Giliran Pondok Indah

 

Pasca tragedi Thamrin tahun ini, kembali  masyarakat Indonesia dikejutkan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang berujung kepada peristiwa penyanderaan di sebuah rumah di  Jakarta. beritacenter.com/news-142602-polisi-bekuk-perampok-bersenjata-dirumah-mewah-pondok-indah.html

Peristiwa sep1erti diatas tadi mungkin bukan yang pertama terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, kejahatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan bisa terjadi kapan saja dan kadang memang disertai dengan tindakan kekerasan, beberapa peristiwa malah berakhir dengan adanya korban yang harus kehilangan nyawa.

Khusus dalam peristiwa hari ini ada sedikit yang berbeda, adalah bagaimana antusiasme media ( bahkan ketika tulisan ini diketik  sambil menyaksikan ulasan detil dengan menghadirkan berbagai ahli-ahli lengkap dengan tinjauan teorinya di salah satu stasiun TV terkenal Indonesia).

Sikap antusiame media tentunya tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dahsyat pemberitaan saat tragedi Thamrin terjadi beberapa waktu lalu, bisa jadi rekan wartawan ingin mendapatkan live report terbaik setidaknya sekelas dengan bobot berita insiden Thamrin yang dikupas tuntas mulai pelaku, korban, lokasinya sampai sepatu dan gaya sisiran rambut Polisi yang ada di TKP.

Menyaksikan selama hampir 3 jam drama perampokan dan perampokan tadi siang dapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan kelak menjadi sumber referensi bagi Polri dan masyarakat pada umumnya, hal ini tidak lepas dari kemungkinan adanya korban ikutan  yakni masyarakat, wartawan dan polisi yang ada di TKP.

Tidak adanya batas- batas berupa police line atau semacam parimeter yang jelas dan berjarak cukup aman  di tkp.  Sehingga wartawan bebas mengambil gambar dan video ketika pasukan Brimob akan melaksanakan penetrasi, hal ini tentunya berdampak negatif bagi  petugas dan masyarakat bahkan sandera, karena musuh bisa memonitor pergerakan pasukan.

Minimal upayakan TKP dapat dan seharusnya tertutup dulu sampai steril dan aman, hal ini untuk keamanan bersama, dimana ini adalah pelajaran dasar Kepolisian  sewaktu masih belajar di pendidikan. Sebagai informasi bahwa Taruna Kepolisian di Thailand  pada tingkat 4 pasti mendapatkan pelajaran penanganan insiden penyaderaan maupun perampokan seperti ini, mulai  dari manajemen insiden, negosiator dan pembebasan sandera dimana modulnya diperoleh dari Kepolisian Jerman dan Amerika, sedangkan Taruna AKPOL di Indonesia justru mendapatkan materi penting seperti ini pada  pelajaran tingkat Dasbhara dan kerap menjadi bahan peragaan  saat Wisuda Prajurit.

Akibat tidak ada perimeter yang baik, tentu selain wartawan pelaku kejahatan lain pun sebernarnya bisa masuk dan melakukan kejahatan lain. Contoh : bom bunuh diri, penembakan terhadap petugas ( ingat insiden Thamrin dan Bom Bali I )

Fenomen adanya wartawan yang meliput setiap detil proses penindakan adalah tidak lepas dari tugas dari wartawan itu sendiri untuk mengumpulkan berita dan mengabarkan berita tadi secepatnya, namun dalam tinjauan taktis seperti kejadian barusan, dapat saja tindakan wartawan tadi justru akan menjadi kontraproduktif,   jalan tengah yang bisa dilakukan adalah dengan menugaskan bagian Humas Polri untuk mendampingi wartawan tadi.

Maksudnya daripada wartawan menerka nerka apa dan seperti apa kondisi yang sedang terjadi kemudian salah menafsirkan dan akhirnya keliru memberitakan,  maka akan lebih baik bila ada personil Polri yang ditugaskan mendampingi atau setidaknya bisa memberikan info yang memadai secara benar walaupun dalam tataran : sedang kita dalami, nanti kita cari tahu di pemeriksaan, sabar dulu sedang diusahakan penindakan secara soft, penindakan keras itu adalah…. bilamana ….. dengan…. sehingga… Hal ini memang tidak akan menjamin bahwa  wartawan tidak akan bertindak kontraproduktif,  namun setidaknya wartawan tidak akan bingung membuat berita seenak dan  setahu mereka tanpa ada yang  bisa meluruskan

Dalam pengambilan tindakan harus dengan perhitungan yang matang. Tiap tiap etape dalam penggunaan kekuatan harus dilaksanakan. Proses negosiasi harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syukurlah pelaku tidak militan, dan kalau militan mungkin  ada korban dipihak Polri, tidak boleh anggap remeh setiap kejadian.

Lihat pada link berikut :  National geographic : Inside hostage massacre  https://youtu.be/E1dyKiJHCEk  belajar dari upaya  penyelamatan sandera di Manila, penyelamatan itu disebut oleh PBB sebagai penyelamatan terburuk yang dilakukan oleh Polisi Manila. Penyanderaan dilakukan oleh seorang  pecatan Polisis berpangkat Kapten   yang tidak terima diberhentikan secara tidak hormat oleh Kepolisian Manila.  Dalam penyanderaan tersebut terdapat  sekitar 21 sandera yang sebagian besar  meninggal dunia akibat  ditembak oleh oknum pelaku .

Dalam proses negosiasi sebelumnya, Polisi telah berbuat sebaik mungkin. Salah satu penyebab dari emosi penyandera tiba-tiba memuncak adalah karena terbukanya informasi yang dapat diterima penyandera. Didalam Bus  tersebut ternyata ada sebuah televisi yang bisa digunakan untuk melihat siaran berita.

Seperti pada siang tadi, posisi dan taktik Kepolisian Manila dapat dilihat melalui TV, termasuk  bagaimana taktik penempatan para penembak jitu kepolisian Manila. Media menjadi berperan penting untuk meningkatkan emosi penyandera ketika media menyiarkan secara langsung ketika Polisi  Manila  berhasil menangkap adik (saudara kandung ) sang Kapten yang mencoba menyusup barikade Polisi untuk menemui sang kakak.

Ditambah lagi adanya media radio yang berhasil menemukan nomor HP sang Kapten dan mewawancaranya secara online, akhirnya negosiasi yang telah alot dilakukan oleh Polisi Manila menjadi berantakan dan terjadilah insiden penembakan di dalam Bus wisata di kota Manila.

Sudah diajarkan kepada anggota yang pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan Wanteror di PLATINA maupun CRT di Mega Mendung. Bahwa terdapat yang namanya THA, kemudian ada namanya LCC barulah FAP, hal-hal seperti ini harus dipedomani dan dilaksanakan bukan hanya teori dan pada saat kejadian justru dilupakan.

Konsep 3 C  berupa  Close-Contain-Counter. Harus dipedomani secara rigid dilapangan  bahkan misalnya keadaan tersebut jauh dari  back-up kekuatan baik dari Polres maupun Kesatuan Brimob  atau situasi yang membutuhkan tindakan segera dan  kebetulan hanya ada kekuatan Pospol dan Polsek disana, apakah tahapan kekuatan mutlak tetap harus dilaksanakan atau bisa berdasar konsep wewenang diskresi seorang kapolsek.

Ada beberapa opsi antara lain memaksimalkan sumber daya yang ada, kalau disitu ada TNI  maka  dapat didayagunakan asalkan kendali dibawah kasatwil Polri ( ingat chain of evidence dan due proses of law nantinya )  dan kedua dengan memaksimalkan konsep 3 C  tadi sampai bantuan dari satuan tindak datang, semua opsi ada resikonya.

Sebenarnya yang paling esensi dari posting diatas adalah bagaimana peran Satwil terutama uniformed police on ground seperti Lantas, Sabhara dan Bhabinkamtibmas mampu memerankan konsep 3C tadi.

Lanjutannya adalah setiap Polisi di TKP  yang bertindak sabagai first responder  harus mampu menjadi : guide bagi pasukan tindak ( Brimob atau Densus ) yang pasti akan datang belakangan, guide ini maksudnya menjadi pemandu yang  dapat menunjukkan siapa kira kira pelaku                   (cirinya), siapa korban ( ciri kalau bisa foto ), informasi berupa sket sasaran atau TKP walaupun kasar dan lainnya, termasuk mengarahkan mobil-mobil satuan tindak yang bisa jadi buta tuli wilayah tempat TKP berada.

Harus memikirkan akses masuk yang lain, dengan tidak terpusat  bahwa penindakan maupun penyampaian himbuan dengan Public Addres haruslah dari  arah depan, karena  umumnya arah depan adalah kelemahan pasukan penindak, jika terekspose oleh lawan. Maka bubarlah prinsip dasar CQB yaitu  : speed, surprise and violent of action, hal ini tentunya harus dipedomani dan dilaksanakan.

Operasi tadi adalah pembebasan sandera, yang harus diingat, jika sandera sampai mati maka operasi tadi dapat dikatakan  gagal,  maka tidak perlu terburu buru, negosiasi sangat penting  sehingga peran negosiator sangat penting, memang tidak  mudah dan murah membentuk seorang negosiator handal, sehingga bagus  bila  diangkat menjadi  tulisan tentang peran negosiator yang belum diprioritaskan dan selalu ditingkatkan kemampuannya.

Saat ini pada umumnya Polwan yang dimajukan sebagai negosiator walaupun sebenarnya mereka yang ditugaskan sebagai negosiator (umumnya pada pengamanan unras ) belum memiliki latar belakang pendidikan dan latihan negosiator secara memadai.

Terakhir adalha perlunya disiapkan “pasukan penyerang darurat” yang sudah siap masuk kapan saja manakala pelaku mulai menembak/melukai sandera, bagaimanapun tanggapan nantinya, antara yang senang, bangga dan salut kepada upaya yang telah dilakukan oleh Polri tadi siang.

Akan ada pihak –pihak yang mendiskreditkan entah dengan berbagai maksud, haruslah bersama kita apresiasi tindakan kepolisian tadi, karena insiden yang dihadapi tadi siang adalah bukan sebuah peragaan apalagi show of force yang pastinya dibuat dengan skenario pasukan penindak pasti menang dan pasukan Sonora pasti kalah, pasukan penindak dalam latihan  pastilah lebih  taktis dan sempurna gerakan dan tindakan yang dilakukan, sekali lagi ini bukan drill apalagi pertunjukan, ini nyata, berbahaya dan bisa jadi sekali seumur hidup.

http://m.news.viva.co.id/news/read/817395-sandera-pondok-indah-selamat-nasib-perampok

 

 

 

my First Crown

MY FIRST CROWN  akhirnya buku yang dibuat dengan segala dinamika alhirnya bisa diterbitkan, menjadi salah satu buah tangan yang manis saat peringatan hari jadi ke 70 tahun Korbrimob Polri.

sebuah kumpulan catatan perjalanan sebuah organisasi dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, demi kemanusian dan keadilan .

berikut adalAh cuplikan beberapa kisah yang ditulis dalam buku yang berjudul  BRIMOB; DULU, KINI DAN ESOK.

 

14 Jam menahan gelombang serbuan GAM

Diambil dari : (Brimob : Dulu, Kini dan Esok, November 2015, pp. 282-323)

Bisa jadi terinspirasi oleh skenario Serangan Umum Satu Maret di Yogyakarta yang pernah dilakukan oleh Letkol Soeharto saat menghadapi tentara KNIL yang ingin kembali bercokol di Indonesia, ratusan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sempat mencoba menyerang untuk merampas senjata pasukan Polri di sebuah kota kecil, Idi Rayeuk, di Aceh Timur selama 14 jam sejak Kamis (01 Maret 2001) hingga Jumat (02 Maret 2001) pagi.

Ratusan anggota GAM yang bersenjata lengkap itu baru mundur ke arah perkampungan penduduk, sekitar pukul 08.00 WIB pada Jumat pagi setelah digempur oleh pasukan gabungan TNI/Polri dalam jumlah yang besar. Berikutnya, untuk mempertahankan kota tersebut dari serangan gerilyawan balik dari GAM, aparat mengerahkan dua unit panser milik Marinir TNI AL yang datang dari Aceh Utara dan satu helicopter milik Penerbad.

Bendera GAM yang berwarna dasar Merah dan bergambar Bulan Bintang, terlihat berkibar sepanjang 4 kilometer selama kota Idi Rayeuk dalam serbuan GAM. Bendera tersebut diikat pada tiang-tiang yang kayu di sepanjang jalan negara Medan – Banda Aceh.

GAM menduduki kota Idi Rayeuk hingga 14 jam, namun yang menjadi titik serangan sebenarnya adalah Markas Polsek Idi Rayeuk, mungkin adaya informasi yang berhasil dikumpulkan oleh mata-mata GAM bahwa kekuatan Polisi di Mapolsek Idi Rayeuk adalah tidak lebih dari 38an orang dengan senjata campuran dan munisi sangat terbatas.

Pasukan yang bertugas mengamankan Mapolsek Idi Rayeuk terdiri dari 22 orang anggota Brimob dari Resimen I Kedung Halang Bogor yang dipimpin oleh Ipda Gunawan Trilaksono, kemudian 09 orang anggota Perintis Sabhara Polda Yogyakarta ditambah 07 anggota organik Polsek Idi Rayeuk.

Serangan pertama dimulai pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2001, sekitar pukul 17.00 WIB, sebagaimana lazimnya kala itu setiap rencana penyerangan terhadap pos-pos TNI dan Polri oleh kelompok GAM biasanya didahului dengan penutupan jalan menggunakan balok kayu, maupun menebang pohon disepanjang jalan menuju lokasi serangan.

Adanya blokade jalan termasuk listrik padam secara mendadak sudah cukup menjadi peringatan bagi setiap anggota untuk segera meraih senjata dan menduduki posisi alarm stelling sekeliling pos yang sudah disiapkan.

Kesalahan fatal dari piket markas Polsek Idi Rayeuk       adalah gagal mengidentifikasi sekelompok orang berpakaian loreng yang membawa senjata api M16 dan SS1 melintas dari arah pasar Idi Rayeuk menuju kantor PLN Idi Rayeuk (200 meter dari Polsek), piket markas mengira pasukan berpakaian PDL loreng tersebut adalah bagian dari 1 Ton TNI Yonif 301         (ops Bakti TNI ) yang sedang Pull out di Markas Koramil Idi Rayeuk sejak beberapa hari sebelumnya.

Suara tembakan pertama pecah, namun justru mengarah kepada Markas Koramil Idi Rayeuk, barulah berselang 5 menit berikutnya hujan GLM dan tembakan senapan mesin FN minimi mulai menyapu dinding Polsek Idi Rayeuk, perintah stelling dan menempati pillbox segera menggema.

Bermodalkan senjata AK seri 101 dan 102 didukung 2 magasen untuk menampung 75 butir peluru tajam (Mabes Polri memberikan bekal munisi untuk setiap anggota Brimob yang bertugas ke Aceh saat itu adalah 75 butir munisi tajam ditambah 25 butir peluru karet dan 10 butir peluru hampa).

Keadaan terbalik, biasanya persenjataan dan munisi pasukan pemerintah pastilah selalu lebih baik dan lengkap dibanding Gerilyawan, namun dalam peristiwa Idi Rayeuk ini, keadaannya sangat berbeda, selain ratusan pasukan GAM turun gunung bersenjata lengkap ditambah dukungan munisi untuk AK 47, SS1 dan M16 sangat melimpah, belum lagi beberapa pucuk senjata mesin ringan seperti RPD dan FN minimi, lihat saja bahkan untuk butir-butir hujan GLM yang berhasil dihitung oleh Ipda Gunawan Trilaksono terserak di halaman dan tersangkut di atap Polsek Idi Rayeuk pasca serangan adalah sebanyak 48 butir utuh tidak meledak.

