dani Dwi Permana dan Nana Ihwan Maulana. Ledakan bom bunuh diri yang terjadi di kedua hotel tersebut kembali membuktikan kepada kita bahwa aktifitas terorisme tidak pernah diam dan mereka bekerja secara konseptual , terencana dan terorganisir.
Kerja keras aparat Kepolisian dalam mengungkap dalang dibalik ledakan bom bunuh diri di Hotel JW. Marriot dan Hotel Ritz Carlton membuahkan hasil yang menggembirakan setelah melakukan penyergapan di Jati Asih Jakarta dan Temanggung Jawa Tengah pada tanggal 7 Agustus 2009, Petugas berhasil menembak mati salah satu aktor perancang serangan yang berhasil menyusupkan dua orang pelaku bom bunuh diri ke dalam hotel yaitu IBROHIM, kemudian pada tanggal 17 September 2009, Petugas kembali berhasil menembak mati buronan teroris paling dicari selama ini yaitu NORDIN M.TOP . Aparat juga berhasil melakukan penyergapan yang menewaskan pelaku-pelaku lainnya yang terkait dengan Bom Hotel J.W.Marriot dan Ritz Carlton yaitu Saifuddin Juhri Alias Jaelani dan saudaranya Muhammad Syahrir di Wilayah Ciputat Jakarta.
Terorisme seringkali dikaitkan dengan Islam, pendapat ini memerlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi, Apakah Islam mendukung terorisme ?, tentu saja suatu pertanyaan yang tendesius. Walaupun, pada kenyataannya saat ini banyak terorisme yang dilakukan oleh kelompok maupun individu Muslim, namun kenyataan tersebut tidaklah mewakili keseluruhan dari pandangan umat Islam, apalagi ajaran Islam sendiri. Sebab, pada kenyataannya aksi terorisme banyak juga dilakukan oleh umat beragama lain.
Dalam perkembangannya di Indonesia,pelaku terorisme selalu meningkatkan segala upaya dalam mewujudkan perjuangannya yang diyakini oleh kelompoknya bahwa apa yang diperjuangkan adalah benar dan diyakini berjuang dijalan Allah. Perkembangan dan perubahan yang ada dalam upaya mewujudkan perjuangannya dapat dilihat dari pola target, bentuk serangan ataupun modus operandi serta peralatan maupun pernyataan yang digunakan dalam mewujudkan perjuangannya.
Ken Conboy mencatat dalam rekam jejak tumbuh kembang Fundamentalisme menjadi suatu kegiatan Radikalisme yang pada akhirnya menampilkan wajah kekerasan atau terorisme di Indonesia,bahkan semenjak Konsep kenegaraan Indonesia belum ada, adalah rivalitas antara Soekarno dan Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo, antara nasionalisme, Komunisme dan Islam yang menggejala dalam pola pemikiran Soekarno dengan kebencian Kartosuwiryo terhadap pilar pilar atheisme dalam komunisme yang diakomodir oleh Soekarno.
Rivalitas Soekarno dan Kartosoewiryo menemukan titik tertinggi ketika daerah Jawa barat menjadi ladang subur bagi tujuan kartosuwiryo pasca perang Dunia II belum lagi ketika pertengahan dasawarsa limapuluhan beberapa cabang Darul Islam dengan semangat mulai bermunculan di seantero Nusantara , semua dengan spirit yang samauntuk mewujudkan Indonesia sebagai negara nonsekuler , walaupun juga secara lokal kaitan kecemburuan dan ketimpangan antara pusat dan daerah juga ikut menimpali meruncingnya rivalitas Demokrasi , Nasionalisme , Komunisme dengan Islam di Indonesia.
Akhir perjalanan semangat Kartosuwiryo membangun Daulah Islamiyah di Indonesia , ternyata belum berakhir walaupun nantinya pada tanggal 31 Mei 1962 Batalyon Raider 328 berhasil membekuk Kartosuwiryo di tengah hutan Ciremai , bibit bibit Fundamentalisme di teruskan dan dikembangkan oleh generasi penerus diberbagai tempat , walaupun mengalami dinamika pasang dan surut, antara saling memanfaatkan dan manipulasi demi kepentingan Politik dan penguasa melalui tangan –tangan intelijen negara. Tercatat sangat sedikit aksi Radikalisme dalam wujud Teror di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto sebagai Presiden, ken Conboy memberikan gambaran , betapa peran intelijen dari BAKIN sangat efektif meredam gejolak Fundamentalisme di Indonesia.
Stabilitas yang terjaga sebagai dengan upaya represif terhadap aktivitas Fundamentalisme berhasil mengamankan Indonesia dalam kurun waktu tertentu, namun ketika krisis moneter yang menerpa Indonesia ,Pada perkembangan politik di Tanah Air dengan tumbangnya Orde Baru dan memasuki era reformasi dan kebebasan berdemokrasi, maka ketika UU. No 11/Pnps/1963 dinyatakan dicabut berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 1999. Yang semula menjadi senjata pamungkas untuk mengotrol perkembangan Fundamentalisme jauh sebelum menjadi suatu kegiatan Radikal apalagi terorisme selama orde baru, oleh Karena itu segala bentuk tindakan ancaman/gangguan yang dapat membahayakan keamanan negara dan keselamatan umum kemudian hanya dapat dijerat melalui pasal-pasal yang tersebar di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No 12/Drt/1951 tentang Bahan Peledak dan Senjata Api . Ciri Kebebasan dan demokrasi yang memuncak seiring berganti rezim di Indonesia adalah dengan dihapuskannya Departemen Penerangan dan penghapusan SIUP , telah melahirkan euphoria kebebasan yang sebebas bebasnya, ketiaadan kewenangan pemerintah memberikan filtrasi terhadap segenap bentuk penyampaian pendapat dan ekspresi lewat media ,mampu mengubah sebuah pendapat menjadi sebuah fakta didasarkan bagaimana meramu suatu fenomena menjadi sedemikian memikat bagi khalayak.
Bentuk tindakan Radikal dalam wajah teror di Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan , ketika kekuatan bersenjata massif seperti yang digagas oleh kartosuwiryo berupa DI / TII ( tentara Islam Indonesia ) dengan struktur organisasi dan kepangkatan militer , ternyata tidak berkembang pasca penguatan stabilitas keamanan di era Soeharto, adalah tindakan sporadis menggunakan bahan peledak, penyerangan terhadap fasilitas militer untuk mendapatkan senjata api serta pada puncaknya adalah dengan pembajakan pesawat Garuda “ Woyla” di Don Muang Bangkok.
Ketika era bom mobil , mulai beralih kepada Bom ‘Pintar “ dengan menggunakan misi bunuh diri, serta ancaman teror Bom secara simultan di beberapa lokasi secara bersamaan ( kasus Bom natal ) maupun upaya serangan dengan menggunakan modus Teror Bom Buku seperti yang pernah terjadi bberapa waktu lampau. Melirik kepada beberapa catatan yang ditulis oleh Ken Conboy adalah suatu keharusan bagi otoritas keamanan dan masyarakat Indonesia secara luas untuk mewaspadai type serangan yang lebih fatal dengan menggunakan metoda luar biasa, tercatat dalam kurun waktu September 1999 sebelum kepulangan Abdulah Sungkar ke Indonesia ,bahwa nama Yasid Bin Sufaat , warga negara Malaysia yang memilikim latar belakang bidang ilmu Biologi dan dan kimia sebagai kandidat jaringan Al Qaeda dalam mengembangkan senjata kuman dan biologi lainnya yang dapat digunakan untuk memerangi kekuatan lawan kelompok Radikal yang meyakini kekerasan sebagai suatu jalan kebenaran, nama Yasid Bin Sufaat berulang kali disebutkan oleh Ken Conboy dalam tulisannya termasuk adanya kedekatan nama salah seorang kerabat Hambali yang kebetulan memiliki dasar keilmuan yang sama seperti Yasid Bin Sufaat dan bekerja di salah satu laboratorium Biokimia milik pemerintah dan dinyatakan telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Hambali di Bogor .
Rekam jejak kekerasan kelompok Radikal di Indonesia perlu mendapat perhatian terutama adanya angan-angan untuk terus memodifikasi perkembangan teknologi senjata pembunuh dan pembunuh massal selalu ada dalam pikiran teroris dari masa ke masa , termasuk penggunaan media massa sebagai corong untuk menyampaikan dan menyebarkan paham Fundamentalisme untuk menumbuhkan radikalisme dalam masyarakat yang mendukung , dalam konsep perjuangan juga merupakan sebuah keharusan yang nantinya membedakan Terorisme dengan kejahatan yang dimasukkan kedalam Kejahatan Transnasional, walaupun secara definisi umum Terorisme juga digolongkan kedalam suatu kejahatan Transnasional.
Hal-hal inilah yang perlu kita pahami bersama agar terciptanya upaya antisipasi, cegah tangkal serta deteksi dini terhadap adanya pelaku terorisme atau masuknya bahan-bahan yang berkaitan dengan kejahatan terorisme ke Indonesia.
Terorisme sebagai suatu kegiatan dalam rangka memperjuangkan suatu perubahan dalam masyarakat secara radikal menurut keinginan dan definisi eksklusif kelompok terroris terhadap suatu tatanan hukum , social , kebudayaan yang berlaku, dengan memaksakan suatu ideology, kepercayaan dan keyakinan dengan memandang suatu kondisi masyarkat dan Kepemerintahan yang berlawanan dengan cita cita perjuangan sehingga bagi kelompok teroris dan simpatisan pendekatan kekerasan, massif dan berkelanjutan merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA
1. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 106, 18 Oktober 2002
2. Andry Wibowo, Terorisme vs Internal Security Act, Harian Sinar Harapan, 14 Agustus 2003
3. Budi Winarno,Isu-Isu Global Kontemporer,CAPS, jakarta ,2011.
4. Golose, P.R.(2009). Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan menyentuh Akar Rumput. Jakarta:YPKIK.
5. A.M.Hendropriyono,Terorisme:Fundamentalis Kristen,Yahudi,Islam, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2009.
6. Tb.Ronny Rahman Nitibaskara,Tegakkan Hukum Gunakan Hukum,Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2006.
7. Muhammad Mustofa, Krimininologi, Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, FISIP UI Press, Jakarta , 2007.
8. Ken Conboy,Intel Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia, Pustaka Primatama, Jakarta 2007.
9. Ken Conboy,Intel II, Medan Tempur Kedua, Kisah Panjang Yang Berujung Pada Peristiwa Bom Bali II, Pustaka Primatama, Jakarta 2008.
10. David Held,Models Of Democracy,Edisi ketiga,Akbar Tanjung Institute.
11. Adrianus Meliala,dkk. Viktimologi: Bunga Rampai kajian Tentang Korban Kejahatan,Penerbit FISIP UI Press, 2011.
12. Ilham Prisgunanto,Komunikasi dan Polisi,CV Prisani Cendekia,Jakarta , 2009.
13. http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/03/05/111473/Terdakwa-Bom-Buku-Divonis-40-Bulan-Penjara
14. http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/03/05/83949/Pepi-Dalang-Bom-Buku-Divonis-18

