KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG COUNTER TERORISM1 Oleh: IRJEN POL. ( Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc.

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
DI BIDANG COUNTER TERORISM1

Oleh: IRJEN POL.(Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc.

Disampaikan pada:
Counter Terrorism Seminar dengan Tema “Indonesian Legislation on CT”
JCLEC-Semarang, Tanggal 17 Februari 2009

A. Pendahuluan
Kejahatan terorisme2 bukanlah jenis kejahatan yang baru dikenal dalam dunia internasional, karena dari masa-masa yang lalu kejahatan terorisme telah terjadi dalam beberapa negara, baik dilakukan oleh satu orang maupun sekelompok orang tertentu. Namun puncak dari segala kegiatan terorisme yang paling dahsyat adalah peristiwa peledakan Gedung World Trade Centre di New York – USA pada tanggal 11 September 2001 yang merenggut ribuan nyawa manusia. Setelah peristiwa di World Trade Centre tersebut mungkin kegiatan kedua yang paling dahsyat adalah peledakan bom di Paddy’s Cafe dan Sari Club – Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Kemudian peledakan bom lain terjadi di depan Kedutaan Besar Filipina – Atrium Senen dan di Bursa Efek Jakarta.
Dalam perkembangannya, terorisme telah menjadi kejahatan yang meluas dan berkembang antar lintas negara, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi dan transformasi, sehingga mobilitas orang, uang/dana, persenjataan illegal (illegal arms trafficking), senjata kimia (chemical terrorism gun), bioterrorisme dari satu negara ke negara lain dapat dengan mudah dicapai atau dikendalikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika dan transportasi. Perlu dipikirkan bahaya ke depan kalau bahan-bahan pemusnah massal dan nuklir3 sampai ke tangan seseorang dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan terorisme, maka dapat kita bayangkan banyaknya korban yang akan jatuh. Oleh karena itu bila kita lihat, dengar dan baca pada media elektronik dan media cetak, peristiwa-peristiwa bom bunuh diri sebagai bagian dari modus terorisme di beberapa negara seperti di Afganistan, Pakistan, Irak, India dan lain-lain menjadi sesuatu yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari dan terus dihantui rasa ketakutan yang mendalam.
Bagaimanapun ada karakter tersendiri/khusus dari kejahatan terorisme yang berbeda dari kejahatan biasa (kejahatan konvensional) yaitu kejahatan yang dilakukan secara dadakan, diam (silent), sulit dilancak, objeknya tidak ditujukan pada seseorang, akibat demikian luasnya tidak hanya korban manusia khususnya anak-anak dan perempuan sebagai kaum rentan, juga seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa dalam satu negara ikut rusak, serta meninggalkan rasa trauma dari masyarakat, dan membutuhkan waktu relatif lama untuk memulihkannya, serta timbul rasa kekhawatiran yang mendalam terhadap satu kelompok dengan kelompok tertentu bahkan antara satu negara dengan negara lain (bertetangga) yang menimbulkan fenomena tersendiri dalam tata pergaulan dalam masyarakat domestik maupun internasional.
Menyikapi karakter-karakter kejahatan terorisme, maka masyarakat internasional menjadikan kejahatan terorisme sebagai salah satu dari beberapa macam kejahatan yang digolongan sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes) baik dilihat dari lingkup operasional antar lintas negara (transnational cimes)4 yang dilakukan secara terorganisir (organized crimes) dan memakan korban secara luas. Sehingga masyarakat internasional saat ini menjadikan terorisme sebagai musuh bersama semua bangsa, negara dan agama.
Untuk mengendalikan terorisme mutlak diperlukan kerja keras dari setiap komponen bangsa dalam satu negara yang dilakukan melalui langkah-langkah ataupun kebijakan yang bersifat strategis mulai dari perumusan pengaturan dalam berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan (kebijakan kriminal/criminal policy5), melakukan ratifikasi terhadap ketentuan konvensi internasional, membuat Standard Operating Procedure (SOP) dan sekaligus juga melakukan kerja sama secara internasional baik yang sifatnya regional maupun multilateral.
Dalam melakukan kerjasama antara lembaga dalam negeri perlu ditentukan satu format yang jelas antara siapa yang akan berbuat, apa yang akan diperbuat dan bagaimana hal tersebut harus dilakukan, kapan harus dilakukan sekaligus bagaimana cara-cara melakukan/mekanisme kerja, siapa yang akan dikedepankan dan bagaimana cara-cara mengkoordinasikannya, tujuannya sudah tentu menghindari berbagai overlapping tugas dan wewenang yang dapat berakibat tidak berjalannya mekanisme sistem sebagaimana yang diharapkan. Karena bila diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini ada beberapa lembaga yang diberikan kewenangan untuk ikut melaksanakan penanggulangan terhadap terorisme.

