Giliran Pondok Indah

 

Pasca tragedi Thamrin tahun ini, kembali  masyarakat Indonesia dikejutkan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang berujung kepada peristiwa penyanderaan di sebuah rumah di  Jakarta. beritacenter.com/news-142602-polisi-bekuk-perampok-bersenjata-dirumah-mewah-pondok-indah.html

Peristiwa sep1erti diatas tadi mungkin bukan yang pertama terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, kejahatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan bisa terjadi kapan saja dan kadang memang disertai dengan tindakan kekerasan, beberapa peristiwa malah berakhir dengan adanya korban yang harus kehilangan nyawa.

Khusus dalam peristiwa hari ini ada sedikit yang berbeda, adalah bagaimana antusiasme media ( bahkan ketika tulisan ini diketik  sambil menyaksikan ulasan detil dengan menghadirkan berbagai ahli-ahli lengkap dengan tinjauan teorinya di salah satu stasiun TV terkenal Indonesia).

Sikap antusiame media tentunya tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dahsyat pemberitaan saat tragedi Thamrin terjadi beberapa waktu lalu, bisa jadi rekan wartawan ingin mendapatkan live report terbaik setidaknya sekelas dengan bobot berita insiden Thamrin yang dikupas tuntas mulai pelaku, korban, lokasinya sampai sepatu dan gaya sisiran rambut Polisi yang ada di TKP.

Menyaksikan selama hampir 3 jam drama perampokan dan perampokan tadi siang dapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan kelak menjadi sumber referensi bagi Polri dan masyarakat pada umumnya, hal ini tidak lepas dari kemungkinan adanya korban ikutan  yakni masyarakat, wartawan dan polisi yang ada di TKP.

Tidak adanya batas- batas berupa police line atau semacam parimeter yang jelas dan berjarak cukup aman  di tkp.  Sehingga wartawan bebas mengambil gambar dan video ketika pasukan Brimob akan melaksanakan penetrasi, hal ini tentunya berdampak negatif bagi  petugas dan masyarakat bahkan sandera, karena musuh bisa memonitor pergerakan pasukan.

Minimal upayakan TKP dapat dan seharusnya tertutup dulu sampai steril dan aman, hal ini untuk keamanan bersama, dimana ini adalah pelajaran dasar Kepolisian  sewaktu masih belajar di pendidikan. Sebagai informasi bahwa Taruna Kepolisian di Thailand  pada tingkat 4 pasti mendapatkan pelajaran penanganan insiden penyaderaan maupun perampokan seperti ini, mulai  dari manajemen insiden, negosiator dan pembebasan sandera dimana modulnya diperoleh dari Kepolisian Jerman dan Amerika, sedangkan Taruna AKPOL di Indonesia justru mendapatkan materi penting seperti ini pada  pelajaran tingkat Dasbhara dan kerap menjadi bahan peragaan  saat Wisuda Prajurit.

Akibat tidak ada perimeter yang baik, tentu selain wartawan pelaku kejahatan lain pun sebernarnya bisa masuk dan melakukan kejahatan lain. Contoh : bom bunuh diri, penembakan terhadap petugas ( ingat insiden Thamrin dan Bom Bali I )

Fenomen adanya wartawan yang meliput setiap detil proses penindakan adalah tidak lepas dari tugas dari wartawan itu sendiri untuk mengumpulkan berita dan mengabarkan berita tadi secepatnya, namun dalam tinjauan taktis seperti kejadian barusan, dapat saja tindakan wartawan tadi justru akan menjadi kontraproduktif,   jalan tengah yang bisa dilakukan adalah dengan menugaskan bagian Humas Polri untuk mendampingi wartawan tadi.

Maksudnya daripada wartawan menerka nerka apa dan seperti apa kondisi yang sedang terjadi kemudian salah menafsirkan dan akhirnya keliru memberitakan,  maka akan lebih baik bila ada personil Polri yang ditugaskan mendampingi atau setidaknya bisa memberikan info yang memadai secara benar walaupun dalam tataran : sedang kita dalami, nanti kita cari tahu di pemeriksaan, sabar dulu sedang diusahakan penindakan secara soft, penindakan keras itu adalah…. bilamana ….. dengan…. sehingga… Hal ini memang tidak akan menjamin bahwa  wartawan tidak akan bertindak kontraproduktif,  namun setidaknya wartawan tidak akan bingung membuat berita seenak dan  setahu mereka tanpa ada yang  bisa meluruskan

Dalam pengambilan tindakan harus dengan perhitungan yang matang. Tiap tiap etape dalam penggunaan kekuatan harus dilaksanakan. Proses negosiasi harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syukurlah pelaku tidak militan, dan kalau militan mungkin  ada korban dipihak Polri, tidak boleh anggap remeh setiap kejadian.

Lihat pada link berikut :  National geographic : Inside hostage massacre  https://youtu.be/E1dyKiJHCEk  belajar dari upaya  penyelamatan sandera di Manila, penyelamatan itu disebut oleh PBB sebagai penyelamatan terburuk yang dilakukan oleh Polisi Manila. Penyanderaan dilakukan oleh seorang  pecatan Polisis berpangkat Kapten   yang tidak terima diberhentikan secara tidak hormat oleh Kepolisian Manila.  Dalam penyanderaan tersebut terdapat  sekitar 21 sandera yang sebagian besar  meninggal dunia akibat  ditembak oleh oknum pelaku .

Dalam proses negosiasi sebelumnya, Polisi telah berbuat sebaik mungkin. Salah satu penyebab dari emosi penyandera tiba-tiba memuncak adalah karena terbukanya informasi yang dapat diterima penyandera. Didalam Bus  tersebut ternyata ada sebuah televisi yang bisa digunakan untuk melihat siaran berita.

Seperti pada siang tadi, posisi dan taktik Kepolisian Manila dapat dilihat melalui TV, termasuk  bagaimana taktik penempatan para penembak jitu kepolisian Manila. Media menjadi berperan penting untuk meningkatkan emosi penyandera ketika media menyiarkan secara langsung ketika Polisi  Manila  berhasil menangkap adik (saudara kandung ) sang Kapten yang mencoba menyusup barikade Polisi untuk menemui sang kakak.

Ditambah lagi adanya media radio yang berhasil menemukan nomor HP sang Kapten dan mewawancaranya secara online, akhirnya negosiasi yang telah alot dilakukan oleh Polisi Manila menjadi berantakan dan terjadilah insiden penembakan di dalam Bus wisata di kota Manila.

Sudah diajarkan kepada anggota yang pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan Wanteror di PLATINA maupun CRT di Mega Mendung. Bahwa terdapat yang namanya THA, kemudian ada namanya LCC barulah FAP, hal-hal seperti ini harus dipedomani dan dilaksanakan bukan hanya teori dan pada saat kejadian justru dilupakan.

Konsep 3 C  berupa  Close-Contain-Counter. Harus dipedomani secara rigid dilapangan  bahkan misalnya keadaan tersebut jauh dari  back-up kekuatan baik dari Polres maupun Kesatuan Brimob  atau situasi yang membutuhkan tindakan segera dan  kebetulan hanya ada kekuatan Pospol dan Polsek disana, apakah tahapan kekuatan mutlak tetap harus dilaksanakan atau bisa berdasar konsep wewenang diskresi seorang kapolsek.

Ada beberapa opsi antara lain memaksimalkan sumber daya yang ada, kalau disitu ada TNI  maka  dapat didayagunakan asalkan kendali dibawah kasatwil Polri ( ingat chain of evidence dan due proses of law nantinya )  dan kedua dengan memaksimalkan konsep 3 C  tadi sampai bantuan dari satuan tindak datang, semua opsi ada resikonya.

Sebenarnya yang paling esensi dari posting diatas adalah bagaimana peran Satwil terutama uniformed police on ground seperti Lantas, Sabhara dan Bhabinkamtibmas mampu memerankan konsep 3C tadi.

Lanjutannya adalah setiap Polisi di TKP  yang bertindak sabagai first responder  harus mampu menjadi : guide bagi pasukan tindak ( Brimob atau Densus ) yang pasti akan datang belakangan, guide ini maksudnya menjadi pemandu yang  dapat menunjukkan siapa kira kira pelaku                   (cirinya), siapa korban ( ciri kalau bisa foto ), informasi berupa sket sasaran atau TKP walaupun kasar dan lainnya, termasuk mengarahkan mobil-mobil satuan tindak yang bisa jadi buta tuli wilayah tempat TKP berada.

Harus memikirkan akses masuk yang lain, dengan tidak terpusat  bahwa penindakan maupun penyampaian himbuan dengan Public Addres haruslah dari  arah depan, karena  umumnya arah depan adalah kelemahan pasukan penindak, jika terekspose oleh lawan. Maka bubarlah prinsip dasar CQB yaitu  : speed, surprise and violent of action, hal ini tentunya harus dipedomani dan dilaksanakan.

Operasi tadi adalah pembebasan sandera, yang harus diingat, jika sandera sampai mati maka operasi tadi dapat dikatakan  gagal,  maka tidak perlu terburu buru, negosiasi sangat penting  sehingga peran negosiator sangat penting, memang tidak  mudah dan murah membentuk seorang negosiator handal, sehingga bagus  bila  diangkat menjadi  tulisan tentang peran negosiator yang belum diprioritaskan dan selalu ditingkatkan kemampuannya.

Saat ini pada umumnya Polwan yang dimajukan sebagai negosiator walaupun sebenarnya mereka yang ditugaskan sebagai negosiator (umumnya pada pengamanan unras ) belum memiliki latar belakang pendidikan dan latihan negosiator secara memadai.

Terakhir adalha perlunya disiapkan “pasukan penyerang darurat” yang sudah siap masuk kapan saja manakala pelaku mulai menembak/melukai sandera, bagaimanapun tanggapan nantinya, antara yang senang, bangga dan salut kepada upaya yang telah dilakukan oleh Polri tadi siang.

Akan ada pihak –pihak yang mendiskreditkan entah dengan berbagai maksud, haruslah bersama kita apresiasi tindakan kepolisian tadi, karena insiden yang dihadapi tadi siang adalah bukan sebuah peragaan apalagi show of force yang pastinya dibuat dengan skenario pasukan penindak pasti menang dan pasukan Sonora pasti kalah, pasukan penindak dalam latihan  pastilah lebih  taktis dan sempurna gerakan dan tindakan yang dilakukan, sekali lagi ini bukan drill apalagi pertunjukan, ini nyata, berbahaya dan bisa jadi sekali seumur hidup.

http://m.news.viva.co.id/news/read/817395-sandera-pondok-indah-selamat-nasib-perampok

 

 

 

Meraih Kepercayaan

images11

Suatu malam di New York sini, saya melihat sebuah mobil polisi parkir ditempat tersembunyi dijalan akses antara rumah saya dengan jalan yang menuju kearah high way. Didepan mata saya, polisi itu tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dengan menyalakan rotator yang menyilaukan dan suara sirine besar mengejar sebuah mobil yang diduga melanggar batas kecepatan.

Bagi saya yang telah tinggal selama 2 tahun disini, keberadaan mobil polisi parkir ditempat tersembunyi adalah hal yang biasa untuk memantau para pengemudi yang melanggar batas kecepatan, ketika hal ini saya tanyakan kepada tentangga saya yang warga negara Amerika, dia mengatakan bahwa pengemudi itu memang layak dikenakan tilang karena perbuatannya melanggar batas kecepatan adalah sebuah pelanggaran yang cukup berat di Amerika sini, yang jadi masalah bagi saya bukan pelanggarannya, namun kenapa polisi parkir secara tersembunyi dan baru keluar setelah ada yang melakukan pelanggaran? Kenapa polisi tidak parkir ditempat yang terlihat saja sehingga para pengemudi mengurangi kecepatannya.

imagesqweqw

Menurut saya tentunya polisi punya strategi tersendiri, kenapa mereka melakukan itu. Tindakan tersebut dilakukan oleh Polisi NYPD  karena mereka tidak bisa terus menerus berada disana sehingga mereka menggunakan metode ”menangkap rubah” untuk membuat jera para pengemudi bandel yang melewati jalan tersebut, yang pasti, hampir tidak ada komplain masyarakat atas tindakan kepolisian disana, karena masyarakat New York mempercayai Polisinya.

