Giliran Pondok Indah

 

Pasca tragedi Thamrin tahun ini, kembali  masyarakat Indonesia dikejutkan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang berujung kepada peristiwa penyanderaan di sebuah rumah di  Jakarta. beritacenter.com/news-142602-polisi-bekuk-perampok-bersenjata-dirumah-mewah-pondok-indah.html

Peristiwa sep1erti diatas tadi mungkin bukan yang pertama terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, kejahatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan bisa terjadi kapan saja dan kadang memang disertai dengan tindakan kekerasan, beberapa peristiwa malah berakhir dengan adanya korban yang harus kehilangan nyawa.

Khusus dalam peristiwa hari ini ada sedikit yang berbeda, adalah bagaimana antusiasme media ( bahkan ketika tulisan ini diketik  sambil menyaksikan ulasan detil dengan menghadirkan berbagai ahli-ahli lengkap dengan tinjauan teorinya di salah satu stasiun TV terkenal Indonesia).

Sikap antusiame media tentunya tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dahsyat pemberitaan saat tragedi Thamrin terjadi beberapa waktu lalu, bisa jadi rekan wartawan ingin mendapatkan live report terbaik setidaknya sekelas dengan bobot berita insiden Thamrin yang dikupas tuntas mulai pelaku, korban, lokasinya sampai sepatu dan gaya sisiran rambut Polisi yang ada di TKP.

Menyaksikan selama hampir 3 jam drama perampokan dan perampokan tadi siang dapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan kelak menjadi sumber referensi bagi Polri dan masyarakat pada umumnya, hal ini tidak lepas dari kemungkinan adanya korban ikutan  yakni masyarakat, wartawan dan polisi yang ada di TKP.

Tidak adanya batas- batas berupa police line atau semacam parimeter yang jelas dan berjarak cukup aman  di tkp.  Sehingga wartawan bebas mengambil gambar dan video ketika pasukan Brimob akan melaksanakan penetrasi, hal ini tentunya berdampak negatif bagi  petugas dan masyarakat bahkan sandera, karena musuh bisa memonitor pergerakan pasukan.

Minimal upayakan TKP dapat dan seharusnya tertutup dulu sampai steril dan aman, hal ini untuk keamanan bersama, dimana ini adalah pelajaran dasar Kepolisian  sewaktu masih belajar di pendidikan. Sebagai informasi bahwa Taruna Kepolisian di Thailand  pada tingkat 4 pasti mendapatkan pelajaran penanganan insiden penyaderaan maupun perampokan seperti ini, mulai  dari manajemen insiden, negosiator dan pembebasan sandera dimana modulnya diperoleh dari Kepolisian Jerman dan Amerika, sedangkan Taruna AKPOL di Indonesia justru mendapatkan materi penting seperti ini pada  pelajaran tingkat Dasbhara dan kerap menjadi bahan peragaan  saat Wisuda Prajurit.

Akibat tidak ada perimeter yang baik, tentu selain wartawan pelaku kejahatan lain pun sebernarnya bisa masuk dan melakukan kejahatan lain. Contoh : bom bunuh diri, penembakan terhadap petugas ( ingat insiden Thamrin dan Bom Bali I )

Fenomen adanya wartawan yang meliput setiap detil proses penindakan adalah tidak lepas dari tugas dari wartawan itu sendiri untuk mengumpulkan berita dan mengabarkan berita tadi secepatnya, namun dalam tinjauan taktis seperti kejadian barusan, dapat saja tindakan wartawan tadi justru akan menjadi kontraproduktif,   jalan tengah yang bisa dilakukan adalah dengan menugaskan bagian Humas Polri untuk mendampingi wartawan tadi.

Maksudnya daripada wartawan menerka nerka apa dan seperti apa kondisi yang sedang terjadi kemudian salah menafsirkan dan akhirnya keliru memberitakan,  maka akan lebih baik bila ada personil Polri yang ditugaskan mendampingi atau setidaknya bisa memberikan info yang memadai secara benar walaupun dalam tataran : sedang kita dalami, nanti kita cari tahu di pemeriksaan, sabar dulu sedang diusahakan penindakan secara soft, penindakan keras itu adalah…. bilamana ….. dengan…. sehingga… Hal ini memang tidak akan menjamin bahwa  wartawan tidak akan bertindak kontraproduktif,  namun setidaknya wartawan tidak akan bingung membuat berita seenak dan  setahu mereka tanpa ada yang  bisa meluruskan

Dalam pengambilan tindakan harus dengan perhitungan yang matang. Tiap tiap etape dalam penggunaan kekuatan harus dilaksanakan. Proses negosiasi harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syukurlah pelaku tidak militan, dan kalau militan mungkin  ada korban dipihak Polri, tidak boleh anggap remeh setiap kejadian.

Lihat pada link berikut :  National geographic : Inside hostage massacre  https://youtu.be/E1dyKiJHCEk  belajar dari upaya  penyelamatan sandera di Manila, penyelamatan itu disebut oleh PBB sebagai penyelamatan terburuk yang dilakukan oleh Polisi Manila. Penyanderaan dilakukan oleh seorang  pecatan Polisis berpangkat Kapten   yang tidak terima diberhentikan secara tidak hormat oleh Kepolisian Manila.  Dalam penyanderaan tersebut terdapat  sekitar 21 sandera yang sebagian besar  meninggal dunia akibat  ditembak oleh oknum pelaku .

Dalam proses negosiasi sebelumnya, Polisi telah berbuat sebaik mungkin. Salah satu penyebab dari emosi penyandera tiba-tiba memuncak adalah karena terbukanya informasi yang dapat diterima penyandera. Didalam Bus  tersebut ternyata ada sebuah televisi yang bisa digunakan untuk melihat siaran berita.

Seperti pada siang tadi, posisi dan taktik Kepolisian Manila dapat dilihat melalui TV, termasuk  bagaimana taktik penempatan para penembak jitu kepolisian Manila. Media menjadi berperan penting untuk meningkatkan emosi penyandera ketika media menyiarkan secara langsung ketika Polisi  Manila  berhasil menangkap adik (saudara kandung ) sang Kapten yang mencoba menyusup barikade Polisi untuk menemui sang kakak.

Ditambah lagi adanya media radio yang berhasil menemukan nomor HP sang Kapten dan mewawancaranya secara online, akhirnya negosiasi yang telah alot dilakukan oleh Polisi Manila menjadi berantakan dan terjadilah insiden penembakan di dalam Bus wisata di kota Manila.

Sudah diajarkan kepada anggota yang pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan Wanteror di PLATINA maupun CRT di Mega Mendung. Bahwa terdapat yang namanya THA, kemudian ada namanya LCC barulah FAP, hal-hal seperti ini harus dipedomani dan dilaksanakan bukan hanya teori dan pada saat kejadian justru dilupakan.

Konsep 3 C  berupa  Close-Contain-Counter. Harus dipedomani secara rigid dilapangan  bahkan misalnya keadaan tersebut jauh dari  back-up kekuatan baik dari Polres maupun Kesatuan Brimob  atau situasi yang membutuhkan tindakan segera dan  kebetulan hanya ada kekuatan Pospol dan Polsek disana, apakah tahapan kekuatan mutlak tetap harus dilaksanakan atau bisa berdasar konsep wewenang diskresi seorang kapolsek.

Ada beberapa opsi antara lain memaksimalkan sumber daya yang ada, kalau disitu ada TNI  maka  dapat didayagunakan asalkan kendali dibawah kasatwil Polri ( ingat chain of evidence dan due proses of law nantinya )  dan kedua dengan memaksimalkan konsep 3 C  tadi sampai bantuan dari satuan tindak datang, semua opsi ada resikonya.

Sebenarnya yang paling esensi dari posting diatas adalah bagaimana peran Satwil terutama uniformed police on ground seperti Lantas, Sabhara dan Bhabinkamtibmas mampu memerankan konsep 3C tadi.

Lanjutannya adalah setiap Polisi di TKP  yang bertindak sabagai first responder  harus mampu menjadi : guide bagi pasukan tindak ( Brimob atau Densus ) yang pasti akan datang belakangan, guide ini maksudnya menjadi pemandu yang  dapat menunjukkan siapa kira kira pelaku                   (cirinya), siapa korban ( ciri kalau bisa foto ), informasi berupa sket sasaran atau TKP walaupun kasar dan lainnya, termasuk mengarahkan mobil-mobil satuan tindak yang bisa jadi buta tuli wilayah tempat TKP berada.

Harus memikirkan akses masuk yang lain, dengan tidak terpusat  bahwa penindakan maupun penyampaian himbuan dengan Public Addres haruslah dari  arah depan, karena  umumnya arah depan adalah kelemahan pasukan penindak, jika terekspose oleh lawan. Maka bubarlah prinsip dasar CQB yaitu  : speed, surprise and violent of action, hal ini tentunya harus dipedomani dan dilaksanakan.

Operasi tadi adalah pembebasan sandera, yang harus diingat, jika sandera sampai mati maka operasi tadi dapat dikatakan  gagal,  maka tidak perlu terburu buru, negosiasi sangat penting  sehingga peran negosiator sangat penting, memang tidak  mudah dan murah membentuk seorang negosiator handal, sehingga bagus  bila  diangkat menjadi  tulisan tentang peran negosiator yang belum diprioritaskan dan selalu ditingkatkan kemampuannya.

Saat ini pada umumnya Polwan yang dimajukan sebagai negosiator walaupun sebenarnya mereka yang ditugaskan sebagai negosiator (umumnya pada pengamanan unras ) belum memiliki latar belakang pendidikan dan latihan negosiator secara memadai.

Terakhir adalha perlunya disiapkan “pasukan penyerang darurat” yang sudah siap masuk kapan saja manakala pelaku mulai menembak/melukai sandera, bagaimanapun tanggapan nantinya, antara yang senang, bangga dan salut kepada upaya yang telah dilakukan oleh Polri tadi siang.

Akan ada pihak –pihak yang mendiskreditkan entah dengan berbagai maksud, haruslah bersama kita apresiasi tindakan kepolisian tadi, karena insiden yang dihadapi tadi siang adalah bukan sebuah peragaan apalagi show of force yang pastinya dibuat dengan skenario pasukan penindak pasti menang dan pasukan Sonora pasti kalah, pasukan penindak dalam latihan  pastilah lebih  taktis dan sempurna gerakan dan tindakan yang dilakukan, sekali lagi ini bukan drill apalagi pertunjukan, ini nyata, berbahaya dan bisa jadi sekali seumur hidup.

http://m.news.viva.co.id/news/read/817395-sandera-pondok-indah-selamat-nasib-perampok

 

 

 

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG COUNTER TERORISM1 Oleh: IRJEN POL. ( Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc.

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
DI BIDANG COUNTER TERORISM1

Oleh: IRJEN POL.(Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc.

Disampaikan pada:
Counter Terrorism Seminar dengan Tema “Indonesian Legislation on CT”
JCLEC-Semarang, Tanggal 17 Februari 2009

A. Pendahuluan
Kejahatan terorisme2 bukanlah jenis kejahatan yang baru dikenal dalam dunia internasional, karena dari masa-masa yang lalu kejahatan terorisme telah terjadi dalam beberapa negara, baik dilakukan oleh satu orang maupun sekelompok orang tertentu. Namun puncak dari segala kegiatan terorisme yang paling dahsyat adalah peristiwa peledakan Gedung World Trade Centre di New York – USA pada tanggal 11 September 2001 yang merenggut ribuan nyawa manusia. Setelah peristiwa di World Trade Centre tersebut mungkin kegiatan kedua yang paling dahsyat adalah peledakan bom di Paddy’s Cafe dan Sari Club – Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Kemudian peledakan bom lain terjadi di depan Kedutaan Besar Filipina – Atrium Senen dan di Bursa Efek Jakarta.
Dalam perkembangannya, terorisme telah menjadi kejahatan yang meluas dan berkembang antar lintas negara, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi dan transformasi, sehingga mobilitas orang, uang/dana, persenjataan illegal (illegal arms trafficking), senjata kimia (chemical terrorism gun), bioterrorisme dari satu negara ke negara lain dapat dengan mudah dicapai atau dikendalikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika dan transportasi. Perlu dipikirkan bahaya ke depan kalau bahan-bahan pemusnah massal dan nuklir3 sampai ke tangan seseorang dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan terorisme, maka dapat kita bayangkan banyaknya korban yang akan jatuh. Oleh karena itu bila kita lihat, dengar dan baca pada media elektronik dan media cetak, peristiwa-peristiwa bom bunuh diri sebagai bagian dari modus terorisme di beberapa negara seperti di Afganistan, Pakistan, Irak, India dan lain-lain menjadi sesuatu yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari dan terus dihantui rasa ketakutan yang mendalam.
Bagaimanapun ada karakter tersendiri/khusus dari kejahatan terorisme yang berbeda dari kejahatan biasa (kejahatan konvensional) yaitu kejahatan yang dilakukan secara dadakan, diam (silent), sulit dilancak, objeknya tidak ditujukan pada seseorang, akibat demikian luasnya tidak hanya korban manusia khususnya anak-anak dan perempuan sebagai kaum rentan, juga seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa dalam satu negara ikut rusak, serta meninggalkan rasa trauma dari masyarakat, dan membutuhkan waktu relatif lama untuk memulihkannya, serta timbul rasa kekhawatiran yang mendalam terhadap satu kelompok dengan kelompok tertentu bahkan antara satu negara dengan negara lain (bertetangga) yang menimbulkan fenomena tersendiri dalam tata pergaulan dalam masyarakat domestik maupun internasional.
Menyikapi karakter-karakter kejahatan terorisme, maka masyarakat internasional menjadikan kejahatan terorisme sebagai salah satu dari beberapa macam kejahatan yang digolongan sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes) baik dilihat dari lingkup operasional antar lintas negara (transnational cimes)4 yang dilakukan secara terorganisir (organized crimes) dan memakan korban secara luas. Sehingga masyarakat internasional saat ini menjadikan terorisme sebagai musuh bersama semua bangsa, negara dan agama.
Untuk mengendalikan terorisme mutlak diperlukan kerja keras dari setiap komponen bangsa dalam satu negara yang dilakukan melalui langkah-langkah ataupun kebijakan yang bersifat strategis mulai dari perumusan pengaturan dalam berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan (kebijakan kriminal/criminal policy5), melakukan ratifikasi terhadap ketentuan konvensi internasional, membuat Standard Operating Procedure (SOP) dan sekaligus juga melakukan kerja sama secara internasional baik yang sifatnya regional maupun multilateral.
Dalam melakukan kerjasama antara lembaga dalam negeri perlu ditentukan satu format yang jelas antara siapa yang akan berbuat, apa yang akan diperbuat dan bagaimana hal tersebut harus dilakukan, kapan harus dilakukan sekaligus bagaimana cara-cara melakukan/mekanisme kerja, siapa yang akan dikedepankan dan bagaimana cara-cara mengkoordinasikannya, tujuannya sudah tentu menghindari berbagai overlapping tugas dan wewenang yang dapat berakibat tidak berjalannya mekanisme sistem sebagaimana yang diharapkan. Karena bila diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini ada beberapa lembaga yang diberikan kewenangan untuk ikut melaksanakan penanggulangan terhadap terorisme.

B. Perkembangan Politik Hukum Nasional Tentang Terorisme
Politik hukum6 dalam hal ini menyangkut pengaturan dalam rangka pencapaian suatu tujuan penanggulangan atau pemberantasan terhadap terorisme secara khusus telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif). Adapun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah terorisme antara lain adalah:
1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
Undang-undang ini telah dijadikan dasar pemidanaan terhadap tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya sejak peristiwa Pemboman I dan II di Bali pada tahun 2002, sehingga Undang-Undang ini merupakan lex specialis terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Substansi UU ini mengatur hukum materil maupun formil secara terbatas (khusus), namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususannya adalah terkait antara lain dengan:
(a)Masalah hasil penyelidikan dari unit intelijen dapat digunakan sebagai bukti permulaan setelah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri;
(b)Batasan jangka waktu penangkapan lebih lama (7 X 24) jam jika dibandingkan dengan tindak pidana biasa (1 X 24) jam;
(c)Alat bukti yang diperluas dan dimasukkan bukti-bukti elektronik;
(d)Seseorang yang mengancam penyelidik, penyidik, jaksa dan hakim dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme di pidana;
(e)Melakukan penyadapan;
(f)Penyidik, JPU dan hakim dapat secara langsung untuk memblokir atas rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana terorisme baik yang ada pada bank maupun pada lembaga keuangan lainnya;
(g)Saksi/korban, penyidik, JPU dan Hakim serta keluarganya, yang terkait pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme wajib dilindungi oleh negara dari segala ancaman yang membahayakan jiwa dan harta benda mereka;
(h)Pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
(i)Melaksanakan kerja sama secara internasional dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.
Awal kelahiran UU ini relatif banyak mendapat resistensi atau penolakan dari beberapa pemerhati di bidang HAM karena dianggap sarat dengan pelanggaran terhadap HAM, dan tuduhan lainnya bahwa pemerintah Indonesia dianggap mau membentuk UU tersebut hanya karena tekanan dari dunia internasional terutama negara-negara Barat, dengan maksud agar pemerintah Indonesia ketika itu mau menerima adanya aksi-aksi terorisme.7 Padahal harus disadari bahwa kengerian dari bangsa lain pasca bom di beberapa tempat di Indonesia ketika itu sangat mencemaskan, seperti menurunnya secara drastis kedatangan turis ke Indonesia, bahkan juga investor sangat takut menginvestasikan dana di Indonesia. Namun dengan berbagai pertimbangan yang lebih penting dan mendasar untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas, maka akhirnya sebagian besar lapisan masyarakat dapat menerima kehadiran UU tersebut, kecuali Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2003 guna penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pelaku teror bom di Bali yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun pembatalan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak menyangkut perbuatan terorisme sehingga perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dengan sendirinya dibebaskan.
2.Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 Jo. Pasal 3 menentukan: Tugas pokok TNI selain perang yaitu mengatasi aksi terorisme. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik. Bila diamati rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) UU No. 34 Thn. 2004 ini, maka keterlibatan TNI dalam memberantas aksi teorisme tidak serta-merta langsung ikut menangani/menindak, diharuskan lebih dulu ada keputusan politik. Bentuk, macam dan cara penerbitan keputusan politik yang bagaimana yang dimaksud oleh para pembentuk undang-undang tidak jelas disebutkan dalam undang-undang ini. Apakah harus melalui mekanisme persetujuan atau sekedar pemberitahuan kepada DPR? Namun kalau disimak, tujuan ketentuan ini muncul adalah untuk merespon tuntutan reformasi demi tercapainya prinsip-prinsip demokrasi dalam pilar negara hukum (rule of law) sebagaimana telah digariskan dalam Konstitusi UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan produk-produk politik yang telah diwujudkan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPT/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dan selanjutnya lebih dikonkritkan dalam UU No. 2 Thn. 2002 tentang Polri dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan. Pemisahan yang dimaksud disini bukanlah melakukan dikotomi yang rigid, namun hanya sekedar memberikan pembidangan dalam kaitannya dengan fungsi kelembagaan yang harus dikedepankan. Karena bagaimanapun masalah terorisme menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara, karena akibat kerusakan yang ditimbulkannya sangat luas.
3.Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Kepabeanan
Dalam Pasal 64 A UU No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan kepada petugas Kepabeanan mengambil tindakan dalam hal barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme.
4.Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of Terrorist Bombings (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris) 1997
Terhadap ketentuan Konvensi ini Pemerintah RI menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pasal 6 ini akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah. Adapun yang ditentukan dalam Pasal 6, Konvensi ini menyangkut bahwa negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin perlu untuk memberlakukan jurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 28.
5.Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of The Financeing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
Dalam penjelasan umum atas UU ini, pemerintah Indonesia dapat membuat perjanjian, baik bilateral maupun multirateral, khususnya berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan/pemberantasan tindak pidana pendanaan teorisme. Hal ini juga terkait dengan adanya UU No. 25 Thn. 2003 sebagai perubahan terhadap UU No. 15 Thn. 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap upaya pemberantasan segala bentuk tindak pidana, baik yang bersifat nasional maupun transnasional terutama tindak pidana terorisme, bangsa Indonesia bertekad untuk memberantas tindak pidana pendanaan terorisme melalui kerja sama bilateral dan internasional. Di samping itu faktor pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam kegiatan terorisme, karena kecil kemungkinan kegiatan terorisme dapat berhasil tanpa didukung oleh dana yang relatif cukup besar. Oleh karena itu ratifikasi Konvensi ini merupakan pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota PBB terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 yang meminta pada setiap anggota untuk mengambil langkah-langkah untuk melakukan pemberantasan terorisme.
6. Undang-Undang Nomor 9 Thn. 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.
Sebagai salah satu wujud keaktifan Indnesia dalam masalah ketertiban dan keamanan dunia, maka pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris Indonesia telah ikut manandatangani Convention on The Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and their Destruction, bersama-sama dengan 129 negara. Dalam perkembangan sampai dengan tahun 2007 menjadi 182 negara yang ikut menandantanganinya. Selanjutnya Convensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, oleh karena itu Indonesia sebagai negara pihak berkewajiban melaksanakan berbagai ketentuan di bawah jurisdiksi terotorialnya atau kekuasaannya untuk mengatur tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau membebaskan resiko dari bencana atas penggunaan senjata pemusnah massal antara lain senjata nuklir, biologi dan kimia.
Mendasari pertimbangan tersebut maka pemerintah RI merumuskan dalam kebijakan legislasi nasional dalam bentuk UU (UU No. 9 Thn. 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia). Substansi dari UU No. 9 Thn. 2008 ini merupakan kebutuhan pengaturan yang demikian urgennya untuk melakukan penindakan terhadap penggunaan senjata kimia yang dapat digunakan oleh terorisme dalam menggunakan aksinya. Oleh karena itu telah ditentukan sanksi-sanksi yang tegas bagi mereka yang menyanglagunakannya. Larangan-larangan yang ditentukan dalam UU ini antara lain menyangktu antara lain: (a) mentransfer bahan kimia dari dan keluar Indonesia, (b) memproduksi, (c) mengembangkan, (d) menggunakan senjatan kimia, (e) melibatkan diri pada persiapan militer untuk menggunakan senjata kimia,(f) membantu dengan cara apaun yang bertentangan dengan UU ini.
C. Rencana Pengaturan Ke Depan (Ius Contituendum)
1. RUU Intelijen
RUU tentang Badan Intelijen mengatur tentang tindakan terhadap terorisme melalui suatu tindakan penangkapan selama 7 X 24 jam untuk dilakukan interogasi. Dalam hal hasil interogasi menunjukkan adanya alat bukti yang kuat bahwa seseorang yang diinterogasi, maka badan intelijen menyerahkan yang bersangkutan kepada penyidik untuk dilakukan proses penyidikan. Apabila hasil interogasi menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat, maka yang bersangkutan wajib dilepaskan.9 Jadi pembahasan substansi yang terkait dengan masalah penangkapan untuk kepentingan interogasi banyak mendapat penolakan dari para perserta rapat ketika dibahas dalam pembahasan antar departemen sebab sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip rule of law maupun azas presumption of innosence (praduga tidak bersalah).
b. RUU KUHP10
Dalam RUU KUHP telah diatur dalam Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terorisme, yang sebagaian besar substansinya diambil dari ketentuan sebagaimana yang diatur dalam:
1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang,
2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of Terrorist Bombings (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris) 1997; dan
3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of The Financeing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).
Pengaturan dalam RUU KUHP dapat dilihat dari beberapa Pasal-Pasal di bawah ini , beserta substansi yang akan diatur, adalah:
Paragraf 1: Terorisme (Pasal 242-Pasal 243) yang intinya akan mengatur:
Unsur-unsur tindak pidana terorisme;
Unsur-unsur percobaan (dengan maksud) untuk melakukan terorisme.
Paragraf 2: Terorisme dengan penggunaan bahan-bahan kimia (Pasal 244):
Penggunaan bahan-bahan kimia untuk senjata biologis, radiologis, mikroorganisme, radioaktif atau komponen lainnya untuk melakukan terorisme.
Paragraf 3: Pendanaan untuk Terorisme (Pasal 245 – Pasal 246):
– Pihak-pihak yang menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diduga untuk digunakan dalam kegiatan terorisme.
– Pihak-pihak yang menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya untuk digunakan: (a) melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda, (b) mencuri atau merampas bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioatif, atau komponennya; (c) menggelapkan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radioaktif, atau komponennya; (d) meminta bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis radioalogi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi; (e) mengancam: (1) menggunakan bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau (2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Paragraf 4: Penggerakkan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme (Pasal 247-Pasal 249):
– Melakukan pembujukan/menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.
– Pemberian bantuan atau kemudahan kepada pembuat tindak pidana terorisme, dengan cara: (a) memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pembuat tindak pidana terorisme; (b) menyembunyikan tindak pidana terorisme; atau (c) menyembunyikan imformasi tentang tindak pidana terorisme.
Paragraf 5: Perluasan Pidana Terorisme (Pasal 250-Pasal 251):
– Apabila terorisme melakukan tindak pidana pembajakan pesawat udara.
– Seseorang yang merampas dengan kekerasan/ancaman kekerasan untuk merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan.
– Permufakatan jahat, persiapan atau percobaan dan pembantuan dalam melakukan tindak pidana terorisme dipidana penuh sama dengan dengan ketentuan pasal-pasal tindak terorisme yang dilanggar pelaku.

D. Pengaturan dalam Bentuk SOP
Secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan mekanisme yang mengatur tentang standard-standard operasional penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi belum ada. Yang dipergunakan selama ini lebih dititik beratkan kepada pemberantasan dalam bentuk repressif sesuai dengan hukum pidana formil (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Padahal yang perlu dilakukan oleh seluruh komponen negara dalam mengatasi setiap kejahatan adalah melakukan pencegahan (preventif), sesuai dengan prinskip-prinsip kebijakan kriminal bukan melakukan tindakan represif.
Karena sifat keberbahayaan dari aksi-aksi terorisme demikian berbahaya, maka Polri dan TNI berencana membuat acuan bersama dalam menangani tindak pidana korupsi melalui pendekatan fungsional. Polri sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan perannya antara lain selaku unsur penegak hukum, sekaligus sebagai komponen yang dikedepankan dalam menjaga dan memelihara keamanan dalam negeri akan menggunakan kekuatan diluar Polri antara lain melibatkan TNI dalam kaitannya dengan fungsi perbantuan kepada Polri, demikian juag dengan komponen-komponen negara atau masyarakat lainnya, antara laim Pemerintah Daerah, Pemadam Kebakaran, Unsur TNI, Dinas Kesehatan, Satuan Pengamanan, Basarnas, Departemen Sosial dll.
Mekanisme perbantuan yang akan melibatkan berbagai komponen diluar Polri akan ditentukan dalam peraturan perundang-udangan, sedangkan mekanisme operasionalnya dapat dibentuk melalui Peraturan Bersama antara Kapolri dengan masing-masing instansi terkait, misalnya Peraturan bersama antara Panglima TNI dengan Polri.

E. Penutup
Demikian makalah singkat ini disampaikan dalam pertemuan seminar ini, mudah-mudahan mempunyai arti bagi kita semua untuk menangulangi aksi-asksi terorisme yang semakin meluas jaringannya diseluruh dunia. Dengan harapan kerja sama yang meningkat dan bersinergi perlu dilaksanakan secara terus menerus sehingga tujuan pembangunan untuk memajukan kesejahteran bangsa rakyat dapat dicapai melalui pemberian rasa aman yang kondusif.

STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI.

STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI.

BAB I PENDAHULUAN
Selama berabad-abad, suku-suku bangsa di Indonesia umumnya hidup rukun tanpa benturan yang berarti. Tiba-tiba pada masa reformasi, konflik kesukubangsaan, agama, pelapisan masyarakat sepertinya ikut mengusik kedamaian, seolah-olah menyimbolkan kemerdekaan dari depresi yang mendalam. Semacam muncul stimulus perubah kepribadian pelbagai pihak dalam waktu sekejap. Kondisi tersebut, setidak-tidaknya menjadikan situasi semakin rentan bagi lintas kepentingan para pihak yang berseteru kekuasaan, aset dan pengaruh.
Secara Nasional semakin lazim terjadi, seperti pemboman rumah-rumah ibadah, lembaga pendidikan hingga hotel-hotel dan perusakkan dan penutupan paksa tempat-tempat hiburan malam, fenomena yang kerap terjadi di wilayah rawan Konflik Komunal seperti di wilayah Jawa Timur ( konflik syiah dan Sunni di Sampang ); Kalimantan Barat dan Tengah ( Konflik Komunal antara etnis Dayak dan Madura); Sulawesi Tengah; Maluku Utara dan Ambon (Konflik komunal bernuansa SARA) ; Papua ( konflik Komunal dengan muatan politis kemerdekaan ).
Demikian halnya dengan provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, serta cermin barometer keamanan bagi propinsi-propinsi lain di Indonesia,tidak luput dari gejolak konflik semacam itu,konflik komunal berupa tawuran antar warga desa adat tercatat pernah terjadi di beberapa Kabupaten seperti ; Buleleng; Gianyar: Karang Asem dan Kabupaten Badung, termasuk didalamnya perusakkan Kantor Polsek dan Kantor Pemerintahan ( Pemda ) dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Konflik dalam suatu masyarakat sejatinya merupakan konsekuensi alami dari proses-proses perbedaan: sosio kultural , sosio structural dan proses social dalam dalam masyarakat yang menghasilkan sebuah perjuangan untuk mempertahankan identitas super ordinat dan sub ordinat serta kepentingan kelompok pribadi , pribadi dalam kelompok serta kepentingan komunal dari suatu kelompok sosial tanpa batas waktu yang didefenisikan dalam situasi kehidupan, diinterpretasikan dalam hubungan sosial, dengan potensi untuk selalu bersinggungan dengan nilai-nilai sosial kelompok lain.
Perbedaan dalam cara hidup dan nilai-nilai sosial yang dikembangkan oleh kelompok, membuat mereka terpisah dari kelompok lain dalam banyak hal. Konflik komunal memang akan tidak terhindarkan ketika norma-norma satu wilayah budaya dalam suatu Komunal atau sub-budaya tertentu lantas berimigrasi atau bersentuhan dengan norma-norma wilayah budaya lain. Konflik antara norma-norma aturan budaya yang berbeda dalam suatu Komunal bisa terjadi: ketika aturan-aturan dalam suatu masyarakat saling berbenturan di perbatasan wilayah budaya yang bersebelahan/ berdampingan; ketika, sebagaimana dengan norma hukum, hukum satu kelompok budaya akan diperluas untuk mencakup wilayah kelompok budaya lain, atau ketika anggota salah satu kelompok budaya bermigrasi ke kelompok budaya lain.
1. PERMASALAHAN PENULISAN
Bagaimana strategi optimalisasi penanganan konflik komunal dapat dilakukan oleh Polda Bali guna efektifitas penegakkan hukum dalam rangka terpeliharanya stabilitas kamdagri di Pulau Bali ?
2. RUMUSAN MASALAH :
1) Bagaimanakah tahapan konflik, peta konflik dan pergeseran Konflik dalam konsepsi Konflik Komunal di pulau Bali terjadi ?
2) Faktor apakah yang memberikan pengaruh dalam penanganan konflik komunal di Pulau Bali.
3) Bagaimanakah strategi optimalisasi penanganan konflik komunal dapat dilakukan oleh Polda Bali dan jajaran dalam rangka terpeliharanya stabilitas Kamdagri ?

BAB II PEMBAHASAN
1. PETA KONFLIK KOMUNAL DI BALI
Peta konflik komunal di Bali dapat diidentifikasi dengan konsep : Source , Issue, Parties, Attitude, Behavior, Intervention, Outcome ( SIPABIO) (Arm Abdalla dalam Sosiologi Konflik;2002) , secara rinci pemetaan konflik komunal dapat dijelaskan sebagai hasil interaksi antara pertama ; komposisi Demografi penduduk Bali yang mayoritas dari suku Bali ditambah beberapa suku lain yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia sebagai hal yang wajar dimana Bali merupakan pusat industry pariwisata dunia sehingga kedatangan masyarakat berlatar belakang suku, agama , dan aliran kepercayaan sangatumum terjadi di Bali, kedua ; Faktor Geografi pulau Bali yang sangat ideal sebagai daerah tujuan wisata dan tempat bekerja mencari nafkah dan ketiga ; bahwa pulau Bali tidak memiliki sumber daya alam berupa tambang mineral maupun migas, namun dengan keindahan alam dan kekayaan budaya menyebabkan Bali menjadi salah satu provinsi dengan pendapatan perkapita tertinggi di Indonesia.
Peta Konflik Komunal di Pulau Bali dapat digambarkan sebagai berikut :
1) Source / Sumber Konflik : adanya konflik kepentingan baik individu maupun kelompok serta adanya konflik akibat pertarungan dan upayapertahanan terhadap posisi dalam kedudukan masyarakat berupa kedudukan dominasi dan sub ordinasi antar komunitas sebagai konsekuensi pertemuan berbagai budaya di satu kawasan. Secara umum di Bali rentan dengan isyu SARA, dan dinamika Astra Gatra di pulau Bali sendiri maupun akibat pengaruh lingkungan Regional , Nasional dan Global.
2) Issue / Titik Masalah : adanya dinamika Politik lokal berupa permasalahan DPT dalam Pemilu Kada , masalah konflik antara warga pribumi dan pendatang,konflik antar dan inter lembaga Adat , masalah penggunaan lahan dalam Rancangan Umum Tata Ruang ( RUTR) dan konflik agraria antara lahan milik masyarakat maupun tanah Negara dan tanah adat ( ulayat ).
3) Parties / Pihak yang Terlibat : actor yang terlibat dalam konflik komunal di Bali adalah antara masyarak dengan masyarakat baik secara individu maupun dengan representasi lembaga masyarakat, sebagai contoh adalah masalah tanah pemakaman milik suatu desa Adat yang dilarang dimanfaatkan oleh warga desa yang sama dengan alasan pelanggaran atau sanksi adat sebelumnya,actor lain yang ikut meramaikan konflik komunal di Bali adalah peran LSM dan Media Massa dengan pemberitaan content provokatif ,pihak Swasta ( pemodal asing dan dalam negeri ) serta otoritas Negara ( aparat Negara ) turut andil dalam konflik komunal di Indonesia , umumnya terjadi akibat konflik ganti rugi pemanfaatan lahan maupun tindakan pribadi oknum aparat Negara ( kasus pembakaran dan perusakkan Markas Polsek Rendang di Polres Karangasem ).
4) Attitude / Sikap masing-masing actor : seperti diketahui bersama bahwa masyarakat di Bali adalah masyarakat transisi dari masyarakat agraris tradisional menjadi masyarakat idustri pariwisata yang tetap lekat dengan struktur social kebudayaan Hindu Bali ( lembaga desa adat, Banjar adat dan atribut budaya lainnya ; pecalang ) berpola patrilinial dan terbuka terhadap perubahan.
5) Behaviour / perilaku perubahan konflik : umumnya ekspresi konflik yang muncul tergantung peran tokoh dalam suatu komunal , apa yang disampaikan oleh para pemimpin masyarakat lokal akan didengar dan dilaksanakan oleh masyarakat ,konflik laten jarang berkembang menajdi konflik terbuka apabila terdapat penyaluran ekspresi yang memadai bagi masyarakat dan peran pemimpin masyarakat untuk meredam.
6) Intervention/ peran actor dalam tahapan konflik : masing masing actor konflik komunal di Bali sangat berperan dalam terjadinya konflik komunal , masyarakat, LSM, Media massa dan otoritas pemerintah memiliki karakter masing masing dalam intervensi/ mempengaruhi pergeseran konflik komunal.
7) Outcome / pencapaian dari suatu konflik : setiap komponen konflik di Bali memiliki pengahrapan tersendiri yang pada umumnya terkait dengan bagaimaana kepentingan diperjuangkan dan bagaimana Posisi dipertahankan.