Hujan tembakan dan lontaran GLM mendera markas Polsek sepanjang malam, suasana bertambah panik ketika keluarga anggota organik Polsek Idi Rayeuk mulai berlarian kedalam markas Polsek, asrama Polsek yang berjarak sekitar 100 meter dibelakang markas Polsek mulai dibakar GAM, suara teriakan anggota GAM semakin jelas terdengar disekeliling Polsek : PAI……. PAI JAWA MATI KALIAN SEMUA HARI INI…

Melihat ibu-ibu Bhayangkari berlarian menyelamatkan diri sambil menggendong anak dan mengamit barang yang bisa diselamatkan tentulah bukan sebuah pemandangan yang ingin dilihat, konsentrasi pasukan Brimob, Perintis Sabhara dan Organik Polsek mulai goyah, sampai akhirnya terbersit ide untuk mengumpulkan semua ransel, radio dan dokumen pasukan di dalam ruangan Kapolsek untuk kemudian disiram bensin, siapa tahu sewaktu-waktu garis pertahanan patah dan GAM berhasil masuk Polsek, pilihannya saat itu adalah mati karena ditembak atau mati karena digorok dan dikuliti hidup-hidup oleh GAM.

Munisi yang semakin menipis dengan jenis senjata campuran : AK 101 dan 102 menggunakan kaliber 5,56mm sedangkan pasukan Perintis menggunakan campuran AK 47 (kaliber 7,62mm) dan Ruger mini 5,56mm, sedangkan organik Polsek bermodalkan Mouser kaliber 7,92mm, SS1 dan US Caraben kaliber 30mm.

Suasana semakin mencekam, dibutuhkan peluru tam-bahan, tetapi darimana dan siapa yang bisa memberikan munisi tambahan tadi, pasukan kawan terdekat yakni Koramil Idi Rayeuk dan 1 Ton 301 dipastikan juga dalam kondisi terjepit antara hidup dan mati di tempatnya.

Sekitar pukul 23.00 malam masih ditengah sapuan tembakan GAM, Ipda Gunawan Trilaksono berinisiatif untuk meminta munisi tambahan dari Koramil Idi Rayeuk, pilihan yang paling memungkinkan adalah merayap ditengah hujan peluru diantara Polsek dan Koramil yang berjarak sekitar 500 meter, awalnya tidak ada satupun anggota yang punya cukup nyali mendampingi Danton menembus hujan peluru dan sergapan GAM, sampai akhirnya Bharada Riahdo Purba ikut nekat menyusul Komandannya mengambil peluru tambahan dari Koramil.

Sekitar 2 jam waktu yang dibutuhkan berangkat dari Polsek menuju Koramil pulang pergi merayap dan mengendap-endap, 100 butir peluru tambahan dan 1 butir Tabung Pelontar (Granat) berhasil didapatkan, tambahan peluru segera di-bagikan dan disertai bisik-bisik “ tolong dihemat”.

Pengepungan Polsek dan percobaan pendudukan Idi Rayeuk berangsur mulai mengendor menjelang pagi hari, ditambah adanya informasi pasukan bantuan dari kesatuan Brimob Polda Riau sebanyak 1 Peleton dipimpin AKP Kasero Manggolo dari arah Kota Langsa menuju Idi Rayeuk mulai berdatangan, kemudian Pasukan Brimob dari Resimen I Kedung Halang dipimpin Kompol Drs. Irianto dengan kekuatan sebanyak 2 truk Reo dari arah Bireun Aceh Utara mulai masuk perbatasan Aceh Timur di Simpang Uliem.

Sebagai tambahan kabar yang menggembirakan adalah 2 unit Panser milik Marinir TNI AL terlihat bergerak dari arah Rancung, Aceh Utara mengiringi pasukan bantuan, dari udara terdapat 1 unit Helicopter Penerbad dengan 1 team Gegana Mabes Polri dipimpin Ipda Michael Mumbunan langsung dari Banda Aceh menuju lokasi dengan menyisir garis pantai untuk menghindari tembakan GAM, guna menurunkan munisi tambahan bagi pasukan Pelopor pimpinan Ipda Gunawan Trilaksono.

Hari itu pasukan GAM batal merayakan kenduri potong Lembu, mereka gagal total merebut senjata dari anggota di Polsek Idi Rayeuk walaupun hanya dijaga oleh sekitar 40an anggota bersenjata minim.

Kekecewaan GAM akhirnya dilampiaskan dengan membakar sejumlah bangunan seperti asrama tempat tinggal keluarga Polri dan asrama keluarga pegawai Lembaga Pemasyarakatan termasuk Rumah Tahanan Negara yang berlokasi di Desa Teupin Batee, sekitar 3 km dari pusat kota Idi Rayeuk, apalagi hujan peluru dan GLM tidak berhasil melukai apalagi menewaskan seorangpun anggota Brimob, Perintis Sabhara Polda Yogyakarta maupun organik Polsek Idi Rayeuk termasuk keluarga Polri didalamnya.

 

 

Permasalahan eksekusi lahan dan posisi polri

eksekusi dan posisi polri
sekedar informasi,  bahwa eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara dan merupakan aturan serta tata cara lanjutan dalam dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG.
Kita sering mendengar kata eksekusi disebutkan, tetapi kurang memahami secara mendalam di dalam perundang-undangan mana hal itu diatur. Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya (termasuk petugas polri yang melakukan pengamnan eksekusi) tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai Pasal 195 s.d 224 HIR atau Pasal 206 s.d 258 RBG. Namun semenjak diterbitka PERMA No. 1 tahun 2000, Pasal yang masih efektif berlaku terutama Pasal 195 s.d 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 s.d 240 dan Pasal 258 RBG.
Pengamanan Eksekusi
pijakan yuridis Polri dalam melakukan pengamanan Pelaksanaan eksekusi adalah Pasal 15 ayat (1) huruf l yang menyatakan “dalam melaksanakan tugas, Polri dapat memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan”.
Masih banyak lagi bahasan terkait Eksekusi Mas Arpur, seperti: bentuk dan jenis eksekusi, asas-asas eksekusi, eksekusi hak tanggungan, parate eksekusi, sita eksekusi, eksekusi riil, eksekusi penyerahan uang dlll…..
From: mas arpur <
Polisi tidak boleh menjadi eksekutor,ataupun ikut melakukan eksekusi pada lahan ataupun bangunan.

Keberadaan polisi disitu adalah sebagai petugas yg mengaamankan jalannya proses eksekusi atau dg kata lain menjamin proses tsb berjalan lancar sedangkan pelaksananya yaitu petugas yg ditunjuk oleh pengadilan yaitu sat pol keple.

Kalau terjadi tindak pidana pada proses tsb,misal masyarakat mbacok petugas,ngelemparin petugas dll barulah polisi berperan untuk mengamankan dan memproses sesuai hukum yg berlaku.

Laahhh kalau polisi ikut bongkar2 rumah,dobrak2 pintu,ikut angkat2 lemari,tv, apalagi angkat2 org yg ada disitu yaaaa salaaahhhhhhhh alias keleruuuuu…….!!!!!!

Media hanya memberitakan sesuatu yang terjadi. Berarti terjadi toh. Berarti harus dikjur lagi bagaimana biar nggak ricuh dan disantap media dengan cantik.

Nah loooohhh ada 2 anggapan nih:

Siapa yg berhak mengeksekusii suatu bangunan atau lahan yg sedang dalam sengketa.

Polisi mengamankan proses eksekusi atau boleh ikut mengeksekusiii…!!

Kalo Sat Pol PP urusan gusur menggusur yang berkaitan dengan perda, kalo perkara pidana atau perdata yang sudah incracht dan PN meminta bantuan kepada Polri maka wajib hukumnya kita berikan pengamanan…

Tentang pelaksanaannya tentunya ada Kirka dari intelejen dapat atau tidaknya eksekusi dilaksanakan…

Kalo rawan ya mending ditunda dulu…

Bhw Polri mengamankan sebuah kegiatan eksekusi itu sdh benar mas arpur (trmsk tugas pengamanan) , pelaksana eksekusi mmg dr Pengadilan dan tentunya sdh berdasarkan ketetapan hukum yg final (biasanya sdh kasasi /PK), krn Polri sesuai UU No 2/2002 mmpunyai kewenangan melaks pengamanan giat masy, maka panitera pengadilan meminta tenaga pam dr Polri (yg sdh jd kbgops lebih tau tuh , coz trmsk "ladang"nya kbgops:)) .

Skdr sharing, di tmpt ambo ketika ada permintaan pam eksekusi dr PN sdh jd protap intelijen melaks dahulu giat lidik tujuannya utk mengetahui kirka ancaman saat dilaks eksekusi dan meminimalisir jatuhnya korban dan jg utk memberikan masukan terkait brp jml pers yg seyogya nya diturunkan utk pam shgga pimp dlm hal ini kbgops tdk over/under estimate dlm pelaks eksekusi nantinya.

Klu utk kasus di Madura itu mgkn mmg ekspose media nya jg "over" krn sbgmn kita ketahui berita yg pny nilai jual adlh berita2 yg mengenai keributan/kerusuhan dan sejenisnya

Demikian mas arpur pendapat ambo, maaf klu msh dangkal pemahamannya, yg sdh jd ngabagops mgkn lbh paham.

 Terjadi didaerah pamekasan madura (tetangganya kacong)baru aja di tipi liatnya,eksekusi dr sebuah sengketa atas lahan dan rmh yg berakhir ricuh antara warga dan polisi,alhasil beberapa warga terluka dan polisi pun terluka akibat lemparan batu juga peluru nyasar.

Ada yg aneh ditayangan tipi tsb,kok ga ada terlihat satpol keple (satpol pp)

Knapa polisi jd ikut2an mengeksekusi bangunan tsb,ya jelass akhirnya jd sasarann amuk warga.

Yg saya tau kedudukan polisi dlm pelaks eksekusi kan mengamankan jalannya proses eksekusi dan bukannya ikut mengeksekusi warga,pelaksananya yaitu satpol keple.

Dlm setiap pelaks pam eksekusi (bukan penggusuran) sprin yg diterbitkan seyogyanya melibatkan pers dr smua unsur (kyk pam unras gitulah) al: negosiator, pamka, pamtup, pam lalin, unit tindak dan bila perlu backup dr brimob ataupun POM TNI dan sdh seharusnya sblm pelaks didahului rapat/meeting dgn pihak2 terkait baik itu pemohon (panitera PN), pemenang sengketa dan pihak2 lain yg dianggap perlu misal ka RT/RW.

Lead by Speed Followed by power

POLA DASAR PEMBENAHAN POLRI SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN KAPOLRI JENDERAL POL PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA

POLA DASAR PEMBENAHAN POLRI
SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN KAPOLRI
JENDERAL POL PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia.
Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.
Jenderal Polisi Prof Dr. Awaloedin Djamin, MPA, menjabat sebagai Kapolri pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1982, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke 8 (delapan). Dalam masa kepemimpinannya, Jenderal Polisi Prof Dr Awaloedin Djamin MPA telah mengemukakan berbagai kebijakan, diantaranya kebijakan mengenai Pola Dasar Pembenahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kebijakan mengenai Pola Dasar Pembenahan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut lahir sebagai wujud atas hikmah disadari dan diakui adanya kekurangan dan kelemahan dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dirasakan perlu adanya upaya perbaikan dan pembenahan. Upaya tersebut, oleh Jenderal Polisi Prof Dr Awaloedin Djamin MPA dikemukakan dalam kebijakan mengenai Pola Dasar Pembenahan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. Pol Skep/02/1/1980, tanggal 31 Januari 1980.
Kekurangan dan kelemahan tersebut menjadi titik awal dalam menentukan langkah-langkah pembenahan, yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam mewariskan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih baik kepada generasi selanjutnya.

2.Maksud dan Tujuan
Makalah ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai salah satu kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam masa jabatan Jenderal Polisi Prof Dr Awaloedin Djamin, yakni mengenai Pola Dasar Pembenahan Polri, sebagai bagian dari perjalanan sejarah organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sedangkan tujuan penyusunan makalah ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan tugas mata kuliah Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

II. PEMBAHASAN

Pola Dasar Pembenahan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. Pol Skep/02/1/1980, tanggal 31 Januari 1980.

Hal-hal yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan mengenai Pola Dasar Pembenahan Polri tersebut adalah sebagai berikut :
1.Latar belakang, Maksud dan Tujuan serta Ruang Lingkup Pola Dasar Pembenahan Polri.
Latar belakang dikeluarkannya Pola Dasar Pembenahan Polri adalah, bahwa citra dan wibawa Polri dirasakan menurun, sehingga kurang dirasakan peranan Polri sebagai pengabdi dan pengayom masyarakat, yangdisebabkan karena menurunnya kemampuan teknis operasional khas kepolisian dan menurunnya pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Maksud dilkeluarkannya Pola Dasar Pembenahan Polri adalah untuk mengadakan pembenahan Polri secara menyeluruh (overall reform). Sedangkan tujuannya adalah :
a.Untuk menjadi dasar dan kebijaksanaan serta pedoman pokok dalam seluruh usaha penyempurnaan Polri yang diperlukan secara bertahap dan berkesinambungan.
b.Sebagai dasar pokok kesatuan bahasa dalam rangka kelanjutan penyempurnaan yang lebih terperinci baik yang menyangkut bidang operasional maupun pembinaan.
c.Menjadi warisan bagi generasi Polri selanjutnya.
Ruang Lingkup Pola Dasar Pembenahan Polri, antara lain meliputi :
a.Menyangkut pengarahan dan pembenahan seluruh tugas pokok, fungsi dan peranan Polri, organisasi Polri, Personil Polri, terutama dibidang diklat, hubungan dan tata cara kerja, bidang materil/logistik, bidang keuangan, pengawasan, administrasi umum, dan lain sebagainya.
b.Tugas Pokok Polri yang pada pokoknya ditetakan dengan berbagai Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya mencakup bidang Represif, Preventif, Binmas, dan sebagai salah satu unsur ABRI, juga dibidang pertahanan serta sebagai kekuatan sosial.

2.Landasan pembenahan Polri
a.Landasan Idiil : Pancasila
b.Landasan Spirituil : Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Tribrata, Catur Prasetya, dan Catur Dharma Eka Karma.
c.Landasan Konstitusionil :
1). UUD 1945
2). Tap MPRS RI No XX/MPRS/66, tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum RI dan Tata urutan peraturan perundangan RI.
3). TAP MPRI RI No. II/MPR/1978 tentang P4 (Eka Prasetya Panca Karsa)
4). TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN
5). TAP MPR RI No. VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka pensuksesan dan pengamanan Pembangunan Nasional.
d.Landasan Opresaional :
1). UU No. 13/1961 tentang ketentuan pokok Polri.
2). UU No. 3/PNPS/1965 tentang memperlakukan hukum pidana tentara, hukum acara pidana tentara, dan hukum disiplin bagi anggota Angkatan Kepolisian RI, dengan dirubah dan ditambah dengan UU No. 23/PNPS/1965.s/1965.
3). UU No. 9 /1978 tentang Narkotika
4). Reglement Indonesia yang diperbaharui
5). Keputusan Perdana Menteri RI No. 245/PM/1945 tentang Penunjukan Polri sebagai National Central Bureau untuk mewakili pemerintah RI dalam hubungan dengan International Police Comission.
6). Keppres RI No. 372/1962 tentang Koordinasi Kepolisian Khusus
7). Keppres RI No. 52/1969 tentang kedudukan organik dan tanggung jawab Kepolisian Negara sebagi unsur ABRI dalam Dephankam.
8). Keppres RI No. 80/1969 tentang ABRI sebagai bagian organik Dephankam beserta tugas dan tanggung jawabnya.
9). Keppres RI No. 7/1974 tentang penyempurnaan Keppres RINo. 79/1969.
10) Skep Mnhankam/Pangab No. Kep/B/17/VI/1974 tentang penyidik dn pembantu penyidik.
11) Peraturan perundangan lain sepanjang menyangkut Polri.

