Giliran Pondok Indah

 

Pasca tragedi Thamrin tahun ini, kembali  masyarakat Indonesia dikejutkan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang berujung kepada peristiwa penyanderaan di sebuah rumah di  Jakarta. beritacenter.com/news-142602-polisi-bekuk-perampok-bersenjata-dirumah-mewah-pondok-indah.html

Peristiwa sep1erti diatas tadi mungkin bukan yang pertama terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, kejahatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan bisa terjadi kapan saja dan kadang memang disertai dengan tindakan kekerasan, beberapa peristiwa malah berakhir dengan adanya korban yang harus kehilangan nyawa.

Khusus dalam peristiwa hari ini ada sedikit yang berbeda, adalah bagaimana antusiasme media ( bahkan ketika tulisan ini diketik  sambil menyaksikan ulasan detil dengan menghadirkan berbagai ahli-ahli lengkap dengan tinjauan teorinya di salah satu stasiun TV terkenal Indonesia).

Sikap antusiame media tentunya tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dahsyat pemberitaan saat tragedi Thamrin terjadi beberapa waktu lalu, bisa jadi rekan wartawan ingin mendapatkan live report terbaik setidaknya sekelas dengan bobot berita insiden Thamrin yang dikupas tuntas mulai pelaku, korban, lokasinya sampai sepatu dan gaya sisiran rambut Polisi yang ada di TKP.

Menyaksikan selama hampir 3 jam drama perampokan dan perampokan tadi siang dapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan kelak menjadi sumber referensi bagi Polri dan masyarakat pada umumnya, hal ini tidak lepas dari kemungkinan adanya korban ikutan  yakni masyarakat, wartawan dan polisi yang ada di TKP.

Tidak adanya batas- batas berupa police line atau semacam parimeter yang jelas dan berjarak cukup aman  di tkp.  Sehingga wartawan bebas mengambil gambar dan video ketika pasukan Brimob akan melaksanakan penetrasi, hal ini tentunya berdampak negatif bagi  petugas dan masyarakat bahkan sandera, karena musuh bisa memonitor pergerakan pasukan.

Minimal upayakan TKP dapat dan seharusnya tertutup dulu sampai steril dan aman, hal ini untuk keamanan bersama, dimana ini adalah pelajaran dasar Kepolisian  sewaktu masih belajar di pendidikan. Sebagai informasi bahwa Taruna Kepolisian di Thailand  pada tingkat 4 pasti mendapatkan pelajaran penanganan insiden penyaderaan maupun perampokan seperti ini, mulai  dari manajemen insiden, negosiator dan pembebasan sandera dimana modulnya diperoleh dari Kepolisian Jerman dan Amerika, sedangkan Taruna AKPOL di Indonesia justru mendapatkan materi penting seperti ini pada  pelajaran tingkat Dasbhara dan kerap menjadi bahan peragaan  saat Wisuda Prajurit.

Akibat tidak ada perimeter yang baik, tentu selain wartawan pelaku kejahatan lain pun sebernarnya bisa masuk dan melakukan kejahatan lain. Contoh : bom bunuh diri, penembakan terhadap petugas ( ingat insiden Thamrin dan Bom Bali I )

Fenomen adanya wartawan yang meliput setiap detil proses penindakan adalah tidak lepas dari tugas dari wartawan itu sendiri untuk mengumpulkan berita dan mengabarkan berita tadi secepatnya, namun dalam tinjauan taktis seperti kejadian barusan, dapat saja tindakan wartawan tadi justru akan menjadi kontraproduktif,   jalan tengah yang bisa dilakukan adalah dengan menugaskan bagian Humas Polri untuk mendampingi wartawan tadi.

Maksudnya daripada wartawan menerka nerka apa dan seperti apa kondisi yang sedang terjadi kemudian salah menafsirkan dan akhirnya keliru memberitakan,  maka akan lebih baik bila ada personil Polri yang ditugaskan mendampingi atau setidaknya bisa memberikan info yang memadai secara benar walaupun dalam tataran : sedang kita dalami, nanti kita cari tahu di pemeriksaan, sabar dulu sedang diusahakan penindakan secara soft, penindakan keras itu adalah…. bilamana ….. dengan…. sehingga… Hal ini memang tidak akan menjamin bahwa  wartawan tidak akan bertindak kontraproduktif,  namun setidaknya wartawan tidak akan bingung membuat berita seenak dan  setahu mereka tanpa ada yang  bisa meluruskan

Dalam pengambilan tindakan harus dengan perhitungan yang matang. Tiap tiap etape dalam penggunaan kekuatan harus dilaksanakan. Proses negosiasi harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syukurlah pelaku tidak militan, dan kalau militan mungkin  ada korban dipihak Polri, tidak boleh anggap remeh setiap kejadian.

Lihat pada link berikut :  National geographic : Inside hostage massacre  https://youtu.be/E1dyKiJHCEk  belajar dari upaya  penyelamatan sandera di Manila, penyelamatan itu disebut oleh PBB sebagai penyelamatan terburuk yang dilakukan oleh Polisi Manila. Penyanderaan dilakukan oleh seorang  pecatan Polisis berpangkat Kapten   yang tidak terima diberhentikan secara tidak hormat oleh Kepolisian Manila.  Dalam penyanderaan tersebut terdapat  sekitar 21 sandera yang sebagian besar  meninggal dunia akibat  ditembak oleh oknum pelaku .

Dalam proses negosiasi sebelumnya, Polisi telah berbuat sebaik mungkin. Salah satu penyebab dari emosi penyandera tiba-tiba memuncak adalah karena terbukanya informasi yang dapat diterima penyandera. Didalam Bus  tersebut ternyata ada sebuah televisi yang bisa digunakan untuk melihat siaran berita.

Seperti pada siang tadi, posisi dan taktik Kepolisian Manila dapat dilihat melalui TV, termasuk  bagaimana taktik penempatan para penembak jitu kepolisian Manila. Media menjadi berperan penting untuk meningkatkan emosi penyandera ketika media menyiarkan secara langsung ketika Polisi  Manila  berhasil menangkap adik (saudara kandung ) sang Kapten yang mencoba menyusup barikade Polisi untuk menemui sang kakak.

Ditambah lagi adanya media radio yang berhasil menemukan nomor HP sang Kapten dan mewawancaranya secara online, akhirnya negosiasi yang telah alot dilakukan oleh Polisi Manila menjadi berantakan dan terjadilah insiden penembakan di dalam Bus wisata di kota Manila.

Sudah diajarkan kepada anggota yang pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan Wanteror di PLATINA maupun CRT di Mega Mendung. Bahwa terdapat yang namanya THA, kemudian ada namanya LCC barulah FAP, hal-hal seperti ini harus dipedomani dan dilaksanakan bukan hanya teori dan pada saat kejadian justru dilupakan.

Konsep 3 C  berupa  Close-Contain-Counter. Harus dipedomani secara rigid dilapangan  bahkan misalnya keadaan tersebut jauh dari  back-up kekuatan baik dari Polres maupun Kesatuan Brimob  atau situasi yang membutuhkan tindakan segera dan  kebetulan hanya ada kekuatan Pospol dan Polsek disana, apakah tahapan kekuatan mutlak tetap harus dilaksanakan atau bisa berdasar konsep wewenang diskresi seorang kapolsek.

Ada beberapa opsi antara lain memaksimalkan sumber daya yang ada, kalau disitu ada TNI  maka  dapat didayagunakan asalkan kendali dibawah kasatwil Polri ( ingat chain of evidence dan due proses of law nantinya )  dan kedua dengan memaksimalkan konsep 3 C  tadi sampai bantuan dari satuan tindak datang, semua opsi ada resikonya.

Sebenarnya yang paling esensi dari posting diatas adalah bagaimana peran Satwil terutama uniformed police on ground seperti Lantas, Sabhara dan Bhabinkamtibmas mampu memerankan konsep 3C tadi.

Lanjutannya adalah setiap Polisi di TKP  yang bertindak sabagai first responder  harus mampu menjadi : guide bagi pasukan tindak ( Brimob atau Densus ) yang pasti akan datang belakangan, guide ini maksudnya menjadi pemandu yang  dapat menunjukkan siapa kira kira pelaku                   (cirinya), siapa korban ( ciri kalau bisa foto ), informasi berupa sket sasaran atau TKP walaupun kasar dan lainnya, termasuk mengarahkan mobil-mobil satuan tindak yang bisa jadi buta tuli wilayah tempat TKP berada.

Harus memikirkan akses masuk yang lain, dengan tidak terpusat  bahwa penindakan maupun penyampaian himbuan dengan Public Addres haruslah dari  arah depan, karena  umumnya arah depan adalah kelemahan pasukan penindak, jika terekspose oleh lawan. Maka bubarlah prinsip dasar CQB yaitu  : speed, surprise and violent of action, hal ini tentunya harus dipedomani dan dilaksanakan.

Operasi tadi adalah pembebasan sandera, yang harus diingat, jika sandera sampai mati maka operasi tadi dapat dikatakan  gagal,  maka tidak perlu terburu buru, negosiasi sangat penting  sehingga peran negosiator sangat penting, memang tidak  mudah dan murah membentuk seorang negosiator handal, sehingga bagus  bila  diangkat menjadi  tulisan tentang peran negosiator yang belum diprioritaskan dan selalu ditingkatkan kemampuannya.

Saat ini pada umumnya Polwan yang dimajukan sebagai negosiator walaupun sebenarnya mereka yang ditugaskan sebagai negosiator (umumnya pada pengamanan unras ) belum memiliki latar belakang pendidikan dan latihan negosiator secara memadai.

Terakhir adalha perlunya disiapkan “pasukan penyerang darurat” yang sudah siap masuk kapan saja manakala pelaku mulai menembak/melukai sandera, bagaimanapun tanggapan nantinya, antara yang senang, bangga dan salut kepada upaya yang telah dilakukan oleh Polri tadi siang.

Akan ada pihak –pihak yang mendiskreditkan entah dengan berbagai maksud, haruslah bersama kita apresiasi tindakan kepolisian tadi, karena insiden yang dihadapi tadi siang adalah bukan sebuah peragaan apalagi show of force yang pastinya dibuat dengan skenario pasukan penindak pasti menang dan pasukan Sonora pasti kalah, pasukan penindak dalam latihan  pastilah lebih  taktis dan sempurna gerakan dan tindakan yang dilakukan, sekali lagi ini bukan drill apalagi pertunjukan, ini nyata, berbahaya dan bisa jadi sekali seumur hidup.

http://m.news.viva.co.id/news/read/817395-sandera-pondok-indah-selamat-nasib-perampok

 

 

 

MENAKAR YA ATAU TIDAK OPSI PEMBEBASAN SANDERA

belum juga rampung urusan  WNI yang disandera oleh kelompok abu Sayyaf dan sempalannya , malah terjadi lagi kasus serupa di wilayah yang juga nyaris sama .

tentunya bagi pemerintah Indonesia akan semakin meradang, ketika tanggung jawab menghadirkan kembali negara dalam bentuk kapasitas melindungi WNI dimana saja berada menjadi sebuah pertanyaan , dan pertanyaan itu pastilah sama ditujukan rakyat Malaysia dan Philipina terhadap akuntabilitas negara mereka masing masing melindungi warganya ( kebetulan peristiwa ini terjadi menimpa ketiga negara : Indonesia , Philipina dan Malaysia sebagai  tetangga ASEAN).

sebelum memutuskan apakah akan menggelar opsi lunak  agak keras, maupun opsi keras berupa pelibatan kekuatan Militer adalah lebih bijak menakar lebih dulu kekuatan dari kelompok Abu Sayyaf dan sempalan-sempalan dibawahnya, sebuah analisa dengan melihat nenerapa aspek antara lain :

Pertama   : aspek legalitas khususnya  asas hukum yang berlaku secara Internasional yang mau tidak mau akan menjadi peluang sekaligus bisa jadi penghalang kepentingan antara ketiga negara yang sedang menghadapi krisi penyanderaan ini, Teori tetang ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional menurut tempat terjadinya. Perbuatan (yurisdiksi hukum pidana nasional), apabila ditinjau dari sudut Negara ada 2 (dua) pendapat yaitu :

  1. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi diwilayah Negara, baik dilakuakan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain (asas territorial).
  2. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga Negara, dimana saja, juga apabila perbuatan pidana itu dilakukan diluar wilayah Negara. Pandangan ini disebut menganut asas personal atau prinsip nasional aktif.

Pada bagian ini, akan melihat kepada berlakunya hukum pidana menurut ruang tempat dan berkaitan pula dengan orang atau subyek. Dalam hal ini asas-asas hukum pidana menurut tempat :

  1. Asas Teritorial.
  2. Asas Personal (nasional aktif).
  • Asas Perlindungan (nasional pasif)
  1. Asas Universal.

Asas Teritorial : Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.
Pasal ini dengan tegas menyatakan asas territorial, dan ketentuan ini sudah sewajarnya berlaku bagi Negara yang berdaulat. Asas territorial lebih menitik beratkan pada terjadinya perbuatan pidana di dalam wilayah Negara tidak mempermasalahkan siapa pelakunya, warga Negara atau orang asing. Sedang dalam asas kedua (asas personal atau asas nasional yang aktif) menitik beratkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana, tidak mempermasalahkan tempat terjadinya perbuatan pidana.

Asas territorial yang pada saat ini banyak diikuti oleh Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini adalah wajar karena tiap-tiap orang yang berada dalam wilayah suatu Negara harus tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan hukum Negara dimana yang bersangkutan berada.
Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.
Ketentuan ini memperluas berlakunya pasal 2 KUHP, tetapi tidak berarti bahwa perahu (kendaraan air) dan pesawat terbang lalu dianggap bagian wilayah Indonesia.

Tujuan dari pasal ini adalah supaya perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah territorial suatu Negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana diatas alat pelayaran Indonesia diluar wilayah Indonesia. Alat pelayaran pengertian lebih luas dari kapal. Kapal merupakan bentuk khusus dari alat pelayaran. Di luar Indonesia atau di laut bebas dan laut wilayah Negara lain.
Asas-asas Extra Teritorial / kekebalan dan hak-hak Istimewa (Immunity and Privilege).

  1. Kepala Negara asing dan anggota keluarganya.
  2. Pejabat-pejabat perwakilan asing dan keluarganya.
  3. Pejabat-pejabat pemerintahan Negara asing yang berstatus diplomatik yang dalam perjalanan melalui Negara-negara lain atau menuju Negara lain.
  4. Suatu angkatan bersenjata yang terpimpin.
  5. Pejabat-pejabat badan Internasional.
  6. Kapal-kapal perang dan pesawat udara militer / ABK diatas kapal maupun di luar kapal.

Asas Personal Asas Personal atau Asas Nasional yang aktif tidak mungkin digunakan sepenuhnya terhadap warga Negara yang sedang berada dalam wilayah Negara lain yang kedudukannya sama-sama berdaulat.

Apabila ada warga Negara asing yang berada dalam suatu wilayah Negara telah melakukan tindak pidana dan tindak pidana dan tidak diadili menurut hukum Negara tersebut maka berarti bertentangan dengan kedaulatan Negara tersebut.

Pasal 5 KUHP hukum Pidana Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesa di luar Indonesia yang melakukan perbuatan pidana tertentu Kejahatan terhadap keamanan Negara, martabat kepala Negara, penghasutan, dll.

Pasal 5 KUHP menyatakan :  “(1). Ketetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan : salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana.

(2). Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga Negara sesudah melakukan perbuatan”.

Sekalipun rumusan pasal 5 ini memuat perkataan “diterapkan bagi warga Negara Indonesia yang diluar wilayah Indonesia”’, sehingga seolah-olah mengandung asas personal, akan tetapi sesungguhnya pasal 5 KUHP memuat asas melindungi kepentingan nasional (asas nasional pasif) karena : Ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga Negara diluar wilayah territorial wilyah Indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja, yang dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Sedangkan untuk asas personal, harus diberlakukan seluruh perundang-undangan hukum pidana bagi warga Negara yang melakukan kejahatan di luar territorial wilayah Negara.
Ketentuan pasal 5 ayat (2) adalah untuk mencegah agar supaya warga Negara asing yang berbuat kejahatan di Negara asing tersebut, dengan jalan menjadi warga Negara Indonesia (naturalisasi).

Bagi Jaksa maupun hakim Tindak Pidana yang dilakukan di negara asing tersebut, apakah menurut undang-undang disana merupakan kejahatan atau pelanggaran, tidak menjadi permasalahan, karena mungkin pembagian tindak pidananya berbeda dengan di Indonesia, yang penting adalah bahwa tindak pidana tersebut di Negara asing tempat perbuatan dilakukan diancam dengan pidana, sedangkan menurut KUHP Indonesia merupakan kejahatan, bukan pelanggaran.

Ketentuan pasal 6 KUHP : “ Berlakunya pasal 5 ayat (1) butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan dilakukan terhadapnya tidak diancamkan pidana mati”.

Latar belakang ketentuan pasal 6 ayat (1) butir 2 KUHP adalah untuk melindungi kepentingan nasional timbal balik (mutual legal assistance). Oleh karena itu menurut Moeljatno, sudah sewajarnya pula diadakan imbangan pulu terhadap maksimum pidana yang mungkin dijatuhkan menurut KUHP Negara asing tadi.

Asas Perlindungan, Sekalipun asas personal tidak lagi digunakan sepenuhnya tetapi ada asas lain yang memungkinkan diberlakukannya hukum pidana nasional terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Negara

Pasal 4 KUHP (seteleh diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1976) “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan  Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia :

  1. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107,  108 dan 131;
  2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia;
  3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak palsu;
  4. Salah satu kejahatan yang disebut dalam Pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 l, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Dalam pasal 4 KUHP ini terkandung asas melindungi kepentingan yaitu melindungi kepentingan nasional dan melindungi kepentingan internasional (universal).

Pasal ini menentukan berlakunya hukum pidana nasional bagi setiap orang (baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing) yang di luar Indonesia melakukan kejahatan yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Dikatakan melindungi kepentingan nasional karena pasal 4 KUHP ini memberlakukan perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang yang di luar wilayah Negara Indonesia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan nasional, yaitu :

1)  Kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan terhadap martabat / kehormatan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia (pasal 4 ke-1)

2)  Kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau segel / materai dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (pasal 4 ke-2)

3) Kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifkat-sertifikat hutang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau bagian-bagiannya (pasal 4 ke-3)

4) Kejahatan mengenai pembajakan kapal laut Indonesia dan pembajakan pesawat udara Indonesia (pasal 4 ke-4)

Asas Universal Berlakunya pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalam hukum internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal) adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap Negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia (hukum internasional).

Dikatakan melindungi kepentingan internasional (kepentingan universal) karena rumusan pasal 4 ke-2 KUHP (mengenai kejahatan pemalsuan mata uang atau uang kertas) dan pasal 4   ke-4 KUHP (mengenai pembajakan kapal laut dan pembajakan pesawat udara) tidak menyebutkan mata uang atau uang kertas Negara mana yang dipalsukan atau kapal laut dan pesawat terbang negara mana yan dibajak.

Pemalsuan mata uang atau uang kertas yang dimaksud dalam pasal 4 ke-2 KUHP menyangkut mata uang atau uang kertas Negara Indonesia, akan tetapi juga mungkin menyangkut mata uang atau uang kertas Negara asing. Pembajakan kapal laut atau pesawat terbang yang dimaksud dalam pasal 4 ke-4 KUHP dapat menyangkut kapal laut Indonesia atau pesawat terbang Indonesia, dan mungkin juga menyangkut kapal laut atau pesawat terbang Negara asing.

Jika pemalsuan mata uang atau uang kertas, pembajakan kapal, laut atau pesawat terbang adalah mengenai kepemilikan Indonesia, maka asas yang berlaku diterapkan adalah asas melindungi kepentingan nasional (asas nasional pasif). Jika pemalsuan mata uang atau uang kertas, pembajakan kapal laut atau pesawat terbang adalah mengenai kepemilikan Negara asing, maka asas yang berlaku adalah asas melindungi kepentingan internasional (asas universal).

Pasal 7 KUHP “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonsia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua”.

Pasal ini mengenai kejahatan jabatan yang sebagian besar sudah diserap menjadi tindak pidana korupsi. Akan tetapi pasal-pasal tersebut (pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435) telah dirubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan tersendiri sekalipun masih menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu.

