KAJIAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

sekedar meramaikan bulan-bulan NKP yang sedang marak , sebuah tulisan milik angkatan I MIK , menupas fenomena upaya Polri dalam penegakkan hukum TPPO dengan pendekatan teori SWOT, sebuah teori yang menjadi satu satunya pilihan teori yang boleh dipakai dalam penulisan NKP. what ever color you want, but only black.

 

tulisan lengkap silahkan kontak pemilik blog

 

6654654654

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.   Latar Belakang

Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (crime is the shadow of civilization), demikian dikatakan oleh Colin Wilson, seorang jurnalis asal Inggris, penulis buku A Criminal History of Mankind. Kejahatan selalu ada dan tetap melekat kepada setiap bentuk peradaban manusia[1]. Tidak ada peradaban manusia yang luput dari fenomena perkembangan kejahatan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang tetap dan pasti, namun sesuatu yang menyesuaikan dengan peradaban manusia.

Kejahatan dapat meningkat dan dapat pula menurun. Kejahatan juga dapat berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah kejahatan dan beranekaragamnya jenis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Semakin komplek suatu masyarakat, maka jumlah kejahatan semakin banyak, jenisnya semakin bervariasi dan modus operandinya semakin beragam.

Dalam perkembangannya, kejahatan berkembang salah satunya yang kita kenal dengan sebutan kejahatan transnasional. Kejahatan Transnasional menurut Neil Boister adalah: “certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national state or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[2], sedangkan pengertiannya menurut G. O. W. Mueller yaitu: “transnational crime is a criminological rather than a juridical term, coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Brand in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[3].

 

5354354

Karakteristik dari kejahatan transnasional menurut Pasal 3 Konvensi Palermo tahun 2000 adalah:

“(1) It is committed in more than one state (dilakukan di lebih dari satu negara); (2) It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state (dilakukan di suatu negara, tapi kegiatan penting lainnya seperti persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian berada di negara lain); (3) It is commited in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state (dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok organisasi kriminal yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kriminal di lebih dari satu negara); atau (4) It is committed in one state but has substantial effects in another state (dilakukan di suatu negara, tetapi mengakibatkan dampak-dampak substansial di negara lain)”[4].

Tidak semua kejahatan dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional. Menurut PBB, yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional meliputi: (1) Money laundering; (2) Terrorist activities; (3) Theft of art and cultural objects; (4) Theft of intellectual property; (5) Illicit traffic in arms; (6) Sea piracy; (7) Hijacking on land; (8) Insurance fraud; (9) Computer crime; (10) Environmental crime; (11) Trafficking in persons; (12) Trade human body part; (13) Illicit drug trafficking; (14) Fraud bankruptcy; (15) Infiltration of legal business; (16) Corruption; (17) Bribery of public officials; dan (18) Other offences committed by organized criminal groups. (Jay S. Albanese,2011:211)[5].

ASEAN, di Manila tanggal 20 Desember 1997, menyatakan kategori kejahatan transnasional meliputi: (1) Terrorism; (2) Illicit drugs; (3) Arms smuggling; (4) Trafficking in person; (5) Money laundering; (6) Arm robbery at sea; (7) Cybercrime; dan (8) International Economic Crime[6]. Sedangkan, AMMTC, tahun 2001, menyatakan terdapat 8 (delapan) kategori kejahatan transnasional yaitu: (1) Terrorism; (2) Narcotic; (3) Trafficking in persons; (4) Money laundering; (5) Sea piracy; (6) Arms smuggling; (7) Cybercrime; dan (8) Economic International crime[7].

Traficking in person atau perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang telah menjadi persoalan yang amat serius dan memprihatinkan di Indonesia. Menurut laporan US Departement of State yang dirilis pada tanggal 14 Juni 2010, Indonesia telah menempati urutan pertama di dunia sebagai pelaku perdagangan manusia[8]. Sekitar tiga juta orang telah diperdagangkan di dan dari Indonesia[9]. Menurut laporan tersebut, penempatan TKI  di luar negeri oleh PJTKI secara legal maupun ilegal telah menjadi sarana perdagangan manusia, pelacuran, dan perbudakan modern.

PBB, berdasarkan survei UNHCR dan UNICEF, menganggap dan menjadikan Indonesia bukan lagi sekedar lokasi transit dan tujuan perdagangan manusia, melainkan sudah menjadi negara sumber dan pemasok praktek ilegal tersebut[10]. Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki, serta dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit perdagangan seks dan kerja paksa. Masing-masing propinsi dari 33 propinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia. Daerah sumber yang paling signifikan adalah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang  di di negara-negara Asia yang lebih maju dan Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah, dan Irak. Jumlah WNI yang bekerja di luar negeri masih sangat tinggi, diperkirakan 6,5 juta sampai 9 juta pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk 2,6 juta orang di Malaysia dan 1,8 juta orang di Timur Tengah. Diperkirakan 69 persen dari seluruh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah perempuan. IOM (International Organization for Migration) dan LSM anti perdagangan manusia terkemuka di Indonesia memperkirakan bahwa 43 sampai 50 persen atau sekitar 3 sampai 4,5 juta TKI di luar negeri menjadi korban dari kondisi yang mengindikasikan adanya perdagangan manusia[11].

Berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain: meratifikasi konvensi PBB terkait dengan perdagangan orang melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, membentuk Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Universitas Indonesia, mangklarifikasi peran BNP2TKI di luar negeri dalam menerapkan UU No. 39 Tahun 2009, dan lain sebagainya termasuk melalui upaya-upaya penegakan hukum oleh Polri.

Dalam bidang penegakan hukum, Polri telah berusaha menindak tegas setiap pelaku perdagangan orang yang tertangkap. Seperti akhir-akhir ini Polri berhasil membongkar sindikat perdagangan orang di Indramayu, Jawa Barat; Jakarta; Entikong, Kalimantan Timur; dan Kuching, Malaysia[12]. Beberapa orang tersangka ditangkap, yaitu 2 (dua) WNI yang berperan sebagai perekrut korban dan mengirimkan korban ke Kalimantan Barat dan 1 (satu) orang Warga Malaysia sebagai pembeli, sementara itu, seorang WNI lagi masuk dalam daftar pencarian orang karena berperan mengirimkan korban ke Kuching, Malaysia. Mereka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Pada Bulan Juni 2011, International Organization of Migration (IOM) mengumumkan hasil penelitiannya yang cukup mencengangkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Indonesia kembali mempertahankan posisi di urutan teratas sebagai negara asal korban perdagangan orang. IOM mencatat 3.909 korban perdagangan orang yang berasal dari Indonesia. Korban-korban tersebut terdiri dari 90 persen perempuan dan 10 persen laki-laki dalam kategori dewasa serta 84 persen perempuan dan 16 persen laki-laki untuk kategori usia anak[13].

 

1.2.   Permasalahan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Oleh karena itu, penulis menentukan permasalahan-permasalahan dalam tulisan ini meliputi:

  1. Bagaimana kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?;
  2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?; dan
  3. Strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Maksud penulis menyusun tulisan ini adalah: Pertama, Mendeskripsikan kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, merumuskan suatu strategi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Tujuan penulis menyusun tulisan ini yaitu: Pertama, agar diketahui gambaran kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, agar dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, agar dapat dirumuskan strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang sehingga diperoleh suatu rumusan strategi penegakan hukum yang dapat diimplementasi dalam pemberantasan terhadap tindak pidana tersebut.

 76765876867

BAB II

KAJIAN TEORITIS

 

2.1.   Konsep Perdagangan Orang

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime mendefinisikan perdagangan orang sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons sebagai:

“rekrutmen, transportasi, transfer, menadah atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”[14]

Sedangkan definisi perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi”[15].

Berdasarkan kedua konsep tersebut, definisi perdagangan orang mengandung beberapa unsur, yaitu: Pertama, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; Kedua, dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut; Ketiga, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara; dan Keempat, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang yang dimaksud oleh penulis dalam tulisan ini yaitu: suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

 

2.2.   Konsep Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum menurut Jaksa Agung RI Hari Suharto, SH dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat”.[16]

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup[17]. Pengertian yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto ini sering disebut sebagai pengertian penegakan hukum secara luas.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[18]. Menurutnya, pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu: dari sudut subyek dan dari sudut obyeknya.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Perserikatan bangsa-bangsa menggunakan pendekatan untuk menangani masalah perdagangan manusia berdasarkan pencegahan kejahatan, penjatuhan hukuman dan penjagaan korban. Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) membuat adalah Protokol Trafiking yang memiliki kerangka untuk menangani masalah perdagangan manusia yang dipanggil “Pendekatan 3P”, yaitu: Prevention, Prosecution and Protection (Pencegahan kejahatan, Penjatuhan hukuman dan Penjagaan korban)[19]. Sejak itu, sedikitnya 155 negara sudah membuat hukum-hukum dan undang-undang berdasarkan “Pendekatan 3P”[20]. Indonesia juga telah membuat hukum-hukum dan undang-undang untuk perdagangan manusia atas dasar pendekatan tersebut sejak 2007[21].

Berdasarkan beberapa konsep penegakan hukum tersebut, nampak bahwa ada beberapa unsur dalam penegakan hukum yaitu: Pertama, rangkaian kegiatan dalam rangka usaha menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; Kedua, bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif; Ketiga, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum; Keempat, untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya; dan Kelima, dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Apabila penulis simpulkan dan kaitkan dengan tulisan ini, maka penegakan hukum dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai: rangkaian kegiatan dalam rangka menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perdagangan orang yang berlaku yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (Polri beserta pihak dan instansi terkait lainnya) untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan tersebut berjalan sebagaimana seharusnya dan tujuan hukum tersebut dapat tercapai sesuai harapan. Upaya penegakan hukum tersebut meliputi tindakan-tindakan yang termasuk dalam “Pendekatan 3P”, yaitu: untuk pencegahan kejahatan, untuk penjatuhan hukuman, dan untuk penjagaan korban.

 

2.3.   Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling berkaitan sangat eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum[22]. Kelima faktor tersebut yaitu:

  1. Faktor hukumnya sendiri;
  2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
  4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
  5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 

2.4.   Teknik Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai[23].  Analisis ini merupakan suatu metoda untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut.

Kata SWOT itu sendiri merupakan kependekan dari variabel-variabel penilaian, yaitu: S merupakan kependekan dari STRENGTHS, yang berarti potensi dan kekuatan pembangunan; W merupakan kependekan dari WEAKNESSES, yang berarti masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi; O merupakan kependekan dari OPPORTUNITIES, yang berarti peluang pembangunan yang dapat; dan T merupakan kependekan dari THREATS, yang merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan[24].

Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi pembangunan daerah. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Sebagai salah satu alat untuk formulasi strategi, tentunya analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu: (a) Tahap pengumpulan data; (b) Tahap analisis; dan (c) Tahap pengambilan keputusan[25]. Teknik ini akan penulis gunakan dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, penulis dapat menganalisa dan merumuskan suatu strategi yang sesuai guna meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 122121

BAB III

PEMBAHASAN

 

 

 

  1. Visi

“Mewujudkan kerjasama lintas sektoral (nasional, regional dan internasional) dan penggalangan komponen masyarakat yang intensif, sinergi, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia”

  1. Misi

1)      melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      menjalin hubungan, memberdayakan, dan melakukan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      menjalin hubungan dan melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      melakukan penindakan terhadap oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      menyusun sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      melakukan peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      melakukan pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Tujuan

1)      terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, proporsional, dan mutualisme dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      terjalinnya kerjasama dengan yang intensif dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      terjalinya hubungan dan terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, dan mutualisme dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      terwujudnya efek jera bagi oknum Polri yang terlibat dan mencegah anggota Polri sehingga tidak terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      terwujudnya suatu sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      terwujudnya peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      tercapainya pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Sasaran

1)      instansi pemerintah, gugus tugas dan lembaga lainnya yang dibentuk pemerintah;

2)      organisasi, negara dan lembaga (nasional, regional dan internasional) yang berkompeten dan mendukung pemberantasan tindak pidana kejahatan orang;

3)      Oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

4)      aparat penegak hukum dalam CJS; dan

5)      seluruh komponen masyarakat dan kearifan lokal yang ada di masyarakat.

  1. Pelaksana

1)      Seluruh personil Polri khususnya yang terlibat langsung dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di seluruh wilayah Negara Keastuan Republik Indonesia terutama di daerah yang rentan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2)      Seluruh pimpinan Polri dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek secara berjenjang sesuai dengan potensi wilayah hukum masing-masing.

  1. Strategi
  • Jangka Pendek (1 s.d 2 tahun pertama)

1)      melakukan pertemuan rutin dan koordinasi bulanan yang intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

4)      membuat dan membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di Indonesia.

5)      melakukan penindakan yang tegas terhadap setiap oknum yang terbukti terlibat tindak pidana perdagangan orang.

6)      melakukan penyusunan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level nasional.

7)      melakukan indentifikasi dan inventarisasi kearifan lokal yang ada di Indonesia yang dapat bermanfaat bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

  • Jangka Menengah (tahun ke-3 dan ke-4)

1)      menjalin dan membina kerjasama serta membuat jaringan komunikasi dengan negara yang rentan menjadi tujuan dan potensi sebagai pemasok tindak pidana perdagangan orang dari dan ke Indonesia.

2)      membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di kawasan regional.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

3)      membina dan mengembangkan kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional dan regional.

4)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level regional.

  • Jangka Panjang (5 tahun dan seterusnya)

1)      membina dan mengembangkan kerjasama dan jaringan komunikasi dengan seluruh negara di dunia dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di dunia;

2)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di level internasional.

3)      membina dan mengembangkan jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

4)      membina, mengembangkan dan memperluas kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

5)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level internasional.

 

BAB IV

PENUTUP

 

4.1.   Kesimpulan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

  1. Kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih belum optimal. Perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang menunjukkan trend penurunan.
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi:

1)      Adanya instrumen hukum (internasional dan nasional) yang kuat dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

2)      Banyaknya personil Polri yang tersentralisasi dari pusat ke daerah-daerah sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

3)      Adanya dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bagi Polri;

4)      SDM Polri telah memiliki kemampuan yang cukup (dari sekolah, kursus dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri) dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

5)      Adanya keterlibatan oknum Polri baik secara langsung maupun tidak langsung membekingi praktek perdagangan manusia;

6)      Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Polri dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penanganan perdagangan orang;

7)      Terbatasnya sarana dan prasarana (khususnya angkutan laut dan udara) dalam upaya memonitor seluruh wilayah Indonesia yang rentan terhadap terjadinya praktek perdagangan orang; dan

8)      Belum adanya sistem dan metode yang tepat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang.

Faktor eksternal antara lain:

1)      Besarnya dukungan internasional dalam rangka pemberantasan praktek perdagangan manusia;

2)      Adanya satuan gugus tugas, BNP2TKI serta badan atau instansi lainnya yang dibentuk khusus untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

3)      Banyaknya LSM dan kelompok masyarakat tertentu yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

4)      Budaya ketimuran yang masih ada di masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji/dosa.

5)      Kondisi sosial masyarakat Indonesia (misalnya banyaknya kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan lain sebagainya) yang mendorong mudahnya mereka menjadi korban kejahatan perdagangan orang;

6)      Kurangnya kesepahaman antara aparat penegak hukum (terutama hakim dan jaksa) dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia;

7)      Kurangnya keseriusan instansi atau pihak-pihak terkait khususnya dalam instansi pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

8)      Masih lemahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai kejahatan perdagangan orang sehingga mereka mudah tertipu, terperdaya bahkan menjadi korban kejahatan tersebut.

  1. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yaitu Program Kerjasama Lintas Sektoral dan Penggalangan Komponen Masyarakat. Program tersebut meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, pelaksana, dan strategi (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang).

 

4.2.   Saran

Agar program dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka penulis menyarankan sebagai berikut: Pertama, masih perlu dilakukan kajian, evaluasi dan penyempurnaan terhadap program tersebut; Kedua, Perlu sosialisasi terhadap seluruh personil Polri termasuk upaya penggalangan saran, kritik dan masukan bagi penyempurnaannya; dan Ketiga, Apabila sudah dinyatakan sempurna, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh pimpinan Polri melalui petunjuk teknis dan dijabarkan lagi oleh para kepala kesatuan wilayah melalui petunjuk pelaksanaan.

 


DAFTAR PUSTAKA

 

BUKU

Abdusalam, R., Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997.

Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986.

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Wilson Colin, A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984.

 

INTERNET

Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi.

Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia.

Menkokesra.go.id, Tindak Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, 2005, http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf,

Permata, Titis Jati, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia.

Umar, Musni, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011,   http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/.

U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, http://goo.gl/I3BeN.

___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, http://www.108csr.com/home/news.php?id=271.

_______________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 .

_________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87.

___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

 

BAHAN PERKULIAHAN

Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

 

BAHAN-BAHAN LAIN

United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008.

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009.

 


 

[1]Colin Wilson , A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984, hal.8.

[2] Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Musni Umar, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011, diakses melalui http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/ pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[9] Ibid.

[10] Titis Jati Permata, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, diakses melalui http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[11] ___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[12] Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, diakses melalui http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[13] ______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, diakses melalui http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87 pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[14] Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, diakses melalui http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

[16] R. Abdusalam, Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997, hlm 18.

[17] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986, hal. 3.

[18]Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses melalui  http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[19] United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008, hal. 59.

[20] United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009, hal. 8.

[21] Ibid, hal. 170.

[22] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 8.

[23] Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 18.

[24] Ibid, hal. 19.

[25] Ibid, hal. 21.

[26] U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, diakses melalui http://goo.gl/I3BeN pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012, hal. 2.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] ___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, diakses melalui http://www.108csr.com/home/news.php?id=271 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[30] US Embassy Jakarta, Op.Cit.

[31] Ibid.

[32] ________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[33] _________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[34] Ibid.

[35] Ibid.

[36] Ibid.

[37] Ibid.

[38] Ibid.

[39] Ibid.

KAJIAN PASAL PENGHASUTAN DALAM AMANDEMEN UU TERORISME

KAJIAN PASAL PENGHASUTAN DALAM AMANDEMEN UU TERORISME
Oleh : MHS

Pendahuluan
Dewa Putu Eka D.