B. Perkembangan Politik Hukum Nasional Tentang Terorisme
Politik hukum6 dalam hal ini menyangkut pengaturan dalam rangka pencapaian suatu tujuan penanggulangan atau pemberantasan terhadap terorisme secara khusus telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif). Adapun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah terorisme antara lain adalah:
1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
Undang-undang ini telah dijadikan dasar pemidanaan terhadap tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya sejak peristiwa Pemboman I dan II di Bali pada tahun 2002, sehingga Undang-Undang ini merupakan lex specialis terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Substansi UU ini mengatur hukum materil maupun formil secara terbatas (khusus), namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususannya adalah terkait antara lain dengan:
(a)Masalah hasil penyelidikan dari unit intelijen dapat digunakan sebagai bukti permulaan setelah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri;
(b)Batasan jangka waktu penangkapan lebih lama (7 X 24) jam jika dibandingkan dengan tindak pidana biasa (1 X 24) jam;
(c)Alat bukti yang diperluas dan dimasukkan bukti-bukti elektronik;
(d)Seseorang yang mengancam penyelidik, penyidik, jaksa dan hakim dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme di pidana;
(e)Melakukan penyadapan;
(f)Penyidik, JPU dan hakim dapat secara langsung untuk memblokir atas rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana terorisme baik yang ada pada bank maupun pada lembaga keuangan lainnya;
(g)Saksi/korban, penyidik, JPU dan Hakim serta keluarganya, yang terkait pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme wajib dilindungi oleh negara dari segala ancaman yang membahayakan jiwa dan harta benda mereka;
(h)Pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
(i)Melaksanakan kerja sama secara internasional dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.
Awal kelahiran UU ini relatif banyak mendapat resistensi atau penolakan dari beberapa pemerhati di bidang HAM karena dianggap sarat dengan pelanggaran terhadap HAM, dan tuduhan lainnya bahwa pemerintah Indonesia dianggap mau membentuk UU tersebut hanya karena tekanan dari dunia internasional terutama negara-negara Barat, dengan maksud agar pemerintah Indonesia ketika itu mau menerima adanya aksi-aksi terorisme.7 Padahal harus disadari bahwa kengerian dari bangsa lain pasca bom di beberapa tempat di Indonesia ketika itu sangat mencemaskan, seperti menurunnya secara drastis kedatangan turis ke Indonesia, bahkan juga investor sangat takut menginvestasikan dana di Indonesia. Namun dengan berbagai pertimbangan yang lebih penting dan mendasar untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas, maka akhirnya sebagian besar lapisan masyarakat dapat menerima kehadiran UU tersebut, kecuali Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2003 guna penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pelaku teror bom di Bali yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun pembatalan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak menyangkut perbuatan terorisme sehingga perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dengan sendirinya dibebaskan.
2.Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 Jo. Pasal 3 menentukan: Tugas pokok TNI selain perang yaitu mengatasi aksi terorisme. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik. Bila diamati rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) UU No. 34 Thn. 2004 ini, maka keterlibatan TNI dalam memberantas aksi teorisme tidak serta-merta langsung ikut menangani/menindak, diharuskan lebih dulu ada keputusan politik. Bentuk, macam dan cara penerbitan keputusan politik yang bagaimana yang dimaksud oleh para pembentuk undang-undang tidak jelas disebutkan dalam undang-undang ini. Apakah harus melalui mekanisme persetujuan atau sekedar pemberitahuan kepada DPR? Namun kalau disimak, tujuan ketentuan ini muncul adalah untuk merespon tuntutan reformasi demi tercapainya prinsip-prinsip demokrasi dalam pilar negara hukum (rule of law) sebagaimana telah digariskan dalam Konstitusi UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan produk-produk politik yang telah diwujudkan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPT/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dan selanjutnya lebih dikonkritkan dalam UU No. 2 Thn. 2002 tentang Polri dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan. Pemisahan yang dimaksud disini bukanlah melakukan dikotomi yang rigid, namun hanya sekedar memberikan pembidangan dalam kaitannya dengan fungsi kelembagaan yang harus dikedepankan. Karena bagaimanapun masalah terorisme menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara, karena akibat kerusakan yang ditimbulkannya sangat luas.
3.Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Kepabeanan
Dalam Pasal 64 A UU No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan kepada petugas Kepabeanan mengambil tindakan dalam hal barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme.
4.Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of Terrorist Bombings (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris) 1997
Terhadap ketentuan Konvensi ini Pemerintah RI menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pasal 6 ini akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah. Adapun yang ditentukan dalam Pasal 6, Konvensi ini menyangkut bahwa negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin perlu untuk memberlakukan jurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 28.
5.Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of The Financeing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