Dalam hal demikian apakah pasal 7 KUHP masih dapat diterapkan ? untuk masalah tersebut harap diperhatikan pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “setiap orang di luar wilayah Negara republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14”  Pasal 8 KUHP “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXIX Buku Kedua  dan Bab IX buku ketiga, begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam ordonansi perkapalan”.

Dengan telah diundangkannya tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana / prasarana penerbangan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1976 yang dimasukkan dalam KUHP pada Buku Kedua Bab XXIX A. pertimbangan lain untuk memasukkan Bab XXIX A Buku Kedua ke dalam pasal 8 KUHP adalah juga menjadi kenyataan bahwa kejahatan penerbangan sudah digunakan sebagai bagian dari kegiatan terorisme yang dilakukan oleh kelompok terorganisir pasal 9 KUHP.
Diterapkannya pasal-pasal 2-5-7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum-hukum internasional.
Menurut Moeljatno, pada umumnya pengecualian yang diakui meliputi :

  1. Kepala Negara beserta keluarga dari Negara sahabat, dimana mereka mempunyai hak eksteritorial. Hukum nasional suatu Negara tidak berlaku bagi mereka.
  2. Duta besar Negara asing beserta keluarganya mereka juga mempunyai hak eksteritorial.
  3. Anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu Negara, sekalipun ada di luar kapal. Menurut hukum internasional kapal perang adalah teritori Negara yang mempunyainya
  4. Tentara Negara asing yang ada di dalam wilayah Negara dengan persetujuan Negara itu.

dengan membaca berbagai pertimbangan legalitas diatas, selain pelik terkandung maksud adanya pengakuan atas kedaulatan wilayah yang sifatnya absolut namun masih terdapat peluang untuk kerjasama.

Studi kasus pada peristiwa pembajakan pesawat Woyla di Bandara Don Muang Thailand adalah bagaimana Pemerintah Indonesia melalui agen agen dilapangan berhasil meyakinkan pemerintahan Thailand untuk memberikan ijin masuk dan melakukan upaya penindakan oleh tentara Indonesia saat itu, pun demikian pada saat terjadinya pembajakan kapal oleh kelompok perompak Somalia, Pemerintah Indonesia  memperoleh ijin pemerintah Somalia yang sedang bergolak dan dikategorikan sebagai negara gagal akibat ketiadaan pemerintah yang mampu, pada akhirnya Pemerintah Indonesia  mengutus satuan tugas TNI untuk melakukan upaya pembebasan sandera

Antara Thailand dan Somalia tentunya berbeda dengan kondisi Philipina saat ini, selain sebagai negara yang berdaulat penuh adalah adanya dukungan pemerintah Asing ( Amerika) di sana, lain cerita dengan bila rakyat Israel yang disandera, diyakini walaupun berada jauh dari Tel Aviv , tidak segan dan tanpa perlu permisi satuan militer Israel pasti akan merangsek ke Mindanao dan sekitarnya  sebagaimana pernah terjadi  di bandara Entebbe Uganda tahun 1976     http://global.liputan6.com/read/2265276/4-7-1976-35-menit-dramatis-saat-3-hercules-bebaskan-100-sandera

cukup panjang lebar membahas aspek Legalitas yang pada akhirnya menjadi konklusi adalah upaya menghadirkan kekuatan militer sebagai opsi kekuatan keras merupakan hal yang hampir  tidak akan terjadi, pendapat  ini dikarenakan antara lain :

  1. Indonesia belum mendapatkan ijin dari pihak Philipina untuk menghadirkan kekuatan Militer terbaiknya guna menggebuk kelompok abu sayyaf di persembunyiannya.
  2. Dengan belum adanya ijin sebagai konsekuensi  belum adanya kerjasama militer antara kedua negara yang memberikan peluang pengiriman kekuatan bersenjata, Indonesia dan Philipina serta malaysia adalah bagian  dari keanggotaan ASEAN yang bukan merupakan  organisasi pakta kekuatan militer, walaupun terdapat forum ASEANAPOL yang kerap menjadi jembatan komunikasi, yuridis dan lembaga kerjasama bidang penegakkan hukum khususnya kejahatan transnasional.

 

Hitung-hitung aspek kedua adalah masalah peta kekuatan kelompok Abu Sayyaf itu sendiri,  keputusan mengirimkan kekuatan Militer Indonesia haruslah penuh kehati -hatian dan pertimbangan masak.

pendapat diatas bukan pesimis dan tidak  sama sekali meragukan kekuatan dan kemampuan  Militer Indonesia saat ini yang sudah dibangun dengan sedemikian rupa memenuhi standar kekuatan minimum yang ideal bagi negara kepulauan  NKRI ini.

kelompok Abu Sayyaf memiliki sejarah cukup panjang untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Philipina walaupun secara samar samar pemerintah Philipina sudah dibantu dalam berbagai program asistensi dan  kerjasama latihan militer dengan Amerika.

Diketahui sampai sekarang bahwa di Filipina Selatan terdapat tiga kelompok perlawanan yang menonjol yaitu Moro National Liberation Front (MNLF), Moro Islamic Liberation Front dan Abu Sayyaf Group (ASG). Ketiga kelompok ini memiliki tujuan yang sama yakni mendirikan sebuah Negara theokrasi Islam dan pembangunan ekonomi wilayah mereka.

http://www.gmanetwork.com/news/story/562340/news/nation/military-defends-operations-vs-abu-sayyaf-after-death-of-18-men

Kelompok Abu Sayyaf yang diperkirakan lahir di Basilan (Juga tempat utama operasinya), dikenal sebagai Al Harakat Al Islamiyya (Harakatul Islamiyah). Kelompok Abu Sayyaf adalah sebuah kelompok separatis yang terdiri dari milisi Islam yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan, Zamboanga dan Mindanao.

038808600_1459319357-20160330-Kelompok-Abu-Sayyaf1

Penggunaan nama Abu Sayyaf sebagai nama kelompok ini karena nama ini bisa jadi  diambil dari nama Profesor Abdul Rasul Sayyaf yang merupakan nama pejuang Mujahidin di Afganistan.  Walaupun demikian, Kelompok Abu Sayyaf dirikan oleh  Abdurajak Abubakar Janjalani, bekas anggota Front Nasional Pembebasan Moro pada awal 1990an di Basilian yang kini menjadi basis utama Kelompok Abu Sayyaf.

Pada bulan Maret-April 2001 mereka menjadi perhatian masyarakat luas melaui operasi penculikan dan penyanderaan. Pada awal kelompok ini berdiri, pada tahun 1991 mendapatkan perhatian dari masyarakat melalui aksi pemboman, penculikan dan kejadian-kejadian lainnya di sekitar Zamboanga.

Pemimpin Kelompok Abu Sayyaf, Abdurajak Janjalani pernah menjadi anggota MNLF dan pengkritik keras kepemimpinan Nur Misuari di dalam MNLF. Saat masih menjadi anggota MNLF, pernah dikirim ke Libya untuk menjalani pelatihan keagamaan. Lima tahun kemudian setelah kembali ke Basilan, dengan dibantu beberapa kaum muda MNLF, ia menjadi penceramah yang kharismatik dan seorang penggagas pendirian Negara Islam di Mindanao, Filipina Selatan.

 

Abdurajak Janjalani bersama kelompoknya merupakan kelompok yang tidak menyetui dilakukannya proses perdamaian antara MNLF yang tidak menyetujui dilakukannya proses perdamaian antara MNLF dan Pemerintah Filipina.

 

ABDURAJAK JANJALANI pada tanggal 18 desember 1998 terbunuh dalam suatu pertempuran dengan polisi di kampong Lamitan Provinsi Basilan tetapi pendukung Abu Sayyaf tetap melanjutkan perjuangan melalui penculikan, pemboman dan pengumpulan uang secara paksa.

KHADAFI JANJALANI (saudara Abdurajak Abubakar Janjalani) kemudian menjadi pemimpin Abu Sayyaf. Tujuan utamanya masih sama yakni mendirikan sebuah Negara Islam. Kelompok Abu Sayyaf  sempat dipimpin oleh Khadaffi Janjalani sebelum akhirnya meninggal pada 4 September 2006 lalu dalam aksi sebuah operasi penangkapan di wilayah selatan. Amerika Serikat disebut-sebut berada dibalik Aksi tersebut, Kemudian Khadafi Janjalani pun akhirnya meninggal dunia, ia kemudian digantikan oleh ABU SULAIMAN yang juga terbunuh pada Januari 2007 lalu.

Pemimpin Abu Sayyaf  berikutnya  adalah ISNILON TOTONI HAPILON alias Abu Abdullah yang juga dalam kondisi sakit stroke. Isnilon bahkan dihargai kepalanya oleh Amerika Serikat sebesar 5 juta dolar AS.

6055962-3x2-700x467dfgdfgdedrtgedterewrewwweweweffdhdfhgffgdfghdfhgfhfgrtyrtytrytrytrytrxcfgdxdsfdfsd

 

Sepak terjang kelompok ini bila dirunut semakin kentara pada tahun 2002 lalu, Hapilon dan empat anggota Abu Sayyaf Lainnya–Khadaffy Janjalani, Hamsiraji Marusi Sali, Aldam Tilao, dan Jainal Antel Sali– didakwa di Guam dan di Amerika Serikat sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi pada tahun 2000 di Resort Dos Palmas. Dari kelima orang tersebut hanya Hapilon yang saat ini masih hidup.

Jauh sebelumnya kegiatan kelompok ASG ini diwarnai oleh perampokan dan penculikan ketimbang perjuangan politik. hal ini terbukti pada tahun 2000, kelompok ini telah menculik 53 orang meliputi pendeta, beberapa guru dan pelajar. Untuk menebus sandera Abu Sayyaf menuntut uang tebusan dan dua orang Sandera dikabarkan telah dipenggal kepala.

Saat penyanderaan ini berlangsung, pada bulan April 2000 anggota Abu Sayyaf lanya melakukan operasi penyebrangan dari wilayah Negara Filipina bagian selatan menuju resort pulau wisata pulau Sipadan di wilayah Negara Malaysia. Di resort Malayasia mereka menculik 21 orang berkebangsaan Asing terdiri dari 9 orang Malaysia, 3 orang Jerman, 2 orang Perancis, 2 Orang Afrika Selatan, 2 Orang Finlandia, 1 Wanita Libanon, 2 orang Filipina, seluruh korban penculikan ini dibawa ke camp Abu Sayyaf di Taawi-Tawi untuk disandera kemudian dipindah ke Jolo.

 

Setelah serangan militer Filipina gagal membebaskan para sandera sejumlah wakil Negara Eropa, Malayasia dan Libya bergabung dengan perundingan Filipina dalam upaya membebaskan sandera.

 

Pihak Abu Sayyaf menerbitkan sejumlah daftar tuntutan yaitu pendirian Negara Moro yang merdeka, pelepasan beberapa teroris yang ditahan di luar negeri, pelarangan perahu nelayan yang beroperasi di lautan Sulu, perlindungan bagi warga Filipina yang berada di Sabah Malaysia dan uang tebusan dibayar sekitar 1 Juta dollar Amerika Serikat utuk satu orang sandera.

 

Pada masa penyanderaan ke dua puluh tiga orang ini kelompok Abu Sayyaf juga sempat menyandera seorang wartawan Jerman dan dilepaskan setelah mendapat uang tebusan. Kemudian berturut-turut menyandera tiga orang wartawan TV Perandis, dua orang Filipina dan beberapa pendeta Filipina yang berusaha mengunjungi sandera. Di akhir bulan agustus 2001, seorang warga Negara Amerika Serikat turut di sandera setelah mengunjungi camp Abu Sayyaf sejumlah uang tebusan telah dibayarkan untuk melepaskan sandera ini.

 

Usaha perundingan dengan kelompok ini tidak berhasil untuk membebaskan semua sandera. Empat Bulan kemudian, Agustus 2000, para penyandera meminta uang tebusan satu juta dollar Amerika Serikat sebagai imbalan bila membebaskan tiga warga Negara Malaysia.

 

Sementara itu pada tanggal 10 September 2000 malam, tiga orang warga Negara Malaysia dilarikan dari resort wisata pulau Pandanan di lepas Pantai Sabah Malaysia oleh kelompok Abu Sayyaf dengan menggunakan kapal motor berkekuatan tinggi melampaui kecepatan kapal angkatan laut Filipina. Bebrapa pihak menduga mereka menggunakan uang tebusan sandera sebelumnya untuk membeli peralatan-peralatan perlengkapan baru. Pada tanggal  21 Mei 20001 kelompok abu Sayyaf kembali menculik tiga warga Negara Amerika Serikat dan tujuh belas warga Negara Filipina dari resort wisata Palawan di Filipina.

 

Hingga akhir tahun 2001, kelompok Abu Sayyaf masih membawa dua orang warga Negara Amerika Serikat dan satu perawat warganegara Filipina di pulau Basilan hasil penculikan tujuh bulan lalu. Hal ini di ketahui saat kelompok tersebut menawarkan perundingan pembebasan mereka di kota Zamboanga bulan April 2002.

 

Pada bulan Juni 2002 satu orang sandera warganegara Amerika Serikat yaitu Martin Burnham telah meninggal dunia saat dilakukan penyerangan oleh pasukan Filipina terhadap basis Abu Sayyaf yang menyandera dia, sedangkan istrinya Gracia Burnham dapat diselamatkan. Sementara itu perawat Filipina yaitu Ediborah Yap telah telah tewas saat operasi penyelamatan oleh militer Filipina.

 

Di bulan Juni 2002, Abu Sayyaf melakukan aksi penculikan terhadap warga negara asing, Empat warganegara Indonesia menjadi korban penculikan dan penyanderaan mereka. Keempat orang asing ini adalah anak Buah Kapal (ABK) Kapal SM-88 yang sedang membawa batu bara dari Indonesia ke Pulau Cebu di Filipina Tengah.

Penyergapan terhadap mereka dilakukan dilepas pantai Pulau Jolo dan keempatnya kemudian dibawa kedaratan Pulau Jolo. Dua hari kemudian satu ABK Indonesia Ferdinand Joel berhasil diselamatkan. Kemudian bulan Maret 2003 satu orang ABK Indonesia Zulkifli berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan bahwa satu AK Indonesia lainnya yaitu Muntu Jacobus Winowatan diperkirakan telah meninggal dunia tertembak dalam operasi penyelamatan militer Filipina bulan Februari 2003. Sandera ABK Indonesia terakhir Lerrech berhasil melarikan diri dari tahanan Abu Sayyaf tanggal 11 April 2003.

 

Di bulan Maret 2016, Kelompok Abu Sayyaf kembali melakukan aksi penculikan terhadap 10 warga negara Indonesia yang merupakan awak kapal Tug Boat Brahma yang memuat batubara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kegagalan berkalin kali operasi militer pemerintah Philipina menundukkan kelompok ASG itu tidak mencerminkan besarnya dana yang telah digelontorkan pemerintah Amerika Serikat untuk program antiterorisme Filipina. Padahal, ukuran kelompok Abu Sayyaf tidak sebanding dengan militer Filipina. Dalam peta organisasi militan yang dibuat Stanford University, jumlah pejuang kelompok Abu Sayyaf berkisar 500 orang (Mei 2015). Angka itu lebih kecil dari 2008 (500 orang) dan 2010 (445 orang).

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/us-trained-commandos-in-the-philippines-kill-10-al-qaeda-linked-militants-army

https://warisboring.com/fyi-we-just-won-a-war-in-the-philippines-3a8b708016d7#.rr1eii9iv

 

Untuk persenjataan sendiri, belum ada data pasti mengenai koleksi kelompok. Namun, dengan melihat berbagai foto dokumentasi dan link antara ASG dan AFganistan  bahwa persenjataan kelompok Abu Sayyaf  diyakini komplet boleh jadi amunisinya lebih komplet daripada teroris (di) Indonesia. RPG (rocket- propelled grenade), granat untuk antitank itu,  mortar, apalagi hanya M-16 dan AK-47 banyak sekali, biasa di sana.

 

cek berita ini

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM-6ap65XMAhUCraYKHYy8AlYQqQIIJigAMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mindanews.com%2Fmindaviews%2F2016%2F04%2F16%2Fthe-philsouth-line-when-numbers-matter%2F&usg=AFQjCNGdZe7CbdF4ZlurN4ED_jUGUGxjRA&sig2=OlNgcx3wQrA8WnTcW9J1nw

penuturan Ali Fauzi, adik pelaku Bom Bali 2002 Amrozi, Ali Gufran, dan Ali Imran, mengkonfirmasi pernyataan  tadi, dimana  mereka mengetahui detail tersebut karena pernah mengikuti pelatihan militer di Mindanao saat bergabung dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF). Ia pun mengaku pernah “bersentuhan dengan kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2002 sampai 2005.”

Pada 2005, pemerintah Filipina pernah mengeluarkan taksiran mengenai perlengkapan militer ASG. Dilansir Stanford, jumlah senjata yang dimiliki kelompok itu mencapai 480 pucuk. Gerombolon tersebut juga dianggap memiliki peralatan untuk melihat menembus kegelapan (night vision), sensor panas tubuh, perahu cepat, dan lain sebagainya.

Yang mengagetkan, diduga sejumlah perlengkapan itu dipasok oleh angkatan bersenjata Filipina. Hal demikian tentu mengindikasikan problem korupsi yang menggerogoti militer setempat.

Selain itu, Abu Sayyaf juga diduga mendapatkan senjata dari kelompok Infante–sindikat penjualan obat bius dan senjata yang pemimpinnya dibekuk pada 2003–serta dari Viktor Bout, pedagang senjata gelap internasional yang turut memasok persenjataan Al-Qaeda dan Hizbullah sebelum tertangkap pada 2008.

 

http://www.gmanetwork.com/news/story/562340/news/nation/military-defends-operations-vs-abu-sayyaf-after-death-of-18-men

 

melihat bagaimana sepak terjang kelompok  ASG yang sekarang dipimpin Hapilon, bahwa berbagai upaya pembebasan sandera semenjak tahun 2000 belum pernah berhasil tanpa adanya upaya pembayaran sejumlah uang sebagai barter sandera.

upaya membayar uang tebusan tentulah menjadi buah simalakama, ketika keselamatan sandera menjadi sedemikian genting dan tiadanya kemampuan pemerintah Philipina ( Militer) yang  sampai saat ini belum pernah berhasil membersihkan kekuatan ASG dari basis bercokolnya, yang ada pilihan operasi militer  Philipina malah kerap mengantarkan kegagalan dari setiap operasi.

http://www.abc.net.au/news/2015-01-29/philippines-mourns-44-police-killed-in-botched-anti-terror-raid/6055900

The Basilan Attack: First Significant Islamic State Battle In Southeast Asia – Analysis

 

 

Jurus lunak dan keras bertemu ?

ketika pendekatan lunak berupa pembayaran tebusan dan kekuatan keras berupa pelibatan Militer belum juga menjamin sandera akan selamat adalah bagaimana melihat penuturan https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2016/04/04/abu-sayaf-dan-polri/

artinya Polri memiliki peluang untuk membuka komunikasi intesif antara para penegak hukum : POLRI + PDRM + PNP untuk bekerja sama dalam konteks ASEANAPOL termasuk adalah ICPO / INTERPOL, walaupun rasanya mengirim pasukan Polisi bukanlah pilihan bijak mengingat berkali kali operasi militer digelar malah justru  berakhir dengan kegagalan.

yang lebih realistis adalah bagaimaan pengggdffdgampu keamanan perairan ketiga negara mencegah terulangnya oeristiwa yang sama di kemudian hari, saat ini dibutuhkan kerjasama nyata berupa peningkatan volume pengawasan perairan yang dikenal rawan seperti ini dengan tidak segan segan menggunakan  sumber daya yang ada masing masing  Militer dan Kepolisian ketiga negara

setidaknya jangan sampai ditengah tengah peristiwa Brahmana 12 belum berhasil dibebaskan malah terjadi kembali kasus serupa dan berikutnya terjadi lagi, bagi bangsa Indoensia inilah saatnya TNI dan Polri lebih tegas menjaga perairan Indonesia.

 

 

 

my First Crown

MY FIRST CROWN  akhirnya buku yang dibuat dengan segala dinamika alhirnya bisa diterbitkan, menjadi salah satu buah tangan yang manis saat peringatan hari jadi ke 70 tahun Korbrimob Polri.

sebuah kumpulan catatan perjalanan sebuah organisasi dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, demi kemanusian dan keadilan .

berikut adalAh cuplikan beberapa kisah yang ditulis dalam buku yang berjudul  BRIMOB; DULU, KINI DAN ESOK.