Masa Reformasi di Indonesia membawa berbagai perubahan, salah satunya adalah kebebasan berpendapat dan mengakses informasi yang diperlukan, yang mana hal tersebut tidak dapat diperoleh pada masa Orde Baru akibat kontrol negara yang kuat dalam bidang informasi untuk mempertahankan stabilitas politik Indonesia (baca: mempertahankan kekuasaan Soeharto).
Kebebasan berpendapat dan mengakses informasi diatur dengan membuatan Undang-undang yaitu Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan ditetapkannya kedua undang-undang tersebut tentunya mengikat seluruh warga negara untuk menghargai dan menghormati kebebasan dalam berpendapat dan mengakses informasi yang dibutuhkan.
Polri merupakan salah satu institusi yang “diuntungkan” dengan adanya masa Reformasi di Indonesia karena agenda Reformasi diantaranya adalah mewujudkan harapan rakyat Indonesia untuk memiliki badan kepolisian yang professional yang mampu melaksanakan tugas pemeliharaan Kamtibmas, penegakkan hukum yang adil serta sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat dengan memisahkan institusi Polri tidak lagi menjadi bagian integral Angkatan bersenjata, sehingga dirumuskan pemisahan tugas antara keamanan dengan pertahanan.
Sektor Keamanan menjadi domain Polri dengan ditetapkannya UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia, sedangkan Sektor pertahanan menjadi domain TNI yang diatur dalam UU No 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia.
Polri sebagai leading sector keamanan dalam negeri harus mampu menyingkapi kebebasan berpendapat dan kebebasan informasi sehingga pelaksanaanya tidak merugikan kepentingan umum atau mengganggu stabilitas keamanan negara. Salah satu efek negatif kebebasan berpendapat adalah meningkatnya tindak pidana terorisme di Indonesia .
Tindak Pidana terorisme meningkat salah satunya disebabkan adanya penghasutan oleh para “aktor” terorisme dalam menarik simpati atau merekrut para pengikut baru untuk bergabung dalam kelompok terorisme. Tulisan ini melihat sejauh mana perlunya perubahan/ amandemen Undang-undang anti terorisme untuk memasukkan pasal yang mengatur ketentuan hukum untuk mengatur kebebasan berpendapat agar tidak disalahgunakan untuk menggangu stabilitas negara (aksi terorisme), ketentuan hukum ini digunakan sebagai landasan bagi Polri untuk bertindak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

back up pos lantas

densus-laks-penyisiran-kota-poso

Kuta-20120705-00107

Kuta-20120705-00108

 

 

Www

 

 

Chandra BM jateng
Undang- Undang yang Terkait dengan Penghasutan
Sejak Masa Reformasi kebebasan mengeluarkan pendapat mendapat perhatian khusus bangsa indonesia sesuai dengan amanat Pasal 28 Pasal 28F UUD 1945 yang berisi menyatakan bahwa “Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Implementasi pasal tersebut dituangkan dalam Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebebasan mengeluarkan pendapat, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang terkait dengan terorisme untuk menyebarkan paham radikal dengan cara menggunakan fasilitas media, internet maupun berorasi langsung didepan umum dengan secara terang-terangan mengajak orang lain untuk tidak percaya kepada konstitusi negara serta melakuan tindakan untuk melawan otoritas negara dengan cara kekerasan atau aksi terorisme.

Berbagai aksi terorisme yang terjadi disertai penghasutan untuk melakukan aksinya dengan penyebaran paham radikal menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa Indonesia terutama bagi aparat penegak hukum (Polri) dalam menanggulangi tindakan penghasutan tersebut.
KUHP sebenarnya telah memuat tentang tindak pidana penghasutan ini yang tertuang dalam Pasal 160 menyatakan bahwa “ Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan Satgas khususperbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Mengacu pada Pasal 160 KUHP tersebut bahwa ” Menghasut ” dapat dipahami sebagi berikut: (1) Bahwa “menghasut” dengan lisan merupakan kejahatan selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, jadi tidak soal bila apa yang dihasutkan tersebut tidak betul-betul dilakukan oleh si terhasut (delik formil); (2) Tidak mungkin terjadi suatu “percobaan” dalam kejahatan ini; (3) Kata-kata yang bersifat menghasut itu harus diucapkan di tempat yang ada orang lain di situ dan ucapan tersebut bersifat terbuka walaupun di tempat itu hanya ada 1 (satu) orang saja.
Jadi bukan bersifat pembicaraan kita sama kita yang bersifat tertutup; dan (4) Maksud hasutan ditujukan supaya orang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan tidak disyaratkan si penghasut harus mengerti apa isi hasutannya, cukup jika dapat dibuktikan isi hasutan tersebut ditujukan agar orang melanggar hukum. Pasal 160 KUHP ini tidak digunakan dalam penanggulangan terorisme karena penegakkan hukum terorisme dilakukan berpayung hukum pada UU No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme selain itu pasal 160 KUHP ini menjadi polemik tersendiri karena bertentangan dengan kebebasan berpendapat pada Pasal 28 Pasal 28F UUD 1945 tentang kebebasan pendapat.

Para pemangku kebijakan dalam penangulangan tindak pidana terorisme mengagendakan dimasukkannya pasal yang mengatur tentang masalah penghasutan ini dalam Pasal 13E Rancangan Undang –undang Anti terorisme menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan kebencian atau permusuhan yang menyebabkan terjadinya terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun”. Pasal ini diharapkan mampu menjadi solusi sebagai dasar atau payung hukum bagi aparat penegak hukum yang selama ini ragu-ragu untuk melakukan tindakan terhadap para penghasut yang berpengaruh terhadap berkembangnya aksi terorisme di Indonesia.SW EOD

Pengaruh Penghasutan dalam Meningkatnya Aksi Terorisme
Perlu tidaknya penghasutan dimasukan kedalam amandemen Undang-undang terorisme tentunya perlu dilakukan kajian akademik. Salah satu bentuk kajian akademik ini adalah mengenai sejauh mana pengaruh penghasutan dalam meningkatnya aksi terorisme, kajian ini digunakan untuk memberikan pemahaman kepada pihak lain yang mungkin akan menolak atau tidak setuju dengan keberadaan pasal penghasutan masuk dalam UU anti teorisme, dengan alasan karena bertentangan dari amanat Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kebebasan berpendapat.

Penghasutan merupakan sebuah komunikasi dua arah. Komunikasi adalah suatu proses transfer pesan dalam penyaluran informasi atau message melalui sarana atau saluran komunikasi kepada komunikan yang tertuju. Menurut Seiler (1988) Komponen komunikasi terdiri dari:
1. Source / Pengirim pesan / Komunikator adalah individu atau orang yang mengirim pesan.Pesan atau informasi berasal dari otak si pengirim,oleh sebab itu sebelum mengirim pesan maka komunikator akan mengolah pesan terlebih dahulu;
2. Pesan / Informasi yang dikirimkan kepada si penerima ,yang dapat berupa verbal dan nonverbal;
3. Saluran / Channel adalah jalan yang dilauli pesan dari si pengirim kepada si penerima.Channel yang biasa digunakan dalam komunikasi adalah gelombang cahaya dan suara yang dapat kita lihat dan kita dengar;
4. Penerima pesan/komunikan adalah orang yang menganalisis dan menginterprestasikan isi pesan yang diterimanya; dan
5. Balikan (feedback) / Respon terhadap pesan yang diterima, yang dikirim kembali kepada si pengirim. .
Penghasutan dapat dilakukan dengan dua metode yaitu secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan sarana media). Penghasutan secara langsung dilakukan biasanya dilakukan di tempat terbuka yang saat ini banyak dilakukan adalah khotbah-khotbah di masjid-masjid atau pengajian ditempat terbuka yang dilakukan secara terang-terangan mempengaruhi audien-nya untuk melawan otoritas negara karena dianggap tidak adil oleh yang bersangkutan.

Para penghasut ini mempunyai kemampuan retorika yang baik. Retorika atau Public Speaking adalah secara harfiyah artinya berpidato atau kepandaian berbicara.. Dewasa ini retorika cenderung dipahami sebagai “omong kosong” atau “permainan kata-kata” (words games), juga bermakna propaganda (memengaruhi atau mengendalikan pemikiran-perilaku orang lain) .
Ketika penghasut ini mempunyai retorika yang baik maka pendengarnya dengan mudah akan terpengaruh sehingga tanpa berusaha menganalisa kembali apa yang didengarnya adalah sebuah kebenaran yang perlu diyakini, pendengar yang terpengaruh ini walaupun mungkin tidak melakukan aksi terorisme secara langsung namun setidaknya sebagai simpatisan yang mendukung aksi terorisme, yang pada akhirnya akan berusaha menyembunyikan pelaku terorisme , mengirimkan dana, atau dukungan dalam bentuk lainnya yang berakibat meningkatnya aksi terorisme di Indonesia.
Penghasutan secara tidak langsung (dengan menggunakan media) dapat dilakukan dengan media surat kabar, televisi, internet atau sarana media lain. Dibandingkan dengan penghasutan secara langsung, penggunaan penghasutan sarana media mempunyai dampak atau pengaruh lebih luas karena tidak terbatasi oleh tempat dan waktu.

Para “aktor” terorisme pada akhirnya banyak menggunakan media sebagai sarana penghasutan karena media memiliki kemampuan untuk menyusun isu-isu dalam masyarakat. Menurut Walter Lippman “Masyarakat tidak merespons kejadian yang sebenarnya dalam lingkungannya ,tetapi pada gambaran dalam kepala kita yang disebut lingkungan palsu (Pseudoenvirronment) . Karena lingkungan yang sebenarnya terlalu besar, terlalu kompleks dan terlalu menuntut adanya kontak langsung dan tidak dilengkapi dengan begitu banyak permutasi dan kombinasi.
Media mampu memberikan model-model sederhana yang dapat menstimulasi respons dari masyarakat dengan menyusun sebuah agenda. Sedangkan fungsi penyusunan agenda adalah sebuah proses tiga bagian. Pertama, prioritas isu-isu yang akan dibahas dalam media atau agenda media (media agenda) harus diatur. Kedua, agenda media mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang masyarakat pikirkan, menciptakan agenda masyarakat (public agenda), terakhir, agenda masyarakat mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang para pembuat kebijakan anggap penting disebut agenda kebijakan (policy agenda) .

Jadi agenda media mempengaruhi agenda masyarakat, dan agenda masyarakat mempengaruhi agenda kebijakan. Ketika dengan mudahnya masyarakat mengakses informasi terkait dengan penghasutan yang berisi tentang paham radikal dan mengajak atau mendukung aksi terorisme maka secara langsung akan meningkatkan pemahaman tentang terorisme seperti yang diharapkan oleh penghasut, dan pada akhirnya berdampak pada meningkatnya aksi terorisme di Indonesia.
Berdasarkan pembahasan diatas maka penghasutan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung (menggunakan sarana media) mempunyai kontribusi yang besar dalam perkembangan aksi terorisme di Indonesia sehingga dapat dijadikan alasan oleh pemangku kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memasukkannya ke dalam amandemen undang-undang terorisme, sebagai payung hukum aparat penegak hukum terhadap aksi penghasutan yang mengajak atau mempengaruhi orang lain melakukan tindak pidana terorisme

Dukungan Masyarakat terhadap Pasal Penghasutan
Kajian akedemik untuk memasukkan pasal penghasutan dalam amandemen undang-undang terorisme apabila sudah dirumuskan, maka tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penggalangan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung kebijakan tersebut. Inventarisasi tokoh-tokoh masyarakat perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana mendata tokoh-tokoh masyarakat dan agama, baik yang pro, menolak atau masih abu-abu (belum teridentifikasi menolak atau pro pasal penghasutan).

Proses inventarisasi dapat dengan melihat tindakan reaksi atau pembicaraan tokoh masyarakat terhadap aksi terorisme misalnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirodj mengatakan kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak pernah ditolerir oleh ajaran Islam. Menurut Said, berbagai tindak kekerasan agama yang sering dilakukan oleh teroris merupakan kejahatan yang tidak bisa diampuni dari sisi manapun dan dapat merusak kesucian agama itu sendiri , statement ini dapat digunakan untuk memasukkan tokoh yang dimaksud ke dalam pro pasal penghasutan.Pendataan lain perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang lain sehingga apabila nanti pasal penghasutan ini disahkan oleh DPR tidak ada reaksi yang keras dalam masyarakat.

Pengaturan Tindakan Penghasutan di Negara lain.

Pengkajian mengenai dimasukkannya pasal yang mengatur tindakan penghasutan yang terkait dengan aksi terorisme ke dalam amandemen undang-undang terorisme, selain mengalang tokoh-tokoh masyarakat menurut Penulis perlu mengkaji penerapan pasal penghasutan yang diterapkan diberbagai negara yang dipandang sebagai negara yang relative aman atau yang lebih berhasil mencegah aksi terorisme di negaranya terhadap aksi terorisme, kenapa Penulis menyebutkan negara yang mampu mencegah karena untuk penanggulangan aksi terorisme dalam bentuk penegakkan hukum, Indonesia adalah negara yang paling berhasil namun belum mampu mencegah aksi terorisme.

Berbagai negara yang dapat dijadikan acuan tentang penerapan pasal penghasutan adalah Singapura dan Malaysia mampu mengatasi terorisme adalah adanya Undang Undang Anti-Terorisme bernama Internal Security Act (ISA), Undang-undang tersebut sangat efektif mencegah aksi terorisme di kedua negara tersebut, namun trauma masa lalu pada saat Orde Baru berkuasa yang menerapkan Undang-undang subversive yang rentan digunakan oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya menjadikan alasan masyarakat untuk menolaknya, melihat hal ini perlu dilakukan pembentukan metode yang baru yang lebih mengedepankan humanisme sehingga masyarakat bisa menerima hal tersebut.

Situasi budaya masyarakat dan geografis Indonesia yang berbeda dengan negara Malaysia dan Singapura, maka kebijakan yang sama tidak dapat dilakukan atau diterapkan di Indonesia, perlu pengembangan yang sesuai dengan karakteristik Indonesia. Menurut Penulis perlu dilakukan kajian terhadap negara lain untuk membentuk model penerapan pasal penghasutan di Indonesia.

Istilah “penghasutan” dalam tindak pidana terorisme di Indonesia mulai ramah terdengar sejak 23 September 2002, dimana Majalah TIME menulis berita dengan judul Confessions of an Al Qaeda Terrorist yang menulis bahwa Abu Bakar Ba’asyir disebut-sebut sebagai perencana peledakan di Mesjid Istiqlal. Pada 18 Oktober 2002, istilah penghasutan dalam tindak pidana terorisme ini semakin ramai dibicarakan di Indonesia seiring dengan ditetapkannya pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo Ustadz Abu Bakar Ba’asyir sebagai tersangka oleh Kepolisian RI menyusul pengakuan Omar Al Faruq kepada Tim Mabes Polri di Afganistan yang juga sebagai salah seorang tersangka pelaku pengeboman di Bali.

Apabila di telisik lebih jauh lagi, sebenarnya cikal bakal sepak terjang Abu Bakar Ba’asyir dalam tindak pidana terorisme di Indonesia telah lama dilakukan yaitu ketika Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar ditangkap pada tahun 1983 dengan tuduhan melakukan tindakan subversiv dan selanjutnya melarikan diri ke Malaysia pada tahun 1985 pada saat proses kasasi sedang berjalan.

“Ketika Gus Dur menjadi presiden, undang-undang subversi di cabut. Kelemahan itu, mereka (teroris) pada tahun 1999 akhir, kembali lagi ke Indonesia. Pada tahun 2000 awal lulusan dari Afganistan, Poso, Ambon merapat ke Jakarta, dan dalam jangka panjang mereka memang mempunyai cita-cita membangun negara Islam dan menjadikan Amerika sebagai musuh bersama umat Islam” (Mardigu Wowiek Prasantyo, pengamat teroris, 2011). Begitu juga dengan Abu Bakar Ba’asyir yang kembali ke Indonesia bersama Abdullah Sungkar dan selanjutnya pada tahun 1993 mendeklarasikan Jemaah Islamiyah dan mendirikan basis yang berpusat di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo.
Kuta-20120705-00109

Kuta-20120705-00110

Sepak terjang Abu Bakar Ba’asyir semakin leluasa ketika pada tanggal 8 Mei 2002, Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memutuskan tidak akan melaksanakan eksekusi terhadap Abu Bakar Ba’asyir atas putusan Mahkamah Agung (MA) untuk menjalani hukuman pidana selama sembilan tahun penjara. Alasannya, dasar eksekusi tersebut, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 11/ PNPS/1963 mengenai tindak pidana subversi sudah dicabut dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Sejak saat itu Abu Bakar Ba’asyir memulai kegiatannya menyebarkan paham Islam sesuai dengan paham yang ia anut kepada para jemaahnya di seluruh Indonesia terutama para santri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo. Ajaran dari Abu Bakar Ba’asyir tersebutlah yang kemudian ditanggapi oleh para santri dengan pemahaman bahwa mereka harus meresponnya dengan melakukan jihad secara radikal. Akibat dari kegiatan tersebut, lahirlah beberapa pelaku terorisme yang diantaranya adalah jebolan Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo, seperti Fathur Rahman Al Ghozi, Ali Gufron (alias Mukhlas), Asmar Latin Sani, dan Hutomo Pamungkas (alias Mubarok).
Permasalahan yang kemudian muncul dalam menghadapi perbuatan Abu Bakar Ba’asyir dan orang-orang lain yang melakukan hal serupa adalah :

“Apakah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, telah dapat secara maksimal mencegah dan memberantas para pelaku terorisme yang melakukan penghasutan kepada orang lain untuk melakukan tindakan terorisme baik secara langsung maupun tidak langsung ?”

Beberapa Fakta tentang Abu Bakar Ba’asyir dalam kasus terorisme di Indonesia
Fakta-fakta yang ditemukan bahwa Abu Bakar Ba’asyir dijerat dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, karena diduga telah menggerakkan atau menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia antara lain yaitu :

  1. Amir Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Ba’asyir akan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (14/2). Jaksa penuntut umum akan membacakan dakwaannya setelah sidang dugaan penghasutan terkait aksi terorisme itu tertunda pada Kamis (10/2) lalu. Jaksa telah membeberkan tentang pasal yang akan dikenakan kepada Ba’asyir. JPU menyangkakan pasal berlapis kepada pria berusia 72 tahun itu. Pasal-pasal tersebut antara lain pasal 6, 7, 11, 13, 14, 15, dan 17 Undang-Undang Antiterorisme. Sangkaan yang terberat adalah pasal 14 Undang-Undang Antiterorisme. Pada pasal tersebut, Ba’asyir diduga menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana terorisme. Ancaman hukuman dalam pasal tersebut adalah hukuman mati. Polisi menduga Ba’asyir terkait pelatihan teroris di Aceh. Dia diduga mengetahui semua rangkaian aksi terorisme dari Aceh hingga di Bandung. Dia secara rutin mendapat laporan dari pengelola di lapangan. Ba’asyir juga diduga mendanai dan merestui pelatihan militer bersenjata untuk aksi terorisme di Aceh. Selain itu, dia berperan aktif dalam pembentukan awal basis pelatihan di Aceh serta merestuinya. Ba’asyir berperan dalam menunjuk Ustad Mustakim sebagai Qodi’i (pemimpin) di Aceh, menunjuk Musthofa alias Abu Tholut sebagai pengelola latihan dan Dulmatin sebagai penanggung jawab latihan terorisme.
  2. Amir Jamaah Ansharut Tauhid Abu Bakar Baasyir dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus pembiayaan pelatihan militer untuk kegiatan terorisme di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh. “Menyatakan terdakwa Abu Bakar bin Abud Baasyir alias Abu Bakar Baasyir terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan subsider. Oleh karena itu terdakwa dijatuhui hukuman dengan pidana penjara selama 15 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Herry Swantoro di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2011). Dalam dakwaan subsider, jaksa menyatakan Baasyir secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 14 jucto pasal 7, lebih subsider pasal 14 jucto pasal 11, lebih lebih subsider pasal 15 jucto pasal 9, ke bawahnya lagi pasal 15 jucto pasal 7, ke bawahnya lagi pasal 15 jucto pasal 11, dan terakhir pasal 13 huruf a dengan ancaman hukuman 3 tahun sampai 15 tahun penjara.
    Kuta-20120705-00111

Kuta-20120705-00112
Mengupas perbuatan “penghasutan” yang dilakukan Abu Bakar Ba’asyir dalam kasus terorisme di Indonesia dari perspektif Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Kedua fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, telah diterapkan untuk memberantas para pelaku terorisme yang melakukan penghasutan kepada orang lain untuk melakukan tindakan terorisme baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu “setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup”. Pasal 14 tersebut diperjelas dalam penjelasan Pasal 14 yang berbunyi : Ketentuan ini ditujukan terhadap aktor intelektualis. Yang dimaksud dengan merencanakan termasuk mempersiapkan baik secara fisik, finansial, maupun sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan menggerakkan adalah melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang janji-janji. Dari penjelasan Pasal 14 tersebut, orang yang melakukan hasutan atau provokasi untuk melakukan tindak pidana terorisme dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hanya saja dari contoh dalam fakta-fakta persidangan dan hasil vonis majelis hakim yang mengadili Abu Bakar Ba’asyir, menunjukkan bahwa perbuatan menghasut yang didakwakan tersebut memang telah terbukti secara materiil mengakibatkan terjadinya serangkaian tindak pidana terorisme di Indonesia antara lain yaitu : a)merencanakan dan menggerakan orang lain untuk mengumpulkan dana, baik secara pribadi maupun selaku Amir Jamaah Ansharut Tauhid terkait pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho di Aceh Februari 2010, dana yang dikumpulkan Baasyir berasal dari dr Syarif Usman sebesar Rp200 juta dan Hariyadi Nasution sebesar Rp150 juta; b)memberikan dana di antaranya sebesar Rp5 juta, Rp120 juta, dan 5.000 dolar AS untuk keperluan survei hingga pelatihan.