Hal sebaliknya akan didapat oleh polisi Indonesia ketika mereka melakukan hal yang sama di Indonesia. Ketika polisi parkir ditempat tersembunyi dan mengejar para pelaku pelanggar lalulintas, apa yang akan didapat polisi Indonesia, cercaan? Umpatan? Cibiran? Ejekan karena Mencari-cari kesalahan? Ya, itulah kira-kira yang akan didapat oleh polisi Indonesia, karena ”Kepercayaan” masyarakat akan polisi-nya belum begitu baik saat ini.

Permasalahan inilah yang dihadapi oleh polisi Indonesia saat ini dimana upaya meraih kepercayaan merupakan sebuah hal krusial yang harus dilakukan guna meraih sinergitas pemolisian polisi masyarakat dalam rangka meningkakan keamanan dan ketertiban yang lebih baik ditanah air ini.

Mengapa kepercayaan begitu penting bagi kita? Bagaimanakah kita dapat meraih sebuah kepercayaan? dan bagaimana sebuah institusi itu dapat meraih kepercaayaan?

Kepercayaan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis saat ini. Banyak ahli yang telah mendefinsikan pengertian trust (kepercayaan). Dalam konteks busines to business,   Kepercayaan (trust) menurut Sheth dan Mittal (dalam Ciptono,2002) merupakan faktor paling krusial dalam setiap relasi, sekaligus berpengaruh pada komitmen.

Trust bisa diartikan sebagai kesediaan untuk mengandalkan kemampuan, integritas dan motivasi pihak lain untuk bertindak dalam rangka memuaskan kebutuhan dan kepentingan seseorang sebagaimana disepakati bersama secara implisit maupun eksplisit. Koehn,2003 (dalam Sularto, 2004) mengatakan terdapat beberapa bentuk kepercayaan: (1) berbasis tujuan, (2) berbasis perhitungan, (3) berbasis pengetahuan, dan (4) berbasis penghargaan.

Kepercayaan berbasis tujuan muncul ketika dua orang yang mengira mereka memiliki tujuan yang sama. Tujuannya mungkin bisa baik atau buruk. Pernikahan bisa langgeng ketika sebuah pasangan mempunyai tujuan yang sama dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Pasangan itu tidak saling kenal sebelumnya dan mereka disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan.

Setiap pasangan mungkin mengharapkan dan bahkan meminta bahwa yang lain mengorbankan kepentingannya demi tercapainya tujuan. Dalam konteks kepolisian, ketika masyarakat dan polisi mempunyai tujuan yang sama, maka kepercayaan bisa dibangun.

Permasalahannya adalah bahwa di Indonesia belum ada kesepahaman tujuan dalam mengurai permasalahan keamanan dan ketertiban. Tujuan kamtibmas perlu di propagandakan agar menjadi tujuan bersama. Dengan demikian ketika tujuan pembinaan kamtibmas ini dipercayai sebagai tujuan bersama, maka kepercayaan antara polisi dan masyarakat akan terbangun.

Saya mengambil contoh pada kasus pemeriksaan identitas dan badan ketika kita memasuki gedung obyek vital. Ketika sesesorang meyakini bahwa tujuan pemeriksaan itu adalah guna kepentingan bersama, baik bagi keamanan semua pihak, maka siapapun akan rela identitasnya diperiksa termasuk badan dan bawaannya digeledah setiap kali memasuki bangunan tersebut. Namun ketika tujuan ”keamanan bersama” itu tidak dipahami, maka seseorang yang diperiksa oleh petugas keamanan, akan merasa bahwa pemeriksaan itu hanyalah sebuah proses yang ”annoying” sekali (mengganggu kenyamanan orang).

Kepercayaan perhitungan mencoba meramalkan apa yang dilakukan mitra terpercaya dengan mencari bukti untuk hal-hal yang bisa dipercaya lainnya,  misalnya, apakah suatu pihak memiliki sejarah menepati janjinya? Apakah dia memiliki reputasi yang bagus? Polisi selalu mempunyai ”praduga bersalah” terhadap para pelaku pelanggaran.

Disisi lain aturan UU mengharuskan seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah (praduga bersalah). Ambiguitas ini adalah dilema dalam pekerjaan polisi. Perhitungan yang salah dari polisi terhadap posisi seseorang yang melakukan kesalahan berhadapan dengan ekspektasi masyarakat yang menganggap dirinya tidak merasa bersalah.

Untuk itu polisi selalu mengedepankan pada pendekatan formil yang dianggap sebagai sistem legal yang sah dalam menjaga tindakan mereka. Disisi lain masyarakat mempunyai ”nilai” lain dalam pranata hubungan mereka dan menganggap bahwa sistem legal tersebut tidak konsisten dilaksanakan oleh banyak pihak. Ada kenyataan bahwa tindakan untuk inkonsistensi dalam implementasi sistem legal dalam semua tindakan menjadikan kelemahan kepercayaan.

Kepercayaan berbasis pengetahuan muncul ketika orang saling mengenal satu sama lain dan atau sering berinteraksi. Hubungan kepercayaan berbasis pengetahuan mungkin berubah ketika kedua pihak saling mencurigai pihak lainnya, Dalam konteks hubungan kepolisian dan masyarakat, Ada muncul pemikiran dari polisi bahwa para pelanggar adalah pihak yang mengambil keuntungan dari kondisi tertentu, sedangkan dari pihak masyarakat mempunyai pengetahuan yang mempercayai bahwa ketika polisi melakukan tindakan tertentu selalu berupaya mendapatkan keuntungan dari pelanggaran yang mereka perbuat.

Pengetahuan masyarakat terhadap masalah hukum juga mempengaruhi hubungan mereka dengan polisinya. Hubungan itu bisa afektif bisa juga kognitif. Berbasis pengetahuan, opini, stereotype dan ditularkan dari cerita mulut ke mulut oleh orang-orang yang pernah berurusan dengan polisi.

Ada orangtua dari salah satu polisi yang wafat ketika sedang melaksanakan rapat dikantornya. Sebelumnya, korban bertemu dengan seseorang dan mendapatkan tindakan ancaman dengan kekerasan ringan yang tidak mengakibatkan luka apapun. Namun naasnya setelah kejadian tersebut korban mengikuti rapat dikantor dan tiba-tiba meninggal karena sebab yang belum jelas.

Masalah ini sudah ditangani oleh kepolisian, namun karena ketidak pahaman keluarga korban terhadap masalah hukum dan tindakan polisi, mereka curiga bahwa polisi tidak melaksanakan penegakkan hukum dengan benar. Hal-hal berkaitan dengan ketidak tahuan mengenai masalah hukum seperti inilah yang memberikan kontribusi kepada ketidak percayaan masyarakat kepada polisi. Masyarakat (padahal itu terjadi pada keluarga polisi) mempunyai asumsi sendiri mengenai hukum yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh kepolisian.

Salah satu cara mempercepat meraih kepercayaan masyarakat yang telah terbukti ampuh dilakukan oleh New York Police Department (NYPD) adalah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bill Bratton dalam melaksanakan sebuah strategi internal dan eksternal dan berdampak pada kembalinya kepercayaan masyarakat kepada NYPD.

Apa yang terjadi pada NYPD adalah kurang lebihnya sama dengan apa yang dirasakan oleh Polri dewasa ini. Namun demikian, dalam tempo 2 tahun, Bratton dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui beberapa langkah strategis yang dia lakukan.

Sebagaimana saya ringkas dari buku ”Blue Ocean Strategy” karya W Chan Kim dan Renee Mouborgnee, pada era tahun 90an, Kota New York berada dalam kondisi yang mengarah pada ”anarki”. Tingkat pembunuhan berada pada titik puncaknya. Berita-berita tentang Penodongan, perampokan, pembunuhan oleh mafia dan penjahat jalanan menghiasi headline berita-berita tiap hari. Warga New York saat itu sedang dalam kondisi yang tidak nyaman dan merasa tidak aman ketika berada diluar rumah.

Bratton diangkat menjadi Kepala Polisi NYPD pada tahun 1994 dan menghadapi masalah yang cukup krusial berkaitan dengan kondisi keamanan yang cukup rumit, kondisi moril semangat 38.000 anggota yang tidak baik dan kondisi anggaran Kepolisian tidak cukup untuk mendukung kegiatan mereka.

Banyak ilmuwan yang saat itu menyatakan bahwa dengan tingkat kejahatan yang sangat tinggi dan ketidak tertiban yang ada di New York, telah menandakan bahwa polisi NYPD tidak bisa mempenetrasi kota sama sekali.

Bahkan digambarkan dalam buku tersebut dimana halaman depan harian New York Post sampai menuliskan judul besar ”DAVE DO SOMETHING” (Dave lakukan sesuatu; seruan ini ditujukan kepada David Dinkins, walikota New York pada tahun 90an untuk melakukan sesuatu dalam mengatasi masalah keamanan di kota New York hingga akhirnya dia diganti oleh Rudolph W Giuilani; NYPD adalah organisasi Kepolisian dibawah kendali pemerintah kota New York).

Bratton adalah Mantan Kepala Polisi di beberapa Kota Besar lain sebelumnya, seperti di Boston (BPD) dan Los Angeles (LAPD). Sebagai Kepala Polisi di NYPD, Bratton mendapati beberapa masalah dalam internal organisasi saat itu, seperti gaji polisi yang minim, anggara keuangan yang terpaksa dipangkas karena kondisi krisis moneter, jam kerja anggota yang terlalu panjang (melebihi 8 jam perhari), kecilnya harapan akan promosi, kondisi kerja yang berbahaya, peralatan yang sudah usang dan rusak, jaminan keselamatan dan keamanan yang tidak mendukung, sehingga membuat moral anggota dalam titik nadir dan mengakibatkan mewabahnya korupsi kepolisian dimana-mana.

Dalam kondisi ini, NYPD saat itu bisa dianalogikan sebagai organisasi bisnis berisi 36.000 anggota yang tidak dipercaya oleh masyarakatnya untuk mengatasi permasalahan di New York. NYPD saat itu juga berhadapan dengan pemasalahan keuangan yang sangat minim, dianggap sudah lekat dengan status quo, tidak punya motivasi, karyawan dibayar rendah, basis konsumen yang tidak puas (masyarakat warga New York), dan kinerja yang menurun drastis sebagaimana ditunjukkan dalam grafik kejahatan yang meningkat, meningkatnya kekacauan, meningkatnya rasa kecemasan masyarakat, perang antar geng yang terjadi dimana-mana dan kekacauan kota lainnya. Sebagai pemimpin baru di NYPD, Bratton dituntut untuk memiliki strategi khusus dalam rangka merubah situasi ini.

Namun hebatnya, dalam kurun waktu 2 tahun tanpa peningkatan anggaran, Bratton dapat merubah hal tersebut dan menjadikan New York sebagai kota besar di Amerika yang paling aman sebagaimana saya rasakan saat ini. Dia mendobrak status quo di organisasi NYPD yang merevolusi Kepolisian di Amerika dan menjadi trend pemolisian saat ini.

Beberapa :kemenangan” diraih oleh NYPD dalam 2 tahun kepemimpinan Bratton, seperti kejahatan yang menurun hingga 39 persen, pembunuhan menurun 50 persen, pencurian turun 35 persen. Hingga saat ini trend kejahatan di New York terus menurun dan tidak sehebat seperti pada jaman tahun 90an yang lalu.

Konsumen mereka (warga New York), merasa diuntungkan dengan kondisi ini, sebagaimana dikutip dari Jajak pendapat Gallup yang menggambarkan bahwa kepercayaan publik kepada NYPD meningkat dari 37 persen menjadi 73 persen. Disisi lain, ternyata banyak anggota NYPD yang mendapatkan keuntungan dengan kondisi ini dimana berdasarkan survey internal, didapatkan fakta bahwa kepuasan kerja mereka di NYPD berada pada tingkat tertinggi.

Motivasi anggota NYPD sangat tinggi dan mereka melaksanakan tugas dengan penuh kebanggaan, yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang telah dilakukan oleh Bratton dalam kurun waktu 2 tahun kepemimpinannya hingga merubah kondisi NYPD dan kota New York menjadi lebih baik saat itu dan terus berlangsung hingga kini?

Disinilah hebatnya Bratton dimana dia mampu mempetakan beberapa permasalah internal dan eksternal di NYPD dan melakukan strategi perubahan ”status quo” yang melekat pada internal organisasi. Bratton melaksanakan strategi ”Zero Tolerant Policy” yang intinya adalah melakukan penilaian terhadap kondisi terkini yang dihadapi oleh organisasi dengan merangkum situasi terkini dalam ruang pasar yang sudah dikenal. Selanjutnya Bratton mulai menfokuskan pembenahan pada berapa titik dimulai dari implementasi POP (Problem Oriented Policing) dengan berdasarkan pada ”Broken Windows Theory” dan peningkatan moril anggota serta implementasi pada konsistensi pelaksanaan tugas dilapangan.