3.Permasalahan yang dihadapi Polri
Permasalahan yang sangat mendasar yang dihadapi Polri sehingga mendorong dikeluarkannya kebijaksanaan Pola Dasar Pembenahan Polri adalah :
a.Bahwa kemampuan teknis profesional Polri yang bersifat khas kepolisian nampak menurun, oleh karena itu maka pelaksanaan tugas pokok juga terasa menurun.
b.Sikap kurang peka dan tanggap atau responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itulah sebenarnya letak kelemahan Polri yang paling mendasar.
c.Keadaan personil (terutama pendidikan dan latihan), hubungan dan tata cara kerja, keadaan materiil/logistik, dan sarana-sarana pendukung lainnya yang harus ditelitidan disempurnakan agar peningkatannya dapat dilakukan dengan lebih mantap (secara serasi dan tepat).

Kebijaksanaan mengenai Pola Dasar Pembenahan Polri diperinci sesuai dengan lingkup sasaran pembenahan dalam bidang bidang :

1. Tugas Pokok, Fungsi dan peranan Polri
Rumusan Tugas Pokok, fungsi dan peranan Polri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tercantum dalam :
a. UU No. 13/1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian. (Pasal 1, 2, 3, 8, 11, dan pasal 13)
b. Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/A/385/VIII/1970 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia. (pasal 3)
c. Keppres No. 372/1962, tentang Koordinasi Kepolisian Khusus (Pasal 1,2,3, 4).
d. Keputusan Perdana Menteri RI No. 245/PM/1945 tentang Penunjukan Polri sebagai National Central Bureau untuk mewakili pemerintah RI dalam hubungan dengan International Police Comission.
Sesuai dengan rumusan Tugas Pokok dan wewenang Polri sebagaimana diaur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan tersebut, maka terlihatlah bahwa :
a.Ruang Lingkup Tugas Pokok Polri meliputi tugas-tugas di bidang :
1). Tugas Pembinaan Masyarakat
Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
2). Tugas Kepolisian Preventif
Segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
3). Tugas Kepolisian Represif
a). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikanmenurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang.
b). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lain yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4). Tugas Bantuan Pertahanan
Segala usaha dan kegiatan di bidang bantuan pertahanan dalam rangka upaya penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan azas Hankamrata.
5). Tugas Kekaryaan dan Bhakti ABRI
Semua kegiatan ABRI sebagai kekuatan sosial diluar bidang Hankam, dalam rangka ikut serta aktif dalam perjuangan nasional guna mencapai tujuan nasional.
Tugas pokok dalam butir 1) s/d 3), merupakan tugas pokok yang bersifat khas kepolisian, yang dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan preventif daripada represif.
b.Dari rumusan tugas pokok Polri yang khas kepolisian tersebut, maka fungsi-fungsi kepolisian tercermin dalam kemampuan teknis kepolisian dan kemampuan pembinaan yang mendukungnya.
Penjabaran dari kemampuan teknis profesional yang khas kepolisian meliputi fungsi-fungsi antara lain, Intelpol dan Pam, Reserse, Sabhara, Lalu Lintas, Perairan dan Udara, Binmas, Brimob, Binpolsus, Binkamra, Satwa, dan lain-lain.
Sedangkan penjabaran dari kemampuan teknis pembinaan antara lain meliputi bidang personil termasuk diklat, logistik, keuangan, pengawasan, hubungan dan tata cara kerja, administrasi umum, dan lain-lain.
c.Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Polri berperan sebagai :
1). Aparatur Penyidik
2). Aparatur yang mempunyai wewenang kepolisian umum
3). Polsus di daerah dimana tidak terdapat Polsus
4). Pembina teknis Kepolisian Khusus
5). Inti Pembinaan Kamtibmas khususnya Satpam dan Kamra
6). NCB Interpol Indonesia
7). Pusat Informasi Kriminal Nasional
8). Kekuatan Bantuan Keamanan
9). Alat kekuatan Sosial
10)Dan lain-lain
d.Dalam pelaksanaan tugas pokoknya di bidang represif, preventif danBinmas, Polri dalam peraturan perundangandiberikan kewenangan mengeluarkan perijinan dan surat-surat keterangan, antara lain :
1). Izin pemasukan, pengeluaran, penguasaan dan penggunaan senjata api dan amunisi, perusakan senjata api dan amunisi serta perusakan senapan angin.
2). Ijin pemasukan, pembelian, pemilikan, penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pemusnahan bahan peledak.
3). Surat ijin pesta, keramaian, pertemuan, rapat, pawai dan rapat politik.
4). Surat-surat keterangan yang mengenai orang asing meliputi Surat Tanda Melaporkan Diri, Surat Keterangan Pindah, Surat Tanda Melapor bagi setiap orang yang ketempatan orang asing, Surat Keterangan Berpergian/Surat Keterangan Jalan.
5). Surat Keterangan mengenai orang asing sehubungan dengan permohonan kewarganegaraan RI.

2. Organisasi
a. Prinsip-prinsip dasar organisasi
1). Prinsip pembagian tugas dibagi habis
Tugas pokok dan fungsi serta peranan Polri terbagi habis dalam komando dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah.
2). Prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi serta peranan yang jelas.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peranan Polri terjamin secra jelas, sehingga tidak terjadi duplikasi dan overlapping.
3). Prinsip fungsionalisasi.
Ada unit yang secara fungsional bertanggung jawab atas suatu vidang substansif kepolisian.

4). Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
Tiap unsur organisasi Polri baik secara vertikal maupun horisontal merupakan suatu keseluruhan.
5). Prinsip kontinuitas dan konsistensi.
Terdapat kontinuitas dan konsistensi dalam perumusan kebijaksanaan, perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional.
6). Prinsip staf umum dan prinsip jalur dan staf (directory type)
Terdapat deliniasi tugas dan fungsi antara unit-unit organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok organisasi.
7). Prinsip kesederhanaan.
a). Bentuknya sederhana, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta peranan yang menimbulkan beban kerja yang berlanjut.
b). Beban kerja yang berlanjut menjadi ukuran utama menentukan struktur organisasi.
c). Sedapat mungkin dicegah timblnya unit organisasi yang bersifat ekstra strukturil.
8). Prinsip Fleksibilitas.
Mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.
9). Prinsip Pendelegasian wewenang yang jelas.
Mengingat luas wilayah dan sifat georafis Indonesia, perlu adanya pendelegasian wewenang kepada pejabat tingkat bawah secara efektif, kecualli terhadap hal yang pinsip.
10) Prinsip pengelompokkan tugas yang homogen.
Pengelompokkan tugas pokok Polri yang sangat luas lingkupnya, agar lebih mudah dilaksanakan dan di manage.

b. Pola Dasar dan susunan organisasi Polri :
1). Titik berat pengorganisasian secara kewilayahan.
Wilayah Republik Indonesia dibagi habis dalam kewilayahan kepolisian, tidak perlu sama dengan wilayah administrasi pemerintahan.
2). Organisasi Vertikal.
Polri diorganisasikan secara vertikal, utuh dan terintegrasi dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah.
3). Pengorganisasian fungsi-fungsi teknis.
a). Jalur pembinaan fungsi teknis disusun secara jelas.
b). Organ-organ pengemban fungsi teknis secara berjenjang memiliki kualifikasi yang berbeda.
c). Eselon tingkat atas wajib memberikan Back-up operation terhadap jajaran dibawahnya.
4). Struktur organisasi Polri
a). Secara horisontal, diusahakan pengelompokkan fungsi yang sehomogen mungkin agar prinsip-prnsip fungsionalisasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dapat berjalan baik.
b). Secara vertikal, secara utuh dan terintegrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah, yaitu : Mabes Polri, Kodak-Kodak, Kowil-Kowil, Kores-Kores, Sektor-Sektor, Pos-Pos Polisi terdepan.
5). Bentuk organisasi Polri.
Polri merupakan suatu kesatuan yang utuh vertikal dan nasional, yang diorganisasikan dalam type staf direktur, yang tercermin dalam garis komando yang jelas.

3. Personil
a. Pokok-pokok pembinaan personil diarahkan kepada tercapainya kuantitas dan kualitas yang tepat, yang sangat erat hubungannya dengan sistem pendidikan dan latihan. Dalam Renstra II diharapkan menjadi 142.000 orang.
b. Pokok-pokok pembinaan personil Polri :
1). Ciri-ciri pembinaan personil yang khas kepolisian ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :
a). Sistem pengangkatan/pemasukan anggota Polri pada dasarnya berlaku prinsip kompetitif dengan tujuan untuk mendapatkan calon terbaik sesuai persyaratan jabatan atau kepangkatan yang dibutuhkan.
b). Sistem pendidikan profesional kepolisian dengan prinsip siap pakai (ready for use), dengan jangka waktu pendidikan yang disesuaikan, agar setelah keluar dari penidikan sudah harus dapat terjun langsung melaksanakan tugas.
c). Sistem penugasan, penempatan atau mutasi dilakukan dengan prinsip Carrier Service with Merit System dan kebijaksanaan dalam penyesuaian Rang Promotie dan Fungsionale Promotie, sehingga dituntut adanya penugasan yang berdasarkan The rightman of the right place at the right time.
2). Hal-hal prinsip yang menyangkut hasil akhir (out put) dari pada pembinaan personil, khususnya pendidikan:
a). Personil dengan kemampuan teknis profeional kepolisian. (Sabhara, Lalu Lintas, Perairan, Udara, Brigade Mobil, Reserse kriminil/ekonomi/narkotik).

b). Personil dengan kemampuan teknis pembinaan.
(Teknik pembinaan personil dan tenaga manusia, Teknik pembinaan materil/logistik, Teknik pembinaan keuangan, dsb).

4. Hubungan dan Tata Cara Kerja
a. Tata Cara Kerja (Intern)
Keseluruhan organisasi Polri dari tingkat Mabes sampai tingkat terendah, berlaku garis-garis hubungan dan tata cara kerja secara horisontal, vertikal, dan diagonal baik di bidang operasional maupun pembinaan yang bersifat teknis fungsional sebagai berikut :
1). Antar organ yang setingkat dan sejajar, berlaku garis hubungan koordinasi dan fungsional horisontal.
2). Antara organ tingkat pusat sampai tingkat terendah secra vertikal, berlaku garis-garis sebagai berikut:
a). Garis hubungan vertikal dalam bentuk garis komando dari Mabes Polri sampai ke tingkat terendah.
b). Garis hubungan vertikal dalam bentuk pembinaanteknis fungsional.
c). Garis hubungan vertikal dari yang terbawah sapai tingkat pusat, berlaku garis pelaporan dalam rangka sistem pelaporan.
b. Hubungan Kerja (Ekstern)
Sesuai dengan UU No. 13/1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara.
1). Hubungan kerjasama fungsional horisontal terutama dalam penegakkan hukum, untuk mewujudkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan dengan instansi pemerintah lainnya, baik dalam fungsi represif, preventif, dan binmas.
2). Instansi atau Lembaga yang terlibat dalam kerjasamafungsional hoisontal dalam penegakkan hukum antara lain :
a). Dalam proses penyidikan, sebagai bagian dari keseluruhan fungsi represif, perlu ditingkatkan pengawasan dan koordinasi dengan Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Polisi Kehutanan, dsb.
b). Pejabat atau petugas tertentu yang dibei wewenang penyidik dan pembantu penyidik dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
c). Dalam Proses acara pidana, peningktan hubungan kerja dengan Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan organisasi penasehat hukum.
3). Hubungan kerjasama kepolisian antar negara baik dalam wadah ICPO, Interpol, maupun kerjasama internasional kepolisian lainnya dalam bentuk kerjasama teknis kepolisian berupa Trainning, Expert, Equipment.
4). Integrasi Kamtibmas dalam Hankamnas.
a). Keseluruhan usaha dan kegiatan kamtibmas merupakan bagian integra dari usaha Hankamnas.
b). Polri sebagai bagian integral dari Hankamnas merupakan inti dari keseluruhan kekeuatan Hankamnas, yang ikut berpartisipasi aktif dibidang usaha pertahanan nasional melalui fungsi bantun pertahanan (Banhan), dan fungsi kekuatan sospol ABRI.
5). Hubungan fungsional antara Polri dengan ABRI dalam rangka pembinaan Kamtibmas.

5. Logistik
a. Pembinaan logistik dilandasi azas-azas pembinaan logistik yang berlaku universal, menyangkut materil, peralatan, fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan melalui siklus pembinaan logistik, melalui kegiata-kegiatan :
1). Penentuan Kebutuhan, identifikasi kebutuhan yang diperlukan guna pelaksanaan dukungan logistik dalam pelaksanaan tugas.
2). Pengadaan, dimulai dari tiadanya materiiil sampai kepada adanya materiil berbentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3). Penyimpanan, kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pemeliharaan materiil dengan memperhatikan sifatnya.
4). Penyaluran, kegiatan pengeluaran materiil dari titik penyimpanan ke titik pemakai guna pemebuhan kebutuhan.
5). Pemakaian, kegiatan pemanfaatan materiil baik oleh personil secara perorangan maupun kesatuan.
6). Pemeliharaan, kegiatan mempertahankan materiil dalam suatu kondisi siap pakai.
7). Penghapusan, kegiatan pengeluaran dari daftar inventaris terhadap materiil yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.
b. Obyek pembinaan logistik akan berupa materiil dan peralatan yang bersifat khas kepolisian, disamping obyek-obyek lain yang bersifat umum dalam bentuk fasilitas maupun pelayanan.
c. Dalam pembinaan logistik Polri perlu dipegang prinsip :
1). Ketepatan jenis, untuk menghindari materiil yang tidak sesuai dengan tugas yang dibebankan.
2). Ketepatan kualitas, untuk menghasilkan usia guna materiil yang semaksimal mungkin.
3). Ketepatan waktu, untuk menjamin terlaksananya tugas dengan baik.
4). Ketepatan tempat, untuk menjamin agar materiil dapat berfungsi sebgaimana mestinya.
5). Ketepatan jumlah, untuk menghindari pemborosan.
6). Ketepatan harga, untuk menghindari penyimpangan.
7). Ketepatan pemakaian, untuk mendapatkan manfaat materiil secara semaksimal mungkin.

6. Keuangan
a. Pembinaan keuangan Polri didasarkan kepada Jukbinku Hankam, sesuai Skep Menhankam/Pangab No. Skep/B/782/X/1971.
b. Pembinaan keuangan Polri berpedoman pada azas-azas, landasn, dan sistem yang berlaku di lingkungan Dephankam.
c. Siklus pembinaan keuangan Polri dilaksanakan melalui mekanisme kegiatan yang mempunyai keterkaitan dan ketergantungan satu dengan lainnya secara menyeluruh.
d. Mekanisme kegiatan tersebut terdiri dari Perencanaan anggaran, Penetapan anggaran, Pembiayaan, Pengendalian/Pengawasan, dan Evaluasi.
e. Mekanisme tersebut meliputi pokok-pokok kegiatan :
1). Kegiatan perencanan meliputi : Perencanaan strategis, Penyususnan program/proyek, Penyusunan usulan kegiatan/proyek.
2). Kegiatan penetapan anggaran meliputi : Penyesuaian usulan kegiatan dengan jumlah anggaran yang tersedia, menetapkan isian kegiatan/proyek, Petunjuk pelaksanaan program dan anggaran.
3). Kegiatan pelaksanaan meliputi : Otorisasi, Perintah pelaksanaan, Pembiayaan/transfer.
4). Kegiatan pengendalian meliputi : Penilaian dari segi Rechmatig, Wetmatig, dan Doelmatig. Pertanggungan jawab keuanagn dan laporan keuangan didasarkan pada pencapaian sasaran. Tinglat pencapaian sasaran pada setiap tahap waktu didasarkan pada biaya yang tersedia.
5). Kegiatan evaluasi meliputi : Analisa laporan kemajuan kegiatan/proyek, Sumbangan perhitungan anggaran Polri pada Dephankam pada setiap akhir tahun anggaran, Evaluasi hasil-hasil secara menyeluruh.

