Giliran Pondok Indah

 

Pasca tragedi Thamrin tahun ini, kembali  masyarakat Indonesia dikejutkan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang berujung kepada peristiwa penyanderaan di sebuah rumah di  Jakarta. beritacenter.com/news-142602-polisi-bekuk-perampok-bersenjata-dirumah-mewah-pondok-indah.html

Peristiwa sep1erti diatas tadi mungkin bukan yang pertama terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, kejahatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan bisa terjadi kapan saja dan kadang memang disertai dengan tindakan kekerasan, beberapa peristiwa malah berakhir dengan adanya korban yang harus kehilangan nyawa.

Khusus dalam peristiwa hari ini ada sedikit yang berbeda, adalah bagaimana antusiasme media ( bahkan ketika tulisan ini diketik  sambil menyaksikan ulasan detil dengan menghadirkan berbagai ahli-ahli lengkap dengan tinjauan teorinya di salah satu stasiun TV terkenal Indonesia).

Sikap antusiame media tentunya tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dahsyat pemberitaan saat tragedi Thamrin terjadi beberapa waktu lalu, bisa jadi rekan wartawan ingin mendapatkan live report terbaik setidaknya sekelas dengan bobot berita insiden Thamrin yang dikupas tuntas mulai pelaku, korban, lokasinya sampai sepatu dan gaya sisiran rambut Polisi yang ada di TKP.

Menyaksikan selama hampir 3 jam drama perampokan dan perampokan tadi siang dapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan kelak menjadi sumber referensi bagi Polri dan masyarakat pada umumnya, hal ini tidak lepas dari kemungkinan adanya korban ikutan  yakni masyarakat, wartawan dan polisi yang ada di TKP.

Tidak adanya batas- batas berupa police line atau semacam parimeter yang jelas dan berjarak cukup aman  di tkp.  Sehingga wartawan bebas mengambil gambar dan video ketika pasukan Brimob akan melaksanakan penetrasi, hal ini tentunya berdampak negatif bagi  petugas dan masyarakat bahkan sandera, karena musuh bisa memonitor pergerakan pasukan.

Minimal upayakan TKP dapat dan seharusnya tertutup dulu sampai steril dan aman, hal ini untuk keamanan bersama, dimana ini adalah pelajaran dasar Kepolisian  sewaktu masih belajar di pendidikan. Sebagai informasi bahwa Taruna Kepolisian di Thailand  pada tingkat 4 pasti mendapatkan pelajaran penanganan insiden penyaderaan maupun perampokan seperti ini, mulai  dari manajemen insiden, negosiator dan pembebasan sandera dimana modulnya diperoleh dari Kepolisian Jerman dan Amerika, sedangkan Taruna AKPOL di Indonesia justru mendapatkan materi penting seperti ini pada  pelajaran tingkat Dasbhara dan kerap menjadi bahan peragaan  saat Wisuda Prajurit.

Akibat tidak ada perimeter yang baik, tentu selain wartawan pelaku kejahatan lain pun sebernarnya bisa masuk dan melakukan kejahatan lain. Contoh : bom bunuh diri, penembakan terhadap petugas ( ingat insiden Thamrin dan Bom Bali I )

Fenomen adanya wartawan yang meliput setiap detil proses penindakan adalah tidak lepas dari tugas dari wartawan itu sendiri untuk mengumpulkan berita dan mengabarkan berita tadi secepatnya, namun dalam tinjauan taktis seperti kejadian barusan, dapat saja tindakan wartawan tadi justru akan menjadi kontraproduktif,   jalan tengah yang bisa dilakukan adalah dengan menugaskan bagian Humas Polri untuk mendampingi wartawan tadi.

Maksudnya daripada wartawan menerka nerka apa dan seperti apa kondisi yang sedang terjadi kemudian salah menafsirkan dan akhirnya keliru memberitakan,  maka akan lebih baik bila ada personil Polri yang ditugaskan mendampingi atau setidaknya bisa memberikan info yang memadai secara benar walaupun dalam tataran : sedang kita dalami, nanti kita cari tahu di pemeriksaan, sabar dulu sedang diusahakan penindakan secara soft, penindakan keras itu adalah…. bilamana ….. dengan…. sehingga… Hal ini memang tidak akan menjamin bahwa  wartawan tidak akan bertindak kontraproduktif,  namun setidaknya wartawan tidak akan bingung membuat berita seenak dan  setahu mereka tanpa ada yang  bisa meluruskan

Dalam pengambilan tindakan harus dengan perhitungan yang matang. Tiap tiap etape dalam penggunaan kekuatan harus dilaksanakan. Proses negosiasi harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syukurlah pelaku tidak militan, dan kalau militan mungkin  ada korban dipihak Polri, tidak boleh anggap remeh setiap kejadian.

Lihat pada link berikut :  National geographic : Inside hostage massacre  https://youtu.be/E1dyKiJHCEk  belajar dari upaya  penyelamatan sandera di Manila, penyelamatan itu disebut oleh PBB sebagai penyelamatan terburuk yang dilakukan oleh Polisi Manila. Penyanderaan dilakukan oleh seorang  pecatan Polisis berpangkat Kapten   yang tidak terima diberhentikan secara tidak hormat oleh Kepolisian Manila.  Dalam penyanderaan tersebut terdapat  sekitar 21 sandera yang sebagian besar  meninggal dunia akibat  ditembak oleh oknum pelaku .

Dalam proses negosiasi sebelumnya, Polisi telah berbuat sebaik mungkin. Salah satu penyebab dari emosi penyandera tiba-tiba memuncak adalah karena terbukanya informasi yang dapat diterima penyandera. Didalam Bus  tersebut ternyata ada sebuah televisi yang bisa digunakan untuk melihat siaran berita.

Seperti pada siang tadi, posisi dan taktik Kepolisian Manila dapat dilihat melalui TV, termasuk  bagaimana taktik penempatan para penembak jitu kepolisian Manila. Media menjadi berperan penting untuk meningkatkan emosi penyandera ketika media menyiarkan secara langsung ketika Polisi  Manila  berhasil menangkap adik (saudara kandung ) sang Kapten yang mencoba menyusup barikade Polisi untuk menemui sang kakak.

Ditambah lagi adanya media radio yang berhasil menemukan nomor HP sang Kapten dan mewawancaranya secara online, akhirnya negosiasi yang telah alot dilakukan oleh Polisi Manila menjadi berantakan dan terjadilah insiden penembakan di dalam Bus wisata di kota Manila.

Sudah diajarkan kepada anggota yang pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan Wanteror di PLATINA maupun CRT di Mega Mendung. Bahwa terdapat yang namanya THA, kemudian ada namanya LCC barulah FAP, hal-hal seperti ini harus dipedomani dan dilaksanakan bukan hanya teori dan pada saat kejadian justru dilupakan.

Konsep 3 C  berupa  Close-Contain-Counter. Harus dipedomani secara rigid dilapangan  bahkan misalnya keadaan tersebut jauh dari  back-up kekuatan baik dari Polres maupun Kesatuan Brimob  atau situasi yang membutuhkan tindakan segera dan  kebetulan hanya ada kekuatan Pospol dan Polsek disana, apakah tahapan kekuatan mutlak tetap harus dilaksanakan atau bisa berdasar konsep wewenang diskresi seorang kapolsek.

Ada beberapa opsi antara lain memaksimalkan sumber daya yang ada, kalau disitu ada TNI  maka  dapat didayagunakan asalkan kendali dibawah kasatwil Polri ( ingat chain of evidence dan due proses of law nantinya )  dan kedua dengan memaksimalkan konsep 3 C  tadi sampai bantuan dari satuan tindak datang, semua opsi ada resikonya.

Sebenarnya yang paling esensi dari posting diatas adalah bagaimana peran Satwil terutama uniformed police on ground seperti Lantas, Sabhara dan Bhabinkamtibmas mampu memerankan konsep 3C tadi.

Lanjutannya adalah setiap Polisi di TKP  yang bertindak sabagai first responder  harus mampu menjadi : guide bagi pasukan tindak ( Brimob atau Densus ) yang pasti akan datang belakangan, guide ini maksudnya menjadi pemandu yang  dapat menunjukkan siapa kira kira pelaku                   (cirinya), siapa korban ( ciri kalau bisa foto ), informasi berupa sket sasaran atau TKP walaupun kasar dan lainnya, termasuk mengarahkan mobil-mobil satuan tindak yang bisa jadi buta tuli wilayah tempat TKP berada.

Harus memikirkan akses masuk yang lain, dengan tidak terpusat  bahwa penindakan maupun penyampaian himbuan dengan Public Addres haruslah dari  arah depan, karena  umumnya arah depan adalah kelemahan pasukan penindak, jika terekspose oleh lawan. Maka bubarlah prinsip dasar CQB yaitu  : speed, surprise and violent of action, hal ini tentunya harus dipedomani dan dilaksanakan.

Operasi tadi adalah pembebasan sandera, yang harus diingat, jika sandera sampai mati maka operasi tadi dapat dikatakan  gagal,  maka tidak perlu terburu buru, negosiasi sangat penting  sehingga peran negosiator sangat penting, memang tidak  mudah dan murah membentuk seorang negosiator handal, sehingga bagus  bila  diangkat menjadi  tulisan tentang peran negosiator yang belum diprioritaskan dan selalu ditingkatkan kemampuannya.

Saat ini pada umumnya Polwan yang dimajukan sebagai negosiator walaupun sebenarnya mereka yang ditugaskan sebagai negosiator (umumnya pada pengamanan unras ) belum memiliki latar belakang pendidikan dan latihan negosiator secara memadai.

Terakhir adalha perlunya disiapkan “pasukan penyerang darurat” yang sudah siap masuk kapan saja manakala pelaku mulai menembak/melukai sandera, bagaimanapun tanggapan nantinya, antara yang senang, bangga dan salut kepada upaya yang telah dilakukan oleh Polri tadi siang.

Akan ada pihak –pihak yang mendiskreditkan entah dengan berbagai maksud, haruslah bersama kita apresiasi tindakan kepolisian tadi, karena insiden yang dihadapi tadi siang adalah bukan sebuah peragaan apalagi show of force yang pastinya dibuat dengan skenario pasukan penindak pasti menang dan pasukan Sonora pasti kalah, pasukan penindak dalam latihan  pastilah lebih  taktis dan sempurna gerakan dan tindakan yang dilakukan, sekali lagi ini bukan drill apalagi pertunjukan, ini nyata, berbahaya dan bisa jadi sekali seumur hidup.

http://m.news.viva.co.id/news/read/817395-sandera-pondok-indah-selamat-nasib-perampok

 

 

 

Operasi Nusa Candi

Eksekusi terpidana Mati Trio Bom Bali

dicuplik dari buku  berjudul : BRIMOB: Dulu, Kini, dan Esok ;

penulis: Atim Supomo; Djumarwan;Surya Putra;Masqudori, terbitan November 2015

Pengalaman bertugas dalam operasi penegakan hukum dengan keluar masuk hutan, berhadapan dengan gerombolan bersenjata pengacau keamanan adalah cerita dalam rutinitas pengabdian sebagai anggota Brimob Polri, namun dalam situasi yang berbeda, adalah suatu masalah yang berbeda ketika mendapat tugas sebagai tim eksekusi bagi terpidana mati Amrozi dkk. alias Amrozi dkk., yang menjadi tantangan adalah bagaimana caranya menemukan 12 orang yang “cocok” bertugas selaku eksekutor hukuman mati.

Dengan dasar Ren Ops Nusa Candi 2008 Polda Jateng No. Pol. : R / REN OPS / 05 / IV / 2008 tanggal 24 April 2008 tentang Pengamanan pelaksanaan eksekusi terpidana mati kasus Bom Bali I Amrozi cs.Perintah menyiapkan regu tembak, membuat tidur menjadi tidak nyenyak, pikiran tentang bagaimana prosedur dan siapa yang akan melaksanakan tugas nantinya, beban pikiran lambat laut hilang sampai saatnya para komandan Kompi Jajaran Sat. Brimob Polda Jateng dikumpulkan oleh Kasat Brimob KBP Drs. Wahyudi Hidayat, suasana rapat riuh dengan berbagai masukan dan saran unsur pimpinan terkait rencana kegiatan kedepan, suasana hening ketika terdengar suara – suara Kasat Brimob membuka rapat.

Ditengah keheningan kembali disampaikan bahwa mulai besok para Komandan Kompi jajaran harus mulai menyeleksi dan menyerahkan nama personil yang dinilai layak dan cocok menerima tugas khusus sebagai eksekutor pidana mati, ditegaskan bahwa tugas membutuhkan 60 nama personil yang akan diseleksi dan dilatih secara intensif super ketat dibimbing oleh Wakasat Brimob Jateng AKBP Drs.Imam Margono.

Seperti dugaan awal bahwa proses pengajuan 60 nama kandidat eksekutor tidak semulus yang diharapkan, perlu dimaklumi memang tugas sebagai eksekutor adalah pekerjaan yang spesifik, lain dari pada yang lain. Butuh kekuatan lahir bathin, mental dan spiritual yang tangguh agar pekerjaan tuntas dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, walaupun keahlian menembak dan olah terampil menggunakan senjata api adalah makanan sehari-hari Brimob.

Brimob dikenal mahir dalam menembak, minta mata kena mata, bukan minta kepala kena betis atau kaki, dan berpengalaman menghadapi kelompok kriminal bersenjata di hutan lebat Papua dan konflik bersenjata Aceh, tetapi kini masalahnya berbeda, ada satu yang mengganjal, menjadi eksekutor hukuman mati terhadap nyawa orang.

Bolak balik ganti nama kandidat berkali – kali, akhirnya ke 60 kandidat terbaik hasil seleksi antar Kompi final dapat diajukan ke meja Wakasat Brimob, mengingat tenggang waktu yang makin dekat untuk mempersiapkan semua kebutuhan lain terkait personil pendukung, peralatan maupun merancang skenario eksekusi agar tidak terendus secara berlebihan oleh media.Pada akhirnya 60 Kandidat ekesekutor selanjutnya secara resmi dipanggil untuk dikumpulkan dan diberikan arahan tugas.

Organisasi Brimob yang dibentuk secara hierarkhi kuat memiliki perilaku organisasi yang sangat khas, selain garis hierarkhi yang dirancang sedemikian ketat adalah semangat korsa dan hubungan antar personil yang sangat dekat. sehingga adalah sewajarnya di tubuh Brimob seorang komandan harus memiliki prinsip selain mampu berperan menjadi komandan yang tegas dan tidak boleh ditawar seorang insan komandan juga harus bisa mengemban peran sebagai kawan tempat berkeluh kesah, dan sebagai orang tua yang mampu mengayomi segenap kebutuhan dan kesulitan anggota. Pelaksanaan Hukuman Mati oleh Jajaran Satbrimob Polda Jatengterhadap terpidana Kasus Terorisme (Pelaku Bom Bali)di Pulau Nusakambangan pada tanggal 09 November 2008.

Keahlian mengambil peran seperti ini yang dimainkan manakala menyadari bahwa tidak mudah menemukan dan menugaskan seorang anggota, walaupun nyatanya ahli dan secara fisik mampu dan layak sebagai seorang anggota regu tembak. Butuh kejelian tersendiri untuk mencari mereka yang terampil dan layak secara lahir bathin,matang secara mental dan memiliki keteguhan spritual sehangga menjalankan tugas ekesekusi mati dapat terlaksana secara tuntas tanpa ekses lain terhadap institusi maupun diri pribadi masing masing anggota. Alhasil dengan siasat “among” ke 60 kandidat menyatakan kesanggupan dan siap mengikuti seleksi regu tembak, dengan motivasi sampai detik itu tidak satupun kandidat yang berani tunjuk jari untuk mundur.

Seleksi pertama adalah tahapan psikologi, dengan tes yang dilakukan oleh Biro Personil Polda Jateng, berupa tes tertulis dan wawancara yang berlangsung seharian penuh dipimpin langsung oleh Kabag Psikologi AKBP Purnomo. Disela-sela tes berlangsung, Kabag Psikologi Polda menyampaikan bahwa biasanya tes psikologi dilakukan untuk menguji kematangan anggota agar tidak happy trigger, kini tes justru dilakukan untuk mencari anggota yang matang kepribadiannya dalam tugas mengeksekusi terpidana mati.

Tim Psikologi juga menyampaikan bahwa mungkin tidak setiap psikolog “beruntung” terlibat memberikan rekomendasi “tiket” pelaksana eksekusi hukuman mati. Hasil tes psikologi memang tidak bisa diberikan hari itu juga, diperlukan beberapa waktu untuk pengolahan hasil tes tertulis dan wawancara, secara sekilas Kabag Psikologi Polda Jateng menyampaikan terdapat beberapa kandidat yang harus diperhatikan secara lebih cermat, antara lain ketika kandidat si A karena istrinya baru saja mengetahui sedang hamil dan belum sempat disampaikan kepada Danki, sedangkan kandidat B, menurut hasil pengamatan dan wawancara justru memiliki kecenderungan agresif, bisa jadi juga karena sedang bermasalah dengan istrinya dirumah.

Masukan – masukan penting dari tinjauan psikolog men-jadikan daftar kandidat kembali menciutkan jumlah kandidat: 1 Kandidat dicoret karena alasan manusiawi “ istri sedang hamil” , 1 dicoret karena sedang konflik rumah tangga , dan 2 Kandidat dicoret karena masih terlalu muda dan belum pernah test mission ke daerah konflik, dengan pertimbangan lebih baik 2 kandidat junior ini mendapat pengalaman di medan tugas entah di operasi mana saja namun tidak dengan mencari pengalaman tugas sebagai regu tembak di awal karier penugasan mereka.

Para kandidat yang layak, digembleng memasuki latihan menembak dan prosedur eksekusi, menurut prosedur nantinya eksekusi akan dilakukan pada malam hari, dengan penerangan yang minim, dengan jarak antara regu tembak dan terpidana tidak lebih dari 5 meter, Jarak yang relatif dekat tadi dimaksudkan agar impact balistik peluru tidak terlalu kuat untuk mengoyak tubuh, dan terdapat ketentuan yaitu menyiapkan seorang Danru eksekusi, lengkap dengan revolver di pinggang yang dapat digunakan sewaktu – waktu, manakala tembakan salvo 3 butir peluru regu tembak belum berhasil menuntaskan hukuman terpidana, maka mau tidak mau Danru harus menempelkan revolver tepat di pelipis terpidana mengarah ke otak, dengan satu tembakan tunggal, peluru dalam revolver diharapkan bisa menuntaskan tugas yang belum terselesaikan oleh regu tembak.

Urusan menyiapkan regu tembak sebenarnya cukup mudah saja, tinggal dilatih secara intensif menembak titik hitam dalam jarak 5 meter, dengan grouping tembakan sekecil kecilnya tepat diarah jantung terpidana, maksudnya agar tidak menimbulkan kesakitan secara berlarut – larut.

Secara sukarela terdapat beberapa anggota Bintara tinggi yang bersedia mengambil tanggung jawab sebagai komandan regu tembak yang artinya pada dirinya siap lahir bathin melakukan tembakan penghabisan bila regu tembak gagal, entah karena kasihan melihat Komandan Kompi panas dingin menyiapkan regu tembak yang waktunya makin sempit atau karena rasa pengabdian yang tinggal tersisa beberapa tahun lagi, lantas ingin memberikan yang terbaik bagi Polri,  yang penting mereka siap, iklhas dan sukarela.

Persiapan Regu tembak dan pernak – pernik harus matang luar dan dalam, tidak saja urusan keahlian dan kemampuan menembak disiapkan, badan kuat dan sehat tidak berarti banyak bila mental dan spiritual bermasalah, urusan spiritual menjadi perhatian yang tidak boleh luput, selama hampir 2 minggu latihan intensif, dilakukan juga pembekalan rohani dengan cara mengundang beberapa Kyai untuk memberikan penguatan spiritual khususnya bagi pelaksana, mereka di-undang untuk bersama – sama mengadakan pengajian dan memberikan siraman rohani.

Memindahkan tahanan seperti Amrozi dkk, dengan catatan sebagai Master Mind Bombditangannya tentunya perlu banyak perhitungan matang, dengan adanya vonis hukuman mati, seorang terpidana dapat saja nekat mengakhiri hidupnya atau lebih fatal dengan membunuh petugas pengawal.

Uji coba dengan menggunakan dengan berbagai skenario dilakukan, mulai dari situasi landai dan tenang tanpa per-lawanan berlanjut ke skenario Amrozi CS. mengamuk didalam sel, di lorong ruangan sel, mengamuk di pintu keluar dan masuk Rantis dan skenario Amrozi dkk. mengamuk didalam Mobil Rantis dengan melukai serta membunuh petugas.

Pada sesi latihan dan uji coba skenario dilakukan dengan metode pengawalan yang dilakukan dengan membagi petugas menjadi tim pembawa dan tim pengaman. Tim pembawa adalah tim dengan beranggotakan 6 orang (4 Pembawa terpidana, 1 Dantim, dan 1 Pengemudi) yang bertugas menerima Amrozi dkk. dari tangan sipir Lapas, memasangkan dan melepas borgol tangan, kaki, mengangkat tubuh Amrozi dkk. kedalam rantis serta siap bergumul bila Amrozi dkk. sengaja melawan petugas.

Sebagai catatan, bahwa tim Pembawa tidak diperkenankan membawa senjata api jenis apapun, namun membawa 2 set borgol tangan dan kaki, 2 set penutup kepala warna hitam untuk Amrozi dkk. 1 botol air minum untuk Amrozi dkk. Sewaktu – waktu minta minum, 2 setTaser Gun / Stun Gun, dan 2 botol OC spray ( semprotan cabe, sebagai alat kejut listrik yang dibawa oleh 2 anggota tim pembawa depan dan belakang, untuk tim kawal adalah berjumlah 8 (delapan) orang, dengan menggunakan body armour level 4, helm balistic, senpi organik dan alkom, terbagi dalam 2 kendaraan yang akan mengapit mobil Rantis pembawa Amrozi dkk.

Suasana mencekam makin mengental ketika pada pada hari Jum’at-Sabtu tanggal 30 Oktober-01 Nopember 2008 pukul 00.00-02.00 wib pelaksanaan pemindahan para pendukung Amrozi dkk. Atas nama Subur dkk. bersama 9 (sembilan) napi lainnya dari LP Batu ke LP Pasir Putih (SMS) dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2008 pukul 10.00 WIB pelaksanaan sterilisasi ruangan/sel terhadap ketiga terpidana mati Amrozi dkk. Dipimpin Wakasat Brimobda Jateng AKBP Drs. Imam Margono.

Pada hari Sabtu s/d Minggu tanggal 08 – 09 Nopember 2008 pukul 22.00 WIB Rangkaian pelaksanaan ETM Amrozi Cs. Urutan rangkaian tersebut dimulai pada pukul 21.00 WIB, Jaksa Eksekutor dan Kalapas Batu menandatangani BAP serah terima terpidana di ruangan Kalapas Batu dilanjutkan oleh tim pengawal terpidana dengan didampingi petugas Lapas memasuki sel terpidana langsung membawa terpidana menuju lokasi eksekusi, tepat pada pukul 00.00 WIB Tim eksekusi memasuki lapangan dan laporan siap pelaksanaan tugas,pukul 01.20 Wib eksekusi selesai dilaksanakan.

Jenazah ketiga terpidana mati kemudian dirawat dan disholatkan sesuai agama yang dianut untuk selanjutnya pada pukul 06.00 Wib dengan menggunakan 2 unit Helicopter Poludara melanjutkan penerbangan meninggalkan Pulau Nusakambangan (menuju ke Banten dan Lamongan Jawa Timur).

my First Crown

MY FIRST CROWN  akhirnya buku yang dibuat dengan segala dinamika alhirnya bisa diterbitkan, menjadi salah satu buah tangan yang manis saat peringatan hari jadi ke 70 tahun Korbrimob Polri.

sebuah kumpulan catatan perjalanan sebuah organisasi dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, demi kemanusian dan keadilan .

berikut adalAh cuplikan beberapa kisah yang ditulis dalam buku yang berjudul  BRIMOB; DULU, KINI DAN ESOK.

 

14 Jam menahan gelombang serbuan GAM

Diambil dari : (Brimob : Dulu, Kini dan Esok, November 2015, pp. 282-323)

Bisa jadi terinspirasi oleh skenario Serangan Umum Satu Maret di Yogyakarta yang pernah dilakukan oleh Letkol Soeharto saat menghadapi tentara KNIL yang ingin kembali bercokol di Indonesia, ratusan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sempat mencoba menyerang untuk merampas senjata pasukan Polri di sebuah kota kecil, Idi Rayeuk, di Aceh Timur selama 14 jam sejak Kamis (01 Maret 2001) hingga Jumat (02 Maret 2001) pagi.

Ratusan anggota GAM yang bersenjata lengkap itu baru mundur ke arah perkampungan penduduk, sekitar pukul 08.00 WIB pada Jumat pagi setelah digempur oleh pasukan gabungan TNI/Polri dalam jumlah yang besar. Berikutnya, untuk mempertahankan kota tersebut dari serangan gerilyawan balik dari GAM, aparat mengerahkan dua unit panser milik Marinir TNI AL yang datang dari Aceh Utara dan satu helicopter milik Penerbad.

Bendera GAM yang berwarna dasar Merah dan bergambar Bulan Bintang, terlihat berkibar sepanjang 4 kilometer selama kota Idi Rayeuk dalam serbuan GAM. Bendera tersebut diikat pada tiang-tiang yang kayu di sepanjang jalan negara Medan – Banda Aceh.

GAM menduduki kota Idi Rayeuk hingga 14 jam, namun yang menjadi titik serangan sebenarnya adalah Markas Polsek Idi Rayeuk, mungkin adaya informasi yang berhasil dikumpulkan oleh mata-mata GAM bahwa kekuatan Polisi di Mapolsek Idi Rayeuk adalah tidak lebih dari 38an orang dengan senjata campuran dan munisi sangat terbatas.

Pasukan yang bertugas mengamankan Mapolsek Idi Rayeuk terdiri dari 22 orang anggota Brimob dari Resimen I Kedung Halang Bogor yang dipimpin oleh Ipda Gunawan Trilaksono, kemudian 09 orang anggota Perintis Sabhara Polda Yogyakarta ditambah 07 anggota organik Polsek Idi Rayeuk.

Serangan pertama dimulai pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2001, sekitar pukul 17.00 WIB, sebagaimana lazimnya kala itu setiap rencana penyerangan terhadap pos-pos TNI dan Polri oleh kelompok GAM biasanya didahului dengan penutupan jalan menggunakan balok kayu, maupun menebang pohon disepanjang jalan menuju lokasi serangan.

Adanya blokade jalan termasuk listrik padam secara mendadak sudah cukup menjadi peringatan bagi setiap anggota untuk segera meraih senjata dan menduduki posisi alarm stelling sekeliling pos yang sudah disiapkan.

Kesalahan fatal dari piket markas Polsek Idi Rayeuk       adalah gagal mengidentifikasi sekelompok orang berpakaian loreng yang membawa senjata api M16 dan SS1 melintas dari arah pasar Idi Rayeuk menuju kantor PLN Idi Rayeuk (200 meter dari Polsek), piket markas mengira pasukan berpakaian PDL loreng tersebut adalah bagian dari 1 Ton TNI Yonif 301         (ops Bakti TNI ) yang sedang Pull out di Markas Koramil Idi Rayeuk sejak beberapa hari sebelumnya.

Suara tembakan pertama pecah, namun justru mengarah kepada Markas Koramil Idi Rayeuk, barulah berselang 5 menit berikutnya hujan GLM dan tembakan senapan mesin FN minimi mulai menyapu dinding Polsek Idi Rayeuk, perintah stelling dan menempati pillbox segera menggema.

Bermodalkan senjata AK seri 101 dan 102 didukung 2 magasen untuk menampung 75 butir peluru tajam (Mabes Polri memberikan bekal munisi untuk setiap anggota Brimob yang bertugas ke Aceh saat itu adalah 75 butir munisi tajam ditambah 25 butir peluru karet dan 10 butir peluru hampa).

Keadaan terbalik, biasanya persenjataan dan munisi pasukan pemerintah pastilah selalu lebih baik dan lengkap dibanding Gerilyawan, namun dalam peristiwa Idi Rayeuk ini, keadaannya sangat berbeda, selain ratusan pasukan GAM turun gunung bersenjata lengkap ditambah dukungan munisi untuk AK 47, SS1 dan M16 sangat melimpah, belum lagi beberapa pucuk senjata mesin ringan seperti RPD dan FN minimi, lihat saja bahkan untuk butir-butir hujan GLM yang berhasil dihitung oleh Ipda Gunawan Trilaksono terserak di halaman dan tersangkut di atap Polsek Idi Rayeuk pasca serangan adalah sebanyak 48 butir utuh tidak meledak.

Hujan tembakan dan lontaran GLM mendera markas Polsek sepanjang malam, suasana bertambah panik ketika keluarga anggota organik Polsek Idi Rayeuk mulai berlarian kedalam markas Polsek, asrama Polsek yang berjarak sekitar 100 meter dibelakang markas Polsek mulai dibakar GAM, suara teriakan anggota GAM semakin jelas terdengar disekeliling Polsek : PAI……. PAI JAWA MATI KALIAN SEMUA HARI INI…

Melihat ibu-ibu Bhayangkari berlarian menyelamatkan diri sambil menggendong anak dan mengamit barang yang bisa diselamatkan tentulah bukan sebuah pemandangan yang ingin dilihat, konsentrasi pasukan Brimob, Perintis Sabhara dan Organik Polsek mulai goyah, sampai akhirnya terbersit ide untuk mengumpulkan semua ransel, radio dan dokumen pasukan di dalam ruangan Kapolsek untuk kemudian disiram bensin, siapa tahu sewaktu-waktu garis pertahanan patah dan GAM berhasil masuk Polsek, pilihannya saat itu adalah mati karena ditembak atau mati karena digorok dan dikuliti hidup-hidup oleh GAM.

