aspek yuridis dan organisatoris penetapan 1 Juli sebagai sejarah POLRI

Sejarah 1 juli dilihat dari aspek yuridis & organisatoris :
1. Alasan organisasi :
Dalam masa revolusi fisik, berdasarkan Ketetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946, pada tanggal 1 Juli 1946 dibentuk Djawatan Kepolisian Negara R.I. dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara (KKN) yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Inilah saat lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup seluruh wilayah R.I. dan seluruh tugas Kepolisian (ini dinyatakan kembali oleh Menhankam Jenderal TNI Wiranto tanggal 1 Juli 1999). Penetapan pemerintah ini merupakan peraturan yang mengadakan pembaharuan tentang status polisi yang merupakan pula titik terang ke arah perkembangan kepolisian di Indonesia.
Sejak itulah hari lahir Kepolisian Nasional Indonesia tersebut diperingati sebagai hari Bhayangkara setiap tahunnya. Organisasi Polri semenjak itu utuh dari pusat sampai ke kecamatan, yang secara hierarkis dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara, kepala Penilik Kepolisian, Kepala Kepolisian Propinsi, Kepala Kepolisian Kabupaten, Kepala Kepolisian Distrik (Kawedanaan) dan Kepala Kepolisian Onderdistrik (Kecamatan). Sebagai Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perda Menteri, Polri adalah independent, baik operasional maupun pembinaan, ditunjukkan dengan penanganan kasus kriminalitas / politis yang independent tanpa intervensi dari instansi lain.
Walaupun demikian, Polri saat itu juga dihadapkan dengan dilemma bahwa Pemerintah juga mengeluarkan Ketetapan Nomor 19/A/SD/1946 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah tetap bertanggung jawab atas ketentraman dan keamanan di daerahnya masing – masing tetapi Ketetapan Pemerintah tersebut tidak mengatur hubungan antara Gubernur dan Residen dengan Kepala Kepolisian. Hal ini membuat Polri tetap konsisten dalam menyelesaikan tugasnya dengan mengesampingkan campur tangan Kepala Daerah.

2. Alasan yuridis.
Dengan Surat Keputusan Perdana Menteri tanggal 29 Juli 1954 No.Pol. 86/P.P/II tanggal 1 Juli 1955 dtetapkan sebagai Hari Kepolisian Pertama. Pada tanggal 1 Juli 1955, di lapangan Banteng diadakan Upacara Pemberian panji – panji kepolisian Negara oleh Presiden RI kepada KKN. Pada saat itu juga, KKN mengucapkan ikrar Tri Brata sebagai kaul, sebagai cita – cita kepribadian Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya menjadi Pedoman Hidup bagi anggota Polri.
Beberapa tanggal penting dalam sejarah perkembangan Polri tidak dijadikan sebagai hari Bhayangkara , misalnya tanggal 21 Agustus 1945 saat Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur Inspektur kelas I M. Jassin memproklamasikan kedudukan kepolisian (yang merupakan tekad anggota polisi untuk berjuang melawan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap walaupun sudah menyerah dari Sekutu) karena saat itu hanya dilakukan oleh kelompoknya saja (polisi istimewa), padahal terdapat beberapa kesatuan polisi yang belum terkoordinasi secara nasional.
Penentuan tanggal 1 Juli sebagai hari Bhayangkara tidak ditentukan oleh satu orang saja, tapi merupakan usulan dari seluruh polisi, dan juga KKN waktu itu juga berkeinginan menyamakan persepsi tentang hakekat kepolisian nasional.

I Juli sebagai hari bhayangkara.
Pada tanggal 1 Juli 1946 berdasarkan penetapan pemerintah No 11/SD DKN menjadi jawatan tersendiri dibawah PM kedudukan polri setingkat dengan departemen dan KKN setingkat dengan menteri. Kepolisian dapat berkembang dengan baik dan dapat merintis hubungan vertikal sampai kecamatan kecamatan. Bagian keamanan (bagian kepolisian) yang ada pada kantor Gubernur mulai dipisahkan dibentuk penuilik kepolisian yang langsung dibawah DKN. Penilik Kepolisian mulai mengkoordinir kepolisian di wilayahnya. Dengan keluarnya dari departemen dalam negeri oleh kalangan kepolisian dianggap peristiwa penting sehingga tanggal 1 Juli diperingati sebagi hari Bhayangkara.
Keputusan PM RI tanggal 29 Juli 1954 No.Pol.: 86/PM/II, ditetapkan tanggal 1 Juli sebagai hari Kepolisian dan diperingati pertamakali tanggal 1 Juli 1955 di lapangan Banteng Jakarta, pada upacara tersebut sekaligus diserahkan panji Kepolisian Negara oleh Presiden kepada KKN. Pada upacara ini KKN atas nama seluruh Korps Kepolisian Negara yang disaksikan oleh Presiden mengikrarkan Tri Brata sebagai kaul, sebagai cita-cita kepribadian Kepolisian RI, sekaligus menjadi pedoman hidup Polri.

Polisi Istimewa.
Pada masa pendudukan Jepang dibentuk kepolisian yang mempunyai tugas khusus dinamakan TOKOBETSU KEISSATSUTAI. Setelah kemerdekaan pasukan ini melebur diri menjadi polisi istimewa. Pada tanggal 14 Nov 1946 pasukan polisi istimewa dilebur menjadi mobile brigade (mobrig) berdasarkan surat perintah kepala muda kepolisian R SOEMARTO no 12/18/91. Mobrig bertanggung jawab kepada KKN. Susunan organisasinya dibagi tiga:
1.Mobrig besar di purwokerto.
2.Mobrig besar jawa tengah di surakarta.
3.Mobrig besar jawa timur di sidoarjo / malang.
Kepolisian di militerisasi : pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melaksanakan agresi militer II karena itu dewan pertahanan negara memberlakukan undang undang dalam keadaan bahaya dan mengeluarkan keadaan bahaya dan mengeluarkan ketetapan no 112 tahun 1947 menyatakan bahwa kepolisian negara dimiliterisasi namun tetap menjalankan tugas kepolisian. Purwokerto diduduki belanda sehingga pusat polisi negara pindah ke jogjakarta.

Regulasi RAFFLES
Pada tanggal 11 Februari 1814 gubernur Jenderal Inggris di Batavia (T.S. Raffles) mengeluarkan regulation for the more affectual admistration of government and justice in the provincial court of Java. Hal ini dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan peradilan dan kepolisian. Istilah more affectual menunujukkan bahwa peraturan diatas merupakan penyempurnaan dari regulasi/peraturan yang telah ada apakah itu tertulis atau merupakan fenomena adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Regulasi tersebut pada akhirnya menjadi dasar dimilikinya kewenangan penguasa tradisional didaerah Jawa untuk membentuk sebuah badan kepolisian yang bertugas untuk menjaga tata tertib dan ketentraman didaerah kerajaan dan juga membantu mengurusi soal-soal pemerintahan (serat angger gunung 1840 hal 87). Tugas pulisi pada masa ini sudah jelas`dan teratur dalam administrasinya “pulisi gawene nampani prakoro. Kewajibane angestokake unining layang struksine lan murinani marang praja.Kalerehane, carik, kepala dhusun, langsir wimbasara bawahe wadono gunung “.

Metodologi sejarah :
penulisan sejarah menggunakan metode sejarah. Prosedur sejarawan utk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak2 yg ditinggalkan oleh masa lampau terdiri atas :
1.mencari jejak masa lampau
2.meneliti jejak secara kritis
3.berdasarkan info yg diberikan oleh jejak itu berusaha membayangkan bgmn rupanya masa lampau
4.menyampaikan hasil2 rekonstruksi imajinatif dari masa lampau itu shg sesuai dengan jejak2nya maupun dgn imajinasinya.

Metode sejarah dibagi dalam 4 kelompok :
1.heuristic, yakni kegiatan menghimpun jejak2 masa lampau
2.kritik, yakni menyelidiki apakah jejak itu sejati baik bentuk maupun isinya.
3.interpretasi, yakni menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta-fakta yg diperoleh sejarah itu
4.penyajian yakni menyampaikan sintesa yg diperoleh dlm bentuk kisah (histografi).

Sejarah lahirnya Tri Brata
1.Pertama kali diucapkan sebagai pengikat disiplin Mahasiswa PTIK pada saat wisuda upacara lulusan PTIK angkatan 2 tanggal 3 Mei 1954 oleh Drs. Parno.
2.Pada saat Rapat Dewan Guru Besar PTIK tanggal 28 dan 29 Juni 1955 mengesahkan Tri Brata sebagai kaul untuk diucapkan
3.Permintaan dari kepala polisi propinsi pada konverensi di aula PTIK kepada KKN agar Tri Brata tidak hanya digunakan sebagai ikrar dan pedoman hidup lulusan PTIK saja tapi menyeluruh
4.Kemudian diikrarkan Tri Brata pada 1 Juli 55 sebagai pedoman hidup Polri.

PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN

PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN

I.ARTI PENTINGNYA PERBANDINGAN

Sistem kepolisian yang dianut oleh suatu negara sangat tergantung dan dipengaruhi oleh sistem politik dan sistem kontrol sosial yang diterapkan, sehingga sistem kepolisian di masing-masing negara akan beraneka ragam. Berangkat dari alasan tersebut perlu pemahaman akan sistem kepolisian diberbagai negara dengan memperbandingkan satu sama lain untuk diambil manfaat dalam mencermati sistem kepolisian di indonesia. Pemahaman akan perbedaan sistem kepolisian tersebut kiranya dapat digunakan untuk upaya penataan dan pengembangan organisasi kepolisian di indonesia, peningkatan profesionalisme polisi serta pemantapan kerjasama bilateral antar negara. Sistem kepolisian terdiri dari dua kata yaitu sistem dan kepolisian. Sistem merupakan suatu kesatuan himpunan yang utuh menyeluruh, dengan bagian-bagian / komponen yang saling berkaitan, saling ketergantungan, saling bekerjasama berdasarkan aturan tertentu untuk mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Kepolisian sebagai individu melekat pada jati diri penegak hukum dan pelayanan masyarakat. Sebagai organ kepolisian mengandung pengertian otonom, terkait dengan bentuk/ sistem pemerintahan dan sistem peradilan pidana. Badan kepolisian dilihat dari proses pembentukannya berfungsi memelihara keamanan dalam negeri, disubordinasikan ke dalam masyarakat sebagai kontrol sosial, berkembang menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara universal kepolisian berfungsi sebagai aparat penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta pelayanan masyarakat. Perbandingan sistem kepolisian berarti mempelajari, memahami gambaran berbagai sistem kepolisian yang berlaku atau dianut oleh suatu negara dengan memusatkan perhatian pada keterkaitan sistem pemerintahan dengan sistem kepolisian, hubungan antara pemerintah dengan badan-badan kepolisian dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian dan sistem perekat antar badan-badan kepolisian yang terpisah-pisah, menyatu sebagai suatu kesatuan yang utuh baik dalam sikap dan perilaku serta kebijaksanaan.

II.PARADIGMA SISTEM KEPOLISIAN

Di negara-negara demokratis fokus penerapan sistem kepolisian didasarkan pada pertimbangan “Bagaimana menyeimbangkan antara pengendalian kejahatan dengan terjaminnya kebebasan dan keadilan”. Dukungan dari masyarakat menjadi syarat mutlak yang dibutuhkan dalam penerapan sistem kepolisian di negara-negara demokratis. Kontrol sosial yang ketat dari masyarakat menjadi hal yang biasa mengingat besarnya kekhawatiran terhadap timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan sistem kepolisian. Hal tersebut sangat kontras dengan sistem kepolisian di negara-negara totaliter di mana kekuatan dan kekuasaan aparat kepolisian lebih menonjol sebagai alat dari penguasa. Di negara-negara demokratis terdapat 3 (tiga) sistem kepolisian. Pertama, Fragmented System of Policing. Sistem kepolisian ini terpisah atau berdiri sendiri. Sistem ini disebut juga sistem Desentralisasi yang ekstrim atau tanpa sistem, di mana adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi polisi yang otonom dan dilakukan pembatasan kewenangan polisi. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain : Belgia, Kanada, Belanda, Swiss, dan Amerika Serikat. Ciri-cirinya adalah kewenangan yang dimiliki terbatas yakni hanya sebatas daerah di mana polisi berada, pengawasan yang sifatnya lokal dan penegakan hukum secara terpisah/ berdiri sendiri yang artinya tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah yang lain. Sistem kepolisian ini relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Polisi otonom didalam mengatur segala kegiatannya baik dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai dengan masyarakatnya. Oleh karena sifat pengawasannya lokal maka kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan organisasi polisi oleh penguasa secara nasional. Birokrasinya juga tidak bertele-tele/ pendek karena langsung ditujukan kepada pemerintah daerah setempat. Kedua adalah Centralized System of Policing. Sistem kepolisian ini terpusat/ sentralisasi di mana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah. Sistem ini dianut oleh sistem pemerintahan yang totaliter seperti Jerman pada era Nazi. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain : Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark dan Swedia. Sistem ini cenderung dijauhi/ kurang didukung masyarakat karena lebih memihak kepada penguasa. Birokrasinya juga terlalu panjang serta kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Sistem kepolisian ini juga rentan terhadap intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi kepolisian untuk kepentingan penguasa. Kelebihannya terletak pada mudahnya sistem komando dan pengendalian serta wilayah kewenangan hukumnya yang lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi. Disamping itu juga sistem ini terdapat standarisasi profesionalisme, efisien, efektif baik dalam bidang administrasi maupun operasional. Dibanding sistem desentralisasi pengawasan sistem ini lebih luas. Ketiga, Integrated System of Policing. Sistem kepolisian terpadu atau sering disebut juga sistem desentralisasi moderat atau sistem kompromi yaitu merupakan sistem kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi polisi nasional serta lebih efektif, efisien dan seragam dalam pelayanan. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain : Jepang, Inggris, Australia dan Brasilia. Sistem ini mempunyai kelebihan di mana birokrasinya relatif tidak terlalu panjang karena adanya tanggung jawab dari pemerintah daerah. Terdapat standarisasi profesionalisme serta efektif, efisien dalam bidang administrasi maupun operasional. Sistem pengawasannya dapat dilakukan secara nasional dan kordinasi tiap-tiap wilayah mudah dilakukan karena adanya komando atas. Namun di sisi lain terdapat kelemahan dari sistem kepolisian ini di mana penegakan hukum yang dilakukan terpisah atau berdiri sendiri serta kewenangan yang dimiliki terbatas hanya sebatas daerah di mana polisi tersebut bertugas.

III.SISTEM KEPOLISIAN DI BERBAGAI NEGARA

1.SISTEM KEPOLISIAN BELANDA

Penulis mengambil contoh sistem kepolisian di Belanda dengan asumsi Indonesia adalah bekas jajahan Belanda sehingga sedikit banyaknya sistem pemerintahan indonesia dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang ada di negara ini. Negara Belanda merupakan daerah yang memiliki geografis yang lebih rendah dari permukaan laut. Negara ini merupakan negara industri yang mana bahan bakunya diimport dari luar karena tidak tersedianya sumber daya dalam negeri. Sistem pemerintahannya adalah monarki/ kerajaan. Pemerintahan dilaksanakan/dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen dengan persetujuan ratu/raja.
Badan Kepolisian di Belanda

Badan kepolisian di negara ini dapat kta lihat dalam dua era yaitu era sebelum penyatuan/ integrasi dan sesudahnya. Sebelum era penyatuan/integrasi terdapat beberapa badan kepolisian di negara Belanda antara lain :

A.Polisi Kota (Gemeente Politie)

Pembinaan badan kepolisian ini berada di bawah Mendagri/ Walikota. Setiap kota yang memiliki penduduk 10.000-25.000 jiwa boleh memiliki badan kepolisian sendiri. Di Belanda terdapat 121 Polisi Kota yang merupakan alat pemerintahan kota yang otonom. Kepala Polisinya diangkat oleh raja/ratu atas usulan dari Mendagri setelah konsultasi dengan Menteri Kehakiman serta rekomendasi dari Burger Meesters (Walikota) setempat. Kepala Polisi Besar (penduduk lebih dari 10.000 dijabat oleh seorang polisi yang berpangkat Komisaris Besar Polisi. Setiap polisi kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, Utrecht dan Grinigen memiliki sekolah polisi sendiri. Sedangkan bagi kota-kota lain yang tidak mempunyai diklat dapat mengikutkan di diklat terdekat (khusus untuk pangkat di bawah inspektur). Pendidikan dan latihan untuk lalu lintas berada di Verkeers Institut Apeldoorn, diklat untuk resersenya berada di Arnhem, sementara Akademi Polisi di Hilversum. Dalam badan kepolisian ini terdapat Polisi Bantuan (Hulp Politie) yang terdiri dari sukarelawan yang telah melaksanakan diklat yang dikerahkan untuk menghadapi keadaan khusus sebagai tambahan personel. Anggaran dari Polisi Kota disediakan oleh pemerintah pusat/ Mendagri. Mendagri juga menetapkan kekuatan, formasi, perlengkapan senjata, syarat pengangkatan gaji, peraturan dinas dan kebutuhan lain dari Polisi Kota. Pada dasrnya polisi kota bertugas di kota yang bersangkutan, namun atas dasar persetujuan walikota yang bersangkutan seorang polisi kota dapat dipindahkan ke kota lain. Meskipun Polisi Kota berdiri sendiri namun bernaung dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Mendagri.

B.Polisi Kerajaan (Rijks Politie)

Polisi Kerajaan berada di bawah Menteri Kehakiman. Kepala Polisi (Directur Van Politie) nya diangkat oleh Raja/Ratu atas usul dari Menteri Kehakiman. Daerah wewenangnya meliputi seluruh wilayah negara kecuali kota-kota yang sudah mempunyai polisi sendiri dan daerah tanggung jawab Marsose. Daerah kewenangan dari Polisi Kerajaan ini dibagi ke dalam Daerah Inspektorat (Regio) yang sama dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi. Kepala Polisi Regio dijabat oleh seorang polisi yang berpangkat komisaris besar. Polisi Kerajaan ini terdiri dari beberapa komponen antara lain : Pusat Urusan Kriminil (Dinas Bantuan Investigasi Kriminil dan Laboratorium Forensik), Sekolah Polisi reserse yang berada di Arnhem dan Bethoven, Sekolah Anjing di Denhaag, Akademi Polisi di Helversum, Polisi Perairan dan Vekeers Institute Apeldoorn. Dalam badan kepolisian ini terdapat juga badan keselamatan lantas (Verkeers Veiligheid).

C.Marsose Kerajaan

Marsose Kerajaan ini merupakan kesatuan militer yang dididik kepolisian. Kedudukannya berada di bawah Menteri Pertahanan yang atas permintaan dapat memberi bantuan kepada badan kepolisian. Tugas-tugasnya adalah melakukan pengawasan lintas batas, pengawasan pelabuhan laut dan udara, tugas-tugas kepabeanan, pengawasan orang asing, pengamanan raja/ratu dan merupakan Badan Polisi Militer.

D.Kepolisian Khusus

Kepolisian Khusus dimiliki oleh Departemen diluar Depdagri, Depkeh dan Dephan seperti Polisi Kereta Api, Polisi Kehutanan dan Pegawai Pemerintah yang mempunyai wewenang kepolisian terbatas.

Selain badan-badan kepolisian di atas terdapat badan-badan kepolisian lain di negara Belanda seperti Satuan Pengamanan (watch Meester), Penyidik Swasta dan Perusahaan Pengamanan Swasta.

Setelah tahun 1993 terjadi penyatuan/integrasi Badan Kepolisian (Polisi Kota dan Polisi kerajaan) menjadi Kepolisian Nasional. Polisi Nasional ini berkedudukan di bawah Mendagri, Marsose di bawah Menteri Pertahanan dan Polisi Regio berada di bawah masing-masing Gubernur.

2.SISTEM KEPOLISIAN JEPANG

Senada dengan alasan penulis sebelumnya tentang perbandingan akan negara Jepang ini dikarenakan negar ini pernah menjajah Indonesia sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi sistem pemerintahan di indonesia. Jepang adalah negara yang berbentuk Kerajaan yang dipimpin oleh seorang Kaisar. Pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Lembaga tinggi Negara nya mengikut asas Trias Politica. Jepang memiliki Badan Legislatif terdiri dari House of Consuar dan House of representatif. House of Consuar memiliki 250 anggota terdiri dari 100 anggota rakyat dan 150 anggota. Masa jabatan dewan adalah 6 tahun yang mana syarat menjadi anggota harus warga negara Jepang dan berusia minimal 30 tahun. Sedangkan House of Representatif memiliki 486 anggota yang masa jabatannya 4 tahun dengan persyaratan anggota minimal 25 tahun. Badan Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri selaku pimpinan kabinet yang dibantu oleh sejumlah menteri. Badan Yudikatif terdiri dari beberapa tingkatan pengadilan yang antara lain : Pengadilan Distrik yang merupakan pengadilan paling rendah, pengadilan untuk hubungan-hubungan domestik yang menangani masalah-masalah keluarga, Pengadilan Banding dan Pengadilan Suprem. Sistem yang digunaka pengadilan di Jepang adalah sistem ”juri” seperti yang digunakan di Amerika Serikat dan Inggris.
Sistem politiknya demokrasi liberal di mana penduduk aslinya adalah ras Ainu ditambah dengan ras Mongolia yang merupakan keturunan China. Bangsa ini adalah bangsa yang unik bermula dari suku bangsa yang terisolasi berkembang menjadi masyarakat industri yang bahkan sejajar dengan negara Amerika Serikat. Walaupun negara ini sudah berkembang menjadi negara industri yang sejajar dengan negara-negara barat namun penduduknya mempunyai latar belakang budaya yang non-barat sehingga pola organisasi dan pola kerjanya berbeda dibandingkan dengan negara demokratik lainnya. Jepang memiliki homogenitas kultural yang relatif tinggi, kesamaan bahasa dan budaya. Namun di sisi lain terdapat kaum minoritas asing dari Korea sebagai sisa-sisa tenaga kerja paksa. Suku ini masih tetap didiskriminasikan oleh orang Jepang sehingga menjadi kelompok minoritas politik yang sering merepotkan pemerintahan Jepang. Pada abad 19 terjadi perubahan hubungan luar negeri di Jepang yang mana sebelumnya dianggap kurang penting dalam menghadapi tantangan era revolusi industri Jepang mulai mengirimkan beberapa sarjana untuk belajar ketinggalan di bidang teknologi dan jaminan keamanan/ketentraman politik dengan negara barat, sehingga pada abad 20 Jepang menjadi salah satu kekuatan industri dan militer modern dan besar. Setelah kalah dari sekutu pasca Perang dunia II Jepang hancur total. Namun dengan pesat dibenahi kembali sampai menjadi negara demokratik industrial modern yang berhasil dan stabil. Sayangnya keberhasilan Jepang dalam bidang industri tidak didukung oleh tersedianya sumber daya alam berupa energi sehingga Jepang sangat tergantung dengan negara lain dalam hal import kebutuhan tersebut. Proses perubahan bangsa Jepang sering meniru bangsa lain. Sebagai contoh mereka meniru sistem politik China, mencontoh sistem feodalisme Eropa, menerapkan model politik barat modern, tetapi pada saat yang sama sifat-sifat yang khas dari Jepang tetap dipertahankan. Hal tersebut membuat situasi di mana lembaga-lembaga politik di Jepang sama dengan negara-negara lain tetapi memiliki sifat yang khas.