7. Pengawasan
a. Fungsi kontrol merupakan bagian integral dari keseluruhan fungsi dalam proses manajemen.
b. Fungsi kontrol membantu untuk mengetahui dengan pasti bagaimana pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peranan Polri.
c. Pengawasan dapat diwujudkan dalam berbagai penampilan, antara lain :
1). Pengawasan intern, oleh komandan/pimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen terhadap bawahannya, oleh aparatur pengawasan yakni Irjen Hankam, Irjen Polri dan Inspektur Daerah Kepolisian.
2). Pengawasan ekstern, secara horisontal dan diagonal, misalnya dalam penyelenggaraan fungsi yang dilakukan oleh aparatur kamtibmas sesuai peraturan yang berlaku, seperti wewenang perpanjangan penahanan oleh kejaksaan, di bidang keuangan pengawasan olehBPK.
3). Secara sosial (Social Control) dalam wujud berbagai penampilan seperti Kontrol sosial oleh masyarakat secara langsung, Kontrol sosial lewat surat kabar dan mass media, Kontrol lewat lembaga Legislatif (DPR), Kontrol sosial oleh lembaga bantuan hukum, dan lain-lain.

III. PENUTUP

Pola Pembenahan Polri merupakan dasar kebijaksanaan bagi Polri di segala bidang baik bidang operasional maupun pembinaan, dan juga bidang strategi dan implementasi yang semuanyanya diarahkan kepada sasaran pembenahan, dalam masa kepemimpinan Jenderal Polisi Prof. Dr Awaloedin Djamin, MPA.
Dari pola dasar pembenahan ini diadakan penjabaran dalam bentuk produk-produk yang bersifat implementatif, baik di bidang operasional yang memerlukan kemampuan teknis profesional khas Kepolisian maupun di bidang kemampuan teknis pembinaan, yang harus diwujudkan dalam bentuk buku etunjuk pelaksanaan dan buku petunjuk teknis yang berlaku bagi seluruh anggota Polri.
Penjabaran kebijaksanaan Pola Dasar Pembenahan Polri telah menjadi bagian sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara bertahap membangun pola pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai saat ini.
Dengan dasar pemikiran bahwa perbaikan atau pembenahan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut tidak akan pernah berhenti, akan secara terus menerus dilakukan upaya pembenahan sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan organisasi, maka kebijaksanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari upaya tersebut, dan menjadi bagian yang mewarnai sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
No. Pol : Skep/02/1/1980 tanggal 31 Januari 1980
Tentang Pola Dasar Pembenahan Polri.

2. Bunga Rampai Polri Mandiri Menengok Ke Belakang Menatap Masa Depan,
Editor J.Kristiadi, Panitia Workshop Wartawan Polri, 2001

3. Majalah Jagra Tara, Edisi Khusus 1 Juli 2005

4. Menuju Polisi Masa Depan, Mitra Bintibmas, 2002.

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) MENUJU GOOD GOVERNANCE

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
MENUJU GOOD GOVERNANCE

Perundang-undangan yang mendasari & merefleksikan sistem AKIP :
Inpres No. 7 / 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
PP No. 108 / 2000 t entang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
UU No. 25 / 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
UU No. 17 / 2003 tentang Keuangan Negara.

Change Management.
Managing For Result (Management By Result).
Strategic Management System.
Performance Based Management.
Performance Based Budgeting.
Reinventing Government.

Wujud pertanggungjawaban.
Ber-AKIP : melaksanakan amanah sebagai penyelenggara pemerintahan, secara bertanggung jawab.
Kewajiban memberikan jawaban / tanggapan (Obligation to answer).
Meliputi : akuntabilitas kinerja & akuntabilitas keuangan.

Fokus kepada hasil (RESULTS), yaitu manfaat yang dapat dirasakan masyarakat /stakeholder.
Perencanaan strategis, pelaksanaan strategi, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi & pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan & berkesinambungan (sustainable & continuing improvement focus).

Financial control.
Untuk meyakinkan bahwa dana publik telah dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan otorisasi.
Penganggaran berbasis kinerja, Neraca, Laporan Arus Kas.

Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis & berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang & kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran & Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis & berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, & tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi & misi instansi pemerintah.

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, & transparan.

Dilakukan pembandingan kinerja nyata (capaian kinerja) dengan :
Kinerja yang direncanakan.
Kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Kinerja instansi lain atau swasta yang unggul.
Kinerja nyata di negara lain atau standar internasional.
Dilakukan analisis efisiensi : membandingkan antara output dengan input.
Dilakukan analisis efektifitas : ketercapaian hasil, manfaat atau dampak.

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKIP :
Memberikan rekomendasi pernaikan implementasi sistem AKIP.
EVALUASI KINERJA :
Memberikan rekomendasi guna peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menggunakan teknik criteria referrenced survey, yaitu menggunakan kriteria-kriteria berdasarkan pada kebenaran normatif yang bersumber pada :

1. Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.
2. Modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai AKIP.
3. Better practice atau best practice baik di Indonesia maupun di luar negeri.
4. Berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, & sistem manajemen yang baik.

UNDP (United Nation Development Program) :
Participation
Rule of Law
Transparency
Responsiveness
Consensus Orientation
Equity
Effectiveness & efficiency
Accountability
Strategic vision

TEN PRINCIPLES OF COMMUNITY POLICING

TEN PRINCIPLES OF COMMUNITY POLICING

Trojanowicz, Robert & Bucqueroux, Bonnie (1990).
Community Policing: a Contemporary Perspective.Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co.

1. Philosophy and Organizational Strategy
Community policing is both a philosophy (a way of thinking) and an organizational strategy (a way to carry out the philosophy) that allows the police and the community to work closely togetin creative ways to solve the problems of crime, illicit drugs, fear of crime, physical and social disorder (from graffiti to addiction), neighborhood decay, and the overall quality of life in the community. The philosophy rests on the belief that people deserve input into the police process, in exchange for their participation and support. It also rests on the belief that solutions to today’s community problems demand freeing both people and the police to explore creative, new ways to address neighborhood concerns beyond a narrow focus on individual crime incidents.
2. Commitment to Community Empowerment
Community policing’s organizational strategy first demands that everyone in the police department, including both civilian and sworn personnel, must investigate ways to translate the philosophy of power-sharing into practice. This demands making a subtle but sophisticated shift so that everyone in the department understands the need to focus on solving community problems in creative, and often ways, that can include challenging and enlightening people in the process of policing themselves. Community policing implies a shift within the department that grants greater autonomy (freedom to make decisions) to line officer, which also implies enhanced respect for their judgment as police professionals. Within the community, citizens must share in the rights and responsibilities implicit in identifying, prioritizing, and solving problems, as full-fledged partners with the police.
3. Decentralized and Personalized Policing
To implement true community policing, police departments must also create and develop a new breed of line officer who acts as a direct link between the police and the people in the community. As the department’s community outreach specialists, community policing officers must be freed from the isolation of the patrol car and the demands of the police radio so that they can maintain daily, direct, face-to-face contact with the people they serve in a clearly defined beat area. Ultimately, all officers should practice the community policing approach.
4. Immediate and Long-Term Proactive Problem Solving
The community policing officer’s broad role demands continuous, sustained contact with the law-abiding people in the community, so that together they can explore creative new solutions to local concerns, with private citizens serving as supporters and as volunteers. As law enforcement officers, community policing officers respond to calls for service and make arrests, but they also go beyond this narrow focus to develop and monitor broad-based, long-term initiatives that can involve all elements of the community in efforts to improve the quality of life. As the community’s ombudsman, the community policing officer also acts as a link to other public and private agencies that can help in a given situation.
5. Ethics, Legality, Responsibility and Trust
Community policing implies a new contract between the police and the citizens they serve, one that offers hope of overcoming widespread apathy while restraining any impulse of vigilantism. This new relationship, based on mutual trust and respect, also suggests that the police can serve as a catalyst, challenging people to accept their share of responsibility for the overall quality of life in the community. Community policing means that citizens will be asked to handle more of their minor concerns themselves, but in exchange, this will free police to work with people on developing immediate as well as long-term solutions for community concerns in ways that encourage mutual accountability and respect.
6. Expanding the Police Mandate
Community policing adds a vital, proactive element to the traditional reactive role of the police, resulting in full-spectrum policing service. As the only agency of social control open 24 hours a day, seven days a week, the police must maintain the ability to respond immediately to crises and crime incidents, but community policing broadens the police role so that they can make a greater impact on making changes today that hold the promise of making communities safer and more attractive places to live tomorrow.
7. Helping Those with Special Needs
Community policing stresses exploring new ways to protect and enhance the lives of those who are most vulnerable–juveniles, the elderly, minorities, the poor, the disabled, the homeless. It both assimilates and broadens the scope of previous outreach efforts such as crime prevention and police community relations.
8. Grass-Roots Creativity and Support
Community policing promotes the judicious use of technology, but it also rests on the belief that nothing surpasses what dedicated human beings, talking and working together, can achieve. It invests trust in those who are on the frontlines together on the street, relying on their combined judgment, wisdom, and experience to fashion creative new approaches to contemporary community concerns.
9. Internal Change
Community policing must be a fully integrated approach that involves everyone in the department, with community policing officers serving as generalists who bridge the gap between the police and the people they serve. The community policing approach plays a crucial role internally by providing information about and awareness of the community and its problems, and by enlisting broad-based community support for the department’s overall objectives. Once community policing is accepted as the long-term strategy, all officers should practice it. This could take as long as ten to fifteen years.
10. Building for the Future
Community policing provides decentralized, personalized police service to the community. It recognizes that the police cannot impose order on the community from the outside, but that people must be encouraged to think of the police as a resource that they can use in helping to solve contemporary community concerns. It is not a tactic to be applied and then abandoned, but a new philosophy and organizational strategy that provides the flexibility to meet local needs and priorities as they change over time.

About Community Policing
What Is Community Policing?
Partnership
Effective community policing has a positive impact on reducing neighborhood crime, helping to reduce fear of crime and enhancing the quality of life in the community. It accomplishes these things by combining the efforts and resources of the police, local government and community members.

An Idea for the Times
Community policing is a collaborative effort between the police and the community that identifies problems of crime and disorder and involves all elements of the community in the search for solutions to these problems. It is founded on close, mutually beneficial ties between police and community members.
Community policing offers a way for law enforcement to help re-energize our communities. Developing strong, self-sufficient communities is an essential step in creating an atmosphere in which serious crime will not flourish.

A Practical Approach to Problems
Community policing seeks the input and talents of all members of the community in the effort to safeguard our neighborhoods.
Community policing is being advocated by leaders at the highest levels of government. It has even been suggested that community policing can play a primary role in directing the way government services are provided at the community level.

Getting Back to the People
At the center of community policing are three essential and complementary core components: community partnership, problem solving and change management.
Community partnership recognizes the value of bringing the people back into the policing process. All elements of society must pull together as never before if we are to deal effectively with the unacceptable level of crime claiming our neighborhoods.
Problem solving identifies the specific concerns that community members feel are most threatening to their safety and well-being. These areas of concern then become priorities for joint police-community interventions.
Change management requires a clear recognition that forging community policing partnerships and implementing problem-solving activities will necessitate changes in the organizational structure of policing. Properly managed change involves a recognition of the need for change, the communication of a clear vision that change is possible, the identification of the concrete steps needed for positive change to occur, the development of an understanding of the benefits of change, as well as the creation of an organization-wide commitment to change.

What Makes Community Policing Different?
Law enforcement has long recognized the need for cooperation with the community it serves. Officers speak to neighborhood groups, participate in business and civic events, consult with social agencies and take part in education programs for school children. Foot, bike and horse patrols bring police closer to the community.

More Effective Ways to Solve Ongoing Problems
Law enforcement leaders seeking innovative ways to enhance performance and maximize resources have struck a responsive chord across the nation with a variety of community policing initiatives. Government and community leaders are increasingly cognizant that they must accept a share of the responsibility for problems caused by lapses in many areas of society. Police have long borne a disproportionate share of this burden.

Renewed Emphasis on Crime Prevention
Law enforcement is looking to enhance its tough stance on crime with renewed focus on strategies that help prevent crime, reduce fear of crime and improve the quality of life in neighborhoods. This requires an intimate knowledge of the community.
Policing concepts currently in vogue have tended to isolate officers from the communities they serve which can hamper crime-control efforts. Community policing allows law enforcement to get back to the principles upon which it was founded, to integrate itself once again into the fabric of the community so that the people come to the police for counsel and help before a serious problem arises, not after the fact.
How Does Community Policing Work?
Expanded Policing Goals
Crime prevention takes on renewed importance in community policing as the police and the community become partners in addressing problems of disorder and neglect that can breed serious crime. As links between the police and the community are strengthened over time, the partnership is better able to pinpoint and mitigate the underlying causes of crime.

Community Policing Relies on Active Community Involvement
Community policing recognizes that community involvement gives new dimension to crime- control activities. While police continue to handle crime fighting and law enforcement responsibilities, the police and community work together to modify conditions that can encourage criminal behavior. The resources available within communities allow for an expanded focus on crime-prevention activities.

Police Services Delivered Through the Neighborhood Patrol Officer
Patrol officers and deputies are the primary providers of police services in community policing efforts. They handle the daily policing needs of the community. The entire police organization backs the efforts of the neighborhood officers.
Effective community policing depends on optimizing contact between patrol officers and community members so that the officer develops an intimate knowledge of the day-to-day workings of the community and becomes a familiar figure to community members.

Trust Is the Heart
Establishing and maintaining mutual trust is the central goal of community partnership. Trust will give the police greater access to valuable information that can lead to the prevention of and solution of crimes. It will also engender support for police activities and provide a basis for a productive working relationship with the community that will find solutions to local problems.
Given the current climate of distrust in many of our communities, sheriffs and police chiefs and their officers will need to make a concerted effort to forge bonds of understanding and cooperation with community members. Building trust will require ongoing effort, but it is essential to effective community policing.

Long-Term Commitment Needed
Community policing does not offer a quick fix. It requires a long-term commitment by police to work with community members to reach mutually agreed-upon goals. Forming lasting partnerships to eradicate the underlying causes of crime will take effort, time and patience on the part of all involved.

Wide-Ranging Benefits
Law enforcement is finding that in addition to bringing police closer to the people, community policing offers a myriad of other benefits. Making effective use of the talents and resources available within communities will help extend severely strained police resources. As police interaction with the community becomes more positive, productive partnerships will be formed, leading to greater satisfaction with police services and increased job satisfaction among officers. Reduced levels of crime will allow more police resources to be allocated to services that have the greatest impact on the quality of community life.
How Do We Get Started?
Understand Community Policing
Ideally, members of a community desiring a transition to community policing have a basic understanding of the philosophy underlying it and the strategies required to make it work. A first step in that direction is to read and disseminate the material that is located on this web site. Especially useful to community policing beginners is the Consortium’s monograph,Understanding Community Policing: A Framework for Action. The Consortium’s newsletter, Community Links features community policing success stories that illustrate how community policing philosophies translate into local strategies that meet communities’ needs. The Consortium’s curricula offer insights into the Framework, problem solving, community mobilization, change management, and strategic planning. The Information Access Guide, Electronic Library and links to other Internet sites direct you to additional resources.
There is no single recipe for successful community policing implementation. The appropriate implementation strategy will depend, in part, on conditions within your law enforcement agency and your community. However, common to all community policing strategies are the three core components of problem solving, community partnership and change management. The basic requirements of these components are communication, cooperation, coordination, collaboration and change. Getting started requires a commitment to this community policing strategy.

