INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA

INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MEMUTUS PERKARA
BY : RDD

I. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechsataat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 1
Cita – cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk kepada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi – sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan – tindakan yang dilakukan dalam masyarakat atas dasar peraturan – peraturan hukum. 2
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 3
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 4
Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5
Peranan penting Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman misalnya dapat terlihat dalam sistem dan mekanisme pengujian konstitusional (constitutional review). Seperti kita ketahui, sistem dan mekanisme pengujian konstitusional terebut baru diadopsikan ke dalam sistem konstitusi negara kita dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusiobal itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD sungguh – sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam proses penyelenggaraan negara sehari – hari. 6
Demikian pentingnya peranan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman, memberikan suatu konsekwensi terhadap lembaga ini untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara arif, adil dan bijaksana. Salah satu wujudnya adalah dengan terwujudnya independensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya.
II. PEMBAHASAN
Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan dalam UUD 1945, maka salah satu substansi penting dalam perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketata negaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita – cita demokrasi. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstirtusi terikat pada prinsip umum penyelenggaran kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. 7
Dalam mengkaji independensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ketata negaraan yang menjadi tanggung jawabnya, setidaknya tidak dapat terlepas dari sejarah Mahkamah Konsitusi, tugas, wewenang dan kedudukan Mahkamah Konsitusi, proses pemilihan hakim konstitusi, proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, mekanisme pemutusan perkara oleh Mahkamah Konstitusi, dan hal – hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi. 8
Sebagai sebuah lembaga, Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan independensi dalam memutus perkara yang ditanganinya, akan ditentukan oleh para hakim konstitusi yang bekerja dalam lembaga tersebut. Pengaruh ideologi hukum dan dogmatika hukum hakim konstitusi akan sangat mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara yang ditanganinya. 9

Peran Politis Mahkamah Konstitusi
Pentingnya Mahkamah Konstitusi (constitutional courts) adalah dalam upaya memperkuat sistem checks and balances antara cabang – cabang kekuasaan yang sengaja dipisah – pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, kewenangan fungsi pengujian atas konstitusionalitas UU yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang- cabang kekuasaan negara yang dipisahkan. 10
Mahkamah konstitusi dapat mengintervensi secara langsung produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi dan aktivitas organ tinggi negara yang menyimpang terhadap konstitusi. Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah konstitusi mengikat tidak saja lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga lembaga – lembaga peradilan pada smua tingkatan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kualitas sebagai lembaga peradilan hukum konstitusi yang harus bersifat independen. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga peradilan hukum konstitusi, review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan uji kesesuaian dengan norma konstitusi baik menyangkut isi (materil) dan prosedur (formil).11
Mahkamah Konstitusi harus merupakan organ tertinggi negara yang tidak tergantung dengan organ tinggi negara lainnya, apalagi terhadap kepentingan – kepentingan partisan. Mahkamah Konstitusi harus bebas terhadap kepentingan – kepentingan kelompok dan sektoral. 12

Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi
Ide pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Sejarah Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide mahkamah konstitusi (constitutional court) dalam amendemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. 13
Sesuai dengan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat, yang disahkan pada 10 Agustus 2002, sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, segala kewenangannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. 14
DPR dan Pemerintah menyetujui pembentukan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lem­baran Negara Nomor 4316). Tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keppres No 147/M Tahun 2003 mengangkat 9 (sembilan) hakim konstitusi yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003.
Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2003, dilakukan pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. 15
Kedudukan, Kewenangan, dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang mer­deka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 16
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam UUD 1945.17
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fi­nal untuk: 18
1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2.    Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3.   Memutus pembubaran partai politik, dan
4.   Memutus perselisihan tentang basil pemilihan umum.
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga: (1). Telah melakukan pelanggaran hukum berupa (a) pengkhianatan terhadap negara, (b) korupsi, (c) pe­nyuapan, (d) tindak pidana berat lainnya; (2) atau perbuat­an tercela, dan/atau (3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 19
Hakim Mahkamah Konstitusi
Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan erat dengan masalah penegakkan hukum dan keadilan, dan lebih konkret diarahkan lagi kepada aparat penegak hukum, dan yang paling dominan adalah hakim. Hakim inilah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan sesuai dengan hati nuraninya. Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak. Bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jelaslah bahwa untuk mendukung kelancaran tugas – tugas yang amat mulia tersebut diperlukan adanya suatu kemandirian bagi hakim (kekuasaan kehakiman). 20
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 21
Konstitusi Indonesia, secara jelas mengakui kemandirian hakim yang dapat dilihat dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 22
Demikian pula dalam lembaga Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi memegang peranan yang sangat penting dalam rangka menjamin terwujudnya peradilan konstitusi yang independen. Proses pemilihan hakim konstitusi, secara khusus diatur dalam Undang – Undang, dengan persyaratan – persyaratan yang mendukung tercapainya tujuan kemandirian tersebut.
Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing – masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketata negaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang – Undang. 23
Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: a). warga negara Indonesia; b). berpendidikan sarjana hukum; c). berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; d). tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e). tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan f). mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi. 24
Seorang hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi : a). pejabat negara lainnya; b). anggota partai politik; c). pengusaha; d). advokat; atau e). pegawai negeri. 25
Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan. 26
Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing – masing lembaga yang berwenang untuk mengajukan calon hakim konstitusi. Pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.27
Ketentuan dan syarat – syarat tersebut dimaksudkan untuk memperoleh komposisi dan kualitas hakim konstitusi yang diharapkan dapat benar – benar mewujudkan Mahkamah Konstitusi yang bersifat netral dan independen serta terhindar dari kemungkinan memihak kepada salah satu dari ketiga lembaga negara yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi tersebut. 28
Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing – masing. 29 Sumpah atau janji hakim konstitusi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pertanggung jawaban moral para hakim konstitusi terhadap tugas dan kewajibannya kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Sumpah dan janji tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi para hakim konstitusi untuk senantiasa menjunjung tinggi rasa keadilan dan independensinya dalam mengambil keputusan.
Proses Pemeriksaan Perkara di Mahkamah Konstitusi
Pengajuan permohonan pemeriksaan atau pengujian undang – undang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap. Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai jenis perkara yang dimaksudkan. 30
Sistematika permohonan yang diajukan memuat identitas dan legal standing (nama dan alamat pemohon), posita (uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan), dan petitum (hal – hal yang diminta untuk diputus), dan disertai bukti pendukung. Khusus untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu diajukan paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu.31
Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja. Penetapan hari sidang tersebut tersebut diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Konstitusi. 32
Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat permohonan dan kejelasan materi permohonan. Dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki. 33
Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Dalam persidangan, hakim konstitusi memeriksa permohonan dan alat bukti. Para pihak hadir menghadapi sidang guna mem­berikan keterangan. Lembaga Negara dapat diminta keterangan tertulis dengan tenggang waktu maksimal 7 hari sejak diminta harus telah dipenuhi. Saksi dan atau ahli memberi keterangan. Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain.34
Dalam proses pemeriksaan perkara yang tersebut, terlihat bahwa UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mendorong masyarakat secara perorangan dan badan hukum agar aktif dalam mengkritisi segala bentuk perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah (overheidsbeleid, policy). Hal ini penting karena suksesnya kebijakan pemerintah tergantung pada perorangan, kelompok, serta lembaga yang menjalankan kepeimpinan dengan tidak sewenang – wenang. Kriteria – kriteria kegiatan politik perencanaan secara langsung terdapat dalam Undang – Undang ini dalam konteks mewujudkan suatu partisipasi masyarakat luas dengan memijak pada konstitusi. 35
Dengan kata lain, masyarakat dapat secara aktif untuk ikut serta dalam mengontrol dan menjaga independensi putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang ditanganinya.
Mekanisme Pemutusan Perkara oleh Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945, sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurangnya dua alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. 36
Putusan tersebut diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. Setiap hakim menyampaikan pendapat atau pertimbangan tertulis. Bila tidak dicapai mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, maka suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. 37
Putusan Mahkamah Konstitusi ditanda tangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera. Putusan Mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. 38
Ketentuan tersebut secara langsung memberikan rambu – rambu bagi para hakim konstitusi dalam proses mengeluarkan keputusan atas perkara yang ditangani. Dengan keharusan untuk menyampaikan keputusan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, memberi tanggung jawab moral kepada para hakim konstitusi untuk tetap konsisten dan konsekwen terhadap hati nurani dan rasa keadilan yang tercermin dalam putusan yang independen.
Salinan putusan Mahkamah Konstitusi dikirim kepada para pihak 7 hari sejak diucapkan. Untuk Putusan perkara : 39
a.    Pengujian undang-undang, disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung.
b.    Sengketa kewenangan lembaga negara, disampaikan kepada DPR, DPD dan Presiden
c.   Pembubaran partai politik, disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.
d.       Perselisihan hasil pemilu, disampaikan kepada Presiden
e. Pendapat DPR, disampaikan kepada DPR Presiden dan Wakil Presiden.

