UNMISS DAN KONDISI REPUBLIK SUDAN SELATAN SAAT INI

UNMISS DAN KONDISI REPUBLIK SUDAN SELATAN SAAT INI

DSC00595

DSC00027

DSC00035
20141030_144004

20140923_091941

20141010_173115
UNMISS berdiri berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal melalui resolusi Dewan Keamanan nomer 1996 (2011) tertanggal 8 Juli 2011 yang  menetapkan berdirinya Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) untuk periode satu tahun, pertanggal 9 Juli 2011, dengan tujuan untuk memperbaharui  Mandat Misi PBB di Sudan (UNMIS) sebelumnya yang berakhir pada tanggal yang sama.

20150529_093458

Tujuan UNMISS adalah untuk mengkonsolidasikan perdamaian dan keamanan, dan membantu menciptakan  kondisi yang sesuai untuk  pembangunan di Republik Sudan Selatan, sekaligus untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Sudan Selatan agar dapat memerintah secara efektif dan demokratis termasuk menjalin hubungan baik dengan tetangga-tetangganya.

4

images (9)

Napak tilas sejarah berdirinya republik Sudan Selatan dimulai dari adanya  Comprehensive Peace Agreement  tahun 2005 yang berlanjut dengan adanya referendum dan kemerdekaan Sudan Selatan itu sendiri. Pada  tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan berhasil menjadi negara terbaru di dunia. Kelahiran Republik Sudan Selatan merupakan puncak dari proses perdamaian enam tahun yang dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) pada tanggal 9 Januari 2005 antara Pemerintah Sudan  ( Khortum ) dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), guna mengakhiri lebih dari 20 tahun masa perang.

IMG_0662

Misi PBB di Sudan (UNMIS) mendukung pelaksanaan CPA selama periode interim yang dibentuk oleh Pemerintah Sudan dan SPLM ketika CPA ditandatangani, termasuk menyerukan referendum untuk menentukan status Sudan Selatan. Referendum diadakan pada bulan Januari 2011, hampir 98,83% pemilih memberikan  suara untuk kemerdekaan. Sekretaris Jenderal PBB menyambut pengumuman hasil akhir referendum dan menyatakan sebagai cerminan kehendak rakyat Sudan Selatan.

DSC00852

Setelah akhir periode peralihan kekuasaan dan dilanjutkan dengan kemerdekaan Sudan Selatan pada Juli 2011, Dewan Keamanan akhirnya membentuk misi baru, yakni Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) dengan mengadopsi resolusi Dewan Keamanan PBB nomer : 1996 (2011) tertanggal 8 Juli 2011 .

20150124_150957

Pada  tanggal 15 Desember 2013, kekerasan kembali pecah di Juba , ibukota Sudan Selatan dan dengan cepat menyebar ke lokasi lain di negara itu yang mengakibatkan krisis politik dan mengancam kondisi keamanan nasional, dampak konflik paling parah dirasakan didaerah  seperti : Central Equatoria, Jonglei, Lakes, Unity dan Upper Nile.

20141103_151043

Konflik juga berakibat adanya ketegangan hubungan antara Pemerintah dan UNMISS, terjadi peningkatan sentimen anti-PBB yang berasal dari salah persepsi tentang peran Misi selama krisis. Tuduhan yang tidak mendasar bagi UNMISS memihak salah satu pihak serta kecurigaan bahwa Misi PBB telah membantu dan bersekongkol dengan pasukan anti-pemerintah.

IMG-20141212-WA0028

Pernyataan publik yang bermusuhan justru dibuat oleh pejabat senior Pemerintah, akibatnya akses UNMISS untuk bergerak bebas akhirnya terhambat. Demonstrasi mengecam PBB terjadi beberapa kali di Ibukota termasuk di beberapa kota seperti Rumbek (Lakes State) dan Aweil (Bah el Ghazal North State).

DSC00032

Krisis senantiasa memiliki konsekuensi negatif terhadap hak asasi manusia di berbagai negara, terutama di daerah yang mengalami  konfrontasi militer besar seperti di ibukota nasional dan di Jonglei, Upper Nile danUnity States). UNMISS memperkirakan ribuan orang tewas selama pertempuran pada awal-awal masa krisis. Kedua pihak dalam konflik bertanggung jawab atas serangan etnis yang menargetkan warga sipil dimana kedua belah pihak, gagal mematuhi hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia.

DSC00698

Dalam empat minggu pertama krisis, hampir 500.000 orang telah mengungsi di Sudan Selatan dan selebihnya sekitar 74.300 orang telah menyeberang ke negara tetangga.  Angka ini terus meningkat, total pada akhir Februari 2014 telah mencapai 900.000 orang, termasuk di antaranya 167.000 orang telah menyeberang ke negara tetangga. Jumlah warga sipil terdampak konflik  yang berkategori rawan pangan meningkat menjadi 1.100.000-3.200.000 orang, sekitar 500.000 pengungsi lainnya juga membutuhkan bantuan pangan, berarti bahwa krisis ini telah berdampak terhadap kelangsungan hidup 3,7 juta rakyat Sudan Selatan.

Ketika pertempuran meletus di Juba dan tersebar di seluruh wilayah Greater Upper Nile, puluhan ribu warga sipil melarikan diri dari daerah di mana sejumlah besar pembunuhan yang terjadi, termasuk untuk melarikan diri serangan yang ditargetkan terhadap komunitas tertentu, gelombang pengungsian  mengarah ke lokasi-lokasi  UNMISS  Compound di Juba, Bor , Akobo, Bentiu, Malakal dan Melut untuk mencari perlindungan.

UNMISS akhirnya membuka gerbang untuk pengungsi dan memerintahkan  para anggota Military Engineers untuk bekerja sama dengan Lembaga kemanusiaan, membangun fasilitas didalam kawasan UNMISS Compound untuk perlindungan warga sipil, Sejak itu, sebanyak 85.000 warga sipil telah mencari perlindungan di Delapan UNMISS Compound di seluruh negeri.

DSC00907

Gelombang warga sipil yang menjadikan Compound PBB sebagai kawasan perlindungan darurat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di Sudan Selatan, UNMISS berupaya untuk menjamin keamanan yang memadai dan perlindungan kepada mitra lembaga kemanusiaan agar dapat untuk memberikan bantuan yang layak kepada pengungsi.

20141110_183638

IMG_0552

DSC00015

Dalam rangka menguatkan kapasitas  UNMISS untuk mengatasi krisis, Dewan Keamanan melalui resolusi 2132 (2013) tertanggal 24 Desember yang disetujui lewat rekomendasi Sekretaris Jenderal memutuskan untuk segera meningkatkan  jumlah kekuatan Militer dan Polisi pada UNMISS.

20141029_082106

Kekuataan pasukan militer UNMISS dinaikkan menjadi 12.500 personil dan menjadikan komponen polisi menjadi 1.323 personel, termasuk didalamnya pasukan Formed Police Units, melalui pemindahan antar misi sementara dari beberapa Misi operasi pemeliharaan perdamaian PBB lainnya sekitar UNMISS melalui kerjasama antar-misi / Inter Mission Cooperation, kerjasama antar-misi memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas suatu Misi untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi warga sipil dari bahaya lebih lanjut.

20141210_112559

Keinginan  Sekretaris Jenderal PBB melihat perkembangan terakhir di Sudan Selatan adalah  agar UNMISS untuk sementara harus memprioritaskan pada perlindungan warga sipil, hak asasi manusia yang berkontribusi terhadap penciptaan kondisi keamanan yang kondusif dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan, seperti yang ditetapkan dalam wilayah kewenangannya, selain itu ketidakberpihakan Misi terhadap pihak-pihak bertikai akan berdampak positif selama konflik berlangsung.

Pada tanggal 27 Mei 2014, Dewan Keamanan PBB, dengan suara bulat mengadopsi resolusi 2155 (2014) yang memberikan amanat kepada UNMISS untuk : memberikan perlindungan warga sipil, monitoring hak asasi manusia dan dukungan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, dan meningkatkan kekuatan pasukan Misi untuk 12.500 dan komponen polisi untuk sampai 1.323 personel.

IMG-20150628-WA0001

Berdasarkan resolusi  nomer 2155 (2014) inilah Mabes Polri kemudian merespon permintaan UNDPKO untuk mengirimkan 16 personel Polri yang  sebelumnya telah lulus UNSAT dan dinyatakan layak mengikuti penugasan selaku IPO pada misi UNMISS.

IMG_0608

Saat ini  telah diberlakukan Mandat  terbaru berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomer 2223 ( 2015) tertanggal 28 Mei tahun 2015 yang memberikan tugas kepada UNMISS untuk melakukan :  Protection of Civilian, Monitoring and investigating human rights, Creating the conditions conducive to the delivery of humanitarian assistance, dan Supporting the Implementation of the Cessation of Hostilities Agreement,  dimana fokus utama kegiatan Individual Police Offices (IPOs) sendiri adalah kepada Protection of Civilian  ( POC ) terutama di penampungan Internal Displaced People / IDP.