Bratton juga memperkenalkan pendekatan CompStat  ( COMPuter STATistics or COMParative STATistics), yang pada intinya adalah sebuah pendekatan tekhnologi dalam mengatasi kejahatan (secara detail akan saya bahas dalam tulisan lain).

Selain itu, Bratton juga melakukan reformasi pada sistem perekrutan, pelatihan dan pembinaan karier bagi para anggota kepolisian NYPD untuk meningkatkan profesionalitas pekerjaan mereka dan merubah dari mind set status quo kepada mind set perubahan yang sedang dihadapi.

Saat ini, kepercayaan masyarakat New York terhadap Polisinya sangat tinggi sebagaimana saya ceritakan pada awal tulisan ini. Tidak ada lagi cibiran dan ejekan datang kepada mereka. Apapun tindakan mereka dipercaya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas demi kepentingan masyarakat.

Berkaca dari kisah Bratton dengan NYPD-nya di New York, maka ketika kepolisian mampu menunjukkan hasil nyata dilapangan seperti turunnya angka kriminalitas, eksistensi aktivitas yang nyata terlihat dilapangan, fokus pelayanan yang tulus tuntas dan responsive, pemolisian dengan basis pada upaya menyelesaikan masalah, konsistensi dalam pelaksanaan tugas, maka kepercayaan masyarakat ternyata dapat terbangun dengan sendirinya. Tentunya ada hal-hal lain yang harus dijabarkan dalam upaya ini yang tidak bisa dituliskan dalam selembar dua lembar naskah saja.

Pembaca sekalian, moral yang ingin saya angkat dari tulisan ini adalah; Bahwa seperti dalam organisasi bisnis lainnya, ketika kita mampu menerapkan strategi yang tepat, maka Peningkatan Kepercayaan itu juga bukanlah hal yang tidak mungkin bagi Kepolisian.

Salam hormat dari New York.

Tulisan ini dibuat oleh KBP krisna Murti dan diambil dari sebuah milis internal Polri  untuk dimuat dalam Blog ini , semoga dapat dijadikan sebagai referensi dan memotivasi  revolusi mental bagi Polri dan Indonesia.

Kilas balik berkelana di negeri harapan ” South Sudan” Menu apa hari ini ?

Memasuki tempat baru suasana baru seperti bertugas di UNMISS adalah dengan hajat pertama mencari penukaran uang Dollar US dengan Pound South Sudan (100 US $ kira kira sama dengan 430 Pound SS, September 2014 dan menjadi 1300 Pound SS pada bulan Agustus 2015 ) yang dengan senang hati dibantu oleh tenaga cleaning service  “ David the Money “ asli Uganda yang ready stock gepokkan uang receh Pound lokal.

IMG_3293

Penting sebelum bisa ketahap berikutnya! Makan siang yang akibat kesalahan prediksi penerbangan lewat UN Flight  alhasil  belum makan semenjak start dari jam 4 pagi sampai jam 12 mendarat di Sudan Selatan, perut nyaring ditambah mata berkunang-kunang, pokoknya makan dulu baru kerja. Makan siang dulu, entah kemahalan atau memang belum tahu trik makan ala buffet, sukses membuat 40 Pound pertama lewat sebagai penukar makan siang, plus tambahan 4 pound buat air mineral dan 5 pound kopi hitam. Dimeja sebelah, ada yang asyik kasak kusuk menyusun strategi, yang tidak dilarang oleh warung tapi tidak disarankan oleh khalayak yang masih punya gengsi, yakni : ambil makanan dengan porsi jumbo, dibagi rata dan dibayar secara saweran.

Bagi mereka yang terbiasa “daerah konflik” perjalanan ke Sudan Selatan bisa di-switch menjadi semacam acara liburan, entah ini merupakan bagian dari proses internalisasi untuk menghapus stress maupun untuk mebiasakan diri agar lebih mudah beradaptasi di lingkungan baru yang kebetulan lingkungan konflik bersenjata, bagi mereka yang mungkin urat TAKTIKAL sudah jadi bagian lahir bathin, biasanya ringan-ringan saja mengatakan: yang penting masih bisa mandi dan ada airnya, masih bisa “pup“ dengan nyaman, apalagi ada wifi dan kantin, itu sudah liburan namanya, walaupun daerah konflik bersenjata.

20150120_182310

Bertahan dan tampil eksis adalah jawaban suasana misi yang serba baru, menemukan ritme kehidupan merupakan jawaban yang paling masuk akal, berangkat dari jadwal kerja dengan roster yang kayaknya belum bisa diterapkan di Indonesia, bekerja on time 24/7, termasuk mempersiapkan sarapan, plus buntelan makan siang, air minum  yang semua disiapkan sendiri, dijinjing sendiri , dipanaskan kembali dan  dihidangkan sendiri.

Tidak heran bila menemukan  personil IPO
20150110_144615
20150118_111330
20150126_131035

yang tiba –tiba jadi Master Chef dadakan dengan menu andalan yang  bisa jadi di Indonesia pun tidak ada atau bisa membuat kaget: makan pagi : nasi + rendang sapi + Telur ceplok,  lanjut makan siang : nasi + Kare ayam + telur rebus , ditutup menu makan  malam : nasi + Opor ayam + telur dadar, menu yang pasti cukup gagah untuk ukuran  Indonesia, kecuali kita tahu bahwa semua menu diatas tetaplah nasi ditambah  mie Instan  aneka rasa asli Indonesia.

Trik lain yang perlu dipelajari sebagai seorang perantau peacekeeper dibelahan bumi  Afrika ini adalah : modal senyum ramah dan hangat khas Indonesia  plus sedikit kreatifitas, artinya dengan tebar -tebar senyum ramah biasanya akan banyak kawan, terutama rekan -rekan sipil , militer dan polisi dari kawasan asia yang bisa jadi merasa senasib dan satu  daerah .

20141007_200338DSC00044

Seperti rombongan Military Police Cambodia, negara tetangga yang memiliki wajah mirip-mirip bangsa Indonesia, biasanya dengan ramah menawarkan dengan  agresif  dukungan logistik dari dapur mereka bisa berupa beras yang susahnya minta ampun ditemukan,  bumbu- bumbu dapur yang tidak ada di Sudan, daging , bahkan kadang lengkap dengan sayur mayur beku maupun segar, intinya kadalau berdampingan  dan akrab dengan rombongan TCC maupun PCC seperti MP Cambodia dan Nepal FPU urusan sumber bahan makanan biasanya beres aman terkendali.

Memiliki kreatifitas  bidang masak memasak dan mengolah makanan adalah hal spesial yang bisa membuat hidup di perantauan Afrika menjadi menyenangkan, modalnya  dengan membeli biji kedelai segar import  dari toko  kelontong China yang mulai bertebaran di  Sudan Selatan ditambah  ragi bawaan Indonesia maka sim salabim dalam jangka waktu 2-3 hari sudah jadi tempe yang rasanya asli Indonesia banget, digoreng dan jadi teman  jamuan minum teh sore hari bersama rekan -rekan kontingen negara lain , sangat Internasional : this is tempeh , made in Indonesia20150114_171052.

SAYA SUPARMAN POLISI BUKAN POLISI SUPERMAN

SAYA SUPARMAN POLISI BUKAN POLISI SUPERMAN
Munculnya meme bekasi yang di bully beberapa hari belakangan boleh jadi merupakan satire dari sebuah ungkapan sindiran mapun curahan hati seseorang yang dilagukan dengan cara yang lebih jenaka lewat social media, meme berkembang menjadi media komunikasi yang dinanti sekaligus ditakuti sebagian orang yang tersindir, fenomena seperti bekasi yang di-bully ternyata terjadi juga di beberapa lingkungan pekerjaan , bahkan polri salah satunya.

Salah satu meme di lingkungan Polri adalah berupa potongan gambar Jin dari salah satu iklan rokok yang cukup terkenal memberikan gambaran Jin dari kendi ajaib milik Aladin yang biasanya dalam sekejap dapat mengeluarkan apa saja permintaan tuannya, harus angkat tangan bila diminta memberikan cuti bagi anggota Polri.
Legalitas mengenai cuti bagi anggota Polri telah diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2012 tentang pemberian Cuti dan Ijin bagi anggota Polri, selain itu ada juga beberapa dasar hukum lainnya yang mengikat anggota Polri sebagaimana seorang pegawai negeri lainnya.

Jika Jin dari kendi ajaib milik Aladin angkat tangan, hanya bisa pasrah menolak mengabulkan cuti bagi anggota Polri karena sedang siaga 1, bisa jadi inilah bukti bahwa pekerjaan Polisi adalah pekerjaan segala urusan, kantor polisi tetap buka 24/7 menjalankan tugas dan kewajiban setiap hari kecuali hari kiamat.
IMG-20150101-WA0000 (1)

Pekerjaan polisi yang serba urusan mulai dari urusan manusia sejak lahir sampai kembali keliang lahat, mengharuskan setiap anggota Polisi sedia setiap saat dengan tingkat pelayanan yang terbaik sepanjang waktu , hal sedemikian tidak jauh beda dengan pelaksanaan tugas seorang Police Adviser pada missi PBB, sebutlah seorang PA pada missi UNMISS di Sudan Selatan.
Pelaksaan mandate PBB pada missi UNMISS saat ini diprioritaskan kepada kegiatan Protection of Civilians yang kurang lebih artinya perlindungan masyarakat umum , tugas ini tentulah tidak berbeda jauh dengan tugas Polisi manapun diseluruh dunia apalagi tugas pokok Polri di Indonesia, sama-sama pekerjaan 24/7 tapi urusan pembinaan personil lewat pemeliharaan kesegaran jiwa dan raga , inilah yang jelas berbeda.

Perkap 13 tahun 2012 jelas–jelas menyebutkan jumlah hak cuti tahunan setiap anggota Polri adalah 12 hari pertahun dan diikuti dengan syarat dan ketentuan berlaku yang sering kali tabu dibicarakan apalagi diambil, sebagai perbandingan, bagi anggota PA pada missi UNMISS memiliki hak cuti setidaknya : 56 (lima puluh enam) hari libur yang disebut CTO / Compensation Time Off ditambah 2,5 hari libur tiap pelaksaan 1 bulan tugas, walaupun juga dengan syarat dan ketentuan berlaku sebelum boleh menikmati cuti dalam jangka waktu yang panjang dan wajib untuk diambil.

IMG_20141125_101350

Urusan memelihara kesiapan jiwa, raga dan mental petugas PA pada tiap missi PBB menjadi sedemikian penting hal ini tidak terlepas kepada upaya PBB dapat menjalankan tugasnya dengan menggunakan standar kinerja terbaik, tidak salah mulai rekruitmen lewat tes yang tidak bisa diajak kompromi dengan indepensi Tim penguji : pass or failed sampai penugasan dan pengakhiran missi, semua lewat standar kinerja terukur yang sebenarnya tidak lebih hebat dari penilaian SMK milik Polri.

Keingintahuan atas mengapa UN dapat memberikan jatah cuti sedemikan lama bagi setiap personilnya tidak lepas dari pembagian secara tegas terhadap jam kerja tiap-tiap personil, sehari setiap PA hanya boleh bekerja selam 8 jam perhari , sebagai pekerjaan 24/7 petugas lapangan akan menerima 3 shift kerja mulai bekerja pada pukul 0800 sampai 1600 dilanjut 1600 sampai 2400 dan terakhir mulai 2400 sampai 0800 kembali , walaupun demikian mengingat dinamika tugas ada juga yang menerapkan kerja 12 jam perhari dengan tetap 3 shift maksimum 40 jam perminggu.