Mekanisme pemutusan perkara ini pada akhirnya berpangkal kepada integritas dan independensi para hakim konstitusi. Yakni pada hati nurani dan keyakinan para hakim konstitusi. Yang dimaksud dengan keyakinan hakim adalah keyakinan hakim konstitusi berdasarkan alat bukti yang ada. 40
Sedangkan doktrin kebebasan atau kemerdekaan hakim, yaitu setiap individu hakim dalam menjalankan tugas utamanya sebagai hakim bersifat bebas dan merdeka, tidak bertanggung jawab kepada atasannya. 41

III. PENUTUP
Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bentuk sistem peradilan baru untuk menjalankan kekuasaan kehakiman secara administratif, komunikatif dan menjaga kaidah – kaidah hukum konstitusionalisme. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berimbas pada pembangunan kekuasaan komunikatif antara rakyat, pemerintah, Ornop, legislatif, eksekutif, yang menghasilkan opini – opini hukum konstitusi. 42
Independensi Mahkamah Konstitusi mutlak dibutuhkan untuk tetap menjaga adanya keharmonisan dalam terjaganya kaidah – kaidah hukum konstitusi, demi tercapainya keselarasan kehidupan bernegara.
Keberadaan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan banyak perbaikan dan penyempurnaan. Untuk saat ini, apa yang telah tersusun biarlah dijalankan dan dipraktikkan dulu pada tahap – tahap awal pertumbuhan lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun untuk jangka panjang, harus dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan seluruh sistem pengujian peraturan dibawah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, keadilan bagi warga negara dapat diwujudkan secara integral dibawah fungsi Mahkamah Agung, sedangkan peradilan atas sistem hukum dan peraturan perundang – undangan diletakkan dibawah pengawasan Mahkamah Konstitusi.43

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang – Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen

2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

3. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

4. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Konstitusi Pers, Jakarta 2005.

5. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Perkembangan 10 Model Pengujian Konstitusional di Dunia, Konstitusi Pers, Jakarta 2005.

6. Eko Prasojo, Demokrasi di Negeri Mimpi : Catatan Kritis terhadap Pemilu 2004 dan Good Governance, FISIP UI, 2004.

7. Al. Wisnubroto, Hakim dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian, Atmajaya, 1997

8. Anom Surya Putra, Hukum Konstitusi Masa Transisi : Semiotika, Psikoanalisis dan Kritik Ideologi, Nuansa Cendekia, 2003.

9. Situs Mahkamah Konstitusi, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id,
Akses 6 November 2005.

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM AKSI MOGOK KERJA

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT
DALAM AKSI MOGOK KERJA
by : RDD

I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang mendasar, yang harus dilindungi dan dijamin. Di Indonesa, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan Aak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berseikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” 1
Kebebasan menyampaikan pendapat tersebut juga meliputi kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan piiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2
Pekerja juga memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, termasuk ketentuan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja. Umumnya penyampaian pendapat melalui aksi mogok kerja dilakukan pekerja terhadap terusiknya rasa keadilan dan hak-hak pekerja.
Namun dalam kenyataannya, kerap kali hak pekerja untuk menyampaikan pendapatnya melalui aksi mogok kerja seakan tidak terlindungi. Pekerja tidak lagi memperoleh kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya dalam aksi mogok kerja, karena adanya tekanan-tekanan dari pihak lain, baik pihak perusahaan, pihak pemerintah, maupun aparat kepolisian, baik secara langsung dalam pelaksanaan aksi mogok kerja, maupun secara tidak langsung melalui koridor-koridor yang merugikan hak-hak pekerja.
Pada saat kebebasan pekerja untuk menyampaikan pendapat, khususnya dalam aksi mogok kerja tidak lagi terlindungi, bahkan terkesan terkekang, maka perlu menjadi kajian dan permenungan kita bersama, bagaimana hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja dapat terlindungi.