Munisi yang semakin menipis dengan jenis senjata campuran : AK 101 dan 102 menggunakan kaliber 5,56mm sedangkan pasukan Perintis menggunakan campuran AK 47 (kaliber 7,62mm) dan Ruger mini 5,56mm, sedangkan organik Polsek bermodalkan Mouser kaliber 7,92mm, SS1 dan US Caraben kaliber 30mm.

Suasana semakin mencekam, dibutuhkan peluru tam-bahan, tetapi darimana dan siapa yang bisa memberikan munisi tambahan tadi, pasukan kawan terdekat yakni Koramil Idi Rayeuk dan 1 Ton 301 dipastikan juga dalam kondisi terjepit antara hidup dan mati di tempatnya.

Sekitar pukul 23.00 malam masih ditengah sapuan tembakan GAM, Ipda Gunawan Trilaksono berinisiatif untuk meminta munisi tambahan dari Koramil Idi Rayeuk, pilihan yang paling memungkinkan adalah merayap ditengah hujan peluru diantara Polsek dan Koramil yang berjarak sekitar 500 meter, awalnya tidak ada satupun anggota yang punya cukup nyali mendampingi Danton menembus hujan peluru dan sergapan GAM, sampai akhirnya Bharada Riahdo Purba ikut nekat menyusul Komandannya mengambil peluru tambahan dari Koramil.

Sekitar 2 jam waktu yang dibutuhkan berangkat dari Polsek menuju Koramil pulang pergi merayap dan mengendap-endap, 100 butir peluru tambahan dan 1 butir Tabung Pelontar (Granat) berhasil didapatkan, tambahan peluru segera di-bagikan dan disertai bisik-bisik “ tolong dihemat”.

Pengepungan Polsek dan percobaan pendudukan Idi Rayeuk berangsur mulai mengendor menjelang pagi hari, ditambah adanya informasi pasukan bantuan dari kesatuan Brimob Polda Riau sebanyak 1 Peleton dipimpin AKP Kasero Manggolo dari arah Kota Langsa menuju Idi Rayeuk mulai berdatangan, kemudian Pasukan Brimob dari Resimen I Kedung Halang dipimpin Kompol Drs. Irianto dengan kekuatan sebanyak 2 truk Reo dari arah Bireun Aceh Utara mulai masuk perbatasan Aceh Timur di Simpang Uliem.

Sebagai tambahan kabar yang menggembirakan adalah 2 unit Panser milik Marinir TNI AL terlihat bergerak dari arah Rancung, Aceh Utara mengiringi pasukan bantuan, dari udara terdapat 1 unit Helicopter Penerbad dengan 1 team Gegana Mabes Polri dipimpin Ipda Michael Mumbunan langsung dari Banda Aceh menuju lokasi dengan menyisir garis pantai untuk menghindari tembakan GAM, guna menurunkan munisi tambahan bagi pasukan Pelopor pimpinan Ipda Gunawan Trilaksono.

Hari itu pasukan GAM batal merayakan kenduri potong Lembu, mereka gagal total merebut senjata dari anggota di Polsek Idi Rayeuk walaupun hanya dijaga oleh sekitar 40an anggota bersenjata minim.

Kekecewaan GAM akhirnya dilampiaskan dengan membakar sejumlah bangunan seperti asrama tempat tinggal keluarga Polri dan asrama keluarga pegawai Lembaga Pemasyarakatan termasuk Rumah Tahanan Negara yang berlokasi di Desa Teupin Batee, sekitar 3 km dari pusat kota Idi Rayeuk, apalagi hujan peluru dan GLM tidak berhasil melukai apalagi menewaskan seorangpun anggota Brimob, Perintis Sabhara Polda Yogyakarta maupun organik Polsek Idi Rayeuk termasuk keluarga Polri didalamnya.

 

 

OPTIMALISASI KETANGKASAN LAPANGAN BRIGADE MOBIL (KLBM) DIDUKUNG SINERGITAS POLISIONAL GUNA MENANGGULANGI KEJAHATAN INSURJENSI DALAM MEWUJUDKAN KAMTIBMAS

OPTIMALISASI KETANGKASAN LAPANGAN BRIGADE MOBIL
(KLBM) DIDUKUNG SINERGITAS POLISIONAL GUNA MENANGGULANGI KEJAHATAN INSURJENSI DALAM MEWUJUDKAN KAMTIBMAS

 

Police Role in Counterinsurgency Efforts

Terrorist Attacks and Counterinsurgency Practices

PAPARAN GAG PAPUA
BAB I
PENDAHULUAN

cropped-polisiiia.jpg
1. LATAR BELAKANG
Gangguan keamanan berimplikasi kontijensi di Papua, Sulawesi Tengah dan Aceh yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata saat ini masih kerap terjadi dengan memanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan jaringan, menggalang massa simpatisan dan massa pendukung terutama yang masih terkait dalam suatu hubungan kekeluargaan dengan tokoh – tokoh masyarakat, intelektual dan kalangan birokrasi, sehingga hal ini digunakan sebagai sarana yang efektif oleh kelompok kriminal bersenjata untuk mendapatkan legitimasi dan justifikasi terhadap segala tindakan mereka guna membangkitkan rasa fanatisme kelompok bersenjata.
Kepolisian Daerah Papua, Sulteng dan Aceh merupakan bagian dari institusi pemerintahan yang melaksanakan tugas – tugas kepolisian di wilayah telah beberapa kali meminta tambahan perkuatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi ( BKO ) dari Mabes Polri.
BKO berupa pengiriman pasukan dari jajaran Korbrimob Polri, Satuan Brimob Polda maupun BKO dari fungsi tekhnis Kepolisian lainnya bertujuan untuk memberikan perkuatan kepada Polda Papua, Sulteng dan Aceh yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola tatanan kehidupan masyarakat setempat guna menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang aman dan tentram , walaupun pada akhirnya sering kali belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal.
Memang permasalahan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua, Sulteng dan Aceh serta wilayah hukum Polda rawan konflik lainnya tidaklah sesederhana penjelasan konflik itu sendiri.
Sebagai contoh terkini adalah kondisi di Papua, konflik sosial terjadi mengambil arah secara vertikal dan horizontal secara simultan, pun demikian dengan konflik vertikal di wilayah hukum Polda Papua dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal bersenjata didukung ormas-ormas yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia. beberapa bentuk gangguan keamanan di Papua, dilakukan oleh kelompok/Ormas ekstrim dengan menggunakan strategi politik, propaganda-propaganda melalui media lokal dan nasional serta melalui media elektronik/website dan melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi di dalam dan luar negeri.
Potensi konflik komunal di Papua terjadi dengan bentuk berupa konflik penyelenggaraan pemilukada, konflik antar suku, konflik tanah ulayat, konflik antara masyarakat pendatang dan lokal, termasuk serangan secara sistematis menggunakan senjata api, bahan peledak, tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan sasaran aparat Negara maupun masyarakat umum yang diidentifikasikan sebagai musuh dan dilakukan oleh sekelompok orang yang teroganisir serta memiliki penguasaan wilayah kedudukan.
Sesungguhnya rangkaian tindakan krminal diatas merupakan rangkaian tindak kejahatan yang tidak akan dapat ditanggulangi dengan tindakan polisional seperti pada umumnya, konsep adanya satuan kepolisian tertentu yang memiliki ketangkasan melakukan tindakan polisional menanggulangi kejahatan diluar batas satuan polisi regular sedemikian rupa adalah merupakan keharusan bagi suatu kesatuan penegak hukum yang istimewa untuk menjalankan fungsi pada praktik preventif kejahatan berintensitas tinggi, dimana unit kepolisian biasa tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya lagi (Muradi ,2014)
Indeks gangguan kamtibmas yang dilakukan dengan menggunakan senjata api dan dilakukan secara terorganisir di beberapa Polda berkategori rawan adalah :
Polda Aceh dengan data sebagai berikut :
1) Pada hari Kamis, 6 Februari 2014 terjadi pengoroyokan yang menewaskan Juwaini, 35 tahun, Ketua Dewan pimpinan Kecamatan Partai Nasional Aceh di kawasan Aceh Utara;
2) Minggu ,16 februari 2014 terjadi penembakan salah satu posko pemenangan caleg partai, korban bernama Zubir HT di Desa Munyee Kunyet Aceh Utara;
3) kemudian pada hari Jumat dini hari (21/2/2014), sekitar pukul 02.00 Wib, rumah milik Husaini, calon anggota legislatif (caleg) DPRD Aceh Utara dari Partai Nasdem di Desa Meunasah Nibong, Aceh Utara dilempari bom Molotov oleh orang tidak dikenal.
4) Pada hari Senin tanggal 31Maret 2014 , terjadi penembakan yang dilakukan OTK terhadap 3 orang simpatisan Partai Aceh di Desa Geulanggang Teungoh, Bireuen Aceh.
Tidak ketinggalan adalah informasi gangguan kamtibmas berupa serangan menggunakan senjata api dan bom terhadap aparat keamanan di Poso Sulawesi Tengah :
1) Telah terjadi kontak senjata dengan Polisi di wilayah hutan Desa Padang Lembara, Poso Pesisir Selatan, pada hari Kamis 6 Februari 2014 yang lalu, terdapat 1 orang anggota Brimob Polda Sulteng gugur;
2) Kemudian terjadi teror ledakan bom di jalan raya Desa Pantango Lemba, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah pada Kamis 26 Februari 2014.
Tindakan kriminal yang dilakukan kelompok bersenjata yang menguras tenaga dan pikiran Polri berupa penembakan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Papua seperti Kab Puncak Jaya, Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kota Jayapura (perbatasan RI / PNG).
Di tempat lain terjadi juga penyerangan terhadap Pos TNI / Polri, penyerangan terhadap anggota yang sedang patroli maupun masyarakat, pengerusakan, pembakaran fasilitas pemerintah/ swasta, TNI/Polri maupun masyarakat, melakukan penganiayaan dan atau perampasan Senpi aparat TNI / Polri, pengibaran bendera Bintang Kejora serta penyelundupan dan atau perdagangan senjata api, selalu yang menjadi alasan dari tindakan yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia atas keinginan merdeka/ referendum dan penentuan nasib sendiri (self-determination).
1) Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 18.50 WIT telah terjadi penyerangan dan penembakan di Pos Kompas unit Intel DIM 1714/JP Kota Lama Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata TPM/OPM, yang mengakibatkan 2 ( dua ) orang anggota TNI atas nama Serda Laowe dan Praka Adi mengalami luka tembak.
2) Surat Dirjen Perhubungan Udara, nomor : AU.101/1/16 DRJU.KUM2014 , tanggal 21 Januari 2014 perihal penyerahan komando operasi Bandar Udara Mulia , yang dialamatkan kepada Kapolres Puncak Jaya dengan tembusan surat kepada Kapolri , yang menjadi latar belakang adalah telah terjadi gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerakan pengacau keamanan yang mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Mulia serta adanya ketakukan personil Bandara Mulia atas ancaman kelompok pengacau keamanan yang tidak segan–segan menggunakan senjata api.
3) Informasi khusus Intelijen Korbrimob Polri bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 telah terjadi penembakan oleh kelompok tidak dikenal terhadap anggota TNI AD Batalyon 753, di Pintu Angin bawah Bandara Mulia Distrik Kulirik Kabupaten Puncak Jaya Papua dengan mengakibatkan korban atas nama Pratu Sugianto meninggal dunia akibat tembakan pada bagian kepala, kaki kiri dan paha kanan.
4) Informasi Khusus Intelijen Korbrimob Polri tanggal 2 Februari 2014 tentang peristiwa penyerangan terhadap pasukan patroli gabungan TNI/ Polri di kampong Sasawa Serui Distrik Kosiwo Kabupaten Yapen Barat Papua pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 , pukul 11.30 WIT, dimana telah terjadi penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata ( TPN/OPM) pimpinan Fernando Warabai, yang mengakibatkan 3 ( tiga) orang anggota pasukan patroli gabungan menjadi korban : Briptu Robert Danunan ( anggota Polair) luka tembak diatas lutut kanan, Praka Hasim ( anggota TNI ) luka akibat ricochet , Mario Bonai ( pengemudi speed boat ) luka pada pinggang kiri.
Rangkaian peristiwa gangguan keamanan berupa teror bom , penculikan, pembunuhan terhadap aparat keamanan dan masyarakat termsuk perusakan dan pembakaran fasilitas umum yang terjadi di wilayah Papua, Sulteng dan Aceh dibarengi dengan penyerangan terhadap markas kepolisian di beberapa tempat seperti penyerangan Mapolsek Hamparan Perak di Medan, Polsek Prembun di Kebumen dan Pospol Kenteng Redjo di Purworejo, memberikan gambaran betapa rawan dan berat tugas kepolisian yang diemban oleh jajaran Polda – polda dengan dibantu BKO satuan lainnya seperti Korbrimob Polri dalam mewujudkan akuntabilitas Polri selaku aparat negara penegak hukum, pelayan dan pelindung masyarakat yang profesional dan mampu diandalkan.
2. PERMASALAHAN

00009998
Dengan melihat beberapa data yang disampaikan sebelumnya terkait perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan insurjensi yang terjadi selama ini, menjadikan penulis tertarik untuk membahas bagaimana menyiapkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil guna mendukung upaya penegakkan hukum secara sinergis polisionil dengan internal Kepolisian dan TNI maupun stake holder dan share holder lainnya, menanggulangi kejahatan insurgensi yang semakin menggejala berbentuk fenomena perkembangan aksi-aksi terorisme dan separatisme dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif khususnya : menjelang, saat dan pasca penyelenggaraan Pemilu 2014.
Kepentingan penulis untuk mengangkat fenomena adanya peningkatan gangguan kamtibmas berupa kejahatan insurjensi di Indonesia didasari atas pertimbangan bahwa Polri selaku garda terdepan penegakkan hukum di Indonesia dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menanggulangi fenomena insurjensi sebagai sebuah entitas kejahatan yang menjadi domain Polri.
Tuntutan atas adanya optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobile (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas menjadi suatu kebutuhan yang harus dikaji secara akademis dalam praktik pemolisian di Indonesia dalam memberikan jawaban atas diskusi apakah Polri mampu menghadapi kejahatan insurjensi sebagai kejahatan luar biasa “extra ordinary crimes“.
Ketika dimensi dan hakekat gangguan kamtibmas berada diluar ketangkasan satuan-satuan Kepolisian reguler, maka apakah nantinya diperlukan pembentukan satuan Militer berkewenangan polisionil ataukah membentuk dan menguatkan salah satu unsur Polri untuk memiliki ketangkasan seperti satuan-satuan Militer.
3. PERSOALAN
1) Bagaimana bentuk kebijakan yang dibutuhkan dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas ?
2) Bagaimana wujud kelembagaan yang akan menjalankan upaya optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas ?
3) Apa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas ?
4) Bagaimana metode yang akan digunakan untuk optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas?
4. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penulisan Naskah Karya Perorangan ini adalah membahas bagaimana bentuk kebijakan yang harus dirumuskan oleh Polri dan khususnya Korps Brimob Polri, bagaimana bentuk kelembagaan, apa saja yang menjadi kebutuhan sarana dan prasarana dan bagaimana metode yang akan digunakan untuk optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobile ( KLBM ) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas.
Sebelum memasuki tahap pembahasan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penulisan Naskah Karya Perorangan ini akan dimulai dengan identifikasi kondisi ketangkasan lapangan Brigade Mobil( KLBM ) saat ini, faktor-faktor yang berpengaruh dan kondisi ketangkasan lapangan Brigade Mobil yang diharapkan.
Kepentingan membahas kondisi awal, faktor-faktor yang berpengaruh dan kondisi ideal adalah untuk memberikan gambaran secara utuh dalam merumuskan optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas
5. MAKSUD DAN TUJUAN

DSC_1447 DSC_1448
1) Maksud : disamping sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi Pendidikan Sespimen Polri, maka penulisan NKP ini memiliki maksud untuk memberikan sumbang saran kepada Polri dalam mengoptimalkan ketagkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas.
2) Tujuan :
a) Untuk merumuskan kebijakan yang dibutuhkan dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas
b) Untuk merumuskan wujud kelembagaan yang akan menjalankan upaya optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas
c) Untuk menyusun kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas
d) Untuk menganalisa metode yang tepat digunakan untuk optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas ?
6. METODE PENDEKATAN
1) Metode
Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mengangkat fenomena adanya gangguan keamanan berintensitas tinggi berupa kejahatan insurjensi di beberapa wilayah hukum Polda yang sampai saat ini upaya–upaya penanggulangan telah dilakukan baik secara mandiri kewilayahan maupun terpusat oleh Mabes Polri namun belum mampu meyelesaikan masalah secara tuntas.
Tugas pokok , fungsi dan peran Korps Brimob Polri dalam upaya penanggulangan terhadap kriminalitas berintesitas tinggi seperti kejahatan insurjensi merupakan sebuah keharusan manakala satuan –satuan kepolisian lainnya tidak akan mampu melakukan tugas penegakkan hukum , pemulihan keamanan dan pemeliharaan keamanan di daerah yang menjadi basis kegiatan kelompok insurjen.
Fenomena yang diangkat kemudian akan dianalisa dengan menggunakan : Teori Manajemen Operasional Kepolisian (MOK) sebagai Grand Theory , teori kerja sama sebagai Middle Theory dan teori SWOT sebagai operational theory , sehingga akan diperoleh sebuah analisa yang komprehensif untuk merumuskan suatu kesimpulan yang dapat mendukung upaya optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas .
Data yang akan dianalisa bersumber dari dua sumber data (Sugiyono,2008) yaitu : Pertama; Data primer yang diperoleh secara langsung melalui teknik observasi dan wawancara dengan narasumber terhadap fakta dan obyek dilapangan; Kedua; dengan menggali literature, dokumen, buku, catatan kejadian dan lain- lain yang berhubungan dengan gangguan kamtibmas berupa kejahatan insurjensi di bebrapa wilayah hukum Polda.
2) Pendekatan
Penulisan Naskah ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, penulis berharap dapat memberikan gambaran tentang kondisi kebijakan, kelembagaan, sarana dan prasaran serta methode ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) saat ini guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas.
Pendekatan kualitatif juga merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan, namun sebaliknya sesuai dengan model induktif pemikiran, sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap-tahap analisis penelitian atau akan digunakan dalam proses penelitian sebagai dasar perbandingan dengan teori lain (Creswell, 2002:6).
Menurut Parsudi Suparlan tentang pendekatan Kualitatif mengemukakan bahwa :
Sasaran kajiannya (kualitatif) adalah pola-pola yang berlaku yang merupakan prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar berlaku dan mencolok berdasarkan atas perwujudan dari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-polanya
(Suparlan,1997: 6).
Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan mengunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengemukakan gambaran tentang masalah yang diteliti berupa kondisi kebijakan, kelembagaan, sarana dan prasaran serta methode ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) saat ini guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas , sesuai dengan fakta-fakta yang terkumpul, kemudian dianalisis secara ilmiah untuk mengambil suatu kesimpulan.
7. SISTEMATIKA
BAB I PENDAHULUAN
Terdiri dari latar belakang tulisan , permasalahan , rumusan masalah atau persoalan yang meliputi : bentuk kebijakan , kelembagaan , sarana dan prasarana, dan method yang dibutuhkan dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas , termasuk rumusan atas ruang lingkup, maksud dan tujuan, metode pendekatan , sistematika dan pengertian-pengertian yang digunakan dalam penulisan NKP ini;
BAB II LANDASAN TEORI
Meliputi konsep SWOT dan teori manajemen strategis dan teori-teori lainnya yang digunakan dalam menganalisa fenomena adanya peningkatan gangguan keamanan berupa kejahatan insurjensi dengan dikaitkan terhadap upaya optimalisasi ketangkasan lawan gerilya yang dimiliki Polri;
BAB III KONDISI SAAT INI
merupakan gambaran atas kondisi terkini dari aspek : sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana dan metode yang digunakan;
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
Merupakan gambaran atas identifikasi faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan dipadukan dengan adanya faktor eksternal berupa peluang dan kendala / ancaman;
BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN
Merupakan gambaran kondisi yang diharapkan terhadap sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana dan metode;

 

BAB VI OPTIMALISASI
Merupakan bab yang menjelaskan visi dan misi yang disusun berdasarkan hasil analisa untuk merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan , strategi dan action plan;
BAB VII PENUTUP
Berisikan kesimpulan dari tulisan yang dibuat dan saran/ rekomendasi kepada pimpinan Polri serta pemamangku kepentingan lainnya;
8. PENGERTIAN-PENGERTIAN
1) Optimalisasi
Istilah optimalisasi berasal dari kata “optimal” yang artinya adalah terbaik atau tertinggi, sehingga optimalisasi berarti membentuk sesuatu menjadi lebih baik atau lebih tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) yang dimaksud dengan optimalisasi adalah suatu cara atau perbuatan untuk mencapai sesuatu sehingga menghasilkan yang terbaik (KBBI,2003:800)
Sementara itu dalam penjelasan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Operasional Brimob Polri (2006) tentang prinsip – prinsip operasional sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranan yang dimiliki, maka operasional Brimob Polri bersifat mobil atau dinamis, tidak meliputi satu bidang tugas dan lokasi saja dengan prinsip antara lain: Optimalisasi setiap anggota Brimob Polri senantiasa berusaha untuk mengoptimalisasikan tehnik dan taktik serta pemanfaatan sumber daya personel, materiil, anggaran dan waktu yang di miliki agar dapat menghasilkan kinerja secara maksimal.
Optimalisasi kesatuan dilakukan agar memperoleh hasil yang terbaik haruslah dilakukan dengan pemanfaatan kesatuan secara efektif dan efisien serta dengan upaya terbaik dan menguntungkan untuk keberhasilan tugas.

 

2) Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil
Bahan pelajaran ( Hanjar ) berjudul Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil (KLBM) untuk siswa pendidikan pembentukan Brigadir Brimob Polri tahun 2012 secara eksplisit belum memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan Ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) sebagai sebuah terminology, namun dalam pengantar hanjar terbitan Lembaga Pendidikan Polri tersebut dijelaskan bahwa konsep ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM ) adalah merupakan : kumpulan dari berbagai keterampilan dan ketangkasan yang sangat dibutuhkan oleh setiap anggota Brimob Polri yang memang disiapkan untuk menghadapi tugas–tugas kepolisian yang berintensitas tinggi.
Karena selalu dituntut untuk siap, walaupun dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sulit sekalipun, tidak jarang anggota Brimob masuk hutan, melewati sungai dan gunung serta hidup di gua-gua untuk mencari dan menemukan pelaku kejahatan, mengingat betapa sulitnya medan dan tantangan yang dihadapi anggota Brimob dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka sangat dibutuhkan ketrampilan dan ketangkasan lapangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dilapangan.
Untuk membekali ketrampilan dan ketangkasan lapangan Brigade Mobile seperti tersebut di atas, maka dalam bahan ajaran terbitan Lembaga Pendidikan Polri ini menguraikan mengenai :
1. Kemampuan perorangan; adalah tekhnik perorangan dalam bergerak dengan cepat dan tangkas di lapangan dan terampil menggunakan perlengkapan yang dimiliki, misalnya senjata yang ada padanya, memanfaatkan situasi dan kondisi lapangan, fokus utama kemampuan perorangan adalah bagaimana setiap personel Brimob mampu memanfaatkan 5 ( lima ) aspek medan yang ada seperti : rintangan alam maupun buatan ( obstacle ); lindung tembak dan lindung tinjau (fire and coverage); sektor tembak dan sektor tinjau ( fire and coverage sector ); medan kritis ( critical point), jalur pendekat dan jalur utama ( access and route).
2. Pioneer ; adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok dan satuan untuk membuat tali temali, mendirikan bivak, membuat jembatan dan kegiatan lain yang bisa mendukung dalam pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan seperti navigasi malam dan siang hari.
3. SOP ( Standard operating Procedure ) ; adalah suatu standar atas pekerjaan yang dibuat untuk memudahkan dan menguntungkan berdasarkan atas pengalaman kemudian ditetapkan menjadi pedoman tugas, dengan adanya SOP segala tugas/pekerjaan dapat dilaksanakan otomatis tanpa menunggu instruksi lagi, SOP harus mempunyai 2 syarat tertentu : sederhana dan ringkas.
4. Daerah bahaya; memiliki pengertian sebagai suatu tempat atau daerah yang mempunyai kategori rawan untuk dilewati dengan memperhitungkan sistem pengamanannya, fokus ketangkasan ini adalah untuk memberikan bekal kepada setiap personel Brimob agar mampu melaksanakan : tahapan , taktik dan teknis melintasi daerah berbahaya yang bersifat tebuka, semi terbuka maupun tertutup.
5. Taktik satuan kecil ; adalah kumpulan dari formasi gerakan taktis adalah susunan/bentuk suatu kelompok dalam satuan ikatan terkecil yaitu regu yang terdiri dari 10 (sepuluh) personel yang mempunyai sistim pengawasan dan keamanan masing-masing antara personil yang satu dengan yang lain dalam mencari , menemukan, menyerang dan bertahan serta mengundurkan diri dari suatu kontak atau serangan.
6. Pengertian Perembesan; adalah suatu pergerakan dalam ikatan satuan maupun perorangan untuk mendekati sasaran secara rahasia yang dilakukan dengan cermat, teliti dan waspada, tanpa diketahui oleh sasaran. Perembesan merupakan kelanjutan dari materi taktik satuan kecil, dimana para anggota Polri harus melaksanakan seluruh gerakan ketangkasan lapangan yang langsung dihadapkan kepada rintangan baik alam maupun buatan, tembakan senapan, mesin dan juga ledakan granat latihan.
7. Dasar- dasar Penyerangan ; adalah suatu usaha dan kegiatan satuan untuk mendekati sasaran/musuh dengan tujuan untuk melumpuhkan dan menangkap musuh,tujuan ketangkasan lapangan berupa materi penyerangan adalah untuk memberikan pedoman mengenai teknik dan taktik penyerangan, sehingga setiap anggota Brimob mampu melaksanakan tugas sesuai prosedur dan berhasil dengan baik, adapun tugas pokok didalam melaksanakan penyerangan adalah : mendekati, melumpuhkan, menangkap dan menahan musuh menduduki dan mempertahankan daerah/ medan yang telah direbut; menempati daerah belakang musuh dengan menggunakan satuan penikung/pelambung yang melalui daerah belakang musuh; menempatkan satuan sedemikian rupa, sehingga musuh tidak berdaya dan menyerah.
8. Dasar-dasar Pertahanan ; adalah suatu usaha dan kegiatan satuan/unit yang direncanakan dengan menggunakan segala sarana dan metode untuk mencegah, menahan, mencerai-beraikan, melumpuhkan serangan lawan/musuh, dimana tujuan pertahanan adalah : Mengulur waktu sambil menunggu perkembangan yang bai /menguntungkan untuk suatu penyerangan; Pemusatan kekuatan, mengembangkan kondisi yang lebih baik ; memperkecil kemampuan musuh/lawan. ; penghematan tenaga agar terjadi pemusatan ditempat lain untuk penyerangan yang menentukan, adapun tugas dari anggota dalam pertahanan adalah : melumpuhkan dan mencerai-beraikan musuh/lawan; mencegah agar musuh/lawan tidak masuk ke daerah kita atau menduduki daerah yang penting; mempertahankan musuh/lawan tetap berada di suatu tempat.
3) Sinergitas Polisional
Sering terdengar kata-kata sinergi yang terlontar dalam momen saat : gelar perkara , training and motivation, coaching and counseling, reinforcement bahkan dalam sesi rapat biasa, sinergi (synergy : inggris) adalah bentuk kerjasama win-win solutions yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah, menurut Stephen Covey dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective People, jika 1 + 1 = 3, maka itulah yang disebut “Synergy”.
Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian, konsep sinergi diantaranya adalah berikut ini:
1. Berorientasi pada hasil dan positif
2. Perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigm yang ada
3. Saling bekerjasama dan bertujuan sama serta adanya kesepakatan
4. Sangat efektif diusahakan dan merupakan suatu proses
Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesepakatan demi hasil positif. ikhtisar.com(2014)
Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat dan bersedia saling berbagi, bersinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berpikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan, bersinergi bertujuan memadukan bagian-bagian terpisah.
Mewujudkan sinergi adalah keberhasilan bersama yang terbina dari kebiasaan, mewujudkan sinergi bukan berarti berkompromi di tengah, melainkan mencari alternatif ketiga dan mencapai puncak.
Sinergi adalah perbedaan bukan persamaan, sinergi akan membangun kerjasama-kerjasama kreatif dengan cara menghormati perbedaan, membangun kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan.
Contoh Sinergi sebagai Kerjasama Kreatif, banyak perumpamaan sinergi dalam suatu organisasi bisnis khususnya, seperti berikut : Tim Marketing dan Tim Promotion bergabung dalam suatu event New Product Launch di sebuah Mall, yang mana dengan bergabungnya mereka, anggota Tim Marketing dapat menjual product baru melalui brosur dan leaflet yang disiapkan Tim Promotion, hasilnya tentu lebih maksimal dibandingkan berjalan sendiri-sendiri pada event yang berbeda.
Contoh lainnya yang dapat dilihat dalam kehidupan sekitar kita adalah Konsep Pujasera – Pusat Jajanan Serba Ada, dimana terdapat banyak outlet makanan dan minuman berkumpul bersama, sehingga pelanggan akan mempunyai alternatif pilihan makanan dan minuman yang variatif, hal ini otomatis meningkatkan omset masing-masing outlet dibandingkan jika mereka berdiri terpisah pada tempat yang berbeda pula.
Sinergi dapat menekan cost atau biaya operasional tanpa mengurangi pendapatan operasional. Bahasa umum didunia bisnis adalah Sharing Budget, dalam konteks tulisan NKP berjudul “ Optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil( KLBM) di dukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas” adalah bagaimana dalam hal ini Korps Brimob Polri dengan ketangkasan lapangan yang dimiliki dapat bekerjasama secara efektif dan efisien dengan stake holder internal maupun eksternal Polri dalam menghadapi gangguan kriminalitas berintesitas tinggi berupa kejahatan insurjensi.
Kepentingan adanya sinergitas antara Korps Brimob Polri dengan stake holder lainnya adalah adanya fakta bahwa terdapat berbagai faktor yang berpengaruh baik sifatnya internal maupun ekseternal yang bersifat kekuatan maupun kelemahan, pengaruh environmental / lingkungan strategis dan aspek instrumental lainnya.
Definisi Polisional adalah sebagai setiap yang bersifat atau mengenai polisi. kamusbesar.com(2014), dalam hal ini yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan Polisi dalam menegakkan hukum , perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan pemeliharaan kemanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh sebuah badan , institusi, lembaga dalam rangka menegakkan hukum seperti yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian , maka disebut dengan tindakan Polisionil.
Beberapa diskusi terkait konsep Polisionil adalah terkait dengan aspek kewenangan , legalitas dan legitimasi atas akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu tindakan, sehingga dengan demikian diperlukan suatu penjelasan yang lebih mendalam pemaknaan atas konsep “Polisional “ dalam praktek sehari –hari , konsep Polisional mulai mendapat penjelasan yang lebih signfikan pasca terbitnya MOU perbantuan TNI kepada Polri dalam pengamanan Pemilu 2014, dimana dalam MOU tersebut diatur pemaknaan tindakan Polisionil TNI dalam pengamanan Pemilu 2014 adalah bersifat BKO ( Bawah Kendali Operasi ) dan BAKOOPS ( Bawah Komando Operasi ) (MOU TNI kepada Polri, 2013)
4) Kejahatan Insurjensi
Insurgency dalam penjelasan Oxford advanced learner’s dictionary disebutkan sebagai “an attempt to take control of country by forces” atau dijelaskan sebagai sebuah usaha untuk mengambil alih Negara / wilayah dengan kekuatan bersenjata, kemudian konsep insurjensi mendapat penjelasan lewat tinjauan literatur strategic studies, bahwa insurgensi merupakan sebuah konsep yang menyebut “Perjuangan oleh kelompok yang tidak berkuasa terhadap pemerintahan yang berkuasa dengan menggunakan sumber daya politis dan kekerasan untuk mencapai tujuan politik”, (Colin S. Gray dkk, 2002) Insurgensi merupakan salah satu bentuk perang asimetris atau non-konvensional ( Karnavian, 2103)
Penjelasan terhadap makna perang konvensional dan non konvensional sangat penting untuk mengantar pemahaman bagi institusi Polri itu sendiri, mengingat adanya keenganan bagi Polri khususnya pasca reformasi tahun 1998 yang secara tegas –tegas memisahkan urusan keamanan yang identik dengan kriminalitas dengan pertahanan yang identik dengan terminologi perang sebagai domain tugas militer di Indonesia.
Secara lebih luas pemaknaan terhadap terminologi perang itu sendiri dapat dilihat dari definisi perang secara konvensional yang terjadi karena kedua pihak menggunakan metoda dan alat yang sama, dan cenderung melibatkan negara sebagai aktor perang (misalnya AS melawan Irak ), maka dalam perang non konvensional yang kelak akan disebut sebagai perang asimetris, terjadi bilamana kedua pihak yang bertikai tidak menggunakan metoda dan asset yang sama.