Protection of Civilian dilaksanakan untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik, dengan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak-anak, patroli aktif dengan perhatian khusus ditujukan pada warga sipil pengungsi, dalam pelaksaan Protection of Civilian, IPO bekerjasama dengan Formed Police Unit (FPU) yang kemudian disebut UN Police (UNPOL).

IMG-20150604-WA0001

Kondisi Kamtibmas di Republik Sudan Selatan saat ini ternyata tetap masih bergejolak, secara teoritis kawasan POC merupakan kawasan steril dari konflik senjata, tidak seorangpun diijinkan masuk apabila berstatus kombatan apalagi bersenjata, tujuannya adalah agar setiap IDP yang berada didalamnya akan terjamin keamanan dan keselamatan mereka selama konflik berlangsung, hal ini tidak lepas  dari sikap sempalan faksi yang bertikai di Sudan Selatan dipimpin para warlords yang memperoleh dukungan dari komunitas–komunitas suku, antara Suku Dinka melawan Suku Shilluk atau dengan Suku Nuer dan suku-lainnya.

Umumnya masalah pemicu adalah bentrok adalah : curi mencuri ternak sapi, rekruitmen tentara child soldier, melarikan perempuan, mabuk miras dan berkelahi, seperti yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2015 pukul 18.00 EAT dilaporkan terjadi pertempuran antara pasukan pemerintah (SPLA) dengan pasukan oposisi (SPLA IO) yang berafiliasi dengan milisi Shiluk, di dua tempat berbeda yaitu di kota Malakal dan daerah sekitar area airport. Pertempuran yang terjadi berjarak sekitar 3 km dengan menggunakan berbagai jenis senjata ringan, berat, mortar hingga peluncur roket.

Pertempuran berlangsung hingga malam hari dan puncaknya pada pukul 22.00 EAT, pertempuran semakin sengit dan mendekat hingga jarak sekitar 200 m dari Alfa gate UN Compound di Malakal.

IMG_0578

Kontak tembak antar faksi didekat UN Compound Malakal yang berujung dengan jatuhnya kota Malakal ketangan SPLA IO tentunya menjadi pertimbangan sendiri bagi UNMISS, ditambah tanpa adanya jaminan kepatuhan antar faksi terhadap mandate UNMISS, maka UNMISS sempat mengeluarkan perintah evakuasi sekaligus relokasi  personil UNPOL dari Malakal menuju lokasi yang lebih kondusif.

20141029_082301

Selama hampir 2 minggu semenjak kota Malakal jatuh ketangan SPLA IO , tidak ada penerbangan milik sipil maupun PBB yang bisa melintas antara Malakal-Juba atau Malakal–Bentiu, trauma atas tertembaknya helicopter milik PBB beberapa waktu lalu oleh salah satu pihak yang bertikai.DSC01008

Data kekuatan komponen UNMISS per Juni 2015 adalah : kekuatan awal UNMISS yang disetujui negara Sudan Selatan meliputi hingga 7.000 personil militer, 900 personil polisi dan sejumlah Komponen sipil yang sesuai, kemudian sesuai dengan dengan perubahan mandate 2155 (2014) terdapat penambahan jumlah yang signifikan hingga 12.500 personil militer, 1323 personil polisi sipil (termasukFPU ) dan sejumlah Komponen sipil yang sesuai.

20141029_10483120141029_104659

Kekuatan personel UNMISS saat ini sesuai data tanggal (30 Juni 2015) dengan wewenang otorisasi sampai tanggal 30 November 2015 berdasarkan  Resolusi Dewan Keamanan PBB nomer 2223 (2015) tanggal 28 Mei 2015 adalah sebagai berikut :  terdapat 12.523 total personil berseragam: 11.350 komponen pasukan Militer; 179 perwira penghubung militer ; 994 Polisi (termasuk FPU), 769 personil sipil internasional, 1.204 staf sipil lokal  dan 409 Relawan PBB.

20150604_201219

Negara kontributor pada UNMISS dari komponen personil militer adalah: Australia, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Brasil, Kamboja, Kanada, China, Denmark, Mesir, El Salvador, Ethiopia, Fiji, Jerman, Ghana, Guatemala, Guinea, India, Indonesia , Jepang, Yordania, Kenya, Kirgistan, Mongolia, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nigeria, Norwegia, Paraguay, Peru, Polandia, Republik Korea, Rumania, Rusia, Rwanda, Senegal, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Uganda, Ukraina, Inggris, Republik Tanzania, Amerika Serikat, Vietnam, Yaman, Zambia dan Zimbabwe.

Komponen Polisi meliputi : Albania, Argentina, Bangladesh, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, China, Ethiopia, Fiji, Jerman, Ghana, India, Indonesia, Kenya, Kyrgyzstan, Namibia, Nepal, Belanda, Nigeria, Norwegia, Rumania, Rusia, Rwanda , Samoa, Senegal, Sierra Leone, Afrika Selatan, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Turki, Uganda, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat, Zimbabwe.

Korban personil UNMISS semenjak  misi berlangsung adalah: 17 orang militer; 1 orang polisi; 5 komponen sipil internasional; 6 warga sipil lokal; 7 lainnya.

sangkur dan senjata untuk kapur dan pena

Selama ini yang terdengar atau muncul di media massa nasional adalah bagaimana kondisi papua yang sangat dinamis , dikatakan demikian adalah tidak terlepas dari kondisi kamtibmas yang aman tentram dengan tertib sipil berjalan semestinya namun dalam sekejap dapat berubah menjadi suatu kondisi yang mencekam dan menakutkan.

Beberapa peristiwa penembakan terhadap anggota polri dan aparat tni , pembakaran fasilitas umum dan pemerintah ,agitasi dan teror termasuk sabotase lainnya bahkan serangan terhadap konvoi kendaraan pengangkut bahan makanan kerap terjadi secara tiba -tiba .
99 IGA D P Nugraha
Permasalahan gangguan keamanan di tanah papua menyisakan pertanyaan apakah kondisi ini akan terjadi lagi dikemudian hari ataukah kondisi panas dingin yg menggejala akan dapat dihentikan , lantas apa formulanya.

Membedah permasalahan penyakit panas dingin situasi kamtibmas di papua adalah dengan menganalogikan bagai seorang dokter yang menerima paien dengan gejala tertentu , lewat observasi , dan analisa yg tajam maka nantinya akan ditemukan suatu treatment dan obat yg manjur dengan dosis yang tepat.

fenomena insurgency yang terjadi di Papua bila diibaratkan sebagai analogi sebuah penyakit kronis yang memiliki gejala, perilaku dan bentuk yang khas , akan menunjukkan bahwa insurgency tidak lebih dan kurang sebagai sebuah pertarungan antara sekelompok orang yang tidak berkuasa terhadap pemerintahan yang sah.

Insurgency terjadi apabila kedua belah pihak yang bertarung menggunakan sumber daya politik termasuk kekerasan didalamnya untuk mencapai tujuan politik yang diperjuangkan dalam kancah pertarungan.

Insurjensi adalah merupakan bentuk pertarungan asimetrik, dimana akibat perbedaan atas kepemilikan aset dan pilihan metode yang berbeda dan tidak seimbang , sehingga memaksa adanya pilihan alternatif sebagai suatu rasionalitas bagi pihak yang lebih lemah untuk secara dinamis menggunakan time , space, support dan legitimasi dalam memenangkan pertarungan yang dihadapi.

Dukungan masyarakat dalam insurgency dan lawan insurgency tidak terlepas dari pola pemikiran bahwa rakyat sesungguhnya adalah ruang gerak dan ruang juang yang sesungguhnya , sehingga barang siapa berhasil memenangkan hati dan pikiran rakyat maka aspek time , space , support dan legitimacy akan berda dalam genggaman.

Memenangkan hati dan pikiran rakyat merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dengan kesegeraan , manakala Rakyat seperti pada umumnya memiliki kecenderungan netral terhadap keberpihakan dalam pertarungan antar kekuatan di sebuah negara, keberpihakan rakyat adalah sebuah pendulum yang senantiasa bergerak sesuai polarisasi kekuatan pemenang dalam tiap pertarungan.

Tujuan utama lawan insurgensi adalah memisahkan insurjen dari masyarakat luas , diikuti dengan mengembalikan mereka yang terindikasi sebagai simpatisan menjadi kembali pro nkri , terakhir diikuti dengan pengejaran , pengejaran dan pengejaran untuk memburu dan menghancurkan secara sistematik susunan bertempur insurgen baik yang berada dipermukaan seperti kepada mereka yang duduk di pemerintahan sebagai pejabat lokal , berkedok LSM, akademisi , maupun meminjam tangan lembaga Keagamaan , termasuk jaringan clandestine dalam dan luar negeri.