2. Maksud dan Tujuan
Makalah ini kami susun dengan maksud untuk memberikan gambaran dan kajian mengenai perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja.
Sedangkan tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana khususnya mengenai permasalahan tenaga kerja atau pekerja, dalam rangka mengikuti pedidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

3.Permasalahan
Beranjak dari uraian latar belakang diatas, dalam makalah ini yang kami angkat sebagai pokok permasalahan adalah :
Bagaimana perwujudan perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja ?
II. PEMBAHASAN
1.Contoh Kasus Berkaitan Dengan Hak Pekerja Untuk Menyampaikan Pendapat Dalam aksi Mogok kerja
Dalam makalah ini kami mengangkat satu contoh kasus yang terjadi berkaitan dengan hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja, sebagai pengantar dan ilustrasi dalam kajian mengenai hal tersebut.
Sunariadi, Misliandi, Suhelianto, dan Junaedi adalah pekerja di PT Baja Utama Wirasta Inti (PT BUWI) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang ditahan di Poltabes Medan atas laporan pihak perusahaannya. PT BUWI menganggap mereka telah melakukan tindakan tidak menyenangkan karena melakukan unjuk rasa memprotes kebijakan perusahaan.
Mereka mulai berunjuk rasa pada tanggal 30 Agustus 2005, ketika rekan kerjanya, Sudibyo, dianiaya hingga sakit dan masuk rumah sakit. Sudibyo dituduh mencuri, namun setelah diselidiki ternyata tidak terbukti. Rasa solidaritas sebagai sesama pekerja mendorong Sunariadi dan rekan-rekannya melakukan mogok kerja dan menuntut PT BUWI bertanggung jawab dan mempekerjakan kembali Sudibyo. Aksi mogok kembali dilakukan sebagai wujud solidaritas sesama pekerja untuk memprotes kebijakan PT BUWI yang memutasikan sembilan pekerjanya ke anak perusahaan tanpa pertimbangan tanggungan keluarga dan biaya mutasi. Sembilan pekerja tersebut adalah aktivis pekerja yang kerap melakukan unjuk rasa dan mogok kerja. Aksi Protes dan mogok kerja tersebut seolah dirasakan tidak ditanggapi oleh PT BUWI. Bahkan PT BUWI melakukan PHK terhadap Fadlan Lubis, Wakil Ketua Serikat Buruh PT BUWI.
Rasa solidaritas tersebut mendorong Sunariadi dan kawan-kawan untuk terus melakukan aksi mogok kerja setiap hari dan berunjuk rasa di halaman kantor PT BUWI. PT BUWI melaporkan Sunariadi atas aksi mereka tersebut, dan pihak Kepolisian Kota Besar Medan memproses Sunariadi dan kawan-kawan atas dugaan melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam pasal 335 KUHP.3