  1. FAKTOR– FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PERGESERAN KONFLIK KOMUNAL DI BALI
    Pergeseran Konflik Komunal di Bali dapat diketahui dengan melihat apakah suatu konflik yang sifatnya latent dalam masyarakat memiliki atau memenuhi setidaknya 3 ( tiga ) persyaratan teknis (Ralf Dahrendorf;1957) sebelum menjelma menjadi konflik terbuka , antara lain :
    1) SYARAT TEKNIS : jumlah massa yang cukup dengan kepemimpinan yang solid dalam suatu kelompok dengan tujuan untuk memperjuangkan keunggulan kepentingan yang dimiliki, suatu studi kasus adalah saat terjadi perusakkan dan pembakaran Markas Polsek Rendang Polres Karangasem adalah ketika masyarakat desa Rendang mendengar Kentongan dan ajakan tokoh pemuda dan masyarakat setempat yang menuntut keadilan dengan menolak penahanan terhadap pelaku sabung ayam yang ditangkat beberapa saat sebelumnya, jumlah massa dan pimpinan serta issue penangkapan berhasil mendorong masyarakat desa Rendang melakukan penyerangan dan pembakaran Markas Polsek rending.
    2) SYARAT SOSIOLOGIS : adalah bagaimana pola interaksi social dan komunikasi antar masyarakat dan actor lainnya dalam suatu konflik , umumnya masyarakat di Bali memberikan penghargaan kepada aparat keamanan , apalagi aparat keamanan tersebut merupakan putra daerah , asalkan track record dan perilaku sehari hari memberikan kesan baik bagi masyarakat disekitarnya, namun dalam kasus pembakaran Polsek rending adalah masyarakat di desa Rendang memiliki pengalaman trauma terhadap tindakan oknum polisi disana yang kerap menyalahgunakan wewenang dan hukum dengan melakukan penangkapan terhadap pemain judi Sabung Ayam namun kemudian meminta sejumlah uang untuk membebaskan pelaku judi sabung ayam yang tertangkap.
    3) SYARAT POLITIS : bahwa hukum sebagai produk politis perundang- undangan kadang kala tidak memberikan kemanfaatan , paradigm hukum Positivistik yang berlaku di Indonesia seolah olah menegasikan kewenangan hukum adat yang hidup sebagai fakta pluralism hukum di Indonesia, hukum yang Positivistik akhirnya membelenggu aparat nagara penegak hukum dalam mewujudkan hukum yang memeberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian dalam masyarakat.
  2. STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM DALAM PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL DI BALI
    Identifikasi terhadap peta konflik komunal dan informasi prasyarat terjadinya pergeseran konflik sebagi factor yang berpengaruh terhadap eksistensi Konflik Komunal di Bali memberikan pemahaman bahwa perlu suatu strategi efektif dan efisien bagi Polri untuk mengoptimalkan upaya penaganan Konflik komunal yang salah satuanya adalah dengan pendekatan Penegakkan Hukum .
    Pendekatan penegakkan hukum mengadung pemahaman bahwa Hukum dapat ditegakkan secara efektif dengan mempelajari dan memahami lebih dahulu aspek Hukum dalam kajian Substansi Hukum , Struktur Hukum dan Budaya Hukum ( L.Friedman dalam Community Policing ; 29005 ) di dalam suatu masyarakat.
    Pertimbangan yang utama dalam pendekatan penegakkan Hukum dalam penanganan konflik Komunal di Bali adalah adanya Pluralisme hukum yang sangat kuat di Bali , eksistensi lembaga adat seperti perangkat Kelihan ( ketua ) Desa Adat dan banjar Adat mengakar dan terstruktur sampai ke tingkat provinsi yang diakui dengan penerbitan Perda dan studi akademis beberapa perguruan tinggi , sehingga Adat masyarakat Bali memiliki kelengkapan organisasi lengkap berdasar tugas dan peran, memiliki legitimasi kuat dan mengakar, dengan sumber daya keuangan, tanah , materi kuat.
    Sehingga dengan pertimbangan pluralisme hukum yang sedemikian kuat , Polda bali dan jajaran harus secara bijak menerapkan pendekatan penegakkan hukum dalam penanggulangan Konflik Komunal , jembatan penghubung anatara konsep penegakkan hukum ( Positive ) dengan keberadaaan hukum Adat adalah dengan strategi Pemolisian Masyarakat ( Polmas ) dalam bentuk kemitaraan Polisi dan Masyarakat ( lembaga Adat ).
    Pilihan strategi optimalisasi penanganan konflik komunal guna efektifitas penegakkan hukum dalam rangka terpeliharanya stabilitas kamdagri di Bali adalah dilaksanakan dengan :
    1) Pemberdayaan perangkat desa Adat yang berperan dalam tanggung jawab Keamanan warga ( Pecalang ) untuk memberikan lebih banyak kontribusi peran dalam menjaga keamanan sehari hari, Polri memberikan pendampingan dan sekaligus Mitra dengan mengedepankan masyarakat secara mandiri mengidentifikasi akar pemasalahan yang mungkin berkembang menjadi konflik komunal di lingkungannya.
    2) Pemberdayaan lembaga Adat dan perangkat Adat di Bali adalah termasuk kebutuhan perumusan pemetaan Konflik Komunal di masing masing lingkungan yang selanjutnya peta konflik komunal global Provinsi Bali tersebut dikompulir oleh Polda Bali sebagai database Peta potensi Konflik komunal yang diharapkan dapat memberikan peringatan awal perumusan kebijakan pemerintah .
    3) Peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas sebagai pendamping Pecalang dengan mengembangkan kemapuan negosiasi, pengetahuan hukum pidana secara umum, resolusi konflik, strategi pencegahan kejahatan dan kemampuan Intel dasar berupa deteksi dan peringatan dini / early warning dan early detection.
    4) Merintis pengembangan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ( FKPM ) anatara Polda Bali dengan potensi masyarakat ( Dewan Desa Adat bali ) sebagai semacam lembaga Pusat Studi Polmas dengan memperhatikan aspek Local genius masyarakat Bali dalam memelihara keamananguna mencari resolusi Konflik secara dini yang terjadi dilingkungannya.
    5) Membuat terobosan hukum dengan menggandeng lembaga penegak hukum lain ( Jaksa, Hakim dan pengacara ) untuk merumuskan pendekatan hukum yang retributive terhadap beberapa perbuatan melawan hukum yang kerap terjadi di Masyarakat dengan mengedepankan kemanfaatan dan keadilan hukum daripada sekedar kepastian hukum terhadap tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian besar, berpeluang untuk diperbaiki namun masyarakat tetap mendapat pengayoman dari Negara.

BAB III PENUTUP
1. KESIMPULAN.
1) Dengan melakukan analisa terhadap peta konflik dapat diidentifikasi berbagai peran otoritas didalam masyarakat, bagaimana pergeseran konflik terjadi dan apa akar permasalahan konflik yang terjadi sehingga peran para pemegang otoritas yang terkait dengan masalah tersebut dapat optimal mencegah konflik latent bergeser menjadi konflik aktual berupa konflik Komunal di Indonesia
2) Faktor instrumen dan enviromental yang bersumber dari Struktur , Substansi dan Budaya Hukum yang berlaku dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap peta konflik komunal yang dapat ditanggulangi oleh Kepolisian.
3) Pola pemolisian reaktif yang lebih berorientasi kepada bagaimana menghentikan konflik komunal dengan upaya penegakkan hukum Positive tidak efektif bila tidak diikuti dengan strategi pemolisian masyarakat yang menggunakan pendekatan hukum retributive dalam bentuk pemberdayaan dan kemitraan antara Polri dan Potensi masyarakat dalam mencari solusi dan penanganan konflik komunal secara tuntas .
2. SARAN.
1) Sinkronisasi kebijakan antar pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih pada pelaksanaannya.
2) Mengikut sertakan stake holder terkait perumusan kebijakan sebagai masukan dan langkah antisipasi atas kemungkinan timbulnya permasalahan-permasalahan di kemudian hari termasuk pemuliaan peran Media Massa agar kembali menjadi sarana penyebaran informasi yang professional dan mendidik bagi publik, tanpa konflik kepentingan pihak-pihak tertentu.
3) Peningkatan fungsi “early Warning” terhadap anggota Kepolisian, khususnya fungsi Intelijen dan Bhabinkamtibmas di sertai peningkatan kualitas kinerja seluruh aparat Kepolisian.
4) Melakukan penindakan hukum dan upaya antisipasi terhadap pihak-pihak yang mencari keuntungan dari konflik yang terjadi, dengan mengatasnamakan korban ataupun kelompok yang tertindas/ terintimidasi, namun tetap perlu juga mewaspadai bahwa upaya penegakkan hukum juga dapat memperkeruh suasana dan membuat masalah semakin meluas.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam KUHAP Oleh : Awaloedin Djamin

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia
dalam KUHAP
Oleh : Awaloedin Djamin

I.Pendahuluan

1.Pada tanggal 12 Februari 2008, saya menghadiri siding Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Ahli Pihak Terkait (kepolisian) dalam perkara perihal permohonan pengujian Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tenang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

2.Permohonan Pemohon adalah menyangkut pengujian atas pasal 30 ayat (1) UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 G ayat (1) UUD RI 1945.

Pasal 30 ayat (1) UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ayat (1) :
“Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
a.
b.
c.
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
e.

3.UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) dan 28 G ayat (1) menyatakan :
“Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
Indonesia adalah ”negara hukum” di mana ada kepastian hukum dan perlindungan hak azasi manusia.
Karenanya undang-undang harus menjamin kepastian hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hak azasi manusia

4.Karena Penulis sebagai ahli terkait menyampaikan uraiannya secara lisan dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Februari 2008 itu, maka Ketua Mahkamah meminta agar uraian tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu satu minggu.
Naskah ini ditulis sesuai dengan pointers uraian lisan tersebut.

II.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1.Waktu UU No. 8 tahun 1981 diundangkan, UU tersebut dinyatakan sebagain”Karya agung” oleh DPR, Pemerintah, para pakar hukum dan media massa. KUHAP adalah pengganti HIR (Herziene Inlandisch Reglement) dari zaman Kolonial Hindia Belanda.

2.Sewaktu mempersiapkan RUU KUHAP, tiga pejabat berkumpul di Sekretariat Kabinet, yaitu Jaksa Agung Ali Said, SH (Alm), Menteri Kehakiman Mudjono, SH (Alm) dan Kapolri Awaloedin Djamin (saya sendiri). Kami bertiga sudah saling kenal dengan baik. Juga hadir Sekretaris Kabinet Ismail Saleh, SH.

Dalam permulaan pembicaraan kami bertukar pikiran untuk kemudian menyepakati prinsip-prinsip apa yang akan dipakai dalam RUU KUHAP yang sedang dirumuskan. Kami melupakan jabatan masing-masing (yang hanya beberapa tahun) dan mengutamakan masa depan yang dihadapi anak cucu kita. Apakah kita setuju anak cucu kita ditangkap dan ditahan oleh bermacam-macam pejabat, oleh HANSIP, Polisi Pamong Praja, Koramil,dan KODIM (ingat waktu itu KODAM adalah Laksus Kopkamtib), oleh Jaksa dan Polisi? Semua kita sepakat : ”Tidak”. Harus ada kepastian hukum, harus ada kejelasan pejabat penyidik dari instansi mana dengan tugas dan wewenang yang jelas, profesional di bidang penyidikan dan bertambah canggih dan harus bertanggung jawab.

3.Walaupun HIR memberi wewenang penyidikan kepada kejaksaan sama dengan kepolisian; disepakati agar Polri lah yang seharusnya diberi tugas dan wewenang penyidikan, mengembangkan profesionalisme dan bertanggung jawab di bidang penyidikan.

Penyidikan adalah ”wewenang melanggar hak azasi manusia secara syah”. Karena itu pejabat dan instansinya harus jelas diatur dengan UU; sebab UU merupakan hasil dari wakil rakyat di DPR.

4.Sejak zaman Hindia Belanda juga sudah ada UU yang memberikan wewenang penyidikan terbatas (beperkte opsporings bevoegdheid) pada pegawai negeri sipil dari instansi pemerintah tertentu, seperti bea dan cukai, imigrasi. Sesuai bidang tugas instansi tersebut perlu ada pengetahuan dan kemampuan teknis. Karena penyidik pegawai negeri sipil juga disebut ”technische politie”

Disepakati hanya ada 2 macam penyidik dalam RUU KUHAP, yaitu (1) Penyidik Polri dan (2) penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), yang kemudian dirumuskan menjadi pasal 6 KUHAP, yang berbunyi : ”Penyidik” adalah :
a.Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
b.Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian dalam KUHAP diatur pula tugas Polri untuk mengkoordinasikan dan mengawasi PPNS (Pasal….)

Tugas ini di dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, ditambah dengan tugas memberikan “pembinaan teknis” bagi PPNS (UU No. 2 tahun 2002, pasal….)
5.KUHAP merupakan integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu), dimana penyidikan, penuntutan dan peradilan (sebenarnya juga pemasyarakatan) merupakan satu keseluruhan yang saling terkait. Pembagian tugas penyidikan, penuntutan dan peradilan, merupakan pembagian tugas secara functional-horizontal, bukan vertikal.

Ini dimaksud agar hak azasi manusia (tersangka) lebih terjamin dan dilindungi. Juga untuk mengembangkan profesionalisme penyidik, penuntut umum dan hakim serta pengacara.

6.Tentang Hak Tersangka dan Terdakwa, diatur secara rinci dalam BAB VI, dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Tentang Bantuan hukum diatur dalam BAB VII dari pasal 69 sampai dengan pasal 74.

7.Dalam kesepakatan perumusan RUU KUHAP, yang kemudian dirumuskan dan ditetapkan dalam UU No. 8 tahun 1981 diadakan ketentuan peralihan , sebagai masa transisi, kejaksaan dalam waktu dua tahun masih diberi wewenang penyidikan berkaitan dengan :

a.Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan, peradilan tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Drt tahun 1955)
b.Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 3 tahun 1971).

Seharusnya setelah dua tahun, yaitu tahun 1983, kejaksaan tidak lagi menyidik, sehingga pasal 6 KUHAP sepenuhnya berlaku; agar tidak ada lagi tumpang tindih penyidikan terhadap tersangka dan terdakwa, yang bertentangan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak azasi manusia, sesuai UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen)

8.Pembatasan yang ketat bagi penyidik dalam KUHAP (yang tidak ada dalam HIR), seperti ”bukti permulaan yang cukup, pemeriksaan ”within sight and within hearing”, hak tersangka didampingi penasihat hukum, pra-peradilan, rehabilitasi dan ganti rugi dapat dikatakan merupakan ”lini” pertama perlindungan hak azasi manusia (tersangka), ”lini” kedua adalah pemeriksaan BAP oleh Jaksa Penuntut Umum agar memenuhi segala persyaratan untuk diajukan ke pengadilan. ”Lini” ketiga adalah sidang peradilan. Ini merupakan pembagian tugas functional-horizontal atau diferensiasi fungsi dan wewenang untuk pemnyelenggaraan koordinasi dan pengawasan horizontal. Karenanya fungsi penyidikan, penuntutan, dan peradilan harus dipisahkan, juga untuk peningkatan profesionalisme masing-masing. Penyidik harus mahir dalam scientific criminal investigation dan teknologi forensik yang canggih. Bidang criminal investigation telah menuntut adanya spesialisasi, bahkan ”super spesialisasi”.
9.Sistem peradilan pidana dapat dibagankan sebagai berikut :

Pre-emtif
Preventif
Represif
(penyidikan)

Non- Justisial

PPNS

III.Perbandingan Sistem Peradilan Pidana dan Perbandingan Sistem Kepolisian
1.Dalam era reformasi, Indonesia sangat ”getol” melakukan ”studi banding”, baik MPR, DPR, DPD, DPRD, Pemda, Instansi pemerintah, dan lain-lain.
2.Richard J Terrill dalam buku ”World Criminal Justice System : A Survey menulis :
3.Mengenai Comparative Police System, Dilip K. Das dalam bukunya “Police Practices : An International Review menyatakan mempelajari sistem kepolisian suatu negara “with a view to enabling the reader to appreciate the police as the product of a unique culture”.
4.
IV.Penutup

gambaran tentang pelaksanaan juklak, juknis tentang penyelidikan dan penyidikan serta penegakan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai Etika Profesi Polisi di Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG
Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum1 (law enforcement). Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum (rechtssicherheit) dengan mengabaikan aspek keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan hukum (zweckmassigheit) bagi masyarakat. Adagium bahwa cita hukum adalah keadilan (justice) dalam konteks perkembangan abad 21 telah berubah. Abad nasionalisme modern yang mengutamakan daya nalar hampir tidak pernah memuaskan pikiran manusia tentang arti dan makna keadilan (Belanda:rechtsvaardigheit) di dalam irama gerak hukum dalam masyarakat.2 Karena jelas bahwa hukum, atau aturan perundang-undangan terutama dalam implementasinya harusnya adil (Inggris: just, Belanda:Rechtsvaardig), tetapi ternyata yang terjadi adalah ketidakadilan (unjustice). Padahal hukum terkait dengan keadilan (Latin: iustitia), namun dalam praktik di kalangan aparatur penegak hukum belum sepenuhnya menyadari hal tersebut.3
Di samping krisis dalam penegakan hukum juga terjadi kecenderungan pengabaian terhadap hukum, ketidakhormatan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebagai contoh, sejumlah persepsi ketidakpercayaan masyarakat pada hukum adalah
1.Adanya perangkat hukum, baik produk legislatif maupun eksekutif yang dianggap belum mencerminkan keadilan sosial (social justice);
2.Lembaga peradilan yang belum independen dan imparsial;
3.Penegakan hukum yang masih inkonsisten dan diskriminatif;
4.Perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik satisfactory.4

1.Satjipto Rahardjo, 2006, Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 169 membedakan istilah penegakan hukum (law enforcement) dengan penggunaan hukum (the use of law). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.
2.Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 30.
3.Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum: Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.
4.Sultan Hamengku Buwono X, 2007, Merajut Kembali Keindonesiaan Kita, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 275.

Hukum, dengan demikian, dianggap sebagai suatu pranata yang belum difungsikan optimal, khususnya dalam tahap implementasinya oleh lembaga penegak hukum. Dalam praktik penegakan hukum masih terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (justice value), kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru menyebabkan hukum itu kehilangan makna yang sesungguhnya yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (HAM).
Bagaimana pun juga hakikat dan inti hukum itu adalah keadilan yaitu keadilan bagi banyak orang. Para penegak hukum khususnya hakim harus bisa merasakan pesan moral di balik setiap undang-undang yaitu keadilan yang senantiasa ditunggu pencari keadilan (iustitiabelen) dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks itulah Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “tidak ada undang-undang yang abadi, oleh karena undang-undang itu adalah perumusan yang pasti, sementara ia harus berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah. Undang-undang yang terpatok pada rumusan kata-kata itu akan selalu tertinggal dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang justru harus dikontrol atau dikendalikannya” inilah yang disebut “De wet hinkt achter de feiten”.5
Begitu besar jumlah kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Sepertinya hukum kehilangan nyali, hukum tidak berdaya, hukum berada dalam bayang-bayang penguasa. Pada intinya telah terjadi krisis hukum di Indonesia. Bentuk-bentuk lain krisis hukum misalnya hukum diperjualbelikan, diperdagangkan dan hukum dibisniskan, seakan-akan keadilan itu hanya milik kalangan tertentu sehingga disebut “justice (not) for all”.6 Penempatan kata “not” dalam kurung itu mencerminkan bahwa kadang-kadang dalam realitasnya keadilan bukan untuk semua orang. Padahal asasnya mengatakan bahwa keadilan untuk semua orang atau justice for all. 

5.Satjipto Rahardjo, “UUD 1945, Desain Akbar Sistem Politik dan Hukum Nasional”, Makalah dalam Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Hotel Borobudur Jakarta, 15-16 April 2008, hlm. 11. Bandingkan dengan Sudikno Mertokusumo, 2006, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 113 yang kadang-kadang disebut “het recht hinkt achter de feiten aan” yang berarti hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. F.
6.X. Adji Samekto, 2008, Justice (Not) For All Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, Genta Press, Yogyakarta, hlm. v.

Kritik yang pernah dilontarkan oleh Pizzi terhadap kondisi pengadilan Amerika Serikat ratusan tahun yang lalu kini terjadi di Indonesia, bahwasanya pengadilan cenderung menjadi ajang untuk mencari kemenangan daripada kebenaran dan keadilan (justice and justification).7
Segala sendi kehidupan, mulai dari tatanan ekonomi, sosial, apalagi politik menjadi caru marut. Konsep hukum mendatangkan interpretasi bebas dan banyak dipelintir dengan memanfaatkan dasar aturan-aturan karet yang ada. Hampir semua kasus besar KKN yang menyebabkan kerugian negara (baik materiil maupun moril) kebanyakan lolos lewat pintu hukum yang dinamakan prosedur atau kepastian hukum.
Hal tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia khususnya terhadap pengadilan saat ini sangat rendah. Hasil survey yang dilakukan Harian Umum Kompas pada tanggal, 29-30 Agustus 2007 terhadap hakim baik di Departemen Kehakiman maupun di Mahkamah Agung (MA) menyimpulkan bahwa kinerja hakim dalam memutuskan perkara-perkara KKN tidak memuaskan.[8] Dilaporkan kinerja hakim tidak memuaskan baik di PN dan PT sebesar 79,0%, hanya 17,5% responden yang menyatakan memuaskan dan 3,5% menyatakan tidak tahu. Kinerja hakim agung dilaporkan, hanya 21,0% responden menyatakan puas, 72,8% menyatakan tidak puas dan 6,2% tidak tahu.
Hasil-hasil survey yang rutin dilakukan Harian Umum Kompas pada tahun-tahun sebelumnya juga menyimpulkan tingkat kepuasan yang kurang lebih sama. Ini berarti sedang terjadi masalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan yang saat ini menjadi keprihatinan nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah “mengapa penegakan hukum di era reformasi cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan”?

7.Satjipto Rahardjo, 2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Genta Publishing, hlm. 95.
Profesi penegak hukum berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat yang berkeadilan. Penghormatan terhadap martabat manusia merupakan landasan tujuan penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai bagian dari sistem hukum, yang tidak bisa dipisahkan dengan substansi hukum dan budaya hukum.Hukum sebagai gejala sosial yang dikaji kedalam variabel independen memberikan pengaruh pada berbagai kehidupan sosial, sedangkan kehidupan sosial ini menjadi dependent variabel. Hukum sebagai  independent variabel, dapat dikaji secara law in action serta legal impact.
Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari sejarah maupun struktur sosial masyarakatnya. Hukum dan masyarakat terkait erat dan saling mempengaruhi dilihat dari segi penegakan hukum, berarti hukum juga akan tertarik ke dalam  pengaruh dari konfigurasi kekuasaan dalam masyarakat. Akhirnya  apabila  hukum dituntut  untuk memperlakukan setiap anggota masyarakat secara sama, pada saat yang sama hukum justru dihadapkan kepada keadaan yang tidak sama.
Diantara pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan Kepolisian adalah yang paling menarik, karena didalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Polisi pada hakekatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan Polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama dibidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan. Akhirnya Polisi akan menertibkan secara konkrit apa yang di sebut sebagai penegak ketertiban.
Oleh karena latar belakang tersebut diatas, maka Penulis mencoba membuat makalah dengan judul “Polri sebagai Lembaga Profesi Penegak Hukum di Indonesia”.

PERMASALAHAN

1.Apakah pelaksanaan juklak, juknis tentang penyelidikan dan penyidikan sudah menjamin bahwa penegakan hukum sesuai dengan etika profesi Polisi ?
2.Penegakan hukum yang sudah dijiwai etika profesi Polisi, apakah bertujuan memenuhi rasa keadilan ( Aristoteles, Justianus, Mill dan lain-lain)
3.Apakah bertujuan kemanfaatannya ? (Jeremy Bertham, Jhon Stuart Mill ) Apakah bertujuan kepastian hukum ?
4.Sesuai  Etika Profesi Polisi, apakah tujuan penegakan hukum keadilan , kemanfaatan dan kepastian hukum  ( Gustav  Radbruch ), seperti apa yang bisa dipraktikkan di Indonesia ?
5.Dan lain – lain yang terkait .

BAB II
TEORI DAN KONSEP

A.PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the rule of law’ versus ‘the rule of just law’ atau dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the rule of man by law’. Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just law’. Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

B.UTILITARIANISME KLASIK

John Stuart Mill, yang lahir di London, 20 Mei 1806, merupakan salah satu tokoh Utilitarianisme yang terkenal dalam menelurkan konsep kebebasan, yang dituangkan secara komprehensif di dalam bukunya On Liberty. Mill adalah anak dari James Mill dan murid dari seorang utilitarian ternama, Jeremy Bentham.

Utilitarianisme adalah sebuah teori yang diusulkan oleh David Hume untuk menjawab moralitas yang saat itu mulai diterpa badai keraguan yang besar, tetapi pada saat yang sama masih tetap sangat terpaku pada aturan-aturan ketat moralitas yang tidak mencerminkan perubahan-perubahan radikal di zamannya

Utilitarianisme secara utuh dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan secara lebih luas oleh James Mill dan John Stuart Mill. Prinsip moral tertinggi yang disebutnya dengan ‘Asas Kegunaan atau Manfaat’ (the principle of utility).  Maksud Asas Manfaat atau Kegunaan, kata Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, menurut pandangan utilitarian, tujuan akhir manusia juga merupakan ukuran moralitas.

Singkatnya, Utilitarianisme Klasik yang diusung oleh Jeremy Bentham, James Mill dan, anaknya, John Stuart Mill, dapat diringkas dalam tiga proposisi berikut:
a.Pertama, semua tindakan mesti dinilai benar-baik atau salah-jelek semata-mata berdasarkan konsekuensi atau akibatnya.
b.Kedua, dalam menilai konsekuensi atau akibat itu, satu-satunya hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkannya. Jadi, tindakan-tindakan yang benar adalah yang menghasilkan surplus kebahagiaan terbesar ketimbang penderitaan.
c.Ketiga, dalam mengkalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, tidak boleh kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain.

C.KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain, Hukum menurut teori ini bertujuan merealisasi atau mewujudkan keadilan. Francois Geny (1861-1959) termasuk salah seorang pendukung teori ini. Fokus perhatian utama dari prinsip keadilan adalah nasib anggota masyarakat yang paling kurang menguntungkan.8 Penerapan prinsip keadilan inilah yang menjadi parameter penilaian masyarakat terhadap kinerja hakim. Itulah sebabnya, Soetandyo Wignjosoebroto memosisikan keadilan (justice) sebagai jantungnya hukum.9

8.Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 77.
9.Winarno Yudho, 2002, “Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten”, Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta, hlm. 100.
Salah satu pilar atau tuntutan reformasi adalah terjadinya penegakan hukum yang konsekuen dan tidak terkontaminasi oleh kekuasaan. Sebab, proses penegakan hukum, sebenarnya bukan terjadi pada tahap aplikasi/ pelaksanaan hukum (law enforcement) saja, tetapi bisa dimulai pada tahap formulasi (tahap pembuatan undang-undang). Sementara itu Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum adalah merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.10
Upaya penegakan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut, yaitu meliputi (1) materi hukum (peraturan/perundang-undangan); (2) aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat dan lembaga pemasyarakatan); (3) sarana dan prasarana hukum dan (4) budaya hukum (legal culture).11
Budaya hukum meliputi di dalamnya cita hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan etika profesi para aparat penegak hukum. Ketertiban masyarakat dapat terwujud jika ada wibawa hukum. Di satu sisi, terciptanya wibawa hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, sementara kesadaran hukum (Belanda: rechtsbewustzyn, Inggris: sense of justice) sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan (Inggris: sense of justice) masyarakat. Di lain sisi, wibawa hukum juga sangat dipengaruhi oleh wibawa aparatur penegak hukum, sedangkan wibawa aparatur penegak hukum sangat dipengaruhi oleh terpenuhi atau tidaknya rasa keadilan masyarakat.
Relevan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita, menegaskan bahwa terdapat empat masalah mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan, yaitu meliputi reaktualisasi sistem hukum, penataan kelembagaan aparatur hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan birokrasi.12 
10.Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24.
11.Sudibyo Saleh, “Komitmen Supremasi Hukum di Tengah Kemajuan Masyarakat Indonesia”, Makalah yang disampaikan dalam Dialog Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan di Tengah Masyarakat yang Bersih dan Berwibawa, Jakarta, 11 Oktober 2004, hlm. 5-6.
12.Harkristuti Harkrisnowo, 2003, “Reformasi Hukum di Indonesia: Quo Vadis”? Kumpulan Artikel Hukum di Web-Site “http”//www.hukumonline.com” dalam buku Analisis Hukum 2002, Jangan Tunggu Langit, Runtuh. Cetakan Pertama, PT Justika Siar Publika, Jakarta, hlm. 30-31.

Dalam kaitan dengan pemberdayaan birokrasi itu penting diketahui ciri-ciri pemerintahan yang baik (Good Governance). UNDP mengemukakan ciri-ciri pemerintahan yang baik adalah (1) partisipasi, bahwa setiap warga negara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan; (2) aturan hukum (rule of law), kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk HAM; (3) transparansi, yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, informasi dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor; (4) ketanggapan (responsiveness), yang berarti bahwa berbagai lembaga dan prosedur-prosedur harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder dengan baik dan aspiratif; (5) orientasi pada konsensus, artinya governance yang baik menjadi perantara kepentingan – kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas; (6) kesetaraan (equity), artinya semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya; (7) efektivitas dan efisiensi, penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdayaguna.13
Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Gustav Radbruch (1878-1949) menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiang penyanggah penegakan hukum. Ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai. Khusus tujuan keadilan atau finalitas yaitu menekankan dan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.14  Namun Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa masalah kepastian hukum bukan urusan undang-undang semata, melainkan lebih merupakan urusan perilaku manusia. Kepastian hukum itu menjadi masalah besar sejak hukum itu dituliskan. Sebelum itu, selama ribuan tahun, apabila kita berbicara mengenai hukum, maka kita lebih banyak berbicara mengenai keadilan.15

13.Sudibyo Saleh, Op. Cit.. hlm. 7.
14.Theo Huijbers, 1999, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 163.
15.Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 84-85.

D.RESPONSIF DAN PROGRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum yang responsif dapat dikatakan sebagai “conditio sine quanon” saat ini, jika ingin hukum tetap dianggap sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah hukum sebagai panglima yang berarti hukum berada di garis depan yang mampu merespon nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Philippe Nonet & Philip Selznick mengintroduksi tipologi hukum responsif (responsive law) sebagai hukum negara yang mampu merespons dan mengakomodasi nilai, prinsip, tradisi dan kepentingan masyarakat, sehingga mencerminkan sistem pemerintahan demokratis yang dianut oleh pemerintah yang sedang berkuasa, khususnya dalam implementasi kebijakan pembangunan hukumnya.16
Pengembaraan mencari hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus berkelanjutan. Sebagaimana yang dikatakan Jerome Frank (1889-1957) tujuan utama kaum realis hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.17  Suatu hukum yang responsif masih harus diperjuangkan dalam tataran implementasi, agar tidak bertentangan dengan keadilan dan dimensi HAM. Untuk itu diperlukan suatu hukum progresif terutama dalam implementasinya. Jadi ada korelasi yang sangat erat antara hukum responsif dengan hukum progresif. Hukum di satu sisi mengakomodasi kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat dan di lain sisi lebih berani dan maju dalam penegakannya terutama oleh aparatur penegak hukum.
Agar terwujudnya suatu penegakan hukum yang progresif, maka dibutuhkan hukum progresif.18  Atas dasar itulah Satjipto Rahardjo menawarkan teori hukum progresif.

16.Philippe Nonet & Philip Selznick, 2007, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung, hlm. 83.
17.Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1105 menjelaskan kata progresif berarti ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang (tentang politik), bertingkat-tingkat naik (tentang aturan pemungutan pajak dan sebagainya). Lihat juga John M Echols dan Hassan Shadily, 2008, Kamus Inggeris – Indonesia, An English – Indonesian Dictionary, PT Gramedia, Jakarta yang menjelaskan bahwa kata progresif berasal dari Bahasa Inggris yaitu“progressive” yang berarti “maju” (kata sifat), dan orang yang menyukai kemajuan (kata benda).
18.Satjipto Rahardjo, “Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif”,makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007, hlm. 11.

Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.19
Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.20 Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. 
Kualitas hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi “hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.21 Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memilikki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.
Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.22
Dalam perkembangannya, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa karakter hukum progresif yang diharapkan menjadi tipe hukum yang mampu memberi jalan bagi pembangunan hukum di Indonesia di masa yang akan datang, yaitu hukum progresif menganut paradigma (1) hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia; (2) pluralisme hukum; (3) sinergi atas kepentingan pusat dan daerah; (4) koordinasi; dan (5) harmonisasi

19.Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)”,Makalah disampaikan pada acara jumpa alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang tanggal, 4 September 2004, hlm. 4.
20.Ibid.
21.Satjipto Rahardjo, ”Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)”,Artikel dalam News Letter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 59 Desember 2004, hlm. 1-14.
22.Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional “Solusi Permasalahan Hukum Pasca Bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam”, diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan AusAID dan Bappenas, Semarang 31 Mei – 2 Juni 2005, hlm. 1-9.

hukum. Asas yang menjadi dasar penerapannya adalah (1) asas persatuan; (2) asas kesamaan derajat; (3) asas desentralisasi; (4) asas otonomi dan (5) asas fungsional.23
Pada tataran praktis, maka pelaksanaan dekonstruksi hukum sebagai bagian dari aplikasi tipe hukum progresif dilakukan dengan kegiatan menumbuhkan dan menyebarkan kesadaran tentang kebutuhan bangsa Indonesia terhadap tipe hukum progresif dalam kehidupan berhukum di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi hukum progresif ke berbagai kalangan yang meliputi (1) kalangan akademisi/Perguruan Tinggi; (2) kalangan aparat pemerintah; (3) kalangan praktisi hukum dan (4) kalangan masyarakat umum.24
Hukum progresif tidak berpikir semata-mata menurut “legal way” tetapi lebih daripada itu menurut “reasonable way”. Apabila terjadi kebuntuan, maka hukum progresif melakukan cara alternatif yang kreatif, di atas menjalankan hukum “to the letter”.25  Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.26  Hukum yang menyejahterakan dan membahagiakan masyarakat hanya akan tercapai jika kembali membaca dengan cermat konstitusi dasar kita yaitu UUD 1945. Membaca Pembukaan UUD 1945 adalah membaca sebuah pesan mendasar dalam pembangunan hukum, yaitu agar hukum kita tetap menjadi Indonesia. Inilah yang oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai “Indonesia Bersatu” atau Indonesia Incorporateditu. Hukum (dan lain-lain) di Indonesia masih belum benar-benar mengindonesia. Desain sistem hukum kita sesungguhnya masih kuat berwatak Barat, mulai dari kosmologi, struktur, maupun kulturnya. Pembukaan UUD 1945 tidak mengamanatkan agar hukum kita menjadi liberal dan individualis, melainkan kekeluargaan dan kebersamaan. Itulah cara Pembukaan merumuskan watak kontekstualisme hukum kita.27

23.Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 195.
24.Satjipto Rahardjo, Konsep dan Karakteristik……..Op. Cit, hlm. 10.
25.Ibid.
26.Satjipto Rahardjo, UUD 1945, Desain……, Op. Cit., hlm. 16. Baca juga Satjipto Rahardjo, “Membangun “Indonesia Incorporated”, Artikel dalam Harian Umum Suara Pembaruan, 21 September 2000.
27.Soetandyo Wignjosoebroto. “Hukum Progresif: Apa yang Harus Dipikirkan dan Dilakukan Untuk Melaksanakannya”, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007, hlm. 3.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hukum progresif bukanlah hukum yang berproses balik ke era pra-positivisme, dengan langkah-langkah strategiknya untuk membangun kembali substansi hukum berdasarkan postulat-postulat moralisme seperti yang dulu dianut paham aliran naturalisme yang mempercayai adanya higher norms atau grundnorm.28 Hukum (yang) progresif adalah suatu sistem hukum yang berkembang secara progresif untuk beradaptasi dengan tuntutan perkembangan kehidupan yang dalam alam empiriknya tak bisa disangkal, ialah perkembangan yang disebut globalisasi, yang kalaupun menjurus ke terbentuknya one world tetapi toh full of differences, yang berdasarkan berbagai bukti globalisasi ini pada hakikatnya adalah juga merupakan proses glokalisasi.29

E.MANFAAT DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM

Hukum, keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah tiga kata kunci untuk terwujudnya manfaat dan kepastian hukum dalam penegakan hukum yang menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dapat ditelusuri dari Pembukaan UUD 1945. Eksistensi negara hukum (rechtsstaat) Republik Indonesia sebagaimana tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mengarah kepada kebahagiaan rakyat Indonesia sebagai manusia. Alinea kedua Pembukaan UUD dinyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.
Selanjutnya dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

28.Ibid.
29.Satjipto Rahardjo, 2007, Mendudukkan Undang-Undang Dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 88-89.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Oleh karena itu, yang menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah selanjutnya adalah mengimplementasikan amanat UUD 1945 dalam berbagai produk hukum yang di dalamnya terkandung muatan dan tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dengan perkataan lain, hukum hendaknya membuat bahagia”. Dalam konteks itu patut dipertanyakan, kita bernegara hukum untuk apa? Masyarakat ingin agar hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Untuk itu negara ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraaan masyarakat. Ini yang dikenal sebagai “Negara Kesejahteraan” (welvaartstaat). Oleh karena itu, Pemerintah harus cermat melihat pesan moral dibalik UUD 1945.30

Dalam konteks itulah Benjamin Nathan Cardoso (1870-1938) dan Roscoe Pound (1870-1964) menyetujui suatu perkembangan bebas hukum berkat kegiatan para hakim, asal mereka memperhatikan tujuan hukum, yakni kepentingan umum.31 Di Jerman pandangan ini disebut “Recht ist was dem volke nutzt”, hukum adalah apa yang berguna bagi rakyat,32 hukum itu, penyokong kebahagiaan”.33
Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat, “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum.34 Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (rapport du droit, inbreng van recht). Semua arti lain menunjuk ke arah ini sebagai arti dasar segala hukum.35 

30.Theo Huijbers, 1999, Filsafat Hukum dalam………Op. Cit., hlm, 180.
31.Theo Huijbers, 1999, Filsafat Hukum dalam………Op. Cit., hlm, 180.
32.Ibid.
33.Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2006, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV KITA, Surabaya, hlm. 74.
34.Ibid. hlm. 57.
35.Theo Huijbers, 1999, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 77.
Berkaitan dengan menyediakan aparatur penegak hukum guna menunjang penegakan hukum yang berkeadilan, penulis teringat akan apa yang dikatakan B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda, yang terkenal dengan kata-katanya yang berbunyi, “geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken” artinya “berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun”. Dengan perkataan lain, “berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan.36 Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparatur penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.37

Ungkapan tersebut hendak mengingatkan bahwa cita hukum yaitu keadilan untuk terwujudnya keejahteraan masyarakat akan tercapai jika ditunjang oleh aparatur penegak hukum yang memahami jiwa dan semangat undang-undang yang pada level yang lebih tinggi untuk kebahagiaan manusia”. Dalam kaitan dengan itu, Marcus Tullius Cicero (106 – 43 SM), mengatakan “Salus populi suprema lex esto”, hendaknya kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi.38

Seperti halnya Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya telah mendorong orang untuk berpikir tentang kehadiran suatu ilmu hukum yang khusus menyoroti negara-negara tersebut. Suatu kumpulan karangan yang disunting oleh Marasinghe dan Conklin pada tahun 1984 diberi judul “Kumpulan Karangan mengenai Perspektif Dunia Ketiga dalam Ilmu Hukum”. Dalam kata pengantar buku tersebut ditulis, bahwa pembicaraan mengenai Dunia Ketiga dalam ilmu hukum termasuk ke dalam kategori ilmu hukum terapan. Dalam ilmu hukum yang demikian tekanan diberikan kepada masalah yang secara karakteristik dihadapi oleh negara-negara tersebut, seperti (1) masalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membangun perekonomian; (2) pengangkatan harkat kemanusiaan di tengah-tengah proses perubahan sosial; dan (3) penyatuan berbagai komuniti etnik ke dalam satu masyarakat.39

36.Satjipto Rahardjo. Membedah Hukum……Op. Cit. hlm. 6.
37.Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum …….., Op. Cit., hlm. 103.
38.B. J. Marwoto, H. Witdarmono, 2004, Proverbia Latina, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 237.
39.Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 232.

Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”. Oleh karena itu, pemerintah yang mengemban tugas negara dalam membuat undang-undang harus sungguh-sungguh memperhatikan 2 (dua) hal yang telah dijelaskan di atas yaitu hukum hendaknya membuat sejahtera dan bahagia masyarakat serta hukum yang diciptakan harus berpihak kepada masyarakat dan itulah yang disebut “hukum untuk manusia”.
Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka posisi pemerintah sebagai pengayom dan pengemban kesejahteraan masyarakat sangat strategis. Relevan dengan hal ini tepatlah apa yang dikatakan Caius Suetonius Tranquillus (71-135) bahwa “Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere”, tugas gembala yang baik adalah mencukur ternaknya bukan mengulitinya. Artinya seorang penguasa mempunyai kewajiban menyejahterakan masyarakatnya, bukan menyengsarakan mereka yang berasal dari kelompok marginal.40
Hukum melalui penegakannya yang berkeadilan seyogianya memegang peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat (bonum commune communitatis) atau untuk kebaikan umum (pro bono publico). Jeremy Bentham dan John Stuart Mill merumuskannya dengan kalimat “The greatest happiness of the greatest number”,41 bahwasanya tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada jumlah sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya hukum pada hakikatnya untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan dalam hidupnya, yang oleh Jeremy Bentham disebut kebahagiaan. Hanya saja, di kebanyakan negara terutama di negara-negara berkembang peranan tersebut belum menjadi kenyataan, demikian juga di Indonesia, hukum belum berkeadilan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
Kondisi tersebut di atas menggugat eksistensi hukum yaitu menjaga ketertiban dan memberikan keadilan. Muncul pertanyaan, “hukum untuk masyarakat” atau “masyarakat untuk hukum”? Memilih yang pertama menimbulkan suasana yang dinamis, sedang yang kedua statis danstagnant atau macet.42 Eksistensi hukum dalam banyak kasus justru menyebabkan penderitaan masyarakat khususnya masyarakat kelompok marginal seperti kaum buruh dan hanya menguntungkan kelompok elit.

40.B. J. Marwoto, H. Witdarmono, Op. Cit., hlm. 33.
41.J. W. Harris, 1989, Legal Philosophies, Butterworths, London, hlm. 36. Lihat juga Roscoe Pound, 1989, Pengantar Filsafat Hukum,Brahtara, Jakarta, hlm. 42.
42.Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain………Op. Cit., hlm. 43.
Di samping itu hukum juga tidak mampu membebaskan masyarakat yang mengalami penderitaan akibat kebijakan (beleid) pemerintah yang keliru. Padahal Roscoe Pound (1870-1964) sudah mengingatkan dengan teorinya yaitu “law as tool of social engineering” bahwa hukum berfungsi sebagai alat perekayasa (pemberdayaan) sosial. Hukum itu ditandai olehnya sebagai suatu jenis teknik sosial (social engineering) atau kontrol sosial (social control) di dalam suatu masyarakat politik, yakni dalam negara. Tujuannya ialah untuk sebaik-baiknya mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individual yang satu dengan yang lain.43
Sebagai bagian dari keluarga ilmu, maka ilmu hukum tidak dapat dipikirkan terlepas dari perkembangan ilmu pada umumnya. Garis perbatasan ilmu itu sudah bergeser. Pergeseran-pergeseran ini barang tentu tak dapat diabaikan atau dianggap tidak ada oleh ilmu hukum. Ilmu hukum juga memerlukan pencerahan yang datang dari pergeseran-pergeseran tersebut di atas.44 Kita tidak akan pernah berbicara tentang hukum jika di dalamnya tidak terkait dengan manusia. Berbicara tentang hukum berarti berbicara tentang tujuan hukum yaitu untuk manusia. Dengan adanya hukum, maka yang ingin dicapai adalah pemberdayaan manusia yaitu nilai-nilai keadilan, kesejahteraan dan pada tahap yang paling tinggi adalah kebahagiaan bagi manusia. Pada hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak.45

F.TEORI TUJUAN HUKUM
Hukum senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Dalam masyarakat sering terjadi konflik oleh sebab itu diperlakukan suatu aturan untuk mengatur kepentingan antara manusia dalam masyarakat. Dalam sosiologi hukum dikenal teori konflik yang menekankan bahwa setiap masyarakat merupakan subjek dari perubahan sosial, dan perubahan ini terdapat dimana-mana. Setiap masyarakat pasti mengalami pertikaian dan konflik. Setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan disintegrasi dan perubahan dan setiap masyarakat berdasarkan pada paksaan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lain. 

43.Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam……Op. Cit., hlm. 180.
44.Satjipto Rahardjo, Mengajarkan Keteraturan dan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order Finding Disorder), Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm. 7.
45.Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 25.

Hukum memiliki tujuan yang jelas. Ada begitu banyak grand theory tentang apa yang menjadi tujuan hukum. Achmad Ali membagi grand theory tujuan hukum menjadi teori barat (teori klasik dan modern), teori timur dan teori Islam. 

1.Teori Barat

Teori Barat dibagi menjadi teori klasik dan teori modern dimana teori klasik meliputi teori etis, teori utilitis dan teori legalistik sedangkan teori modern meliputi teori prioritas baku dan teori prioritas kasuistik. Teori klasik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.Teori etis dimana tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (justice).
b.Teori utilitis dimana tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (utility).
c.Teori legalistik dimana tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainty).

Sedangkan Teori Modern dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.Teori prioritas baku dimana tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
b.Teori prioritas kasuistik dimana tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

2.Teori Tujuan Hukum Timur, teori ini tidak menampakkan kepastian tetapi hanya menekankan pada tujuan bahwa keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian. Jadi berbeda dengan tujuan hukum Barat, maka tujuan hukum bangsa-bangsa Timur yang masih menggunakan kultur hukum asli mereka.

3.Teori Hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mecakupi kemanfaatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. 
Gustav Radburch seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmaeszigkeit) dan kepastian hukum (rechtssicherkeit). Radburch mengajarkan bahwa diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum.46

G.POLRI SEBAGAI PENEGAK HUKUM

Polri sebagai penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum (anggota Polri) itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:
1.Institusi penegak hukum (Polri) beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2.Budaya kerja yang terkait dengan anggota Polri, termasuk mengenai kesejahteraan anggota Polri, dan
3.Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan Polri maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja Polri, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum oleh Polri secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

46.http://bunga-legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html
Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum oleh Polri di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu :
1.Pembuatan hukum (‘the legislation of law’ atau ‘law and rule making’),
2.Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization and promulgation of law, dan
3.Penegakan hukum (the enforcement of law).
4.Ketiganya membutuhkan dukungan adminstrasi hukum (the administration of law) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable).

Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, ‘the administration of law’ itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (rules executing) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (regels), keputusan-keputusan administrasi negara (beschikkings), ataupun penetapan dan putusan (vonis) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum Polri tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori ‘fiktie’ yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (social reform), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja

1.Penyelidikan dan Penyidikan
a.Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan
Ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Akan tetapi tidak semua pejabat kepolisian dapat memegang jabatan sebagai penyidik. Seorang pejabat kepolisian harus memenuhi syarat kepangkatan untuk dapat diberi jabatan sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal yang dimaksud, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

b.Penyelidik
Menurut Pasal 1 butir 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 4 KUHAP menegasakan lagi, bahwa Penyelidik adalah setiap polisi Negar Republik Indonesia.

c.Penyelidikan
Menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Apabila penyelidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan (Pasal 102 ayat (1) KUHAP). Kemudian penyelidik mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh penyelidik tersebut, penyelidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan (H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992: 20-21).
Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana benar-benar merupakan suatu tindak pidana penyelidik harus dapat mengindentifikasi suatu peritiwa sebagai tindak pidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan diabaikan, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Dengan demikian setiap tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum dan ats perbuatan tersebut dianccam dengan pidana. Sedangkan untuk dapat menentukan suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, harus tersedia bukti permulaan atau bukti yang cukup (H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992 : 21-27).

d.Penyidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Menurut M. Yahya Harapan (1998 : 99-100) pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian opsporing.Menurut Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.(Andi Hamzah, 2000 :118).
Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.
Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung mertabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam Hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharuskan dibebankan padanya. Oleh karena tersebut sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.
Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenag dalam instansi penyidik,di mana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.
Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tesebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.
e.Penyidik
Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai kepangkatan penyidik yang memeriksa perkara maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 Pasal 2 ayat (1) ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan dua polisi (ipda), sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidkan adalah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau disamakan dengan itu.
Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.Sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut.Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman , dimana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Andi Hamzah, 2000 :78).
Selain terdapat penyidik seperti yang telah di jelaskan di atas, berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (1) pasal 3 ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 3 Tahun 1983 yaitu pada Pasal 3 yang memuat bahwa yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua dan pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku seantero dunia.Kekuasaan dan wewenang (power and authority) polisi sebagai penyidik sangatlah penting dan sulit. Di Indonesia sendiri penyidik sangatlah penting peranannya karena polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) yang berbeda dengan negara-negara lainya dimana hal ini dapat terjadi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda (Andi Hamzah, 2000 :78).
f.Kewenangan Penyidik
1.Kewenangan Penyidik di Indonesia
Penyidik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP ) berwenang untuk:

a)Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Ketentuan dalam pasal 1 butir 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
b)Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
Kegiatan penyidikan yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan pada saat di tempat kejadian adalah menemukan barang bukti maupun bekas-bekas kejahatan yang tertinggal pada tempat kejadian pekara (TKP) atau bagian-bagian terjadinya kejahatan. Barang bukti pertama yang dicari oleh penyidik adalah menemukan sidik jari pelaku kejahatan, hal ini termasuk dalam lingkup hukum acara pidana.
c)Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka Kewenangan ini penting dimiliki oleh penyidik , karena berkaitan dengan adanya orang yang dicurigai yang mengharuskan penyidik mengambil tindakan memberhentikan guna melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan. Namun dalam hal orang yang dicurigai tidak mengindahkan peringatan penyidik maka penyidik pun tidak dapat melakukan upaya paksa yang dibenarkan undang-undang. karena kalau akan melakukan penangkapan harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi misalnya adanya surat perintah penangkapan.

d)Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan
Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Disamping itu terdapat syarat-syarat penahanan, yaitu:
(1)Syarat Subjektif
(a)kekhawatiran tersangka/ terdakwa akan melarikan diri
(b)kekhawatiran tersangka/ terdakwa merusak/ menghilangkan barang bukti
(c)kekhawatiran tersangka/ terdakwa mengulangi perbuatannya kembali

(2)Syarat Objektif
(a)tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih
(b)kurang dari 5 tahun akan tetapi dikecualikan oleh Undang-Undang, Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Penggeledahan terdiri dari 2 jenis yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah menurut pasal 1 butir 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Penggeledahan badan menurut pasal 1 butir 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
Penyitaan menurut pasal 1 butir 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan adalah serangkain tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud dan atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Disamping itu menurut pasal 39 KUHAP ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
(1)Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
(2)Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
(3)Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
(4)Benda yang khusus di buat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

g.Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis)

Petunjuk – petunjuk dalam pelaksanaan dan teknis penyelidikan maupun penyidikan yang terdapat dalam KUHAP antara lain :
Pasal 102
(1)Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
(2)Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.
(3)Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum.
Pasal 103
(1)Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
(2)Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
Pasal 104
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.
Pasal 105
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. BAB XIV
Pasal 106
Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
Pasal 107
(1)Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
(2)Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
(3)Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
Pasal 108
Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
Pasal 109
Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.
Pasal 110
(1)Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
(2)Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
(3)Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
(4)Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
Pasal 111
(1)Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.
(2)Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
(3)Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.
(4)Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.
Pasal 112
(1)Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
(2)Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.
Pasal 113
Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.
Pasal 114
Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
Pasal 115
(1)Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
(2)Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka
Pasal 116
(1)Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
(2)Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
(3)Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.
(4)Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.
Pasal 117
(1)Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.
(2)Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.
Pasal 118
(1)Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.
(2)Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
Pasal 119
Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.
Pasal 120
(1)Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
(2)AhIi tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.
Pasal 121
Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.
Pasal 122
Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan dan harus mulai diperiksa oleh penyidik.
Pasal 123
(1)Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.
(2)Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.
(3)Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.
(4)Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu.
(5)Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.
Pasal 124
DaIam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.
PasaI 125
Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 33 dan Pasal 34.
Pasal 126
(1)Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dari hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
(2)Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
(3)Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
Pasal 127
(1)Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
(2)Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.
Pasal 128
Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.
Pasal 129
(1)Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua Iingkungan dengan dua orang saksi.
(2)Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
(3)Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
(4)Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.
Pasal 130
(1)Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
(2)Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.
Pasal 131
(1)Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.
(2)Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 129 undang-undang ini.
Pasal 132
(1)Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.
(2)Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.
(3)Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 131, penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
(4)Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang dibagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat.
(5)Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya.
(6)Semua pengeluaran untuk penyelesaian hal tersebut dalam pasal ini dibebankan pada dan sebagai biaya perkara.
Pasal 133
(1)Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
(2)Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
(3)Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.
Pasal 134
(1)Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
(2)Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.
Pasal 135
Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.
Pasal 136
Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab 14 ditanggung oleh negara.

2.Etika Profesi Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (order) dan hukum. Kepolisian nasional di Indonesia disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Polri bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Tugas Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, yang seharusnya dapat menjadi contoh disiplin bagi masyarakat. Namun, anggota Polri tetaplah manusia biasa, masih banyak anggota Polri yang melakukan pelanggaran kedisiplinan.

Berikut merupakan beberapa pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh anggota Polri:

a.Pelanggaran disiplin ringan:
Tidak membawa surat kelengkapan data diri; pelanggaran perilaku; pelanggaran ketertiban penggunaan seragam Polisi, atribut dan kelengkapannya; pelanggaran performance; pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor; pelanggaran atas penggunaan inventaris dinas; lupa membawa surat izin senjata api atau inventaris dinas yang dipinjam pakaikan; ke luar kantor pada jam dinas tanpa izin pimpinan.

b.Pelanggaran disiplin berat:
Mangkir atau tidak melaksanakan tugas atasan (disersi); melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari tiga bulan; berbuat asusila; ikut terlibat dan/atau memback-up dalam suatu tindak pidana/kejahatan yang terorganisasi; penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan.
Sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggaran disiplin yang sifatnya ringan berupa tindakan disiplin, sedangkan untuk pelanggaran disiplin berat berupa hukuman disiplin. Etika kepolisian merupakan sarana untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggan bagi masyarakat; mencapai sukses penugasan; membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat; mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efesien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.
Pelanggaran terhadap etika kepolisian pun kerap terjadi. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia meliputi pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika dalam hubungan dengan masyarakat.
Proses penegakan kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia dilakukan melalui tahapan pemeriksaan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan pelanggaran disiplin merupakan tindak lanjut dari penerimaan laporan, tertangkap tangan dan temuan oleh petugas yang dilakukan dalam bentuk kegiatan berupa pemanggilan terperiksa dan saksi, pembuatan berita acara pemeriksaan atau BAP, dan pemeriksaan saksi ahli.
Proses persidangan pelanggaran disiplin anggota Polri melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan sidang, pelaksanaan sidang, serta pelaksanaan putusan sidang.

BAB III
PEMBAHASAN
A.Apakah pelaksanaan juklak, juknis tentang penyelidikan dan penyidikan sudah menjamin bahwa penegakan hukum sesuai dengan etika profesi Polisi ?

Juklak dan Juknis tentang penyelidikan dan penyidikan apabila dilaksanakan dengan benar akan menjamin bahwa penegakan hukum sesuai dengan etika profesi Polisi, namun apabila hal tersebut tidak diimbangi dengan mental dan moral baik dari para penyidik maka pelaksanaan penegakan hukum akan menjadi tidak sesuai dengan etika profesi Polri. Disamping itu apabila pelaksanaan Juklak dan Juknis tersebut mengutamakan kepastian hukum maka secara tidak langsung akan mengesampingkan nilai-nilai lainnya seperti keadilan dan kemanusiaan.

Oleh karena itu dalam proses penyidikan, perlu segera dilakukan perubahan-perubahan mendasar dengan mencari akar permasalahan yang menghambat proses tersebut, baik terhadap aparat penyidiknya, ketentuan-ketentuan hukum dan petunjuk pelaksanaannya serta cara-cara yang dilakukan dalam proses dimaksud, untuk mewujudkan penyidik yang mandiri dan profesional.

Kemandirian penyidik disini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas penyidikan tidak terpengaruh dan atau dipengaruhi oleh pihak lain, bebas dari keterpengaruhan politis, bahkan oleh penguasa negara dan pimpinan sekalipun. Selanjutnya konsep profesionalisme penyidik secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kemahiran penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya di dukung oleh pengetahuan dan keterampilan, wawasan serta ethos kerja yang tinggi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun taktik dan teknik penyidikan secara benar dan tepat berdasarkan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Revitalisasi proses penyidikan Polri untuk mewujudkan supremasi hukum, tentunya perlu pembenahan beberapa aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum yaitu aspek Perundang-undangan, aspek aparat penegak hukum, sarana dan prasarana serta budaya, masyarakat. Keempat aspek tersebut saling mempengaruhi yang satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pencapaian hasil penyidikan yang optimal, efektif dan efisien, tentunya pembenahan keempat aspek itu tidak dapat dilaksanakan sekaligus, tapi perlu pengaturan dan pemikiran prioritas yang tepat, bertahap dan berlanjut.

Untuk itu Revitalisasi proses penyidikan Polri perlu memprioritaskan pembenahan kultur penyidik, terutama yang berkaitan dengan moral dan etika agar tidak melukai dan merugikan masyarakat pencari keadilan. Disamping itu perlu perubahan perilaku, dari sikap membela penguasa menuju ke pembelaan rakyat yang benar serta merubah sistem yang berlaku yang telah diatur dalam KUHAP dan petunjuk-petunjuk penyidikan yang tidak efisien. Dengan melalui perubahan-perubahan diatas diharapkan terwujud sosok penyidik yang profesional, bersih, berwibawa dan dicintai rakyat yang dilindungi, diayomi dan dilayani. Langkah-langkah tersebut akan tercermin pada integritas pribadi setiap penyidik/ penyidik pembantu yang mampu menjamin reputasi, legitimasi, maupun kredibilitas penyidik secara utuh.

Sehubungan dengan pembahasan tersebut diatas, maka strategi Revitalisasi proses penyidikan Polri yang perlu dilaksanakan sebagai berikut :
a.Kembali kepada jati diri Polri selaku aparat penegak hukum sesuai visi dan misinya, dengan mengutamakan perubahan perilaku penyidik. Perilaku penyidik yang mendesak harus dirubah adalah perilaku penguasa (arogan) dan pemerasan atau meminta imbalan uang dan atau barang dalam menangani perkara.
b.Pendekatan pencapaian tujuan hidup sejahtera dengan mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya harus dirubah dengan pola hidup prasaja dan berbudi luhur sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata. Untuk itu aparat penyidik / penyidik pembantu harus dikembalikan jati dirinya menjadi pembela rakyat yang dirugikan orang lain, pelindung semua warga dan pelurus warga yang tersesat perbuatannya, dengan memahami dan menghayati kembali moral dan etika profesi kepolisian. Setiap insan penyidik/penyidik pembantu harus memiliki kepribadian moral yang kuat dan menghayati secara mendalam, norma-norma bagi penegak hukum disamping Perundang-undangan dan taktik serta teknik penyidikan.

c.Budi luhur yang mendasari kepribadian yang kuat dan mantap adalah sebagai berikut :

1)Kejujuran.
Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Tanpa kejujuran kita sebagai manusia tidak dapat maju selangkah pun karena kita belum berani menjadi diri kita sendiri. Tanpa kejujuran keutamaan-keutamaan moral lainnya akan kehilangan nilainya. Ada dua sikap jujur yang penting: pertama, sikap terbuka; kedua, sikap fair atau wajar. Sikap yang pertama mendasari kesediaan penegak hukum untuk melayani pencari keadilan secara seimbang dan tidak diskriminatif. Sikap kedua, yaitu sikap berlaku wajar sebagai sesama warga negara, menghindarkan diri dari perilaku angkuh dan berlebihan, sehingga cenderung untuk otoriter dan berlaku kasar/ menindas terhadap orang lain, bertindak sewenang-wenang karena berkuasa.

2)Nilai-nilai Autentik
Autentik berarti : kita menjadi diri kita sendiri. Manusia autentik adalah manusia yang menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadiannya yang sebenarnya. Dalam diri para penegak hukum, autensitas pribadi tersebut misalnya: tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat penyidik selaku anggota masyarakat dan warga negara, tidak mengisolir diri dari pergaulan sosial, bersikap mendahulukan kepentingan klien serta tugas dan kewajibannya, berani berbuat sendiri bukan karena semata-mata telah diperintahkan oleh atasan atau karena peraturan/ketentuan yang diberlakukan baginya, berani berinisiatif secara bijaksana.

3)Kesediaan untuk bertanggung jawab.
Kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral menjadi operasional di dalam kesediaan untuk bertanggung jawab. Ini berarti :
a)Kesediaan untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Contoh : sikap tidak diskriminatif yang wajib dilakukan dalam pelayanan oleh penyidik.
b)Bertindak secara proporsional. Misalnya : tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biayabiaya yang tidak perlu.
c)Tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya saja, melainkan merasa bertanggung jawab bilamana saja ia diperlukan.
d)Kesediaan untuk meminta dan untuk memberikan pertanggung jawaban atas tindakan-tindakannya, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Jika ia lalai, ia bersedia untuk dipersalahkan dan tidak melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, apalagi bawahannya.

4)Kemandirian moral.
Yang dimaksudkan adalah bahwa penyidik tidak begitu saja ikut-ikutan dengan pandangan-pandangan moral di lingkungannya, melainkan selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri, serta bertindak sesuai dengannya. Misalnya : perilaku moral yang didasarkan pada perasaan malu, oportunis, malas, emosi, pertimbangan untung rugi. Mandiri secara moral berarti bahwa penentuan sikap kita tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas; atau kita mungkin tidak akan pernah dapat rukun hanya demi kebersamaan, apalagi kalau sampai melanggar keadilan. Dalam hal ini seorang penyidik harus memiliki integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesionalnya. Pertimbangan moral profesional ini harus diselaraskan dengan nilainilai sopan santun serta nilai-nilai agama.

5)Keberanian moral.
Keberanian moral pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk selalu membentuk penilaian terhadap suatu masalah moral atas dasar keutamaan intelektual. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam atau melalui kesediaan untuk mengambil resiko konflik. Keberanian semacam ini misalnya terungkap dalam : sikap para penegak keadilan atau para penegak hukum untuk menolak segala macam bentuk tindak korupsi atau penyuapan.

6)Kerendahan hati
Dalam bidang moral, kerendahan hati tidak hanya berarti kita menyadari akan keterbatasan diri kita sendiri, melainkan juga sadar akan kemampuan kita sendiri untuk memberikan penilaian moral yang terbatas. Jadi atas dasar kesadaran ini, kita tidak perlu memutlakan pandangan moral kita sendiri pada orang lain. Tanggung jawab moral yang nyata menuntut juga sikap realistis dan kritis. Ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan dan untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang member peluang kepada setiap anggota masyarakat untuk hidup secara lebih bebas (Lih. Magnis-Suseno, 1987, hal 141-150).

Disamping kriteria kepribadian moral yang kuat, para penyidik/ penyidik pembantu juga wajib mentaati norma-norma bagi penegak hukum pada umumnya, terutama dalam menggembalakan hukum, menyusun serta memelihara hukum. Norma-norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu :

1)Kemanusiaan.
Norma kemanusiaan menuntut penyidik untuk senantiasa memperlakukan manusia secara manusiawi, sebab dia memiliki kedudukan keluhuran budi. Mereka harus dihormati sebagai pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Hukum yang ada harus dilihat sebagai pembatasan kebebasan setiap orang untuk menjadikannya benar-benar bebas, pandangan tersebut menjadi dasar dalam rumusan hak-hak manusia yang azasi. Jadi, didalam kehidupannya manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan sikap dan tingkah lakunya terhadap dunia dan lingkungannya untuk menjaga nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.

2)Keadilan
Keadilan adalah kehendak yang kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya. Seseorang disebut adil bila ia dapat mengenali dan mengakui yang lain, yang berbeda dari dirinya sendiri. Keadilan itu dapat ditentukan didalam kehidupan bersama antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi rasa keadilan, seorang penyidik dituntut untuk mentaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma secara hukum dan secara moral.

3)Kepatutan
Kepatutan adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan Undang-Undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Hukum pada hakekatnya berlaku umum, namun dalam realitas hidup manusia, banyak terdapat hal-hal yang tidak mungkin disebut dengan ukuran umum/universal. Pemberlakuan hukum pada dasarnya untuk mengoreksi perbuatan seseorang. Namun dalam banyak hal, yang patut itu belum tentu adil menurut hukum. masalah tersebut perlu dilihat dari sebab-sebab yang melatar belakangi perbuatan seseorang. Disamping banyak hal yang belum diatur dalam hukum. Oleh sebab itu, kepatutan juga wajib dipelihara dalam pemberlakuan hukum dan Perundang-undangan dengan maksud untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan ketajaman hukum itu sendiri. Perubahan aspek budaya penyidik ini akan secara langsung ditanggapi oleh masyarakat, baik dengan pujian, perasaan puas atau sebaliknya dengan celaan atau kekecewaan masyarakat.

d.Percepatan Revisi KUHAP dan Petunjuk-petunjuk Penyidikan.
Aturan-aturan tertentu dalam KUHAP baik yang berkaitan dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan/ penyitaan dan pemeriksaan saksi-saksi/ tersangka serta penyerahan berkas BAP banyak yang tidak efisien dan menjadi beban penyidik, yang akhirnya menghambat proses penyidikan dan bahkan berakibat terabaikannya perlindungan hak azasi baik tersangka, korban maupun saksi.

Dengan penyederhanaan prosedur penyidikan melalui revisi KUHAP, memberi dasar dan peluang bagi Polri untuk menyederhanakan petunjuk-petunjuk teknis dan petunjuk-petunjuk penyidikan lainnya guna mewujudkan proses penyidikan yang efektif, efisien, cepat, murah dan sederhana. Diharapkan proses penyidikan yang akan datang tidak lebih dari dua puluh hari dan berkas tidak lebih dari lima belas lembar. Sehingga penggunaan sumber daya organisasi baik yang menyangkut dana, personil, peralatan dan waktu akan dapat dihemat dan digunakan untuk menangani perkara-perkara yang lebih banyak lagi. Agar ide-ide efisiensi KUHAP dapat diterima oleh pemerintah, DPR dan masyarakat, perlu langkah-langkah untuk mencari dukungan baik dari lingkungan akademisi, masyarakat maupun anggota DPR itu sendiri.

B.Penegakan hukum yang sudah dijiwai etika profesi Polisi, apakah bertujuan memenuhi rasa keadilan ? ( Aristoteles, Justianus, Mill dll)

Penegakan hukum yang sudah dijiwai etika profesi Polisi bertujuan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan Teori Aristoteles yang mengaitkan teorinya tentang hukum dengan perasaan sosial-etis yang bukanlah bawaan alamiah ‘manusia sempurna’ versi Socrates, bukan pula mutu ‘kaum terpilih’ (aristocrat) model Plato. Perasaan sosial-etis ada dalam konteks individu sebagai warga Negara (polis). Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama, yaitu: Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya).

Tahun 527 – 322 SM ; (1) Kaisar Romawi, Flavius Anacius Justianus menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi, ‘Corpus Iuris’ sebagai jaminan atas keadilan dan hak-hak asasi manusia. Sehubungan dengan keadilan, Ulpianus (200 SM), seorang pengemban hukum kekaisaran Romawi pernah menuliskan “Íustitia Est Constants Et Perpetua Voluntas Ius Suum Cuique Tribuendi” yang mengandung makna bahwa keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan yang tak ada akhirnya untuk memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya. Paradigma keadilan dijabarkan lebih lanjut oleh Justianus dalam Corpus Iuris Civilis, yang bermakna peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain, apa yang yang menjadi bagiannya.47 Cita-cita hukum untuk menegakkan keadilan dicerminkan dalam suatu adagium hukum Fiat Justitia, ruat caelum. Keduanya mengandung pengertian tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh.

47. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, hal.3
Rasa keadilan perlu dikontrol dan dicerahi oleh sebuah akal yang lebih tinggi.” Ini adalah kalimat paling kritis dari John Stuart Mill atas fenomena kesadaran moral publik dalam bukunya yang berjudul Utilitarianism (1861).

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan keNegaraan,selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolsiian Negara Republik Indonesia.

Adapun ketiga hal tersebut (keadilan, hidup secara terhormat dan hak asasi manusia) ada didalam etika profesi Polri, antara lain :
1.Dalam Kode Etik Kepolisian Bab II tentang Etika Kelembagaan, Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.”
2.Pasal 2, menyatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :
a.  Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;
b.  Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;
c.  Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;
3.Pasal 4, menyatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan:
a.  Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
b.  Tidak memihak;
4.Pasal 5 huruf e menyatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa tidak membeda-bedakan cara pelayanan kepada semua orang”
5.Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada Norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan.”
6.Pasal 20 menyatakan bahwa “Merupakan kehormatan yang tertinggi bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghayati, menaati dan mengamalkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.”

C.Apakah bertujuan kemanfaatannya ? (Jeremy Bertham, Jhon Stuart Mill ) Apakah bertujuan kepastian hukum ?

Prinsip moral tertinggi yang disebutnya dengan ‘Asas Kegunaan atau Manfaat’ (the principle of utility).  Maksud Asas Manfaat atau Kegunaan, kata Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, menurut pandangan utilitarian, tujuan akhir manusia juga merupakan ukuran moralitas.

Singkatnya, Utilitarianisme Klasik yang diusung oleh Jeremy Bentham, James Mill dan, anaknya, John Stuart Mill, dapat diringkas dalam tiga proposisi berikut:
d.Pertama, semua tindakan mesti dinilai benar-baik atau salah-jelek semata-mata berdasarkan konsekuensi atau akibatnya.
e.Kedua, dalam menilai konsekuensi atau akibat itu, satu-satunya hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkannya. Jadi, tindakan-tindakan yang benar adalah yang menghasilkan surplus kebahagiaan terbesar ketimbang penderitaan.
f.Ketiga, dalam mengkalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, tidak boleh kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain.

Unsur yang diharapkan dari hukum adalah kepastian (legal certainty). Lembaga-lembaga hukum seperti hak milik, status perkawinan, dan kontrak semuanya harus ditepati oleh para pihak yang mengadakannya. Tanpa kepastian hukum akan muncul kekacauan dalam masyarakat Oleh karena itu, jelas bahwa berfungsinya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. Dengan terciptanya hal itu akan memungkinkan manusia untuk mengembangkan segala bakat dan kemampuannya. Dapat dikatakan bahwa keseluruhan kaidah atau norma dan ketentuan hukum yang dibuat manusia akhirnya bermuara pada suatu asas utama yang diarahkan untuk penghormatan dan pengakuan terhadap martabat manusia. Sehingga, jika ditanya manakah yang lebih penting antara ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum? Pertanyaan ini dijawab oleh Denis Lloyd, ”………..justice is little more than the idea of rational order or coherence and therefore operates as a principle of procedure rather than substance” 48
Berbicara tentang etika maka tidak terlepas dari  perilaku dan tindakan manusia yang terkait dengan norma dan nilai-nilai atau ukuran baik yang berlaku pada masyarakat. Sedangkan kepolisian pada intinya merupakan  aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas ketertiban umum ,keselamatan dan keamanan masyarakat. Sehingga dengan adanya etika kepolisian mampu dijadikan barometer oleh pihaknya untuk menjadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum.

Memang Republik Indonesia ini sudah mendesak untuk memiliki polisi yang beretika, jujur, bersih, dan mengayomi masyarakat. Tetapi kita semua tahu, kendalanya sangat banyak. Salah satu akar permasalah adalah adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalanetika kepolisian.

Etika sendiri terbentuk dari endapan sejarah, budaya, kondisi sosial dan lingkungan dengan segala aspek dan prospeknya. Internalisasi dan penerapan etika kepolisian yang tidak mantap, merupakan faktor penyebab kurang dalamnya pendalaman etika, sehingga polisi ditingkat pelaksanaan sangat labil, mudah goyah dan terombang-ambing dalam gelombang dan gegap gempitanya perubahan dalam pembangunan jati diri yang sejati.

Manfaat etika sebenarnya memperkuat hati nurani yang baik dan benar dari diri pribadi, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa hidupnya, pengabdiannya, pelaksanaan tugasnya dan tingkah lakunya adalah berguna, bermanfaat bagi masyarakat, dan karenanya dia dihargai, diterima, bahkan ditempatkan secara terhormat didalam masyarakat.

48. Denis Lloyd, The Idea Of Law, Penguins Books, Harmondsworth, 1964, hlm. 12

Etika kepolisian dapat mengangkat martabat kepolisian didalam masyarakat jika dilaksanakan dengan baik. Etika kepolisian saat ini memang belum mentradisi seperti etika lainnya. Hal itu disebabkan karena sejak awal etika kepolisian itu terus berkembang dan berubah-ubah, sehingga isi dan bentuk profesi kepolisian itu sendiri belum seragam.

Dalam upaya menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja Polri, jajaran Polri memang harus memberikan jaminan kepastian hukum, dengan segala kegiatan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten. Dalam kaitan ini para pimpinan Polri memang sudah membuat kebijakan-kebijakan mendasar, baik secara struktural maupun mental aparatnya. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mendasar yang menekankan adanya jaminan kepastian hukum tersebut, jajaran Polri berharap adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Sehingga Polri dapat lebih cepat mewujudkan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

D.Sesuai  Etika Profesi Polisi, apakah tujuan penegakan hukum keadilan , kemanfaatan dan kepastian hukum  ( Gustav  Radbruch ), seperti apa yang bisa dipraktikkan di Indonesia ?
Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (Spannungsverhaltnis).