Sebagai sebuah tujuan dalam lawan insurgency adalah suatu antitesa terhadap strategi insurgency yang menggunakan : metode Konspirasi, Perang berkepanjangan berlarut dan melelahkan untuk menguras tenaga dan biaya besar , simbolisasi Military foco sebagai bagian dalam kampanye eksistensi jaringan insurgent dan menggunakan tindakan terorisme sebagai suatu bahasa agitasi terhadap lawan dan pendukungnya.

implementasi strategi lawan insurgency bagai sebuah resep dokter atas analisa gejala, perilaku dan dampak yang timbul dari sebuah penyakit adalah dengan penerapan operasi lawan insurgency yakni insurgency harus dilawan dengan insurgency

Minimum of force, merupakan syarat pertama dalam lawan insurgeny , kekuatan bersenjata digunakan dalam taraf seminimal mungkin.

Pertimbangan terhadap kemungkinan collateral damage yang bisa saja muncul dari setiap pelaksanaan operasi lawan insurgency. Haruslah menjadi suatu prioritas yang harus dicegah , manakala time , space , support dan legitimacy menjadi sebuah perebutan antar pihak yang bertarung dengan rakyat berada ditengah pertarungan tersebut.

Hanya kepada mereka yang bisa dengan cerdik menekan dan mencegah secara langsung jatuhnya korban sipil dikalangan masyaraktlah yang akan memenangkan hati dan pikiran rakyat secara luas.

Hit and Run sebagai taktik yang paling umum dilakukan pihak insurgen untuk menguras tenaga , sumber daya dan kekuatan pasukan pemerintah, harus diwaspadai sebagai taktik yang sebenarnya ditujukan untuk memancing kemarahan dari suatu pihak yang dilampiaskan dengan menyerang dan menyakiti rakyat.

Pelampiasan kekesalan atas serangan Hit and Run menjadi racun yang paling mujarab untuk memisahkan rakyat dari pemerintahnya dan menumbuhkan simpati rakyat terhadap insurgen dalam memenangkan suatu pertarungan.

Flexibility tactical unit sebagai syarat kedua merupakan sebuah konsep yang melengkapi bagaimana minimum of force diatas diterapkan dalam konteks lawan insurgency.

Mobilitas dan gerak perpindahan pasukan insurgen yang kerap menyelinap ditengah tengah masyarakat harus diikuti oleh unit unit kecil dengan perlatan memadai dan sumber daya manusia yang tepat.

Daya gempur , daya tembak dan daya gerak unit -unit pasukan taktis harus sedemikian fleksibel, dengan kemampuan diatas rata-rata pasukan reguler , unit-unit ini dapat menjelma sebagai unit pemburu kejahatan yang efektif.

Sebagai unit crime hunter dengan dukungan daya gempur , daya tembak dan daya gerak diatas rata_rata diharapkan diperoleh daya tahan yang mumpuni bergerak secara taktis dengan kemampuan menggunakan kekuatan senjata secara sangat -sangat minimum dan terukur menghindari collateral damage di lingkungan masyarakat luas.

A good soldier wasn’t born , but he has to be made, mengharuskan adanya daur rekruitment,pembentukan dan pelatihan, penugasan dan pengakhiran tugas jauh unit taktis nan flexibel tadi menjadi diatas rata-rata kebutuhan membentuk pasukan reguler.

Jalan panjang membentuk unik taktis nan flexibel sebagai unit pemburu kejahatan , mungkin terdengar sumir dalam konteks Brimob saat ini , manakala kemampuan lawan insurgency brimob saat ini belum mampu mengulang kejayaan masa-masa Resimen Pelopor dahulu kala.

Konsepsi ATM ( amati , tiru dan modifikasi ) dapat diterapkan untuk menyusun dan menghidupkan kembali kemampuan lawan insurgency , beberapa satuan militer yang ada di Indonesia dapat menjadi acuan dalam konteks membangun dan menghidupkan kembali unit-unit taktis nan fleksibel sebagai unit buru sergap insurgent di Indonesia.

Bukan suatu set back manakala Polri dalam hal ini Brimob menghidupkan kembali unit unit taktis nan fleksibel tadi, dan bukanya suatu pengangkangan terhadap semangat reformasi Polri , namun sebagai jawaban yang paling logis dalam menghadapi insurgen yang malang melintang di beberapa wilayah Indonesia dan papua khususnya , dimana dalam ranah penegakkan hukum , apapun jalanya asalakan sah secara hukum ,profesional dalam pelaksanaan dan menggunakan kekuatan terukur dapatlah menjadi pertimbangan bahwa Brimob memang harus menghidupkan kembali kemampuan lawan insurgency yang selama ini secara malu-malu dikembangkan dalam satuan brimob secara terbatas.

Syarat ketiga dalam strategi lawan insurgency adalah dengan adanya Civic -military cooperation, yaitu kerjasama antara kekuatan militer ( bersenjata ) dengan pemerintahan sipil dan masyarakat secara meluas.

Sebagai sebuah upaya mengumpulkan dukungan masyarakat adalah tidak serta merta dengan menggunakan senjata dan sangkur saja , karena dukungan yang timbul dari adanya ketakutan atas kekerasan hanya bersifat semu dan temporer dalam konteks dukungan masyarakat sebagai sebuah pendulum yang bergerak dinamis.

Sebuah pelajaran yang kembali diaktualisasikan adalah ketika senjata , dan sangkur berubah menjadi pena dan kapur , sebagaimana beberapa kegiatan civic-military cooperation yang dilaksanakan oleh satuan brimob di Papua dalam melawan insurgency

Brimob masuk sekolah ! meninggalkan sementara waktu sangkur dan senjata , dan menggantikan dengan kapur dan pena, dengan bermodalkan keberanian dan kesadaran moril pada akhirnya beberapa anggota Brimob di Papua tergerak untuk membantu mendidik tunas-tunas muda dengan menjadi guru pengganti di beberapa sekolah di pedalaman papua.

Seperti dipahami bersama bahwa faktor geografis , sosiokultural dan pertimbangan keamanan selama ini pada akhirnya memaksa guru-guru resmi sekolahan untuk hengkang dari tanah papua, tentunya hal ini sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kualitas pendidikan di papua dalam membangun konsep wawasan nusantara dalam bingkai NKRI, ke Bhineka Tunggal Ika-an , Pancasila , UU 1945.

Trias pertarungan antara Pemerintah : Masyarakat : dan Insurgency dalam sebuah pemenangan, membutuhkan
Keselarasan antara penggunaan kekuatan secara minimum dan terukur dengan kerjasama antara kekuatan bersenjata dan masyarakat.
Brimob Papua Jaman Dulu(1)
Keselarasan yg diwujudkan dengan program Brimob Masuk Sekolah oleh Sat Brimob Polda Papua, merupakan terobosan kreatif dalam rangka membantu memperbaiki dan meningkatkan pendidikan serta wawasan juga merupakan upaya yang efektif untuk merangkul masyarakat di pedalaman Papua guna membangun kekuatan dan keberanian menolak dan memisahkan diri mereka dari cengkeraman kelompok insurgensi.

Proyeksi kedepan adalah diperlukan suatu kebijakan organisasi terkait implementasi program brimob masuk sekolah yang digiatkan oleh sat brimob Papua menjadi suatu strategi alternatif yg dikedepankan dalam konteks kekhasan papua .

manakala pendekatan pendekatan polisional seperti biasanya. Dengan penegakkan hukm , menjadi tidak efektif dalam merangkul dan memenangkan hati rakyat ,maka upaya mendidik intelektualitas masyarakat papua sebagai suatu prioritas .

Kemudian adalah bagaimana kebijakan dalam upaya merangkul dan memenangkan hati dan pikiran rakyat diikuti dengan kelembagaan yang dinamis.

Sebagai sebuah strategi insurgency lawan insurgency dimana struktur bertempur musuh kadang kadang sedemikian dinamis dan unstruktur maka diperlukan juga kelembagaan yang sifatnya cair dan un structure , mudah berdaptasi dengan orientasi kepada pencapaian hasil ,yang tentunya juga mensyaratkan rantai komando yang singkat , egaliter dan demokratis dalam pegambilan langkah guna implementasi kebijakan memenangkan hati dan pikiran rakyat
Terakhir adalah dengan sistem dan metode yang tepat , kreatifitas yang digagas oleh sat brimob papua dengan menugaskan beberapa anggotanya sebagai tenaga pengajar pengganti di beberapa sekolah pedalaman, membutuhkan pembekalan materi yang sifatnya sederhana , aplikatif dan mudah diduplikasi untuk diterapkan di beberapa tempat lainnya.

Sistem dan metode yang diterapkan berdasarkan SOP tertentu sehingga ketika sangkur dan senjata ditanggalkan sementara menjadi kapur dan pena , aspek keamanan dan keselamatan alat, personil dan kegiatan tetap menjadi perhatian.