Dalam penjelasan umum atas UU ini, pemerintah Indonesia dapat membuat perjanjian, baik bilateral maupun multirateral, khususnya berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan/pemberantasan tindak pidana pendanaan teorisme. Hal ini juga terkait dengan adanya UU No. 25 Thn. 2003 sebagai perubahan terhadap UU No. 15 Thn. 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap upaya pemberantasan segala bentuk tindak pidana, baik yang bersifat nasional maupun transnasional terutama tindak pidana terorisme, bangsa Indonesia bertekad untuk memberantas tindak pidana pendanaan terorisme melalui kerja sama bilateral dan internasional. Di samping itu faktor pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam kegiatan terorisme, karena kecil kemungkinan kegiatan terorisme dapat berhasil tanpa didukung oleh dana yang relatif cukup besar. Oleh karena itu ratifikasi Konvensi ini merupakan pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota PBB terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 yang meminta pada setiap anggota untuk mengambil langkah-langkah untuk melakukan pemberantasan terorisme.
6. Undang-Undang Nomor 9 Thn. 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.
Sebagai salah satu wujud keaktifan Indnesia dalam masalah ketertiban dan keamanan dunia, maka pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris Indonesia telah ikut manandatangani Convention on The Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and their Destruction, bersama-sama dengan 129 negara. Dalam perkembangan sampai dengan tahun 2007 menjadi 182 negara yang ikut menandantanganinya. Selanjutnya Convensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, oleh karena itu Indonesia sebagai negara pihak berkewajiban melaksanakan berbagai ketentuan di bawah jurisdiksi terotorialnya atau kekuasaannya untuk mengatur tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau membebaskan resiko dari bencana atas penggunaan senjata pemusnah massal antara lain senjata nuklir, biologi dan kimia.
Mendasari pertimbangan tersebut maka pemerintah RI merumuskan dalam kebijakan legislasi nasional dalam bentuk UU (UU No. 9 Thn. 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia). Substansi dari UU No. 9 Thn. 2008 ini merupakan kebutuhan pengaturan yang demikian urgennya untuk melakukan penindakan terhadap penggunaan senjata kimia yang dapat digunakan oleh terorisme dalam menggunakan aksinya. Oleh karena itu telah ditentukan sanksi-sanksi yang tegas bagi mereka yang menyanglagunakannya. Larangan-larangan yang ditentukan dalam UU ini antara lain menyangktu antara lain: (a) mentransfer bahan kimia dari dan keluar Indonesia, (b) memproduksi, (c) mengembangkan, (d) menggunakan senjatan kimia, (e) melibatkan diri pada persiapan militer untuk menggunakan senjata kimia,(f) membantu dengan cara apaun yang bertentangan dengan UU ini.
C. Rencana Pengaturan Ke Depan (Ius Contituendum)
1. RUU Intelijen
RUU tentang Badan Intelijen mengatur tentang tindakan terhadap terorisme melalui suatu tindakan penangkapan selama 7 X 24 jam untuk dilakukan interogasi. Dalam hal hasil interogasi menunjukkan adanya alat bukti yang kuat bahwa seseorang yang diinterogasi, maka badan intelijen menyerahkan yang bersangkutan kepada penyidik untuk dilakukan proses penyidikan. Apabila hasil interogasi menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat, maka yang bersangkutan wajib dilepaskan.9 Jadi pembahasan substansi yang terkait dengan masalah penangkapan untuk kepentingan interogasi banyak mendapat penolakan dari para perserta rapat ketika dibahas dalam pembahasan antar departemen sebab sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip rule of law maupun azas presumption of innosence (praduga tidak bersalah).
b. RUU KUHP10
Dalam RUU KUHP telah diatur dalam Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terorisme, yang sebagaian besar substansinya diambil dari ketentuan sebagaimana yang diatur dalam:
1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang,
2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of Terrorist Bombings (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris) 1997; dan
3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of The Financeing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).
Pengaturan dalam RUU KUHP dapat dilihat dari beberapa Pasal-Pasal di bawah ini , beserta substansi yang akan diatur, adalah:
Paragraf 1: Terorisme (Pasal 242-Pasal 243) yang intinya akan mengatur:
Unsur-unsur tindak pidana terorisme;
Unsur-unsur percobaan (dengan maksud) untuk melakukan terorisme.
Paragraf 2: Terorisme dengan penggunaan bahan-bahan kimia (Pasal 244):
Penggunaan bahan-bahan kimia untuk senjata biologis, radiologis, mikroorganisme, radioaktif atau komponen lainnya untuk melakukan terorisme.
Paragraf 3: Pendanaan untuk Terorisme (Pasal 245 – Pasal 246):
– Pihak-pihak yang menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diduga untuk digunakan dalam kegiatan terorisme.
– Pihak-pihak yang menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya untuk digunakan: (a) melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda, (b) mencuri atau merampas bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioatif, atau komponennya; (c) menggelapkan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radioaktif, atau komponennya; (d) meminta bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis radioalogi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi; (e) mengancam: (1) menggunakan bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau (2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Paragraf 4: Penggerakkan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme (Pasal 247-Pasal 249):
– Melakukan pembujukan/menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.
– Pemberian bantuan atau kemudahan kepada pembuat tindak pidana terorisme, dengan cara: (a) memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pembuat tindak pidana terorisme; (b) menyembunyikan tindak pidana terorisme; atau (c) menyembunyikan imformasi tentang tindak pidana terorisme.
Paragraf 5: Perluasan Pidana Terorisme (Pasal 250-Pasal 251):
– Apabila terorisme melakukan tindak pidana pembajakan pesawat udara.
– Seseorang yang merampas dengan kekerasan/ancaman kekerasan untuk merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan.
– Permufakatan jahat, persiapan atau percobaan dan pembantuan dalam melakukan tindak pidana terorisme dipidana penuh sama dengan dengan ketentuan pasal-pasal tindak terorisme yang dilanggar pelaku.