Baasyir merencanakannya bersama Dulmatin alias Yayah Ibrahim dalam pertemuan di salah satu ruko di dekat Pondok Pesantren Mukmin Ngruki Solo, Jawa Tengah, pada Februari 2009 yang difasilitasi Ubaid atas arahan Dulmatin; c)terbukti pernah menonton rekaman video pelatihan militer berdurasi 45 menit yang dibawa oleh Ubaid di Kantor Jamaah Ansharut Tauhid Jakarta dan rumah Hariyadi Usman di Bekasi. Rekaman itu berisi kegiatan pelatihan di Jantho, Aceh.

Dilain sisi, setelah vonis Ba’asyir tersebut, ternyata masih banyak ditemukan orang-orang yang melakukan berbagai macam bentuk tindakan yang membuat orang lain mengikuti paham radikal atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan terorisme. Tindakan-tindakan tersebut dapat secara langsung dengan dikemas melalui media tatap muka dan dakwah atau secara tidak langsung dengan cara membuat situs di internet yang menyerukan tentang jihad dan ajaran yang mengandung kebencian terhadap Amerika Serikat.

Kepala Bidang Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot S. Dewa Broto menyatakan bahwa situs penyebar informasi yang mengandung radikalisme suku, agama, ras, dan antar golongan secara tegas telah dilarang . Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),” Ketentuan pidana yang mengatur pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (2) tersebut yaitu diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) .”

Pemerintah RI telah melakukan upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia, khususnya tentang berbagai bentuk tindakan yang dapat menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut pada kenyataannya ternyata masih belum terlalu efektif untuk menjaring orang-orang yang melakukan berbagai macam modus operandi dalam menyebarkan faham radikal dan hasutan untuk melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Hal inilah yang seharusnya difikirkan oleh Pemerintah RI dan DPR untuk meracik ulang formula yang tepat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat secara maksimal dan efektif dalam mencegah dan memberantas siapa saja yang melakukan penghasutan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia. Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kombes Pol Petrus Golose mengatakan bahwa negara harus bertindak lebih pro aktif dalam mencegah aksi teror. Untuk itu BNPT mengajukan usulan untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Usulan revisi ini terutama untuk mengatur hal-hal yang bisa dianggap sebagai bibit-bibit terorisme.
Teori Penjeraan (Deterence Theory) dalam memahami kasus Abu Bakar Ba’asyir

Teori Penjeraan (Deterence Theory) merupakan teori kelompok mazhab klasik dalam kriminologi yang dikemukakan oleh Cessare Beccaria. Asumsinya adalah bahwa individu melakukan kejahatan sepenuhnya merupakan cerminan dari kehendak bebas (free will). Individu sebelum melakukan kejahatan telah melalui sejumlah pertimbangan dan pilihan, oleh karena itu ia pantas dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan. Hukuman dalam pandangan teori ini harus mampu memberikan efek jera. Efek jera yang ditimbulkan harus berdampak langsung kepada pelakunya sendiri (special detterence) dan kepada calon pelanggar lainnya (general detterence). Untuk menimbulkan efek jera, maka terhadap pelaku pelanggaran hukuman harus memiliki beberapa prinsip yaitu : a) harus ada kepastian (certainty); b) harus membebani (severity); c) harus segera (celerity).

Teori Penjeraan (Deterence Theory) dapat kita pergunakan untuk menganalisa tentang penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, agar dapat secara maksimal mencegah dan memberantas para pelaku terorisme yang melakukan penghasutan kepada orang lain untuk melakukan tindakan terorisme baik secara langsung maupun tidak langsung.
Teori Penjeraan (Detterence Theory) yang dikemukakan oleh Cessare Beccaria ini, melihat bahwa orang-orang semacam Abu Bakar Ba’asyir adalah mereka yang dianggap sebagai individu yang melakukan kejahatan sepenuhnya merupakan cerminan dari kehendak bebas (free will). Dalam hal ini, Abu Bakar Ba’asyir sebelum melakukan kejahatan telah melalui sejumlah pertimbangan dan pilihan, dimana ia sadar dan mengerti benar dengan apa yang ia kerjakan serta akibat yang akan timbul dari bentuk seruannya yang mengandung hasutan untuk berjihad. Seruan dari sang Ustadz tersebutlah yang kemudian ditanggapi oleh para santri dari Abu Bakar Ba’asyir dengan pemahaman bahwa mereka harus meresponnya dengan melakukan jihad secara radikal.

Oleh karena akibat dari perbuatannya tersebut, Abu Bakar Ba’asyir pantas untuk dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan dengan cara dibawa ke muka sidang pengadilan dan diberikan hukuman yang setimpal, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan efek jera (detterence effect) kepada Abu Bakar Ba’asyir sendir dan juga kepada orang lain yang telah dan akan melakukan hal serupa.
Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah Produk perundang-undangan yang telah dibuat dalam mencegah dan memberantas siapa saja yang melakukan penghasutan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia tersebut, masih belum secara maksimal dapat memberikan efek jera bagi para pelaku penghasut terorisme. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, masih kurang tajam dalam memberikan efek jera, sehingga masih membuka peluang bagi pelaku lain serupa Abu Bakar Ba’asyir.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan perlunya dimasukkannya pasal penghasutan dalam amandemen undang-undang terorisme seperti yang tercantum dalam Pasal 13E Rancangan Undang –undang Anti terorisme, karena mempunyai pengaruh atau dampak besar dalam meningkatnya aksi terorisme di Indonesia apalagi didukung dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Penerapan pasal penghasutan dalam rancangan undang-undang terorisme perlu diberikan penjelasan yang mampu diterima banyak pihak dengan melakukan kajian akademik, penggalangan tokoh-tokoh masyarakat dan kajian terhadap negara-negara lain yang telah berhasil mencegah aksi terorisme

Perbuatan Abu Bakar Ba’asyir yang kedapatan mengulang lagi tindak pidana yang sama yaitu dalam hal menyebarkan faham radikal dan seruan jihad sehingga menyebabkan orang lain menjadi terhasud untuk melakukan terorisme di Indonesia, telah menunjukkan bahwa aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini masih kurang menimbulkan efek jera (detterence effect) bagi para pelakunya. Untuk itu Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus disempurnakan kembali dengan memasukkan antara lain : 1) Kelompok atau orang yang menebar kebencian dan permusuhan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan; 2) Melarang pelatihan bergaya militer yang menjadi cikal bakal aksi terror; 3) Mengatur hukuman yang lebih berat bagi para pelaku terorisme; 4) Mengatur masalah deradikalisasi; 5) Mengatur tentang counter radikalism; 6) Memperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana umum yang melakukannya untuk tujuan dan kepentingan terorisme

Daftar Pustaka
“Tidak Ada Teroris By Design.” Forum Keadilan, No. 49/04. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58.
Wahid,Abdul, dkk. 2004. Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung : PT. Refika Aditama.
Bayu Galih, “Kemenkominfo : Kami Sudah Blokir Situs Radikal”, dalam http://nasional.vivanews.com/news/read/250770-kemenkominfo–kami-sudah-blokir-situs-radikal, 28 September 2011.
Fahmi Firdaus, “Abu Bakar Basyir di hukum 15 tahun Penjara”, dalam http://news.okezone.com/read/2011/06/16/339/469133/abu-bakar-baasyir-dihukum-15-tahun-penjara, 16 Juni 2011.
Fathiyah Wardhah, “UU Teroris Saat Ini Tidak Tegas Cegah Aksi Teror, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai Undang-undang teroris yang ada saat ini tidak tegas dalam mencegah terjadinya aksi teror di Indonesia”, dalam http://www.voanews.com/indonesian/news/124316249.html, 21 Juni 2011.
Rita Ayuningtyas, “Ba’asyir disidang di PN Jaksel Hari ini”, dalam http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/14/203205/16/1/Baasyir-Disidang-di-PN-Jaksel-Hari-Ini, 14 Februari 2011.
Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, “Abu Bakar Ba’Asyir” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_Ba’asyir, 11 Oktober 2011.
Golose Petrus Reinhard, Deradikalisasi Terorisme;Humanis, Soul Aprroach Dan Menyentuh Akar Rumput) Jakarta YPKIK
Littlejohn Stephen W & Karen A.Foss,Teori komunikasi Jakarta, Salemba Humanika 2009
Nitibaskara Ronny, perangkap penyimpangan dan kejahatan, Jakarta 2009 YPKIK
——————-, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta 2006 Kompas
UUD 1945
UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
UU No 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Rancangan Undang –undang Anti terorisme
Kompas, Teroris Harus Disikapi sebagai Musuh Bersama, diakses melalui http://nasional.kompas.com/read/2011/09/27/20515010/Teroris.Harus.Disikapi.sebagai.Musuh.Bersama pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2012
Lovitaas, konsep dasar komunikasi, diakses melalui http://lovitaas.files.wordpress.com/2011/04/1-konsep-dasar-komunikasi.ppt. pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2012
Romeltea, teknik public speaking retorika dakwah, diakses melalui
http://www.romeltea.com/2009/05/14/teknik-public-speaking-retorika-dakwah/ pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2012
Tanahberu, delik penghasutan dengan lisan, diakses melalui http://tanahberu2.wordpress.com/2011/03/03/delik-penghasutan-dengan-lisan/ pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2012

REVIEW BUKU SEPUTAR KEJAHATAN HACKING TEORI DAN STUDI KASUS , TULISAN DR. REINHARD GOLOSE

REVIEW BUKU SEPUTAR KEJAHATAN HACKING
TEORI DAN STUDI KASUS
(Kbp.Dr. PETRUS REINHARD GOLOSE)

Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan sistem jaringan komputer dan tekonologi informasi adalah hacking, dapat diartikan sebagai perbuatan penyambungan dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer tanpa ijin atau secara melawan hukum dari pemilik sah jaringan komputer tersebut. Hacking adalah jenis kejahatan yang merupakan bagian dari cybercrime.n   Perkembangan komputer terdiri dari beberapa generasi, yaitu generasi pertama tahun 1933 dipelopori oleh Universitas Cambridge Inggris, Universitas Harvard Amerika Serikat, dan Universitas Pennsylvania dengan kemampuan komputer untuk menyimpan program, mengolah dan menyimpan data dalam organisasi bisnis; generasi kedua tahun 1959 dengan kemampuan komputer mengolah aplikasi ilmiah yang diperlukan di lingkungan akademis serta aplikasi komersial atau umum untuk lembaga pemerintahan dan perusahaan; generasi ketiga tahun 1964 yang dikembangkan oleh IBM (International Business Machine) Corporation dengan Sistem 360 dimana komputer yang diciptakan dapat melakukan berbagai pekerjaan, data digital menggunakan media magnet (floopy disk), serta mulai muncul masalah hukum yang berkaitan dengan data, program komputer dan pengoperasian komputer; generasi keempat pada tahun 1970-an dengan kemampuan komputer menggunakan teknologi chip dan large scale sampai very large scale integrated circuits, sehingga komputer dapat melakukan berbagai pemrosesan sekaligus, terjadi perkawinan antara teknologi komputer dengan komunikasi yaitu telematika; generasi kelima yang menekankan pada pemrosesan parallel yang memungkinkan komputer dapat melakukan pemrosesan beberapa aplikasi secara bersamaan, lebih cepat mencapai triliunan operasi per detik, terdapat kecerdasan buatan (Arificial Intelligence).
Perkembangan komputer berakses pada munculnya masalah-masalah hukum yaitu cybercrime, yang dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. Karakteristik cybercrime berbeda dengan kejahatan konvensional, yaitu :

1. karena kecanggihan cyberspace, kejahatan dapat dilakukan dengan cepat bahkan dalam hitungan detik
2. karena cyberspace tidak terlihat secara fisik, maka interaksi baik individu maupun kelompok terjadi sehingga pemikiran yang dianggap ilegal diluar dunia cyber dapat disebarkan ke masyarakat melalui dunia cyber
3. karena dunia cyber yang universal memberikan kebebasan bagi seseorang untuk mempublikasikan idenya termasuk yang ilegal seperti munvul bentuk kejahatan baru misalnya cyber terrorism
4. karena cyberspace tidak dalam bentuk fisik maka konsep hukum yang digunakan menjadi kabur.
Kategorisasi cybercrime dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :
1. cybercrime dengan menggunakan kekesaran atau secara potensial mengandung kekerasan seperti cyberterorism, assault by threat (serangan dengan ancaman), cyberstalking (penguntitan di internet), dan child pornography
2. cybercrime tanpa kekerasan yang meliputi cybertrespass (memasuki jaringan komputer tanpa otorisasi atau wewenang tetapi tidak merusak data di jaringan komputer tersebut), cyberfraud (penipuan di internet), destructive cybercrimes (kegiatan mengganggu jaringan pelayanan), dan other nonviolent cybercrimens yang meliputi misalnya iklan internet prostitusi, perjudian di internet, penjualan obat dan narkotika di internet, penggunaan internet untuk menyembunyikan uang (cyberlaundering), dan pelarangan pengiriman data untuk dimiliki masyarakat luas (cybercontraband).
Pelaku cybercrime dalam bentuk hacking disebut hacker, biasanya mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus di bidang komputer dan internet, memiliki pula 3 sifat yaitu black hat (hacker untuk kejahatan), grey hat (hacker abu-abu, tujuannya belum jelas, terkadang untuk tujuan jahat, dan terkadang untuk tujuan baik) dan white hat (hacker yang secara etis menunjukkan suatu kelemahan dalam suatu sistem komputer). Proses hacking dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu mencari sasaran sistem komputer yang hendak dimasuki, menyusup dan menyadap password, dan menjelajahi sistem komputer untuk kemudian menyadap dan memeriksa data-data yang melintas dalam jaringan (sniffing).
Beberapa produk undang-undang yang dapat digunakan untuk menindak para pelaku hacking di Indonesia antara lain adalah :
1. KUH Pidana
a. Pasal 167 “Tanpa hak memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang ditempati orang lain”, perlu ada pendekatan baru untuk memperluas makna ruangan atau pekarangan tertutup tidak hanya pada objek bersifat fisik, namun juga objek di dunia maya seperti website.
b. Pasal 406 “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai lagi dan menghilangkan barang”, perlu ada perluasan makna barang tidak hanya yang bersifat fisik namun juga misalnya teradap program, data yang ada di dunia maya. Contoh kasus, penyidik menginterpretasikan bahwa website Partai Golkar yang dirusak adalah barang.
2. Undang-Undang Telekomunikasi
a. Pasal 50 jo Pasal 22 “manipulasi akses ke jaringan telekomunikasi atau illegal access.”
b. Pasal 55 jo Pasal 38 “menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi atau data interference.”
c. Pasal 56 jo Pasal 40 “menyadap informasi melalui jaringn telekomunikasi atau illegal interception in the computer, systems and computer networks.”
3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam pasal 26 – pasal 30. Contoh bunyi pasal 30 yaitu :
a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.
Dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan hacking, penyidik harus menghadapi beberapa tantangan ke depan, antara lain adalah :
1. Dalam proses penyidikan tindak pidana hacking, penyidik dihadapkan pada masalah dari mana dan dimana penyidikan harus mulai, karena kejahatan tersebut dapat diketahui hanya melalui layar monitor komputer yang terhubung denan jaringannya melalui koneksi internet. Penyidik harus fokus pada alat bukti berupa komputer, sistem komputer, server komputer, log files dan IP Adress. Bermula dari analisa alat bukti, penyidik dapat mengingkatkan proses penyidikannya dengan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Eksistensi bukti digital dalam penyidikan, dimana sampai saat ini belum ada ketentuan khusus tentang alat bukti yang mengakui bahwa informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah disertai dengan ketentuan tentang prasyarat dan kriteria yang harus dipenuhi tentang akurasi dan kebenaran alat bukti tersebut. Penyidik masih berpegan pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
3. Penanganan TKP tindak pidana hacking, yaitu selain tempat pelaku melakukan perbuatannya, juga tempat-tempat dimana korban menderita akibat perbuatan hacking. Berkaitan dengan TKP, penyidikan forensik komputer menjadi hal penting dalam proses penyidikan yang meliputi kegiatan memperoleh dan menganalisa informasi digital yang hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti.
4. Masalah yuridis hukum, dimana sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum cukup memadai untuk menjangkau kasus kejahatan transnasional yang menggunakan komputer sebagai sarana untuk mencapai tujuannya.
Penulis menyajikan proses penanganan kasus hacking yang ditangani oleh Polri pada tahun 2004 dengan modus mengganti nama-nama partai peserta Pemilu sebagai bahan pembelajaran, dengan tahapan sebagai berikut :
1. Pelaporan dan penyidikan
Pada hari Sabtu, 17 April 2004 telah terjadi serangan terhadap website KPU (Komisi Pemilihan Umum), diketahui oleh anggota cybercrime Polda Metro Jaya yang melakukan pengamanan di Hotel Borobudur dimana tampilan pada website http://tnp.kpu.go.id dan nama-nama partai peserta Pemilu mengalami perubahan. Tanggal 18 April 2004, diadakan rapat pembahasan secara terbatas oleh Satuan Cybercrime, kemudian dibuatkan laporan polisi sebagai dasar penyidikan dengan dugaan pelanggaran tanpa hak memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan atau menghancurkan atau merusak barang, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 22 jo Pasal 38 jo Pasal 50 UU Telekomunikasi subs Pasal 406 KUHP. Penyidikan awal menemukan bahwa log file dari IIS bernisial Xnuxer, kemudian diperoleh nama Xnuxer alias Schizoprenic alias Dani Firmansyah. Laporan polisi ditindak lanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi dari KPU, PT. Danareksa, APJII dan Warna Warnet. Pada tanggal 22 April 2004, penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, Dani Firmansyah dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah tersangka yang berada di Jogjakarta dan kantor tersangka di PT. Danareksa, dilanjutkan dengan penyitaan komputer, CD, telepon genggam dari tersangka.
2. Pelimpahan Berkas Perkara dan Persidangan
Kasus Dani Firmansyah akhirnya dilimpahkan ke penuntut umum, dengan surat dakwaan berlapis. Pertama, tersangka diangap melanggar Pasal 22 huruf a jo Pasal 50 UU Telekomunikasi; Kedua, tersangka dianggap melanggar Pasal 22 huruf b jo Pasal 50 UU Telekomunikasi; Ketiga, tersangka melanggar Pasal 22 huruf c jo Pasal 50 UU Telekomunikasi; Keempat, tersangka melanggar Pasal 38 jo Pasal 50 UU Telekomunikasi. Dalam persidangan terungkap beberapa keterangan saksi dan ahli yang penting antara lain :
a. benar telah terjadi perubahan pada layar tabulasi nasional dengan pergantian nama-nama partai oleh pelaku
b. hacker meninggakan identitas Xnuxer, alamat IP, SQL Injection dan dengan membuka website http://www.dnstuff.com diketahui bahwa pemiliknya adalah CBN-Danareksa-Netblock, IP adress milik Loxley Place, kemudian diketahui pelaku bernama Dani Firmansyah, ahli komputer dan mempunyai warnet di Jogjakarta bernama Warna Warnet, bekerja di PT. Danareksa di Jakarta
c. penyelidikan untuk mengetahui posisi Dani Firmansyah kemudian dilakukan pelalui chatting dengan kalangan underground melalui mIRC dengan teknik undercover dan masuk ke chattroom #xnuxer, tersambung dengan DALnet yang adalah teman dekat pelaku. Dari DALnet diketahui informasi lebih jauh tentang pelaku yang saat itu telah bekerja sebagai konsultan di PT. Danareksa
d. pada tanggal 22 April 2004, dilakukan penangkapan terhadap Dani Firmansyah
e. tipe serangan yang dilakukan oleh pelaku adalah SQL Injection terhadap jaringan privat/jaringan khusus milik KPU, kemudian masuk ke website KPU dan mengubah tampilan nama-nama partai
f. hacker berusaha masuk ke dalam sistem IT namun tidak berhasil karena dapat dihadang oleh sistem berupa firewall
g. akibat perbuatan hacker, KPU mengalami kerugian berupa terhentinya seluruh kegiatan tabulasi nasional pada tanggal 17 April 2004 dan tertundanya kegiatan pusat tabulasi nasional pada tanggal 18 April 2004; terhentinya seluruh kegiatan website tampilan perhitungan suara sementara yang ada di URL antara jam 18.30 Wib sampai 22.30 Wib; perbaikan kerusakan aplikasi yang diakibatkan hacker
h. KPU sesaat setelah mendapat serangan melakukan langkah-langah preventif, misalnya memutus koneksi secara fisik antara pusat data dan pusat pemulihan bencana, meminta bantuan ahli untuk melakukan konfigurasi yang dibutuhkan, memutuskan koneksi baik secara fisik dan logic, memastikan backup tape terakhir dalam keadaan baik dan dapat direstore, memastikan bahwa raw data di database dalam keadaan aman dan intact, serta melakukan analisis log atas firewall
i. ahli hukum menjelaskan bahwa yang diselenggarakan KPU termasuk pada jasa telekomunikasi multimedia, serta tindakan hacker dikategorikan sebagai tindakan mengakses dan mengubah tanpa hak dengan memanipulasi jaringana sehingga dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik dalam penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 38 UU Telekomunikasi
j. ahli hukum lainnya menjelaskan bahwa hacker melakukan perbuatan mengubah nama partai tanpa bermaksud melakukan perusakan terhadap website KPU
k. ahli hukum lain juga mengatakan bahwa perbuatan hacker memenuhi unsur Pasal 22 UU Telekomunikasi
Selain keterangan saksi, di dalam persidangan juga diungkapkan keterangan terdakwa yang penting, antara lain :
a. terdakwa memiliki keahlian pemrograman, jaringan, securitiy knowledge, aplikasi server, aplikasi database, aplikasi firewall, aplikasi instrusion detection system yang diperoleh dengan membaca buku, artikel, dan bahan di internet
b. terdakwa mengakui telah melakukan inject di website KPU tanggal 14 April 2004 dengan menggunakan IP Public PT Danareksa dan Proxy
c. terdakwa menggunakan nick chat schizophrenic scripting
d. tanggal 17 April 2004, terdakwa melakukan SQL Injection dan melakukan browser ke website KPU, membuka halamannya kemudian men-trace nama-nama partai dan diubah sesuai dengan keinginan terdakwa
3. Keputusan Hakim
Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dakwaan satu, dua, dan empat tidak terbukti, sedangkan dakwaan ketiga terbukti yaitu sesuai dengan Pasal 22 huruf c UU Telekomunikasi dengan unsur-unsur :
a. setiap orang, yang dimaksud adalah Dani Firmansyah
b. dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau manipulasi, yaitu terdakwa telah melakukan update tabel nama-nama partai pserta Pemilu
c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus, dimana website KPU termasuk dalam jaringan telekomunikasi khusus karena ketika itu sedang berlangsung penyelenggaraan Pemilu
Hakim berdasarkan pemeriksaan di depan pengadilan kemudian memutuskan :
a. menyatakan bahwa terdakwa Dani Firmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi khusus
b. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dani Firmansyah dengan pidana penjara selama 6 bulan 21 hari
c. menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut
d. menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
e. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara

Selain kasus di atas, penulis juga menyajikan proses penanganan kasus hacking pada tahun 2006 dengan modus mengganti tampilan muka website Golkar menjadi gambar gorilla putih sebagai bahan pembelajaran, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pelaporan dan Penyidikan
Pada tanggal 8 Juli 2006 telah terjadi penggantian tampilan muka website Partai Golkar, http://www.golkar.or.id, yang semula wajah tokoh-tokoh Partai Golkar menjadi gambar gorilla putih yang sedang tersenyum, disertai tulisan Bersatu Untuk Malu. Tanggal 17 Juli 2006, Partai Golkar melalui kuasa hukumnya menyampaikan laporan polisi ke Polda Metro Jaya, diikuti dengan pembuatan surat perintah penyidikan, rangkaian pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, pemeriksaan laboratorium forensik. Penyerangan dilakukan dari Bandung, Jakarta, Medan, Bekasi dan Batam, bahkan ada juga serangan dari luar negeri seperti Malaysia, Turki, Amerika Serikat, Brasil dan Rumania. Penyidik menemukan bahwa dari Jakarta, Batam dan Bandung, serangan ke website Partai Golkar lebih banyak, sehingga penyidik melakukan undercover dalam chatting e-mail sampai akhirnya diketahui bahwa pelaku adalah Iqra Syafaat alias Nogra alias singapore_bm@yahoo.com. Tanggal 2 Agustus 2006, penyidik mendapat tersangka di Warnet Barelang, kemudian dilakukan penangkapan dengan penerapan Pasal 22 jo Pasal 50 UU Telekomunikasi subside Pasal 406 KUHP. Tanggal 3 Agustus 2006, penyidik melakukan penggeledahan di rumah tersangka, dan menyita barang berupa laptop dan CPU rakitan. Tersangka kemudian ditahan sejak tanggal 3 Agustus 2006.
2. Proses Pelimpahan Berkas Perkara dan Persidangan
Dari persidangan diperoleh beberapa informasi penting yaitu :
a. terjadi sebanyak 5 kali serangan ke website Partai Golkar sejak tanggal 8 Juli 2006, dihalaman depan diganti foto seronok artis Hollywood dengan tulisan Bersatu Untuk Malu, tanggal 9 Juli 2006 tampilan diganti dengan tulisan Hidup Indonesia Merdeka oleh Batam Hackerindo, tanggal 10 Juli 2006, halaman depan diganti dengan foto gorilla putih dengan tulisan yang sama, sehingga Partai Golkar mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000
b. terdakwa bernama Iqra Syafaat adalah pelanggan pada warnet Barelang, mengakses komputer di warnet tersebut dari tanggal 7 Juli 2006 sampai dengan tanggal 14 Juli 2006
c. ahli menerangkan bahwa terdakwa melakukan deface atau perubahan tampilan dengan cara mencari kelemahan dalam sistem operasi yang digunakan atau mencari bug dalam program aplikasi tersebut karena terdakwa tidak memiliki password atau bukan orang yang berwenang melakukan perubahan, sehingga melanggar Pasal 22 huruf b jo Pasal 50 UU Telekomunikasi.
Dari keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan, diperoleh informasi penting yaitu :
a. terdakwa memasuki website Partai Golkar pertama kali tanggal 8 Juli 2006 dengan cara mencari bug (kelemahan) baru, melakukan searching untuk mencari website, dan mengganti URL website
b. terdakwa pada tanggal 9 Juli 2006 mengganti tampilan muka pada website Partai Golkar dengan gambar gorila putih sedang tersenyum dari warnet Barelang
c. terdakwa pada tanggal 10 Juli 2006 mengganti tampilan muka website Partai Golkar dengan gamber wanita cantik seksi sedang memegan buah dada disertai tulisan Bersatu Untuk Malu
3. Keputusan Hakim
Dari hasil pemeriksaan di depan pengadilan, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, tidak sah memanipulasi akses jaringan telekomunikasi, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan kepada terdakwa dan menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara.

ISU TERORISME DI ASIA TENGGARA

ISU TERORISME DI ASIA TENGGARA

I. PENDAHULUAN
Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan disekitarnya. Kawasan asia tenggara terdiri dari Asia Tenggara Daratan dan Asia Tenggara Maritim. Negara-negara yang termasuk ke dalam Asia Tenggara Daratan adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang termasuk ke dalam Asia Tenggara Maritim adalah Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Timor Leste.
Semua negara Asia Tenggara terhimpun ke dalam organisasi ASEAN (Association South East Asian Nation), kecuali Timor Leste yang hanya berstatus sebagai pengamat karena alasan politis. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional.
Sepanjang sejarahnya, hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN mengalami perkembangan mengenai berbagai isu. Sebagai negara-negara yang memiliki kedekatan secara geografi, tak heran jika isu-isu yang mengemuka dalam hubungan negara-negara di Asia Tenggara ini meliputi segala aspek dalam kehidupan bernegara, yaitu berkenaan dengan aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.
Isu yang akhir-akhir ini menjadi besar dan menjadi perhatian semua negara adalah masalah isu terorisme dan kejahatan lintas negara (transnational crimes).
Terorisme jika kita lihat dari sejarahnya sebenarnya bukanlah sebuah isu baru. Namun perkembangan zaman membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan isu ini yang pada beberapa tahun terakhir menjadi isu global. Awalnya isu ini menguat sejak terjadinya serangan terorisme di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 di mana terjadi pembajakan empat pesawat yang digunakan menabrak menara kembar WTC dan beberapa bangunan vital lainnya di Amerika Serikat.
Peristiwa ini bagi bangsa Amerika merupakan peristiwa yang memalukan dan mendorong mereka untuk memerangi apa yang disebutnya sebagai Teroris. Peristiwa WTC ini menyedot perhatian dunia yang amat luar biasa hingga melibatkan ratusan negara terlibat dalam misi pengejaran pelaku Teroris tak terkecuali negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia isu terorisme berawal dari kasus pemboman yang terjadi di Bali 1 dan 2, peledakan Hotel JW Marriot, peledakan beberapa gedung kedutaan, dan peledakan beberapa tempat ibadah.
Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat khas, lintas negara (borderless). Kejahatan ini tidak mengenal batas negara sehingga merupakan bentuk ancaman global seluruh negara. Hal ini diakibatkan oleh globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat. Arus globalisasi menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas.
Sifat khas kejahatan terorisme yang tanpa batas ini tentunya memerlukan kerjasama antar negara dalam usaha menanggulanginya. Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung ASEAN menjadikan terorisme sebagai isu bersama dalam konteks kawasan.
169824_kartosoewirjo-diborgol-masuk-ruang-tunggu_663_382

II. PEMBAHASAN
a. Gelombang Terorisme Internasional
Sesungguhnya sulit merumuskan defenisi terorisme secara pas, sebab didalamnya menyangkut berbagai aspek keilmuan, dari sosiologi, kriminologi, politik, hukum, psikologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Zuhairi Misrowi (2002) mengemukakan bahwa Terorisme sebagai sebuah paham yang tumbuh dan berkembang di dunia, baik dulu maupun yang mutakhir.
Terorisme selalu identik dengan teror, kekerasan, ekstrimitas dan intimidasi. Para pelakunya biasa disebut sebagai teroris. Karena itu, terorisme sebagai paham yang identik dengan teror seringkali menimbulkan konsekuensi negatif bagi kemanusiaan. Terorisme kerap menjatuhkan korban kemanusiaan dalam jumlah yang tak terhitung.
Konvensi PBB 1937 mendefenisikan Terorisme sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. David C Rapoport (1989), pendiri jurnal ilmiah Terorism and Political Violance, dalam The Morality of Terorism membagi terror dalam tiga kategori, yakni (1) Religious terror, (2) State terror, dan (3) Rebel terror. Religious Terror masuk kategori teror suci dan dua jenis teror berikutnya masuk kategori teror sekuler.
David C Rapoport mendefenisikan teror sekuler sebagai aksi teror yang dimotivasi oleh tujuan-tujuan politik dan kekuasaan. Teror sekuler akan mengundang simpati selama tujuannya memiiliki semangat kerakyatan. Namun dalam sejarahnya, teror sekuler tidak menumbuhkan antusiasme yang tinggi seperti teror suci. Sebab, teror sekuler lebih banyak berkisar pada upaya merebut kekuasaan sehingga kepentingan yang terlihat bersifat elitis. Sedangkan teror suci dimotivasi oleh nilai-nilai keagamaan yang luhur.
Baik teror suci maupun teror sekuler dilihat dari pelakunya bisa dikategorikan dalam tiga kelompok terorism yakni personal terorism, collective terorism, dan state terorism. Penggunaan terma teror suci hanya dalam tataran akademik, dalam dunia keagamaan masing-masing memiliki terma sendiri, seperti Jihad (Islam), crusade war (Kristen), dan sebagainya.
169825_kartosoewirjo-dibawa-ke-tempat-penguburan_663_382

Jika merujuk defenisi dan kategori pelaku terorisme khususnya yang disampaikan oleh David C Rapoport dan mengamati sejarah masa lalu, maka terorisme sesungguhnya ada dihampir setiap periode sejarah manusia sejak masa Nabi Adam hingga kini dan mungkin masih akan terus ada hingga masa mendatang. Namun jika kita melihatnya dari segi jumlah korban jiwa dan pengaruhnya pada dunia maka terorisme bisa dicatat dalam penggalan-penggalan abad, sejak abad ke 5 masehi hingga kini.
Periode pertama dimulai dimana di abad ke 5 ini dunia mencatat serangan terorisme terhebat yang mampu meruntuhkan kekaisaran Romawi Barat pada 476 Masehi. Teroris yang meruntuhkan kekaisaran Romawi Barat ini berasal dari suku Jerman bernama Odoacer. Setelah itu periode ”perang salib” memasuki periode dimana agama pada tingkat elit politik dijadikan sebagai spirit bagi lahirnya state terrorism. Penggalan sejarah terorisme lainya yang memiliki pengaruh besar dunia (kategori collective terrorism dan state terrorism) yakni terjadi pada abad ke 18 M.
Puluhan tahun setelah Revolusi Industri di Inggris tahun 1763 M , di Perancis meletus peristiwa Revolusi pada 1789 M. Usai Revolusi, kemudian terjadi state terrorism yang mengerikan yang dilancarkan oleh Maxmilian Robespierre dengan melakukan kegiatan penangkapan dan pembunuhan terhadap siapapun yang dianggap anti-revolusi. Ribuan jiwa disinyalir berguguran pada masa itu. Sebelum kemudian Napoleon Bonaparte mengambil alih kekuasaan dan kembali menyatukan Perancis dalam bingkai negara kekaisaran modern.
Dalam penggalan sejarah usai Revolusi Industri di Inggris sesungguhnya dunia dilanda terrorisme global yakni terjadinya penjajahan dari negara-negara Eropa yang menyebar keseluruh penjuru dunia atas nama kepentingan industri dan modernisasi. Pada periode ini ratusan bahkan jutaan nyawa manusia berguguran akibat state terorisme yang dilakukan kaum kolonial ini.
Periode Terorisme kemudian terjadi pada awal abad 20 yakni dari Personal Terrorism yang dilakukan Gavrilo Principe (anggota teroris Serbia) yang menembak mati Archduke Franz Ferdinad pewaris tahta kerajaan Austria-Hongaria pada 28 Juni 1914. Peristiwa ini yang kemudian mendorong terjadinya Perang Dunia I selain faktor idiologi Cahuvinisme dan militerisme yang berkembang pesat saat itu.
Dalam konteks ini Perang Dunia I adalah state terrorism modern yang dilakukan berbasiskan idiologi. Pada dekade ini aksi terorisme sebenarnya diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan idiologi, khususnya komunisme. Disinilah colective terrorism yang berbasis idiologi menemukan bentuknya yang paling radikal, sebab menjelang usai Perang Dunia I, terjadi peristiwa besar di Rusia, yakni peritiwa apa yang disebut Revolusi Bolsevic pada 1917.
Fenomena terorisme berbasis idiologi ini terus berkembang hingga masa Perang Dunia II (Fascisme, Naziisme dan Militerisme) dan sesudahnya dalam bentuk idiologi yang terus berkembang, khususnya munculnya aksi-aksi terorisme yang dimotori Zionisme Israel sejak 1936. Hingga saat kemunculan Zionisme di Timur Tengah, ideologi ini tidak mendatangkan apapun selain pertikaian dan penderitaan.
Dalam masa di antara dua perang dunia, berbagai kelompok teroris Zionis melakukan serangan berdarah terhadap masyarakat Arab dan Inggris. Di tahun 1948, menyusul didirikannya negara Israel, strategi perluasan wilayah Zionisme telah menyeret keseluruhan Timur Tengah ke dalam kekacauan. Berdirinya negara Zionis Israel di tanah Palestina itu tentu saja dengan tumbal darah dan tangis bangsa Palestina yang terusir dari tanah airnya. Pertumpahan darah di Palestina ini merupakan konflik berdarah terpanjang didunia hingga saat ini. Dalam konteks terorisme, diwilayah Palestina inilah Terorisme Zionisme menunjukkan kekejamannya hingga saat ini yang kemudian melahirkan tindakan balasan dalam bentuk terorisme pula.
Perkembangan Terorisme di abad 21 bergerak makin misterius meski indikasi-indikasi idiologis bisa dicermati secara konspiratif dengan kepentingan-kepentingan ekonomi global. Dipicu oleh tragedi WTC 11 september 2001, perkembangan terorisme abad 21 ini mewujud dalam bentuknya yang beragam, dari personal terrorism, collective terrorism, hingga state terrorism.
Fenomena tragedi WTC, Invasi AS ke Afganistan dan Iraq, serta bom bunuh diri di Bali-Indonesia. Jika dilihat dari latar belakangnya juga beragam , dari latar belakang idiologis, ekonomis agama, hingga politis yang terangkum dalam satu kata kunci “ketidakadilan global”. Ketidakadilan global nampaknya menjadi pemicu utama munculnya terorisme baru di awal abad 21 ini. Isu terorisme semakin populer ketika gedung World Trade Centre (WTC) New York yang merupakan simbol kapitalisme dan liberalisme dunia runtuh pada 11 September 2001.