LEWAT “ MATA TERTUTUP“ MELAWAN RADIKALISME DI INDONESIA

LEWAT “ MATA TERTUTUP“
MELAWAN RADIKALISME DI INDONESIA

Ketika satgas khusus kepolisian “berhasil” menetralisir potensi gangguan keamanan yang digagas oleh sekelompok teroris di Bali tepat sesaat umat Hindu di Bali akan merayakan hari raya Nyepi, pada saat bersamaan pasca peristiwa penangkapan yang berhasil menewaskan 5 tersangka pelaku teror justru di tengah “ keberhasilan “ tadi terkandung pertanyaan : sampai kapan teror akan melanda Indonesia, bila kemarin adalah Bali yang menjadi sasaran, bagaimana dengan belahan Indonesia lainnya, kapan akan terjadi dan bagaimana wujudnya dan siapa yang bisa mencegah ?
Prestasi yang banyak mendapat kritik , sebagian pihak dengan sudut pandangnya sendiri , bahwa berkat kecepatan dan kesigapan Polri , Masyarakat di Bali dapat diselamatkan dari ancaman bencana kemanusiaan yang lebih besar, mungkin tidak hanya berupa sekedar perampokan terhadap beberapa lembaga keuangan tetapi manakala Polri terlambat maka akan lebih membahayakan bilamana dana hasil kejahatan yang dilakukan sekawanan teroris tadi , lantas digunakan untuk mebiayai aksi – aksi teror dilain tempat dan dilain waktu,namun terlepas dari itu terdapat juga sudut pandang yang menyalahkan apakah perlu Polri menewaskan pelaku teror , apakah Polri tidak memiliki cukup kemampuan dan keahlian untuk menangkap hidup hidup lalu mengiterograsi tersangka tadi , atau pendapat yang mengatakan bahwa keberhasilan tadi merupakan suatu rekayasa untuk menyudutkan atau melemahkan salah satu ummat tertentu.
Perbedaan pendapat yang demikian bervariasi, adalah sebuah kepastian dalam kemajemukan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukankah demokrasi sendiri yang menghendaki adanya suatu kebebasan dan jaminan terhadap perbedaan pendapat, “pekerjaan Polisi ada segala urusan “, mungkin seperti itulah pendapat yang diberikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang melihat sedemikian luas tantangan tugas dan tanggung jawab dan sedemikian besar ancaman dan resiko yang dihadapi “ Polri bertindak cepat bisa dianggap salah , dan bila terlambat Polri juga bisa dianggap lemah “
Penanggulangan terorisme sebagai wujud dari adanya Radikalisme adalah dengan melihat bagaimana sikap Radikal dibangun ,Radikalisme sendiri diartikan sebagai tindakan dan atau sikap atas pemahaman yang tidak sejalan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan terbuka terhadap sesama warga yang majemuk dari latar belakang primordialnya yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi atau yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemanusiaan (Lazuardi Birru; lembaga Survei Indonesia , 2010). Kemudian dalam konteks “ social Movement “ radikal diartikan sebagai kegiatan gerakkan sosial yang melakukan tindakan langsung dengan pilihan berisiko tinggi, yang kerap diikuti dengan kekerasn terhadap pihak lain dalam mewujudkan cita cita gerakkan yang dianut,dimana pengertian terhadap akibat yang ditimbulkan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan norma umum masyarakat, termasuk didalamnya perbuatan yang dinilai melanggar hukum ( Snow & Cross, 2011).
Kedua pendapat tentang radikalisme tadi memberikan suatu persamaan pandangan bahwa Radikalisme merupakan perbuatan dari sebuah keyakinan yang berbeda bertentangan dengan norma dan hukum dari kelompok masyarakat yang lebih luas, dimana perbedaan tadi diwujudkan dengan suatu perbuatan berupa kekerasan bahkan kejahatan terhadap eksistensi masyarakat lain.
Lantas dimanakah peran Polri dalam menanggulangi radikalisme tadi ? Peran Polri dalam penaggulangan radikalisme tidak terlepas dari kedudukan Polri sebagai bagian dari institusi penegakkan Hukum di Indonesia, yang artinya kedudukan ini memberikan mandat kepada Polri dalam tugas penegakkan hukum untuk melakukan suatu upaya penindakan dan pencegahan terhadap eksistensi radikalisme berupa terrorisme, Polri memiliki wewenang melakukan penegakkan hukum dilandasi pandangan positivistik sehingga ketika hukum telah dilanggar oleh seseorang atau sekelompok orang, maka adalah sah, bila Polri mengambil tindakan untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum.
Bagaimana dengan Radikalisme yang belum diwujudkan dalam tindakan nyata berupa perbuatan melanggar hukum? dengan sebuah analogi , ketika Polri melakukan penindakan terhadap eksistensi radikalisme berupa ancaman terror terhadap kehidupan masyarakat, maka tidak ubahnya Polri sebagai pemadam kebakaran yang menunggu kebakaran lebih dahulu sebelum melakukan aksinya, artinya telah terjadi suatu kerugian lebih dahulu sebelum Polri boleh memadamkan kebakaran, Fakta mengatakan bahwa kebakaran tidak terjadi secara serta merta , terdapat berbagai faktor korelatif yang dapat menyebabkan suatu kebakaran terjadi , Routine Activitas Theroy dengan tepat mengambarkan kaitan antara faktor korealtif yang menyuburkan terorisme berada diantara ketiadaan pengawas yang mumpuni, calon target yang lemah dan kumpulan pelaku yang termotivasi melakukan kejahatan.
Potret Radikalisme di Indonesia sebagai sebuah fenomena Gunung Es memberikan gambaran bahwa otoritas negara dalam penegakkan hukum hanya mampu menyentuh level puncak dari Gunung Es Radikalisme tadi , upaya otoritas penegak hukum seperti Polri terbatas hanya ketika Radikalisme menjelma menjadi sebuah teror, sedangkan akar masalah yang menyuburkan tumbuh kembang radikalisme di Indonesia seperti tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah, adanya krisis identitas dan pencarian motivasi hidup, kesulitan ekonomi, keterasingan sosial budaya yang menggejala menjadi ekskusifisme kelompok, keterbatasan akses Politik golongan tertentu , tingkat solidaritas yang tinggi sebagai akibat keterasingan individu dan eksklusifisme kelompok dan dualisme aspirasi masyarakat, tentunya bukan lagi menjadi domain tugas dan tanggung jawab Polri selaku bagian dari pemegang otorita penegakkan hukum di Indonesia.