 

lat menembak-sph plotting data menembak-2
Sebagai sebuah penjelasan terhadap definisi perang asimetris dalam konteks ke-Indonesia-an adalah terjadi ketika satu pihak menyadari kekuatannya jauh lebih lemah dan pasti kalah jika menghadapi lawan dengan metoda yang sama, maka ia akan memilih cara lain untuk tidak langsung menghadapi kekuatan lawan (Liddlehart, menyebutnya dengan indirect approach), sebaliknya pihak yang lemah yang kemudian disebut insurgen akan menggunakan unsur :
1. “time” (waktu);
2. “space” (wilayah);
3. “support” (dukungan) dan ;
4. “legitimacy” (legitimasi, khususnya politik) untuk memenangkan perang.
Melihat penjelasan terhadap fenomena insurjensi yang pada akhirnya menjadi suatu keharusan atau domain tugas polisi, apalagi ketika : Pihak insurgen senantiasa memanfaatkan waktu dengan membuat perang berlarut berkepanjangan berwujud serangan–serangan sporadis, dengan sasaran terpilih adalah simbol-simbol negara dan kedaulatan, namun tanpa harus menguasai wilayah tetapi berada dimana-mana karena mobilitas yang tinggi maupun luasnya jaringan organisasi, sehingga dengan mudah merebut dukungan masyarakat (dalam dan atau luar negeri) dan alasan yang tepat untuk melegitimasi perlawanan mereka (Baylis, 2002).
Pihak insurgen menyadari bahwa dengan adanya serangan secara sporadis dan berlarut-larut akan menimbulkan ketakutan ditengah masyarakat, masyarakat akan digiring atas keyakinan bahwa negara telah kehilangan daya kontrol, otoritas dan kuasa aparat negara dalam menjaga keamanan secara umum, insurgen akan terus membuat lawan kehilangan legitimasi dan dukungan masyarakat.
Insurjen akan menempatkan adanya sumber daya politik dan kekerasan sebagai bargaining power yang dimiliki untuk memperjuangkan aspirasi yang mereka kehendaki, maka tidak pelak nantinya sumber daya politik diwujudkan dengan membentuk organisasi atau jaringan yang digunakan untuk rekrutmen, pelatihan, proganda dan demonstrasi dan berbagai cara diplomasi dan politis lainnya, sedangkan cara kekerasan dilakukan untuk mendukung eksistensi organisasi politik yang telah dibangun, dengan bentuk : terorisme, perang gerilya, dan perang konvensional.
Ketika terorisme dilakukan terhadap sasaran sipil (non combatan) di dalam atau luar kota, namun perang gerilya umumnya dilakukan terhadap sasaran combatan atau petugas keamanan yang menjadi garda depan dari penjaga kedaulatan negara dalam konteks keamanan( Polisi ) dan pertahanan ( Militer ) di luar kota dan kawasan yang tidak terjangkau oleh kekuatan–kekuatan organ pemerintah, sedangkan perang konvensional diadopsi jika kekuatan yang dimiliki kelompok insurgen dirasakan telah memadai minimal menyamai ketangkasan lawan untuk berhadapan secara terbuka dan frontal.
Tiga prinsip dasar dalam penanggulangan insurgensi menurut Thomas MocKaitis:1990 dalam Karnavian: 2013 adalah :
1. minimum force;
2. civic-military cooperation, dan;
3. tactical flexibility.
dimana taktik ini sukses digunakan untuk mengeliminir kekuatan insugensi yang terjadi di Semenanjung Malaya oleh Bala tentara Inggris pada saat berlangsung Malayan Campaign.
Sebuah penjelasan tentang efektifitas dalam melawan insurgensi adalah dengan belajar dari beberapa kegagalan pendekatan dan doktrin militer berskala penuh dalam menghadapi insurgensi, kegagalan misi bantuan militer Amerika kepada pemerintah Vietnam Selatan dalam membendung komunisme yang diidentikan sebagai insurgensi pihak Vietnam Utara dibantu pemerintah China, kegagalan konsep War on Terror yang dilancarkan Amerika terhadap kelompok insurjen di Afganistan dan Pakistan.
Kepentingan bagi Polri memahami penjelasan atas konsep insurgensi sebagai sebuah fenomena perlawanan sekelompok orang terhadap negara, harus dilihat dari sisi strategi dalam insurgensi itu sendiri, bahwa apapun pilihan strategi yang dilakukan oleh insurgen dalam perjuangannya merupakan suatu potensi gangguan keamanan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang berupa : konspirasi, perang ( kekerasan ) berkepanjangan, military-foco, dan terorisme kota.
Setiap strategi yang dipilih oleh kelompok insurgen membutuhkan kehadiran dan tindakan kepolisian untuk menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan secara optimal terhadap pelaku tindak kejahatan berbentuk insurgensi diseluruh wilayah Indonesia.

BAB II
LANDASAN TEORI
Dalam penulisan ilmiah diperlukan landasan teori sebagai alat analisis, teori dan konsep tersebut antara lain :
9. KONSEP SWOT
Analisis SWOT ( Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threat ) adalah salah satu Model Rencana Strategis. Model ini diperkenalkan oleh Kearns (1992), dalam diktat yang disusun oleh Karyoso, secara singkat teori tersebut dapat dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
Dalam Analisis SWOT menurut Kearns ditampilkan dalam matrik 6 (enam) kotak, 2 (dua) yang paling atas adalah kotak faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman / hambatan, 2 (dua) kotak sebelah kiri adalah faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. 4 (Empat) kotak lainnya (A, B, C, D) merupakan isu strategi yang timbul sebagai hasil kontak antara faktor-faktor internal dan eksternal, menurut salah satu pakar SWOT Indonesia, yaitu Fredy Rangkuti, yang mendefinisikan analisa SWOT sebagai berikut :
“Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman”.
Analisa SWOT memungkinkan organisasi memformulasikan dan mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan dan tujuan organiasasi, dalam analisa SWOT, informasi dikumpulkan dan dianalisa. Hasil analisa tersebut dapat menyebabkan dilakukan perubahan pada misi, tujuan, kebijaksanaan, atau strategi yang sedang berjalan, dalam penyusunan suatu rencana yang baik, perlu diketahui daya dan dana yang dimiliki pada saat akan memulai usaha, mengetahui segala unsur kekuatan yang dimiliki, maupun segala kelemahan yang ada.
Keempat isu strategi itu adalah :
1. Strategi SO : Dipakai orang untuk menarik keuntungan dari peluang yang ada dalam lingkungan eksternal, Strategi yang dihasilkan pada kombinasi ini adalah memanfaatkan kekuatan atas peluang yang telah diidentifikasi. Misalnya bila kekuatan perusahaan adalah pada keunggulan teknologinya, maka keunggulan ini dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan kualitas yang lebih maju, yang keberadaanya dan kebutuhannya telah diidentifikasi pada analisis kesempatan.
2. Strategi WO : Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar. Sering dijumpai dilemma ada peluang terlihat, tetapi orang tidak mampu mengerjakannya. Kesempatan yang dapat diidentifikasi tidak mungkin dimanfaatkan karena kelemahan perusahaan. Misalnya jaringan distribusi ke pasar tersebut tidak dipunyai oleh perusahaan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah bekerjasama dengan perusahaan yang mempunyai kemampuan menggarap pasar tersebut. Pilihan strategi lain adalah mengatasi kelemahan agar dapat memanfaatkan kesempatan
3. Strategi ST: Strategi ini dipergunakan organisasi untuk menghindari, paling tidak memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar. Dalam analisa ancaman ditemukan kebutuhan untuk mengatasinya. Strategi ini mencoba mencari kekuatan yang dimiliki perusahaan yang dapat mengurangi atau menangkal ancaman tersebut. Misalnya ancaman perang harga.
4. Strategi WT : Strategi ini merupakan taktik pertahanan yang diarahkan pada usaha memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Dalam situasi menghadapi ancaman dan sekaligus kelemahan intern, strategi yang umumnya dilakukan adalah “keluar” dari situasi yang terjepit tersebut. Keputusan yang diambil adalah “mencairkan” sumber daya yang terikat pada situasi yang mengancam tersebut, dan mengalihkannya pada usaha lain yang lebih cerah. Siasat lainnya adalah mengadakan kerjasama dengan satu perusahaan yang lebih kuat, dengan harapan ancaman di suatu saat akan hilang.
Dengan mengetahui situasi yang akan dihadapi, anak perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu dan bertindak dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang terarah dan mantap, dengan kata lain perusahaan dapat menerapkan strategi yang tepat.
Freddy Rangkuti menyempurnakan kelemahan–kelemahan subyektifitas pada teori SWOT pertama dengan mengharuskan melakukan survey internal dan eksternal terlebih dahulu melalui curah pendapat ( Brain Storming), angket dan statistik untuk menentukan faktor yang berpengaruh , bobot dan rating suatu indicator penilaian. (Rangkuti, 2013)
10. TEORI MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN
Secara tertulis dalam Perkap No. 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian bahwa manajemen operasi yang digunakan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas harus berdasarkan teknis pelaksaaan manajemen yang dimulai dari : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan pengendalian operasi serta evaluasi akhir kegiatan, dimana secara rinci disebutkan sebagai :
1) Perencanaan: dalam mencapai tujuan, organisasi Polri sebagai aparat penegak hukum dalam memelihara kamtibmas perlu langkah-langkah perencaaan yaitu menyusun rangkaian kegiatan dalam rangka pencapaian hasil secara maksimal.
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan antara lain Djamin (2011) :
a. Menjamin keberhasilan ; Perlunya diupayakan suatu proses dalam rangka menjamin keberhasilan tugas dalam pemelihara kamtibmas sehingga tujuannya dapat mencapai hasil secara cepat dan efisien.
b. Melihat perkembangan lingkungan secara benar dan tepat;
Perencaaan yang disusun dibuat bukan atas dugaan-dugaan melainkan berdasarkan hasil Pulbaket/pengumpulan bahan keterangan dan fakta yang nyata guna memungkinkan besarnya alternatif yang dipilih atau cara bertindak secara efektif dan efisien.
c. Kewenangan dan tanggung jawab; beban pada tiap-tiap personil maupun satuan fungsi yang dilibatkan memiliki keseimbangan agar dapat mendukung keberhasilan tugas serta terhindarnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaannya.
d. Kedisiplinan ; penerapan disiplin kepada setiap personil maupun satuan fungsi yang dilibatkan dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian perlu dilaksanakan secara tegas dan tidak berpihak, agar tidak terjadi penyimpangan serta dalam rangka percepatan pencapaian target operasi.
e. Administrasi; dukungan sumber daya ketatalaksanan dilaksanakan secara administratif dan diatur secara jelas maka dalam pelaksanaannya diharapkan mudah dalam penggunaan serta dalam pengendalian operasi.
f. Tolak ukur; rencana yang dihasilkan harus menjadi tolok ukur keberhasilan dalam tugas dan target operasi yang ingin dicapai, sumber daya yang digunakan dan waktu penyelesaian operasi.
2) Pengorganisasian: perlu disusun dalam rangka memberikan pemahaman serta sebagai pedoman kepada personil maupun satuan fungsi yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi Kepolisian terkait tugas dan tanggung-jawab dari masing-masing agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada saat pelaksanaannya.
a. Struktur organisasi; sebagai pedoman rentang komando dalam pelaksanaan tugas Operasional Kepolisian dan garis kewenangan dari tingkat atas sampai tingkat bawah yang merupakan prinsip kesatuan komando yang selanjutnya digunakan sebagai sarana komunikasi dan pengambilan keputusan.
b. Rentang kendali; pemberian laporan harus berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi agar tidak menimbulkan permasalahan komunikasi dan koordinasi serta dalam pengambilan keputusan.
c. Rasa persatuan: sebagai dasar kekuatan dan terciptanya harmonisasi dalam pelaksanaan tugas Operaisonal Kepolisian perlu ditumbuhkan rasa persatuan dari masing-masing personil dan satuan fungsi yang dilibatkan.
d. Hubungan komando; adanya kejelasan jalur komunikasi pelaksaaan tugas operasional tentang siapa yang bertanggungjawab dan kepada siapa sehingga akan terjamin adanya kesatuan komando.
e. Fungsi Pembinaan; melakukan pembinaan rohani dan mental anggota melalui kegiatan agama serta melakukan pelatihan- pelatihan taktis dan teknis kepolisian secara periodik.
f. Fungsi Opsnal; menggelar kegiatan rutin kepolisian dan operasi khusus kepolisian secara rutin dan terjadwal dalam memberantas penyakit masyarakat.
3) Pelaksanaan: dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada perencanaan yang telah disusun dengan pembagian kerangka tugas dan wewenang sesuai perannya dari masing-masing fungsi yang dilibatkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung-jawab. Selain tanggung-jawab ada beberapa aspek yang perlu dan harus diperhatikan oleh setiap personil dan satuan fungsi yang dilibatkan, antara lain;
a. Keseimbangan wewenang;
b. Kejelasan sasaranan;
c. Pendelegasian dan evaluasi hasil pelaksanaan.
4) Pengawasan dan Pengendalian : dalam pelaksanaan operasi Kepolisian pemeliharaan Kamtibmas perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan langsung guna melihat hasil pelaksanaan operasi melalui penerapan dasar-dasar pengawasan dan pengendalian, yaitu :
a. Pelaporan;
b. Gelar operasional;
c. Gelar perkara;
d. Pendataan;
e. Pengawasan melekat;
f. Rapat staf.
5) Evaluasi : setelah pelaksanaan operasi selesai digelar berdasarkan waktu yang telah direncanakan, maka dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan guna melihat tingkat keberhasilannya serta sebagai tolok ukur pelaksanaan tugas di masa datang.
11. TEORI KERJASAMA
Charles H. Cooley (Soekanto, 2000: 80) menyatakan, kerjasama adalah kesepakatan yang timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan kepentingan tersebut.
Kesadaran akan adanya kepentingan kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna, menurut Miftah Thoha (1986), dua atau lebih organisasi yang melakukan kerjasama yang efektif dicerminkan dengan adanya :
1) Adanya komunikasi kedua belah pihak yang intens.
2) Persepsi yang sama tentang hal yang dikerjasamakan.
3) Adanya koordinasi.
4) Integrasi.
5) Sinkronisasi dalam kerjasama.
Selanjutnya disebutkan bahwa hal yang paling penting dalam kerjasama adalah
1) Kemampuan/profesionalisme masing-masing orang/institusi.
2) Integritas, dan moralitas dari anggota peserta kerjasama.
3) Saling mengenal dan menghormati peran masing-masing.

BAB III
KONDISI SAAT INI

IMG_9079 profile gegana  wanteror 2013

Saat ini Polda di Papua dan Sulteng dengan dibantu oleh BKO kekuatan Brimob dari Mabes Polri telah melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan insurgensi yang terjadi, menjadi kebutuhan segera bagi Mabes Polri, Korps Brimob Polri, Polda Papua dan Sulteng untuk melaksanakan implementasi prinsip –prinsip dasar penanggulangan kejahatan insurgensi secara simultan dan berdaya guna.
Adalah tidak lepas dari kenyataan pasca reformasi 1998, timbul keengganan dalam tubuh Polri dan Brimob untuk mempertahankan dan mengembangkan ketangkasan maneuver lapangan berformat ketangkasan lapangan Brigade Mobil dimana ketangkasan ini diidentikan sebagai ketangkasan militer yang harus dihilangkan dari tubuh Brimob sebagai bagian dari upaya mewujudkan format Polisi sipil di Indonesia.
Keengganan untuk mempertahankan dan mengembangkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil dalam bentuk taktik dan teknik lawan insurgensi secara dramatis berujung kepada penurunan ketangkasan daya tembak, daya maneuver dan daya jelajah pasukan Brimob pada saat menghadapi situasi kontijensi yang membutuhkan tindakan kepolisian.
Penurunan kualitas pasukan semakin terasa ketika operasi penegakkan hukum, operasi pemulihan keamaman dan operasi pemeliharaan keamanan harus dilakukan di medan operasi yang secara de facto di kuasai oleh kelompok bersenjata , dalam jangka waktu yang lama, terus menerus , berlarut-larut dengan agenda melakukan kejahatan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada otoritas Negara.
Gejala penurunan ketangkasan lapangan Brimob ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi semenjak pasca Reformasi 1998, terdapat setidaknya 2 tragedi yang bisa menjadi acuan sejarah:
Pertama adalah tragedi Minggu Palma di tahun 1976 terjadi sebagai akibat kurang antisipasi pimpinan Polri dan Korbrimob membaca tanda–tanda jaman, sehingga keputusan melikuidasi kekuatan dan ketangkasan lawan gerilya Resimen Pelopor harus dibayar mahal di Timor Timur ( Setyawan, 2010:220).
Peristiwa Kedua adalah akibat salah penerapan taktik dan teknik dalam menghitung kekuatan dan maneuver kelompok kriminal bersenjata oleh Satuan Densus 88 / AT Mabes Polri, tragedi yang berujung dengan gugurnya beberapa anggota Polri terbaik dari Densus 88 /AT dan anggota Satuan Brimob Polda Aceh.
Upaya raid yang dilakukan Densus 88/AT dengan format pertempuran jarak dekat (PJD) dipatahkan dengan taktik dan teknik Gerilya yang dilancarkan oleh jaringan teroris yang sudah sejak lama menguasai sehingga hapal diluar kepala memanfaatkan pegunungan di Aceh Besar sebagai medan latihan, walaupun pada akhirnya setelah mendatangkan tambahan Satuan Brimob dari Mabes Polri, upaya penegakkan hukum berupa penangkapan terhadap anggota jaringan teroris dapat dilakukan secara tuntas.
12. SUMBER DAYA MANUSIA
Davidson (2001: 29) dalam jurnal performance of employee mengatakan bahwa kemampuan kerja adalah segala potensi kerja optimal yang dimiliki oleh seorang pegawai yang bekerja dalam suatu instansi atau organisasi, kemampuan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Kemampuan sangat didukung oleh :
1. Latar belakang pendidikan;
2. Latihan dan pengembangan Keterampilan;
3. Adanya pengalaman kerja ;
4. Dukungan penguasaan teknologi.
Keempat keterkaitan tersebut menjadi unggulan bagi seorang pegawai dalam menghadapi dinamika kerja yang semakin kompleks dan kompetitif.
Dengan melihat batasan yang diberikan oleh Davidson diatas penulis dapat memberikan gambaran bagaimana kondisi dukungan sumber daya manusia yang dimiliki Korps Brimob saat ini dalam menghadapi gangguan kamtibmas berupak kejahatan insurjensi.
1. Latar belakang pendidikan :
Sebagai informasi bahwa ketangkasan lapangan Brigade Mobil saat ini merupakan keterampilan yang diberikan secara terus menerus semenjak terbentuknya kesatuan Brimob, dimulai pada masa penduduan pemerintah Hindia Belanda dengan keterampilan VPTL ( Veld Politie Task leger ) atau tugas –tugas polisionil di lapangan, kemudian berlanjut dengan “ Kirimumi “ taktik teknik tempur yang dikembangkan pada jaman pendudukan bala tentara Jepang yang diajarkan kepada pemuda –pemuda Indonesia sebagai barisan Heiho, Keibodan, PETA dan pemuda yang direkrut untuk bertugas sebagai organik Polisi pendudukan Jepang “ Tokubetsu Keisatsutai “.
Pada masa pasca revolusi Kemerdekaan Indonesia tercatat Polri pernah memiliki Sekolah Pendidikan Pelopor yang memberikan pendidikan khusus kepada warga MOBRIG yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Kesatuan Pelopor (Ranger), pada masa kepemimpinan R. Soeparto diupayakan untuk membentuk tenaga – tenaga instruktur yang berkualitas seperti Ranger luar negeri.
Beberapa langkah dilakukan, diantaranya Sekolah Pendidikan Mobile Brigade menyeleksi para Perwira instruktur untuk disekolahkan di luar negeri, tempat Studi dipilih Philipina ( pangkalan AS di Subic dan Clark ) dan Jepang (pangkalan AS di Okinawa), karena Instrukturnya dari Angkatan Darat Amerika yang berpengalaman.
Pengiriman para instruktur Sekolah Pendidikan Mobile Brigade ke luar negeri pertama kali dilakukan pada tahun 1955-1956, pada tahun 1959 Pendidikan Pelopor untuk Angkatan I dimulai, sejarah berlanjut kembali dengan cerita bahwa pasca likuidasi (amanat Kapolri,1969), Korps Brimob mengalami masa -masa kemunduran secara teknis kemampuan dan perlatan saran dan prasarana, dimulai pada era tahun 1969-1970, melihat foto foto lawas khusunya masa 80 an sampai 90 merupakan masa-masa tersulit bagi Brimob , tak pelak adanya curahan hati para prajurit dan pimpinan kala itu dengan menuliskan ” KAMI MASIH ADA ” terdapat makna mendalam dibalik tulisan yang kerap muncul di spanduk peringatan hari ulang tahun Korps Brimob.
Tercatat pada tahun 1967 merupakan tahun terakhir pendidikan Pelopor diadakan, sehingga angkatan XI Pelopor merupakan angkatan penutup, barulah kemudian di tahun 1998 diadakan kembali pendidikan Pelopor sebagai sebuah pendidikan yang memang didesain secara khsusus untuk menghadapi gangguan kamtibmas berupa kejahatan insurjensi yang kerap terjadi di Indonesia.
Semenjak tahun 1998 sampai terakhir pendidikan Pelopor diadakan tahun 2010 terdapat 1689 personel dengan jenis pendidikan Pelopor( reguler, pendidikan pra kualifikasi, pendidikan kader instruktur, kursus Pelopor untuk Pati Polri dan kejuruan Pelopor bagi personel Gegana) dengan durasi dan materi latihan yang sangat tidak seragam, artinya kini terdapat hanya 4% anggota Brimob yang memiliki dan dilatih menghadapi kriminalitas berintesitas tinggi seperti kejahatan insurjensi dari 40.000 personel Brimob seluruh Indonesia (data Bag. Sumda Korbrimob Polri bulan Januari 2014)
2. Latihan dan pengembangan Keterampilan :
Pimpinan Korbrimob Polri khususnya pada menit-menit menjelang reformasi Polri pernah mengupayakan beberapa langkah terobosan untuk mengembangkan dan menghidupkan kembali ketangkasan lapangan Brigade Mobil sebagai sebuah keterampilan yang sangat vital dalam membangun kemampuan perorangan dan kemampuan satuan Brimob menghadapi kejahatan berintesitas tinggi.
Tercatat walaupun dengan jumlah peserta yang sangat terbatas ,pada tahun 1997, Korbrimob Polri menugaskan 140 personel dipimpin AKP Gatot Mangkurat, untuk mengikuti pendidikan Pemburu angkatan IV di Pusdik Kopassus Batujajar, kemudian di tahun 2000-2001 Korbrimob kembali menugaskan 1 orang perwira atas nama Ipda Bambang Yudho untuk mengikuti pendidikan Kader Instruktur Operasi Lawan Gerilya di Pusat Kesenjataan Infantery , Bandung selama 3 Bulan , kemudian diikuti pengiriman sejumlah personil Brimob ( 30 personel ) untuk mengikuti pendidikan yang sama pada gelombang berikutnya, output yang dihasilkan adalah adanya peningkatan kemampuan Brimob dalam menghadapi ganguan kamtibmas akibat separatisme maupun konflik sosial yang sedang bergolak dan terjadi bersamaan saat itu ( separatisme di Aceh dan Papua, Konflik sosial bernuansa SARA di Ambon, Kalimantan , Sulteng).
Praktis pasca pendidikan Kader Instruktur Opswanger tahun 2001 , Korbrimob tidak pernah lagi mengirimkan personelnya untuk mengikuti latihan dan pengembangan keterampilan dari sumber-sumber yang memiliki kredibilitas dan profesional , barulah pasca Bom Bali I , Mabes Polri mengambil inisatif membentuk Densus 88 /AT yang sebagian besar personel diambilkan dari Korbrimob Polri khususnya sebagai unit –unit Striking Force / unit Tindak.
Sampai saat ini sejumlah personel Brimob (sangat selektif dan terbatas ) telah mengikuti pendidikan Jungle Warfare ( 3 angkatan di Amerika ), Sniper for Law Enforcement Operations (1 angkatan di Amerika), Crisis Response Team (20 angkatan ) termasuk adanya latihan yang bersifat latihan pemeliharaan kemampuan Geriya anti Gerilya ( Lat. Harpuan GAG ) yang diselenggarakan oleh Satuan IV Demlat Korbrimob dimana sebagaian besar latihan yang dilaksanakan merupakan bantuan DS ATA lewat pendekatan Police to Police antara anggota Brimob di lapangan dengan pelatih DS ATA .
3. Adanya pengalaman kerja ;
Pasca reformasi terjadi eforia dinamika situasi Kamtibmas yang kerap berubah dengan sangat cepat , hal ini membuat Polri harus kerja extra keras untuk siap sedia memadamkan setiap kerusuhan yang terjadi, kadang-kadang hal ini justru menimbulkan antipasti , bahwa Polri yang seharusnya bisa melakukan upaya pencegahan secara dini lewat early warning dan early detection , harus mengerahkan kekuatan justru pada saat kerusuhan terjadi.
Pada awal-awal tahun masa Reformasi , antara tahun 1999-2000 sampai 2006-2007 Indonesia dilanda berbagai kerusuhan dan konflik sosial hampir secara bersamaan , masalah separatisme di Aceh, dan Papua berbarengan waktunya dengan kerusuhan bernuansa SARA di Kalimantan Tengah ( Dayak dan Madura ), Maluku dan Sulteng tepatnya Poso antara Kristen dan Islam menyebabkan sebagian besar anggota Brimob Polri dikatakan lebih sering ditugaskan dalam tugas –tugas Operasi di daerah rawan dibandingkan era Brimob sebelum reformasi, bahkan dibandingkan dengan satuan TNI pada periode yang sama.
Hampir dikatakan setiap personel brimob yang memulai pengabdian di tahun 2000 sampai 2007 pasti akan pernah bertugas minimal di salah satu daerah konflik, bahkan tidak jarang menemukan personel Brimob yang tiap tahun berangkat penugasan ke daerah Konflik.
Jadi untuk urusan test mission maupun pengalaman kerja sebagai tolok ukur membangun kemampuan suatu institusi menurut Davidson, dapat dikatakan Korps Brimob Polri, sangat berpengalaman pada operasi Kepolisian di berbagai daerah konflik bersenjata.
4. Dukungan penguasaan teknologi.
Tingkat akses teknologi informasi berupa teknologi computer dan jaringan saat ini bukan lagi merupakan sesuatu hal rumit, sebagaian besar personel Brimob mampu dan aktif menggunakan teknologi komunikasi berupa jaringan internet, kemudian teknologi yang hadir dalam bentuk alat –alat khusus seperti alat proteksi, alat deteksi, alat komunikasi dan persenjatan telah dengan mudah diakses dan dioperasionalkan oleh personel Brimob saat ini , ditambah adanya kemudahan dan latihan sebelum pengadaa alsus bahkan dengan teknoologi canggih sekalipun.
13. DUKUNGAN ANGGARAN
Kebijakan politis Negara berupa dukungan anggaran Polri yang cukup besar dibandingkan dengan anggaran yang diberikan kepad instansi TNI memberikan ruang kepada Polri untuk memberikan dukungan anggaran sesuai dengan indeks kebutuhan operasi.
Kapolri dan Kakor Brimob diberikan kewenangan menggunakan dukungan anggaran kontijensi yang cukup besar dalam penyelenggaraan giat harkamtibmas.
Sebagai perbandingan pada tahun 2013 saja, Korbrimob Polri menyerap dana kontijensi sebesar Rp. 2.285.000.000,- dimana dana tersebut sebagian dialokasikan untuk mendukung Operasi kepolisian dalam rangka penegakan hukum di Sulteng dan Papua, bila jumlah dan besaran anggaran hampir dikatakan bukan suatu permasalahan, namun tidak demikian dengan proses distribusi anggaran dalam mendukung kegiatan, diketahui bahwa proses pencairan anggaran memerlukan tahapan-tahapan terkait administrasi yang harus dilengkapi lebih dahulu.
14. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA
Dukungan anggaran kepolisian khususnya untuk Korps Brimob Polri setiap tahun semakin meningkat, dengan adanya dukungan anggaran tersebut , saat ini peralatan yang dibutuhkan sebagai alat proteksi perorangan seperti : Helm Kevlar, Rompi Kevlar ; senjata api; alat Navigasi berupa peta dan GPS; Komunikasi seperti Radio genggam dan punggung, termasuk HP Satelite, Teropong siang dan malam, termasuk alat angkut darat sudah tersedia.
Walaupun belum mencukupi bagi sleuruh personil Korbrimob Polri, namun dengan startegi selektif prioritas penugasan dan personil , maka dukungan sarpras saat ini dikatakan telah memenuhi kebutuhan minimum penugasan, berikut adalah tabulasi per bulan Januari 2014 kekuatan sarana dan prasarana jajaran Mako Korbrimob Polri sebagai berikut :
1. Dukungan Sarana dan Prasarana :
a. Data Kendaraan :
1) Sepeda Motor : 340 unit
2) Double cabin : 34 unit
3) Bus sedang : 12 unit
4) Bus besar : 23 unit
5) Truk sedang : 27 unit
6) Truk besar : 19 unit
b. Data Rantis :
1) APC : 17 unit
2) Water Canon : 5 unit
3) EOD : 4 unit
4) Rantis SAR : 6 unit
c. Data persenjataan
1) Genggam : 1.598 pucuk
2) Pinggang : 1.005 pucuk
3) Bahu : 7.067 pucuk

d. Data Alut alsus lainnya
1) PHH : 2.000 set
2) Wanteror : 120 set
3) Jibom : 3 set
4) SAR : 60 set
5) Anti Anarkhis : 240 set