Jenazahdimandikan

Peristiwa yang memalukan bagi bangsa Amerika tersebut mendorong mereka untuk menyatakan perang terhadap terorisme. Amerika meyakini bahwa Al-Qaeda berada dibalik serangan tersebut. Perang terhadap Al-Qaeda dan jaringannya ini menyedot perhatian dunia yang amat luar biasa hingga melibatkan ratusan negara dalam misi pengejaran kelompok teroris tak terkecuali negara-negara di Asia Tenggara.
Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gerakan terorisme tidaklah vakum. David C Rapoport menjelaskannya dalam empat gelombang teori dari terorisme internasional modern yaitu anarkhis, nasionalis, sayap kiri, dan yang terakhir gelombang agama. Kebanyakan kelompok-kelompok teroris akan menghilang secara bertahap, tetapi ada juga sebagian yang bertahan lama.
b. Isu Jamaah Islamiah dan Jihad di Asia Tenggara
Penumpasan DI TII di Indonesia tidak dilakukan secara tuntas. Akibatnya ideologi-ideologi yang menginginkan adanya suatu Negara Islam Indonesia terus berlanjut menjadi paham islam radikal hingga saat ini yang menjadi cikal bakal terorisme di Indonesia. Hijrahnya Abdullah Sungkar dari NII mendirikan organisasi yang dinamakan Jamaah Islamiyah (JI) dan berkembang sampai Asia Tenggara.
Beberapa artikel menyebutkan bahwa pada tahun 1985 Abdullah Sungkar bersama Abu Bakar Bakar Ba’syir disarankan oleh Osama Bin Landen, dalam pertemuan ketika hangatnya perlawanan afganistan terhadap Uni Soviet, untuk membentuk dan mengembangakan organisasi jamaah islamiyah di Asia Tengara.
Akhirnya Asia Tenggara menjadi basis perkembangan organisasi jamaah islamiyah atau islam radikal. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk islam di Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang mempunyai jumlah muslim terbesar didunia, diataranya seperti di Indonesia dan Malaysia, serta komunitas kecil yang tersebar di Filipina, Thailand, dan lain lain.
Scott B McDonald dan Jonathan Lemco ( 2002) mengemukakan dua presfektif perkembangan islam radikal atau jaringan jamaah isalmiyah di asia Tengara. Pertama, Kekuatan Islam adalah kekuatan destruktif yang potensial menunjuk pada beragam Islam radikal, baik yang berhubungan dengan al-qaeda maupun tidak, yang tealah berkembang di Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan kelompok Abu sayyaf merupakan bentuk nyata bahaya yang menangancam keamanaan negara Asia Tenggara dan juga negara Amerika Serikat. Hal tersebut berkembang menurut Scott B McDonald dan Jonathan Lemco karena kurang tugas dan efektifnya, sehingga kelompok islam radikal dapat “ mendestabilisasi” wilayah asia tenggara, dalam mengembangkan organisasi jamaah islamiyah.
Kedua, Presfektif yang berlawanan dengan yang pertama yaitu pandangan bahwa sebagian besar muslim di Asia Tenggara tidak akan mendukung Islam radikal. Namun mereka berkembang karena jiwa tertekan, keputusasaan, mereka anggap telah menyudutkan islam, sehingga semakin kuatnya jamaah islamiyah di Asia tenggara, sebagai bentuk perlawanan terhadap negara Amerika khususnya dan negara-negara barat lainnya yang memusuhi islam.
Serangan Amerika Serikat ke Afganistan yang telah menewaskan sejumlah orang tak berdosa telah menggerakan mereka untuk mengangkat senjata sebagai kelompok militan atau laskar jihad untuk menebar aksi teror terhadap fasilitas Amerika dan sekutunya di seluruh dunia termasuk yang berada di Asia tenggara dan di Indonesia.
kartosoewirdjo
c. Internet Sebagai Sarana
Internet adalah sarana komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru berbentuk virtula, namun seolah-olah kita merasakan hal yang nyata (Pertus Golose : 2006). Internet lahir sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang yang mempunyai dua fungsi kontrovesial, yaitu fungsi positif sebagai khasanah ilmu pengetahuaan berupa informasi, berita aktual, dan layanan transaksi perbankan dan sejumlah bisnis lainnya. Sedangkan fungsi negatif ketika internet tersebut menjadi pengayaan ilmu pengetahuan jatuh terhadap orang yang salah, artinya pengetahuan teknologi tersebut digunakan sebagai bentuk lain dari kejahatan , seperti dalam pembobolan ATM, Penyebaran Virus, termasuk penggunaan website atau situs untuk menyebarkan faham, ideologi, rencana penyerangan terorisme.
Kelompok teroris memanfaatkan internet ini dalam usaha penyerangan dan penanaman paham ideologinya dan mendukung sederetan aksi terornya dan memanfaatkan internet sebagai media koordinasi dan komunikasi.
Pertumbuhan penggunaan internet oleh kelompok ekstrimis Asia Tenggara terus meningkat. Laporan dari Australian Strategic Policy Institute dan S Rajaratnam School of International Studies menjelaskan bahwa Saat ini kelompok-kelompok yang sering dituding Barat sebagai teroris ini gencar menggunakan internet, khususnya situs jejaring sosial untuk merekrut anggota baru.
Pertumbuhan tersebut seiring dengan meledaknya internet di Asia Tenggara sejak tahun 2000 (Berita Okezone, Sabtu 7 Maret 2009). Kedua lembaga tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa internet semakin berkembang digunakan oleh kelompok teroris sebagai alat penting untuk merekrut anggota guna melakukan berbagai aksi kekerasan. Jumlah situs-situs yang dituding milik kelompok radikal, baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu meningkat drastis. Pada tahun 2007, situs yang dituduh berbau radikal hanya 15 situs, namun pada tahun 2008 meningkat menjadi 117 situs. Situs-situs tersebut digunakan untuk melakukan propaganda melalui video, gambar, atau pernyataan-pernyataan lewat internet.
Internet juga digunakan sebagai sarana komunikasi oleh kelompok-kelompok teroris. Selain dinilai aman mereka juga tidak mau mengambil resiko tertangkap karena menggunakan surat dan pengiriman melalui pos atau jasa pengiriman yang ada. Menyikapi keadaan ini seharusnya negara-negara di Asia Tenggara bersatu untuk memerangi gerakan radikalisasi melalui internet ini. Sayangnya di sejumlah negara Asia Pasifik belum terdapat peraturan yang spesifik yang dapat menyentuh dunia maya.
d. Kerjasama antarnegara dan antardepartemen
Terorisme merupakan ancaman keamanan yang nyata. Masyarakat sangat dirugikan oleh kejahatan terorisme yang terjadi. Masih teringat rentetan kejahatan terorisme berupa peledakan bom yang terjadi di Indonesia yang sangat merugikan negara mulai dari sektor ekonomi, pariwisata, dan yang paling signifikan adalah meneror rasa keamanan masyarakat.
Terorisme yang merupakan kategori kejahatan transnasional dalam perkembangannya bukan lagi merupakan ancaman satu negara saja. Globalisasi yang merupakan sebuah gerakan sosial yang tumbuh karena meningkatnya interkonektifitas antar manusia di seluruh permukaan bumi mengakibatkan semakin memudarnya batas-batas negara. Perkembangan telekomunikasi, khususnya internet, migrasi penduduk dan terutama globalisasi menjadi pendorong perkembangan transnasionalisme ini.
Penanganan atas terorisme ini harus betul-betul dilaksanakan secara serius. Struktur dan karakteristik nya yang biasanya terorganisir sehingga sulit untuk dibongkar dengan pendekatan penyelidikan hukum semata tentunya tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum (kepolisian) sendiri. Dibutuhkan kerjasama seluruh komponen baik dalam dan luar negeri dalam penanganan kejahatan terorisme ini.
Karakteristiknya yang cenderung melibatkan jaringan-jaringan di beberapa negara mengakibatkan perlunya kerjasama regional dan internasional dengan negara lain di lingkungan Asia Tenggara dalam hal pertukaran data dan informasi. Di dalam negeri sendiri dibutuhkan koordinasi dan kerjasama internal antardepartemen antar penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, departemen keuangan, departemen agama, dan instansi lain yang terkait dalam menangani kejahatan terorisme ini di mana masing-masing pihak harus meninggalkan “ego departemen”.
Dalam konteks dalam negeri menghadapi ancaman terorisme yang terjadi di Indonesia, selain melakukan fungsi kepolisian repsesif, diperlukan pendekatan preemtif dan preventif. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang menawarkan berbagai solusi pemecahan dengan melalui penelitaan dan riset, maupun pendekatan kepada tersangka atau pelaku teroris dengan basis ilmu pengetahuan seperti : psikologi, kriminologi, sosiologi, agama dan teknologi kepolisian.
Salah satu contoh adalah pendekatan psikologi yang dilakukan Indonesia terhadap pelaku atau seorang mantan terorisme yang sudah tidak aktif, sehingga mampu mengungkap jaringan terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan bisa melaui pendekatan keluarga, agama, dan reward bagi yang telah bekerja sama dalam rangka mendapatkan informasi yang mendalam tentang sepak terjang dan modus operandi teroris, serta faham-faham yang ditanamkan pada anggota baru, sehinga organisasi ini mampu beproduksi, atau menurut pepatah : patah satu hilang berganti (Petrus Golose : 2009).
Menanggapi faham radikalisme, maka perlu diadakan pemulihan kepada para pelaku atau seeorang yang sudah terjangkit faham tersebut. Beberapa ahli berpendapat untuk mengadakan lembaga konseling untuk merehabilitasi para pelaku teroris. Petrus Golose (2009) menyatakan bahwa pemulihan yang dilakukan bukan pada tataran rehabilitasi, melainkan deradikalisasi, karena mereka bukan pencandu narkoba yang dalam ketergantungan tinggi, namun keyakinan mereka yang harus dipulihkan.

III. KESIMPULAN
Terorisme adalah kejahatan terorganisir yang mempunyai ideologi bersifat radikalisme yang melakukan penyerangan dengan menggunakan teror sebagai alat untuk mewujudkan tujuan organisasinya. Jaringan kelompok ini tidak lagi berada fokus dalam suatu negara tetapi lebih cenderung lintas negara sehingga membutuhkan kerjasama yang erat dalam rangka tukar menukar data dan informasi antarnegara khususnya di kawasan Asia Tenggara dalam upaya penanggulangannya.
Upaya penanggulangan hendaknya tidak hanya menonjolkan tindakan represif tetapi didukung oleh tindakan preemtif dan preventif dalam mengkaji akar permasalahan. Gelombang terorisme yang ada saat ini cenderung bersifat religious wave yang dipicu oleh adanya “ketidakadilan global” yang lebih bersumber pada suatu paham radikal yang dianut para kelompok teroris yang ada. Upaya “deradikalisasi” yang ditawarkan sepertinya lebih tepat dalam rangka menyelesaikan akar permasalahan dari terorisme yang terjadi.
Daftar Bacaan

Abimanyu, Bambang 2005. Terror Bom di Indonesia. Jakarta : PT. Grafindo.
Badrun, Ubedilah. 2005. Terorisme dalam Perspektif Historis. http://www.ubed-centre.blogspot.com.
Center For Moderat Muslim Indonesia, 2007. Terorisme dan Dialektika Moral. http://www.cmm.or.id
Golose, Petrus. 2009. Terorisme di Indonesia. Disampaikan pada kuliah Masalah Sosial dan Isu Kriminologi. Program Pascasarjana KIK -UI Angkatan 13.
Rapoport, David (2005) “Four Waves of Terrorism.” In Dipak K. Gupta (ed.) Terrorism and Homeland Security. Belmont, CA: Wadsworth.

MELAWAN LUPA,, KALAU TERORISME ADALAH KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN , TINGGAL KEDOKNYA APA DAN MOTIFNYA YANG BERBEDA

gugur di sulteng

BUfk8K3CEAA-Gvv

BUf3hlTCEAA-g36

tkp-palu1

weqwewe

picture-0262

perakkk71

perakk51

perakk41

perakk31

perakk21

odfkgdzk2
Berikut adalah beberapa kejadian terorisme yang telah terjadi di Indonesia dan instansi Indonesia di luar negeri:
1949
• Kartosuwiryo memproklamirkan DI/TII di Jawa Barat. Negara Islam Indonesia (NII) wilayah Jawa Barat.
1952
• Kahar Muzakar bergabung dengan NII. Negara Islam Indonesia (NII) wilayah Sulawesi Selatan.
1953
• Daud Beureuh bergabung dengan NII. Negara Islam Indonesia (NII) wilayah Aceh.
1980
• Terjadi perpecahan dan persaingan existensi di antara anggota NII. Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir mendirikan basis yang berpusat di pondok pesantren Al-Mukmin di desa Ngruki, Jawa Tengah (1980-1983).
1981
• Garuda Indonesia Penerbangan 206, 28 Maret 1981. Sebuah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dari Palembang ke Medan pada penerbangan dengan pesawat DC-9 Woyla berangkat dari Jakarta pada pukul 8 pagi, transit di Palembang, dan akan terbang ke Medan dengan perkiraan sampai pada pukul 10.55. Dalam penerbangan, pesawat tersebut dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Mereka bersenjata senapan mesin dan granat, dan mengaku sebagai anggota Komando Jihad; 1 kru pesawat tewas; 1 tentara komando tewas; 3 teroris tewas.
1983
• Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir ditangkap akibat melakukan tindakan subversif.
1985
• Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir melarikan diri ke Malaysia pada saat proses kasasi. Di Malaysia Sungkar dan Ba’asyir menggalang pengiriman pasukan Jihad ke Afghanistan (1985-1992).
• Bom Candi Borobudur 1985, 21 Januari 1985. Peristiwa terorisme ini adalah peristiwa terorisme bermotif jihad kedua yang menimpa Indonesia.
1992
• Di Afghanistan terjadi perpecahan dengan kelompok Abdullah Sungkar dengan kelompok yang dipimpin Ajengan Masduki.
1993
• JI secara resmi dideklarasikan oleh Abdullah Sungkar.
2000
• Bom Kedubes Filipina, 1 Agustus 2000. Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday.
• Bom Kedubes Malaysia, 27 Agustus 2000. Granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Bursa Efek Jakarta, 13 September 2000. Ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan.
• Bom malam Natal, 24 Desember 2000. Serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak.

perak11

paluuu41

2001
• Bom Gereja Santa Anna dan HKBP, 22 Juli 2001. di Kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, 5 orang tewas.
• Bom Gereja Semarang 2001, 31 Juli 2001. Bom yang meledak di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega, Jl.Gajah Mada 114-118, Semarang.
• Bom Plaza Atrium Senen Jakarta, 23 September 2001. Bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera.
• Bom restoran KFC, Makassar, 12 Oktober 2001. Ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang Makassar tidak meledak.
• Bom sekolah Australia, Jakarta, 6 November 2001. Bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta.
2002
• Bom Tahun Baru, 1 Januari 2002. Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Bali, 12 Oktober 2002. Tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat bersamaan, diManado, Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa.
• Bom restoran McDonald’s, Makassar, 5 Desember 2002. Bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald’s Makassar. 3 orang tewas dan 11 luka-luka.
2003
• Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2003, Bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, 27 April 2003. Bom meledak dii area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.
• Bom JW Marriott, 5 Agustus 2003. Bom menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.
2004
• Bom Palopo, 10 Januari 2004. Menewaskan empat orang. (BBC).
• Bom Kedubes Australia, 9 September 2004. Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI. (Lihat pula: Bom Kedubes Indonesia, Paris 2004).
• Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Desember 2004.
2005
• Dua Bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005.
• Bom Tentena, 28 Mei 2005. 22 orang tewas.
• Bom Pamulang, Tangerang, 8 Juni 2005. Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Bali, 1 Oktober 2005. Bom kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di R.AJA’s Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran.
• Bom Pasar Palu, 31 Desember 2005. Bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.

paluu31

palu22
2006
• Bom Poso 2006 -10 Maret 2006. Ledakan bom di rumah penjaga Kompleks Pura Agung Setana Narayana di Desa Toini, Poso. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Poso 2006 -22 Maret 2006. Sekitar pukul 19.00 WITA, bom meledak di pos kamling di Dusun Landangan, Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Gereja Poso 2006 – 1 Juli 2006. Bom meledak di Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Eklesia Jalan Pulau Seram, Poso, Sabtu (1/7), sekitar pukul 22.15 Wita yang cukup keras hingga terdengar dalam radius tiga kilometer. Tidak ada korban jiwa
• Bom Stadion Poso – 3 Agustus 2006. Sekitar pukul 20.00 WITA, bom kembali meledak di Stadion Kasintuwu yang terletak tepat di samping Rumah Sakit Umum Poso. Tidak ada korban jiwa.
2009
• Bom Jakarta, 17 Juli 2009. Dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan, sekitar pukul 07.50 WIB. Dani Dwi Permana meledakkan bom di Hotel JW Marriott di Mega Kuningan, Jakarta. Lima menit kemudian, rekannya Nana Ikhwan Maulana meledakkan bom di Hotel Ritz-Carlton yang terletak tidak jauh dari Marriott. Tujuh orang meninggal dunia dan lebih dari 50 orang terluka dalam dua serangan bom itu. Penyelidikan polisi menunjukkan perencanaan bom dipimpin oleh Noordin M. Top.
2010
• Januari 2010. Penembakan warga sipil di Aceh.
• 27 Februari 2010. Penemuan bom di Masjid Sang Cipta Rasa yang berada di lingkungan Kraton Kasepuhan Cirebon. Bungkusan itu ditemukan sehari setelah puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Cirebon.
• September 2010. Perampokan bank CIMB Niaga.
• 29 September 2010, Ahmad bin Abu Ali meledakan bom sepeda yang dikendarai di dekat AKP Heri yang sedang mengatur lalu lintas di depan Pos Lalu Lintas Pasar Sumber Arta, Kalimalang, Jakarta Timur. Ahmad bin Abu Ali menderita luka parah.
2011
• Bom Cirebon, 15 April 2011. Muhammad Syarif tewas meledakan diri di Masjid Al-Dzikro. Ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat shalat Jum’at yang menewaskan pelaku bom bunuh diri dan melukai 28 orang lainnya.
• Bom Gading Serpong, 22 April 2011. Rencana bom yang menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan diletakkan di jalur pipa gas, namun berhasil digagalkan pihak Kepolisian RI.
• 22 September 2011. Penemuan empat bom di Kota Ambon yaitu bom di trotoar jalan Karang Panjang pada Kamis (22/9) dan Terminal Talake Mardika pada Sabtu (24/9) malam. Dua bom ini meledak dan tidak memakan korban. Dua bom lagi ditemukan lagi pada hari yang sama yaitu pada 26 September 2011 yaitu di Gereja Maranatha dan Gereja Anugerah.
• Bom Solo, 25 September 2011. Achmad Yosepa Hayat alias Hayat alias Raharjo alias Abu Daud bin Daud, tewas meledakan diri di Gereja Bethel Injil. Ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah usai kebaktian dan jemaat keluar dari gereja. Satu orang pelaku bom bunuh diri tewas dan 28 lainnya terluka.
2012
• 17 Agustus 2012. Insiden penembakan yang dilakukan orang yang tak dikenal terjadi di Pospam Glemblegan, Surakarta. Sebanyak dua polisi luka-luka. Bripka Endro Margiyanto dan Brigradir Kukuh Budiyanto yang sedang berjaga di Pospam Gemblegan, pada pukul 01.10 WIB.
• Bom Solo, 19 Agustus 2012. Granat meledak di Pospam Gladak, Jl. Jenderal Sudirman Solo, Jawa Tengah. Ledakan ini mengakibatkan kerusakan kursi di Pospam Gladak. Tidak ada korban jiwa.
• 30 Agustus 2012. Penembakan di Pos Polisi Singosaren, Jalan Rajiman Serengan, Solo, Kamis (30/8/2012), yang menewaskan seorang anggota kepolisian, Bripka Dwi Data Subekti.
• 10 September 2012. Brigadir Dua Jefri Runtoboy meninggal dunia karena ditembak oleh orang tidak dikenal di Wamena, Papua. Anggota Sabhara Polisi Resor Tolikara ini meninggal dengan 14 luka tembak (lima kali pada bagian punggung, satu pada bagian belakang leher, satu pada rusuk kiri, empat kali pada perut bagian kanan, satu pada dada kanan, satu pada lengan kanan, dan satu pada bagian bawah mata kanan) saat sedang patroli, pukul 10.30 WIT di Desa Milineri, Wamena. Ia diserang saat melaksanakan tugas pengamanan kegiatan pengaspalan di Jalan Karubaga, yang dikerjakan PT Moderen Widya Teknikal.
• 9 Oktober 2012. Sebuah bom yang meledak di depan rumah warga di Kelurahan Kawua, Kabupaten Poso, yang berjarak 230 kilometer dari Kota Palu.
• 22 Oktober 2012. Sebuah ledakan yang diduga berasal bom rakitan
terjadi di Pos Lalu Lintas dekat SMA Kristen di pusat kota Poso, Sulawesi
Tengah.
• 22 Desember 2012. Empat anggota kepolisian tewas setelah ditembak oleh kawanan kelompok bersenjata di Poso, Sulawesi Tengah. Keempat korban penembakan tersebut bernama Briptu Eko Wijaya, Briptu Ruslan, Briptu Winarto, dan Briptu Wayan Putu Ariawan. Tiga korban penembakan tewas di tempat, sementara Briptu Eko Wijaya meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Polisi berhasil menangkap dua dari 10 tersangka yang diduga terlibat dalam penembakan ini. Polri menduga pelaku penyerangan adalah anak buah Santoso alias Abu Wardah, salah seorang pimpinan kelompok teroris di Poso.
2013