Berbeda dengan PA yang bertugas di belakang meja atau dikenal sebagai staff / desk officer, mereka ini bekerja mulai pukul 0800 sampai 1600 dengan total jam kerja adalah 40 jam perminggu, sama dengan jumlah jam kerja maksimum di Indonesia.
Kondisi genting dan darurat juga diantisipasi dengan pengelolaan daur tugas secara professional, bahwa pelibatan personil PA haruslah senantiasa berpasangan/ Buddy System , personil yang dilibatkan dalam operasi atau giat khusus harus dibebaskan dari shift rutinnya serta tetap diberikan kesempatan lepas dinas secara penuh, tinggal putar sana alihkan kesini, tugas terlaksana dengan baik, standar kerja terlampaui , hak-hak petugas diberikan.
Pemberlakuan 2 type jam kerja antara petugas lapangan/ field officer dan petugas belakang meja tentunya untuk menjamin bahwa tugas pokok terselenggara dengan baik namun kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan personil tetap terselengara juga dengan baik.
Urusan adanya siaga 1 , 2 atau 3 bukan jadi alasan untuk memaksa petugas Polisi bekerja sampai sakit typus akibat kelelahan, alasan patriotism sebagai Polisi pejuang dan pejuang Polisi juga tampaknya sudah bukan jamannya lagi, sekarang jamannya profesionalisme dan kinerja sebagai indicator Polisi modern.

Kalau saja urusan menyeimbangkan antara dinas dan libur secara proporsional bisa jadi urusan poldut alias polisi gendut bisa akan sangat berkurang lantaran ada waktu yang cukup untuk istirahat dan menjaga kesamaptaan tubuh, jumlah polisi stress akibat kurang istirahat, jauh dari keluarga semoga pupus karena ada waktu buat mengurus anak istri atau suami, istilah “anak kolong” bagi putra putri Polisi yang kerap bandel bisa jadi sangat berkurang.

Bekerja menyongsong bahaya yang dilakukan anggota Polisi sehari –hari untuk menjaga masyarakat dari bayang-bayang peradaban yang disebut kejahatan, hendaklah dimulai dari diri pribadi polisi yang tajam laksana pisau bedah, yang senantiasa terawat dari karat dan tumpul, dengan demikian kelak polisi tersebut akan bisa menjaga keluarganya sendiri menjadi tata tentrem untuk secara bersama sama dengan rekan polisi lainnya membentuk masyarakat yang kerta dan rahaja.

Urusan menjalankan pekerjaan 24/7 sebenarnya bukan monopoli pekerjaan polisi semata, banyak jenis pekerjaan lain khususnya yang terkait dengan pelayanan umum harus bekerja nonstop sepanjang tahun, kini bukan jamannya lagi polisi malu–malu mau mengambil cuti atau mencemooh Polisi yang minta libur, toh bukan pribadi tetapi system yang bekerja melayani melindungi dan mengayomi masyarakat , bukan Kombes Suparman, juga buka Kompol Paijo apalagi Brigadier Jono, tetapi Polsek, Polres dan Polda lah yang melakukan tinggal bagaimana kepiawaian para komandan mengolahnya saja.

IMG_20141201_172055

Secara harafiah cuti merupakan keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam waktu tertentu, dimana tujuan cuti diberikan adalah dalam rangka menjaga kesegaran jasmani dan rohani, artinya bila kinerja dan prestasi pegawai boleh disamakan dengan belati, maka liburan atau cuti bisa diartikan sebagai asahan, karena lambat laun setajam apapun pisau bila tidak dirawat dan diasah maka tumpul dan berkarat menjadi suatu kepastian.

THE UNSUNG LEGEND………….DITEMPA DIDAERAH KONFLIK UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK

THE UNSUNG LEGEND………….DITEMPA DIDAERAH KONFLIK UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK

IMG-20131228-00241
SESEORANG MENJADI LEGENDA BUKANLAH PEKERJAAN GAMPANG, TERNYATA BETUL JUGA APA YANG DISIRATKAN DALAM TULISAN “ A GOOD KING WASN’T BORN , HE HAS TO BE MADE “ ATAU LEBIH MUDAHNYA ADALAH A GOOD SOLDIER WASN’T BORN , BUT HE HAS TO BE MADE (TRAINNED )

NAMA JACKI ULY BAGI SEBAGIAN ORANG MUNGKIN HANYA DIKENAL SECARA TERBATAS NAMUN BAGI GOLONGAN KAUM BRIMOB APALAGI ANGGOTA POLRI DAN BARISAN POLISI INTERNASIONAL PERNAH TERGABUNG DALAM UN–POL DIMASA MASA LALU NAMA DIATAS ADALAH SEBUAH JAMINAN MUTU ATAS INTEGRITAS DAN DEDIKASI KEPADA TUGAS YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA.

BUKU YANG BERJUDUL “ JACKI ULY …. POLISI DI WILAYAH KONFLIK , CHALLENGE AND UNCERTAINTY “ TERBITAN SOEKARNO INSTITUT MENARIK UNTUK DIJADIKAN REFERENSI TENTANG GAYA KEPEMIMPINAN SEORANG POLISI YANG MENGHABISKAN MASA PENGABDIANNYA KHUSUSNYA DALAM KONDISI DARURAT DAN PENUH BAHAYA YANG MENGANCAM.
BUKU INI DIMULAI DENGAN ALUR CERITA YANG SANGAT SEDERHANA , ADALAH MASA KECIL , BAGAIMANA KETERTARIKAN DIRINYA DENGAN KORPS BRIMOB POLRI , MASA –MASA AWAL PENUGASAN SEBAGAI ANGGOTA POLRI, PENUGASAN DI TIMOR-TIMUR PADA MASA AWAL INTEGRASI, PENUGASAN DI SATUAN KEWILAYAHAN POLRI, BERTUGAS DI BERBAGAI MISI PERDAMAIAN PBB SAMPAI BEBERAPA PERISTIWA DIMANA JACKI ULI BUKAN SEKEDAR SEBAGAI PENONTON NAMUN JUSTRU SEBAGAI PELAKU SEJARAH.
BEBERAPA HAL MENARIK YANG PERLU MENJADI DISKUSI ADALAH KETERLIBATAN DIRINYA DALAM OPERASI KEPOLISIAN SPESIALIS DAERAH KONFLIK .
PERTAMA ADALAH PENUGASAN ONE WAY TICKET ( HALAMAN 97 ) KETIKA UPAYA DAMAI MULAI DILAKUKAN PIHAK NKRI UNTUK MERANGKUL KELOMPOK PERLAWANAN BERSENJATA FRETELIN DI TIMOR TIMUR TAHUN 1980, UPAYA FIRST CONTACT INILAH YANG BELUM BANYAK DIKETAHUI UMUM BAHWA NAMA JACKI ULY, KEMUDIAN AIPTU WUNTU DARI BRIMOB JABAR, CAPA LUKMAN DARI KOPASSUS, BERANGKAT BERJALAN KAKI DARI DAERAH LOS ( MUNGKIN LOS PALOS) JALAN DARAT TANPA SENJATA MENUJU GUNUNG SABURAI YANG DIKENAL SEBAGAI CAMP PERLAWANAN KELOMPOK FRETELIN PIMPINAN JOSE PAREIRA.
FIRST KONTAK PIMPINAN JACKI ULY INILAH YANG PADA AKHIRNYA MEMBUKAKAN JALAN BAGI ROMBONGAN BERIKUT DENGAN MENGGUNAKAN HELIKOPTER BERPENUMPANG PASTOR DARI MALIANA, SESEORANG DARI GOWA INDIA, DANDIM , KASI INTEL KOREM DAN PERWIRA DARI BAKIN MULUS MENDARAT DI LOKASI CAMP MUSUH UNTUK MEMULAI UPAYA REKONSILIASI.
ROMATISME YANG DICERITAKAN MUNGKIN SAAT HARI H DAN JAM J BAGI JACKI ULY BUKANLAH HAL BIASA , MENYADARI BAHWA MISI TADI BISA SAJA MENJADI MISI TERAKHIR DALAM HIDUP, MAKA SEPUCUK SURAT WASIAT MASIH SEMPAT DITITIPKAN KEPADA REKAN SEBELUM ROMBONGAN BERANGKAT.
PADA BAB ONE WAY TICKET INI JUGA TERDAPAT SEKELUMIT INFORMASI BAHWA TRAGEDI PENYANDERAAN PESAWAT GARUDA DC 9 WOYLA RUTE PENERBANGAN KEMAYORAN JAKARTA MENUJU POLONIA MEDAN TERJADI PADA SAAT YANG SANGAT KEBETULAN BERBARENGAN DENGAN PELAKSANAAN LATIHAN GABUNGAN ABRI PADA SESI PENDARATAN PANTAI DI PULAU BURU MALUKU TENGAH.
TANGGAL 28 MARET 1981 UPAYA RAID DI BANDARA DON MUANG BERHASIL DILAKUKAN DAN SEKALI LAGI DI TANGGAL YANG SAMA PRESIDEN RONALD REAGEN TERTEMBAK DI AMERIKA DIMANA PADA AKHIRNYA HEADLINE NEWS BERITA LEBIH MEMPOPULERKAN BERITA REAGEN TERTEMBAK DIBANDING RAID DI DON MUANG.
TRAGEDI SANTA CRUZ JUGA DIBAHAS DALAM BAB 16, ADALAH KETIKA BERITA ACARA YANG BERISIKAN KRONOLOGI TRAGEDI HARUS DIMANIPULASI ATAS PERMINTAAN SESEORANG , KEBERANIAN MENGATAKAN TIDAK UNTUK SESUATU YANG TIDAK DILAKUKAN MENJADI DILEMA TERSENDIRI DALAM TATARAN SIAPA KAWAN DAN LAAN SAAT ITU. ( HALAMAN 143)
CERITA LAIN YANG MASIH SANGAT SESUAI DENGAN KONTEKS BRIMOB SAAT INI ADALAH BAGAIMANA MENGHADAPI KEJAHATAN YANG SIFATNYA EKSTRA ORDINARY, KEJAHATAN LUAR BIASA HANYA BISA DILAWAN DENGAN UPAYA –UPAYA LUAR BIASA YANG DILAKUKAN SECARA UNSTRUCTURE JUGA.
RESIKO DIANGGAP AROGAN ATAU DICAP SOK HEBAT MENJADI BAGIAN TERSENDIRI BAGI MEREKA YANG MELAKUKAN TUGAS UNSTRUCTURE TADI, BERANGKAT DENGAN 3 HELIKOPTER POLUDARA LALU MENDARAT SECARA TIBA TIBA DI SUPADIO PONTIANAK SUDAH CUKUP MEMBUAT GEGER PEJABAT TNI-POLRI DISANA.
PENAMPILAN BLUE JEANS DENGAN HANYA BAJU KAOS, PLUS LENGKAP DENGAN STYER KHAS DETASEMEN GEGANA BRIMOB TIDAK PELAK MEMBUAT PARA PUNGGAWA WILAYAH KELABAKAN ,,, ADA APA DI PONTIANAK ?.
URUSAN MABES POLRI DAN MABES ABRI KALA ITU YANG MEMESANKAN DENGAN SANGAT BAHWA INI ADALAH TOP SECRET MISSION , PESANAN TADI MENJADI DILEMA TERSENDIRI ANTARA SEORANG DANDEN GEGANA BRIMOB DAN PIMPINAN DAERAH, HAL INI BAGI SEBAGIAN GENERASI MUDA BRIMOB MASIH DAN SEPERTINYA TERUS AKAN TERJADI DALAM KONTEKS HARKAMTIBMAS SAMPAI KAPANPUN KHUSUSNYA MELAWAN KEJAHATAN EKSTRA ORDINARY DENGAN UPAYA YANG EKSTRA JUGA.
KETERLIBATAN JACKI ULY DALAM KANCAH INTERNASIONAL MEMBERIKAN WAWASAN BAHWA POLISI INDONESIA MEMILIKI KEMAMPUANKHAS TERSENDIRI KHSUSUSNYA BAGAIMANA MENERAPKAN KEPEMIMPINAN DI DAERAH KONFLIK SEPERTI KAMBOJA, BOZNIA HESEGOVINA DAN LAINNYA.
BISA JADI BAGI JACKI ULY ADALAH FAKTOR KE-BRIMOB-AN TADI YANG MENJADI BEKAL DAN MENEMPA KEMAMPUAN MANAGERIAL YANG DIMILIKI DI TINGKAT INTERNASIONAL, TERNYATA LAHIR BESAR DAN MATANG DIMEDAN TUGAS PERTEMPURAN KELAK MENEMPA SESEORANG MENJADI PEMIMPIN SERBA BISA YANG SIAP BEKERJA DENGAN KONDISI TERBURUK SEKALIPUN,.
MEMANG BENAR SEORANG NAHKODA YANG CAKAP TIDAK DILAHIRKAN DILAUTAN YANG TENANG NAMUN HARUSLAH DITENGAH BADI DAN OMBAK YANG KERAS DAN KEJAM.
SEBAGAI SEBUAH BUKU YANG LAYAK MENJADI REFERENSI GENERASI MUDA POLRI DAN MASYARAKAT LAINNYA TENTUNYA ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI PERBAIKAN.
PILIHAN SAMPUL DEPAN PERLU ADANYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN AGAR KESA PERTAMA BUKU TENTANG SEPAK TERJANG POLISI SPESIALIS DAERAH SUSAH LANGSUNG MUNCUL.
KARENA TERLALU SERING BERTUGAS , ………… KEHIDUPAN NORMAL BARU DIPEROLEH MENJELANG PENSIUN………… SEBAGIAN WAKTU TERBAIKNYA DISUMBANGKAN DEMI NEGARA DAN BANGSA…………WAKTU SAYA MENJADI SEORANG KOMANDAN TERASA SERBA SULIT DALAM MENGATASI MASALAH KELUARGA ( PENSIUNAN) YANG TINGGAL DI ASRAMA………..KALAU MAU DIKELUARKAN MEREKA (PENSIUNAN) MAU KEMANA?….. AKHIRNYA NEGARA MEMBERI PESANGON KEPADA MEREKA YANG NOTABENENYA ADALAH PEJUANG , AGAR MEREKA DAPAT MEMBELI RUMAH…………… ( JACKI ULY 2013: 3)