  1. METODE YANG DIGUNAKAN
    Metode yang digunakan selama ini dalam pendayagunaan Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil dilakukan dengan mengadakan latihan rutin berupa kegiatan dril lapangan / parsial, kemudian pada saat menjelang penugasan dilakukan kegiatan latihan terpusat berupa Latihan Pra Operasi selama setidaknya 1 sampai 2 minggu , baik berupa latihan parsial maupun latihan pembulatan yang dilakukan oleh seluruh satuan yang terlibat dalam operasi.
    Satu hal yang menjadi temuan adalah materi ketangkasan lapangan Brigade Mobil belum secara optimal diberikan, hal ini terkait dengan :
    1) Keterbatasan kualitas dan kuantitas pelatih sebagai narasumber latihan, saat ini yang disebut “pelatih” adalah mereka yang karena faktor senioritas bertugas di kesatuan Brimob akhirnya dianggap lebih paham dan lebih tahu mengenai taktik dan teknik ketangkasan Lapangan Brigade Mobil;
    2) Kemudian adalah masalah fasilitas latihan berupa medan latihan dengan kondisi mirip medan sebenarnya yang cukup jauh dari induk satuan ( Pegunungan Halimun di Subang Jawa Barat memiliki kemiripan dengan Hutan Gunung Biru dan Tamanjeka di Poso serta Puncak Jaya di Papua ), sehingga personel Brimob lebih banyak menggunakan fasilitas Shooting House di Mega Mendung maupun simulasi bangunan di Kelapa Dua Depok sebagai bahan latihan teknik pengepungan dan penggeledahan rumah;
    3) Adanya kecenderungan mulai personel Brimob mulai meninggalkan Ketangkasan lapangan Brigade Mobil , untuk beralih kepada keterampilan pertempuran jarak dekat / PJD atau Close Quarter Battle yang merupakan materi kemampuan Lawan terror Brimob yang banyak diadopsi dari latihan bersama DS–ATA , BNN , maupun Densus 88 / AT Mabes Polri, skill CQB ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari KLBM , namun pasca booming aksi penindakan terhadap pelaku kejahatan terorisme di Indonesia yang menggunakan teknik pertempuran jarak dekat / CQB, maka semakin banyak personel Brimob yang mulai meninggalkan teknik pertempuran dasar dalam KLBM beralih kepada pemantapan PJD/ CQB saja;
    4) Adanya keengganan psikologis di kalangan personel Brimob untuk tetap memelihara secara optimal Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil yang dimiliki, hal ini diakibatkan adanya keraguan apakah Polri dalam hal ini Brimob memiliki kewenangan menghadapi separatisme maupun Gerilya dimana dalam konteks reformasi disebutkan adanya pemisahan urusan pertahanan sebagai domain TNI dan urusan keamanan sebagai domain Polri, hal ini diperkuat bahwa latihan dan Pendidikan Pelopor sebagai satu-satunya pendidikan yang dirancang untuk memampukan setiap personil Brimob memiliki tingkat ketangkasan lapangan yang luar biasa menghadapi bentuk- bentuk insurjensi telah dihapuskan semenjak tahun 2010, dan latihan pemeliharaan kemampuan ( Latharpuan ) Brimob saaat ini hanya difokuskan kepada kemampuan utama Brimob.
    BAB IV
    FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

 

  1. ASPEK INSTRUMENTAL
    1) Adanya Komitmen Polri sebagai jawaban atas keinginan masyarakat, sebagaimana ditemukan dalam Buku Induk Program Kepolisian dan Pengelolaan Anggaran, dalam buku tersebut ditentukan bahwa struktur program dalam Subsektor Keamanan terbagi ke dalam tiga program utama: Program penguatan Aparatur Negara di Bidang Penegakan Hukum dan HAM; Program Pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri; Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dukungan terhadap komitmendalam mewujudkan Ketiga program di atas ditujukan untuk mewujudkan 5 (lima) kemampuan Polri, yakni :
    a. Kemampuan untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam kerangka melaksanakan
    b. kemampuan untuk menegakan hukum;
    c. Kemampuan untuk menegakaan hukun dan mempertahankan hak dasar manusia;
    d. Kemampuan untuk memelihara keamanan di dalam negeri; Kemampuan untuk menciptakan kerjasama internasional;
    e. Kemampuan untuk menerima dukungan masyarakat
    2) Polri memiliki fugsi dan kewenangan yang menjadikan Polri memiliki tugas mulai dari proses pre-emptif, preventif sampai represif, keseluruhan fungsi di atas, merupakan fungsi polisi yang bersifat universal, namun dalam konteks Indonesia, Polri lebih menekankan pada fungsi preventif daripada represif, untuk menjalankan fungsi preventif, Polri memiliki UU No 2/2002 sebagai acuan legalnya yang terbaru.
    3) Fenomena gangguan kamtibmas berupa kejahatan insurjensi seperti : Peningkatan kekhawatiran dunia internasional terhadap perkembangan terorisme di Indonesia, pasca serangan Bom Bali I , mata dunia internasional dan Nasional mulai terbuka bahwa di Indonesia terdapat kelompok-kelompok tertentu yang dapat dengan mudah menggunakan kekerasan dalam melancarkan aksi-aksi perjuangannya.
    4) Belum tuntasnya fenomena aktivitas Jaringan Islam radikal, khususnya JI dan afiliasinya, serta kemungkinan kolaborasi dengan kelompok lain yang memiliki tujuan sama: penegakan syariah Islam. Saat ini gerakan ini cukup kuat ditekan oleh unsur Polri sehingga lebih memilih cara non-violent, namun kuat indikasi bahwa tujuan politis mereka masih tetap sama dan sedang melakukan konsolidasi untuk penyusunan kekuatan dengan agenda jangka panjang sesuai dengan strategi “protracted struggle” (perjuangan berkepanjangan). Tidak menutup kemungkinan, seiring dengan melemahnya tekanan Polri dan instabilitas situasi keamanan akibat konflik elite politik dan sebab lainnya di suatu saat mendatang, cara kekerasan/terorisme akan dilakukan lagi.
    5) Kondisi kamtibmas di Aceh sebagai akibat aktivitas Jaringan eks GAM, jika perjuangan politis dan diplomasi mengarah kepada agenda kemerdekaan dan disikapi oleh unsur militer TNI dengan respons kinetik/cara-cara militer. Diharapkan agenda ini sudah dikubur dalam-dalam oleh eks GAM, namun jika terdapat indikasi ini maka unsur TNI yang masih mencurigai agenda ini dapat mengambil langkah yang kemudian disikapi oleh eks GAM dengan cara militan pula. Bila ini terjadi maka eks GAM dapat merubah kembali ke perjuangan bersenjata dengan cara insurgensi dengan taktik gerilya di luar kota dan terorisme di perkotaan.
    6) Kelompok OPM di Papua, yang masih terus melakukan insurgensi skala rendah namun jika tidak diatasi akan dapat membesar; khususnya bila mereka dapat membangun dukungan populasi yang kecewa dengan sistem sosial politik yang ada.
    7) Kelompok RMS di Seram dan Ambon, yang meskipun juga masih dalam skala rendah, namun dapat menguat pada jangka panjang jika mendapat dukungan massa.
    8) Kelompok penekan (pressure group) yang ingin melakukan perubahan sistem sosial politik dengan cara revolusi. Kelompok ini terutama memanfaatkan basis massa mahasiswa, buruh, warga miskin kota dan kelompok intelektual kelas menengah. Bentuk kekerasan yang digunakan umumnya adalah demonstrasi anarkis dan konflik fisik dengan aparat keamanan, sedangkan kendaraan politik yang dipakai berupa berbagai bentuk organisasi temporer dan LSM serta social network (jaringan sosial) informal. Gerakan ini hanya akan berbahaya terhadap negara bangsa jika didukung dan atau ditunggangi oleh elemen penting bangsa, misalnya elite tertentu atau otoritas bersenjata.
  2. ASPEK ENVIROMENTAL
    1) FAKTOR INTERNAL
    a. KEKUATAN
    1) Kesiapan dukungan sumber daya manusia :
    a. Terdapat sekitar 40.000 personel Korbrimob Polri saat ini dan termasuk adanya tambahan 7.000 personel Brigadir dan Bhayangkara remaja, lulusan tahun pendidikan 2013 yang secara otomatis merupakan personel muda dengan kategori kesamaptaan stakes I , tersebar di seluruh Satuan Brimob, sehingga memudahkan untuk diberikan latihan-latihan ketangkasan lapangan Brigade Mobil secara penuh.
    b. Rencana pendidikan personel Brigadir dan Bhayangkara Polri untuk tahun anggaran 2014, dimana nantinya personil hasil output pendidikan dapat disalurkan ke Satuan Brimob guna memperkuat maupun meremajakan kekuatan yang sudah ada.
    2) Terdapat dukungan anggaran untuk :
    a. Anggaran kontijensi Polri di lingkup Mako Korps Brimob Polri maupun Polda –Polda dalam penggunaan kekuatan Brimob menghadapi gangguan Kamtibmas berintesitas tinggi, pada tahun 2013 saja Korps Brimob memiliki dukungan dana kontijensi dimana secara selektif prioritas , dukungan anggaran yang ada dapat digunakan dengan segera dan memenuhi standar kebutuhan anggaran dalam setiap operasi Kepolisian yang digelar.
    b. Anggaran pembinaan dan penyiapan kekuatan, berupa anggaran latihan pemeliharaan kemampuan Brimob yang dikelola oleh Bag Sumda Korbrimob guna memelihara dan meningkatkan kemampuan utama Brimob, termasuk adanya dukungan anggaran latihan Pra Operasi bagi setiap satuan yang akan melaksanakan operasi Kepolisian, dikelola oleh Bag Operasi Korbrimob Polri, guna mendukung kesiapan satuan dan personel sebelum tugas operasi.
    3) Kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki Korps Brimob Polri tiap tahun semakin baik dan lengkap, kebutuhan minimum alsus proteksi, deteksi, senjata dan munisi, alat angkutan darat, komunikasi dan kesehatan memadai untuk 1 (Satu) Satuan setingkat Sub Detasemen / Kompi di tiap-tiap Satuan Brimob Polda dan 1 Satuan setingkat Detasemen/ Batalyon di jajaran Mako Korps Brimob Polri, sehingga akan memudahkan mobilisasi dan penugasan satuan.
    4) Terdapat dukungan system dan methode yang cukup memadai dimana terdapat alokasi jadwal dan kesempatan dalam :
    a. Pelaksanaan pemeliharaan kemampuan Brimob dimana salah satunya adalah materi-materi yang terdapat dalam Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil seperti Lat. Harpuan GAG dasar dan Lanjutan yang diselenggarakan oleh Satuan IV Demlat Korbrimob secara rutin setiap tahun, untuk tahun anggaran 2013 dan 2014 saja Korbrimob Polri menyelenggarakan setidaknya 4 (empat ) kali latharpuan GAG ( Gerilya Anti Gerilya ) setiap tahun , terbagi dalam 2 ( dua) jenis latihan : GAG dasar dan lanjutan, dilaksanakan selama 21 hari latihan tiap gelombang dan diikuti 60 personel Brimob setiap gelombang latihan.
    b. Terdapat pelaksanaan Latihan praoperasi terhadap satuan yang akan melaksanakan operasi Kepolisian, kegiatan Latpraops yang dilaksanakan berada dibawah kordinasi Bag. Operasi Korbrimob Polri dilaksanakan dengan dukungan anggran Mabes Polri maupun kontijensi Korbrimob Polri.
    b. KELEMAHAN
    1) Kesiapan sumber daya manusia Korbrimob saat ini masih didominasi oleh personel senior secara usia maupun pengalaman tugas.
    a. Ratio antar populasi personel golongan Komisaris : Inspektur : Brigadir dan Bhayangkara Brimob belum merujuk kepada Piramida Personel yang sehat dan dinamis, komposisi golongan Brigadir Polisi masih sangat banyak, hampir 80 persen dibandingkan populasi Bhayangkara dan Perwira ( Komisaris dan Inspektur ).
    b. Komposisi dari tiap populasi golongan pangkat Brigadir Polisi di Korps Brimob Polri didominasi golongan pangkat Brigadir Polisi sampai Aiptu Polisi dibandingkan pagkat Brigadir Dua dan Brigadir Satu Polisi, tidak jarang ditemukan dalam satuan Unit / Regu terdapat Komandan, Wakil Komandan, dan Anggota bersumber dari satu angkatan pendidikan , pangkat dan usia yang sama.
    c. Area of Duty yang monoton pada akhirnya menimbulkan jenuh dan bosan, dengan asumsi mulai berdinas di tahun 2000 , maka setidaknya seorang personel Brimob sumber Tamtama , pada tahun 2014 setidaknya telah berpangkat Brigadir Polisi dan bertugas selama 14 tahun di tempat dan dimensi tugas yang sama semenjak berpangkat Bharada .
    2) Birokrasi pencairan dukungan anggaran kontijensi dan latihan pemeliharaan kemampuan membutuhkan waktu yang cukup lama, aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan mengharuskan setiap penggunaan keuangan Negara dapat dipertanggung jawabkan secara adminstrasi didukung produk tertulis berupa laporan dan dokumentasi kegiatan operasi dan latihan yang juga membutuhkan waktu dalam pembuatannya.
    3) Masih terdapat keengganan untuk mengoptimalkan setiap alsus dan alut yang dimiliki, dengan pertimbangan teknologi canggih, fasilitas perbaikan, harga dan jumlah yang terbatas menyebabkan beberapa alsus harus disimpan dalam gudang dan tidak digunakan dalam mendukung operasi kepolisian.
    4) Beberapa materi khas ketangkasan lapangan Brigade Mobil yang membedakan dengan materi yang diajarkan kepada Kepolisian reguler, tidak dapat dilatihkan secara optimal akibat ketiadaan pelatih yang memiliki latar pendidikan dan pengalaman yang memadai, selain beberapa hanjar yang belum update dengan perkembangan dinamika operasi kepolsian saat ini,tenaga Instruktur KLBM yang bersumebr dari pendidikan Kejuruan Pelopor maupun Kader Instruktur Gerilya Anti Gerilya telah dihentikan semenjak tahun 2010.
    2) FAKTOR EKSTERNAL
    a. PELUANG
    1) Dukungan Politik masyarakat, berupa adanya keinginan masyarakat dalam reformasi bidang kemananan nasional mendorong perlunya pemikiran yang telah melahirkan sebuah langkah konkrit yang sangat fundamental bahwa Polri, dikembalikan ke dalam posisinya sebagai alat Negara penegak hukum, dengan demikian, berbeda dengan masa-masa sebelumnya, Polri sejak April 1999 telah dipisahkan dari TNI, dan diharapkan menjadi lembaga otonom yang mampu diandalkan dalam proses yang belum ada sejarahnya, yakni keniscayaan Negara hukum (Rechstaat) bukan Negara kekuasaan (Machstaat), disinilah peluang Brimob dengan mengoptimalkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM ) yang dimilki untuk menjelma sebagai satuan pamungkas dalam penanggulangan kejahatan insurjensi yang berada diluar kemampuan Kepolisian reguler lainnya.
    2) Strategi penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi mendapatkan apresiasi nasional maupun internasional, Polri dewasa ini diharapkan oleh masyarakat untuk menjadi salah satu kekuatan yang mampu mengemban tugas penegakkan hukum di samping lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Keberhasilan Polri di dalam menegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan insurjensi berupa terorisme dan gerilya menjadi salah satu indikator utama dari keberhasilan reformasi Polri, upaya mewujudkan keberhasilan terhadap penanggulangan terorisme dan insurjensi membutuhkan satuan yang berkemampuan lapangan mumpuni, daya gerak dan maneuver tinggi, satuan yang dilengkapi secara optimal dan memiliki disiplin dan semanagt pantang menyerah dimana dalam hal ini Korps Brimob Polri memiliki tingkat kesiapan tertinggi dibanding satuan kepolisian reguler lainnya.
    3) Peluang kerja sama dengan instasi terkait, sinergitas polisional semakin dimungkinkan untuk ditingkatkan dengan melihat kepada kesiapan TNI memberikan bantuan perkuatan dan kemampuan dalam penanggulangan kejahatan insurjensi sebagai bagian dari konsep OMSP ( Operasi Militer Selain Perang ), lembaga Negara dan kementerian Negara lainnya juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan insurjensi seperti BNN dan BNPT terutama dalam kaitan konvergensi kejahatan antara terorisme dan narkoba sebagai kejahatan Narkoterorisme di Indonesia, secara kultural ,Korps Brimob Polri akan lebih mudah berkerjasama dan berkoordinasi dalam operasi pengakkan hukum bersama instansi TNI dan lembaga pemerintahan lainnya , hal ini didukung adanya pendekatan personel to personel TNI kepada Brimob dalam latihan peningkatan kemampuan sebelumnya.
    b. KENDALA / ANCAMAN
    1) Kejahatan insurjensi dialihakan kepada isu separatisme sebagai bentuk self-determination dan Human Right Violence, meredanya konflik bersenjata di Aceh masih perlu diuji dan diyakinkan bahwa eks GAM tidak memiliki agenda tersembunyi untuk kemerdekaan. Di Papua, meski belum masuk pada tahap yang mengkhawatirkan, namun perlawanan bersenjata dan gerakan politik dengan tujuan pemisahan dari Indonesia masih berlangsung, demikian pula permasalahan RMS yang meskipun minor, namun aspirasi ini masih cukup kuat, yang cukup mengkhawatirkan adalah jaringan Islamis radikal yang bertujuan untuk menegakkan negara Islam dengan dasar syariat Islam. Gerakan ini jelas akan dapat berakibat buruk terhadap persatuan NKRI yang majemuk membutuhkan penanganan lebih dari sekedar dengan penegakan hukum.
    2) Aktivitas LSM dan simpatisan jaringan insurjen telah menggunakan kekuatan media massa dan Politik, sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Umum Perjuangannya (PUPJI) dan buku-buku pemimpin spiritualnya Abu Bakar Baasyir dan sejumlah statemen terbukanya, maka JI dan kelompok afiliasinya berusaha menegakkan syariah Islam dengan terlebih dahulu menciptakan negara Islam di Indonesia. Untuk mencapai maksud ini maka gerakan ini membangun kekuatan sosial politik melalui organisasi MMI dan yang terakhir Ansyarut Tauhid guna mendapatkan dukungan massa, merekrut anggota, pelatihan dan melakukan berbagai aksi propaganda berupa penerbitan sejumlah website di internet dan penerbit cetak akhir-akhir ini merupakan bagian dari taktik propaganda mereka. Gerakan ini juga membangun kemampuan militer karena selain memang bagian dari ajaran jihad dengan perjuangan bersenjata yang menjadi salah satu ajaran inti, juga bagian dari strategi yang digariskan oleh elite JI.
    3) Internal Polri masih bekerja secara sektoral, dalam menghadapi ancaman insurgensi dan terorisme adalah kurang solidnya koordinasi internal Polri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sektoral tugas pokok masing –masing fungsi Kepolisan, peran Humas Polri dalam memberikan counter opini pemberitaan negatif termasuk membentuk pemberitaan positif, peran pembinaan masyarakat dalam rangka pre-emtive dan preventif oleh Binmas Polri, Lemdiklat Polri dan lainnya seharusnya dapat didayagunakan dalam konteks memperbesar hasil dari upaya-upaya penggunaan kekuatan berupa Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil dalam proses penegakkan hukum terhadap Kejahatan Insurjensi,

BAB V
KONDISI YANG DIHARAPKAN

 

BKO kekuatan Brimob dari Mabes Polri dan Satuan Brimob Polda yang telah melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan insurgensi yang terjadi, adalah menjadi kebutuhan segera bagi Mabes Polri, Korps Brimob Polri, Polda rawan konflik untuk segera memiliki satuan Brimob dengan Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil yang paripurna termasuk membentuk tactical flexibility unit seperti yang disebut sebagai salah satu dari 3 prinsip dasar penanggulangan insurgensi.
Menjadi kebutuhan segera bagi Korps Brimob Polri untuk melaksanakan implementasi prinsip–prinsip dasar penanggulangan kejahatan insurgensi secara simultan, dalam hal ini adalah dengan menyusun langkah antisipasi taktis dan strategis dengan rentang waktu sekarang / saat ini harus segera dilakukan kemudian dilanjutkan langkah antisipasi kedepan / dimasa mendatang.
18. SUMBER DAYA MANUSIA
Kemampuan kerja yang diharapkan dari optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam rangka kamtibmas adalah terbentuk adanya kemampuan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan organisasi yang didukung oleh :
1) Latar belakang pendidikan
Adalah kebutuhan segera bagi Korps Brimob Polri untuk mengadakan kembali pendidikan kejuruan Pelopor yang semenjak tahun tahun 2010 telah dihentikan sementara waktu, materi-materi latihan yang terdapat dalam Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil harus diberikan secara penuh kepada peserta didik dengan durasi dan materi latihan yang seragam, artinya nanti akan diperoleh anggota-anggota Brimob yang memiliki ketangkasan menghadapi kriminalitas berintesitas tinggi seperti kejahatan insurjensi, setidaknya nanti dapat terbentuk minimal 1 Satuan Setingkat Detasemen / Batalyon pada Satuan Brimob jajaran Mako Korps Brimob dan 1 Satuan Setingkat Sub Detasemen/ Kompi pada setiap Satuan Brimob Polda.

2) Latihan dan pengembangan Keterampilan :
Terdapat transfer of knowledge dari sejumlah personel Brimob yang telah mengikuti pendidikan Jungle Warfare ( 3 angkatan di Amerika ), Sniper for Law Enforcement Operations (1 angkatan di Amerika), Crisis Response Team ATA (20 angkatan ) dalam latihan Pra Operasi maupun latihan pemeliharaan kemampuan Geriya Anti Gerilya ( Lat. Harpuan GAG ) yang diselenggarakan oleh Satuan IV Demlat Korbrimob guna mengejar ketertinggalan materi, taktik dan teknik yang diperlukan dalam mengembangkan kembali Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil.
3) Adanya pengalaman kerja ;
Diharapkan nantinya setiap personel Brimob yang telah melaksanakan tugas –tugas Operasi Kepolisian khususnya menghadapi kejahatan insurjensi untuk diberikan kesempatan memberikan latihan-latihan , transfer pengalaman kepada personel yang belum pernah melaksanakan tugas –tugas operasi Kepolisian, termasuk menulis dan membuat dokumentasi berupa analisa dan evaluasi kegaiatan operasi yang dilakakukan.
4) Dukungan penguasaan teknologi.
Terdapat personel yang mampu mengakses teknologi informasi berupa teknologi computer dan jaringan termasuk mampu dan aktif menggunakan teknologi komunikasi berupa jaringan internet, menggunakan teknologi yang hadir dalam bentuk alat –alat khusus seperti alat proteksi, alat deteksi, alat komunikasi dan persenjatan ditambah.
19. DUKUNGAN ANGGARAN
Polri mampu mempertahankan dukungan kebijakan politis Negara berupa anggaran Polri yang cukup besar sesuai dengan indeks kebutuhan operasi, dimana Kapolri dan Kakor Brimob diberikan kewenangan menggunakan dukungan anggaran kontijensi yang cukup besar dalam penyelenggaraan giat harkamtibmas.
Dana yang dialokasikan untuk mendukung Operasi kepolisian dalam rangka penegakan hukum dengan kecepatan proses distribusi anggaran dalam mendukung kegiatan, terdapat proses pencairan anggaran memerlukan tahapan-tahapan terkait administrasi yang transparansi dan akuntabel.
20. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA
Mampu mempertahankan dukungan anggaran kepolisian khususnya untuk Korps Brimob Polri setiap tahun semakin meningkat, dengan adanya dukungan anggaran tersebut guna memenuhi dan menambah peralatan yang dibutuhkan sebagai alat proteksi perorangan seperti : Helm Kevlar, Rompi Kevlar ; senjata api; alat Navigasi berupa peta dan GPS; Komunikasi seperti Radio genggam dan punggung, termasuk HP Satelite, Teropong siang dan malam, termasuk meningkatkan kualitas alat angkut darat yang sudah tersedia.
21. METODE YANG DIGUNAKAN
Mampu meningkatkan metode yang digunakan selama ini dalam pendayagunaan Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil dilakukan dengan :
1) Terdapat pelatih Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil (KLBM) yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas sebagai narasumber latihan;
2) Korps Brimob menyelesaikan fasilitas pendukung di lokasi latihan dengan kondisi mirip medan sebenarnya ( Pegunungan Halimun di Subang Jawa Barat memiliki kemiripan dengan Hutan Gunung Biru dan Tamanjeka di Poso serta Puncak Jaya di Papua ), sehingga nantinya personel Brimob akan memiliki lokasi latihan Hutan dan Gunung serta dilengkapi dengan penggunaan fasilitas Shooting House di Mega Mendung maupun simulasi bangunan di Kelapa Dua Depok sebagai bahan latihan teknik pengepungan dan penggeledahan rumah;
3) Adanya perubahan personel Brimob mulai mendalami lagi materi- materi Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil selain hanya berfokus pada aksi penindakan terhadap pelaku kejahatan terorisme di Indonesia yang menggunakan teknik pertempuran jarak dekat / CQB ;
4) Hilangnya keengganan psikologis di kalangan personel Brimob untuk tetap memelihara secara optimal Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil yang dimiliki, hal ini dilakukan dengan memberikan pengertian Brimob Polri memiliki kewenangan menghadapi separatisme maupun Gerilya dimana walaupun dalam konteks reformasi disebutkan adanya pemisahan urusan pertahanan sebagai domain TNI dan urusan keamanan sebagai domain Polri, namun dalam hal ini setiap personil Brimob dituntut memiliki tingkat ketangkasan lapangan yang luar biasa menghadapi bentuk- bentuk kejahatan insurjensi justru untuk menjaga tetap tegakknya hukum dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, sebagai suatu pemikiran logis antara memiliki satuan Militer berkewenanga Polisionil ataukah satuan Kepolisian yang mampu bertidak taktis di berbagai medan.
BAB VI
OPTIMALISASI

setia tabah waspada we strike prakek menembak dari udara gegana tetap jaya

Analisa SWOT yang kompetitif dimulai dengan dengan informasi yang lengkap, analisis yang akurat, keputusan yang jelas dan tindakan yang terukur berupa masukan dari lingkungan yang didapat dari berbagai sumber informasi, digabung hasil interaksi dengan lingkungan akan mengungkap kenyataan yang dibutuhkan, kemudian melakukan analisis atau orientasi pada situasi yang terjadi melalui proses internal individu dan perkiraan hasil pengalaman dan pelatihan.
Pada tahap berikutnya adalah proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya, keputusan terbaik diaktualisasikan dalam tindakan nyata di bidang operasional, proses berulang terus menggunakan informasi perubahan ada harus didahului atau diantisipasi, hal penting untuk diingat bahwa proses analisa SWOT menggunakan konsep umpan balik yang menjadi komponen integral dari semua tahap pemikiran dengan informasi yang terus mengalir bolak-balik antara individu dan situasi.
Upaya optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan berbagai faktor yang berpengaruh, baik dari dalam organisasi, yang sifatnya memperkuat ataupun melemahkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil maupun dari luar organisasi Korps Brimob Polri yang sifatnya sebagai peluang ataupun ancaman, yang antara lain terdiri dari aspek Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana tugas serta adanya Metode sebagai pedoman pelaksanaan tugas antara lain dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut :

 

 

 

IFAS
EFAS Kekuatan (Strenghts)
Kelemahan (Weekness)
Peluang (Opportunities) Strategi S-O
Ciptakan Strategi yang menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang Strategi W-O
Ciptakan Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (Threats)
Strategi S-T
Ciptakan Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman Strategi W-T
Ciptakan Strategi yang meminimalkan kelmahan dan menghindari ancaman

Penjelasan Matriks diatas adalah sebagai berikut : bahwa optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas, dilakukan dengan tidak terlepas dari tinjauan terhadap aspek manajemen yang meliputi pengembangan Sumber daya manusia, dukungan anggaran, ketersediaan Sarana Prasarana dan Methode / cara bertindak.
Masing-masing aspek Manajemen diatas sangat dipengaruhi oleh faktor instrumental dan environmental dari internal maupun eksternal organisasi, baik yang nantinya akan mendukung ataupun menghambat Optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas.
Sebagai salah satu alat untuk formulasi strategi, tentunya analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu: (a) Tahap pengumpulan data; (b) Tahap analisis; dan (c) Tahap pengambilan keputusan.
Teknik ini akan penulis gunakan dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas.
22. TAHAP IDENTIFIKASI DATA
Terkait faktor Internal berupa Kekuatan ( Strengths) dan Kelemahan ( Weakness) yang didentifikasi terhadap aspek managerial Sumber daya manusia, Dukungan anggaran, Sarana dan Prasarana / Material dan Methode yang digunakan dalam Optimalisasi ketangkasan Lapangan Brigade Mobil (KLBM) serta faktor Eksternal Korps Brimob Polri berupa Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) yang diidentifikasi dari aspek Asta Gatra diluar organisasi :
a. IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL :
1) Strength / Kekuatan
1) Aspek Sumber daya Manusia :
– Tiap tahun terdapat penambahan personel Bhayangkara, Brigadir, Inspektur Remaja dengan standar Kesamaptaan golongan I;
– beberapa personel Brimob pernah mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan materi-materi ketangkasan lapangan Brigade Mobil;
– Rata-rata personel Brimob memiliki pengalaman penugasan di daerah Konflik dalam rangka Operasi Kepolisian;
– rata-rata personel Brimob saat ini berlatanr belakang pendidikan SMU dan mampu mengoperasikan computer dasar.
2) Aspek dukungan Anggaran : Terdapat dukungan anggaran untuk setiap operasi dan latihan pemeliharaan kemampuan yang memadai sesuai indeks kebutuhan operasi Kepolisian baik yang sifatnya terjadwal, insidentil maupun kontijensi.
3) Aspek Sarpras :
– Terdapat dukungan sarana dan prasarana alsus dan alut yang semakin baik, serta memadai untuk kebutuhan minimum ikatan satuan terkecil dalam operasi kepolisian ( 1 SSK untuk Satuan Brimob Polda dan 1 SSY untuk Mako Korbrimob Polri) .
4) Aspek Metode :
– Terdapat latihan pemeliharaan kemampuan yang diselenggarakan oleh Bag. SDM dan Puslat Brimob dan
– latihan Pra Operasi oleh Bag Ops dengan materi-materi KLBM secara rutin .
2) Weakness / Kelemahan
1) Aspek Sumber Daya Manusia:
– Penambahan personel Brimob tidak diprioritaskan kepada peremajaan personel satuan namun lebih kepada penebalan kekuatan satuan;
– Jumlah personel yang pernah mengikuti latihan dan pendidikan materi-materi KLBM adalah sangat terbatas dan langsung ditugaskan untuk memback up/ BP satuan –satuan di luar Korps Brimob Polri ( BNN, BNPT, Densus 88/AT);
– Pengalaman penugasan di darah Operasi tidak dijadikan bahan analisa dan evaluasi secara ilmiah guna penyempurnaan pola operasi Kepolisian berikutnya
2) Aspek Dukungan Anggaran :
– Jumlah dukungan anggaran operasi kepolisian maupun anggaran harkatpuan Brimob tidak diikuti oleh kecepatan birokrasi pencairan anggaran, khususnya pada operasi Kepolisian yang sifatnya Kontijensi maupun Insidentil , dukungan anggaran sering terlambat.
3) Aspek Sarpras :
– Fasilitas latihan berupa medan latihan dengan kondisi mirip medan sebenarnya, terletak cukup jauh dari induk satuan;
– Materi latihan bagi personel Brimob lebih banyak menggunakan fasilitas Shooting House di Mega Mendung maupun simulasi bangunan di Kelapa Dua Depok sebagai lokasi latihan asumsi KLBM.
4) Aspek Metode :
– latihan dalam rangka Harkatpuan maupun Lat Pra Ops tidak diikuti dengan kesiapan kualitas dan kuantitas pelatih sebagai narasumber latihan. Saat ini yang disebut “pelatih” taktik dan teknik ketangkasan Lapangan Brigade Mobil tidak memiliki latar belakang pendidikan KLBM.
– Adanya kecenderungan mulai personel Brimob mulai meninggalkan Ketangkasan lapangan Brigade Mobil , untuk beralih kepada keterampilan pertempuran jarak dekat / PJD atau Close Quarter Battle yang merupakan materi kemampuan Lawan terror Brimob;
– Adanya keengganan psikologis di kalangan personel Brimob untuk tetap memelihara secara optimal Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil, hal ini akibat keraguan apakah Brimob memiliki kewenangan menghadapi separatisme maupun Gerilya, hal ini diperkuat bahwa latihan dan Pendidikan Pelopor telah dihapuskan semenjak tahun 2010, dan latihan pemeliharaan kemampuan ( Latharpuan ) Brimob saaat ini hanya difokuskan kepada kemampuan Brimob secara umum.

menembak kepercayaan dari titian tali atraksi halang rintang gegana tahun 1988
b. IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNAL :
1. Opportunity / Peluang
1) Dukungan Politik masyarakat, berupa adanya keinginan masyarakat dalam reformasi bidang kemananan nasional untuk mengembalikan Polri menjadi lembaga otonom yang mampu diandalkan dalam proses penegakkan hukum
2) Strategi penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi mendapatkan apresiasi nasional maupun internasional, Keberhasilan Polri di dalam menegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan insurjensi berupa terorisme dan gerilya menjadi salah satu indikator utama dari keberhasilan reformasi Polri, dimana dalam hal ini Korps Brimob Polri memiliki tingkat kesiapan tertinggi dibanding satuan kepolisian reguler lainnya.
3) Peluang kerja sama dengan instasi terkait, sinergitas polisional semakin dimungkinkan untuk ditingkatkan dengan melihat kepada kaitan konvergensi kejahatan antara terorisme dan narkoba sebagai kejahatan Narkoterorisme di Indonesia, kesiapan kultural, Korps Brimob Polri akan memudahkan berkerjasama dan berkoordinasi dalam operasi pengakkan hukum bersama instansi TNI dan lembaga pemerintahan lainnya.
2. Threats / ANCAMAN
1) Kejahatan insurjensi dialihakan kepada isu separatisme sebagai bentuk self-determination dan Human Right Violence, baikmyang berlatar belakang wilayah maupun religious yang membutuhkan penanganan lebih dari sekedar dengan penegakan hukum.
2) Aktivitas LSM dan simpatisan jaringan insurjen telah menggunakan kekuatan media massa dan Politik, membangun kekuatan sosial politik melalui organisasi resmi guna mendapatkan dukungan massa, merekrut anggota, pelatihan dan melakukan berbagai aksi propaganda berupa penerbitan sejumlah website di internet dan penerbit cetak akhir-akhir ini merupakan bagian dari taktik propaganda mereka, termasuk membangun kemampuan militer sebagai bagian dari strategi yang digariskan.
3) Internal Polri masih bekerja secara sektoral, dalam menghadapi ancaman insurgensi dan terorisme adalah kurang solidnya koordinasi internal Polri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sektoral tugas pokok masing –masing fungsi Kepolisan.
23. TAHAP IMPLEMENTASI STRATEGI
a. Strategi SO
1) Ciptakan Strategi yang menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas, dengan memanfaatkan peluang berupa dukungan politis Bangsa Indonesia untuk mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri yang paripurna,
2) adanya kesiapan dukungan Sumber daya Manusia berupa penambahan personel Remaja , adanya anggaran Harpuan dan Kontijensi dari Korps Brimob , tersedia dalam jumlah minimum satuan terkecil di tingkat Satuan Brimob dan Mako Korps Brimob Polri serta alokasi waktu dan jadwal Latihan rutin dan Latihan Pra Operasi ;
3) Korps Brimob Polri perlu memberikan kesempatan dan mengedepankan personil potensial ( Stakes I) sebagai Kader Instruktur dari jajaran Korps Brimob dan Satuan Brimob Polda yang memiliki kemampuan fisik, Metal dan Intelejensia diatas rata-rata dan melengkapi mereka dengan pendidikan dan pelatihan menghadapi gangguan Kamtibmas berintesitas tinggi secara lebih baik dan didukung peralatan memadai dan modern sehingga diharapkan nantinya Kader-Kader Instruktur dapat melaksanakan tugas mengatasi kriminalitas berintesitas tinggi berupa kejahatan insurjensi secara lebih professional dengan memadukan pendekatan soft power dan hard power secara berimbang.
b. Strategi ST
1) Ciptakan Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman; dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas dengan melihat bahwa terdapat ancaman berupa masalah pengalihan isu kejahatan insurjensi menajdi masalah separatisme sebagai bentuk self-determination dan Human Right Violence, lebih dari sekedar dengan penegakan hukum. adanya penggunaan kekuatan media massa dan Politik guna membangun kekuatan sosial politik untuk mendapatkan dukungan massa, merekrut anggota, pelatihan dan melakukan berbagai aksi propaganda berupa penerbitan sejumlah website dan masalah sektoral fungsi kepolisian dalam pelaksanaan upaya penanggulanagan kejahatan Insurjensi
2) Korps Brimob Polri perlu merancang strategi dengan mengedepankan adanya kerjasama / Sinergitas Polisional dengan menggandeng LSM HAM, KOMNAS HAM , Lembaga dan Ormas Agama, Pemda dalam kaitan : Minimum Forces dan Civic –Military/Police Cooperation untuk secara professional melakukan pembekalan dan pengetahuan tentang HAM, sekaligus memanfaatkan media massa secara efektif dalam memberikan pemberitaan yang produktif.
c. Strategi WO
1) Ciptakan Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas.
2) Menyegerakan pembentukan kader-kader instruktur KLBM dan pembaharuan hanjar KLBM dari hasil analisa dan evaluasi pengalaman operasi Kepolisian sebelumnya,
3) Memberikan pendampingan pelatih ketangkasan lapangan Brigade Mobil yang dilakukan oleh anggota yang memiliki latar belakang dan kompetensi yang relevan dalam mengahadapi kejahatan Insurjensi, maupun ;
4) Meminta bantuan anggota TNI sebagai pelatih / mentor untuk memberikan latihan- latihan materi Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil yang memiliki kemiripan dengan materi Infantery dasar , Taktik dan Teknik tempur perorangan dan satuan kecil TNI dalam menghadapi Gerilya,
5) Termasuk menggandeng perkuatan TNI dalam operasi Kepolisian (Ops pemulihan Keamanan, Ops Gakkum, Ops harkam) baik sebagai BKO maupun BAKOOPS.
d. Strategi WT
1) Ciptakan Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas,
2) dilakukan dengan menggandeng lembaga bantuan kemanusiaan seperti PMI dan ICRC, Komnas HAM untuk memberikan pembekalan dan pelatihan penanganan kriminalitas berintesitas tinggi / Kejahatan Insurjensi yang terjadi di lingkungan masyarakat , dimaksudkan agar terjalin saling pemahaman terhadap kewajiban Polri memelihara dan mewujudkan Kamdagri sekaligus menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia dimana saja .
24. TAHAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Dengan menggunakan analisis SWOT sebagai suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah digunakan untuk mengambil keputusan dalam menjawab rumusan-rumsan masalah/ persoalan dalam Naskah Karya Perorangan, yang dijabarkan sebagai sub bab kebijakan dalam NKP ini.

 

IMG_0259 IMG_0255 IMG_0243 99 Teguh Triwantoro.jpeg Police 8

MANUVER
MANUVER

 

  1. VISI :
    KETANGKASAN LAPANGAN BRIGADE MOBIL SEBAGAI KEMAMPUAN ANDALAN KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN INSURJENSI DI INDONESIA
  2. Misi :
    1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Korps Brimob Polri melalui penguasaaan secara optimal ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas;
    2) Mengalokasikan dukungan anggaran latihan pemeliharaan kemampuan dan Pra Operasi yang mencukupi untuk dapat mendukung penguasaan secara optimal ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas;
    3) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana yang sesuai bagi personel Korps Brimob Polri dalam penguasaan secara optimal ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas;
    4) Merumuskan metode / Cara bertidak yang efektif dan efisien sehingga dapat mendukung personel Korps Brimob Polri mengoptimalkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas.
  3. TUJUAN
    1) Dukungan sumber daya manusia Korps Brimob Polri semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas sehingga dapat mengoptimalkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas
    2) Alokasi anggaran latihan pemeliharaan kemampuan dan Latihan Pra Operasi mencukupi sesuai kebutuhan untuk mengoptimalkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas;
    3) Dukungan sarana dan prasarana meningkat bagi personel Korps Brimob Polri dalam penguasaan secara optimal ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas;
    4) Tersusunnya metode / cara bertindak yang efektif dan efisien sehingga dapat mendukung personel Korps Brimob Polri mengoptimalkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas .
  4. SASARAN
    1) Sumber daya manusia : Personil Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda yang akan melaksanakan latihan KLBM dan Operasi Kepolisian dalam menangani kejahatan insurjensi termasuk personil BKO Mabes Polri dan unsur yang terlibat dalam operasi penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi di beberapa wilayah rawan konflik.
    2) Alokasi anggaran : Anggaran yang digunakan untuk latihan pemeliharaan kemampuan KLBM dan latihan pra operasi Kepolisian dalam rangka penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi, yang dimulai dari mulai tahap persiapan, pelaksanaan, pengakhiran operasi termasuk didalamnya segenap dinamika Operasi yang dilakukan secara terencana maupun tidak terencanakan sebelumnya serta dinamika operasi yang sifatnya Kontijensi.
    3) Sarana dan prasarana : yang akan digunakan dalam pengembangan ketangkasan Lapangan Brigade Mobil ( KLBM) untuk mengoptimalkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas
    4) Metode / cara bertindak : yang dilakukan termasuk HTCK latihan , penyusunan materi dan hanjar serta penyiapan pelatih KLBM dan mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap Pelaksanaan latihan KLBM dan Latihan pra Operasi Kepolisian menanggulangi kejahatan insurjensi melalui optimaisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas.
  5. KEBIJAKAN
    Bentuk kebijakan yang dibutuhkan dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas adanya Keputusan pimpinan Polri ( Kapolri dan Kakor Brimob ) berupa :
    1) Peraturan Kapolri Kapolri maupun Peraturan Kakor brimob Polri tentang penetapan Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil sebagai materi-materi yang dibutuhkan dalam membentuk kemampuan utama Brimob dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dan peran Brimob sebagai bagian integral Polri.
    2) Produk hukum tertulis tersebut dibutuhkan untuk memperkuat kedudukan KLBM sebagai materi khas Brimob Polri dalam menghadapi kejahatan insurjensi sekaligus memberikan jawaban bahwa dalam Negara deomkratis seperti Indonesia adalah merupakan sebuah kebutuhan logis untuk membentuk satuan-satuan Polisi yang memiliki keterampilan taktik dan teknik militer dalam rangka penegakkan hukum yang dilakukan terhadap kejahatan insurjensi dengan dimensi ancaman berada di luar kemampuan satuan-satuan Kepolisian reguler.
    Rumusan keputusan yang diambil untuk menjawab wujud kelembagaan yang akan menjalankan upaya optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas adalah dimulai dengan :
    1) Mewajibkan setiap Komandan satuan untuk membuat laporan penugasan dan membuat laporan analisa dan evaluasi penugasan untuk kemudian
    2) Mendokumentasikan hasil anev sebagai masukan dalam penyusunan kembali hanjar materi KLBM, menugaskan Puslat Brimob dan Satuan Brimob Polda untuk melaksanakan latihan–latihan KLBM .
    Rumusan keputusan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas adalah dengan :
    1) Dengan mendayagunakan alsus dan alut yang dimilki secara maksimal dimana kondisi alsus dan alut saat ini sudah cukup lengkap dan baik.
    2) Merancang desain peralatan perorangan : personel dalam menghadapi kejahatan insurjensi membutuhkan peralatan yang cukup ringan untuk dibawa dalam maneuver dalam jangka waktu yang cukup lama, memiliki ketahanan terhadap perubahan cuaca ekstrim , mudah dirawat serta memiliki akurasi yang cukup baik, sehingga tidak sesuai menggunakan jenis senjata yang memerlukan awak lebih dari 1 orang.
    a. Senjata bahu dengan menggunakan Styer AUG dan AK series 100, caliber 5,56 mm 4 tj, senjata genggam menggunakan pistol dengan caliber 9 mm sehingga memudahkan untuk resupply maupun menggunakan peluru milik TNI dan setiap personel diberikan 1-2 buah Granat pecahan tajam , Granat tabir / asap dan Granat flash bang serta Sangkur yang bisa dipasang pada dudukan sangkur senjata bahu.
    b. Setiap personel dilengkapi dengan body vest minimal level IV dan helm Kevlar level IIIa, yang saat ini telah dimiliki dalam jumlah memadai di Korbrimob Polri.
    c. Peralatan kesatuan, setiap satuan kepolisian yang bertugas menghadapi kejahatan insurjensi harus dilengkapi dengan senjata sniper yang dilengkapi peralatan optic dengan caliber 7,62mm sehingga mudah untuk resupply termasuk pemakaian silang dengan senapan mesin GPMG atau Arsenal.
    d. Didkukung senapan mesin ringan sebagai senapan penekan / suppressive weapons.
    e. Memiliki teropong siang, malam berbasis infra red ataupun Thermal Imaging.
    f. Setiap regu Tactical Flexibility Unit dilengkapi minimum 2 alat komunikasi berupa Radio genggam dan HP Satelite.
    g. Peralatan khusus bagi unit untuk melaksanakan maneuver secara terus menerus dalam jangka waktu cukup lama sampai kemudian dilakukan resupply adalah berupa peta digital, alat surveylance, GPS, kompas, Direction Finder , alat mountenering dan perahu karet.
    Sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan kembali Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil khsuusnya materi Gerilya Anti Gerilya di jajaran Korbrimob Polri dan Satuan Brimob Polda adalah perlu digariskan secara tegas bahwa proses transfer of knowledge nantinya perlu memasukan dan memperhatikan isu-isu HAM serta penegakkan Hukum yang proporsional dan profesional sehingga dalam pelaksanaan tugas nantinya memberikan manfaat secara optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan insurgensi di Indonesia
    Rumusan metode yang akan digunakan untuk optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas dilakukan dengan :
    1) pembentukan Team Pelatih Bergerak atau Mobile Training Team ( MTT) dalam format Tactical Flexibility Unit berkemampuan Gerilya Anti Gerilya di Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda sebagai jawaban yang paling logis atas diskusi bagaimana menanggulangi kejahatan insurgensi di Indonesia dan siapa yang harus ditugaskan secara efektif dan efisien menghadapi kejahatan insurgensi, apakah Militer berkewenangan polisional atau Polri yang dilengkapi kemampuan militer.
    2) Terdapat perbaikan dan penyempurnaan Hanjar / Materi KLBM yang selama ini dilatihkan pada tahap latihan Gerilya Anti Gerilya, Pelopor maupun pendidikan dasar dan pembentukan Bhayangkara ( Dikdasbhara), sebagai sebuah penyempurnaan dengan melihat kepada perbandingan kurikulum Gerilya Anti Gerilya adalah dengan merujuk kepada :
  6. Himpunan Bahan Ajaran Kursus Komando terbitan Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus TNI AD tahun 2005;
  7. Ringkasan Hanjar Opswanger Bagi Instruktur Korps Brimob Polri T.A. 2001 terbitan Pusat Kesenjataan Infanteri, Mabes TNI AD;
  8. Ranger Handbook, terbitan Ranger Training Brigade US Army Infantry School Fort Benning, Georgia 2006;
  9. Bahan Ajaran Utama Pendidikan Pelopor, terbitan Pusdik Brimob Lemdiklat Polri, tahun 1997.
    PERBANDINGAN MATERI PENDIDIKAN
  10. KURSUS KOMANDO KOPASSUS , 2005

LAMA PENDIDIKAN ADALAH 6 BULAN 1. ILMU MEDAN
2. PIONIR
3. PENDIDIKAN GERAKAN PERORANGAN
4. DEMOLISI
5. PENGETAHUAN PERSENJATAAN RINGAN
6. PENGETAHUAN RADIO
7. PERTOLONGAN PERTAMA DI LAPANGAN
8. TEKHNIK BRIEFING
9. KSPT ( KODE SINYAL PESAWAT TERBANG)
10. BANTUAN TEMBAKAN
11. PENGETAHUAN OPERASI SANDI YUDHA
12. OPERASI KOMANDO
13. OPERASI RAID
14. OPERASI PENYEKATAN
15. PATROLI PENGINTAIAN JARAK JAUH
16. OPERASI PEREBUTAN CEPAT
17. PENDARATAN LAUT
18. PERTEMPURAN JARAK DEKAT
19. SERBUAN RUANGAN
20. PENGETAHUAN OPERASI MOBILISASI UDARA
21. TEKHNIK PERTEMPURAN REGU ANTI GERILYA
22. SERANGAN REGU KOMANDO
23. PATROLI
24. GERILYA LAWAN GERILYA
25. PENJEJAKAN ANTI PENJEJAKAN
2. HANJAR OPSWANGER PUSENNIF , 2001
LAMA PENDIDIKAN ADALAH 3 BULAN 1. PENGETAHUAN OPSWANGER
2. PATROLI KEAMANAN PERTAHANAN
3. PATROLI PENGHADANGAN
4. PATROLI PENYERGAPAN
5. PATROLI PENGAMANAN
6. BASIS OPERASI DEPAN ( BOD)
7. PENGAMANAN RUTE PERBEKALAN UMUM (RPU)
8. LAWAN PENGHADANGAN BERKENDARAAN
9. LAWAN PENGHADANGAN JALAN KAKI
10. PENGEPUNGAN KAMPUNG DAN PENGGELEDAHAN RUMAH
11. MENEMBAK REAKSI DALAM OPSWANGER
12. NAVIGASI DARAT
13. MENGESAN JEJAK
14. DRILL KONTAK
15. TEKNIK PENYELENGGARAAN LATIHAN
16. CARA MEMBERIKAN INSTRUKSI
3. RANGER HANDBOOK US ARMY , 2006, LAMA PENDIDIKAN SEKITAR 3 BULAN 1. LEADERSHIP
2. OPERATIONS PROCEDURE
3. FIRE SUPPORT
4. MOVEMENT
5. PATROLS
6. BATTLE DRILLS
7. COMMUNICATIONS
8. ARMY AVIATION
9. WATERBORNE OPERATION
10. MILITARY MOUNTAINEERING
11. EVASION / SURVIVAL
12. FIRST AID
13. DEMOLITIONS
14. RANGER URBAN OPERATIONS
15. VEHICLE CONVOY OPERATIONS
4. HANJAR UTAMA PELOPOR ,1997
LAMA PENDIDIKAN BERVARIASI MULAI DARI 6 BULAN, 3 BULAN, 2 BULAN DAN 1 BULAN. 1. SOP GERAKAN PELOPOR
2. RAID DAN PENGHADANGAN/ANTI HADANG
3. OPERASI GERILYA
4. OPERASI LAWAN GERILYA
5. PENCULIKAN
6. INFILTRASI TAKTIS
7. PATROLI
8. POS INTAI DEPAN DAN PENGAWASAN
9. KONTAK DRILL / AMBUSH

  1. STRATEGI
    1) Strategi jangka pendek ( kurang dari 1 tahun )
    Strategi jangka pendek dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun terhadap mengoptimalkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas oleh Korbrimob Polri dan Satuan Brimob Polda adalah dengan menyiapkan Kader-Kader instruktur yang telah diberikan pemantapan materi latihan KLBM secara kualitatif dan atau kuantitif berupa Up date bahan pelajaran, komparasi materi latihan dengan beberapa referensi sejenis , secara spesifik menyebutkan bahwa KLBM merupakan materi khas Korbrimob Polri yang efektif digunakan dalam format penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi, dimana nantinya hanjar KLBM menyebutkan : siapa yang harus dilatihkan , apa yang dilatihkan, bagaimana standar latihan, dan bagaimana standar pertanggung jawaban latihan, serta adanya Latparops yang diberikan kepada personil Korbrimob dan Satuan Brimob Polda sebelum melaksanakan Ops Kepolisian menanggulangi kejahatan Insurjensi.
    2) Strategi jangka menengah ( 1 sampai 2 tahun)
    Strategi jangka menengah yang dilakukan dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun adalah dengan mendukung pemenuhan sarana dan prasarana khususnya alat proteksi diri minimum ( helm dan Body vest ) untuk seluruh personil yang dilibatkan operasi penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi, diikuti pembekalan dan pelatihan ketangkasan lapangan Brigade Mobil secara lebih mendalam dengan mendatangkan pelatih dari Pusdik Brimob dan Demlat Korps Brimob, mengadakan Latihan gabungan bersama unsur TNI dan Stake holder lainnya secara parsial maupun terintegrasi di wilayah hukum Polda rawan konflik yang dilaksanakan oleh segenap personil yang dilibatkan dalam operasi kepolisan kewilayahan back up Mabes Polri dan Polda dan menyiapkan rintisan pengembangan kapabilitas dan kapasitas personil Pelatih KLBM di satuan-satuan Brimob Polda agar dapat lebih mandiri dalam menanggulangi kejahatan insurjensi di masing-masing wilayah hukum.
    3) Strategi jangka panjang ( kurang dari 3 tahun )
    Mengembangkan ketangkasan Lapangan Brimob tingkat lanjut di Satuan Brimob Polda dengan memperbanyak pendidikan kejuruan dan pengembangan di Pusdik dan Demlat Korps Brimob, melakukan test mission penugasan bagi Kader Instruktur personil Brimob agar siap secara mental dan fisik, memantapkan ketersediaan sarpras yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas , dan memantapkan kapabilitas dan kapasitas personil Pelatih KLBM di satuan-satuan Brimob Polda agar dapat lebih mandiri dalam menanggulangi kejahatan insurjensi di masing-masing wilayah hukum.
  2. ACTION PLAN
    a. Strategi I ( dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun ) dengan rencana aksi/ action plan sebagai berikut :
    1) SDM :