Konklusi :
Brimob Masuk Sekolah adalah pilihan alternatif yang perlu digiatkan dalam membangun ketahanan masyarakat , guna mendulang simpati dan dukungan rakyat guna menanggulangi fenomena insurgency di Papua , kegiatan polisionil dan jasa intelijen hanyalah katalisator dalam membangun kekuatan masyarakat papua untuk menyelesaikan fenomena insurgency di Papua , ketika rakyata adalah air dan insurgen adalah ikan , pisahkanlah air sedemikian hingga agar ikan dapat tertangkap kemudian.

Saya menulis, maka saya ada.

POSISI POLRI DALAM MENGANTISIPASI PENGGUNAAN SENJATA OLEH TERORIS DI INDONESIA

POSISI POLRI DALAM MENGANTISIPASI
PENGGUNAAN SENJATA OLEH TERORIS DI INDONESIA
Pendahuluan
Perubahan lingkungan keamanan di Asia Pasifik terutama terkait pada masalah-masalah keamanan regional yaitu tentang percepatan pembangunan senjata penghancur massal atau Weapons of Mass Destruction (WMD). Percepatan pembangunan senjata yang sekarang lebih mengkhawatirkan daripada yang sebelumnya. Asia Pasipik merupakan sebuah wilayah dimana intitusional regionalnya tidak berkembang, ketegangan lintas perbatasan relatif tinggi, kemampuan senjata meningkat, khususnya masalah perkembangan WMD yang belum terselesaikan.
Pada masa perang dingin, perkembangan vertikal yaitu peningkatan tetap dalam ukuran senjata WMD oleh negara-negara yang telah melampaui ambang batas adalah kejadian yang jauh lebih umum karena hanya meliputi dua negara Super Power yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, maka muncul perkembangan yang dikategorikan perkembangan horizontal terhadap kepemilikan WMD oleh negara-negara yang menyeberangi ambang batas sebagai pendatang baru ke dalam Klub Nuklir seperti Korea Utara dan Irak, oleh Robert O’Neill disebut negara “the underdog”. Kedua negara ini mempunyai potensi menawarkan akses WMD kepada kelompok teroris. Sehingga menjadi prioritas tertinggi pada agenda keamanan negara-negara regional pada umumnya dan AS pada khususnya.
Sejak kejadian 11 September 2001 menunjukkan secara jelas menjadikan keamanan internasional sebagai papan catur utama dalam konflik kekuatan yang sangat besar oleh negara hyper power Amerika Serikat. Strategi pemerintahan Bush dalam mendeteksi dan mengembangkan mekanisme yang tepat untuk mengatasi ancaman ini adalah dengan penggunaan kekuatan militer terhadap negara-negara yang diduga mempunyai kemampuan membantu kegiatan kapada teroris dan memiliki WMD yaitu Irak. Pernyataan Presiden Bush walau dikategorikan kontroversial, tetapi menghasilkan skenario yang mencemaskan terhadap negara-negara Asia Pasipik. Namun upaya melaksanakan invasi terhadap Irak tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak ditemukannya WMD seperti dugaan AS.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Amerika Serikat kemudian mengusulkan Six Party Talks yang melibatkan Korea Selatan, Korea Utara, AS, Jepang, Cina, dan Rusia. Pada putaran pertama tahun 2003, diplomat Korea Utara menyatakan bahwa Pyongyang tidak memiliki pilihan selain mendeklarasikan kepemilikan senjata nuklir dan akan melakukan uji coba senjata nuklir. Namun mereka juga mengatakan bahwa Pyongyang akan menghentikan program nuklirnya jika AS mengubah kebijakan permusuhannya, menghalangi pertumbuhan ekonomi Korea Utara, dan membantu kebutuhan energi Korea Utara. Korea Utara pun mengaku memiliki program nuklir, tetapi menolak untuk mengakhiri kecuali AS sepakat untuk mengadakan pembicaraan bilateral dan menormalkan hubungan. Ketika tuntutan ini ditolak Washington, Korea Utara menarik diri dari perjanjian non proliferasi nuklir (NPT).
Korea Utara menimbulkan ancaman yang jelas berbeda dengan Irak. Irak adalah negara Islam yang kaya akan sumber daya alamnya dengan sejarah dari penggunaan aktual dari WMD dan dengan catatan tentang dukungannya kepada teroris. Sedangkan Korea Utara adalah negara dengan kondisi perekonomian yang lemah sebagai akibat embargo oleh AS, namun mempunyai kemampuan untuk membuat WMD, sehingga dalam menaikkan kondisi perekonomian tersebut, kemungkinan adanya upaya penjualan WMD bisa dikatakan lebih besar terjadi dalam pendekatan semacam itu.
Gerakan Teroris di Indonesia
Akar permasalahan teroris di Indonesia dan juga negara lainnya adalah adanya paham radikal yang tertanam di benak para teroris yang membenarkan berbagai tindakan melawan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menyesatkan ajaran agama. Dengan melakukan tindakan teror, para teroris percaya bahwa mereka telah berjuang di jalan tuhan dan akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda di kehidupan akhirat nanti.
Dengan sederet “prestasi” pengungkapan jaringan teroris, pemerintah Indonesia menjadi bagian terpenting dalam agenda internasional perang melawan terorisme. Sebagai alat diplomasi, prestasi tersebut tentu saja memupuk benefit politik dan komitmen-komitmen kerjasama internasional yang signifikan dalam memperkuat agenda pemberantasan terorisme dan agenda-agenda sektor keamanan lainnya. Dukungan pemerintah Amerika Serikat dan Australia terhadap Kepolisian RI dan secara khusus kepada Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror, harus diakui sebagai bentuk apresiasi internasional kepada pemerintah Indonesia dalam pemberantasan terorisme.
Dengan banyaknya pengungkapan teroris ini, telah diketahui berbagai macam modus operandi, kelompok teroris dan sumber dana yang diperoleh kelompok tersebut dalam melaksanakan aktifitasnya di Indonesia. Fakta-fakta yang terungkap dapat terlihat dari berbagai hasil pengungkapan tersebut sebagai berikut :
1. Kelompok teroris Abu Omar memperoleh dana dari berbagai macam cara. Selain hasil patungan para anggota, dana juga diperoleh dari keuntungan penjualan senjata api ke kelompok teroris lain. Polisi meyakini kelompok Abu Omar memasukkan senjata dari Filipina melalui jalur Mindanau-Tawau-Nunukan (Kalimantan Timur)-Tanjung Perak (Surabaya). Terkait kelompok ini, Tim Densus 88 telah melakukan penangkapan dengan jumlah 18 orang. 11 diantaranya ditangkap Juli 2011 lalu, termasuk pimpinannya Abu Omar dan 7 orang lainnya ditangkap pada Sabtu, minggu pekan lalu, di Tangerang, Jaktim dan Bekasi. Kebanyakan mereka ditangkap karena kepemilikan senjata api yang diduga diselundupkan dari Filiphina.
2. Polri menyatakan tiga DPO yang ditangkap Densus 88 di Tangerang, Sabtu (12/11/2011) pagi, merupakan pengembangan dari kelompok pemasok senjata api Abu Omar. Kelompok tersebut memasok senjata api ilegal dari Filipina melalui Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur. “Ini pengembangan dari penangkapan Abu Omar, terkait senjata api di Nunukan, Kalimantan Timur. Mereka adalah DPO terorisme, karena melakukan jual beli senjata api asal Filipina, ” ujar Kabag Penum Polri, Kombes (Pol) Boy Rafli Amar.
3. Kelompok terduga teroris Abu Omar diduga merupakan kelompok pemasok senjata api jaringan teroris di Indonesia. Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri telah menangkap enam jaringan Abu Omar yakni, DAP (34), BH alias Dodi (35), AA alias Agung (31), S (31), DWT (50) dan SGO alias Sogih di Tangerang dan Jakarta, Sabtu (12/11) dan Minggu (13/11). Dikatakan, mereka diduga menyelundupkan senjata tersebut melalui jalur laut, di antaranya melalui pelabuhan tradisional di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi.
Dari fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa gerakan teroris di Indonesia masih dikategorikan ancaman yang serius karena dukungan terhadap gerakan tersebut mendapat dukungan bukan hanya dalam negeri tetapi luar negeri. Akibatnya gerakan teroris ini sebagai bagian dari ancaman nyata terhadap hak atas rasa aman dan ancaman nyata terhadap hak asasi manusia juga merupakan tugas konstitusional pemerintah.
Kedudukan Polri dalam Antisipasi Penggunaan Senjata Teroris di Indonesia
Pemberantasan terorisme di Indonesia secara massif dimulai sejak peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa agenda pemberantasan terorisme di Indonesia merupakan bagian dari agenda perang global melawan terorisme yang dikomandoi AS dan sekutunya pasca peristiwa 11 September 2001. Sebagai bagian dari agenda internasional, sejak 2002, pemerintah Indonesia menggunakan isu terorisme dan kinerja pemberantasan terorisme sebagai kapital politik diplomasi internasional.
Terorisme dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan dalam negeri, stabilitas negara Indonesia, hilangnya nyawa manusia, pelanggaran terhadap hak-hak hidup manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, terhadap pelaku tindak pidana terorisme harus diberantas untuk mewujudkan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum terhadap masyarakat. Salah satu peran Polri untuk memberantas terorisme adalah membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai pasukan khusus untuk melakukan pemberantasan.
Lebih lanjut kedudukan Polri dalam melakukan pemberantasan terorisme selalu ditempatkan sebagai aparat terdepan karena berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam hal ini, tugas Polri tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang menjadi dominan dibanding aparat lainnya. Sedangkan pihak TNI hanya sebatas fungsi bantuan bila diperlukan oleh Polri.
Dengan alasan tersebut di atas, keberadaan Densus 88 AT Polri harus menjadi kesatuan professional yang mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ditegaskan pada awal pembentukan. Bila merujuk pada Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi terror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan terror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam UU Anti Terorisme.
Densus 88 Anti Teror harus mengoptimalkan kembali fungsi dan perannya khususnya di bidang intelijen. Peran intelijen ini harus dilaksanakan koordinasi dengan pihak instansi yang mengembang fungsi intelijen lainnya, contohnya TNI dan BIN. Selama ini belum terdapat koordinasi yang berarti dalam kegiatan intelijen dimaksud. Sehingga terkesan pelaksanakan penyelidikan terhadap informasi kelompok terorisme hanya dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror.
Disamping itu, Polri juga harus meningkatkan kerja sama luar negeri di bidang penanggulangan terorisme secara maksimal untuk menekan jaringan terorisme yang memiiiki hubungan dengan luar negeri serta menyelesaikan akar permasalahan yang melibatkan isu di luar teritorial Indonesia, melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum regional dan internasional penanggulangan terorisme, pemanfaatan dukungan dari negara maju untuk kepentingan pembangunan kapasitas Indonesia, peningkatan kerja sama untuk menyelesaikan akar permasalahan terorisme radikal, dan peningkatan hubungan kerja sama di bidang operasional dan taktis dengan negara terkait, dengan mengedepankan peran Kementerian Luar Negeri, BNPT dan NCB Interpol. Karena selama ini juga belum terungkap secara komperhensif tentang sumber dana yang diperoleh kelompok terorisme dalam menjalankan aksinya di Indonesia. Hal ini merupakan permasalahan serius karena bila tidak diantisipasi secara dini, maka perolehan senjata yang lebih canggih seperti WMD diatas dapat dilakukan oleh kelompok atau jaringan teroris yang beraksi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie Santoso Perdanakusumah, Terorisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme (Humanis, soul approach dan menyentuh akar rumput), YPKIK, Jakarta, 2009.
Stephen Hoadley and Jurgen Ruland, Asian Security Reassessed, Institute of Southeast And Studies, Singapore, 2006.
http://www.lensaindonesia.com/2011/11/15/sumber-dana-kelompok-teroris-abu-omar-dari-jual-senpi.html