NAPAK TILAS SEJARAH PERJUANGAN BHAYANGKARA POLRI DARI SABANG SAMPAI MERAUKE TANGGAL 21 AGUSTUS S/D 14 NOVEMBER 2013

NAPAK TILAS SEJARAH PERJUANGAN BHAYANGKARA POLRI DARI SABANG SAMPAI MERAUKE
TANGGAL 21 AGUSTUS S/D 14 NOVEMBER 2013

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah di berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lainnya, kondisi seperti ini merupakan suatu konsekuensi dimana pada saat itu Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap dan terorganisasi secara mantap.
Berselang hanya empat hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas barisan polisi saat itu memproklamirkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jasin di Surabaya. Langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, M. Jasin juga berhasil membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme seluruh rakyat melawan satuan-satuan bersenjata Jepang yang sedang dilanda depresi akibat kekalahan perang.
Sejarah bergulir pada tanggal 29 September 1945 ketika tentara Sekutu yang diboncengi ribuan tentara Belanda masuk menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang, pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Puncak pertempuran terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang kelak dikenang sebagai “Pertempuran Surabaya”. Dimana tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia.
Andil pasukan Polisi dalam mengobarkan semangat perlawanan rakyat ketika itu sangat besar, selain menciptakan keamanan dan ketertiban didalam negeri, Polri juga dilibatkan dalam berbagai operasi militer untuk menumpas pemberontakan DI/TII, PRRI, PKI, RMS, GAM serta berbagai penumpasan GPK lainnya. Bahkan Polri juga terlibat dalam tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban internasional, berdasarkan kebijakan PBB yang meminta bantuan pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian Internasional.
Dinamika perjalanan sejarah Polri tidak terlepas dari tugas pokok Polri itu sendiri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegak hukum, serta Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat. Urutan tugas tersebut tidaklah dimaksudkan untuk lebih mengutamakan yang pertama daripada urutan berikutnya, namun ketiganya harus dilaksanakan secara simultan, sama bobot pentingnya, prioritas dilakukan dengan memperhatikan jenis gangguan keamanan yang dihadapi.
Adalah suatu kebutuhan bagi Lembaga Kepolisian di negara-negara modern untuk mereformasi pelaksanaan tugas pokoknya agar senantiasa mampu beradaptasi terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat, dalam upaya reformasi tersebut senantiasa membutuhkan semangat kejuangan, patriotisme dan soliditas dari seluruh anggota kepolisian sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh sesepuh Polri pada awal-awal masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Semangat sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasildan jiwa ragaku demi kemanusiaan merupakan bagian dari ciri-ciri Budaya Polri yang harus senantiasa ditanamkan kepada seluruh anggota Polri, lewat proses belajar dengan bentuk kegiatan antara lain melalui kilasan cerita sejarah, upacara dan tradisi korps, lambang, Motto, slogan dan materi.
Implementasi penanaman budaya organisasi dengan menceritakan kisah dan semangat kejuangan dari para pendiri organisasi, kesuksesan organisasi, pengurangan tenaga kerja, reaksi organisasi terhadap kesalahan masa lalu, dan penanganan organisasi itu sendiri bertahan dari terpaan jaman, termasuk penggunaan lambang, motto dan upacara seremonial dalam prakteknya dilakukan sebagai rangkaian aktivitas berulang untuk mengungkapkan dan memperkuat nilai-nilai dasar organisasi, tujuan penting organisasi, orang-orang penting dalam organisasi, sebagai contoh adalah Mars, Hymne perusahaan, Logo, semboyan dan Motto yang digunakan oleh organisasi dan Perusahaan sebagai bentuk ritual yang ditanamkan secara efektif mengikat kedalam anggota organisasi termasuk menjadi identitas pembeda dengan organisasi atau perusahaan kompetitor lainnya.
Kegiatan NAPAK TILAS SEJARAH PERJUANGAN BHAYANGKARA POLRI DARI SABANG SAMPAI MERAUKE, sesungguhnya merupakan sebuah bentuk ritual dan lambangisasi dari upaya penanaman dan pengembangan budaya organisasi Polri dalam menumbuhkan jiwa Patriotisme dan semangat soliditas insan Bhayangkara guna menghadapi perkembangan dinamika masyarakat yang semakin kompleks.
Napak Tilas itu sendiri memiliki makna sebagai sebuah kegiatan mencari atau menelisik jejak-jejak yang memiliki makna historis pada tempat-tempat tertentu, berupa kegiatan berjalan kaki denngan menelusuri jalan-jalan yang pernah dilalui oleh seseorang, pasukan dan Pejuang untuk mengenang perjalanan dan sejarah dikala lampau,sebagamana dipahami bersama bahwa akibat kompleksitas tugas yang dihadapi oleh insan–insan Bhayangkara kerap menyebabkan menurunnya kepercayaan dan simpati masyarakat yang berpengaruh terhadap kinerja kepolisian saat ini.
Dengan diadakannya NAPAK TILAS SEJARAH PERJUANGAN BHAYANGKARA POLRI DARI SABANG SAMPAI MERAUKE, diharapkan dapat menumbuhkan serta membangkitkan kembali semangat juang, patriotisme dan soliditas insan Bhayangkara dalam menghadapi perkembangan dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

jadwal dan rute perjalanan NAPAK TILAS SEJARAH PERJUANGAN BHAYANGKARA POLRI DARI SABANG SAMPAI MERAUKE
TANGGAL 21 AGUSTUS S/D 14 NOVEMBER 2013

Copy of JADWAL REVISI yudi

POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA

POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kekuatan yang selalu dibutuhkan masyarakat untuk mengawasi masyarakat yang melanggar aturan masyarakat yang telah disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dengan kehadiran Polri, diharapkan ketertiban dan rasa aman dapat terjamin sebagaimana mestinya. Fungsi utama dari Polri adalah penegakan hukum dan pengayom seta pelindung masyarakat.
Menurut Walter Reckles pada tahun 1973 sebagai seorang perwira polisi dan ahli dalam bidang Kepolisian, didalam bukunya THE CRIME PROBLEM, dia menempatkan keberadaan polisi sebagai syarat mutlak terhadap pendisiplinan suatu bangsa dalam suatu negara. Berkaitan dengan hal itu Polri memegang peranan yang sangat penting sebagai alat negara penegak hukum untuk mencegah gangguan dalam masyarakat yang mana didalam prakteknya polisi ditugaskan untuk mengatasi dan mencegah kejahatan itu sendiri.
Dahulu didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara republik Indonesia, ditetapkan Polri sebagai Aparat Penegak Hukum bertugas memelihara Keamanan dalam negeri sebagai agen pertama dalam proses peradilan pidana. Polri juga mempunyai kewenangan sebagai tahap awal proses peradilan pidana dalam rangka penangkapan dan penyidikan orang yang diduga telah melaksanakan kejahatan serta melaksanakan penahanan sementara terhadap tersangka untuk selanjutnya diproses kedalam tahap berikutnya.
Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1997, yang berkaitan dengan masalah HAM secara jelas dinyatakan dalam Pasal pasal 2 (dua) undang-undang tersebut dinyatakan : bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk manjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan alam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan kemanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan mejunjung Hak Asasi Manusia. Penjelasannyalebih rinci dinyatakan:
Hak Asasi manusia adalah hak dasar secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-undang dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Right 1948 dan Konvensi Internasional lainnya.

Selanjutnya didalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang no 28 tahun 1997, menyatakan :
“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum,mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-undang Polri tersebut tampak jelas menyatakan bahwa pemerintahan kita, memberikan kewenangan polisi yang lebih besar, para ahli mengatakan sayangnya kewenangan yang besar itu tidak diimbangi oleh kontrol sosial yang memadai sebagai pertanggungjawaban yang dilaksanakan Polri. Berkaitan dengan konteks diatas menurut Broom and Selnick terdapat lima fungsi sosial hukum :
1.Hukum berfungsi menegakan hak dan kewajiban
2.Hukum berfungsi menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat
3.Hukum berfungsi menciptakan ketertiban dalam masyarakat
4.Hukum berfungsi menggabungkan standar moral
5.Hukum memberikan legitimasi
Disamping itu Fungsi Hukum menurut Soerjono Soekanto, Hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial (social control) dan bahkan selalu menghadapi tantangan dari pertentangan kepentingan-kepentingan.
Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran bagi Polri dalam melaksanakan kegiatannya atau dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat negara penegak hukum. Kita tahu bahwa didalam masyarakat banyak terdapat nilai-nilai sosial, nilai utama diangkat sebagai moral sehingga perbuatan yang tidak disukai masyarakat dinamakan sebagai perbuatan yang immoral. Moral adalah standard ditiap-tiap masyarakat. Kepemilikian nilai utama untuk melindungi kepemilikan ada norma hukum berfungsi menghubungkan standard moral. Menurut Paul M. Mulyono, seorang pendiri Kriminologi Indonesia, fungsi yang paling utama dari fungsi sosial hukum adalah memberikan perlindungan kepada yang lemah karena mereka yang tidak berdaya dan berada diurutan bawah.
Upaya yang bersifat memaksa tersebut tidak jarang melahirkan tindakan-tindakan kekerasan,yang didialam masyarakat modern sering diteropong tajam. Disinilah dilema pelaksanaan tugas Polri itu sering menajam; karena disatu pihak tindakan kekerasan itu harus dilakukan, sedang dipihak lain masyarakat memandang tindak kekerasan itu seharusnya tidak dilakukan.1
Pada hakekatnya polisi memang harus berwajah ganda.2 Dalam pengertian penulis berwajah ganda hampir sama dengan pengertian dua sisi dalam satu mata uang logam, dimana satu sisi sebagai penegak hukum yang harus senantias loyal terhadap hukum dan menegakkannya dan disatu sisi sebagai pengayom masyarakat yang dengan budaya bangsa kita yang ramah dan penuh gotong royong. Sehingga melahirkan konsep pelayanan yang dikenal dengan senyum, sapa dan salam. Disinilah diperlukan kemampuan anggota Polri untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan memenuhi atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, agar didalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan harapan dan keinginan masyarakat, yang selanjutnya dikatakan sebagai kesalahan prosedur. Benarkah hal itu dikatakan sebagai kesalahan prosedur ataukah ada alasan lain yang lebih mendasar yang sebenarnya memang terjadi pelanggaran tersebut.
Masyarakat mengklaim bahwa polri merupakan lembaga yang tidak memiliki sumberdaya manusia yang profesional untuk melaksanakan tuntutan tugasnya. Klaim masyarakay dapat dimengerti karena bagaimana tidak hal itu terjadi. Sebagi bahan pemikiran bahwa pelaksana-pelaksana Polri dilapangan adalah tamtama dan Bintara, smentara mereka tidak pernah mengetahui bahkan mempelajari mengenai hak Asasi manusia it sendiri, sperti disampaikan tadi barangkali hal itu bisa dijadikan bahan pemikiran bagi Polri. Dewasa ini meskipun HAM telah menjadi isu yang kontroversial namun sampai saat ini Ham massih merupakan pengetahuan yang berada dalam tataran kaum intelektual. Dikatakan demikaian karena masyarakat Polri secara umum belum mengetahui secara jelas esensi yang terkandung didalam HAM yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian Umum. Secara khusus HAM tidak terdapat dalam kurikulum pengajaran yang diberikan kepada para Siswa calon tamtama atau bintara yang nantinya sebagai petugas pelaksana dilapangan.
Menurut Kunarto, bahwa pandangan masyarakat perlu dikajisecara jujur, hampir keseluruhan mengandung kebenaran. Polri dalam menjalankan tugasnya selalu menghadapi kerancuan dan hambatan serta seiring melalaikan ketentuan-ketentuan mendasar dari aturan yang mengikat dirinya, hal ini memang sering terjadi; Pertama belum mempunyai cukup kemampuan, atau tepatnya tidak diberdayakan untuk berkemampuan menangani semua aspek keamanan danpenegakan hukum, disamping polri memang sering lalai untuk memagari dengan kokoh serta menggarap lahan tugasnya dengan baik, sehingga orang lain dengan mudah memasuki areal tugasnya. Kedua, Polri sering tidak mengerti adanya perkembangan dan penambahan berbagai aturan, karena pemasyarakatan dilingkungan polri atas aturan yang ada tidak pernah bersifat intensif. Ketiga, karena tekanan tugas yang sangat besar, selalu terabaikan upaya-upaya untuk selalu meng Up date pengetahuan dan keterampilan, khusunya masalah hukum dan etika, sehingga Polisi yang melek hukum secara luas dan mendalam serta berbuat etis dalam bertugas menjadi semakin langka. Keempat, unsur pimpinan yang seharusnya memprakarsai, bertanggungjawab dan mengendalikan kecerdasan Polri, rata-rata tidak melaksanakan tugas pimpinan itu dengan baik, akibatnya memang lalu tidak cukup mudah menemukan polisi yang mempunyai kepedulian yang tinggi pada masyarakat, mampu melaksanakan tugas seperti yang diharapkan dan dituntut masyarakat, khususnya dalam menghormati HAM. 3
Seperti telah diuraikan diatas bahwa keberadaan Polri sebagai lembaga dan kurang didukung sumber daya profesional dan dijustifikasi dengan berbagi pandang dari pimpinan polri maka hal tersebut merupakan salah atau yang menyebabkan polri sangat rentanterhadap pelanggaran HAM. Faktor lain yang menyebabkan Polisi melanggar Hak Asasi Manusia yakni Pemahaman yang minim terhadap KUHAP dan adaya tuntuatan pengakuan atas tuduhan pada tersangka sebagimana yang termuat secara implisit didalam pasal 184 KUHAP. Faktor ini berpengaruh terhadap pemahaman dan realisasi hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Disisi lain baharudin Lopa mengatakan dalam sebuah dialog Nasional Evaluasi pelaksanaan HAM yang digelar oleh CIDES (Centre of Information and Development Studies, di Jakarta, menyatakan bahwa terdapat persoalan dimana salah satu pihak berada pada posisi yang lebih kuat-karena atribut dan kekuasaannya- sementara pihak lain berada dalam posisi yang lemah, hal ini sangat menimbulkan penekanan oleh sikuat terhadap si lemah. Terdapat prasayarat yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan si lemah terhadap sikuat. Didalam konetks politik, wujudnya adalah bentuk kekuasaan yang bisa dikontrol oleh kekauatan masyarakat, yang selanjutnya disebut kedaulatan rakyat. Prasyarat lain adalah sistem hukum yang kuat dan bebas tekanan dari manapun. Dengan hukum beserta alatnya yang kuat, kontrol terhadap kekeuasan bisa dilakukan.4