Gambaran Umum Polisi Jepang

Polisi Jepang banyak menggunakan teknologi komunikasi baik kabel, radio dan satelit untuk komando dan kendali saling tukar informasi. Teknologi maju juga diterapkan dalam mengidentifikasi penjahat seperti : sidik jari, analisa modus operandi dan identifikasi sasaran. Kepolisian Jepang disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari NPA (sebagai badan koordinasi dan pembuat kebijaksanaan kepolisian) dan Badan Kepolisian Prefektur (sebagai kesatuan penegak hukum). Sistem kepolisian Jepang utamanya mengedepankan Kepolisian Prefektur. Untuk menjamin netralitas politik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi maka dibentuk Komisi Keselamatan Publik pada tingkat nasional dan prefektur.
Di Jepang terdapat sistem ”koban”. Koban didasari pada prinsip bahwa keselamatan seluruh bangsa didasarkan pada keselamatan dan ketenteraman masing-masing warga. Sistem ini terdiri dari dari ”Police Boxes/koban kota” di mana petugas polisi warga masyarakat bekerja dalam perondaan shift dan ”Police Boxes (Chuzoisho)/ tempat tinggal”. Di Jepang terdapat kira-kira 15.000 Koban dan Chuzoisho di seluruh negeri. Sistem ini berperan besar dalam pemeliharaan keselamatan publik karena petugas polisi terbiasa hadir di tengah-tengah warga yang menimbulkan kepercayaan dari warga masyarakat kepada polisi.
Pertangungjawaban dan tugas polisi di Jepang adalah melindungi kehidupan, orang dan harta benda individu dan melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penyidikan kejahatan dan lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan keselamatan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan kepolisian dibatasi secara ketat. Sesuai dengan undang-undang Jepang dalam melaksanakan tugas polisi harus memegang prinsip tidak berpihak, tidak berprasangka dan adil, tidak menyalahgunakan kewenangan dengan berbagai cara yang melanggar HAM dan kemerdekaan individu. Prinsip-prinsip tersebut dikuatkan dalam bentuk ”Sumpah Polisi”.

Badan-Badan Kepolisian Jepang

Pemerintah Nasional Jepang membentuk organisasi ”Polisi Pusat” untuk mengontrol dan melayani organisasi ”Polisi Prefektur”. Undang-Undang Kepolisian menetapkan bahwa Pemerintah Nasional akan memberdayakan masing-masing prefektur untuk melaksanakan tugas sebagai perlindungan kehidupan, orang, benda milik individu dan pemeliharaan keselamatan dan ketertiban warga masyarakat dalam yurisdiksi prefektur.

A.Organisasi Kepolisian Nasional/National Police Organization (NPO)

Di Jepang terdapat organisasi kepolisian yang berskala nasional yaitu National Public Safety Commission (NPSC) dan National Police Agency (NPA).

NPSC (National Public Safety Commission)

Merupakan suatu badan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang supervisi administratif terhadap NPA. Meskipun NPSC ini berada di bawah Perdana Menteri namun Perdana Menteri tidak berwenang untuk memerintah atau mengendalikan langsung komisi keselamatan publik nasional ini. Komisi bersifat otonom dan menjamin netralitas Polisi. Komisi ini bertanggung jawab terhadap semua operasional dan kegiatan kepolisian berkenaan dengan keselamatan publik, latihan komunikasi, identifikasi penjahat, statistik kriminil dan peralatan serta berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi kepolisian. Komisi hanya dapat melakukan supervisi terhadap NPA, tetapi tidak berwenang melaksanakan supervisi terhadap Polisi Prefektur karena kepolisian prefektur memiliki aturan sendiri yang diawasi oleh komisi keselamatan publik prefektur. Anggota NPSC terdiri atas 1 orang ketua yang merangkap sebagai menteri negara ditambah 5 orang anggota yang ditunjuk oleh Perdana Menteri dengan persetujuan Dewan. NPSC dalam melaksanakan tugasnya memelihara hubungan yang erat dengan PPSC (Prefectural Public Safety Commission) sebagai komisi keselamatan publik di tingkat prefektur.

NPA (National Police Agency)

Organisasi ini di bawah supervisi dari NPSC. Kepala NPA adalah seorang Commissioner General of NPA yang ditunjuk dan diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan Perdana Menteri. Commissioner General (CG) bertanggung jawab terhadap subjek supervisi NPSC, mengendalikan urusan-urusan NPA, menunjuk dan memberhentikan personel bawahannya, mengontrol dan mengawasi kinerja urusan masing-masing Biro Lokal maupun Tingkat Pusat. NPA terdiri dari :

Sekjen Komisioner
Departemen Urusan Internasional
Biro Keselamatan Masyarakat
Biro Penyidikan Kejahatan
Departemen Pengendalian Kejahatan Terorganisir
Biro Lalu Lintas
Biro Keamanan
Biro Komunikaso dan Informasi

NPA bertanggung jawab terhadap perencanaan perundang undangan kepolisian, standart kegiatan Polisi dan sistem kepolisian. NPA melakukan koordinasi kegiatan serta memberikan dukungan kepada Polisi Prefektur baik hardware maupun softwarenya.
NPA mempunyai beberapa organisasi tingkat ”nasional” dan organisasi tingkat ”regional”. Organisasi NPA di tingkat nasional antara lain :
Akademi Polisi Nasional
Insititut Penelitian Nasional dan Umum Kepolisian
Markas Besar Pegawai Kerajaan

Organisasi NPA di tingkat regional adalah ”Regional Police Bureau” (RPB). RPB ini berada di bawah NPA yang bertugas melaksanakan fungsi kepolisian di masing-masing regio. Ditempatkan di kota-kota besar kecuali Tokyo dan Hokkaido. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mempunyai fungsi khusus dikarenakan karakteristik wilahnya. Demikian juga di Hokaido di mana Markas Besar Kepolisian Prefektur Hokkaido mempunyai yurisdiksi seluruh wilayah Hokkaido. Direktur Jenderal dari masing-masing Regio bertanggung jawab terhadap tugas-tugas Regio dan supervisi personel Regio. Direktur Jenderal Regio juga melakukan kontrol dan supervisi Markas Besar Prefektur yang ada di bawah yurisdiksinya atas perintah Commissioner General NPA. Di samping Tokyo Metropolitan Police Department dan Hokkaido Prefectural Police Department di Jepang terdapat 7 RPB lainnya yaitu Tohoku RPB, Kanto RPB, Kinki RPB, Chubu RPB, Chugoku RPB, Shikoku RPB dan Kyushu RPB.

B.Organisasi Kepolisian Prefektur

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Kota Jepang bahwa masing-masing pemerintahan prefektur mempunyai kesatuan/organisasi kepolisian sendiri yang mengemban tugas-tugas kepolisian di wilayahnya. Di tingkat prefektur terdapat Komisi Keselamatan Publik Prefektur/ Prefectural Public Safety Commission (PPSC) dan Markas Besar Kepolisian Prefektur termasuk Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo.

PPSC (Prefectural Public Safety Commission)

PPSC adalah badan pemerintah prefektur yang bertanggung jawab supervise administrative terhadap Kepolisian Prefektur. Walaupun PPSC berada di bawah yurisdiksi Gubernur Prefektur tetapi Gubernur tidak berwenang untuk memerintah dan mengendalikan secara langsung komisi ini. Komisi PPSC ini melakukan supervise terhadap Kepolisian Prefektur utamanya berkenaan dengan operasi kepolisian, tetapi bukan pengendalian terhadap penanganan kasus-kasus atau kegiatan penegakan hukum khusus. Komisi ini membuat peraturan-peraturan tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya seperti delegasi wewenang menurut undang-undang, peraturan-peraturan. PPSC terdiri dari 5 anggota untuk prefektur besar dan 3 anggota untuk prefektur kecil. Anggota PPSC ditunjuk oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Prefektur yang masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali.

Kepolisian Prefektur

Di setiap prefektur terdapat Kepolisian Prefektur. Organisasi Kepolisian yang terdapat di prefektur terdiri dari “Departemen Kepolisian Metropolitan” (MPD) dan “Markas Besar Kepolisian Prefektur”(PPH). Kepolisian Prefektur bertanggung jawab terhadap tugas-tugas di wilayah prefektur. Kepolisian Prefektur berada di bawah supervise dari PPSC. Departemen Kepolisian Metropolitan dikepalai oleh seorang Superintendent General yang diangkat dan diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan Perdana Menteri, sedangkan Markas Besar Kepolisian Prefektur dikepalai oleh seorang Chief Respectively yang diangkat dan diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan PPSC.
MPD dan PPH dibagi ke dalam wilayah distrik yang masing-masing merupakan Yurisdiksi Police Station (PS). Kepala Polisi PS di bawah perintah dan kendali Superintendent General MPD dan Chief Respectievly PPH. Sebagai unit terdepan di masing-masing prefektur PS melaksanakan tugas dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat. Police Boxes (Koban) dan Residental Police Boxes (Chuzaisho) berada di bawah PS. Koban dan Chuzaisho ditempatkan di dalam yurisdiksi PS dan berperan sebagai pusat keselamatan masyarakat bagi penduduk setempat.
Masing-masing badan kepolisian prefektur merupakan suatu badan yang otonom yang satu sama lain dapat saling berhubungan. Bila kepolisian prefektur tidak mampu menangani kasus-kasus tertentu maka dapat meminta bantuan NPA atau kepolisian prefektur lainnya. Dalam menghadapi kejahatan terorganisir antar Polisi Prefektur dapat melakukan kerjasama dengan cara meningkatkan patroli malam, meningkatkan fasilitas, memperbaiki perlengkapan dan kerjasama yang erat antara Polisi dan Masyarakat.

3.SISTEM KEPOLISIAN PHILIPINA

Philipina adalah negara kesatuan yang berbentuk republic di mana sistem pemerintahannya adalah pemerintahan presidensil. Negara ini menganut azas Merdeka (Independent), Terpisah (Separated) dan Terkoordinasi (Coordinated). Di bidang eksekutif Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Anggota kabinet diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Komisi Persetujuan (Approval Commission). Presiden merangkap sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata yang dibantu oleh Menteri Pertahanan serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Angkatan Bersenjata di negara ini terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Constabulary of Philiphine yang dijadikan inti Polisi Nasional terpadu (Integrated National Police). Di bidang legislatif terdapat National Assembly yang terdiri dari Senat (wakil provensi) dan Lembaga Perwakilan (House of Representatives) yang mewakili seluruh rakyat. Komisi Persetujuan diketuai oleh Ketua Senat dan 12 orang dari Lembaga Perwakilan. Di bidang yudikatif, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung (Supreme Court) dipilih dan diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Komisi Persetujuan. Di negara ini Mahkamah Agung berhak menyatakan bahwa tindakan Presiden tidak konstitusional. Philipina juga menganut azas Otonomi Daerah. Pemerintahan daerah di negara ini terdiri dari Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kota, Kota Kecil (Town/Municipality) dan Pemerintahan Desa (Baranggay). Urusan kepolisian (keamanan dalam negeri) tidak didelegasikan ke daerah namun tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu dari 72 provinsi dikelompokkan dalam 13 komando regional Police Constabulary.

Kedudukan Badan Kepolisian

Perkembangan badan / organisasi kepolisian di Philipina mengalami dinamika tersendiri. Pada tahun 1980 terdapat 2 badan kepolisian yaitu Philipine Constabulary dan berbagai badan kepolisian tersebar di seluruh wilayah Philipina. Setelah tahun 1980 pimpinan Philipine Constabulary dengan sebutan Director General Force of Police Mayjend AFP Fidel V. Ramos menyatukan badan kepolisian yang tersebar menjadi Integrated National Police (INP) yang kemudian kedua badan kepolisian ini dipimpin olehnya. Pada periode ini badan kepolisian masih terintegrasi dengan Angkatan Bersenjata di mana Polisi berada di bawah Panglima Angkatan Bersenjata. Kemudian setelah tahun 1990- an pada masa Presiden Corazon Aquino terjadi reformasi di tubuh Angkatan Bersenjata. Saat itu Mayjen Fidel.V.Ramos diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Philipina. Papa tahun 1992 Philipina Constabulary dan INP menyatakan keluar dari Angkatan Bersenjata dan membentuk Philipine National Police (PNP) yang berada di bawah Menteri Dalam Negeri. Keinginan keluar dari Angkatan Bersenjata tersebut didorong oleh keinginan Polisi sendiri untuk menentukan jati dirinya. Mereka berpendirian bahwa tidak mungkin dapat melayani masyarakat apabila berada dalam tubuh Angkatan Bersenjata.

Pengelolaan Sistem Kepolisian

Dalam bidang pembinaan keamanan dalam negeri Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan dibantu oleh Komisi Nasional (National Police Commission) yang dikenal dengan Napolcom bertugas memberikan nasehat dan rekomendasi tentang pembinaan keamanan dalam negeri. Setelah terbentuknya INP maka Napolcom diperkuat dengan membentuk Dewan Penasehat Kepolisian (Police Advisory Council/PAC). Kepala Philipine Constabulary merangkap menjadi Direktur Jenderal INP, sementara badan Napolcom dan PAC merupakan wadah koordinasi dan integrasi serta partisipasi segenap kekuatan pemerintah dan rakyat dalam pembinaan pertahanan dan keamanan dalam negeri. Menteri Pertahanan membawahi para Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Kepala PC/Dirjen INP. Di sini terlihat bahwa masalah keamanan dalam negeri disatukan dengan masalah pertahanan.

Dirjen PC-INP

Kepala Philipine Constabulary yang juga merangkap sebagai Dirjen INP membawahi 13 Komando Regional PC yang sekaligus menjadi Direktur Regional PC-INP. Direktur Regional PC-INP membawahi 72 Komando PC Provinsi yang juga menjadi Superintendent PC-INP Provinsi. Kesatuan PC di 72 provinsi diorganisir ke dalam 147 Distrik Kepolisian. Kepala Distrik Kepolisian adalah Danki PC untuk beberapa distrik di wilayah metropolitan Manila dan daerah Clarc Field dan Subic Naval Base mempunyai organisasi yang berbeda. Distrik Kepolisian terdiri dari unsur : Markas, Pleton PC, Sektor atau Seksi Polisi dan Pemadam Kebakaran. Seksi-seksi dan Sub Seksi Kepolisian membawahi kota/kota kecil atau lebih dari 1 kota/kota kecil yang bertetangga. Ton PC membantu Seksi Polisi dan Pemadam Kebakaran. Sedangkan untuk di desa dilaksanakan oleh Barangay Tanod.

Dewan Penasehat / Police Advisory Council (PAC)

Dewan ini bertugas memberi nasehat dan pertimbangan ketentraman dan ketertiban serta keselamatan umum, memberi rekomendasi untuk meningkatkan sistem penegakan hukum dan kondisi keselamatan umum serta membantu PC-INP dalam hubungan masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam membina ketentraman dan ketertiban keselamatan umum. Di tingkat Komando Regional Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua yang merangkap anggota dan 9 anggota. Di tingkat Komando Provinsi Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua yang merangkap anggota dan 8 orang anggota. Di tingkat Komando Distrik Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua merangkap anggota dan 7 orang anggota. Di tingkat Sektor/ Sub Sektor Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota.

Tugas Kepolisian

Dekrit Presiden No. 765 Philipina menyebutkan bahwa INP bertugas :

a.Melindungi jiwa dan harta benda milik rakyat, penegakan hukum, pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Philipina.
b.Mencegah kejahatan dan mengusahakan tertangkap pelaku kriminil/pelanggar hukum dan mengusahakan penahanan serta rehabilitasi.
c.Menyidik kejahatan dan pelanggaran dan menghadapkan pelanggar untuk diadili di pengadilan.
d.Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan umum.

Berhubung Philipina Constabulary merupakan komponen Angkatan Bersenjata maka tugas INP di samping butir tersebit di atas ditambah dengan tugas-tugas kemiliteran yang semula merupakan tugas Philipina Constabulary/ PC terutama pertahanan daerah belakang, memberantas subversi dan pemberontakan. Dengan terbentuknya INP maka badan-badan kepolisian Pemerintahan Daerah, Lembaga Permasyarakatan dan Badan Pemadam Kebakaran diintegrasikan dalam INP (Polisi Nasional).
INP dibentuk dengan motivasi untuk mengadakan suatu sistem penegakan hukum dan keselamatan umum yang efektif dan efisien tanpa gangguan/campur tangan politik dan pemberantasan pemerintahan daerah otonom. Di samping itu INP dibentuk untuk menghilangkan persaingan, konflik dan ketidakacuhan antara kesatuan, mengadakan satu sistem administrasi, imbalan kompensasi dan perlengkapan bagi kesatuan-kesatuan Polisi, LP dan BPK yang baku dan seragam. INP dibentuk dengan maksud mengadakan satu Police Force yang diorganisasikan secara komprehensif dan dengan koordinasi yang lebih baik sehingga dapat digerakkan secara efektif dan efisien dan juga untuk memaksimalkan pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya.

Komponen-Komponen Sistem Kepolisian

1.Polisi Nasional Terpadu (INP)
Organisasi teritorial PC dijadikan organisasi INP termasuk para komandan-komandannya. Secara teritori terbagi 12 Komando Regional dan 1 Komando Metropolitan Manila (Metrocom). INP terbagi 72 provinsi dan 147 distrik/ kompi PC. Untuk tugas tempur disiapkan 11 batalyon PC yang ditempatkan di Mabes PC. Di tingkat nasional (pemerintah pusat) INP dikepalai oleh Dirjen INP yang mana jabatan ini dirangkap oleh Panglima /Ka Staf PC sehingga Mabes PC dijadikan Mabes INP. Sementara Komandan Regional PC diangkat menjadi Direktur Regional INP. Komandan Provinsi PC diangkat menjadi Superintendent INP Privinsi dan 147 Dankie dijadikan Kepala INP.

2.Lembaga-Lembaga Pemerintah Tingkat Paling Bawah Barangay (Desa)

Barangay Tanod terdiri dari para sukarelawan sipil dengan tugas patroli di lingkungan tempat tinggal untuk mencegah dan menangkal kejahatan. Regu Lalu Lintas Barangay (Barangay Traffic Brigade) terdiri dari sukarelawan sipil dengan tugas pengawasan lalu lintas di jalan umum dalam lingkungan Barangay.

3.Kesatuan Bela Kampung Halaman Sipil Terpadu (Integrated Civilian Home Defense Force- ICHDF)

Philipina Constabulary/ Integrated National Police berwenang untuk menggunakan ICHDF di atas sebagai perbantuan kekuatan. ICHDF bertugas :

a.Perlindungan dan pengamana desa , dusun, kampung terhadap penjahat dan pelanggaran hukum.
b.Inteligence
c.Termasuk tempur dapat dipakai ofensif
d.Netralisasi/ pengurangan kegiatan musuh di bidang ideologi, intel, keuangan dan logistik.
e.Perlindungan masyarakat dan pembangunan masyarakat
f.Kampanye penerangan.

Badan ini merupakan komponen sipil yang dipersenjatai (Armed Civilian Components- ACC) yang terdiri dari anggota Kepolisian Khusus (Special Force) dan Satuan Pengamanan Khusus Provinsi (Special Provencial Security Guard- SPSG). Di samping itu terdapat Kesatuan Bela Kampung Halaman Khusus (Special Defence Force- SDF) yang anggotanya adalah mantan anggota gerombolan / pemberontak bersenjata yang menyerahkan diri secara sadar. Badan-Badan Penegakan Hukum Khusus (Special Law Enforcement Agencies- SLA) dijadikan Kepolisian Khusus. Terdapat juga Badan-Badan Keamanan Lokal (Local Security Guard-LSA) yang merupakan Satuan Pengamanan instansi pemerintah maupun swasta. Selain itu terdapat orang-orang sipil yang diijinkan memakai senjata api (Civilian Firearm Holders-CFH). Satuan-satuan bantuan yang terdiri dari sukarelawan tak bersenjata seperti Palang Merah Internasional , pekerja sosial dari departemen dan organisasi masyarakat lainnya.