paluu23

paluu1

• Kamis, 2 Mei 2013. Penemuan lima bom pipa di Jl Bangka II F, Jakarta Selatan. Lima bom pipa tersebut siap untuk diledakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H. Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat. Peledakan bom sendiri rencananya akan dilakukan di Kedutaan tersebut pada Jum’at 3 Mei 2013 pagi. Namun peledakan tersebut dapat dicegah karena Tim Densus 88 Polri terlebih dahulu menangkap dua terduga teroris Sefa Riano alias Asep (perakit bom) dan Achmad Taufiq alias Ovie, di Jl. Jend. Sudirman, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis 2 Mei 2013 malam.
• 3 Juni 2013. Kejadian yang tak kalah mengejutkan adalah adanya peristiwa bom bunuh diri di halaman Mapolres Poso, Sulawesi Tengah, 3 Juni 2013. Seorang pria yang belakangan diketahui bernama Zainul Arifin, mengendarai sepeda motornya masuk ke halaman Mapolres Poso dan meledakkan diri. Anehnya, pada saat itu tak ada anggota polisi yang terluka dalam insiden tersebut karena anggota kepolisian baru saja selesai melaksanakan apel pagi.
• 7 Juni 2013. Brigadir Kepala Didik Puguh, anggota Kepolisian Sektor Kota Kediri, Jawa Timur, menjadi korban penembakan oleh perampok, beberapa saat setelah mengambil uang Rp 143 juta dari Bank Central Asia (BCA). Penembakan terjadi ketika dua perampok yang berboncengan sepeda motor mengincar uang bawaan korban. Peristiwa terjadi di perempatan Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Kediri, sesaat sebelum salat Jumat. Dalam aksi penembakan tersebut, Bripka Didik berhasil menyelamatkan diri. Dalam kondisi bercucuran darah, ia memacu kendaraannya menuju rumah sakit terdekat. Uang yang dibawanya pun berhasil diselamatkan.
• 4 Juli 2013. Briptu Ratijo, anggota Pos Polisi Bunut Polsek Sragi, ditembak orang tak dikenal di Simpang Tanggul, Desa Bunut, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan, Kamis 4 Juli 2013 pukul 18.30. Ratijo ditembak setelah melakukan pengejaran terhadap sekelompok orang mencurigakan dari Desa Belanga, Kecamatan Sragi, menuju Desa Bunut.
• 27 Juli 2013. Anggota Satuan Lalu Lintas Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat, Aipda Patah Saktiyono ditembak di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Namun, ia selamat dalam insiden tersebut. Pada Sabtu (27/7/2013) subuh lalu, Aipda Patah Saktiyono ditembak oleh 2 OTK, saat melintas tepat di depan Sekolah Al-Path, Ciputat, Tangerang Selatan. Anggota Polantas Gambir ini ditembak dari belakang oleh pelaku. Korban tersungkur tepat di depan sebuah masjid yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi penembakan. Tembakan pelaku mengenai punggung korban dan tembus hingga ke dada kirinya, namun korban dapat terselamatkan jiwanya.
• 4 Agustus 2013. Peledakan Vihara Ekayana Amara Jalan Mangga II/8 RT 08/08 Kelurahan Duri Kepa, Tanjung Duren, Jakarta Barat, pukul 18.50 WIB. Satu paket bom gagal meledak dan 3 orang luka-luka.
• 7 Agustus 2013. Aiptu Dwiyatno tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sepekan kemudian, giliran Aiptu Kushendratna dan Bripka Ahmad Maulana tewas ditembak di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pada Rabu (7/8/2013) subuh lalu, Aiptu Dwiyatno tewas tertembak di kepala saat dirinya melintas di depan RS Sari Asih, Tangerang Selatan. Saat itu, anggota Binmas Polsek Cilandak hendak mengisi kegiatan ceramah di Lebak bUlus, Jaksel.
• 16 Agustus 2013. Dua anggota polisi Aiptu Kus Hendratna dan Bripka Ahmad Maulana, juga tewas ditembak oleh 2 orang pria misterius di depan Masjid Bani Umar, Jalan Graha Raya Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan.
• 10 September 2013. Aipda (Anumerta) Sukardi, tewas ditembak orang tak dikenal ketika tengah mengawal enam truk di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
• 25 Desember 2013. Ditemukan tas ransel berisi dua rangkaian bom rakitan di sebuah warung tegal di kawasan Panongan, Tangerang, Banten. Rangkaian bom dapat dijinakkan oleh Tim Gegana Polda Metro.
Beberapa insiden di atas, adalah sebagai bukti bahwa fenomena terorisme di Indonesia bukanlah suatu kejahatan biasa namun sebagai extra ordinary crime against humanity.

PERMASALAHAN mengenai terorisme di Indonesia sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum,dimana dalam penegakkan hukum diyakini bahwa hukum tidak berada dalam ruang yang hampa, suatu pendapat yang menarik untuk dikaji sekaligus menjadi tambahan wawasan bagi semua pihak, adalah ketika 11 ( sebelas ) jam waktu yang dibutuhkan oleh Polri dalam upaya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme seperti di Ciputat beberapa waktu lalu.

sebelas jam bukan waktu yang singkat , apakah profesionalisme Polri patut dipertanyakan , manakala sementara ini film -film barat hollywood asyik menceritakan keberhasilan unit-unit lawan teror untuk membasmi kejahatan dalam hitungan detik atau beberapa cerita sebagai rujukan dari masa lampau yang mengatakan upaya raid seperti yang dilakukan di Ciputat harusnya cukup dalam hitungan menit, tuntas dan bersih.

adalakalanya antara pemikiran teoritis dan aplikasi dilapangan ibarat mempertemukan minyak dan air , antara kebutuhan atas pertimbangan bahwa penggunaan senjata api haruslah sebagai upaya terakhir ” final resort ” dan upaya penggunaan senjata api haruslah diiarahkan kepada sasaran secara limitatif dan hanya melumpuhkan semata.

teori dan konsep human right dan proses due of law menjadi suatu chalenge , yang harus dikiritisi untuk menyempurnakan kajiankonsep dan teori yang dipaparkan diawal mula, apakah tembakan melumpuhkan tersebut harus diterjemahkan kedalam definisi hanya ditembak kakinya saja ??? ataukah dalam situasi darurat seperti di ciputat upaya melumpuhkan dengan menembak kaki nantinya tidak akan kontraproduktif manakala teroris yang mempersenjatai dirinya dengan senajata api kemudian tiba tiba meletakkan senjatanya secara serta merta , bilaman kalau nantinya senjata yang masih dalam gengaman tangan diarahkan dan ditarik picunya tepat ke kepala operator tam tindak Polri .

upaya somasi dan persuasi selama sebelas jam harusnya cukup memberikan waktu dan keempatan kepada mereka yang dengan lantang menyuarakan adanya pelanggaran HAM oleh anggota Polri dalam misi penangkapan beresiko tingg seperti di ciputat, katakanlah bagi mereka yang menyuarakan suara minoritas tadi dengan lebih proaktif ikut berkontribusi dalam upaya pemeberantasan terorisme sesuai konsep dan teori yang dipelajari dan diyakini, kalau saja KONTRAS saat itu mengirimkan wakilnay ke lokasi penangkapan bisa jadi akan lain ceritanya, siapa tahu para teroris yang bersembunyi di dalam rumah akan tergerak hatiya untuk menyerah dan mau dibawa hidup-hidup guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan untuk diuji didepan Hakim dan pengadilan

inilah seharusnya menjadi bukti bahwa headline salah judul dalam media cetak mainsteram yang memaksa ” POLRI HARUS YAKIN DAN PERCAYA DENGAN PENEGAKKAN HUKUM ” suatu utopia ketika mereka yang kemudian disebut sebagai TERDUGA teroris malah tidak mau mengakui keberadaan dan keberlakuan HUKUM positif itu sendiri , karena bagi mereka 72 bidadari lebih menjanjikan daripada hukuman 7 tahun penjara lewat pengadilan di Indonesia, apalagi kalau saat ajal bisa membawa operator lapangangn penindakan Polri yang hendak melakukan penagkapan , bisa jadi tidak sekedar 72 bidadari tapi mungkin bonus tambahan menanti.

jangan lupa .ketika Polisi ditakdirkan percaya kepada hukum maka pelaku kejahatan teror mengharamkan hukum sebagai buatan manusia.

DPO KASUS TEROR PENEMBAKAN TERHADAP ANGGOTA POLRI, BILA ANDA MENGETAHUI DAN MELIHAT SEGERA LAPORKAN KEPADA KEPOLISIAN TERDEKAT

BUf3hlTCEAA-g36

BUfk8K3CEAA-Gvv
Mudah-mudahan bermanfaat pointers Penjelasan Direktur Penindakan BNPT Brigjen Pol Dr Petrus R Golose yang bisa kami tangkap sbb :

1. Berbicara aksi teror akhir2 ini kita harus melihat trend global terrorism yaitu: Pasca pergantian kepemimpinan Al Qaeda dr Osama bin Laden ke Ayman Al Zawahiri terjadi perubahan signifikan antara lain perluasan jaringan Al Qaeda, perubahan sasaran yang tadinya Osama hanya menekankan penyerangan thd Amerika dan kepentingannya serta sekutunya. Sekarang Ayman menyerukan penyerangan thd negara masing2 yang tidak berhukum kepada hukum Islam, dan buat sel2 kecil utk menyerang aparat pemerintah (Ightiyalat)

2. Kasus penembakan thd Polisi tdk hanya terjadi di Indonesia tapi di negara seperti pakistan, Afganistan, Suriah, mesir, thailand. Ini merupakan reaksi dr fatwa Ayman.

3. Penembakan polisi di Indonesia oleh teroris sdh terjadi dari dulu perlu kita ingat penembakan anggota polsek prembun, pos pol purworejo, polisi di Poso, polisi di solo, dan terakhir Jakarta.

4. Bahwa teror yang terjadi kepada polisi ini adalah TEROR KPD NEGARA bukan hanya kpd polisi. Sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama dalam penanggulangannya.

5. Bahwa densus 88 ada karena ada teror, BNPT ada karena ada teror, densus 88 menangkap pelaku teror utk mencegah agar tidak terjadi korban masyarakat atas aksi teror Jd jangan dibalik.

6. Bhw Polisi melakukan penangkapan tdk boleh senyap krn harus ada tahapan – tahapan SOP yang harus dilalui sehingga dg melakukan tahapan2 itu tentunya berdampak akan mengundang masyarakat melihat..

7. Bhw anggota polisi yang meninggal akibat serangan teroris adalah PAHLAWAN.

8. Bhw peran TNI sangatlah besar dlm penanggulangan terorisme di BNPT kedeputian I pencegahan dan deradikalisasi itu sangatlah penting dan bahkan tersirat masyarakat menghendakinya penanggulangan teror ya dengan pencegahan dan deradikalisasi bukan penindakan.

9. Apa yang terjadi di timur tengah dengan Istilah “arab spring” yaitu kebangkitan negara2 arab dengan cara menggulingkan rezim yang ada Al qaeda mengambil bagian dr hal itu sehingga tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh dg peta pergerakan di dlm negeri.

10. Bhw penanggulangan teror di Indonesia menjadi contoh internasional karena full of law atau law enforcement, Presiden Indonesia, para duta besar indonesia di negara – negara sahabat sangat dihormati dan dipuja – puja dunia internasional krn salah satunya masalah penanggulangan terorisme yang memperhatikan kaidah resolusi PBB yaitu law enforcement and humman rights

Mhn maaf kalo kurang lengkap mgk bisa ditambahi…..

BIAR BADAN HANCUR LEBUR
KITA KAN BERTEMPUR
MEMBELA KEADILAN SUCI
KEBENARAN MURNI

DIBAWAH DWI WARNA PANJI
KITA KAN BERBHAKTI
MENGORBANKAN JIWA DAN RAGA
MEMBELA IBU PERTIWI

DEMI ALLAH MAHA ESA
KAMI KAN BERSUMPAH
SETIA MEMBELA NUSA BANGSA
TANAH TUMPAH DARAH

ANALISA INTELIJEN TERHADAP TAKTIK DAN TEKNIK TEROR PENEMBAKAN TERHADAP ANGGOTA POLRI

MENYAMPAIKAN ANALISA PRIBADI KAMI TERKAIT AKSI TEROR BERUPA PENEMBAKAN /ASSASSINATION / IKHTIYALAT TERHADAP ANGGOTA POLRI AKHIR – AKHIR INI SBB :
By. Still Loving You
20130808-135644.jpg
1. FENOMENA SERANGAN TERORIS HARUS KITA LIHAT TREND GLOBAL SAAT INI MODUS YANG DILAKUKAN TERORIS DI INDONESIA APABILA KITA BANDINGKAN DENGAN AKSI TEROR DI NEGARA LAIN BISA KITA SIMPULKAN SALING MEMBERIKAN INSPIRASI KRN YANG TJD DI INDONESIA JUGA TERJADI DI NEGARA LAIN, SBG CONTOH MODUS BOM DENGAN SEPEDA MOTOR TERNYATA DI PAKISTAN TERJADI JUGA, MODUS PENEMBAKAN THD POLISI : DI THAILAND SELATAN 5 ANGGOTA POLISI THAILAND MENINGGAL DI TEMBAK OLEH KELOMPOK TERORIS PATTANI. PENYERANGAN MENGGUNAKAN RACUN RICIN TERJADI JUGA DI AFGANISTAN, BAHKAN SERANGAN RACUN RICIN JUGA DILAKUKAN THD SENATOR AS. TUJUAN PARA TERORIS INI ADALAH DARUL ISLAM NUSANTARA DARUSALAM
2. SELANJUTNYA KENAPA TERORIS MENJADI BRUTAL DAN MELAKUKAN PENEMBAKAN THD ANGGOTA POLRI YANG DILAPANGAN DAN BERSERAGAM MENURUT KAMI ANALISANYA SBB :
a. SETELAH FATWA ABB BAHWA SAAT INI JIHAD DI INDONESIA BUKAN LAGI FARDHU KIFAYAH NAMUN FARDHU ‘AIN KRN INDONESIA DIANGGAP SBG DARUL HARBY JD HUKUMNYA MENJADI WAJIB BAGI UMAT ISLAM UTK JIHAD MELAWAN KAFIR HARBY PEMERINTAH INDONESIA, ABB MENGATAKAN SAAT INI ADALAH SAATNYA PERANG THD PEMERINTAH INDONESIA, DIJABARKAN MELALUI TULISAN AMAN ABDURAHMAN BHW IKHWAN2 DIMANAPUN BERADA BERGERAKLAH SESUAI KEMAMPUANMU LAKUKAN JIHAD TERHADAP PARA THOGHUT (DIYAKINI OLEH MEREKA SEBAGAI THOGUT ADL PEMERINTAH INDONESIA DAN ANSHARUT THOGHUT ADL TNI POLRI), BERGERAK DENGAN SEL2 KECIL NAMUN HASILNYA BESAR
Bom bunuh diri poso
b. POLRI SAAT INI SEBAGAI LEADING SECTOR PENANGANAN TEROR OLEH KARENA ITU POLRI YANG AKAN DI JADIKAN MUSUH PERTAMA TERORIS, NAMUN DEMIKIAN KALO KITA LIHAT KEJADIAN SEBELUMNYA SIAPAPUN YANG MENJADI PENGHALANG BAGI MEREKA SEPERTI ULIL ABSHAR ABDALLA, NAZARUDIN UMAR, TH 1999 PERCOBAAN PEMBUNUHAN THD MATORI ABDUL JALIL, GUNTUR ROMLI MEREKA ITU DIJADIKAN SASARAN PARA TERORIS JUGA.
c. KENAPA POLISI YANG TIDAK TAHU MENAHU YANG DITEMBAK??….MEREKA SANGAT MENCARI ANGGOTA DENSUS 88 ITU BAGI MEREKA NILAI YANG TERTINGGI ADALAH MEMBUNUH ANGGOTA DENSUS NAMUN UTK MENDAPATKAN ANGGOTA DENSUS CUKUP SULIT KRN TIDAK BERSERAGAM SEHINGGA YANG DG MUDAH DIJUMPAI DAN DISERANG ADALAH ANGGOTA BERSERAGAM, KRN ANGGOTA BERSERAGAM MERUPAKAN SYMBOL POLISI SHG PESAN ITU YANG INGIN DISAMPAIKAN. “KALO DENSUS NANGKAP2 LAGI SY AKAN PETIK SATU PERSATU POLISI” KIRA2 BEGITU PESAN TERSIRATNYA…NAH YANG MEMBUAT KITA MIRIS DAN SEDIH HAL ITU MENJADIKAN BANYAK ORANG YANG TERMAKAN ANCAMAN ITU SEHINGGA BERPENDAPAT INI GARA2 DENSUS NEMBAK2 MAKANYA MEREKA BALAS DENDAM….KALO ADA YANG BERPIKIRAN SEMPIT BEGITU SARAN KAMI GAMPANG PENANGAN TEROR SERAHKAN KE SATPOL PP NANTI KAMI YAKIN SATPOL PP YANG AKAN DITEMBAKIN TERORIS….
d. POLISI BERSERAGAM MERUPAKAN EASY TARGET SEHINGGA MEREKA MENJADIKAN INI SEBAGAI SASARAN DENGAN NILAI YANG TINGGI (HIGH VALUABLE TARGET) TAPI KALO DAPAT ANGGOTA DENSUS ITU YANG SANGAT DITUNGGU – TUNGGU.
bbm__1352809186007