 

14 Jam menahan gelombang serbuan GAM

Diambil dari : (Brimob : Dulu, Kini dan Esok, November 2015, pp. 282-323)

Bisa jadi terinspirasi oleh skenario Serangan Umum Satu Maret di Yogyakarta yang pernah dilakukan oleh Letkol Soeharto saat menghadapi tentara KNIL yang ingin kembali bercokol di Indonesia, ratusan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sempat mencoba menyerang untuk merampas senjata pasukan Polri di sebuah kota kecil, Idi Rayeuk, di Aceh Timur selama 14 jam sejak Kamis (01 Maret 2001) hingga Jumat (02 Maret 2001) pagi.

Ratusan anggota GAM yang bersenjata lengkap itu baru mundur ke arah perkampungan penduduk, sekitar pukul 08.00 WIB pada Jumat pagi setelah digempur oleh pasukan gabungan TNI/Polri dalam jumlah yang besar. Berikutnya, untuk mempertahankan kota tersebut dari serangan gerilyawan balik dari GAM, aparat mengerahkan dua unit panser milik Marinir TNI AL yang datang dari Aceh Utara dan satu helicopter milik Penerbad.

Bendera GAM yang berwarna dasar Merah dan bergambar Bulan Bintang, terlihat berkibar sepanjang 4 kilometer selama kota Idi Rayeuk dalam serbuan GAM. Bendera tersebut diikat pada tiang-tiang yang kayu di sepanjang jalan negara Medan – Banda Aceh.

GAM menduduki kota Idi Rayeuk hingga 14 jam, namun yang menjadi titik serangan sebenarnya adalah Markas Polsek Idi Rayeuk, mungkin adaya informasi yang berhasil dikumpulkan oleh mata-mata GAM bahwa kekuatan Polisi di Mapolsek Idi Rayeuk adalah tidak lebih dari 38an orang dengan senjata campuran dan munisi sangat terbatas.

Pasukan yang bertugas mengamankan Mapolsek Idi Rayeuk terdiri dari 22 orang anggota Brimob dari Resimen I Kedung Halang Bogor yang dipimpin oleh Ipda Gunawan Trilaksono, kemudian 09 orang anggota Perintis Sabhara Polda Yogyakarta ditambah 07 anggota organik Polsek Idi Rayeuk.

Serangan pertama dimulai pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2001, sekitar pukul 17.00 WIB, sebagaimana lazimnya kala itu setiap rencana penyerangan terhadap pos-pos TNI dan Polri oleh kelompok GAM biasanya didahului dengan penutupan jalan menggunakan balok kayu, maupun menebang pohon disepanjang jalan menuju lokasi serangan.

Adanya blokade jalan termasuk listrik padam secara mendadak sudah cukup menjadi peringatan bagi setiap anggota untuk segera meraih senjata dan menduduki posisi alarm stelling sekeliling pos yang sudah disiapkan.

Kesalahan fatal dari piket markas Polsek Idi Rayeuk       adalah gagal mengidentifikasi sekelompok orang berpakaian loreng yang membawa senjata api M16 dan SS1 melintas dari arah pasar Idi Rayeuk menuju kantor PLN Idi Rayeuk (200 meter dari Polsek), piket markas mengira pasukan berpakaian PDL loreng tersebut adalah bagian dari 1 Ton TNI Yonif 301         (ops Bakti TNI ) yang sedang Pull out di Markas Koramil Idi Rayeuk sejak beberapa hari sebelumnya.

Suara tembakan pertama pecah, namun justru mengarah kepada Markas Koramil Idi Rayeuk, barulah berselang 5 menit berikutnya hujan GLM dan tembakan senapan mesin FN minimi mulai menyapu dinding Polsek Idi Rayeuk, perintah stelling dan menempati pillbox segera menggema.

Bermodalkan senjata AK seri 101 dan 102 didukung 2 magasen untuk menampung 75 butir peluru tajam (Mabes Polri memberikan bekal munisi untuk setiap anggota Brimob yang bertugas ke Aceh saat itu adalah 75 butir munisi tajam ditambah 25 butir peluru karet dan 10 butir peluru hampa).

Keadaan terbalik, biasanya persenjataan dan munisi pasukan pemerintah pastilah selalu lebih baik dan lengkap dibanding Gerilyawan, namun dalam peristiwa Idi Rayeuk ini, keadaannya sangat berbeda, selain ratusan pasukan GAM turun gunung bersenjata lengkap ditambah dukungan munisi untuk AK 47, SS1 dan M16 sangat melimpah, belum lagi beberapa pucuk senjata mesin ringan seperti RPD dan FN minimi, lihat saja bahkan untuk butir-butir hujan GLM yang berhasil dihitung oleh Ipda Gunawan Trilaksono terserak di halaman dan tersangkut di atap Polsek Idi Rayeuk pasca serangan adalah sebanyak 48 butir utuh tidak meledak.

Hujan tembakan dan lontaran GLM mendera markas Polsek sepanjang malam, suasana bertambah panik ketika keluarga anggota organik Polsek Idi Rayeuk mulai berlarian kedalam markas Polsek, asrama Polsek yang berjarak sekitar 100 meter dibelakang markas Polsek mulai dibakar GAM, suara teriakan anggota GAM semakin jelas terdengar disekeliling Polsek : PAI……. PAI JAWA MATI KALIAN SEMUA HARI INI…

Melihat ibu-ibu Bhayangkari berlarian menyelamatkan diri sambil menggendong anak dan mengamit barang yang bisa diselamatkan tentulah bukan sebuah pemandangan yang ingin dilihat, konsentrasi pasukan Brimob, Perintis Sabhara dan Organik Polsek mulai goyah, sampai akhirnya terbersit ide untuk mengumpulkan semua ransel, radio dan dokumen pasukan di dalam ruangan Kapolsek untuk kemudian disiram bensin, siapa tahu sewaktu-waktu garis pertahanan patah dan GAM berhasil masuk Polsek, pilihannya saat itu adalah mati karena ditembak atau mati karena digorok dan dikuliti hidup-hidup oleh GAM.

Munisi yang semakin menipis dengan jenis senjata campuran : AK 101 dan 102 menggunakan kaliber 5,56mm sedangkan pasukan Perintis menggunakan campuran AK 47 (kaliber 7,62mm) dan Ruger mini 5,56mm, sedangkan organik Polsek bermodalkan Mouser kaliber 7,92mm, SS1 dan US Caraben kaliber 30mm.

Suasana semakin mencekam, dibutuhkan peluru tam-bahan, tetapi darimana dan siapa yang bisa memberikan munisi tambahan tadi, pasukan kawan terdekat yakni Koramil Idi Rayeuk dan 1 Ton 301 dipastikan juga dalam kondisi terjepit antara hidup dan mati di tempatnya.

Sekitar pukul 23.00 malam masih ditengah sapuan tembakan GAM, Ipda Gunawan Trilaksono berinisiatif untuk meminta munisi tambahan dari Koramil Idi Rayeuk, pilihan yang paling memungkinkan adalah merayap ditengah hujan peluru diantara Polsek dan Koramil yang berjarak sekitar 500 meter, awalnya tidak ada satupun anggota yang punya cukup nyali mendampingi Danton menembus hujan peluru dan sergapan GAM, sampai akhirnya Bharada Riahdo Purba ikut nekat menyusul Komandannya mengambil peluru tambahan dari Koramil.

Sekitar 2 jam waktu yang dibutuhkan berangkat dari Polsek menuju Koramil pulang pergi merayap dan mengendap-endap, 100 butir peluru tambahan dan 1 butir Tabung Pelontar (Granat) berhasil didapatkan, tambahan peluru segera di-bagikan dan disertai bisik-bisik “ tolong dihemat”.

Pengepungan Polsek dan percobaan pendudukan Idi Rayeuk berangsur mulai mengendor menjelang pagi hari, ditambah adanya informasi pasukan bantuan dari kesatuan Brimob Polda Riau sebanyak 1 Peleton dipimpin AKP Kasero Manggolo dari arah Kota Langsa menuju Idi Rayeuk mulai berdatangan, kemudian Pasukan Brimob dari Resimen I Kedung Halang dipimpin Kompol Drs. Irianto dengan kekuatan sebanyak 2 truk Reo dari arah Bireun Aceh Utara mulai masuk perbatasan Aceh Timur di Simpang Uliem.

Sebagai tambahan kabar yang menggembirakan adalah 2 unit Panser milik Marinir TNI AL terlihat bergerak dari arah Rancung, Aceh Utara mengiringi pasukan bantuan, dari udara terdapat 1 unit Helicopter Penerbad dengan 1 team Gegana Mabes Polri dipimpin Ipda Michael Mumbunan langsung dari Banda Aceh menuju lokasi dengan menyisir garis pantai untuk menghindari tembakan GAM, guna menurunkan munisi tambahan bagi pasukan Pelopor pimpinan Ipda Gunawan Trilaksono.

Hari itu pasukan GAM batal merayakan kenduri potong Lembu, mereka gagal total merebut senjata dari anggota di Polsek Idi Rayeuk walaupun hanya dijaga oleh sekitar 40an anggota bersenjata minim.

Kekecewaan GAM akhirnya dilampiaskan dengan membakar sejumlah bangunan seperti asrama tempat tinggal keluarga Polri dan asrama keluarga pegawai Lembaga Pemasyarakatan termasuk Rumah Tahanan Negara yang berlokasi di Desa Teupin Batee, sekitar 3 km dari pusat kota Idi Rayeuk, apalagi hujan peluru dan GLM tidak berhasil melukai apalagi menewaskan seorangpun anggota Brimob, Perintis Sabhara Polda Yogyakarta maupun organik Polsek Idi Rayeuk termasuk keluarga Polri didalamnya.

 

 

KRIMINALISASI ATAU SINETRONISASI ANGGARAN PENYIDIKAN POLRI

ANGGARAN PENYIDIKAN POLISI

oleh Krishna Murti
Ada sebuah diskusi kecil antara beberapa anggota Polri tentang bagaimana sulitnya para anggota Polisi yang berdinas di bidang penyidikan, dalam melaksanakan tugas penyidikan khususnya dalam hal pertanggung jawaban penggunaan dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan.



PH2009101403177

sumber foto :http://voices.washingtonpost.com/annapolis/2009/10/pr_georges_police_union_takes.html

Penyidik Polri saat ini mengalami dilema dan kekhawatiran dapat menyalahi aturan dalam mengelola anggaran penyidikan dan bila hal ini dibiarkan mereka bisa dituduh telah melakukan sebuah tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan KORUPSI.

Anggaran penyelidikan dan penyidikan memang dalam judul anggaran ditentukan nominal dan jumlah perkara yg dapat dibiayai negara. Namun, pertanggung jawaban keuangan bukan kepada jumlah perkara tetapi kepada penggunaan uang tersebut. Karena sifat uang penyelidikan dan penyidikan adalah uang yg harus dipertanggung jawabkan (UYHD)/ anggaran rutin, dimana ada 3 kategori proses pencairannya, yaitu

  1. Sebagai pembayaran langsung (LS), yaitu dimana pencairan uang dibayarkan karena untuk membayar tagihan secara langsung misalnya saat dicairkan memang sudah ditentukan untuk membiayai suatu tagihan seperti sewa mobil sehingga saat pencairan diajukan dgn bukti penagihan dr pihak yg menyewakan mobil.
  2. Uang Persediaan (UP), yaitu uang negara yg dicairkan untuk suatu kebutuhan yg belum bisa dipastikan apakah untuk bayar makanan atau pulsa, dsb. Yang pasti saat uang itu habis dan penyidik membutuhlan Uang Persediaan tambahan. Penyidik harus membuat pertanggung jawaban penggunaan uang tersebut beserta buktinya baru bisa mendapatkan uang persediaan tambahan. Dokumen Pengajuan uang persediaan dikenal dikalangan penyidik dengan renbut.
  3. Uang pengganti; Uang pengganti adalah pencairan uang untuk mengganti pengeluaran dari kegiatan yg bersifat dinas dimana pada saat terjadi pengeluaran tersebut beban pembiayaan untuk sementara ditanggung oleh penyidik secara pribadi, biasa dikenal dengan istilah reimburse.

Ketiga bentuk pencairan ini tidak mengenal istilah jumlah perkara yg ditangani dalam pertanggung jawabannya, pertanggung jawaban dalam pencairan uang tersebut adalah pembiayaan pengeluaran atas suatu kegiatan yang membutuhkan uang, seperti uang bensin dibuktikan dangan kwitansi spbu, uang makan dibuktikan dengan kwitansi dari rumah makan, dan sebagainya.

Dikepolisian ada istilah penggolongan kejahatan ringan, sedang dan sulit. Namun permasalahannya pemberlakuan aturan penanganan perkara ringan, sedang dan sulit tidak membuat bentuk pertanggung jawaban berubah, yang berubah hanya terjadi pembatasan penggunaan anggaran untuk menangani suatu perkara. Artinya penentuan nilai perkara ringan/ sedang/ berat hanya merupakan penambahan aturan yg bersifat membatasi limit penanganan perkara bukan menjadi bentuk pertanggungjawaban.

Bagaimana dengan ada perkara yang tidak selesai namun anggarannya habis..??  ini artinya para penyidik yang menangani perkara tersebut sudah kehabisan anggaran, dan kasus masih harus dikerjakan. Sementara faktanya ada Polsek yang di bulan ganjil dibiayai negara sebesar 9 juta saja (setara 1 kasus sedang) untuk mengatasi 100 perkara dan dibulan genap dibiayai 3 juta (setara 5 kasus ringan) untuk mengatasi 100 perkara. Kebetulan polsek tersebut menerima laporan lebih dari 100 perkara setiap bulannya, sementara pada saat itu angka kejahatan yang terjadi bisa mencapai 60% setiap bulannya.

Kenyataan yang dihadapi dibanyak kantor kepolisian saat ini, dalam menangani perkara-perkara yang dilaporkan masyarakat banyak yang bisa diselesaikan. Misalnya ada satu Polsek dari 100 kasus yang dilaporkan mampu menyelesaikan hingga 30 perkara perbulan. Ini berarti Polsek tersebut dengan hanya anggaran 3 Juta dibulan tersebut bisa membiayai 30 perkara.

Artinya setiap perkara hanya dibiayai oleh negara sebesar 100ribu rupiah saja. Apa yang kita bisa dapat dengan uang 100ribu? mampukan itu membiayai ongkos penyelidikan selama sebulan? mampukah itu membiayai bensin selama sebulan? mampukah itu membiayai sewa mobil selama sebulan? mampukah itu membiayai pulsa selama sebulan? mampukah itu untuk membiayai kertas, tinta dan lain-lain???

Faktanya, Banyak Polsek yang mampu mengungkap kasus dengan anggaran yang sangat terbatas tersebut. Namun kesulitan menjadi muncul, ketika para penyidik ditingkat Polsek harus diminta mempertanggungjawabkan keuangan dari pembiayaan 30 perkara tersebut dengan mengacu kepada pertanggung jawaban 9 juta rupiah perkasus sedang, sebagaimana diatur oleh negara, dengan demikian, apakah para penyidik tersebut dipaksa membuat pertanggung jawaban pengeluaran fiktif yg tidak pernah mereka keluarkan?

Para anggota Polisi dilapangan banyak bertanya kepada pimpinan mereka, dan pimpinan pun sulit mendapatkan jawabannya. Banyak dari mereka yang mengatakan ”Kami tidak mengerti siapa yg salah, apakah kami yg kurang belajar sistem penggunaan anggaran dan pertanggung jawabannya atau sistem pengaggaran di negara ini yang salah?”

Kalau Benar negara sudah menentukan bahwa satu kasus sedang hanya dibiayai sebesar 9 juta rupiah, sebagai batas maksimum menangani perkara. Dengan anggaran penyidikan Polsek yang hanya 3 juta perbulan saja, dan kemudian Polsek tersebut mendapatkan laporan kejahatan sebanyak 100 perkara perbulan dan menyelesaikan 30 kasus. Sementara, ternyata uang anggaran penyidikan yang didapat oleh Polsek tersebut (3 juta rupiah perbulan) hanya cukup membiayai 1 perkara ringan saja dan tidak cukup lagi untuk membiayai sisa 99 perkara lainnya.

Permasalahannya bila sistem pertanggungjawaban keuangan harus dilaksanakan dengan benar oleh para penyidik Polsek, maka dikemudian hari akan banyak kantor Polsek yang akan membuat surat pemberitahuan kepada 99  pelapor yang tersisa dan belum tertangani tersebut dengan menjelaskan bahwa Polsek belum bisa menangani perkara mereka dengan alasan anggaran. Kalau itu terjadi maka bisa jadi dikemudian hari ada diantara anda yang akan menerima surat menerangkan seperti ini  ”Laporan yg saudara berikan tidak dapat kami tindak lanjuti karena tidak ada anggaran dari negara sehingga perkara saudara akan kami tangani pada tahun mendatang dengan nomor urut …dan bila di tahun tersebut, ternyata anggaran yg ada tidak mencukupi untuk menangani perkara saudara maka perkara saudara akan kami tangani sesuai sistem penomoran nomor urut yg ada di tahun selanjutnya, dan demikian selanjutnya hingga perkara saudara mendapat alokasi anggaran dari negara untuk ditangani”

11

sumber foto : http://www.ocregister.com/articles/million-312708-cities-city.html

Bayangkan bila anda menjadi pelapor dan mendapatkan surat seperti itu dari kantor polisi. Laporan anda tidak ditangani karena tidak ada biaya, tahun depan kalaupun ada baru akan ditangani. Atau menunggu tahun depannya lagi sampai ada. Apakah anda akan menyalahkan polisi? atau anda tetap akan memaksa polisi menanganinya?

images (9)

sumber foto : http://www.kentpolfed.org.uk/110512.htm

Mudah-mudahan itu tidak terjadi, namun apa yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebuah keniscayaan yang benar dihadapi saat ini. Sebaliknya apabila ada Kantor Polisi ditingkat Polsek dan Polres yang mampu menyelesaikan perkara lebih banyak daripada yg dianggarkan, apakah itu dapat  dianggap sebagai prestasi atau sebuah kesalahan?? Misalnya dari 100 perkara yang dilaporkan, 30 perkara dapat ditangani hingga tuntas dan dapat diselesaikan dengan baik serta pelaku dapat terungkap,meskipun sudah tidak adalagi anggaran untuk itu.

Apakah ini benar atau salah? Apakah Polsek ini dianggap berprestasi? Karena menurut sistem pengelolaan keuangan yang berlaku di negara ini, hal tersebut bisa dinilai sebagai bentuk penyimpangan sebagaimana tertuang dalam Keppres 42 tahun 2002 ttg Pedoman Pelaksanaan APBN, pasal 17 ayat (2) yg berbunyi: “Departemen/ lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah”

  1. Artinya pembiayaan terhadap kasus-kasus tersebut dari mana?
  2. Bagaimana bila ternyata kasus-kasus tersebut bukan dibiayai oleh negara dapat diartikan sebagai pungutan ?
  3. Apabila  tidak ada anggaran penyidikan apakah dibiarkan saja?
  4. Apakah diperbolehkan apabila para penyidik itu mencari alternatif pembiayaan?
  5. Apabila sudah mendapatkan biaya tambahan bukan dari negara apakah harus ada berita acara hibah dan penggunaan dananya tetap dipertanggung jawabkan seperti penggunaan uang negara.

Padahal kita tahu,  proses hibah tidak bisa langsung ke kantor Polisi atau satuan kerja yg menangani perkara melainkan harus melalui menteri keuangan.  Faktanya selama ini ternyata Polri masih dipaksa oleh negara untuk melaksanakan banyak kegiatan yg tidak dibiayai negara tetapi mereka tetap dapat dilaksanakan dengan tujuan dapat memenuhi harapan masyarakat.  Bila hal berlangsung terus menerus, sama saja dengan negara telah memerintahkan kepada institusi Polri untuk mencari alternatif pembiayaan yang bisa berdampak kepada tindakan penyimpangan.