4.SISTEM KEPOLISIAN AMERIKA SERIKAT
Amerika Serikat adalah negara federal yang berbentuk republik. Negara bagian memegang kunci penting karena kekuasaan federal merupakan penyerahan sebagian kekuasaan negara bagian yang semula sebagai pembentuk negara federal. Undang-undang dasar yang pertama ada adalah UUD negara bagian. Dalam hal pembagian kekuasaan antara Pemerintah Federal dengan Pemerintah Negara Bagian State mendelegasikan kekuasaan kepada Federal Government dalam undang-undang dasar terhadap 18 jenis urusan yaitu :
1.Menarik pajak
2.meminjam dan mencetak uang
3.Mendirikan kantor pos dan jalan-jalan/ jaringan pos
4.Mengatur perdagangan antar negara dan luar negeri
5.Membentuk badan-badan peradilan
6.Menyatakan perang
7.Membentuk dan memelihara Angkatan Darat /Army
8.Membentuk dan memelihara Angkatan Laut/ Navy
9.Menyelenggarakan milisi
10.Menyelenggarakan hubungan luar negeri.

Kekuasaan yang tetap berada pada State (Reserved Powers, Exclusive State Powers) antara lain urusan :
11.Mengatur perdagangan dalam state
12.Membentuk pemerintahan daerah (Local Government)
13.Melindungi kesehatan, keselamatan dan kesusilaan
14.Melindungi jiwa dan harta benda serta memelihara ketertiban.

Di samping itu terdapat kekuasaan yang dimiliki secara bersama-sama antara federal dan state (Concurrent Powers) . Urusan tersebut antara lain :
15.Memungut pajak
16.Meminjam uang
17.Membentuk badan-badan peradilan
18.Membentuk dan menegakkan undang-undang

Pemerintah federal dapat memperluas kekuasaan dengan berpatokan pada Teory Implied Powers. Teori ini menyebutkan bahwa United State Congres diberi wewenang untuk membuat undang-undang yang dianggap perlu dan sesuai (necessary and power). Kewenangan yang sama juga diberikan kepada pemerintah/departemen. Di samping implied powers di atas pemerintah federal dapat memperluas kewenangan melalui interpretasi dari Mahkamah Agung Federal, amandemen konstitusional. Pemerintah federal juga dapat memberikan bantuan kepada pemerintah negara bagian.

Sistem Pemerintahan
Pembagian kekuasaan di Amerika Serikat menganut azas Trias Politica di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden, kekuasaan legislative ada pada Kongres (terdiri dari Senat dan House of Representatives), kekuasaan yudikatif pada Supreme of Court/ Mahkamah Agung. Amerika Serikat juga menganut azas “keseimbangan” (Check & Balance) di mana Presiden mempunyai hak veto tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan Kongres. Presiden dalam mengangkat jabatan- jabatan penting harus mendapat persetujuan dari Kongres (senat) misalnya : Duta Besar, Direktur CIA, dan lain-lain. Rancangan undang-undang APBN yang dibuat {Presiden juga harus mendapat persetujuan Kongres. Mahkamah Agung juga dapat menyatakan Presiden melanggar UUD padahal Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden. Selain menganut azas Trias Politica dn azas keseimbangan Amerika Serikat juga menganut azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan otonomi daerah. Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata . Untuk masalah keamanan dalam negeri dipisahkan dari masalah pertahanan. Masalah keamanan dalam negeri merupaka tanggung jawab masing-masing pemerintah mulai pemerintah federal, pemerintah negara bagian, pemerintah county, pemerintah kota/rural, dan Urban Municipality (pemerintah desa). Gubernur negara bagian bukan merupakan bawahan Presiden tetapi otonom penuh sebagai Kepala Negara Bagian. Desentralisasi juga terlihat dalam penyerahan urusan pemerintah menjadi urusan rumah tangga sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara penuh tanpa campur tangan dari pemerintah pusat/ federal. Dekonsentrasi terlihat dalam pelimpahan wewenang. Untuk masalah tertentu seperti : penegakan undang-undang (Narkotika, Keamanan Negara).
Negara Federasi Amerika Serikat mempersatukan 50 negara bagian seperti : New York, Oklahoma, Hawaii, Florida, Washington DC, Guam, Puerto Rico, dan lain-lain (teritori khusus). Sistem cabinet di Amerika Serikat adalah kabinet presidensil dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sejumlah Menteri. Menteri ini dipilih oleh Presiden. Presiden dalam pelaksanaan tugasnya tidak bertanggung jawab kepada kongres.
Pemerintahan terendah dalam negara bagian adalah Pemerintahan County/Kabupaten dan Pemerintahan Municipality/Town/Kota. Dalam pemerintahan ini tidak ada badan legislative, yang ada Dewan Pemerintah Kota/Kabupaten.Dewan Kota ini dipilih langsung oleh rakyat. Terdapat 3 sistem antara lain : sistem Walikota-Dewan Kota, sistem Komisaris-Commissioner dan sistem Manager Kota- City Council. Di sini Kepala Polisi bertanggung jawab kepada Dewan Kota. Commissioner atau City Council sesuai dengan sistem pemerintahannya.
Dalam Pemerintahan negara bagian terdapat juga pembagian kekuasaan. Eksekutif dipegang oleh Gubernur, legislative dipegang oleh DPR yang terdiri dari 2 kamar, yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung negara bagian. Gunernur bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Kepala State Police dipilih oleh Gubernur, namun ada juga yang diangkat oleh Board yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Sementara Kepala Polsus diangkat oleh Kepala Departemen Pemerintah Negara Bagian yang bersangkutan. Gubernur berwenang menggunakan National Guard untuk memulihkan keamanan dan ketertiban umum yang terganggu.
Di pemerintahan federal terdapat menteri-menteri pemerintahan federal seperti : Menteri Pertanian, Menterin Perdagangan, Menteri Keuangan, menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Energy, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Buruh, Menteri Transportasi dan Menteri Negara. Setiap menteri ini mempunyai badan-badan kepolisian yang bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur tidak bertanggung jawab kepada Presiden, demikian juga dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah County tidak bertanggung jawab kepada Gubernur. Menurut Bruce Smith di Amerika Serikat yang ada adalah sistem-sistem kepolisian, tidak ada sistem kepolisian Amerika Serikat. Tanggung jawab keamanan dalam negeri ada pada masing-masing pemerintahan atau tanggung jawab bersama.

Tipe Pemerintahan

Di Amerika Serikat terdapat 1 Pemerintahan Nasional Amerika Serikat, 50 Pemerintah Negara Bagian dan 80.120 Pemerintah Lokal. Pemerintah lokal ini terdiri dari 3.042 Counties/provinsi, 18.856 Municipalities/kabupaten, 16.822 Townships/kodya dan 41.400 Distrik.

Badan-Badan Kepolisian

Meskipun terdapat sebanyak 40.000 badan kepolisian yang berdiri sendiri di Amerika Serikat namun dalam menjalankan tugasnya seolah-olah merupakan komponen dari sistem kepolisian. Hal tersebut dipengaruhi oleh :
Semangan profesionalisme
Organisasi profesional seperti : International Association of Identification Officers- IAIO, International Association of Communication Officers- IACO, ACP.
Organisasi profesi di luar anggota Polisi seperti : International City Managers Association.
Peranan dari badan-badan penegak hukum, terutama FBI dan Secret Service.
Universitas-universitas yang mengajarkan Ilmu Kepolisian (Criminalistic, Police Administration, Police Science, dan lain-lain)
Timbulnya kesadaran masyarakat setelah Perang Dunia II di mana kejahatan dianggap sebagai masalah seluruh rakyat.
Institusi kepolisian di Amerika Serikat secara umum mengacu pada sistem pemerintahan yang mana disusun dalam tiga tingkat : Federal, Negara Bagian dan Lokal.
A.Badan Kepolisian Tingkat Federal
Di tingkat pusat tidak ada lembaga kepolisian yng melaksanakan fungsi kepolisian secara utuh. Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur bentuk kepolisian terpusat. Yang melaksanakan fungsi kepolisian secara utuh adalah pemerintah lokal dan beberapa negara bagian, namun pemerintah federal dapat menetapkan peraturan pidana khusus seperti : kejahatan narkotika, senjata api, sabotase, mata-mata, pelanggaran batas wilayah. Kejahatan sering melibatkan beberapa wilayah negara bagian. Untuk itu dibentuk beberapa badan yang melaksanakan fungsi kepolisian yang terdapat di beberapa departemen.

a.Di Lingkungan Departemen Kehakiman (US Department of Justice) yang Dipimpin oleh Jaksa Agung Federal (US Attorney General).
1.Dinas Imigrasi dan Naturalisasi
Dinas ini dipimpin oleh seorang Direktur. Salah satu bagiannya adalah Border Patrol
2.FBI (Federal Bureau of Investigation)
FBI pertama dibentuk pada tahun 1908 dengan berganti-ganti nama. Pada tahun 1935 ditetapkan menjadi Federal Bureau of Investigation. FBI dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat oleh Presiden dengan rekomendasi Jaksa Agung. Anggotanya 10.000 orang Special Agent dan 13.000 orang tenaga ahli/staf. Markas besarnya di Washington DC dan mempunyai 56 kantor cabang (Field Office) di beberapa kota yang disesuaikan dengan kerawanan kejahatan, geografis dan sumber dayanya. Tiap-tiap field office ini membawahi beberapa kantor perwakilan (Resident Agency) Di Amerika Serikat terdapat sejumlah 400 Resident Agency. Tugas FBI antara lain :
Kejahatan : memberantas perampokan bank, pemerasan dengan tebusan, penculikan dan sandera, perdagangan wanita, pencurian kendaraan bermotor.
Keamanan nasional : subversi, spionase, sabotase, pengkhianatan, makar, pemberontakan
FBI terkenal dengan : FBI Police Academy, Pusat Informasi Kejahatan Nasional, Uniform Crime Report, Laboratorium Kejahatan, Pusat Pelayanan Identifikasi.
Dinas hubungan internasional berada di bawah Divisi Penyidikan Kejahatan (International Relations Branch oh the Criminal Investigative Division). Dinas ini melakukan koordinasi dengan atase-atase hukum pada kedutaan besar (23 negara), Departemen Luar Negeri dan Interpol.
3.US Drug Enforcement Administration (DEA) dibentuk 1973
DEA ini dibentuk dari penyatuan dari unit-unit anti narkotik yang semula berada di beberapa badan penegakan hukum federal di beberapa departemen antara lain : Federal Bureau of Narcotic- FBN di DepKeu, Bureau of Drug Abuse Control- BDAC di DepKeh dan Food Drug Administration- FDA di DepTan. Tugas pokok DEA adalah :
Penegakan hukum produksi, distribusi obat terlarang.
Merumuskan strategi, perencanaan program penanggulangan penyalahgunaan obat
Mencegah penyalahgunaan obat terlarang
Pembinaan sistem inteligence nasional.

4.US Marshal Service
Dinas ini semacam Sheriff yang didirikan pada tahun 1789. Fungsi utamanya adalah sebagai penunjang dan pelindung badan peradilan dan seluruh proses peradilan yang mencakup :
Menyampaikan surat panggilan, melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan.
Mengawal terdakwa ke dan dari persidangan
Menmanggil dan mengawal saksi dan juri
Menjamin keamanan jalannya sidang
Mencari dan menangkap tahanan yang lari dari Lembaga Permasyarakatan.
Menjaga dan melindungi barang bukti
Mengambil tindakan penanggulangan keadaan darurat/ kerusuhan massa.

b.Di Lingkungan Departemen Keuangan (US Treasury Department) Didirikan 1865 yang terdiri dari :

1.Dinas Rahasia (US Secret Service)
Dinas ini bertugas sebagai pengamanan Presiden, Wakil Presiden dan keluarganya. Dinas ini juga menyidik kejahatan keuangan/pemalsuan mata uang dan surat-surat berharga pemerintah. Sejak tahun 1901 kasus terbunuhnya presiden William MC Kinley maka dinas ini dibebani tugas mengamankan dan melindungi Presiden dan Wapres serta Calon Presiden beserta keluarganya, mengamankan obyek penting seperti : istana, kantor kedutaan asing. White House Police yang dibentuk pada tahun 1922 ditempatkan di bawah US Secret Service Uniform Division pada tahun 1930. US SS ini beranggotakan 4.400 personel dan memiliki 125 kantor cabang di Amerika Serikat dan di beberapa kedutaan di negara lain.

2.Satuan Intel dari Biro Pajak (Intelligence Unit of the Bureau of Internal Revenue)
Bertugas melakukan penyelidikan pelanggaran peraturan pajak federal. Terdapat Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF). Tahun 1862 ATF dibentuk dengan tugas mencegah, menyidik dan penegakan hukum pembangkang pajak. Di samping itu ATF juga bertugas mencegah dan melindungi akibat penyalahgunaan alkohol, senjata api dan tembakau.

3.Divisi Penyidikan dan Patroli dari Biro Bea Cukai (Division of Investigation and Patrol of the Bureau of Customs)
Divisi ini bertugas memberantas penyelundupan, pelanggaran navigasi yang mana tugas tersebut dilaksanakan oleh Pengawal Pantai (US Cost Guard) pada saat perang berada di bawah Menteri Pertahanan. Masalah SAR dan warning bila akan terjadi badai/taufan juga termasuk dalam tugas divisi ini.

4.Biro Narkotik (saat ini menjadi DEA)

c.Di Lingkungan Departemen Pos (Post Office Department)

Bureau of the Chief Inspector yang bertugas menyelidiki perkara/ benda pos yang hilang, penyalahgunaan pos dan pelanggaran undang-undang pos.

B.Badan Kepolisian Tingkat Negara Bagian
Negara bagian (state) merupakan kunci dari negara federal yang memiliki undang-undang dasar / konstitusi sendiri. Kepala pemerintahannya adalah Gubernur yang memegang kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatifnya dipegang oleh House of Representatif/DPR sedangkan Mahkamah Agung memegang kekuasaan yudikatif. Tiap-tiap negara bagian memiliki UUD yang berbeda-beda. Sekitar tahun 1915-1921 dibentuk kepolisian negara bagian. Kendala pembentukan kepolisian negara bagian karena rakyat khawatir adanya badan kepolisian terpusat yang dapat digunakan oleh penguasa sebagai alat politik. Tugas pokok kepolisian ini adalah menyidik kejahatan dan patroli jalan raya.
1.Polisi Negara Bagian (State Police, State Constabulary, State Highway Police, State Trooper, State Ranger)
Tugas dan wewenang kepolisian berbeda-beda. Daerah wewenangnya seluruh wilayah negara bagian dan daerah pelosok serta pedalaman yang tidak dijamah oleh Polisi County serta jalan-jalan raya. Kepala Polisinya seorang Superintendent/ Chief of Police/Director of Police. Kepala Polisi ini ada yang diangkat oleh Gubernur/ Komisi.
2.Biro Identifikasi dan Penyidikan Kriminal di Beberapa Negara Bagian
Dipimpin/supervise Gubernur/Jaksa Agung negara bagian.
3.Polisi Khusus di Lingkungan Departemen Negara Bagian
Polisi di Departemen Kesehatan bertugas memberantas penyakit menular, menegakkan hukum peraturan higiene dan kebersihan. Polisi di Departemen Kehutanan bertugas melakukan pengamanan terhadap hutan dan hasilnya. Polisi di Departemen Keuangan bertugas menegakkan hukum minuman keras, narkotik dan senjata api.
4.National Guard
Merupakan kesatuan militer sukarela yang berkekuatan 1 resimen. Pembinaannya dilakukan oleh Pentagon dengan biaya pemerintah federal dan negara bagian. Pada waktu damai komando berada di tangan Gubernur untuk kepentingan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri bila alat-alat kepolisian tidak mampu mengatasi keadaan. National Guard juga bertugas dalam menanggulangi bencana alam. Dalam keadaan perang komando National Guard dipegang oleh Pentagon.
5.Polisi Kereta Api (Railway Police)
Dimiliki oleh perusahaan kereta api yang dibentuk berdasarkan negara bagian.

C.Badan Kepolisian County
Badan kepolisian county ini dipimpin oleh seorang Sheriff. Sheriff dipilih oleh rakyat County. Tugas dan wewenang county berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Daerah wewenangnya meliputi wilayah county, kota-kota yang belum mempunyai polisi kota serta kota-kota yang tidak tersentuh oleh State Police. Seiring dengan perkembangan zaman untuk menjadi Sheriff dibutuhkan syarat-syarat tertentu dan pendidikan yang mengarah ke profesionalisme. Pemerintah County juga memiliki polisi khusus antara lain : Parkway Police, Boulevard Police, Penyelidik Kejaksaan (Prosecutor Detective) yang diambil dari para detektif swasta yang berdasarkan kontrak, detektif dari kesatuan Sheriff/kesatuan lain dan pegawai kejaksaan. Selain itu county juga memiliki Satuan Pengamanan. Satuan ini tidak mempunyai wewenang kepolisian. Mereka milik instansi pemerintah/swasta atau disewa dari perusahaan keamanan swasta. Pada wilayah county juga terdapat Perusahaan Keamanan Swasta (Private Security Agency) yang menyediakan diklat satpam, menyewakan satpam, menjadi konsultan security dan menyediakan alat-alat security. Di samping itu terdapat pula Badan-Badan Keamanan Sukarela (County Vigilantes). Badan ini terutama berada pada daerah pedalaman yang pada awal pembentukannya adalah untuk memberantas pencurian ternak. Badan ini dikepalai oleh seorang Deputy Sheriff.

D.Badan Kepolisian Tingkat Kota
Di Amerika Serikat terdapat sekitar 1000 kota besar (City, Metropolitan) dan sekitar 20.000 kota kecil (Town, Township). Masing-masing kota ini memiliki Polisi namun kriterianya tidak jelas dan tidak uniformitas. Masing-masing kepolisian kota dikepalai oleh seorang Chief of Police yang merangkap sebagai Kepala Departemen Kepolisian Kota.

City Police (Kepolisian Kota)

Fungsi kepolisian di wilayah pemerintahan kota diemban oleh Police Department seperti : New York Police Departement (NYPD); Los Angeles Police Departement (LAPD). Suatu wilayah kota yang sebagian atau seluruhnya merupakan wilayah county fungsi kepolisiannya dapat diemban oleh Police Departement maupun Sheriff. Hal tersebut tergantung pada perjanjian/peraturan pembentukan kota yang bersangkutan. Pejabat yang mengangkat Kepala Polisi tergantung pada sistem pemerintahan kota yang bersangkutan. Ada 3 sistem pemerintahan kota yang berbeda di Amerika Serikat antara lain :
Walikota (Mayor)
Walikota bertugas melaksanakan pemerintahan dan memimpin Dewan Kota (Council), merumuskan kebijakan umum dan peraturan kota. Dalam sistem pemerintahan ini Kepala Polisi diangkat dan bertangung jawab kepada Walikota/Mayor.
City Manager
City Manager adalah seorang professional yang tidak berpolitik yang bertugas melaksanakan pemerintahan kota di mana dia diangkat oleh Council/Dewan Kota. Pada sistem pemerintahan ini Kepala Polisi diangkat oleh City manager.
Commissioner
Commissioner menyelenggarakan pemerintahan (eksekutif) dan juga sekaligus mengemban fungsi legislatif (anggota City Council). Pada sistem pemerintahan ini Kepala Polisi diangkat oleh Commissioner. Kadang-kadang disebut Commissioner of Police.
Tugas yang diemban oleh Polisi Kota hampir sama dengan Sheriff (county), bedanya Polisi Kota tidak berwenang di wilayah County, tetapi Sheriff dapat melaksanakan tugas tertentu dalam wilayah kota. Sheriff melaksanakan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas peradilan seperti : mengelola rumah tahanan yang tidak diemban oleh Polisi Kota. Pakaian seragam Polisi Kota berwarna biru sementara seragam Sheriff berwarna hijau. Sheriff dan Polisi Kota melaksanakan pembinaan keamanan dan keteriban masyarakat serta penegakan hukum. Di samping Sheriff dan Polisi Kota terdapat badan-badan kepolisian di wilayah kota seperti : Satpam milik pemerintah/swasta, Detektif Partikelir (perusahaan keamanan swasta) dan Polisi Cadangan dari Polisi Kota yang tidak memiliki wewenang kepolisian yang terdiri dari sukarelawan, dimobolisir untuk keadaan khusus.

E.Badan Kepolisian Tingkat Desa/Dusun
Umumnya One Men Police yang disebut Constable, Marshall. Polisi ini ada yang diangkat dan ada yang dipilih. Karena luasnya daerah Sheriff Highway Patrol/ State Police maka Polisi pedalaman ini menjadi hanya semacam penghias (ornament) belaka tanpa tugas dan wewenang kepolisian apapun.

Di Amerika Serikat dalam satu kota besar seperti New York beroperasi beberapa badan-badan kepolisian seperti : FBI dan Secret Service yang merupakan badan kepolisian federal, Biro Narkotika yang merupakan badan kepolisian pemerintah negara bagian dan Polisi dari pemerintah kota New York sendiri. Kadang-kadang terjadi persaingan yang tidak sehat, namun semangat profesionalisme nampaknya berhasil untuk mencegah dan mengurangi persaingan tersebut. Pekerjaan Polisi di Amerika Serikat sama dan sejajar dengan profesi lainnya seperti kedokteran karena mereka sangat menjunjung tinggi profesionalisme.

IV.SISTEM KEPOLISIAN INDONESIA

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kekuasaan ada pada rakyat yang terwujud dalam pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan eksekutif terwujud dari perwakilan-perwakilan rakyat yang dipilih dalam pemilu melalui partai-partai dan golongan yang dinamakan DPR dan MPR, sedangkan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh instansi/organ-organ yang melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum yang terwujud dalam sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa dan Kehakiman).
Struktur pemerintahan secara terpusat yang dalam perkembangan terakhir memberikan pendelegasian kewenangan kepada daerah. Presiden bertugas melaksanakan undang-undang dasar yang dijabarkan dalam program GBHN. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh sejumlah Menteri.