– Melaksanakan seleksi kesamaptaan dan kesehatan jasmani ,mental dan intelektual tiap- tiap personil yang akan disiapkan sebagai Kader Instruktur dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas oleh Korbrimob Polri dan Satuan Brimob Polda.
– Menyusun dan merumusakan kembali bahan pelajaran, komparasi materi latihan dengan bebrapa referensi sejenis dan secara spesifik menyebutkan bahwa KLBM merupakan materi khas Korbrimob Polri yang efektif digunakan dalam format penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi , pelaksanaan pelatihan dan pembekalan materi untuk Kader Instruktur dilakukan dengan latihan skenario nyata .
2) Anggaran :
– Mengajukan permohonan anggaran untuk mendukung kegiatan seleksi Kader Instruktur dan penyusunan Hanjar KLBM dengan memasukkan program latihan GAG yang dipertajam dengan beberapa materi lain yang memiliki relevansi dengan KLBM pada program harkatpuan tahun berikutnya
– Melakukan efisiensi anggaran dengan memanfaatkan anggaran Harkatpuan GAG untuk tahun 2014 sebanyak 4 (empat) angkatan dipecah menjadi 2 angkatan GAG sesuai program tahun anggaran 2014 dan 2 (dua) program lainnya dengan materi GAG yang dilengkapi dengan materi- materi KLBM.
3) Sarpras ;
– Mengumpulkan kembali dan melakukan pendataan ulang terhadap kekurangan sarpras khususnya Helm dan Body Vest sehingga kekurangan real yang ada dapat segera dibuatkan permohonan penambahan ke Mabes Polri sehingga berguna dalam latihan KLBM.
– Mengumpulkan kembali dan melakukan pendataan alat- alat elektronik seperti alkom, GPS, Alat EOD yang telah rusak ataupun hilang untuk segera dapat diperbaiki dan atau diganti sehingga berdaya guna dalam latihan Kader Instruktur KLBM
4) Metode
– Mendatangkan pelatih taktik dan teknik yang relevan dengan KLBM dari instansi TNI ( Pussenif TNI AD, Pusdik Marinir TNI AL, Pusdik Kopassus TNI AD, Pusdik Polair Polri, Pusdik Poludara Polri, Pusdik Brimob Polri) guna penajaman materi dan konsep hanjar yang dibuat dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan kajian intelijen dan data gangguan Kamtibmas berupa kejahatan insurjensi terkini.
– Melaksanakan Latihan Kader Instruktur pada Demlat Korbrimob Polri dengan peserta berasal dari jajaran Mako Korbrimob dan Satuan Brimob Polda untuk disiapkan sebagai Mobile Trainig Team ( MTT) / Team Pelatih Bergerak dan melaksanakan test mission / ujicoba di medan sebenarnya di wilayah rawan konflik seperti Polda Papua, Sulteng dan Ambon bersama dengan BKO Mabes Polri dan BKO TNI.
– Mengusulkan pendidikan Pelopor diadakan kembali pada tahun 2015.
b. Strategi II dalam kurun waktu 1-2 tahun dilakukan dengan action plan sebagai berikut :
1) Sumber Daya Manusia.
– Meningkatkan pelatihan KLBM dan Instruktur Lanjutan KLBM dengan mengirimkan personil ke Pusdik dan Demlat Brimob.
– Mendatangkan pelatih kualifikasi Pelopor dari Pusdik dan Puslat Brimob / Mobile Training Team ( MTT) untuk melakukan peningkatan KLBM di Polda rawan koflik seperti Papua, Sulteng dan Maluku.
– Meminta pelatihan tentang HAM melalui Komnas HAM , PMI dan ICRC untuk dimasukkan sebagai salah satu materi dalam pendidikan Pelopor yang dibuka kembali di tahun 2015
2) Anggaran
– Mengajukan permohonan dukungan anggaran latihan pemeliharaan kemampuan KLBM agar sesuai dengan materi latihan dan scenario latihan di daerah operasi.
– Untuk transparansi anggaran dilakukan penyederhanaan mekanisme penganggaran penyelenggaraan latihan KLBM bagi personil Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda yang mengikuti latihan peningkatan KLBM.
– Mengundang BPK dan lembaga audit keuangan untuk memberikan pendampingan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel
3) Sarana dan Prasarana:
– Membuat database terkait penggunaan suatu jenis alsus, dengan bentuk sebagai laporan aspek teknis keunggulan, kekurangan, maupun temuan lainnya dalam menggunakan suatu jenis alsus agar Sarpras Polri dapat membuat laporan penggunaan suatu alsus dalam operasi penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi.
– Menyusun kebutuhan penyeragaman Senpi dan Munisi yang disederhanakan jenis dan kaliber yang digunakan untuk mempermudah penyediaan dan penyaluran logistik.
– Melengkapi alsus proteksi (Helm dan Body vest) bagi seluruh personil yang melaksanakan tugas penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi.
4) Metode
– Membuat Database analisa dan evaluasi materi KLBM berupa kelemahan dan keunggulan yang dibuat dengan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif berdasarkan kajian intelijen dan data Ops Kepolisian sebelumnya untuk mengukur prestasi dan kinerja optimalisasi KLBM terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara tuntas.
– Melanjutkan kerja sama dengan pelatih-pelatih taktik dan teknik yang relevan dengan KLBM dari instansi TNI ( Pussenif TNI AD, Pusdik Marinir TNI AL, Pusdik Kopassus TNI AD, Pusdik Polair Polri, Pusdik Poludara Polri, Pusdik Brimob Polri) guna penajaman materi dan konsep hanjar yang dibuat dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan kajian intelijen dan data gangguan Kamtibmas berupa kejahatan insurjensi terkini.
– Memantapkan dengan menambah alokasi waktu dan peserta latihan Kader Instruktur pada Demlat Korbrimob Polri dengan peserta berasal dari jajaran Mako Korbrimob dan Satuan Brimob Polda dan melaksanakan test mission / ujicoba di medan sebenarnya di wilayah rawan konflik seperti Polda Papua, Sulteng dan Ambon bersama dengan BKO Mabes Polri dan BKO TNI.
– Melakukan anev terhadap materi, kualitas lulusan pendidikan Pelopor yang diadakan kembali di tahun 2015.
c. Strategi III ( kurun waktu kurang dari 3 tahun ) dilaksanakan dengan Action plan sebagai berikut :
1) Sumber Daya Manusia :
– Memelihara mutu pelatihan KLBM dan Instruktur Lanjutan KLBM dengan mengirimkan personil ke Pusdik dan Demlat Brimob dengan mengadakan audit kualitas instruktur dan peserta didik/ latihan.
– Meneruskan kunjungan pelatih kualifikasi Pelopor dari Pusdik dan Puslat Brimob untuk melakukan peningkatan KLBM di Polda rawan koflik seperti Papua, Sulteng dan Maluku.
– Meneruskan kerjasama pelatihan tentang HAM melalui Komnas HAM , PMI dan ICRC untuk dimasukkan sebagai salah satu materi dalam pendidikan Pelopor yang dibuka kembali di tahun 2015
2) Anggaran
– Membuat review atas dukungan anggaran latihan pemeliharaan kemampuan KLBM agar sesuai dengan materi latihan dan scenario latihan di daerah operasi selama ini.
– Mempertahakan dan meningkatkan transparansi anggaran yang selama ini dilakukan dengan penyederhanaan mekanisme penganggaran penyelenggaraan latihan KLBM bagi personil Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda yang mengikuti latihan peningkatan KLBM.
– Memantapkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal (BPK dan lembaga audit keuangan) untuk memberikan pendampingan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel
3) Sarana dan Prasarana
– Senantiasa memperbaharui database terkait penggunaan suatu jenis alsus, dengan bentuk sebagai laporan aspek teknis keunggulan, kekurangan, maupun temuan lainnya dalam menggunakan suatu jenis alsus agar Sarpras Polri dapat membuat laporan penggunaan suatu alsus dalam operasi penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi.
– Senantiasa membuat telaahaan staff terhadap update dan penataan kebutuhan penyeragaman Senpi dan Munisi yang disederhanakan jenis dan caliber yang digunakan untuk mempermudah penyediaan dan penyaluran logistic
– Membuat review terhadap kualitas dan kuantitas alsus proteksi (Helm dan Body vest) bagi seluruh personil yang melaksanakan tugas penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi.
4) Metode
– Senantiasa memperbaharui Database analisa dan evaluasi materi KLBM yang diberikan selama ini berupa menemukan kelemahan dan keunggulan yang dibuat dengan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif berdasarkan kajian intelijen dan data Ops Kepolisian sebelumnya untuk mengukur prestasi dan kinerja optimalisasi KLBM terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara tuntas.
– Mempertahankan kualitas kerja sama dengan pelatih-pelatih taktik dan teknik yang relevan dengan KLBM dari instansi TNI ( Pussenif TNI AD, Pusdik Marinir TNI AL, Pusdik Kopassus TNI AD, Pusdik Polair Polri, Pusdik Poludara Polri, Pusdik Brimob Polri) guna penajaman materi dan konsep hanjar yang dibuat dengan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif berdasarkan kajian intelijen dan data gangguan Kamtibmas berupa kejahatan insurjensi terkini.
– Membuat review ( Analisa dan evaluasi )atas hasil penambahan alokasi waktu dan peserta latihan Kader Instruktur pada Demlat Korbrimob Polri dengan peserta berasal dari jajaran Mako Korbrimob dan Satuan Brimob Polda dan melaksanakan test mission / ujicoba di medan sebenarnya di wilayah rawan konflik seperti Polda Papua, Sulteng dan Ambon bersama dengan BKO Mabes Polri dan BKO TNI.
– Membuat revisi atas materi dan metode latihan KLBM berdasar hasil anev terhadap materi, kualitas lulusan pendidikan Pelopor yang telah diadakan kembali di tahun 2015.

 

IMG_0831 IMG_0844 IMG_0845 IMG_0847 IMG_0770

 

 

BAB VII
PENUTUP

 

  1. KESIMPULAN
    Bentuk kebijakan yang dibutuhkan dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas adanya Keputusan pimpinan Polri (Kapolri dan Kakor Brimob )berupa Peraturan Kapolri Kapolri maupun Peraturan Kakor brimob Polri tentang penetapan Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil sebagai materi-materi yang dibutuhkan dalam membentuk kemampuan utama Brimob dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dan peran Brimob sebagai bagian integral Polri.
    Wujud kelembagaan yang akan menjalankan upaya optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas adalah dimulai dengan mewajibkan setiap Komandan satuan untuk membuat laporan penugasan dan membuat laporan analisa dan evaluasi penugasan untuk kemudian didokumentasikan sebagai masukan dalam penyusunan kembali hanjar materi KLBM, menugaskan Puslat Brimob dan Satuan Brimob Polda untuk melaksanakan latihan–latihan KLBM .
    Dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas adalah dengan mendayagunakan alsus dan alut yang dimilki secara maksimal dimana kondisi alsus dan alut saat ini sudah cukup lengkap dan baik.
    Implemantasi metode yang akan digunakan untuk optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas adalah dilakukan dengan pembentukan Mobile Training Team / Team Pelatih Bergerak dengan format Tactical Flexibility Unit berkemampuan Gerilya Anti Gerilya di Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda dilakukan dengan pembentukan unit –unit kecil yang mampu bergerak secara terus –menerus dengan mobilitas tinggi untuk mengejar dan mengiring serta penangkapan dalam koridor hukum terhadap aktivitas kelompok yang melakukan kejahatan insurgensi
  2. SARAN/ REKOMENDASI
    Dalam jangka waktu dekat untuk kepentingan taktis meningkatkan kemampuan Gerilya Anti Gerilya bagi segenap personil Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda, dilakukan dengan pembentukan unit –unit kecil yang mampu bergerak secara terus –menerus dengan mobilitas tinggi untuk mengejar dan mengiring serta penangkapan dalam koridor hukum terhadap aktivitas kelompok yang melakukan kejahatan insurgensi
    Beberapa alternatif yang dapat diambil dalam meningkatkan / Upgrade kemampuan personel Satuan Brimob Polda sebagai penanggap pertama ancaman kejahatan insurgensi di wilayah, kemudian jajaran Mako Korbrimob Polri sebagai Satuan Cadangan Pusat yang siap sedia sewaktu waktu diturunkan dalam menanggulangi kejahatan insurgensi di Polda-polda, sebagai usulan dan alternative adalah sebagai berikut :
    1) Mengirim seluruh personel Satuan Brimob Polda ke Pusdik Brimob Watukosek ataupun Puslat Korps Brimob Polri untuk memperoleh latihan KLBM khususnya Gerilya Anti Gerilya, sekaligus timba pengetahuan dan berbagi pengalaman dengan instruktur yang ada di masing lembaga.
    2) Mengirim beberapa personil terbaik Satuan Brimob Polda untuk mendapat pelatihan intensif Gerilya Lawan Gerilya yang berkaitan dengan pembentukan Tactical Flexibility Unit di Satuan Brimob Polda, sekaligus disiapkan sebagai kader- kader pelatih KLBM khususnya Gerilya Anti Gerilya.
    3) Membentuk Mobile Training Team / MTT ( team pelatih bergerak) untuk datang ke Satuan-satuan Brimob Polda untuk kemudian secara simultan mendatangi Detasemen dan Subden-Subden / Kompi dalam jajaran Satuan Brimob Polda, untuk memberikan pengetahuan, latihan dan sekaligus memberikan asistensi kepada Satuan Brimob langsung di tingkat bawah ( Kompi Brimob) dalam membentuk Tactical Flexibility Unit.
    Sebagai salah satu pemikiran yang perlu dipertimbangkan adalah dengan membentuk MTT ( Mobile Training Team ) dengan pertimbangan sebagai berikut : Waktu yang diperlukan relative lebih singkat dengan mendatangkan MTT dibandingkan dengan memobilisasi personel Satuan Brimobda untuk datang berlatih ke Jakarta maupun ke Watukosek Jawa Timur.
    Efesiensi biaya dapat ditekan sehingga tidak menggangu rencana anggaran Satuan Brimobda biaya akomodasi, tiket perjalanan, dan lain lain yang sekiranya timbul pada saat mengeser personil Sat Brimob Polda dapat dihilangkan, tanggung jawab pengamanan wilayah yang menjadi tugas Satuan Brimob Polda dapat terus dilaksanakan.
    MTT yang akan mendatangi Subden/ kompi-kompi sebagai pangkalan gerak pasukan, dengan mendatangkan MTT maka seluruh personil Satuan Brimob Polda dapat menerima latihan , dan materi dengan standar yang sama, sehingga proses transfer of knowledge dapat berlangsung secara massal, peserta dapat langsung berinteraksi dengan anggota MTT untuk berbagi pengalaman dan teknik.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :
1. Amanat/ sambutan Kepala Kepolisian R.I. , Komisaris Djendral Pol. Drs. Hoegeng pada peringatan HUT Tri Windu Korps Brigade Mobil pada tanggal 14 November 1969.
2. David G Epstein, Police Role in Counterinsurgency Efforts, 59 J. Crim. L. Criminology & Police Sci. ed.148 (1968)
3. Djamin, Awaloedin. Sistem Administrasi Kepolisian Kepolisian negara Republik Indonesia. Jakarta. YPKIK. 2011
4. Karyoso, Diktat Manajemen Perencanaan dan Penganggaran, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2004.
5. Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT Gramedia, Jakarta, 2006.
6. Setyawan, Anton Agus & Andi M Darlis , Resimen Pelopor Pasukan Elit Yang Terlupakan, Mata Padi Pressindo , Yogyakarta ,2010 .
7. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta. 2008
8. Suparlan, Parsudi. Metodologi Penelitian Kualitatif, Kumpulan Karangan, Program Kajian Wilayah Amerika Program Pascasarjana UI, Jakarta. 1994
9. Terrence P. Silva (ed) and Jacqueline M. Butler, Terrorist attacks and counterinsurgency practices , Nova Science Publishers, Inc. New York, 2011
Referensi Internet :
1. http://kamusbahasaindonesia.org/polisi/mirip#ixzz2wZ0G0VTB
2. http://www.scribd.com/doc/49164439/BAB-II-landasan-teori-swot http://2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-manajemen-sumber-daya.html diakses pada tanggal 21 september 2012.
3. http://ikhtisar.com/sinergi-sebagai-bentuk-kerjasama-kreatif/ diunduh pada tanggal 20 Maret 2014, pukul 09:59.WIB
4. http://www.kamusbesar.com/37153/sinergi, diunduh pada tanggal 21 Maret 2014 , pukul 10:11.WIB.

 

 

Police Role in Counterinsurgency Efforts

Terrorist Attacks and Counterinsurgency Practices

PAPARAN GAG PAPUA

 

 

 

 

 

ISU TERORISME DI ASIA TENGGARA

ISU TERORISME DI ASIA TENGGARA

I. PENDAHULUAN
Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan disekitarnya. Kawasan asia tenggara terdiri dari Asia Tenggara Daratan dan Asia Tenggara Maritim. Negara-negara yang termasuk ke dalam Asia Tenggara Daratan adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang termasuk ke dalam Asia Tenggara Maritim adalah Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Timor Leste.
Semua negara Asia Tenggara terhimpun ke dalam organisasi ASEAN (Association South East Asian Nation), kecuali Timor Leste yang hanya berstatus sebagai pengamat karena alasan politis. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional.
Sepanjang sejarahnya, hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN mengalami perkembangan mengenai berbagai isu. Sebagai negara-negara yang memiliki kedekatan secara geografi, tak heran jika isu-isu yang mengemuka dalam hubungan negara-negara di Asia Tenggara ini meliputi segala aspek dalam kehidupan bernegara, yaitu berkenaan dengan aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.
Isu yang akhir-akhir ini menjadi besar dan menjadi perhatian semua negara adalah masalah isu terorisme dan kejahatan lintas negara (transnational crimes).
Terorisme jika kita lihat dari sejarahnya sebenarnya bukanlah sebuah isu baru. Namun perkembangan zaman membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan isu ini yang pada beberapa tahun terakhir menjadi isu global. Awalnya isu ini menguat sejak terjadinya serangan terorisme di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 di mana terjadi pembajakan empat pesawat yang digunakan menabrak menara kembar WTC dan beberapa bangunan vital lainnya di Amerika Serikat.
Peristiwa ini bagi bangsa Amerika merupakan peristiwa yang memalukan dan mendorong mereka untuk memerangi apa yang disebutnya sebagai Teroris. Peristiwa WTC ini menyedot perhatian dunia yang amat luar biasa hingga melibatkan ratusan negara terlibat dalam misi pengejaran pelaku Teroris tak terkecuali negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia isu terorisme berawal dari kasus pemboman yang terjadi di Bali 1 dan 2, peledakan Hotel JW Marriot, peledakan beberapa gedung kedutaan, dan peledakan beberapa tempat ibadah.
Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat khas, lintas negara (borderless). Kejahatan ini tidak mengenal batas negara sehingga merupakan bentuk ancaman global seluruh negara. Hal ini diakibatkan oleh globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat. Arus globalisasi menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas.
Sifat khas kejahatan terorisme yang tanpa batas ini tentunya memerlukan kerjasama antar negara dalam usaha menanggulanginya. Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung ASEAN menjadikan terorisme sebagai isu bersama dalam konteks kawasan.
169824_kartosoewirjo-diborgol-masuk-ruang-tunggu_663_382

II. PEMBAHASAN
a. Gelombang Terorisme Internasional
Sesungguhnya sulit merumuskan defenisi terorisme secara pas, sebab didalamnya menyangkut berbagai aspek keilmuan, dari sosiologi, kriminologi, politik, hukum, psikologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Zuhairi Misrowi (2002) mengemukakan bahwa Terorisme sebagai sebuah paham yang tumbuh dan berkembang di dunia, baik dulu maupun yang mutakhir.
Terorisme selalu identik dengan teror, kekerasan, ekstrimitas dan intimidasi. Para pelakunya biasa disebut sebagai teroris. Karena itu, terorisme sebagai paham yang identik dengan teror seringkali menimbulkan konsekuensi negatif bagi kemanusiaan. Terorisme kerap menjatuhkan korban kemanusiaan dalam jumlah yang tak terhitung.
Konvensi PBB 1937 mendefenisikan Terorisme sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. David C Rapoport (1989), pendiri jurnal ilmiah Terorism and Political Violance, dalam The Morality of Terorism membagi terror dalam tiga kategori, yakni (1) Religious terror, (2) State terror, dan (3) Rebel terror. Religious Terror masuk kategori teror suci dan dua jenis teror berikutnya masuk kategori teror sekuler.
David C Rapoport mendefenisikan teror sekuler sebagai aksi teror yang dimotivasi oleh tujuan-tujuan politik dan kekuasaan. Teror sekuler akan mengundang simpati selama tujuannya memiiliki semangat kerakyatan. Namun dalam sejarahnya, teror sekuler tidak menumbuhkan antusiasme yang tinggi seperti teror suci. Sebab, teror sekuler lebih banyak berkisar pada upaya merebut kekuasaan sehingga kepentingan yang terlihat bersifat elitis. Sedangkan teror suci dimotivasi oleh nilai-nilai keagamaan yang luhur.
Baik teror suci maupun teror sekuler dilihat dari pelakunya bisa dikategorikan dalam tiga kelompok terorism yakni personal terorism, collective terorism, dan state terorism. Penggunaan terma teror suci hanya dalam tataran akademik, dalam dunia keagamaan masing-masing memiliki terma sendiri, seperti Jihad (Islam), crusade war (Kristen), dan sebagainya.
169825_kartosoewirjo-dibawa-ke-tempat-penguburan_663_382

Jika merujuk defenisi dan kategori pelaku terorisme khususnya yang disampaikan oleh David C Rapoport dan mengamati sejarah masa lalu, maka terorisme sesungguhnya ada dihampir setiap periode sejarah manusia sejak masa Nabi Adam hingga kini dan mungkin masih akan terus ada hingga masa mendatang. Namun jika kita melihatnya dari segi jumlah korban jiwa dan pengaruhnya pada dunia maka terorisme bisa dicatat dalam penggalan-penggalan abad, sejak abad ke 5 masehi hingga kini.
Periode pertama dimulai dimana di abad ke 5 ini dunia mencatat serangan terorisme terhebat yang mampu meruntuhkan kekaisaran Romawi Barat pada 476 Masehi. Teroris yang meruntuhkan kekaisaran Romawi Barat ini berasal dari suku Jerman bernama Odoacer. Setelah itu periode ”perang salib” memasuki periode dimana agama pada tingkat elit politik dijadikan sebagai spirit bagi lahirnya state terrorism. Penggalan sejarah terorisme lainya yang memiliki pengaruh besar dunia (kategori collective terrorism dan state terrorism) yakni terjadi pada abad ke 18 M.
Puluhan tahun setelah Revolusi Industri di Inggris tahun 1763 M , di Perancis meletus peristiwa Revolusi pada 1789 M. Usai Revolusi, kemudian terjadi state terrorism yang mengerikan yang dilancarkan oleh Maxmilian Robespierre dengan melakukan kegiatan penangkapan dan pembunuhan terhadap siapapun yang dianggap anti-revolusi. Ribuan jiwa disinyalir berguguran pada masa itu. Sebelum kemudian Napoleon Bonaparte mengambil alih kekuasaan dan kembali menyatukan Perancis dalam bingkai negara kekaisaran modern.
Dalam penggalan sejarah usai Revolusi Industri di Inggris sesungguhnya dunia dilanda terrorisme global yakni terjadinya penjajahan dari negara-negara Eropa yang menyebar keseluruh penjuru dunia atas nama kepentingan industri dan modernisasi. Pada periode ini ratusan bahkan jutaan nyawa manusia berguguran akibat state terorisme yang dilakukan kaum kolonial ini.
Periode Terorisme kemudian terjadi pada awal abad 20 yakni dari Personal Terrorism yang dilakukan Gavrilo Principe (anggota teroris Serbia) yang menembak mati Archduke Franz Ferdinad pewaris tahta kerajaan Austria-Hongaria pada 28 Juni 1914. Peristiwa ini yang kemudian mendorong terjadinya Perang Dunia I selain faktor idiologi Cahuvinisme dan militerisme yang berkembang pesat saat itu.
Dalam konteks ini Perang Dunia I adalah state terrorism modern yang dilakukan berbasiskan idiologi. Pada dekade ini aksi terorisme sebenarnya diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan idiologi, khususnya komunisme. Disinilah colective terrorism yang berbasis idiologi menemukan bentuknya yang paling radikal, sebab menjelang usai Perang Dunia I, terjadi peristiwa besar di Rusia, yakni peritiwa apa yang disebut Revolusi Bolsevic pada 1917.
Fenomena terorisme berbasis idiologi ini terus berkembang hingga masa Perang Dunia II (Fascisme, Naziisme dan Militerisme) dan sesudahnya dalam bentuk idiologi yang terus berkembang, khususnya munculnya aksi-aksi terorisme yang dimotori Zionisme Israel sejak 1936. Hingga saat kemunculan Zionisme di Timur Tengah, ideologi ini tidak mendatangkan apapun selain pertikaian dan penderitaan.
Dalam masa di antara dua perang dunia, berbagai kelompok teroris Zionis melakukan serangan berdarah terhadap masyarakat Arab dan Inggris. Di tahun 1948, menyusul didirikannya negara Israel, strategi perluasan wilayah Zionisme telah menyeret keseluruhan Timur Tengah ke dalam kekacauan. Berdirinya negara Zionis Israel di tanah Palestina itu tentu saja dengan tumbal darah dan tangis bangsa Palestina yang terusir dari tanah airnya. Pertumpahan darah di Palestina ini merupakan konflik berdarah terpanjang didunia hingga saat ini. Dalam konteks terorisme, diwilayah Palestina inilah Terorisme Zionisme menunjukkan kekejamannya hingga saat ini yang kemudian melahirkan tindakan balasan dalam bentuk terorisme pula.
Perkembangan Terorisme di abad 21 bergerak makin misterius meski indikasi-indikasi idiologis bisa dicermati secara konspiratif dengan kepentingan-kepentingan ekonomi global. Dipicu oleh tragedi WTC 11 september 2001, perkembangan terorisme abad 21 ini mewujud dalam bentuknya yang beragam, dari personal terrorism, collective terrorism, hingga state terrorism.
Fenomena tragedi WTC, Invasi AS ke Afganistan dan Iraq, serta bom bunuh diri di Bali-Indonesia. Jika dilihat dari latar belakangnya juga beragam , dari latar belakang idiologis, ekonomis agama, hingga politis yang terangkum dalam satu kata kunci “ketidakadilan global”. Ketidakadilan global nampaknya menjadi pemicu utama munculnya terorisme baru di awal abad 21 ini. Isu terorisme semakin populer ketika gedung World Trade Centre (WTC) New York yang merupakan simbol kapitalisme dan liberalisme dunia runtuh pada 11 September 2001.