Sekarang bandingkan dengan saya yang saat ini bekerja di Organisasi terbesar di dunia, Police Division di Markas Besar PBB. Ada sebuah konflik terjadi di Libya. Kami merapatkan permasalahan ini untuk mencari akar konflik dan apa yang bisa dilakukan oleh Polisi PBB dalam rangka membantu menangani permasalahn yang terjadi.

Anggaran disiapkan untuk kami bergerak ke Libya. Saat saya sedang di Uruguay, saya dipanggil pulang ke New York untuk segera berangkat ke Libya. PBB menyiapkan Uang pesawat, uang hotel, uang pulsa, uang makan. Selama seminggu kami terjun di Libya.

Pada saat bersamaan kami juga harus berangkat ke Sudan, maka segera PBB memerintahkan kami berangkat ke Sudan dengan fasilitas yang sama dan ticket disiapkan dari New York untuk merubah perjalanan dari Tripoli ke Khartoum.

Tidak berapa lama dari itu, ada kegiatan rutin yang saya harus hadiri di Markas PBB di Uganda dan sudah terjadwal lama. Saya harus segera hadir disana memberikan pelatihan dan menutup pelatihan.

Bisa saja saya memesan ticket sendiri dan langsung ke Entebbe Uganda dari Khartoum, namun PBB tetap meminta kami untuk kembali dulu ke New York baru saya berangkat lagi ke Uganda dari Bew York. Padahal dari Sudan ke Uganda sudah dekat dan kami bisa saja langsung berangkat.

Saya dilarang untuk melaksanakan pekerjaan tanpa menggunakan anggaran PBB. Karena sistem pertanggungjawaban keuangan mengharuskan kami kembali dulu, maka kami kembali ke New York dan baru berangkat lagi ke Uganda.

Demikian juga dengan sistem pekerjaan yang ada di Pemerintahan Daerah. Lihatlah sekeliling anda, jalanan bolong, taman yang tak tertata, gedung sekolah yang rusak, Jembatan yang perlu diperbaiki, dsb.. Kapan pemerintah setempat memperbaiki itu semua? tentunya semua melalui proses penganggaran yang jelas dimana tanpa anggaran, maka jalan itu akan dibiarkan rusak, tanpa anggaran gedung sekolah itu tak akan dibangun, tanpa anggaran jembatan itu tak akan diperbaiki dan seterusnya.

Bila hal itu diaplikasikan kepada sistem di kepolisian kita, dimana anggota dilarang melaksanakan pengungkapan kasus yang terjadi karena anggaran penyidikan sudah habis, maka siapa yang akan disalahkan apabila ada suatu kejadian dan tidak polisi tidak bergerak menangani karena tidak ada anggaran?

Kalau masyarakat mengatakan bahwa anggota Polri sudah menerima gaji,  maka disini harus dibedakan antara gaji dengan biaya operasional.

Jadi; apa tanggapan para pembaca blog sekalian.. Bila banyak kejahatan yang ada di wilayah anda, dan polisi sudah berupaya maksimal menanganinya dengan anggaran yang sedikit itu masih dipersalahkan,, apakah dikemudian hari para Polisi itu tidak usah menangani laporan masyarakat tanpa ada biaya negara..???? Bandingkanlah anggaran tersebut dengan anggaran penyidikan di KPK yang bisa sampai dengan 300juta rupiah perkasus.

Ini bukan curcol, namun inilah fakta diskusi yang kami angkat ke blog ini dalam rangka mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Kalau ada yang bertanya : salah sendiri kenapa dulu jadi polisi? saya kira itu bukan pertanyaan yang solutif, karena biarpun 400ribu anggota polisi ini dipecat semua dan diganti dengan polisi baru, tetap saja masalah seperti ini akan muncul selama kita tidak mau berfikir, bahwa Polisi sebenarnya adalah penjaga peradaban sebuah bangsa.

Police officers protesting against budget cuts join public sector workers striking over pensions

sumber foto :http://think-squad.com/post/73277693861/side-effect-of-legal-pot-police-budgets-take-a

Tulisan bapak KBP . Krishna Murti ini saya ambil untuk dimuat kembali, sebagai sebuah suluh dan cermin bagi  siapa saja yang bertugas menjaga peradaban manusia.

Mohon ijin dan Terima Kasih BANG.

MUSIM DUREN

Indahnya hidup di indonesia dibandingkan tinggal di eropa. Bila kawan ukraina mengtakan setidaknya mereka memiliki spring. Summer. Autum dan winter. Maka lain lagi kawan dari ghana. Mereka bilang memiliki musim rainy season dan dry season.maka paling beruntung adalah kita bangsa indonesia yang gemah ripah lohjinawi sopan santun tinggi budi bahasa serta gemar bermusyawarah untuk mufakat ( kata orang indonesia juga).

Kita punya tidak hanya 2 atau 4 . tapi kita punya bermacam macam musim .sebut saja musim duren . musim mangga. Musim banjir . musim sakit mata. Musim kabut asap. Musim tawuran sekolah sampai yang lagi hits saat ini MUSIM NKP.

ya.  Datang juga musim yang satu ini. Namanya musim nkp. Barang ajaib yang bisa jadi momok bagi sebagian orang

NKP  aslinya adalah sebuah tulisan biasa yang isinya penuangan hasil pikir dan analisa terhadap sebuah fenomena yang terjadi.

Kesulitan dala  membuat NKP sebenarnya tidak lepas dari jam terbang dalam menuangkan ide ide cemerlang yang biasanya muncul tiba tiba seiring ” jam terbang” menghadapi suatu fenomena.

Ide yang cemerlang hanya muncul kepada mereka yang memiliki penalaran yang baik terhadap sebab musabab suatu gejala … Ditambah pengalaman trial and error munculah suatu analisa yang kemudian dapat dijadikan sebuah kesimpulan berlanjut masukan dan saran.

Namun NKP tidak hanya sampai disitu. Sia bisa diwujudkan bilamana  ide ide  cemerlang tadi dituangkan dalam tulisan. Ya  sebuah tulisan dengan kaedah teknik penulisan. Aturan penulisan dan gaya tulisan dan lain lain.

Disinilah letak masalahnya… Pemikiran boleh cemerlang…. Presentasi verbal berapi api… Tapi teks berupa tulisan yang bisa dipahami manusia dibelahan manapun …. Itu lain  cerita

Menuangkan pikiran kedalam tulisan…. Sering terhambat kepada . mau mengawali dengan kalimat bagaimana… Kemudian  pendahuluannya seperti apa belum lagi menyambungkan paragrah paragrah agar membentuk suatu cerita utuh yang menggambarkan sebuah ide cemerlang tadi.

Seseorang pernah membisikan ke telinga…. Kalau mau nulis apapun  gaya dan teknisnya termasuk bentuknya. Pahami bahwa tulisan kita itu merupakan gambaran tekstual mungkin  visual dari semua ide.  Dimana ide tersebut haruslah runut…. Berkesesuaian dan klimaks. Artinya ise tersebut disusun bagai sebuah skema atau peta… Isyilahnya mind mapping .

Maksudnya tergambar mana subyek mana obyek cerita. Bagaimana hubungan keduanya. Mana sebab mana akibat. Mana awal mana akhir. Dan sebagainya.

Singkatnya dalam memberikan analisa terhadap sebuah peristiwa atau permasalahan mulailah buat pemetaan masalah atau biasa disebut rumusan masalah secara kerennya.

Misalkan saja kita menemukan fenomena kerap terjadi laka lantas fatal di tikungan X… Umpamanya kita adalah polisi maka daya nalar dan analisa kita adalah ingin mencari jalan ( solusi ) untuk menangani masalah  laka lantaa fatal tadi secara tepat.

INGAT kita mulai  dengan pemetaan masalah dulu.

Opsi 1 : setiap laka lantas yg terjadi tidak perlu dilaporkan ke atas . cukup jadikan dark  number…… Walhasil ….. Sat lantas polres x jadi jempolan karena dianggap berhasil menekan angka kecelakaan  fatal . kasat lantas. Kabagops dan kapolres jempolan

Opsi 2 : memanggil paranormal .kemudian adakan ritual pemanggilan roh di lokasi rawan laka. Tambah penguburan kepala kerbau..walhasil….. Sat lantas. Kabagops dan kapolres … Jempolan 2 kali.

Opsi 3: mau repot repot ke lokasi black spot laka lantas mengasadakan pengamatan. Mengumpulkan info. Ditabulasi dalam data dan dikonfrontir dengan kumpulan laporan laka lantas plus kajian kajian ilmiah akademis mengenai mekanika . teknika jalan. Psilologi dan perilaku manusia kedalam sebuah  ide cemerlang berbunyi CARA MENCEGAH LAKA LANTAS FATAL DI TIKUNGAN X.

WUJUDNYA ADALAH :
1. Membuat peta masalah yang isinya : 5 w dan 1 h.
2. Membuat kajian kondisi saat ini yang dilihat dari bagaimana KEBIJAKAN yang berlaku saat ini misalnya adakah kebijakan pemda dalam kewajiban penyediaan  sarprasjal  di lokasi x. Jangan jangan karena kebijakan tumpang tindih antara kementrian perhubungan . pemprov dan pemda bisa jadi sarprasjal justru terabaikan keamanan .keselamatan.ketertiban dan kelancarannya.
Kajian berikut adalah mencari tahu KELEMBAGAAN  yg menjalankan kebijakan terhadap jalan .mulai dari pelaksana. Perencana da  pengawasnya. Sudahkan berjalan dengan baik

Kemudian yang perlu dilihat adalah aspek  BUDGETNYA. Dijaman  serba anggaran berbasis kinerja semua harus pake anggaran  dan harus bisa  dimintakan perwabkunya. Siapa tahu anda lagi menyusun peta masalah laka lantaa malah menemukan aroma korupsi pembangunan jalan akibat kualitas dan teknik pengerjaan yg tidak sesuai. Teliti budgetnya agar rumusan masalah yg kita buat nanti akan tajam menentukan kebijakan  yang  rumuskan karena tanpa pengwlolaan anggaran yang tepat ….. Bukan cukup maka  setiaP  LEMBAGA akan mampu melkasanakan KEBIJAKAN  yg dibuat sebelumnya.

Terakhir kajilah masalah  SARANA DAN PRASANA TEKNIS  yg ada. Bagaimana lampu TL marka dan rambu.. Bagaimana dikmas dan gatur lantas dilakukan . apakah gakkum lantas di lokasi  dapat dikodifikasi dalam sebuah data yang  ” bunyi” terjadi sebuah kecenderungan atau trend.

  1. Setelah muak membuat pemetaan masalah berupa kajian kondisi saat ini dan sedikit mengintip kondisi yang diharapkan ( tinggal mempertahankan yg sudah baik. Meningkatkan yang kurang dan menghilangkn  yang buruk)

Barulah mulai MENULIS … Dimulai dengan pendahuluan sebagai wajah awal yh menggambarkan NKP ini mau ngomong apa dan alurnya bagaimana.

Fase inilah sebenarnya yang terberat. Mulai menuangkan ide ide pikiran kedalam tulisan.tidak heran banyak yang ingin membahas masalah  dukun santet malah harus muter muter dengan cerita : indonesia  terletak diantara dua benua  dan dua samudera. Antara 6 derajat lintang utara s ampai 11 derajat lintang selatang . 93 drjt Bt smpai 141 dejt  bt. Dsb baru terakhir bingung mengkaitkan dukun santet dan lokasi geografis indonesia.

Bagaimana caranya. Apa awalanya dan sebagainya   dalam   membuat si BAB I PENDAHULUAN…… tunggu tulisan selanjutnya .
.

NEGOSIATOR DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA

PARADIGMA BARU PELAYANAN UNJUK RASA DENGAN PEMBERDAYAAN NEGOSIATOR POLRI

sebagai bahan referensi terkait negosiasi dan negosiator silahkan klik link dibawah ini

 

Makalah Sabhara Negosiator Negosiator Brimob Polri BARU HANJAR NEGOISASI HANJAR NEGOSIASI PTIK.2008

 

5-7 HOSTAGE NEGOTIATION (Trans)REV(18 feb 2005) 5-7 Hostage Negotiations Student Handout (Trans) HANJAR NEGOSIASI PTIK.2008 komunikasi efektif komunikasi efektif-nanang pamuji mugasejati komunikasi komunikasi-2013 Komunikasi-Mbak nana KONFLIK DAN KEKERASAN Krisberg M E D I A S I mapel negosiasi sip xlii ta 2013 mediasi-2013 Memahami konflik Negosiasi 42 th 2013 NEGOSIASI DALAM PENYANDERAAN negosiasi sip xlii ta 2013-hery NEGOSIASI SLIDE BARU NEGOSIASI UGM negosiasi unjuk rasa NEGOSIASI(CD) NEGOSIASI Negosiasi NEGOSIASI_UNJUK_RASA NEGOSIASI2 NEGOTIATION pelatihan NTT Polmas-Negosiasi sylabus negosiasi sip xlii ta 2013-hery TAHAPAN KONFLIK TAHAPAN NEGOSIASI WAHYU RUDHANTO

<ppolwan2>I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan bergulirnya reformasi di negara kita beberapa tahun silam merupakan awal semangat demokrasi digunakan sebagai alasan untuk berbuat maupun bertindak demi tercapainya suatu keinginan dan penyampaian aspirasi yang sekian lama terpendam dan tidak tersampaikan oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada strata masyarakat bawah yang selalu tidak dapat berbuat apa-apa hanya demi kepentingan politik bagi para penguasa yang haus akan kekuasaan otoriter dan bertindak diktator yang tidak tanggap dan mau mendengar aspirasi masyarakat. Masyarakat merasa sudah jenuh dengan segala tekanan-tekanan selama ini, dimana pada akhirnya harapan masyarakat ingin menikmati kehidupan di alam demokrasi dengan semangat reformasi yang terlepas dari sifat kekuasaan otoriter dari sang penguasa yang diktator dan yang tidak mau mendengar aspirasi masyarakat kecil, sehingga masyarakat menginginkan adanya perubahan yang sesuai dengan semangat reformasi.

Perubahan yang terjadi pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat,dan dirasa sangat berpengaruh terhadap semua lini kehidupan masyarakat setelah era reformasi diperdengungkan di Indonesia, seperti kita ketahui bersama bahwa dampak reformasi dengan gaya khas demokrasinya masyarakat dapat dengan bebas menyampaikan aspirasinya melalui berbagai cara yang digunakannya dan masyarakatpun sudah terlalu jauh melangkah yang tanpa adanya kontrol terhadap pelaksanaan demokrasi tersebut sehingga pada kenyataannya akibat dari semua ini banyaknya kejadian-kejadian yang cenderung bersifat anarkhis yang berawal dari kegiatan demonstrasi, unjuk rasa maupun main hakim sendiri yang pada akhirnya berlanjut pada perbuatan-perbuatan kejahatan. Dampak perubahan yang sangat mencolok ini disebabkan masyarakat yang belum siap menerima reformasi sebagai perubahan gaya hidup berpolitik di negeri ini, sehingga masyarakat dalam perbuatannya selalu menghalalkan segala cara dengan dalih bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah sebagai perbuatan yang demokratis, hal ini jelas sangat tidak sesuai dengan semangat reformasi yang ada, apalagi dengan tidak mengindahkan hukum sama sekali, sehingga hukum di negara kita ini sama sekali dilecehkan yang pada akhirnya aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara republik Indonesia ( Polri ) sendiri tidak dapat berbuat banyak untuk menerapkan hukum, karena masyarakat selalu berlindung dibalik hak asasi manusia yang mereka sendiri tidak mengerti apa arti hak asasi manusia itu sesungguhnya. Aparatpun selalu menjadi bulan-bulanan, dan selalu di sudutkan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan aparat khususnya Polri trauma dalam setiap tindakannya, karena apabila akan menegakan hukum dengan benar akan selalu dihantui dengan akibat yang diperbuatnya baik itu bentrokan dengan masyarakat ataupun dengan para pengunjuk rasa. Masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya sendiri sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum dapat disampaikan secara bebas dan bertanggung jawab.

Menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang “. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas “. Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum ini oleh pemerintah Indonesia telah diatur secara rinci untuk memberikan perlindungan bagi warga masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapatnya sesuai harapan dan aspirasinya terhadap negara yang telah diatur pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum , yang berbunyi : “ Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara “. Menurut undang-undang tersebut dikatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk tempat yang dapat didatangi dan dilihat oleh semua orang, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, Polri telah memiliki payung hukum dalam melakukan tindakan penegakan hukum yang berkenaan dengan unjuk rasa.

Polri sesuai dengan tugas pokoknya yang diatur dalam Undang-Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia , memiliki kewajiban terhadap masyarakat untuk melindungi, mengayomi dan melayani melalui kegiatan Pengaturan, Penjagaan dan Pengawalan. Disamping tugas pokoknya, Polri dalam rangka mengimplementasikan niat dan komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan Supremasi Hukum akibat adanya berbagai kekerasan dan kerusuhan massa yang dirasakan sangat merugikan masyarakat bangsa dan negara Indonesia tersebut, maka Polri sesuai tugas, fungsi dan perannya sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi kekerasan dan kerusuhan massa tersebut, namun hasilnya dirasakan belum optimal.

II. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa selama ini Polri masih sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang belum dapat memberikan kontribusi yang positif, yang dapat menyelesaikan masalah dilapangan tanpa adanya upaya kekerasan. Penanganan terhadap unjuk rasa yang selama ini lebih terkesan represif, padahal para pimpinan Polri sudah berupaya semaksimal mungkin dengan mengeluarkan berbagai petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk tehnis untuk penanganan unjuk rasa dilapangan .

Berbagai persoalan baru dalam penanganan unjuk rasa selalu muncul, bersamaan dengan pelaksanaan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh para demonstran tersebut berbeda antara kota yang satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan bentuk dan eskalasi massa demonstran mempunyai tujuan dan cara menyampaikan aspirasinya saling berbeda-beda. Ada beberapa persoalan-persoalan yang muncul dalam penanganan unjuk rasa, antara lain :

1. Mengapa sampai saat ini masih sering terjadi bentrokan dengan para pengunjuk rasa ?

2. Bagaimana kemampuan negosiator dan siapa yang paling berpotensi sebagai negosiator ?

3. Apakah Polri dengan paradigma baru dapat melaksanakan pelayanan unjuk rasa melalui negosiatornya ?

4. Bila negosiator gagal, bagaimana penanganan unjuk rasa yang diharapkan ?

III. PEMBAHASAN

A. Paradigma Lama Pelayanan Unjuk Rasa Saat Ini

1. Penggunaan Polisi Laki-Laki ( Polki ) sebagai Pasukan Dalmas

Penanganan terhadap massa pengunjuk rasa sampai saat ini masih berbeda-beda antara kota yang satu dengan kota yang lainnya, hal ini disebabkan bentuk dan eskalasi dari massa yang berunjuk rasa mempunyai tujuan dan cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan unjuk rasa. Dalam penanganan terhadap massa pengunjuk rasa di semua kota, hampir secara menyeluruh Polri masih menggunakan Polisi Laki-Laki ( Polki ) sebagai Pasukan Pengendalian Massa ( Dalmas ), sehingga penanganan unjuk rasa yang selama ini dilaksanakan tidak seluruhnya dapat selesaikan dengan aman.

Penggunaan Polki dalam dalam penanganan unjuk rasa seharusnya disesuaikan dengan kondisi massa, pimpinan dilapangan harus tanggap terhadap situasi dan perkembangan eskalasi massa, sehingga pimpinan dilapangan dapat segera mengambil keputusan, apakah akan menggunakan Polki atau menggunakan Polisi Wanita ( Polwan ) sebagai pasukan Dalmas. Selama ini setiap ada unjuk rasa Polki selalu dikedepankan, hal ini dirasa masih kurang efektif, sebab masih sering terjadi bentrokan dengan massa, yang dapat dilihat dengan adanya pasukan yang mudah terpancing emosinya dan langsung menyerang para pengunjuk rasa. Ada beberapa faktor yang menjadikan seringnya terjadi bentrokan dengan massa, yang salah satunya adalah Pasukan Dalmas yang digunakan diberbagai Polda masih menggunakan Polki yang masih muda-muda, yang baru lulus dari pendidikan Bintara Kepolisian. Pendidikan Bintara Kepolisian hanya dilaksanakan selama enam bulan, hal ini jelas kurang mantap untuk menjadikan personil Polri yang berkualitas, rata-rata mereka masih memiliki tingkat emosional yang tinggi, yang sering terlihat pada saat massa pengunjuk rasa memancing petugas untuk melawan, hal tersebut segera di respon oleh petugas dengan melakukan tindakan represif, padahal hal tersebut dapat dihindari apabila petugas mampu menahan emosi dan lebih bersifat persuasif. Hampir di seluruh Polda di Indonesia, dalam menangani unjuk rasa dengan menggunakan petugas Polki, hanya Polda Metro Jaya dan beberapa kota besar yang sudah mengedepankan Polwan untuk menangani unjuk rasa, karena dengan memberdayakan Polwan, petugas tidak mudah tersulut emosinya dan massa juga menjaga etika untuk memancing emosi petugas dari Polwan, sehingga bentrokan dengan massa pengunjuk rasa dapat dihindari.