Masyarakat memegang peran yang lebih besar dari sekedar Polisi dapat menegakkan hukum terhadap pelaku teror di Indonesia, peran masyarakat terletak bagaimana ikatan sosial dalam masyarakat mampu mengubah pandangan Radikal seseorang menjadi lebih lunak terhadap fakta pluralisme di Indonesia, ataupun setidaknya ketika suatu kepercayaan dianut dan diyakini oleh seseorang, maka suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut walaupun berbeda tidak diwujudkan dalam bentuk Radikal apalagi berupa kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Apresiasi perlu diberikan kepada Garin Nugroho bersama Maarif Institute yang berani menelanjangi Potret Radikalisme di Indonesia ,Garin Nugroho sebagai sosok Sineas Indonesia dikenal sebagai sutradara bertangan dingin yang mampu menghantarkan pesan mendalam atas karya Film di Indonesia, menelanjangi potret Radikalisme yang digambarkan dalam Film “ Mata Tertutup” diharapkan mampu memberikan nuansa dan cakrawala baru kepada masyarakat Indonesia terhadap bahaya laten radikalisasi di Indonesia yang kebetulan saja rekam jejak sejarah radikalisasi dan radikalisme di Indonesia merujuk kepada perkembangan ideologi Salafi-Jihadi, yang pasang surutnya sesuai dinamika bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan rezim pemerintahan yang pernah berkuasa dimulai semenjak jaman pergerakkan DI /TII Karto Suwiryo, PRRI- Permesta, NII, Komando Jihad , termasuk perkembangan paham Wahabiisme menjelang lengsernya rezim Soeharto dan dimulainya orde Reformasi di Indonesia.
Terorisme sebagai suatu kegiatan dalam rangka memperjuangkan suatu perubahan dalam masyarakat secara radikal menurut keinginan dan definisi eksklusif kelompok terroris terhadap suatu tatanan hukum , social , kebudayaan yang berlaku, dengan memaksakan suatu ideology, kepercayaan dan keyakinan dengan memandang suatu kondisi masyarkat dan Kepemerintahan yang berlawanan dengan cita cita perjuangan sehingga bagi kelompok teroris dan simpatisan pendekatan kekerasan, massif dan berkelanjutan merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan, .
Cerita dalam film “ Mata tertutup” lahir dari riset Maarif Institute tentang paham Radikalisme pada generasi muda, termasuk tawuran, kekerasan di masyarakat, pertikian antar etnis, kasus NII, sampai kasus bom di Indonesia. “ Mata Tertutup” yang mengambil tiga sosok anak muda Indonesia, digambarkan oleh Garin Nugroho sebagai “Aini” Mahasiswa kedokteran yang menjadi sedemikian tertutup dari pergaulan setelah bergabung dan di baiat oleh kelompok yang justru mengharuskan Aini mendonasikan sejumlah dana untuk kelompok yang diikuti demi perjuangan dan keyakinan yang dianut, dalam film ini Garin juga membuka sisi lain dari NII dan JI lewat tokoh Aini, disini digambarkan perekrutan anggota baru dapat terjadi pada siapa saja, tak hanya orang yang bermasalah atau miskin. Aini adalah anak tunggal seorang perajin asal Padang yang sukses. Aini hilang selama tiga bulan. Saat kembali, dia mengalami trauma berat.
Kedua adalah tokoh “ Rima “ sebagai mahasiswi cerdas yang gemar membaca dan menaruh perhatian kepada masalah feminisme dan Sastra dengan keyakinan bahwa sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak mampu memperbaiki nasib perempuan, Rima menemukan bahwa bergabung dengan NII , kelak dirinya akan mampu memperbaiki atau mengubah nasib perempuan. Diwakili tokoh Rima, proses perekrutan dengan penculikan dan penutupan mata korban saat berada di dalam mobil, Proses doktrinasi dan pencucian otak dilakukan dengan memberikan potongan-potongan ayat-yat suci Al Quran dan hadis yang dimaknai sembarangan, sampai pengumpulan dana untuk merealisasikan tujuan utama NII, mendirikan Darul Islam, digambarkan dengan gamblang .
Ketiga adalah tokoh “ Jabir” seorang santri pendiam yang karena kemiskinan hidup dan keluarganya , akhirnya harus dikeluarkan dari pesantren tempatnya menimba ilmu, kemiskinan dan fenomena kekerasan seorang ayah menjadikan pilihan bergabung dengan kelompok garis keras dan menyiapkan dirinya sendiri sebagai “ pengantin “ bom bunuh diri sebagai solusi mencari jalan menuju surga pemuda yang putus asa dengan kehidupan keluarganya yang miskin. Jabir rela melakukan aksi bom bunuh diri untuk menyerang Thaghut, pemerintahan yang dianggap kafir, yaitu Pemerintah Indonesia, agar dapat memberikan syafaat (pertolongan) bagi keluarganya di akhirat nanti.
Film “ Mata Tertutup” memberikan gambaran bahwa Teror dan Terorisme sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dapat senantiasa terjadi dan terus terjadi berulang kali, ketika Radikalisme masih berkembang ditengah masyarakat dan pandangan Radikal ini yang ditumbuhkan dari perpaduan adanya penguatan Fundamentalisme akibat kehilangan kontrol negara yang tidak memiliki ketahanan dan kemampuan memelihara Stabilitas nasional Mereka secara bertahap dan pasti akan menolak konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. sehingga bagi sebagian masyarakat Indonesia pilihan untuk Negara Islam Indonesia dan Jamaah Islamiyah sebagai gerakan radikalisme yang menganggap Darul Islam sebagai konsep negara yang tepat untuk Indonesia , yang sayangnya dilakukan dengan kekerasan lewat suatu Organisasi yang membuat orang resah dengan teror dan bom yang dibuat di sejumlah tempat di Indonesia. sebenarnya memerlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi. Apakah Islam mendukung terorisme ?, tentu saja suatu pertanyaan yang tendesius. Walaupun, pada kenyataannya saat ini banyak terorisme yang dilakukan oleh kelompok maupun individu Muslim, namun kenyataan tersebut tidaklah mewakili keseluruhan dari pandangan umat Islam, apalagi ajaran Islam itu sendiri.

Daftar Pustaka.
Sumber buku :
Golose, P.R.(2009). Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan menyentuh Akar Rumput. Jakarta:YPKIK.
A.M.Hendropriyono,Terorisme:Fundamentalis Kristen,Yahudi,Islam, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2009.
Rahardjo, Satjipto. Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Buku Kompas, 2002.
Tb.Ronny Rahman Nitibaskara,Tegakkan Hukum Gunakan Hukum,Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2006.
Muhammad Mustofa, Krimininologi, Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, FISIP UI Press, Jakarta , 2007.
Ronald L. Arkers, Criminological Theories :Introduction and Evaluation, PTIK , Jakarta, 2006.
Ken Conboy,Intel Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia, Pustaka Primatama, Jakarta 2007.
————,Intel II, Medan Tempur Kedua, Kisah Panjang Yang Berujung Pada Peristiwa Bom Bali II, Pustaka Primatama, Jakarta 2008.
David Held,Models Of Democracy,Edisi ketiga,Akbar Tanjung Institute.
Sumber Internet :
http://entertainment.kompas.com/read/2012/02/21/02344938/Membuka.Mata.dengan.Mata.Tertutup.
http://www.thejakartapost.com/news/2012/03/16/mata-tertutup-screening-suffers-glitches.html
Koran Seputar Indonesia, edisi Sabtu 17 Maret 2012.hlm. 26.

will terrorism end ?

WHEN THE TERROR AND TERRORISM WILL END?