Jenazahdimandikan

Peristiwa yang memalukan bagi bangsa Amerika tersebut mendorong mereka untuk menyatakan perang terhadap terorisme. Amerika meyakini bahwa Al-Qaeda berada dibalik serangan tersebut. Perang terhadap Al-Qaeda dan jaringannya ini menyedot perhatian dunia yang amat luar biasa hingga melibatkan ratusan negara dalam misi pengejaran kelompok teroris tak terkecuali negara-negara di Asia Tenggara.
Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gerakan terorisme tidaklah vakum. David C Rapoport menjelaskannya dalam empat gelombang teori dari terorisme internasional modern yaitu anarkhis, nasionalis, sayap kiri, dan yang terakhir gelombang agama. Kebanyakan kelompok-kelompok teroris akan menghilang secara bertahap, tetapi ada juga sebagian yang bertahan lama.
b. Isu Jamaah Islamiah dan Jihad di Asia Tenggara
Penumpasan DI TII di Indonesia tidak dilakukan secara tuntas. Akibatnya ideologi-ideologi yang menginginkan adanya suatu Negara Islam Indonesia terus berlanjut menjadi paham islam radikal hingga saat ini yang menjadi cikal bakal terorisme di Indonesia. Hijrahnya Abdullah Sungkar dari NII mendirikan organisasi yang dinamakan Jamaah Islamiyah (JI) dan berkembang sampai Asia Tenggara.
Beberapa artikel menyebutkan bahwa pada tahun 1985 Abdullah Sungkar bersama Abu Bakar Bakar Ba’syir disarankan oleh Osama Bin Landen, dalam pertemuan ketika hangatnya perlawanan afganistan terhadap Uni Soviet, untuk membentuk dan mengembangakan organisasi jamaah islamiyah di Asia Tengara.
Akhirnya Asia Tenggara menjadi basis perkembangan organisasi jamaah islamiyah atau islam radikal. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk islam di Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang mempunyai jumlah muslim terbesar didunia, diataranya seperti di Indonesia dan Malaysia, serta komunitas kecil yang tersebar di Filipina, Thailand, dan lain lain.
Scott B McDonald dan Jonathan Lemco ( 2002) mengemukakan dua presfektif perkembangan islam radikal atau jaringan jamaah isalmiyah di asia Tengara. Pertama, Kekuatan Islam adalah kekuatan destruktif yang potensial menunjuk pada beragam Islam radikal, baik yang berhubungan dengan al-qaeda maupun tidak, yang tealah berkembang di Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan kelompok Abu sayyaf merupakan bentuk nyata bahaya yang menangancam keamanaan negara Asia Tenggara dan juga negara Amerika Serikat. Hal tersebut berkembang menurut Scott B McDonald dan Jonathan Lemco karena kurang tugas dan efektifnya, sehingga kelompok islam radikal dapat “ mendestabilisasi” wilayah asia tenggara, dalam mengembangkan organisasi jamaah islamiyah.
Kedua, Presfektif yang berlawanan dengan yang pertama yaitu pandangan bahwa sebagian besar muslim di Asia Tenggara tidak akan mendukung Islam radikal. Namun mereka berkembang karena jiwa tertekan, keputusasaan, mereka anggap telah menyudutkan islam, sehingga semakin kuatnya jamaah islamiyah di Asia tenggara, sebagai bentuk perlawanan terhadap negara Amerika khususnya dan negara-negara barat lainnya yang memusuhi islam.
Serangan Amerika Serikat ke Afganistan yang telah menewaskan sejumlah orang tak berdosa telah menggerakan mereka untuk mengangkat senjata sebagai kelompok militan atau laskar jihad untuk menebar aksi teror terhadap fasilitas Amerika dan sekutunya di seluruh dunia termasuk yang berada di Asia tenggara dan di Indonesia.
kartosoewirdjo
c. Internet Sebagai Sarana
Internet adalah sarana komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru berbentuk virtula, namun seolah-olah kita merasakan hal yang nyata (Pertus Golose : 2006). Internet lahir sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang yang mempunyai dua fungsi kontrovesial, yaitu fungsi positif sebagai khasanah ilmu pengetahuaan berupa informasi, berita aktual, dan layanan transaksi perbankan dan sejumlah bisnis lainnya. Sedangkan fungsi negatif ketika internet tersebut menjadi pengayaan ilmu pengetahuan jatuh terhadap orang yang salah, artinya pengetahuan teknologi tersebut digunakan sebagai bentuk lain dari kejahatan , seperti dalam pembobolan ATM, Penyebaran Virus, termasuk penggunaan website atau situs untuk menyebarkan faham, ideologi, rencana penyerangan terorisme.
Kelompok teroris memanfaatkan internet ini dalam usaha penyerangan dan penanaman paham ideologinya dan mendukung sederetan aksi terornya dan memanfaatkan internet sebagai media koordinasi dan komunikasi.
Pertumbuhan penggunaan internet oleh kelompok ekstrimis Asia Tenggara terus meningkat. Laporan dari Australian Strategic Policy Institute dan S Rajaratnam School of International Studies menjelaskan bahwa Saat ini kelompok-kelompok yang sering dituding Barat sebagai teroris ini gencar menggunakan internet, khususnya situs jejaring sosial untuk merekrut anggota baru.
Pertumbuhan tersebut seiring dengan meledaknya internet di Asia Tenggara sejak tahun 2000 (Berita Okezone, Sabtu 7 Maret 2009). Kedua lembaga tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa internet semakin berkembang digunakan oleh kelompok teroris sebagai alat penting untuk merekrut anggota guna melakukan berbagai aksi kekerasan. Jumlah situs-situs yang dituding milik kelompok radikal, baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu meningkat drastis. Pada tahun 2007, situs yang dituduh berbau radikal hanya 15 situs, namun pada tahun 2008 meningkat menjadi 117 situs. Situs-situs tersebut digunakan untuk melakukan propaganda melalui video, gambar, atau pernyataan-pernyataan lewat internet.
Internet juga digunakan sebagai sarana komunikasi oleh kelompok-kelompok teroris. Selain dinilai aman mereka juga tidak mau mengambil resiko tertangkap karena menggunakan surat dan pengiriman melalui pos atau jasa pengiriman yang ada. Menyikapi keadaan ini seharusnya negara-negara di Asia Tenggara bersatu untuk memerangi gerakan radikalisasi melalui internet ini. Sayangnya di sejumlah negara Asia Pasifik belum terdapat peraturan yang spesifik yang dapat menyentuh dunia maya.
d. Kerjasama antarnegara dan antardepartemen
Terorisme merupakan ancaman keamanan yang nyata. Masyarakat sangat dirugikan oleh kejahatan terorisme yang terjadi. Masih teringat rentetan kejahatan terorisme berupa peledakan bom yang terjadi di Indonesia yang sangat merugikan negara mulai dari sektor ekonomi, pariwisata, dan yang paling signifikan adalah meneror rasa keamanan masyarakat.
Terorisme yang merupakan kategori kejahatan transnasional dalam perkembangannya bukan lagi merupakan ancaman satu negara saja. Globalisasi yang merupakan sebuah gerakan sosial yang tumbuh karena meningkatnya interkonektifitas antar manusia di seluruh permukaan bumi mengakibatkan semakin memudarnya batas-batas negara. Perkembangan telekomunikasi, khususnya internet, migrasi penduduk dan terutama globalisasi menjadi pendorong perkembangan transnasionalisme ini.
Penanganan atas terorisme ini harus betul-betul dilaksanakan secara serius. Struktur dan karakteristik nya yang biasanya terorganisir sehingga sulit untuk dibongkar dengan pendekatan penyelidikan hukum semata tentunya tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum (kepolisian) sendiri. Dibutuhkan kerjasama seluruh komponen baik dalam dan luar negeri dalam penanganan kejahatan terorisme ini.
Karakteristiknya yang cenderung melibatkan jaringan-jaringan di beberapa negara mengakibatkan perlunya kerjasama regional dan internasional dengan negara lain di lingkungan Asia Tenggara dalam hal pertukaran data dan informasi. Di dalam negeri sendiri dibutuhkan koordinasi dan kerjasama internal antardepartemen antar penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, departemen keuangan, departemen agama, dan instansi lain yang terkait dalam menangani kejahatan terorisme ini di mana masing-masing pihak harus meninggalkan “ego departemen”.
Dalam konteks dalam negeri menghadapi ancaman terorisme yang terjadi di Indonesia, selain melakukan fungsi kepolisian repsesif, diperlukan pendekatan preemtif dan preventif. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang menawarkan berbagai solusi pemecahan dengan melalui penelitaan dan riset, maupun pendekatan kepada tersangka atau pelaku teroris dengan basis ilmu pengetahuan seperti : psikologi, kriminologi, sosiologi, agama dan teknologi kepolisian.
Salah satu contoh adalah pendekatan psikologi yang dilakukan Indonesia terhadap pelaku atau seorang mantan terorisme yang sudah tidak aktif, sehingga mampu mengungkap jaringan terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan bisa melaui pendekatan keluarga, agama, dan reward bagi yang telah bekerja sama dalam rangka mendapatkan informasi yang mendalam tentang sepak terjang dan modus operandi teroris, serta faham-faham yang ditanamkan pada anggota baru, sehinga organisasi ini mampu beproduksi, atau menurut pepatah : patah satu hilang berganti (Petrus Golose : 2009).
Menanggapi faham radikalisme, maka perlu diadakan pemulihan kepada para pelaku atau seeorang yang sudah terjangkit faham tersebut. Beberapa ahli berpendapat untuk mengadakan lembaga konseling untuk merehabilitasi para pelaku teroris. Petrus Golose (2009) menyatakan bahwa pemulihan yang dilakukan bukan pada tataran rehabilitasi, melainkan deradikalisasi, karena mereka bukan pencandu narkoba yang dalam ketergantungan tinggi, namun keyakinan mereka yang harus dipulihkan.

III. KESIMPULAN
Terorisme adalah kejahatan terorganisir yang mempunyai ideologi bersifat radikalisme yang melakukan penyerangan dengan menggunakan teror sebagai alat untuk mewujudkan tujuan organisasinya. Jaringan kelompok ini tidak lagi berada fokus dalam suatu negara tetapi lebih cenderung lintas negara sehingga membutuhkan kerjasama yang erat dalam rangka tukar menukar data dan informasi antarnegara khususnya di kawasan Asia Tenggara dalam upaya penanggulangannya.
Upaya penanggulangan hendaknya tidak hanya menonjolkan tindakan represif tetapi didukung oleh tindakan preemtif dan preventif dalam mengkaji akar permasalahan. Gelombang terorisme yang ada saat ini cenderung bersifat religious wave yang dipicu oleh adanya “ketidakadilan global” yang lebih bersumber pada suatu paham radikal yang dianut para kelompok teroris yang ada. Upaya “deradikalisasi” yang ditawarkan sepertinya lebih tepat dalam rangka menyelesaikan akar permasalahan dari terorisme yang terjadi.
Daftar Bacaan

Abimanyu, Bambang 2005. Terror Bom di Indonesia. Jakarta : PT. Grafindo.
Badrun, Ubedilah. 2005. Terorisme dalam Perspektif Historis. http://www.ubed-centre.blogspot.com.
Center For Moderat Muslim Indonesia, 2007. Terorisme dan Dialektika Moral. http://www.cmm.or.id
Golose, Petrus. 2009. Terorisme di Indonesia. Disampaikan pada kuliah Masalah Sosial dan Isu Kriminologi. Program Pascasarjana KIK -UI Angkatan 13.
Rapoport, David (2005) “Four Waves of Terrorism.” In Dipak K. Gupta (ed.) Terrorism and Homeland Security. Belmont, CA: Wadsworth.

MELAWAN LUPA,, KALAU TERORISME ADALAH KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN , TINGGAL KEDOKNYA APA DAN MOTIFNYA YANG BERBEDA

gugur di sulteng

BUfk8K3CEAA-Gvv

BUf3hlTCEAA-g36

tkp-palu1

weqwewe

picture-0262

perakkk71

perakk51

perakk41

perakk31

perakk21

odfkgdzk2
Berikut adalah beberapa kejadian terorisme yang telah terjadi di Indonesia dan instansi Indonesia di luar negeri:
1949
• Kartosuwiryo memproklamirkan DI/TII di Jawa Barat. Negara Islam Indonesia (NII) wilayah Jawa Barat.
1952
• Kahar Muzakar bergabung dengan NII. Negara Islam Indonesia (NII) wilayah Sulawesi Selatan.
1953
• Daud Beureuh bergabung dengan NII. Negara Islam Indonesia (NII) wilayah Aceh.
1980
• Terjadi perpecahan dan persaingan existensi di antara anggota NII. Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir mendirikan basis yang berpusat di pondok pesantren Al-Mukmin di desa Ngruki, Jawa Tengah (1980-1983).
1981
• Garuda Indonesia Penerbangan 206, 28 Maret 1981. Sebuah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dari Palembang ke Medan pada penerbangan dengan pesawat DC-9 Woyla berangkat dari Jakarta pada pukul 8 pagi, transit di Palembang, dan akan terbang ke Medan dengan perkiraan sampai pada pukul 10.55. Dalam penerbangan, pesawat tersebut dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Mereka bersenjata senapan mesin dan granat, dan mengaku sebagai anggota Komando Jihad; 1 kru pesawat tewas; 1 tentara komando tewas; 3 teroris tewas.
1983
• Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir ditangkap akibat melakukan tindakan subversif.
1985
• Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir melarikan diri ke Malaysia pada saat proses kasasi. Di Malaysia Sungkar dan Ba’asyir menggalang pengiriman pasukan Jihad ke Afghanistan (1985-1992).
• Bom Candi Borobudur 1985, 21 Januari 1985. Peristiwa terorisme ini adalah peristiwa terorisme bermotif jihad kedua yang menimpa Indonesia.
1992
• Di Afghanistan terjadi perpecahan dengan kelompok Abdullah Sungkar dengan kelompok yang dipimpin Ajengan Masduki.
1993
• JI secara resmi dideklarasikan oleh Abdullah Sungkar.
2000
• Bom Kedubes Filipina, 1 Agustus 2000. Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday.
• Bom Kedubes Malaysia, 27 Agustus 2000. Granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Bursa Efek Jakarta, 13 September 2000. Ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan.
• Bom malam Natal, 24 Desember 2000. Serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak.

perak11

paluuu41

2001
• Bom Gereja Santa Anna dan HKBP, 22 Juli 2001. di Kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, 5 orang tewas.
• Bom Gereja Semarang 2001, 31 Juli 2001. Bom yang meledak di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega, Jl.Gajah Mada 114-118, Semarang.
• Bom Plaza Atrium Senen Jakarta, 23 September 2001. Bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera.
• Bom restoran KFC, Makassar, 12 Oktober 2001. Ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang Makassar tidak meledak.
• Bom sekolah Australia, Jakarta, 6 November 2001. Bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta.
2002
• Bom Tahun Baru, 1 Januari 2002. Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Bali, 12 Oktober 2002. Tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat bersamaan, diManado, Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa.
• Bom restoran McDonald’s, Makassar, 5 Desember 2002. Bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald’s Makassar. 3 orang tewas dan 11 luka-luka.
2003
• Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2003, Bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, 27 April 2003. Bom meledak dii area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.
• Bom JW Marriott, 5 Agustus 2003. Bom menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.
2004
• Bom Palopo, 10 Januari 2004. Menewaskan empat orang. (BBC).
• Bom Kedubes Australia, 9 September 2004. Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI. (Lihat pula: Bom Kedubes Indonesia, Paris 2004).
• Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Desember 2004.
2005
• Dua Bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005.
• Bom Tentena, 28 Mei 2005. 22 orang tewas.
• Bom Pamulang, Tangerang, 8 Juni 2005. Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Bali, 1 Oktober 2005. Bom kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di R.AJA’s Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran.
• Bom Pasar Palu, 31 Desember 2005. Bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.

paluu31

palu22
2006
• Bom Poso 2006 -10 Maret 2006. Ledakan bom di rumah penjaga Kompleks Pura Agung Setana Narayana di Desa Toini, Poso. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Poso 2006 -22 Maret 2006. Sekitar pukul 19.00 WITA, bom meledak di pos kamling di Dusun Landangan, Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Gereja Poso 2006 – 1 Juli 2006. Bom meledak di Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Eklesia Jalan Pulau Seram, Poso, Sabtu (1/7), sekitar pukul 22.15 Wita yang cukup keras hingga terdengar dalam radius tiga kilometer. Tidak ada korban jiwa
• Bom Stadion Poso – 3 Agustus 2006. Sekitar pukul 20.00 WITA, bom kembali meledak di Stadion Kasintuwu yang terletak tepat di samping Rumah Sakit Umum Poso. Tidak ada korban jiwa.
2009
• Bom Jakarta, 17 Juli 2009. Dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan, sekitar pukul 07.50 WIB. Dani Dwi Permana meledakkan bom di Hotel JW Marriott di Mega Kuningan, Jakarta. Lima menit kemudian, rekannya Nana Ikhwan Maulana meledakkan bom di Hotel Ritz-Carlton yang terletak tidak jauh dari Marriott. Tujuh orang meninggal dunia dan lebih dari 50 orang terluka dalam dua serangan bom itu. Penyelidikan polisi menunjukkan perencanaan bom dipimpin oleh Noordin M. Top.
2010
• Januari 2010. Penembakan warga sipil di Aceh.
• 27 Februari 2010. Penemuan bom di Masjid Sang Cipta Rasa yang berada di lingkungan Kraton Kasepuhan Cirebon. Bungkusan itu ditemukan sehari setelah puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Cirebon.
• September 2010. Perampokan bank CIMB Niaga.
• 29 September 2010, Ahmad bin Abu Ali meledakan bom sepeda yang dikendarai di dekat AKP Heri yang sedang mengatur lalu lintas di depan Pos Lalu Lintas Pasar Sumber Arta, Kalimalang, Jakarta Timur. Ahmad bin Abu Ali menderita luka parah.
2011
• Bom Cirebon, 15 April 2011. Muhammad Syarif tewas meledakan diri di Masjid Al-Dzikro. Ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat shalat Jum’at yang menewaskan pelaku bom bunuh diri dan melukai 28 orang lainnya.
• Bom Gading Serpong, 22 April 2011. Rencana bom yang menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan diletakkan di jalur pipa gas, namun berhasil digagalkan pihak Kepolisian RI.
• 22 September 2011. Penemuan empat bom di Kota Ambon yaitu bom di trotoar jalan Karang Panjang pada Kamis (22/9) dan Terminal Talake Mardika pada Sabtu (24/9) malam. Dua bom ini meledak dan tidak memakan korban. Dua bom lagi ditemukan lagi pada hari yang sama yaitu pada 26 September 2011 yaitu di Gereja Maranatha dan Gereja Anugerah.
• Bom Solo, 25 September 2011. Achmad Yosepa Hayat alias Hayat alias Raharjo alias Abu Daud bin Daud, tewas meledakan diri di Gereja Bethel Injil. Ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah usai kebaktian dan jemaat keluar dari gereja. Satu orang pelaku bom bunuh diri tewas dan 28 lainnya terluka.
2012
• 17 Agustus 2012. Insiden penembakan yang dilakukan orang yang tak dikenal terjadi di Pospam Glemblegan, Surakarta. Sebanyak dua polisi luka-luka. Bripka Endro Margiyanto dan Brigradir Kukuh Budiyanto yang sedang berjaga di Pospam Gemblegan, pada pukul 01.10 WIB.
• Bom Solo, 19 Agustus 2012. Granat meledak di Pospam Gladak, Jl. Jenderal Sudirman Solo, Jawa Tengah. Ledakan ini mengakibatkan kerusakan kursi di Pospam Gladak. Tidak ada korban jiwa.
• 30 Agustus 2012. Penembakan di Pos Polisi Singosaren, Jalan Rajiman Serengan, Solo, Kamis (30/8/2012), yang menewaskan seorang anggota kepolisian, Bripka Dwi Data Subekti.
• 10 September 2012. Brigadir Dua Jefri Runtoboy meninggal dunia karena ditembak oleh orang tidak dikenal di Wamena, Papua. Anggota Sabhara Polisi Resor Tolikara ini meninggal dengan 14 luka tembak (lima kali pada bagian punggung, satu pada bagian belakang leher, satu pada rusuk kiri, empat kali pada perut bagian kanan, satu pada dada kanan, satu pada lengan kanan, dan satu pada bagian bawah mata kanan) saat sedang patroli, pukul 10.30 WIT di Desa Milineri, Wamena. Ia diserang saat melaksanakan tugas pengamanan kegiatan pengaspalan di Jalan Karubaga, yang dikerjakan PT Moderen Widya Teknikal.
• 9 Oktober 2012. Sebuah bom yang meledak di depan rumah warga di Kelurahan Kawua, Kabupaten Poso, yang berjarak 230 kilometer dari Kota Palu.
• 22 Oktober 2012. Sebuah ledakan yang diduga berasal bom rakitan
terjadi di Pos Lalu Lintas dekat SMA Kristen di pusat kota Poso, Sulawesi
Tengah.
• 22 Desember 2012. Empat anggota kepolisian tewas setelah ditembak oleh kawanan kelompok bersenjata di Poso, Sulawesi Tengah. Keempat korban penembakan tersebut bernama Briptu Eko Wijaya, Briptu Ruslan, Briptu Winarto, dan Briptu Wayan Putu Ariawan. Tiga korban penembakan tewas di tempat, sementara Briptu Eko Wijaya meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Polisi berhasil menangkap dua dari 10 tersangka yang diduga terlibat dalam penembakan ini. Polri menduga pelaku penyerangan adalah anak buah Santoso alias Abu Wardah, salah seorang pimpinan kelompok teroris di Poso.
2013

paluu23

paluu1

• Kamis, 2 Mei 2013. Penemuan lima bom pipa di Jl Bangka II F, Jakarta Selatan. Lima bom pipa tersebut siap untuk diledakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H. Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat. Peledakan bom sendiri rencananya akan dilakukan di Kedutaan tersebut pada Jum’at 3 Mei 2013 pagi. Namun peledakan tersebut dapat dicegah karena Tim Densus 88 Polri terlebih dahulu menangkap dua terduga teroris Sefa Riano alias Asep (perakit bom) dan Achmad Taufiq alias Ovie, di Jl. Jend. Sudirman, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis 2 Mei 2013 malam.
• 3 Juni 2013. Kejadian yang tak kalah mengejutkan adalah adanya peristiwa bom bunuh diri di halaman Mapolres Poso, Sulawesi Tengah, 3 Juni 2013. Seorang pria yang belakangan diketahui bernama Zainul Arifin, mengendarai sepeda motornya masuk ke halaman Mapolres Poso dan meledakkan diri. Anehnya, pada saat itu tak ada anggota polisi yang terluka dalam insiden tersebut karena anggota kepolisian baru saja selesai melaksanakan apel pagi.
• 7 Juni 2013. Brigadir Kepala Didik Puguh, anggota Kepolisian Sektor Kota Kediri, Jawa Timur, menjadi korban penembakan oleh perampok, beberapa saat setelah mengambil uang Rp 143 juta dari Bank Central Asia (BCA). Penembakan terjadi ketika dua perampok yang berboncengan sepeda motor mengincar uang bawaan korban. Peristiwa terjadi di perempatan Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Kediri, sesaat sebelum salat Jumat. Dalam aksi penembakan tersebut, Bripka Didik berhasil menyelamatkan diri. Dalam kondisi bercucuran darah, ia memacu kendaraannya menuju rumah sakit terdekat. Uang yang dibawanya pun berhasil diselamatkan.
• 4 Juli 2013. Briptu Ratijo, anggota Pos Polisi Bunut Polsek Sragi, ditembak orang tak dikenal di Simpang Tanggul, Desa Bunut, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan, Kamis 4 Juli 2013 pukul 18.30. Ratijo ditembak setelah melakukan pengejaran terhadap sekelompok orang mencurigakan dari Desa Belanga, Kecamatan Sragi, menuju Desa Bunut.
• 27 Juli 2013. Anggota Satuan Lalu Lintas Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat, Aipda Patah Saktiyono ditembak di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Namun, ia selamat dalam insiden tersebut. Pada Sabtu (27/7/2013) subuh lalu, Aipda Patah Saktiyono ditembak oleh 2 OTK, saat melintas tepat di depan Sekolah Al-Path, Ciputat, Tangerang Selatan. Anggota Polantas Gambir ini ditembak dari belakang oleh pelaku. Korban tersungkur tepat di depan sebuah masjid yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi penembakan. Tembakan pelaku mengenai punggung korban dan tembus hingga ke dada kirinya, namun korban dapat terselamatkan jiwanya.
• 4 Agustus 2013. Peledakan Vihara Ekayana Amara Jalan Mangga II/8 RT 08/08 Kelurahan Duri Kepa, Tanjung Duren, Jakarta Barat, pukul 18.50 WIB. Satu paket bom gagal meledak dan 3 orang luka-luka.
• 7 Agustus 2013. Aiptu Dwiyatno tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sepekan kemudian, giliran Aiptu Kushendratna dan Bripka Ahmad Maulana tewas ditembak di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pada Rabu (7/8/2013) subuh lalu, Aiptu Dwiyatno tewas tertembak di kepala saat dirinya melintas di depan RS Sari Asih, Tangerang Selatan. Saat itu, anggota Binmas Polsek Cilandak hendak mengisi kegiatan ceramah di Lebak bUlus, Jaksel.
• 16 Agustus 2013. Dua anggota polisi Aiptu Kus Hendratna dan Bripka Ahmad Maulana, juga tewas ditembak oleh 2 orang pria misterius di depan Masjid Bani Umar, Jalan Graha Raya Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan.
• 10 September 2013. Aipda (Anumerta) Sukardi, tewas ditembak orang tak dikenal ketika tengah mengawal enam truk di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
• 25 Desember 2013. Ditemukan tas ransel berisi dua rangkaian bom rakitan di sebuah warung tegal di kawasan Panongan, Tangerang, Banten. Rangkaian bom dapat dijinakkan oleh Tim Gegana Polda Metro.
Beberapa insiden di atas, adalah sebagai bukti bahwa fenomena terorisme di Indonesia bukanlah suatu kejahatan biasa namun sebagai extra ordinary crime against humanity.

PERMASALAHAN mengenai terorisme di Indonesia sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum,dimana dalam penegakkan hukum diyakini bahwa hukum tidak berada dalam ruang yang hampa, suatu pendapat yang menarik untuk dikaji sekaligus menjadi tambahan wawasan bagi semua pihak, adalah ketika 11 ( sebelas ) jam waktu yang dibutuhkan oleh Polri dalam upaya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme seperti di Ciputat beberapa waktu lalu.

sebelas jam bukan waktu yang singkat , apakah profesionalisme Polri patut dipertanyakan , manakala sementara ini film -film barat hollywood asyik menceritakan keberhasilan unit-unit lawan teror untuk membasmi kejahatan dalam hitungan detik atau beberapa cerita sebagai rujukan dari masa lampau yang mengatakan upaya raid seperti yang dilakukan di Ciputat harusnya cukup dalam hitungan menit, tuntas dan bersih.

adalakalanya antara pemikiran teoritis dan aplikasi dilapangan ibarat mempertemukan minyak dan air , antara kebutuhan atas pertimbangan bahwa penggunaan senjata api haruslah sebagai upaya terakhir ” final resort ” dan upaya penggunaan senjata api haruslah diiarahkan kepada sasaran secara limitatif dan hanya melumpuhkan semata.

teori dan konsep human right dan proses due of law menjadi suatu chalenge , yang harus dikiritisi untuk menyempurnakan kajiankonsep dan teori yang dipaparkan diawal mula, apakah tembakan melumpuhkan tersebut harus diterjemahkan kedalam definisi hanya ditembak kakinya saja ??? ataukah dalam situasi darurat seperti di ciputat upaya melumpuhkan dengan menembak kaki nantinya tidak akan kontraproduktif manakala teroris yang mempersenjatai dirinya dengan senajata api kemudian tiba tiba meletakkan senjatanya secara serta merta , bilaman kalau nantinya senjata yang masih dalam gengaman tangan diarahkan dan ditarik picunya tepat ke kepala operator tam tindak Polri .

upaya somasi dan persuasi selama sebelas jam harusnya cukup memberikan waktu dan keempatan kepada mereka yang dengan lantang menyuarakan adanya pelanggaran HAM oleh anggota Polri dalam misi penangkapan beresiko tingg seperti di ciputat, katakanlah bagi mereka yang menyuarakan suara minoritas tadi dengan lebih proaktif ikut berkontribusi dalam upaya pemeberantasan terorisme sesuai konsep dan teori yang dipelajari dan diyakini, kalau saja KONTRAS saat itu mengirimkan wakilnay ke lokasi penangkapan bisa jadi akan lain ceritanya, siapa tahu para teroris yang bersembunyi di dalam rumah akan tergerak hatiya untuk menyerah dan mau dibawa hidup-hidup guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan untuk diuji didepan Hakim dan pengadilan

inilah seharusnya menjadi bukti bahwa headline salah judul dalam media cetak mainsteram yang memaksa ” POLRI HARUS YAKIN DAN PERCAYA DENGAN PENEGAKKAN HUKUM ” suatu utopia ketika mereka yang kemudian disebut sebagai TERDUGA teroris malah tidak mau mengakui keberadaan dan keberlakuan HUKUM positif itu sendiri , karena bagi mereka 72 bidadari lebih menjanjikan daripada hukuman 7 tahun penjara lewat pengadilan di Indonesia, apalagi kalau saat ajal bisa membawa operator lapangangn penindakan Polri yang hendak melakukan penagkapan , bisa jadi tidak sekedar 72 bidadari tapi mungkin bonus tambahan menanti.

jangan lupa .ketika Polisi ditakdirkan percaya kepada hukum maka pelaku kejahatan teror mengharamkan hukum sebagai buatan manusia.

DPO KASUS TEROR PENEMBAKAN TERHADAP ANGGOTA POLRI, BILA ANDA MENGETAHUI DAN MELIHAT SEGERA LAPORKAN KEPADA KEPOLISIAN TERDEKAT

BUf3hlTCEAA-g36

BUfk8K3CEAA-Gvv
Mudah-mudahan bermanfaat pointers Penjelasan Direktur Penindakan BNPT Brigjen Pol Dr Petrus R Golose yang bisa kami tangkap sbb :

1. Berbicara aksi teror akhir2 ini kita harus melihat trend global terrorism yaitu: Pasca pergantian kepemimpinan Al Qaeda dr Osama bin Laden ke Ayman Al Zawahiri terjadi perubahan signifikan antara lain perluasan jaringan Al Qaeda, perubahan sasaran yang tadinya Osama hanya menekankan penyerangan thd Amerika dan kepentingannya serta sekutunya. Sekarang Ayman menyerukan penyerangan thd negara masing2 yang tidak berhukum kepada hukum Islam, dan buat sel2 kecil utk menyerang aparat pemerintah (Ightiyalat)

2. Kasus penembakan thd Polisi tdk hanya terjadi di Indonesia tapi di negara seperti pakistan, Afganistan, Suriah, mesir, thailand. Ini merupakan reaksi dr fatwa Ayman.

3. Penembakan polisi di Indonesia oleh teroris sdh terjadi dari dulu perlu kita ingat penembakan anggota polsek prembun, pos pol purworejo, polisi di Poso, polisi di solo, dan terakhir Jakarta.

4. Bahwa teror yang terjadi kepada polisi ini adalah TEROR KPD NEGARA bukan hanya kpd polisi. Sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama dalam penanggulangannya.

5. Bahwa densus 88 ada karena ada teror, BNPT ada karena ada teror, densus 88 menangkap pelaku teror utk mencegah agar tidak terjadi korban masyarakat atas aksi teror Jd jangan dibalik.

6. Bhw Polisi melakukan penangkapan tdk boleh senyap krn harus ada tahapan – tahapan SOP yang harus dilalui sehingga dg melakukan tahapan2 itu tentunya berdampak akan mengundang masyarakat melihat..

7. Bhw anggota polisi yang meninggal akibat serangan teroris adalah PAHLAWAN.

8. Bhw peran TNI sangatlah besar dlm penanggulangan terorisme di BNPT kedeputian I pencegahan dan deradikalisasi itu sangatlah penting dan bahkan tersirat masyarakat menghendakinya penanggulangan teror ya dengan pencegahan dan deradikalisasi bukan penindakan.

9. Apa yang terjadi di timur tengah dengan Istilah “arab spring” yaitu kebangkitan negara2 arab dengan cara menggulingkan rezim yang ada Al qaeda mengambil bagian dr hal itu sehingga tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh dg peta pergerakan di dlm negeri.

10. Bhw penanggulangan teror di Indonesia menjadi contoh internasional karena full of law atau law enforcement, Presiden Indonesia, para duta besar indonesia di negara – negara sahabat sangat dihormati dan dipuja – puja dunia internasional krn salah satunya masalah penanggulangan terorisme yang memperhatikan kaidah resolusi PBB yaitu law enforcement and humman rights

Mhn maaf kalo kurang lengkap mgk bisa ditambahi…..

BIAR BADAN HANCUR LEBUR
KITA KAN BERTEMPUR
MEMBELA KEADILAN SUCI
KEBENARAN MURNI

DIBAWAH DWI WARNA PANJI
KITA KAN BERBHAKTI
MENGORBANKAN JIWA DAN RAGA
MEMBELA IBU PERTIWI

DEMI ALLAH MAHA ESA
KAMI KAN BERSUMPAH
SETIA MEMBELA NUSA BANGSA
TANAH TUMPAH DARAH

Penembakan terhadap anggota Polri ( lagi ……dan lagi )

Sepanjang bulan juli sampai Agustus tahun 2013 yang kebetulan bersamaan waktunya dengan pelaksanaan ibadah puasa ramadhan , telah tercatat beberapa kali kasus kejahatan dengan kekerasan termasuk penggunaan senjata api oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan sasaran anggota Polri.

Aksi penembakan yang terjadi dalam waktu berdekatan ini tercatat pada. Sabtu 27 juli 2013 , Aipda Patah. Anggota Polsek Gambir. Tertembak pada dada sebelah kiri. Saat dalam perjalanan menuju tugas , kemudian pada Rabu 7 Agustus 2013 Aiptu Dwiyatna , tertembak pada bagian kepala , saat melintas di jalan Otista Raya Ciputat , sesaat akan berangkat tugas.