2.Analisa Permasalahan Dan Dasar Hukum
Beranjak dari ilustrasi diatas, dapat kita lihat bahwa pada kenyataannya perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat khususnya dalam aksi mogok kerja belum terlaksana secara maksimal. Hak-hak pekerja untuk secara bebas menyampaikan pendapatnya seolah terabaikan. Hak asasi tersebut seolah terkekang oleh kekuasaan yang ada.
Kebebasan menyampaikan pendapat oleh pekerja seolah tidak dapat terwujud, ketika para pekerja tersebut berhadapan dengan pihak perngusaha. Pihak pengusaha seolah membangun mekanisme untuk menjerat secara yuridis para pekerja yang menyampaikan pendapatnya melalui aksi mogok kerja. Pengusaha seolah tidak dapat menerima ketika para pekerjanya menyampaikan pendapat melalui mogok kerja. Mereka cenderung menggunakan kekuasaan dan posisinya untuk mengambil kebijakan perusahaan melaui tindakan yang kerap kali dirasakan sangat memojokkan dan semakin mempersulit posisi pekerja.
Aksi mogok kerja kerap kali dilakukan oleh para pekerja atau serikat pekerja, sebagai akibat dari gagalnya perundingan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan industrial. Karena umumnya posisi pihak pekerja cenderung lemah dibandingkan posisi pihak pengusaha di meja perundingan.
Sesungguhnya hak pekerja untuk menyampaikan pendapat atau protes terhadap pihak pengusaha telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, khususnya dalam pasal 137 sampai dengan pasal 145. Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai, sebagai akibat gagalnya perundingan. Aksi mogok kerja tersebut dianggap sah bila tidak melanggar hukum, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.4
Ketentuan tentang pelaksanaan aksi mogok kerja diantaranya mensyaratkan adanya pemberitahuan tertulis tentang rencana aksi mogok kerja kepada pengusahan dan intansi ketenaga kerjaan setempat sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum aksi mogok tersebut dilaksanakan.
Pemberitahuan tertulis tersebut setidaknya memuat waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhirinya aksi mogok, tempat mogok kerja, alasan dan sebab-sebab melakukan aksi mogok kerja, ditanda tangani oleh penanggung jawab aksi mogok kerja.
Secara khusus pasal 143 UU No 13 tahun 2003 menyatakan bahwa siapa pun tidak dapat menghalang-halangi pekerja untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secar sah, tertib dan damai. Siapa pun dilarang melakukan penangkapan, dan atau penahanan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib dan damai sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Dengan demikian perlu adanya kejelian dan pertanggung jawaban yang jelas atas sah atau tidaknya suatu aksi mogok kerja yang dilakukan pekerja untuk menyampaikan pendapatnya. Penilaian tersebut akan sangat menentukan bagaimana penanganan terhadap aksi mogok kerja tersebut. Persoalannya, siapa yang harus menilai sah atau tidaknya suatu aksi mogok kerja, jika masing-masing pihak, pekerja dan pengusaha, menganggap bahwa posisinya benar. Demikian pula mengenai jaminan kualitas dan obyektifitas penilaian terhadap sah atau tidaknya aksi mogok kerja.
3.Peran Polri Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Hak Pekerja Untuk Menyampaikan Pendapat Dalam Mogok kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum memikul tanggung jawab untuk menjamin terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat dianalogikan bahwa Polri juga memilik tanggung jawab moral terhadap terwujudnya perlindungan terhadap hak asasi pekerja, termasuk hak pekerja untuk dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas, termasuk dalam aksi mogok kerja.
Namun permasalahannya, UU No 13 tahun 2003 tidak menempatkan Polri dalam posisi yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimana melibatkan pihak pekerja dan pengusaha, Polri tidak memiliki kewenangan yang cukup kompeten.
Kondisi ini tentu saja tidak berarti bahwa Polri terlepas dari tanggung jawab moralnya terhadap terwujudnya perlindungan hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja. Hal ini disebabkan walaupun Polri tidak memiliki kewenangan yang cukup kompeten dalam penyelesaian hubungan industrial, namun Polri tetap memiliki kewenangan yang cukup untuk menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk pengamanan dan pengawasan terhadap berlangsungnya aksi mogok kerja.
Dengan demikian, setidaknya Polri mempunyai kesempatan untuk ikut melakukan penilaian terhadap sah atau tidaknya pelaksanaan aksi mogok kerja, terutama menyangkut aspek gangguan terhadap keamanan dan keteriban umum. Disamping itu, Polri memiliki kesempatan untuk dapat menjamin terlaksananya aksi mogok kerja secara aman, tertib, dan damai. Kehadiran polisi dalam mengamankan aksi mogok kerja akan mencegah terjadinya tindakan-tindakan diluar batas.
Selanjutnya Polri dapat berperan dalam proses penanganan kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan aksi mogok kerja yang dilakukan pekerja. Misalnya terhadap kewenangan penyidikan oleh Penyidik Polri untuk menangani laporan atas terjadinya kasus pengrusakan, penganiayaan, perkelahian, dan lain-lain, termasuk laporan dari pihak pengsaha terhadap kasus penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang berkaitan dengan aksi mogok kerja atau menjadi ekses dari aksi mogok kerja yang dilakukan pekerja.
Pada pokoknya, dalam proses penyidikan tersebut seyogyanya Polri tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran melalui proses penyidikan yang obyektif, adil dan tidak memihak kepada siapa pun, serta bebas dari segala bentuk intervensi atas kepentingan pihak-pihak tertentu.
Proses penyidikan yang dilakukan sedapat mungkin mampu mengungkap fenomena yang terjadi dibalik laporan atas tindak pidana yang berkaitan dengan aksi mogok kerja. Sehingga Penyidik Polri dapat melihat secara utuh dan menyeluruh terhadap permasalahan yang terjadi, misalnya berkaitan dengan sebab dan akibat. Hal ini akan memberi gambaran yang luas dan lengkap terhadap duduk perkara yang sebenarnya, sehingga Pentidik Polri dapat mengambil tindakan dan kebijakan-kebijakan yang seadil-adilnya.
Dengan demikian, secara tidak langsung Polri telah berupaya untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapatnya dalam aksi mogok kerja. Sehingga dalam pelaksanaan hak untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja, para pekerja dapat melakukannya secara bebas namun penuh tanggung jawab.