TERRORISME SEBAGAI SUATU BAHASA
Pada tanggal 20 September 2001 , Pemerintah Amerika menyatakan bahwa Osama Bin Laden berada dibelakang serangan 911, Pemerintah Amerika yang dipimpin Presiden George Bush memberikan ultimatum kepada organisasi Taliban untuk : menyerahkan kepada Amerika semua pemimpin Al Qaeda, menuntut Al-Qaeda untuk melepaskan semua tawanan/ sandera dari berbagai negara, segera menutup semua pusat pelatihan terrorist, menyerahkan setiap anggota terrorist dan segenap simpatisan kepada pejabat hukum setempat, dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak Amerika untuk melakukan pemeriksaan kepada lokasi dan pusat latihan terrorist .
Dendam bangsa Amerika melihat serangan mematikan terhadap pusat perdanganan dunia di New York , sangat menyentak perasaan masyarakat Amerika yang menilai serangan 911 tidak ubahnya dengan serangan Bala tentara Jepang di Pearl Harbour yang akhirnya memicu keterlibatan Amerika dalam perang dunia II, serangan 911 pada akhirnya merubah parameter yang digunakan oleh AS dalam menilai sebuah negtara, Amerika kini lebih peduli pada isu Terrorisme dibandingkan dengan isu HAM dan Demokrasi.
Dalam bingkai menghancurkan dan memberikan hukuman kepada organisasi terrorisme dan terhadap segenap negara yang mendukung apalagi membantu organisasi terroris, Amerika tidak segan segan mengenyampingkan masalah HAM dan demokrasi yang selam ini selalu menjadi komoditas, demi keadilan dan penghukuman( pembalasan) Amerika memandang siapa kawan dan lawan adalah dengan melihat kepada sikap pemimpin negara dan negara yang bersangkutan terhadap Komitment perang melawan terrorisme Global War On Terror. “ Either you are with us or you are with the terrorist “ penegasan sikap Presiden Goerge Bush pasca serangan WTC/911 sebagai suatu kejahatan yang mengerikan dan menimbulkan dendam tak berkesudahan bagi bangsa Amerika,tidak pelak Operasi Enduring Freedom digelar untuk mengejar Osama bin Laden dan Al Qaeda.
Secara kritis terrorisme dan manifestasi perbuatan sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusian sendiri memiliki perdebatan terhadap definisi, motivasi , latar belakang termasuk sudut pandang siapa dan bagaimana terrorisme tersebut dilakukan, ketika pertanyaan mengemuka “ Apakah Terrorisme akan berhenti , dan bilamana akan berhenti ? “ terdapat jawaban kompleks terkait akhir dari sebuah fenomena yang justru belum ditemukan formula dan difinisi tepat tentang terror dan terrorisme Ketika dahulu kala Nabi Musa berhasil membawa kembali bangsa Isarel keluar dari perbudakan Mesir, sejarah mencatat bahwa sejak kepindahan kembali bangsa Israel, di tanah harapan terjadi perang dalam segala tingkatan , perang yang mengatas namakan melibatkan agama Yahudi , Nasrani dan Islam tercatat sebagai konflik berlarut paling panjang sampai hari ini.
Di belahan dunia lain , sejarah peradaban manusia juga mencatat selain agama sebagai alasan konflik , adalah adanya perbedaan kebudayaan menjadi asal muasal pertarungan antar manusia, konflik, kekerasan , intimidasi dan perlawanan memberikan perwajahan yang menakutkan bagi nilai nilai kemanusiaan secara universal, ketakutan yang dilahirkan oleh konflik dan kekerasan berkepanjangan merupakan sebuah terror yang menghantui kehidupan manusia.
Terrorisme mejadi sedemikian menakutkan karena ketika terdapat pihak-pihak yang bertikai bertarung atas suatu perbedaan dan entitas ternyata kerugian dan korban yang ditimbulkan tidak saja berdampak langsung bagi kedua pihak namun juga kerap menjadi efek samping justru bagi pihak lain yang tidak sedang langsung terlibat dalam perseteruan.Ketakutan sebagai terror yang menghantui kemanusiaan secara universal menjadikan manusia dan peradaban yang dimiliki untuk mengutuk kejahatan terror dan terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusian, walaupun demikian sampai saat ini manusia dan Kemanusian belum memiliki keyakinan sampai kapan dan bilamana Terrorisme sebagai kejahatan terhadap kemanuasiaan akan berakhir.
Penjelasan Rapoport tentang 4 ( empat ) gelombang terorisme memberikan gambaran bahwa Terorisme berkembang dalam sejarah yang diawali dengan Gelombang Anarkhis di era 1880-1920 bahwa Terorisme merupakan suatu serangan terhadap otoritas keamanan negara, kemudian pada tahun 1920 sampai 1960 berkembang gelombang Kedua sebagai Gelombang Anti Kolonial yang menyebutkan bahwa upaya perjuangan membebaskan suatu bangsa atas kolonialisme dan penjajahan serta pencapaian atas kehormatan dan kelahiran suatu bangsa merupakan sebuah perjuangan yang dianggap sebagai tindakan terrorisme bagi negara Kolonialis, Gelombang Sayap Kiri ( New Left ) anatar tahun 1960-1980 merupakan gelombang ketiga bentuk terroisme yang marak ketika suatu kemapanan milik Kapitalisme mendapat perlawanan , ide –ide dan pemikiran Karl Marx sangat mengilhami adanya radikalisme dan perlawanan yang dilakukan terhadap suatu tatanan sosial msyarakat yang serba mapan dan teratur. Terakhir adalah Gelombang ke empat yang disebut rapoport sebagfai gelombang religius dimana bentuk dan konsep terorisme memiliki kecenderungan untuk menggunakan alasan dan motif agama sebagai isu sentral, Agama sebagai sumber kekuatan konsolidasi pihak pihak yang ingin memperjuangkan suatu identitas dan eksistensi tumbuh subur pasca bubarnya Uni Soviet dan berakhirnya perang dingin, kekalahan Uni Soviet di Afganistan memberikan inspirasi perjuangan baru dan mengukuhkan eksistensi Agama yang kelak berkembvang menjadi suatu gerakkan Fundamentalisme melawan hegemoni kekuatan Amerika yang secara tunggal menguasai dan mengendalikan dunia menurut keinginan dan kepentingan Amerika itu sendiri.