http://www.jogja.tribunnews.com/2011/11/12/senjata-api-terduga-teroris-dipasok-lewat-nunukan

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/11/15/101878/Kelompok-Abu-Omar-Diduga-Pemasok-Senjata-Teroris

PEMOLISIAN PROTAGONIS DI NAD TO WIN HEART AND PEOPLE’S MIND

PEMOLISIAN PROTAGONIS DI NAD
TO WIN HEART AND PEOPLE’S MIND

Tugas utama Polri selaku Civilian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum Negara Kesatuan Republic Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Polri dituntut sedemikian rupa memenuhi tugas yang dibebankan kepada mereka oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan yang tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang diwajibkan oleh profesi mereka serta para petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua orang dimana saja dan kapan saja
Bahwa tugas Polisi secara universal selaku Civilian Police di daerah bergejolak membutuhkan suatu pendekatan yang berbeda secara metode teknis maupun strategi, menghadapi Pluralisme masyarakat Indonesia yang sangat heterogen serta rentan terhadap terjadinya konflik vertikal dan Horizontal membutuhkan suatu daya cipta, rasa dan Karsa yang berasaskan konsep Think Global and Act Local
Apa kemenangan yang paling mutlak ?…. adalah menang perang tanpa harus berperang ( TzunTzu , The Art Of War ), secara universal Polisi termasuk Polri tidak akan pernah terlibat Perang Konvesional kecuali terlebih dahulu sempat dideklarasikan sebagai Combatan menurut Konvensi Genewa . Polisi bukanlah pasukan tempur, kecuali dideklarasikan sebagai bagian dari militer. Penyebutan Polisi bukanlah pasukan tempur mengandung maksud bahwa operasi Kepolisian bukanlah operasi militer. Dalam konteks ini pembatasan model pendekatan polisi dan militer jelas berbeda, sekalipun diwilayah konflik bersenjata yang sama sehingga Polri bekerja tidak menjadi bagian militer.
Bagaimana dengan Pemolisian di NAD sebagai strategi dan falsafah Polri kekinian . ? Saat ini aceh memasuki suatu tahapan baru , setelah konflik melelahkan yang berlansung secara putus sambung selama lebih dari 30 tahun, adalah dengan melakukan perubahan pola Antagonis menjadi Pola peran Protagonis sebagai pembimbing, dan menjadi mitra yang didasari pemahaman bahwa Polri tidak akan mampu sendirian untuk menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dibutuhkan kerja sama dalam kesejajaran antara petugas Polri dan masyarakat dalam memecahkan suatu masalah social, tentunya dengan memperhatikan kekhasan dan nilai- nilai moral setempat.

Identifikasi terhadap kegagalan pendekatan kekuatan bersenjata di NAD :
Profesionalisme Aparat TNI- Polri dalam penyelesaian konflik Aceh.
Tindakan penggunaan kekerasan yang berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh aparat TNI –Polri merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).yang menimbulkan luka traumatis masyarakat dan menyuburkan dukungan bagi kelompok GAM , padahal penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pilihan terakhir (last resort) bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
Bentuk tindakan kekuatan berlebihan yang ditampilkan oleh Aparat TNI – Polri diwujudkan terhadap subyek yang tidak dalam penguasaannya seperti setelah terjadi serangan oleh kelompok GAM terhadap iring-iringan kendaraan maupun Patroli serta Kawasan Kantor dan Asrama serta fasilitas milik umum maupun pemerintah yang sering kali memicu terjadinya kekerasan berlebihan terhadap masyarakat disekitar lokasi kejadian baik berupa pemukulan , penghinaan dan terjadinya penembakan membabi-buta sebagai pelampiasan rasa kesal ataupun kemarahan Aparat saat diserang tak seorang masyarakatpun yang datang untuk menginformasikan rencana serangan. Selain itu juga ditemukan penggunaan kekuatan secara berlebihan dilakukan terhadap subyek yang berada dalam penguasaannya. Hal ini biasa ditujukan kepada seseorang atau kumpulan orang yang telah ditahan atau ditangkap dimana polisi menggunakan metode penyiksaan terhadap mereka untuk mendapatkan keterangan atau hal lain.
Tindakan kekerasan yang ditampilkan diatas memiliki hubungan dengan tingkat Profesionalisme personel yang ditugaskan didaerah konflik, kata profesionalisme yang menunjuk kepada kadar keahlian atau kemampuan setiap personel untuk melakukan dan bertindak secara benar menurut tugas dan tanggung jawab yang dimiliki .
Profesionalisme hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang benar dan tepat porsi serta materi , adanya dukungan terhadap perangkat lunak dan keras yang logis dan masuk akal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Drs Usman Kasminto saat menyusun Buku Tantangan Polri mengamankan Aceh ( 2003 ) menyebutkan bahwa Polri sebagai organisasi belum mampu menentukan standart kualifikasi kemampuan dan latihan yang harus dijalani setiap personil Polri yang melaksanakan tour of duty ke Aceh , Rekruitment ? juga perlu ditanyakan sudah tepat atau hanya sekedar melaksanakan perintah Mabes Polri?

