tetap semangat melayani dan melindungi

Perilaku minus ditampilkan adik adik Mahasiswa dan kelompok ormas di Cianjur beberapa hari lalu, dengan atas nama keadilan social sebagai isu mulia yang diusung kemanan mana dalalm bentuk menyalurkan hak berdemokrasi dengan menggelar unras.

Praktek perilaku minus dengan bentuk anarkhisme telah berulang kali dilakukan baik oleh mereka yang mengaku Mahasiswa , maupun oknum Ormas dan parahnya juga mereka yang mengaku sebagai kelompok pembela Tuhan Yang Maha Esa.

Demokrasi Pancasila menjamin kebebasan hak dan mengeluarkan pendapat serta berekspresi bagi setiap warga Negara Indonesia , suatu Hak yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang dimana dalam mewujudkan Hak tersebut Pemerintah memberikan mandat secara jelas kepada Polri secara khusus untuk memberikan pelayanan Kepolisian dengan menjaga pelaksanaan Hak demokrasi tadi agara tidak mengganggu Hak masyarakat lainya seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dan tentram.

Namun insiden pembakaran ban sebagaimana ritual-ritual yang ditemukan dalam praktek penyampaian pendapat di muka umum yang lazim dilakukan di Indonesia ( sampai saat ini saya belum bisa menemukan korelasi membakar ban dengan isu perubahan apalagi isu membela masyarakat ) adalah merupakan gundukan pengalaman yang perlu setiap anggota Polri jadikan bahan rujukan dalam Pemolisian di masa mendatang

Beberapa pengalaman menunjukan bahwa dalam pengamanan unjuk rasa yang semula damai, kondisi atau status ancaman bisa dengan cepat berubah menjadi chaos bahkan berujung kepada jatuhnya korban baik dari petugas maupun masyarakat itu sendiri.

Korban yang jatuh dalam setiap dinamika kamtibmas merupakan prioritas utama yang harus diselamatkan di lokasi kejadian, penekanannya adalah tanggap segera dan tanggap darurat , tidak melihat apakah korban tersebut adalah petugas maupun masyarakat ( pelaku atapun non pelaku)

Tanggap segera dalam keadaan darurat secara praktek kerap disebut dengan P3K maupun pertolongan pertama dengan berbagai istilahnya, ada yang menyebut dengan taktikal medic, ada juga yang menyebut sebagai Medical First Responder bahkan ada juga yang mengistilahkan dengan Longmalap ( pertolongan pertama di lapangan), konteksnya adalah bagaiana seorang petugas Polri dapat menolong dirinya sendiri saat mengalami msibah atau mendapat cendera sebelum mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut termasuk bagaimana rekan kita dilapangan dapat menolong rekan lainya termasuk menolong masyarakat yang terkena dampak.

Berbagai istilah pertolongan yang disebutkan diatas memiliki beberapa persamaan yakni adanya : golden time yaitu masa emas memberikan pertolongan, semakin cepat menolong maka pertolongan yang diberikan akan semakin baik dan bermanfaat, berikutnya  adalah pertolongan harus bersifat spesifik yakni langsung menmberikan tindakan yang paling tepat dari berbagai alternative tindakan pertolongan yang ada untuk menyelamatkan nyawa orang.

Merujuk kepada beberapa literature yang ada dari berbagai instansi Kepolisian maupun Militer bahkan penggiat  kegiatan alam ( outdoor )  terdapat adanya wawasan bahwa materi pertolongan pertama dalam keadaan darurat merupakan pengatahuan fundamental yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap orang khususnya Polri, adalah hal mutlak untuk memasukkan materi P3K sebagai materi pokok dalam pendidikan pembentukan dan pengembangan Kepolisian.

Selain merupakan hal mutlak yang harus diajarkan bagi setiap  personil Polri ( Knowledge dan skill set ) adalah perlunya menjadi sebuah attitude atau sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari hari khususnya pada saat bertugas, saat ini mungkin masih sulit menemukan mobil-mobil patrol Kepolisian yang dilengkapi dengan APAR, kotak P3K maupun alat-alat lain yang sifatnya darurat di lapangan.

Kedepan belajar dari pengalaman di Cianjur dan mungkin tempat tempat lainya, adalah suatu kewajiban bagi setiap anggota Polri dan supervisi pimpinan Satuan untuk senantiasa siap dengan rencana darurat berupa prosedur pertolongan dan evakuasi, setidaknya satuan kesehatan seperti Dokkes Polri dan Dokter Kesatuan berikut Ambulance senantiasa merapat dan mendekat di lokasi kegiatan kepolisian, kehadiran tenaga medis  berikut peralatanya merupakan dorongan moril yang sangat kuat bagi petugas dan masyarakat di sekitarnya.

Berikut dalam blog ini adalah beberapa referensi sebagai  learning point dari kejadian di Cianjur adalah setiap anggota Polri perlu dilatihkan menangani bahaya Api dan cairan asam dan soda caustic saat melaksakan tugas dilapangan, Bahan -bahan  pengajaran pelatihan P3K ini merupakan milik PMI yang biasa digunakan untuk melatih kepada rekan sejawat Kepolisian.

Adalah suatu tugas yang ditemukan dalam dinamika tugas seorang Polri yang harus bertindak menolong korban ( dirinya sendiri lebih dahulu dan rekan sejawat serta masyarakat ) yang mengalami cedera serta menjadi korban dalam suatu peristiwa, termasuk pengetahuan tentang TRIASE ( ada pada slide ) adalah juga penting bagi Polri yang berada di TKP untuk memilah dan memilih korban -korban untuk menentukan evakuasi tercepat yang bias dilakukan ( status Hijau atau Merah)

Terutama mobil patroli lantas ( lirik pak Kaslan sebelah ) minimal setiap mobil lantas pada bak belakang terdapat 1-2 apar, kotak p3k , senter besar, selimut tahan api, permen ( berguna untuk sarana kontak ) jerigen kecil , tameng dalmas ( buat mengatasi orang ngamuk ) tali dan borgol cadangan

Kecepatan dan ketepatan kita dalam menolong diri sendiri serta sejawat dan masyarakat merupakan awal yang menentukan apakah jiwanya dapat tertolong atau tidak, selamat bertugas dan stay safe officer.

OUTBOND ITU PENTING GAK DIJAMAN SEKARANG?

Tantangan Pemolisian pada era 4.0 membutuhkan personil Polri yang memiliki kemampuan yang mampu beradaptasi terhadap dinamika masyarakat saat ini,  termasuk bagaimana seorang pemimimpin Polri dapat mengelola sumberdaya organisasi berupa adanya perbedaan generasi antar personil Polri, dukungan peralatan yang semakin canggih berbasis komputasi dan big data, serta kebutuhan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Polri yang dilakukan oleh berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal Polri.

Pangkat dan jabatan seorang pimpinan dalam organisasi Polri tidak serta merta dapat mendudukan seseorang manajer di Kepolisian menjadi pemimpin apalagi menjadi seorang Role Model Kepemimpinan Polri.

Tidak salah memang menemukan fenomena adanya seorang pimpinan dengan berbagai kebijakan dan strategi manajemen dan program-program terobosan yang dilakukan pada akhirnya cepat berganti seumur Jagung dengan rentang masa jabatan yang dilakoni, silih berganti kebijakan akan terjadi ketika manajer Polri hanya mendudukan dirinya sebagai pimpinan bukan sebagai seorang pemimpin, artinya ganti pimpinan maka akan terjadi ganti kebijakan.

Ganti koki atau ganti pimpinan pada organisasi sebesar Polri tentunya berdampak pada kualitas pelayanan Kepolisian, konsistensi program akan berganti dengan cepat yang membingungkan personil Polri ditataran operasional maupun masyarakat secara luas.

Upaya memagari seorang Manajer organisasi dengan latar belakang pangkat dan jabatan bertransformasi menjadi seorang Pemimpin yang memiliki legitimasi sebagaimana dilakukan oleh Sespim Polri untuk para Peserta Didik Sespimmen Polri angkatan 59 adalah merupakan upaya untuk membekali setiap calon -calon manajer tingkat menengah dengan proyeksi sebagai seorang Kapolres dan jabatan setingkat agar selain ahli dibidang hard skill juga memilki kualitas soft skill secara mumpuni.

Definisi untuk Hard skill adalah keterampilan yang dapat diperoleh melalui pendidikan, program pelatihan, sertifikasi, dan pelatihan di tempat kerja. Keterampilan ini biasanya adalah   keterampilan terukur yang dapat dengan mudah didefinisikan dan dievaluasi. Misalnya, keterampilan penjinakkan Bom untuk seorang Brimob  adalah bagaimana operator Jibom dapat mengurai sebuah  temuan benda diduga Bom melalui aplikasi prosedur Jibom, sedangkan keterampilan keras bagi seorang Polisi Lalu Lintas mungkin berupa pengetahuan tentang rekayasa dan registrasi Kendaraan Bermotor, artinya Hard Skill bisa diukur dengan ijazah, sertifikat maupun pelatihan fungsi yang pernah dijalani.

Soft skill, adalah hal yang berbeda, merupakan keterampilan interpersonal ( orang dalam mengeksplorasi dirinya sendiri dan bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain), soft skill jauh lebih sulit untuk didefinisikan dan dievaluasi. Keterampilan lunak termasuk keterampilan komunikasi, keterampilan mendengarkan, dan empati, antara lain adalah keterampilan yang harus dikembangkan secara pribadi dan dikuatkan dengan mengambil hikmah dari setiap interaksi dengan masyarakat.

Kadar soft skill seorang manajer Kepolisian yang memiliki pengalaman lewat berbagai tour of duty dan tour of area tentunya akan berbeda, relevansinya adalah dengan bagaimana setiap personil mampu beradaptasi dengan masyarakat dan dimensi  tantangan tugas beragam.

Rumusan permasalahan adalah bagaimana pelatihan MC level III yang diberikan oleh Sespimmen Polri dapat meningkatkan kualitas soft skill peserta didik guna terwujudnya karakter Kepemimpinan Polri yang legitimate?

PEMBAHASANAN

Untuk memmahami bagaimana pelatihan MC level III yang diberikan oleh Sespimmen Polri dapat meningkatkan kualitas soft skill peserta didik guna terwujudnya karakter Kepemimpinan Polri yang legitimate, dilakukan dengan membuat perbandingan materi yang diberikan dalam MC III  dengan pelatihan kepemimpinan Kepolisian di negara lain, tujuannya adalh melihat fenomena pelatihan manajemen training atau management course level III secara lebih komprehensif, perbandingan tersebut dapat ditunjukan dalam narasi  berikut :

Materi pelatihan untuk Sespim adalah berupa keterampilan manajemen strategik untuk manajer senior, yang meliputi :

  1. Pencairan (Ice Breaking);
  2. Penyegaran Management Training Level I Dan Level II;
  3. Keterampilan Manajemen Level III (Strategic Skill) ;
  4. Lima Kunci Pelajaran (Five Keys Lesson);
  5. Analisa Strategi (Strategic Analysis), Meliputi;
    • Memeriksa Kesehatan Organisasi (Organisational Health Audit);
    • Meneliti Lingkungan (Environmental Scanning);
  6. Perencanaan Strategi (Strategic Planning), Meliputi:
    • Penggambaran atau memperkirakan situasi yang akan datang (Scenario Profiling);
    • Perencanaan Program (Program Planning);
  7. Manajemen Strategis (Strategic Management), Meliputi:
    • Proses Penjabaran (Translation Process);
    • Manajemen Pemeriksaan (Management Audit);
  8. Perbincangan Pertanggungjawaban (Accountability Conversation);
  9. Keterampilan Mempengaruhi (Influencing Skill);
  10. Critiquing Skill;
  11. Latihan Lapangan (Field Exercise) / Latihan Di Polsek;
  12. Inventory, meliputi :
    • Potensi Kepemimpinan;
    • Inventarisasi Gaya Perorangan;
    • Skala Hasil Guna Penugasan (SHGP);
    • Organisation Development Questioner (ODQ);
    • Keterampilan Dasar Perorangan/ Inter Personal Skill (Basic IPS) yang berorientasi pada perilaku /FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relation Orientation Behavior);
  13. Praktek Lapangan (Field Exercise).