TERRORISME SEBAGAI SUATU KENISCAYAAN
Dalam masyarakat modern, eksistensi terorisme dipandang sebagai perang asimetrik yang memiliki kecenderungan menunjuk kepada akar permasalahan terrorisme sebagai akibat perkembangan sikap fundamentalisme berbasis agama, ditemukkan kecenderungan untuk memandang Agama bukan sebagai suatu ajaran tetapi kepada cara pandang dan perjuangan, pertentangan dan tumbuh suburnya fundamentalisme sebagai akar pertentangan dunia.
Dapat dilihat pada contoh yang mengemuka adalah perkembangan rasa persaudaaraan Islam Dunia “Islamic Broterhood” yang semakin menguat. Ketika peristiwa serangan terorisme didunia semakin marak, beberapa pandangan menyebutkan bahwa telah terjadi pergeseran pola serangan dan konflik terorisme semula antara negara dengan kelompok terorisme, kini bergeser antara kepentingan Kapitalis Barat dengan nilai-nilai kebebasan,HAM dan demokrasi berhadapan dengan kaum Fundamentalisme Islam yang melihat sebagai suatu kewajiban memperjuangkan dan memberikan perlawanan terhadap ketidakadilan dan politik standar ganda Amerika serta sekutunya terhadap bangsa-bangsa Muslim, khususnya Palestina, Afganistan dan Irak, serta pembelaan yang berlebihan terhadap kekejaman perlakuan Israel terhadap bangsa-bangsa jazirah Arab.
Walter laquer menyebutkan bahwa kebangkitan agama-agama ( Yahudi, Kristen, Hindu dll, termasuk Islam didalamnya) adalah sebagai keniscayaan dewasa ini. Ketika keseimbangan dunia mulai bergeser pada pasca perang dingin, ketiadaan lawan berimbang seperti Uni Soviet ternyata tidak menyebabkan penurunan terhadap anggaran belanja militer Amerika yang tetap merupakan suatu negara dengan jumlah pembelajaan Militer terbesar didunia, sangat logis bila akhirnya Amerika membutuhkan “musuh baru” sebagai lawan tanding dalam mengelola keamanan dunia, apalagi Amerika dalam menyusun strategi keamanan Nasional getol dengan menggunakan pendekatan pre-emptive strike, dimana menempatkan stabilitas pertahanan atas keamanan Nasional Amerika harus dilakukan dengan secara aktif menyerang dan menghancurkan terlebih dahulu segenap potensi ancaman musuh, jauh diluar daratan Amerika bahkan bila perlu di halaman rumah musuh dimana potensi ancaman itu mungkin berasal.
Sebagai sebuah isme yang mengajarkan ideologi, Fundamentalisme gerakkan Islam diidentikan sebagai Terorisme ketika pada suatu saat gerakkan Fundamentalis Islam ini terbukti menggunakan kekerasan dan kekuatan senjata secara meluas dan sporadis kepada sesama manusia, perbedaan pandangan terhadap Agama Islam sebagai Agama yang mengajarkan kasih sayang , pluralisme dan demokratis menjadi demikian berbeda dan bertolak belakang dalam penafsiran aliran Fundamentalis seperti wahabisme yang menjadikan Agama Islam dengan segenap penafsiran kaku menurut tekstual menurut kaidah pemahaman eksklusif kelompok itu sendiri, batas kedudukan yang saling bertolak berlakang inilah yang menyebabkan sikap pemerintah Amerika mewakili negara kapitalis dengan demokrasi sebagai komoditas lantas mengangap layak untuk memberikan label berseberangan dan musuh baru dalam memelihara keseimbangan kekuatan di dunia.” Akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya, dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap kesuburan pohon terorisme. Tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat Fundamentalis ( Ekstrem ) , yang merupakan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia”
Bahasa kekerasan dan pembalasan “ eyes for eyes” , dalam dialektika balance of power kini semakin tumbuh subur dan berkembang sebagai bahasa kebencian dalam pergaulan manusia, secara global bahasa kebencian diwujudkan dalam bentuk tindakan otoritas suatu negara dengan mencurigai dan bahkan melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang secara internasional ( sepihak ) tidak disukai.
Semenjak peristiwa penyerangan terhadap gedung WTC/911 , timbul kebencian yang bersifat bias khususnya terhadap orang-orang islam. Di berbagai penjuru dunia, bahkan kebencian yang mendalam tersebut telah mendorong Amerika Serikat untuk secara unilateral melakukan invansi ke Irak untuk menjungkirbalikkan rezim Saddam Hussein yang dituduh memiliki senjata pemusnah massa dan teknologi Nuklir yang dapat mengancam stabilitas keamanan dunia , serta ikut andil mendukung kelompok yang terlibat dalam serangan 911, diskriminasi dan bahasa kebencian juga ditunjukan secara berlebihan terhadap orang berwajah Arab maupun pada paspor mengandung nama berbau Islam dan Arab , seleksi ketat dilakukan pada proses imigrasi ketika akan memasukki wilayah Amerika dan sekutunya seperti tindakan Australia yang kerap melakukan Razia tanpa dasar ke beberapa pemukiman orang Islam dengan dalih mencari dan menangkap pelaku Bomb Bali.
TERRORISM AS A NEVER ENDING WAR
Penjelasan Karl Marx dalam teori Konflik dapat memberikan gambaran apakah Terorisme merupakan suatu hal yang dapat dihentikan ataukah justru merupakan suatu keniscayaan. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi), oleh karena itu teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power dalam masyarakat.
Dominasi kekuatan dunia yang berubah pasca perang dingin menyebabkan seolah olah hanya Amerikalah yang memilikikekuatan untuk mengelola keamanan dunia , namun secar perlahan lahan unipolar dominasi kekuatan Dunia mulai mencair , akibat dari hegemoni kekuasaan yang dikembangkan Amerika justru menimbulkan perlawanan perlawanan baru, Amerika yang memiliki Power melebihi Negara lain memiliki cita cita menata dunia menurut kepentingan dan nilai nilai Demokratis yang diyakini Amerika, hal inilah yang dilihat dari kacamata Konflik menurut Karl Marx sebagai sebuah keniscayaan yang akan terus menerus ada sebagai akar dalam tata pergaulan antar Negara .
Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Untuk menghentikan Terrorisme upaya pemidanaan ( hukuman ) tidak cukup , ketika paham radikalisme masih hidup, anggota terroris akan selalu berkeliaran di dalam masyarakat , mati satu tumbuh seribu , siklus Terrorisme yang tiada henti ( Vendetta Cycle) akan selalu ada dengan kekerasan dibalas kekerasan hanya akan menimbulkan dendam ( vendetta) tak berkesudahan.
Sepanjang otoritas otoritas di dunia selalu berusaha untuk memaksakan kepentingan dan kehendak menurut tata nilai dan aturan yang dimiliki oleh masing masing otoritas maka secara otomatis Konflik akan tercipta hanya yang membedakan apakah konflik antar otoritas nantinya dapat dikelola secara terukur ataukah menjadi suatu bencana bagi kemanusaiaan, Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama.
Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus.ketika kepentingan Amerika mewakili nilai kapitalis dengan Demokrasi sebagai komoditas , nun di belahan dunia lain sekelompok orang sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dengan system nilai dan kepentingan berebda tentu tidak semerta merta akan mau menerima konsepsi dan tata nilai Kapitalisme Amerika untuk digunakan sebagai identitas baru menurut suatu keteraturan yang ingin diterapkan dan diciptakan Amerika, dominasi yang diberikan oleh Amerika karena ketersediaaan Power ( kekuatan ) sebagai Negara adidaya justru menciptakan perlawanan dari beberapa bangsa lain yang semakin menguat akibat adanya daya koersif yang timbul akibat paksaan hegemoni Amerika , perlawanan saling berbalas inilah yang menyebabkan terrorisme sebagai sebuah perang yang tidak pernah berakhir “ A never Ending War”

Daftar Pustaka
Sumber Internet :
1. Transcript of President Bush’s address – CNN”. CNN. 21 September 2001. Retrieved 27 March 2011.
2. “Bush to Taliban: ‘Time is running out'”. CNN. 7 October 2001. Retrieved 27 March 2011.
3. “Bush rejects Taliban offer to hand Bin Laden over”. Guardian (UK). 14 October 2001. Retrieved 27 March 2011.
4. http://www.channelnewsasia.com/stories/southasia/view/78653/1/.html “The Rhetoric of Democracy and War on Terror: The Case of Pakistan.”. Pakistaniaat: A Journal of Pakistan Studies 1 (2): 60–65. 2009.
5. “Funding Terrorism in Southeast Asia: The Financial Network of Al Qaeda and Jemaah Islamiyah”. Nbr.org. Retrieved 27 March 2011.
Buku-buku:
1. A.M.Hendropriyono,Terorisme:Fundamentalis Kristen,Yahudi,Islam, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2009.
2. Budi Winarno, Prof.Drs.MA,PhD. Isu-Isu Global Kontemporer,CAPS, Yogyakarta,2011.
3. Tb.Ronny Rahman Nitibaskara,Tegakkan Hukum Gunakan Hukum,Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2006.
4. —————-Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, Juni 2009.
5. Muhammad Mustofa, Krimininologi, Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, FISIP UI Press, Jakarta , 2007.
6. Ronald L. Arkers, Criminological Theories :Introduction and Evaluation, PTIK , Jakarta, 2006.
7. Petrus Reinhard Golose, Dr. Deradikalisasi Terorisme : Humanis, Soul Approach dan menyentuh Akar Rumput, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, jakarta 2009.