Peran pers dan persepsi masyarakat .
Simpati masyarakat kearah GAM hal ini didukung oleh keahlian mereka dalam melancarkan PUS (Perang Urat Syaraf ) dan Public Opini setting , berupa tindakan intimidasi dan kontra opini melalui media massa Koran setempat sehingga fakta dilapangan sering kali menyimpang, GAM memahami kekuatan yang dimiliki Media Massa untuk mengontrol dan mencari dukungan rakyat, untuk berbalik membenci Pemerintah dan semua aparat Pemerintahan melalui media setting dengan menekan dan mengancam wartawan untuk dihabisi keluarganya apabila tidak memuat berita seperti yang GAM inginkan sedangkan keberadaan satgas Penerangan yang dikirim dari Mabes Polri , tidak lebih sekedar tukang foto tanpa kemampuan menulis konter opini melalui pemuatan berita di media massa.
Pola pendekatan yang berempati terhadap kebutuhan dasar Manusia
Tugas dan Kewajiban Polisi dalam menyediakan rasa aman bagi masyarakat merupakan entry point untuk mencapai keberhasilan keamanan , Polisi yang memahami kedudukannya ini ibarat seorang salesman yang menawarkan produk berupa KEAMANAN kepada market yakni masyarakat . Wajib dipahami keamanan ( safety, security, surety ,peace ) merupakan barang langka ditengah situasi keamanan yang serba sulit, merujuk kepada Minimanual Urban Guerilla oleh Carlos Marighella
“The role of the urban guerrilla, in order to win the support of the population, is to continue fighting, keeping in mind the interests of the people and heightening the disastrous situation within which the government must act. These are the conditions, harmful to the dictatorship, which permit the guerrillas to open rural warfare in the middle of an uncontrollable urban rebellion.”

Taktik gerilya ? apa korelasinya dengan tugas Polisi ? , bahwa organisasi ( GAM ) tidak pernah melihat atau mau tahu dengan kedudukan Polri sebagai , Non-Combatan, Penegak Hukum dan bukan pasukan tempur, sekali dikategorikan “Aparat” ( TNI ,POLRI, Pegawai pemda, guru dan semua pegawai yang mendapat gaji dari NKRI ) adalah musuh, justru keberadaan sebagai anggota Polri merupakan primary target yang harus dihancurkan (culik kemudian dibunuh ) untuk menimbulkan ketakutan dan ketegangan di masyarakat, serta menciutkan nyali dan memancing amarah petugas yang lain agar semakin bertindak represif.
Situasi kemanan yang dihadapi Polri saat itu, merupakan wujud terjadinya ketegangan dan konflik vertikal bersenjata dalam negeri antara Pemerintah dengan sekelompok masyarakat yang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda secara frontal berjuang dengan menggunakan senjata
Pengalaman perorangan,sebagai penentu pola Komunikasi & pendekatan terhadap masyarakat.
Frekuensi penugasan yang telah dijalani oleh rekan-rekan di Brimob dalam penugasan Operasi Pemulihan Keamanan berbagai wilayah konflik di Indonesia telah membangun kesiapan mental dan kemampuan beradaptasi di lingkungan yang rawan. Rekan rekan kami di Brimob menyadari resiko tugas di daerah Konflik, bahwa kecerobohan dan tindakan arogansi justru akan memberikan pengaruh yang kontraproduktif terhadap keberhasilan tugas dalam rangka memberikan back-up satuan kewilayahan agar dapat melaksanakan kegiatan kepolisian secara optimal.yang menarik beberapa rekan personil Brimob yang kami kenal, menyunting gadis dari daerah Konflik untuk dijadikan Bhayangkari, sehingga sedikit banyak memberikan penilaian positif dan membuka pikiran masyarakat bahwa kedatangan mereka ke daerah- daerah tersebut justru untuk menjalin silaturahmi.Kesadaran yang harus terus menerus ditumbuhkan kepada personil Brimob bahwa tugas utama mereka untuk melindungi keamanan dan keselamatan Rakyat, dihidupkan dengan memberikan perintahtugas yang mengedepankan paradigma “ Apa yang terbaik bagi Rakyat adalah yang terbaik bagi Polri”
Upaya –upaya simpatik yang mengedepankan penghormatan terhadap budaya lokal setempat dalam merebut dan memenangkan hati rakyat sehingga dapat membatasi, menutup dan memutus dukungan rakyat terhadap GAM dilakukan dengan kegiatan counter Opini, developing good Public opinion, pelayanan masyarakat dan pendekatan Agama yang dilakukan di tiap- tiap pos keamanan yang kami miliki di beberapa Gampong dan setiap melaksanakan Operasi Penegakkan Hukum maupun Operasi Pemulihan Keamanan.
Suatu pengalaman yang menarik adalah ketika rekan di Brimob menyapaikan bahwa” menjadi Dukun juga bisa Memenangkan Perang” bahwa pernah dalam suatu operasi Pemulihan Keamanan seorang anggota Brimob dgn inisial Bripda Y, karena kebetulan memiliki kemampuan pengobatan supranatural, berinisiatif membuka praktek pengobatan tradisional disekitar Pos Brimob di Gampong B di pedalaman Aceh.
Tanggapan awalnya masih biasa biasa saja, hanya sebagian kecil masyarakat di sekitar Pos Gambong B yang mau datang untuk berobat, namun setelah sekian lama kunjungan masyarakat makin padat lagi, sehingga pengobatan yang biasanya dilakukan 2 kali seminggupun atas permintaan masyarakat dilaksanakan hampir sepanjang minggu .
Menurut penuturan rekan kami, berdasarkan informasi seorang pasien yang datang berobat, pihak GAM wilayah **** yang dipimpin oleh sdr. TGK Nyak XXX pernah melarang masyarakat untuk berobat ke tempat mereka, setiap orang yang datang ke tempat kami akan dicap CUAK dan diancam akan dibunuh.
Berkah bulan puasa datang kepada mereka , seseorang warga desa datang ketempat Brimob untuk berobat, namun tanpa diduga secara sembunyi sembunyi menyampaikan melalui secarik kertas bahwa pada sore hari nanti apabila akan hujan, seorang anggota GAM dari wilayah Gampong S akan melarikan diri dengan menumpang ojek, rencana pelarian akan dilaksanakan saat hujan, dengan harapan bahwa personil Brimob yang sering mengadakan sweeping kendaraan tidak akan memeriksa dirinya, atas informasi tersebut pimpinan memerintahkan beberapa anggota untuk melaksanakan penyergapan, dan Alhamdulilah informasi yang diperoleh dari pasien yang datang ke Pos brimob membuahkan hasil. Pada saat diinterograsi, awalnya tersangka tetap mengelak mengakui dirinya sebagai anggota aktif GAM yang diduga menyimpan 3 pucuk senpi jenis AK 47, sampai akhirnya pimpinan berinisiatif mengundang keluarga tersangka melalui perantara Geuchik Gampong M untuk mendatangkan orang tua dan kakak perempuannya.Upaya pendekatan dengan mendatangkan keluarga tersangka guna menyentuh hatinya awalnya semula gagal, karena masyarakat di daerah Gampong M, sangat trauma terhadap perilaku aparat TNI/Polri yang dulu pernah bertugas disitu, selain adanya intimidasi dari pihak GAM sendiri terhadap keluarga tersangka.
Berpacu dengan upaya opini setting yang dilakukan oleh GAM , pimpinan Brimob akhirnya meminta Bripda Y untuk berbicara langsung dengan keluarga tersangka, setelah keluarga tersangka mengetahui bahwa anaknya ditahan di pos Brimob serta diawasai langsung oleh Bripda Y yang selama ini dikenal sebagai seorang yang sering membantu melalui metode pengobatan tadisional masyarakat setempat, akhirnya keluarga tersangka mau datang dan menjeguk anaknya di Pos Brimob.
Setelah keluarga tersangka datang , maka pimpinan Brimob di pos menyampaikan bahwa putra mereka ditangkap karena terlibat GAM, dan disarankan untuk menunjukkan lokasi penimbunan senjata yang disimpan, pihak keluarga menyanggupi dan memahami apalagi setelah adanya jaminan keselamatan atas putranya.
Akhirnya berakhir sudah petualangan T alias Tengku M setelah semua senjata yang selama ini dipakai untuk menyerang dan meneror penduduk guna menarik pajak ditemukan di areal perkebunan Kelapa Gampong M, sebanyak 3 pucuk senpi ( 2 pucuk AK- 47, dan 1 pucuk M-16 , berikut sejumlah peluru ) sebagai barang bukti, tanpa perlu susah payah melakukan kontak senjata, tanpa perlu adanya pertumpahan darah dan tanpa mengeluarkan sebutir peluru. selanjutnya tersangka T kami serahkan kepada pihak Polsek M untuk dibina sebagai contoh anggota GAM yang telah menyerah secara sadar .
Da’i Brimob
Nanggroe Aceh Darussalam dikenal sebagai Daerah Serambi Makkah , menjadikan suasana kehidupan keagamaan secara Islam sangatlah kental,ini dipahami sebagai faktor yang dapat menguntungkan operasi pemulihan Keamanan, upaya penugasan Satgas Da’I Kamtibmas oleh Mabes Polri ,secara kasat mata dirasakan belum optimal, seperti diketahui sebagian personil Da’I Kamtibmas yang seharusnya berkunjung ke Meunasah, Pesantren, Masjid, pada faktanya hanya dikumpulkan di aula Polres, demi alasan keamanan dan keselamatan personil yang bersangkutan. ( sebagian anggota Da’I Kamtibmas yang ditugaskan merupakan korban dari penunjukan surat perintah saja, tanpa pelatihan yang cukup mengenai esensi Agama Islam serta kearifan budaya lokal Aceh ) , sehingga motivasi untuk bertugas demikian rendah serta bertugas tanpa dilengkapi alat beladiri yangmemadai.
Melihat kondisi tersebut, kepada setiap pos Brimob dalam jajaran untuk menggalakkan kegiatan pengajian dan pembacaan surat Yasin secara bersama masyarakat lingkungan sekitar Pos setiap malam jumat, serta apabila memungkinkan melaksanakan Sholat berjamaah di Masjid di sekitar Pos. Rupanya perintah tersebut ditanggapi secara positif, bahwa dalam jajaran personil Brimob ternyata memiliki banyak potensi “ Da’I Dadakan “ yang sering didaulat untuk memberikan ceramah serta mengajarkan baca tulis Quran kepada anak- anak di beberapa Meunasah yang ada di dekat Pos Brimob.
Tanggapan-tanggapan positif mulai tumbuh dengan ditandai masyarakat berani datang, sekedar ngobrol dengan anggota jaga di Pos, membantu membersihkan Pos, dan yang terpenting adalah informasi tentang dukungan dan kekuatan logistic yang selama ini diperoleh GAM dari warga masyarakat mulai berkurang, dan mereka ( GAM ) kini hanya memperoleh dukungan bersumber dari saudara / kerabat dekatnya saja.
Patroli simpatik
Selain melaksanakan penggiringan, pemutusan dan penangkapan terhadap target operasi yang berhasil diidentifikasi, metode Patroli simpatik dengan berjalan kaki maupun menggunakan ranmor dilakukan untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa Brimob selalu ada dan siap tugas, memberikan efek deterrent kepada GAM agar mobilitas diantara warga semakin terbatas .
Sering saat kami melaksanakan Patroli keluar masuk Kampung , warga masyarakat menanyakan identitas kami apakah berasal dari Pos Brimob di Gampong B, atau apakah kami rekan dari Bripda Y, sungguh suatu keuntungan bagi kami bahwa nama Bripda Y cukup dikenal sebagi seorang dukun yang cukup ampuh mengobati penyakit, manfaat lain yang dirasakan adalah selama 6 ( enam ) bulan bertugas, belum pernah sekalipun rombongan patroli jalan kaki, Kendaraan, Markas dan kegiatan kami diserang oleh GAM ,namun perolehan pucuk senjata milik GAM sebagai bukti eksistensi, juga tidak mengecewakan : 8 (delapan) pucuk senpi ( 1 pck M16, 6 pck AK-47, 1 pck pistol FN ) dan beberapa lembar dokumen serta perlengkapan logistik, diperoleh dari hasil penyergapan di beberapa lokasi.
Penutup
Guna mewujudkan sosok Polri selaku Polisi yang professional perlu adaya perubah kultur kerja organisasi Polri yang selama ini pendekatan dan totalitas pengabdian Bhayangkara lebih mendekati citra diri Militeristik dibandingkan citra diri polisi yang berwatak sipil. Citra diri militeristik ini yang selanjutnya termanifestasi pada sikap pelayanan yang kaku-prosedural, komunikasi kerja bersifat komando dan kepatuhan pada komando tanpa sikap kritis.Padahal dalam pelaksanaan tugas Polri sangat berbeda dengan militer, petugas Polri memerlukan kemampuan untuk berinovasi dan kreativitas dalam menerapkan diskresi Kepolisia,dengan demikian penanaman jati diri militeristik bersifat kontradiktif dengan konstruksi sosiologi empirik dari fungsi-fungsi kepolisian yang sepenuhnya bersifat civillian dalam melayani melindungi masyarakat.