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

Ketiga nilai hukum tersebut tidak dapat diterapkan secara seimbang oleh aparat penegak hukum ketika mereka menangani kasus Mbah Minah yang dituduh mencuri 3 biji kakao dari perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan 4. Di dalam persidangannya, Minah menuturkan bahwa tiga biji kakao tersebut untuk menambah bibit tanaman kakao di kebunnya di Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Minah mengaku sudah menanam 200 bibit pohon kakao di kebunnya, tetapi ia merasa jumlah itu masih kurang. Namun, belum sempat buah tersebut dibawa pulang, seorang mandor perkebunan, Sutarno, menegurnya. Minah lantas meminta maaf dan meminta Sutarno untuk membawa ketiga buah kakao tersebut. Alih-alih permintaan maafnya diterima, manajemen PT RSA 4 malah melaporkan Minah ke Kepolisian Sektor Ajibarang.

Kalau melihat kasus Minah, dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum mengutamakan kepastian hukum dalam penegakan hukumnya tanpa memperhatikan rasa keadilan. Penegakan hukum yang diartikan oleh para aparat penegak hukum yang menangani kasus Minah adalah Penegakan hukum secara tekstual yaitu mengartikan perbuatan Minah sebagai pencurian. Padahal kalau mau dihitung, harga buah kakao tersebut lebih murah dibandingkan biaya perkara yang harus dikeluarkan untuk menangani kasus tersebut. Selain itu, motif Minah adalah potret dari kemiskinan. Kalau ada yang mau dihukum, seharusnya Negara karena tidak dapat menjalankan fungsinya yaitu mensejahterakan rakyat.

Berdasarkan pendapat Radbruch, dapat dikatakan bahwa seorang hakim dapat mengabaikan hukum tertulis (statutarylaw/ state law) apabila hukum tertulis tersebut ternyata dalam praktiknya tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Namun, wajah peradilan Indonesia berangkat dari kasus Minah hanya menitikberatkan pada aspek dogmatika atau statutory law bahkan seringkali hakim hanya bertugas untuk menjadi corong undang-undang (la bouche de la loi) yang berakibat pada penciptaan keadilan formal belaka bahkan seringkali menemui kebuntuan legalitas formal.

Penegakan hukum yang berkeadilan seharusnya sarat dengan etis dan moral. Penegakan hukum seharusnya dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Namun disamping itu, masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Kendatipun demikian, terkadang apa yang dianggap berguna belum tentu adil, begitu juga sebaliknya, apa yang dirasakan asil, belum tentu berguna bagi masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa di dalam menegakan hukum akan lebih baik diutamakan nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan penegakan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo.

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiang penyanggah penegakan hukum. Ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai. Khusus tujuan keadilan atau finalitas yaitu menekankan dan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Namun Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa masalah kepastian hukum bukan urusan undang-undang semata, melainkan lebih merupakan urusan perilaku manusia. Kepastian hukum itu menjadi masalah besar sejak hukum itu dituliskan. Sebelum itu, selama ribuan tahun, apabila kita berbicara mengenai hukum, maka kita lebih banyak berbicara mengenai keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Seperti halnya kasus Minah tersebut, untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”. Oleh karena itu, pemerintah yang mengemban tugas negara dalam membuat undang-undang harus sungguh-sungguh memperhatikan 2 (dua) hal yang telah dijelaskan di atas yaitu hukum hendaknya membuat sejahtera dan bahagia masyarakat serta hukum yang diciptakan harus berpihak kepada masyarakat dan itulah yang disebut “hukum untuk manusia”.

Menurut Suteki, Masalah yang seringkali muncul adalah tidak dipenuhinya nilai keadilan, terutama rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (the living law) seperti yang telah diamanatkan oleh UU Kekuasaan Kehakiman dengan alasan terkait dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku dan seringkali melenceng dari rasa keadilan masyarakat. Di sini penegakan hukum telah mengalami kebuntuan legalitas formalnya untuk menghadirkan keadilan substantif. Ada yang perlu dilakukan untuk menembus kebuntuan legalitas formal itu, yaitu dengan melakukan non of enforcement of law yaitu kebijakan tidak menegakan hukum.

Kebijakan untuk tidak memberlakukan hukum dapat dilakukan dalam situasi sebagai berikut:

1.Kalau hukum tidak akrab dengan realitas sosial, tidak dekat dengan rasa keadilan rakyat, tidak dimengerti karena bahasa hukum yang sulit dimengerti. Bahasa hukum terbatas jumlahnya dan rata-rata berasal dari golongan penguasa dan orang-orang yang sulit dimengerti oleh rakyat ini kerap kali dianggap merupakan suatu kesombongan kekuasaan (The Arrogance of Power).
2.Bilamana peraturan pelaksanaan merupakan sesuatu yang mutlak harus ada pada suatu produk hukum tertentu. Dalam keadaan demikian ini, tanpa peraturan pelaksanaan, maka produk hukum secara operasional akan berhenti fungsinya dan hanya dapat menjadi bahan diskusi.
3.Bila peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Pancasila sebagai Kaidah Penuntun.

Menurut penulis, kebijakan tidak menegakkan hukum seharusnya bias dilakukan oleh para aparat penegak hukum ketika menangani kasus minah demi terwujudnya keadilan substansial dan bukan hanya keadilan formal yang hanya mementingkan nilai kepastian hukum.

Unsur utama yang dibutuhkan manusia dari hukum adalah ketertiban. Dengan terwujudnya ketertiban maka berbagai keperluan sosial dalam bermasyarakat akan terpenuhi. Kepustakaan common law seringkali menyandingkan hukum dengan ketertiban atau menyebutnya law and order. Untuk mewujudkan ketertiban itu manusia memunculkan keharusan-keharusan berprilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Kaidah dan ketertiban yang diperlukan manusia adalah ketertiban dan kaidah yang sesungguhnya dapat menciptakan keadaan yang memungkinkan manusia secara wajar mewujudkan kepribadiannya secara utuh, yang dengan itu ia dapat mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas yang dikehendakinya (vrije will). 49

49.B. Arief Sidharta, Aliran Filsafat Dan Hukum, makalah dalam seminar nasional, Menata Sistem Hukum Nasional Menuju Indonesia Baru, SEMA Univ. Atma Jaya, Yogyakarta, 4 Desember 1999, hal. 2
BAB IV
PENUTUP
A.KESIMPULAN

1.Krisis yang terjadi dalam penegakan hukum khususnya dalam terciptanya keadilan disebabkan paradigma aparatur penegak hukum masih dengan paradigma lama yaitu semata-mata mengedepankan aspek kepastian hukum dengan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Artinya aparatur penegak hukum terutama yang berhubungan langsung dengan pengadilan, lebih memperhatikan peraturan dan prosedur, sehingga keadilan menjadi terpinggirkan.
2.Aparatur penegak hukum khususnya hakim terpaku dengan paradigma rule making yang hanya menerapkan undang-undang semata. Kurang berani untuk menerapkan paradigma rule breakingyaitu penerapan hukum yang melompat ke aspek nilai-nilai keadilan dan terutama kemanusiaan. Paradigma rule breaking ini sering disebut penegakan hukum progresif.
3.Aparatur penegak hukum belum sepenuhnya memahami bahwa tujuan finalitas penegakan hukum yang berkeadilan adalah hukum untuk terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
4.Proses penyidikan Polri yang dilakukan saat ini masih banyak penyimpangan-penyimpangan dan kurang efisien. Hal ini mengakibatkan timbulnya kekecewaan masyarakat dan hilangnya kepercayaan mereka terhadap lembaga maupun aparat penegak hukum, khususnya terhadap penyidik Polri.
5.Penyimpangan-penyimpangan oknum penyidik disebabkan kurang dihayatinya pedoman-pedoman/ ajaran-ajaran dalam Tri Brata maupun Catur Prasetya. Etika Profesi Penyidik belum mereka kenal. Sehingga tindakan-tindakan yang penyidik lakukan lebih mengarah pada membela kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat.
6.Bentuk penyimpangan pada umumnya berupa kekerasan / penganiayaan, arogan, tidak sopan dalam melayani pencari keadilan. Disamping itu juga masih banyak perbuatan-perbuatan oknum penyidik yang merugikan masyarakat dengan meminta imbalan dalam menyelesaikan perkaranya.
7.Disisi lain ditemukan aturan-aturan dalam UU No. 8 / 1981 tentang KUHAP, khususnya yang mengatur tentang pelaksanaan proses penyidikan, baik dalam kegiatan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi serta penyerahan berkas perkara pemeriksaan ke Jaksa Penuntut Umum banyak yang tidak efisien. Yang berakibat pada rendahnya produktivitas penyidik.
8.Untuk mewujudkan harapan masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum dengan murah, cepat dan sederhana, perlu dilakukan reformasi dalam proses penyidikan, terutama pasal-pasal KUHAP yang tidak efisien.
9.Reformasi yang mendasar harus dimulai dari merubah perilaku penyidik/penyidik pembantu dengan mengembalikan jati dirinya sebagai petugas yang membela kepentingan rakyat lemah dan dirugikan melalui pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai etika profesi penyidik.
10.Disisi lain, dalam rangka meningkatkan produktivitas penyidik, perlu diadakan perubahan sistem peradilan pidana dengan merubah pasal-pasal dalam KUHAP yang tidak efisien serta perbaikan petunjuk-petunjuk penyidikan ke arah yang lebih sederhana tanpa harus mengurangi bobot pembuktian materiil di sidang pengadilan.
11.Perubahan-perubahan tersebut perlu dirumuskan secara konseptual, terencana dan berlanjut, agar implementasi strategis sampai jangka panjang dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien dan supremasi hukum dapat diwujudkan.

B.REKOMENDASI

1.Agenda yang harus segera dilakukan adalah menyusun konsep etika profesi penyidik dan konsep usulan revisi KUHAP. Kedua konsep tersebut perlu dimintakan masukan dan tanggapan dari masing-masing lingkungan komunitinya, dengan saresehan atau seminar, tatap muka, diskusi dsb. Kedua rumusan diatas juga perlu disosialisasikan kepada aparat CJS untuk memberikan pemahaman yang sama tentang maksud dan tujuan perubahan-perubahan tersebut. Etika profesi atau pedoman kerja penyidik perlu dilatihkan di kesatuan-kesatuan Polri, kerja sama dengan Lemdiklat.

2.Setelah dikaji secara mendalam dan diputuskan pemberlakuannya, maka etika profesi penyidik harus diberikan / diajarkan pada setiap pendidikan dan pelatihan penyidik. Sedangkan doktrin induk, Tribrata dan Catur Prasetya diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan pembentukan (SPN, AKPOL). Dengan demikian diharapkan terjadi perubahan perilaku aparat penyidik, agar tidak lagi bersikap sebagai penguasa, militeristik dan materialistik, tetapi berangsur-angsur menjadi pelindung, pengayom masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, efektif dan efisien.

Upaya diatas harus dibarengi dengan pembenahan diberbagai bidang, terutama sarana dan prasarana, anggaran, kesejahteraan penyidik dan pengawasan yang seimbang. Untuk pembangunan sarana dan prasarana, seharusnya diserahkan pada Corps Reserse, karena merekalah yang tahu banyak tentang segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung operasionalnya.

Demikian pula dibidang anggaran, sudah waktunya para penyidik diberi kebebasan menentukan dan menggunakan anggaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatannya. Masing-masing penyidik diberi ATM untuk memudahkan penyediaan dana operasional dan administrasi setiap saat. Hal ini penting agar kepatuhan mereka terhadap etika profesinya dapat terjaga dengan baik. Sebagai sarana pengawasan, pada setiap akhir bulan diadakan gelar operasional dan pembinaan untuk meminta pertanggung jawaban para penyidik terhadap penggunaan dana dan hasil-hasil kegiatan yang telah mereka lakukan. Tentu cara diatas juga harus dikaitkan dengan keterbatasan dana kesatuan. Dibidang kesejahteraan penyidik, perlu dirumuskan tunjangan fungsional bagi penyidik maupun penyidik pembantu.

3.Orang semua tahu bahwa pelaksanaan tugas penyidik dari waktu ke waktu penuh dengan resiko, baik jiwa / keselamatan diri dan keluarga, keselamatan masa depan/ karier dan keselamatan masa depannya. Maka sudah pada tempatnyalah bila perhatian pemerintah, rakyat dan pimpinan Polri ³sedikit lebih´ dari anggota lainnya. Sekali lagi, bila penyimpangan-penyimpangan penyidik terutama yang mengarah ke pungutan-pungutan liar, KKN perlu ditiadakan. Sedangkan rumusan rancangan revisi KUHAP sudah harus diusulkan kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti sesuai prosedurnya dengan harapan KUHAP yang efisien khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan dapat terwujud.

4.Implementasi reformasi proses penyidikan Polri jangka panjang sudah harus didasarkan pada pola pembinaan dan pengembangan yang merupakan bagian dari strategi pembangunan Polri jangka panjang. Reformasi yang dilakukan juga harus tetap mengacu pada tantangan yang dihadapi dan yang akan datang. Pengaruh lingkungan strategik, baik global, regional maupun nasional, terutama dengan kebijakan otonomi daerah, menuntut pengetahuan mengenai karakteristik daerah dan masyarakatnya. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar keberhasilan penyidik dalam mengungkapkan perkara justru diperoleh dari partisipasi masyarakat sebagai buah komunikasi yang baik.

5.Untuk itu maka dalam implementasi operasional tugas-tugas penyidik, selain harus profesional dalam arti mahir dan terampil dalam menerapkan teknik dan taktik penyidikan, jangan mengenyampingkan hal penting yang harus menjadi pegangan, yaitu dukungan dari masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agama, Pemuda, pengusaha maupun birokratbirokrat yang ada dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan kunci pokok dalam mengoptimalkan kegiatan-kegiatan penyidikan.

6.Strategi penyelenggaraan penyidikan lebih dititik beratkan ke Polres-Polres sebagai kesatuan operasional dasar. Namun di tingkat pusat maupun Polda-Polda harus disiapkan satuan-satuan kecil dengan kemampuan tinggi untuk menangani kasus-kasus yang kompleks dan berdampak luas maupun kejahatan-kejahatan terorganisir dan berdimensi baru. Dengan demikian moral dan etika profesi yang mantap disertai prosedur penyidikan yang sederhana, dukungan sarana prasarana, anggaran dan potensi masyarakat diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum di Indonesia guna memenuhi harapan masyarakat untuk mendapat pelayanan hukum dengan murah, cepat dan sederhana. Disamping pembenahan pada aspek kultural dan instrumental diatas, perlu pula perubahan dibidang struktural, baik menyangkut struktural organisasi maupun hubungan dan tata cara kerja dengan instansi lain yang terkait. Validasi Korps Reserse perlu dijabarkan sampai tingkat Polsek sebagai ujung tombak pelayanan Polri.

7.Struktur organisasi sat Serse pada Polwiltabes, Poltabes, dan Polres/Ta dan gelar kekuatannya perlu disusun selengkap mungkin, karena di kesatuan-kesatuan tersebut harus mampu melaksanakan penyidikan sesuaidengan ancaman faktual di daerahnya.

8.Polri perlu segera memperbaiki pengelolaan sumber daya organisasi, terutama anggaran dan kesejahteraan penyidik untuk mendukung pelaksanaan ajaran-ajaran dalam etika profesi penyidik.

9.Perlu dilakukan studi banding ke beberapa negara lain yang lebih maju untuk mendalami proses penyidikan yang mereka lakukan serta merubah pasal-pasal dalam KUHAP yang tidak efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Buwono X, Sultan Hamengku, 2007, Merajut Kembali Keindonesiaan Kita, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Friedrich, Carl Joachim, 2004, Filsafat Hukum: Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
Harris, J. W, 1980, Legal Philosophies, Butterworths, London.
Huijbers, Theo, 1999, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta.
—————, 1999, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta.
Marwoto, B.J, H. Witdarmono, 2004, Proverbia Latina,Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 2006, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
Nonet, Philippe & Philip Selznick, 2007, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung.
Pound, Roscoe, 1989, Pengantar Filsafat Hukum, Brahtara, Jakarta.
Rahardjo, Satjipto, 2006, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
—————, 2006, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
—————, 2007, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
—————, 2007, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
—————, 2008, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Press, Jakarta.
—————, Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
—————-, 2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Genta Publishing.
Samekto, F. X Adji, 2008, Justice Not For All Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, Genta Press, Yogyakarta.
Tanya, Bernard L, 2006, Hukum, Politik dan KKN, Srikandi, Surabaya
—————-, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2006,Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV KITA, Surabaya.
Warassih, Esmi, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, Semarang.
Yudho, Winarno, 2002, “Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten”, Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang.
Denis Lloyd, The Idea Of Law, Penguins Books, Harmondsworth, 1964.

B.Makalah / Prosiding

Nyoman Nurjaya, “Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif”, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Semarang, 15 Desember 2007.
Prosiding Seminar dan Lokakarya NasionalSolusi Permasalahan Hukum Pasca Bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan AusAID dan Bappenas, Semarang 31 Mei – 2 Juni 2005.
Rahardjo, Satjipto, “Mengajarkan Keteraturan dan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order Finding Disorder)”, Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000.
————–, “UUD 1945, Desain Akbar Sistem Politik dan Hukum Nasional”, Makalah dalam Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Landasan KonstitusionalGrand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Hotel Borobudur Jakarta, 15-16 April 2008.
Saleh, Sudibyo. “Komitmen Supremasi Hukum di Tengah Kemajuan Masyarakat Indonesia”, Makalah yang disampaikan dalam Dialog Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan di Tengah Masyarakat yang Bersih dan Berwibawa, Jakarta, 11 Oktober 2004.
Wignjosoebroto, Soetandyo, “Hukum Progresif: Apa yang Harus Dipikirkan dan Dilakukan Untuk Melaksanakannya”, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007.
B. Arief Sidharta, Aliran Filsafat Dan Hukum, makalah dalam seminar nasional, Menata Sistem Hukum Nasional Menuju Indonesia Baru, SEMA Univ. Atma Jaya, Yogyakarta, 4 Desember 1999.

C.Artikel dalam Jurnal, Surat Kabar dan Internet
Rahardjo, Satjipto, “Membangun ”Indonesia Incorporated”,Artikel dalam Harian Umum Suara Pembaruan, 21 September 2000.
————-, “Hukum Progresif: Sebuah Tawaran”, Artikel dalam Jentera (Jurnal Hukum), Edisi 2, 2003, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Reformasi Hukum di Indonesia: Quo Vadis? Kumpulan Artikel Hukum di Web-Site “http”//www.hukumonline.com” dalam buku Analisis Hukum 2002, Jangan Tunggu Langit Runtuh, Cetakan Pertama, PT Justika Siar Publika, Jakarta.
D.Kamus
Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Pusat Bahasa, Cetakan Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Echols, John M dan Hassan Shadily, 2008, Kamus Inggris – Indonesia, An English – Indonesian Dictionary, PT Gramedia, Jakarta.
E.Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA

SISTEM PEMBUKTIAN
1.Di dalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian yaitu :

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2004 RIO ALEXANDER 2004.jpeg
a.Conviction In Time
Ajaran pembuktian conviction in time adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim di dalam menetukan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menymmpulkan dan alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan. Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian conviction in time dipergunakan dalam sistem peradilan juri (Jury rechtspraak) misalnya di lnggris dan Amerika Serikat.
b.Conviction In Raisone
Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan pula kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas. Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

c.Sistem Pembuktian Positif
Sistem pembuktian positif (positief wetelijk) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nunaninya sehingga benar-benar obyektif. Yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.
d.Sistem Pembuktian Negatif
Sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk) sangat mirip dengan sistem pembuktian conviction in raisone. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi di dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni :
WETTELIJK : Adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
NEGATIEF : Adanya keyakinan (nurani) dan hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.
Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2.Setelah dipelajari beberapa sistem pembuktian, dapatlah dicari sistem pembuktian apa yang dianut oleh KUHAP.
Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi :
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar tenjadi dan bahwa tendakwalah yang bersalah melakukannya.” dan Pasal tersebut di atas, putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu :
a.Minimum 2 (dua) alat bukti ;
b.Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.
Jadi meskipun di dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Dari yang diuraikan di atas jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif wettelijk. Minimun pembuktian yakni 2 (dua) alat bukti yang bisa disimpangi dengan 1 (satu) alat bukti untuk pemeriksaan perkara cepat (diatur dalam Pasal 205 sampai Pasal 216 KUHAP). Jadi jelasnya menurut penjelasan Pasal 184 KUHAP, pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim.

MACAM-MACAM ALAT BUKTI
1.Alat bukti dahulu diatur dalam Pasal 295 HIR, yang macamnya disebutkan sebagai berikut :
a.keterangan saksi;
b.surat-sunat;
c.pengakuan;
d.tanda-tanda (petunjuk).
2.Sedangkan dalam KUHAP, macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :
Alat bukti yang sah ialah :
a.Keterangan saksi;
b.Keterangan ahli;
c.Surat;
d.petunjuk;
e.keterangan terdakwa.
Hal yang secana umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
3.Dari urut-urutan penyebutan alat bukti dapat di simpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana, lebih dititik beratkan pada keterangan saksi.
4.Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli.
Dahulu keterangan ahli hanya sebagai penerang bagi hakim seperti yang diatur dalam Pasal 306 HIR. Hakim sekali-kali tidak diwajibkan untuk meyakini pendapat seorang ahli apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli tersebut.
Pengakuan terdakwa sudah dibuang di dalam KUHAP, diganti dengan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa mempunyai arti yang lebih luas daripada pengakuan terdakwa. Dalam keterangan terdakwa dimungkinkan adanya pengakuan dan seorang terdakwa.
Pengakuan terdakwa dahulu merupakan target utama, sehingga dalam praktek pemeriksaan pendahuluan (sekarang pemeriksaan penyidikan) sering terjadi penekanan secara phisik dan psikhis untuk mendapatkan pengakuan tersangka.
Dahulu ada pendapat bahwa pengakuan merupakan raja dari segala alat bukti, dengan alasan siapa yang paling tahu suatu perbuatan pidana terjadi kecuali diri terdakwa sendiri.
KEKUATAN PEMBUKTIAN
Kekuatan dan penilaian alat bukti tendapat dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP. Anti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian, yang ditenangkan oleh :
a.Pasal 1 85 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi.
b.Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli.
c.Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat.
d.Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk.
e.Pasal 1 89 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa.
Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut notoire feiten (Pasal 184 ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi 2 (dua) golongan :
a.Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya yang benarnya atau semestinya demikian.
Yang dimaksud sesuatu, misalnya:
harga emas lebih mahal dari perak.
tanah di kota lebih mahal harganya dari pada tanah di desa.
Yang dimaksud dengan peristiwa, misalnya:
pada tanggal 1 7 Agustus diadakan prningatan hari kemerdekaan Indonesia.
b.Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.
Misalnya :
Kendaraan yang larinya 100 km/jam, maka kendaraan tersebut akan tidak stabil don sulit dihentikan seketika. Arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.
UMUM
1.Dasar Hukum
a.Pemeriksaan saksi :
Pasal 159 sampai pasal 174 KUHP
b.Keterangan saksi
Pasal 184 ayat (1) huruf a dan Pasal 185 KUHP
2.Pengertian
a.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (pasal 1 butir 26 KUHP)
b.Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri. ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu (pasal 1 butir 27 KUHP).

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
1.Bunyi Ketentuan Pasal 185 KUHAP
(1)Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
(2)Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.
(4)Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
(5)Baik pendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
(6)Dalam menilai kebenaran ketenangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
a.Pensesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b.Pensesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c.Alasan yang mungkin diprngunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tententu;
d.Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
(7)Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
2.Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti
a.Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 1 85 ayat (1) KUHAP).
b.Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah ;
apa yang saksi lihat sendiri;
apa yang saksi dengar sendiri;
apa yang saksi alami sendiri;
dengan menyebut alasan mengapa saksi dapat melihat, mendengar dan mengalami hal itu.
c.Keterangan saksi di depan penyidik, bukan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. Apabila berbeda antara keterangan yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di muka sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 163 KUHAP).
3.Testimonium De Auditu (Hearsay Evidence)
Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu atau hearsay evidence (penjelasan Pasal 185 ayat (1) KU HAP).
Menunut S.M. Amin (1971:103) menyatakan: Memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian deauditu berarti, bahwa syarat didengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah.
Hal ini berarti, keterangan-keterangan seseorang yang tidak pernah dijumpai oleh hakim, dijadikan alat bukti. Pokok pikiran supaya kesaksian harus diucapkan dihadapan hakim sendiri, yang bertujuan supaya hakim dapat menilai keterangan saksi-saksi itu, ditinjau dan sudut dapat tidaknya dipercaya, atas dasar tinjauan terhadap pribadi saksi, gerak-geriknya dan lain-lain dilepaskan.
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1977;98) Larangan terhadap saksi testimonium de auditu adalah baik dan semestinya. Akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dan orang lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat benguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.
Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa menunut undang-undang kesaksian de auditu tidak diakui sebagai alat bukti, namun demikian kesaksian de auditu berharga (mempunyai nilai) di dalam pembuktian karena bisa memberi petunjuk Qada hakim untuk mendapatkan bukti lain.
4.Asas Unus Testis Nullus Testis
a.Asas unus testis, nullus testis artinya adalah saw saksi bukan merupakan saksi. Di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi :
Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tedakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.
b.Asas unus testis, nullus testis tersebut dapat disimpangi berdasarkan Pasal 1 85 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti lain yang sah.
c.Berdasarkan tafsir acontnario keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang lain, misalnya : satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa. satu keterangan saksi ditambah alat bukti surat.
d.Mengenai ketentuan “satu saksi bukanlah saksi”, menurut Mr. Modderman dalam bukunya “De Wettelijk bewijsleen instrafzaken hal 225 (A. Karim Nasution, 1975:11-46) mengemukakan bahwa inti sebenarnya dari aturan tersebut bukanlah tertetak pada angkanya, karena tidaklah ada suatu alasan untuk mengatakan bahwa keterangan seorang saksi kurang dipercayai kejujurannya, dibanding dengan keterangan dua orang saksi, tapi alasannya adalah bahwa dengan keterangan seorang saksi saja, maka kemungkinan untuk mengadakan pengecekan timbal balik antara alat-alat bukti akan tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu untuk pembuktian yang sah diperlukan sekurang-kunangnya dua kesaksian, untuk dapat menghukum atas dasaa duo kesaksian tidaklah disyaratkan bahwa harus ada persesuaian tertentu antara kedua kesaksian tersebut. tetapi yang penting tendapat titik pertemuan antara satu sama lain.
5.Ruang Lingkup Keterangan Saksi
a.Seperti yang diterangkan di atas bahwa yang harus diterangkan oleh seorang saksi adalah :
apa yang ia dengar;
apa yang ia lihat;
apa yang ia alami;
serta dasar pengetahuannya tersebut.

b.Jadi apabila disimpulkan, apa yang harus diterangkan oleh saksi adalah fakta yang menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Bukan pengambilan kesimpulan atau pendapat dan fakta yang menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh seorang tendakwa. Ringkasnya seorang saksi tidak boleh menyimpulkan atau memberi pendapat terhadap apa yang ia lihat, ia dengar atau yang ia alami.
c.Di dalam KUHAP, keharusan tersebut terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP yang berbunyi:
“Baik pendapat maupun rekan, yang diperoleh dan pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi”.
6.Penilaian Dari Keterangan Saksi
a.Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seonang saksi yang diberikan di persidangan
b.Keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam menerangkan dilandasi suatu motivasi tertentu.
c.Ada ketentuan yang harus diperhatikan oleh hakim di dalam menilai keterangan seorang saksi. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi secara bebas, jujur dan obyektif.
Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Dalam menilai kebenaran ketenangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan :
pensesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
pensesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7.Saksi Tanpa Sumpah
a.Agar keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat :
saksi hadir dalam persidangan;
saksi harus bersumpah;
saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami dengan menyebutkan dasar pengetahuannya.
b.Dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP disebutkan, bahwa keterangan dan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
c.Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 85 ayat (7) KUHAP, dapatlah ia ditarik kesimpulan bahwa keterangan saksi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
1.Keterangan saksi yang disumpah;
2.Keterangan saksi yang tidak disumpah.
d.Keterangan saksi, baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti apahila dinyatakan saksi yang sebelumnya disumpah/berjanji atau dikuatkan oleh sumpah/janji.
e.Keterangan saksi yang tidak disumpah, bisa terjadi karena:
saksi menotak untuk bersumpah atau benjanji dan dalam waktu penyanderaan telah lampau, saksi tersebut tetap tidak mau bersumpah (Pasal 161 KU HAP).
berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di sidang, karena saksi tersebut tidak bisa dihadirkan dan waktu pemeriksaan penyidikan tidak disumpah (Pasat 162 KUHAP)
Saksi yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 ayat (2) KUHAP).
Anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan bltum pernah kawin atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali (Pasal 171 KUHAP).
f.Keterangan saksi tanpa sumpah tersebut, dapat di pergunakan sebagai:
keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAP);
dapat dipakai sebagai petunjuk (penjelasan Pasal 171 KUHAP).
g.Bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
tidak merupakan alat bukti, meskipun sesuai satu dengan yang lain ;
jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, “dapat” dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sudah ada, yakni :
menguatkan keyakinan hakim;
dapat dipakai sebagai petunjuk.
Kanena kata “dapat” maka hakim tidak terikat untuk mempergunakannya. jadi sifatnya bisa dipakai atau dikesampingkan jika bertentangan dengan keyakinan hakim.

RINGKASAN  Hal 48
Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut
1.Syarat obyektif :
a.tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
b.tidak boleh ada hubungan keluarga;
c.mampu bertangggung jawab, yakni sudah berumun 1 5 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.
2.Syarat formal
a.kesaksian harus diucapkan dalam sidang;
b.kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah;
c.tidak dikenal asas unus testis nullus testis.
3.Syarat subyektif/material:
a.saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri;
b.dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

SAKSI VERBALISAN (PENYIDIK)  hal 48
1.Apabila dalam persidangan, terdakwa mencabut keterangannya pada waktu pemeriksaan penyidikan (berita acara penyidikan) atau mungkin, seringkali penyidik yang memeriksa perkara tersebut dipanggil jadi saksi.
2.Alasan yang paling sering dipergunakan adalah tendakwa ketika dipeniksa dalam penyidikan -ditekan atau dipaksa atau diancam atau dipukul atau disiksa.
3.Jika alasan yang dipergunakan dipukul atau disiksa, seringkali hakim bertanya mana bekas pukulan atau siksaan penyidik? Tentu saja pertanyaan seperti ini sangat lucu. Karena pukulan atau siksaan kadang-kadang sudah hilang, kecuali jika berkas perkara tersebut cepat-cepat dilimpahkan atau siksaan tersebut mengakibatkan luka.
4.Di samping pertanyaan seperti tersebut di atas pada kesempatan sidang berikutnya, penyidik yang memeriksa terdakwa dipanggil dalam sidang dan dijadikan saksi.
5.Secara formal majelis hakim akan bertanya kepada penyidik yang pada garis besarnya sebagai berikut :
apakah benar saudara yang memeriksa terdakwa pada waktu penyidikan?
apakah dahulu dalam memeriksa, saudara mempergunakan cara-cara menekan atau memaksa atau mengancam atau memukul atau menyiksa?
apakah berkas perkara penyidikan (berita acara penyidikan) sebelum ditandatangani oleh terdakwa sudah saudara bacakan terlebih dahulu?
apakah saudara di waktu menyuruh menandatangani berita acara penyidikan kepada terdakwa dengan cara menekan atau memaksa atau mengancam atau memukul atau menyiksa?
6.Tentu saja penyidik akan memberi jawaban sebagai berikut:
benar yang memeriksa diri terdakwa adalah saksi ;
saksi dalam memeriksa tidak memaksa atau menekan atau mengancam atau memukul atau menyiksa tendakwa;
waktu tendakwa menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan tidak dipaksa;
waklu terdakwa akan menandatangani berita acara terlebih dahulu dibacakan dan tidak menekan atau memaksa atau mengancam.
Jawaban seperti tersebut di atas sudah pasti akan keluar dan penyidik. Karena secara rasio setiap orang akan mempunyai kecendenungan untuk membenarkan apa yang dilakukan. Juga tidak kalah pentingnya setiap orang akan mempunyai kecenderungan menjaga nama korps-nya.
7.Namun demikian seorang hakim tentu saja tidak boleh langsung percaya terhadap keterangan saksi verbalisan atau menolak keterangan yang diberikan tersebut.
Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi:
mungkin benar penyidik tidak melakukan penekanan atau memaksa atau mengancam atau memukul atau menyiksa diri terdakwa;
mungkin benar penyidik melakukannya;
atau mungkin penyidik tidak melakukan tetapi anggota lain yang melakukan perbuatan tersebut.
8.Terlepas dan praktek-praktek demikian, dengan kehadiran seorang penyidik dalam persidangan, hakim dapat mengorek latar belakang suatu perkara secara knonobogis. Apakah sebelumnya sudah mencukupi alat-alat bukti permulaan, sebelum dibakukan penyidikan terhadap seseorang. Pada pokoknya dengan bertanya kepada penyidik, bisa diketahui secana lengkap, mulai dan laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
9.Untuk mengetahui lebih banyak proses penyidikan, misalnya dapat diajukan pentanyaan sebagai berikut :
adanya kasus ini diperiksa oleh penyidik, atas laporan atau pengaduan siapa?
sesudah menerima laporan atau pengaduan tersebut apakah yang dilakukan oleh penyidik?
apakah penyidik memeriksa terlebih dahulu, atau mencari saksi-saksi yang lain, selain saksi pelapor?
siapa dulu yang diperiksa, terdakwa atau saksi-saksi, sambil dikontrol tanggal pemeriksaan terhadap diri terdakwa atau saksi?
dengan alat-alat bukti apa saja sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa?
10.Hakim perlu mengingat bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh 10x kepolisian ada 2 (dua) tahap, yakni :
penyelidikan;
penyidikan;
Penyidikan baru bisa dibakukan, sesudah dilakukan terlebih dahulu penyelidikan. Jika alat-alat bukti belum cukup sudah melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, maka jelas bahwa fungsi penyelidikan tidak difungsikan secara maksimal.
11.Dari fakta-fakta tersebut maka bisa dipertimbangkan, apakah terdakwa di dalam mencabut keterangan yang diberikan dalam berita acara penyidikan beralasan atau tidak.
12.Perlu diingat pula, bahwa keterngan terdakwa (bukan keterangan tersangka) dalam urut-urutan penyebutan alat-alat bukti terletak paling akhir, sehingga seharusnya pemeriksaan tersangka dalam penyidikan juga paling akhir.

SAKSI MAHKOTA
Dalam praktek, antara seorang terdakwa dengan tendakwa lain yang bersama-sama melakukan indak pidana, bisa dijadikan saksi antara yang satu dengan yang lain.
Saksi yang diajukan seperti tersebut di atas, disebut saksi mahkota (kroongetuige), pada saat yang lain ia dijadikan terdakwa.
Berkas pemeriksaan terhadap para tersangka dipisah, atau disebut pemisahan berkas perkara (splitsing). Splitsing dilakukan karena kurangnya saksi untuk menguatkan dakwaan penuntut umum, sehingga ditempuh cara mengajukan sesama tersangka sebagai saksi atas tersangka yang lain.
Pemeriksaan seperti ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor 66 K/Kr11967, tanggal 25 Oktober 1967.
Namun demikian kelemahan dan pemeriksaan seperti ini sering mengakibatkan terjadinya keterangan saksi palsu, sehingga ada kemungkinan saksi tersebut diancam atau dikenakan pasal 224 KUHP.
Kemungkinan yang timbul, para terdakwa yang diperiksa seperti ini akan saling memberatkan atau saling meringankan.
Salah satu penyebab bebasnya para terdakwa dalam kasus Marsinah yang menggemparkan adalah praktek splitsing.
Doktrin hukum yang menyatakan prinsip saksi mahkota itu, tidak boleh digunakan, karena melanggar hak asasi manusia. Terdakwa tidak bisa menggunakan hak mungkir, karena terikat sumpahnya ketika menjadi saksi. Penggunaan saksi mahkota di pengadilan menurut Adi Andojo Soetjipto (Kompas, 20 Mei 1995) sudah salah kaprah. Mahkamah Agung bermaksud meluruskan hal ini.
Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 74 K/Pid/1 994 tanggal 29 April 1995 dengan terdakwa Ny. Mutiari, SH dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1952 K/Pid!1994 tanggal 29 April 1995 dengan terdakwa Bambang Wuryangtoyo, Widayat don Ahrnad Sutiyono Prayogi dengan Ketua Majelis Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto, SH telah memberi pertimbangan sebagai berikut : “Oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, di mana saksi adalah para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, lagi pula para terdakwa telah mencabut keterangannya di depan penyidik dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan phisik maupun psikis dapat dibuktikan secara nyata, di samping itu keterangan saksi-saksi lain yang diajukan ada persesuaian satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa dibebaskan.
Dengan adanya yurisprudensi Nomor 1174 K/Pid/1 994 dan Nomor 1592 K/Pid/1994 tersebut, praktek saksi mahkota seharusnya diakhiri.
Menurut penulis, seharusnya penyidik sebelum melakukan penyidikan hendaknya mengfungsikan secara maksimal penyelidikan sehingga mendapatkan saksi yang cukup dan tidak perlu menggunakan saksi mahkota.