D. Pengaturan dalam Bentuk SOP
Secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan mekanisme yang mengatur tentang standard-standard operasional penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi belum ada. Yang dipergunakan selama ini lebih dititik beratkan kepada pemberantasan dalam bentuk repressif sesuai dengan hukum pidana formil (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Padahal yang perlu dilakukan oleh seluruh komponen negara dalam mengatasi setiap kejahatan adalah melakukan pencegahan (preventif), sesuai dengan prinskip-prinsip kebijakan kriminal bukan melakukan tindakan represif.
Karena sifat keberbahayaan dari aksi-aksi terorisme demikian berbahaya, maka Polri dan TNI berencana membuat acuan bersama dalam menangani tindak pidana korupsi melalui pendekatan fungsional. Polri sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan perannya antara lain selaku unsur penegak hukum, sekaligus sebagai komponen yang dikedepankan dalam menjaga dan memelihara keamanan dalam negeri akan menggunakan kekuatan diluar Polri antara lain melibatkan TNI dalam kaitannya dengan fungsi perbantuan kepada Polri, demikian juag dengan komponen-komponen negara atau masyarakat lainnya, antara laim Pemerintah Daerah, Pemadam Kebakaran, Unsur TNI, Dinas Kesehatan, Satuan Pengamanan, Basarnas, Departemen Sosial dll.
Mekanisme perbantuan yang akan melibatkan berbagai komponen diluar Polri akan ditentukan dalam peraturan perundang-udangan, sedangkan mekanisme operasionalnya dapat dibentuk melalui Peraturan Bersama antara Kapolri dengan masing-masing instansi terkait, misalnya Peraturan bersama antara Panglima TNI dengan Polri.

E. Penutup
Demikian makalah singkat ini disampaikan dalam pertemuan seminar ini, mudah-mudahan mempunyai arti bagi kita semua untuk menangulangi aksi-asksi terorisme yang semakin meluas jaringannya diseluruh dunia. Dengan harapan kerja sama yang meningkat dan bersinergi perlu dilaksanakan secara terus menerus sehingga tujuan pembangunan untuk memajukan kesejahteran bangsa rakyat dapat dicapai melalui pemberian rasa aman yang kondusif.