Sumber : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen (Management Training) di lingkungan Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Program USD membantu peserta mengembangkan banyak keterampilan paling penting yang dibutuhkan oleh Polisi dan pemimpin Lembaga penegakan hukum (Sandiego), sebagai contoh:

  1. Kepemimpinan organisasi
  2. Hukum konstitusional dan bagaimana membentuk kebijakan penegakan hukum
  3. Anggaran, keuangan, dan alokasi sumber daya
  4. Perundingan bersama dan negosiasi kontrak
  5. Keterampilan komunikasi interpersonal dan tertulis
  6. Pebuatan laporan dan membuat tulisan
  7. Hubungan media dan komunitas
  8. Teknik untuk keterlibatan masyarakat yang sukses
  9. Keterampilan menangani perselisihan dan resolusi konflik
  10. Metode penelitian untuk melakukan penilaian komunitas dan organisasi.
  11. Prosedur analitik untuk mengevaluasi tren kejahatan
  12. Etika, integritas pribadi dan profesional
  13. Teknologi.

Sumber : University of San Diego

Melihat materi pelatihan manajemen training maupun leadership training yang diselenggarakan oleh Polri dengan Kepolisian lainnya, sebagaimana narasi diatas menunjukkan bahwa adanya persamaan yang sangat khas yakni berusaha untuk memberikan bekal pengetahuan soft skill dengan menggali potensi -potensi diri seorang leader yang dihadapkan kepada tantangan tugas dan dengan karakter perbedaan yang disesuaikan dengan karakter tugas dan system Kepolisian yang dianut.

Dengan merujuk kepada studi comparative terhadap materi pelatihan yang bersumber kepada materi latihan MC III Sespim Polri dengan materi pelatihan yang diselenggarakan oleh Kepolisian di negara lain menunjukan bahwa pelatihan Manjemen training menjadi sangat penting untuk membangun soft skill pemimpin dalam hal bagiaman seeorang manajer dapat memiliki kemampuan :

  1. Komunikasi : Hubungan antara keterampilan komunikasi yang luar biasa dan kepemimpinan dalam Lembaga Kepolisian yang efektif karena hampir setiap aspek pekerjaan. Para pemimpin Kepolisian harus memiliki keterampilan interpersonal untuk berkomunikasi  dan memahami bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, memahami bagaimana menggunakan komunikasi untuk membangun kepercayaan, menciptakan transparansi dan menumbuhkan suasana saling menghormati dan empati. (ROUFA, 2019)
  2. Membangun Tim : adalah bagaimana Pemimpin Kepolisian ydapat membangun sekaligus memberdayakan Tim dengan rekomendasi inti untuk membangun tim kerja Kepolisian  secara efektif dengan mampu membangun rasa memiliki organisasi, memberikan dan membuka  peluang  bagi setiap anggota Tim ntuk memberikan solusi dan kontribusi secara nyata dan adanya kesempatan belajar secara adil.
  3. Penyelesaian masalah: setiap Pemimpn Kepolisian memiliki kemampuan konsultasi dan penyelesaian masalah penegakan hukum dengan cara dapat membawa sumber daya organisasi  untuk berfokus pada upaya pencegahan secara proaktif, memberikan gambaran kepada anak buahnya berupa gambaran lengkap masalah berdasarkan berbagai sumber informasi serta mampu melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak dalam setiap tahap proses penyelesaian masalah, Penggunaan proses pemecahan masalah terstruktur seperti OHA dan ES dalam apliksi SARA (Scanning, analysis, response and assessment / pemindaian, analisis, respons, penilaian).
  4. Membangun kecerdasan emosional organisasi dengan melatih kemampuan untuk menyadari, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi seseorang (misalnya, membawa sikap tenang namun tegas dalam proses tersebut), serta menangani masalah dan kepribadian yang terlibat dalam cara yang bijaksana dan empati dalam setiap Pemolisian.

Evaluasi yang dapat diberikan dari sesi penyelenggaraan pelatihan Management course level III oleh Sespimmen Polri adalah :

  1. Bahwa tujuan utama memberikan pelatihan adalah untuk memberikan kemampuan soft skill bagi kalangan Perwira menengah yang diproyeksikan menjadi manajer menengah pada organisasi Kepolisian, sehinga yang lebih tepat pada mekanisme penyelenggaraan latihan dimasa mendatang adalah adanya pelibatan calon peserta untuk secara dini ikut merumuskan bagaimana mekanisme latihan akan diberikan, tutor bertugas sebagai fasilitatir latihan dan sebagai direktur latihan, konsep ini akan memberikan ruang lebih luas kepada pesert untuk meresapi makna yang terkandung dalam pelatihan nantinya.
  2. Pelatihan MC III bukan hanya membuat peserta Lelah secara fisik namun lebih daripada itu adalah menciptakan kemampuan mengambil keputusan strategis dalam kondisi yang paling melelahkan, penggunaan media hewan seperti Kambing kembali menjadi media pelatihan seperti pada  pelatihan MC II di level PTIK tentunya perlu dipikirkan kembali, mengingat pada proses pembelajaran dengan metode yang sama dalam konteks latihan membentuk soft skill tentunya bukan suatu pilihan terbaik.
  3. Transformasi nilai kemampuan soft skill pada level Perwira menengah harusnya sudah pada tahapan bagaimana memformulasi kebijakan strategis dalam interaksi dengan masyarakat, materi yang lebih banyak menekankan bagaimana peserta pelatihan dapat melatihkan metode penelitian untuk melakukan penilaian komunitas dan organisasi ( OHA dan ES ) kemudian menggunakan prosedur analitik untuk mengevaluasi tren kejahatan ( sesuai tupoksi Polri) di lingkungan setempat dengan mengasah ketajaman etika, integritas pribadi dan professional serta mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam memelihara Kamtibmas.

PENUTUP

Apa yang seharusnya peserta pelatihan MC III dapatkan dan yang bisa diberikan kepada  jajaran anggota Polri dalam lingkup tugas yang nantinya akan dihadapi adalah : adanya suatu pemahaman bahwa memimpin lembaga Kepolisian di level menengah adalah pekerjaan yang sangat menantang yang juga membutuhkan penguasaan apa yang sering disebut sebagai “soft skill” seperti komunikasi, pembangunan tim, pemecahan masalah dan resolusi konflik.

Harus dipahami bahwa jarang ditemukan seseorang anggota Polri secara alami memiliki keunggulan dalam keterampilan soft skill tanpa pelatihan formal maupun lewat kombinasi pengalaman tour of duty dan tour of area bertahun-tahun, pelatihan seperti MC III dengan berbagai adaptasi dan modifikasi

Tujuannya adalah akan melepaskan organisasi Polri yang akan dipimpin nantinya dari lingkaran pembuatan keputusan promosi jabatan maupun penugasan yang sebagian besar sampai saat ini masih  didasarkan pada keterampilan taktis ‘hard skill” saja, harapannya adalah kelak terselenggara berbagai pelatihan-pelatihan soft skill yang diformulasikan dari hasil pelatihan MC III Sespimmen tahun 2019 ini.

Sumber bacaan

Polri, M. (2008). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen (Management Training) Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Polri, M. (2010). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tutor Dan Trainer Of Trainers Manajemen Training Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.

ROUFA, T. (2019, Juni 25). Soft Skills You’ll Need to Be a Successful Police Officer. Retrieved from https://www.thebalancecareers.com/: https://www.thebalancecareers.com/police-officer-soft-skills-974900

Sandiego, U. o. (n.d.). The Case for More Effective Law Enforcement Leadership Training. Retrieved from https://onlinedegrees.sandiego.edu/: https://onlinedegrees.sandiego.edu/police-management-training/

KETIKA ROLE MODEL ITU MENJADI PENTING

I.        PENDAHULUAN

        Organisasi Polri memiliki budaya organisasi yang unik dibandingkan dengan organisasi pemerintah lainnya bahkan dengan satuan TNI, keunikan budaya organisasi Polri tidak terlepas dari bagaimana tiap tiap personil Polri saling beriteraksi di internal organisasi secara kolegial maupun struktural kemudian bagaimana anggota Polri berinteraksi dengan lingkungan eksternal untuk membentuk  kebudayaan normatif dan kebudayaan polisi yang aktual.

Kebudayaan normatif berdasarkan atas idealisme  terbentuknya  sub system  pemerintahan  sebagai organ pemerintah yang  bertugas mengayomi, melindungi dan melayani,  serta menegakan hukum, kemudian kebudayaan polisi secara  aktual merupakan definisi  bagaimana kebudayaan polisi sesungguhnya dalam praktek pemolisian sehari hari yang menjadi acuan bagi internal Kepolisian mengelola  administrasi kepolisian  maupun manajemen Kepolisian termasuk didalamnya adalah Kepemimpinan dalam struktur Kepolisia.

Interaksi  administrasi dan manajemen Kepolisian dalam bentuk struktur dan hierarchy kepemimpinan terwujud dalam bagaimana pengambilan keputusan, pelaksaan tugas dan wawasan para personil kepolisian yang berpengaruh  kuat terhadap sikap dan perilaku anggota Polri sehari-hari.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai bagian dari system kepolisian Indonesia dengan budaya organisasi telah memberikan pengaruh terhadap pribadi saya dalam menemukan role model dan refleksi kepemimpinan yang saya miliki berdasarkan pilihan role model yang saya temukan dari beberapa senior Polri dalam kurun waktu saya berinteraksi dalam organisasi kepolisian, beberpa persoalan yang saya bahas adalah:

  1. Apa dan bagaimana role model tadi memberikan pengaruh terhadap karakter kepemimpinan diri saya;
  2. Karakter apa saja yang dapat direfleksikan dalam warna kepemimpinan saya.
  3. Mengapa saya perlu role model dalam membuat dan  mengambil keputusan dalam lingkup sebagai anggota Polri

II.      PEMBAHASAN

Terdapat beberapa nama senior Polri yang menjadi role model bagi saya, beberapa nama senior tersebut pernah bertugas secara langsung dalam hierarchy organisasi Polri maupun beberapa nama senior yang tidak secara langsung bertugas bersama saya pribadi.

Brigjen Pol. Drs. Imam Margono, saat ini beliau bertugas di BNPT, pertama kali berinteraksi dengan beliau adalah saat penugasan saya sebagai Danton Brimob BKO Satgasres Aceh Utara pada tahun 2000, kesan pertama adalah  sikap keras, tegas dan berani mengambil keputusan serta pengambilan resiko.

Pada era konflik GAM di tahun 2000an adalah hal jamak menemukan rekan Polri maupun TNI yang gugur saat pergeseran pasukan maupun tertembak saat berada di pos-pos BKO sepanjang jalan Banda Aceh Medan, sehingga tidak jarang pilihan bersembunyi  didalam pos sampai BKO berakhir dan tidak perlu ambil resiko patrol keluar masuk gampong apalagi berharap kontak tembak dengan GAM menjadi sebuah  pilihan paling rasional bagi sebagian anggota yang hanya cari selamat dalam tugas.

Nilai positif pertama beliau Brigjen Imam Margono (saat itu  beliau berpangkat Kompol) adalah bagaimana seorang Wadansatgasres Aceh Utara memimpin langsung proses embarkasi dan debarkasi BKO Polri di pelabuhan Krueng Guekuh, serta memimpin paling depan konvoi pergeseran pasukan dari pelabuhan menuju Pos–pos BKO Polri sepanjang jalan Banda Aceh Medan.

Resiko dihadang GAM baik tembakan langsung dan Bom rakitan yang selama ini menghantui pasukan BKO semenjak pratugas di Jakarta dan pelayaran menuju Aceh, terhapus lewat bahasa tubuh  beliau yang menempatkan dirinya paling depan  dari convoy kendaraan pasukan, moril anggota langsung meningkat karena adanya pemimpin yang berani menempatkan kesejahteraannya (keselamatan) pararel dengan anak buahnya.

Senior berikutnya adalah Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, saat ini beliau adalah Kapolda Bali, secara struktur saya pribadi belum pernah bertugas dalam satker yang sama dengan beliau, namun proses interaksi telah dimulai semenjak saya masih menjadi Taruna AKPOL, saat itu kami menjadi anggota delegasi  Polri yang berangkat ke Amerika dalam rangka studi banding penyusunan kurikulum AKPOL mandiri pasca pemisahan struktur TNI dan Polri dari wadah ABRI.

Interakasi paling intensif yang banyak memberikan wawasan baru bagi saya pribadi dalam kepemimpinan adalah saat beliau bertindak selaku Dosen pembimbing penulisan Thesis saya di program Magister Ilmu Kepolisian angkatan I di STIK, perfectionist dan out of box thinking menjadi dua terminology yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa yang mendapatkan bimbingan beliau.

Rancangan penelitian bolak balik diperbaiki dengan petunjuk singkat: “Ganti” , masalah penelitian yang saya angkat terlalu mudah untuk ukuran Polri dalam urusan penanggulangan teror, serta kurang out of box.