Talk About It
Communication is the foundation for cooperation, coordination, collaboration and change. It is important to start communication early in the community policing implementation process.
If you are a representative of a law enforcement agency that is interested in implementing community policing, examine with your peers the crime control problems in your community and discuss how a community policing approach can enhance your current enforcement efforts. Share what you know about community policing with community members and representatives of community groups. Begin talking to them about their perceptions of crime and disorder in their neighborhoods.
If you are a civilian, contact your local law enforcement agency to discuss its community policing efforts. Ask them how you, as a member of the community, can assist them in addressing the problems of concern to you in your neighborhood.

Federal Community Policing Initiatives
If you would like to obtain information about COPS programs, or to request an application for a COPS grant, call the Department of Justice Response Center at (800) 421-6770.

aspek yuridis dan organisatoris penetapan 1 Juli sebagai sejarah POLRI

Sejarah 1 juli dilihat dari aspek yuridis & organisatoris :
1. Alasan organisasi :
Dalam masa revolusi fisik, berdasarkan Ketetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946, pada tanggal 1 Juli 1946 dibentuk Djawatan Kepolisian Negara R.I. dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara (KKN) yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Inilah saat lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup seluruh wilayah R.I. dan seluruh tugas Kepolisian (ini dinyatakan kembali oleh Menhankam Jenderal TNI Wiranto tanggal 1 Juli 1999). Penetapan pemerintah ini merupakan peraturan yang mengadakan pembaharuan tentang status polisi yang merupakan pula titik terang ke arah perkembangan kepolisian di Indonesia.
Sejak itulah hari lahir Kepolisian Nasional Indonesia tersebut diperingati sebagai hari Bhayangkara setiap tahunnya. Organisasi Polri semenjak itu utuh dari pusat sampai ke kecamatan, yang secara hierarkis dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara, kepala Penilik Kepolisian, Kepala Kepolisian Propinsi, Kepala Kepolisian Kabupaten, Kepala Kepolisian Distrik (Kawedanaan) dan Kepala Kepolisian Onderdistrik (Kecamatan). Sebagai Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perda Menteri, Polri adalah independent, baik operasional maupun pembinaan, ditunjukkan dengan penanganan kasus kriminalitas / politis yang independent tanpa intervensi dari instansi lain.
Walaupun demikian, Polri saat itu juga dihadapkan dengan dilemma bahwa Pemerintah juga mengeluarkan Ketetapan Nomor 19/A/SD/1946 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah tetap bertanggung jawab atas ketentraman dan keamanan di daerahnya masing – masing tetapi Ketetapan Pemerintah tersebut tidak mengatur hubungan antara Gubernur dan Residen dengan Kepala Kepolisian. Hal ini membuat Polri tetap konsisten dalam menyelesaikan tugasnya dengan mengesampingkan campur tangan Kepala Daerah.

2. Alasan yuridis.
Dengan Surat Keputusan Perdana Menteri tanggal 29 Juli 1954 No.Pol. 86/P.P/II tanggal 1 Juli 1955 dtetapkan sebagai Hari Kepolisian Pertama. Pada tanggal 1 Juli 1955, di lapangan Banteng diadakan Upacara Pemberian panji – panji kepolisian Negara oleh Presiden RI kepada KKN. Pada saat itu juga, KKN mengucapkan ikrar Tri Brata sebagai kaul, sebagai cita – cita kepribadian Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya menjadi Pedoman Hidup bagi anggota Polri.
Beberapa tanggal penting dalam sejarah perkembangan Polri tidak dijadikan sebagai hari Bhayangkara , misalnya tanggal 21 Agustus 1945 saat Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur Inspektur kelas I M. Jassin memproklamasikan kedudukan kepolisian (yang merupakan tekad anggota polisi untuk berjuang melawan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap walaupun sudah menyerah dari Sekutu) karena saat itu hanya dilakukan oleh kelompoknya saja (polisi istimewa), padahal terdapat beberapa kesatuan polisi yang belum terkoordinasi secara nasional.
Penentuan tanggal 1 Juli sebagai hari Bhayangkara tidak ditentukan oleh satu orang saja, tapi merupakan usulan dari seluruh polisi, dan juga KKN waktu itu juga berkeinginan menyamakan persepsi tentang hakekat kepolisian nasional.

I Juli sebagai hari bhayangkara.
Pada tanggal 1 Juli 1946 berdasarkan penetapan pemerintah No 11/SD DKN menjadi jawatan tersendiri dibawah PM kedudukan polri setingkat dengan departemen dan KKN setingkat dengan menteri. Kepolisian dapat berkembang dengan baik dan dapat merintis hubungan vertikal sampai kecamatan kecamatan. Bagian keamanan (bagian kepolisian) yang ada pada kantor Gubernur mulai dipisahkan dibentuk penuilik kepolisian yang langsung dibawah DKN. Penilik Kepolisian mulai mengkoordinir kepolisian di wilayahnya. Dengan keluarnya dari departemen dalam negeri oleh kalangan kepolisian dianggap peristiwa penting sehingga tanggal 1 Juli diperingati sebagi hari Bhayangkara.
Keputusan PM RI tanggal 29 Juli 1954 No.Pol.: 86/PM/II, ditetapkan tanggal 1 Juli sebagai hari Kepolisian dan diperingati pertamakali tanggal 1 Juli 1955 di lapangan Banteng Jakarta, pada upacara tersebut sekaligus diserahkan panji Kepolisian Negara oleh Presiden kepada KKN. Pada upacara ini KKN atas nama seluruh Korps Kepolisian Negara yang disaksikan oleh Presiden mengikrarkan Tri Brata sebagai kaul, sebagai cita-cita kepribadian Kepolisian RI, sekaligus menjadi pedoman hidup Polri.

Polisi Istimewa.
Pada masa pendudukan Jepang dibentuk kepolisian yang mempunyai tugas khusus dinamakan TOKOBETSU KEISSATSUTAI. Setelah kemerdekaan pasukan ini melebur diri menjadi polisi istimewa. Pada tanggal 14 Nov 1946 pasukan polisi istimewa dilebur menjadi mobile brigade (mobrig) berdasarkan surat perintah kepala muda kepolisian R SOEMARTO no 12/18/91. Mobrig bertanggung jawab kepada KKN. Susunan organisasinya dibagi tiga:
1.Mobrig besar di purwokerto.
2.Mobrig besar jawa tengah di surakarta.
3.Mobrig besar jawa timur di sidoarjo / malang.
Kepolisian di militerisasi : pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melaksanakan agresi militer II karena itu dewan pertahanan negara memberlakukan undang undang dalam keadaan bahaya dan mengeluarkan keadaan bahaya dan mengeluarkan ketetapan no 112 tahun 1947 menyatakan bahwa kepolisian negara dimiliterisasi namun tetap menjalankan tugas kepolisian. Purwokerto diduduki belanda sehingga pusat polisi negara pindah ke jogjakarta.

Regulasi RAFFLES
Pada tanggal 11 Februari 1814 gubernur Jenderal Inggris di Batavia (T.S. Raffles) mengeluarkan regulation for the more affectual admistration of government and justice in the provincial court of Java. Hal ini dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan peradilan dan kepolisian. Istilah more affectual menunujukkan bahwa peraturan diatas merupakan penyempurnaan dari regulasi/peraturan yang telah ada apakah itu tertulis atau merupakan fenomena adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Regulasi tersebut pada akhirnya menjadi dasar dimilikinya kewenangan penguasa tradisional didaerah Jawa untuk membentuk sebuah badan kepolisian yang bertugas untuk menjaga tata tertib dan ketentraman didaerah kerajaan dan juga membantu mengurusi soal-soal pemerintahan (serat angger gunung 1840 hal 87). Tugas pulisi pada masa ini sudah jelas`dan teratur dalam administrasinya “pulisi gawene nampani prakoro. Kewajibane angestokake unining layang struksine lan murinani marang praja.Kalerehane, carik, kepala dhusun, langsir wimbasara bawahe wadono gunung “.

Metodologi sejarah :
penulisan sejarah menggunakan metode sejarah. Prosedur sejarawan utk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak2 yg ditinggalkan oleh masa lampau terdiri atas :
1.mencari jejak masa lampau
2.meneliti jejak secara kritis
3.berdasarkan info yg diberikan oleh jejak itu berusaha membayangkan bgmn rupanya masa lampau
4.menyampaikan hasil2 rekonstruksi imajinatif dari masa lampau itu shg sesuai dengan jejak2nya maupun dgn imajinasinya.

Metode sejarah dibagi dalam 4 kelompok :
1.heuristic, yakni kegiatan menghimpun jejak2 masa lampau
2.kritik, yakni menyelidiki apakah jejak itu sejati baik bentuk maupun isinya.
3.interpretasi, yakni menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta-fakta yg diperoleh sejarah itu
4.penyajian yakni menyampaikan sintesa yg diperoleh dlm bentuk kisah (histografi).

Sejarah lahirnya Tri Brata
1.Pertama kali diucapkan sebagai pengikat disiplin Mahasiswa PTIK pada saat wisuda upacara lulusan PTIK angkatan 2 tanggal 3 Mei 1954 oleh Drs. Parno.
2.Pada saat Rapat Dewan Guru Besar PTIK tanggal 28 dan 29 Juni 1955 mengesahkan Tri Brata sebagai kaul untuk diucapkan
3.Permintaan dari kepala polisi propinsi pada konverensi di aula PTIK kepada KKN agar Tri Brata tidak hanya digunakan sebagai ikrar dan pedoman hidup lulusan PTIK saja tapi menyeluruh
4.Kemudian diikrarkan Tri Brata pada 1 Juli 55 sebagai pedoman hidup Polri.

PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN

PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN

I.ARTI PENTINGNYA PERBANDINGAN

Sistem kepolisian yang dianut oleh suatu negara sangat tergantung dan dipengaruhi oleh sistem politik dan sistem kontrol sosial yang diterapkan, sehingga sistem kepolisian di masing-masing negara akan beraneka ragam. Berangkat dari alasan tersebut perlu pemahaman akan sistem kepolisian diberbagai negara dengan memperbandingkan satu sama lain untuk diambil manfaat dalam mencermati sistem kepolisian di indonesia. Pemahaman akan perbedaan sistem kepolisian tersebut kiranya dapat digunakan untuk upaya penataan dan pengembangan organisasi kepolisian di indonesia, peningkatan profesionalisme polisi serta pemantapan kerjasama bilateral antar negara. Sistem kepolisian terdiri dari dua kata yaitu sistem dan kepolisian. Sistem merupakan suatu kesatuan himpunan yang utuh menyeluruh, dengan bagian-bagian / komponen yang saling berkaitan, saling ketergantungan, saling bekerjasama berdasarkan aturan tertentu untuk mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Kepolisian sebagai individu melekat pada jati diri penegak hukum dan pelayanan masyarakat. Sebagai organ kepolisian mengandung pengertian otonom, terkait dengan bentuk/ sistem pemerintahan dan sistem peradilan pidana. Badan kepolisian dilihat dari proses pembentukannya berfungsi memelihara keamanan dalam negeri, disubordinasikan ke dalam masyarakat sebagai kontrol sosial, berkembang menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara universal kepolisian berfungsi sebagai aparat penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta pelayanan masyarakat. Perbandingan sistem kepolisian berarti mempelajari, memahami gambaran berbagai sistem kepolisian yang berlaku atau dianut oleh suatu negara dengan memusatkan perhatian pada keterkaitan sistem pemerintahan dengan sistem kepolisian, hubungan antara pemerintah dengan badan-badan kepolisian dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian dan sistem perekat antar badan-badan kepolisian yang terpisah-pisah, menyatu sebagai suatu kesatuan yang utuh baik dalam sikap dan perilaku serta kebijaksanaan.

II.PARADIGMA SISTEM KEPOLISIAN

Di negara-negara demokratis fokus penerapan sistem kepolisian didasarkan pada pertimbangan “Bagaimana menyeimbangkan antara pengendalian kejahatan dengan terjaminnya kebebasan dan keadilan”. Dukungan dari masyarakat menjadi syarat mutlak yang dibutuhkan dalam penerapan sistem kepolisian di negara-negara demokratis. Kontrol sosial yang ketat dari masyarakat menjadi hal yang biasa mengingat besarnya kekhawatiran terhadap timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan sistem kepolisian. Hal tersebut sangat kontras dengan sistem kepolisian di negara-negara totaliter di mana kekuatan dan kekuasaan aparat kepolisian lebih menonjol sebagai alat dari penguasa. Di negara-negara demokratis terdapat 3 (tiga) sistem kepolisian. Pertama, Fragmented System of Policing. Sistem kepolisian ini terpisah atau berdiri sendiri. Sistem ini disebut juga sistem Desentralisasi yang ekstrim atau tanpa sistem, di mana adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi polisi yang otonom dan dilakukan pembatasan kewenangan polisi. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain : Belgia, Kanada, Belanda, Swiss, dan Amerika Serikat. Ciri-cirinya adalah kewenangan yang dimiliki terbatas yakni hanya sebatas daerah di mana polisi berada, pengawasan yang sifatnya lokal dan penegakan hukum secara terpisah/ berdiri sendiri yang artinya tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah yang lain. Sistem kepolisian ini relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Polisi otonom didalam mengatur segala kegiatannya baik dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai dengan masyarakatnya. Oleh karena sifat pengawasannya lokal maka kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan organisasi polisi oleh penguasa secara nasional. Birokrasinya juga tidak bertele-tele/ pendek karena langsung ditujukan kepada pemerintah daerah setempat. Kedua adalah Centralized System of Policing. Sistem kepolisian ini terpusat/ sentralisasi di mana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah. Sistem ini dianut oleh sistem pemerintahan yang totaliter seperti Jerman pada era Nazi. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain : Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark dan Swedia. Sistem ini cenderung dijauhi/ kurang didukung masyarakat karena lebih memihak kepada penguasa. Birokrasinya juga terlalu panjang serta kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Sistem kepolisian ini juga rentan terhadap intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi kepolisian untuk kepentingan penguasa. Kelebihannya terletak pada mudahnya sistem komando dan pengendalian serta wilayah kewenangan hukumnya yang lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi. Disamping itu juga sistem ini terdapat standarisasi profesionalisme, efisien, efektif baik dalam bidang administrasi maupun operasional. Dibanding sistem desentralisasi pengawasan sistem ini lebih luas. Ketiga, Integrated System of Policing. Sistem kepolisian terpadu atau sering disebut juga sistem desentralisasi moderat atau sistem kompromi yaitu merupakan sistem kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi polisi nasional serta lebih efektif, efisien dan seragam dalam pelayanan. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain : Jepang, Inggris, Australia dan Brasilia. Sistem ini mempunyai kelebihan di mana birokrasinya relatif tidak terlalu panjang karena adanya tanggung jawab dari pemerintah daerah. Terdapat standarisasi profesionalisme serta efektif, efisien dalam bidang administrasi maupun operasional. Sistem pengawasannya dapat dilakukan secara nasional dan kordinasi tiap-tiap wilayah mudah dilakukan karena adanya komando atas. Namun di sisi lain terdapat kelemahan dari sistem kepolisian ini di mana penegakan hukum yang dilakukan terpisah atau berdiri sendiri serta kewenangan yang dimiliki terbatas hanya sebatas daerah di mana polisi tersebut bertugas.