Kedudukan Polisi

Kedudukan Polisi di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Dalam kurun waktu proklamasi 1945 Kepolisian Negara RI berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada tahun 1950-1959 (zaman UUDS) kedudukan Polisi tetap berada di bawah Perdana Menteri (pemerintahan parlementer) yang mana pada saat ini namanya Jawatan Kepolisian. Selanjutnya pada tahun 1960 Polisi berdiri sendiri dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 yang selanjutnya terjadi perubahan-perubahan dengan integrasi Polri ke dalam ABRI. Pada tahun yang sama keluar Kepres Nomor 79 Tahun 1961 yang memasukkan Polri dalam unsur pertahanan dan keamanan. Selanjutnya keluar Kepres Nomor 7 Tahun 1974 di mana Polri didudukkan berada di bawah Menhankam/Pangab. Pada tahun 1997 keluar Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 yang mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam urusan pembinaan Polri bertanggung jawab kepada Pangab sementara dalam bidang operasional Polri bertanggung jawab kepada Menhankam. Pada tahun 1999 sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 1999 sejak tanggal 1 April 1999 Polri dipisahkan dari ABRI.

Tugas Polisi

Pada masa/ periode revolusi fisik Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada periode Republik Indonesia Serikat sesuai dengan Pasal 51 UUD RIS Polri berwenang untuk mengatur dan menjalankan tugas Polisi dan menjalankan urusan keamanan umum. Pada rumusan Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 Polri sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negara, sedangkan dalam rumusan Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 Polri sebagai alat penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat. Perkembangan selanjutnya pada Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi Kepolisian

Struktur organisasi kepolisian sejak kemerdekaan terjadi perubahan-perubahan yang antara lain berkaitan dengan perubahan pemerintahan, undang-undang maupun kebutuhannya.

Periode Awal Kemerdekaan
Struktur organisasi Jawatan Kepolisian Negara 1 Juli 1946 berada di bawah Perdana Menteri. Organisasi kepolisian terdiri mulai tingkat pusat Kepolisian Negara, Penilik Kepolisian, Kepolisian Karesidenan, Kabupaten, Distrik (Kawedanan), Onder Distrik (Kecamatan). Kemudian menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1948 struktur organisasi kepolisian tingkat pusat Kepolisian Negara, Kepolisian Propinsi, Karesidenan, Kabupaten, Wilayah, Sub Wilayah.

Periode Republik Indonesia Serikat
Penyelenggaraan kepolisian menjadoi tanggung jawab dari masing-masing negara bagian. Hal ini menjadi kendala bagi Jawatan Kepolisian pada waktu itu. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 negara Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan. Jawatan Kepolisian negara-negara bagian dilebur dan disatukan.

Periode Demokrasi Parlementer
Organisasi kepolisian pada negara kesatuan 17 Agustus 1950 berada di bawah Perdana Menteri dengan struktur pada tingkat pusat Jawatan Kepolisian berturut-turut Polisi Propinsi, Karesidenan, Kabupaten, Wilayah, Sub Wilayah dan Pos-Pos Polisi. Berkaitan dengan keluarnya UU Pokok Pemerintahan Daerah No 1 Tahun 1957 maka susunan/struktur organisasi berubah menjadi pada tingkat pusat Kepolisian Negara dan berturut-turut ke bawah Komisariat Inspeksi Kepolisian, Resort, Distrik, Sektor dan Pos Polisi.

Periode Demokrasi Terpimpin
Pada masa ini terjadi perubahan berhubung keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berdasarkan Kepres No 154 Tahun 1959 Tanggal 15 Juli 1959 dibentuk Departemen Kepolisian. Sebutan Kepala Kepolisian Negara berubah menjadi Menteri Muda Kepolisian, sedangkan Jawatan Kepolisian menjadi Departemen Kepolisian. Struktur organisasi berturut-turut dari tingkat pusat Kepolisian Negara, Komisariat, Inspeksi, Resort, Distrik dan Sektor.

Periode Orde Baru
Struktur organisasi Polisi berubah-ubah diwarnai dengan integrasi Polisi ke dalam ABRI di mana Polisi bertanggung jawab kepada Menhankam/Pangab. Struktur organisasi berturut-turut dari tingkat pusat Angkatan Kepolisian, Daerah Angkatan Kepolisian Kota Besar, Resort, Distrik, Sektor (Peraturan Menpangab No.Pol. : 5/Prt/Menpangab/1967 Tanggal 1 Juli 1967). Kemudian keluar Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/A/385/UU/1979 struktur organisasi mulai tingkat pusat Mabes Polri, Komdak, Komwil/Komwilko, Komdis dan Komsek/Ko. Kemudian keluar Keputusan Pangab No. Kep/II/P/M/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang reorganisasi Polri, struktur organisasi mulai tingkat pusat Mabes Polri, Polda, Polwil/Tabes, Polres/Ta/Tabes/Metro, Polsek/Ta/Metro, Pospol.

Di luar Polri terdapat beberapa organisasi kepolisian sesuai dengan pasal 6 ayat (1) KUHAP yang antara lain :

a.Kepolisian Khusus/Alat-Alat Kepolisian Khusus
Merupakan alat/badan sipil pemerintah yang oleh atas kuasa diberi wewenang untuk melaksanakan tugas kepolisian di bidang masing-masing (Kepres No. 372/1962). Personelnya adalah para pegawai negeri sipil yang berpangkat Golongan I s/d IV. Tugasnya adalah menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangnya. Alat kepolisian ini mempunyai wewenang melakukan tugas-tugas kepolisian terbatas di bidang pengamatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidangnya. Polsus ini diangkat oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang di bidang masing-masing.

b.Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Personelnya adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenasng khusus oleh undang-undang. Bertugas menegakkan hukum sesuai ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan kasus-kasus tindak pidana khusus di bidangnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini diangkat oleh Menteri Kehakiman RI/ pejabat yang ditinjuk Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Kejaksaan Agung dan Kapolri.

c.Departemen/Instansi Sipil Pemerintah yang Memiliki Kewenangan Terbatas antara lain :
Departemen Dalam Negeri (UU Gangguan 3/1926 No. 226)
Departemen Kehutanan (UU No. 4/1967)
Departemen Parpostel (STBL 1934 No. 720)
Departemen Kehakiman (UU No. 8/1975) Permasyarakatan, Imigrasi

d.Satuan Pengamanan
Satuan pengamanan adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka menjelang gerakan kamswakarsa di lingkungan kawasan kerjanya.

MASUKAN BAGI INTELIJEN KEPOLISIAN DI TENGAH DINAMIKA MASYARAKAT

MASUKAN BAGI INTELIJEN KEPOLISIAN
DI TENGAH DINAMIKA MASYARAKAT

Intelijen adalah perkiraan atau informasi terpercaya untuk digunakan sebagai bahan keputusan dengan membaca dan menilai pertanda alam dan jaman untuk mendukung kegiatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam bentuk perkiraan, prediksi dan pengamanan upaya dalam mencapai suatu tujuan. Makin besar tujuan makin luas dan komplek permasalahannya lalu memerlukan orang khusus, organ khusus dan cara khusus. Hal tersebut adalah berkaitan dengan definisi dari intelijen berdasarkan proses perkuliahan awal pada mata kuliah manajemen intelijen. Dan definisi tersebut sangat relevan dengan beberapa kejadian atau peristiwa yang banyak didefinisikan masyarakat sebagai konflik sosial, yang banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Kemudian timbul permasalahan terkait dengan penilaian masyarakat yang berpendapat bahwa Polri bersifat “lambat” dalam menangani kejadian yang bersifat kerusuhan sosial tersebut. Intelijen, terutama Intelijen Kepolisian yang dalam hal ini melekat pada fungsi teknis Intelkam ( Intelijen Keamanan ) seharusnya memainkan peran yang lebih untuk mendukung fungsi dan tugas pokok Polri dalam hal penanganan berbagai kerusuhan sosial. Penulis dalam hal ini berusaha untuk memberikan saran dan pendapat terkait upaya yang harus dilakukan agar Intelijen Kepolisian mampu dan dapat menjalankan fungsinya dalam memberikan peringatan dini kepada pengambil keputusan sehingga penilaian bahwa aparat kepolisian lambat dalam menangani kasus kerusuhan sosial atau aksi kekerasan dapat diantisipasi. Upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas informasi dan data yang diberikan dalam produk tertulis dari kegiatan intelijen khususnya terkait dengan pemutakhiran serta korelasi dengan fenomena kejadian yang sering terjadi. Contohnya, di setiap satuan kewilayahan pasti mempunyai data berkaitan dengan daerah yang menjadi wilayah hukum kesatuan kewilayahan tersebut, yang biasanya berupa luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk dan lain sebagainya. Akan tetapi hal tersebut pada setiap periode penyusunannya memerlukan pemutakhiran dengan melakukan kerjasama dengan intansi terkait, misalnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil, untuk jumlah penduduk ) atau Dinas Pertanahan ( untuk luas wilayah ). Dan yang lebih penting adalah dicantumkannya korelasi data tersebut dengan keadaan atau kejadian yang sedanga atau bahkan akan terjadi melalui proses intrepetasi atau analisa yang tepat. Contohnya data berkaitan dengan luas wilayah akan menjadi jauh lebih berguna jika dilengkapi dengan data atau informasi terkait dengan kepemilikan lahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung hal tersebut. Akan menjadi lebih lengkap lagi jika personil intelijen mampu menyediakan data kepada pengambil keputusan berupa permasalahan yang menyertai kepemilikan lahan tersebut, misalnya sedang mengalami sengketa di tingkat Mahkamah Agung, disertai dengan kemungkinan gangguan Kamtibmas yang terjadi, sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah gangguan Kamtibmas itu sendiri dapat dicegah dengan melakukan tindakan kepolisian yang tepat.

2. Melakukan salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari siklus pembinaan personil yaitu menyelenggarakan pendidikan dan latihan. Yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan, terutama personil fungsi teknis Intelijen untuk lebih dapat melakukan tugas dengan baik. Sehingga tindakan kepolisian yang dihasilkan dapat mendukung pengambil keputusan dalam mengatasi permasalahan terutama terkait kerusuhan sosial yang kahir – akhir ini marak terjadi sehingga kesan “lambat” yang selalu dilekatkan masyarakat kepada Polri dapat dikurangi.

3. Pendayagunaan hal yang terdapat dan dapat dilakukan oleh fungsi intelijen secara lebih baik oleh pengambil keputusan. Sir Robert Peel ( Inggris ), yang merupakan pendiri kepolisian modern ( 1839 ), menyebutkan bahwa keberhasilan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tergantung pada penilaian publik atau masyarakat. Hal tersebut tergambar benar seperti apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, dimana keberhasilan polisi tidak dapat dinilai hanya semata dari kacamata polisi sendiri, akan tetapi jauh lebih berpengaruh adalah adanya penialain dari masyarakat. Dan melihat fenomena yang terjadi sekarang, penilaian dari masyarakat terhadap hampir banyak hal, termasuk kinerja kepolisian, banyak dipengaruhi oleh pemberitaan yang dibuat oleh media massa dari berbagai jenis. Hal ini yang harus disadari oleh para pengambil keputusan dan personil yang mengawaki intelijen, agar dapat lebih intens melakukan upaya yang salah satunya adalah penggalangan, terutama yang ditujukan kepada masyarakat umum dan media massa yang bertujuan agar media massa dan masyarakat lebih dapat “berkawan” dengan Polri, hal ini terkait dengan kepentingan pembentukan opini publik. Bukan untuk kepentingan rekayasa, melainkan agar berita kemudian yang muncul terkait tindakan yang dilakukan aparat kepolisian terutama dalam upayanya mengatasi kerusuhan sosial, lebih bersifat obyektif.

4. Membantu fungsi teknis lain dengan bukan hanya memberikan data dan informasi saja, akan tetapi juga analisa dan intrepetasi data tersebut, terutama fungsi Binamitra dan Humas. Sehingga kemudian masyarakat bukan hanya dapat bertindak selaku polisi bagi dirinya sendiri ( yang merupakan salah satu tujuan program Polmas ), akan tetapi juga dapat dengan baik mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari aparat kepolisian, sehingga kemudian tuntutan masyarakat terhadap aparat kepolisian yang “salah sasaran” akan menjadi lebih berkurang. Contoh, masyarakat terlalu berekspektasi bahwa aparat kepolisan harus mampu menyelesaikan masalah terkait sengketa lahan sehingga kerusuhan sosial terkait pemilikan dan pemanfaatan lahan tidak terjadi. Sedangkan kerusuhan sosial yang menjadi tanggungjawab Polri untuk mencegah dan melakukan penegakan hukum, merupakan masalah di hilir, yang mungkin dan akan terjadi terus menerus jika masalah di hilir tidak diatasi. Masalah di hilir tersebut adalah kepastian pemilikan serta pemanfaatan lahan, pembinaan peningkatan kesejahteraan sosial,dan hal hal lain, yang hal tersebut merupakan tanggungjawab dari beberapa kementrian terkait, dan bukan tanggungjawab dari Polri.

5. Agar mampu memberikan peringatan dini kepada pengambil keputusan, personil fungsi teknis Intelijen perlu dilengkapi dengan peralatan yang lebih canggih untuk mendukung pelaksaan tugasnya. Hal ini mengingat fungsi Intelijen adalah menyediakan data, yang bukan hanya sekedar data tetaspi dituntut bernilai informatif, benar dan aktual. Peralatan pendukung pelaksanaan tugas tersebut antara lain : GPS ( Global Positioning System ), Signal Jumper ( pengacak sinyal Hand phone ), Signal Seeker ( pencari sinyal Hand Phone ), maupun peralatan lain.

6. Mendukung pelaksanaan tugas intelijen dengan menyusun peraturan yang dapat dijadikan pedoman bagi personil fungsi teknis Intelkam dalam melaksanakan tugasnya seperti Peraturan Kapolri, maupun Juklak dan Juknis yangbersifat up to date.

Demikian yang penulis dapat sampaikan terkait yang harus dilakukan intelijen, baik personil maupun sebagai salah satu fungsi teknis agar dapat memberikan peringatan dini dan masukan yang sesuai bagi para pengambil keputusan dalam mengambil kebijakan, terutama kebijakan yang bersifat usaha untuk menangani masalah yang sering terjadi di tengah masyarakat berupa kerusuhan sosial yang diakibatkan oleh konflik lahan maupun disharmoni hubungan antar warga masyarakat. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

will terrorism end ?

WHEN THE TERROR AND TERRORISM WILL END?

TERRORISME SEBAGAI SUATU BAHASA
Pada tanggal 20 September 2001 , Pemerintah Amerika menyatakan bahwa Osama Bin Laden berada dibelakang serangan 911, Pemerintah Amerika yang dipimpin Presiden George Bush memberikan ultimatum kepada organisasi Taliban untuk : menyerahkan kepada Amerika semua pemimpin Al Qaeda, menuntut Al-Qaeda untuk melepaskan semua tawanan/ sandera dari berbagai negara, segera menutup semua pusat pelatihan terrorist, menyerahkan setiap anggota terrorist dan segenap simpatisan kepada pejabat hukum setempat, dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak Amerika untuk melakukan pemeriksaan kepada lokasi dan pusat latihan terrorist .
Dendam bangsa Amerika melihat serangan mematikan terhadap pusat perdanganan dunia di New York , sangat menyentak perasaan masyarakat Amerika yang menilai serangan 911 tidak ubahnya dengan serangan Bala tentara Jepang di Pearl Harbour yang akhirnya memicu keterlibatan Amerika dalam perang dunia II, serangan 911 pada akhirnya merubah parameter yang digunakan oleh AS dalam menilai sebuah negtara, Amerika kini lebih peduli pada isu Terrorisme dibandingkan dengan isu HAM dan Demokrasi.
Dalam bingkai menghancurkan dan memberikan hukuman kepada organisasi terrorisme dan terhadap segenap negara yang mendukung apalagi membantu organisasi terroris, Amerika tidak segan segan mengenyampingkan masalah HAM dan demokrasi yang selam ini selalu menjadi komoditas, demi keadilan dan penghukuman( pembalasan) Amerika memandang siapa kawan dan lawan adalah dengan melihat kepada sikap pemimpin negara dan negara yang bersangkutan terhadap Komitment perang melawan terrorisme Global War On Terror. “ Either you are with us or you are with the terrorist “ penegasan sikap Presiden Goerge Bush pasca serangan WTC/911 sebagai suatu kejahatan yang mengerikan dan menimbulkan dendam tak berkesudahan bagi bangsa Amerika,tidak pelak Operasi Enduring Freedom digelar untuk mengejar Osama bin Laden dan Al Qaeda.
Secara kritis terrorisme dan manifestasi perbuatan sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusian sendiri memiliki perdebatan terhadap definisi, motivasi , latar belakang termasuk sudut pandang siapa dan bagaimana terrorisme tersebut dilakukan, ketika pertanyaan mengemuka “ Apakah Terrorisme akan berhenti , dan bilamana akan berhenti ? “ terdapat jawaban kompleks terkait akhir dari sebuah fenomena yang justru belum ditemukan formula dan difinisi tepat tentang terror dan terrorisme Ketika dahulu kala Nabi Musa berhasil membawa kembali bangsa Isarel keluar dari perbudakan Mesir, sejarah mencatat bahwa sejak kepindahan kembali bangsa Israel, di tanah harapan terjadi perang dalam segala tingkatan , perang yang mengatas namakan melibatkan agama Yahudi , Nasrani dan Islam tercatat sebagai konflik berlarut paling panjang sampai hari ini.
Di belahan dunia lain , sejarah peradaban manusia juga mencatat selain agama sebagai alasan konflik , adalah adanya perbedaan kebudayaan menjadi asal muasal pertarungan antar manusia, konflik, kekerasan , intimidasi dan perlawanan memberikan perwajahan yang menakutkan bagi nilai nilai kemanusiaan secara universal, ketakutan yang dilahirkan oleh konflik dan kekerasan berkepanjangan merupakan sebuah terror yang menghantui kehidupan manusia.
Terrorisme mejadi sedemikian menakutkan karena ketika terdapat pihak-pihak yang bertikai bertarung atas suatu perbedaan dan entitas ternyata kerugian dan korban yang ditimbulkan tidak saja berdampak langsung bagi kedua pihak namun juga kerap menjadi efek samping justru bagi pihak lain yang tidak sedang langsung terlibat dalam perseteruan.Ketakutan sebagai terror yang menghantui kemanusiaan secara universal menjadikan manusia dan peradaban yang dimiliki untuk mengutuk kejahatan terror dan terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusian, walaupun demikian sampai saat ini manusia dan Kemanusian belum memiliki keyakinan sampai kapan dan bilamana Terrorisme sebagai kejahatan terhadap kemanuasiaan akan berakhir.
Penjelasan Rapoport tentang 4 ( empat ) gelombang terorisme memberikan gambaran bahwa Terorisme berkembang dalam sejarah yang diawali dengan Gelombang Anarkhis di era 1880-1920 bahwa Terorisme merupakan suatu serangan terhadap otoritas keamanan negara, kemudian pada tahun 1920 sampai 1960 berkembang gelombang Kedua sebagai Gelombang Anti Kolonial yang menyebutkan bahwa upaya perjuangan membebaskan suatu bangsa atas kolonialisme dan penjajahan serta pencapaian atas kehormatan dan kelahiran suatu bangsa merupakan sebuah perjuangan yang dianggap sebagai tindakan terrorisme bagi negara Kolonialis, Gelombang Sayap Kiri ( New Left ) anatar tahun 1960-1980 merupakan gelombang ketiga bentuk terroisme yang marak ketika suatu kemapanan milik Kapitalisme mendapat perlawanan , ide –ide dan pemikiran Karl Marx sangat mengilhami adanya radikalisme dan perlawanan yang dilakukan terhadap suatu tatanan sosial msyarakat yang serba mapan dan teratur. Terakhir adalah Gelombang ke empat yang disebut rapoport sebagfai gelombang religius dimana bentuk dan konsep terorisme memiliki kecenderungan untuk menggunakan alasan dan motif agama sebagai isu sentral, Agama sebagai sumber kekuatan konsolidasi pihak pihak yang ingin memperjuangkan suatu identitas dan eksistensi tumbuh subur pasca bubarnya Uni Soviet dan berakhirnya perang dingin, kekalahan Uni Soviet di Afganistan memberikan inspirasi perjuangan baru dan mengukuhkan eksistensi Agama yang kelak berkembvang menjadi suatu gerakkan Fundamentalisme melawan hegemoni kekuatan Amerika yang secara tunggal menguasai dan mengendalikan dunia menurut keinginan dan kepentingan Amerika itu sendiri.