  1. Peran Negosiator

    Seringkali kita mendapati pada saat pelaksanaan unjuk rasa tidak dikawal dan didampingi oleh petugas, bahkan tidak ada negosiator yang seharusnya berperan aktif untuk berkomunikasi dengan pimpinan unjuk rasa. Keberadaan negosiator ini adalah sangat penting, karena negosiator berperan untuk mencari solusi terhadap pelaksanaan unjuk rasa agar jangan sampai pelaksanaan unjuk rasa tersebut semakin meluas dan berubah manjadi tindakan anarkhis.

    Kadangkala negosiator hadir dilapangan dalam palaksanaan unjuk rasa, dan inipun sifatnya mendadak karena eskalasi tingkat kerawanan unjuk rasa sudah mulai meningkat, sehinga baru muncul kehadiran negosiator. Kehadiran negosiator yang mendadak inipun tidak memiliki kemampuan dalam bernegosiasi maupun kemampuan dalam berbicara, negosiator lebih terkesan sebagai orang yang ingin di hargai, arogan dan berbicarapun tidak mencerminkan kesantunan, sehingga hal ini jelas tidak dapat menurunkan eskalasi kerawanan, dan bahkan sama sekali tidak memberikan kontribusi yang positif untuk mencari solusinya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

1. Personil Dalmas

a. Pasukan Dalmas yang saat ini digunakan dalam setiap penanganan unjuk rasa adalah personil Polri yang baru selesai dari pendidikan Bintara, dan mereka masih terlalu muda, dimana mereka rata-rata baru lulus dari SMU dan langsung masuk sekolah Bintara Polri, sehingga baik pengalaman maupun mental dirasa masih kurang dan labil. Mereka pada umumnya masih belum bisa menahan emosi, bila dihadapkan dengan massa yang selalu memancing kemarahan petugas, apalagi dihadapkan dengan massa dari para mahasiswa yang masih seumur mereka. Dari kenyataan tersebut hendaklah menjadi tanggung jawab pimpinan dilapangan untuk dapat mengendalikan pasukannya.

b. Pemilihan personil guna pembentukan pasukan Dalmas seyogyanya dilakukan seselektif mungkin, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh personil yang memiliki kredibilitas dan berkualitas. Selama ini pembentukan pasukan Dalmas dilakukan secara asal-asalan, dan biasanya anggota yang ditunjuk sebagai pasukan Dalmas adalah anggota yang tidak memiliki kemampuan lebih. Sebab untuk anggota yang memiliki kemampuan lebih biasanya telah diminta oleh pimpinan lain untuk menjadi ajudan atau stafnya, dan hal ini berlaku pula terhadap Polwan. Polwan yang memiliki wajah yang cukup lumayan ( cantik ), biasanya sudah dipesan dan diminta oleh beberapa pimpinan seperti Staf Pribadi ( Spri ) Kapolda, Spri Kadit Lantas dan sebagainya.

Penggunaan tes psikologi ( Psikotes ) sangat berpengaruh sekali dalam pembentukan pasukan Dalmas, hal ini untuk mengetahui kemampuan dan karateristik personil untuk penempatan bidang tugas anggota, sehingga anggota yang ditempatkan telah sesuai dengan kemampuan pribadinya.

c. Dalam pelaksanaan pengamanan atau pelayanan terhadap unjuk rasa, selama ini jarang melibatkan satuan fungsi lain seperti fungsi Lalu lintas, Intelijen dan Reserse. Pelibatan terhadap satfung lain ini akan memiliki tugas masing-masing, seperti :

1). Fungsi Lalu lintas bertugas untuk mengawal para pengunjuk rasa mulai dari titik start hingga lokasi pelaksanaan unjuk rasa, dan juga bertugas mengatur lalu lintas yang dilalui oleh massa pengunjuk rasa agar tidak terjadi kemacetan.

2). Fungsi Intelijen juga sangat perlu untuk dilibatkan, fungsi intelijen berfungsi untuk mendeteksi tingkat kerawanan yang akan terjadi, dan juga disusupkan ditengah-tengah massa untuk mengetahui tujuan massa pengunjuk rasa.

3). Sedangkan fungsi Reserse bertugas untuk mendukung upaya represif, apabila pelaksanaan unju rasa telah terjadi bentrokan yang menimbulkan korban atau pelaksanaan unjuk rasa sudah menjurus apada perbuatan anarkhis.

  1. Negosiator

    a. Saat ini hanya beberapa Polda yang sudah memberdayakan negosiator dalam menangani unjuk rasa, bahkan negosiator juga belum secara menyeluruh dimiliki oleh Polres di seluruh Indonesia, sehingga beberapa kegiatan unjuk rasa yang dilaksanakan di beberapa daerah atau Polres, langsung diambil alih oleh pimpinan kodal lapangan, dan bahkan tak jarang seorang Kapolres langsung memimpin pelaksaan pengamanan unjuk rasa dan juga berperan sebagai seorang negosiator. Hal ini jelas sangat tidak efisien, karena peran Kapolres seharusnya hanya sebagai pemegang Kodal dalam pengamanan tersebut.

b. Dalam perekrutan calon negosiator tidak pernah menggunakan psikotes sebagai sarana untuk mengetahui tingkat kemampuan seseorang, apakah dia memiliki kemampuan dalam berbicara didepan massa dan pengalaman yang luas serta mental yang tinggi untuk menjadi seorang negosiator.

c. Dalam pemanggilan calon negosiator yang akan di didik untuk menjadi seorang negosiator masih tidak sesuai dengan harapan, pemanggilan yang dilakukan oleh Polda kepada Polres jajaran untuk mengirimkan seorang calon negositor untuk mengikuti pendidikan negosiator, kadangkala Kapolres secara asal-asalan mengirimkan seorang calon yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, dan bahkan calon tersebut seorang yang sering bermasalah yang merupakan orang buangan, ketidaktahuan Kapolres terhadap pentingnya peran negosiator inilah yang menjadikan seorang negosiator tidak berkualitas.

d. Negosiator yang ada selama ini masih disominasi oleh Polki, padahal beberapa pengalaman unjuk rasa yang terjadi, negosiator yang menggunakan Polwean sangat efektif.

  1. Sarana dan Prasarana serta Kesejahteraan

    a. Sarana dan prasarana untuk pasukan Dalmas masih sangat terbatas, dan bahkan dibeberapa Polda masih sangat kurang. Sarana dan prasarana tersebut seperti kendaraan bermotor roda dua yang berfungsi untuk pengawalan massa pengunjuk rasa, juga berfungsi sebagai barikade dijalan selama dalam perjalanan menuju lokasi unjuk rasa.

b. Pengadaan kendaraan bermotor untuk negosiator masih jarang ada, padahal kendaraan bermotor untuk negosiator tersebut sangatlah penting untuk mencapai lokasi unjuk rasa maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan kepentingan negosiator.

c. Kesejahteraan untuk pasukan Dalmas dirasa masih jauh dari harapan, bukannya hal ini untuk membedakan dengan fungsi lain akan tetapi agar pasukan Dalmas memiliki dedikasi dan tingkat disiplin yang tinggi serta untuk memberikan dorongan atau semangat dalam melaksanakan tugas.

d. Dan juga kesejahteraan terhadap negosiator sampai saat ini juga belum ada yang memikirkan, dengan asumsi bahwa negosiator tersebut sama dengan anggota polisi yang lain.

C. Paradigma Baru Pelayanan Unjuk Rasa Yang Diharapkan

1. Pemilihan dan Peran seorang Negosiator

a. Negosiator memiliki peran yang cukup penting dalam mengantisipasi jalannya unjuk rasa, sehingga pemilihan seseorang untuk menjadi negosiator akan sangat berperan dalam pelaksanaan dilapangan. Peran negosiator sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan unjuk rasa, sehingga negosiator diharapkan akan mampu untuk meredam massa unjuk rasa maupun pasukan Dalmas untuk tidak terpancing emosi yang disebabkan massa pengunjuk rasa yang sengaja memancing emosi pasukan.

Karena pentingnya peran negosiator tersebut, seharusnya dalam rangka perekrutan, perlu memperhatikan selektifitas dan kualitas dari negosiator. Seorang negosiator harus memiliki kemampuan dalam berbicara atau berdialog dengan massa, karena kemampuan ini jarang dimiliki oleh semua orang. Disamping kemampuan berbicara,seorang negosiator juga harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, wawasan yang cukup luas serta pengalaman menyelesaikan suatu perkara, sehingga negosiator yang dimiliki akan sangat berkualitas dan memiliki dedikasi yang tinggi.

Seorang negosiator dalam menegosiasikan keadaan harus selalu bersikap sopan dan santun tetapi tegas dengan mengedepankan win-win solution dalam penyelesaiannya, sehingga hasil yang dicapai akan memuaskan kedua belah pihak.

b. Penggunaan Polwan yang berparas cantik sebagai negosiator akan sangat berpengaruh terhadap upaya suksesnya negosiasi atau penggalangan yang dilakukan. Dengan memberdayakan Polwan pelaksanaan negosiasi akan sangat terasa pengaruhnya, keberadaan negosiator tersebut akan dapat diterima oleh massa pengunjuk rasa dan pelaksanaan dialog dimungkinkan tidak membosankan, sehinga akan dicapai kata sepakat yang merupakan keberhasilan dari negosiator.

c. Negosiator semestinya dimilki oleh Polres di seluruh jajaran Indonesia, sehingga peran negosiator akan lebih mengena dalam menangani masalah unjuk rasa.

  1. Pemberdayaan Polisi Wanita ( Polwan ) sebagai Pasukan Dalmas

    Pemberdayaan Polwan sebagai pasukan Dalmas memang cukup efisien dan memberikan kontribusi yang positif, hal ini terbukti dengan penanganan unjuk rasa di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Polda Metro Jaya, Polda Jatim dan Polda Jateng. Pasukan Dalmas yang menggunakan Polwan memang terasa sekali pengaruhnya, dengan menempatkan Polwan pada posisi di ring satu atau pada garis depan akan dapat membawa massa pengunjuk rasa pada unjuk rasa yang damai dan persuasif.

  2. Sarana Kendaraan Bermotor untuk Negosiator

    Pengadaan kendaran untuk mendukung tugas-tugas operasional negosiator dalam penanganan unjuk rasa sangat diperlukan keberadaannya, kendaraan yang ada saat ini kurang mendukung dalam pelaksanaan operasional negosiator, padahal kendaraan bermotor roda dua sangat penting guna mendapingi massa pengunjuk rasa dan kecepatan untuk mencapai lokasi unjuk rasa, sehingga akan tercapai ketepatan dan kecepatan waktu serta pelaksanaan unjuk rasa dapat terlaksana dengan tertib dan aman.

    D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan

    1. Upaya Negosiasi

    Dalam penanganan unjuk rasa di upayakan untuk mengedepankan negosiasi mengantisipasi agar pelaksanaan unjuk rasa dapat terkordinir dan tidak sampai meningkatnya eskalasi kerawanan. Upayakan pelaksana negosiasi dengan memberdayakan Negosiator Polwan yang berparas cantik, hal ini di maksudkan untuk lebih memperoleh hasil yang maksimal serta tercapainya negosiasi. Ada beberapa strategi dalam pelaksanaan unjuk rasa , antara lain :

    a. Upayakan negosiator untuk dapat menemui pimpinan unjuk rasa.

    b. Negosisi dilaksanakan mulai dari titik gerak hingga pelaksananan dilokasi unjuk rasa.

    c. Ajak bicara pimpinan unjuk rasa, dengan mempertimbangkan :

    1) Perlakukan dia sebagai teman bicara (counter part).

    2) Jangan anggap dia sebagai lawan (musuh).

    3) Tanyakan permasalahannya dan keinginannya.

    4) Dengarkan keterangannya dengan seksama (hal ini agar tidak terkesan tidak menghargai lawan bicara).

    5) Jangan di interupsi (disangkal) pada saat dia bicara.

    6) Hindari perdebatan.

    7) Konfirmasikan kebenarannya.

    8) Jelaskan duduk persoalannya dan tujuan dari negosiasi ini untuk keinginan bersama.

    9) Bicara dengan fakta-fakta dan data-data yang ada.

    10) Buat persamaan persepsi untuk mencapai kesepakatan.

d. Musyawarahkan penyelesaiannya

1) Buatlah kesamaan tujuan dari hasil pembicaraan.

2) Terapkan konsep win-win solution.

3) Buatlah kesepakatan.

4) Tanda tangani kesepakatan (jika perlu).

Selanjutnya negosiator langsung berkordinasi dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan pasukan dilapangan, agar hasil dari kesepakatan dapat dilaksanakan oleh semua pasukan serta pimpinan pasukan dapat mengontrol pelaksanannya.

Menjaga hasil dari kesepakatan untuk dilaksanakan oleh Para pengunjuk rasa dan seluruh petugas Dalmas, agar pelaksanaan unjuk rasa dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Negosiator harus mampu memberikan keyakinan kepada pimpinan unjuk rasa dan pimpinan pasukan Dalmas dilapangan agar jangan ragu menegur anak buahnya, apabila ditemukan ada penyimpangan terhadap hasil kesepakatan.

  1. Pelayanan terhadap Pengunjuk Rasa oleh Negosiator

    a. Sebelum melaksanakan negosiasi hendaknya negosiator agar mempunyai data awal tentang apa yang menjadi tuntutan dari pengunjuk rasa yang dperoleh dari tim intelijen yang disusupkan ditengah-tengah pengunjuk rasa.

    b. Upayakan negosiator bertemu dengan pimpinan unjuk rasa atau kordinator lapangan.

    c. Pelaksanaan negosiasi sudah mulai dilaksanakan mulai dari titik start unjuk rasa sampai lokasi unjuk rasa hingga negosiasi berhasil dan memperoleh kesepakatan.

    d. Negosiator harus ebih proaktif dan kreatif untuk mendiskusikan atau berdialog untuk mencapai kata sepakat dengan mengedepankan win-win solution dalam upaya penyelesaiannya.

    e. Negosiator selama berdialog selalu bersikap sopan dan santun tetapi tegas, yang selalu menghargai pendapat kordinator lapangan.

    f. Upayakan negosiator dapat mempengaruhi korlap untuk mengikuti petunjuk kita, dengan maksud agar pelaksanaan unjuk rasa dapat dilaksanakan dengan tertib dan aman hingga usai.

    g. Upayakan dalam negosiasi untuk melibatkan media massa, agar pelaksanaan negosiasi dapat langsung diliput guna mengetahui kenyataan yang terjadi, dan baik pengunjuk rasa maupun pasukan Dalmas dapat menahan diri untuk tidak sampai terpancing untuk bentrok.

    h. Bila negosiator gagal, maka sebisa mungkin negosiator mencari inisiatif lain untuk memberi kesempatan lagi untuk berdialog. Dan apabila upaya terakhir masih belum diperoleh kata sepakat dan unjuk rasa ada indikasi mengarah pada perbuatan anarkhis, maka upaya penyelesaian diserahkan kepada kodal lapangan dengan disertai pengerahan pasukan Dalmas.

  • Kesejahteraan

    Kesejahteraan untuk negosiator penting sekali untuk diperhatikan, hal ini untuk menciptakan dedikasi anggota agar lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.

  • IV. PENUTUP

    A. Kesimpulan

    Selama ini negosiator hanya dimiliki oleh Polda-Polda tertentu dan belum sampai pada tingkat Polres. Padahal negosiator sangat perlu dimilki oleh Polres seluruh jajaran Indonesia. Pelaksanaan seleksi calon negosiator harus lebih selektif dengan menggunakan sarana tes psikologi untuk memperoleh negosiator yang berkualitas dan handal. Negosiator dupayakan dengan memberdayakan Polwan yang berwajah cantik sebagai negosiator.

    Kendaraan bermotor sangat dibutuhkan baik itu oleh pasukan Dalmas maupun Negosiator guna pengawalan massa unjuk rasa dan ketepatan serta kecepatan waktu oleh negosiator untuk sampai dilokasi unjuk rasa. Menjaga kesepakatan yang telah dambil antara negosiator dengan korlap untuk diketahui oleh seluruh massa unjuk rasa dan pasukan Dalmas.

    B. Saran

    1. Negosiator seharusnya ada ditiap-tiap Polres jajaran seluruh Indonesia minimal dua negosiator.

    2. Pemberdayaan Polwan yang berparas cantik sebagai negosiator.

    3. Perekrutan negosiator agar lebih selektif lagi dengan menggunakan tes psikologi untuk mengetahui kemampuan dan kepribadian calon negosiator agar di peroleh negosiator yang berkualitas dan handal.

    4. Upayakan melibatkan media massa terutama media elektronik untuk meliput langsung pelaksanaan negosiasi, agar pelaksanaan negosiasi sesuai dengan kenyataan.

    5. Penyelesaian dengan menggunakan sistem win-win solution merupakan syarat utama dalam pengambilan kesepakatan.

    Jakarta, 07 Februari 2003

    Penulis : WAWAN MULIAWANkomunikasi efektif

    komunikasi efektif-nanang pamuji mugasejati

    komunikasi

    komunikasi-2013

    M E D I A S I

    mapel negosiasi sip xlii ta 2013

    mediasi-2013

    Negosiasi 42 th 2013

    negosiasi sip xlii ta 2013-hery

    KEJAHATAN INSURJENSI DALAM KONTEKS PEMOLISIAN DI INDONESIA

    DSC_0136

    kejahatan insurgensi dalam konteks pemolisian di Indonesia

    I. Permasalahan
    Gangguan keamanan berimplikasi kontijensi di Papua yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata saat ini masih kerap terjadi dengan memanfaatkan masyarakat pribumi dalam mengembangkan jaringannya, menggalang massa simpatisan dan massa pendukung terutama yang masih terkait dalam suatu hubungan kekeluargaan dengan tokoh – tokoh masyarakat, intelektual dan kalangan birokrasi, sehingga hal ini digunakan sebagai sarana yang efektif oleh kelompok bersenjata untuk mendapatkan legitimasi dan justifikasi terhadap segala tindakan mereka guna membangkitkan rasa fanatisme kelompok bersenjata.
    Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) sebagai salah satu institusi pemerintahan yang melaksanakan tugas – tugas kepolisian di wilayah provinsi Papua dan provinsi Papua Barat telah beberapa kali meminta tambahan perkuatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi ( BKO ) dari Mabes Polri.
    BKO berupa pengiriman pasukan dari Korbrimob Polri, Satuan Brimob Polda maupun BKO dari fungsi teknhis Kepolisian lainnya bertujuan untuk memberikan perkuatan kepada Polda Papua yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola tatanan kehidupan masyarakat guna menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang aman, nyaman dan tentram di Papua, walaupun sampai saat ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal.
    Memang permasalahan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua tidaklah sesederhana penjelasan konflik itu sendiri, di Papua konflik sosial terjadi secara vertikal dan horizontal secara simultan.
    Konflik vertikal di wilayah hukum Polda Papua dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal bersenjata maupun oleh ormas-ormas yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia, berikut ini beberapa bentuk gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok/Ormas ekstrim dengan menggunakan strategi politik, propaganda-propaganda melalui media lokal dan nasional serta melalui media elektronik/website dan melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi di dalam dan luar negeri.
    Potensi konflik komunal di Papua terjadi dengan bentuk berupa konflik penyelenggaraan pemilukada, konflik antar suku, konflik tanah ulayat, konflik antara masyarakat pendatang dan lokal.
    Serangan secara sistematis menggunakan senjata api, bahan peledak, tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan sasaran aparat Negara maupun masyarakat umum yang diidentifikasikan sebagai musuh dan dilakukan oleh sekelompok orang yang teroganisir serta memiliki penguasaan wilayah kedudukan adalah sesungguhnya merupakan rangkaian tindak kejahatan yang tidak akan dapat ditanggulangi dengan tindakan polisional seperti pada umumnya.
    Muradi (2014) mengatakan bahwa konsep sedemikian merupakan keharusan bagi suatu kesatuan penegak hukum yang istimewa untuk menjalankan fungsi pada praktik preventif kejahatan berintensitas tinggi, dimana unit kepolisian biasa tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya lagi.
    Sebagai rumusan masalah dalam telaahan staf ini adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh jajaran Korbrimob Polri sebagai garda terdepan dalam upaya penegakkan hukum bersama unsur kepolisian di tingkat Mabes Polri dan Polda Papua dalam menanggulangi fenomena gangguan keamanan berintesitas tinggi yang dilakukan oleh kelompok pengacau keamanan di Papua.