III. PENUTUP
1.Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah kita tarik beberapa kesimpulan, bahwa dalam kenyataannya, upaya perwujudan perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
Dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja tersebut, diperlukan adanya pemahaman, sikap saling pengertian, dan saling menghargai satu sama lain, dan terutama perlu adanya kesadaran bahwa pekerja memiliki hak untuk menympaikan pendapatnya dalam aksi mogok kerja, sejauh dilaksanakan secara sah dan bertanggung jawab.
Kepolisian Negara Republik Indonesia turut memikul tanggung jawab moral terhadap terwujudnya perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja. Pada prinsipnya tanggung jawab moral tersebut dapat dilaksanakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara adil, obyektif dan profesional.

2.Saran
Menyadari bahwa pekerja memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam aksi mogok kerja, maka seyogyanya seluruh pihak yang berkompeten terhadap hal ini dapat bersikap saling mengahragai dan saling menghormati, sehingga perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja dapat terwujud secara maksimal.

Daftar Pustaka

1. UUD 1945 Amandemen

2. UU No 9/1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

3. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan

4. Media Indonesia, Dari Penganiayaan Hingga Pemenjaraan, 13 Januari 2006

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

A. GAGASAN KONTITUSIONALISME KLASIK
1. Politeia dan Constitutio
Politeia dan Constitutio merupakan awal mula gagasan konstitualisme yang diekspresikan oleh umat manusia. Politeia (Yunani) mencakup pengertian luas tentang segala karakteristik yang menentukan ciri khas alamiah suatu negara dan segala urusan perekonomian dan urusan sosial, termasuk pengertian konstitusi dalam arti luas. Istilah Constitutio tidak dikenal dalam masa Yunani. Dalam masa Romawi, Constitutio dikenal dalam hal yang berkaitan dengan hukum gereja. Di Inggris, istilah Constitution dikenal pertama kali dalam hubungan antara gereja dan pemerintah. Di Perancis istilah Constitution digunakan di lingkungan kerajaan untk membedakan antara particular enactment dari ancient custom (kebiasaan). Konstitusi dapat dipahami dalam dua konsepsi, yaitu sebagai “the natural frame of the state” dan sebagai “the public Law of the realm”. Secara tradisional sebelum abad ke 18, konstitualisme selalu dilihat sebagi seperangkat prinsip yang tercermin dalam kelembagaan suatu bangsa dan tidak ada yang mengatasi dari luar serta tidak ada pula yang mendahuluinya.
2. Warisan Yunani Kuno (Plato dan Aristoteles)
Plato dalam bukunya Republic, Nomoi dan Politicus telah memuat tema – tema yang berkaitan erat dengan gagasan konstitusionalisme. Gagasan tentang konstitusionalisme juga dikemukakan oleh Aristoteles berkaitan dengan negara dan hukum. Hukum belum dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari negara dimana negara harus tunduk dan menyesuaikaan diri dengan aturan yang ditentukan olehnya.
3. Warisan Cicero (Romawi Kuno)
Cicero memberikan sumbangan penting dalam pengertian konstitusi melalui bukunya De Re Publica dan De Legibus, dimana konstitusi mulai dipahami sebagi sesuatu yang berada diluar bahkan diatas negara. Konstitusi mulai dipahami sebagai lex yang menentukan bagaimana bangunan kenegaraan harus dikembangkan dengan prinsip the higher law.