POLISI DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM
Didalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan :
“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan bahwa Polri dalam proses Pidana mempunyai wewenang yang ada kaitannya dengan hak asasai manusia, yaitu :
1)Melakukan penangkapan
2)Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
3)Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4)Menyuruh berhenti orang yang dicurigai danmenanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5)Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6)Memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7)Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8)Mengadakan penghentian penyidikan.
9)Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10)Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11)Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Beberapa pasal dalam KUHAP menyatakan bahwa perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap tersangka dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Karena undang-undang tersebut merupakan salah satu pedoman dan pegangan bagi kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam menjunjung tinggi HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal-pasal yang mengatur masalah tersebut diantaranya yaitu :

1)Pasal 50, Hak segera dilakukan mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan diajukan kepengadilan dan segera untuk diadili di pengadilan.

Dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri adalah untuk mentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dapat atau tidaknya suatu perkara dilakukan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam hal ini juga polri mengupayakan mendapatkan keterangan atau penjelasan perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka pada suatu peristiwa kejahatan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri hendaknya memperhatikan keberadaan tersangka sebagai manusia yang memiliki kebutuhan sebagai manusia pada umumnya. Diantaranya yaitu tidak perlu memaksakan kehendak polri dengan mengharapkan pengakuan yang didapatkan dari tersangka, dengan cara-cara pemaksaan atau kekerasan. Hendaknya digunakan tehnik-tehnik yang diajarkan dalam psikologi pemeriksaan, implikasinya hal ini diperlukan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kearah itu.

2)Pasal 51, Hak untuk mengetahui apa yang dipersangkakan kepadanya dan menyiapakan pembelaan sesuai yang dituduhkan kepadanya.

3)Pasal 52, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik
“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atu terdakwa berhakmemberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa ia akan diperlakukan secara wajar oleh penyidik ataupun hakim. Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui diantaranya yaitu :
a)tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek pemeriksaan, yang tidak berhak untuk berbuat lain kecuali menjawab peetanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepdanya atau harus mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya.
b)Tidak ada kewajiban dari tersangka atau terdakwa untuk mengakui apa yang disangkakan tau didakwakan kepadanya disemua tingkat pemeriksaan.
c)Tidak boleh dipergunakan sebaga bentuk pemaksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari tersangka atau terdakwa, baik secar fisik maupun secara psikis:
Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang apabila dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam suatu tindak pidana oleh pasal 422 KUHAP telah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. 5

4)Pasal 53, Pada tingkat penyidikan dan peadilan tersangka berhak mendapatkan juru bahasa.
Dalam bagian ini dinyatakan bahwa setiap tersangka berhak mendapatkan bantuan interpreter atau juru bahasa sesuai dengan bahasa yang difahaminya, sebagai upaya untuk memberikan pengertian kepada tersangka dalam kaitannya dengan pemeriksaan yang dilakukan.

5)Pasal 54, Berhak mendapatkan bantuan hukum
Bantuan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka pada tingkat pemeriksaan awal adalah sebagai upaya untuk menciptakan tertib hukum , kepastian hukum dan upaya melindungi hak-hak tersangka itu sendiri, dengan demikian dapat diminimalissir segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersangka itu sendiri sehingga dengan hal itu diterapkan maka akan mengurangi citra polri yang selama ini dianggap melangar HAM. Implementasi aktual yang dilakukan oleh polri adalah dengan upata mewujudkan prinsip persumption of innocent (asas praduga tak bersalah) dimana semua tersangka pada tahap upaya paksa dan belum mendapat satu keputusan yang tetap maka diwajibkan untuk tidak dipersangkakan salah kepadanya. Pada kenyataan nya harus disadari oleh anggota polri bahwa kadangkala hal itu jauh dari kenyataan, faktanya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan asas dimaksud.

6)Pasal 55, Berhak untuk mendapatkan penasehat hukum dengan memilih sendiri penasehat hukumnya
7)Pasal 56, Berhak mendapatkan penasehat hukum yang ditunjuk untuk kasusnya
8)Pasal 57, Berhak menghubungi penasihat hukum apabila dilakukan penahanan terhadap dirinya.
Hak untuk mendapatkan bantan hukum ini adalah sebagai implikasi adanya pemberlakuan asas praduga tak bersalah. Dengan kata lain bahwa asas praduga tak bersalah memberikan hak kepada tersangka untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya atas segala tuduhan yang disangkakan kepadanya.
Hak yang dimiliki oleh penasehat hukum terhadap tersangka diantaranya :
a)Pasal 69 KUHAP
Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/diatahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tat cara yang ditentukan dalam Undang-undang
b)Pasal 70 KUHAP
Penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya

c)Pasal 72 KUHAP
Penasihat hukum/tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya

d)Pasal 73 KUHAP
Penasihat hukum berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka

Namun demikian berdasarkan hak yang dimiliki oleh penasehat hukum terhadap tersangkaya pada setiap tingkat penyelidikan memiliki pembatasan-pembatasan yang juga diatur lebih lanjut dalam pasal 71 KUHAP diantaranya bahwa penasehat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum (jaksa) atau petugas Lembaga Pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan yang dilakukan dan dalam hal kejahatan terhadap keamnan negara maka pejabat tersebut dapat mendengarkan isi percakapan yang ada.
Apabila terjadi penyalahgunaan dengan apa yang dilakukan oleh penasihat hukum maka pembatasan dilakukan secara persuasif oleh pejabat yang berwenang melalui tahap-tahap dari yang ringan sampai yang berat yaitu :
1.Pemberian peringatan kepada penasihat hukum
2.Dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan
3.Dan hubungan yang selanjutnya dilarang (Pasal 70 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. 6
Berkaitan dengan hubungan tersangka dengan penasihat hukum perlu diwaspadai adanya akibat buruk yang mungkin ditimbulkan dari hubungan tersebut, kemungkinannya adalah :
(1)Tersangka akan menjawab sebagian atau seluruhnya pertanyaan tentang apa yang dilihat dan dialaminya sendiri tergantung kepada pengarahan dan anjuran yang diberikan oleh penasihat hukumnya.
(2)Tersangka tidak menjawab sebagian atau seluruhnya, apabila materi pertanyaan mengarah kepada pencapaian pembuktian kepada unsur-unsur pidana yang dilakukannya.
(3)Tersangka bersifat tidak akan menjawab sama sekali atau bngkam terhadap semua pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa.
(4)Tersangka akan menunjuk kepad orang lain untuk menutupi perbuatannya.5

9)Pasal 58, Berhak mendapatkan kunjungan dari dokter pribadinya
10)Pasal 59, Tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
11)Pasal 60, Berhak mendapatkan kunjungan dari keluarganya
12)Pasal 61, Berhak menerima kunjungan dari sanak keluarganya dalam hal untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya, secara langsung atau melalui perantara penasihat hukumnya.
13)Pasal 62, Berhak menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukumnya atau sanak keluarganya
14)Pasal 63, Berhak mendapatkan kunjungan rohaniawan
15)Pasal 68, Berhak meminta ganti kerugian dan memperoleh rehabilitasi.
Tersangka, berhak menngajukan ganti kerugian karena diatankap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang yang berdasarkan dengan undang-undang atau karena kekliruan terhadap orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan “dikenakan tindakan lain”, menurut penjelasan KUHAP adalah akibat kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak syah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan.
Disamping tindakan–tindakan yang telah dilakukan diatas, Polri juga memiliki kewenangan lain yang berkaitan dengan wewenang dan hak dari Polisi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 dan 7, disamping melakukan upaya paksa maka Polri dapat melakukan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab” yang selanjutnya dikenal dengan Diskresi kepolisian yang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut :
a.Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum yang berlaku
b.Selaras dengan kewajiban hukum mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
c.Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
d.Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
e.Menghormati hak asasi manusia.