Pada akhirnya thesis yang mengambil judul : “the use of internet for terrorist purposes” Penggunaan Internet dalam Kejahatan Terorisme, studi kasus pendanaan teror berhasil diselesaikan tepat waktu, treatment khusus yang diberikan adalah semua pembiayaan thesis termasuk mengadakan sidang terbuka dibiayai oleh beliau, konsep Power on hand, Power on IT  dan  Power on Money diajarkan secara langsung dalam proses penyusunan thesis, penekanan yang selalu disampaikan bahwa membangun Polri yang professional tidak lepas dari perhatian senior dalam menyiapkan juniornya, menjadi the next yang lebih baik dengan memberikan kesempatan dan dukungan yang harus nyata.

Mengapa saya memilih beliau berdua, sebagai analisa saya melihat kepada karakteristik pribadi seperti sifat-sifat intelektual dari senior- senior Polri tersebut sekaligus dikaitkan dengan situasi khusus tempat mereka eksis pada suatu momentum, saya menilai bahwa karakter kepemimpinan kedua senior tadi merupakan interaksi beberapa faktor yang saling berkaitan.

Faktor pertama adalah sifat pribadi dari pemimpin, dari Imam Margono saya menemukan karakter keberanian dan kemampuan memotivasi anggota dengan menempatkan keselamatan pribadinya sejajar atau pararel dengan resiko yang akan dihadapi setiap anak buah dilapangan, sedangkan dari Petrus Golose saya belajar memberikan perhatian dan memberikan dukungan yang harus tuntas dan tulus bahwa akses seorang pemimpin atas kekuasaan dan kesejahteraan yang dimilikinya, tidak lepas dari jerih payah dan lelahnya anggota, tugas pemimpin adalah “Terima Kasih”, menerima kemudian kasih-kan ke anggota.

Faktor kedua, adalah warna dan karakteristik kelompoknya; Imam Margono memberikan warna tersendiri dalam memimpin pasukan Brimob di wilayah operasi, warna dan karakter Brimob yang keras, susah diatur serta loyalitas hanya kepada komandan langsung bisa dengan cantik dimainkan, tidak ada tindakan melawan pimpinan, insubordinasi bawahan saat penertiban sikap dan penampilan, intinya adalah pemimpin adalah etalase berjalan atas norma dan nilai idealisme, pemimpin akan mudah melarang anak buahnya berbuat sesuatu apabila seorang pemimpin juga konsisten atas larangan yang diberikan.

Warna dan karakteristik Satuan Anti Teror seperti Densus 88/AT dan Satgas Anti Teror memberikan pemahaman tersendiri bahwa pola kehidupan Satgas yang sangat dinamis memerlukan perhatian ekstra pimpinan, menjadikan anggota Satgas bisa bekerja secara totalitas membutuhkan sosok pemimpin yang mau tahu dan mau membantu urusan urusan pribadi keluarga anggota.

Bagi seorang Petrus Golose adalah hal lumrah menanyakan bagaimana kabarmu dan bagaimana kabar anak-anak dan istrimu dirumah, merupakan hal biasa dilakukan ketika anggota sakit maka dikirim berobat ke Rumah sakit di Pondok Indah atau ke Singapura menjadi pilihan, adalah urusan pemimpin menjamin anggota tetap  sehat dan bekerja dengan baik.

Faktor Ketiga  adalah adanya momen-momen penting, tuntutan perubahan, dinamika permasalahan  yang dihadapi oleh sebuah kelompok, dari beliau Imam Margono dan Petrus Golose, kapasitas mereka berdua dalam situasi genting yang dihadapi Polri adalah dengan mengatakan dan menunjukan langsung “saya yang bertanggung jawab” implementasi tadi memberikan rasa nyaman bekerja bagi anak buah bahwa pemimpin senantiasa mengayomi anak buanhya dalam bekerja, kata kuncinya Pemimpin siap bertanggung jawab atas keberhasilan bahkan kegagalan dalam suatu dinamika tugas.

PENUTUP

Implementasi berbagai karakter warna kepemimpinan yang diberikan oleh kedua senior Polri dalam membangun karakter kepemimpinan diri saya secara pribadi adalah :

Saya menyadari bahwa saya tidak dapat sepenuhnya mampu melakukan hal yang sama dengan karakter yang diberikan oleh kedua senior saya diatas, namun saya menemukan beberapa konsep kunci yang menjadi warna dan karakter yang bisa saya kembangkan untuk diri saya.

Pertama adanya keberanian untuk memimpin anak buah dengan memberikan contoh dan keteladanan, artinya saya harus berani melakukan dan menerima konsekuensi lelahnya bersama sama dengan anggota dalam melaksanakan tugas, keberanian ini merupakan kunci dalam membangun motivasi dan semangat anggota menghadapi tugas tugas beresiko tinggi.

Karakter keberanian untuk mengambil tanggung jawab dan resiko menuntut  seorang pemimpi untuk semakin menguasai materi taktik dan teknik Kepolisian dalam lingkup tugasnya,  saya sadar bahwa anak buah memerlukan kehadiran saya di depan sebagai contoh, di tengah mereka sebagai konsultan dan di belakang mereka sebagai motivator serta pendukung.

Kedua, karakter seorang pemimpin yang saya pelajari dari kedua senior diatas adalah karakter visioner, dengan memberikan dukungan dan kesempatan nyata kepada junior-juniornya menjadi somebody in future.

Tidak semua pemimpin mau memberikan akses  kepada  anak buah dan juniornya untuk berkembang lebih baik, saya belajar bagaimana memberikan kesempatan dalam akses kewenangan yang saya miliki untuk mengembangkan  wawasan internasional bagi anggota saya langsung di Satker untuk lulus dan lolos penugasan sebagai anggota FPU Indonesia pada misi PBB.

Ketiga adalah bagiamana seorang pemimpin bisa mengelola moment dan perubahan dalam dinamika organisasi agar tidak menimbulkan guncangan keras dalam organisasinya, saya menyadari bahwa tugas pemimpin mengelola suiatu peristiwa  tertentu menjadi momentum penting dalam menunjukkan eksistensi satuan dan kinerja anggota, implikasinya adalah proses aktualisasi diri personil atas kinerja yang dilakukan, namun yang lebih penting bagaimana membangun serta memelihara  kinerja dengan memberikan perhatian tulus kepada anggota berikut dinamika kehidupan pribadinya.

Mengapa role model penting  dalam membangun dan mengembangkan karakter kepemimpinan saya dalah karena adanya kebutuhan panduan serta bagaimana saya dapat melihat contoh langsung dan mengukur output dan merasakan outcome dari seorang role model dalam mengambil dan melaksanakan suatu keputusan serta mengetahui  bagaimana elemen-elemen pribadi dan elemen-elemen situasi  yang menjadi acuan dalam membangun karakter  kepemimpianan  dapat terwujud.

DEMOCRATIC POLICING

Strategi Pemolisian dalam adaptasi kehidupan masyarakat modern

Perubahan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan.
Charles Darwin pada beberapa abab lampau, pernah menunjukkan rasa keterkejutan ketika sampai di kepulauan Galapagos, kata-kata yang diwariskan sampai saat ini menunjukkan bahwa hanya mereka yang paham survival of the fittest yang akan mampu bertahan dalam rentang masa.

Bentuk survival paling dasar dari sebuah organisme adalah bagaimana kemampuan organisme dalam beradaptasi terhadap dinamika lingkungan maupun geliat internal dirinya, kata kuncinya adalah Adaptasi.

Sejarah jugalah yang mengajarkan kepada kita bahwa Uber , Amazon dan Air bnb merupakan solusi paling adaptif atas dinamika masyarakat yang bisa membuat ketiga organisme tadi hadir ditengah tengah kita sekaligus perlahan lahan berhasil mengubur raksasa bisnis sebelumnya.

Hal yang sama juga mengajarkan kepada kita bagaimana pengaruh lingkungan strategis, fenomena borderless crime Dan kejahatan non state actor mejadi suatu referensi baru bagi masyarakat dan juga demikian halnya fenomena penguasaan luar angkasa , future combat system, artificial intelligence dalam Warfare theater strategies, saat ini negara-negara lain sedang berlomba lomba menguasai luar angkasa dan memenangkan perang secara proxy.

Pola yang ditawarkan Polri saat ini untuk menjawab geliat dinamika berbagai referensi baru terkait ancaman terhadap keselamatan masyarakat dalam konteks harkamtibmas adalah bagaimana Polri dapat beradaptasi sekaligus survive dalam menjalankan tugas pokoknya.

ketika masyarakat Madani menginginkan sosok Polisi yang responsif, terjangkau , transparan, mampu menyelenggarakan fungsi negara dalam keamanan dan ketertiban serta adanya penegakan hukum yang optimal, modern dan akuntabilitas ditengah tengah dinamika ancaman serangan siber dan kejahatan transnasional , hal ini membutuhkan adanya paradigma Pemolisian yang adaptif dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.

Democratic Policing sebagai filosofi, paradima, strategi dan metode pemolisian, dengan mengabdi kepada hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepada rakyat tempat kekuasaan Polri berasal, berorientasi pada akuntabilitas birokrasi (good governance), kepuasan publik dan kepercayaan masyarakat serta sebagai pelengkap dari strategi pemolisian yang sudah ada (community policing/pemolisian masyarakat), konsep Democratic Policing berikut prinsip-prinsip penerapannya digunakan

Rumusan ini mengandung makna yang sangat mendalam bahwa dalam konteks pemolisian democratic adalah adanya orientasi kepada pemenuhan hak-hak publik seutuhnya, pemolisian dilakukan dengan transparansi dan partisipasi masyarakat secara lebih kuat.

beberapa wacana yang muncul ketika konsep Democratic Policing adalah ketakutan bahwa Polisi akan mengambil alih kedudukan dan peran aktor -aktor pemerintah lainnya, suatu kekhawatiran yang berlebihan dan tidak beralasan bila menyebut Polri ingin mendudukan pemerintah menjadi Pemerintahan Polisi atau setidaknya mendudukan Polri sebagaimana SS Waffen Jerman sebagai mesin Politik era pemerintahan Hitler.

justru dengan konsep Democrtaic Policing seperti inilah, peran -peran setiap aktor penjaga negara ( guardian of state ) dari unsur militer maupun sipil akan lebih dinamis dan akuntabel, karena fungsi pemolisian yang ditawarkan adalah pemolisian democratis yang berbasis adanya penghormatan Hukum, HAM dan pastinya adalah konsep good governance , suatu tata kelola pemerintahan yang baik, dengan transparanansi sebagai hak publik dan adanya partisipasipasi masyarakat sesungguhnya.

Good Governance:  adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, meliputi: Partisipasi Masyarakat; Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law); Transparansi (Transparency); Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha; Berorientasi pada Konsensus (Consensus); Kesetaraan (Equity); Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency);Akuntabilitas (Accountability); memiliki Visi Strategis (Strategic Vision)

jadi ketika Democratic Policing menawarkan adanya akuntabiltas dalam good governance maka ketakutan seyogyanya adalah mereka yang masih betah bertahan dalam zona nyaman mendudukan dirinya sebagai bos atau tuan daripada pelayan mayarakat, yang masih suka dilayani daripada melayani dan memelihara mental penguasa dalam praktek governance.

berikut adalah resume dari buku Democratic Policing yang saya peroleh dari beberapa sumber terbuka.