B. KONTITUSIONALISME DAN PIAGAM MADINAH
Piagam Madinah dibuat atas persetujuan bersama Nabi Muhammad SAW dengan wakil penduduk Madinah pada tahun 622 M, terdiri dari 47 pasal. Karena fungsinya sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan menyebabkan dokumen tersebut juga disebut sebagai konstitusi.

C. KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME MODERN
1. Konstitusi
Konstitusi adalah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk beropersainya suatu organisasi (Brian Thompson). Negara pada umumnya selalu meiliki naskah yang disebut sebagai konsitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam konsep konstitusi tercakup pengertian tertulis, kebiasaan dan konvensi negara yang menentukan susunan dan kedudukan organ –organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Konstitusi juga mengatur pembatasan kekuasaan. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut suatu negara. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundangan lainnya.
2. Konstitusionalisme
Constituionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action (C.J.Friedrich). Intinya adalah kesepakatan umum atau konsensus diantara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitualisme dipahami berdasarkan elemen kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, dan kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur kenegaraan. Prinsip konstitualisme modern menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau prinsip limited government. Konstitualisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan antara pemerintahan dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.
Konstitusi dapat berfungsi sebagai penentu dan pembatas kekuasaan organ negara, pengatur hubungan antar organ negara, pengatur hubungan organ negara dan warga negara, sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara, pengalih kewenangan, pemersatu, rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, pusat upacara, sebagai sarana pengendalian masyarakat, dan sebagai ssarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.

KONSITUSI INDONESIA DARI MASA KE MASA

A. KONSITUSI DAN HUKUM DASAR
Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulisbeserta nilai dan norma yang tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk dalam pengertian konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara. Isi UUD 45 yang telah diamandemen mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali terhadap penyimpangan dalam dinamika perkembangan zaman dan sarana pembaruan masyarakat serta sarana perekayasaan ke arah cita-cita kolektif bangsa.

B. UNDANG – UNDANG DASAR 1945
UUD 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada awalnya dijadikan alat ntuk sesegera mungkin membentuk negara RI yang merdeka, sehingga bersifat sementara. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 UUD 45 secara formil berlaku sebagai konstitusi resmi, namun nilainya bersifat nominal, yaitu baru diatas kertas saja.

C. KONSITUSI RIS 1949
Konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi Indonesia dan BFO dalam Konferensi Meja Bundar, kemudian diberlakukan sebagai UUD RIS. Konstitusi RIS itu bersifat sementara karena lembaga pembuatnya tidak representatif.

D. UNDANG – UNDANG DASAR SEMENTARA 1950
UUDS diberlakukan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950 setelah disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, DPR dan Senat Republik Indonesia. UUDS 50 bersifat sementara, bersifat pengganti terhadap Konstitusi RIS. UUDS berhasil menjadi dasar penyelenggaraan pemilu yang menghasilkan Majelis Konstituante, namun belum berhasil menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang Undang Dasar yang baru.

E. PERUBAHAN UNDANG – UNDANG DASAR
1. Bentuk Perubahan
Bentuk perubahan UUD dapat berupa penggantian dan perubahan pada pokoknya yang merupakan perubahan dalam arti luas. Perubahan juga dapat dilakukan dengan cara memasukkan (insert) materi baru kedalam naskah UUD.
Berdasarkan prosedur perubahan UUD, dianut tiga tradisi yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain, yaitu tradisi mengubah materi UUD dengan langsung memasukan materi perubahan kedalam UUD. Tradisi kedua dengan mengadakan penggantian naskah UUD, dan ketiga tradisi perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut sebagai amandemen, dimana naskah perubahan tersebut dijadikan adendum tambahan terhadap naskah aslinya.
2. Prosedur Perubahan
Prosedur perubahan dianggap lebih penting dan lebih menentukan kaku atau rigid tidaknya suatu UUD. Makin ketat prosedur dan makin rumit mekanisme perubahan, makin rigid tipe konstitusi tersebut.