ANTISIPASI POLRI TERHADAP KEAMANAN INSANI DAN PUBLIK AKIBAT PERKEMBANGAN PERLOMBAAN SENJATA DI ASIA

ANTISIPASI POLRI TERHADAP KEAMANAN INSANI DAN PUBLIK AKIBAT PERKEMBANGAN PERLOMBAAN SENJATA DI ASIA

Ketika perang dingin berakhir dengan bubarnya Uni Soviet, secara otomatis Amerika berhasil menduduki posisi sebagai Polisi Dunia “ Globe Cop “ harapan dunia bahwa ketika Perang dingin berakhir adalah terciptanya perdamaian Dunia yang abadi, namun harapan masyarakat dunia akan kedamaian abadi bagi semua mahluk tampkanya masih perlu diperjuangkan, ketika Uni soviet runtuh , justru berkembang fenomena perkembangan dan perlombaan senjata yang mengaraj\h kepada pendatang pendatang baru , di era 1950-1960 Inggris,Perancis dan China mulai mnegembangkan teknologi Nuklir sebagai bagian dari proyek senjata pemusnah massal / World Mass Destruction (WMD), kemudian disusul pada akhir tahun 1970 sampai era tahun 1980 oleh Israel, India dan Pakistan dan terakhir di era 1990an adalah Irak dan Korea Utara.
Perkembangan negara negara baru yang turut meramaikan “Club Nuklir” Dunia merupakan sebuah konsekuensi logis ketika keseimbangan kekuatan dunia tidak berpolar lagi pada kutub Amerika dengan NATO dan Uni Soviet dalam Pakta Warsawa, ketakutan dunia terhadap perkembangan teknologi Nuklir adalah ketika diketahui bahwa teknologi Nuklir yang dikembangkan oleh pemain baru, diperoleh selain melalui riset yang sulit dan panjang juga dengan mudah melalui perantara broker senjata illegal diperoleh dari perdaganan gelap oleh negara-negara eks Uni Soviet.
Ketika Pemerintah Iran maupun Korea Utara berhasil mengembangkan Nuklir untuk rudal jelajah benua “ Taepodong “ hasil pengayaan Nuklir yang diperoleh dari eks negara Uni Soviet, berarti siapappun juga dimuka bumi ini baik atas nama perorangan maupun organisasi, asalkan memiliki kekuatan dan daya beli akan mampu menemukan dan membeli bahan bahan senjata pemusnah massal seperti Nulklir di perdagangan senjata gelap Dunia.
Wujud senjata Pemusnah Massal yang marak berkembang di Asia telah melewati fase perkembangan yang cukup jauh, ketika secara tradisional pendapat tentang Senjata pemusnah Massal menunjuk kepada senjata Nuklir maupun energi Atom dan bahan peledak lain yang memiliki daya rusak meluas dan kejam , kini dalam paradigma kontemporer perkembangan WMD justru megarah kepada senjata yang justru tidak memiliki daya rusak meluas namun tetap menimbulkan ketakutan akibat ancaman kehilangan nyawa maupun penderitaan lain yang tak kalah kejam dibanding WMD pada konsep tradisional.Penggunaan teknologi Biologi,Kimia, Radio aktif menjadi peringatan bahwa WMD semakin meluas dan berkembang pesat
Selain dalam skala jumlah korban sebagai dasar acuan yang mungkin ditimbulkan oleh WMD , terdapat kekhawatiran masyarakat dunia terkait perkembangan perlombaan senjata konvesional khususnya di Asia, perkembangan ekonomi di beberapa negara di Asia awal tahun 1990 an telah memacu semangat negara –negara yang memperoleh peningkatan ekonomi secara significant untuk melengkapi, menambah dan mengembangkan senjata konvensional , negara yang hidup bertentangga secara damai maupun memiliki seteru politis di regional Asia telah membelanjakan sejumlah dana dalam jumlah yang kontinyu meningkat setiap tahun, catatan menunjukkan perlombaan senjata Konvensional di Asia juga diikuti oleh peningkatan keuntungan broker resmi maupun gelap senjata Dunia, selain digunakan oleh angkatan perang suatu negara, dalam jumlah tertentu inventaris surplus maupun sisa penggantian senjata suatu angkatan perang, diketahui telah dibeli dan digunakan oleh kelompok bersenjata yang juga berkembang di Asia dengan dalih terorisme, Oragisasi kejahatan dan separatisme.
Kasus serangan gas Syaraf Sarin oleh kelompok teroris pimpinan Aum Shinrinkyo di Jepang , telah membuktikan bahwa serangan dengan menggunakan WMD hasil penelitian dan pengembangan teknologi senjata dalam konteks Perlombaan Senjata Dunia dapat menimbulkan korban jiwa dan kengerian teror yang luar biasa. Serangan pada tanggal 20 Maret 1995 terjadi ketika Gas Sarin dilepaskan di 5 ( Lima ) Stasiun kereta Bawah Tanah Tokyo yang terkenal sibuk dan padat, menempatkan Gas Sarin dalam kantung plastik dibungkus koran, anggota kelompok teror pimpinan Shoko Asahara melubangi katung gas dengan menggunakan ujung tajam payung yang dibawa-bawa. Tercatat 12 jiwa melayang, 54 luka luka dan kritis, 1.000 orang dirawat di rumah sakit, 3.800 orang luka ringan dan lebih dari 5.500 orang harus mendapatkan perawatan kesehatan lainnya.
Walaupun Indonesia tidak “berbudaya senjata” seperti di Filipina atau Thailand. Korban tewas akibat senjata api teroris di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir berjumlah sekitar dua puluh orang, setengahnya adalah polisi, dan sebagian besar terjadi di daerah paska konflik Sulawesi Tengah dan Maluku. Hubungan antara terorisme dan kejahatan tidak sekuat seperti di negara-negara lain. Ada beberapa kasus barter ganja dengan senjata api dan narkoterorisme akan menjadi masalah besar di Indonesia.
Persoalan yang lebih serius adalah perampokan bersenjata terhadap bank, toko emas dan ATM oleh para anggota kelompok Teroris, karena aksi kekerasan seperti ini sudah lama dipakai sebagai metode penggalangan dana. Diketahui bahwa kelompok teroris di Indonesia pernah merampok bank di Medan sebelumnya, yang paling menonjol yaitu perampokan Lippo Bank tahun 2003. Kejahatan semacam ini hanya sebagian kecil dari kasus-kasus perampokan di Indonesia, tapi kita patut menyoroti dari mana senjata api yang digunakan diperoleh. Persoalan ini bisa meningkat karena organisasi teroris yang dulu besar kini menjadi lemah dan terpecah, terutama mereka yang tadinya bergantung pada sumbangan anggota untuk mendanai kegiatan harian mereka. Perekrutan anggota baru yang tadinya penjahat biasa di dalam penjara oleh para anggota kelompok teroris juga bisa memperkuat hubungan antara terorisme dan kriminal di masa depan.
Polisi sebagai penjaga kehidupan dan peradaban manusia memiliki kewajiban untuk melakukan segala daya upaya semaksimal mungkin untuk mencegah penggunaan WMD untuk kejahatan terhadap kehidupan manusia. Ketika “There are no borders for crime small arms smuggling and explosives, there can be no borders for justice and the rule of law”. Polisi membutuhkan kerjasama dengan Kepolisian dan otoritas penegak hukum lainnya (law enforcement agency) di seluruh dunia untuk saling bahu membahu dan bekerjasama serta saling tukar menukar informasi dalam rangka penegakan hukum.
Berawal dari pemikiran itulah Polri berusaha mempererat jaringan dan bekerjasama dengan seluruh Law Enforcerment Agency di seluruh dunia. Salah satu bentuk konkritnya adalah dengan mempererat kerjasama di antara para penegak hukum (law enforcement Agency) di kawasan Asia Pasifik. Selain itu adalah dengan menyusun langkah antisipasi dan penanggulangan adanya peluiang penyalahgunaan WMD dan Senjata Konvensional illegal di wilayah Asia dan Indonesia secara khusus, dimana ancaman penyalahgunaan WMD dan Senjata Konvensional dapat mengacam eksistensi kondisi keamanan , ketertiban dan tegakknya Hukum suatu negara , upaya Sharing informasi Operasional dan strategi mengenai kasus penyelundupan senjata dan bahan peledak di wilayah Asia dengan patner terkait (instansi Penegak Hukum Regional dan Internasional) perlu dilakukan dan dikembangkan secepat mungkin.
Melakukan pertukaran data sidik jari dan informasi identifikasi lainya dari pelaku kejahatan kasus penyelundupan senjata dan bahan peledak yang dicurigai dan ditahan, mutlak diperlukan untuk membantu mengidentifikasi pelaku dan Broker secara jelas. Keberadaan database khusus melalui pengumpulan informasi dan Intelijen dari negara-negara terkait yang ada serta sharing informasi dengan memfaatkan jaringan I-24/7 untuk kemudian dikirimkan oleh NCB ke IPSG ( Sekjen Interpol ) menggunakan istilah ” Operation Arms Smuggling and Explosives ” setelah 6 bulan IPSG akan menganalisa data ini dan diteruskan hasilnya kepada partner-partner di wilayah tersebut. Kasus dan detailnya yang membantu dalam penyidikan dapat membantu IPSG dan menginvestigasi permasalahan untuk ditindaklanjuti dengan operasi selanjutnya.
Polri perlu mengirimkan wakil pada pelatihan terkait antisipasi dampak perkembangan perlombaan senjata yang memberikan manfaat melalui pembukaan jaringan komunikasi dan kordinasi dengan para penegak hukum di negara lain, terutama dikawasan Asia Pasifik, tetap menjaga kontinuitas networking dengan beberapa FBI agent dan para penegak hukum dari negara lain serta kerjasama dengan Bea Cukai (Customs) sebagai salah satu instansi penjaga gerbang terdepan masuknya barang-barang ke Negara Indonesia termasuk di dalamnya adalah senjata api dan bahan peledak, Mengembangkan hubungan yang lebih mendalam dalam rangka peningkatan kerjasama Police to Police, dalam hal pertukaran informasi kriminal dan bantuan penyelidikan serta hal-¬hal lain yang saling menguntungkan.