Kejahatan Transnasional

Transnasional Crime memiliki beberapa definisi , hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, serta kepentingan yang menyebabkan beberapa Ahli merumuskan definisi Transnasional Crime serta Radikalisme sangat bervariasi , namun secara gari besar terdapat kata kunci yang dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan pengertian transnational crime adalah :
1. Suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan.
2. Terjadi antar Negara atau Lintas Negara.
Dari kedua kata kunci tadi dapat dijelaskan bahwa Transnational Crime merupakan suatu kejahatan yang terjadi lintas Negara dalam pengertian bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang , disiapkan , dilaksanakan dalam suatu Negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas Negara untuk masuk ke yuridiksi Negara yang berbeda lantas dikategorikan sebagai kejahatan Transnasional Crime.
Isu isu penting dalam penanggulangan kejahatan lintas Negara adalah terkait dengan
1. Bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan masing masing berupa kedaulatan hukum , wilayah dan pemerintahan , sehingga dengan adanya perbedaan system , struktur dan budaya hukum antar Negara dibutuhkan suatu pengaturan berupa , konvensi, perjanjian , traktat, bahkan pendekatan Government to government termasuk pendekatan Police to Police dalam konteks tertentu sebagai jembatan untuk memadukan kepentingan kedua Negara atau lebih agar dapat bekerja sama dalam penanggulangan Transnational crime.
2. Tiap Negara memiliki nilai tawar ( bargaining Power ) yang selaras dengan kekuatan ekonomi, social budaya, hankam dan politik sebagai konsekuensi logis dari kedudukan suatu Negara dalam tataran Geostrategi dan Geopolitik di lingkungan regional maupun Internasional.sebagai contoh kedudukan Indonesia sebagai suatu Negara di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan dua benua yaitu Australia dan Asia menyebabkan peran Indonesia sangat Strategis dalam upaya penanggulangan kejahatan berua perompakan ( Sea Piracy ) tinggal bagaimana Pemerintah dan Masyarakat Indonesia mengelola kondidi Geografis , Geologis dan Demografi sebagai suatu bargaining power Bangsa Indonesia di pergaulan regional dan Internasional.
3. Dalam memahami kejahatan lintas Negara atau Transnasional Crime adalah mutlak untuk mempelajari juga konsep dan teori dalam Hukum Internasional, , Humanitarian Law , dan Kejahatan Internasional.
4. Akibat adanya perbedaan kepentingan antar Negara sehingga dilingkungan regional maupun Internasional sehingga tidak semua kejahatan yang dikategorikan Transnational crime,dipersepsikan sebagai kejahatan yang sama oleh setiap Negara.contoh ( inisiatif tiap Negara dalam ratifikasi Konvensi PBB maupun Asean ) :Palermo Convention : Kejahatan Narkotika ,Kejahatan pembantaian masal/genocide,Kejahatan Upal ,Kejahatan laut bebas ,Kejahatan maya/Cyber Crime .Deklarasi ASEAN : Illicit Drug Trafficking,Money Laundering,Terrorism,Arm Smuggling,Trafficking in Person,Sea Piracy,Trans National economics crime & currency counterfeiting, Cyber Crime. AMMTC (Asean Ministry Meeting on Trans National Crime),Information Exchange,Legal Matters,Law Enforcement Matters,Training,Institutional Capacity – Building ,Extra Regional Cooperation
5. Korelasi antara Kejahatan transnasional dengan Hukum internasional dan kejahatan terorganisasi, bahwa wacana yang berkembang adalah adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan Internasional namun bukan merupakan suatu kejahatan Transnasional dengan actor melibatkan atau tidak melibatkan kelompok / organisasi kejahatan demikian sebaliknya , suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan Transnasional namun bukan merupakan kejahatan terhadap Hukum Internasional dengan actor dilakukan oleh kelompok / organisasi maupun non organisasi kejahatan .
6. Combating Terrorism terdapat beberapa metode : hard power ( Militer, penegakkan Hukum , intelijen ) dan Soft power ( Negosiasi , pembangunan ekonomi, dan Kontra Intelijen ) : hard power ( Military approach ) dengan metode perang terbuka ( kerap dilakukan oleh Amerika dengan menggunakan konsep perang “ War On terror “, sedangkan metode penegakkan Hukum telah dilakukan Indonesia semenjak peristiwa bom Bali 1 dimana secara yuridis dimulai dengan perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Yang Kemudian Diganti Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai lompatan jauh dalam penanggulangan Terorisme yang mendapat apresiasi Negara lain walaupun belum mampu memberikan efek jera dan penyadaran untuk tidak melakukan kembali kejahatan terorisme , hal ini disebabkan karena perangkat hukum di Indonesia belum mengakomodir kegiatan penyadaran ( deradikalisasi dan counter radikalisasi ) terhadap pelaku,pendukung dan simpatisan,metode Hard power terakhir berupa operasi Intelijen melalui pendekatan ISA ( Internal Security Act ) seperti yang diterapkan Singapura dan Malaysia.
7. Khusus untuk pembagian domain dalam pemberantasan terorisme di Indonesia , terdapat beberapa wacana yang mengemuka di public : pertama bagaimana peran TNI dan Polri serta pelibatan dan pola operasi yang paling efektif dilakukkan , seperti diketahui bahwa TNI memiliki “striking force “pasukan pemukul yang berkualifikasi Lawan Teror ( Den 81 Kopassus, Den Jaka, Den Bravo ) , kedua tentang ekes terkait masalah hak Asasi manusia, SARA yang timbul terkait operasi pemberantasan terorisme di Indonesia dimana selain adanya pengaruh politik di Indonesia perangkat hukum dalam pemberantasan Indonesia dilakukan dengan pembuatan perpu yang berlaku surut ( retroactive ) , ketiga , Prolegnas ( program legislative nasional) yang belum mengakomodir perangkat undang undang sebagai landsan kegiatan deradikalisasi .keempat adalah masalah Budgeting / anggaran dimana karena belum adanya organisasi yang solid, dan didukung produk hukum / undang-undang yangmemadai.
8. Deradikalisasi dan Counter Radikalisasi merupakan program yang dilakukan untuk mencegah dan menangkal pengaruh radikal untuk berbalik menjauh dan melepaskan pemahaman radikal yang telah dimiliki menjadi moderat.
9. Sesuai amanat undang undang dan Hukum acara pidana bahwa kegiatan penindakan ( upaya paksa ) terkait proses pidana , Polri merupakan garda terdepan, sedangkan dalam situasi dan kondisi Polri tidak mampu atau mengalami kesulitan maka Polri dapat meminta bantuan kepada TNI ( sehingga TNI bekerja atas permintaan Polri ) dalam kaitan penindakan ( konteks proses hukum acara pidana ) , situasi CALL OUT ini merupakan hal biasa dalam upaya penindakan tindak pidana Terorisme ( kejahatan ekstra ordinary ) ketika kekuatan Polisi ( di negara Demokratis ) tidak sebanding melawan kejahatan yang tidak bisa dihadapi dengan standar kemampuan polisi regular. Dan membutuhkan organ kepolisian yang memiliki kemampuan Militer ( para Militer).
10. Sedangkan peran Militer tidak terlepas dari kemampuan territorial dan ( Early warning Early detection ) yang dimiliki dalam konteks upaya penanggulangan terorisme melalui kegiatan Deradikalisasi, Kontra Radikalisasi .

penanggulangan masalah terorisme

MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BADAN RESERSE KRIMINAL

 

 

 

 

PERAN POLRI

MENANGGULANGI KEJAHATAN JALANAN DAN PREMANISME

GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN RASA AMAN KEPADA MASYARAKAT

 

  1. I.          PENDAHULUAN

Polri memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas  dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara  penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.

Implementasi dari tugas Polri tersebut, masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas.

Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Polri. Masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya sehari-hari.

Salah satu kejahatan yang harus menjadi prioritas Polri untuk mewujudkan rasa aman masyarakat adalah premanisme dan kejahatan jalanan. Pimpinan Polri telah menetapkan penanggulangan kedua jenis kejahatan ini sebagai program prioritas dengan pertimbangan bahwa kejahatan ini sangat berdampak luas terhadap masyarakat, terutama dari aspek psikologis selain dampak kerugian ekonomi yang dialami korban. Bagi korban dan masyarakat lainnya, kejahatan ini sangat berdampak pada timbulnya rasa ketakutan sangat mendalam, sehingga rasa aman masyarakat akan hilang apabila Polri tidak mengambil langkah-langkah penanggulangan. Hal ini akan berdampak pada fluktuasi kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pada dasarnya, premanisme dan kejahatan jalanan merupakan fenomena gunung es tindak kejahatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang muncul di permukaan. Oleh sebab itu, penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan tidak bisa hanya dengan upaya represif terhadap para pelaku. Namun harus secara komprehensif dengan menyelesaikan akar permasalahannya atau sering disebut dengan menyelesaikan masalah dari hulu.

Pada tulisan ini, sedikit diulas langkah-langkah Polri dalam menanggulangi premanisme dan kejahatan jalanan pada tataran preemtif, preventif dan represif. Hal ini disampaikan dengan maksud untuk menggugah kesadaran dan kepedulian instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat untuk menganggap premanisme dan kejahatan jalanan merupakan masalah bersama bukan hanya tanggung jawab Polri, sehingga diharapkan seluruh komponen mau bekerja sama sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya bersama Polri.

  

  1. II.         FAKTOR PENYEBAB PREMANISME DAN KEJAHATAN JALANAN

Premanisme berasal dari kata preman. Kata preman dalam beberapa kamus Bahasa Indonesia diartikan: 1. Swasta, pertikelir, non pemerintah, bukan tentara, sipil; 2. Sebutan orang jahat (yang suka memeras dan melakukan kejahatan); 3. Kuli yang bekerja menggarap sawah. Dalam kaitannya dengan premanisme, dari ketiga pengertian tersebut, yang paling sesuai adalah rumusan nomor 2 yang berarti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan.