III.SISTEM KEPOLISIAN DI BERBAGAI NEGARA

1.SISTEM KEPOLISIAN BELANDA

Penulis mengambil contoh sistem kepolisian di Belanda dengan asumsi Indonesia adalah bekas jajahan Belanda sehingga sedikit banyaknya sistem pemerintahan indonesia dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang ada di negara ini. Negara Belanda merupakan daerah yang memiliki geografis yang lebih rendah dari permukaan laut. Negara ini merupakan negara industri yang mana bahan bakunya diimport dari luar karena tidak tersedianya sumber daya dalam negeri. Sistem pemerintahannya adalah monarki/ kerajaan. Pemerintahan dilaksanakan/dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen dengan persetujuan ratu/raja.
Badan Kepolisian di Belanda

Badan kepolisian di negara ini dapat kta lihat dalam dua era yaitu era sebelum penyatuan/ integrasi dan sesudahnya. Sebelum era penyatuan/integrasi terdapat beberapa badan kepolisian di negara Belanda antara lain :

A.Polisi Kota (Gemeente Politie)

Pembinaan badan kepolisian ini berada di bawah Mendagri/ Walikota. Setiap kota yang memiliki penduduk 10.000-25.000 jiwa boleh memiliki badan kepolisian sendiri. Di Belanda terdapat 121 Polisi Kota yang merupakan alat pemerintahan kota yang otonom. Kepala Polisinya diangkat oleh raja/ratu atas usulan dari Mendagri setelah konsultasi dengan Menteri Kehakiman serta rekomendasi dari Burger Meesters (Walikota) setempat. Kepala Polisi Besar (penduduk lebih dari 10.000 dijabat oleh seorang polisi yang berpangkat Komisaris Besar Polisi. Setiap polisi kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, Utrecht dan Grinigen memiliki sekolah polisi sendiri. Sedangkan bagi kota-kota lain yang tidak mempunyai diklat dapat mengikutkan di diklat terdekat (khusus untuk pangkat di bawah inspektur). Pendidikan dan latihan untuk lalu lintas berada di Verkeers Institut Apeldoorn, diklat untuk resersenya berada di Arnhem, sementara Akademi Polisi di Hilversum. Dalam badan kepolisian ini terdapat Polisi Bantuan (Hulp Politie) yang terdiri dari sukarelawan yang telah melaksanakan diklat yang dikerahkan untuk menghadapi keadaan khusus sebagai tambahan personel. Anggaran dari Polisi Kota disediakan oleh pemerintah pusat/ Mendagri. Mendagri juga menetapkan kekuatan, formasi, perlengkapan senjata, syarat pengangkatan gaji, peraturan dinas dan kebutuhan lain dari Polisi Kota. Pada dasrnya polisi kota bertugas di kota yang bersangkutan, namun atas dasar persetujuan walikota yang bersangkutan seorang polisi kota dapat dipindahkan ke kota lain. Meskipun Polisi Kota berdiri sendiri namun bernaung dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Mendagri.

B.Polisi Kerajaan (Rijks Politie)

Polisi Kerajaan berada di bawah Menteri Kehakiman. Kepala Polisi (Directur Van Politie) nya diangkat oleh Raja/Ratu atas usul dari Menteri Kehakiman. Daerah wewenangnya meliputi seluruh wilayah negara kecuali kota-kota yang sudah mempunyai polisi sendiri dan daerah tanggung jawab Marsose. Daerah kewenangan dari Polisi Kerajaan ini dibagi ke dalam Daerah Inspektorat (Regio) yang sama dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi. Kepala Polisi Regio dijabat oleh seorang polisi yang berpangkat komisaris besar. Polisi Kerajaan ini terdiri dari beberapa komponen antara lain : Pusat Urusan Kriminil (Dinas Bantuan Investigasi Kriminil dan Laboratorium Forensik), Sekolah Polisi reserse yang berada di Arnhem dan Bethoven, Sekolah Anjing di Denhaag, Akademi Polisi di Helversum, Polisi Perairan dan Vekeers Institute Apeldoorn. Dalam badan kepolisian ini terdapat juga badan keselamatan lantas (Verkeers Veiligheid).

C.Marsose Kerajaan

Marsose Kerajaan ini merupakan kesatuan militer yang dididik kepolisian. Kedudukannya berada di bawah Menteri Pertahanan yang atas permintaan dapat memberi bantuan kepada badan kepolisian. Tugas-tugasnya adalah melakukan pengawasan lintas batas, pengawasan pelabuhan laut dan udara, tugas-tugas kepabeanan, pengawasan orang asing, pengamanan raja/ratu dan merupakan Badan Polisi Militer.

D.Kepolisian Khusus

Kepolisian Khusus dimiliki oleh Departemen diluar Depdagri, Depkeh dan Dephan seperti Polisi Kereta Api, Polisi Kehutanan dan Pegawai Pemerintah yang mempunyai wewenang kepolisian terbatas.

Selain badan-badan kepolisian di atas terdapat badan-badan kepolisian lain di negara Belanda seperti Satuan Pengamanan (watch Meester), Penyidik Swasta dan Perusahaan Pengamanan Swasta.

Setelah tahun 1993 terjadi penyatuan/integrasi Badan Kepolisian (Polisi Kota dan Polisi kerajaan) menjadi Kepolisian Nasional. Polisi Nasional ini berkedudukan di bawah Mendagri, Marsose di bawah Menteri Pertahanan dan Polisi Regio berada di bawah masing-masing Gubernur.

2.SISTEM KEPOLISIAN JEPANG

Senada dengan alasan penulis sebelumnya tentang perbandingan akan negara Jepang ini dikarenakan negar ini pernah menjajah Indonesia sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi sistem pemerintahan di indonesia. Jepang adalah negara yang berbentuk Kerajaan yang dipimpin oleh seorang Kaisar. Pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Lembaga tinggi Negara nya mengikut asas Trias Politica. Jepang memiliki Badan Legislatif terdiri dari House of Consuar dan House of representatif. House of Consuar memiliki 250 anggota terdiri dari 100 anggota rakyat dan 150 anggota. Masa jabatan dewan adalah 6 tahun yang mana syarat menjadi anggota harus warga negara Jepang dan berusia minimal 30 tahun. Sedangkan House of Representatif memiliki 486 anggota yang masa jabatannya 4 tahun dengan persyaratan anggota minimal 25 tahun. Badan Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri selaku pimpinan kabinet yang dibantu oleh sejumlah menteri. Badan Yudikatif terdiri dari beberapa tingkatan pengadilan yang antara lain : Pengadilan Distrik yang merupakan pengadilan paling rendah, pengadilan untuk hubungan-hubungan domestik yang menangani masalah-masalah keluarga, Pengadilan Banding dan Pengadilan Suprem. Sistem yang digunaka pengadilan di Jepang adalah sistem ”juri” seperti yang digunakan di Amerika Serikat dan Inggris.
Sistem politiknya demokrasi liberal di mana penduduk aslinya adalah ras Ainu ditambah dengan ras Mongolia yang merupakan keturunan China. Bangsa ini adalah bangsa yang unik bermula dari suku bangsa yang terisolasi berkembang menjadi masyarakat industri yang bahkan sejajar dengan negara Amerika Serikat. Walaupun negara ini sudah berkembang menjadi negara industri yang sejajar dengan negara-negara barat namun penduduknya mempunyai latar belakang budaya yang non-barat sehingga pola organisasi dan pola kerjanya berbeda dibandingkan dengan negara demokratik lainnya. Jepang memiliki homogenitas kultural yang relatif tinggi, kesamaan bahasa dan budaya. Namun di sisi lain terdapat kaum minoritas asing dari Korea sebagai sisa-sisa tenaga kerja paksa. Suku ini masih tetap didiskriminasikan oleh orang Jepang sehingga menjadi kelompok minoritas politik yang sering merepotkan pemerintahan Jepang. Pada abad 19 terjadi perubahan hubungan luar negeri di Jepang yang mana sebelumnya dianggap kurang penting dalam menghadapi tantangan era revolusi industri Jepang mulai mengirimkan beberapa sarjana untuk belajar ketinggalan di bidang teknologi dan jaminan keamanan/ketentraman politik dengan negara barat, sehingga pada abad 20 Jepang menjadi salah satu kekuatan industri dan militer modern dan besar. Setelah kalah dari sekutu pasca Perang dunia II Jepang hancur total. Namun dengan pesat dibenahi kembali sampai menjadi negara demokratik industrial modern yang berhasil dan stabil. Sayangnya keberhasilan Jepang dalam bidang industri tidak didukung oleh tersedianya sumber daya alam berupa energi sehingga Jepang sangat tergantung dengan negara lain dalam hal import kebutuhan tersebut. Proses perubahan bangsa Jepang sering meniru bangsa lain. Sebagai contoh mereka meniru sistem politik China, mencontoh sistem feodalisme Eropa, menerapkan model politik barat modern, tetapi pada saat yang sama sifat-sifat yang khas dari Jepang tetap dipertahankan. Hal tersebut membuat situasi di mana lembaga-lembaga politik di Jepang sama dengan negara-negara lain tetapi memiliki sifat yang khas.

Gambaran Umum Polisi Jepang

Polisi Jepang banyak menggunakan teknologi komunikasi baik kabel, radio dan satelit untuk komando dan kendali saling tukar informasi. Teknologi maju juga diterapkan dalam mengidentifikasi penjahat seperti : sidik jari, analisa modus operandi dan identifikasi sasaran. Kepolisian Jepang disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari NPA (sebagai badan koordinasi dan pembuat kebijaksanaan kepolisian) dan Badan Kepolisian Prefektur (sebagai kesatuan penegak hukum). Sistem kepolisian Jepang utamanya mengedepankan Kepolisian Prefektur. Untuk menjamin netralitas politik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi maka dibentuk Komisi Keselamatan Publik pada tingkat nasional dan prefektur.
Di Jepang terdapat sistem ”koban”. Koban didasari pada prinsip bahwa keselamatan seluruh bangsa didasarkan pada keselamatan dan ketenteraman masing-masing warga. Sistem ini terdiri dari dari ”Police Boxes/koban kota” di mana petugas polisi warga masyarakat bekerja dalam perondaan shift dan ”Police Boxes (Chuzoisho)/ tempat tinggal”. Di Jepang terdapat kira-kira 15.000 Koban dan Chuzoisho di seluruh negeri. Sistem ini berperan besar dalam pemeliharaan keselamatan publik karena petugas polisi terbiasa hadir di tengah-tengah warga yang menimbulkan kepercayaan dari warga masyarakat kepada polisi.
Pertangungjawaban dan tugas polisi di Jepang adalah melindungi kehidupan, orang dan harta benda individu dan melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penyidikan kejahatan dan lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan keselamatan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan kepolisian dibatasi secara ketat. Sesuai dengan undang-undang Jepang dalam melaksanakan tugas polisi harus memegang prinsip tidak berpihak, tidak berprasangka dan adil, tidak menyalahgunakan kewenangan dengan berbagai cara yang melanggar HAM dan kemerdekaan individu. Prinsip-prinsip tersebut dikuatkan dalam bentuk ”Sumpah Polisi”.

Badan-Badan Kepolisian Jepang

Pemerintah Nasional Jepang membentuk organisasi ”Polisi Pusat” untuk mengontrol dan melayani organisasi ”Polisi Prefektur”. Undang-Undang Kepolisian menetapkan bahwa Pemerintah Nasional akan memberdayakan masing-masing prefektur untuk melaksanakan tugas sebagai perlindungan kehidupan, orang, benda milik individu dan pemeliharaan keselamatan dan ketertiban warga masyarakat dalam yurisdiksi prefektur.

A.Organisasi Kepolisian Nasional/National Police Organization (NPO)

Di Jepang terdapat organisasi kepolisian yang berskala nasional yaitu National Public Safety Commission (NPSC) dan National Police Agency (NPA).

NPSC (National Public Safety Commission)

Merupakan suatu badan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang supervisi administratif terhadap NPA. Meskipun NPSC ini berada di bawah Perdana Menteri namun Perdana Menteri tidak berwenang untuk memerintah atau mengendalikan langsung komisi keselamatan publik nasional ini. Komisi bersifat otonom dan menjamin netralitas Polisi. Komisi ini bertanggung jawab terhadap semua operasional dan kegiatan kepolisian berkenaan dengan keselamatan publik, latihan komunikasi, identifikasi penjahat, statistik kriminil dan peralatan serta berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi kepolisian. Komisi hanya dapat melakukan supervisi terhadap NPA, tetapi tidak berwenang melaksanakan supervisi terhadap Polisi Prefektur karena kepolisian prefektur memiliki aturan sendiri yang diawasi oleh komisi keselamatan publik prefektur. Anggota NPSC terdiri atas 1 orang ketua yang merangkap sebagai menteri negara ditambah 5 orang anggota yang ditunjuk oleh Perdana Menteri dengan persetujuan Dewan. NPSC dalam melaksanakan tugasnya memelihara hubungan yang erat dengan PPSC (Prefectural Public Safety Commission) sebagai komisi keselamatan publik di tingkat prefektur.

NPA (National Police Agency)

Organisasi ini di bawah supervisi dari NPSC. Kepala NPA adalah seorang Commissioner General of NPA yang ditunjuk dan diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan Perdana Menteri. Commissioner General (CG) bertanggung jawab terhadap subjek supervisi NPSC, mengendalikan urusan-urusan NPA, menunjuk dan memberhentikan personel bawahannya, mengontrol dan mengawasi kinerja urusan masing-masing Biro Lokal maupun Tingkat Pusat. NPA terdiri dari :

Sekjen Komisioner
Departemen Urusan Internasional
Biro Keselamatan Masyarakat
Biro Penyidikan Kejahatan
Departemen Pengendalian Kejahatan Terorganisir
Biro Lalu Lintas
Biro Keamanan
Biro Komunikaso dan Informasi

NPA bertanggung jawab terhadap perencanaan perundang undangan kepolisian, standart kegiatan Polisi dan sistem kepolisian. NPA melakukan koordinasi kegiatan serta memberikan dukungan kepada Polisi Prefektur baik hardware maupun softwarenya.
NPA mempunyai beberapa organisasi tingkat ”nasional” dan organisasi tingkat ”regional”. Organisasi NPA di tingkat nasional antara lain :
Akademi Polisi Nasional
Insititut Penelitian Nasional dan Umum Kepolisian
Markas Besar Pegawai Kerajaan

Organisasi NPA di tingkat regional adalah ”Regional Police Bureau” (RPB). RPB ini berada di bawah NPA yang bertugas melaksanakan fungsi kepolisian di masing-masing regio. Ditempatkan di kota-kota besar kecuali Tokyo dan Hokkaido. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mempunyai fungsi khusus dikarenakan karakteristik wilahnya. Demikian juga di Hokaido di mana Markas Besar Kepolisian Prefektur Hokkaido mempunyai yurisdiksi seluruh wilayah Hokkaido. Direktur Jenderal dari masing-masing Regio bertanggung jawab terhadap tugas-tugas Regio dan supervisi personel Regio. Direktur Jenderal Regio juga melakukan kontrol dan supervisi Markas Besar Prefektur yang ada di bawah yurisdiksinya atas perintah Commissioner General NPA. Di samping Tokyo Metropolitan Police Department dan Hokkaido Prefectural Police Department di Jepang terdapat 7 RPB lainnya yaitu Tohoku RPB, Kanto RPB, Kinki RPB, Chubu RPB, Chugoku RPB, Shikoku RPB dan Kyushu RPB.

B.Organisasi Kepolisian Prefektur

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Kota Jepang bahwa masing-masing pemerintahan prefektur mempunyai kesatuan/organisasi kepolisian sendiri yang mengemban tugas-tugas kepolisian di wilayahnya. Di tingkat prefektur terdapat Komisi Keselamatan Publik Prefektur/ Prefectural Public Safety Commission (PPSC) dan Markas Besar Kepolisian Prefektur termasuk Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo.