TERRORISME SEBAGAI SUATU KENISCAYAAN
Dalam masyarakat modern, eksistensi terorisme dipandang sebagai perang asimetrik yang memiliki kecenderungan menunjuk kepada akar permasalahan terrorisme sebagai akibat perkembangan sikap fundamentalisme berbasis agama, ditemukkan kecenderungan untuk memandang Agama bukan sebagai suatu ajaran tetapi kepada cara pandang dan perjuangan, pertentangan dan tumbuh suburnya fundamentalisme sebagai akar pertentangan dunia.
Dapat dilihat pada contoh yang mengemuka adalah perkembangan rasa persaudaaraan Islam Dunia “Islamic Broterhood” yang semakin menguat. Ketika peristiwa serangan terorisme didunia semakin marak, beberapa pandangan menyebutkan bahwa telah terjadi pergeseran pola serangan dan konflik terorisme semula antara negara dengan kelompok terorisme, kini bergeser antara kepentingan Kapitalis Barat dengan nilai-nilai kebebasan,HAM dan demokrasi berhadapan dengan kaum Fundamentalisme Islam yang melihat sebagai suatu kewajiban memperjuangkan dan memberikan perlawanan terhadap ketidakadilan dan politik standar ganda Amerika serta sekutunya terhadap bangsa-bangsa Muslim, khususnya Palestina, Afganistan dan Irak, serta pembelaan yang berlebihan terhadap kekejaman perlakuan Israel terhadap bangsa-bangsa jazirah Arab.
Walter laquer menyebutkan bahwa kebangkitan agama-agama ( Yahudi, Kristen, Hindu dll, termasuk Islam didalamnya) adalah sebagai keniscayaan dewasa ini. Ketika keseimbangan dunia mulai bergeser pada pasca perang dingin, ketiadaan lawan berimbang seperti Uni Soviet ternyata tidak menyebabkan penurunan terhadap anggaran belanja militer Amerika yang tetap merupakan suatu negara dengan jumlah pembelajaan Militer terbesar didunia, sangat logis bila akhirnya Amerika membutuhkan “musuh baru” sebagai lawan tanding dalam mengelola keamanan dunia, apalagi Amerika dalam menyusun strategi keamanan Nasional getol dengan menggunakan pendekatan pre-emptive strike, dimana menempatkan stabilitas pertahanan atas keamanan Nasional Amerika harus dilakukan dengan secara aktif menyerang dan menghancurkan terlebih dahulu segenap potensi ancaman musuh, jauh diluar daratan Amerika bahkan bila perlu di halaman rumah musuh dimana potensi ancaman itu mungkin berasal.
Sebagai sebuah isme yang mengajarkan ideologi, Fundamentalisme gerakkan Islam diidentikan sebagai Terorisme ketika pada suatu saat gerakkan Fundamentalis Islam ini terbukti menggunakan kekerasan dan kekuatan senjata secara meluas dan sporadis kepada sesama manusia, perbedaan pandangan terhadap Agama Islam sebagai Agama yang mengajarkan kasih sayang , pluralisme dan demokratis menjadi demikian berbeda dan bertolak belakang dalam penafsiran aliran Fundamentalis seperti wahabisme yang menjadikan Agama Islam dengan segenap penafsiran kaku menurut tekstual menurut kaidah pemahaman eksklusif kelompok itu sendiri, batas kedudukan yang saling bertolak berlakang inilah yang menyebabkan sikap pemerintah Amerika mewakili negara kapitalis dengan demokrasi sebagai komoditas lantas mengangap layak untuk memberikan label berseberangan dan musuh baru dalam memelihara keseimbangan kekuatan di dunia.” Akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya, dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap kesuburan pohon terorisme. Tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat Fundamentalis ( Ekstrem ) , yang merupakan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia”
Bahasa kekerasan dan pembalasan “ eyes for eyes” , dalam dialektika balance of power kini semakin tumbuh subur dan berkembang sebagai bahasa kebencian dalam pergaulan manusia, secara global bahasa kebencian diwujudkan dalam bentuk tindakan otoritas suatu negara dengan mencurigai dan bahkan melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang secara internasional ( sepihak ) tidak disukai.
Semenjak peristiwa penyerangan terhadap gedung WTC/911 , timbul kebencian yang bersifat bias khususnya terhadap orang-orang islam. Di berbagai penjuru dunia, bahkan kebencian yang mendalam tersebut telah mendorong Amerika Serikat untuk secara unilateral melakukan invansi ke Irak untuk menjungkirbalikkan rezim Saddam Hussein yang dituduh memiliki senjata pemusnah massa dan teknologi Nuklir yang dapat mengancam stabilitas keamanan dunia , serta ikut andil mendukung kelompok yang terlibat dalam serangan 911, diskriminasi dan bahasa kebencian juga ditunjukan secara berlebihan terhadap orang berwajah Arab maupun pada paspor mengandung nama berbau Islam dan Arab , seleksi ketat dilakukan pada proses imigrasi ketika akan memasukki wilayah Amerika dan sekutunya seperti tindakan Australia yang kerap melakukan Razia tanpa dasar ke beberapa pemukiman orang Islam dengan dalih mencari dan menangkap pelaku Bomb Bali.
TERRORISM AS A NEVER ENDING WAR
Penjelasan Karl Marx dalam teori Konflik dapat memberikan gambaran apakah Terorisme merupakan suatu hal yang dapat dihentikan ataukah justru merupakan suatu keniscayaan. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi), oleh karena itu teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power dalam masyarakat.
Dominasi kekuatan dunia yang berubah pasca perang dingin menyebabkan seolah olah hanya Amerikalah yang memilikikekuatan untuk mengelola keamanan dunia , namun secar perlahan lahan unipolar dominasi kekuatan Dunia mulai mencair , akibat dari hegemoni kekuasaan yang dikembangkan Amerika justru menimbulkan perlawanan perlawanan baru, Amerika yang memiliki Power melebihi Negara lain memiliki cita cita menata dunia menurut kepentingan dan nilai nilai Demokratis yang diyakini Amerika, hal inilah yang dilihat dari kacamata Konflik menurut Karl Marx sebagai sebuah keniscayaan yang akan terus menerus ada sebagai akar dalam tata pergaulan antar Negara .
Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Untuk menghentikan Terrorisme upaya pemidanaan ( hukuman ) tidak cukup , ketika paham radikalisme masih hidup, anggota terroris akan selalu berkeliaran di dalam masyarakat , mati satu tumbuh seribu , siklus Terrorisme yang tiada henti ( Vendetta Cycle) akan selalu ada dengan kekerasan dibalas kekerasan hanya akan menimbulkan dendam ( vendetta) tak berkesudahan.
Sepanjang otoritas otoritas di dunia selalu berusaha untuk memaksakan kepentingan dan kehendak menurut tata nilai dan aturan yang dimiliki oleh masing masing otoritas maka secara otomatis Konflik akan tercipta hanya yang membedakan apakah konflik antar otoritas nantinya dapat dikelola secara terukur ataukah menjadi suatu bencana bagi kemanusaiaan, Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama.
Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus.ketika kepentingan Amerika mewakili nilai kapitalis dengan Demokrasi sebagai komoditas , nun di belahan dunia lain sekelompok orang sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dengan system nilai dan kepentingan berebda tentu tidak semerta merta akan mau menerima konsepsi dan tata nilai Kapitalisme Amerika untuk digunakan sebagai identitas baru menurut suatu keteraturan yang ingin diterapkan dan diciptakan Amerika, dominasi yang diberikan oleh Amerika karena ketersediaaan Power ( kekuatan ) sebagai Negara adidaya justru menciptakan perlawanan dari beberapa bangsa lain yang semakin menguat akibat adanya daya koersif yang timbul akibat paksaan hegemoni Amerika , perlawanan saling berbalas inilah yang menyebabkan terrorisme sebagai sebuah perang yang tidak pernah berakhir “ A never Ending War”

Daftar Pustaka
Sumber Internet :
1. Transcript of President Bush’s address – CNN”. CNN. 21 September 2001. Retrieved 27 March 2011.
2. “Bush to Taliban: ‘Time is running out'”. CNN. 7 October 2001. Retrieved 27 March 2011.
3. “Bush rejects Taliban offer to hand Bin Laden over”. Guardian (UK). 14 October 2001. Retrieved 27 March 2011.
4. http://www.channelnewsasia.com/stories/southasia/view/78653/1/.html “The Rhetoric of Democracy and War on Terror: The Case of Pakistan.”. Pakistaniaat: A Journal of Pakistan Studies 1 (2): 60–65. 2009.
5. “Funding Terrorism in Southeast Asia: The Financial Network of Al Qaeda and Jemaah Islamiyah”. Nbr.org. Retrieved 27 March 2011.
Buku-buku:
1. A.M.Hendropriyono,Terorisme:Fundamentalis Kristen,Yahudi,Islam, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2009.
2. Budi Winarno, Prof.Drs.MA,PhD. Isu-Isu Global Kontemporer,CAPS, Yogyakarta,2011.
3. Tb.Ronny Rahman Nitibaskara,Tegakkan Hukum Gunakan Hukum,Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2006.
4. —————-Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, Juni 2009.
5. Muhammad Mustofa, Krimininologi, Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, FISIP UI Press, Jakarta , 2007.
6. Ronald L. Arkers, Criminological Theories :Introduction and Evaluation, PTIK , Jakarta, 2006.
7. Petrus Reinhard Golose, Dr. Deradikalisasi Terorisme : Humanis, Soul Approach dan menyentuh Akar Rumput, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, jakarta 2009.

PENGGUNAAN SENPI DALAM TUGAS KEPOLISIAN SUATU TINJAUAN ETIKA PROFESI KEPOLISIAN

PENGGUNAAN SENPI DALAM TUGAS KEPOLISIAN SUATU TINJAUAN ETIKA PROFESI KEPOLISIAN

 

 

PENDAHULUAN

    Polisiiia

    IMG_5732

    IMG_5554

    IMG_6772

  1. 1.    PERMASALAHAN

Polri memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas  dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara  penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.[1]

Implementasi dari tugas Polri tersebut, masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas.[2]

Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Polri. Masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya sehari-hari.[3]

Sejalan dengan era reformasi yang di dalamnya telah diagendakan secara nasional, yaitu reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum, Polri juga menjadi sasaran utama untuk direformasi karena reformasi merupakan reaksi masyarakat terhadap praktek penyelnggaraan negara.


Terkait reformasi Polri dibidang kultural, masyarakat belum merasakan adanya perubahan yang signifikan, sikap dan perilaku anggota kepolisian masih belum banyak berubah.” Menembak salah, tidak menembak salah, ditembak pun salah, apa yang salah denganmu, polisi? Pemberitaan tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang salah tembak. Tidak sedikit polisi yang kemudian diperiksa, ditindak, dan diajukan ke sidang pengadilan atau kode etik profesi karena dinilai salah tembak, atau melanggar HAM.

Di sisi lain, saat polisi bertugas melerai konflik atau mengamankan tindakan anarkis masa, seperti pada pengamanan sidang kasus Blowfish (Kerusuhan Ampera, September 2010) dan pada saat polisi mengamankan pengikut Jemaat Ahmadiyah dari tindakan anarkis masa (Kerusuhan Cikeusik, Pandeglang, Februari 2011), banyak komentar yang menyesalkan, mengapa polisi tidak menembak pelaku kerusuhan?
Akhir-akhir ini muncul fenomena baru, polisi dinilai tidak profesional karena beberapa anggotanya mati ditembak oleh pelaku kejahatan atau oleh mereka yang diduga teroris (kasus penembakan polisi di Bank CIMB Medan, September 2010, penembakan di BCA Palu, Mei 2011, penembakan di Bekasi, Mei 2011, bom bunuh diri di Polresta Cirebon, April 2011, dan lain-lain). Muncul juga komentar, bagaimana polisi dapat melaksanakan tugas melindungi masyarakat, melindungi dirinya saja tidak mampu. Dari ilustrasi tersebut, ada kesan bahwa polisi menembak salah, tidak menembak salah, ditembak pun salah.

Laporan Amnesty International tahun 2004 tentang standar-standar untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan menyebutkan empat prinsip penting HAM dalam penggunaan kekuatan pada umumnya, yaitu, proporsionalitas (penggunaan kekuatan yang seimbang), legalitas (tindakan sah apabila sesuai dengan hukum nasional yang sesuai dengan standar HAM internasional), akuntabilitas (adanya prosedur dan peninjauan ulang penggunaan kekuatan) dan nesesitas (digunakan pada tindakan luar biasa dan benar-benar dibutuhkan).

Disebutkan juga bahwa Amnesty International tidak menentang penggunaan kekuatan yang sah secara sewajarnya oleh polisi. Namun secara khusus negara dan kepolisian dimasing- masing Negara diharuskan untuk terus menerus meninjau kembali masalah etika yang terkait di dalam penggunaan senjata api oleh setiap organ yang memiliki otoritas untuk itu. Khususnya dalam penggunaan senjata api, harus dilihat terlebih dahulu keadaan saat polisi diperbolehkan membawa senjata api, kemudian memastikan senjata api digunakan dengan benar dan menyediakan peringatan yang harus diberikan bila senjata api harus ditembakkan.

Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senpi yang dilakukan  personil Polri , terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri , mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa  senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran dilapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi  semisal   masa berlaku surat tanda ijin senjata, penelitian ulang terhadap kesehatan mental termasuk adanya  pemeriksaan atas permasalahan keluarga anggota yang bersangkutan.Selain kebijakan reaktif yang dilakukan pasca terjadi penyalahgunaan senjata api, terdapat alternative kebijakan yang  dapat diterapkan antara lain adalah  kebijakan proaktif pencegahan dan upaya pre emptive penyalahgunaan senpi.

Polri sebagai institusi negara yang paling depan dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diembannya selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga adalah hal yang wajar dan dapat dipahami apabila Polrilah yang paling banyak memperoleh kritikan dari masyarakat, mulai dari yang paling sopan sampai dengan kritikan tajam yang mengarah pada turunnya wibawa Polri berupa tindakan pelecehan, dan bentuk lainnya.

Situasi seperti ini mau tidak mau akan menyulitkan pelaksanaan tugas Polri sebagai aparat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dengan tidak menyampingkan faktor – faktor yang juga berpengaruh pada penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto[4]yaitu : peraturan hukum itu sendiri,masyarakat di mana hukum tersebut ditegakkan,keteladanan para aparat penegak hukumnya,sarana dan prasarana penegakan hukum.

Dalam sebuah masyarakat yang otoriter maka fungsi kepolisian adalah melayani atasan atau penguasa untuk menjaga kemantapan kekuasaan otoriter pemerintah yang berkuasa. Sedangkan dalam masyarakat madani yang demokratis-modern dan bercorak majemuk, seperti Indonesia masa kini yang sedang mengalami reformasi menuju masyarakat madani yang demokratis, maka fungsi kepolisian juga harus sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaan Indonesia tersebut. Jika tidak, maka polisi tidak akan memperoleh tempat dalam masyarakat Indonesia sebagai pranata otonom yang dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat Indonesia.[5]

PEMBAHASAN

  1. 1.    KONSEP ETIKA PROFESI POLRI.

Profesionalisme merupakan kualitas dan perilaku yang merupakan ciri khas orang yang berkualitas dan profesional. Profesionalisme polisi adalah sikap, cara berpikir, tindakan, dan perilaku pelaksanaan pemolisiannya dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusian atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya kamtibmas dan tegaknya supremasi hukum. Untuk mengukur profesionalisme menurut Sullivan dapat dilihat dari 3 (tiga) parameter yaitu motivasi, pendidikan, dan penghasilan. Untuk memperoleh aparat penegak hukum yang berkualitas maka harus memenuhi Well MES, yaitu:

Pertama, well motivation, harus dilihat motivasi polisi dalam mengabdikan diri pada masyarakat. Dari awal rekrutmennya, seorang calon polisi harus mempunyai cita-cita luhur untuk mencurahkan fisik dan mentalnya hanya untuk masyarakat, bukan motivasi karena faktor-faktor yang lainnya sehingga mempengaruhi interaksinya dengan masyarakat.

Kedua, well education, polisi harusnya memiliki standar pendidikan tertentu. Pendidikan dasar kepolisian tidak harus diikuti peserta didik yang memiliki strata tinggi namun lemah dalam mental, akan tetapi standar kurikulum yang harus disusun secara berjenjang sesuai dengan pola kependidikan yang ada dalam Polri.

Ketiga, well salary patut mendapat perhatian dari Pimpinan Polri. Gaji polisi tidak seimbang dengan kinerja yang harus dituntut lebih oleh masyarakat akan mempengaruhi perilaku mereka di lapangan, kecilnya penghasilan ditambah dengan penerapan pola hidup yang tidak dimanage dengan baik akan membuat polisi menggunakan kewenangannya untuk melakukan diskresi yang tidak bertanggungjawab (Rahardi, 2007: 207).

Setiap anggota Polri  saat melaksanakan tugas senantiasa mengandung konflik antar peran. Personil Polri yang ditugaskan  memerangi kejahatan ( reserse)  dituntut sikap  dan watak curiga/ waspada,teliti, cermat namun  harus mudah bergaul dengan berbagai kelompok sosial, Watak tegas dan keras dibutuhkan  untuk dapat  menghadapi pelaku kejahatan atau penjahat. Sementara itu personil Polri yang bertugas  memelihara ketertiban  dituntut watak sabar namun konsisten, pemaaf, welas asih, serta ramah, karena yang dihadapi adalah warga  yang patuh hukum dan sebagian lagi adalah masyarakat yang tidak sabaran antri, sehingga mengganggu ketertiban. Selanjutnya , personil Polri yang  ditugasi menindak  pembangkang dituntut sikap dan watak ulet, tabah dan sabar menghadapi perlawanan.[6]

PROFESI KEPOLISIAN.

Difinisi Profesi kepolisian merefleksi pada  3 aspek penting, yaitu ; aspek sosial berkenaan dengan pelayanan, kebanggaan dan penghargaan, aspek teknik berkenaan dengan standar pelatihan, alat perlengkapan dan cara pelaksanaan, dan, aspek kendali diri dan disiplin berkenaan dengan tanggung jawab, komitmen moral dan pengawasan pekerjaan.

Walaupun tidak selalu aspek teknis harus dikaitkan dengan tehnologi yang modern, namun untuk pelaksanaan pemolisian dimanapun haruslah memancarkan jiwa pelayanan yang bersifat melindungi, menertibkan dan mengamankan.

Reformasi pemolisian hakekatnya adalah pada profesionalisme, bahkan juga profesionalisme adalah jiwa pemolisian modern dalam negara yang  demokratis, menjunjung supremasi hukum dan menghormati hak-hak azasi manusia. Hal itu harus terpancar dalam  pemolisian atas berbagai komunitas yang ada, yang dimasyarakat kita masih bervariasi dari yang masih bersifat kerukunan masyarakat tradisional, otokratis dan demokratis.

Tindakan yang beretika seperti dikehendaki filsafat, tindakan terkendali seperti dikehendaki profesionalisme dan tindakan yang bersifat perlindungan yang diharapkan oleh masyarakat umum, sama-sama bertujuan untuk menghindakan kesewenangan dari kekerasan, pelanggaran hak azasi manuzia dan  antipati masyarakat. Tindakan itu haruslah menghiasi, menjiwai dan mengarahkan kekuasaan, posisi dan perlengkapan serta persenjataan yang diberikan kepadanya itu untuk memaksimalkan pelayanan. Rasa tanggung jawabnya kepada hukum, moral dan kemanusiaan haruslah menjadi semangat pengabdiannya. [7]

Integritasnya harus menjadi jaminan bagi kejujuran dan disiplinnya demi kepercayaan, tumbuhnya simpati, sikap kooperatif dan partisipatif masyarakat serta menumbuhkan kesadaran bahwa pemolisian itu penting, peraturan itu efktif dan kamtibmas itu memberi makna yang sangat tinggi baginya.

Hati nurani petugas dan masyarakat secara terus menerus dipertajam melalui kedekatan dan interaksi peran sesama komponen kamtibmas secara terus-menerus sehingga kesadaran dirinya itu selalu siap operasional.  Tindakan yang ceroboh dapat melecehkan kemanusiaan, melukai dan merendahkan walau tindakannya itu secara yuridis benar, dapat memancing rasa kemanusiaan masyarakat, yang akan merusak kamtibmas, bahkan membawanya ketitik awal.

ETIKA KEPOLSIAN[8] : Etika kepolisian adalah etika khusus yang berlaku dikalangan kepolisian, baik dalam rangka interaksi intern dalam lingkungan kesatuannya dan interaksi dengan msyarakat khususnya dengan mereka yang menjadi pelanggar-pelanggar peraturan ditempatnya bertugas, bahakan mereka juga sekaligus sebagai bagian dari masyarakat itu, dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban termasuk penegakan hukum, baik dalam hubungan etika khusus profesi maupun etika khusus lingkungan  komunitasnya. Dalam kaitan ini, etika sebagai etika terapan, etika yang berlaku positif atau efektif atau etika yang empiris.

Norma yang berarti penyiku, dalam hal ini norma-norma moral, digunakan untuk menentukan aturan, haluan dan ukuran  bagi perilaku kepolisian baik dalam tindakan petugas, pejabat dan maupun kesatuan (organ) sehubungan misinya.  Sebagai unsur birokrat yang sudah diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan aturan-aturan ideal yang jelas yang biasanya sudah merupakan amanat rakyat, sekaligus merupakan janji yang didukung sumpah yang sangat diharapkan realisasinya oleh masyarakat, merupakan batu pengukur yang biasanya tanpa dikaitkan dengan situasi-kondisi yang dihadapi petugas.

Akibatnya petugas kepolisian selalu dalam posisi yang dianggap tidak baik, walau tidak ada yang memungkiri bahwa masyarakat selalu ingin mereka didekatnya, dihormati karena dalam bertugas tidak pernah menghiraukan cuaca yang paling burukpun, kedatangannya selalu ditunggu mereka yang memerlukan perlindungan dan pertolongan, melakukan apa saja untuk membuat masyarakat aman dan convinience, berdiri siaga dengan kewaspadaan saat masyarakat bersenang, bersedih dan sebagainya.

Sikap sabar dan penuh perhatian kepada masyarakat (concern), melakukan pelayanan dalam memelihara kamtiobmas termasuk menolong, membimbing, berpatroli, melindungi dan menangkap pelanggar hukum, dan mengaplikasikan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya tanpa merendahkan derajat dan hak-hak azasi manusia, berlaku santun, adalah masalah-masalah etika yang akan menghiasi petugas kepolisian. Etika sebagai pembentuk sikap yang mendahului, mewarnai dan menilai suatu perbuatan, seharuslah dapat menjiwai semua perbuatannya, yang melalui pelaksanaannya yang berulang, terus dan terkoreksi akan mengental pada hati nurani petugas dan membentuk   kepribadiannya.[9]

Budaya polisi yang selama ini biasanya diidentifikiasi ciri-cirinya sebagai (1) mengutamakan efektivitas, (2) bersikap selalu curiga, (3) tidak adil / profesional, dan (4) bersikap pragmatis, banyak dikaitkan karena sikap, perilaku dan tindakannya yang tidak etis, yang  memperlebar jarak polisi dan masyarakat. Reaksi masyarakat banyak tergantung pada tanggapan masyarakat atas pelaksanaan tugasnya dilapangan, yang banyak dilihat orang dengan bebagai sudut pandang sesuai kadar norma moral, citra kemanusiaan dan hak azasi manusia yang dikhayatinya.[10]

Usaha menjadikan norma-norma moral dalam etika sebagai self control petugas,  motivasi, penyemangat dan pendorong tugas dalam membangun pandangan, apresiasi dan kepercayaannya dirinya yang positif bagi para petugas, adalah hal yang penting. Pengembangan etika kepolisian harus berjalan bersama efektivitas, efisiensi dan efikasiusan pelaksanaan tugas kepolisian.