POLISI DAN PRA PERADILAN
Terlepas dari segala ketentuan yang ada terdapat harapan masyarakat, bersamaan dengan dilaksanakan penahanan yang dilakukan oleh polisi adalah muncul perlindungan hak tersangka, pada tahap penyelidikan. Karena kalau direnungkan dalam salah satu asas praduga tidak bersalah, tersangka yang ditahan dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan. Kesalahan-kesalahan dalam proses penyidikan oleh Polri berimplikasi terhadap masalah-masalah lain yang akan timbul seiring dengan keberadaan HAM itu sendiri.
Pada jaman Romawi sudah terdapat yang dikenal dengan Habeas Corpus. Dalam hal ini yang menjadi hak dari Habeas Corpus adalah agar penahanan yang dilakukan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, maka setiap penahanan yang dilakukan oleh Polisi harus disertai surat dari pengadilan/hakim, untuk melihat apakah perlu atau tidaknya seseorang dilaksanakan penahanan. Habeas Corpus juga adalah merupakan upaya hukum untuk menentang dilaksanakan secara semena-mena terhadap tersangka. Habeas Corpus banyak dipraktekan di Amerika. Di Belanda menurut Rechte Comissaris adalah suatu lembaga yang mengawasi apakah upaya paksa termasuk penahanan di laksanakan secara paksa atau tidak.
Di Indonesia ada suatu Lembaga Pra Peradilan (Heaber Corpus), tetapi nyatanya lembaga pra peradilan tidak pernah dilakukan untuk orang kecil. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat menrima haknya dengan benar dan apabila dibiarkan akan ada bahaya yang besar di masyarakat yang akan melihat hukum hanya artifisial atau hanya formal saja, yang pada akhirnya masyarakat bersikap skeptis pada Penegakan hukum, misalnya menjai memiliki perilaku masyarakat main hakim sendiri. Yang diharapkan dari lembaga pra peradilan adalah sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, dan ganti rugi dan relabilitasi.
Menurut Mardjono Reksodiputro, Negara harus melindungi setiap warga negara dari segala kemungkinan pelanggaran yang dilaksanakan oleh siapa saja baik perorangan maupun lembaga termasuk pelanggaran dari negara atau aparat negara itu sendiri.
Didalam KUHAP ada dua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum :
1.Kepentingan masyarakat yaitu bahwa seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana harus dapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya karena telah mengganggu kamtibmas.
2.Kepentingan seseorang yang dituntut yaitu dia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak bersalah mendapat hukuman.
Praperadilan sebagai lembaga baru dalam hukum acara pidana Indonesia, merupakan sarana bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap masalah tindakan penegak hukum dalam proses pemeriksaan pendahuluan. 6 Didalam KUHAP , masalah Praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Pasal 77 menyebutkan :
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang ini tentang :
a.Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
b.Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Ketentuan-ketentuan yang ada merupakan jalan dan aturan yang harus dipatuhi oleh Polri dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat negara penegak hukum.

Walaupun hak seseorang sudah di berikan oleh KUHAP ternyata hingga saat ini penyiksaan terus berlangsung, mengapa ? Karena KUHAP tidak memberikan perlindungan atau sangsi terhadap perbuatan yang diwarnai penyiksaan tadi.
Yang bahaya adalah kasus penyikasaan bertambah banyak dan bahayanya kepastian akan hilang dalam masyarakat, padahal kepastian hukum adalah syarat mutlak bagi terciptannya ketertiban masyarakat.

HERBERT PARKER (Limit Of Criminal Sanctio)
DPM yaitu dua proses model
CCM yaitu crime control model
DPM terbagi menjadi dua yaitu :
1.Adanya kebebasan sebagai pemerintah membatasi kesewenangan pengeuasa, tersangka dianggap tidak realiable.
2.Uji kemampuan aparat gakkum dalam menggiring tersangka ke p[roses berikutnya, tidak efisiensi yang penting kebenaran (realiable).
CCM terbagi menjadi tiga yaitu :
1.Memberikan tekanan pada kekuasaan aparat gakkan, besar kemungkinan tersangka bersalah yaitu condong pada asas praduga tak bersalah.
2.Asumsi fungi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, menekannkan pada prinsip efisien yang artinya dalam surat perintah penahanan jumlah perkara yang masuk sama dengan jumlah perkara yang keluar.
Efisien, berarti sudah realible.
Menurut Rustan Saleh yaitu yang menjadi hak warga negara adalah hak membela diri dan persamaan kedudukan dimuka hukum melalui hukum yang adil dan tidak memihak
Kebebasan dan kemerdekaan manusia adalah hak setiap individu yang dijunjung olehpemerintah Republik Indonesia. Mengapa ? Karena kalau pemerintah tidak junjung tinggi ham, pemerintah akan kehilangan otoritas pemerintahannya.
Yang dicanangkan oleh pemerintah dituangkan dalam UU Kehakiman, UU Kejaksaan, UU Polri. Kesimpulan dari UU tersebut mengatakan tiada seorang juapun dapat di kenakan penangakapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dan menurut cara-cara yang diatur oleh UU.
Menurut materi UU tersebut penyeledik dan atau penyidik dituntut senantiasa mengindahkan norma-norma agama, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

dKESUKSESAN DAN KEGAGALAN : EVALUASI PROGRAM KOMPENSASI

Beberapa argumentasi mengenai “kebenaran” kompensasi tergantung kepada model bantuan secara financial yang dibutuhkan untuk membantu korban kejahatan dan asumsi mengenai kemampuan program untuk melihat kebutuhan tersebut. Sekarang banyak program yang telah dioperasikan diberbagai negara sekitar 13 tahun atau mungkin lebih. Hal yang substansial dari tubuh data yang ada menjadi mungkin untuk dianalisis. Studi mengenai evaluasi dapat menentukan tinggi rendahnya kebutuhan atas justifikasi atau prosedur peraturan baru yang dikeluarkan disamping perminataan untuk kelebihan dana dan penilaian efisiensi praktek kontribusi admministratif dalam mendukung atau membantu mengeleminir penundaan atau keterlambatan-keterlambatan, meminimalisir dan mengatasi ketidakadilan. Evaluasi diartikan juga dalam upaya mengembangkan pelayanan adalah menjadi hal yang penting secara khusus selama periode berjalan

REVEALING HOW PROGRAMS WORK
Pusat proses evalaluasi didalam operasi program internal menganalisa beberapa variabel-variabel seperti volume kerja, indikasi dengan melihat angka penyelidikan yang diterima, menelaah aplikasi, dan garansi hadiah; produktivitas, sehingga teratur dalam jumlah keputusan, waktu proses rata-rata dari sebuah klaim, ukuran dan jaminan klaim yang belum dilunasi dan dari waktu yang ditentukan untuk keputusan pembayaran;biaya pengeluaran tambahan, kalkulasi dari pengeluaran belanja per klaim atau per hadiah/penghargaan dan rasio biaya administrasi untuk membayar keuntungan dan keputusan membuat pola, yang mengungkapkan type membuat pembayaran kembali. Serta alasan untuk menghindari klaim. Proses evaluasi juga melibatkan pengembanan profil dari type tuntutan dan resipan dalam arti jenis kelamin, race, umur, pendapatan dan atribut lainnya.
Analisa dara bearing dalam menjawab pertanyaan evaluator untuk menyediakan pengunaan latarbelakang kepada administrator dan papan anggota (kartu anggota) mengenai trend dan pola karakteristik yang mendukung. Kebanyakan alasan frekuensi pengingkatan untuk melakukan pembayaran kembali bahwa aplikasi gagal untuk mewajibkan membocorkanlatarbelakang data mengenai pendapatan dan ongkos dan tipe kehilangan yang tidak dapat dilindungi oleh program. Bagian terpenting dari pembayaran benefit untutk korban dependent yang meninggal dari their wounds untuk menukung daripada untuk pemakaman dan penguburan.

DETECTING THE EFFECT OF PROGRAMS
Pengaruh evaluasi menjelaskan konsekuensi program terhadap klien dan masyarakat. Studi ini membandingkan waktu dengan penyelesaian yang aktual. Untuk menilai pengaruh program dalam partisipasi dari kompensasi korban dalam sistem peradilan pidana. Yang menerima dan tidak menerima bantuan akan dibandingkan dengan baik pada rata-rata kehadiran sebagai saksi pada jalur kepolisaian dan peradilan. Perbedaan yang berlaku dari struktur dan prosedur dalam program perbedaan negara menyediakan kesempatan untuk melakukan tes yang menyusun pekerjaan terbaik dibawah beberapa kondisi.
Penemu dari penelitian dan studi akan memiliki konsekuensi penting terhadap kompensasi dimasa yang akan datang. Beberapa persiapan mempengaruhi evaluasi program kompensasi telah menghasilkan penemuan bahwa menjadi pembatalan perjanjian dari adminastrator. Hal itu diharapkan merupakan prospek dari pembayaran kembali akan mengembangkan tingkat kerjasama publik dengan penegakan hukum. Tetapi studi melaporkan rata-rata untuk kejahatan kekerasan dinegara membandingkan korban dengan negara tanpa program, tidak menunjukan perbedaan yang cukup besar dalam tingkat korban dalam kota mengatakan bahwa polisi tentang ketidak beruntungan mereka (Doerner, 1978) Penelitian mengenai perilaku penuntut di florida yang dapat penghargaan dibandingkan dengan permintaan yang ditolak mengungkapkan bahwa mendapatkan pembayaran secara tidak signifikan mengembangkan perilaku korban terhadap polisi, prosecutor atau hakim (Doerner, 1980)
Dalam evaluasi dari program New York dan New Jersey berkesimpulan bahwa penuntut lebih menjauhkan diri dari sistim peradilan pidana setelah memohon untuk kompensasi daripada bukan tuntutan. Malahan dari pelayanan berarti penurunan ketidakpuasan publik dengan polisi dan pengadilan kompensai program diprovokasi prustasi tambahan. Pengundangan dari program kompensasi terhadap korban dapat diliat sebagai latihan dalam “symbolic politics” (Elias 1983b). Tidak menyadari bahwa mayoritas dari penuntut mengingatkan ketidakpuasan secara luas dengan tingkat dari pembayaran, publik dibimbing untu percaya bahwa efektif “safety net” telah dikonstruksi untuk menyangga kejahatan kekerasan.

A N A L I S A :
Dalam hal kompensasi di Indonesia berbeda dengan yang disampaikan diatas, di Indonesia ganti kerugian dan rehabilitasi diatur secara tersendiri didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana mengatur prodesur permintaan ganti rugi bagi tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang syah atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Kemudian selanjutnya kepada siapakah tuntutan tersebut ditujukan dan diajukan. Apabila perkara yang diperiksa itu tidak diajukan ke pengadilan negeri, jadi hanya disampaikan pada tingkat penyidikan ataupun tingkat penuntutan saja maka tuntutan ganti rugu kerugian harus diajukan kepada lembaga peradilan. Namun bila perkara yang diperiksa itu diajukan sampai pada tingkat peradilan, jadi diperiksa oleh pengadilan, maka tuntutan ganti kerugian harus diajukan kepengadilan negeri. Sementara rehabilitasi diberikan kepada seseorang apabila oleh pengadilan diputus bebas atau di putus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kepada siapakah permintaan rehabilitasi itu harus diajukan? jikalau perkaranya diperiksa dipengadilan negeri maka permintaan rehabilitasi diajukan kepada hakim Pengadilan Negeri, diperiksa oleh majelis pengadilan itu dan apabila rehabilitasi diberikan, maka hal itu dicantumkan dalam putusan pengadilan. Akan tetapi jikalau perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, jadi hanya disampaikan kepeda tingkat penyidikan ataupun pada tingkat penuntutan saja maka permintaan rehabilitasi maka permintaan harus ditujukan kepada lembaga pra peradilan.

SOP CASH TRANSFER, SEBUAH UJIAN DAN PENDALAMAN

SOP PENGAWALAN CASH TRANSFER ( HANTARAN UANG )
1. PETUGAS PENGAWAL WAJIB MENGGUNAKAN BODY VEST
2. SENJATA SUDAH DALAM KEADAAN TERISI DAN TERKUNCI.
3. MEMBAWA AMUNISI CADANGAN DALAM MAGASEN CADANGAN.
4. DENGAN ALASAN APAPUN TIDAK DIIJINKAN UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG LAIN BAIK YANG DIKENAL MAUPUN REKAN SENDIRI DARI KEPOLISIAN DAN SECURITY SELAIN AWAK KENDARAAN YANG BERTUGAS LANGSUNG DALAM KEGIATAN.
5. KENDARAAN BERHENTI HANYA DI TEMPAT YANG DITENTUKAN ( BANK TUJUAN)
6. POSISI DUDUK PENGAWAL (POLRI ) DI DALAM MOBIL HARUS TERLINDUNG DARI SERANGAN LANGSUNG BAIK DARI SISI DEPAN BELAKANG MAUPUN SAMPING, DALAM FORMASI PENGAWALAN 3 ORANG DALAM 1 KENDARAAN ( SOPIR , SECURITY DUDUK DIDEPAN BERDAMPINGAN SEDANGKAN PETUGAS POLRI BERADA DIKURSI BELAKANG )
7. PETUGAS PENGAWAL DARI POLRI WAJIB MENCATAT IDENTITAS KARYAWAN PERUSAHAAN CASH TRANSFER DI MUTASI JAGA MAKO
8. BILA MENGALAMI GANGGUAN TEKNIS PADA KENDARAAN SEGERA MENCARI TEMPAT YANG AMAN , RAMAI DAN TERBUKA,:
a. GANTI BAN BOCOR : SEGERA ARAHKAN KE POLSEK TERDEKAT., PENGAWAL BERSENJATA TIDAK BOLEH TURUN HARUS TETAP DI DALAM KENDARAAN.
b. BILA TIDAK MENEMUKAN POLSEK TERDEKAT , MENGGANTI BAN HANYA DILAKUKAN DI TEMPAT TERBUKA , RAMAI DAN PENGAWAL SERTA SECURITY TETAP DI DALAM MOBIL MEMANTAU KEAMANAN DARI DALAM . SENJATA HARUS SIAP DITEMBAKAN ( BUKA KUNCI SENJATA), HANYA DRIVER YANG BOLEH TURUN MENGGANTI BAN
c. APABILA KENDARAAN MOGOK , SEGERA KONTAK PERUSAHAAN PENGAWAL UNTUK MENJEMPUT DAN MENGGANTI KENDARAAN , SELAMA MENUNGGU PENGAWAL DAN SECURITY DILARANG TURUN DAN KELUAR DARI KENDARAAN.
9. APABILA MENGALAMI KECELAKAAN ( SEREMPETAN , TUMBUKAN , LEMPARAN BATU), DENGAN KENDARAAN LAIN MAUPUN MENABRAK ORANG, PENGAWAL DILARANG TURUN DARI MOBIL , LANGSUNG ARAHKAN KENDARAAN KE POLSEK ATAU POS LANTAS TERDEKAT UNTUK MINTA PERLINDUNGAN.