KETERANGAN AHLI
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang. yang dimiliki keahlian khuus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 butir 28 KUHP)
Dari keterangan di atas, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut sesuatu pendidikan formal, tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus.
Ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat.
Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan pasal 186 KUHAP), maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
1.Dalam pasal 1 86 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.
2.Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah trnlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bensumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti.
3.Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.
4.Bila keterangan ahfi diberikan tanpa sumpah :
karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bensumpah;
tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu. maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim.
5.Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban:
datang di persidangan;
mengucapkan sumpah;
memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
6.Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dan suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Hal ini berbeda dengan keterangan seorang saksi, yang justru dilarang untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan. Keterangan saksi hanyalah merupakan pengungkapan kembali fakta-fakta yang oleh saksi dilihat, didengar dan dialami sendiri. Lebih jelasnya disebutkan dalam ketentuan pasal 185 ayat (5) KUHAP, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dan pemikiran bukan menupakan ketenangan saksi.
7.Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenanan, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.
8.Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.
9.Apabila dibandingkan dengan ilmu management, keterangan ahli adalah sama dengan atau setrna dengan pendapat seorang staf ahli, yang memberikan masukan bagi manager dalam pengambilan keputusan. Manager bebas memakai atau mengesampingkan pendapat seorang staf ahli dalam pengambilan keputusan. Hanya saja keterangan ahli dalam persidangan diharuskan memenuhi tata cara tertentu sebelum memberikan pendapatnya.

ALAT BUKTI SURAT
UMUM
1.Dasar Hukum
– Pasal 184 huruf c KUHAP;
– Pasal 187 KUHAP.
2.Pengertian
Sudikno Mertokusumo (1982:115): Sunat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandungbuah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.
Asser-Anema (Andi Hamzah 1984:253): Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Pitlo(1978:51): Tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda bacaan.
Sejalan dengan pikiran Pitlo (Sudikno Mertokusumo, bc cit: 11 5), potret atau gamban tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikinan atau isi dari seseorang. Itu semuanya hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (demonstrative evidence).
Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam suratnya yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 14 Januari 1988, nomon 391TU188/1 02/Pid, berpendapat bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti sunat sebagaimana tensebut dalam pasal 184 ayat (1) sub c KUHAP, dengan catatan balk microfilm atau microfiche itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusrni kembali dan negistrasi maupun berita acara. Terhadap perkara-perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama.
Jika pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diterima, maka sesuai dengan pendapat Paton (Sudikno Mentokusumo, bc cit: 11 5) alat bukti dapat bersifa :
Oral : merupakan kata-kata yang diucapkan dalam persidangan, ketenangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.
Documentary: Sunat.
Demonstrative evidence: alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya, misalnya microfilm dan microfische tersebut.

MACAM-MACAM SURAT
1.Bunyi pasal 1 87 KUHAP, secara lengkap adalah sebagai berikut :
Surat sebagaimana tersebut pada pasal 1 87 ayat (1) huruf c, dibuat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
a.Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b.Surat yang dibuat menunut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c.Sunat keterangan dan sernang ahli yang memuat pendapat bendasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secana resmi dan padanya.
d.Surat lain yang hanya dapat berbaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.
2.a. Seharusnya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yakni surat-surat resmi hanyalah yang diatur dalam
Pasal 187 huruf a KUHAP;
Pasal 187 huruf b KUHAP;
Pasal 187 huruf c KUHAR
Sedangkan yang diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP termasuk surat biasa, yang setiap hari bisa dibuat oleh setiap orang.
b. Surat-surat yang dimaksud dalam pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP, memang sejak semula diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu.
3.a. Yang dimaksud dengan surat yang diatur didalam pasal 1 87 huruf a KUHAP adalah :
Berita acara, misalnya brnita acrna yang dibuat oleh seorang penyidik;
Sunat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendini, misalnya surat-sunat yang dibuat oleh seonang notaris.
b. Menunut SEMA nomon 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum Yang Dibuat di Luar Negeri Oleh Pejabat Asing disebutkan • bahwa berita acara pemeniksaan sakti yang dibuat oleh polisi dan negara asing di luan negeri, brnu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Dalam berita acara tersebut kehadiran penyidik POLRI atau penyidik lainnya harus dicantumkan dengan tegas;
Apabila kehadiran penyidik POLRI atau penyidik lainnya tidak dicantumkan, maka berita acara tersebut harus disahkan oleh Kedutaan Besar Rl/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan;
Saksi yang bersangkutan harus didengar dibawah sumpah di hadapan penyidik POLRI/atau penyidik Iainnya atau apabila tidak, di hadapan pejabat Kedutaan Besar perwakilan RI di negara yang bersangkutan.
4.Yang dimaksud dengan surat yang diatur dalam pasal 87 hunuf b KUHAP adalah : Surat-srnat yang dibuat oleh pejabat di lingkungan pemrnintahan (eksekutif) ; Srnat-surat yang dikeluankan oleh suatu majelis misal nya hakim.
5.Yang dimaksud dengan surat yang diatur oleh pasal 1 87 hunuf c KUHAP adalah sama dengan yang dimaksud dalam penjlbasan pasal 1 86 KUHAP. Jika dikaitkan dengan penjelasan pasal 186 KUHAP, maka alat bukti surat dapat brnupa keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menrnima jabatan atau pekrnjaan. Laporan trnsebut itu mencakup didalamnya visum et nepentum, yang sebenannya telah ditentukan sebagai abat bukti yang sah dalam Staatblad 1937-350. Menurut SEMA nomor 1 Tahun 1985, mengenai visum et nepentum yang dibuat obeh pejabat dan negara asing, baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila visum et nepertum tensebut disahkan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan. Ada Yurisprudensi dan Mahkamah Agung nomor 10 K/Kn/1969 tanggal 5 November 1969 bahwa jika visum et repentum tidak ada, bisa diganti dengan keterangan saksi ahli.
6.Yang dimaksud dengan surat yang diatur dalam pasal 187 huruf d KUHAP adalah surat-surat biasa yang baru berlaku jika ada hubungannya dengan isi abat bukti yang lain. Misalnya : Surat ancaman dan terdakwa kepada korban dalam perkara pembunuhan ; Surat cinta antara terdakwa dengan saksi dalam perkara membawakan seorang gadis di bawah umur.
7.Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP, maka dapat diglbongkan:
a.Acte ambtelijk, yaitu akte otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuatan akta otentik tensebut sepenuhnya merupakan kehendak dan pejabat umum tersebut. Jadi isinya adalah keterangan dan pejabat umum tentang yang ia lihat dan di lakukan. Misalnya : Berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik.
b.Acte pantij, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak di hadapan pejabat umum. Pembuat akta otentik tersebut, sepenuhnya berdasarkan kehendak dan para pihak dengan bantuan pejabat umum. Isi akta otentik trnsebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak pada pihak. Misalnya : Akta jual beli yang dibuat di hadapan notanis.
8.Macam-macam surat adalah :
Sunat biasa;
surat otentik ;
surat di bawah tangan,
Jika macam-macam surat tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 187 KUHAP, maka:
Pasal 187 hunuf a, b dan c KUHAP termasuk surat otentik.
Pasal 1 87 hunuf d termasuk surat biasa.

KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PIDANA
1.Meskipun tidak ada pengaturan khusus, tentang cara memeriksa alat bukti surat seperti yang diatur dalam pasal 304 HIR, maka harus diingat bahwa sesuai dengan sistem negatif yang dianut oleh KUHAP yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Nilai alat bukti oleh karena itu bersifat bebas.
2.Bahwa karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran material atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat.
3.Disamping itu haruslah diingat pula tentang adanya minimum pembuktian (M. Tahya Harahap 1985 : 837), walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi, namun nilai kesempurnaannya pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Berarti sifat kesempurnaan formalnya, harus tunduk pada asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP.
4.Perlu diingat dua hal tentang kekuatan alat bukti surat (A. Karim Nasution, op cit: 121) yaitu:
a.Bahwa bagaimanapun kekuatan pembuktian yang diberikan terhadap bukti-bukti surat dalam perkara perdata, namun surat-surat tersebut dalam perkara pidana dikuasai oleh aturan, bahwa mereka harus menentukan keyakinan hakim.
Dengan demikian maka dalam perkara perdata hakim aadlah berkewajiban untuk memutus suatu perkara menurut kekuatan bukti dari suatu akta otentik yang tidak dilemahkan oleh bukti sangkalan, tetapi dalam perkara pidana, akta yang sama dapat saja dikesampingkan oleh hakim.
b.Bahwa pembuktian dalam perkara perdata aalah bertujuan untuk memutuskan apa yang oleh kedua belah pihak yang berperkara dianggap benar (kebenaran formal) sedang tujuan dari pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran material.

ALAT BUKTI PETUNJUK
UMUM
1.Dasar hukum
– Pasal 184 ayat (1) huruf d dan pasal 188 KUHAP
2.Pengertian
a.Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1) KUHAP).
b.Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
c.Pengentian diperoleh berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (indirect bewijs).
d.Oleh karena itu banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti.
Van Bemmelen (1971 : 227)
“Akan tetapi kesalahan yang terutama adalah, bahwa orang telah menganggap petunjuk-petunjuk itu sebagai alat bukti, sedang dalam kenyataannya adalah tidak demikian.”
P.A.F. Lamintang (1984 : 442) :
“Petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.”
e.Dalam Nederlandse Strafvordening (Hukum Ac Pidana Belanda) yang baru, alat bukti petunjuk sudah tidak dipergunakan lagi, karena penyimpulan hakim terhadap alat bukti langsung sudah dianggap lebih berwibawa.
f.Menurut A. HAMZAH (1987: 31), jika diperhatikan pasal 188 ayat (3) KUHAP yang rnenyatakan bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah: “kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim’ pada waktu pemeriksaan di muka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana Kecermatan dan keseksamaan hakim di sini adalah “pengamatan hakim” di muka sidang. Jadi sebenarnya KUHAP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan hakim sebagai alat bukti tetapi tidak secara tegas dicantumkan dalam pasal 184 KUHAP. I
g.Terlepas dan setuju atau tidak petunjuk dianggap sebagai alat bukti, perlu diingat pendapat
A. Karim Nasution (1975: 111-31).
“Pembuktian sebagian besar perkara pidana sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk Hal ini karena jarang sekali seorang yang melakukan kejahatan, terlebih-lebih mengenai tindakan pidana berat, akan melakukannya dengan terang-terangan. Pelakunya selalu berusaha menghilangkan jejak perbuatannya. Hanya karena diketahui keadaan-keadaan tertentu tabir tersebut kadang-kadang dapat terungkap sehingga kebenaran yang ingin disembunyikan tenungkap.”

HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN ALAT BUKTI PETUNJUK
1.Alat bukti petunjuk yang diatur dalam pasal 188 KUHAP, merupakan gabungan pasal 310, 311 dan 312 HIR dahulu, dengan sedikit perubahan
2.Dalam KUHAP, ketentuan yang mengatur petunjuk sebagai alat bukti terdapat dalam pasal 188, yang berbunyi :
(1)Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
(2)Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa
(3)Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK
1.Seperti yang diuraikan di atas, perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya merupakan hal yang penting.
2.Dari ketentuan pasal 188 ayat (1) dihubungkan dengan ayat (2) KUHAP, maka perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian tersebut harus diperoleh dan ketenangan saksi, surat dan ketenangan terdakwa.
3.Dalam mempergunakan alat bukti petunjuk (A. Kanim Nasution, ibid: 111-29), tugas hakim akan Iebih sulit, ia harus mencari hubungan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan.
4.Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 188 KUHAP tersebut (P.A.F. LAMINTANG, op cit: 440), kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam berbagai alat bukti itu, tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan suatu redenering atau suatu pemikinan tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri.
5.Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim didalam keterangan saksi, sunat atau keterangan terdakwa sepenti itulah, KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran, atau lebih tepat jika penulis mengatakan, bahwa hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai terbukti.
6.Dalam penerapannya kepada hakimlah diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan petunjuk. Semuanya harus dipertimbangkan secara cermat dan teliti (pasal 188 ayat (3) KUHAP).
7.Perlu diingat bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri (pada 189 ayat (3) KUHAP), maka keterangan kawan terdakwa yang bersama-sama melakukan perbuatan tidak boleh dipergunakan sebagai petunjuk.
8.Karena adanya syarat yang satu dengan yang lain harus terdapat pesesuaian, maka dengan demikian berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu ada 2 (dua) petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu buah bukti lain ada persesuaian dalam keseluruhan yang dapat menimbulkan alat bukti.

ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA
UMUM
1.Dasar Hukum
a.Ketenangan terdakwa:
Pasal 184 hunuf e dan pasal 189 KUHAP.
b.Pemeriksa.an terdakwa:
Pasal 175 sampai pasal 178 KUHAP.
2. Pengertian
a.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 butir 1 5 KUHAP). Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (pasal (1) butir 14 KUHAP).
b.Ketenangan tendakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat (1) KUHAP).
3.Lain-lain
a.Pengertian keterangan terdakwa adalah lebih luas dibanding dengan pengakuan tendakwa. Sehingga dengan memakai keterangan tendakwa dapat dikatakan lebih maju daripada pengakuan terdakwa.
b.Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisi pengakuan terdakwa, Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan tendakwa. Pengakuan terdakwa (A. Hamzah, 1985: 225) sebagai alat bukti mempunyai syarat-syanat:
Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan;
Mengaku ia bersalah.
c.Namun demikian ada kemungkinan terdakwa memberikan pengakuan untuk sebagian :
Terdakwa mengaku melakukan delik yang didakwakan;
Tetapi ia tidak mengaku bersalah.
Misalnya :
Terdakwa mengaku membunuh korban;
Tetapi ia tidak mengaku bersalah, karena membela diri.
d.Pengakuan dalam hukum acara perdata, tidak bisa dipisah-pisahkan (pasal 174 HIR), sedangkan menurut hukum acara pidana bisa dipisah-pisah, yakni :
Terdakwa benar melakukan delik yang didakwakan.
Terdakwa mengaku bersalah, tetapi tidak sebesar yang didakwakan.
Misalnya :
Terdakwa mengaku melakukan pencurian
Terdakwa mengaku bersalah tetapi tidak mencuri Rp 1 .000,- hanya mencuri Rp. 500,-. Karena yang dilarang adalah perbuatannya, maka pemisahan pengakuan seperti itu tidak ada artinya. Paling-paling hanya merupakan hal-hal yang meringankan terdakwa.
e.Pengakuan terdakwa dalam prakteknya di masa HIR sangat buruk sekali Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa pengakuan terdakwa merupakan target utama dalam permeriksaan penyidikan (dahulu pemeriksaan pendahuluan) dengan alasan siapa yang paling mengetahui suatu perbuatan, kecuali dirinya sendiri.
f.Pasal dalam HIR, yang paling memberatkan bagi din terdakwa (dahulu tertuduh) adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 309 HIR yang berbunyi : “Pencabutan dan suatu pengakuan tentang bersalah dimuka pengadilan tidak membatalkan, kecuali jika pencabutan itu berdasarkan sebab-sebab yang diterima”.
g.Keadaan tersebut lebih berat dengan adanya putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 No. 229 K/Kr/i 959 menyatakan bahwa berdasarkan pasal 309 HIR, pengakuan seorang terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut, akan tetapi dengan alasan yang tidak berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa. Demikian juga putusan Mahkamah Agung tanggal 27 September 1961 No. 85 K/Kr/1961, menyebutkan bahwa menurut ketentuan pasal 309 HIR, merupakan kebijakan “judex facti”, apakah pencabutan pengakuan yang dibuat dimuka polisi diterima atau tidak oleh hakim. Suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan oleh karena alasan yang tidak dimengerti.
h.Sebenarnya sudah sejak masa ketentuan HiR berlaku dahulu sudah diperingatkan oleh R. Soesilo seorang polisi yang ahli dalam ilmu kepolisian dan penyidikan (R. Soesilo, 1974: 111), dalam melakukan penyidikan harus dihindari cara-cara kuno:
“Cara-cara pemeriksaan model kuno biasanya dilakukan dengan mengejar suatu pengakuan dan terdakwa dengan jalan apa saja. Akan tetapi cara modern menghendaki lain. Yang dikejar bukannya pengakuan terdakwa, akan tetapi kecukupan bukti-buktinya (baik bukti hidup maupun bukti mati). Jika bukti-bukti sudah cukup, biarkanlah terdakwa mungkir, toh akhirnya ia dihukum juga”.
i.Penggunan kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan penyidikan uhtuk mendapatkan pengakuan sebenarnya menyiratkan kekurang mampuan aparat penyidik dalam melakukan tugasnya. Walaupun penjahat itu merupakan “musuh” polisi CR. Soesibo, ibid: 109), tidak selayaknya untuk mempergunakan alat-alat yang “rendah” yang pada hakekatnya akan merendahkan juga martabat polisi, sebagai abdi utama daripada masyarakat. Alat-alat rendah itu antara lain :
Menghina dan memaki-maki ;
Menyiksa jasmaniah dan rohaniah ;
Mendustai dan memancing-mancing ;
Memberikan janji yang tidak dipenuhi ;
Menyuap untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan yang dikehendaki dan lain Sebagainya.
j.Pedoman pelaksanaan KUHAP (hal. 27) menyebutkan bahwa penyelidikan merupakan suatu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Dengan mempergunakan fungsi penyelidikan secana maksimal maka alat bukti akan bebih lengkap, sehingga praktek menggunakan penekanan, kekerasan dan penyiksaan untuk memeras pengakuan tidak dipenlukan lagi.
k.Oleh karena itu, pengakuan oleh terdakwa harus memenuhi syarat-syarat yang tidak mudah untuk diterima sebagai alat bukti (A. Kanim Nasution, 1975: 111-13 sampai 25):
1)Pengakuan tersebut harus diberikan oleh terdakwa sendiri sehingga suatu keterangan pengakuan yang diberikan oleh pembelanya tidak dapat dianggap sebagai pengakuan. Selanjutnya pengakuan harus diberikan secara bebas dan tidak dipaksa, dan tidaklah boleh memperolehnya dengan jalan memancing atas dasar pertanyaan-pentanyaan yang menjerat. Paksaan, kekerasan atau tipu daya menyebabkan suatu pengakuan menjadi tidak berharga sebagai alat bukti yang sah.
2)Suatu pengakuan haruslah diberikan dimuka hakim. Yang dimaksudkan disini adalah suatu pengakuan yang diberikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa tersebut. Suatu pengakuan yang diberikan pada jaksa, pembantu jaksa (istilah HIR untuk polisi) atau siapapun bukanlah pengakuan. Di luar pengadilan, maka suatu pengakuan hanyalah menimbulkan petunjuk, dan hanyalah menjadi alat bukti yang sah jika didukung oleh petunjuk-petunjuk lain.
3)Pengakuan harus dengan teliti menyatakan cara-cara kejahatan tersebut dilakukan dan oleh sebab itu juga bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. Keterangan terdakwa bahwa ia bersalah tenhadap kejahatan yang dituduhkan padanya tidaklah dapat dianggap telah mencukupi.
4)Suatu pengakuan harus selanjutnya diberikan dengan tegas. Diamnya seorang terdakwa, ia malahan pengakuan sebagian, dan ia tidak dapat memberi penjelasan tentang hal-hal yang memberatkan kesalahannya, dan harus mengakui kekuatan alat-alat bukti, belumlah merupakan pengakuan kesalahan, hal tersebut hanyalah dapat dianggap ada, jika tendakwa tegas menenangkan bahwa ia telah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.
5)Pengakuan hanus dikuatkan dengan keadaan-keadaan lain. Keadaan-keadaan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang bukanlah harus bahwa peristiwa tersebut menyimpulkan suatu kesalahan, tetapi cukuplah bahwa keadaan-keadaan tersebut membuat pengakuan tersebut dapat dipercaya, keadaan-keadaan mana seharusnya harus dapat dibuktikan. Keadaan-keadaan tersebut dengan demikian dapat merupakan alat-alat bukti yang sah, ataupun keadaan-keadaan yang bukan merupakan alat bukti yang sah.
6)Akhirnya jika pengakuan tersebut seyogyanya dapat diterima, maka hakim haruslah merasa yakin atasnya. Hakim tidaklah mempunyai perasaan ragu, apakah mungkin pengakuan tersebut diberikan bertentangan dengan kebenaran, atau dengan maksud untuk melindungi orang lain, atau karena untuk mencegah pemeriksaan lebih lanjut, atau karena alasan-alasan lain selama kebenaran dan suatu alat bukti tidak seluruhnya dapat diterima oleh akal, maka tidaklah dapat ia memberikan keyakinan penuh.
l.Untuk mencegah dibebaskan seorang terdakwa di sidang pengadilan, sebenrnnya bisa dicegah sejak dini, dengan mengingat hal-hal sebagai benikut :
Mengingat adanya jaminan hak asasi manusia di dalam melakukan pemeriksaan penyidikan, sehingga sedapat-dapatnya dihindari pemeriksaan yang mengarah pada pemanasan pengakuan;
Ketentuan pasal 309 HIR sudah tidak terdapat dalam KUHAP. Hal ini merupakan konsekuensi hilangnya alat bukti pengakuan terdakwa yang diganti dengan keterangan terdakwa;
Mengfungsikan penyelidikan secara maksimal;
Mempengunakan pra penuntutan secara benar bagi penuntut umum;
Hindari praktek penggunaan saksi mahkota;
Jangan memaksakan suatu berkas dilimpahkan ke pengadilan kalau memang tidak cukup alat bukti.

PANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERDAKWA
1.Panggilan Terhadap Terdakwa
a.Menurut pasal 146 ayat (1) dan pasal 227 KU HAP: Pemanggilan terhadap terdakwa, dilakukan oleh penuntut umum yang harus memuat tanggal, hari serta jam sidang untuk perkara apa ia dipanggil. Selanjutnya sama dengan pemanggilan terhadap seorang saksi.
b.Menurut peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 04’UM.01.06 th. 1983 tentang Tata Cara Penempatan Penawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara pasal 23 disebutkan : Pengeluaran tahanan untuk sidang pengadilan, sunat panggilan harus diterima oleh kepala numah tahanan negara selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum sidang.
2.Terdakwa Tidak Mau Hadir Di Persidangan Menunut ketentuan pasal 1 54 KUHAP, dalam sidang pentama :
a.Jika terdakwa berada dalam tahanan:
– Terdakwa dipanggil. masuk dalam keadaan bebas.
b.Jika tendakwa tidak benada dalam tahanan dan tidak hadir :
Bila tidak dipanggil secara sah, maka di perintahkan untuk dipanggil sekali lagi dan sidang ditunda;
Bila sudah dipanggil secara sah, maka di perintahkan dipanggil sekali lagi dan sidang ditunda ;
Bila sudah dipanggil untuk kedua kalinya secara sah, dan tetap tidak mau hadir, maka terdakwa dapat dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya. Kalau perlu dengan bantuan polisi negara ;
Jika dalam suatu perkara terdapat lebih dari seorang terdakwa, maka pemeriksaan bisa terus dilangsungkan terhadap terdakwa yang hadir.
c.Terhadap din terdakwa (dalam huruf b), apabila memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP, biasanya setelah diperiksa akan dilakukan penahanan oleh hakim ketua sidang. Karena terdakwa tersebut dianggap mempersulit jalannya pemeriksaan.
3.Tata Cara Pemeriksaan Terdakwa
a.Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan identitas terdakwa, yakni nama lengkap, tempat lahin, umur atau tanggal lahin, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekenjaan (pasal 155 ayat (1) KUHAP);
b.Kemudian penuntut umum membacakan surat dakwaan (dalam perkana biasa) atau catatan dakwaan (dalam prnkara singkat);
c.Jika terdakwa tidak mengerti, maka wajib bagi penuntut umum untuk menjelaskan (pasal 155 ayat (2) KUHAP).
d.Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa (pasal 158 KUHAP).
e.Kemudian secara berturut-turut dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dan barang bukti
Alat bukti keterangan saksi;
Alat bukti keterangan ahli;
Alat bukti surat;
Alat bukti keterangan terdakwa;
Barang bukti.
4.Urutan-urutan yang mengajukan pertanyaan
Meskipun tidak diatur utur-urutan yang mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, dalam praktek sama seperti urut-urutan yang mengajukan pertanyaan kepada saksi;
Harap lihat kembali urut-urutan yang mengajukan pertanyaan kepada saksi.
5.Juru Bahasa dan Penterjemah
Ketentuan yang diatur dalam pasal 1 77 dan pasal 178 KUHAP juga berlaku bagi seorang terdakwa.
Harap dilihat kembali juru bahasa dan penterjemah dalam pemeriksaan saksi.
6.Larangan-larangan Di Dalam Mengajukan Pertanyaan
Dalam ketentuan pasal 166 KUHAP, disebutkan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa.
Pertanyaan yang bensifat menjerat adalah pentanyaan-pentanyaan mengenai suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi dianggap seolah-olah diakui oleh tendakwa.
Ketentuan ini mencerminkan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan (penjelasan pasal 166 KUHAP).
Contoh pertanyaan yang menjerat kepada terda kwa.
Jadi saudara yang mengambil uang saksi B? Padahal terdakwa tidak mengatakan bahwa hanya mengambil uang saksi B.
Apakah saudara sadar, dengan saudara melakukan perbuatan tersebut saudara telah merugikan negara? Dalam perkara korupsi, justru unsur merugikan negara yang harus dibuktikan.
Sebenarnya yang seharusnya dilarang tidak hanya pertanyaan yang bersifat menjerat saja, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan : bersifat mengarahkan ; memberikan alternatif ; menyebutkan kualifikasi yang didakwakan.
Contoh pertanyaan yang bersifat mengarahkan. Yang saudara lakukan terhadap saksi A apakah memukul? Sehanusnya bunyi pertanyaan adalah apa yang saudara lakukan terhadap diri saksi A?
Contoh pentanyaan yang bersifat memberikan alternatif : Yang saudara lakukan tenhadap saksi A menendang atau memukul? Seharusnya bunyi pertanyaannya adalah : Apa yang saudara lakukan terhadap din saksi A?
Contoh pertanyaan yang menyebut kualifikasi. Apa saudana yang menganiaya saksi A? Apa saudara yang menipu saksi B? Menganiaya, menipu adalah : merupakan hal yang harus dibuktikan. Jadi pentanyaan yang benrn ditujukan kepada terdakwa adalah mengenai perbuatan apa yang dilakukan terdakwa. Misalnya, apa yang saudara lakukan trnhadap saksi A? Jawabnya saya menempeleng.
7.Keterangan Yang Diberikan Oleh Terdakwa Harus Bersifat Bebas
Terdakwa didalam menjawab pertanyaan harus bebas (pasal 1 53 ayat (2) huruf b KUHAP).
Dalam pemeriksaan penyidik atau dalam persidangan tidak boleh dilakukan penekanan dalam bentuk apapun (penjelasan pasal 166 KUHAP).
Kadang-kadang terdakwa dalam praktek juga sering memberikan keterangan dalam keadaan tertekan dengan kehadiran saksi atau sesama terdakwa.
Kebijaksanaan hakim ketua sidang yang diambil juga sama seperti memeriksa saksi yang tertekan, yakni mengeluarkan saksi atau terdakwa lainnya.
8.Terdakwa Tidak Mau Menjawab
Meskipun tidak diatur dalam KUHAP, hak untuk diam merupakan hak tendakwa (the night of remain silent).
Didalam KUHAP disebutkan, bahwa hakim ketua sidang harus menganjurkan menjawab (pasal 175 KU HAP)
Jika terdakwa tetap tidak mau menjawab, maka dalam praktek pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan memeriksa alat bukti yang lain.
Dengan terdakwa diam tidak mau menjawab, sebenarnya hal tersebut merugikan diri terdakwa sendiri. Karena dengan demikian ia tidak dapat memberikan keterangan yang meningankan dirinya.
9.Tingkah Laku Terdakwa Mengganggu Sidang
a.Menurut ketentuan pasal 21 7 KUHAP:
Hakim ketua sidang memimpin pemrniksaan, dan memelihara tata tertib persidangan;
Perintah untuk menjaga tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
b.Menurut ketentuan pasal 218 KUHAP:
Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat;
Bila seseorang tidak menunjukkan sikap hormat, bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib, setelah mendapat peringatan, dapat diperintahkan keluar dan ruang sidang;
Jika pelanggaran tata tertib bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan kepada yang bersangkutan.
c.Menurut ketentuan pasal 176 KUHAP:
Demikian juga bagi terdakwa, jika bertingkah laku tidak tertib sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya;
Jika teguran tetap tidak diindahkan, terdakwa dikeluarkan dan ruang sidang dan pemeriksaan diteruskar,;
Namun ketika putusan, diupayakan dengan hadirnya terdakwa.
10.Terdakwa Mencabut Keterangan Yang Diberikan Di Depan Penyidik
Harap lihat kembali pembahasan:
Mengenai saksi Verbalisan.
Bagian A. UMUM angka 3 mengenai lain-lain dalam bab ini.
Hendaknya dalam menolak atau menerima percabutan keterangan terdakwa harus bersikap hati-hati di dalam mempertimbangkan jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bensifat formal di persidangan. Seorang hakim harus mempunyai pertimbangan antara lain:
Setiap orang yang dipeniksa didepan penyidik, lebih-lebih jika petama kali dalam hidupnya, maka secara kejiwaan dalam keadaan sulit, ada rasa takut, tertekan dan sebagainya;
Bahwa dalam pemeriksaan penyidikan tidak sebebas ketika dalam pemeriksaan di sidang. Meskipun secara teori maupun sesuai dengan ketentuan KUHAP, terdakwa harus memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
Seringkali terdakwa sulit untuk minta didampingi seorang penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan. Jika ia mempunyai penasehat hukum, itu pun masih sulit untuk mendampingi tersangka jika pemeriksaan dilakukan pada malam hari atau di luar jam kantor. lngat ada ketentuan yang diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 lampiran angka 17, yang menentukan pengertian “setiap waktu” penasehat hukum untuk berbicara dengan tersangka untuk keperluan pembelaannya adalah “waktu jam kantor”.
Pendek kata, masaiah pencabutan keterangan terdakwa dimuka penyidik, terletak sepenuhnya dipundak sang hakim. Oleh karena itu harus sungguh-sungguh dipertimbangkan secara arif dan bijaksana.

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA
1.Bunyi Pasal 1 89 KUHAP Secara Lengkap Adalah Sebagai Berikut:
(1)Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
(2)Ketenangan tendakwa yang dibrnikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
(3)Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dininya sendiri.
(4)Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
2.Yang menjadi alat bukti adalah keterangan terdakwa, bukan keterangan tersangka yakni keterangan yang diberikan ketika dulu ia diperiksa di muka penyidik.
3.Dari ketentuan pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, keterangan tersebut bisa dibagi menjadi 2 (dua) gobongan, yakni :
– Diberikan di luar sidang, yaitu merupakan keterangan tersangka yang diberikan di depan penyidik.
– Diberikan di dalam sidang pengadilan.
4.Ketenangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan barulah merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, dan apa yang ia alami. Keterangan tersebut tentu saja dalam suasana yang lebih bebas dan tekanan
5.Keterangan tendakwa di luan sidang (keterangan tersangka) tidak bisa dipergunakan untuk menemukan bukti dalam sidang, jika tidak didukung alat bukti yang sah (tafsin A contnanio dan pasal 189 ayat (2) KU HAP). dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan jangan sampai hanya mengejar keterangan tersangka saja dalam pemeriksaan penyidikan. Karena tanpa alat bukti yang sah lainnya, tidak akan mempunyai arti. Apalagi jika keterangan tersangka tersebut dalam berita acara penyidikan dicabut dalam sidang, maka akan lebih parah jika tidak ada alat bukti yang sah lainnya.
6.Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan ten hadap dirinya sendiri. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut tidak bisa untuk memberatkan sesama terdakwa. Oleh karena itu di dalam pemeriksaan yang terdakwanya lebih dari seorang, jika ingin mendapatkan suatu keterangan yang obyektif, sebaiknya diperiksa satu persatu. Hal ini ini untuk mencegah agar sesama terdakwa tidak saling mempengaruhi atau menyesuai kan diri. dari ketentuan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenannya KUHAP melarang sesama terdakwa dijadikan saksi antara yang satu terhadap yang lain.
7.Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah (pasal 1 89 ayat (4) KU HAP). Oleh karena itu pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi meskipun seorang terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain, karena yang dikejar adalah kebenaran material. Hal ini berbeda dengan pengakuan dalam hukum acara perdata, yang merupakan alat bukti sempunna. Karena dalam hukum acara perdata yang dicari kebenaran formal.

BAB IX
BARANG BUKTI
UMUM
1.Istilah
Barang bukti antara lain terdapat dalam pasal pasaf 21 ayat (1), 45 ayat (2), 46 ayat (2) dan pasal 181 KUHAP.
lstilah barang bukti tersebut tidak terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 1 KUHAP yang berisi tafsir otentik.
2.Cara mendapatkan barang bukti
Di dalam KUHAP ditentukan cara-cara untuk memperoleh barang bukti
a.Penggeledahan (diatur dalam pasaf 32 sampai 37 KUHAP dan pasal 125 sampai pasal 127 KUHAP);
b.Penyitaan (diatur dalam pasal 38 sampai 46 KUHAP dan pasal 128 sämpai pasal 130 KUHAP);
c.Pemeriksaan surat – (diatur dalam pasal 47 sampai 49 KUHAP dan pasal 131 KUHAP).
Termasuk pengertian penggeledahan. adalah penggeledahan rumah, penggeledahan badan, dan penggeledahan pakaian (pasal 32 KUHAP).
Penggeledahan badan di dalamnya termasuk pula pemeriksaan rongga badan (penjelasan pasal 37 KUHAP).
Termasuk pengertian pemeriksaan surat adalah penyitaan surat, pemeriksaan buku atau kitab, daftar dan sebagainya (pasal 131 KUHAP).
Apabila di dalam penggeledahan atau pemeriksaan surat, terdapat barang-barang yang diperlukan untuk pembuktian suatu tindak pidana, maka terhadap barang-banang yang diketemukan tersebut dilakukan penyitaan.
Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan, menurut pasal 39 KUHAP adalah :
a.Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana;
b.Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
c.Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d.Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e.Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.
Ketentuan yang diatur dalam pasal 45 KUHAP menyatakan bahwa :
a.Apabila benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan terlalu lama, atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan prnsetujuan tersangka atau kuasanya dapat dijual lelang;
b.Hasil pelelangan – tersebut dipakai sebagai barang bukti ;
c.Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil benda tersebut untuk pembuktian.
3.Pengertian barang bukti
Dari cara mendapatkan barang bukti tensebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan sunat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bengerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

PEMERIKSAAN BARANG BUKTI
1.Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 181 KUHAP pemeriksaan barang bukti adalah sebagai berikut :
Barang bukti tersebut harus diperlihatkan kepada terdakwa dan ditanyakan apakah terdakwa mengenal barang bukti atau benda-benda tersebut;
Jika perlu benda-benda tersebut diperlihatkan kepada saksi oleh ketua sidang dan tentu saja harus ditanyakan pula apakah saksi juga mengenaf barang-barang yang dijadikan barang bukti;
Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan tentang hal ini.
2.Jika dikaitkan dengan pasal 45 KUHAP, terhadap barang yang lekas rusak atau membahayakan atau penyimpanannya menjadi tinggi biayanya, maka barang bukti yang ditunjukkan adalah uang hash pelelangan dan sebagian kecif benda-benda tersebut.
3.Apabila barang bukti dalam bungkusan, maka membukanya harus di muka saksi korban dan terdakwa, sehingga tidak menimbulkan masafah. Pada waktu dibuka tersebut harus dihitung dan dicocokkan jenis-jenisnya.

KEGUNAAN BARANG BUKTI DALAM PERSIDANGAN
1.Kalau dilihat dan ketentuan yang diatur dafam pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara material barang bukti seringkali sangat berguna bagi hakim untuk menyandarkan keyakinannya.
2.Seperti yang kita ketahui KUHAP menganut sistem pembuktian negatif, yakni:
a.Adanya macam-macam alat bukti yang ditentukah oleh undang-undang;
b.Adanya keyakinan bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.
3.Namun demikian meskipun telah ada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta telah melebihi minimum pembuktian, tetapi hakim tidak harus yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Singkatnya hakim tidak bisa dipaksa yakin berdasarkan alat bukti yang ada, meskipun alat bukti yang ada sudah memenuhi syarat pembuktian.
4.Seringkali hakim membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada di dalam persidangan.