Brain, brave and beauty

Siapa bilang Polwan kalah dengan Polki?
Silahkan baca jurnal Komnas HAM, yang membandingkan penanganan Ahmadiyah di Cikeusik dan Manis Lor. Penanganan di Cikeusik dilakukan oleh Polki, di Manis Lor dilakukan oleh Polwan.
Siapa yg berhasil dalam lakukan penanganan?

http://www.neliti.com/wp-content/uploads/gravity_forms/1-062cb0f6ee247cdeaa51a79a4593035a/2015/05/Belajar-dari-Pemolisian-Baik-Komnas-HAM.pdf

1000 an saja

Inspiring breakthrough from Kapolda NTB

Mhn ijin rekan2….. Saya sempet Wa Bpk Kapolda NTB ttg giat jjrn polda NTB yg sempet kita perbincangkan  ttg “CIUM TANGAN ORG MISKIN” ( tanpa menyampaikan detail perbincangkan kita ), semoga hal ini bermanfaat utk menambah wawasan kita ttg implementasi revolusi mental, pelayanan Polri dan peningkatan ketaqwaan Anggota Polri;
Berikut ini penjelasan beliau:

“BEKERJA, BERIBADAH, SILATURAKHIM, dan OLAH RAGA”
Wa’alaikum Salam w.w…  Syukur Alhamdulillah dan trimakasih ada yg tertarik utk bekenan mengkritisi thdp Apa yg dilakukan oleh anggota POLDA NTB . Sebelum saya cerita panjang perlu saya informasikan bahwa daerah NTB  Mayoritas penduduknya muslim dgn sebutan daerah 1000 Masjid, Terdapat Pok Islam minoritas dan Pok Islam Radikal, suhu udara panas kalau kemarau Rawan air bersih, tingkat kemiskinan tinggi, Merupakan  daerah Wisata yg sedang tumbuh dgn 11 Destinasi Dimana Wisatawan  masih sering diganggu Oleh masyarakat, Sebagian masyarakatnya bertempramen tinggi maka Rawan konflik sosial. Selama ini dalam mengatasi situasi INI dgn pendekatan GAKKUM dan tindakan Tegas dgn penggunaan kekuatan yg Berakhir dgn kontra produktif krn banyak Jatuh korban krn tindakan keras POLRI . Maka Konflik yg Semula masyarakat dgn masyarakat berubah MENJADI masyarakat dgn POLRI .
DALAM MENYIKAPI SIKON TERSEBUT  PERLU TROBOSAN MELALUI  REVOLUSI MENTAL   SBB :

  1. Pemberdayaan Babinkamtibmas satu desa satu POLRI (dgn tugas deteksi aksi dan mediasi)
  2. Pejabat Polda  polres  polsek salat berjamaah berpindah pindah masjid DAN ada yg jadi imam, guru ngaji, DAN khotib.

  3. GERAKAN EMPATY SERIBU RUPIAH POLDA NTB”

  4.  GERAKAN EMPATY AIR BERSIH POLDA NTB.

  5. Dll.
    KHUSUS Nomor 3 DAN 4  Murni Ide yg berasal dari ANGGOTA Ditsabhara POLDA ntb berpangkat Briptu DAN  DIIKUTI secara kesadaran Oleh seluruh anggota hingga POLRES polsek DAN Babinkamtibmas.

Prakteknya setiap Apel pagi anggota yg mau Saja mengumpulkan UANG Rp 1000, setelah Apel dihitung Oleh Provos DAN diserahkan Kasatker utk diblanjakan sembako. Semua ANGGOTA sdh Punya rute patroli DAN sasaran orang2 sedang diuji ALLAH Lebih BERAT dr kita dgn kekurangan harta dan kesehatan (miskin, cacat, yatim, jompo, teraniaya, terdzolimi)  namun mereka tetap kerja keras dan beribadah dg baik. Ada komitmen bersama Anggota “DILARANG MEMBERIKAN KEPADA PENGEMIS”

Jadi tdk ada anggota memberikan kpd pengemis krn tdk mendidik mereka dan bantuan kita kurang tepat sasaran.

Kenapa anggota tdk segan mencium tangan orang miskin yg kerja keras, tdk mengeluh,  ibadahnya baik. dan tdk Mengemis ??

Karena agama manapun umat yg miskin seperti itu sangat tinggi derajatnya dihadapan Tuhan… Maka manakala kita merendahkan diri didepan mereka simiskin krn Mengharap Ridho Tuhan…  Maka Tuhan akan mengangkat derajat kita dgn membuka hati dan pikiran umat yg lain krn KITA EMPATY kpd umat yg ditinggikan oleh Tuhan. Dalam berbuat baik pun ada ujiannya, Maka kita hrs pakai kecamata kuda sepanjang itu baik menurut Tuhan lakukan krn baik menurut Tuhan pasti baik bagi umatnya. Tapi kalau ada yg melihat mencium tangan simiskin merasa hina DAN lebay, karena Mereka  melihat umat yg lain masih dgn Hawa napsu duniawi. Yaitu Karena ( pangkat , jabatan, harta, Derajat, martabat, gelar, status dll.) seharusnya dgn cara Bgmn  Tuhan memandanng UmatNya… Klu mau gampang YA KITA liat dgn hati nurani.
Manfaat yg diperoleh ANGGOTA dgn GERAKA 1000 rupiah :

a. OUT PUTnya

  • Lebih mensyukuri gaji yg ada krn setiap Hari ketemu orang miskin
  • Lebih sopan kpd rakyat kecil

  • berlatih beramal menginfakan hartanya

  • Fisiknya Terpelihara krn jarak tempuh masyarakat miskin banyak yg dibukit jadi sambil OLAH raga

  • PATROLI sampai keplosok plosok

  • b. OUT CAME nya

    • pada AKHIRNYA CITRA POLRI BAIK… Krn prilaku ANGGOTA baik Maka Muncul kepercayaan masyarakat terhadap POLRI

    • krn masyarakat percaya maka muncul Simpatik dalam BENTUK PARMAS
      berkat RAHMAT Tuhan Dan  upaya POLRI dgn kedepankan pendekatan kemanusiaan serta kerjasama stake holder maupun partisipasi masyarakat sikon kamtibmas ntb yg Semula Rawan konflik Sekarang Insyaallah Alhamdulillah  KONDUSIF.
      “BEKERJALAH MENGHARAP RIDHO TUHAN….. JANGAN MENGHARAP PUJIAN MANUSIA”
      MOHON DOANYA..

    its ROBO time

    dalam film film animasi jaman  anak  anak dulu bahkan sampai jaman anak saya sekarang, namanya robot selalu identik dengan mesin pintar yang bisa berbuat sesuatu dengan tenaga super luar biasa.

    teknologi robotic saat ini berkembang sedemikian pesat, ya robot diciptakan untk membantu meringankan beban pekerjaan umat manusia, mungkin tinggal selangkah lagi ketika robot mulai disematkan artificial Intelligence maka robot dimasa depan akan mampu menelaah sendiri input perintah yang diberikan sambil memberikan alternatif solusi-solusi terbaik bagi manusia, kata kuncinya bagi umat manusia.

    ketika teror berdarah di kota Dallas Amerika terjadi, adalah bagaimana pihak kepolisian Kota Dallas harus menurunkan robot penjinak bom sebagai eksekutor terhadap pelaku penembakan yang menewaskan beberapa Polisi serta melukai lusinan orang lain.

    Publik di Amerika bahkan dunia pun tercengang bagaimana bisa akhirnya robot penjinak bom digunakan secara efektif menjadi eksekutor penindakan keras terhadap pelaku kriminal bersenjata yang memiliki keahlian bertempur sekaligus mencabut nyawa, menurut kabar di bebrapa media pelaku adalah veteran militer yang memiliki pengalaman bertempur di wilayah konflik.

    berangkat dari adanya rasa penasaran pada akhirnya saya mencoba mebuka beberap file video yang ada di youtube, memang terlihat pernyataan dari kepala kepolisian Dallas yang kebetulan berkulit hitam sama seperti pelaku penembakan , bahwa saat itu Polisi Dallas telah kehabisan langkah melawan kebutralan penembakan yang dilakukan oleh pelaku, disebutka saat itu tidak ada opsi lain yang paling memungkinkan ( tidak menggunakan robot )  untuk diambil , hasilnya robot penjinak bom diitugaskan untuk memburu pelaku yang sedang bersembunyi disudut bangunan dengan melemparkan sejumlah peledak ke dekat pelaku , tuntas pelaku pun tewas di tempat.

    Melihat ( memahami ) hutan tentutalah tidak dapat dilakukan dengan mengamati pohon dari dalam hutan, bisa jadi harus dengan sudut pandang helicopter ( dari ketinggian ) untuk dapat melihat seberapa lebat hutan yang dimaksud sekaligus mengukur tepian hutan yang bisa jadi tak terkira luasnya dibandingankan berada ditengah hutan diantara pepohonan.

    perumpaan diatas bukalah untuk mengamini tindakan out of box Polisi Dallas ketika memutuskan menurunkan robot dilengkapi peledak untuk menetralisir serangan ( pelaku) penembakan dalam insiden tadi, namun berusaha untuk mencari hikmah atas berbagai kelebatan dan luasnya hutan ( kondisi chaos) di Dallas saat ini.

    beberapa infomasi terkait mengkritisi penggunaan robot diluar pakem kepolisian khususnya dinegara seperti amerika adalah berkisar antara pertimbangan antara tinjauan etika , pertimabangan  taktis dan sensitivitas isu warna kulit atau ras dinegara adidaya seperti Amerika tadi.

    423423252

    Menelaah apakah penggunaan robot kepolisian di Dallas sudah tepat atau belum dapat dilihat dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain :

    Pendekatan etika Kepolisian :

    Polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasionalkan  secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu Etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi , semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat sectarian lainya.

    Dalam konteks masyarakat demokrasi, penegakan hukum hendaknya dipandang sebagai perlindungan atau pemulihan hak warga yang terlanggar karena fungsi hukum pada hakekatnya adalah melindungi hak. Penegakan hukum bukan sekedar drama kekerasan lawan kekerasan atau pembalasan dendam namum lebih merupakan sarana pemulihan keseimbangan  yang terganggu.

    Kepolisian mengemban 2 sosok yang berbeda bahkan sering bertolak belakang yakni sosok keras (stronghand of law and society) dan sosok lembut (soft hand of law and society). Sosok ini harus ditampilkan dalam suatu ritme sesuai kondisi persoalan yang dihadapi, ketika menghadapi warga yang sabar, patuh dan bisa diajak komunikasi maka sosok lembut yang ditampilkan. Namun ketika berhadapan dengan warga yang membangkang, bersikap bermusuhan bahkan menyerang maka sosok keras terpaksa ditampilkan.

    Dalam menghadapi pembangkangan/serangan polisi diberi dispensasi tentang penggunaan cara paksaan, kekerasan dan bahkan penggunaan senjata api tetapi dalam batas batas yang diperbolehkan hukum. Dengan paradigma penegakan hukum yang lebih responsive-persuasif maka kekuatan fisik yang digunakan harus terukur dan seimbang dengan perlawanan.

    As police departments acquire more robots that were once seen only in war zones, civilian law enforcement officers are pushing into territory forged by the CIA and the U.S. Air Force to kill terrorists, said Ryan Calo, an assistant law professor at the University of Washington in Seattle and an expert on robotics and the law.

    “This is not the beginning of killer robotics, domestically, but it is hard to distinguish this and a drone strike,” Calo said. “The police had exhausted their other options, they thought.”

    Like in the military’s lethal drone program, “they are also trying to minimize collateral damage here. They don’t want to risk officers’ safety,” he said.

    http://www.latimes.com/nation/la-na-dallas-robot-20160708-snap-story.html

     

    Etika kepolisian adalah etika khusus yang berlaku dikalangan kepolisian, baik dalam rangka interaksi intern dalam lingkungan kesatuannya dan interaksi dengan masyarakat khususnya dengan mereka yang menjadi pelanggar-pelanggar peraturan ditempatnya bertugas, bahkan mereka juga sekaligus sebagai bagian dari masyarakat itu, dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban termasuk penegakan hukum, baik dalam hubungan etika khusus profesi maupun etika khusus lingkungan  komunitasnya.

    Dalam kaitan ini, etika sebagai etika terapan, etika yang berlaku positif atau efektif atau etika yang empiris.

    terdapat beberapa kata kunci yang bisa diambil dari pendapat diatas yakni :

    1. Etika Kepolisian merupakan kisi-kisi yang mencegah polisi bertidak berlebihan;
    2. Kekerasan  legal digunakan untuk memulihkan keamanan
    3. Kekerasan merupakan keterpaksaan ketika upaya lain tiada memungkinkan dilakukan.
    4. kekerasan haruslah terukur

    Beberapa kata kunci diatas memberikan gambaran apakah ketika serangan berupa penembakan dilakukan oleh pelaku, pihak kepolisian Dallas telah berupaya semaksimal mungkin mengambil langkah yang lebih lunak ? dan apakah pilihan upaya tersebut tidak memiliki tendensius dendam, kemarahan apalagi sentimen ras.

    Pers release yang diberikan oleh kepala Kepolisian Dallas ( kebetulan berkulit hitam )

    124144

    adalah pihak  DPD telah  berusaha melakukan tindakan yang lebih lunak namun kondisi dilapangan yang sangat tidak memungkinkan dan pernyataan yang diberikan pada akhirnya menggiring kepada kondisi yang hanya dapat dimengerti oleh mereka ( polisi , masyarakat dan juga pelaku ) yang berda ditengah-tengah kontak senjata, ibaratnya memahami  gambaran hutan adalah dengan melihat dari udara bukan dengan  hanya sekedar melihat dari pohon pohonya saja.

