KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG COUNTER TERORISM1 Oleh: IRJEN POL. ( Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc.

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG COUNTER TERORISM1 Oleh: IRJEN POL.(Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc. Disampaikan pada: Counter Terrorism Seminar dengan Tema “Indonesian Legislation on CT” JCLEC-Semarang, Tanggal 17 Februari 2009 A. Pendahuluan Kejahatan terorisme2 bukanlah jenis kejahatan yang baru dikenal dalam dunia internasional, karena dari masa-masa yang lalu … Continue Reading KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG COUNTER TERORISM1 Oleh: IRJEN POL. ( Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc.

STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI.

STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI. BAB I PENDAHULUAN Selama berabad-abad, suku-suku bangsa di Indonesia umumnya hidup rukun tanpa benturan yang berarti. Tiba-tiba pada masa reformasi, konflik kesukubangsaan, agama, pelapisan masyarakat sepertinya ikut mengusik kedamaian, seolah-olah menyimbolkan kemerdekaan dari depresi yang mendalam. … Continue Reading STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam KUHAP Oleh : Awaloedin Djamin

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam KUHAP Oleh : Awaloedin Djamin I.Pendahuluan 1.Pada tanggal 12 Februari 2008, saya menghadiri siding Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Ahli Pihak Terkait (kepolisian) dalam perkara perihal permohonan pengujian Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tenang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 2.Permohonan Pemohon … Continue Reading Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam KUHAP Oleh : Awaloedin Djamin

gambaran tentang pelaksanaan juklak, juknis tentang penyelidikan dan penyidikan serta penegakan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai Etika Profesi Polisi di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN A.LATAR BELAKANG Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum1 (law enforcement). Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum (rechtssicherheit) dengan mengabaikan aspek keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan hukum (zweckmassigheit) bagi masyarakat. Adagium bahwa cita hukum adalah … Continue Reading gambaran tentang pelaksanaan juklak, juknis tentang penyelidikan dan penyidikan serta penegakan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai Etika Profesi Polisi di Indonesia.

Perdagangan Perempuan Sebagai Kejahatan Trafficking

Perdagangan Perempuan Sebagai Kejahatan Trafficking Perdagangan manusia (trafficking) merupakan bentuk perbudakan modern, yang bertujuan komersial seperti; eksploitasi seksual atau kerja paksa. Sejak zaman dulu, perbudakan sudah dikenal, namun perbudakan yang ada saat itu melibatkan langsung antara penyalur dan pembeli (user) serta obyek yang digunakan. Korban yang sering mengalami perbudakan modern … Continue Reading Perdagangan Perempuan Sebagai Kejahatan Trafficking

“PERAN PENYIDIK POLWAN (SUB UNIT PPA) DI POLSEK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI TERHADAP PEREMPUAN (PENJAJA SEKS KOMERSIAL/PSK) KORBAN HUMAN TRAFFICKING PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN”

“PERAN PENYIDIK POLWAN (SUB UNIT PPA) DI POLSEK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI TERHADAP PEREMPUAN (PENJAJA SEKS KOMERSIAL/PSK) KORBAN HUMAN TRAFFICKING PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN” oleh : REKAN UNTUNG Pendahuluan Pada kenyataannya, karena pada hakikatnya setiap manusia adalah memiliki kehendak bebas (free will) dan dorongan hawa nafsu birahi yang besar … Continue Reading “PERAN PENYIDIK POLWAN (SUB UNIT PPA) DI POLSEK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI TERHADAP PEREMPUAN (PENJAJA SEKS KOMERSIAL/PSK) KORBAN HUMAN TRAFFICKING PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN”

PELAJAR TAWURAN ( LAGI)

PELAJAR TAWURAN ( LAGI) (IGA LOMBOK) I. PENDAHULUAN Tawuran SMA 70 vs SMA 6 Warisan Puluhan Tahun VIVAnews – Tawuran menjadi hal lumrah antara SMA 70 dengan SMA 6, Bulungan, Jakarta Selatan. Padahal, kedua sekolah itu saling berdekatan. Hanya berjarak sekitar 200 meter. Pihak kepolisian membantah, tidak ada upaya yang … Continue Reading PELAJAR TAWURAN ( LAGI)

KAJIAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

KAJIAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG by : kalam kelana BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (crime is the shadow of civilization), demikian dikatakan oleh Colin Wilson, seorang jurnalis asal Inggris, penulis buku A Criminal History of Mankind. Kejahatan selalu … Continue Reading KAJIAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

PENANGGUHAN PENAHANAN, antara mekanisme, pertimbangan Restorative justice dan keadilan

PENANGGUHAN PENAHANAN I. PENDAHULUAN Hukum materiil seperti yang terjelma dalam undang-undang merupakan pedoman bagi setiap individu tentang bagaimana selayaknya berperilaku dalam masyarakat.Hukum bukanlah semata-mata sekedarsebagai pedoman untuk dilihat dan dibaca atau diketahui saja, melainkan untukdilaksanakan atau ditaati. Dengan telah disahkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun … Continue Reading PENANGGUHAN PENAHANAN, antara mekanisme, pertimbangan Restorative justice dan keadilan

analisa kasus Anas Urbaningrum berdasarkan pendekatan Fungsionalisasi Theory, dengan fokus premise dari dentler dan Ericson

analisa kasus Anas Urbaningrum berdasarkan pendekatan Fungsionalisasi Theory, dengan fokus premise dari dentler dan Ercson, Faktor sosiologis hukum atau politik apa saja yang menyebabkan terdapatnya perbedaan urutan urutan premise dari kasus Nazarudin. Nama ketua Umum partai Demokrat “ Anas Urbaningrum “ makin santer disebut terlibat dalam kasus Wisma Atlet mulai … Continue Reading analisa kasus Anas Urbaningrum berdasarkan pendekatan Fungsionalisasi Theory, dengan fokus premise dari dentler dan Ericson

Diskresi dan ketakutan terhadap hantu, mereposisi padangan positivistik hukum pidana Indonesia

TINDAKAN DISKRESI POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN PIDANA KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian … Continue Reading Diskresi dan ketakutan terhadap hantu, mereposisi padangan positivistik hukum pidana Indonesia