Perdagangan Perempuan Sebagai Kejahatan Trafficking

Perdagangan Perempuan Sebagai Kejahatan Trafficking

Perdagangan manusia (trafficking) merupakan bentuk perbudakan modern, yang bertujuan komersial seperti; eksploitasi seksual atau kerja paksa. Sejak zaman dulu, perbudakan sudah dikenal, namun perbudakan yang ada saat itu melibatkan langsung antara penyalur dan pembeli (user) serta obyek yang digunakan. Korban yang sering mengalami perbudakan modern berasal dari kelompok masyarakat bawah yang kurang mempunyai pendidikan formal yang cukup. Dengan alasan ekonomi, banyak keluarga yang memiliki anak perempuan yang masih berusia dibawah umur, didesak untuk menerima tawaran orang-orang yang sering mendatangi rumah mereka agar mau bekerja di luar negeri. Tujuannya (klasik) agar dapat memperbaiki kehidupan ekonomi mereka tanpa paham akan akibatnya.
Di Indonesia, kasus perdagangan perempuan masih menjadi hal yang rumit, ini disebabkan selain posisi perempuan yang rentan, faktor kemiskinan juga menjadi korban mudah dijual oleh orang-orang terdekatnya, seperti paman, tante, tetangga, lurah dan bahkan suaminya sendiri tega menjual korban demi uang.
Praktik trafficking berlangsung dalam berbagai cara, modus operandinya mirip penipuan dengan dalih misalnya melakukan perekrutan dengan janji akan memberi pekerjaan di dalam maupun luar negeri, namun banyak kenyataan setelah direkrut para wanita muda dijual dan disuplai ke hotel-hotel sebagai pekerja seks komersial. Objek kegiatan trafficking pada umumnya menimpa wanita. Kegiatan trafficking tidak saja berlangsung melalui perekrutmen tenaga kerja ke luar negari dan dalam negeri. Praktik trafficking dilakukan terhadap sekelompok orang, maupun individu dengan janji akan dipekerjakan di sebuah perusahaan di luar negeri, nyatanya sampai di luar negeri mereka dijual dan lain sebagainya.

1. Apa itu Human Trafficking
Trafficking atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi . Kegiatan trafficking sudah sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan finansial tanpa menghiraukan perbuatannya menyalahi ketentuan hukum negara yang berlaku.
Definisi perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkannya Protocol to Provent, Suppres and Punish Trafficking in Perons Especially Women and Children Suplemeting the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000. Dalam protokol tersebut yang dimaksud dengan Human Trafficking adalah: The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of person, by means oh threat or use of force or other for more coercion,of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulneralibility or a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other form of sexual explanation, forced labour services, slavery or practices similar to slavery, servitude or forced labour services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs. (Terjemahan bebas: ” … rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/ pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi yang minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi illegal atau pengambilan organ-organ tubuh”).
Perdagangan manusia, khususnya perempuan, dapat dikatakan sebagai salah satu kejahatan transnasional, karena sebagian kejahatan dilakukan dengan melibatkan jaringan kejahatan lintas negara. Trafficking telah terjadi secara meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri sehingga menjadi ancaman terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.
Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Kejahatan Kemanusiaan Yang Serius, Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sifatnya sangat mendesak, hal ini disebabkan beberapa alasan berikut :
1. Perdagangan Orang dianggap sebagai “industri paling menguntungkan” dibanding dengan kejahatan terorganisir lainnya, seperti trafficking of drug and arms. Hal ini menyangkut manusia yang diperlakukan sebagai “komoditi yang bisa didaur ulang.” Artinya, korban dieksploitasi, disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi berulangkali untuk meningkatkan keuntungan pelaku. Tidak seperti narkoba yang sekali pakai habis. Dalam kasus eksploitasi prostitusi, korban bahkan dieksploitasi sejak berumur 15 tahun dan kemudian dicampakkan begitu saja setelah dianggap tidak mempunyai nilai jual (dikarenakan faktor usia atau menderita penyakit). Dalam kasus yang lain, pembantu rumah tangga bisa dijual ke puluhan majikan selama bertahun-tahun.
2. Perdagangan Orang adalah “modern day slavery,” artinya pelaku memangsa pihak yang berada dalam posisi rentan yang lemah secara ekonomi, fisik maupun emosional. Pelaku menggunakan cara-cara modern untuk memperlakukan manusia layaknya budak. TKW yang bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga dipaksa bekerja tanpa istirahat dan tanpa imbalan, dirampas paspornya sebagai cara untuk mengikat kebebasan bergerak korban dan ditempatkan dalam kondisi yang tidak manusiawi (tidur di lantai, sanitasi yang buruk dan sebagainya).
3. Perdagangan Orang adalah bentuk “Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. Korban tidak diberikan hak dasarnya sebagai manusia, seperti hak untuk bebas bergerak, hak atas standar hidup yang layak termasuk cukup pangan, sandang dan pagan, hak atas tingkat hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri.
4. Perdagangan Orang adalah “Kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional melaui bujuk rayu para sponsor (perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara yang modern, misalnya melalui iklan-iklan di meia cetak atau elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/ negara asal korban sampai ke daerah/ negara tujuan. Jaringan Pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah/ negara asal korban untuk menjerat korbannya. Kebiasaan ‘ngenger’ atau merantau, ketidaksetaraan jender, kemiskinan, gaya hidup konsumtif dan bencana alam sering digunakan pelaku untuk menjerat korban keluar dari situasi tersebut dan dengan kekuasaan yang dimilikinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual.
Negara bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya agar tidak menjadi korban atau dirugikan dari perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, kesadaran bersama seluruh penyelenggara negara, masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk peduli terhadap orang yang menderita, terlanggar haknya, atau menjadi korban dari perbuatan sewenang-wewenang dan tidak manusiawi dari orang lain merupakan keharusan.

2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan
Ada berbagai bentuk dari perdagangan orang termasuk perdagangan perempuan, di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Buruh migran, baik di dalam maupun di luar negeri yang tanpa perlindungan, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang, termasuk anak di bawah umur, bermigrasi tanpa sepengetahuan Departemen Tenaga Kerja, melalui jalur informal atau melanggar hukum, sehingga meningkatkan jumlah buruh migran secara signifikan. Buruh migran di eksploitasi sepanjang proses migrasi mulai dari perekrutan hingga proses pra-keberangkatan, selama bekerja dan setelah kembali.
b. Pekerja/ Pembantu Rumah Tangga (PRT). PRT kerap menghadapi bahaya besar karena sifat pekerjaan mereka yang bertempat di rumah pribadi dan tertutup dari sorotan masyarakat umum. Sering terdengar laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan. Ruang gerak PRT biasanya dibatasi. Mereka dibatasi kemana mereka mau pergi, dan biasanya mereka dikurung dirumah ketika majikan mereka pergi. Karena PRT masuk dalam sektor informal, profesi ini seringkali tidak iatur oleh pemerintah dan berada di luar jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nasional.
c. Perempuan atau anak yang dipekerjakan sebagai pelacur.
Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk ijadikan buruh migran. Banyak perempuan-perempuan yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencarikan mereka pekerjaan di luar negeri atau di luar daerah, dan tidak mengetahui dari bentuk yang sebenarnya dari pekerjaan mereka sampai di tempat tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen mereka, dan mereka tidak berani mengadu kepada pihak yang berwenang karena takut akan dideportasi dan sebagainya. Perekrut mengunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar para perempuan tidak berani melarikan diri. Korban juga disekap secara paksa dan dijaga secara ketat. Perempuan-perempuan yang semuta direkrut untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau untuk pekerjaan di sektor hiburan kemuian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks komersial.
d. Kerja Paksa. Orang yang melakukan kerja yang bukan kehendak sendiri dan tanpa memperoleh imbalan yang layak atau tanpa memperoleh imbalan sama sekali.
e. Pengantin pesanan. Ada kecenderungan yang marak di kalangan laki-laki dari negara industri untuk mencari pengantin dari negara berkembang atau sering disebut dengan pengantin pesanan seperti Taiwan, Hongkong, Jepang, Gina, Australia, Amerika Utara dan Eropa. Kebanyakan perempuan yang banyak dipesan berasal dari Asia Tenggara, Eropa Timur dan Amerika Latin. Meskipun banyak kasus pengantin pesanan yang sukses dan bahagia, namun di sisi lain banyak terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktek-praktek serupa perbudakan. Di mana seorang istri dibeli semata untuk melakukan pekerjaan Pembantu Rumah Tangga dan memberikan layanan seks.
f. Pedofilia. Orientasi seksual yang obyeknya anak-anak. Orang dikatakan pedofil atau melakukan praktek pedofil bila melakukan hubungan seksual seperti sodomi, menyentuh, meraba, memainkan alat kelamin, berfantasi tentang anak-anak kecil. Beberapa aktifitas pedofilia yang masuk dalam kategori perdagangan anak, biasanya menjauhkan anak-anak dari orang tua maupun lingkungan keluarga dengan tujuan tertentu seperti eksploitasi seksual.
g. Tenaga Penghibur. Orang yang bekerja di tempat hiburan malam yang menemani pengunjung sehingga pengunjung merasa terhibur. Banyak kasus terjadi di mana perempuan yang direkrut menjadi tenaga penghibur mengalami pelecehan seksual dan ancaman bila tidak mau melayani para pengunjung.
h. Pengemis dan anak jalanan. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia di mana anak-anak direkrut, diculik untuk dijadikan pengemis dan anak jalanan (anak yang bekerja di jalan).

3. Pelaku Perdagangan Perempuan
Menurut Rosenberg pelaku perdagangan orang (trafficker) adalah:
a. Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/calo-calonya di daerah, manakala mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara illegal menyekap calon pekerja migran di penampungan, dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukkan ke dalam industri seks.
b. Agen atau calo-calo, bisa orang luar tetapi bisa juga seorang tetangga, teman atau bahkan kepala desa, manakala dalam perekrutan mereka menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan dokumen. Yaitu usia mereka sebenarnya masih dibawah umur, tetapi dalam KTP atau surat jalannya seolah-oleh umur mereka telah dewasa.
c. Aparat pemerintah, manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyebrangan melintasi perbatasan secara illegal.
d. Majikan, apabila menempatkan pekerjanya dalam kondisi eksploitatif seperti: tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik dan seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan hutang.
e. Pemilik atau pengelola rumah bordil, berdasar pasal 289, 296 dan 506 KHUP dapat dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa perempuan bekerja di luar kemauannya, menjerat dalam libatan hutang, menyekap dan membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau merekrut dan memperkerjakan anak (di bawah umur 18 tahun).
f. Calo pernikahan, apabila pernikahan yang diaturnya telah mengakibatkan pihak isteri terjerumus dalam kondisi serupa perbudakan dan eksploitatif walaupun mungkin calo yang bersangkutan tidak menyadari sifat eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan.
g. Orang tua dan sanak saudara, apabila mereka secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau lainnya. Atau jika mereka menerima pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak mereka nantinya. Demikian pula jika orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi hutangnya dan menjerat anaknya dalam libatan hutang.
h. Suami. Jika ia menikahi perempuan tetapi kemudian mengirim isterinya ke tempat lain untuk mengeksploitasinya demi keuntungan ekonomi, menempatkannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi.
Sementara itu, dari sisi peranannya, pelaku dalam perdagangan orang (trafficking) dibedakan ke dalam 3 (tiga) unsur , sebagai berikut:
a. Pihak yang berperan pada awal perdagangan;
b. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan;
c. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.

4. Korban Perdagangan Perempuan
Menurut “The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power”, PBS (1985), yang dimaksud dengan korban (victim) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik, mental, emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan subtansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omissions) yang melanggar hukum .
Sementara itu, pengertian Korban dalam Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), BAB I pasal 1 angka 3 adalah: “seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/ atau sosial, yang iakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. Selain itu, UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Karban memberi pengertian korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

5. Pola Rekrutmen Dan Modus Operandi
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Suplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000, menyebutkan bahwa pola rekrutmen adalah salah satu unsur dari perdagangan orang. Disebutkan dalam protokol tersebut bahwa kegiatan perekrutan dapat saja menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/ pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi.
Selain itu, secara umum, modus operandi sindikat perdagangan perempuan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :
a. Dengan ancaman dan pemaksaan. Biasanya dilakukan oleh trafficker yang telah dikenal dekat dengan pelaku. Dalam hal tersebut pelaku menggunakan kedekatannya dan kedudukannya yang lebih superioritas dibanding korban, sehingga membuat korban berada dalam tekanan dan kedudukan tersubordinasi. Hal tersebut membuat korban tidak dapat menolak keinginan pelaku.
b. Penculikan. Biasanya korban diculik secara paksa atau melalui hipnotis melalui anggota sindikat. Tak jarang juga korban diperkosa terlebih dahulu oleh anggota sindikat sehingga menjadi semakin tidak berdaya.
c. Penipuan, kecurangan atau kebohongan. Modus tersebut merupakan modus yang paling sering dilakukan oleh sindikat trafficking. Korban ditipu oleh anggota sindikat yang biasanya mengaku sebagai pencari tenaga kerja dengan menjanjikan gaji dan fasilitas yang menyenangkan sehingga korban tertarik untuk mengikuti tanpa mengetahui kondisi kerja yang akan dijalaninya. Modus operandi tersebut dengan melibatkan pihak-pihak mulai dari keluarga, kawan, calo, penyalur tenaga kerja (agen), oknum aparat, sindikat serta pengguna.
d. Penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perdagangan perempuan banyak aparat yang menyelahgunakan kekuasaannnya untuk membacking sindikat perdagangan perempuan. Pemalsuan identitas kerapkali dilakukan oleh aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pengurusan data diri. Seperti pemalsuan KTP dan akta kelahiran. Di bagian imigrasi juga sering terjadi kolusi antara pelaku dengan pegawai imigrasi sehingga perdagangan perempuan yang ditujukan ke luar negeri dapat melewati batas negara dengan aman.
Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memerkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. lbu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan. Modus operandi kejahatan ini semakin kompeks dalam bentuk-bentuknya maupun teknis operasionalnya, baik dilakukan secara perorangan, kelompok, maupun bersindikat.

6. Proses Rekrutmen Dan Modus Operandi .
Perdagangan orang saat ini sudah menjadi bisnis global, yang memberikan keuntungan terbesar ketiga setelah perdagangan senjata dan obat-obatan terlarang. Perdagangan orang merupakan sindikat internasional yang terorganisir. Di Indonesia ada dua lingkup wilayah tujuan perdagangan orang, yaitu antar daerah/pulau dan antar negara. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 33 propinsi, 17.504 pulau dan ratusan suku dan kelompok budaya, sehingga sangat memudahkan terjadinya perdagangan orang dalam lingkup domestik. Ada banyak propinsi di negara ini di mana seseorang dapat diperdagangkan ke tempat yang tidak dikenal dan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan agar bisa kembali ke rumah.
Sebagai gambaran, banyak perempuan muda yang masih dibawah umur disuatu wilayah direkrut untuk dipekerjakan di kawasan industri atau mall di tempat tertentu. Sampai di tempat tujuan, justru mereka ditempatkan di lokasi-lokasi hiburan sebagai pekerja seks, dan mereka tidak bisa melepaskan diri karena harus membayar uang dalam jumlah besar yang dibebankan pada mereka sebagai biaya rekrutmen dan transportasi. Di tingkat internasional biasanya disamarkan dalam proses penempatan tenaga kerja buruh migran atau untuk pengantin pesanan. Perempuan lokal biasanya dibujuk oleh calo yang menawarkan gaji tinggi atau dalam bentuk perkawinan yang menjanjikan hidup mewah. Negara-negara yang menjadi tujuan perdagangan manusia lnternasional dari Indonesia umumnya adalah Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Jepang dan sebagian besar negara Timur Tengah.
Dengan alasan menyediakan lapangan pekerjaan menjadi jalan mulus buat mereka mendapatkan mangsa. Agen dan calo perdagangan manusia mendekati korbannya di rumah-rumah perdesaan, di keramaian pesta-pesta pantai, mal, kafe atau di restoran. Para agen atau calo ini bekerja dalam kelompok dan sering menyaru sebagai remaja yang sedang bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja. Korban yang direkrut dibawa ke tempat transit atau ke tempat tujuan sendiri-sendiri atau dalam rombongan, menggunakan pesawat terbang, kapal atau mobil bergantung pada tujuannya. Biasanya agen atau calo menyertai mereka dan menanggung biaya perjalanan.
Untuk ke luar negeri, mereka dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen dipegang agen termasuk penanganan masalah keuangan. Sering perjalanan dibuat memutar untuk memberi kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit kembali. Jika muncul keinginan korban untuk pulang, mereka ditakut-takuti atau bahkan diancam. Di tempat tujuan, mereka tinggal di rumah penampungan untuk beberapa minggu menunggu penempatan kerja yang dijanjikan. Akan tetapi, kemudian mereka dibawa ke bar, pub, salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain, dan mulai dilibatkan kegiatan prostitusi. Mereka diminta menandatangani kontrak yang tidak mereka mengerti isinya. Jika menolak, korban diminta membayar kembali biaya perjalanan dan tebusan dari agen atau calo yang membawanya. Jumlah yang biasanya membengkak itu menjadi hutang yang harus ditanggung korban.
Umumnya modus operandi yang dipergunakan adalah: bujuk rayu dengan iming-iming tertentu, pemaksaan/kekerasan dan intimidasi, penculikan, pengiklanan secara bertingkat dan terus menerus melalu beragam media massa, pemalsuan identitas/dokumen pribadi, sampai kepada “penjualan” yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekat (orangtua, kerabat-saudara, tetangga, ternan). Perdagangan orang menjadi kejahatan berat bagi kemanusiaan. Mengingat korban dari perdagangan manusia akan mengalami kerugian yang luar biasa baik secara psikis maupun fisik. Bahkan masa depannya hilang begitu saja. Perdagangan orang saat ini menjadi hantu di siang bolong yang memburu anak-anak Indonesia terutama yang keluarganya termasuk golongan miskin.
Dari uraian tersebut diatas, bila diidentifikasi variabel atau unsur-unsur Perdagangan Perempuan sebagai kejahatan Trafficking yang terjadi, dapat dikelompokkan dalam beberapa fase yaitu :

a. Recruitment Stage (Tahap Perekrutan)

No Pasokan Pelanggan Regulator Kompetisi
1. Kesulitan menempatkan iklan-iklan yang salah/menyesatkan.
Hubungan-hubungan yang diketahui dengan jaringan penyedia transportasi 1. Kekuatan ketentuan hukum yang berlaku/ ada yang melarang perdagangan manusia.
1. Peluang pekerjaan yang sah atau legitimate untuk korban yang potensial di wilayah sumber,

2 Tingkat kesadaran di antara populasi yang beresiko tinggi Sejauh mana pencari korban bepergian ke tempat rekrutmen untuk mencari korban. 2. Sejauhmana pengawasab polisi terhadap perekrut yang dicurigai
3. Keberadaan kelompok criminal lain yang mencari korban yang sama.
3 Kemudahan dalam melakukan kontak dengan korban (keluarga, klub)

Pola rekrutmen dalam menjaring korban biasanya dengan menggunakan sistem sponsor. Yang dimaksud dengan sponsor adalah orang yang merekrut korban di daerah asal korban dan mempersiapkan seluruh keperluan untuk proses pemberangkatan, termasuk penginapan korbannya. Yang berperan sebagai sponsor biasanya orang-orang terdekat korban seperti pacarnya, tante, tetangga, lurah, sehingga mempermudah mereka mendapatkan akses untuk mendekati korban melalui pendekatan terhadap orang tua korban di kampung-kampung. Mereka mengatakan bahwa anaknya akan diberi pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi dan untuk meyakinkan terhadap orang tua tersebut mereka memberikan sejumlah uang. Dengan demikian tentu saja orang tua korban cukup percaya terhadap apa yang dikatakan si sponsor bahwa anaknya akan dipekerjakan antara lain di mal, di restoran dan sebagainya. Persoalannya, yang menjadi calo ini tidak hanya satu orang melainkan berantai, sehingga banyak tangan yang terlibat. Jadi di daerah asal saja bisa terjadi korban berpindah tangan dari calo yang satu ke calo yang lainnya. Kemudian dioper lagi ke calo di Jakarta atau Surabaya. Lalu dibawa atau dikirim ke Batam, Tanjung Pinang, Bintan ataupun Karimun. Selanjutnya mereka diberangkatkan ke negara tetangga naik pompong/perahu kecil dan di sana sudah ada yang menampung, yaitu tekongnya.
Selain melakukan perekrutan secara face to face di daerah pedesaan, ada pula para sponsor di perkotaan yang menjaring korbannya dengan memasang iklan di media cetak. Melalui iklan di media masa dengan iming-iming penghasilan puluhan juta per bulan untuk bekerja diluar negeri. Dengan iming-iming imbalan gaji yang besar sangat mudah mendapatkan mangsa, untuk kemudian mangsanya (korban) diberangkatkan ke daerah/negara tujuan sesuai pesanan dengan dokumen palsu dengan tujuan eksploitasi seks.
Harus diakui bahwa informasi tentang perdagangan manusia masih sangat terbatas. Banyak masyarakat terutama yang tinggal di pelosok-pelosok belum mengerti masalah ini. Sudah jelas bahwa trafficking merupakan masalah yang besar. Kedudukan regulator dalam hal ini otoritas penegak Hukum, pemerintah, Masyarakat luas (internasional) sebenarnya telah berulang kali mencoba untuk menghapuskan praktek perdagangan manusia melalui instrumen internasional, antara lain : Persetujuan Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih tahun 1904, Konvensi Internasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak pada tahun 1921, dan Konvensi Internasional Memberantas Perdagangan Perempuan Dewasa pada tahun 1933. Pada 15 November 2000, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi tentang Kejahatan Terorganisir beserta protokolnya yakni Protokol Menentang Penyeludupan Migran melalui Jalur Darat, Laut dan Udara dan Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Pelaku trafficking terhadap Manusia, khususnya Perempuan dan Anak.
Berdasarkan pasal 3(a) dalam Protokol tersebut, istilah perdagangan manusia diartikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ tubuh. Sebagaimana definisi ini, suatu kegiatan dapat dikategorikan kasus trafficking bila memenuhi tiga unsur penting, pertama mulai dari Proses pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak lainnya yang meliputi kegiatan (perekrutan, pengiriman, pengangkutan, pemindahan, penampungan, penerimaan), kedua, Jalan/cara (ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan), ketiga Tujuan (prostitusi, pornografi, kekerasan/eksploitasi seksual, pedofilia, kerja paksa, kerja dengan upah yang tidak layak, pengedaran obat terlarang, pengemis, pengantin perempuan dalam perkawinan transnasional, perbudakan/praktek-praktek lain sejenisnya).
Di Indonesia sendiri berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh sejumlah organisasi non-pemerintah, mulai dari kampanye, advokasi korban, advokasi kebijakan, membangun aliansi bersama untuk pencegahan, maupun melakukan pendidikan penyadaran akan bahaya perdagangan manusia dan sebagainya. Pada tanggal 12 Desember 2000, Indonesia ikut menandatangani Protokol PBB untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak. Disamping itu, Pemerintah RI telah menetapkan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Lahirnya UU ini, sampai saat ini belum mampu mengcover terjadinya tindak pidana Perdagangan Perempuan. Karena karakteristik tindak pidana perdagangan orang ini, bersifat khusus dan merupakan extra ordinary crime, karena banyak melibatkan aspek yang kompleks, dan bersifat transnasional organized crime, karena melintasi batas-batas negara serta dilakukan oleh organisasi yang rapi dan tertutup. Sehingga menyulitkan polisi melakukan pengawasan baik ditempat perekrutan maupun jalur lalulintasnya. Disamping itu, aparat penegak hukum belum memiliki SDM yang cukup profesionalisme dan handal untuk memahami ketentuan hukumnya dan melakukan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Hal ini terbukti masih adanya oknum aparat terkait yang memegang kekuasaan menyalah gunakan kewenangannya untuk memperlancar terlaksananya bahkan menutupi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Perempuan ini. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terutama kerabat dan orang-orang terdekat korban untuk mau melaporkan ke pihak yang berwajib atas peristiwa yang dialaminya atau diketahuinya. Bahkan mereka menjadi pelaku terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan ini. Kondisi sedemikian rupa, akan tetap mendukung tumbuhnya niat dan kesempatan para pelaku-pelaku (Traffiker) dan menumbuhkan pelaku-pelaku baru untuk melakukan aksinya.

b. Tranporter stage (Tahap Pemindahan/ Transportasi)
No Pasokan Pelanggan Regulator Kompetisi
1. Status hubungan dengan pelaku perekrutan.
1.Hubungan-hubungan yang diketahui dengan kelompok criminal pelaku perekrutan di wilayah tujuan.
Pengetahuan polisi tentang kegiatan prostitusi lokal dan kegiatan buruh illegal. Kekuatan regulasi atas bisnis untuk mengontrol buruh kerja paksa dan buruh yang dibayar sangat murah. Upaya penegakan yang dilakukan untuk menemukan orang-orang yang diperdagangkan 1. Usaha prostitusi lokal yang menggunakan wanita yang tidak diperdagangkan.

2 Kemudahan akses terhadap metode transit dan rute transit yang mudah 2. Sejauhmana wilayah tujuan kelompok konstan atau berubah. 2. Sejauh mana permintaan illegal lokal atas buruh/ seks dilayani oleh pemasok yang bukan melakukan perdagangan manusia.

Kebanyakan dari kasus trafficking yang dialami perempuan adalah menjebak mereka sebagai pekerja seks . Pengalaman pertama menjadi pekerja seks akan selalu terkait dengan masalah psikis mereka. Melalui pengalaman mereka, banyak diantara mereka yang mengalami trauma. Sebagai ilustrasi :
Bunga (bukan nama sebenarnya) yang didampingi oleh Yayasan Hotline Surabaya di Bangunsari, Surabaya. Bunga menjadi pekerja seks pertama kali di Samarinda ketika berusia 17 tahun. Bunga mengalami proses yang sangat panjang sampai akhirnya menjadi pekerja seks. Dalam keadaan menganggur dan miskin, Bunga mau diajak bibinya bekerja. Awalnya Bunga sebagai pembantu Rumah Tangga disebuah Losmen. Tetapi dia berhenti karena sakit-sakitan, kemudian Bunga dibawa bibinya bekerja ditempat lokalisasi sebagai pelayan bar membawakan tamu-tamu bir. Selain itu, Bunga juga disuruh membantu ngerokin tamu-tamu bibinya. Bunga tidak tahu kalau bibinya bekerja ditempat orang-orang nakal. Rupanya bibinya Bunga berencana menjualnya. Bunga dikenalkan kepada seorang camat, tetapi ia juga pacaran dengan seorang polisi. Suatu malam, ketika Bunga belajar merokok, bibinya menyuruhnya masuk kamar dan kamar dikunci dari luar oleh bibinya. Lalu masuk polisi pacarnya Bunga. Polisi itu berkata kalu dia telah memberikan sejumlah uang kepada bibinya untuk membeli keperawanan Bunga. Tetapi Bunga menolak melayani polisi (pacarnya) itu sehingga keesokan harinya Bunga menerima siksaan fisik dari bibinya. Akhirnya Bunga kabur dari tempat itu dengan bantuan temannya. Bunga memutuskan pergi ke tempat lokalisasi di Muara Badak untuk menjadi pekerja seks. Ditempat itulah Bunga menjual keperawanannya kepada tamu pertamanya yang ia lupa siapa pertama kali ia layani. Tetapi hanya 6 bulan Bunga sebagai pekerja seks, ia berhenti karena sakit. Sampai akhirnya Bunga ditolong oleh seorang laki-laki yang kemudian melamarnya. Perkawinan Bunga hanya bertahan 2 tahun, karena pada saat mengandung 8 bulan ia dipulangkan ke Malang. Ketika anak berusia 2 bulan, suaminya bersurat kalau kontraknya sudah habis. Itu berarti kerjanya sudah habis.

Dari ilustrasi yang dialami Bunga, menggambarkan bahwa ia adalah korban Trafficking. Terjadinya Trafficking dalam kasus Bunga disebabkan antara lain, pertama : ada isu pemindahan yang menempatkan Bunga pada posisi rentan dan kehilangan dukungan sosial karena sendirian menghadapi godaan tekanan psikologis untuk menjadi pekerja seks. Kedua, adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh bibinya. Bibi sebagai tali keluarga yang seharusnya melindunginya atau menghindarkannya dari perdagangan perempuan, malah menjebaknya menjadi pekerja seks dan tega menjual keponakannya kepada laki-laki yang sebetulnya sudah menjadi pacarnya (seorang polisi). Ketiga, adalah bibinya menerima uang dari laki-laki yang sudah ia kenal dan bahkan berstatus sebagai aparat yang semestinya bertindak mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan ini. Tetapi malah menjadi pelaku sebagai pelanggan terjadinya tindak pidana ini. Keempat, walaupun ditemat tujuannya bunga tersedia lapangan pekerjaan yang lain (bukan sebagai pekerja seks), tetapi karena adanya pengaruh lingkungan dan dalam keadaan yang tertekan memaksa Bunga untuk menjadi korban Trafficking. Kelima, masih adanya permintaan (demand) dari orang-orang tertentu baik sebagai calo ataupun pelanggan yang menginginkan adanya pekerja seks, dan didukung kondisi rentan pihak korban serta adanya pembiaran terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan oleh aparat, akan menyuburkan bisnis ini tetap terlaksana dengan tertutup dan rapi. Artinya, sepanjang adanya permintaan (demand) dari daerah tujuan, maka kegiatan perekrutan dan suply dari daerah asal akan tetap berjalan. Kondisi seperti ini akan tetap mengancam perempuan sebagai korban trafficking.
Terkait dengan peristiwa yang menimpa Bunga dan korban-korban trafficking lainnya, terjadinya praktek trafficking yang sampai saat ini belum bisa ditanggulangi karena adanya Penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perdagangan perempuan banyak aparat yang menyelahgunakan kekuasaannnya untuk membackingi sindikat perdagangan perempuan. Pemalsuan identitas kerapkali dilakukan oleh aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pengurusan data diri. Seperti pemalsuan KTP dan akta kelahiran. Di bagian imigrasi juga sering terjadi kolusi antara pelaku dengan pegawai imigrasi sehingga perdagangan perempuan yang ditujukan ke luar negeri dapat melewati batas negara dengan aman.
Kondisi ini sungguh amat memprihatinkan, kebijakan penegakan hukum yang terpadu dan terpusat pada korban amatlah dibutuhkan. Fungsi regulator dalam hal ini adalah pentingnya memberikan dukungan dan proteksi bagi korban trafficking. Pada pokok pertama, perlu dipresentasikan terlebih dahulu asal muasal kebijakan dukungan bagi korban seperti pergerakan peran korban bagi pelaporan tindak kejahatan dan statistik kepolisian. Selanjutnya, perlu diperhatikan aspek dukungan dan proteksi dari korban trafficking yang memiliki kebutuhan khusus dan menghadapi kesulitan yang berbeda dibanding korban kejahatan lainnya. Memperhatikan kedua hal tersebut, ketentuan dan praktek yang diperlukan oleh regulator bagi kesejahteraan korban trafficking perlu digaris bawahi. Lebih jauh, dan berdasarkan pada tinjauan literatur, perlu ditekankan asumsi bahwa melaporkan kejahatan dan berkonsentrasi pada kegiatan investigasi polisi. Sebagai konsekuensinya, keberhasilan dari gugatan kriminal semacam ini lebih dimungkinkan, dan ini berarti bahwa trafficker akan berhasil diidentifikasi dan jaringan trafficking akan dapat terbongkar.
Pada akhirnya, perlu digaris bawahi pentingnya korban sebagai manusia yang bebas menentukan kontribusinya bagi sistem peradilan pidana, serta animo mengenai kebutuhan atas kebijakan anti-trafficking yang berpusat pada korban terkait denga hak asami manusia yang seimbang dengan animo terhadap dakwaan yang efektif (dengan adanya partisapasi dari korban) bagi trafficker sebagai bagian dari pendekatan yang lebih luas yang beroreantasi pada pencegahan perdagangan manusia.
Koordinasi dan kerjasama di antara semua pihak yang bergerak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan sangat diperlukan. Keperluan membangun Koordinasi intra-lintas-nasional antar instansi, antara lain, karena (a) adanya keterbatasan setiap institusi baik secara kewenangan dalam hukum atau keahlian profesional, (b) dibutuhkannya penanganan kasus secara komprehensif dan terpadu bagi pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan yang memang memiliki karakteristik yang kompleks (misalnya kejahatan lintas wilayah, lintas negara) sehingga membutuhkan penanganan yang tidak biasa (extraordinary). Terwujudnya Koordinasi intra-lintas-nasional antar instansi tersebut dimungkinkan jika ada dukungan kesediaan dari segenap pelaku pencegahan dan penaggulangan perdagangan perempuan yang telah ada, dukungan legal, serta dukungan dan fasilitasi yang memadai.

c. Exploiter Stage (Tahap Eksploitasi)

Pasokan

Pelanggan
Regulator
Kompetisi
1. Kekuatan hubungan-hubungan dengan kelompok yang melakukan pemindahan korban.
2. Kapasitas untuk melakukan intimidasi korban untuk mempertahankan control atau kendali.
3. Kemudahan dimana korban bisa dipindahkan setelah sampai di tujuan. 1. Ukuran permintaan lokal dalam hal prostitusi.
2. Ukuran pasar untuk mempekerjakan pekerja yang tidak didokumentasikan.
3. Tingkat kesadaran perdagangan manusia di lokasi tujuan. 1. Pengetahuan polisi tentang prostitusi lokal dan kegiatan buruh illegal.
2. Kekuatan peraturan terhadap bisnis terhadap orang-orang yang menguasai. 1. Kemudahan yang relative dan keuntungan dari perdagangan manusia dibandingkan dengan menyelundupkan barang-barang lain.
2. Intensitas kompetisi dari kelompok kejahatan lain.

Memang tidak ada satu pun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafficking. Terjadinya Trafficking karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Tetapi dapat disimpulkan beberapa faktor, antara lain :
1. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban.
2. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja, tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut.
3. Kultur/budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan dini, diyakini menjadi salah satu pemicu trafficking. Biasanya korban terpaksa harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan keluarga atau orangtua.
4. Lemahnya pencatatan /dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas.
5. Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking
Dapat digambarkan dari hasil penelitian , yang mengungkapkan gambaran samar dari suatu jaringan pelaku perdagangan orang (trafficker) yang diperoleh melalui berbagai penjelasan informan penelitian tentang pola rekruitmen para pelaku perdagangan orang (trafficker) dalam menjaring korban. Dari penjelasann para informan tersebut, kemudian diperoleh berbagai peran yang menggambarkan jaringan pelaku perdagangan orang (trafficker) tersebut, antara lain adanya: Sponsor, yaitu orang yang merekrut korban di daerah asal korban dan mempersiapkan seluruh keperluan untuk proses pemberangkatan, termasuk penginapan korbannya dan orang tua korban juga diberikan sejumlah uang. Modus ini dilakukan untuk mengikat korban dengan secara tidak langsung sudah berhutang kepada pelaku. Mau tidak mau, suka tidak suka si korban harus mengikuti apa perintah si pelaku. Selanjutnya, Calo, yang tidak hanya satu orang melainkan berantai sehingga banyak tangan yang terlibat, yang terdiri dari beberapa calo berantai di daerah asal korban dan calo yang berada di Jakarta atau Surabaya, yang bertugas untuk membawa korban ke tempat tujuan, misalnya ke Batam, Tanjung Pinang, Bintan ataupun Karimun. Tekong, pihak yang menampung korban di tempat tujuan, bahkan di luar negeri. Setelah mereka berada di tempat tujuan maka mereka disalurkan ke beberapa pihak, seperti germo setempat, pengusaha tempat hiburan/prostitusi dan sebagainya.
“Mengacu pada uraian pengalaman beberapa korban perdaganganorang (trafficking) di atas, maka adalah benar bahwa jeratan hutang adalah salah satu sarana bagi orang atau kelompok orang untuk menguasai seseorang untuk tujuan mempunyai kendali atau kontrol atas seseorang, atau untuk memaksakan kehendak atau kepentingan, atau untuk eksploitasi”.
Perdagangan Orang dianggap sebagai “industri paling menguntungkan” dibanding dengan kejahatan terorganisir lainnya, seperti trafficking of drug and arms. Hal ini menyangkut manusia yang diperlakukan sebagai “komoditi yang bisa didaur ulang.” Artinya, korban dieksploitasi, disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi berulangkali untuk meningkatkan keuntungan pelaku. Tidak seperti narkoba yang sekali pakai habis. Dalam kasus eksploitasi prostitusi, korban bahkan dieksploitasi sejak berumur 15 tahun dan kemudian dicampakkan begitu saja setelah dianggap tidak mempunyai nilai jual (dikarenakan faktor usia atau menderita penyakit). Dalam kasus yang lain, pembantu rumah tangga bisa dijual ke puluhan majikan selama bertahun-tahun. Artinya, perdagangan orang telah menjadi bisnis kuat yang bersifat lintas daerah bahkan lintas negara karena walaupun illegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya.
Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir dengan sumber daya yang kuat seperti itu, diperlukan komitmen bersama yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bahkan melibatkan jaringan luas baik dengan pemerintah negara sahabat dan lembaga internasional. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah sebaiknya dikembangkan pula kerjasama antara provinsi ataupun kabupaten/kota di Indonesia, kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban Perdagangan Orang dan membangun berbagai jejaring dengan berbagai elemen masyarakat. Peraturan daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Karban Perdagangan orang lebih menekankan pada upaya untuk melakukan pencegahan perdagangan orang daripada upaya represif terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang karena pengaturan mengenai tindakan represif telah diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang dan dengan dimaksimalkannya upaya pencegahan terhadap perdagangan orang diharapkan dapat menekan seminimal mungkin korban perdagangan orang.
Upaya Pencegahan Perdagangan orang dilakukan melalui Pencegahan Preemtif dan Pencegahan Preventif. Pencegahan preemtif merupakan tindakan yang harus dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat jangka panjang dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Pencegahan Preventif merupakan upaya langsung yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang yang berupa pengawasan terhadap setiap Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Korporasi yang ada, membangun jejaring dengan berbagai pihak terkait (LSM, penegak hukum) dan membuka akses pengaduan terhadap adanya tindak pidana perdagangan orang.
Secara institusional, pemerintah (regulator) mempunyai kewenangan untuk menangkap trafficker, dan mengalokasikan sumberdaya untuk mendukung program dan kegiatan pencegahan dan perlindungan kepada korban. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama seluruh pihak, baik di dalam dan di luar negeri, antara daerah asal, transit dan tujuan. Kerjasama tersebut sangat penting, karena penghapusan perdagangan orang di daerah tujuan tidak akan pernah berhasil jika daerah asal masih tetap mengirimkan calon korban untuk dieksploitasi. Selain kerjasama antar daerah atau negara, kerjasama antara pelaku penghapusan perdagangan orang di suatu daerah juga sangat penting, seperti misalnya pihak kepolisian tidak akan mungkin pernah bisa mendeteksi terjadinya setiap kejahatan di wilayahnya karena keterbatasan personil dan perlengkapannya, sehingga untuk itu diperlukan bantuan masyarakat untuk menginformasikan terjadinya kejahatan yang diketahuinya kepada polisi sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, korban dirampas hak asasinya dan diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali bahkan terkadang berisiko pada kematian. Gejala ini berkembang dan berubah dalam berbagai bentuk kompleksitasnya, tetapi bagaimanapun bentuknya tetap sebagai perbudakan. Selama ini banyak masyarakat menganggap bahwa perdagangan orang hanya terbatas pada bentuk prostitusi saja, pada hal dalam kenyataannya mencakup banyak bentuk lain dari kerja paksa. Oleh karena itu isu perdagangan orang ini sekarang menjadi isu besar yang menarik perhatian masyarakat luas baik regional maupun internasional.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi, patutlah diwaspadai bahwa karakteristik tindak pidana perdagangan orang ini, bersifat khusus dan merupakan extra ordinary crime, karena banyak melibatkan aspek yang kompleks, dan bersifat transnasional organized crime, karena melintasi batas-batas negara serta dilakukan oleh organisasi yang rapi dan tertutup. Dengan demikian, strategi penanggulangan dan pemberantasannya harus secara khusus pula. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan kehandalan para penegak hukumnya untuk memahami ketentuan hukumnya dan melakukan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Disamping dukungan masyarakat melalui advokasi dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan tindak pidana perdagangan orang ini dapat ditekan bahkan diberantas.