    For what experts are calling the first time in history, US police have used a robot in a show of lethal force. Early Friday morning, Dallas police used a bomb-disposal robot with an explosive device on its manipulator arm to kill a suspect after five police officers were murdered and seven others wounded.

    “We saw no other option but to use our bomb robot and place a device on its extension for it to detonate where the suspect was,” Dallas police chief David Brown told reporters.

    https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/08/police-bomb-robot-explosive-killed-suspect-dallas

     

    sebagai sebuah Profesi dengan ukuran  etikanya sendiri, Polisi sebagai profesi sejatinya  merefleksi pada  3 aspek penting, yaitu ;

    1. aspek sosial berkenaan dengan pelayanan, kebanggaan dan penghargaan,
    2. aspek teknik berkenaan dengan standar pelatihan, alat perlengkapan dan cara pelaksanaan,
    3. aspek kendali diri dan disiplin berkenaan dengan tanggung jawab, komitmen moral dan pengawasan pekerjaan.

    Walaupun tidak selalu aspek teknis harus dikaitkan dengan tehnologi yang modern, namun untuk pelaksanaan pemolisian dimanapun haruslah memancarkan jiwa pelayanan yang bersifat melindungi, menertibkan dan mengamankan, sehingga keputusan menggunakan robot sebagai senjata untuk menundukkan pelaku secara garis besar haruslah dipertanyakan secara kritis mengingat pada prinsipnya penggunaan kekuatan haruslah bersifat limitatif dan terukur, artinya bila kelak dikemudian hari salah satu departemen Kepolisian menggunakan robot atau mungkin Drone adalah adanya suatu jaminan tidak akan ada korban lain sebagai collateral damage,ibaratnya kalau keputusan menggunakan Drone, Robot mungkin senjata kaliber besar sekalipun adalah keselamatan masyarakat umum haruslah nomor satu, itupun setelah pilihan-pilihan lain yang sifatnya lebih lunak tidak memungkinkan untuk dilakukan.

    Bukanya tidak setuju tetapi harus ekstra hati-hati.

     

    DEMAM POKEMON

    Demam pokemon go melanda Indonesia, kemaren saya sempat mengintip bagaimana asyiknya permainan interaktif yang satu ini, beberapa hal yang lebih menarik dari permainan pokemon go ini adalah isu keamanan digital dari pemain dan lokasi yang diunggah secara sadar memenuhi hasrat pengakuan diri namun dengan akibat samping yang mungkin saja tidak disadari.

    http://www.pokemon.com/us/pokemon-video-games/pokemon-go/

    Saya katakan sempat mengintip permainan ini, karena saya tersentak mendengar ocehan bahwa salah satu spot dihalaman kerja saya memiliki terdapat Poke Ball yang nantinya bisa digunakan untuk membunuh monster lawan pokemon, beberapa spot di lingkungan saya ternyata telah dijadikan salah satu lokasi perburuan poke ball yang nantinya digunakan oleh para pemain pokemon go untuk menghajar monster monster yg ditemukan.

    Kaget itu pasti ,bagaimana tidak ,spot yg dimaksud adalah dikategorikan semi dan totally restricted karena fungsi dan sesnsitivitas informasi didalamnya, bagaimana bisa titik tersebut dijadikan lokasi menemukan pokeball dan siapa pula yang mengugah di internet atau di Pokemon Go pada khususnya.

    https://pokemon-go.web.id/

    Saya ingat beberapa bulan berlalu pernah memergoki mobil Google map sedang menjelajah dalam kompleks kerja sama, pertanyaanya adalah apakah ini suatu kesengajaan dari pihak google mengumpulkan data photo ? Jawabanya pasti iya karena google punya program demikian,tetapi yang paling penting adalah pertanyaan kemana kewaspadaan penjaga dan pejabat yang berwenang kenapa tidak tanggap dan melarang mobil Google map masuk lokasi restricted seperti halaman kerja saya.

    Gaung suara menolak dan mencoba untuk mengungkap bahaya penggunaan aplikasi Pokemon Go di Indonesia tampaknya sudah mulai menguat, rata –rata pendapat dishare secara berantai dari group sosmed ke group sosmed lainnya, mulai dari group WA temen sekolah semasa  putih abu-abu , soosmed teman sekantor, sosmed ibu-ibu RT dan mungkin besok saya dapat sharing materi menolak Pokemon Go lewat group memancing bapak-bapak RT.

    wp-1471173759100.jpeg

    Rata –rata penolakan seperti yang bisa saya masukkan di tulisan ini adalah sebagai berikut :

    ANAK GEOGRAFI WAJIB BACA !!

    Ancaman Serius dari Game Pokemon GO (BLOK) . Bagikan …
    Dunia sedang booming injeksi “Pembodohan” bernama aplikasi game Pokemon GO (BLOK).
    Tanpa disadari kaum bilderberg semakin canggih membangun perangkat “intelijen” dalam bentuk game yang terbalut teknologi interconnecting geospasial (maps) bernama Pokemon GO (BLOK)
    Taukah anda mengapa saya sebut permainan ini adalah perangkat intelijen yang sengaja diciptakan untuk merekonsiliasi data citra fisik valid untuk memetakan setiap sudut wilayah negara-negara dimana para user mengaktifkannya.
    Dikala satelit yang digunakan oleh google earth dan google maps tak mampu menjangkau gambaran sempurna 3 dimensi dalam sebuah wilayah, maka mereka menggagas ide baru memanfaatkan kebodohan para gamers atau gadget maniac dalam menjalankan agenda maping intelijen NWO untuk memetakan sistem pertahanan dan unit-unit vital setiap negara lewat game yang mengkoneksikan fitur kamera, maps dan data celular.
    Coba bayangkan jika seluruh Pejabat, Tentara, Polisi, PNS dan masyarakat awam berbondong memainkan game Pokemon GO (BLOK) ini diwilayah kerja masing-masing..berapa banyak data valid bangunan fisik serta citra ruang yang harusnya bersifat rahasia bagi suatu pertahanan negara dapat diakses hanya karena kebodohan orang-orang itu yang seolah-olah diminta mencari binatang bernama Pokemon itu.
    Hal ini mengingatkan saya pada sebuah teknik operasi intelijen yang dijalankan USA melalui eksploitasi dan analisis pencitraan dan informasi geospasial dalam menggambarkan fitur fisik dan aktivitas secara geografis di bumi atau yang mereka sebut Geospatial Intelligence.
    Salah satu contoh pemanfaatan yang sangat jelas terlihat adalah pemanfaatan aplikasi geoweb seperti Google Earth dan Google Maps oleh pasukan Amerika Serikat dalam operasi penyergapan, penangkapan dan pembunuhan Osama bin Laden di rumah persembunyiannya pada tanggal 2 Mei 2011 yang lalu.
    Berkat Google Maps dan Google Earth, mereka dapat mengikuti perjalanan Bin Laden mulai dari Khartoum sampai Jalalabad sampai daerah terpencil dimana ia bersembunyi lalu menemui akhir hidupnya di pakistan.
    Jika hal itu baru menggunakan sistem google earth yang hanya mencitrakan bentuk datar dari atas satelit lalu bagaimana jika sistem itu semakin sempurna dengan metode yang tak diduga-diduga dapat mengumpulkan data fisik 3d faktual lewat sebuah aplikasi game.
    Bayangkan jika para menteri-menteri, jenderal-jenderal, perwira-perwira tinggi Tentara/Polisi, DPR, Serta seluruh perangkat pegawai negeri sipil ikut latah memainkan game tersebut akibat “booming trend” berapa banyak rahasia data citra fisik yang bisa didapatkan gratis oleh provider game yang telah bekerjasama dengan Institusi Intelijen Dunia itu.
    Oleh karena itu jangan anggap remeh sebuah teknologi berkedok entertainment dan saya harap Presiden dapat memberikan warning kepada para perangkat negara untuk tidak memainkan game tersebut dan bahkan karena berpotensi sebagai ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara maka game itu sah untuk di bloking di Indonesia.
    Mari asah terus daya nalar dan kesadaran..Teknologi pada satu sisi memang bermanfaat tapi jangan sampai anda dieksploitasi oleh Teknologi.
    Go to Hell Pokemon
    Dari: Prof Dr Tina Afiatin, MPsi (Dekan Fak Psikologi UGM)

     

    Belum lagi ajakan mewaspadai aplikasi ini di group kantoran teman  :

    Ijin rekan2 yang budiman…. Berkenaan dengan maraknya pengguna aplikasi Game Pokemon Go,  barusan saya mendapati beberapa orang sipil yang bermain di wilayah bahkan masuk ke dalam Ksatrian untuk mencari pokemonnya…. Saya dapati bahwa pokemon2 tersebut bersembunyi di instalasi2 vital satuan seperti gerbang, mayon, garasi Ranpur…. Waah….karena game tersebut terhubung dengan internet… maka dapat diartikan sendiri2 deh…. Mohon diantisipasi……

     

    Ternyata  sudah cukup marak penolakannya, sekarang yang menajdi diskusi adalah bagaimana cara melakukan blokir maupun filtering terhadap aplikasi  Pokemon Go ini kadung  berhasil mengumpulkan  big data sebanyak dan semau maunya tanpa adanya kuasa kendali dari kita warga negara Indonesia yang berdaulat.

    Mula mula adanya sharing  tulisan dan pendapat dari beberapa warga negara tentang potensi bahaya yang ditimbulkan  oleh aplikasi ini mudah mudahan dapat menggugah kesadaran otoritas negara lewat lembaga-lembaga yang berkompeten menjaga kedaulatan informasi di Republik Indonesia.