    DSC_0244

    II. Fakta-fakta
    Tindakan kriminal yang dilakukan kelompok bersenjata antara lain melakukan penembakan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Papua seperti Kab Puncak Jaya, Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kota Jayapura (perbatasan RI / PNG), Penyerangan terhadap Pos TNI / Polri, penyerangan terhadap anggota yang sedang patroli maupun masyarakat, pengerusakan, pembakaran fasilitas pemerintah/ swasta, TNI/Polri maupun masyarakat, melakukan penganiayaan dan atau perampasan Senpi aparat TNI / Polri, pengibaran bendera Bintang Kejora serta penyelundupan dan atau perdagangan senjata api.
    Selalu yang menjadi alasan dari tindakan yang mereka lakukan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia atas keinginan merdeka/ referendum dan penentuan nasib sendiri (self determination).
    1. Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 18.50 WIT telah terjadi penyerangan dan penembakan di Pos Kompas unit Intel DIM 1714/JP Kota Lama Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata TPM/OPM, yang mengakibatkan 2 ( dua ) orang anggota TNI atas nama Serda Laowe dan Praka Adi mengalami luka tembak.
    2. Surat Dirjen Perhubungan Udara , nomor : AU.101/1/16 DRJU.KUM2014 , tanggal 21 Januari 2014 perihal penyerahan komando operasi Bandar Udara Mulia , yang dialamatkan kepada Kapolres Puncak Jaya dengan tembusan surat kepada Kapolri , yang menjadi latar belakang adalah telah terjadi gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerakan pengacau keamanan yang mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Mulia serta adanya ketakukan personil Bandara Mulia atas ancaman kelompok pengacau keamanan yang tidak segan–segan menggnakan senjata api.
    3. Informasi khusus Intelijen Korbrimob Polri bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 telah terjadi penembakan oleh kelompok tidak dikenal terhadap anggota TNI AD Batalyon 753, di Pintu Angin bawah Bandara Mulia Distrik Kulirik Kabupaten Puncak Jaya Papua dengan mengakibatkan korban atas nama Pratu Sugianto meninggal dunia akibat tembakan pada bagian kepala, kaki kiri dan paha kanan.
    4. Informasi Khusus Intelijen Korbrimob Polri tanggal 2 Februari 2014 tentang peristiwa penyerangan terhadap pasukan patroli gabungan TNI/ Polri di kampong Sasawa Serui Distrik Kosiwo Kabupaten Yapen Barat Papua pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 , pukul 11.30 WIT, dimana telah terjadi penyerangan yang dilakukan kelompok Kriminal bersenjata ( TPN/OPM) pimpinan Fernando Warabai, yang mengakibatkan 3 ( tiga) orang anggota pasukan Patroli gabungan menjadi korban : Briptu Robert Danunan (anggota Polair) luka tembak diatas lutut kanan, Praka Hasim ( anggota TNI ) luka akibat ricochet , Mario Bonai ( pengemudi speed boat ) luka pada pinggang kiri.
    Rangkaian peristiwa gangguan keamanan berupa teror bom , penculikan, pembunuhan terhadap aparat keamanan dan masyarakat termsuk perusakan dan pembakaran fasilitas umum yang terjadi di wilayah Papua dibarengi dengan penyerangan terhadap markas kepolisian di Papua , memberikan gambaran betapa rawan dan berat tugas kepolisian yang diemban oleh Polda Papua dengan dibantu BKO satuan lainnya seperti Korbrimob Polri dalam mewujudkan akuntabilitas Polri selaku aparat negara penegak hukum , pelayan dan pelindung masyarakat yang profesional dan mampu diandalkan.
    III. Konsep kejahatan Insurgensi
    Insurgency dalam penjelasan Oxford advanced learner’s dictionary disebutkan sebagai “an attempt to take control of country by forces” atau dijelaskan sebagai sebuah usaha untuk mengambil alih Negara / wilayah dengan kekuatan bersenjata, kemudian konsep insurjensi mendapat penjelasan lewat tinjauan literatur strategic studies yang diberikan Tito Karnavian dalam sebuah ceramah di STIK –PTIK , bahwa insurgensi merupakan sebuah konsep yang menyebut “Perjuangan oleh kelompok yang tidak berkuasa terhadap pemerintahan yang berkuasa dengan menggunakan sumber daya politis dan kekerasan untuk mencapai tujuan politik”, (Colin S. Gray dkk, 2002) Insurgensi merupakan salah satu bentuk perang asimetris atau non-konvensional.
    Penjelasan terhadap makna perang konvensional dan non konvensional sangat penting untuk mengantar pemahaman kepada Polri, mengingat keenganan bagi Polri khususnya pasca reformasi tahun 1998 yang secara tegas –tegas memisahkan urusan keamanan yang identik dengan kriminalitas dengan pertahanan yang identik dengan terminologi perang sebagai domain tugas militer di Indonesia.
    Namun bilamana secara lebih luas pemaknaan terhadap terminologi perang itu sendiri dapat dilihat dari definisi perang secara konvensional yang terjadi karena kedua pihak menggunakan metoda dan alat yang sama, dan cenderung melibatkan negara sebagai aktor perang (misalnya AS melawan Irak ), maka dalam perang non konvensional yang kelak akan disebut sebagai perang asimetris, terjadi bilamana kedua pihak yang bertikai tidak menggunakan metoda dan asset yang sama.
    Sebagai sebuah penjelasan terhadap definisi perang asimetris dalam konteks ke-Indonesia-an adalah terjadi ketika satu pihak menyadari kekuatannya jauh lebih lemah dan pasti kalah jika menghadapi lawan dengan metoda yang sama, maka ia akan memilih cara lain untuk tidak langsung menghadapi kekuatan lawan (Liddlehart, menyebutnya dengan indirect approach), sebaliknya pihak yang lemah yang kemudian disebut insurgen akan menggunakan unsur “time” (waktu), “space” (wilayah), “support” (dukungan) dan “legitimacy” (legitimasi, khususnya politik) untuk memenangkan perang.
    Konteks untuk memenangkan perang dengan menggunakan secara optimal aspek- aspek diatas, akhirnya akan memaksa Polri untuk meninggalkan keeganan secara membabi buta terhadap konsep perang, dengan melihat penjelasan terhadap fenomena insurjensi yang pada akhirnya menjadi suatu keharusan atau domain tugas polisi, apalagi ketika : pihak insurgen senantiasa memanfaatkan waktu dengan membuat perang berlarut berkepanjangan , berwujud serangan–serangan sporadis, dengan sasaran terpilih adalah simbol-simbol negara dan kedaulatan, namun tanpa harus menguasai wilayah tetapi berada dimana-mana karena mobilitas yang tinggi maupun luasnya jaringan organisasi, sehingga dengan mudah merebut dukungan masyarakat (dalam dan atau luar negeri) dan alasan yang tepat untuk melegitimasi perlawanan mereka (Baylis, 2002).
    IV. Peran Polri dalam lawan kejahatan insurjensi
    Serangan secara sporadis dan berlarut larut akan menimbulkan ketakutan ditengah masyarakat atas kehilangan daya kontrol, otoritas dan kuasa aparat negara dalam menjaga keamanan secara umum, insurgen akan terus membuat lawan kehilangan legitimasi dan dukungan masyarakat.
    Pihak insurgen menyadari bahwa adanya sumber daya politik dan kekerasan merupakan bargaining power yang dimiliki untuk memperjuangkan aspirasi yang mereka kehendaki, maka tidak pelak nantinya sumber daya politik diwujudkan dengan membentuk organisasi atau jaringan yang digunakan untuk rekrutmen, pelatihan, proganda dan demonstrasi dan berbagai cara diplomasi dan politis lainnya, sedangkan cara kekerasan dilakukan untuk mendukung eksistensi organisasi politik yang telah dibangun, dengan bentuk : terorisme, perang gerilya, dan perang konvensional.
    Terorisme dilakukan terhadap sasaran sipil (non combatan) di dalam atau luar kota, perang gerilya umumnya dilakukan terhadap sasaran combatan atau petugas keamanan yang menjadi garda depan dari penjaga kedaulatan negara dalam konteks keamanan ( Polisi ) dan pertahanan ( Militer ) di luar kota dan kawasan yang tidak terjangkau oleh kekuatan –kekuatan organ pemerintah, dan perang konvensional diadopsi jika kekuatan yang dimiliki kelompok insurgen dirasakan telah memadai minimal menyamai kemampuan lawan untuk berhadapan secara terbuka dan frontal.
    Kepentingan bagi Polri memahami penjelasan atas konsep Insurgensi sebagai sebuah fenomena perlawanan sekelompok orang terhadap negara, harus dilihat dari sisi strategi dalam insurgensi itu sendiri, bahwa apapun pilihan strategi yang dilakukan oleh insurgen dalam perjuangannya merupakan suatu potensi gangguan keamanan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang berupa : konspirasi, perang ( kekerasan ) berkepanjangan, military-foco, dan terorisme kota.
    Setiap strategi yang dipilih oleh kelompok insurgen membutuhkan kehadiran dan tindakan kepolisian untuk menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan secara optimal terhadap pelaku tindak kejahatan berbentuk insurgensi diseluruh wilayah Indonesia. Sebuah penjelasan tentang efektifitas dalam melawan insurgensi adalah dengan belajar dari beberapa kegagalan pendekatan dan doktrin militer berskala penuh dalam menghadapi insurgensi , kegagalan misi bantuan militer Amerika kepada pemerintah Vietnam Selatan dalam membendung komunisme yang diidentikan sebagai insurgensi pihak Vietnam Utara dibantu pemerintah China, kegagalan konsep War on Terror yang dilancarkan Amerika terhadap kelompok insurgen di Afganistan dan Pakistan.
    Tiga prinsip dasar dalam penanggulangan insurgensi menurut Thomas MocKaitis:1990 dalam Karnavian adalah minimum force, civic-military cooperation, dan tactical flexibility unit , dimana taktik ini sukses digunakan untuk mengeliminir kekuatan insugensi yang terjadi di Semenanjung Malaya oleh Bala tentara Inggris pada saat berlangsung kampanye Malayan Emerging.
    Sebagai sebuah ”urusan negara ” fenomena terjadinya insurgensi seperti yang terjadi di Papua dalam bentuk penyerangan, pembunuhan, perampasan senjata api termasuk pembakaran dan penutupan Bandara Mulia adalah bukan merupakan pekerjaan satu atau dua instansi pemerintah semata , namun merupakan persoalan bagi seluruh rakyat indonesia terutama untuk :
    Pertama merumusakan sejauh mana minimum force tersebut boleh dilakukan, bagaima rule of enggagement / aturan bertempur setiap komponen yang disebut ” force ” tadi dapat bekerja secara minimum namun tetap optimum.
    Kedua adalah bagaimana rumusan antara kerjasama pihak militer / keamanan dengan pemerintah sipil dalam menjamin bahwa kerjasama yang dilakukan nantinya akan memeberikan hasil adanya keberanian masyarakat yang secara naluriah bersifat netral untuk kemudian memilih bergabung dengan pemerntah Indonesia.
    Ketiga adalah rumusan Tactical Flexibility Unit , dari kehadiran pasukan gerak cepat dengan mobilitas dan daya jelajah luas untuk memberikan tekanan-tekanan secara tepat kepada sasaran terpilih, namun dalam konteks ke-Indonesia-an pada tahap ini akan memunculkan diskusi baru, apakah nantinya tactical flexibility unit tadi diwujudkan dengan membentuk satuan Militer yang diberikan kewenangan Polisionil atau dengan membentuk satuan Polisi berkemampuan taktis militer guna menghadapi kejahatan insurgensi di Papua.

    DSC_0393 - Copy

    V. Analisa akar persoalan kejahatan insurgensi yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua
    Dengan mempelajari lintasan sejarah yang memiliki kaitan erat dengan kondisi sosiologis masyarakat Papua adalah sampai saat ini masih melekat pemahaman sekelompok masyarakat asli Papua yang menganggap bahwa Bangsa Papua Barat telah merdeka dan berdaulat tahun 1961 lepas dari penjajahan Belanda, namun dianeksasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat PEPERA ( Penentuan Pendapat Rakyat).
    Keyakinan ini memunculkan sikap nasionalisme untuk memisahkan diri dari NKRI dan menuntut kemerdekaan/referendum serta penentuan terhadap diri sendiri (self determination) bagi masyarakat Papua.
    Gerakan untuk mewujudkan kemerdekaan / self determination tadi diwujudkan dalam berbagai tindakan kriminal bersenjata didukung gerakan politik seperti melakukan propaganda-propaganda melalui media massa lokal, nasional dan media elektronik/website serta melakukan diplomasi di dalam dan di luar negeri yang dilakukan oleh kelompok/Ormas ekstrim yang menentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia.
    Dengan maksud agar pembangunan daerah di Papua lebih efektif dengan membagi Provinsi Papua menjadi beberapa Provinsi baru , malah pada akhirnya menimbulkan sikap kontra dikalangan masyarakat terhadap pemekaran wilayah di Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam UU No. 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Inpres No. 01 tahun 2003 tentang percepatan Pelaksaanaan UU No. 45 tahun 1999.
    Kelompok masyarakat yang menolak, beranggapan bahwa upaya pemekaran wilayah tidak sesuai dengan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, karena setiap adanya Pemekaran wilayah maka haruslah terlebih dahulu dibahas dan mendapatkan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP).
    Guna mendalami lebih lanjut terhadap persoalan kemanan di Papua sebagai akibat kejahatan insurgensi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata , dapat dilakukan dengan cara mendaalami informasi seperti :
    1. SIAPA : kejahatan insurgensi di Papua umumnya dilakukan secara berkelompok, dengan susunan kelompok dibuat seperti struktur dan hierarchy militer , hasil identifikasi intelijen menyebutkan bahwa terdapat Kelompok / Ormas yang secara terbuka dan tersamar menyatakan diri sebagai pendukung dari gerakan Organisasi Papua Merdeka ( OPM ), dimana arah strategi kebijakan mereka adalah menentang setiap kebijakan pemerintah Republik Indonesia serta bertujuan ingin memisahkan diri dari NKRI. Kelompok/Ormas tersebut antara lain :
    1) Dewan Adat Papua (DAP) yang dipimpin oleh FORKORUS YABOISEMBUT. DAP merupakan motor dari gerakan rakyat Papua untuk menuntut pemerintah Indonesia melakukan referendum bagi penentuan nasib rakyat Papua, mendesak pemerintah NKRI untuk melakukan dialog dengan Bangsa Papua yang dimediasi pihak internasional yang netral dan merupakan motor dari gerakan rakyat Papua menolak Undang Undang Otonomi khusus kepada Pemerintah NKRI serta mendesak pemerintah RI untuk mengakui dan mengembalikan kedaulatan rakyat-bangsa Papua sesuai Proklamasi tanggal 1 Desember 1961.
    2) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dipimpin oleh BUCHTAR TABUNI. KNPB didirikan tanggal 09 Nopember tahun 2008 bertujuan untuk referendum bagi rakyat Papua dengan menentukan pilihan sendiri (self determination referendum) dan membawa pendudukan NKRI ke Mahkamah Hukum Internasional, KNPB tercatat beberapa kali telah melakukan kegiatan-kegiatan propaganda dan diplomasi di dalam dan di luar negeri untuk mencapai tujuannya.
    3) West Papua National Authority (WPNA) yang dipimpin oleh EDISON WAROMI, SH selaku presiden Eksekutif, WPNA melakukan diplomasi, kampanye dan lobi-lobi di dalam dan di luar negeri sebagai strategi untuk dapat melakukan dialog dengan pemerintah NKRI yang dimediasi oleh pihak internasional yang netral sebagai upaya untuk dapat menentukan pilihan sendiri (self determination) bagi rakyat Papua.
    4) International Lawyers for West Papua (ILWP) yang dideklarasikan oleh BENNY WENDA dan MELINDA JANKI di Guyana, Amerika Selatan pada 5 April 2009, yang bertujuan sebagai wadah pengacara internasional dalam mendukung pergerakan Papua merdeka melalui jalur advokasi dengan strategi memperjuangkan kebebasan, perdamaian, hak asasi dalam menentukan nasib sendiri (merdeka) dibawah hukum international bagi masyarakat Papua dengan jalur-jalur diplomasi di dalam dan di luar negeri.
    2. BAGAIMANA MODUS OPERANDI: dilakukan dengan mendadak menunggu kelemahan ,cepat dan massif menggunakan senjata api, panah, maupun bom Molotov dan bom rakitan dan segera menghilang ke hutan-hutan dan pinggiran kota / hit and run , termasuk kerap menggunakan masyarakat umum sebagai perisai hidup dengan bersembunyi ditengah –tengah masyarakat.
    3. SIAPA SASARAN : adalah aparat pemerintah khususnya non penduduk asli atau pendatang, anggota Polri dan TNI secara pribadi maupun institusi berupa markas dan inventaris senjata api dan munisi.
    4. KAPAN / TIME LINES : terjadi secara terus menerus dan kadang dibeberapa tempat secara bersamaan dengan prediksi adanya pesta bakar batu diselenggarakan pasca keberhasilan melakukan serangan terhadap pos ataupun personil TNI/ Polri.
    Dengan melihat pola tindakan yang telah dilakukan oleh Polda Papua termasuk adanya penambahan kekuatan Brimob dari Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda, perlu menjadikan perhatian apakah dengan metode dan cara- cara pendekatan yang dilakukan baik selama ini dapat secara tuntas menyelesaikan dan menghentikan rangkaian peristiwa berupa kejahatan insurgensi berimplikasi kontijensi tidak akan terjadi kembali di Papua.
    Adalah menjadi kebutuhan bagi Polda Papua dan Mabes Polri dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan Insurgensi secara sistematis dan berhasil dan berdaya guna tentunya adanya kebutuhkan suatu program yang memiliki kebijakan , kelembagaan , system dan metode serta peralatan yang sesuai harapan.
    VI. Implementasi strategi Tactical Felxibility Unit dalam penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua.
    Saat ini Polda Papua beserta jajaran dibantu oleh BKO kekuatan Brimob dari Mabes Polri telah melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan insurgensi yang terjadi, walaupun belum menerapkan format tactical flexibility unit seperti yang digariskan sebagai salah satu dari 3 prinsip dasar penanggulangan insurgensi.
    Menjadi kebutuhan segera bagi Mabes Polri dan Polda Papua untuk melaksanakan implementasi prinsip –prinsip dasar penanggulangan kejahatan insurgensi secara simultan, dalam hal ini adalah dengan menyusun langkah antisipasi taktis dan strategis dengan rentang waktu sekarang / saat ini harus segera dilakukan kemudian dilanjutkan langkah antisipasi kedepan / dimasa mendatang.
    Kebutuhan segera berupa penyusunan atau peningkatan kemampuan personel Mabes Polri dan Polda Papua khususnya dari fungsi Brimob dalam format tactical flexibility unit adalah tidak lepas dari kenyataan pasca reformasi 1998, timbul keengganan dalam tubuh Polri dan Brimob untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan maneuver lapangan berformat kemampuan Gerilya Anti Gerilya dimana kemampuan ini diidentikan sebagai kemampuan militer yang harus dihilangkan dari tubuh Brimob sebagai bagian dari upaya mewujudkan format Polisi sipil di Indonesia.
    Keengganan untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan Geilya Anti Gerilya dalam bentuk taktik dan teknik lawan insurgensi secara dramatis berujung kepada penurunan kemampuan daya tembak , daya maneuver dan daya jelajah pasukan Brimob pada saat menghadapi situasi kontijensi yang membutuhkan tindakan kepolisian dilakukan di medan operasi yang secara de fakto di kuasai oleh kelompok bersenjata , dalam jangka waktu yang lama , terus menerus , berlarut-larut dengan agenda melakukan kejahatan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada otoritas Negara.
    Gejala penurunan kemampuan maneuver Brimob ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi di pasca reformasi 1998, terdapat setidaknya 2 tragedi yang bisa menjadi acuan sejarah, pertama adalah Tragedi Minggu Palma di tahun 1976 terjadi sebagai akibat kurang antisipasi Polri dan Korbrimob membaca tanda–tanda jaman, sehingga keputusan melikuidasi kekuatan dan kemampuan lawan gerilya Resimen Pelopor harus dibayar mahal di Timor Timur.
    Peristiwa kedua adalah akibat salah penerapan taktik dan teknik dalam menghitung kekuatan dan maneuver kelompok kriminal bersenjata oleh Satuan Densus 88 / AT Mabes Polri , tragedi yang berujung dengan gugurnya beberapa anggota Polri terbaik dari Densus 88 /AT dan anggota Satuan Brimob Polda Aceh.
    Upaya raid yang dilakukan Densus 88/AT dengan format pertempuran jarak dekat ( PJD ) dipatahkan dengan taktik dan teknik Gerilya yang dilancarkan oleh jaringan teroris yang sudah sejak lama menguasai sehingga hapal diluar kepala untuk menggunakan pegunungan di Aceh Besar sebagai medan latihan, walaupun pada akhirnya setelah mendatangkan tambahan Satuan Brimob dari Mabes Polri , upaya penegakkan hukum berupa penangkapan terhadap anggota jaringan teroris dapat dilakukan secara tuntas.
    Pembentukan Tactical Flexibility Unit berkemampuan Gerilya Anti Gerilya di Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda Papua adalah merupakan jawaban yang paling logis atas diskusi bagaimana menanggulangi kejahatan insurgensi di Papua dan siapa yang harus ditugaskan secara efektif dan efisien menghadapi kejahatan insurgensi, apakah Militer berkewenangan polisionil atau Polri yang dilengkapi kemampuan militer.
    Dalam jangka waktu dekat untuk kepentingan taktis meningkatkan kemampuan Gerilya Anti Gerilya bagi segenap personil Korps brimob Polri dan Satuan Brimob Polda Papua, dilakukan dengan pembentukan unit –unit kecil yang mampu bergerak secara terus –menerus dengan mobilitas tinggi untuk mengejar dan mengiring serta penangkapan dalam koridor hukum terhadap aktivitas kelompok yang melakukan kejahatan insurgensi di Papua.
    Beberapa alternatif yang dapat diambil dalam meningkatkan / Upgrade kemampuan personel Satuan Brimob Polda Papua sebagai penanggap pertama ancaman kejahatan insurgensi di Papua , kemudian jajaran Mako Korbrimob Polri sebagai Satuan Cadangan Pusat yang siap sedia sewaktu waktu diturunkan dalam menanggulangi kejahatan insurgensi di Papua, sebagai usulan dan alternative adalah sebagai berikut :
    1. Mengirim seluruh personel Satuan Brimob Polda Papua ke Pusdik Brimob Watukosek ataupun Puslat Korps Brimob Polri untuk memperoleh latihan Gerilya Anti Gerilya, sekaligus timba pengetahuan dan berbagi pengalaman dengan instruktur yang ada di masing lembaga.
    2. Mengirim beberapa personil terbaik Satuan Brimob Polda Papua untuk mendapat pelatihan intensif Gerilya Lawan Gerilya yang berkaitan dengan pembentukan Tactical Flexibility Unit di Polda Papua , sekaligus disiapkan sebagai kader- kader pelatih Gerilya Anti Gerilya.
    3. Membentuk Mobile Training Team / MTT ( team pelatih bergerak) untuk datang ke Satuan Brimob Polda Papua untuk kemudian secara simultan mendatangi Detasemen dan Subden- Subden / Kompi dalam jajaran Satuan Brimob Polda Papua, untuk memberikan pengetahuan , latihan dan sekaligus memberikan asistensi kepada Satuan Brimob langsung di tingkat bawah ( kompi Brimob) dalam membentuk Tactical Flexibility Unit.