PPSC (Prefectural Public Safety Commission)

PPSC adalah badan pemerintah prefektur yang bertanggung jawab supervise administrative terhadap Kepolisian Prefektur. Walaupun PPSC berada di bawah yurisdiksi Gubernur Prefektur tetapi Gubernur tidak berwenang untuk memerintah dan mengendalikan secara langsung komisi ini. Komisi PPSC ini melakukan supervise terhadap Kepolisian Prefektur utamanya berkenaan dengan operasi kepolisian, tetapi bukan pengendalian terhadap penanganan kasus-kasus atau kegiatan penegakan hukum khusus. Komisi ini membuat peraturan-peraturan tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya seperti delegasi wewenang menurut undang-undang, peraturan-peraturan. PPSC terdiri dari 5 anggota untuk prefektur besar dan 3 anggota untuk prefektur kecil. Anggota PPSC ditunjuk oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Prefektur yang masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali.

Kepolisian Prefektur

Di setiap prefektur terdapat Kepolisian Prefektur. Organisasi Kepolisian yang terdapat di prefektur terdiri dari “Departemen Kepolisian Metropolitan” (MPD) dan “Markas Besar Kepolisian Prefektur”(PPH). Kepolisian Prefektur bertanggung jawab terhadap tugas-tugas di wilayah prefektur. Kepolisian Prefektur berada di bawah supervise dari PPSC. Departemen Kepolisian Metropolitan dikepalai oleh seorang Superintendent General yang diangkat dan diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan Perdana Menteri, sedangkan Markas Besar Kepolisian Prefektur dikepalai oleh seorang Chief Respectively yang diangkat dan diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan PPSC.
MPD dan PPH dibagi ke dalam wilayah distrik yang masing-masing merupakan Yurisdiksi Police Station (PS). Kepala Polisi PS di bawah perintah dan kendali Superintendent General MPD dan Chief Respectievly PPH. Sebagai unit terdepan di masing-masing prefektur PS melaksanakan tugas dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat. Police Boxes (Koban) dan Residental Police Boxes (Chuzaisho) berada di bawah PS. Koban dan Chuzaisho ditempatkan di dalam yurisdiksi PS dan berperan sebagai pusat keselamatan masyarakat bagi penduduk setempat.
Masing-masing badan kepolisian prefektur merupakan suatu badan yang otonom yang satu sama lain dapat saling berhubungan. Bila kepolisian prefektur tidak mampu menangani kasus-kasus tertentu maka dapat meminta bantuan NPA atau kepolisian prefektur lainnya. Dalam menghadapi kejahatan terorganisir antar Polisi Prefektur dapat melakukan kerjasama dengan cara meningkatkan patroli malam, meningkatkan fasilitas, memperbaiki perlengkapan dan kerjasama yang erat antara Polisi dan Masyarakat.

3.SISTEM KEPOLISIAN PHILIPINA

Philipina adalah negara kesatuan yang berbentuk republic di mana sistem pemerintahannya adalah pemerintahan presidensil. Negara ini menganut azas Merdeka (Independent), Terpisah (Separated) dan Terkoordinasi (Coordinated). Di bidang eksekutif Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Anggota kabinet diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Komisi Persetujuan (Approval Commission). Presiden merangkap sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata yang dibantu oleh Menteri Pertahanan serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Angkatan Bersenjata di negara ini terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Constabulary of Philiphine yang dijadikan inti Polisi Nasional terpadu (Integrated National Police). Di bidang legislatif terdapat National Assembly yang terdiri dari Senat (wakil provensi) dan Lembaga Perwakilan (House of Representatives) yang mewakili seluruh rakyat. Komisi Persetujuan diketuai oleh Ketua Senat dan 12 orang dari Lembaga Perwakilan. Di bidang yudikatif, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung (Supreme Court) dipilih dan diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Komisi Persetujuan. Di negara ini Mahkamah Agung berhak menyatakan bahwa tindakan Presiden tidak konstitusional. Philipina juga menganut azas Otonomi Daerah. Pemerintahan daerah di negara ini terdiri dari Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kota, Kota Kecil (Town/Municipality) dan Pemerintahan Desa (Baranggay). Urusan kepolisian (keamanan dalam negeri) tidak didelegasikan ke daerah namun tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu dari 72 provinsi dikelompokkan dalam 13 komando regional Police Constabulary.

Kedudukan Badan Kepolisian

Perkembangan badan / organisasi kepolisian di Philipina mengalami dinamika tersendiri. Pada tahun 1980 terdapat 2 badan kepolisian yaitu Philipine Constabulary dan berbagai badan kepolisian tersebar di seluruh wilayah Philipina. Setelah tahun 1980 pimpinan Philipine Constabulary dengan sebutan Director General Force of Police Mayjend AFP Fidel V. Ramos menyatukan badan kepolisian yang tersebar menjadi Integrated National Police (INP) yang kemudian kedua badan kepolisian ini dipimpin olehnya. Pada periode ini badan kepolisian masih terintegrasi dengan Angkatan Bersenjata di mana Polisi berada di bawah Panglima Angkatan Bersenjata. Kemudian setelah tahun 1990- an pada masa Presiden Corazon Aquino terjadi reformasi di tubuh Angkatan Bersenjata. Saat itu Mayjen Fidel.V.Ramos diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Philipina. Papa tahun 1992 Philipina Constabulary dan INP menyatakan keluar dari Angkatan Bersenjata dan membentuk Philipine National Police (PNP) yang berada di bawah Menteri Dalam Negeri. Keinginan keluar dari Angkatan Bersenjata tersebut didorong oleh keinginan Polisi sendiri untuk menentukan jati dirinya. Mereka berpendirian bahwa tidak mungkin dapat melayani masyarakat apabila berada dalam tubuh Angkatan Bersenjata.

Pengelolaan Sistem Kepolisian

Dalam bidang pembinaan keamanan dalam negeri Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan dibantu oleh Komisi Nasional (National Police Commission) yang dikenal dengan Napolcom bertugas memberikan nasehat dan rekomendasi tentang pembinaan keamanan dalam negeri. Setelah terbentuknya INP maka Napolcom diperkuat dengan membentuk Dewan Penasehat Kepolisian (Police Advisory Council/PAC). Kepala Philipine Constabulary merangkap menjadi Direktur Jenderal INP, sementara badan Napolcom dan PAC merupakan wadah koordinasi dan integrasi serta partisipasi segenap kekuatan pemerintah dan rakyat dalam pembinaan pertahanan dan keamanan dalam negeri. Menteri Pertahanan membawahi para Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Kepala PC/Dirjen INP. Di sini terlihat bahwa masalah keamanan dalam negeri disatukan dengan masalah pertahanan.

Dirjen PC-INP

Kepala Philipine Constabulary yang juga merangkap sebagai Dirjen INP membawahi 13 Komando Regional PC yang sekaligus menjadi Direktur Regional PC-INP. Direktur Regional PC-INP membawahi 72 Komando PC Provinsi yang juga menjadi Superintendent PC-INP Provinsi. Kesatuan PC di 72 provinsi diorganisir ke dalam 147 Distrik Kepolisian. Kepala Distrik Kepolisian adalah Danki PC untuk beberapa distrik di wilayah metropolitan Manila dan daerah Clarc Field dan Subic Naval Base mempunyai organisasi yang berbeda. Distrik Kepolisian terdiri dari unsur : Markas, Pleton PC, Sektor atau Seksi Polisi dan Pemadam Kebakaran. Seksi-seksi dan Sub Seksi Kepolisian membawahi kota/kota kecil atau lebih dari 1 kota/kota kecil yang bertetangga. Ton PC membantu Seksi Polisi dan Pemadam Kebakaran. Sedangkan untuk di desa dilaksanakan oleh Barangay Tanod.

Dewan Penasehat / Police Advisory Council (PAC)

Dewan ini bertugas memberi nasehat dan pertimbangan ketentraman dan ketertiban serta keselamatan umum, memberi rekomendasi untuk meningkatkan sistem penegakan hukum dan kondisi keselamatan umum serta membantu PC-INP dalam hubungan masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam membina ketentraman dan ketertiban keselamatan umum. Di tingkat Komando Regional Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua yang merangkap anggota dan 9 anggota. Di tingkat Komando Provinsi Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua yang merangkap anggota dan 8 orang anggota. Di tingkat Komando Distrik Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua merangkap anggota dan 7 orang anggota. Di tingkat Sektor/ Sub Sektor Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota.

Tugas Kepolisian

Dekrit Presiden No. 765 Philipina menyebutkan bahwa INP bertugas :

a.Melindungi jiwa dan harta benda milik rakyat, penegakan hukum, pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Philipina.
b.Mencegah kejahatan dan mengusahakan tertangkap pelaku kriminil/pelanggar hukum dan mengusahakan penahanan serta rehabilitasi.
c.Menyidik kejahatan dan pelanggaran dan menghadapkan pelanggar untuk diadili di pengadilan.
d.Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan umum.

Berhubung Philipina Constabulary merupakan komponen Angkatan Bersenjata maka tugas INP di samping butir tersebit di atas ditambah dengan tugas-tugas kemiliteran yang semula merupakan tugas Philipina Constabulary/ PC terutama pertahanan daerah belakang, memberantas subversi dan pemberontakan. Dengan terbentuknya INP maka badan-badan kepolisian Pemerintahan Daerah, Lembaga Permasyarakatan dan Badan Pemadam Kebakaran diintegrasikan dalam INP (Polisi Nasional).
INP dibentuk dengan motivasi untuk mengadakan suatu sistem penegakan hukum dan keselamatan umum yang efektif dan efisien tanpa gangguan/campur tangan politik dan pemberantasan pemerintahan daerah otonom. Di samping itu INP dibentuk untuk menghilangkan persaingan, konflik dan ketidakacuhan antara kesatuan, mengadakan satu sistem administrasi, imbalan kompensasi dan perlengkapan bagi kesatuan-kesatuan Polisi, LP dan BPK yang baku dan seragam. INP dibentuk dengan maksud mengadakan satu Police Force yang diorganisasikan secara komprehensif dan dengan koordinasi yang lebih baik sehingga dapat digerakkan secara efektif dan efisien dan juga untuk memaksimalkan pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya.

Komponen-Komponen Sistem Kepolisian

1.Polisi Nasional Terpadu (INP)
Organisasi teritorial PC dijadikan organisasi INP termasuk para komandan-komandannya. Secara teritori terbagi 12 Komando Regional dan 1 Komando Metropolitan Manila (Metrocom). INP terbagi 72 provinsi dan 147 distrik/ kompi PC. Untuk tugas tempur disiapkan 11 batalyon PC yang ditempatkan di Mabes PC. Di tingkat nasional (pemerintah pusat) INP dikepalai oleh Dirjen INP yang mana jabatan ini dirangkap oleh Panglima /Ka Staf PC sehingga Mabes PC dijadikan Mabes INP. Sementara Komandan Regional PC diangkat menjadi Direktur Regional INP. Komandan Provinsi PC diangkat menjadi Superintendent INP Privinsi dan 147 Dankie dijadikan Kepala INP.

2.Lembaga-Lembaga Pemerintah Tingkat Paling Bawah Barangay (Desa)

Barangay Tanod terdiri dari para sukarelawan sipil dengan tugas patroli di lingkungan tempat tinggal untuk mencegah dan menangkal kejahatan. Regu Lalu Lintas Barangay (Barangay Traffic Brigade) terdiri dari sukarelawan sipil dengan tugas pengawasan lalu lintas di jalan umum dalam lingkungan Barangay.

3.Kesatuan Bela Kampung Halaman Sipil Terpadu (Integrated Civilian Home Defense Force- ICHDF)

Philipina Constabulary/ Integrated National Police berwenang untuk menggunakan ICHDF di atas sebagai perbantuan kekuatan. ICHDF bertugas :

a.Perlindungan dan pengamana desa , dusun, kampung terhadap penjahat dan pelanggaran hukum.
b.Inteligence
c.Termasuk tempur dapat dipakai ofensif
d.Netralisasi/ pengurangan kegiatan musuh di bidang ideologi, intel, keuangan dan logistik.
e.Perlindungan masyarakat dan pembangunan masyarakat
f.Kampanye penerangan.

Badan ini merupakan komponen sipil yang dipersenjatai (Armed Civilian Components- ACC) yang terdiri dari anggota Kepolisian Khusus (Special Force) dan Satuan Pengamanan Khusus Provinsi (Special Provencial Security Guard- SPSG). Di samping itu terdapat Kesatuan Bela Kampung Halaman Khusus (Special Defence Force- SDF) yang anggotanya adalah mantan anggota gerombolan / pemberontak bersenjata yang menyerahkan diri secara sadar. Badan-Badan Penegakan Hukum Khusus (Special Law Enforcement Agencies- SLA) dijadikan Kepolisian Khusus. Terdapat juga Badan-Badan Keamanan Lokal (Local Security Guard-LSA) yang merupakan Satuan Pengamanan instansi pemerintah maupun swasta. Selain itu terdapat orang-orang sipil yang diijinkan memakai senjata api (Civilian Firearm Holders-CFH). Satuan-satuan bantuan yang terdiri dari sukarelawan tak bersenjata seperti Palang Merah Internasional , pekerja sosial dari departemen dan organisasi masyarakat lainnya.

4.SISTEM KEPOLISIAN AMERIKA SERIKAT
Amerika Serikat adalah negara federal yang berbentuk republik. Negara bagian memegang kunci penting karena kekuasaan federal merupakan penyerahan sebagian kekuasaan negara bagian yang semula sebagai pembentuk negara federal. Undang-undang dasar yang pertama ada adalah UUD negara bagian. Dalam hal pembagian kekuasaan antara Pemerintah Federal dengan Pemerintah Negara Bagian State mendelegasikan kekuasaan kepada Federal Government dalam undang-undang dasar terhadap 18 jenis urusan yaitu :
1.Menarik pajak
2.meminjam dan mencetak uang
3.Mendirikan kantor pos dan jalan-jalan/ jaringan pos
4.Mengatur perdagangan antar negara dan luar negeri
5.Membentuk badan-badan peradilan
6.Menyatakan perang
7.Membentuk dan memelihara Angkatan Darat /Army
8.Membentuk dan memelihara Angkatan Laut/ Navy
9.Menyelenggarakan milisi
10.Menyelenggarakan hubungan luar negeri.

Kekuasaan yang tetap berada pada State (Reserved Powers, Exclusive State Powers) antara lain urusan :
11.Mengatur perdagangan dalam state
12.Membentuk pemerintahan daerah (Local Government)
13.Melindungi kesehatan, keselamatan dan kesusilaan
14.Melindungi jiwa dan harta benda serta memelihara ketertiban.

Di samping itu terdapat kekuasaan yang dimiliki secara bersama-sama antara federal dan state (Concurrent Powers) . Urusan tersebut antara lain :
15.Memungut pajak
16.Meminjam uang
17.Membentuk badan-badan peradilan
18.Membentuk dan menegakkan undang-undang

Pemerintah federal dapat memperluas kekuasaan dengan berpatokan pada Teory Implied Powers. Teori ini menyebutkan bahwa United State Congres diberi wewenang untuk membuat undang-undang yang dianggap perlu dan sesuai (necessary and power). Kewenangan yang sama juga diberikan kepada pemerintah/departemen. Di samping implied powers di atas pemerintah federal dapat memperluas kewenangan melalui interpretasi dari Mahkamah Agung Federal, amandemen konstitusional. Pemerintah federal juga dapat memberikan bantuan kepada pemerintah negara bagian.