Tetapi persoalan ini perlu diletakkan dalam perspektif yang tepat, karena skala persoalannya tidak terlalu besar.

Referensi :
1. Small Arms Survey: http://www.smallarmssurvey.org/
2. International Action Network for Small Arms: http://www.iansa.org/
3. The Center for Defense Information – Small Arms and Light Weapons: http://www.cdi.org/program/issue/index.cfm?ProgramID=23&issueid=89
4. UN Office for Disarmament Affairs – Small Arms and Light weapons: http://disarmament.un.org/cab/salw.html
5. General Analysis on Small Arms: http://www.globalpolicy.org/security-council/small-arms-and-light-weapons/general-analysis-on-small-arms-and-light-weapons.html

SOP CASH TRANSFER, SEBUAH UJIAN DAN PENDALAMAN

SOP PENGAWALAN CASH TRANSFER ( HANTARAN UANG )
1. PETUGAS PENGAWAL WAJIB MENGGUNAKAN BODY VEST
2. SENJATA SUDAH DALAM KEADAAN TERISI DAN TERKUNCI.
3. MEMBAWA AMUNISI CADANGAN DALAM MAGASEN CADANGAN.
4. DENGAN ALASAN APAPUN TIDAK DIIJINKAN UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG LAIN BAIK YANG DIKENAL MAUPUN REKAN SENDIRI DARI KEPOLISIAN DAN SECURITY SELAIN AWAK KENDARAAN YANG BERTUGAS LANGSUNG DALAM KEGIATAN.
5. KENDARAAN BERHENTI HANYA DI TEMPAT YANG DITENTUKAN ( BANK TUJUAN)
6. POSISI DUDUK PENGAWAL (POLRI ) DI DALAM MOBIL HARUS TERLINDUNG DARI SERANGAN LANGSUNG BAIK DARI SISI DEPAN BELAKANG MAUPUN SAMPING, DALAM FORMASI PENGAWALAN 3 ORANG DALAM 1 KENDARAAN ( SOPIR , SECURITY DUDUK DIDEPAN BERDAMPINGAN SEDANGKAN PETUGAS POLRI BERADA DIKURSI BELAKANG )
7. PETUGAS PENGAWAL DARI POLRI WAJIB MENCATAT IDENTITAS KARYAWAN PERUSAHAAN CASH TRANSFER DI MUTASI JAGA MAKO
8. BILA MENGALAMI GANGGUAN TEKNIS PADA KENDARAAN SEGERA MENCARI TEMPAT YANG AMAN , RAMAI DAN TERBUKA,:
a. GANTI BAN BOCOR : SEGERA ARAHKAN KE POLSEK TERDEKAT., PENGAWAL BERSENJATA TIDAK BOLEH TURUN HARUS TETAP DI DALAM KENDARAAN.
b. BILA TIDAK MENEMUKAN POLSEK TERDEKAT , MENGGANTI BAN HANYA DILAKUKAN DI TEMPAT TERBUKA , RAMAI DAN PENGAWAL SERTA SECURITY TETAP DI DALAM MOBIL MEMANTAU KEAMANAN DARI DALAM . SENJATA HARUS SIAP DITEMBAKAN ( BUKA KUNCI SENJATA), HANYA DRIVER YANG BOLEH TURUN MENGGANTI BAN
c. APABILA KENDARAAN MOGOK , SEGERA KONTAK PERUSAHAAN PENGAWAL UNTUK MENJEMPUT DAN MENGGANTI KENDARAAN , SELAMA MENUNGGU PENGAWAL DAN SECURITY DILARANG TURUN DAN KELUAR DARI KENDARAAN.
9. APABILA MENGALAMI KECELAKAAN ( SEREMPETAN , TUMBUKAN , LEMPARAN BATU), DENGAN KENDARAAN LAIN MAUPUN MENABRAK ORANG, PENGAWAL DILARANG TURUN DARI MOBIL , LANGSUNG ARAHKAN KENDARAAN KE POLSEK ATAU POS LANTAS TERDEKAT UNTUK MINTA PERLINDUNGAN.