Terlepas dari upaya -upaya penyelidikan yang kini digelar oleh kepolisian untuk mengungkap siapa eksekutor dan dalang dibalik peristiwa penembakan terhadap agt polri diatas untuk dapatnya segera diajukkan ke muka hukum adalah bagaimana Polri mengambil sikap sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan peristiwa yang sama dikemudian hari , termasuk didalamnya adalah bagaimana kemudian Polri mampu membina dan mempertahankan stabilitas kamtibmas secara luas ditengah masyarakat.

Dengan tidak menunjuk suatu kelompok ataupun jaringan pelaku kejahatan yang selama ini kerap beraksi dengan menggunakan kekerasan berupa aksi pemboman dan penembakan dan juga dikandung maksud agar tidak menimbulkan bias atas penyelidikan ilmiah yang kini tengah dilakukan pihak kepolisian.

Aksi kekerasan secara sistematis. Dengan sasaran terpilh , menggunakan momentum suatu peristiwa termasuk adanya maksud untuk menimbulkan ketakutan yang menjalar ditengah masyarakat adalah sesungguhnya merupakan konsep dari terorisme itu sendiri.

Ketika aksi teror dilakukan dengan tujuan untuk menebarkan ketakutan yang meluas dalam masyarakat dan khususnya pihak yang menjadi lawan , maka suatu pertanyaan apa yang dapat dilakukan untuk melawan. Dan atau menanggulangi eksistensi teror itu sendiri.

Sebagai sebuah strategi dalam penanggulangan teror , setidaknya terdapat beberapa bentuk strategi yang pernah dan masih diterapkan oleh beberapa negara dengan melihat latar belakang kebijakan negara tersebut dalam menyikapi dan meyakini suatu startegi menanggulangi terorisme setidaknya terdapat 3 macam pendekatan :

pendekatan dalam strategi penanggulangan terorisme antara alain adalah : pendekatan “war on terrorism ” dengan pendekatan totalitas perang dengan gelar militer secara massif.
Pendekatan ” War on Terorrism” digelar dengan 2 pola yaitu : dilakukan secara reaktif , yang berarti menunggu eksistensi teror muncul lebih dahulu baru setealah dilakukan penggebukan secara totalitas sampai ke akar-akarnya.
Pola kedua adalah dengan pelaksanaan yang lebih kepada pre emptive strike ! Yakni suatu entitas mendahului menyerang pihak lawan , sebelum pijak lawan sempat menyerang, menyerang dan menghancurkan lawan jauh diluar pagar wilayah kedaulatan entitas yg seharusnya menjadi sasaran aksi teror.

Praktek. War on terror. Dengan gelar kekuatan militer secara besar-besaran pernah diterapkan pemerintah Indonesia dalam upaya menggulung perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh di dalam negeri seperti aksi penggranatan di di cikini 30 November 1957. Presiden Soekarno datang ke Perguruan Cikini (Percik), tempat bersekolah putra-putrinya, dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik. Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden. Sembilan orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal presiden. Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat. Tiga orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka perantauan dari Bima yang dituduh sebagai antek teror gerakan DI/TII.

pada 14 Mei 1962, seseorang yang bernama Bachrum berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah salat Idul Adha di Masjid Baiturahim, tepat ketika presiden Soekarno hendak sholat tiba tiba terdebar letusan pistol yang ternyata ditembakkan oleh Bachrum, Pemberontakan makin memuncak dengan proklamasi pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Pebruari 1958 oleh Ahmad Husein, Kolonel Dahlan Jombek dan Kolonel Simbolon. Kemudian untuk mengatasi pernberontakan tersebut pemerintah bersikap tegas dengan melakukan Operasi militer.

Operasi gabungan yang dilaksanakan yaitu Operasi Tegas (Untuk Daerah Riau), Operasi 17 Agustus (Untuk Sumatera Barat), Operasi Sapta Marga (untuk Sumatera Timur) dan Operasi Sadar (untuk Sumatera Selatan). Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani ditujukan kedaerah Sumatera Barat dengan sasaran merebut pusat militer lawan di Padang dan pusat pernerintahan di Bukit Tinggi. Dari Kodam VII/ Diponegoro mengiriinkan Yon ‑ 438 dan Yon ‑ 440. Dengan operasi tersebut maka kota Padang dan Bukit Tinggi dapat dikuasai dan diduduki. Dengan jatuhnya Bukit Tinggi selesailah operasi pembersihan dan teritorial.

Nama sandi Operasi jaring merah digelar pasca beberapa aksi teror berupa penculikan dan diikuti pembunuhan terhadap aparat pemerintah seperti kepada Mayor Marinir Edianto (Komandan Satgas Marinir Lhokseumawe) yang diculik dekat Lhokseumawe, 29 Desember 1998, Perwira muda itu ditemukan tewas dibunuh bersama Serka Syarifuddin (anggota Kodim 0103/Aceh Utara). Mayat keduanya yang masih berseragam loreng ABRI ditanam berhimpitan satu liang dalam kebun kelapa kawasan Desa Cot Trieng Kecamatan Muara Dua, 22 Km barat Lhokseumawe. Operasi militer Indonesia di Aceh 1990-1998 atau juga disebut Operasi Jaring Merah adalah operasi kontra-pemberontakan yang diluncurkan pada awal 1990-an sampai 22 Agustus 1998 melawan gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Selama periode tersebut, Aceh dinyatakan sebagai “Daerah Operasi Militer” (DOM

Ketika terorisme sebagai sebuah perang yang asimetrik , dilawan dengan pola simetris , dengan menggelar kekuatan militer secara besar-besaran kadangkala justru menimbulkan banyak kecaman dan akan memancing perlawanan-perlawanan sporadis yg makin meluas, saling berbalas dengan kepastian adalah masyrakat yang menjadi korban.

pemerintah Amerika sendiri getol dengan pola pre emptive strike, lewat operasi enduring freedom yang digelar untuk mengejar pelaku dan dalang aksi serangan 911 , Amerika pada akhirnya berhasil menumbangkan pemerintahan Taliban di Afganistan termasuk pemerintahan Sadam Hussein di irak, namun keberhasilan pre emptive strike yang dilakukan Amerika juga memerlukan pengorbanan material dan immaterial yg terbilang banyak.

Penggelaran strategi ” war on terror ” dengan melawan pola peperangan yg aslinya adalah Asimetrik warfare dengan kekuatan militer massif memerlukan berbagai pertimbangan yang sangat teliti. Ketika masyarakat di lokasi peperangan adalah bersifat netral , dengan diibaratkan sebagai pendulum yang bergerak bebas mengikuti polarisasi keuatan yang eksis , maka timbulnya collateral damage di lingkungan masyarakat nantinya akan berpengaruh kemana masyarakat akan menggeser dukungannya , semakin banyak korban ikutan yg timbul di masyarakat maka semakin berkuranglah dukungan masyarakat bagi suatu pihak.

Unsur kehati-hatian dan pertimbangan kemungkinan munculnya collateral damage inilah yang kemudian menjadi pelajaran bagi beberapa pemerintah untuk tidak dengan mudah menggelar peperangan walaupun dengan atas nama menjaga kedaulatan.

Catatan sejarah atas tragedi simpang KKA dan tragedi Beutong Ateuh akhirnya memaksa pemerintah Indonesia untuk menggunakan opsi lain dalam menanggulangi eksistensi teror yang dihadapi, dengan juga dengan Amerika , adanya pengalaman salah sasaran akibat salah tembak rudal yg dibopong UAV predator, yang dipersiakan untuk menghajar pimpinan Taliban dan AlQaeda malah justru meluluh lantakan sekolah dan madrasah yg berisikan anak-anak tidak berdosa.

Kegagalan Pendekatan War on Terror dengan memaksakan menghadapi irregular warfare , asymmetric Warfare dengan pola Symmetric Warfare, telah memaksa beberapa negara mengubah pola pendekatannya kepada Pendekatan yang lebih soft dengan aksi-aksi low profile, diikuti perang opini , terselubung dan aksi aksi pengalihan dan pengelabuan adalah merupakan ciri-ciri khas dari operasi Intelijen yang kerap digelar beberapa negara dalam melawan eksistensi teror.

Ketika pendekatan War on Teror. Lebih menitik beratkan kepada pelaku dan dalang yang harus diberangus , maka pendekatan operasi intelijen lebih menyasar kepada ideologi dan perilaku dari anggota dan jaringan terorisme, maka Deradikalisasi dan Dissangement adalah sebagai bentuk kegiatan penggalangan intelijen dengan menyasar kepada akar permasalahan berupa ideologi yang ditanamkan secara radikal dan perilaku radikal yang diwujudkan dengan aksi teror.

Kecerdasan sebagai akar kata intelligent adalah ruh operasi yg dilakukan dengan kelembutan merangkul , memeluk untuk akhirnya dibuat bertekuk lutut sehingga Ops intelijen akhirnya seperti dua sisi mata uang, ketika kecerdasan dan kelembutan ditampilkan , secara otomatis wajah garang dan bengis juga bersiap untuk ditampilkan.

Adalah merupakan suatu keniscayaan penggunaan kekuatan adalah juga merupakan jalan untuk dapat merangkul dan memeluk suatu pihak lawan
Wajah bengis ops intelijen seperti yang ditampilkan oleh israel lewat agen Mossad dalam pengejaran terhadap dalang aksi black september dan tragedi olimpiade Munich 5 September 1972.

Lewat operasi penutut balas yang digagas PM Golda Meir untuk menghajar pentolan Black September seperti : Mohammad Yusuf El-Najjar , Kemal Adwan dan Ali Hasan Salameh dengan Berbekal kecerdikan dan kenekatan agen agen mossad melancarkan operasi Intelijen untuk menghajar ketiga tokoh pentolan Black September, sehingga pada 9 april 1973 pukul 01.30 pagi sekelompok pasukan komando israel berhasil menyusup ke libanon dan langsung membunuh Mohammad Yusuf El Najjar dan Kemal adwan di dalam markas terkuat PLO .

OPS intelijen juga berisiko menjadi bumerang sekaligus memalukan bagi dinas inteljen suatu bangsa , adalah ketika rangakaian operasi penuntut balas yang digelar Mossad dalam memburu Ali Hassan Salameh harus berakhir dengan kegagalan total ketika terjadi salah sasaran dan penangkapan oleh kepolisian Oslo Norwegia.

Sudah menjadi suratan takdir intelijen adalah ketiga berhasil tidak dipuji , maka ketiga gagal akan dicaci maki , termasuk apabila hilang tidak akan dicari serta lebih parahnya adalah bila tertangkap maka tidak akan diakui, Dengan konteks yang sama ketika pada tanggal 10 November 2001 , terjadi penculikan dan disertai pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay pasca dirinya memimpin Dekrit Papua Merdeka. Tanggal 1 Desember 1999, nama salah satu satuan akhirnya menjadi tercoreng dan dipersalahkan.

Dinamika menghadapi aksi teror yang berlandaskan ideologi radikal haruslah dibangun dari suatu keyakinan bahwa ideologi tidak bisa dimatikan , yang ada ideologi akan terus hidup atau setidaknya akan berhibernasi sementara menunggu faktor internal dan eksternal yangmemungkinkan bagi suatu ideologi menguat dan mengakar kembali serta menular ke khalayak untuk kemudian secara total membangun kekuatan.

Setidaknya terdapat beberapa faktor yang dapat membangkitkan ideologi yang sedang tidur ,menjadi bangkit. Dukungan dana sebagai suatu sumber daya yang memadai, adanya aktor berupa simpatisan , supporter dan leader dari suatu organisasi, adanya Network atau jejaring ideologi Global yang saling membantu secara politik ,
Serta dibumbui oleh stabilitas kamtibmas ,IPOLEKSOSBUD HANKAM dalam negeri.

Sebagai suatu upaya melawan dan menanggulangi eksistensi teror dalam tahapan ketiga adalah dengan pola pendekatan Penegakkan Hukum ” Law enforcement” , ketika pendekatan war on teror dan ops intelijen memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri makan pola penegakkan hukum adalah suatu pendekatan yang hadir untuk melengkapi.

Pola penegakkan hukum dengan menyasar kepada Subyek Hukum , perbuatan Hukum dan akibat Hukum dari aksi teroris pada akhirnya menempatkan teror sebagai suatu perbuatan kriminalitas seperti kejahatan lainnya yang memelukan produk hukum dan perangkat hukum yang mumpuni dan paham bahwa perbuatan teror adalah perbuatan melawan hukum semata namun juga suatu perbuatan melawan hukum yang luar biasa.

Keluar biasaan dari aksi teror sebagai perbuatan melawan hukum ini dilihat dari keberlangsungan aksi yang terus menerus akibat dukungan dana dan simpati yang terus ada, praktek kaderisasi secara pasti , korban yang tidak pandang bulu, dan adanyaketakutan yang meluas ditengah masyarakat.

Keberhasilan teror dan terorisme dalam menyuarakan perjuangan yang diyakini dapat diukur dari bagaimana reaksi dari mereka yang didefenisikan sebagai sasaran, semakin panik , semakin panas dingin dan takut maka semakin berhasil pula pola teror yang dijalankan.

Upaya penegakan hukum memberikan peluang yang lebih luas, tidak seperti pendekatan war on terror dan intelijen ! Aktor negara yang terlibat secara langsung akan lebih banyak, sehingga semakin banyak aktor negara yag terlibat maka persepsi bahwa teroris sebagai musuh bersama kemanusiaan dapat dibangun lebih cepat.

Sebagai suatu perbuatan pidana , aksi terorisme dapat diberangus dengan menggunakan undang- undang anti pendanaan kegiatan terorisme, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang tindak pencucian uang , Undang-undang keimigrasian dan produk hukum lainnya yang sifatnya pencegahan maupun penindakan terhadap aksi perkembangan terorisme

Produk hukum dibutuhkan untuk mencegah secara dini setiap faktor yang menyuburkan perkembangan terorisme , dengan membekukan aliran dan sumber dana , menghentikan praktek kaderisasi , menutup akses komunikasi secara online maupun offline guna menyebarkan paham -pham radikal, termasuk untuk mengembalikan kembali mereka mantan teroris ke tengah masyarakat. Dan menghentikan daur balas dendam yang ada.

Kelemahan sekaligus tantangan dalam pendekatan hukum melawan aksi teror adalah upaya penegakkan hukum itu sendiri harus dilakukan secara legal dan proporsional , hukum tidak boleh ditegakkan dengan justru melawan hukum , sehingga syarat formal dan material hukum harus dipenuhi lebih dahulu sehingga seserang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum di depan pengadilan.

Pendekatan hukum juga membatasi upaya penegak hukum agar tidak sewenang wenang menggunakan kekuatan yang dimiliki , sehingga sekedar laporan intelijen semata ataupun sebuah pengakuan saja masih memerlukan proses pengumpulan alat bukti lain yang sah dan lengkap sehingga Hakim akan memiliki keyakinan yang kuat untuk memimpin sidang pengadilan.

Tidak jarang kesan yang muncul adalah pendekatan dengan penegakkan hukum adalah lemah , terlalu toleran dan mencederai keadilan itu sendiri atas nama legalitas hukum dan demokrasi. Kesan lainnya adalah pendekatan hukum menjelma seolah olah menjadi tugas aparat penegak hukum semata , antara. Polisi , jaksa , hakim dan Penasehat hukum saja ,beberapa aktor negara akan cenderung gamang untuk memposisikan dirinya dalam kontes bagaimana ikut mengambil bagian dalam upaya penanggulangan teror lewat pendekatan hukum.

Kembali kepada judul tulisan ini adalah dengan melihat bahwa eksekusi penembakan terhadap beberapa anggota Polri dan termasuk anggota Lapas dilakukan dengan tempo acak , namun menggunakan modus operandi sama , serta sasaran dalam konteks yang sama ( penegak hukum ) tetntunya menyisakan pertanyaan , apakah pelaku dan dalangnya sama ataukah berbeda , apakah suatu kebetulan atau memang serangan yang sistematis.

Ketika ketakutan mulai menjalar khususnya dilingkungan aparat penegak hukum akibat serangan sporadis yang terjadi dalam kurun waktu hampir berdekatan , tentunya membutuhkan suatu pemikiran yang startegis namun praktis menghadapi ketakutan yang menggejala adalah keinginan dari pelaku teror maka resep yang paling mujarab adalah dengan mengubah ketakutan tadi menjadi suatu kehati-hatian dan kewaspadaan

Kehati-hatian dan kewaspadaan secara otomatis akan terbangun dengan pemahaman diri tiap -tiap anggota Polri dan lainnya bahwa tugas mereka sangat berbahaya sehingga diperlukan upaya defensif secara pasif maupun aktif.

Membiasakan diri untuk bertugas secara prosedural dan profesional , dengan mengedepankan pencegahan sebagai pola antisipasi.Taktis dan teknis kepolisian dasar berupa prosedur pengamanan pribadi dan keamanan tugas kembali digalakkan dan dilatihkan termasuk membiasakan membawa dan menggunakan alat perlindungan diri secara efektif saat bertugas.

Upaya lainnya adalah dengan desain lingkungan markas maupun pos-pos pelayanan, adalah suatu apresiasi patut ditujukan kepada jajaran Polres Poso dengam inisiatif menambahkan karung pasir sebagai perkuatan pos guna mengantisipasi kemungkinan serangan teror berupa penembakan dan pelemparan granat yang peluangnya sangat besar terjadi di wilayah Poso.

Back to basic terhadap taktik dan teknis kepolisian serta mengubah ketakutan menjadi kewaspadaan adalah pilihan- pilihan yang paling rasional untuk menangkal aksi teror yang menyasar kepada anggota polri dilapangan.

20130808-135140.jpg

20130808-135617.jpg

20130808-135630.jpg

20130808-135638.jpg

20130808-135644.jpgfoto milik detik.com

Penumpang gelap dan konteks power of money

1. PENUMPANG GELAP DALAM AKSI ANARKHISME WARGA BINAAN RUTAN TANJUNG GUSTA MEDAN

2. Fakta2

Pada tanggal telah terjadi aksi perusakkan dan pembakaran terhadap fasilitas Lapas kelas 1 Tanjung Gusta ( TG) ! Aksi pembakaran yg dilakukan oleh warga binaan rutan juga menyebabkan kaburnya 212 orang dari dalam rutan , walaupun akhirnya secara bertahap warga binaan yg berhasil kabur satu persatu berhasil dikembalikan ke balik jeruji besi.

Peristiwa anarkhisme berupa perusakkan bahkan pembakaran rutan maupun lapas seperti yg terjadi di Lapas TG adalah bukan merupakan hal yang pertama kali terjadi di Indonesia.

Beberapa peristiwa perusakkan dan pembakaran fasilitas Rutan dan Lapas yg pernah terjadi di indonesia adalah.
1. Pembakaran Lapas Super maksimum Security / SMS yang terjadi sebelum pelaksanaan eksekusi mati terhadap 2 terpidana mati asal nigeria yg didakwa dalam kasus narkotika , akibat provokasi dari kawan kawan
Terpidana khususnya yg berasal dari kawasan afrika maka upaya jaksa eksekutor untuk menjemput terpida menjadi berantakan .

Pada tanggal 24 juni 2008 akhirnya 1 ssk brimob Banyumas dan jajaran polres Cilacap harus berjuang memadamkan api yg hampir membakar habis lapas SMS. Termasuk menenangkan dan memindahkan sebagian warga binaan yg dinilai sebagai provokator ke beberpa lapas disekitar SMS.

2 Pembakaran dan kerusuhan di lapas
Kerobokan , 21 Februari 2012, diawali dengan salah paham antar pribadi sesama warga binaan akhirnya meluas menjadi perkelahian antar kelompok yg lebih besar dengan korban luka luka di kedua pihak.

3 kerusuhan dan saling serang antar kelompok Napi di lapas Salemba pada hari senin tanggal 21 Januari 2013, masalah ejekan antar sesama napi berkembanh jadi saling serang antar blok dan berakhir dengan penusukan salah satu napi dari kelompok yang menjadi lawannya.

3. Analisa

Beberapa catatan sejarah terkait aksi anarkhisme di lapas daan Rutan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesamaan latar belakang , kondisi dan akibat yag ditimbulkan .

Latar belakang dalam hal ini issue yang memicu terjadinya konflik terbuka dalam bentuk aksi anarkisme seperti pembakaran adalah perlakuan diskriminatif terhadap warga binaan , kelemahan sistem pengawasan dan keterbatasan sarana dan prasarana
Menjadi pemicu munculnya aksi anarkhisme.

Faktor kekerasan secara kolektif dengan identitas primordialisme yang sangat mengakar menjadi in group dan out group sesama napi makin menguatkan akar permasalahan konflik yang berujung kepada aksi anarkhisme .

Aspek jiwa massa para napi yang bergerak secara kolektif dengan adanya kesadaran bahwa kekerasan yang dilakukan asalakan secara massif dan bersama sama nantinya mampu menumpulkan upaya penegakkan hukum.

tidak dipungkiri adanya perlakuan yg kurang sesuai dengan harapan maupun perlakuan yang kurang manusiawi yang berangkat dari segala keterbatasan lapas secara struktural di indonesia , masalah lapas atau rutan overkapasitas pada akhirnya menjadi alasan benar yang dibenar benarkan sebagai sebuah permakluman, dan saling menyalahkan.

Terdapat temuan menarik khususnya terkait dengan pembakaran Rutan TG beberapa hari yang lalu , pasca kejadian tersebut dibeberapa media massa yang mencuat justru. adalah diskusi dalam bentuk statement saling bersahutan terkait implementasi PP 99 tahun 2012.

Implementasi bentuk PP 99 tahun 2012, pada akhirnya memberikan pembatasan terhadap gerak gerik narapidana ( Terorisme , Korupsi , Narkoba dan Illegal Loging ) TKNI.

Harapan untuk mendapatkan remisi sebagai hak para napi yg memenuhi syarat ,walaupun dengan segala cara, maka secara khusus akan dianulir atas pertimbangan hukum tertentu .

Urgensi untuk melihat bagaimana issue PP 99 tahun 2012 ini dalam konteks pembakaran Rutan TG adalah tidak terlepas dari fakta yg menunjukkan bahwa napi TKNI umumnya memiliki jejaring yang sangat kuat dari segi keuangan , politik dan basis massa.

Menjadi fenomena umum yang dapat menjelaskan bagaimana jejaring pendukung yg berada di luar lapas telah menggunakan kekuatan Uang , politik dan basis massa untuk melakukan pengkondisian kedalam lapas sendiri maupun di luar lapas.

Sebagai sebuah rujukan adalah bagaimana perilaku kehidupan dalam tahanan yang menurut TB Nitibaskara dalam buku “ketika kejahatan berdaulat ” adalah suatu bentuk kehidupan yang keras, adanya penguasaan napi senior intimidasi terhadap napi yang lemah, seolah olah lenyap dan terbantahkan ditangan dingin BS semasa berada dalam masa tahanan di Nusa Kambangan dengan “membeli” perlakuan hormat dan segan lewat program padat karya produksi batu akik, dan tani ternak bagi sesama napi lainnya di NK

Pengaruh uang , politik dan basis massa secara terbuka maupun tersamar muncul dalam beberapa fakta antara lain :
bagaimana jaringan narkotika mampu menjebak dan memperdaya seorang oknum kalapas batu di NK untuk mengamini transaksi narkoba yang dilakukan dari dalam jeruji besi.

fakta lainnya adalah bagaimana pengaruh radikal jaringan terorisme Indonesia dengan mudah menular kepada sesama napi bahkan kepada petugas lapas sehingga dengan sukarela menyelundupkan laptop kepada Imam Samudera LP kerobokan Bali.

Secara tersamar atas nama tugas mewakili kepentingan masyarakat , pemimpin suatu basis massa dengan jumawa melakukan sidak atau kunjungan khusus kedalam sel, padahal sebagaimana diketahui beberapa napi TKNI khususnya napi korupsi adalah merupakan kerabat, kolega, rekan dan handai taulan dekat dari para pembuat statemen yg menetang penerapan pp 99 tahun 2012.

Sudah jamak beberapa pejabat karir negara maupun berlatar belakang partai politik, saat ini banyak yang terjerat kasus korupsi yang dilakukan secara berjamaah , sistematis dan tanpa malu-malu.

Dukungan keuangan yang sedemikian kuat , dukungan massa yang dikemas dalam statement berbau politis cukup menjadi munisi tambahan yang tinggal menunggu waktu untuk diledakkan .

Kritisasi perlu dilakukan terhadap statement yang mengatakan bahwa pembakaran lapas TG sebagai akibat diskriminasi dan ketidak pastian atas implementasi PP 99 tahun 2012 adalah menimbulkan pertanyaan sekaligus rasa ingin tahu mengapa hanya di TG issue tersebut muncul dan mengemuka.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa lapas dan rutan lainnya di Indonesia dikenal sebagai rumah pembinaan bagi napi TNKI, nama LP sukamiskin yang dikhusukan sebagai LP narkokita dan Lapas lain dengan predikat khusus bagi napi TKNI sementara ini masih adem ayem .

Keberadaan napi TNKI yg berada di Rutan TG hanyalah merupakan bagian kecil semata, dari sejumlah tahanan yang melarikan diri pasca kerusuhan menunjukkan seluruh napi teroris ( 13 orang ) memilih langsung kabur meninggalkan lapas sedangkan sisanya adalah para Napi yang terkait TP umum saja.

Issue diskriminasi yang dipertentangkan dalam implementasi pp 99 tahun 2012 perlu menjadi perhatian,dengan atas nama kepentingan umum PP tersebut akan tetap memasung hak napi TKNI untuk dapat menikmati remisi dan kebebasan lebih cepat dari seharusnya, dimana hal ini akan menjadi mimpi buruk bagi para napi TKNI

Masalah keterbatasan air bersih dan listrik serta masalah overkapasitas yang mendera para warga binaan dalam lapas selama ini adalah merupakan issue utama yang pada akhirnya dikesampingkan dengan ditunggani oleh kepentingan penumpang gelap yang memunculkan kritisasi implementasi PP 99 thn 2012 .

Kekuatan uang , politik dan basis massa dapat secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pemikiran masyarakat lewat hingar bingar silang pendapat beberapa tokoh nasional dii media massa.

4. Prediksi

Bahwa kekuatan keuangan , politik dan basis massa yang umumnya dimiliki oleh napi TKNI diyakini akan terus digalang untuk memunculkan wacana menolak implementasi PP 99 tahun 2012, hal ini adalah merupakan konsekuensi logis perlawanan atas hilangnya secara tiba-tiba dari harapan untuk memperoleh remisi dan kebebasan lebih cepat dari napi TKNI.

Bahwa anarkhisme berupa pembakaran dan lainnya tidak akan berhenti sampai kasus TG saja, selama kondisi pra konflik seperti masalah overkapasitas dan masalah hak -hak manusiawi para warga binaan belum diperbaiki.

Isue diskriminasi dari implentasi PP 99 tahun 2012 akan terus dimunculkan ke media dan masyarakat umum di luar lapas oleh jejaring napi TKNI, sedangkan issue perlakuan yang kurang manusiawi akan ditumbuh kembangkan dikalangan sesama warga binaan di dalam lapas oleh napi TKNI itu sendiri maupun sesama napi yang direkrut dengan motivasi tertentu.

5. Rekomendasi

Perlu diadakan upaya penyelidikan secara mendalam dan menyeluruh untuk mengungkap bagaimana jejari. Napi TKNI memanfaatkan sumda keuangan , politik dan basis massa yang dimiliki untuk mempengaruhi publik agar menolak pelaksanaan pp 99 tahun 2012.

1. Langkah taktis adalah dengan melakukan penyelidikan secara terbuka atas pembakaran TG dengan mengungkap pelaku , provokator dan motif yang mendorong aksi anarkhisme di dalam lapas.
2.Memberikan pembatasan secara fisik dan pemantauan terhadap akses komunikasi para napi TKNI terhadap keluarga, pendukung dan basis massa yang dimiliki.
3. Upaya memiskinkan dengan membekukan semua asset yg dimiliki napi TKNI akan memperkuat kemampuan negara untuk menanggulangi tindak pidana TKNI di Indonesia.

Rekomendasi kedua terhadap prediksi bahwa peristiwa serupa akan terjadi di lokasi rutan dan lapas lainnya di Indonesia adalah dengan :
1. Memasukkan masalah pengamanan lapas dan Rutan sebagai bagian dalam manajemen sistem pengamanan kota yang dimiliki polri, maupun dalam manajemen penanggulangan bencana daerah yang dimiliki pemda.
2. Membangun kerjasama antara kepolisian , Tni , Pemda dan Lapas untuk membuat MOU dan SOP penangulangan keadaan darurat dalam pengamanan Lapas termasuk penyebaran database Tahanan TKNI, informasi desain bangunan dan daya tampung lapas yang berada di wilayah masing-masing.

Rekomendasi terkait adanya issue diskriminasi pelaksanaan pembatasan remisi bagi napi TKNI adalah dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas terhadap urgensi pembatasan remisi sebagai upaya nyata pemerintah dalam efektifitas perlindungan hajat hidup orang banyak.

Pelaksanaan rekomendasi untuk memberikan pemahaman atas urgensi penerapan PP 99 tahun 2012 adalah dapat dilakukan dengan :

1. Pemerintah mengambil inisiatif melakukan sosialisasi lewat debat publik untuk menunjukkan bahwa tindak pidana TKNI merupakan musuh bersama yang harus dilawan dengan tidak bertoleransi memberikan keringanan berupa remisi ketika pemberian keringan seperti remisi seperti yang sudah pernah diberikan ternyata tidak sejalan dengan semangat untuk melindungi kepentingan hajat hidup masyarakat.
2. Mengagas peran serta aktif masyarakat dan LSM dengan mengedepankan asosiasi korban kejahatan tindak pidana TKNI di Indonesia, untuk menangkal penggunaan issue diskriminasi PP 99 tahun 2013 sebagai penumpang gelap dalam urusan memasyarakatkan kembali manusia yang tersesat di lapas selama ini.

Saya menulis, maka saya ada.