CORETAN KASAR

PERUBAHAN YANG HARUS DIMULAI…..

by KURNIA ” ASENG” HADI

Pantas kah kita mengeluh…? Padahal kita dikaruniai kedua tangan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkesah sedangkan kita karuniai akal dan pikiran serta kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatu dan permasalahan yang ada. Apakah kita akan menyianyiakan segala yang ada atas karunia Allah swt tersebut…? Hingga akhirnya kita menyi-nyiakan semua tanggung jawab yang ada di pundak kita… Jangan biarkan apa yang menjadi kekuatan terbesar kita akan terjungkal dan hanyut akan keluh kesah diri kita. Mari kita teggakn hati dan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena tidak tahun apa yang menjadi jawaban dari segala persoalan dan permasalahan yang kita hadapi.
Jangan pernah membiarkan kelemahan menghujamkan kelemahan kita, sesungguhnya ada orang-orang yang lebih berhak mengeluh daripada kita. Yaitu orang-orang yang memang tercipta dirinya sebagai pecundang, orang-orang yang bodoh karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan orang-orang yang sama sekali lemah keimanan dan ketaqwaannya karena dasar akidah yang lemah, dan banyak lagi. Rekan-rekan insane Kepolisian adalah sosok insane yang terbaik dari insan lainnya, hal tersebut dibuktikan dari awal proses perekrutan masuk instutisi kepolisian yang sulit dengan berbagai persayaratan yang tidak sembarang orang mampu melaluinya seperti halnya tes masuk Bintara kepolisian, seleksi AKPOL, seleksi PPSS, dan lainnya. Berbagai ilmu pengetahuan dan keteramp[ilan yang sudah kita kenyam mulai kita menjadi anggota kepolisian, berbagai pengalaman yang sangat berharga dari perjalanan karier dan masa kedinasan yang sudah kita alami bersama, berbagai kebijakan politik dan pandangan kultur dari masyarakat Indonesia mulai dari Orde Lama hingga pada orde Reformasi ssaat ini sudah kita lalui. Apakah kita selalu saja larut dengan berbagai keluh kesah kita berkaitan dengan kesenjangan, kesederhanaan, kebutuhan dan semua aspek pribadi yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita semata. Kesemuanya hal tersebut memang benar sangat penting dalam melanjutkan roda kehidupan, tetapi yang teramat penting ialah bagaimana rasa tanggung jawab kita untuk mempertahankan eksistensi, semangat dan tujuan organisasi Polri yang kian hari kian meningkat tanggung jawab terhadap bangsa, Negara dan masyarakat pada umumnya.
Dalam hal ini, saya akan memberikan sebuah ilusi dan gambaran tentang kegiatan penyidik yang dilakukan oleh Kepolisian Italy, yaitu bahwa seorang penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyidikan secara profesional dan proporsional. Aspek profesionalisme mereka adalah mereka dalam melakukan serangkaian kegiatan penyidikan dilakukakan secara maksimal, artinya bahwa mereka mengumpulkan saksi, bukti, korban dan semua hal yang berkaitan dengan kejahatan sampai pada akarnya. Setelah mereka meyakinkan bahwa benar telah terjadi kejahatan, maka mereka melakukan penangkapan menggunakan unit yang khusus. Dalam hal penangkapan seorang tersangka, mereka menggunakan Satuan Carabinieri. Ini biasanya dilakukan jika menghadapi kejahatan-kejahatan yang sifatnya “street crime” atau “kejahatan jalanan”.
Bagian penyidikan di Italy terbagi atas dua hal, yaitu kejahatan biasa dengan luar biasa. Carabinieri biasanya melakukan penangkapan terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan fisik atau bersekala besar. Sedangkan kesatuan khusus terhadap kejahatan khusus ada penyidik khusus pula yang menangani. Contoh kasus yang selama pendidikan di CoESPU terjadi adalah penangkapan kelompok mafia dan kelompok yang anti ras di Italy. Prosedur kerja semacam itu relevan dilakukan di Polri, karena Polri memiliki Satuan Brimob yang spesifik tugasnya untuk menghadapi kejahatan beritensitas atau berkharakteristik tinggi. Penyidik di Italy tidak melakukan penangkapan sendiri, mereka juga menggunakan pakaian “preman” sehingga untuk menghindari kesalahan prosedur dalam hal melakukan penangkapan dapat dieliminir semaksimal mungkin.
Memang dalam hal melakukan penangkapan adalah suatu hal yang substantif bagi proses penyidikan, tetapi hal tersebut juga sangat “riskan”. Dalam KUHAP di Indonesia hal yang bisa diajukan pra peradilan adalah aspek salah prosedur dalam penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan. Semua jenis kejahatan jalanan atau yang beritensitas tinggi penangkapannya diserahkan kepada Satuan Carabinieri. Jadi, seorang penyidik tidak perlu bersusah payah melakukan penangkapan. Memang, dalam penangkapan seorang tersangka penyidik tidak serta merta melepas tanggung jawab sepenuhnya kepada Satuan Carabinieri semata tetapi tetap mendampingi proses penangkapan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar tepat sasaran dan segala macam administrasi penyidikan sudah lengkap. Yang paling unik dari proses penyidikan adalah mereka para penyidik biasa mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dengan alasan belum cukup bukti atau masih dalam tidak terbukti suatu kejahatan, walaupun sudah dilakukan penangkapan termasuk dengan menggunakan Satuaan Carabinieri. Budaya seperti ini yang masih sangat jarang dilakukan di Indonesia.
Dengan kondisi seperti hal tersebut kita akan tetap larut…? Dalam undan-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 18 tentang kewenangan “diskresi” kepolisian yang kita miliki apakah kita tidak mampu berbuat suatu perubahan yang nantinya perubahan tersebut dirasakan manfaatnya oleh bangsa, Negara dan masyarakat Indonesia. Permasalahan yang ada adalah, kekurang mampuan diri kita atau dasar ketidakmauan diri kita untuk melakukan suatu perubahan positif? Allah swt berfirman dalam wahyu pertama-Nya yang diturunkan oleh kepada Nabi Besar Muhammad saw yang mana berbunyi: “ IQRA’ “ yang artinya bacalah. Apapun kondisinya dan apa yang kita hadapi saat ini entah itu masalah kedinasan dan pribadi kita hendaknya kita memberdayakan akal yang telah dikaruniai oleh kita untuk mengatasi semua permasalahan yang ada.
Sayyidina Ummar Bin Khatab menyampaikan: “Sampaikan kebenaran tersebut walaupun harus kita berhadapan dengan mata pedang”, artinya apapun yang namanya kebenaran hakiki hendaknya harus diutarakan dengan apapu segala konsekuensinya. Jangan menjadi sosok manusia yang kerdin, suka menjilat asala bapak senang, tidak punya prinsip dan hanyut akan arus roda kehidupan yang ada. Kita harus mandiri, Polri adalah insitutsi yang mandiri. Konsekuensinya berisikan akan orang-orang yang independen, tidak takut kepada penguasa, asa kepentingan dan sebagainya. Dan yang lebih utama lagi adalah jangan mudah menyerah dengan kondisi yang ada.
Gaung program pemerintah tentang “quick wins” sudah ditabuh, pimpinan Polri sudah menggelontorkan berbagai program guna menunjang hal seperti itu, mulai dari perekrutan, proses penyidikan, penanganan pelayanan bagi masyarakat dan banyak lagi. Kenapa kita tidak mendukungnya….? Jika kita hanya larut dengan permasalahan “remunerasi” maka kita termasuk golongan yang picik seperti telah diutarakan di atas awal tulisan ini. Mantan Presiden Amerika Jhon F Kennedy mengutarakan “jangan kau Tanya apa yang Negara berikan kepadamu, tetapi tanyalah apa yang telah engkau berikan kepada Negara mu”. Bung Karno menyampaikan “revolusi butuh pengorbanan”, tinggal kita memposisikan saat ini dengan mengambil hikmah bahwa inilah suatu wujud dari revolusi yang mana merupakan revolusi kultur dan social.
Rekan-rekan sekalian, hendaknya kita sadar sepenuhnya bahwa apa yang sedang kita miliki, kita nikmati dan kita rasakan saat ini adalah merupakan suatu amanah dari Allah swt, bangsa dan Negara serta masyarakat Indonesia. Janganlah kita mempunyai suatu pemikiran bahwa hal tersebut merupakan jerih payah diri kita semata, ingat bahwa kita adalah mahluk social yang mana kita tidak bias hidup akan keberadaan orang lain. Seorang pemimpin tidak akan disebut sebagai seorang pemimpin jika tidak ada orang yang dipimpinnya, seorang ahli tidak akan dianggap sedemikian jika tidak ada yang membandingkan dan merasakan sejauhmana keahliannya, seorang penyidik tidak akan menjadi seorang penyidik yang handal jika tidak mampu mengungkap sejauh mana tindak pidana yang terjadi, banyak hal lain yang mengisyaratkan bahwa kita tidak bias hidup sendiri..
Dengan hikmah Hari Bhayangkara kali ini hendaknya kita dapat me-refresh kembali apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia atau setidaknya bagi keluarga pribadi kita sendiri. Dimanapun kita bertugas, di bagian apapun kita berfungsi dan pada posisi serta jabatan apapun kita hendaknya mengkedepankan sikap amanah dan bertanggung jawab kepada bangsa, Negara, masyarakat, yang terutama adalah kepada keluarga dan diri sendiri. Kita dukung semangat “QUICK WINS” yang sudah dicanangkan oleh pemerintah merupakan suatu wujud profesionalisme Polri kepada masyarakat, jangan menganggap hal tersebut sebagai beban karena memang yang perlu kita lakukan untuk menarik simpati dari masyarakat.
Pesan saya sebagai penuh, hendaknya sesuatu hal dilakukan dengan penuh rasa jujur. Orang yang jujur adalah orang yang disiplin akan banyak hal, jika orang tersebut sudah disiplin sudah dipastikan orang tersebut akan memiliki rasa loyalitas yang tinggi. Konsekuensi dari wujud loyalitas tersebut adalah sikap integritas yang tinggi, jika hal tersebut sudah diraihnya maka ia akan mendapatkan kepercayaan dari orang maupun pihak lain. Jika sudah dipercaya oleh pihak lain maka dia akan mendapatkan keuntungan dari apa yang telah dia kerjakan, dan keuntungan tersebut adalah suatu nilai keberkahan dari semua jerih payah yang dilakukannya. Tidak itu saja, dia akan selalu dipakai oleh pihak lain karena memang mereka percaya kepada apa yang telah kita lakukan. Mari kita maknai Hari Bhayangkari dengan memulai suatu perubahan kearah yang positif dari sekarang, tidak terbatas dari satuan dan fungsi tempat kita berdinas saat ini tetapi diri sendiri dan keluarga lebih khusus lagi.
Salam Bhayangkara…..