Densus laks penyisiran kota poso
3. PERLU KITA KETAHUI BAHWA JARINGAN TERORIS SELALU MENGANALISA DAN EVALUASI BAIK KEGAGALAN MAUPUN KEBERHASILAN OPERASI MEREKA, SPT CONTOH KENAPA IKHWAN2 GAMPANG TERTANGKAP, KENAPA PELATIHAN ACEH TERBONGKAR, KENAPA ABU OMAR BISA KETANGKAP, KELEMAHAN – KELEMAHAN APA YANG MEREKA MILIKI DAN BAGAIMANA DENSUS 88 BISA MENGENDUS SHG ITU DIJADIKAN ANEV UTK PERBAIKAN PADA GERAKAN SELANJUTNYA.
4. PERNAH KITA DAPATKAN DOKUMEN HASIL ANEVNYA SEPERTI DENSUS MENGGUNAKAN IT SEHINGGA BERDAMPAK TJD PERUBAHAN POLA KOMUNIKASI MEREKA MEMINIMIZE PEMBICARAAN VIA HP, MEREKA MEMBUAT BUKU CONTRA SURVEILLANCE, MEREKA MEMBUAT BUKU CONTRA PENYIDIKAN DAN INI DISEBARLUASKAN DAN DIAJARKAN PADA SAAT TADRIB2. NAMUN DEMIKIAN KITA SELALU BERUSAHA JANGAN KALAH DENGAN MEREKA SPT MEREKA BUAT COUNTER SURVEILLANCE KITA SDH SIAPKAN ANTI COUNTER SURVEILLANCENYA DSB. HAL INI JUGA KRN SERINGNYA DI EKSPOSE PENGGUNAAN INTERCEPT DI PERADILAN KORUPSI ITU BERPENGARUH THD JARINGAN TEROR.
5. JARINGAN SIAPA YANG BERMAIN MENURUT KAMI YA JARINGAN MUJAHIDIN INDONESIA BARAT DAN MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR MEREKA BERKOLABORASI. SEDANGKAN UTK EKSEKUTOR BISA BERBEDA – BEDA. BISMILLAH KAMI AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA, JIWA RAGA APAPUN KITA PERTARUHAN UNTUK UNGKAP KASUS INI.
6. KALO BICARA BB SENJATA YANG DIPAKAI KITA HARUS INGAT PENEMBAKAN WARGA SEPE POSO KITA TEMUKAN SELONGSONG CAL 45, PENANGKAPAN DI MAKASAR PELEMPARAN BOM GUB SULSEL KITA SITA DR PELAKU SENPI 1911 CAL 45 JD PARA TERORIS UTK PERSENJATAAN MACAM2 DR RAKITAN HINGGA ORGANIK DAN PABRIKAN.
7. SEBAGAI SARAN DAN MASUKAN :
a. BHW TOTAL DR THN 2000-2013; TOTAL 906 ORANG, RINCIANNYA : VONIS. : 643,SIDANG : 50, SIDIK. : 37 SISANYA SDH MENJALANI HUKUMAN, INI MERUPAKAN SUMBER INFORMASI TERBESAR KRN KAMIPUN JUGA MENDAPAT INFORMASI UTK MEMBONGKAR JARINGAN, OPEN SOURCE INTELIJEN MEL MEDIA INTERNET SANGAT BANYAK ITU JUGA BAHAN KITA UTK MELIHAT JARINGAN, MEDIA SOSIAL BISA JUGA KITA JADIKAN SUMBER INFORMASI. INI BISA KITA JADIKAN REFERENSI UNTUK MEMBUAT PETA JARINGAN DIWILAYAH MASING – MASING SEHINGGA KITA BISA PREDIKSI ANCAMAN DAN MAMPU ANTISIPASI CB – CB NYA.
b. PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONEL DALAM MENGHADAPI SITUASI CRISIS PERLU KITA TINGKATKAN, KEWASPADAAN, INSTINK DAN GERAKAN TAKTIS PERLU KITA LATIH.
c. BAHWA KEJADIAN INI ADALAH BAGIAN DARI AKSI TEROR THD NEGARA BUKAN THD POLRI SAJA KITA HARUS SAMPAIKAN TERHADAP MASYARAKAT, AGAR ADA DUKUNGAN TERHADAP POLRI DALAM MENUMPAS TERORIS INI MENURUT KAMI JANGAN KITA KECILKAN INI ADALAH PEMBUNUHAN BIASA. KRN ITU YANG DITUNGGU MEREKA DAN SY YAKIN KEJADIAN INI TDK AKAN BERHENTI SAMPAI DISINI KALO TIDAK KITA HENTIKAN.
d. HARUS KITA BANGKITAN KEPEKAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT UTK MAU MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA POLISI ADANYA DINAMIKA YANG TERJADI DILINGKUNGANNYA.
KAMI SAAT INI SIANG MALAM SEGALA DAYA UPAYA KITA KERAHKAN UTK TERUS BERUSAHA MENGUNGKAP KASUS TEROR INI MHN DOA RESTU DAN DUKUNGAN SMOGA ALLAH SWT MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI KITA SEKALIAN.
POLRI TIDAK BOLEH TAKUT DAN KITA JANGAN TAKUT MENYATAKAN INI TEROR KRN ITU TUJUAN TEROR. BISMILLAH PASTI TERUNGKAP

Penembakan terhadap anggota Polri ( lagi ……dan lagi )

Sepanjang bulan juli sampai Agustus tahun 2013 yang kebetulan bersamaan waktunya dengan pelaksanaan ibadah puasa ramadhan , telah tercatat beberapa kali kasus kejahatan dengan kekerasan termasuk penggunaan senjata api oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan sasaran anggota Polri.

Aksi penembakan yang terjadi dalam waktu berdekatan ini tercatat pada. Sabtu 27 juli 2013 , Aipda Patah. Anggota Polsek Gambir. Tertembak pada dada sebelah kiri. Saat dalam perjalanan menuju tugas , kemudian pada Rabu 7 Agustus 2013 Aiptu Dwiyatna , tertembak pada bagian kepala , saat melintas di jalan Otista Raya Ciputat , sesaat akan berangkat tugas.

Terlepas dari upaya -upaya penyelidikan yang kini digelar oleh kepolisian untuk mengungkap siapa eksekutor dan dalang dibalik peristiwa penembakan terhadap agt polri diatas untuk dapatnya segera diajukkan ke muka hukum adalah bagaimana Polri mengambil sikap sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan peristiwa yang sama dikemudian hari , termasuk didalamnya adalah bagaimana kemudian Polri mampu membina dan mempertahankan stabilitas kamtibmas secara luas ditengah masyarakat.

Dengan tidak menunjuk suatu kelompok ataupun jaringan pelaku kejahatan yang selama ini kerap beraksi dengan menggunakan kekerasan berupa aksi pemboman dan penembakan dan juga dikandung maksud agar tidak menimbulkan bias atas penyelidikan ilmiah yang kini tengah dilakukan pihak kepolisian.

Aksi kekerasan secara sistematis. Dengan sasaran terpilh , menggunakan momentum suatu peristiwa termasuk adanya maksud untuk menimbulkan ketakutan yang menjalar ditengah masyarakat adalah sesungguhnya merupakan konsep dari terorisme itu sendiri.

Ketika aksi teror dilakukan dengan tujuan untuk menebarkan ketakutan yang meluas dalam masyarakat dan khususnya pihak yang menjadi lawan , maka suatu pertanyaan apa yang dapat dilakukan untuk melawan. Dan atau menanggulangi eksistensi teror itu sendiri.

Sebagai sebuah strategi dalam penanggulangan teror , setidaknya terdapat beberapa bentuk strategi yang pernah dan masih diterapkan oleh beberapa negara dengan melihat latar belakang kebijakan negara tersebut dalam menyikapi dan meyakini suatu startegi menanggulangi terorisme setidaknya terdapat 3 macam pendekatan :

pendekatan dalam strategi penanggulangan terorisme antara alain adalah : pendekatan “war on terrorism ” dengan pendekatan totalitas perang dengan gelar militer secara massif.
Pendekatan ” War on Terorrism” digelar dengan 2 pola yaitu : dilakukan secara reaktif , yang berarti menunggu eksistensi teror muncul lebih dahulu baru setealah dilakukan penggebukan secara totalitas sampai ke akar-akarnya.
Pola kedua adalah dengan pelaksanaan yang lebih kepada pre emptive strike ! Yakni suatu entitas mendahului menyerang pihak lawan , sebelum pijak lawan sempat menyerang, menyerang dan menghancurkan lawan jauh diluar pagar wilayah kedaulatan entitas yg seharusnya menjadi sasaran aksi teror.

Praktek. War on terror. Dengan gelar kekuatan militer secara besar-besaran pernah diterapkan pemerintah Indonesia dalam upaya menggulung perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh di dalam negeri seperti aksi penggranatan di di cikini 30 November 1957. Presiden Soekarno datang ke Perguruan Cikini (Percik), tempat bersekolah putra-putrinya, dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik. Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden. Sembilan orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal presiden. Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat. Tiga orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka perantauan dari Bima yang dituduh sebagai antek teror gerakan DI/TII.

pada 14 Mei 1962, seseorang yang bernama Bachrum berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah salat Idul Adha di Masjid Baiturahim, tepat ketika presiden Soekarno hendak sholat tiba tiba terdebar letusan pistol yang ternyata ditembakkan oleh Bachrum, Pemberontakan makin memuncak dengan proklamasi pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Pebruari 1958 oleh Ahmad Husein, Kolonel Dahlan Jombek dan Kolonel Simbolon. Kemudian untuk mengatasi pernberontakan tersebut pemerintah bersikap tegas dengan melakukan Operasi militer.

Operasi gabungan yang dilaksanakan yaitu Operasi Tegas (Untuk Daerah Riau), Operasi 17 Agustus (Untuk Sumatera Barat), Operasi Sapta Marga (untuk Sumatera Timur) dan Operasi Sadar (untuk Sumatera Selatan). Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani ditujukan kedaerah Sumatera Barat dengan sasaran merebut pusat militer lawan di Padang dan pusat pernerintahan di Bukit Tinggi. Dari Kodam VII/ Diponegoro mengiriinkan Yon ‑ 438 dan Yon ‑ 440. Dengan operasi tersebut maka kota Padang dan Bukit Tinggi dapat dikuasai dan diduduki. Dengan jatuhnya Bukit Tinggi selesailah operasi pembersihan dan teritorial.

Nama sandi Operasi jaring merah digelar pasca beberapa aksi teror berupa penculikan dan diikuti pembunuhan terhadap aparat pemerintah seperti kepada Mayor Marinir Edianto (Komandan Satgas Marinir Lhokseumawe) yang diculik dekat Lhokseumawe, 29 Desember 1998, Perwira muda itu ditemukan tewas dibunuh bersama Serka Syarifuddin (anggota Kodim 0103/Aceh Utara). Mayat keduanya yang masih berseragam loreng ABRI ditanam berhimpitan satu liang dalam kebun kelapa kawasan Desa Cot Trieng Kecamatan Muara Dua, 22 Km barat Lhokseumawe. Operasi militer Indonesia di Aceh 1990-1998 atau juga disebut Operasi Jaring Merah adalah operasi kontra-pemberontakan yang diluncurkan pada awal 1990-an sampai 22 Agustus 1998 melawan gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Selama periode tersebut, Aceh dinyatakan sebagai “Daerah Operasi Militer” (DOM

Ketika terorisme sebagai sebuah perang yang asimetrik , dilawan dengan pola simetris , dengan menggelar kekuatan militer secara besar-besaran kadangkala justru menimbulkan banyak kecaman dan akan memancing perlawanan-perlawanan sporadis yg makin meluas, saling berbalas dengan kepastian adalah masyrakat yang menjadi korban.

pemerintah Amerika sendiri getol dengan pola pre emptive strike, lewat operasi enduring freedom yang digelar untuk mengejar pelaku dan dalang aksi serangan 911 , Amerika pada akhirnya berhasil menumbangkan pemerintahan Taliban di Afganistan termasuk pemerintahan Sadam Hussein di irak, namun keberhasilan pre emptive strike yang dilakukan Amerika juga memerlukan pengorbanan material dan immaterial yg terbilang banyak.

Penggelaran strategi ” war on terror ” dengan melawan pola peperangan yg aslinya adalah Asimetrik warfare dengan kekuatan militer massif memerlukan berbagai pertimbangan yang sangat teliti. Ketika masyarakat di lokasi peperangan adalah bersifat netral , dengan diibaratkan sebagai pendulum yang bergerak bebas mengikuti polarisasi keuatan yang eksis , maka timbulnya collateral damage di lingkungan masyarakat nantinya akan berpengaruh kemana masyarakat akan menggeser dukungannya , semakin banyak korban ikutan yg timbul di masyarakat maka semakin berkuranglah dukungan masyarakat bagi suatu pihak.

Unsur kehati-hatian dan pertimbangan kemungkinan munculnya collateral damage inilah yang kemudian menjadi pelajaran bagi beberapa pemerintah untuk tidak dengan mudah menggelar peperangan walaupun dengan atas nama menjaga kedaulatan.

Catatan sejarah atas tragedi simpang KKA dan tragedi Beutong Ateuh akhirnya memaksa pemerintah Indonesia untuk menggunakan opsi lain dalam menanggulangi eksistensi teror yang dihadapi, dengan juga dengan Amerika , adanya pengalaman salah sasaran akibat salah tembak rudal yg dibopong UAV predator, yang dipersiakan untuk menghajar pimpinan Taliban dan AlQaeda malah justru meluluh lantakan sekolah dan madrasah yg berisikan anak-anak tidak berdosa.

Kegagalan Pendekatan War on Terror dengan memaksakan menghadapi irregular warfare , asymmetric Warfare dengan pola Symmetric Warfare, telah memaksa beberapa negara mengubah pola pendekatannya kepada Pendekatan yang lebih soft dengan aksi-aksi low profile, diikuti perang opini , terselubung dan aksi aksi pengalihan dan pengelabuan adalah merupakan ciri-ciri khas dari operasi Intelijen yang kerap digelar beberapa negara dalam melawan eksistensi teror.

Ketika pendekatan War on Teror. Lebih menitik beratkan kepada pelaku dan dalang yang harus diberangus , maka pendekatan operasi intelijen lebih menyasar kepada ideologi dan perilaku dari anggota dan jaringan terorisme, maka Deradikalisasi dan Dissangement adalah sebagai bentuk kegiatan penggalangan intelijen dengan menyasar kepada akar permasalahan berupa ideologi yang ditanamkan secara radikal dan perilaku radikal yang diwujudkan dengan aksi teror.

Kecerdasan sebagai akar kata intelligent adalah ruh operasi yg dilakukan dengan kelembutan merangkul , memeluk untuk akhirnya dibuat bertekuk lutut sehingga Ops intelijen akhirnya seperti dua sisi mata uang, ketika kecerdasan dan kelembutan ditampilkan , secara otomatis wajah garang dan bengis juga bersiap untuk ditampilkan.

Adalah merupakan suatu keniscayaan penggunaan kekuatan adalah juga merupakan jalan untuk dapat merangkul dan memeluk suatu pihak lawan
Wajah bengis ops intelijen seperti yang ditampilkan oleh israel lewat agen Mossad dalam pengejaran terhadap dalang aksi black september dan tragedi olimpiade Munich 5 September 1972.

Lewat operasi penutut balas yang digagas PM Golda Meir untuk menghajar pentolan Black September seperti : Mohammad Yusuf El-Najjar , Kemal Adwan dan Ali Hasan Salameh dengan Berbekal kecerdikan dan kenekatan agen agen mossad melancarkan operasi Intelijen untuk menghajar ketiga tokoh pentolan Black September, sehingga pada 9 april 1973 pukul 01.30 pagi sekelompok pasukan komando israel berhasil menyusup ke libanon dan langsung membunuh Mohammad Yusuf El Najjar dan Kemal adwan di dalam markas terkuat PLO .

OPS intelijen juga berisiko menjadi bumerang sekaligus memalukan bagi dinas inteljen suatu bangsa , adalah ketika rangakaian operasi penuntut balas yang digelar Mossad dalam memburu Ali Hassan Salameh harus berakhir dengan kegagalan total ketika terjadi salah sasaran dan penangkapan oleh kepolisian Oslo Norwegia.

Sudah menjadi suratan takdir intelijen adalah ketiga berhasil tidak dipuji , maka ketiga gagal akan dicaci maki , termasuk apabila hilang tidak akan dicari serta lebih parahnya adalah bila tertangkap maka tidak akan diakui, Dengan konteks yang sama ketika pada tanggal 10 November 2001 , terjadi penculikan dan disertai pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay pasca dirinya memimpin Dekrit Papua Merdeka. Tanggal 1 Desember 1999, nama salah satu satuan akhirnya menjadi tercoreng dan dipersalahkan.

Dinamika menghadapi aksi teror yang berlandaskan ideologi radikal haruslah dibangun dari suatu keyakinan bahwa ideologi tidak bisa dimatikan , yang ada ideologi akan terus hidup atau setidaknya akan berhibernasi sementara menunggu faktor internal dan eksternal yangmemungkinkan bagi suatu ideologi menguat dan mengakar kembali serta menular ke khalayak untuk kemudian secara total membangun kekuatan.

Setidaknya terdapat beberapa faktor yang dapat membangkitkan ideologi yang sedang tidur ,menjadi bangkit. Dukungan dana sebagai suatu sumber daya yang memadai, adanya aktor berupa simpatisan , supporter dan leader dari suatu organisasi, adanya Network atau jejaring ideologi Global yang saling membantu secara politik ,
Serta dibumbui oleh stabilitas kamtibmas ,IPOLEKSOSBUD HANKAM dalam negeri.

Sebagai suatu upaya melawan dan menanggulangi eksistensi teror dalam tahapan ketiga adalah dengan pola pendekatan Penegakkan Hukum ” Law enforcement” , ketika pendekatan war on teror dan ops intelijen memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri makan pola penegakkan hukum adalah suatu pendekatan yang hadir untuk melengkapi.

Pola penegakkan hukum dengan menyasar kepada Subyek Hukum , perbuatan Hukum dan akibat Hukum dari aksi teroris pada akhirnya menempatkan teror sebagai suatu perbuatan kriminalitas seperti kejahatan lainnya yang memelukan produk hukum dan perangkat hukum yang mumpuni dan paham bahwa perbuatan teror adalah perbuatan melawan hukum semata namun juga suatu perbuatan melawan hukum yang luar biasa.

Keluar biasaan dari aksi teror sebagai perbuatan melawan hukum ini dilihat dari keberlangsungan aksi yang terus menerus akibat dukungan dana dan simpati yang terus ada, praktek kaderisasi secara pasti , korban yang tidak pandang bulu, dan adanyaketakutan yang meluas ditengah masyarakat.

Keberhasilan teror dan terorisme dalam menyuarakan perjuangan yang diyakini dapat diukur dari bagaimana reaksi dari mereka yang didefenisikan sebagai sasaran, semakin panik , semakin panas dingin dan takut maka semakin berhasil pula pola teror yang dijalankan.

Upaya penegakan hukum memberikan peluang yang lebih luas, tidak seperti pendekatan war on terror dan intelijen ! Aktor negara yang terlibat secara langsung akan lebih banyak, sehingga semakin banyak aktor negara yag terlibat maka persepsi bahwa teroris sebagai musuh bersama kemanusiaan dapat dibangun lebih cepat.