Profesi kepolisian yang diaplikasikan dengan benar, konsisten dan berlanjut kearah budaya pelayanan, perlindungan dan pelaksanaan tugas yang berstandar, tentu dapat menjadi kunci yang baik dalam meningkatkan etika, karena kebutuhan etika dalam profesi adalah mendasar.

  1. 2.     PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGGUNAAN SENPI.

Perkap No. 1 Tahun 2009,Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang meliputi prinsip –prinsip :

LEGALITAS, Kajian yuridis, Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya polisi melakukan penembakan secara tegas diatur dalam Kitab Undang­Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang Noodweer dan ayat (2) tentang Noodweer Exces'. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer), yang rumusannyaBarang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana’.[11]

Sesungguhnya tidak dinyatakan secara tegas diatur dalam pasal 48 KUHP. Melalui doktrin dan yuriprudensi berkembang pandangan bahwa keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa yang relatif (viscompulsiva), namun bukan merupakan daya paksa psikis. Dalam keadaan darurat pelaku dihadapkan pada tiga pilihan yang saling berbenturan, yaitu : perbenturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum : seseorang yang dalam keadaan tertentu dihadapkan pada dua pilihan yang masing – masing dilindungi oleh hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan.

Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum : seseorang dihadapkan pada keadaan untuk memilih untuk menegakkan kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum. Perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum : seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang masing – maisng merupakan kewajiban hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan. Keadaan darurat merupakan alasan pembenar, karena lebih banyak berkaitan dengan perbuatannya daripada unsur subjektif pelakunya. Dalam keadaan darurat asas subsidiaritas ( upaya terakhir ) dan proporsionalitas                       ( seimbang dan sebanding dengan serangan ) harus dipenuhi.

Pembelaan terpaksa, berkaitan dengan prinsip pembelaan diri. Dalam pembelaan terpaksa ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat – syarat yang ditentukan undang – undang, yakni : perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika,serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain,pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus dipenuhi.

Pertimbangan karena melaksanakan ketentuan undang – undang, melaksanakan ketentuan yang dimaksud adalah undang – undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang – undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang – undang dapat dibenarkan. Asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas harus dipenuhi. Termasuk bagi petugas Polri yang sedang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, Dapat digunakan bila ada hubungan subordinasi antara orang yang memberi perintah dan yang menerima perintah, serta berada dalam lingkungan pekerjaan yang sama.

Dalam penjelasannya disebutkan, pembelaan terpaksa itu hanya bisa dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan dengan memperhatikan asas subsidiaritas, kalau yang diserang atau diancam masih bisa menghindar atau melarikan diri, janganlah polisi memaksakan diri untuk melakukan penembakan dengan dalih pembelaan terpaksa. tindakan petugas/anggota Polri  khususnya dalam penggunaan senpi dan tindakan keras lainnya harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional.

  1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
  7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
  8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kompesasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);

  10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak;

Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen  internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung dan tidak langsung tentang hubungan anggota Polri dengan HAM, guna mencegah penyalahgunaan senpi dan tindak kekerasan antara lain:[12]

  1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (ICCPR);
  2. Kovenan Internasional tentang Hak Sosial Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  3. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965;
  4. Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981;
  5. Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT) Tahun 1984;
  6. Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990;
  7. Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Tahun 2006.
  8. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169  tentang Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement);
  9. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
  10. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa  Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran Dalam Melindungi Tahanan;
  11. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa  Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan (“Tokyo Rule”);
  12. Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 Untuk Pelaksanaan Peradilan Anak;
  13. Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Tahun 1985;
  14. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Tahun 1993;
  15. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993;
  16. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 1998;
  17. Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989).
  18. Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM  Berat (United Nation Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law) Tahun 2005; dan
  19. Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement) Tahun 1980.

 

NESESITAS, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;  penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. dan jika diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan.

PROPORSIONALITAS, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;

Persoalannya adalah kapan dan bagaimana seharusnya anggota kepolisian memutuskan untuk menembak atau tidak menembak, atau kalau terlambat, mungkin mereka yang menjadi korban penembakan. Untuk mencegah terjadinya salah tafsir di lapangan, telah diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan tersebut memuat arahan teknis serta tahapan prosedural bagi anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian, termasuk penembakan yang merupakan tahapan paling akhir, dalam banyak kondisi, polisi dalam menjalankan tugasnya tidak harus selalu memerlukan menggunakan kekuatan. Meski penggunaan kekuatan ini sah dilakukan seperti dalam penangkapan, pencegahan dan dalam menangani insiden-insiden terkait gangguan ketertiban umum

KEWAJIBAN UMUM,  yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum; Dalam Undang­Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) disebutkan, `Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri’.

Dalam praktik, rumusan bertindak menurut penilaian sendiri' dikenal dengan istilahdiskresi’. Pemahaman secara lebih konkret tentang makna diskresi dapat diilustrasikan melalui sebuah kejadian sebagai berikut. Seorang bintara polisi, yang sedang bertugas di jalan, mendapati seseorang, sebutlah si A, sedang dijambret preman bersenjata api. Si preman sedang menodongkan senjatanya serta berusaha merampas barang milik A, dalam kondisi demikian, korban (A) tidak berkesempatan untuk menghindar dari ancaman kekerasan yang membahayakan jiwanya. Pada saat itu juga, si bintara polisi dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat, melakukan tindakan dengan berbagai risiko.

Pertama, melakukan pembelaan terpaksa (noodweer), menembak pelaku dengan risiko dianggap melanggar HAM. Kedua, membiarkan kejadian tersebut, dengan risiko dinilai tidak melindungi warga. Ketiga, dia sendiri yang menjadi korban penembakan. Ditinjau dari aspek sosiologi hukum, polisi merupakan lambang law in action, yakni hukum di lapangan (memerlukan tindakan segera/diskresi), bukan law in the book atau hukum di belakang meja (membuka kamus atau minta petunjuk sebelum bertindak). Perlu digarisbawahi, diskresi bukanlah kewenangan untuk bertindak semaunya sendiri, melainkan suatu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk melayani, melindungi, dan mengayomi warga masyarakat

PREVENTIF, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu (1) kekuatan yang memiliki dampak deterent/pencegahan, (2) perintah lisan, (3) kendali tangan kosong lunak, (4) kendali tangan kosong keras, (5) kendali senjata tumpul atau senjata kimia, dan (6) kendali dengan menggunakan senjata api

REASONABLE masuk akal, yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

  1. 3.    PERMASALAHAN PENGGUNAAN SENPI.

Sesungguhnya penggunaan senpi haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penangangan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Dalam pasal 2 Perkap 01 tahun 2009  tentang :  tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:  mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;  mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;  melindungi diri atau  masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

MEKANISME PENGAJUAN IJIN SENPI.

Selektifitas penggunaan senpi, harus dimulai sejak proses pengajuan  permohonan pinjam pakai senpi organik dalam tugas kepolisian, Sitompul,2005 menjelaskan bahwa prosedur pinjam pakai  senpi di lingkungan polri harus memenuhi syarat administrasi dan kelayakan pribadi berdasarkan penilaian atasan langsung pemohon pinjam pakai senpi. Variabel Kecerdasan pribadi pemohon pinjam pakai senpi setidaknya memiliki : Taraf kecerdasan  yang memadai sesuai tantangan tugas dan kewajiban yang harus dijalankan , memiliki daya analisa dan daya síntesa yang cukup tajam untuk mengamati dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Daya pemahaman sosial (sosial coprehension) yang tinggi agar polisi yang bersangkutan memiliki kepekaan dan kecepatan bereaksi terhadap kondisi sosial di lingkungannya. Memiliki daya imajinasi dan kreativitas yang cukup baik sehingga mampu beradaptasi / fleksibel  dalam menghadapi masalah mendadak atau yang tidak lazim dijumpai.

Selain tingkat kecerdasan, pertimbangan terhadap Etos Kerja dan sikap kerjapemohon pinjam pakai senpi setidaknya adalah memiliki: Ketekunan dan bekerja sampai tuntas, cermat dan teliti sebab ada kemungkinan suatu kesalahan akan berakibat fatal. Ketahanan fisik dan psikis yang tinggi, pantang menyerah, Solidaritas ditunjukan dalam empati  terhadap sesama rekan sejawat untuk mempertahankan rasa kesatuan, persatuan, kebersamaan dan kesetiakawanan, dapat dipercaya, Jujur, taat asas.[13]

Oleh karena itu tidak dapat dielakan lagi, polisi yang baik pertama-tama harus mempunyai kepribadian yang matang. Tidak kurang dari sebuah panitia penelitian korupsi di kalangan kepolisian di Amerika Serikat (The Knapp Comisión) yang menyatakan bahwa faktor utama dari penyebab korupsi di kepolisian adalah faktor kepribadian (Blumberg, 1976, 1511). Tidak dapat disangkal lagi, manusia-manusia yang menyandang predikat polisi adalah juga manusia berkepribadian unik, akan tetapi berlainan dengan kelompok seniman, misalnya, di mana keunikan pribadi-pribadi itu justru harus dikembangkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan kreativitas yang tinggi.

Dalam organisasi seperti kepolisian yang dilandasi asas dan tujuan bersama, perbedaan individual ini perlu dikurangi sampai pada taraf tertentu sehingga organisasi itu sebagai kesatuan dapat memberikan pelayanan atau reaksi yang sama kualitasnya di manapun dan pada saat manapun, terlepas dari keunikan individu Polri yang memberikan pelayanan atau reaksi tersebut.

Variabel  Kepribadian calon pemegang senpi agar menjadi pertimbangan lebih dalam yang meliputi : Kepercayaan diri yang besar, Kemampuan untuk mengambil keputusan. Kemampuan komunikasi persuasif (menyakinkan orang lain). Loyal kepada tugas dan kewajiban, patuh  dan taat kepada peraturan yang berlaku, motivasi kerja dan prestasi yang tinggi.

Tahap seleksi dimulai pada tingkat Satuan wilayah ( Polres ), anggota  Polisi yang bersangkutan  mengajukan  permohonan tertulis kepada masing- masing Kepala Satuan Fungsi ( Kasatfung ) untuk selanjutnya  apabila disetujui dengan pertimbangan keperluan tugas dan pertimbangan kelayakan personil sesuai uraian diatas, maka kasat Fungsi dapat meneruskan permohonan kepada Kepala Bagian Sarana Prasarana Polri ( Kabag Sarpras).[14]

Proses seleksi awal di tingkat  Kasatfung  inilah yang memegang peran penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan senpi ; pertama, para Kasatfung yang senantiasa bersama bertugas dan memiliki tanggung jawab terhadap  personil dalam fungsinya, kedua, bentuk pengwasan yang diberikan tidak hanya terkait  masa berlaku  ijin senpi saja namun terkait, perawatan dan pemeliharaan kemampuan  dan keterampilan menembak  secara tepat sasaran, tepat alasan, tepat situasi, dibenarkan secara hukum, dan sesuai prosedur. Budaya pengawasan Kasatfung dalam mencegah  terjadinya penyalahgunaan senpi selama ini masih cenderung sederhana , bahwa latihan penggunaan senpi hanya dapat dilakukan dengan menghamburkan peluru di lapangan tembak serta menunggu adanya perintah pimpinan lebih tinggi sekedar untuk melatih menembak  tingkat dasar.

Setelah Kabag Sarpras Polres menerima surat permohonan dan pinjam pakai senpi yang telah disetujui oleh Kasatfung , maka Kabag Sarpras selanjutnya menerbitkan surat yang ditujukan kepada; Pertama.Kabid Psikologi Polda guna memberikan  penilaian  terhadap aspek kesehatan jiwa, kematangan  emosi dan kedewasaan  berfikir dalam mengambil keputusan terkait selektifitas penggunaan senpi dan kecepatan berfikir. Surat kedua ditujukan  kepada Kanit Provos tembusan Paminal masing – masing kesatuan untuk meneliti latar belakang keluarga apakah memiliki permasalahan dan konflik  dalam rumah tangga, pelanggaran disiplin seperti tindakan agresifitas dan arogansi , penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras  sangat menjadi atensi yang merupakan temuan dalam mencegah seseorang anggota Kepolisian untuk dapat memiliki dan menggunakan senpi dalam tugas, setelah Kabid Psikologi dan Paminal memberikan hasil ” baik dan Layak ” selanjutnya Kabag Sarpras  mengajukan surat ketiga  yang ditujukan kepada Kasatwil ( kapolres ). Kapolres selaku kasatwil nantinya memberikan keputusan final apakah personil yang bersangkutan diberikan ijin pinjam pakai senpi dalam tugas berdasar  penilaian kelayakan dan kepatutan yang diberikan oleh Paminal dan psikologi Polri.

SETELAH MEMBERIKAN IJIN SENPI, SELANJUTNYA PELATIHAN DAN PELATIHAN KEMBALI.

Perlu menjadi pemikiran kedepan adalah bagaimana   dengan personil  Polri yang karena tugasnya harus menggunakan senjata api , walaupun sifatnya temporer tetap akan merupakan suatu ancaman, Personil Sabhara, Sat Obvitnas maupun Brimob dan Polair yang ditugaskan dalam rangka Patroli, maupun pengawalan terhadap kegiatan masyarakat dan benda berharga ( money and cash Transfer ), penggunaan senpi laras panjang sebagai alat beladiri dan perlindungan memerlukan pengaturan lebih detil terkait keahlian dan  kesiapan tugas, bagi personil yang rutin berlatih menggunakan senpi laras panjang termasuk bereaksi dalam menghadapi situasi kritis adalah  bukan suatu masalah, lantas bagaimana dengan personil yang sama sekali belum mengerti dan paham serta tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk bereaksi dan mengoperasionalkan senpi laras panjang yang dipercayakan kepadanya.

Hanya Satuan Brimob yang relatif lebih sering melaksanakan latihan menembak dan reaksi , terkait doktrin  satuan dan spektrum tugas Brimob menghadapi ganguan Kriminalitas berkadar ancaman tinggi, selain itu Brimob umumnya diasramakan sehingga relatif lebih memudahkan dalam pengawasan terhadap  kemungkinan penyalah gunaan senpi. Dimana hal yang sama terkait frekuensi latihan menembak dan latihan kemampuan bereaksi tidak atau jarang dinikmati oleh satuan-satuan Polri lainnya , selain tidak diasramakan, fasilitas lapangan tembak serta pelatih yang baik juga jarang dimiliki.[15]

Latihan menembak tidak hanya dapat diterjemahkan kedalam kegiatan menembak sasaran kertas seperti biasa, latihan mengisi formulir pasca insiden  penggunaan senjata api seperti dalam lampiran Perkap 01 Tahun 2009, atau menggunakan simulasi penangkapan berisiko tinggi, pengejaran kendaraan,  kontra insiden dalam Razia Polisi,sikap dan reaksi menembak dengan drill kering,termasuk berlatih  menggosongkan  dan mengisi kembali munisi secara cepat dalam silider revolver dan chamber magasine, selain dapat dilakukan kapan saja , murah dan tidak memerlukan munisi hidup.

ALTERNATIF PERALATAN SELAIN SENPI DALAM PENUGASAN POLRI

Ketika penggunaan senpi sebagai suatu pilihan yang dilakukan sebagai usaha terakhir untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang lain disekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. Sehingga upaya –upaya lain  yang masih memungkinakan dapat dilakukan untuk menundukkan tersangka maupu pelaku kejahatan dilaksanakanan secara optimal, tembakan juga harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian.

Definisi upaya –upaya lain yang dapat menguatkan  bahwa penggunaan senpi sebagai upaya “ last Resort “ adalah kewajiban bagi  setiap institusi Polisi menyiapkan instrument hukum  yang mengatur tata cara penggunaan kekuatan selain  penggunaan senjata api. Bila penggunaan senjata api dapat disebut sebagai Kekerasan mematikan “ Lethal Weapon” maka upaya lain yang disebut dengan kebijakan penggunaan kekerasanTidak mematikan “ Non Lethal Weapon “

Bentuk kekerasan tidak mematikan  ( NLW; Non Lethal Weapon ) mempunyai lingkupan yang luas. Berikut adalah beberapa darinya: Senjata benturan / pemukul ; Senjata Kimia ; Air bertekanan tinggi ;Senjata elektronik ; Projektil yang tidak mematikan (peluru karet, kantong biji) Sistim paku kendaraan. Kebanyakan dari hal-hal tersebut adalah peralatan polisi yang diakui, tapi semua mempunyai kekurangan dan kelebihan. Air bertekanan tinggi, jika digunakan dengan pewarna, bisa digunakan dengan efektif pada penanganan Huru hara, tapi kalau digunakan dengan salah dapat mengakibatkan luka yang serius.[16]

Senjata Hantam / Pemukul

Senjata hantam biasa dipakai oleh departemen dan biasa diterima oleh masyarakat. Senjata dalam kelompok ini termasuk senter, tongkat polisi dan pentungan. Kelebihan senjata hantam meliputi hal berikut: Ringan dan rendah biaya, Bisa diterima oleh masyarakat secara umum, Berguna terhadap orang yang agresif, Pelatihannya banyak tersedia, Berguna dalam penerapan teknik mengikuti petugas’ Berfungsi sebagai alat penangkis. Senjata hantam / pemukul juga mempunyai kekurangan sebagai berikut: Repot untuk dibawa, terutama dalam kendaraan patroli (kecuali tongkat yang memanjang), Tidak bisa disembunyikan dengan mudah (kecuali tongkat yang memanjang), Bisa mengakibatkan luka kepala, bahkan dengan pelatihan, Sering mengakibatkan luka potong dan cedera, mengarah pada masyarakat mempertanyakan penggunaannya dan menghasilkan publisitas negatif.

Senjata Kimia

Senjata kimia yang dibawa perorangan sekarang ini banyak dipakai oleh Petugas Polri, Meskipun kegunaannya sangat efektif, penggunaannya hanya berdasarkan situasi saja. Beberapa kelebihan bahan kimia adalah sebagai berikut: Ringan dan murah, Mudah dibawa dan disembunyikan,Membutuhkan pelatihan yang sedikit, Menghindarkan kontak antara petugas dan tersangka,Bisa digunakan dengan pewarna untuk menandai beberapa tersangka, Kelemahan dari senjata kimia meliputi hal-hal berikut: Bisa tidak efektif terhadap orang yang memiliki gangguan mental, di bawah pengaruh narkoba, atau mabuk karena sistim sensor syarafnya sedang kebal. Penggunaannya, dalam beberapa kasus, mengakibatkan sikap agresif, Bisa menghasilkan iritasi pernafasan dan penglihatan serta luka-luka,Bisa mempengaruhi petugas . Jenis Bahan Kimia; Ada tiga kelompok dasar dari bahan kimia yang dipakai polisi. Semua bahan kimia ini bisa diandalkan, tapi departemen harus mempertimbangkan dengan seksama sebelum memilih salah satu diantaranya

CN (chloroacetaphenone)

CN merupakan salah satu bahan kimia yang paling lama dan paling umum. Biasanya tersedia untuk umum sebagai alat perlindungan diri, karena bisa dibawa dalam kantong atau jaket. Kelemahannya adalah kemungkinan menimbulkan luka mata yang cukup tinggi dan perlu waktu lebih lama untuk dekontaminasi. Tambahannya adalah bahan kimia ini tidak efektif terhadap orang yang ada di bawah pengaruh narkoba atau pengaruh alkohol.

CS (orthochlorobenzalmalononitrile)

CS telah digunakan oleh anggota militer yang terlibat dalam operasi gangguan sipil dan  juga polisi. Bahan ini juga mempunyai beberapa kekurangan seperti CN, tapi tidak mudah mengakibatkan luka pada mata.

OC (oleo-resin capsicum)

OC merupakan pengganggu kimiawi paling baru yang dipakai oleh departemen polisi di negara-negara demokratis, termasuk Amerika. Biasa disebut sebagai gas cabai, ia menggunakan bahan peradang yang ditemukan dalam cabai cayenne atau cabai pedas. OC bisa membuat kelopak mata membengkak dan menutup untuk sementara waktu, membuat tersedak saat saluran pernafasan menyempit dan terkadang membuat muntah. Bahan ini mempunyai kelebihan besar dibandingkan dengan CN dan CS. OC memerlukan waktu dekontaminasi yang minim, biasanya tidak mempengaruhi petugas dan dilaporkan lebih efektif daripada bahan kimia lain jika digunakan terhadap orang yang secara mental terganggu, sedang di bawah pengaruh narkoba ataupun mabuk.

Senjata Elektronik

Dalam beberapa tahun lalu senjata elektronik telah menjadi bagian umum dalam persenjataan kebanyakan organisasi polisi. Ada dua jenis dasar dari senjata seperti itu: yang biasa disebut “TASER” dan “Stun Gun” (pistol pelumpuh)

Taser, TASER, diberi nama berdasarkan jagoan buku petualangan remaja, singkatan dari Thomas A. Swift Electronic Rifle. Senjata ini merupakan senjata bertenaga rendah (lima watt) yang bersumber dari batere 7.2 volt dan menembakkan sepasang kawat berkait yang akan menyangkut pada baju tersangka. Elektron akan mengalir dari batere sepanjang kawat bawah dan melewati jarak antara kulit dan baju tersangka. Sistem syaraf akan membentuk suatu rangkaian tertutup, sehingga memungkinkan arus untuk mengalir melewati syaraf tersangka dan kembali melewati kawat atas. Ini mengakibatkan kejang-kejang yang menyebabkan tersangka kehilangan kendali atas gerakan-gerakannya.