Premanisme dan kejahatan jalanan saat ini dirasakan semakin marak. Kejahatan yang masuk dalam lingkup kejahatan konvensional tiap tahun mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Di bawah ini merupakan data beberapa kejahatan konvensional yang dapat digolongkan pada premanisme dan kejahatan jalanan. Data tersebut tidak menggambarkan terjadinya premanisme dan kejahatan jalanan yang sebenarnya, hanya merupakan data kejahatan yang dilaporkan dan ditangani Polri. Data ini merupakan puncak gunung es kasus premanisme dan kejahatan konvensional karena banyak korban yang tidak mau melaporkan kejahatan yang menimpa mereka karena enggan berurusan hukum dan takut apabila melapor justru akan membahayakan keselamatan jiwa mereka.

 

data KEJAHATAN  konvensional th 2009 – 2011

NO

JENIS KEJAHATAN

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

(s.d JULI)

JTP

JPTP

JTP

JPTP

JTP

JPTP

1.

CURAT

48.347

23.067

52.101

22.911

29.759

12.288

2.

CURAS

11.141

4.529

11.331

4.544

6.051

2.222

3.

CURANMOR

39.673

5.510

45.845

7.426

24.543

3.979

4.

ANIRAT

16.893

11.572

17.588

11.535

9.284

5.664

5.

PERJUDIAN

12.825

12.347

13.406

12.682

9.208

9.609

6.

PERAS/ANCAM

5.537

3.176

4.724

2.774

2.481

1.428

7.

PEMBUNUHAN

1.228

945

1.153

961

731

505

8.

PERKOSAAN

2.115

1.483

2.050

1.368

977

630

9.

PENCULIKAN

268

157

344

222

149

105

 

JUMLAH

121.134

62.786

148.542

64.423

83.183

36.430

 

Premanisme dan kejahatan jalanan tidak bisa dilihat secara parsial melalui peristiwa kejahatan yang terjadi. Namun harus dilihat secara utuh dari akar permasalahan yang mendorong terjadinya premanisme dan kejahatan jalanan. Banyak faktor yang memiliki kontribusi terhadap munculnya premanisme dan kejahatan jalanan. Namun dari beberapa faktor tersebut aspek ekonomi dan aspek sosial merupakan faktor yang paling dominan.

 

  1. 1.         Aspek sosial

Aspek sosial diyakini sebagai salah satu penyebab utama terjadinya premanisme dan kejahatan jalanan. Meningkatnya pengangguran mengakibatkan menurunnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, meningkatnya harga kebutuhan pokok berakibat menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya jumlah tuna wisma,  meningkatnya urbanisasi tanpa keahlian dan pendidikan memadai memberikan kontribusi meningkatnya pengangguran, meningkatnya putus sekolah dll merupakan beberapa gejala sosial yang memicu meningkatnya premanisme dan kejahatan jalanan. Kondisi-kondisi tersebut dapat mengakibatkan mereka menempuh jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan kejahatan.

  1. 2.         Aspek ekonomi

Aspek ekonomi sangat berkaitan dengan aspek sosial karena kondisi perekonomian sebagian besar berdampak, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap fenomena sosial yang dapat memicu premanisme. Beberapa di antaranya adalah krisis moneter global yang mengakibatkan krisis ekonomi nasional menyebabkan tutupnya perusahaan yang tidak mampu bersaing dan meningkatnya biaya produksi yang berakibat naiknya harga diyakini menjadi penyebab meningkatnya pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia yang berujung pada peningkatan masalah sosial, termasuk premanisme dan kejahatan jalanan.

Sedikit penjelasan ini diharapkan dapat membuka cakrawala wawasan kita memahami kompleksnya permasalahan premanisme dan kejahatan jalanan, sehingga  kita dapat merumuskan cara bertindak yang tepat dan efisien menanggulangi premanisme dan kejahatan jalanan. Tidak seperti sebelumnya hanya sebagai pemadam kebakaran yang hanya memadamkan api di permukaan, sehingga beberapa saat kemudian akan berkobar kembali.

 

  1. III.        POLA OPERASIONAL POLRI

Polri sejak ditetapkan kedudukan dan perannya sebagai polisi sipil,  telah mereformasi diri dengan mengubah pola operasional kepolisian menuju pola operasional kepolisian modern dan meninggalkan pola kepolisian tradisional. Pola tradisional berupa pola operasional reaktif yang diwujudkan dalam bentuk tindakan represif dinilai kurang efektif menekan angka kejahatan, sehingga kinerja Polri dalam memberantas kejahatan belum dirasakan oleh masyarakat. Padahal Polri mengklaim telah berusaha maksimal melakukan tugasnya. Ketidakefektifan pola reaktif ini disebabkan oleh ketidakmampuan tindakan represif menumpas kejahatan sampai akar permasalahan, sehingga setelah penindakan dilakukan, kejahatan sejenis masih terus terjadi dan berulang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Polri saat ini memprioritaskan upaya proaktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang berpotensi berkembang menjadi gangguan kamtibmas.

  1. 1.         REPRESIF

Tindakan represif dilakukan dalam bentuk penindakan melalui razia dan penangkapan pelaku premanisme dan kejahatan jalanan berdasarkan informasi intelijen dan laporan masyarakat yang menjadi korban atau melihat kejadian. Penangkapan dan hasil razia ini selanjutnya dilakukan proses penyidikan apabila terpenuhi unsur atau diberikan tindakan tipiring. Namun dalam kenyataannya, penindakan tersebut tidak sederhana dan sering terkendala beberapa hal. Beberapa kendala tersebut antara lain korban tidak mau melaporkan kasus yang menyulitkan penyidikan,  nominal kerugian korban secara ekonomi kecil sehingga menerima vonis sangat minim yang mengakibatkan pelaku tidak jera, sulitnya koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan tipiring dan  melakukan pembinaan terhadap orang-orang yang ditangkap yang tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Beberapa kendala tersebut sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penegakan hukum yang dilakukan Polri, sehingga timbul kesan Polri tidak mampu mengatasi premanisme dan kejahatan jalanan. Padahal, Polri mulai dari Mabes Polri sampai polsek-polsek jajaran telah berusaha semaksimal mungkin melakukan penegakan hukum. Langkah ini diharapkan akan membuat jera para pelaku. Tetapi kenyataannya,       pada saat Polri gencar melakukan penegakan hukum, mereka mengendap seolah-olah tidak ada lagi premanisme dan kejahatan jalanan. Namun hal ini tidak berlangsung lama, ketika Polri mengendurkan operasinya untuk menangani kasus yang lain, gejala premanisme muncul kembali bahkan sering lebih marak. Kondisi ini sering dimaknai oleh masyarakat, bahwa Polri main mata dengan pelaku dan memelihara keberadaan mereka.

  1. 2.         PREVENTIF

Kenyataan tidak efektifnya pola penegakan hukum, melatarbelakangi Polri mencari solusi lain, yaitu dengan melaksanakan tindakan preventif atau pencegahan. Upaya pencegahan diharapkan lebih efektif menghilangkan premanisme dan kejahatan jalanan, sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut lagi untuk beraktivitas.

Tindakan preventif dilandasi bahwa “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Upaya preventif diyakini dapat meminimalisasi jatuhnya korban yang lebih besar dan kerugian materi, sehingga upaya ini dinilai lebih efektif. Oleh sebab itu, selain tetap melakukan tindakan represif, Polri mengembankan upaya preventif untuk mencegah terjadinya premanisme.

Pencegahan diarahkan pada upaya mencegah bertemunya faktor Kesempatan dengan faktor Niat pelaku kejahatan. Konsep ini sesuai dengan teori kriminologi Routine Activities Theory oleh Marcus Felson dan Robert K Cohen, bahwa kejahatan akan terjadi apabila dalam suatu tempat dan waktu yang bersamaan, hadir elemen berikut:

  1. A motivated offender (penjahat/pelaku yang memiliki motivasi untuk melakukan kejahatan). Elemen ini sesuai dengan konsep niat.
  2. A suitable target (target yang sesuai/mudah)
  3. The absence of capable guardian (tidak adanya penjaga yang berkemampuan)

Poin b dan c mewakili faktor kesempatan.

Konsep ini berarti bahwa elemen motivasi pelaku yang didukung tersedianya target yang sesuai (memungkinkan sebagai korban/sasaran) dan ketiadaan penjaga akan sangat berpeluang menjadi tindak pidana. Oleh sebab itu, dalam melakukan tindakan preventif, Polri menempatkan petugasnya, baik secara terbuka (berpakaian dinas) maupun secara tertutup (berpakaian preman) di tempat-tempat rawan premanisme dan kejahatan jalanan. Penempatan petugas Polri ini dilakukan secara tetap dengan menempatkan pos-pos tetap atau secara insidentil dengan pola patroli di tempat rawan pada jam-jam tertentu.