Sebagai suatu perbuatan pidana , aksi terorisme dapat diberangus dengan menggunakan undang- undang anti pendanaan kegiatan terorisme, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang tindak pencucian uang , Undang-undang keimigrasian dan produk hukum lainnya yang sifatnya pencegahan maupun penindakan terhadap aksi perkembangan terorisme

Produk hukum dibutuhkan untuk mencegah secara dini setiap faktor yang menyuburkan perkembangan terorisme , dengan membekukan aliran dan sumber dana , menghentikan praktek kaderisasi , menutup akses komunikasi secara online maupun offline guna menyebarkan paham -pham radikal, termasuk untuk mengembalikan kembali mereka mantan teroris ke tengah masyarakat. Dan menghentikan daur balas dendam yang ada.

Kelemahan sekaligus tantangan dalam pendekatan hukum melawan aksi teror adalah upaya penegakkan hukum itu sendiri harus dilakukan secara legal dan proporsional , hukum tidak boleh ditegakkan dengan justru melawan hukum , sehingga syarat formal dan material hukum harus dipenuhi lebih dahulu sehingga seserang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum di depan pengadilan.

Pendekatan hukum juga membatasi upaya penegak hukum agar tidak sewenang wenang menggunakan kekuatan yang dimiliki , sehingga sekedar laporan intelijen semata ataupun sebuah pengakuan saja masih memerlukan proses pengumpulan alat bukti lain yang sah dan lengkap sehingga Hakim akan memiliki keyakinan yang kuat untuk memimpin sidang pengadilan.

Tidak jarang kesan yang muncul adalah pendekatan dengan penegakkan hukum adalah lemah , terlalu toleran dan mencederai keadilan itu sendiri atas nama legalitas hukum dan demokrasi. Kesan lainnya adalah pendekatan hukum menjelma seolah olah menjadi tugas aparat penegak hukum semata , antara. Polisi , jaksa , hakim dan Penasehat hukum saja ,beberapa aktor negara akan cenderung gamang untuk memposisikan dirinya dalam kontes bagaimana ikut mengambil bagian dalam upaya penanggulangan teror lewat pendekatan hukum.

Kembali kepada judul tulisan ini adalah dengan melihat bahwa eksekusi penembakan terhadap beberapa anggota Polri dan termasuk anggota Lapas dilakukan dengan tempo acak , namun menggunakan modus operandi sama , serta sasaran dalam konteks yang sama ( penegak hukum ) tetntunya menyisakan pertanyaan , apakah pelaku dan dalangnya sama ataukah berbeda , apakah suatu kebetulan atau memang serangan yang sistematis.

Ketika ketakutan mulai menjalar khususnya dilingkungan aparat penegak hukum akibat serangan sporadis yang terjadi dalam kurun waktu hampir berdekatan , tentunya membutuhkan suatu pemikiran yang startegis namun praktis menghadapi ketakutan yang menggejala adalah keinginan dari pelaku teror maka resep yang paling mujarab adalah dengan mengubah ketakutan tadi menjadi suatu kehati-hatian dan kewaspadaan

Kehati-hatian dan kewaspadaan secara otomatis akan terbangun dengan pemahaman diri tiap -tiap anggota Polri dan lainnya bahwa tugas mereka sangat berbahaya sehingga diperlukan upaya defensif secara pasif maupun aktif.

Membiasakan diri untuk bertugas secara prosedural dan profesional , dengan mengedepankan pencegahan sebagai pola antisipasi.Taktis dan teknis kepolisian dasar berupa prosedur pengamanan pribadi dan keamanan tugas kembali digalakkan dan dilatihkan termasuk membiasakan membawa dan menggunakan alat perlindungan diri secara efektif saat bertugas.

Upaya lainnya adalah dengan desain lingkungan markas maupun pos-pos pelayanan, adalah suatu apresiasi patut ditujukan kepada jajaran Polres Poso dengam inisiatif menambahkan karung pasir sebagai perkuatan pos guna mengantisipasi kemungkinan serangan teror berupa penembakan dan pelemparan granat yang peluangnya sangat besar terjadi di wilayah Poso.

Back to basic terhadap taktik dan teknis kepolisian serta mengubah ketakutan menjadi kewaspadaan adalah pilihan- pilihan yang paling rasional untuk menangkal aksi teror yang menyasar kepada anggota polri dilapangan.

20130808-135140.jpg

20130808-135617.jpg

20130808-135630.jpg

20130808-135638.jpg

20130808-135644.jpgfoto milik detik.com

Insurgency : Perang konvensional-gerilya-terorisme

Perubahan dalam sikap dan cara organisasi radikal adalah merupakan kombinasi antara optimisme dan kepentingan yang mungkin terjadi ketika sebuah rezim (lawan) tiba-tiba nampak begitu lemah untuk ditentang. Kelemahan tersebut meliputi:

Pertama, kemampuan rezim untuk merespon secara efektif terhadap kemampuannya untuk melindungi warga negara dan kekayaannya yang mungkin melemah;

kedua, rezim mungkin membuat dirinya sendiri lemah secara moral dan politik sehingga meningkatkan kemungkinan para terorisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (Crenshaw, 6).

Suatu benang merah dapat ditarik dari kutipan pendapat Martha Crenshaw diatas, bahwa terorisme hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan yang radikal.

Kemudian penentuan terorisme sebagai cara yang dipilih secara psikologis terkait dengan suatu “pilihan rasional” dari para pihak atau kelompok tertentu.
2009 Gana Yudha.jpeg

SS Morry ermond.jpeg

Bom bunuh diri poso

Kalo sy pelakunya mau apa yuu...

Potongan tubuh pelaku bom bunuh diri yg terjadi td pagi di depan penjagaan polres poso

Selamat tahun baru Ndannn

Sky
Pilihan tersebut dipengaruhi setidaknya dua faktor, yaitu: faktor subyek dalam hal ini kondisi para pihak atau kelompok tersebut dan faktor obyek dalam hal ini sasaran dari cara yang dipilih.

Sehingga apabila faktor-faktor tersebut dinilai lebih menguntungkan untuk dicapainya tujuan melalui cara terorisme dibandingkan cara-cara lainnya, maka cara tersebutlah yang dipilih sebagai pilihan yang rasional. (Crenshaw, 7-11)

Pilihan yang rasional menunjukkan bahwa terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan, akan senantiasa berubah dan berkembang, meskipun mengalami perubahan dan perkembangan dan mengalami metamorfosa, terorisme akan tetap memiliki ciri-ciri sebagai tindakan yang dapat disebut sebagai aksi terorisme pada lazimnya.

Kemudian yang hanya berbeda adalah dalam modus, landasan, ideologi yang dianut, aksi yang dilancarkan, dan sasaran yang dipilih serta reaksi sosial masyarakat yang berubah dalam setiap era yang ada.

Saya menulis, maka saya ada.

Kutemukan dirimu dalam BOM yang kau tinggalkan

PUSAT ANALISIS BOM BRIMOB
(Improvised Explosive Devices analysis Centre of Mobile Brigade/IEDACM)
BUAH KREATIFITAS PARA PENJINAK BOM BRIMOB DI INDONESIA

cirebon21
Fenomena penggunaan internet sebagai sarana kegiatan terorisme di Indonesia, ternyata telah mengembangkan sekaligus menyempurnakan bentuk , modus , teknik yang digunakan dalam melancarkan serangan terror termasuk fakta bahwa internet telah melahirkan generasi-generasi baru terorisme yang lebih ganas dari generasi pendahulu diperiode sebelumnya.

kenteng21
Keganasan ini dapat dijumpai bahwa dengan internet, kegiatan propaganda, pelatihan, pembiayaan dan aksi dengan mudah dapat diakses secara bebas dan terbuka dari mana saja di Indonesia, dengan fokus kepada bagaimana generasi-generasi baru terorisme di Indonesia memperoleh pengetahuan baru terkait hal ikhwal keahlian yang dibutuhkan dalam melakukan serangan, haruslah fenomena tadi menjadi suatu perhatian besar bagi Polri yang berada di garda terdepan dalam upaya penegakkan hukum bersama para pemangku kepentingan lainnya dalam strategi penanggulangan terorisme di Indonesia.

paluu1
Beberapa peristiwa serangan teror khususnya yang menggunakan bom di Indonesia menunjukkan beberapa kecenderungan : pertama adalah : bahwa kemampuan meracik dan melancarkan serangan bom dalam konteks terorisme telah mengalami perubahan baik terhadap komposisi bahan racikan bom sebagai bahan peledak yang semakin bervariasi, kedua , keahlian meracik juga ditularkan lewat media –media online yang sangat mudah diakses, terakhir adalah Polri dalam hal ini Gegana Brimob Polri, dengan segala kekurangan dan sedikit kelebihan yang dimiliki menjadi satu-satunya organisasi yang dikedepankan untuk melakukan penangkalan.
Konsekuensi logis dari beberapa kecenderungan diatas adalah, terjadi pergeseran dan penyempurnaan terhadap taktik dan teknik serangan bom dalam konteks terorisme di Indonesia, dalam sebuah tulisan di internet dengan judul “ How to make a bomb in your kitchen mom “ di beberapa media radikal online , secara jelas memberikan tautan bahwa kini, keahlian meracik bom bukan lagi merupakan keahlian khas yang dimiliki unit –unit militer maupun paramiliter resmi, namun boleh siapa saja , bermodalkan sedikit pengetahuan tentang bahan-bahan kimia, elektronika , dan mekanika, dapat dengan mudah membuat dan melancarkan teror bom kapan saja dan dimana saja.

siap-salah1.jpg
Peristiwa ledakan bom di Pondok pesantren Umar bin Khatab Bima NTB memberikan informasi bahwa, kemampuan meracik bom pipa menjadi sedemikian mudah dilakukan hanya dengan bermodalkan gula pasir dan korek api saja, belum lagi pada peristiwa serangan bom bunuh diri di Masjid Mapolres Cirebon Kota, GBIS Kepunton Solo, Halaman Mapolres Poso termasuk barang bukti bom dan bahan peledak lainnya yang ditemukan pada saat penangkapan jaringan terorisme di Tambora Jakbar, Solo, Poso dan Makasar, bahan bahan yang sangat sederhana dan bahkan dijual bebas dipasaran kini dimanfaatkan secara meluas dalam aksi teror bom.
Aspek pelaku dan modus serangan juga mengalami berbagai perubahan dan mengarah kepada upaya penyempurnaan yang makin canggih, ketika Bom Bali I dilakukan , seperti diketahui adanya kebutuhan dana yang cukup besar untuk mebiayai dan dibutuhkan beberapa teknisi sebagai orang yang benar –benar ahli dalam meracik bom untuk melancarkan serangan massif tersebut.
Kecenderungan saat ini adalah ketika sebuah bom berukuran kecil saja sudah dapat menimbulkan ketakutan dan kepanikan yang meluas , dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi sekaligus tidak ingin mencederai perasaan khalayak ramai maka pada akhirnya pilihan penyempurnaan modus dan bentuk serangan adalah kapada sasaran selektif seperti kepada pemerintah dan segenap aparaturnya termasuk kepentingan beberapa negara yang didefenisikan sebagai far dan near enemies , dengan bom yang lebih portable ( bom buku, bom pipa dan bom tabung LPG 3 kg,dll ).
Sebagai suatu perbandingan trend teror bom beberapa tahun belakangan khususnya diawal tahun 2000an dengan konteks kekinian adalah ketika pada masa lalu kebanyakan pelaku bom , baik yang dilakukan dengan metode remote maupun secara manual dengan metode bunuh diri adalah mereka yang telah berusia cukup dewasa , namun kini trend pelaku telah beralih kepada mereka yang umurnya masih sangat muda , baik sebagai peracik mapupun “pengatin” bom bunuh diri itu sendiri.
Sebagai sebuah keharusan dalam mengantisipasi perkembangan teror bom di Indonesia adalah dengan memberikan apresiasi kepada sekelompok anggota Polri yang kebetulan saja kesehariaanya tidak terlepas dari urusan bom dan bom semata, ketika teror bom seiring perkembangan dan dinamika jaringan terorisme di Indonesia untuk mempertahankan eksistensi yang dimiliki , adalah Pusat Analisis Bom Brimob sebagai oase ditengah hiruk pikuk sebagai bagian upaya penanggulangan terorisme di lakukan di Indonesia.
Pusat Analisis Bom Brimob ( PABB ) merupakan sebuah unit kerja non structural yang digagas pertamakali untuk mengumpulkan dan menganalisa “bomb Signature” dari berbagai serpihan –serpihan yang tertingal pasca ledakan bom di berbagai TKP di Indoensia, sebagai unit kerja non structural tentunya sangat menarik untuk mengetahui bagaimana Improvised Explosive Devices (IED) analysis Centre of INP Mobile Brigade bekerja, yang pastinya tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang bersumber dari internal maupun eksternal organisasi Brimob Polri yang menaunginya.
Dengan mengesampingkan lebih dahulu kepada kepada landasan operasional pembentukan PABB di Resimen I Gegana Korp Brimob Polri, tulisan ini dibuat untuk memberikan pemahaman bagaimana inovasi diterjemahkan secara kreatif oleh para Bomb Techs Gegana Brimob Polri, yang berangkat dari suatu kesadaran bahwa upaya penegakkan hukum terhadap teror bom membutuhkan suatu pendekatan scientific investigation , sebagai pendekatan ilmiah dalam upaya penyidikan kejahatan yang membutuhkan kompetensi yang mumpuni dengan didukung database pembanding bom yang valid dan terintegrasi.
Bermodalkan keahlian perorangan dari beberapa analis bom dan Bomb Techs dan didukung kerelaan untuk menyisihkan waktu dan rejeki yang didapat untuk merakit beberapa personal computer , PABB telah eksis untuk memberikan kajian-kajian dan analisa terkait temuan berbagai kepingan-kepingan sisa ledakan dari berbagai TKP bom di Indoensia untuk kemudian digunakan sebagai sebagai “pendapat ahli” dalam upaya pengumpulan alat bukti dalam proses penyidikan kejahatan secara ilmiah .
Kesadaran bahwa Indonesia khususnya Polri saat itu belum memiliki suatu pusat data dan kajian yang mampu memberikan analisa, kajian dan prediksi terhadap kasus –kasus bom yang pernah terjadi di Indonesia selama ini, baik berupa database modus operandi, teknologi yang digunakan, bahan racikan, teknik perakitan dan berbagai hal terkait lainnya adalah merupak mendorong sekaligus cambuk bagi sekumpulan operator penjinak bom untuk eksis dalam tugas dan pengabdiannya memberikan dedikasi memburu pelaku dan pembuat bom di Indonesia.
PABB dimulai dengan daur kegiatan yang cukup sederhana , dengan menggunakan logika bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, setiap kepingan yang tertinggal di TKP, akan diklasifikasikan terlebih dahulu menurut azas klasifikasi tertentu kedalam kumpulan database yang meliputi : apa saja bahan bahan baku pembuat bom yang ditemukan , bagaimana teknik peracikan yang dilakukan , metode serangan seperti apa, dan beberapa informasi yang nantinya dicocokan dengan beberapa temuan kepingan bom di berbagai TKP lainnya, sehingga dari daur kegiatan tadi menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa bom atau sisa kepingan yang ditemukan memiliki kesamaan tertentu dan beberapa variasi tertentu dengan bom yang dibuat atau pernah diledakkan oleh suatu kelompok ataupun jaringan teroris di Indonesia maupun manca negara.
Sebagai konsep yang sederhana namun ditangan Bomb Techs yang berdedikasi dalam diam, PABB mampu menghadirkan kajian dan analisa yang dapat dipertanggung jawabkan secara professional, mapun secara hukum formil dan material, betapa tidak , beberapa hasil kajian PABB ternyata banyak memberikan kontribusi sebagai data pembanding dan identifikasi dalam upaya pengungkapan kasus terorisme di Indonesia maupun lewat kerjasama IABTI ( International association of bomb technicians and investigators) sebagai masukan data yang sangat berharga dalam studi terorisme dan bom di dunia.
Proyeksi kedepan adalah menempatkan Improvised Explosive Devices (IED) analysis centre of INP Mobile Brigade yang saat ini masih berupa unit non structural menjadi sebuah unit yang solid dalam kiprah penanggulangan teror dan terorisme di Indonesia dengan memberikan apresiasi dengan dimulai kepada adanya dukungan kebijakan Polri terkait eksistensi unit PABB sebagai unit structural dalam naungan Resimen I Gegana Korp Brimob Polri , yang diwujudkan dalam kelembagaan resmi dalam tataran managerial (man power , budgeting, material and method ) serta adanya kerjasama antar dan inter satuan kepolisian lainnya sebagai sebuah hubungan tata cara kerja yang terintegrasi.
Sebuah cita-cita sederhana yang diproyeksikan sebagai salah satu innovative break through RBP Polri , perlu mendapat dukungan antara lain :
PABB membutuhkan setidaknya 1atau 2 orang yang ditugaskan sebagai operator database yang memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer pada tingkatan programmer , yang diharapkan natinya mampu mengkompulsikan berbagai timbunan data yang dikumpulkan dari berbagai TKP bom baik yang dikumpulkan oleh operator penjinak bom Gegana Polri dan Satuan Brimob Daerah di Polda –Polda, PABB sebagai pusat database bom nasional harus didukung oleh validitas input database bom dari berbagai sumber lainnya.
PABB secara organisasi sebenarnya tidak perlu dibuat megah dan besar-besaran, cukup dengan dikukuhkan sebagai unit structural dibawah pembinaan Gegana Korp Brimob Polri akan lebih mudah nantinya untuk melaksanakan pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan , yang dibutuhkan adalah kemudahan akses untuk berkoordinasi dengan satuan –satuan kewilayahan dan Mabes Polri seperti Densus 88 Mabes Polri, Pusiknas, Inafis , DVI, Puslabfor dan BNPT.
PABB juga membutuhkan tenaga –tenaga analis bom yang memiliki dasar kompetensi dengan standarisasi internasional , upaya mentoring selama ini yang dilakukan PABB dengan menularkan kemampuan analisa bom berjalan secara mandiri dengan menitipkan pada berbagai kesempatan pelatihan dan Training of Trainer Jibom selama ini, kelak dibutuhkan pelatihan khusus operator dan berbagai terobosan lainnya agar eksistensi PABB dapat semakin solid.
Aspek peralatan dan anggaran pendukung operasional tentunya tidak bisa dilupakan , bagaimana kini dengan modal komputer rakitan saja PABB sudah bisa berkiprah tentunya dengan akan lebih baik lagi bilamana didukung perangkat kerja yang memadai, saranan komputerisasi setidaknya dengan software identifikasi bom yang sebenarnya bisa dibuat oleh putra putri Indonesia, termasuk sarana mobilitas dan komunikasi lain yang berbasis internet, dengan sedikit kreatifitas dan kemauan keras apalagi didukung kordinasi yang mantap dengan dengan berbagai Satuan Brimob di Polda-Polda , konsep PABB sebagai pusat data dan analisa bom nasional akan terwujud.
Jalan panjang dalam mewujudkan akuntabilitas Polri dalam konteks upaya penegakkan hukum terhadap kasus-kasus teror dan bom di Indonesia telah dimulai dan dirintis lewat dedikasi dalam diam jajaran Penjinak Bom Resimen I Gegana Korp Brimob Polri , tinggal melanjutkan dan memberikan dukungan serta perhatian agar dedikasi yang diwujudkan dalam kreatifitas Improvised Explosive Devices (IED) analysis centre of INP Mobile Brigade ini menular dan menjadi wabah positif bagi seluruh jajaran Polri dimanapun dan apapun tugasnya.