Daftar Pustaka

Muhammad Kemal Darmawan, Pemberdayaan Korban Perdagangan Manusia, dalam Victimologi Bunga Rampai Kajian Tentang Korban Kejahatan : Jakarta, FISIF UI Press, 2011, halaman 111.
Arif Gorsita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 46.
Harkristuti Harkrisnowo: Jakarta, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, Sentra HAM Universitas Indonesia, 2003.
Dra. Dtp. Kusumawardhani, M.Si, Laporan Akhir Program Insentif Peneliti dan Perekayasa Lipi Tahun 2010, “Human Trafficking: Pola Pencegahan Dan Penanggulangan Terpadu Terhadap perdagangan perempuan.
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2004-2005.
Pigay, N, Migrasi dan penyelundupan manusia : 2005. http://www.nakertrans.go.id
Jurnal ELSAM seri ( 6, September 2005). Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP.
Jurnal Perempuan 36, untuk pencerahan dan kesetaraan, Pendampingan Korban Trafiking, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, Juli 2004, hal 8.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Convention against Transnational Organized Crime yang diselenggarakan di Palermo Itali Tahun 2000 dalam Bahan Kuliah Mahasiswa S2 STIK Angkatan I, tanggal 25 Januari 2012.
International Organization for Migration (2008), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal. 18.
HAM Dalam Praktek, Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak : Jakarta, Global Alliance Against Traffic in Women, 1999.

“PERAN PENYIDIK POLWAN (SUB UNIT PPA) DI POLSEK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI TERHADAP PEREMPUAN (PENJAJA SEKS KOMERSIAL/PSK) KORBAN HUMAN TRAFFICKING PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN”

“PERAN PENYIDIK POLWAN (SUB UNIT PPA) DI POLSEK
UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI TERHADAP
PEREMPUAN (PENJAJA SEKS KOMERSIAL/PSK) KORBAN HUMAN TRAFFICKING
PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN”

oleh : REKAN UNTUNG
Pendahuluan
Pada kenyataannya, karena pada hakikatnya setiap manusia adalah memiliki kehendak bebas (free will) dan dorongan hawa nafsu birahi yang besar untuk berhubungan seks, maka banyak sekali praktek-praktek seks yang terjadi dengan melanggar aturan maupun norma-norma yang ada. Adanya demand atau permintaan yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki hubungan seks bebas tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, telah memunculkan praktek prostitusi di mana-mana. Kondisi ini akan mendorong tersedianya supply untuk memenuhi permintaan tersebut yaitu berupa wanita-wanita pemuas nafsu laki-laki yang dalam istilah di Indonesia adalah penjaja seks komersial (PSK).
Pada awalnya para wanita tersebut melakukan hal ini dengan kesadaran sendiri dikarenakan berbagai alasan seperti contoh kondisi ekonomi mereka yang serba pas-pasan, tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hubungan rumah tangga yang rusak, atau pelarian dari kondisi yang broken home. Hal tersebut pada akhirnya mendorong munculnya berbagai lokalisasi prostitusi legal dengan alasan untuk membantu mereka-mereka yang memilih mata pencaharian ini dan agar kegiatan prostitusi ini dapat lebih mudah dikontrol oleh pemerintah guna menghindari penyebaran penyakit kelamin serta tidak mengganggu kehidupan masyarakat lainnya.
Akan tetapi dengan berkembangnya dunia hiburan malam di dunia dan khususnya di Indonesia, maka dunia prostitusi menjadi semakin beragam. Praktek prostitusi tidak lagi dominan dilakukan dilokalisasi-lokalisasi melainkan menjelma menjadi lebih beragam lagi dalam berbagai macam bentuk. Sebagai contoh nyata keberagaman tersebut antara lain yaitu, munculnya wanita-wanita pendamping ditempat-tempat karaoke, penari-penari telanjang di hiburan-hiburan malam, sexy dancer, pendamping permainan bilyard yang merangkap sebagai penjaja seks, hingga menjadi pemijit plus-plus di panti-panti pijit mesum.

Fenomena Maraknya Praktek Prostitusi Menjadi Salah Satu Faktor Penyebab Human Trafficking
Dengan kebutuhan akan wanita-wanita penghibur sekaligus penjaja seks ini semakin banyak, maka semakin besar juga supply yang harus disediakan oleh para mucikari dan penyedia wanita-wanita penjaja seks tersebut. Kondisi inilah yang kemudian mendorong munculnya berbagai macam kasus human trafficking dengan korban-korbannya adalah para wanita. Pada akhir-akhir ini, korban tindak pidana human trafficking tersebut semakin mengkhawatirkan, karena telah melibatkan anak-anak perempuan dibawah umur, baik yang masih berstatus pelajar maupun mereka yang telah putus sekolah.
“ Perempuan belasan tahun diambil dari rumahnya dengan tipuan atau penculikan, dibawa bermigrasi jauh dari kampung halamannya, kerumah-rumah bordil dengan kondisi yang tidak layak huni, untuk seterusnya diberi pekerjaan yang merendahkan, yaitu melayani nafsu para laki-laki. Mereka tidak saja hidung belang yang kere, tetapi juga laki-laki terhormat, berkantung tebal, dan terpandang dalam masyarakat. Kemiskinan dan kelaparan yang membelit, merupakan penyebab utama dibawanya anak-anak perempuan sejak umur sangat muda, 11 tahun, dari desanya. Tidak sedikit dari mereka yang mati dan sekarat sebelum mencapai umur 20 tahun karena menderita penyakit kelamin atau TBC. Sejak mereka diambil dari rumahnya, mereka sudah dinyatakan terlibat hutang, yang harus dilunasi sepanjang hidup mereka dengan menjajakan tubuhnya. ”
Kasus human trafficking dengan korban gadis-gadis remaja ini pada umumnya menimpa mereka yang berasal dari desa-desa. Dorongan hasrat untuk merubah peruntungan hidup secara instan, telah mendorong para remaja ini untuk meninggalkan desanya menuju Ibu Kota Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Sayang sekali bekal ilmu pengetahuan secara formal yang dimiliki sangat terbatas, karena sebagian besar hanya lulusan SMU atau bahkan hanya lulusan SLTP. Kondisi ini jelas membuat kesempatan yang mereka miliki untuk mendapatkan pekerjaan formal yang layak dan legal di perkantoran swasta maupun pemerintah, sangat terbatas. Hal tersebut masih di tambah dengan kerasnya persaingan mendapatkan pekerjaan, sehingga tak banyak diantara mereka yang tidak kunjung mendapat pekerjaan.
Biaya kehidupan di kota untuk makan sehari-hari, transport kesana kemari mencari pekerjaan dan bayar uang kos untuk tempat tinggal sementara, jelas menguras habis seluruh modal uang yang dibawa dari desa. Dari sini cerita hidup mereka kemudian mulai mengalami perubahan. Tuntutan kehidupan lahiriyah sehari-hari telah membawa mereka kedalam lubang-lubang hutang piutang. Rasa malu untuk minta uang ke orang tua atau bahkan kembali pulang ke desa, pada akhirnya telah memaksa mereka untuk melakukan segala cara untuk membayar hutang-hutang tersebut.
Dalam situasi yang serba sulit, mereka akan menjadi sasaran empuk bagi para calo dan mucikari yang sengaja mencari buruan baru dengan tujuan untuk di terjunkan dalam dunia prostitusi dan eksploitasi seks. Para calo dan mucikari ini kebanyakan adalah mereka yang berada dalam lingkungan dunia prostitusi di lokalisasi-lokalisasi dan bisnis seks yang berbalut gemerlapnya dunia hiburan malam. Mereka memanfaatkan kondisi para korbannya yang sedang kesulitan ekonomi, labilnya kondisi psikologis korban yang masih remaja, serta kesamaan kesukuan atau kedaerahan antara para mucikari dan korban.
Perkembangan globalisasi dunia yang diikuti dengan berkembangnya kelompok-kelompok sindikat pelaku kejahatan transnasional (transnational organized crime) semakin menambah maraknya praktek human trafficking. Pada umumnya sindikat ini bergerak dibidang bisnis pelacuran dan perdagangan narkoba. Sebagai contoh yaitu Yakuza yang merupakan kelompok pelaku kejahatan transnasional yang berpusat di Jepang dan Triad di Cina. Kedua kelompok sindikat ini bergerak aktif dalam bisnis pelacuran di negara masing-masing dan di dunia .
Pergerakan kelompok-kelompok sindikat pelaku kejahatan transnasional yang bergerak di bisnis prostitusi, membutuhkan supply wanita-wanita muda untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar seks di dunia yang cukup besar. Kondisi inilah yang mendorong mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan target buruannya melalui para calo di berbagai negara termasuk Indonesia. Kegiatan dari para calo-calo tersebut membawa dampak yang cukup signifikan dalam mendorong terjadinya praktek human trafficking dengan korban para wanita muda dan anak-anak yang akan dipekerjakan dalam bisnis prostitusi di negara-negara tujuan.
Di Indonesia, para calo ini banyak yang tumbuh subur dengan berkedok sebagai penyalur jasa tenaga kerja keluar negeri. Kegiatan mereka sulit di deteksi oleh petugas keamanan maupun masyarakat umum karena dalam merekrut calon korban yang nantinya akan dipekerjakan dalam bisnis prostitusi di luar negeri, mereka mengemasnya secara rapi dalam bingkai bisnis pengiriman tenaga kerja wanita yang legal. Bahkan terkadang para korbannya pun juga tidak menyadari bahwa mereka akan di eksploitasi sebagai pelacur diluar negeri, karena terbuai oleh berbagai bujuk rayu dan tipu muslihat yang di lakukan oleh para calo ini.
Fenomena ini semakin tidak dapat dihindari oleh korban ketika terdapat beberapa faktor yang melingkupi kehidupan keseharian dari calon korban antara lain : kondisi ekonomi lingkungan di sekitar tempat tinggal korban yang berada pada golongan menengah ke bawah; kehidupan korban dan keluarganya yang miskin; budaya masyarakat sekitar yang menganggap bahwa anak adalah sebagai asset dari keluarga yang dapat berguna untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya nanti, terutama anak perempuan yang di harapkan bisa bekerja sebagai tenaga kerja diluar negeri dan akan dapat menghasilkan banyak uang; budaya sukses faktor yaitu melihat tetangga sekitarnya yang anak perempuannya sukses ketika bekerja diluar negeri sehingga dapat meningkatkan kehidupan keluarganya di kampung; pendidikan masyarakat yang pada umumnya rendah; serta budaya kawin muda yang menyebabkan banyak pasangan yang cerai muda sehingga para wanitanya membutuhkan pekerjaan yang mudah dan dapat menghasilkan uang banyak untuk menghidupi diri sendiri maupun anak hasil perkawinan tersebut .
Praktek human trafficking yang berkedok pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini sepintas memiliki kemiripan dengan praktek people smuggling atau penyelundupan orang. Akan tetapi apabila dicermati maka terdapat beberapa perbedaan antara lain yaitu : dalam human trafficking, tidak ada persetujuan dari koban sedangkan dalam people smuggling, migran sadar dan setuju untuk diselundupkan ke luar negeri; hubungan antara trafficker dalam human trafficking dan korban terus berlanjut dan menghasilkan keuntungan bagi trafficker, sedangkan dalam people smuggling, hubungan antara smuggler dan migran berakhir setelah migran memasuki wilayah tujuan; human trafficking tidak selalu berupaya melintasi batas negara (bisa juga terjadi di dalam negeri), sedangkan people smuggling selalu berupaya melintasi batas negara secara ilegal; keuntungan trafficker dalam human trafficking bersumber dari eksploitasi atas korban, sedangkan keuntungan smuggler dalam people smuggling berasal dari pembayaran migran untuk mengantarkan mereka .
Trend global human trafficking ini mencapai aset dan omset miliaran dolar, dengan kisaran perkiraan setinggi 10 miliaran dolar setiap tahun yang melibatkan sekitar 700,000 – 2 juta perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Tahun 2005 ILO Global Report on Forced Labour memperkirakan hampir 2.5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan menjadi buruh di seluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pacific dimana 40%nya adalah anak-anak .

Berbagai Modus Operandi dalam Human Trafficking
Proses terjadinya human trafficking terhadap korban perempuan dan anak dapat dilihat dari mulai perekrutan, pemindahan, pemindahtanganan, penampungan sementara atau di tempat tujuan, dengan cara menggunakan ancaman, kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan ilegal, yang hal tersebut dilakukan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophili), buruh migran ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, atau untuk tujuan lain yang sejenis dengan untuk maksud memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan atau kelompok orang tertentu .
Barry dalam sebuah teorinya menunjukkan bahwa secara empiris perempuan telah dipaksa masuk kedalam dunia prostitusi melalui praktek-praktek penipuan. Praktek tersebut dapat berupa janji-janji pekerjaan, perkawinan atau perbudakan terselubung melalui cinta dan kesetiaan, peculikan atau bahkan pemenjaraan. Selanjutnya menurut Barry, perbudakan seks dapat terjadi di semua situasi ketika perempuan dan anak-anak perempuan tidak mampu mengubah kondisi mereka seketika : manakala mereka tidak mampu keluar dari situasi mereka dan mereka menjadi subyek kekerasan seksual serta eksploitasi.
Berbagai macam bentuk cara atau modus operandi dalam human trafficking ini, dilakukan oleh para mucikari atau para penyedia wanita-wanita penjaja seks tersebut untuk mendapatkan buruannya demi memenuhi target yang mereka. Modus operandi yang mereka pakai adalah dengan mengiming-imingi mereka untuk bekerja sebagai pelayan toko, pekerja rumah tangga, bekerja dipabrik dengan upah yang besar, bahkan ada juga calo yang berkedok sebagai duta pertukaran kebudayaan antar bangsa. Modus operandi yang terakhir ini biasanya mencari perempuan muda yang tertarik dibidang kesenian, seperti menari dan menyanyi. Mereka menjanjikan kepada calon korbannya untuk tampil dibeberapa negara sebagai duta kesenian. Untuk kasus-kasus seperti ini, seringkali mereka akan berakhir ditempat-tempat prostitusi.
Sarana yang di gunakan oleh para pelaku human trafficking antara lain yaitu menggunakan jalur udara dengan pesawat, jalur laut dengan menggunakan kapal laut, jalur darat dengan kereta api, mobil, bus, truk, sampai ada yang berjalan kaki. Sedangkan metode dalam melakukan aksinya tersebut, mereka menggunakan metode secara terang-terangan (Overt) dan sembunyi-sembunyi (covert). Metode Covert yaitu menggunakan sarana kendaraan, kereta, perbatasan tanpa penjagaan (melalui jalan-jalan tikus, pelabuhan kecil dll). Metode Overt yaitu menggunakan sarana identitas atau dokumen perjalanan asli atau dipalsukan (visa palsu) .
Rute pergerakan human trafficking dari Indonesia adalah berasal dari daerah-daerah di Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Tanjung Balai Karimun, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan (Makassar), Sulawesi Utara (Manado). Selanjutnya para calon korban di transitkan sementara di daerah Medan, Batam, Tanjung Pinang, Lampung, Jakarta, Pontianak dan Makassar, sebelum mereka dikirim ke negara tujuan seperti Australia, Singapore, Malaysia, Brunai, Thailand, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea, Kuwait, Iraq, Saudi Arabia, & Eropa. Selain dikirim ke luar negeri, banyak juga diantara para korban yang di kirim ke daerah-daerah tujuan trafficking yang berada di dalam negeri seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan .

Karakteristik dan Traumatis Korban Human Trafficking
Karakteristik perempuan yang paling utama adalah posisinya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi : Pada umumnya para pekerja seks berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, yaitu masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk digarap atau modal untuk bekerja sehingga kebanyakan dari mereka adalah pengangguran; Pernah mengalami luka emosional seperti sakit hati karena dikhianati laki-laki. Hal ini merupakan imbas dari kebiasaan berselingkuh diantara anggota masyarakat, sehingga tidak sedikit yang telah melakukan hubungan dengan pasangan yang telah memiliki keluarga atau mengalami trauma akibat pemerkosaan dan hamil diluar nikah; Pernikahan diusia dini yang mengakibatkan banyaknya perceraian. Tingginya angka perceraian merupakan kesempatan besar bagi para germo untuk mengajak dan menawarkan jasa perantara kepada para perempuan ini untuk menjadi seorang pekerja seks.
Selain itu, karakter individual yang juga turut mendorong timbulnya prostitusi meliputi : Rendahnya tingkat pendidikan; Bagi perempuan yang sudah menikah mereka memiliki keinginan untuk patuh dan takut pada suami yang meminta mereka untuk menjadi pekerja seks serta keinginan untuk membahagiakan keluarga; Sikap tidak kontrol dalam berinteraksi dengan lawan jenis; Kemolekan fisik sebagai satu-satunya modal dasar; Keinginan tinggi untuk dihargai masyarakat.
Trauma yang dirasakan korban perdagangan perempuan yaitu pada saat perekrutan : Sebagian korban telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat pemukulan yang dilakukan oleh suami atau anggota keluarga yang lainnya. Korban juga mungkin terguncang ketika mengetahui suami atau pacarnya mengkhianati dirinya. Kekerasan-kekerasan inilah yang menjadi penyebab perempuan lari dari rumah; Perempuan korban tiba-tiba harus dibawa jauh pada suatu tempat yang tidak ia ketahui, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mereka kenali, dan disekap dalam sebuah tempat yang terisolasi; Mereka mengalami kekecewaan yang luar biasa setelah calo atau agen yang biasanya adalah orang dekat bahkan keluarganya sendiri, ternyata menelantarkan dan menjerumuskan dirinya.
Pada saat pemindahan atau pengiriman : Biasanya mereka diangkut oleh alat transportasi yang jauh dari nyaman. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pada waktu yang tidak lazim (tengah malam atau menjelang fajar), dan melalui perjalanan (darat atau laut) yang sangat berat; Seringkali selama perjalanan mereka tidak diberikan makanan, obat atau kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya, apalagi yang menyangkut dengan kepentingan reproduksi perempuan; Selama perjalanan mereka biasanya dilarang berkomunikasi satu sama lain. Diantara mereka diciptakan suasana saling curiga dan tidak percaya. Mereka juga dilarang berkomunikasi dengan orang luar yang tidak mereka kenali.
Pada saat penempatan/bekerja : Mereka kehilangan harga dirinya karena harus menjalani perkosaan demi perkosaan; Tidak jarang mereka harus berhadapan dengan tamu yang gemar memukuli, memiliki gangguan kejiwaan seksual, atau memiliki penyakit-penyakit kelamin (HIV atau sifilis) yang dapat menulari bahkan membahayakan hidup dirinya; Mereka menemukan dirinya dalam keadaan terjerat hutang yang sangat banyak. Mereka terpaksa harus mengorbankan tubuhnya dieksploitasi untuk membayar hutang; Mereka juga harus berhadapan dengan tukang pukul atau centeng yang tak segan menyiksa jika diketahui memiliki niat untuk melarikan diri; Tak ada lagi orang yang dapat mereka percaya. Terutama ketika mereka mengetahui aparat negara atau penegak hukum yang seharusnya melindungi dirinya ternyata telah menjadi bagian dari kejahatan.
Pada saat pemulangan : Mereka mengalami ketidakpastian nasib. Mereka sangat khawatir dengan keselamatan dirinya. Bahkan pada saat pemulangan akibat ketidaktahuan, mereka kembali terjebak oleh calo-calo dan menjadi korban untuk kesekian kalinya. Jika hal ini terjadi maka trauma yang dirasakan korban akan semakin berat; Jika pun mereka sampai di tempat asalnya, mereka menghadapi stigma masyarakat sebagai pelacur atau manusia kotor. Tak jarang masyarakat sering mengusir korban perdagangan perempuan yang telah terkena stigma ini karena dinilai hanya akan mencoreng nama baik desa atau kampung.

Aturan Hukum Untuk Mencegah dan Memberantas Human Trafficking terhadap Perempuan Dalam Bisnis Seks
Untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia (human trafficking) PBB telah membuat sebuah protokol yaitu United Nation Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplemented the UN Convention Against Transnational Organized Crime disebut UN Trafficking Protocol (Protokol Palermo) yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Indonesia tanggal 12 Desember 2000. Protokol ini untuk mencegah, memberantas dan menghukum tindak pidana perdagangan orang terutama terhadap wanita dan anak-anak, yang merupakan bagian dari konvensi pemberantasan kejahatan transnasional yang diselenggarakan di Palermo Itali tahun 2000.
United Nation Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplemented the UN Convention Against Transnational Organized Crime disebut UN Trafficking Protocol (Protokol Palermo) yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Indonesia tanggal 12 Desember 2000, Pasal 3 huruf (a) Protokol Palermo mendefinisikan perdagangan orang sebagai : “Human trafficking is the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs” (Perdagangan orang pada manusia berarti perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi, setidaknya, mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya).
Pemerintah Indonesia menindaklanjuti Protokol Palermo tersebut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur tentang perdagangan orang antara lain dalam Pasal 1 butir (1) : “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”
Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Perbedaan Perlakuan Hukum antara Korban dan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Dalam pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Berbagai perundang-undangan yang ada lebih fokus kepada tersangka, karena titik ujung penegakan hukum dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah lebih kepada kepastian hukum. Tentu saja tolok ukur dari sebuah kepastian hukum adalah dihukumnya seorang tersangka sebagai pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Kondisi ini berimbas pada pengaturan hak-hak tersangka selama dalam proses peradilan yang lebih dominan diatur daripada hak-hak koban.
Perlakuan aturan hukum yang lebih istimewa terhadap tersangka dapat kita lihat sejak suatu kasus baru masuk pada tahapan penyidikan baik di penyidik kepolisian maupun di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Seorang tersangka yang sedang diperiksa dalam perkara tindak pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 56 KUHAP , maka apabila ia tidak memiliki penasehat hukum, negara wajib memberikan pendampingan hukum dengan menunjuk penasehat hukum untuknya.
Hal ini jelas sangat berbeda dengan perlakuan hukum terhadap korban. Pada saat korban melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi kepadanya, dan selanjutnya korban dimintai keterangan oleh penyidik, seringkali korban hanya sendirian tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Kondisi ini terjadi selain karena kemungkinan korban tidak memiliki penasehat hukum sendiri, juga karena undang-undang tidak memerintahkan kepada negara untuk menyediakan bantuan hukum bagi korban tindak pidana, sebagaimana yang diberikan kepada tersangka.
Sistem hukum yang berlaku di Indonesia memperlihatkan bahwa peran korban hanya sebatas sebagai pelapor dan saksi. Ketika suatu perbuatan dirumuskan sebagai perbuatan pidana, maka segala reaksi formal yang perlu dilakukan terhadap perbuatan itu menjadi hak monopoli aparat penegak hukum. Hak korban dalam menuntut pertanggung jawaban hukum terhadap tersangka, secara otomatis telah berpindah kepada aparat penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Pada tingkat pemeriksaan, hak korban telah diwakili oleh penyidik (Polri, PPNS, dll) , pada tingkat penuntutan, hak tersebut telah di wakili oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan pada tingkat persidangan, hak korban telah diwakili oleh pengadilan (Hakim).

Bentuk Viktimisasi yang dilakukan oleh Penyidik Polri terhadap Perempuan Korban Human Trafficking dalam Proses Penyidikan di Kepolisian
Perempuan korban human trafficking adalah sosok yang rentan untuk kembali terviktimisasi. Kasus pidana yang menimpa mereka yang pada umumnya adalah untuk kepentingan bisnis seks, telah melemahkan mental, psikologis dan juga fisik. Kondisi seperti ini jelas sangat tidak mendukung bagi mereka untuk dapat menuntut haknya terhadap para tersangka, melalui mekanisme dalam sistem peradilan pidana yang berlaku.
Sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih fokus pada tersangka dan kurang memperhatikan hak-hak korban, menjadi momok yang seringkali justru menjadikan para korban human trafficking ini mengalami viktimisasi yang kedua kalinya. Proses peradilan yang panjang dan berbelit mengikuti jalur birokrasi yang ada, telah menempatkan korban pada situasi yang sulit. Pada satu sisi, korban sudah terlanjur melaporkan tindak pidana yang telah menimpanya demi memperjuangkan hak-haknya terhadap tersangka, tetapi di sisi lain, korban harus kembali bergulat dengan permasalahan yang pernah menimpanya tersebut. Proses ini harus dijalani oleh korban sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga peradilan.
Pada tahap penyidikan di kepolisian, mekanisme yang harus di lalui oleh korban yaitu setelah korban melaporkan tindak pidana human trafficking yang menimpanya, mereka harus berhadapan dengan penyidik Polri untuk memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi korban. Pada kondisi ini, terdapat beberapa hal yang menjadikan para perempuan korban human trafficking ini mengalami viktimisasi oleh penyidik.
Bentuk viktimisasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap korban human trafficking ini yang pertama yaitu seringkali korban dipaksa oleh penyidik untuk mengingat kembali dan menceritakan dengan detail kronologis yang telah membawanya hingga menjadi budak dalam bisnis seks, serta peristiwa-peristiwa yang telah mereka alami selama menjalani profesi tersebut. Pada sisi penyidik, hal ini adalah wajar demi mendapatkan fakta-fakta hukum dan alat bukti untuk menjerat tersangkanya. Hanya saja, bagi korban, hal ini secara tidak langsung akan menjadi beban psikologis yang justru akan membuatnya menjadi labil dan depresi.
Yang kedua yaitu pada umumnya kasus-kasus human trafficking ini adalah ditangani oleh penyidik Polri dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga satuan setingkat Polsek sedangkan penyidik Polisi Wanita (Polwan) pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hanya terdapat pada satuan Mabes Polri, Polda dan Polres. Untuk satuan setingkat Polsek, tidak memiliki penyidik Polisi Wanita (Polwan) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), sehingga yang menangani perkara ini di tingkat Polsek adalah polisi laki-laki.
Kondisi tersebut jelas tidak menguntungkan bagi para perempuan korban human trafficking dalam bisnis seks ini, karena kesan dan perlakuan seorang penyidik polisi laki-laki di bandingkan dengan penyidik polisi wanita akan memiliki perbedaan yang sangat mencolok terhadap korban yang adalah perempuan. Seorang penyidik polisi wanita akan cenderung lebih halus dan berperasaan dalam berkomunikasi dan memperlakukan korban, sehingga korban akan lebih nyaman, relaks dan mudah terbuka dalam memberikan keterangan terkait peristiwa yang menimpanya. Berbeda dengan penyidik polisi laki-laki yang cenderung kasar, keras nada bicaranya, dan tegas sehingga membuat korban cenderung takut, malu dan sulit terbuka.
Yang ketiga yaitu proses penyidikan yang memakan waktu cukup lama dan memakan biaya sendiri. Pada masa ini, aktivitas keseharian korban akan sangat bergantung pada penyidik. Korban menjadi tidak terlalu bebas untuk bepergian terutama keluar kota dalam waktu yang lama atau mencari pekerjaan keluar kota, karena merasa khawatir apabila sewaktu-waktu dipanggil kembali oleh penyidik untuk menjalani rangkaian pemeriksaan seperti pembuatan berita acara pemeriksaan lanjutan, konfrontasi, dan lain sebagainya. Selain waktu yang tersita, korban juga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk ongkos mereka pulang dan pergi ke kantor polisi, atau untuk biaya makan selama menjalani pemeriksaan. Pendapatan mereka juga berkurang karena selama menjalani pemeriksaan di penyidik Polri, mereka tidak dapat bekerja sehingga tidak mendapatkan uang.
Yang keempat yaitu pada proses penyidikan dikepolisian, seringkali penyidik Polri mempersilahkan wartawan untuk mewawancarai atau mengambil foto korban. Hal ini sering di keluhkan korban karena pada hakekatnya korban tidak menghendaki dirinya di ekspos oleh media apalagi sampai foto dan identitas lengkap mereka di tampilkan secara gamblang oleh media. Para perempuan korban human trafficking menganggap bahwa peristiwa tindak pidana yang terjadi pada mereka adalah sebagai sebuah aib bagi mereka dan keluarganya, sehingga mereka cenderung menutupinya dari publik. Sangsi sosial yang begitu keras terhadap para perempuan yang berada dalam bisnis seks dan keluarganya, sangat ditakuti oleh para korban human trafficking ini. Sebenarnya korban berhak menolak untuk diwawancarai maupun diambil fotonya oleh wartawan, tetapi karena hal tersebut terjadi di kantor polisi dan pada saat mereka di periksa oleh penyidik, maka para korban ini tidak dapat melawan hal tersebut terjadi.

Peran Penyidik Polwan (Sub Unit PPA) Di Polsek dalam Mencegah Terjadinya Viktimisasi Terhadap Perempuan (Penjaja Seks Komersial/PSK) Korban Human Trafficking
Untuk mecegah terjadinya viktimisasi terhadap para perempuan korban human trafficking dalam bisnis seks oleh penyidik Polri pada tahap penyidikan di Polsek, maka perlu di bentuk Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Polsek. Sub Unit ini beranggotakan penyidik-penyidik yang kesemuanya adalah polisi wanita (Polwan), dan secara struktural berada di dalam Unit Reserse kriminal yang ada di Polsek. Sub Unit PPA ini di awaki setidaknya oleh 3 (tiga) orang penyidik polisi wanita (Polwan) ditambah 1 (satu) orang Polwan selaku Kasubnit.
Sub Unit PPA ini memiliki tugas dan peran yang pertama adalah melakukan penyidikan tindak pidana human trafficking dan tindak pidana lainnya, yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Pada tahap ini, para penyidik harus dapat berkomunikasi dan memperlakukan korban dengan menggunakan sentuhan kewanitaan, sehingga korban akan lebih nyaman, relaks dan mudah terbuka dalam memberikan keterangan terkait peristiwa yang menimpanya. Selain itu penyidik juga harus aktif dan terampil dalam mengumpulkan alat bukti melalui pendekatan dengan korban sehingga dapat di tentukan tersangkanya hingga Berkas Perkara selesai dan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.
Tugas dan peran yang kedua yaitu memberikan bantuan psikologis kepada korban berupa pendampingan selama korban dalam proses penyidikan di Polsek. Untuk ini para penyidik polisi wanita (Polwan) tersebut harus dibekali dengan pengetahuan tentang ilmu psikologi. Harapannya adalah, dengan bekal pengetahuan tentang ilmu psikologi tersebut, maka para penyidik ini dapat menguatkan mental dan psikologis korban serta membantunya dalam memecahkan permasalahan yang dialami korban terkait dengan tindak pidana yang menimpanya.
Tugas dan peran yang ketiga yaitu menampilkan sosok penyidik Polri yang humanis, sehingga para perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya tindak pidana human trafficking dalam bisnis seks, mau dan berani melaporkan tindak pidana yang menimpa mereka. Kesan humanis ini dapat dimunculkan dari para penyidik polisi wanita tersebut melalui cara berpakaian, cara bertegur sapa, cara berkomunikasi, cara melakukan investigasi dan lain sebagainya. Hal ini juga sangat berguna dalam melakukan koordinasi dengan stake holders yang ada seperti para wartawan, instansi pemerintah, swasta dan lain-lainnya, sehingga dapat berguna dalam mencegah tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta meminimalkan viktimisasi terhadap para perempuan korban human trafficking dalam proses penyidikan di Polsek.

Perlunya Rekruitment Polisi Wanita Khusus Untuk Menjadi Penyidik Pada Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Tingkat Polsek
Berdasarkan data Subbag Polwan Mabes Polri, jumlah polwan hingga saat ini mencapai 10.067 orang atau sekitar 3,3% dari total anggota Polri.
Prosentasi Kenaikan jumlah Polwan dan kenaikan jumlah anggota Polri
2003 2004 2005 2006 2007
Polwan 8.189 8.989 9.789 10.589 11.389
Jumlah anggota Polri 264.666 289.666 314.666 339.666 364.666
Prosentase Jumlah Polwan 3,094% 3,103% 3,110% 3,117% 3,123%
Sumber: Makalah Irawati Harsono Gender Dalam Kepolisian
Fakta dilapangan, ketika penulis bertugas sebagai Kapolsek di Polresta Pekanbaru Polda Riau, Polsek tidak memiliki seorangpun polisi wanita (Polwan). Beberapa Polsek yang lain di jajaran kota Pekanbaru ada yang memiliki polisi wanita tetapi jumlahnya paling banyak hanya 2 (dua) orang. Untuk polsek-polsek yang berada di Kabupaten-kabupaten, bisa dipastikan sebagian besar tidak memiliki polisi wanita. Keberadaan Polwan lebih banyak dijumpai di Polres, Polda dan Mabes Polri. Itupun sebagian besar bertugas pada satuan fungsi lalu-lintas dan staf di beberapa satuan fungsi, direktorat atau biro. Begitu juga dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang secara struktural hanya ada di tingkat Polres, Polda dan Mabes Polri.
Kenyataan ini menuntut Polri untuk segera menambah jumlah personel polisi wanitanya terutama guna memenuhi kebutuhan sebagai penyidik di Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Polsek. Sudah seharusnya Polsek di seluruh Indonesia terutama di wilayah perkotaan untuk memiliki penyidik-penyidik polisi wanita yang mengawaki Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tingkat Polsek. Hal ini untuk melindungi kepentingan para korban tindak pidana yang adalah kaum perempuan dan anak-anak sehingga dapat diminimalisir terjadinya viktimisasi terhadap mereka oleh para penyidik, karena semua Polsek juga berwenang untuk menangani tindak pidana yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak.
Upaya yang seharusnya dilakukan oleh Polri dalam memenuhi kebutuhan penyidik polisi wanita tersebut adalah dengan merekrut polisi wanita yang akan khusus dididik sebagai calon-calon penyidik pada Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tingkat Polsek. Pendidikan secara khusus ini diharapkan dapat langsung menghasilkan calon-calon penyidik polisi wanita yang sudah siap untuk melaksanakan tugas. Dengan upaya ini diharapkan, Polri kedepan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.