    1. Aspek kelembagaan negara yang memiliki kompetensi untuk melakukan blokir dan filtering terhadap aplikasi ini tentunya adalah Kementerian Informasi dan Informatika Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Bapak Rudiantara yang pasti beliau sangat melek dengan masalah keamanan informasi.Kemudian kelembagaan lain yang dapat mendorong perlunya blokir dan filtering content adalah dari lembaga Sandi Negara, BIN, BNPT, Polri ,  TNI ,Kemenhan dan Kejaksaan, maksudnya supaya terbentuk persamaan persepsi dari masing-masing lembaga negara atas potensi bahaya pengumpulan Big data terhadap kedaulatan Indonesia.
    1. Aspek landasan hukum sebagai negara berdaulat atas setiap potensi ancaman terhadap keamanan didalam negeri. Indonesia  dapat menggunakan beberapa landasan hukum berikut ini, pendapat ini saya sarikan dari mengutip tulisan pada http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt542bcf571c9a1/bolehkah-pemerintah-memblokir-twitter-di-indonesia , dengan beberapa penyesuaian dengan konten tulisan Pokemon Go yang saya buat.  Pemerintah Indonesia dapat menutup akses secara keseluruhan (blocking) suatu aplikasi  atau menutup akses sebagian (filtering) konten aplikasi  di Indonesia sebagaimana yang pernah  dan masih dilakukan oleh negara seperti Tiongkok, Pakistan, Iran, Vietnam, Korea Utara dan beberapa negara lain, maka untuk menjawab hal tersebut, ada baiknya kita melihat terlebih duhulu bagaimana ketentuan yang ada terkait peran dan wewenang pemerintah dalam pengawasan internet di Indonesia.
      1. Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) mengatur bahwa peran pemerintah selain memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik juga berperan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Lebih jauh, pasal 40 ayat (6) UU ITE mengamanatkan perlunya Peraturan Pemerintah dalam rangka menjalankan peran tersebut. Namun hingga saat ini, PP sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum dibuat oleh pemerintah. Dari pasal tersebut dapat ditafsirkan secara eksplisit bahwa untuk mewujudkan peran tersebut, pemerintah diberikan kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
      2. Penegasan lain tentang wewenang pemerintah dalam pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (dalam hal ini aplikasi ) bisa juga ditemukan dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”). Pasal 33 ayat (1) PP PSTE tersebut menyebutkan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika atau yang dalam peraturan tersebut disebut “Menteri”, berwenang  melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik.  Pengawasan sebagaimana dimaksud didalamnya mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan. Rumusan pasal 40 ayat (1) dan (2) UU ITE dan  pasal 33 ayat (1) dan (2) PP PSTE tersebut setidaknya memberikan gambaran yuridis bahwa pemerintah dalam rangka menjalankan perannya memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.
      3. Kegiatan menutup akses secara keseluruhan (blocking) atau menutup sebagian konten internet tertentu (filtering) yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dapat saja diartikan bagian dari kewenangan pemerintah dalam rangka pengendalian dan pengamanan.
      4. Persoalannya adalah seberapa kuat dalil dan landasan hukum yang digunakan pemerintah jika harus dilakukan blocking terhadap situs twitter atau filtering terhadap konten twitter (misalkan) yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan? Sebagai sebuah studi adalah sampai saat ini Pemerintah Indonesia baru berani menggunakan dalil hukum diatas untuk melakukan blokir maupun filtering terhadap konten pornografi di internet , contoh pornografi di twiteter lewat program Internet sehat, meskipun rumusan UU Pornografi mengatur demikian, dalam praktiknya pemblokiran maupun filtering terhadap konten media sosial (dalam hal ini adalah twitter) yang diduga memiliki muatan pornografi tidak dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah belum memiliki sumber daya yang memadai untuk memonitor lalu lintas konten dalam media sosial. Disamping itu, karakter media sosial yang sangat cepat, massive, dan dinamis, menyulitkan pemerintah melakukan blokir konten secara selektif dengan tanpa harus memblokir nama domain web site utamanya (twitter.com). Perkembangan pemblokiran tidak hanya dibatasi pada konten atau situs yang dinilai memiliki muatan pornografi semata. Pemerintah pada pertengahan tahun ini menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (“PM 19/2014”).
      5. Peraturan menteri tersebut  terdapat “perluasan” kewenangan pemerintah untuk melakukan blokir terhadap situs internet yang memiliki muatan negatif. Blokir situs internet tidak hanya dibatasi pada situs yang dinilai memiliki muatan pornografi, melainkan juga pada situs negatif berupa “kegiatan illegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 4 ayat [1] PM 19/2014). “Kegiatan illegal lainnya” diterjemahkan dalam ayat berikutnya sebagai kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya Kementerian atau Lembaga Pemerintah lainnya diberikan kewenangan untuk turut menentukan situs internet mana yang bermuatan negatif yang harus diblokir berdasarkan peraturan menteri tersebut.
      6. Tidak hanya kementerian atau lembaga pemerintah lainnya, pasal 5 ayat (3) PM 19/2014 menyebutkan bahwa Lembaga Penegak Hukum maupun Lembaga Peradilan juga diberikan kewenangan untuk meminta pemblokiran situs bermuatan negatif kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yang dalam peraturan tersebut disebut Direktur Jenderal.
    1. Aspek teknis upaya blokir dan filtering content, sebagai sebuah logika dalam Internet adalah adanya mesin pencarian seperti Google , yahoo , bing dll dimana kata pencarian terbanyak akan merujuk kepada traffic paling padat dari suatu konten, semakin padaqt trafficnya maka semakin tinggi rating mesin pencarian.
    2. China pernah menggunakan program green dam untuk melakukan blokir dan filtering konten-konten yang dinilai bertentangan dan membahayakan kedaulatan negara China, namun saking efektifnya maka hampir semua kosa kata yang sering dipakai dalam wacana tertentu yang dilarang walaupun berada dalam konteks tulisan berbeda maka secara otomatis akan diblokir.
    3. Hasil browsing di sebuah laman saya temukan hal berikut : Cara yang Digunakan untuk Mengontrol Internet http://arsipabadi.blogspot.com/2015/11/cara-yang-digunakan-untuk-mengontrol-internet.html  laporan Freedom House tentang Kebebasan di Internet tahun 2013 yang lalu mencatat beberapa alat atau cara yang paling sering digunakan untuk mengontol internet. Cara atau alat tersebut pada umumnya sudah banyak diketahui, namun tentu tetap perlu dijelaskan seperti berikut ini:
      1. Blocking dan Filtering : Pemblokiran dan penapisan merupakan cara paling banyak dilakukan oleh negara-negara untuk mengontrol internet. Laporan Freedom House menyebutkan bahwa 29 dari 60 negara yang dievaluasi menerapkan hal tersebut. Pihak berwenang (pemerintah) melakukan pemblokiran konten politik dan sosial, dan juga konten yang dianggap asusila. China, Arab Saudi dan Iran merupakan negara-negara paling banyak melakukan blocking dan filtering ini. Tujuannya tak lain agar konten terntentu tidak dapat dinikmati pengguna internet. Blokir Media Sosial dan Aplikasi Komunikasi : Terdapat 19 negara di dunia yang benar-benar memblokir layanan seperti YouTube, Facebook, dan Twitter atau aplikasi ICT lainnya. Layanan komunikasi seperti Skype, Viber dan WhatsApp juga menjadi sasaran, baik karena mereka lebih sulit untuk memantau atau karena mengancam pendapatan perusahaan telekomunikasi yang didirikan. Beberapa negara memang memberlakukan kebijakan yang berbeda-beda terhadap beberapa layanan media sosial. China contohnya, sama sekali tidak membolehkan Facebook dan Twitter. Beberapa waktu yang lalu, Turki juga memblokir layanan Twitter.
      2. Serangan Cyber yang terkait dengan Rezim : Kaum oposisi dan para aktivis merupakan korban dari serangan yang terkait dengan rezim yang memerintah di negara tertentu. Tidak lain karena mereka melakukan kritik terhadap rezim yang berkuasa. Ini tanda nyata bahwa pmerintah berusaha membungkam suara-suara aktivis dan kaum oposisi dan menekan kebebasan di internet. Sebanyak tidak kurang dari 31 negara yang aktivis dan oposisinya mengalami serangan cyber karena hal ini dalam laporan Freedom House
      3. Undang-undang Baru dan Penangkapan : Banyak negara di dunia berusaha membuat undang-undang atau peraturan baru untuk memberikan dasar bagi dilakukannya pembatasan di internet. Selain itu, tidak cukup hanya dengan undang-undang atau peraturan, pemerintah juga melakukan penangkapan. Pemerintah di berbagai negara mengeluarkan undang-undang yang melarang beberapa jenis pembicaraan politik, agama, atau sosial secara online atau yang mengandung pembatasan samar berkaitan dengan keamanan nasional yang terbuka untuk disalahgunakan. Freedom House mencatat di 28 negara pengguna internet ditangkap karena konten online. Selain pembangkang politik, sejumlah besar dari mereka yang ditahan adalah orang-orang biasa yang mem-posting komentar di media sosial yang kritis terhadap pemerintah atau agama yang dominan. Di Indonesia, penerapan Undang-undang ITE terutama pasal 27 ayat 3 sangat banyak berujung kepada penangkapan. Pasal tersebut membuka kesempatan kepada siapa saja untuk memperkarakan seseorang ke ranah hukum hingga berujung kepada penangkapan dan pemenjaraan. Dalam pengamatan pemberlakuan dalil undang-undang seperti  PM 19/2014 tersebut menuai banyak kontroversi dan perdebatan dari sisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah, serta para penggiat internet. Banyak pandangan dan argumentasi yang menyebutkan bahwa pemberlakuan PM 19/2014 dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terkait hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selain itu terdapat kekhawatiran berbagai pihak akan adanya dugaan kewenangan tersebut disalahgunakan oleh pemerintah. Terlebih aturan tersebut menurut mereka belum didukung adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang baik dan dibakukan oleh pemerintah. Sementara dari sisi pemerintah, mereka berkeyakinan bahwa PM 19/2014 tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia, bahkan PM 19/2014 tersebut  merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat lebih luas.
      4. Komentator yang Dibayar Pemerintah : Pemerintah di berbagai negara tidak tinggal diam atas kritikan yang mereka terima di internet. Untuk menandingi isu atau kritikan tersebut, tidak jarang pemerintah membayar pihak tertentu untuk berkomentar di internet. Laporan Freedom House menyebutkan sebanyak 22 negara membayar komentator guna memanipulasi diskusi online dengan mendiskreditkan lawan pemerintah, menyebarkan propaganda, dan membela kebijakan pemerintah dari kritik tanpa mengakui afiliasi mereka. Taktik seperti ini dilakukan di China, Bahrain, dan Rusia. Taktik ini juga semakin umum di negara-negara seperti Belarus dan Malaysia.
      5. Serangan Fisik dan Pembunuhan : Cara ini mungkin merupakan cara yang paling keras untuk melakukan kontrol terhadap internet. Laporan Freedom House menyebutkan setidaknya satu orang diserang, dipukuli, atau disiksa karena posting online di 26 negara, sedangkan yang mengalami kematian ada di lima negara. Puluhan wartawan online tewas di Suriah dan beberapa lainnya dibunuh di Meksiko. Di Mesir, beberapa kelompok administrator Facebook diculik dan dipukuli.
      6. Surveillance : Isu surveillance mulai merebak sekitar setahun yang lalu. Edward Snowden menjadi tokoh sentral terhadap adanya kegiatan surveillance yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengguna internet. Meskipun sebenarnya sebagian dari kegiatan surveillance ini diperlukan untuk memerangi kejahatan atau memerangi terorisme, namun ada kemungkinan besar surveillance disalahgunakan untuk kepentingan politik. Menurut catatan Freedom House, 35 negara melakukan pennguatan di bidang teknis dan hukum untuk melakukan surveillance. Hal ini tidak lain agar kegiatan tersebut bisa diterima secara logika hukum dan makin mudah dilakukan secara teknis.
      7. Pencopotan dan Permintaan Penghapusan : Pemerintah atau individu dapat meminta perusahaan untuk mencopot konten ilegal yang biasanya sudah diputuskan secara hukum. Namun demikian, permintaan pencopotan yang tidak melewati pengadilan dan tindakan hukum atau pembalasan lainnya telah menjadi alat sensor yang efektif di berbagai negara seperti Rusia dan Azerbaijan, di mana blogger terancam kehilangan pekerjaan atau penahanan karena menolak untuk menghapus informasi.
      8. Ulah Perantara : Perantara seperti penyedia layanan internet, layanan hosting, webmaster, atau moderator forum di 22 negara bertanggung jawab atas konten yang diposting oleh orang lain sehingga memberikan insentif yang kuat kepada mereka untuk melakukan penyensoran terhadap konten pelanggan. Perusahaan-perusahaan di China membayar seluruh divisi yang ada di perusahaannya untuk memantau dan menghapus jutaan pesan per tahun.
      9. Throttling atau Mematikan Layanan : Pemerintah yang mengontrol infrastruktur telekomunikasi bisa memotong atau sengaja membuat lambat (throttle) internet atau akses mobile, baik regional maupun nasional. Beberapa pemadaman layanan terjadi di Suriah selama tahun lalu, sementara layanan di beberapa bagian China, India, dan Venezuela dihentikan sementara di tengah peristiwa politik atau kerusuhan sosial. Baca lebih detil pada https://www.efa.org.au/Issues/Censor/cens3.html

    Berangkat dari kekhawatiran atas merebaknya aplikasi Pokemon GO di Indonesia bahkan sebelum dirilis secara resmi, jika dikaitkan dengan upaya konkret bagaimana mencegah bocornya big data spasial Indonesia  marilah kita bersama merujuk kepada :

    1. Terdapat rumusan aturan normatif saat ini yang dapat digunakan pemerintah untuk untuk menutup (blocking ataupun filtering) aplikasi Pokemon Go dengan catatan dapat dibuktikan bahwa aplikasi tersebut  mengganggu ketertiban umum atau memiliki muatan negatif didalamnya ( berupa potensi kebocoran rahasia negara).
    2. Pemerintah dengan Kementerian Informasi dan Informatika harus didorong lewat kerjasama antar lembaga negara serta pengaduan civil society guna meminta secara hukum kepada provider telekomunikasi dan pemilik aplikasi bahwa aplikasi yang dimaksud  pada point diatas tidak diperbolehkan  diakses di Indoensia.
    3. Mulai menggiatkan edukasi kepada masyarakat luas atas keamanan informasi yang bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.

    Kiblat pasukan lawan teror kepolisian 

     

    Bentuk  serangan teror dan tumbuh kembang terorisme yang senantiasa dinamis, walaupun demikian konsep Terorisme sendiri diterjemahkan sebagai sebuah fenomena kompleks, yang kerap didefinisikan  secara luas, meskipun demikian, semuanya hampir berangkat dari titik mulai yang sama yakni kekerasan.

    Terorisme mempunyai karakteristik utama, yakni penggunaan kekerasan. Kekerasan yang digunakan meliputi pembajakan, penculikan, bom bunuh diri dan sebagainya. Perkembangan aksi terorisme hingga saat ini telah membuat dunia menjadi tidak aman karena dapat mengancam keselamatan jiwa setiap orang, diyakini tidak ada tempat yang dinyatakan aman dan bebas dari ancaman terorisme.

    Selama jaringan terorisme secara lokal dan internasional memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang, maka terorisme tetap akan menjadi persoalan bagi negara-negara.