Stun Gun, Dengan senjata ini petugas harus berada dalam jarak dekat dengan tersangka agar senjata bisa ditempelkan pada badan tersangka. Saat senjata sudah menempel pada tubuh, petugas akan menarik pemicu yang akan mengeluarkan arus listrik, sehingga tersangka mendapat efek sama seperti pada penggunaan TASER. Stun Gun bisa sangat berguna; namun petugas harus dalam jarak dekat dengan tersangka. Karena alasan ini, beberapa departemen tidak mendukung penggunaannya.

Sayangnya, Stun Gun juga telah menerima publisitas negatif karena beberapa polisi telah menggunakannya dengan sikap kasar, sebagai usaha untuk mendapatkan pengakuan. Seperti senjata lainnya, senjata elektronik juga memiliki kelebihan dan kekurangan.  Berikut merupakan beberapa kelebihan yang telah diketahui:  Ringan, mudah dibawa dan murah, Menurut laporan, lebih efektif terhadap orang yang secara mental terganggu, orang yang memakai narkoba atau sedang mabuk; Kecil kemungkinan akan mengakibatkan luka permanen; dan Menurut laporan, sangat berhasil terhadap orang yang kasar. Kekurangan yang dihubungkan dengan senjata elektronik mencakup hal-hal berikut: Karena senjata elektronik mempunyai potensi untuk membuat percikan, para ahli mengusulkan agar senjata ini tidak digunakan pada situasi yang memungkinkan terjadinya kebakaran atau ledakan; Dapat digunakan dengan ceroboh oleh petugas yang kurang terlatih atau diawasi dengan baik. Dapat dianggap sebagai alat penyiksaan oleh masyarakat.

Ada beberapa alat lain yang bisa digunakan dalam  untuk penegakan hukum,yang perlu dipertimbangkan dalam mengadapi pelaku kejahatan  menggunakan kendaraan bermotor.

Paku kendaraan,Telah terbukti efektif dalam menghadapi kendaraan yang melarikan diri, terutama dalam situasi terbatasnya kemungkinan untuk menutup jalan atau jika polisi menilai bahwa sangat mungkin bagi pengendara untuk menabrak penutup jalan. Secara bersamaan, mereka menyediakan pilihan untuk menabrak pada situasi pengejaran berkecepatan tinggi. Peralatan paku memiliki karakteristik sebagai berikut: Menghindari kontak langsung dengan kendaraan yang melarikan diri ;Bisa mengempiskan ban yang menambal sendiri dengan menggunakan paku berongga, Mudah dipakai dan ringan, Bisa menyebabkan pengendara kehilangan kendali yang bisa mengakibatkan luka serta timbulnya pertanyaan penggunaan kekerasan.

  1. 4.    UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN SENPI.

Menurut Anneke Osse, 2007 [17] terdapat  beberapa alasan  yang menjadi latar belakang penyalah gunaan senjata oleh petugas Kepolisian :

KELEMAHAN DALAM MEKANISME AKUNTABILITAS.

Mekanisme  akuntabilitas  terkait dengan kehandalan personil pemegang senpi dalam menggunakan senpi yang dimiliki , termasuk standar minimun kesehatan jiwa , penilaian psikologis, penilaian pimpinan dan sejawat termasuk didalamnya penilaian beberapa pimpinan satuan sebelumnya terkait pengendalian diri, permasalahan keluarga, riwayat penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, kesanggupan bertanggung jawab dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam situasi krisis.

Akuntabilitas hanya dapat diperoleh melalui kebijakan kebijakan proaktif  terhadap segenap factor penyebab rendahnya akuntabiliotas personil pemegang senpi untuk menggunakan senpi inventaris tadi secara tepat guna tepat sasaran dan berdasarkan etika Profesi Kepolisian[18].

Sejauh mana pemahaman personil pemegang senpi terhadap prosedur penggunaan senpi menurut  Perkap No. 1 tahun 2009, ketika  senpi tersebut  digunakan apakah pimpinan langsung  juga dikenakan kewajiban untuk melaporkan setiap insiden  yang terjadi, bilamana terjadi adalah mekanisme dan prosedur laporan dan pertanggung jawaban yang harus dilakukan pimpinan selain personil  pemegang senpi?

Perkap No.1 Tahun 2009  dalam pasal  14 secara tegas menggariskan adanya mekanisme laporan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap setiap dugaan penyalahgunaan  senpi sehingga akan didapat suatu hasil penyelidikan internal yang memadai , jujur dan berkeadilan bagi anggota pemegang senpi maupun masyarakat yang merasa  dirugikan. “Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini”.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  Perkap No.1 Tahun 2009  pasal 14, memuat antara lain: tanggal dan tempat kejadian; uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian; alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan; rincian kekuatan yang digunakan; evaluasi hasil penggunaan kekuatan; akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk: bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4 sampai dengan tahap 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, e dan huruf f; mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan; mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat; bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan; bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan; bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

PELATIHAN YANG TIDAK MEMADAI.

Pertimbangan dan kebijakan penggunaan senjata api dibeberapa Negara  terdapat perbedaan , hal tersebut terkait dengan kondisi sosiokultural serta tanggapan masyarakat dan kebijakan Negara terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api, Polisi Amerika  paling memiliki alasan kuat untuk senantiasa menggunakan senjata api dalam tugas sehari –hari ancaman keselamatan diri petugas Polisi di Amerika  mendorong mereka untuk lebih reaktif dalam penggunaan senjata apai , baik dalam kepemilikan, pelatihan serta jenis persenjataan yang diijinkan untuk di selipkan pada kopel kerja, dibawa dalam mobil termasuk kepemilikan senjata cadangan dengan bentuk dimensi lebih kecil dan kompak , dibandingakn rekan sejawat kepolisian dari Australia, Inggris, Kanada atau Jepang.[19]

Bentuk bentuk pelatihan penggunaan senpi sangat meluas bagi kalangan kepolisian di Amerika[20]  Petugas Polisi di Amerika senantiasa  berangkat kerja  seolah akan maju ke medan perang, Mereka membawa pistol, memakai rompi anti peluru dibalik kemeja mereka,  menggantungkan tongkat pemukul dalam sabuk kulit mereka atau dalam kantung tersembunyi dalam pelipit celana mereka , membawa kaleng aerosol ( OC spray[21] ), memeriksa apakah borgol sudah dimasukkan kedalam kantong  dan menguji radio Pribadi untuk memastikan  mereka bisa memanggil bantuan jika membutuhkan, mungkin juga mereka berlatih  memasukkan  dan mengeluarkan peluru dari senapan yang mereka gantungkan, dibeberapa kota terdapat kebijakan  untuk setiapa agt patrol membawa tas berisikan helm dan perlengkapan pencegah kerusuhan, dan terakhir mereka membawa senter kadang sepanjang  6 ( enam ) batteray yang juga bisa berfungsi sebagai tongkat pemukul.[22]

Sedikit berbeda pada Kepolisian  Jepang, petugas Polisi dilapangan diijinkan untuk membawa senpi jenis revolver cal.38mm, Senpi sangat jarang digunakan namun hal ini ditunjang dengan adanya kewajiban  bagi setiap petugas Polisi untuk menguasai salah satu ilmu beladiri baik dari aliran Judo maupun Kendo ( Bayley, 1991), suatu kebijakan  yang sangat berarti membangun kepercayaan diri sekaligus menunjang kemahiran taktik dan teknik lapangan petugas kepolisan, suatu hal yang sangat langka diterapkan di Indonesia.

Beberapa satuan wilayah masih konsisten dengan pemeliharaan kemampuan dan jasmani anggota.[23] kewajiban untuk mampu melaksanakan beladiri Polri juga bukan suatu kebijakan yang diwajibkan oleh Mabes Polri, sehingga tidak heran kebijakan beberpa  Kasatwil untuk melakukan ujian  Beladiri Polri sebenarnya merupakan inisatif dan pertimbangan taktis demi kepentingan organisasi secara lokal,lihat pada SKEP.: 232/IV / 2005 Tanggal  19 April 2005, tentang Kenaikan Pangkat  Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara  Republik Indonesia. Dalam Surat Keputusan ini hanya mengatur tentang syarat  umum usulan kenaikan pangkat dan syarat administrasi  kenaikan pangkat , tanpa embel-embel kewajiban untuk mampu atau mengusai keahlian beladiri Polri dalam tingkatan / kualifikasi tertentu. Upaya lain yang terkait dalam pencegahan penyalahgunaan senjata api maupun tindakan keras  lainnya sebenarnya menurut  Chairuddin Ismail, 2011[24] telah dilakukan Polri, dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia  telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) ditanda-tangani oleh Indonesia pada 23 Oktober 1985.

Konvensi ini kemudian diratifikasi pada 27 Nopember 2006 melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1998. Walaupun telah di ratifikasi, Indonesia melakukan reservasi dan deklarasi terhadap beberapa pasal di dalam konvensi tersebut. Berdasarkan dokumen yang didaftarkan kepada PBB, Indonesia melakukan deklarasi pada pasal 20 ayat 1,2 dan 3. “The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of paragraphs 1, 2, and 3 of article 20 of the Convention will have to be implemented in strict compliance with the principles of the sovereignty and territorial integrity of States.”

Tidak ada pembenaran terhadap tindakan penyiksaan maupun penyalahgunaan senpi seperti yang terjadi di kantor Polisi maupun dalam bentuk Police Brutality, kepada pelaku senantiasa akan dijatuhi  tindakan atau hukuman , baik berupa  hukuman disiplin, hukuman yang bersifat administrative, maupun pidana. Bahkan beberap[a perwira senior juga  terjena sanksi pencopotan jabatan, peritiwa yang terjadi terkait penyalahgunaan senpi maupun Police brutality tidak dapat dijadikan pedoman bahwa  Polri ( Pemerintah ) tidak memberikan perhatian kepada pelaksanaan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).

Polri sendiri, telah melakukan sosialisasi konvensi  di lembaga pendidikan Polri melalui kurikulum pendidikan dan pelatihannya, Pada kurikulum pembentukan  Bintara dan Perwira ( AKPOL )[25] , para siswa memperoleh  pelajaran Etika Kepolisian, Pelajaran Hukum  serta penyidikan kejahatan  yang juga sangat menekankan kepada larangan melakukan penyiksaan, Pelatihan Beladiri tanpa penggunaan senjata  juga mengajarkan  sikap kejiwaan sportif dan menghindari balsa dendam.Hukum Humaniter diberikan sekilas untuk memberikan pemahaman tentang adanya  penyiksaan yang bersifat universal serta harus dihindarkan Negara Negara lain, latihan menembak dan menggunakan senjata api , latihan pengendalian massa dan latihan anti huru hara, semuanya diikuti dengan penegasan  untuk mencegah penganiyaan dan penyiksaan[26], meski petugas sendiripun  memiliki resiko untuk luka, atau babak belur dalam tugas itu.

PENGAWASAN YANG TIDAK LAYAK TERHADAP PETUGAS PEMEGANG SENPI

Selain adanya  pelatihan yang kurang memadai , bahwa kesenjangan antara upaya Polri untuk menghilangkan tindakan kekerasan dan penyalahgunaan senpi di lingkungan operasional institusi Polri, juga  didorong  sebagai akibat pengalaman empiric bahwa kekerasan dan penyiksaan  dalam operasi Kepolisian , apakah dalam menghadapi  massa, ataukah pengerebekan  dan penangkapan tersangka diduga berbahaya, juga ditentukan oleh pengendalian lapangan, Penggelaran pasukan                      [27] ( personel deployment)  dalkam waktu lama  akan menimbulkan kejenuhan dan mungkin juga tekanan psikologi ( stress) yang mudah memancing emosi petugas untuk melakukan penganiayaan dan meyalah gunakan senpi.

Pasal 14 ayat (1 dan 2 ) tentang pengawasan dan pengendalian penggunaan senajata api seperti yang diatur dalam Perkap. 01 Tahun 2009. setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan.  setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.

Sanksi yang diterapkan kepada anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata Polri tergantung dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit P3D. Apabila perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, maka sanksinya adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Selanjutnya apabila tindakan tersebut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit P3D dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin dan tindak pidana, maka selain diberikan sanksi disiplin juga dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Penjatuhan sanksi disiplin [28]

KURANG PROFESIONALISME  ( TERMASUK KURANGNYA PEMAHAMAN TENTAK TAKTIK DAN TEKNIK KEPOLISIAN TERKAIT  PROSEDUR PENGGUNAAN  SENPI )

Eskalasi tindakan yang harus dilakukan sebelum dapat menggunaan Kekerasan yang mematikan, guna mencegah adanya penyalahgunaan senpi termasuk tindakan keras berlebihan yang dilakukan Polri kepada masyarakat maupun pelaku kejahatan. Pilihan penggunaan kekerasan bisa diartikan sebagai urutan langkah-langkah, bermula dari persuasi verbal sampai pada penggunaan kekerasan mematikan. Idealnya, urutan langkah-langkah ini akan memperbolehkan petugas untuk meningkatkan responnya terhadap suatu situasi dalam sikap yang terukur dan pantas. Tetapi,  dalam situasi yang sangat tidak sesuai suatu peningkatan yang terukur seperti itu seringkali tidak mungkin dilaksanakan namun demikian adalah kewajiban setiap anggota Polri untukj mengusahakan agar tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan.

Sering kali polisi tidak mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dengan seorang tersangka mengenai tindakan tersangka dan kejadian yang dipertanyakan.  Karena alasan ini, polisi harus sering meningkatkan pilihan penggunaan kekerasan mereka dan segera berpindah pada tahap yang sesuai dengan urutan langkah-langkah. Dalam kasus yang tidak wajar, kemungkinan petugas harus langsung memakai kekerasan mematikan. Contoh, saat menanggapi alarm di sebuah bank, jika petugas berhadapan dengan orang bersenjata yang menembak pada mereka, balas menembak merupakan pilihan yang tepat, kecuali situasi bisa diamankan dan dikendalikan dengan cepat.

Kehadiran Fisik Petugas ( berseragam / identitas  Polri jelas terlihat ) :

Penggunaan urutan langkah-langkah kekerasan adalah skala tindakan dan kondisi yang membentuk batasan tindakan petugas. Penggunaan urutan langkah-langkah kekerasan bermula dari tahap ancaman yang paling rendah, meningkat melalui serangkaian kondisi dan tindakan yang memerlukan tindakan pertahanan ataupun perlawanan yang lebih serius. Kehadiran fisik petugas seharusnya sudah cukup untuk memperoleh kerjasama yang dikehendaki.[29]

Persuasi Verbal ;

Tahap peningkatan selanjutnya merupakan persuasi verbal. Ini mencakup petugas berbicara dengan tersangka, tapi dengan cara yang bisa dimengerti oleh masyarakat yang dilayani petugas seperti “Pak, apakah anda bisa ikut saya ke kantor polisi dimana kita bisa menyelesaikan situasi ini?” pada sisi lain, seorang petugas yang mendekati pengemudi kendaraan dan berkata “Hei brengsek, kamu bodoh atau kamu merasa kamu yang punya jalan ini?” tidak berusaha melakukan persuasi verbal.

Semprotan OC (oleo-resin capsicum) :

OC adalah bahan kimia terbaru untuk menimbulkan rasa sakit yang digunakan oleh departemen kepolisian di negara-negara demokratis, termasuk Amerika Serikat. OC dilaporkan lebih efektif dibandingkan zat kimia lain saat digunakan terhadap orang yang memiliki gangguan mental, menggunakan narkoba, atau mabuk.

 

 

Pengendalian Kontak :

Pengendalian Kontak digunakan jika petugas menyadari tersangka tidak bekerjasama dan petugas perlu menggunakan bentuk pengendalian minimum untuk mendapatkan kerjasama. ( dengan pagar betis, pemasangan Police line, barikade termasuk mendorong dan membatasi dengan tangan kosong )

Teknik Kepatuhan :

memungkinkan petugas untuk mendapatkan kendali terhadap seseorang yang melawan dengan gigih, tapi memberikan kesempatan pada petugas untuk naik pada tahap kekerasan yang lebih tinggi jika diperlukan. Jika pada kasus di mana tersangka terus menerus menarik diri dari petugas yang telah menggunakan bentuk kekerasan kendali kontak, petugas bisa memilih untuk memaksa tersangka untuk mengikuti ( teknik kuncian maupun pemborgolan dan teknik beladiri untuk membawa tahanan )

Teknik Perlawanan / Bertahan :

Teknik bertahan merupakan tindakan yang dilakukan petugas, yang memungkinkan petugas untuk memegang kendali terhadap seseorang yang menunjukkan sikap menyerang. Contoh, jika seseorang menyerang petugas, petugas mungkin harus menggunakan senjata pemukul (pentungan tunggal, pentungan gagang samping atau tongkat yang memanjang) atau semprotan kimia untuk menghentikan tindakan penyerangan tersangka.

Kekerasan Mematikan :

Kekerasan mematikan melibatkan tindakan yang diharapkan akan mematikan tersangka. Ini merupakan pilihan paling akhir pada urutan langkah-langkah kekerasan dan akan digunakan hanya jika petugas dihadapkan dengan situasi mematikan, baik bagi petugas sendiri ataupun orang lain. Ini mewakili tindakan langsung dan menentukan oleh petugas untuk mengendalikan situasi. Biasanya jika petugas polisi menembakkan senjatanya, hasil akhir yang akan terjadi adalah adalah kematian atau paling tidak luka parah.

Selain terkait  eskalasi tindakan  yang harus dipahami setiap anggota Polri khusnya yang memegang senpi adalah keperluan untuk membertikan tembakan peringatan , pertimbangan taktis dan teknis termasuk berapa kali jumlah tembakan peringatan harus dilakukan dan seberapa jauh  tembakan peringatan dapat memberikan efek detterent kepada pelaku kejahatan.

Perkap No. 01 Tahun 2009. mengatur bahwa dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.

Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut: untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat; untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.

Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

BURUKNYA KERJA SAMA ANTARA POLISI DAN MASYARAKAT                                      ( MENGGUNAKAN ALIH-ALIH KERJA SAMA).

Penegakan Hukum dengan kerjasama masyarakat dilandasi atas dasar saling menghargai, mengerti, dan percaya antara kesatuan dan petugas penegakan hukum dengan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum merupakan sesuatu yang rapuh. Untuk mendapatkannya sangat sulit dan untuk menghilangkannya sangat mudah. Polri harus peka terhadap kerapuhan ini dan memberi sangsi secara hati-hati kepada petugas yang melanggar kepercayaan dari masyarakat.[30]

Siapa yang termasuk masyarakat? Masyarakat atau komunitas adalah sekelompok orang yang disatukan karena mereka memiliki karakteristik yang sama, seperti letak geografis, nilai, tradisi, dan lainnya. Jenis komunitas yang ada termasuk sekolah, institusi keagamaan, afiliasi bisnis, rukun tetangga dan lainnya. Agar masyarakat bisa berperan sebagai mitra penegak hukum, pertama kali mereka harus percaya pada pihak penegak hukum, percaya bahwa mereka (masyarakat) akan diperlakukan adil, percaya bahwa pihak penegak hulum akan memperlakukan semua anggota masyarakat tanpa prasangka, percaya bahwa penegak hukum akan melindungi anggota masyarakat yang mau bekerja sama, dan percaya bahwa mereka yang melanggar hukum dijamin diperlakukan adil dan manusiawi.

Sayangnya, masyarakat mungkin memiliki persepsi buruk  yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap Polri dan juga adanya kebijakan Polri terkait pengelolaan rahasia dan  informasi kejahatan  yang terjadi selain karena memang untuk kepentingan penyidikan  dan penggungkapan kasus adalah juga  kebiasaan menyembunyikan data agar terlihat aman dan berhasil.  Sehingga pengelolaan informasi kejahatan yang tidak professional justru menghalangi  Polri untuk mendapatkan  informasi yang dibutuhkan dengan menjadikan komunitas itu tempat yang lebih aman untuk ditinggali dan bekerja. Rasa tidak percaya ini mungkin didasari oleh  ketidakadilan, perlakuan tidak manusiawi, dan pelanggaran hukum oleh oknum penegak hukum dan kesatuan tertentu. Padahal anggota masyarakat dapat memberikan informasi yang kaya kepada petugas penegak hukum, yang dapat menjadi instrumen dalam mengidentifikasi dan menangkap kelompok kriminal sebelum mereka beraksi. Masalahnya adalah bagaimana agar anggota masyarakat mau membantu penegak hukum.[31]

Mengingat pentingnya kerjasama masyarakat dalam pencegahan dan penangulangan kejahatan alternative solusi adalah dengan pemberitaan   kejahatan baik melalui media cetak maupun elektronik akan menunjang perkembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau kriminologi dan proses pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Secara umum masyarakat cenderung untuk menambah informasi yang diperolehnya secara langsung dengan membaca atau mendengarkan berita lewat koran atau media lainnya supaya lebih sempurna/lengkap. Namun pendapat ini juga perlu dikritisi karena pemberitaan kejahatan lewat koran dan majalah dapat memberikan pengaruh terhadap pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung, positif maupun negatif.

Media massa surat kabar merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, dimana komunikator berhadapan (secara tidak langsung) dengan komunikan (massa/ masyarakat pembaca). Komunikasi melalui media surat kabar dan majalah memiliki perbedaan dengan komunikasi massa yang dilakukan dalam sosiologi, karena dalam komunikasi melalui media ini memiliki ciri khas, bahwa massa terikat pada pesan, kejadian atau idea yang terjadi yang terdapat di luar lingkungan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, berita atau pesan yang dimuat di media ini akan lebih mudah untuk membentuk opini atau pendapat serta sikap pembaca.