    DSC_0394 - Copy

        Sebagai salah satu pemikiran yang perlu dipertimbangkan adalah dengan membentuk  MTT ( Mobile Training Team ) dengan pertimbangan sebagai berikut :
    

    1) Waktu yang diperlukan relative lebih singkat dengan mendatangkan MTT dibandingkan dengan memobilisasi personel Satuan Brimobda Papua untuk datang berlatih ke Jakarta maupun ke Watukosek Jawa Timur.
    2) Efesiensi biaya dapat ditekan sehingga tidak menggangu rencana anggaran Satuan Brimobda Papua, biaya akomodasi , tiket perjalanan ,dan lain lain yang sekiranya timbul pada saat mengeser personil sat Brimobda Papua dapat dihilangkan.
    3) Tanggung jawab pengamanan wilayah yang menjadi tugas Satuan Brimob Polda Papua dapat terus dilaksanakan , MTT yang akan mendatangi Subden/ kompi-kompi sebagai pangkalan gerak pasukan.
    4) Dengan mendatangkan MTT maka seluruh personil Satuan Brimob Polda Papua dapat menerima latihan , dan materi dengan standar yang sama, sehingga proses transfer of knowledge dapat berlangsung secara massal, peserta dapat langsung berinteraksi dengan anggota MTT untuk berbagi pengalaman dan teknik.
    VII. Desain Mobile Training Team sebagai cikal bakal Tactical Flexibility Unit Brimob dalam penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua
    Kebutuhan dalam rangka menyiapkan Mobile Training Team / MTT sebagai cikal bakal Tactical Flexibility Unit adalah tidak terlepas dari bagaimana Kebijakan Kapolri , Kakorbrimob Polri sebagai pengambil keputusan di tingkat Mabes Polri dan Kapolda Papua atas keyakinan teoritik bahwa :
    Selain dengan penggunaan Minimum Forces dan Civic Military Cooperation , maka keberadaan Tactical Flexibility Unit merupakan langkah pamungkas Polri dalam upaya penengakkan hukum terhadap kejahatan insurgensi, sebelum fenomena ini diambil alih penangananya dengan kekuatan militer berskala penuh melalui Darurat Sipil atau bahkan Darurat Militer.
    1. Desain aspek sumber daya manusia
    a. Proses rekruitmen kandidat merupakan personil yang telah bertugas minimal 1 tahun, kandidat bukan merupakan personel : Inspektur , Brigadir atau Bhayangkara remaja yang baru lulus tahap pendidikan pembentukan, hal ini dimasukkan agar masing-masing Kasat Brimob atau atasan langsung dapat melakukan observasi terhadap konduite , kinerja dan disiplin personel yang bersangkutan.
    b. Seleksi dilaksanakan secara terbuka untuk menemukan personel yang memiliki kualitas fisik prima , mental yang baik serta kecerdasan dan kematangan dalam mengambil keputusan,
    2. Desain system dan metode
    a. Aspek kurikulum : terdapat beberapa refensi terkait kemampuan Gerilya Anti Gerilya yang dapat digunakan sebagai kurikulum dalam latihan Tactical Flexibility Unit yang dimulai dengan pembentukan Mobile Training Team Korbrimob Polri , sebagai sebuah informasi bahwa pasca reformasi 1998 , kemampuan Gerilya Anti Gerilya secara praktis hampir tidak lagi dipertahankan dan dikebangkan, pendidikan kejuruan Pelopor secara kuantitas hanya diikuti oleh sangat sedikit personel Brimob dan bahkan semenjak tahun 2010 dengan jumlah peserta hanya 50 orang, pendidikan kejuruan Pelopor sudah tidak diadakan lagi.
    b. Sebagai sebuah perbandingan kurikulum Gerilya Anti Gerilya adalah dengan merujuk kepada :
    1) Himpunan Bahan Ajaran Kursus Komando terbitan Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus TNI AD tahun 2005;
    2) Ringkasan Hanjar Opswanger Bagi Instruktur Korps Brimob Polri T.A. 2001 terbitan Pusat Kesenjataan Infanteri, Mabes TNI AD;
    3) Ranger Handbook, terbitan Ranger Training Brigade US Army Infantry School Fort Benning, Georgia 2006;
    4) Bahan Ajaran Utama Pendidikan Pelopor, terbitan Pusdik Brimob Lemdiklat Polri, tahun 1997.

    PERBANDINGAN MATERI PENDIDIKAN

    1. KURSUS KOMANDO KOPASSUS , 2005

    LAMA PENDIDIKAN ADALAH 6 BULAN 1. ILMU MEDAN
    2. PIONIR
    3. PENDIDIKAN GERAKAN PERORANGAN
    4. DEMOLISI
    5. PENGETAHUAN PERSENJATAAN RINGAN
    6. PENGETAHUAN RADIO
    7. PERTOLONGAN PERTAMA DI LAPANGAN
    8. TEKHNIK BRIEFING
    9. KSPT ( KODE SINYAL PESAWAT TERBANG)
    10. BANTUAN TEMBAKAN
    11. PENGETAHUAN OPERASI SANDI YUDHA
    12. OPERASI KOMANDO
    13. OPERASI RAID
    14. OPERASI PENYEKATAN
    15. PATROLI PENGINTAIAN JARAK JAUH
    16. OPERASI PEREBUTAN CEPAT
    17. PENDARATAN LAUT
    18. PERTEMPURAN JARAK DEKAT
    19. SERBUAN RUANGAN
    20. PENGETAHUAN OPERASI MOBILISASI UDARA
    21. TEKHNIK PERTEMPURAN REGU ANTI GERILYA
    22. SERANGAN REGU KOMANDO
    23. PATROLI
    24. GERILYA LAWAN GERILYA
    25. PENJEJAKAN ANTI PENJEJAKAN
    2. HANJAR OPSWANGER PUSENNIF , 2001
    LAMA PENDIDIKAN ADALAH 3 BULAN 1. PENGETAHUAN OPSWANGER
    2. PATROLI KEAMANAN PERTAHANAN
    3. PATROLI PENGHADANGAN
    4. PATROLI PENYERGAPAN
    5. PATROLI PENGAMANAN
    6. BASIS OPERASI DEPAN ( BOD)
    7. PENGAMANAN RUTE PERBEKALAN UMUM (RPU)
    8. LAWAN PENGHADANGAN BERKENDARAAN
    9. LAWAN PENGHADANGAN JALAN KAKI
    10. PENGEPUNGAN KAMPUNG DAN PENGGELEDAHAN RUMAH
    11. MENEMBAK REAKSI DALAM OPSWANGER
    12. NAVIGASI DARAT
    13. MENGESAN JEJAK
    14. DRILL KONTAK
    15. TEKNIK PENYELENGGARAAN LATIHAN
    16. CARA MEMBERIKAN INSTRUKSI
    3. RANGER HANDBOOK US ARMY , 2006, LAMA PENDIDIKAN SEKITAR 3 BULAN 1. LEADERSHIP
    2. OPERATIONS PROCEDURE
    3. FIRE SUPPORT
    4. MOVEMENT
    5. PATROLS
    6. BATTLE DRILLS
    7. COMMUNICATIONS
    8. ARMY AVIATION
    9. WATERBORNE OPERATION
    10. MILITARY MOUNTAINEERING
    11. EVASION / SURVIVAL
    12. FIRST AID
    13. DEMOLITIONS
    14. RANGER URBAN OPERATIONS
    15. VEHICLE CONVOY OPERATIONS
    4. HANJAR UTAMA PELOPOR ,1997
    LAMA PENDIDIKAN BERVARIASI MULAI DARI 6 BULAN, 3 BULAN, 2 BULAN DAN 1 BULAN. 1. SOP GERAKAN PELOPOR
    2. RAID DAN PENGHADANGAN/ANTI HADANG
    3. OPERASI GERILYA
    4. OPERASI LAWAN GERILYA
    5. PENCULIKAN
    6. INFILTRASI TAKTIS
    7. PATROLI
    8. POS INTAI DEPAN DAN PENGAWASAN
    9. KONTAK DRILL / AMBUSH
    5. RANCANGAN KURIKULUM KEMAMPUAN GERILYA ANTI GERILYA BRIMOB SEBAGAI TACTICAL FLEXIBILITY UNIT DI PAPUA 1. SOP GERAKAN PELOPOR
    2. RAID DAN PENGHADANGAN/ANTI HADANG
    3. OPERASI GERILYA
    4. OPERASI LAWAN GERILYA
    5. INFILTRASI TAKTIS
    6. PATROLI
    7. POS INTAI DEPAN DAN PENGAWASAN
    8. KONTAK DRILL / AMBUSH
    9. PENGEPUNGAN KAMPUNG DAN PENGGELEDAHAN RUMAH
    10. MENEMBAK REAKSI DALAM OPSWANGER
    11. NAVIGASI DARAT
    12. MENGESAN JEJAK
    13. PATROLI PENGINTAIAN JARAK JAUH
    14. OPERASI PEREBUTAN CEPAT
    15. PERTEMPURAN JARAK DEKAT
    16. EVASION / SURVIVAL
    17. FIRST AID
    18. DEMOLITIONS

    1. Desain peralatan
      a. Peralatan perorangan : personel Tactical Flexibility Unit membutuhkan peralatan yang cukup ringan untuk dibawa dalam maneuver dalam jangka waktu yang cukup lama, memiliki ketahanan terhadap perubahan cuaca ekstrim , mudah dirawat serta memiliki akurasi yang cukup baik, sehingga tidak sesuai menggunakan jenis senjata yang memerlukan awak lebih dari 1 orang.
      1) Senjata bahu dengan menggunakan Styer AUG dan AK series 100, caliber 5,56 mm 4 tj, senjata genggam menggunakan pistol dengan caliber 9 mm sehingga memudahkan untuk resupply maupun menggunakan peluru milik TNI dan setiap personel diberikan 1-2 buah Granat pecahan tajam , Granat tabir / asap dan Granat flash bang serta Sangkur yang bisa dipasang pada dudukan sangkur senjata bahu.
      2) Setiap personel dilengkapi dengan body vest minimal level IV dan helm Kevlar level IIIa, yang saat ini telah dimiliki dalam jumlah memadai di Korbrimob Polri.
      b. Peralatan kesatuan
      1) Setiap Tactical Flexibility Unit dilengkapi dengan senjata sniper yang dilengkapi peralatan optic dengan caliber 7,62mm sehingga mudah untuk resupply termasuk pemakaian silang dengan senapan mesin GPMG atau Arsenal.
      2) Didkukung senapan mesin ringan sebagai senapan penekan / suppressive weapons.
      3) Memiliki teropong siang, malam berbasis infra red ataupun Thermal Imaging.
      4) Setiap regu Tactical Flexibility Unit dilengkapi minimum 2 alat komunikasi berupa Radio genggam dan HP Satelite.
      c. Peralatan khusus bagi unit untuk melaksanakan maneuver secara terus menerus dalam jangka waktu cukup lama sampai kemudian dilakukan resupply adalah berupa peta digital, alat surveylance, GPS, kompas, Direction Finder , alat mountenering dan perahu karet.
      Sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan kembali kemampuan Gerilya Anti Gerilya di jajaran Korbrimob Polri dan Satuan Brimob Polda Papua adalah perlu digariskan secara tegas bahwa proses transfer of knowledge nantinya perlu memasukan dan memperhatikan isu-isu HAM serta penegakkan Hukum yang proporsional dan profesional sehingga dalam pelaksanaan tugas nantinya memberikan manfaat secara optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan insurgensi di Indonesia
      VIII. KESIMPULAN
      Konsep Insurjensi yang perlu menjadi pedoman dan pertimbangan yuridis bahwa insurgensi merupakan sebuah konsep yang menyebut “Perjuangan oleh kelompok yang tidak berkuasa terhadap pemerintahan yang berkuasa dengan menggunakan sumber daya politis dan kekerasan untuk mencapai tujuan politik”,dimana pada akhirnya insurgen akan menggunakan segala daya upaya yang ada berupa unsur “time” (waktu), “space” (wilayah), “support” (dukungan) dan “legitimacy” (legitimasi, khususnya politik) untuk memenangkan baik dengan non kekerasan / diplomasi maupun dengan kekerasan senjata lewat terorisme , gerilya dan bila memungkinkan melakukan perang konvensional berskala penuh.
      Konsep tindakan Kepolisian dalam lawan insurjensi adalah untuk melawan tindak pidana berupa kejahatan terhadap hak hidup masyarakat maupun petugas itu sendiri dari ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata api, bom maupun bentuk terror lainnya, tindakan kepolisian dalam format penegakkan hukum merupakan jawaban atas kegagalan pendekatan militer dalam konteks perang dan operasi intelijen bawah tanah dimana ketika upaya pihak insurgen memadukan strategi non kekerasan dan kekerasan hanya akan berakhir bilamana masyarakat melihat terdapat proses penegakkan hukum secara transparan dan berkeadilan yang dilakukan oleh Kepolisian.
      Analisa akar persoalan kejahatan insurgensi yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua adalah tidak terlepas dari berbagai kaitan antara aspek historis integrasi wilayah Papua ke NKRI yang belum menemukan ttik temu secara tuntas terhadap anggapan bahwa Bangsa Papua Barat telah merdeka dan berdaulat tahun 1961 lepas dari penjajahan Belanda, namun telah dianeksasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat PEPERA ( Penentuan Pendapat Rakyat), kemudian belum merata dan sejajar pembangunan sumber daya manusia warga asli Papua, dengan masyarakat pendatang, pengaruh otoritas adat yang sedemikian kuat mengalahkan hukum nasional, konflik primodialisme antar suku asli papua makin menambah kompleks akar permasalahan atas tumbuh kembang insurgensi di Papua.
      Implementasi strategi Tactical Felxibility Unit dalam penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua adalah merupakan suatu keharusan yang segera dilakukan dengan membentuk Mobile Training Team di Mako Korbrimob Polri kemudian ditugaskan melatih dan mempersiapkan Satuan Brimob Polda melalui kegiatan tutorial dan mentoring kemampuan Gerilya Anti Gerilya.
      Desain Mobile Training Team sebagai cikal bakal Tactical Flexibility Unit Brimob dalam penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua dibentuk dengan pertimbangan recruitment secara sukarela, memiliki penilaian konduite yang baik , disiplin dan fisik prima, mengikuti pendidikan Gerilya Anti Gerilya dengan kurikulum perpaduan Polisionil terhadap gangguan Kamtibmas yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.
      IX. SARAN
      Perlu kesegeraan untuk membentuk kelompok kerja sebagai perumus materi dan kurikulum pendidikan Gerilya Anti Gerilya bagi pembentukan Mobile Training Team Gerilya Anti Gerilya, segera melakukan penelusuran terhadap Perwira, Bintara dan Tamtama yang berbakat dan memenuhi standar seleksi dan pembentukan Mobile Training Team diikuti kegiatan inventarisasi peralatan perorangan , satuan dan alat-alat khusus yang nanti akan digunakan sebagai perlengkapan standar
      Demikian naskah upaya peningkatan kemampuan Gerilya Anti Gerilya guna mengantisipasi kejahatan insurjensi di wilayah hukum Polda Papua, semoga analisa dan masukan saran yang ada dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan atas tuntutan keseriusan Pemerintah dalam mencari format penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua apakah dengan menugaskan satuan Militer dengan kewenangan Polisionil ataukah memberikan kepercayaan kepada Polisi dalam format penegakkan hukum oleh satuan–satuan Polri yang dilengkapi dengan kemampuan Militer.