    Polri sebagai ujung tombak  kebijakan negara dalam proses penegakkan hukum terhadap kejahatan terorisme di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mampu melakukan pencegahan, penindakan dan penangkalan setiap ancaman teror, terorisme dan  mobilitas teroris di Indonesia.

    Saat ini di Indonesia menghadapi  dua gejala baru dari bentuk terorisme : pertama adalah fenomena Indonesia menjadi salah satu negara asal pengiriman para petempur yang berbaiat sebagai anggota jaringan ISIS dan bertempur sebagai Foreign Terrorist Fighter  di Syria maupun Afganistan.

    Beberapa dari FTF yang kembali pasca ikut bertempur sebagai anggota ISIS pada akhirnya terbukti melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia.

    Permasalahan kedua adalah adanya kejahatan terorisme yang terjadi diperbatasan antar negara dan perairan Internasional, seperti dalam insiden penyaderaan terhadap kapal pelayaran dari Indonesia menuju Philipina oleh Abu Sayyaf Group yang nyatanya merupakan bagian dari ISIS sebagai jaringan teroris Internasional.

    Terorisme  sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara memerlukan kerjasama antar negara khususnya para aparat penegak hukum, salah satunya dengan membuka peluang kerjasama dengan salah satu satuan yang memiliki reputasi  baik  dalam penanggulangan teror baik didalam negeri maupun beroperasi diluar negeri, salah satu satuan tersebut adalah GSG9 Kepolisian Federal Jerman, yang semenjak pendirian pertama kali  pada 17 April 1973  pasca insiden serangan teroris Black September tanggal  5 September 1972 sampai sekarang telah berhasil membangun suatu sistem pembinaan  dan operasional  sebagai salah satu satuan lawan teror Kepolisian terbaik di tingkat Internasional.

    GSG 9 Kepolisian federal Jerman terkenal dengan sistem pengamanan internal yang sedemikian ketat, bahkan menurut penuturan salah seorang LO kepolisian Federal Jerman di Jakarta bahwa dirinya yang berlatar belakang dari satuan BKA ( semacam Reserse ) sampai saat bertugas di Jakarta, belum pernah sekalipun sempat menginjakan kakinya kedalam lingkungan Mabes GSG 9 walaupun menurut dirinya berkantor dalam kompleks yang sama.

    Bisa melaksanakan kegiatan berupa  peninjauan terhadap fasilitas pelatihan anti teror milik GSG-9 Kepolisian Federal Jerman sekaligus berinteraksi  dengan  manajer fasilitas latihan, instruktur  dan peserta latihan merupakan suatu pengalaman tersendiri.

    Tahap pertama adalah beraudiensi dengan Deputi Kepala latihan GSG 9 sekaligus perkenalan dari beberapa  Deputi : Logistik, Operasional dan Latihan berupa pemaparan latar belakang dan sejarah GSG 9, dilanjutkan dengan peninjauan keliling fasilitas perkantoran dan barak yang ada.

    Barulah keesokan harinya pada tanggal 31 Mei 2016, berkesempatan untuk beraudiensi langsung dengan Komandan GSG 9 saat ini : Kolonel Jerome Fuchs beserta beberapa  pejabat utama GSG 9, hasil  audiensi adalah mereka memberikan peluang kepada Polri untuk berlatih di GSG 9 khususnya pada program wanteror  aspek laut dan pendidikan Sniper.

    Konsepnya adalah Polri diundang mengirim personil berlatih di GSG 9 pada saat latihan pemeliharaan kemampuan oleh GSG 9 atau dengan alternatif kedua adalah GSG 9 akan mengirim pelatih ke Indonesia atas undangan Polri.

    Giat berikutnya adalah meninjau lapangan tembak (400m) dan melihat giat latihan Sniper dan tembak reaksi dilakukan fasilitas lapangan tembak untuk Sniper  jarak 400 meter dan tembak Pistol yang berlokasi cukup jauh sekitar 30 menit dari kota Sankt Augustin.

    Kesempatan langka berikutnya adalah pada tanggal 1 Juni 2016 melihat dari dekat bagaimana  Skuadron Helikopter yang di-BKO- kan kepada GSG 9 oleh Satuan Polisi Udara Kepolisan Federal Jerman.

    Setiap hari Kepolisian Udara (Hellycopter Squadron) menyiapkan 3 unit Helikopter tipe Super Puma untuk mendukung kegiatan operasional maupun latihan rutin dari GSG 9.

    Terdapat 3 unit Helycopter Super Puma dengan daya angkut masing masing 18-22 orang untuk menuju lokasi insiden  bila dibutuhkan,  delegasi berkesempatan mengikuti terbang selama 30 menit sekaligus melihat latihan fastrope diatas bekas gedung perkantoran milik Angkatan Darat Jerman yang dijadikan fasilitas latihan Kepolisian di Kota Bonn.

    Kesempatan melihat dan mempelajari isi mako GSG 9 tidak dilewatkan dengan melaksanakan kunjungan dan pengamatan  fasilitas lapangan olahraga indoor dan halang rintang yang dikhususkan untuk pemakaian oleh personil GSG 9 di kompleks Sankt Augustin, ada kebanggan yang ditanamkan bahwa walaupun berada dalam kompleks yang bsama dengan unit-unit lainnya, terdapat beberapa fasilitas yang peruntukannya hanyakepada personil aktif GSG 9.

    Satu hal yang menarik adalah antusiasme para personil GSG9 untuk berdiskusi bersama kami di barak siaga Unit 2 / Diver GSG 9, dengan materi perkembangan terorisme global dan tren serangan active shooter dibeberapa  negara seperti  Paris Perancis, Thamrin Jakarta dan Brussel Belgia.

    Fasilitas wajib yang dimiliki setiap satuan lawan teror adalah killing house, didalam kompleks GSG 9, terdapat sebuah bangunan multifungsi yang dapat digunakan sebagai lokasi latihan pertempuran jarak dekat dengan skenario infiltrasi lewat penerjunan ( terjun payung ketepatan mendarat) maupun infiltrasi dengan teknik rappeling dan fastrope,  penindakan teror tubular seperti: Bus, pesawat terbang dan kereta api, termasuk melihat langsung kegiatan latihan Unit Satwa dengan  pawang K9  yang sedang memberikan pelatihan kepada Anjing jenis Belgian Malinois dan German Shepperd beberapa skenario wanteror.

    Pertanyaan  mendasar melihat kesiapan operasional GSG 9 dapat dilihat mulai dari pola pembinaan sumber daya manusia

    1. Pola rekrutmen dan program  pembentukan sebagai kandidat operator  lawan  teror:
      1. setiap kandidat adalah berasal dari dari anggota Kepolisian  Federal ( pusat) dan  negara bagian yang telah bertugas minimal  selama  2,5 tahun, kemudian  setiap kandidat akan mengikuti proses  wawancara dan  tes kesehatan selama 4 hari, pasca tes wawancara dan kesehatan secara umum tahap berikutnya adalah seleksi sebenarnya berupa program seleksi sekaligus pelatihan selama 10 bulan.
      2. Program seleksi sekaligus pelatihan terbagi menjadi Tahap I : selama 4,5 bulan sebagai program  basic training  kemudian dilajutkan jeda  selama 1 bulan untuk libur dan dilanjutkan tahap II  Advance Training selama :  4,5 bulan latihan  dengan materi kepemimpinam dan kerjasama team.
      3. Pada masa 10 bulan latihan inilah rata rata para kandidat yang dilatih akan terseleksi secara alami, biasanya dari 200an pendaftar di tahap  pemeriksaan administrasi dan wawancara, akan masuk 150 kandidat di awal basic training dan pada akhirnya tinggal  sekitar 10-15 kandidat yang bertahan sampai lulus diakhir 10 bulan seleksi dan latihan serta  sukses bergabung ke unit-unit  aktif GSG  9 yang terdiri dari 3 unit operasional :   unit 1 sebagai  Sniper, unit 2  sebagai  Diver dan  unit 3 sebagai Parachutist atau Penerjun.
    2. Pola pemeliharaan kemampuan setelah bertugas di Unit –Unit aktif operasi lawan teror :
      1. Latihan bagi anggota GSG 9 dikonsepkan sebagai sebuah kesejahteraan sebagai anggota GSG 9, setiap anggota GSG 9 akan datang ke markas tiap jam 8 pagi namun umumnya mereka sempat meluangkan waktu mulai pukul 06:30 sampai 07:300 untuk waktu menikmati sarapan bagi yang disediakan secara subsidi oleh Markas Besar Kepolisian Federal Jerman bagi setiap anggota Kepolisian ( diberikan kartu dan setiap anggota dapat mengisi ulang sejumlah nominal tertentu untuk transaksi  di kantin Kantor Kepolisian
      2. Pada pukul 08:00 tepat, kegiatan pembinaan kemampuan satuan dan personil berupa latihan dimulai, materinya sesuaikan dengan agenda unit-unit itu sendiri apakah sebagai unit sniper akan berlatih menembak sniper dengan berbagai skenario,  unit selam akan berlatih navigasi bawah air termasuk selam dan merawat alat selam sedangkan  unit terjun  bila cuaca mendukung akan berlatih terjun payung  ketepatan maupun terjun HAHO ( High Altitude High Opening) dan HALO ( High Altitude Low Opening) menggunakan 3 Unit Hellycopter dari Satuan Penerbangan Kepolisian Federal Jerman yang di- BKO kan setiap hari kepada GSG 9.
      3. Bentuk latihan rutin tiap unit yang menyasar kepada keterampilan perorangan adalah dengan mengasah kemampuan pribadi dalam menembak senjata Primer maupun Sekunder,  beladiri, renang atapun keterampilan tali telami dan Mountenering.
      4. Semua program latihan untiuk kemampuan khas tiap Unit : Sniper, Diver dan Parachutist dilakukan secara mandiri maupun latihan peningkatan dan pemeliharaan kemampuan pribadi sebagai anggota unit lawan teror GSG 9 dilakukan sampai menjelang jam makan siang  12:00-13:00.
      5. Selepas jam makan siang setiap anggota GSG 9 dipersilahkan untuk melakukan olahraga mandiri berupa cabang olahtaga populer dikalangan anggota wanteror adalah : Sepak Bola, Jogging ,Fitness, Karate dan Tennis lapangan sampai pukul 16.00 jam pulang kantor.
    3. Kendali Operasi dalam penugasan anggota lawan teror:
      1. masing masing negara bagian di Jerman mempunyai pasukan SWAT  sendiri, sehingga bila terjadi terjadi serangan teror secara mendadak, maka lokal SWAT yang akan  mengatasinya, namun saat pertama insiden dilaporkan dan lokal SWAT turun kelapangan, sesungguhnya GSG 9 ikut juga menyiagakan anggotanya dan bersiap dengan Helikopter menuju lokasi insiden.
      2. Bilamana situasi tidak memungkan maka atas keputusan pimpinan Kepolisian setempat barulah GSG 9 merapat ke lokasi insiden, Jerman terdiri dari 16 negara bagian dan punya 16 Polisi negara bagian  dan 26 team SWAT lokal  sedangkan GSG 9  dibawah kendali langsung Kepolisian Federal Jerman
      3. Secara strategis GSG 9 ditugaskan untuk memberikan reaksi yang paling memungkinkan terhadap setiap ancaman teror di dalam negeri khususnya dalam penanganan skenario serangan yang sangat kompleks dengan modus dan kuantitas pelaku yang banyak ataupun dilihat dari dampak yang  dirasakan sangat riskan walaupun berupa teror yang dilakukan seorang pelaku saja, termasuk menangani insiden penyaderaan di dalam gedung, pesawat, transportasi massa dan pelayaran.
      4. GSG 9 difokuskan untuk memberikan bantuan perkuatan sebagai unit penindak  terhadap Kepolisian federal Jerman, BKA ( Biro peyelidikan dan penyidikan Federal jerman), Kepolisian negara Bagian dan Bea Cukai.
    4. GSG 9 bekerjasama dengan pihak Militer dalam penindakan terorisme di luar negeri terutama pada peristiwa pembajakan dan perompakan terhadap pesawat, kapal dan kedutaan besar Jerman di suatu negara.
      1. Bentuk kerjasama dengan pihak militer Jerman adalah pihak militer Jerman memberikan dukungan alat transportasi berupa Kapal Laut dan Pesawat Udara yang tidak dimiliki oleh pihak GSG 9 ( Kapal Induk, Pesawat Kargo dan Kapal Selam) maupun;
      2. Pihak militer memberikan dukungan personil sebagai konsultan maupun tenaga ahli kepada GSG 9 sampai akhirnya kewenangan penindakan diserahkan oleh GSG 9 kepada pihak Militer berdasarkan otorisasi Kanselir Jerman.
      3. Otorisasi penggunaan kekuatan GSG 9 adalah berdasar yuridiksi yang menjadi keputusan politik yang dibuat oleh Kanselir Jerman dibantu oleh Menteri Dalam Negeri (Minister of Interior) dan Menteri Pertahanan ( Minister of Defence).
    5. Pola pengakhiran tugas aktif / pensiun:
      1. Dimulai dari tahap rekrutmen dimana setiap kandidat dengan minimum age terbuka  dan umur maksimal  adalah 32 tahun  yang diambil dari anggota SWAT kepolisian negara bagian maupun kota  atau tugas kepolisan lainnya ( saat ini di Jerman terdapat  16 Satuan kepolisian negara bagian dan memiliki 26 team SWAT di seluruh Federasi Jerman) kualifikasi yang dibutuhkan adalah kesukarelaan dan kesiapan mengikuti 10 bulan pelatihan sekaligus seleksi.
      2. Pasca lulus seleksi setiap anggota GSG 9 diperbolehkan bertugas sampai umur 45 tahun, setelah umur 45 tahun  diperkenankan untuk kembali bertugas  menjadi anggota Federal  atau  State Police atau menjadi instruktur, termasuk menjadi anggota ahli dalam tugas tertentu di GSG 9 yang disebut technical support unit sebagai kumpulan mantan operator yang aktif ditambah lagi dengan ilmu yang dijadikan sebagai salah satu sumber pemberi saran dan pelatih.