Kesimpulan
Maraknya praktek prostitusi pada saat ini telah mendorong munculnya berbagai macam kasus human trafficking dalam bisnis seks dengan korban-korbannya adalah para wanita. Akibat dari tindak pidana ini, para korban mengalami kondisi yang terviktimisasi dalam jangka waktu yang panjang yaitu selama menjalani profesi sebagai PSK atau pekerjaan lain yang serupa. Seringkali para korban yang melaporkan tindak pidana ini ke penyidik Polri terutama di tingkat Polsek, justru mendapat perlakuan dari penyidik yang secara tidak langsung telah membuat mereka kembali mengalami viktimisasi, selama proses penyidikan berlangsung. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu: penyidik di Polsek yang menangani perkara mereka adalah polisi laki-laki, cara penyidik berkomunikasi dan melakukan investigasi kurang selaras dengan perasaan korban yang adalah perempuan, proses penyidikan yang lama dan memakan biaya sendiri, serta penyidik seringkali memperbolehkan wartawan untuk mewawancarai, mengambil identitas lengkap dan mengambil foto korban pada saat pemeriksaan berlangsung.
Untuk mecegah terjadinya viktimisasi terhadap para perempuan korban human trafficking dalam bisnis seks oleh penyidik Polri pada tahap penyidikan di Polsek, maka perlu di bentuk Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Polsek. Sub Unit PPA ini memiliki tugas dan peran melakukan penyidikan tindak pidana human trafficking dan tindak pidana lainnya, yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak; memberikan bantuan psikologis kepada korban berupa pendampingan selama korban dalam proses penyidikan di Polsek; dan menampilkan sosok penyidik Polri yang humanis. Untuk itu Polri dituntut segera menambah jumlah personel polisi wanitanya terutama guna memenuhi kebutuhan sebagai penyidik di Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Polsek, dengan cara merekrut polisi wanita yang akan khusus dididik sebagai calon-calon penyidik pada Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tingkat Polsek.

Daftar Pustaka

• Golose, Petrus Reinhard. 2012. Trafficking In Person, Materi perkuliahan dalam Mata Kuliah Transnational Crime dan Radikalisme untuk Mahasiswa Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Angkatan I, Jakarta, Februari (sumber: UNODC, 2008:3).

• Harsono, Irawati. 2012. LBPP DERAP Warapsari, Perdagangan Orang, Gambaran Umum Perdagangan Orang di Tingkat Global dan Indonesia, Materi perkuliahan dalam Mata Kuliah Trafficking in Person untuk Mahasiswa Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Angkatan I, Jakarta, Juni.

• Hardani, Syafira. 2004. Pentingnya Peran Negara Dalam Proses Pemulihan Korban, Jurnal Perempuan Edisi 36, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, Juli.

• Irianto, Sulistyowati. 2005. Kata Pengantar dalam buku Sex Slaves, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

• Iswarini, Sri Endras. 2004. Kelompok Survivor: Belajar Dari Pengalaman Perempuan Korban Traficking, Jurnal Perempuan Edisi 36, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, Juli.

• Lutan, Ahwil. 1997. Kejahatan Terorganisasi Dunia ( di sadur dari buku Crime Zoom) yang di terbitkan oleh Kantor Berita Italia “Agenzia Ansa”, Jakarta : Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

• Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, “Antara Norma dan Realita”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

• Rahmani, Ima Sri. 2004. Pendampingan Komunitas Penghasil Pekerja Seks : Upaya Menekan Angka Korban Traficking, Jurnal Perempuan Edisi 36, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, Juli.

• Redaksi. 2004. Kata dan Makna, Jurnal Perempuan Edisi 36, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, Juli.

• Sentika, Rachmat. 2012. Fenomena di balik Tindak Pidana Perdagangan Orang, Materi perkuliahan dalam Mata Kuliah Trafficking in Person untuk Mahasiswa Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Angkatan I, Jakarta, 21 Juni.

• Soerodibroto, Soenarto. 2001. KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.

• IOM. 2008. Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta, IOM Misi di Indonesia.

• UNODC. 2008: 3. Tujuan trafficking in person.

• Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

• Widiartana, G. 2009. Viktimologi dan Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

• RZK,”Hasrat Polri Memahami Gender”, dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20540/hasrat-polri-memahami-gender, 21 November 2008.

BUAH SIMALAKAMA SENJATA API BAGI ANGGOTA POLRI

BUAH SIMALAKAMA SENJATA API BAGI ANGGOTA POLRI
OLEH IGA LOMBOK

Polisi merupakan suatu profesi yang khas dan unik. Disatu sisi profesi ini tidak dapat dikatakan sebagai profesi meliter, tetapi tidak juga sebagai profesi sipil. Walaupun sering kita dengar istilah polisi sipil namun yang dimaksud tersebut adalah bukan sebagai profesi sipil namun polisi yang memiliki jiwa yang melindungi hak-hak warga sipil. Untuk melindungi hak-hak warga sipil tersebut polisi diberikan kewenangan menggunakan senjata api seperti halnya profesi meliter. Senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas Polri untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata api diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa. Namun dalam penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri masih banyak penyalahgunaan yang dilakukan. Penyalahgunaan penggunaan senjata api ini ada yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan ada yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan tugas.
Beberapa fakta tentang penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota yang mencuat ke media dan menjadi sorotan masyarakat antara lain kejadian yang paling menghebohkan dimana seorang anggota provost di Polrestabes Semarang Briptu Hance Chrystiato menembak Wakapolwil Polrestabes Semarang AKBP Drs. Lilik Purwanto sampai meninggal dunia karena permasalahan mutasi. Kemudian tentu kita masih ingat kejadian seorang perwira yang sedang menempuh pendidikan di PTIK yang menembak mantan anggotanya di Papua karena masalah pribadi. Baru-baru ini di Sidoarjo, seorang anggota reskrim Polres Sidoarjo menembak mati guru mengaji hanya karena permasalahan sepele dimana anggota tersebut dalam keadaan mabuk dan diindikasikan ada rekayasa oleh anggota yang mengakibatkan pemberitaan cukup negative di Jawa Timur. Kasus terbaru yang paling menghebohkan dalam penyalahgunaan senjata api oleh Polri dalam rangka pelaksanaan tugas adalah pada kasus bentrokan warga dengan perusahaan akibat sengketa lahan di Mesuji dan pembubaran aksi unjuk rasa masalah perijinan tambang di Sape Bima yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dipihak masyarakat. Kedua kasus tersebut sangat merugikan bagi Polri, terlepas dari adanya yang memanfaat situasi pada kasus tersebut.
Opini public yang berkembang sedemikian rupa akibat brutalisme dan arogansi yang dilakukan oleh anggota Polri kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya diera saat ini sangat berdampak negative bagi Polri dalam upaya membangun kepercayaan dari masyarakat. Hujatan, cacian, makian terlontar dari berbagai pihak dalam menanggapi permasalahan ini. Label sebagai Polisi pelanggar Hak Asasi Manusia, Polisi brutal, arogan dan alat kekuasaan semakin melekat pada institusi Polri. Bahkan sempat berkembang wacara reposisi Polri yang berada di bawah tanggungjawab Presiden. Hal ini semakin menjauhkan polisi dengan masyarakat. Wibawa polisi sebagai aparat keamanan runtuh yang menyebabkan masyarakat akan semakin berani melanggar hokum sebagai bentuk perlawanan kepada polisi. Perlawanan ini ditunjukan baik secara langsung (fisik) maupun tidak langsung. Disini pertaruhan polisi sebagai penjaga peradaban benar-benar diuji, apakah polisi akan menciptakan masyarakat yang beradap atau menciptakan masyarakat yang biadap.
Memang permasalahan-permasalahan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri masih banyak terjadinya. Penggunaan senjata api seperti halnya makan buah simalakama bagi anggota Polri. Dimakan ayah meninggal, tidak dimakan ibu meninggal. Seperti halnya senjata api oleh anggota Polri, digunakan salah, tidak digunakan juga salah. Digunakan diperiksa provost, tidak digunakan juga diperiksa provost. Senjata api dibagikan kepada anggota banyak menimbulkan masalah seperti beberapa contoh kasus diatas, tidak dibagikan kepada anggota juga salah karena anggota banyak yang meninggal sia-sia seperti yang terjadi pada saat pengamanan unjuk rasa di Universitas Cendrawasih Jayapura dan menjadi korban kejahatan dilapangan. Selain itu anggota Polri juga sesuai fungsi, peran dan tugasnya tidak dapat membela dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang mengancam.
Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri ada yang disebabkan oleh factor internal pribadi dari anggota itu sendiri maupun disebabkan dari factor ekternal anggota tersebut. Dari factor internal pribadi sangat ditentukan oleh pengetahuan, pengalaman dan factor psikologis dari anggota yang bersangkutan. Sedangkan dari factor eksternal anggota, biasanya disebabkan oleh factor pengawasan dan kebijakan pimpinan, serta situsi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota. Seperti halnya pengalaman penulis dalam berdinas selama 12 tahun di Polri sangat dirasakan pengaruh senjata api terhadap prilaku dan psikologis bagi pemegang senjata api. Penulis sendiri merasakan dimana pada awal masa dinas saat pertama kali memegang senjata api, kepercaya diri meningkat bahkan sampai pada tahap over convidence. Dari perasaan over convidence ini timbul sikap-sikap arogansi, dimana di saat-saat yang tidak tepat dan tidak mengharuskan penggunaan senjata api, senjata digunakan untuk menunjukan kekuatan dan kekuasaan serta kewenangan. Dalam istilah premannya, polisi yang baru pertama kali memegang senjata api ini di sebut preman senggol bacok, dimana kalau ada yang menyenggol langsung dibacok. Hal ini secara alami terjadi karena kurangnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki karena memang selama pendidikan hanya diajarkan cara menembak tepat dan benar, tanpa diajarkan secara mendalam kapan dan situasi apa senjata boleh digunakan. Tentu ini dirasakan oleh sebagian besar anggota Polri pada awal memegang senjata api. Bisa dibayangkan lulusan Akademi Kepolisian yang mengalami pendidikan selama 3,5 tahun saja merasakan hal tersebut bagaimana anggota bintara yang hanya mengalami pendidikan 6 bulan. Tentu sikap arogansi dan over convidence yang muncul akan semakin tinggi karena pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Senjata api seakan memiliki roh yang dapat meningkatkan rasa percaya diri yang berlebihan dari setiap individu yang memegangnya.
Kemudian berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang semakin meningkat, polisi dihadapi dengan permasalahan yang berbeda dalam hal penggunaan senjata api. Hal ini juga yang dialami penulis dimana pada saat menjabat Kepala Satuan Lalu Lintas di sebuah Polres di Polda Jawa Timur, dimana pada saat itu baru terjadi penembakan anggota kepada Wakapolwil Polrestabes Semarang yang menyebabkan ada kebijakan secara terpusat untuk mengetatkan pemberian senjata api kepada anggota. Hal ini diterjemahkan oleh pimpinan di wilayah termasuk di Polda Jawa Timur untuk menggudangkan senjata api yang dipegang oleh anggota. Namun hal ini berakibat fatal dimana salah satu anggota lalu lintas di Polres tempat penulis berdinas, pada saat melakukan pengamanan pengalihan arus lalu lintas, ditusuk oleh segerombolan pemuda tanpa sebab yang jelas sehingga anggota lalu lintas tersebut meninggal dunia di rumah sakit. Berdasarkan kejadian tersebut secara drastis kebijakan menggudangkan senjata api dirubah. Senjata dibagikan kembali kepada anggota baik yang memenuhi persyaratan formal maupun tidak. Disini terlihat adanya ketidak konsistenan kebijakan yang diambil oleh pimpinan baik pusat maupun wilayah. Kebijakan diambil dengan menggeneralisasi satu kejadian tanpa dilakukan suatu kajian yang mendalam terhadap keluarnya suatu kebijakan. Kebiasaan mengambil kebijakan yang sifatnya instan dan menggeneralisasi suatu kebijakan di Kepolisian sangat membahayakan bagi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anggota dilapangan yang kesehariannya bergulat dengan masyarakat dengan segala permasalahannya. Apalagi setelah mengambil suatu kebijakan dalam menggudangkan senjata langsung di ekspos ke media, mungkin dengan maksud ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa Polri responsive terhadap permasalahan yang terjadi, namun disisi lain sangat membahayakan dimana pelaku kejahatan akan mengetahui sisi lemah dari aparat kepolisian yang sedang tidak memegang senjata.
Seperti yang telah dikatakan penulis sebelumnya bahwa pengunaan senjata api sangat dipengaruhi oleh factor internal pemegang senjata api. Tentunya penilaian penggunaan senjata api ini sangat tergantung kepada penilaian anggota terhadap situasi yang dihadapinya. Namun harus disadari bahwa dalam Perkap nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Peyelenggaraan Tugas Polri telah ditentukan bahwa senjata api hanya boleh digunakan pada saat : dalam menghadapi keadaan luar biasa; membela diri dari ancaman kematian atau luka berat; membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka berat; mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang; menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan menangani situasi yang membahayakan jiwa dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup. Apabila menghadapi unjuk rasa ataupun rusuh massa, penggunaan senjata api juga diatur dalam Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian terdapat prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi :
a. legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hokum yang berlaku;
b. nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
c. proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
d. kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atai tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
e. preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
f. masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahanya terhadap masyarakat.
Dalam Perkap ini juga telah diatur tahap-tahapan dalam penggunaan kekuatan yang boleh dilakukan oleh Polri. Dalam situasi tertentu (tahap 6. kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat) Polisi harus menggunakan kewenangannya untuk penggunaan senjata api. Seperti halnya Polri dalam menghadapi kasus bentrokan warga dengan perusahaan akibat sengketa lahan di Mesuji dan pembubaran aksi unjuk rasa masalah perijinan tambang di Sape Bima yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dipihak masyarakat harus juga dipandang secara komprehensif mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai kejadian tersebut. Jangan sampai juga terkesan pimpinan hanya menyalahkan anggota pelaksana dilapangan terhadap kejadian terebut. Bagaimana system pengawasan terhadap anggota dalam menterjemahkan perintah pimpinan dalam menghadapi situsi rusuh massa. Perlu disadari pengunaan senjata api yang dilakukan oleh angota dilapangan dalam menangani unjuk rasa ataupun kerusuhan massa bisa disebabkan dari factor pemicu apakah masyarakat ataupun lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo (1982) bahwa penggunaan kekerasan oleh polisi bukan merupakan suatu tindakan yang murni digerakan oleh keinginannya untuk melakukan hal itu. Tampaknya cukup banyak faktor yang turut menyebabkannya, bahkan bisa dikatakan juga yang memancingnya untuk berbuat demikian. Dengan demikian perbuatan petugas polisi itu kiranya dapat digolongkan kedalam tindakan yang benar-benar bersifat relasional dimana apa yang dilakukan oleh seseorang juga merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.
Factor lain yang menyebabkan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh angota Polri adalah masalah kebijakan dari pimpinan. Adanya suatu kebijakan yang diambil oleh pimpinan dan anggota dilapangan yang didasarkan oleh keyakinan terhadap mithos-mithos turun-temurun (old myth) yang salah satunya meyakini bahwa para pelaku kejahatan jalanan khususnya pelaku curas, curat dan curanmor harus di tembak dikaki bahkan sampai dengan kebijakan yang menggunakan sandi 8.10 yang artinya menembak tersangka sampai meninggal dunia. Inipun masih menjadi perdebatan tersendiri dikalangan Polri secara internal maupun masyarakat. Namun khusunya bagi pembela Hak asasi Manusia sudah dengan jelas-jelas menentang terhadap ‘kebijakan internal’ non formal dari pimpinan dan anggota Polri yang membidangi penegakan hokum dilapangan. Ini perlu mendapat perhatian khususnya internal Polri apakah tindakan ini masih relevan atau tidak di zaman sekarang. Apakah ada efek terhadap upaya menciptakan efek deterent atau efek jera dikalangan pelaku kejahatan jalanan atau tidak dengan tindakan ini.
Berdasarkan pemetan penulis terhadap penyebab penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh anggota yaitu secara internal anggota berupa tingkat pengetahuan terhadap aturan-aturan, norma dan etika, pengalaman kerja dan interaksi dengan lingkunganserta faktor psikologi dari anggota. Kemudian secara eksternal yaitu pengawasan baik internal maupun eksternal, kebijakan pimpinan serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota dalam penilaiannya untuk mempergunakan senjata api dalam menghadapi situasi dan kondisi tersebut. Untuk itu untuk mencegah dan menghindari penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota perlu dilakukan strategi dan upaya yang bersifat pencegahan dimasa depan. Apabila langkah yang diambil hanya tindakan menghukum anggota yang salah saja tentu hal ini sangat berfikiran sempit dan pendek. Langkah yang dapat diambil antara lain : seleksi personel, dimana seleksi personel Polri ini seharusnya berfokus pada sifat kepribadian seperti intelejensia, kmanusian,kejujuran, kestabilan emosional dan kehandalan. Harus dicari personel yang mampu melaksanakan tugas yang diperlukan dan menerapkan penilaian etis dalam setiap kinerjanya. Kemudian pelatihan dimana sebelum penugasan dan selama penugasan harus ditingkatkan dalam pemahaman-pemahaman tenang aturan-aturan, hokum dan ketentuan yang ada, hak-hak sipil, psikologi social dan tanggung jawab pelayanan kepolisian. Dimana anggota polri harus ditekankan pada pelatihan yang mencerminkan tugas actual mereka sebagai pemelihara keteraturan dan ketertiban masyarakat daripada tanggung jawabnya sebagai penumpas kejahatan. Langkah selanjutnya adalah evaluasi kinerja, dimana evaluasi dalam penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tugas harus tetap dilakukan oleh pimpinan dan anggota untuk dapat mlihat kekurangan dan kelebihan terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Informasi public merupakan langkah yang penting untuk dilaksanakan sehingga masyarakat terbuka akan informasi tentang dinamika yang sesungguhnya tentang opini pblik yang berkembang tentang penyalahgunaan wewenang khusunya penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota melalui metode yang sistematis. Selain itu kebijakan, prosedur dan pengawasan organisasinal adalah hal yang wajib untuk dilakukan secara efektif sehingga terdapat keyakinan dan kejelasan bagi anggota dilapangan dalam bertindak serta memiliki dasar hokum yang kuat untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri dilapangan apakah penggunaan senjata api sudah perlu atau belum untuk digunakan. Semoga dengan beberapa langkah pencegahan yang berorientasi masa depan ini tidak menjadikan beban anggota polri seperti memakan buah simalakama bagi pemegang senjata api.

DAFTAR BACAAN
Barker Thomas and Carter David, 1999, Penyimpangan Polisi (terjemahan Police Deviance), Jakarta, Cipta Manunggal.

Soekanto Soerjono, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Rahardjo Sadjipto, 1993, Polisi Pelaku dan Pemikir, Jakarta, PT Gramedia

Chryshnanda, 2009, Menjadi Polis Yang Berhati Nurani, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Suryabrata Sumadi, 1982, Psikologi Pribadi, Jakarta, PT Grafindo Persada

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Peyelenggaraan Tugas Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

PELAJAR TAWURAN ( LAGI)

PELAJAR TAWURAN ( LAGI)
(IGA LOMBOK)

I. PENDAHULUAN
Tawuran SMA 70 vs SMA 6 Warisan Puluhan Tahun
VIVAnews – Tawuran menjadi hal lumrah antara SMA 70 dengan SMA 6, Bulungan, Jakarta Selatan.
Padahal, kedua sekolah itu saling berdekatan. Hanya berjarak sekitar 200 meter. Pihak kepolisian membantah, tidak ada upaya yang dilakukan mencegah ‘tradisi’ tawuran dua sekolah yang bertetangga itu.
“Jangan bilang tidak ada tindakan, pihak terkait sudah melakukan upaya-upaya,” ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol. Imam Sugianto di Jakarta, Selasa 20 September 2011. Bahkan, upaya pencegahan tawuran sudah dilakukan kepolisian dengan membangun posko terpadu. Itu menurutnya, salah satu upaya. Imam menilai, tawuran kedua sekolah itu sudah terjadi sejak lama. Bahkan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi, hingga kini, kepolisian belum bisa menganalisa akar konflik kedua sekolah tersebut .
Berita mengenai tawuran pelajar seperti kutipan dari Vivanews diatas merupakan topik yang hangat diberitakan oleh semua media beberapa bulan yang lalu. Tidak hanya sebatas konsumsi pemberitaan untuk publik saja, namun permasalahan tawuran pelajar menjadi pembahasan para tokoh dan pakar di Negeri ini. Mencuatnya pemberitaan tentang tawuran pelajar ini akibat dari adanya wartawan Trans TV yang menjadi korban penganiayaan para pelajar pada saat meliput tawuran antara SMA 70 dengan SMA 6 Jakarta pada tanggal 19 September 2011. Kejadian ini menimbulkan aksi solidaritas dari wartawan lain sehingga tawuran berkembang antara pelajar SMA 6 dengan wartawan. Akibatnya, semua media memberitakan dan banyak tokoh, pakar dan pengamat yang membahas masalah tawuran pelajar ini. Namun sebetulnya tawuran pelajar tidak hanya terjadi pada saat tanggal 19 September 2011 antara SMA 6 dan SMA 70 Jakarta saja. Hampir disetiap daerah di Indonesia, dimana terdapat dua atau lebih sekolah (setingkat) yang letaknya berdekatan memiliki sejarah tradisi tawuran pelajar (antar sekolah). Seperti halnya tradisi tawuran antara SMA 6 dengan SMA 70 Jakarta juga dibenarkan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahfudz Siddiq yang merupakan alumnus sekolah itu pada tahun 1984. Ternyata Negeri ini mewarisi satu tradisi atau budaya yang memalukan, yakni budaya tawuran pelajar.
Pananganan masalah tawuran pelajar bukanlah tidak pernah dilakukan. Berbagai pendekatan telah dilakukan oleh berbagai pihak terkait termasuk Polisi. Dari pendekatan pre-entif berupa penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kordinasi antar instansi terkait, pendekatan preventif berupa peningkatan patroli dan pembuatan posko terpadu sampai dengan upaya represif melalui pendekatan yuridis telah dilakukan namun permasalahan tawuran masih belum dapat terselesaikan. Pencarian akar permasalahan terjadinya tawuran pelajar melalui penelitian-penelitian telah dilakukan agar dapat menemukan formula yang tepat untuk mencegah dan menghilangkan adanya tradisi tawuran pelajar ini. Pada umumnya tawuran pelajar diamati para peneliti sebagai kenakalan remaja. Misalnya ada yang melihatnya sebagai perilaku bermasalah dan deprivasi sosial (Djojonegoro, 1996), frustasi agresi (Retnowati Widyati, 1983), serta kondisi anomi dan kerenggangan ikatan sosial (Hadi Suprapto, 1994 dan 1997). Sementara Haris (1998) dan Rais (1998) mencoba menyoroti tawuran dari sudut pandang yuridis. Namun pakar kriminologi Muhammad Mustapa (1998) dan pakar psikologi Mansoer (1998) menyoroti kelemahan penelitian tawuran yang hanya memperhitungkan tawuran sebagai penyimpangan tingkah laku individu . Teori peneliti-peneliti yang menghubungkan individu siswa terhadap penyebab tawuran berpendapat antara lain:
1. Siswa yang terlibat tawuran berasal dari keluarga yang tidak harmonis
2. Siswa yang terlibat tawuran berasal dari sekolah yang berkualitas buruk dan berdisiplin rendah.
3. Siswa yang terlibat tawuran memiliki tingkat kecerdasan rendah dan tidak ada prestasi belajar.
4. Siswa yang terlibat tawuran merupakan pecandu narkoba.
5. Siswa yang terlibat tawuran berasal dari keluarga yang tidak mampu.
Hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Mustapa (1998) dan Mansoer (1998) menyatakan bahwa pendapat diatas adalah hanya mitos yang salah . Berdasarkan perkembangan hasil penelitian-penelitian tersebut, dalam tulisan ini penulis akan mengkaji penyebab tawuran pelajar melalui pisau analisis Differential Association Theory dan Cultural Transmission Theory yang dikembangkan oleh seorang ahli sosiologi AS Edwin Sutherland tahun 1937.
Dalam tulisan ini penulis akan membahas permasalahan tentang bagaimana fenomena tawuran pelajar ditinjau melalui perspektif Differential Association Theory. Maksud penulisan makalah ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terpeliharanya tradisi atau budaya tawuran pelajar antar sekolah. Adapun tujuan penulis dalam menulis makalah ini adalah agar diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terpeliharanya tradisi atau budaya tawuran pelajar antar sekolah sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil langkah-langkah pencegahan tawuran pelajar antar sekolah.

BAB II
PEMBAHASAN
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tawuran pelajar antar sekolah merupakan salah satu jenis kenakalan remaja (juvenile delinquency) yang menjadi tradisi siswa di sekolah tersebut. Dari beberapa penelitian telah membuktikan bahwa hanyalah sebuah mitos menghubungkan terpeliharanya tradisi tawuran pelajar dengan faktor individu siswa yang terlibat sebagai penyebab. Sutherland mengatakan bahwa juvenile delinquency berakar pada organisasi masyarakat . Teori tersebut pertama kali dikenalkan oleh seorang sosiolog dan kriminolog paling penting pada abad 20 yang bernama Edwin H. Sutherland. Tahun 1934, dalam bukunya Principles of Criminology mengemukakan teori Differential Association . Ia menjelaskan bagaimana seseorang menjadi criminal karena dipelajari dari pergaulan yang intim pada masa lalu dengan jalan meniru masyarakat pada saat terjadi komunikasi atau interaksi yang intim. Tiap masyarakat memiliki kebudayaan sedang tiap kebudayaan memiliki norma yang mengatur kepentingan anggota masyarakat agar terpelihara ketertiban. Dari sini terlihat bahwa tingkah laku individu di pengaruhi masyarakat (kelompok masyarakat).
Edwin H. Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui 9 (sembilan) proposisi sebagai berikut :
(1) Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited. (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti perilaku itu tidak diwariskan).
Perilaku tawuran pelajar yang dilakukan oleh seorang siswa merupakan prilaku yang bukan diwariskan atau diturunkan oleh kedua orang tuanya atau sebagai turunan dari gen (seperti teori Lambroso). Perilaku tawuran pelajar merupakan perilaku yang dipelajari (learning theory) seperti halnya dikatakan oleh Robert Havighurt bahwa kehidupan adalah belajar begitu pula dengan kejahatan . Belajar tidak hanya sebatas akademis saja, prilaku merupakan hal yang dipelajari juga baik secara sengaja maupun secara alami. Pelajar yang secara usia merupakan masa pencarian jati diri dimana akan mempelajari semua informasi yang masuk kedalam pikirannya. Apabila pada lingkungannya (sekolah) terdapat suatu tradisi tawuran pelajar, maka hal ini juga merupakan sesuatu yang dipejarinya baik secara sengaja maupun alamiah karena ia berada pada lingkungan tersebut. Pada lingkungan tersebut pelajar akan belajar hidup dalam kebersamaan, setia kawan, maupun keorganisasian nonformal (kelompok tawuran).
(2) Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This commu¬nication is verbal in many respects but includes also “the communication of gesture”. (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh).
Dalam preposisi ini seorang pelajar yang ada dalam kelompok disekolahnya akan mempelajari tradisi-tradisi yang ada dalam komunitasnya. Kehidupan seorang pelajar dimana kesehariannya berada pada lingkungan sekolah akan membuka peluang terhadap proses komunikasi yang intensif antara anggota kelompok baik secara lisan maupun menggunakan bahasa tubuh. Proses komunikasi ini terjadi baik melalui transfer informasi dari pelajar yang senior ke pelajar yunior maupun proses bertukar informasi antar pelajar.
(3) The principle part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour. (Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan).
Keseharian pelajar yang berinteraksi dengan kelompoknya di sekolah akan menimbulkan suatu hubungan personal yang intim. Komunikasi anatarpersonal dalam suatu kelompok di lingkungan sekolah lebih mempengaruhi terhadap perilaku terpeliharanya tradisi tawuran yang ada di sekolah dibanding dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh komunikasi interpersonal yang didapat dari informasi surat kabar dan media cetak lainnya.
(4) When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes. (Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk : (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu).
Apabila kita melihat siaran televisi yang menyiarkan tawuran pelajar yang terjadi antara SMA 6 dan SMA 70 Jakarta, terlihat bahwa tawuran yang terjadi bukan secara spontan. Jelas terlihat bahwa tawuran terjadi secara terencana dengan menggunakan strategi, teknik dan pola-pola yag sudah disusun sebelumnya. Dalam tawuran tersebut ada seorang pimpinan yang mengatur ritme serangan, kapan saatnya maju dan kapan saatnya mundur serta mengatur pasukannya agar tidak terpecah-pecah pada saat menyerang ataupun bertahan. Kemudian terlihat susunan pasukan yang tertata dimana pasukan yang menggunakan kayu panjang dan rantai berada di posisi depan, sedangkan pasukan yang melempar batu berada dibelakang. Walaupun dengan menggunakan strategi sederhana dan tradisional namun dapat dilihat bahwa tradisi tawuran pelajar ini merupakan suatu perilaku yang dipelajari baik secara teknik, strategi dan pola-pola yang secara tradisi di turunkan maupun dismpurnakan melalui proses komunikasi yang intim antara anggota kelompok pelajar tersebut. Keberanian dan sikap nekat para pelajar dalam terlibat dalam tawuran pelajar tersebut menunjukan bahwa terdapat suatu motivasi dan dorongan yang tinggi mengalahkan logika yang ada. Motivasi dan dorongan yang ada dalam suatu kelompok terjadi melalui doktrin-doktrin harga diri menjaga wibawa sekolah, setia kawan antar antar anggota kelompok dan kebersamaan dalam lingkungan kelompok.
(5) The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies and individual is surrounded by persons who inveriably define the legal codes as rules to be observed while in other he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of legal codes. (Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan).
Pelajar dalam usianya dibawah 16 tahun tergolong kedalam kategori anak, yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang pengadilan anak . Perlakukan yuridis terhadap anak berbeda dengan perlakukan yuridis terhadap orang dewasa. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibanding pendekatan yuridis dalam menyelesaikan perkara-perkara tawuran pelajar. Secara umum penyelesaian perkara tawuran pelajar diselesaikan secara mediasi antar sekolah atau kelompok yang terlibat atau pembinaan terhadap pelajar yang terlibat. Sangat jarang pelaku tawuran pelajar yang di proses secara hukum kecuali ada korban meninggal dunia dalam tawuran tersebut. Peluang ini yang dimanfaatkan oleh pelajar untuk tetap menjaga tradisi tawuran pelajar karena mereka beranggapan tindakan mereka masih dalam toleransi pelanggaran hukum sehingga rasa ketakutan terhadap sangsi hukum yang akan diterima akibat perilaku tawuran pelajar ini tidak ada.
(6) A person becomes delinquent because of an excess of defini¬tion favorable to violation of law over definitions unfavor¬able to violation of law. (Seseorang menjadi delinkuen karena ekses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
Toleransi yuridis terhadap perkara tawuran pelajar menyebabkan pelajar perpandangan bahwa hukum tidak dapat menyentuh mereka. Bahkan pola pembinaan (wajib lapor, membuat surat pernyataan, jalan jongkok, push up dan lainnya) yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku tawuran akan meningkatkan prestisius seorang pelajar dimata pelajar lain karena ada anggapan bahwa apabila apabila seorang pelajar pernah berurusan dengan polisi, ia dianggap lebih jantan, berani dan semakin berwibawa dimata rekan-rekannya. Pengaruhnya akan semakin besar dalam suatu kelompok. Hal ini mengakibatkan pelajar akan cenderung melibatkan diri terhadap pelanggaran-pelanggaran yang melanggar hukum agar semakin diakui dalam kelompok tersebut. Hukum dan sangsinya akan semakin dipandang sebagai sesuatu yang harus dilanggar dibanding harus ditaati karena akan berakibat posisif terhadap dirinya dalam komunitasnya.

(7) Differention Association may vary in frequency, duration, priority and intensity. (Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya).

(8) The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anticriminal patterns incloves all of the mechanism that are involved in any other learning. (Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum).
(9) While criminal is an expressions of general need and values, it is not explained by those general needs and values since non-criminal behaviour is an expression of the same needs and values. (Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama).
Seperti yang telah dijelaskan dalam sembilan preposisi Sutherland dalam Defferention Association Theory dimana perilaku kejahatan itu diperoleh melalui proses komunikasi dan belajar dalam suatu komunitas yang intim. Dalam perkara tawuran pelajar, proses belajar ini berguna untuk mempertahankan tradisi dan melindungi nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan tawuran pelajar. Dalam komunitas atau kelompok pelajar yang melakukan tawuran pelajar terdapat norma-norma, nilai-nilai moral dan standar perilaku. Salah satu standar perilaku yang dipertahankan dalam tradisi tawuran sesuai hasil penelitian oleh Mustofa (1997) bahwa anggota kelompok pelajar yang melakukan tawuran pelajar dilarang menggunakan narkoba agar pada saat terjadi tawuran memiliki kesadaran dan kewaspadaan tinggi serta kondisi fisik prima. Nilai-nilai yang terdapat dalam kelompok pelajar tersebut diwariskan dari pelajar yang senior ke pelajar yunior. Pelajar senior dalam menjaga tradisi tawuran pelajar ini dengan memberikan doktrin-doktrin setia kawan, kebersamaan, memberikan penghargaan dalam kemuliaan dan persahabatan. Selain itu transfer informasi, ilmu (pola strategi tawuran) dan nilai-nilai dari yang senior ke yunior selain dilakukan melalui komunikasi yang intim juga dilakukan melalui penonjolan ketokohan seorang senior kepada yuniornya. Pelajar senior menunjukan ketokohan melalui sikap berani dalam melakukan tawuran dan tidak takut terhadap musuh serta sangsi hukum baik dari sekolah maupun pihak aparat keamanan (polisi).
Dalam suatu penelitian Clifford R Shaw dan Henry D mcKay (1942) dikatakan “In making these interpretations it should be remembered that delinquency is essentially group behavior. A study of boys brought into the Juvenile Court of Cook County during the year of 1928 revealed that 81.8 percent of these boyS committed the offenses for which they were brought to court as members of groups. And when the offenses were limited to stealing, it was found that 89 percent of all offenders were taken to court as group or gang members. In many additional cases where the boy actually committed his offense alone, the influence of companions was, nevertheless, apparent. This point is illustrated in certain cases of boys charged with stealing from members of their own families, where the theft clearly reflects the influence and instigation of companions, and in instances where the problems of the boy charged with in-corrigibility reveal conflicting values, those of the family competing with those of the delinquent group for his allegiance”. Doktrinisasi yang dilakukan senior dalam suatu kelompok lebih mempegaruhi sikap pandang seorang pelajar tentang nilai benar dan salah terhadap hal yang dianutnya dibanding nilai-nilai yang disampaikan orang tua di rumah ataupun guru di sekolah karena lingkungan pergaulan pelajar lebih intensif di kelompoknya. Pengaruh hasutan, doktrin-doktrin serta tekanan-tekanan terhadap anggota kelompok menyebabkan anggota kelompok cepat menyesuaikan diri dengan standar yang ada pada kelompok pelajar tersebut. Hal ini yang mengakibatkan
Clifford R Shaw dan Henry D mcKay juga menjelaskan : “The maps representing distribution of delinquents at successive periods indicate that, year after year, decade after decade, the same areas have been characterized by these concentrations. This means that delinquent boys in these areas have contact not only with other delinquents who are their contemporaries but also with older offenders, who in turn had contact with delinquents preceding them, and so on back to the earliest history of the neigh-borhood. This contact means that the traditions of delinquency can be and are transmitted down through successive generations of boys, in much the same way that language and other social forms are transmitted.” Disini dikatakan bahwa dalam suatu kelompok terjadi transfer ilmu kejahatan dari yang lebih tua (senior) ke yang lebih muda ditularkan atau ditransmisikan kebawah generasi kegenerasi. Dalam peta kejahatan selalu ditemukan dalam satu lingkungan adanya pelaku pemula dan pelaku yang lebih tua. Dalam tawuran pelajar tidak hanya dilakukan oleh pelajar yang satu kelas saja (setingkat) namun campuran dari pelajar senior dan yunior. Pelajar senior selain bertugas mengkordinir dan memimpin tawuran, mereka juga memberikan pendampingan kepada pelajar yunior dalam rangka transfer ilmu, pola, strategi dan lainnya. Proses transfer ilmu yang dilakukan senior dan proses belajar yang dilakukan yunior merupakan pola trasformasi kultur atau budaya dalam kaitan tawuran pelajar. Proses ini disebut Cultural Transmission Theory