Pola preventif sepintas dinilai cukup efektif menghilangkan atau meminimalisasi terjadinya premanisme dan kejahatan jalanan. Namun kemudian ditemukan bahwa keberadaan anggota Polri hanya menghilangkan sesaat kejahatan tersebut. Artinya, bah0wa para pelaku hanya menunda atau aksi kejahatannya ketika melihat petugas Polri berjaga. Mereka menunggu petugas meninggalkan lokasi atau mencari lokasi lainnya yang tidak dijaga. Kondisi ini seolah-olah seperti fenomena balon udara, dipencet di satu sisi akan mengembung di sisi lainnya.

Di sisi lain, pola preventif mensyaratkan pengerahan petugas Polri dalam jumlah cukup untuk menangani cakupan wilayah yang cukup luas pada waktu yang cukup lama selama elemen potensi gangguan masih ada. Hal ini sangat menguras tenaga dan sumber daya yang ada. Kondisi ini sangat menyulitkan karena Polri masih dihadapkan pada kendala minimnya sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

  1. 3.         PREEMTIF

Kelemahan kedua pola di atas melatarbelakangi perlu diterapkannya suatu pola yang mampu menyelesaikan permasalahan sampai tuntas ke akar permasalahan dengan menggunakan sumber daya seefektif mungkin. Pola ini dikenal dengan pola preemtif atau penangkalan. Preemtif merupakan upaya penangkalan tindak kejahatan dengan menumbuhkan ketahanan kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan.

Upaya preemtif dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membentengi diri supaya tidak menjadi korban kejahatan. Masyarakat disadarkan untuk tidak menggunakan perhiasan berlebihan, tidak menggunakan pakaian yang mengundang birahi, tidak bepergian sendirian di malam hari pada tempat sepi dsb.

Selain itu, pada sisi pelaku, Polri berusaha meminimalkan peluang dan pendorong mereka yang rentan sebagai pelaku kejahatan dengan melakukan pendekatan dan pembinaan supaya mereka tidak mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh Polri, namun perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait, terutama pemerintah daerah. Kerja sama ini mutlak dilakukan karena pembinaan yang dilakukan Polri hanya merupakan salah satu bagian kecil upaya dari bagian besar yang harus dilakukan. Apalagi jika dipahami bahwa premanisme dan kejahatan jalanan sangat terkait dengan faktor ekonomim maka upaya pembinaan tidak efektif mencegah. Untuk itu, perlu dilakukan upaya terpadu yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang, contoh melibatkan pemerintah daerah, dinas tenaga kerja dan para pengusaha untuk memberikan kesempatan kerja kepada para pengangguran, melibatkan pemerintah daerah dan dinas perumahan rakyat untuk menyelesaikan masalah pemukiman kumuh dan tuna wisma dsb.

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa penanganan premanisme dan kejahatan jalanan dapat dilakukan secara komprehensif dengan melakukan tindakan represif, preventif dan preemtif yang melibatkan instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat. Tanpa kerja sama ini, tidak mungkin dapat tertangani dengan tuntas, apalagi apabila hanya mengandalkan Polri.

  1. IV.       KENDALA
    1. Kegiatan penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan selama ini dilakukan secara parsial tanpa koordinasi antar instansi, sehingga tindakan polisional yang dilakukan belum efektif meminimalisasi terjadinya premanisme dan kejahatan jalanan.
    2. Perspektif pemidanaan di Indonesia hanya melihat kejahatan dari aspek perbuatan pelaku dan kurang mempertimbangkan dampak perbuatan tersebut terhadap komunitas (masyarakat), sehingga kejahatan jalanan dan premanisme tidak dikenakan sanksi pidana yang berat karena kerugian yang diderita korban biasanya nilai nominalnya cukup kecil. Padahal apabila dianalisa lebih mendalam, kejahatan ini berdampak sangat luas dengan menimbulkan rasa ketakutan masyarakat yang cukup mendalam dan mengakibatkan masyarakat takut menjalankan aktivitasnya.
    3. Dari aspek perundang-undangan, belum ada aturan yang komprehensif yang mampu menjaring setiap pelaku kejahatan tergolong premanisme dan kejahatan jalanan.
    4. Proses peradilan pidana pada sistem peradilan pidana di Indonesia tidak sederhana dan rumit, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan melalui proses yang cukup panjang dan berbelit. Kondisi ini men yebabkan para korban kejahatan premanisme dengan kerugian material kecil enggan melaporkan atau mengikuti proses peradilan yang akhirnya menyulitkan penyidik menyidik kasus tersebut.
  2. V.        PENUTUP
    1. 1.        Kesimpulan
      1. Polri selaku alat negara yang bertugas sebagai pemelihara kamtibmas diharapkan mampu menangani setiap permasalahan sosial yang berpotensi berkembang menjadi gangguan kamtibmas, termasuk menangani premanisme dan kejahatan jalanan.
      2. Premanisme dan kejahatan jalanan merupakan fenomena sosial yang muncul sebagai tindak kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga perlu ditanggulangi sampai tuntas sampai ke akar permasalahan.
      3. Polri melakukan penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan dengan pola represif, preventi dan preemtif supaya dapat dituntaskan dari akar permasalahan.
      4. Polri tidak mungkin mampu melakukan penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan keterbatasan kewenangan, sehingga perlu didukung oleh seluruh instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat dengan membangun kerja sama dan koordinasi untuk bekerja bersama.
        1. 2.        Saran
          1. Seluruh instansi harus menganggap premanisme dan kejahatan jalanan sebagai masalah bersama dan secara serius melakukan langkah-langkah terpadu dengan Polri, bukan langkah sektoral atau parsial. Langkah-langkah tersebut harus dirumuskan menjadi rencana kerja, tidak hanya sebatas wacana atau komitmen di atas kertas. Berkaitan dengan hal ini, perlu ditumbuhkan kesadaran untuk meninggalkan ego sektoral.
            1. Jakarta,  27  September  2011

              KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

               

              Drs. SUTARMAN

              KOMISARIS JENDERAL POLISI

               

              Perlu dioptimalkan lembaga pelatihan kerja atau sejenisnya untuk memberikan bekal ketrampilan terhadap masyarakat usia produktif supaya mampu membuka lapangan kerja. Pelatihan ini seharusnya juga bekerja sama dengan lapas untuk membina para narapidana supaya mereka memiliki bekal ketrampilan setelah keluar dari lapas dan tidak kembali pada profesi lama.

Tiba di Indonesia, Umar Patek Jalani Perawatan Bekas Luka Tembak

Laporan Wartawan Tribunnews.com Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gembong Teroris, Umar Patek menjalani pemeriksaan kesehatan usai kedatangannya di Indonesia dari Pakistan. Umar Patek diketahui dalam kondisi sehat saat berada di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Pengacara Umar Patek, Asludin Hatjani mengatakan kliennya telah memberikan surat kuasa kepadanya untuk memberikan bantuan hukum dalam menjalani persidangan di Indonesia. “Kemarin saya sudah tandatangani surat kuasa. Umar Patek saat itu sedang menjalani perawatan luka tembak di paha sebelah kanan,” kata Asludin ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (12/8/2011).

Asludin mengatakan luka tersebut mulai mengering dan perlu diobati agar tidak terjadi infeksi. Mengenai pemeriksaan seputar kasus pengeboman yang dilakukannya, Asludin mengatakan kepolisian belum melakukannya. “Masih pemeriksaan administrasi saja dan kesehatan,” katanya.

Diketahui, Umar Patek telah tiba di Indonesia kemarin, Kamis (11/8/2011) sekitar pukul 07.00 WIB. Dengan pengamanan ketat, Umar Patek bersama istrinya warga FPilipina telah diamankan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Umar Patek adalah salah satu dari beberapa militan Indonesia yang akan mampu menjelaskan kepada kepolisian tentang hubungan dan jangkauan dari jaringan kelompok militan Islam radikal di Asia.

Patek dilaporkan mengalami cedera selama tembak-menembak dengan pasukan keamanan dalam operasi penangkapannya.Umar Patek (41 th), diduga terlibat dalam pemboman klub malam di Bali, Indonesia, pada 2002, yang menewaskan 202 orang. Sejak itu, beberapa tokoh kunci di Asia Tenggara jaringan Jemaah Islamiyah (JI) yang diuga terlibat, ditangkap dalam keadaan hidup dan sebagian tewas dalam sebuah operasi penangkapan.

http://id.berita.yahoo.com/tiba-di-indonesia-umar-patek-jalani-perawatan-bekas-032114388.html

_