Pada umumnya pemberitaan kejahatan selalu menarik perhatian  masyarakat dan oleh karenanya mempunyai daya pengaruh yang cukup efektif terhadap masyarakat. Secara teoritik beberapa ahli telah mencoba merumuskan kerangka konseptual tentang pengaruh  media massa terhadap kejahatan.

James Russel Wiggins menulis tentang pro dan kontra pemuatan berita kejahatan dimedia massa. Pendapat pro dan kontra, sering dikemukakan oleh penegak hukum, antara lain: Pemuatan berita kejahatan akan meningkatkan kejahatan dengan mengundang peniruan oleh pembaca yang bernaluri jahat. Berita-berita kejahatan melukai perasaan keluarga dari si penjahat atau korban kejahatan. Berita-berita kejahatan selalu menimbulkan “ Ketidaknyamanan” dengan gambar-gambar yang menakutkan dan mengerikan (misalnya gambar berwarna dari peristiwa kejahatan/pembunuhan/kejahatan.[32]

Disamping dampak negatif tersebut, juga ada  dampak positifnya. Wiggins selanjutnya aspek positif pemberitaan kejahatan adalah: “Kejahatan harus berbalas dan kena ganjaran, adalah pegangan hidup di dalam  masyarakat yang harus diulang untuk menakuti calon-calon penjahat. Berita-berita kejahatan membantu pihak pengusut kejahatan, membekuk si penjahat  (pemuatan foto penjahat yang akhirnya berhasil membekuk penjahat). Takut dibeberkan di koran, merupakan penjera yang mujarab untuk mencegah orang-orang berjiwa jahat melaksanakan niat jahatnya. Pemberitaan proses peradilan dan penangkapan si penjahat, juga membantu si penjahat dari perbuatan sewenang-wenang pihak penegak hukum.

Dalam dunia penegakan hukum, pemberitaan “kriminalitas”, apalagi kejahatan kekerasan yang disajikan dengan bahasa yang demonstratif, lama kelamaan akan membentuk sikap/persepsi  masyarakat tentang kejahatan itu sendiri.  masyarakat akan semakin tumpul kepekaannya terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat atau tabu menjadi suatu perbuatan yang wajar dan lumrah bahkan dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak tabu lagi.

Banyak acara bertajuk  berita kriminal sukses di media,  ditandai dengan tingginya rating penonton dan sangat populer di kalangan masyarakat. Melihat kesuksesan acara ini rupanya menarik minat bagi stasiun televisi untuk membuat program acara serupa dengan nama yang berbea-beda seperti  Patroli (Indosiar). Buser (SCTV), Sergap (RCTI), Sidik (TPI), Kriminal (TransTV), TKP (TV7),  dan Brutal (Lativi). Selain acara berika kriminal dengan durasi 30 menit berisi berbagai kasus, tetapi beberapa stasiun televisi juga membuat tayangan yang mengungkap khusus satu peristiwa kriminal dalam durasi 30 menit, seperti acara fakta (ANTV), investigasi (Lativi)  Jejak kasus (Indosiar), dan Derap Hukum (SCTV), dan Lacak (Transtv). Dalam format acara ini peristiwa disajikan dengan lebih lengkap dengan menyampaikan latar belakang kejadian, pelaku, korban, serta komentar dan pandangan orang-orang di sekitar pelaku, maupun program. Ulasan dan komentar pakar kriminal dan hukum juga turut disajikan. Seringkali dalam tayangan menggunakan model/aktor pengganti untuk memerankan adegan “seolah-olah” seperti saat peristiwanya terjadi.

Salah satu fenomena menonjol adalah adanya aksi tembak menembak atara petugas Polri dengan penjahat, atau  tembakan  peringatan yang terdengar sebagai latar belakang kehebatan penangkapan pelaku curanmor yang tiba tiba muncul dalam keadaan tertembus peluru tepat pada betis ataupun telapak kaki. Penggambaran  kehebatan anggota Polri yang berhasil meringkus penjahat lengkap dengan ketepatan menmbak pada telapak kaki memberikan pendidikan yang salah kepada petugas Polri di tempat dan kesempatan berbeda, seolah-olah hambur tembakan, ataupun aksi kejar-kejaran sembari mengacungkan  pistol dengan arah laras serampangan merupakan hal yang diijinkan dan diatur dalam SOP penggunaan senpi.[33]

ADANYA DISKRIMINASI BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERTENTU YANG BERUJUNG PADA KONFRONTASI TERBUKA

Pengalaman empirik  menunjukan  bahwa kekerasan  dan penyiksaan dalam operasi kepolisian, ketika menghadapi massa anarkhis maupun upaya penangkapan berisiko tinggi ( penggerebekan ) juga ditentukan oleh  kemampuan pengendalian operasional,tanggung jawab dan kapabilitas Kasatwil dalam mengendalikan serta menyusun langkah cerdik dan cerdas guna antisipasi  agar setiap tindakan kepolisian dapat menjamin terciptannya  keamanan, ketertiban, keselamatan dan kepastian hukum tanpa mengorbankan keselamatan  jiwa raga manusia                                                ( petugas dan masyarakat).

Chairuddin Ismail, 2011. Menegaskan bahwa stress dan  kejenuhan dapat ditimbulkan sebagai akumulasi masa penugasan maupun penantian perintah yang terlalu berkempanjangan.[34] Sehingga sosialisasi tentang penghormatan terhadap HAM maupun konvensi anti penyiksaan yang telah diberikan tidak efektif dalam meredam  emosi akibat kejenuhan dan tekanan psikologis petugas saat menghadapi massa.

Kondisi ini diperparah dengan provokasi massa dengan tindakan ataupun ucapan yang bersifat menyerang pribadi petugas, maupun tindakan melecehkan petugas , dengan mempertontonkan   dan menyadera petugas yang berhasil ditangkap kelompok massa

Situasi lain yang juga sering menjadi pemicu adanya  tindak kekerasan secara berlebihan dan penyalahgunaan senpi ketika terjadi konflik bernuansa  SARA maupun separatis, akibat tekanan psikologis , keterbatasan fasilitas dan dukungan  dalam operasional, jatuhnya korban jiwa dikalangan petugas sendiri sebagai akibat  serangan kelompok yang bertikai turut mendorong adanya bentuk kekerasan dan penyalahgunaan senpi.

Kedua kondisi diatas  perlu mendapat perhatian, dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan senpi sebagai bentuk tindak kekerasan, penyiksaan yang bertentangan dengan penghormatan terhadap HAM dan Konvensi anti penyiksaan , dapatlah Polri menyusun rencana strategis  secara proaktif melakukan tindakan pencegahan dengan: membatasi  masa tugas dan frekuensi penugasan personil didaerah  rawan  dan Konflik  bersenjata, memberikan piranti lunak dan keras terkait upaya  penegakkan hukum , pemeliharaan kemanan dan ketertiban , serta pelindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat secara  memadai baik kuantitas dan kualitas , peralatan perlindungan lengkap dan sesuai kebutuhan tugas  diikuti pelatihan dan pembekalan piranti lunak terkait upaya mencegah penyalahgunaan senpi dan tindak kekerasan berlebihan.[35]

Kebijakan zero complaint dalam mengembalikan  dan memelihara kemanan dan ketertiban umum di wilayah konflik, sangat tergantung  kapasitas institusi Polri , apakah memiliki kesungguhan untuk menuntaskan konflik  horizontal dan vertical yang terjadi di Indonesia,dengan tidak menugaskan personil yang  lelah secara psikis, tanpa peralatan memadai serta untuk jangka waktu tidak menetu.

PENUTUP

KESIMPULAN

Upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengijinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api, serta melakukan tes ulang hak memegang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api.

Jika polisi masih juga mengandalkan kekerasan  dan dengan menggunakan senpi secara serampangan dalam menyelesaikan masalah, niscaya kepercayaan terhadap kepolisian akan semakin melemah yang akan berakibat pada sulitnya polisi menegakkan profesionalitas dan supremasi hukum. Efektifitas peran kepolisian sebagai leading actor (aktor penentu) dalam penegakan hukum akan terus diuji sejalan dengan agenda-agenda pengembangan reformasi Polri.

Fenomena penyalahgunaan senjata api dan tindakan kekerasan  secara berlebihan dalam tugas kepolisian  bersumber  dari dalam diri petugas seperti : terkait masalah kematangan emosi, kesehatan jiwa, masalah pribadi dan keluarga, tingkat pengetahuan dan kualitas pelatihan awal sebelum mendapat pinjam pakai maupun pelatihan lanjutan setelah mendapat pinjam pakai senpi,sedangkan  factor eksternal adalah Kebijakan institusi Polri yang belum memberikan pelatihan memadai termasuk ketersediaan alat-alat lain yang kurang mematikan ( Non Lethal Weapon ) dibandingkan penggunaan senpi  dalam tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat, ketiadaan pengawasan yang memadai dari atasan langsung sebagai upaya preventif aktif dalam mencegah penyimpangan melalui bentuk latihan sederhana untuk menguji dan ememlihara kemampuan fisik dan pemahaman legalitas  procedural penggunaan senpi.

Kebijakan reaktif pasca insiden penyalahgunaan senpi  tidak menimbulkan penjeraan  kepada rekan sejawat lainnya, selain ketiadaan akuntabilitas penghukuman yang memadai , kebijakan  reaktif yang dilakukan harus menunggu jatuhnya korban serta setelah citra Polri luntur. Kebijakan proaktif mencegah penyimpangan belum menjadi agenda utama Polri untuk  meningkatkan dan memelihara kredibilitas  penegak hukum yang mumpuni di masyarakat , dilihat dari belum adanya kebijakan yang khusus mengatur tentang penggunaan NLW sebagai alat kelengkapan tugas sehari hari yang harus digunakan setiap anggota Polri ketika turun kejalanan.

Manakala Polri tidak segera membangun kembali komitmen perubahan kultural dengan melakukan akselerasi reformasi menuju terwujudnya kultur polisi sipil yang antara lain bercirikan: protagonis, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan antagonis yang menjadi alat kekuasaan; humanis, melalui internalisasi nilai-nilai HAM terhadap seluruh anggota Polri, utamanya dalam memperhatikan hak­-hak saksi, korban dan tersangka, baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, maupun hak budaya; demokratis, memperhatikan aspirasi rakyat dan dekat dengan warga masyarakat; transparansi, membuka akses ke publik dan tidak menutup fakta; akuntabel, mampu mempertanggungjawabkan semua tugas dan tindakannya, baik kepada pemerintah, DPR, maupun kepada public, maka sampai kapanpun Citra Polri akan selalu negative, Polisi bertindak dianggap melanggar HAM, Polisi diam dianggap membiarkan kejahatan, termasuk bila Polisi menjadi korban kejahatan akan dianggap cedera janji profesionalitas; bila membela diri sendiri tidak mampu , bagaimana mau membela  masyarakat.

SARAN

Adalah sangat penting untuk menyiapkan piranti lunak ( Standar aturan dan tindakan ) serta perangkat keras instrument kekuatan yang memadai,termasuk pelatihan dalam penggunaan kekerasan untuk petugas yang baru dan pelatihan lanjutan untuk petugas yang berpengalaman, jika ingin menghindari penyalahgunaan senpi termasuk tindakan kekerasan kepada masyarakat. Petugas  Polri harus dilatih untuk menggunakan kekerasan sesuai urutan prosedur. Mereka harus mengenali bentuk kekerasan yang dilegalkan oleh institusi Polri  dan harus bisa menunjukkan penggunaan yang tepat dalam situasi apapun.

Jika Polri telah menetapkan suatu kebijakan atas penggunaan kekerasan dan anggota Polri  telah dilatih dengan cukup memadai, kemungkinan kebijakan akan dipatuhi dengan benar, termasuk bila atasan langsung mengambil langkah proaktif  untuk memastikan adanya kepatuhan karena jika atasan langsung tidak  segera memperbaiki kesalahan petugas, kesalahan yang dilakukan itu dapat berakibat fatal  terhadap  keselamatan diri petugas atau orang lain.

Sementara tugas atasan langsung adalah memeriksa  setiap laporan penggunaan senpi, sebagai rangkaian pengawasan dan pengendalian, adalah kegagalan atasan langsung bila tidak dapat mengenali penyalahgunaan senpi serta tindakkan kekerasan oleh bawahannya, yang  pada akhirnya akan menimbulkan keluhan masyarakat, liputan negatif dari media dan bahkan tanggung-jawab perorangan dan Institusi.

Polri harus memiliki standar aturan penggunaan senpi dengan catatan disosialisasikan  dengan jelas kepada anggotanya, baik lisan maupun tulisan, bahwa kekerasan yang dipakai hanya yang diperlukan. Ini harus diperkuat saat pelatihan resmi dan pada saat lain. Kebijakan harus meliputi penggunaan semua tingkat dan jenis tindakan keras sampai / dan termasuk kekerasan mematikan.

Anggota harus mengerti bahwa kekerasan mematikan hanya diperbolehkan pada keadaan di mana petugas atau orang lain berada dalam bahaya langsung.untuk itu  Setiap petugas harus diberi salinan tertulis mengenai peraturan Kapolri tentang penggunaan kekerasan dan menerima instruksi atas peraturan itu sebelum bertugas.

Polri harus menegaskan kembali kebijakan atas tembakan peringatan,agar  dimengerti dengan seksama oleh para anggota. Ketika pertimbangan untuk tidak mengizinkan tembakan peringatan, terutama karena bisa mencederai petugas lain dan masyarakat di lingkungan kejadian.

Pengaturan kembali jika petugas Polri  perlu atau diperbolehkan untuk membawa senjata saat lepas dinas/ tugas, perlu adanya peraturan tertulis mengenai penggunaan senjata itu. Peraturan itu harus menjelaskan kapan petugas bisa memakai senjata dan bagaimana petugas akan mengamankan senjata jika tidak perlu bawa oleh petugas.

Polri harus menjelaskan senjata tidak mematikan ( NLW )  apa yang boleh digunakan di dalam tugas dan menyediakan piranti lunak panduan atas penggunaan senjata ini. Petugas tidak diperbolehkan untuk menggunakan senjata tidak mematikan sampai mereka mendapatkan pelatihan untuk penggunaannya. Jenis Senjata dan amunisi yang dipakai hanyalah yang ditentukan. Syarat seperti itu mencegah petugas membawa senjata yang kurang bagus atau yang sangat berbahaya. Tambahannya, hal ini menyeragamkan senjata dan amunisi di antara para petugas dan meningkatkan keamanan mereka.

Setiap saat, dalam kesempatan awal Polri perlu meminta penyerahan laporan tertulis dalam kasus apapun dimana seorang petugas menembakkan senjata api (kecuali untuk kegunaan pelatihan). Laporan ini harus diberikan dalam waktu 24 jam ( sesegera mungkin ) dan harus memberikan semua informasi yang berhubungan dengan keadaan kejadian. Jika laporan mengarah pada kesimpulan adanya kelalaian, maka petugas akan diminta untuk menjalani pelatihan perbaikan penembakan dan penyidikan terkait pelanggaran etika atau disiplin.

Menyusun kebijakan yang mewajibkan agar semua petugas menunjukkan kemahiran dengan senjata yang ditentukan sebelum diberikan atau menggunakan senjata tersebut. Petugas Polri harus senantiasa diminta untuk memenuhi ketetapan standar minimum dengan mengacu pada nilai, keamanan dan perawatan. Serta melakukan review kepada setiap petugas untuk memenuhi kualifikasi atas dasar pembagian dengan semua jenis persenjataan yang mereka boleh pakai. Suatu perintah harus menyebutkan nilai yang diperlukan, kondisi (siang atau malam) dan kursus khusus penembakan (untuk senjata api). Petugas juga akan diminta untuk menunjukkan teknik keselamatan yang sesuai dan kemampuan untuk melakukan perawatan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Manusia biasa.......

  1. Buku-buku.
  • DPM. Sitompul,SH.MH.Irjen.Pol.  Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta , 2005.
  • Sadjijono,SH.,M.Hum, Dr. Etika Profesi Hukum, Laksbang Mediatama, cetakan Pertama, Juni 2008.
  • Evodia  Iswandi,  Polisi  professional dan bersahabat, Yayasan ILYD, Cetakan Pertama, Mei 2006.
  • T. Hari Prihartono dan Jesica Evangeline, Police Reform: Taking the Heart and Mind, PROPATRIA  Institute,Cetakan pertama , Januari 2008.
  • Anneke Osse, Memahami Pemolisian, Buku Pegangan bagi penggiat hak Asasi Manusia, Amnesty International, Jakarta, 2006.
  • Chrysnanda DL, Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan  Dengan Polisi ?,  Yayasan  Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta,Tanpa tahun.
  • Chairuddin ismail, Drs,SH.,MH.,DR., Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri                  ( Kumpulan Naskah Bahan  Ceramah ), PT Merlyn Lestari, Jakarta , 2009.
  • Rivers, William L, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, , Media Massa dan Masyarakat Modern, Edisi Kedua, Jakarta, Kencana. 2003
  • David H. Bayley, Police For The Future, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal 1998.
  • Ilham Prisgunanto,M.Si., Komunikasi dan Polisi ,  CV Prisani Cendekia, Jakarta, 2009.
  • Sentra HAM UI, Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri, Modul Pelatihan HAM bagi ANggota Brimon Polri, Jakarta , 2009.
  1. Undang-Undang dan produk hukum lainnya:
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia No.Pol.: 7 Tahun 2006, Tentang Kode Etik Profesi  Kepolisian Negara Republik Indonesia,Ditetapkan di Jakarta , tanggal 1 juli 2006.
  • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia No.Pol.: 8 Tahun 2006, Tentang Organisasi  Dan tata cara Kerja  Komisi Kode Etik  Kepolisian Negara Republik Indonesia,Ditetapkan di Jakarta , tanggal 1 juli 2006.
  1. Artikel dalam Jurnal, Surat Kabar dan Internet
  1. Kamus
  • Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Pusat Bahasa, Cetakan Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
  • Echols, John M dan Hassan Shadily, 2008, Kamus Inggris – Indonesia, An English – Indonesian Dictionary, PT Gramedia, Jakarta.

[1] DPM. Sitompul,SH.MH.Irjen.Pol.  Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta , 2005.halaman 22-23

[2] David H. Bayley, Police For The Future, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal 1998.hal.29

[3] Chairuddin Ismail, Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri, Merlyn Press, Jakarta, 2011, halaman77.

[4] Binwahjoe, Soejoed, Drs.SH Msi, Letjen.Pol.(P), Filsafat Kejuangan, Jakarta 1995, hal. 34.

[5] Chairuddin Ismail, Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri, Merlyn Press, Jakarta, 2011, halaman 59.

[6] Chairuddin Ismail, Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri, Merlyn Press, Jakarta, 2011, halaman, 154.

[7] Sentra HAM UI, Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri, Modul Pelatihan HAM bagi ANggota Brimon Polri, Jakarta , 2009. Halaman 45-46.

[8] Sadjijono,SH.,M.Hum, Dr. Etika Profesi Hukum, Laksbang Mediatama, cetakan Pertama, Juni 2008.

[9] DPM. Sitompul,SH.MH.Irjen.Pol.  Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta , 2005.halaman 25-27.

[10] Chairuddin Ismail, Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri, Merlyn Press, Jakarta, 2011, halaman 65.

[11] DPM. Sitompul,SH.MH.Irjen.Pol.  Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta , 2005.halaman 110.

[12] Sentra HAM UI, Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri, Modul Pelatihan HAM bagi ANggota Brimon Polri, Jakarta , 2009.halan 81.

[13] Chairuddin Ismail, Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri, Merlyn Press, Jakarta, 2011, halaman 82-83

[14] DPM. Sitompul,SH.MH.Irjen.Pol.  Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta ,halan 112.

[15] Sentra HAM UI, Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri, Modul Pelatihan HAM bagi ANggota Brimon Polri, Jakarta , 2009.

[16] Hanjar NLW Coespu Italy, Center of Excellence for Stability Police Units By USEUCOM and USAFRICOM Executive Agents for Non-Lethal Weapons.

[17] Anneke Osse, Memahami Pemolisian, Buku Pegangan bagi penggiat hak Asasi Manusia, Amnesty International, Jakarta, 2006.halaman 126.

[18] DPM. Sitompul,SH.MH.Irjen.Pol.  Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta , 2005

[19] David H. Bayley, Police For The Future, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal 1998. Halaman 120

[22] David H. Bayley, Police For The Future, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal 1998.halaman  119

[24] Chairuddin ismail, Drs,SH.,MH.,DR., Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri ( Kumpulan Naskah Bahan  Ceramah ), PT Merlyn Lestari, Jakarta , 2009. , hal 152.

[25] Chairuddin ismail, Drs,SH.,MH.,DR., Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri ( Kumpulan Naskah Bahan  Ceramah ), PT Merlyn Lestari, Jakarta , 2009. Hal 155

[26] Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia. Nomor: 8 tahun 2009 tentang   implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik indonesia.

[27] Chairuddin ismail, Drs,SH.,MH.,DR., Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri ( Kumpulan Naskah Bahan  Ceramah ), PT Merlyn Lestari, Jakarta , 2009. Hal 155

[28] Sentra HAM UI, Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri, Modul Pelatihan HAM bagi ANggota Brimon Polri, Jakarta , 2009.halaman 58.

[29] DPM. Sitompul,SH.MH.Irjen.Pol.  Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta , 2005.halaman 111.

[30] Chairuddin Ismail, Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri, Merlyn Press, Jakarta, 2011, halaman 92.

[31] Evodia  Iswandi,  Polisi  professional dan bersahabat, Yayasan ILYD, Cetakan Pertama, Mei 2006

[32] Rivers, William L, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, , Media Massa dan Masyarakat Modern, Edisi Kedua, Jakarta, Kencana. 2003

[33] Ilham Prisgunanto,M.Si., Komunikasi dan Polisi ,  CV Prisani Cendekia, Jakarta, 2009.

[34] Chairuddin Ismail, Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri, Merlyn Press, Jakarta, 2011, hal.155.