3. Empat Perubahan Pertama
UUD 45 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Secara substansif, perubahan UUD 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi tersebut menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan UUD 1945.

PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN NEGARA

A. POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD
Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran, yang pertama bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan. Kedua, bahwa negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Ketiga, bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang disebut sebagai sistem demokrasi. Keempat, bahwa negara indonesia adalah negara yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran tersebut mencerminkan falsafah hidup dan pandangan dunia bangsa Indonesia serta cita-cita hukum yang menguasai dan menjiwai hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis.
B. SEMBILAN PRINSIP PENYELENGGARAAN NEGARA
1. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
Paham ke-Tuhan-an Yang Maha Esa merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai seluruh wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Sebagai konsekwensi pinsip ini, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundangan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Cita Negara Hukum dan The Rule of Game
Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum sesuai dengan pinsip the rule of law, and not of man, sejalan dengan perngertian nomokratic, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum.
3. Paham Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi
Dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional democracy). UUD Republik Indonesia hendaknya enganut pengertian bahwa negara Republi Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan sekaligusadalah negara demokratis yang berdasar atas hukum, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
4. Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan
Kedaulatan rakyat (demokrasi) secara langsung diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yaitu kewenangan legislatif (MPR, DPR, DPD) kewenangan eksekutif (Preseiden/Wapres), dan kekuasaan kehakiman (MA dan MK). Sedangkan fungsi legislatif dan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan disalurkan melalui sistem perwakilan (DPR,DPD, DPRD). Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung juga dilakukan melalui pemilu, pemilihan presiden / wapres, pelaksanaan referendum, dan pelaksanaan hak asasi (hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan memperoleh informasi, hak berserikat dan lain-lain).
5. Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Check and Balances
Kedaulatan rakyat dibagi secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan yang dinisbatkan sebagi fngsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip check and balances. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada ditangan MPR, namun terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sedarajat dengan lembaga negara lainnya. Selain itu dibentuk juga Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden dan Wapres. Cabang kekuasaan yudikatif dipegang oleh dua mahkamah yaitu Mahkamaha Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga cabang kekuasaan tersebut (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai prinsip check and balances.
6. Sistem Pemerintahan Presidensiil
Presiden dan Wapres merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD. Presiden dan Wapres dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga secara politik bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Presiden dan Wapres dapat dimintakan pertanggung jawabnya secara hukum apabila Presiden/Wapres melkukan pelanggaran hukum dan konsititusi. Menteri adalah pembantu Presiden. Mas jabatan Presiden/Wapres selama lima tahun dan tidak boleh dijabat oleh orng yang sama lebih dari dua masa jabatan, untuk membatasi kekuasaan Pesiden/Wapres.
7. Persatuan dan Keragaman
Negara Kesatuan republik Indonesia merupakan Negara Persatuan dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengataasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. NegaraKesatuan republik indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang ssesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masin, dengan dorongan, dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat.
8. Paham Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pasar Sosial
Dengan adanya doktrin demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, sistem sosial Indonesia dapat dikembangkan menurut prinsp-prinsip demokrasi yang seimbang, sehingga menumbuhkan kultur demokrasi sosial yang kokoh dan menjadi basis sosial bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Dalam paham demokrasi sosial, negara berfungsi sebagi alat kesejahteraan.
9. Cita Masyarakat Madani
Untuk menjamin peradaban bangsa di masa depan, ketiga domain (wilayah) yaitunegara, masyarakat dan pasar harus sama-sama dikembangkan keberdayaannya dalam hubungan yang fungsional, strategis dan seimbang. Doktrin masyarakat madani perlu terus dikembangkan sejalan dengan gelombang demokratisasi dalam kehidupan permasyarakat, berbangsa dan bernegara.