    Sebagai negara maju yang namanya dukungan negara dalam pemenuhan aspek sarana dan prasarana tentulah bukan main main, tentunya hal ini terwujud berkat transparansi dan pengawasan pemerintah dan masyarakat yang sedemikian terbuka.

    1. Fasilitas latihan saat ini dan pengembangan fasilitas latihan sesuai dengan dinamika tugas kedepan
      1. Secara umum hampir seluruh fasilitas latihan  telah memakai sistem komputer, sebagai contoh dari melihat fasilitas latihan Sniper, terlihat fasilitas yang terkomputerisasi sehingga memungkinkan Master Sniper untuk mengotrol lebih dari dari satu sniper dalam sekali skenario penembakan, SOP yang digunakan oleh GSG 9 adalah dalam pelatihan maupun pelaksanaannya satu terget harus ditembak oleh minimal 2  orang Sniper karena untuk memastikan bahwa target tersebut berhasil dilumpuhkan.
      2. metode sasaran menembak Sniper dibuat selalu bergerak menyesuaikan keadaan nyata di lapangan. identifikasi target secara cepat merupakan kunci dari pelatihan Sniper, Sniper juga sebagai mata bagi tim penyerang yang akan melaksanakan tugasnya.
      3. senjata yang digunakan kaliber 308 dan kaliber 338 sebagai standar Sniper GSG 9 dan jarak yang digunakan bervariasi 100 sampai 400 meter dengan berbagai variasi sudut tembakan dan kondisi lapangan penembakan.
      4. Pelatihan Maritime : materi yang akan diajarkan adalah metode penyerangan dan pendekatan ke kapal, melalui penyelaman, pendekatan menggunakan perahu dan fast roping menggunakan helikopter.
      5. teknik dasarnya ketika yang mendekat ke kapal melalui kapal sudah berhasil menyusup ke kapal musuh, baru bantuan datang menggunakan helikopter, sehingga ketika musuh panik mendengar helikopter datang, tim selam sudah berdiri di depan pintu lawan untuk melumpuhkan mereka.
    2. Perlengkapan perorangan dan satuan baik dalam tugas maupun latihan
      1. Pihak GSG 9 memiliki divisi Litbang yang sangat getol mengeluarkan tulisan berupa analisa produk dan taktik, masukan para operator dilapangan menjadi sumber analisa selain adanya korespondensi  berupa masukan dari beberapa pakar di beberapa negara dan  ulasan-ulasan produk di beberapa media.
      2. Hasil kajian Litbang inilah yang mendasari pengadaan barang berupa alsus dan kaporlap anggota GSG 9, dapat dikatakan bahwa barang-barang perlengkapan perorangan yang dibagikan merupakan barang dengan kualitas terbaik dengan mutu dan harga yang rasional.
      3. Demam Gear do tidak ditemukan, disana tidak ada anggota GSG9 yang memakai perlengkapan perorangan non government issue / bukan pembagian dinas, hal ini terkait dengan kebijakan lembaga yang melarang penggunaan suatu alat tanpa persetujuan lembaga Litbang GSG 9.
    3. Kebijakan negara  dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana latihan.
      1. Aspek penilaian anggota GSG9 terhadap manfaat suatu alat perlengkapan merupakan dasar Litbang GSG 9 memutuskan pembelian maupun penghapusan suatu alat khusus maupun peralatan perorangan.
      2. Sebagai contoh bagaimana sikap GSG 9 atas pembelian beberapa unit perahu cepat tipe Rigid Inflatable Boat terbaru yang secara teknis sangat baik perfomanya namun memerlukan awak khusus yang harus standby melakukan perwatan dan operasional, hal ini dirasakan sangat tidak efisien bila GSG 9 memiliki sendiri Kapal RIB maupun Pesawat helikopter sendiri, menurut penilaian GSG 9 cukup sebagai penumpang saja dari kedua alat transport tersebut tanpa perlu menjadi awak dan perawatnya.

    Aspek Sistem dan Metode operasional dan pembinaan terhada ancaman tugas lawan teror, Pihak GSG 9 menyatakan sangat tertarik untuk melihat dan bila memungkinkan ingin berlatih di perairan hangat seperti  Indonesia terutama oleh unit II/9 Diver, dengan pertimbangan pasca operasi pembebasan sandera warga negara Jerman di perairan Eden Somalia beberapa tahun lalu Unit 2 GSG 9 merasakan sangat perlu adanya latihan didaerah topis.

    Prosedur pelibatan kekuatan  di dalam negeri  dan ke luar negeri                  ( ancaman teror di perairan, perbatasan, udara  dan lintas yurdiksi)adalah  dengan adanya kesiapan anggota GSG 9  setiap hari  menyiapkan tim siaga terdiri dari beberapa perwira dan  1 unit dari 3 unit yang ada.

    Unit yang sedang melaksanakan siaga  Alert status  diberikan catatan khusus bahwa pelaksanaan siaga dilakukan mulai hari Jumat sampai hari Jumat minggu berikutnya, setiap anggota siaga wajib tinggal dibarak dan menyiapkan perlengkapan perorangan dan tim dibawah tempat tidur masing masing.

    Setiap anggota GSG 9 khususnya yang sedang siaga / Alert Status diberikan kepercayaan untuk menyiakan dan membawa senjata api primer dan sekunder, mobil operasional, alat proteksi dan penginderaan : Night Vision Google, HT dan peluru cadangan agar sedia digunakan selama  24/7 dalam jangkauan 1-3 jam  harus sudah di TKP ( didukung Hellycopter) keseluruh Jerman.

    Estimasi kesiapan 1 unit lawan teror dari Markas di kota Koln menangani serangan teror di kota  Berlin adalah 3 jam, dengan rincian 2 jam digunakan untuk penerbangan 3  unit Helikopter jenis Super Puma dan Fenestrom serta 1 jam lainnya digunakan untuk penyiapan anggota dan penggunaan alat-alat yang dibawa. Jadi sejak alarm panggilan luar biasa (PLB) berbunyi di  Markas GSG 9 Koln maka  hanya  dibutuhkan 3 Jam  sudah beraksi di Berlin.

    Kebijakan terhadap Foreign Terrorist Fighter dan strategi mencegah serangan teror dalam negeri. Semenjak marak terjadi serangan teror terjadi secara sporadis dan singkat sebagaimana ditemukan  dalam kasus-kasus Active Shooter belakangan ini memaksa GSG 9 untuk merubah pola penyiapan  personel dalam penugasan lawan teror dan hal ini berpengaruh kepada komposisi dan tanggung jawab individu dalam unit-unit wanteror yang ada di GSG 9 saat ini.

    Semula pada beberapa waktu sebelum serangan active shooter marak, trend serangan teror yang umum saat itu ( antara tahun 60-80an)  adalah peristiwa pembajakan pesawat udara sebagaimana terjadi terhadap pesawat Lutfansa nomor penerbangan 181 tahun 1977 di Somalia, kemudian peristiwa perompakan  Kapal Laut dan penculikan serta penyaderaan warga negara oleh sekelompok bersenjata terutama di daerah  konflik, pada masa tersebut unit lawan teror memiliki waktu yang relatif lebih lama untuk melakukan persiapan secara rinci dan latihan penyegaran / rehearshall sebelum lancarkan serangan.

    Kini konsep unit lawan teror dirubah menjadi  unit komposit dimana  tiap unit mempunyai semua perkecabagangan mulai tactical surveillance, medis pertempuran, penguasaan IT dan penjinakan bom atau EOD, breacher bahkan sniper semuanya  kini menjadi satu dalam satu unit, setiap unit akan memiliki anggota yang harus bisa dan mampu menjadi  operator yang mengerti tugas spesifik tadi.

    Konsekkuensi perubahan pola penyiapan pasukan diatas menyebabkan walaupun unit I adalah Sniper, sesungguhnya unit I  Sniper maupun Unit II Diver dan Unit III Parachutist  juga memiliki operator untuk melakukan tactical surveillance, Medis pertempuran, penguasaan IT dan penjinakan bom atau EOD, selain kemampuan khas Sniper, Diver dan parachutist yang menjadi khas masing masing sebagai pembeda akhir.

    Kebijakan preemptive strike ancaman teror  atas aset dan kepentingan Jerman di Luar negeri adalah secara undang-undang Jerman memberikan mandat kepada GSG 9 untuk melakukan tindakan kepolisian dalam rangka melindungi Jerman maupun kepentingan Jerman di dalam dan di luar negeri.

    GSG 9 memiliki unit close protection yang ditugaskan dibeberapa negara sahabat sebagai bagian perlindungan korps diplomatik Jerman di luar negeri , maupun sebagai penasihat keamanan bagi perusahaan–perusahaan  Jerman terutama di negara yang memiliki kerawanan tinggi maupun perusahaan yang memiliki derajat kerahasiaan atas keamanaan negara yang sangat vital.

    Sumber anggaran untuk latihan setahun berkisar antara jumlah 60.000 euro dan digunakan sampai sekitar  30 persen untuk anggaran rekruitmen anggota baru, namun demikian bilamana anggaran yang disiapkan sebesar 30 persen tadi tidak terserap semua karena dari 200- 250 kandidat yang mendaftar kemudian hanya 15-20 yang bertahan dan lulus seleksi latihan selama 10 bulan, maka sisa anggaran proses rekruitmen  dapat digunakan untuk mendukung latihan untuk  kesiapan operasional.

    Sisa anggaran rekruitment yang tersedia boleh digunakan untuk menunjang kesiapan operasional asalkan bukan untuk  pengadaan amunisi maupun alsus lainnya tetapi khusus untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan.

    Jumlah anggota GSG 9 saat ini sekitar  berjumlah  280 operator aktif pada unit I Sniper,  Unit II Diver dan Unit III Parachutist serta adanya 120  anggota yang bertugas sebagai unit close protection pada kedutaan Besar Jerman di beberapa negara termasuk beberapa perusahaan atau lembaga yang mewakili kepentingan Jerman di Luar Negeri seperti perwakilan Lutfansa di beberapa negara yang dianggap rawan.

    Akuntabilitas penggunaan anggaran dan Kebijakan politik dalam penggunaan anggaran menjadi sebagai sebuah referensi bagaimana penyerapan anggaran  rekruitmen anggota baru yang akuntabel, dimana anggaran disusun berdasarkan termin proses rekruitmen, dari setiap tahapan dapat langsung diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan setelah sejumlah kandidat mengundurkan diri secara sukarela ataupun dari hasil penilaian instruktur dianggap tidak mampu.

    Sisa anggaran inilah yang akhirnya digunakan secara optimal untuk pemeliharaan  kemampuan rutin anggota GSG 9 lainnya, GSG 9 sangat tidak keberatan atau kerepotan untuk mengembalikan  anggaran yang telah diterimakan, bilamana dari input 200-250 kandidat pada akhirnya kurang dari 15 persen yang bertahan selama 10 bulan pelatihan sekaligus dijadikan ajang seleksi.