    KLIK LINK BERIKUT

    Police Role in Counterinsurgency Efforts

    Terrorist Attacks and Counterinsurgency Practices

    KONSEP PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014

    BAHAN ASOPS KAPOLRI APEL DANSAT TNI AD

    SEJARAH POLRI DAN KEDUDUKAN KORPS BRIMOB DALAM KEPOLISIAN , HAL INI UNTUK MENJELASKAN SIAPA, APA DAN BAGAIMANA BRIMOB DALAM KONTEKS PEMOLISIAN DI INDONESIA.
    CATATAN SEJARAH TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERBENTUK DARI PERJALANAN SEJARAH YANG PANJANG DARI MASA PENJAJAHAN KOLONIAL DAN MASA PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA.
    DI AWAL KELAHIRANNYA, POLRI TIDAK SAJA HARUS MENJALANKAN TUGAS PEMOLISIAN SEBAGAI PENJAGA KETERTIBAN MASYARAKAT SEMATA TETAPI JUGA MENDAPAT TUGAS SEBAGAI KEKUATAN PERANG DALAM PERJUANGAN BERSENJATA UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN MENGAMANKAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA BERSERTA SEGENAP KOMPONEN KEKUATAN INDONESIA YANG KALA ITU BARU SAJA MERDEKA.
    SEBAGAI SALAH SATU KOMPONEN KEKUATAN BANGSA INDONESIA YANG MEMILIKI STRUKTUR, HIERARKHI DAN YANG PALING UTAMA ADALAH SENJATA API , ADALAH BARISAN POLISI ISTIMEWA
    BERSELANG HANYA EMPAT HARI SETELAH KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA, TEPATNYA PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 1945, SECARA TEGAS BARISAN POLISI ISTIMEWA SAAT ITU MEMPROKLAMIRKAN DIRI SEBAGAI PASUKAN POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG DIPIMPIN OLEH INSPEKTUR KELAS I (LETNAN SATU) POLISI MOCHAMMAD JASIN DI SURABAYA.

    00009998

    IMG_0039
    LANGKAH AWAL YANG DILAKUKAN SELAIN MENGADAKAN PEMBERSIHAN DAN PELUCUTAN SENJATA TERHADAP TENTARA JEPANG YANG KALAH PERANG, M. JASIN JUGA BERHASIL MEMBANGKITKAN SEMANGAT NASIONALISME DAN PATRIOTISME SELURUH RAKYAT MELAWAN SATUAN-SATUAN BERSENJATA JEPANG YANG SEDANG DILANDA DEPRESI AKIBAT KEKALAHAN PERANG.
    SEBAGAI SUATU FAKTA SEJARAH BAHWA TENTARA NICA YANG DIBONCENG SEKUTU TIDAK MELUCUTI BARISAN POLISI ISTIMEWA KALA ITU, SEBAGAI SUATU KONSEKUENSI DEMOKRASI DAN KEPATUTAN INTERNASIONAL.
    BAHWA POLISI SECARA UNIVERSAL MERUPAKAN ORGAN SIPIL YANG DILENGKAPI SENJATA ,TERLATIH DAN TERORGANISIR SECARA MANTAP DENGAN TUGAS UTAMA POLISIONIL YAITU MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, PENEGAKKAN HUKUM, SERTA PELAYANAN MASYARAKAT.
    GAMBARAN LINTAS SEJARAH POLRI YANG DIMOTORI BRIMOB SEBAGAI TRANSFORMASI POLISI ISTIMEWA MEMBERIKAN GAMBARAN BAHWA KONSEPSI POLISI ADALAH PENJAGA PERADABAN UMAT MANUSIA MERUPAKAN JATI DIRI POLRI DALAM SETIAP TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN YANG DIMILIKI.

    IMG_0007

    KEMBALI KEPADA KONTEKS INDONESIA SAAT INI, BAHWA DALAM UUD 1945 AMANDEMEN 2 , PADA BAB XII TENTANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA SECARA TEGAS PADA PASAL 4 DISEBUTKAN TENTANG POLRI SEBAGAI ALAT NEGARA YANG DITUGASKAN SECARA SPESIFIK DALAM URUSAN MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.
    TERMINOLOGI KEAMANAN ITU SENDIRI DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI SEBUAH KONSEP YANG TERDIRI DARI :
    – KATA AMAN , YAITU TIDAK ADA BAHAYA, KEJAHATAN, GANGGUAN, HAMBATAN, MASALAH, ANCAMAN, (TENTRAM), KECELAKAAN (SELAMAT), KERIBUTAN (DAMAI).
    – KATA KEAMANAN :ADALAH SUATU KONDISI YANG TERBEBAS DARI BAHAYA, KEJAHATAN, GANGGUAN, HAMBATAN, MASALAH, ANCAMAN, KECELAKAAN, KERIBUTAN DSB; PERLINDUNGAN TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA GANGGUAN KEAMANAN.
    – KATA PENGAMANAN : UPAYA ATAU TINDAKAN YANG DILAKUKAN UNTUK MEWUJUDKAN/MEMELIHARA KEAMANAN.
    BAGIAN-BAGIAN DARI KEAMANAN MENYANGKUT ENTITAS:
    – DIMENSI WILAYAH : LOKAL (RUANGAN, LINGKUNGAN, KAWASAN), NASIONAL (DALAM NEGERI), REGIONAL (LINGKUP NEGARA ATAU DUNIA), GLOBAL (DUNIA-GALAKSI)
    – DIMENSI RUANG : DARAT, LAUTAN, DIRGANTARA/RUANG ANGKASA
    ANALISIS KEAMANAN VERSI POLRI YANG DAPAT DIJELASKAN ADALAH , TERDIRI DARI UNSUR-UNSUR :
    – ANCAMAN : TERDIRI DARI FAKTOR KORELATIF KRIMINOGEN /FKK ATAU DIKENAL DENGAN POTENSI GANGGUAN, POLICE HAZARD /PH SEBAGAI AMBANG GANGGUAN DAN ANCAMAN FAKTUAL/ AF SEBAGAI GANGGUAN NYATA.
    – AF = PELANGGARAN HUKUM, BENCANA ALAM, (BERTEMUNYA N+K),
    – PH : WAKTU, LOKASI, EVENT MASYARAKAT, EVENT PEMERINTAH (MERUPAKAN FAKTOR KESEMPATAN),
    – FKK : WILAYAH, PENDUDUK, SUMDA, IDEOLOGI, EKONOMI, SOSBUD, HANKAM (MERUPAKAN FAKTOR NIAT)
    SASARAN KEMANAN ITU SENDIRI ADALAH : TERCAPAINYA KEAMANAN UMUM YANG MELIPUTI : SECURE, SAFE, SURE, PEACE.
    TUJUAN TERWUJUDNYA KONDISI KEAMANAN NASIONAL YANG MENDUKUNG KELANCARAN PEMBANGUNAN NASIONAL SESUAI YANG DICITA-CITAKAN RAKYAT YAITU TERCAPAINYA KETENTRAMAN DAN KESEJAHTERAAN DENGAN DOKTRIN TATA TENTREM KERTA RAHARJA.
    BILA MERUJUK KEPADA PRODUK HUKUM SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD 1945 AMANDEMEN KEDUA BAB XII ADALAH TERDAPAT 2 PRODUK HUKUM YANG SALING MENGUATKAN
    PERTAMA ADALAH TENTANG POLRI SEPERTI YANG DIATUR DALAM UU NO 2 TAHUN 2002 DAN UU NO 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI .
    SEBAGAI SEBUAH POINTER ADALAH PADA PASAL 7 UU NO 34 TAHUN 2004 KHUSUSNYA PADA NOMER KE 10 YANG MENYEBUTKAN TENTANG TUGAS TNI DALAM MEMBANTU POLRI DALAM RANGKA TUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG ADALAH BAGAIMANA PENGARUH PERKEMBANGAN REGIONAL DAN MEREBAKNYA ANCAMAN NON-KONVENSIONAL TELAH MEMPENGARUHI HAKIKAT KEAMANAN SUATU NEGARA.
    SEBAGAIMANA DIKETAHUI, EKSISTENSI INDONESIA DAN KEMAMPUAN SURVIVALITAS DI MASA DEPAN SANGAT DITENTUKAN OLEH PERSINGGUNGAN DARI DINAMIKA SITUASI GLOBAL, HUBUNGAN ANTAR NEGARA DI KAWASAN INI SERTA KEMAMPUAN INDONESIA DI DALAM MENGATASI BERBAGAI ANCAMAN KONVENSIONAL DAN NON-KONVENSIONAL.
    DALAM KAITANNYA DENGAN ANCAMAN REGIONAL, PERTAHANAN DAN KEAMANAN INDONESIA AKAN DIHADAPKAN PADA KONFLIK TERRITORIAL, PERBATASAN, KOMUNIKASI, ISSUE NUKLIR. SEDANGKAN ANCAMAN NON-KONVENSIONAL BERSUMBER PADA BERMACAM KEJAHATAN TRANSNASIONAL YANG AKHIR-AKHIR INI SUDAH TERLIHAT GEJALANYA.
    DI ANTARANYA YANG PALING MENONONJOL ADALAH KEJAHATAN EKONOMI, PERDAGANGAN OBAT BIUS LINTAS NEGARA, PENYELUNDUPAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA, CYBER CRIME, PERDAGANGAN SENJATA SECARA ILLEGAL, PEROMPAKAN DAN PERSOALAN TERORISME, TERMASUK YANG PALING KONTEMPORER ADALAH KONVERGENSI ATAU PENYATUAN KEJAHATAN NARKOTIKA DENGAN TERORISME SEBAGAI NARKOTERORISME.
    BILA DILETAKKAN KE DALAM KONTEKS MUTAKHIR DARI PERAN TNI SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM ATURAN PERUNDANGAN, MAKA TIDAK ADA ALASAN BAGI TNI UNTUK MENUNDA PENINGKATAN PROFESIONAL TNI SEBAGAI KEKUATAN UTAMA PERTAHANAN NEGARA INDONESIA YANG DEMOKRATIS.
    ROH DARI PERNYATAAN DIATAS ADALAH BAGAIMANA MEMBAHAS PEDOMAN KERJASAMA ANTARA TNI DAN POLRI, KETIKA POLRI SEBAGA ALAT NEGARA YANG DIKEDEPANKAN DALAM URUSAN MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MAKA MERUPAKAN SUATU KEHARUSAN ADANYA KERJAMASAMA ANTARA POLRI DENGAN TNI SEBAGAI SALAH SATU KOMPONEN KEKUATAN BANGSA INDONESIA .
    KONSEPSI OPERASI MILITER SELAIN PERANG ATAU MILITARY OPERATION OTHER THAN WAR HARUSLAH MENJADI PENYEMANGAT TNI DALAM KORIDOR MASYARAKAT DEMOKRASI YANG MENGINGINKAN ADANYA PENEGAKKAN HUKUM SEBAGAI SUATU KEPASTIAN DALAM SEGENAP PERI KEHIDUPAN.
    LANDASAN HUKUM SEBAGAI PEDOMAN KERJASAMA TNI-POLRI TELAH DIATUR SEBAGAIMANA DALAM NOTA KESEPAHAMAN / MOU NOMOR B/1/I/2014 DAN B/61/I/2014 TENTANG PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM RANGKA HARKAMTIBMAS DALAM RANGKA PEMILU 2014
    APLIKASI DILAPANGAN YANG HARUS DIPAHAMI OLEH KASATWIL POLRI DAN KOMANDAN SATUAN TNI ADALAH :
    – TENTANG KRITERIA PERMITAAN BANTUAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN;
    – BAGAIMANA KRITERIA KEMAMPUAN YANG HARUS DISIAPKAN;
    – SERTA ADANYA TANGGUNG JAWAB BAIK YANG SIFATNYA TANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI, TANGGUNG JAWAB TEKNIS DAN TANGGUNG JAWAB TAKTIS DILAPANGAN.
    DSC_2386

    DSC_2444

    DSC_2447

    PENJELASAN TERHADAP KRITERIA PERMINTAAN BANTUAN ADALAH DENGAN MELIHAT KEPADA GAMBARAN ASPEK ASTA GATRA INDONESIA YANG SEDEMIKIAN LUAR BIASA DIPERTEMUKAN DENGAN ASPEK MANAGERIAL KEKUATAN POLRI SEPERTI RASIO POLRI DAN MASYARAKAT ATAU POLICE EMPLOYE RATE YANG BELUM IDEAL SEPERTI STANDAR PBB YAKNI 1 POLISI MELAYANI 500 MASYARAKAT, KECUKUPAN DUKUNGAN SARPRAS DAN KETERBATASAN MOBILITAS DAN MANUVER AKIBAT KONDISI GEOGRAFIS YANG TIDAK MEMUNGKINKAN POLRI DAPAT SECARA CEPAT MEMBERIKAN RESPON TERHADAP SETIAP GEJOLAK DARI DINAMIKA MASYARAKAT.
    KORIDOR HAK ASASI MANUSIA SESUNGGUHNYA MERUPAKAN FAKTOR KEKUATAN DALAM SETIAP TINDAKAN POLISIONIL YANG DILAKUKAN , ASALKAN DILAKUKAN DENGAN PERTIMBANGAN PENGGUNAAN KEKUATAN SECARA PROFESIONAL, PROPORSIONAL, AKUNTABEL , TRANSPARAN, HUMANIS DAN TANPA REKAYASA, KETENTUAN INI MERUPAKAN LANDASAN YANG MENUNJUK KEPADA KRITERIA KEMAMPUAN YANG DIBUTUHKAN DARI TNI DALAM KONTEKS KERJA SAMA DENGAN POLRI GUNA HARKAMTIBMAS.
    KONDISI TERTIB SIPIL MEMBUTUHKAN POLA –POLA PENDEKATAN YANG SIFATNYA PENCEGAHAN DAN PERSUASIF, SEDANGKAN PENGGUNAAN KEKUATAN KERAS DENGAN ALASAN APAPUN MEMILIKI KONSEKUENSI ADANYA PERTANGGUNG JAWABAN SECARA PRIBADI DAN SATUAN, SEHINGGA SENJATA API SESUNGGUHNYA ADALAH PILIHAN TERAKHIR BILAMANA CARA-CARA LAIN TIDAK DAPAT DIHINDARI ATAU TIDAK MEMUNGKINKAN UNTUK DILAKUKAN.
    PEDOMAN KERJASAMA TNI-POLRI DALAM PERBANTUAN PERKUATAN MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI SEBAGI BERIKUT BAHWA KEDUA BELAH PIHAK HARUSLAH TERLEBIH DAHULU MEMILIKI PERSEPSI YANG SAMA TERHADAP PERKEMBANGAN SITUASI YANG DIHADAPI, DIAWALI DENGAN PROSEDUR PERMITAAN , KEMUDIAN DILANJUTKAN DENGAN GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN SITUASI SERTA PREDIKSI YANG MUNGKIN TERJADI.
    LANGKAH BERIKUTNYA ADALAH DENGAN MENYESUAIKAN ANTARA KEKUATAN, KEMAMPUAN, PERALATAN , SASARAN SERTA KONSIGNES APA YANG HARUS DILAKUKAN DAN APA YANG DILARANG DILAKUKAN OLEH KEDUA BELAH PIHAK.
    WUJUD NYATA ADANYA TANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI ADALAH MEKANISME PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG OPTIMAL SECARA BERJENJANG DARI TNI KEPADA POLRI.
    TANGGUNG JAWAB TAKTIS DALAM PERBANTUAN KEKUATAN TNI KEPADA POLRI ADALAH BERADA KASATWIL POLRI , HAL INI PERLU DITEKANKAN ADALAH SETIAP PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI ADALAH MERUPAKAN TINDAKAN POLISIONAL YANG DILAKUKAN TNI DILUAR TUGAS TEMPUR ( OMSP ) UNTUK MEMBANTU POLRI DALAM RANGKA HARKAMTIBMAS SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA MENGHORMATI HAM.
    TERDAPAT 2 STATUS PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI YANG HARUS DIPAHAMI OLEH PARA KASATWIL POLRI DAN KOMANDAN SATUAN TNI, YAITU : BAWAH KOMANDO OPERASI ( BAKOOPS) DAN BAWAH KENDALI OPERASI ( BKO ).
    SEBAGAI IMPLEMENTASI ADALAH APABILA YANG DIBUTUHKAN BERUPA PERSONIL TNI DAN SENJATA ORGANIK MAKA STATUSNYA DALAH BAWAH KOMANDO OPERASI ( BAKOOPS) SEDANGKAN APABILA YANG DIBUTUHKAN ADALAH PERBANTUAN ALUTSISTA TNI ( SEPERTI RANPUR , PESAWAT UDARA, DAN KAPAL LAUT) BESERTA AWAK DAN PERSONELNYA MAKA STATUSNYA ADALAH BAWAH KENDALI OPERASI ( BKO).
    TENTANG TUPOKSI BRIMOB DAN KEMAMPUAN BRIMOB DIMANA HAL INI TERKAIT DENGAN PERAN BRIMOB UNTUK BERPERAN MEMBANTU, MELENGKAPI ,MELINDUNGI, MEMPERKUAT, DAN MENGGANTIKAN TUGAS KEPOLISIAN PADA SATUAN KEWILAYAHAN ADALAH APABILA SITUASI ATAU SASARAN TUGAS SUDAH MENGARAH PADA KEJAHATAN YANG BERINTESITAS TINGGI MENYEBABKAN ADANYA GANGGUAN KAMTIBMAS SECARA MELUAS DI TENGAH MASYARAKAT.
    SALAH SATU DIMENSI TUGAS YANG DIHADAPI ADALAH TERKAIT PENANGGULANGAN HURU HARA DAN ANTI ANARKHIS, HAL INI UNTUK MENJELASKAN BAHWA BRIMOB TIDAK SERTA MERTA DITURUNKAN UNTUK MELAKUKAN PENANGGULNGAN GANGGUAN KAMTIBMAS
    TERDAPAT PERTIMBANGAN TERSENDIRI MANAKALA BRIMOB DILIBATKAN , ANTARA LAIN ADALAH KETIKA UPAYA PENAGANAN GANGGUAN KAMTIBMAS SEPERTI UNJUK RASA MENGALAMI PERUBAHAN ESKALASI DARI UNRAS DAMAI KE UNRAS MENYIMPANG BAHKAN TERJADI TINDAKAN ANARKHISME.

    DSC_2471

    DSC_2476

    MERUJUK KEPADA PERKAP NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN SECARA TEGAS DIGARIKAN BAHWA PENGGUNAAN KEKUATAN HARUSLAH BERSIFAT SANGAT LIMITATIVE, UPAYA –UPAYA YANG SIFATNYA HUMANIS HARUSLAH DIKEDEPANKAN DAN DIOPTIMALKAN , DIMULAI DARI TINDAKAN YANG SIFATNYA PRE EMTIVE DAN PREVENTIF.
    BERUPA KEHADIRAN PETUGAS, PEMBERIAN HIMBAUAN / SOMASI, PENGGUNAAN TEKNIK MENDORONG TANGAN KOSONG SECARA LUNAK , TANGAN KOSONG LEBIH KERAS SAMPAI PADA FAXE TERAKHIR ADALAH DENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN KERAS MAKSIMAL KEPADA PERALATAN YANG TIDAK MEMATIKAN ATAU NON LETHAL WEAPON SEPERTI GAS AIR MATA, SEMPROTAN CABE, SEMBURAN MERIAM AIR / WATER CANON.

    TAHAPAN-TAHAPAN YANG DILAKUKAN INI MERUPAKAN BAGIAN DARI PROSEDUR PENGGUNAAN KEKUATAN POLRI SEBAGAI KUMULASI DARI PENGEDALIAN MASSA ( DALMAS AWAL, DALMAS LANJUT SABHARA POLRI SAMPAI PHH BRIMOB ).
    DALAM SITUASI ANARKHIS YANG TIMBUL DIMANA TERJADI AKSI PENJARAHAN, PEMBUNUHAN, PEMBAKARAN DAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM LAINNYA DIMANA SECARA NYATA-NYATA TERDAPAT ANCAMAN TERHADAP KESELAMATAN JIWA RAGA DAN HARTA BENDA MASYARAKAT SERTA PETUGAS MAKA KASATWIL DAPAT MENUGASKAN UNIT ANTI ANARKHIS BRIMOB.
    KONTEKS PELIBATAN UNIT ANTI ANARKHIS BRIMOB ADALAH SEMATA-MATA DEMI UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DILUAR PENINDAKAN HURU HARA DALAM PENANGANAN UNRAS, WALAUPUN DEMIKIAN UNIT ANTI ANARKHIS TETAP DIWAJIBKAN MEMATUHI PROSEDUR PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN SEPERTI ADANYA PERTIMBANGAN PROFESIONALISME, PENGGUNAAN KEKUATAN SECARA PROPORSIONAL, TINDAKAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABAKAN / AKUNTABEL, DILAKUKAN SECARA TRANSPARAN DAN MASYARAKAT BERHAK MENGUJI SECARA HUKUM, MENGEDEPANKAN ASPEK HUMANIS, SERTA BERSIH DARI ADANYA REKAYASA.