Sistem Pemerintahan
Pembagian kekuasaan di Amerika Serikat menganut azas Trias Politica di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden, kekuasaan legislative ada pada Kongres (terdiri dari Senat dan House of Representatives), kekuasaan yudikatif pada Supreme of Court/ Mahkamah Agung. Amerika Serikat juga menganut azas “keseimbangan” (Check & Balance) di mana Presiden mempunyai hak veto tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan Kongres. Presiden dalam mengangkat jabatan- jabatan penting harus mendapat persetujuan dari Kongres (senat) misalnya : Duta Besar, Direktur CIA, dan lain-lain. Rancangan undang-undang APBN yang dibuat {Presiden juga harus mendapat persetujuan Kongres. Mahkamah Agung juga dapat menyatakan Presiden melanggar UUD padahal Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden. Selain menganut azas Trias Politica dn azas keseimbangan Amerika Serikat juga menganut azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan otonomi daerah. Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata . Untuk masalah keamanan dalam negeri dipisahkan dari masalah pertahanan. Masalah keamanan dalam negeri merupaka tanggung jawab masing-masing pemerintah mulai pemerintah federal, pemerintah negara bagian, pemerintah county, pemerintah kota/rural, dan Urban Municipality (pemerintah desa). Gubernur negara bagian bukan merupakan bawahan Presiden tetapi otonom penuh sebagai Kepala Negara Bagian. Desentralisasi juga terlihat dalam penyerahan urusan pemerintah menjadi urusan rumah tangga sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara penuh tanpa campur tangan dari pemerintah pusat/ federal. Dekonsentrasi terlihat dalam pelimpahan wewenang. Untuk masalah tertentu seperti : penegakan undang-undang (Narkotika, Keamanan Negara).
Negara Federasi Amerika Serikat mempersatukan 50 negara bagian seperti : New York, Oklahoma, Hawaii, Florida, Washington DC, Guam, Puerto Rico, dan lain-lain (teritori khusus). Sistem cabinet di Amerika Serikat adalah kabinet presidensil dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sejumlah Menteri. Menteri ini dipilih oleh Presiden. Presiden dalam pelaksanaan tugasnya tidak bertanggung jawab kepada kongres.
Pemerintahan terendah dalam negara bagian adalah Pemerintahan County/Kabupaten dan Pemerintahan Municipality/Town/Kota. Dalam pemerintahan ini tidak ada badan legislative, yang ada Dewan Pemerintah Kota/Kabupaten.Dewan Kota ini dipilih langsung oleh rakyat. Terdapat 3 sistem antara lain : sistem Walikota-Dewan Kota, sistem Komisaris-Commissioner dan sistem Manager Kota- City Council. Di sini Kepala Polisi bertanggung jawab kepada Dewan Kota. Commissioner atau City Council sesuai dengan sistem pemerintahannya.
Dalam Pemerintahan negara bagian terdapat juga pembagian kekuasaan. Eksekutif dipegang oleh Gubernur, legislative dipegang oleh DPR yang terdiri dari 2 kamar, yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung negara bagian. Gunernur bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Kepala State Police dipilih oleh Gubernur, namun ada juga yang diangkat oleh Board yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Sementara Kepala Polsus diangkat oleh Kepala Departemen Pemerintah Negara Bagian yang bersangkutan. Gubernur berwenang menggunakan National Guard untuk memulihkan keamanan dan ketertiban umum yang terganggu.
Di pemerintahan federal terdapat menteri-menteri pemerintahan federal seperti : Menteri Pertanian, Menterin Perdagangan, Menteri Keuangan, menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Energy, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Buruh, Menteri Transportasi dan Menteri Negara. Setiap menteri ini mempunyai badan-badan kepolisian yang bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur tidak bertanggung jawab kepada Presiden, demikian juga dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah County tidak bertanggung jawab kepada Gubernur. Menurut Bruce Smith di Amerika Serikat yang ada adalah sistem-sistem kepolisian, tidak ada sistem kepolisian Amerika Serikat. Tanggung jawab keamanan dalam negeri ada pada masing-masing pemerintahan atau tanggung jawab bersama.

Tipe Pemerintahan

Di Amerika Serikat terdapat 1 Pemerintahan Nasional Amerika Serikat, 50 Pemerintah Negara Bagian dan 80.120 Pemerintah Lokal. Pemerintah lokal ini terdiri dari 3.042 Counties/provinsi, 18.856 Municipalities/kabupaten, 16.822 Townships/kodya dan 41.400 Distrik.

Badan-Badan Kepolisian

Meskipun terdapat sebanyak 40.000 badan kepolisian yang berdiri sendiri di Amerika Serikat namun dalam menjalankan tugasnya seolah-olah merupakan komponen dari sistem kepolisian. Hal tersebut dipengaruhi oleh :
Semangan profesionalisme
Organisasi profesional seperti : International Association of Identification Officers- IAIO, International Association of Communication Officers- IACO, ACP.
Organisasi profesi di luar anggota Polisi seperti : International City Managers Association.
Peranan dari badan-badan penegak hukum, terutama FBI dan Secret Service.
Universitas-universitas yang mengajarkan Ilmu Kepolisian (Criminalistic, Police Administration, Police Science, dan lain-lain)
Timbulnya kesadaran masyarakat setelah Perang Dunia II di mana kejahatan dianggap sebagai masalah seluruh rakyat.
Institusi kepolisian di Amerika Serikat secara umum mengacu pada sistem pemerintahan yang mana disusun dalam tiga tingkat : Federal, Negara Bagian dan Lokal.
A.Badan Kepolisian Tingkat Federal
Di tingkat pusat tidak ada lembaga kepolisian yng melaksanakan fungsi kepolisian secara utuh. Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur bentuk kepolisian terpusat. Yang melaksanakan fungsi kepolisian secara utuh adalah pemerintah lokal dan beberapa negara bagian, namun pemerintah federal dapat menetapkan peraturan pidana khusus seperti : kejahatan narkotika, senjata api, sabotase, mata-mata, pelanggaran batas wilayah. Kejahatan sering melibatkan beberapa wilayah negara bagian. Untuk itu dibentuk beberapa badan yang melaksanakan fungsi kepolisian yang terdapat di beberapa departemen.

a.Di Lingkungan Departemen Kehakiman (US Department of Justice) yang Dipimpin oleh Jaksa Agung Federal (US Attorney General).
1.Dinas Imigrasi dan Naturalisasi
Dinas ini dipimpin oleh seorang Direktur. Salah satu bagiannya adalah Border Patrol
2.FBI (Federal Bureau of Investigation)
FBI pertama dibentuk pada tahun 1908 dengan berganti-ganti nama. Pada tahun 1935 ditetapkan menjadi Federal Bureau of Investigation. FBI dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat oleh Presiden dengan rekomendasi Jaksa Agung. Anggotanya 10.000 orang Special Agent dan 13.000 orang tenaga ahli/staf. Markas besarnya di Washington DC dan mempunyai 56 kantor cabang (Field Office) di beberapa kota yang disesuaikan dengan kerawanan kejahatan, geografis dan sumber dayanya. Tiap-tiap field office ini membawahi beberapa kantor perwakilan (Resident Agency) Di Amerika Serikat terdapat sejumlah 400 Resident Agency. Tugas FBI antara lain :
Kejahatan : memberantas perampokan bank, pemerasan dengan tebusan, penculikan dan sandera, perdagangan wanita, pencurian kendaraan bermotor.
Keamanan nasional : subversi, spionase, sabotase, pengkhianatan, makar, pemberontakan
FBI terkenal dengan : FBI Police Academy, Pusat Informasi Kejahatan Nasional, Uniform Crime Report, Laboratorium Kejahatan, Pusat Pelayanan Identifikasi.
Dinas hubungan internasional berada di bawah Divisi Penyidikan Kejahatan (International Relations Branch oh the Criminal Investigative Division). Dinas ini melakukan koordinasi dengan atase-atase hukum pada kedutaan besar (23 negara), Departemen Luar Negeri dan Interpol.
3.US Drug Enforcement Administration (DEA) dibentuk 1973
DEA ini dibentuk dari penyatuan dari unit-unit anti narkotik yang semula berada di beberapa badan penegakan hukum federal di beberapa departemen antara lain : Federal Bureau of Narcotic- FBN di DepKeu, Bureau of Drug Abuse Control- BDAC di DepKeh dan Food Drug Administration- FDA di DepTan. Tugas pokok DEA adalah :
Penegakan hukum produksi, distribusi obat terlarang.
Merumuskan strategi, perencanaan program penanggulangan penyalahgunaan obat
Mencegah penyalahgunaan obat terlarang
Pembinaan sistem inteligence nasional.

4.US Marshal Service
Dinas ini semacam Sheriff yang didirikan pada tahun 1789. Fungsi utamanya adalah sebagai penunjang dan pelindung badan peradilan dan seluruh proses peradilan yang mencakup :
Menyampaikan surat panggilan, melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan.
Mengawal terdakwa ke dan dari persidangan
Menmanggil dan mengawal saksi dan juri
Menjamin keamanan jalannya sidang
Mencari dan menangkap tahanan yang lari dari Lembaga Permasyarakatan.
Menjaga dan melindungi barang bukti
Mengambil tindakan penanggulangan keadaan darurat/ kerusuhan massa.

b.Di Lingkungan Departemen Keuangan (US Treasury Department) Didirikan 1865 yang terdiri dari :

1.Dinas Rahasia (US Secret Service)
Dinas ini bertugas sebagai pengamanan Presiden, Wakil Presiden dan keluarganya. Dinas ini juga menyidik kejahatan keuangan/pemalsuan mata uang dan surat-surat berharga pemerintah. Sejak tahun 1901 kasus terbunuhnya presiden William MC Kinley maka dinas ini dibebani tugas mengamankan dan melindungi Presiden dan Wapres serta Calon Presiden beserta keluarganya, mengamankan obyek penting seperti : istana, kantor kedutaan asing. White House Police yang dibentuk pada tahun 1922 ditempatkan di bawah US Secret Service Uniform Division pada tahun 1930. US SS ini beranggotakan 4.400 personel dan memiliki 125 kantor cabang di Amerika Serikat dan di beberapa kedutaan di negara lain.

2.Satuan Intel dari Biro Pajak (Intelligence Unit of the Bureau of Internal Revenue)
Bertugas melakukan penyelidikan pelanggaran peraturan pajak federal. Terdapat Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF). Tahun 1862 ATF dibentuk dengan tugas mencegah, menyidik dan penegakan hukum pembangkang pajak. Di samping itu ATF juga bertugas mencegah dan melindungi akibat penyalahgunaan alkohol, senjata api dan tembakau.

3.Divisi Penyidikan dan Patroli dari Biro Bea Cukai (Division of Investigation and Patrol of the Bureau of Customs)
Divisi ini bertugas memberantas penyelundupan, pelanggaran navigasi yang mana tugas tersebut dilaksanakan oleh Pengawal Pantai (US Cost Guard) pada saat perang berada di bawah Menteri Pertahanan. Masalah SAR dan warning bila akan terjadi badai/taufan juga termasuk dalam tugas divisi ini.

4.Biro Narkotik (saat ini menjadi DEA)

c.Di Lingkungan Departemen Pos (Post Office Department)

Bureau of the Chief Inspector yang bertugas menyelidiki perkara/ benda pos yang hilang, penyalahgunaan pos dan pelanggaran undang-undang pos.

B.Badan Kepolisian Tingkat Negara Bagian
Negara bagian (state) merupakan kunci dari negara federal yang memiliki undang-undang dasar / konstitusi sendiri. Kepala pemerintahannya adalah Gubernur yang memegang kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatifnya dipegang oleh House of Representatif/DPR sedangkan Mahkamah Agung memegang kekuasaan yudikatif. Tiap-tiap negara bagian memiliki UUD yang berbeda-beda. Sekitar tahun 1915-1921 dibentuk kepolisian negara bagian. Kendala pembentukan kepolisian negara bagian karena rakyat khawatir adanya badan kepolisian terpusat yang dapat digunakan oleh penguasa sebagai alat politik. Tugas pokok kepolisian ini adalah menyidik kejahatan dan patroli jalan raya.
1.Polisi Negara Bagian (State Police, State Constabulary, State Highway Police, State Trooper, State Ranger)
Tugas dan wewenang kepolisian berbeda-beda. Daerah wewenangnya seluruh wilayah negara bagian dan daerah pelosok serta pedalaman yang tidak dijamah oleh Polisi County serta jalan-jalan raya. Kepala Polisinya seorang Superintendent/ Chief of Police/Director of Police. Kepala Polisi ini ada yang diangkat oleh Gubernur/ Komisi.
2.Biro Identifikasi dan Penyidikan Kriminal di Beberapa Negara Bagian
Dipimpin/supervise Gubernur/Jaksa Agung negara bagian.
3.Polisi Khusus di Lingkungan Departemen Negara Bagian
Polisi di Departemen Kesehatan bertugas memberantas penyakit menular, menegakkan hukum peraturan higiene dan kebersihan. Polisi di Departemen Kehutanan bertugas melakukan pengamanan terhadap hutan dan hasilnya. Polisi di Departemen Keuangan bertugas menegakkan hukum minuman keras, narkotik dan senjata api.
4.National Guard
Merupakan kesatuan militer sukarela yang berkekuatan 1 resimen. Pembinaannya dilakukan oleh Pentagon dengan biaya pemerintah federal dan negara bagian. Pada waktu damai komando berada di tangan Gubernur untuk kepentingan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri bila alat-alat kepolisian tidak mampu mengatasi keadaan. National Guard juga bertugas dalam menanggulangi bencana alam. Dalam keadaan perang komando National Guard dipegang oleh Pentagon.
5.Polisi Kereta Api (Railway Police)
Dimiliki oleh perusahaan kereta api yang dibentuk berdasarkan negara bagian.

C.Badan Kepolisian County
Badan kepolisian county ini dipimpin oleh seorang Sheriff. Sheriff dipilih oleh rakyat County. Tugas dan wewenang county berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Daerah wewenangnya meliputi wilayah county, kota-kota yang belum mempunyai polisi kota serta kota-kota yang tidak tersentuh oleh State Police. Seiring dengan perkembangan zaman untuk menjadi Sheriff dibutuhkan syarat-syarat tertentu dan pendidikan yang mengarah ke profesionalisme. Pemerintah County juga memiliki polisi khusus antara lain : Parkway Police, Boulevard Police, Penyelidik Kejaksaan (Prosecutor Detective) yang diambil dari para detektif swasta yang berdasarkan kontrak, detektif dari kesatuan Sheriff/kesatuan lain dan pegawai kejaksaan. Selain itu county juga memiliki Satuan Pengamanan. Satuan ini tidak mempunyai wewenang kepolisian. Mereka milik instansi pemerintah/swasta atau disewa dari perusahaan keamanan swasta. Pada wilayah county juga terdapat Perusahaan Keamanan Swasta (Private Security Agency) yang menyediakan diklat satpam, menyewakan satpam, menjadi konsultan security dan menyediakan alat-alat security. Di samping itu terdapat pula Badan-Badan Keamanan Sukarela (County Vigilantes). Badan ini terutama berada pada daerah pedalaman yang pada awal pembentukannya adalah untuk memberantas pencurian ternak. Badan ini dikepalai oleh seorang Deputy Sheriff.

D.Badan Kepolisian Tingkat Kota
Di Amerika Serikat terdapat sekitar 1000 kota besar (City, Metropolitan) dan sekitar 20.000 kota kecil (Town, Township). Masing-masing kota ini memiliki Polisi namun kriterianya tidak jelas dan tidak uniformitas. Masing-masing kepolisian kota dikepalai oleh seorang Chief of Police yang merangkap sebagai Kepala Departemen Kepolisian Kota.

City Police (Kepolisian Kota)

Fungsi kepolisian di wilayah pemerintahan kota diemban oleh Police Department seperti : New York Police Departement (NYPD); Los Angeles Police Departement (LAPD). Suatu wilayah kota yang sebagian atau seluruhnya merupakan wilayah county fungsi kepolisiannya dapat diemban oleh Police Departement maupun Sheriff. Hal tersebut tergantung pada perjanjian/peraturan pembentukan kota yang bersangkutan. Pejabat yang mengangkat Kepala Polisi tergantung pada sistem pemerintahan kota yang bersangkutan. Ada 3 sistem pemerintahan kota yang berbeda di Amerika Serikat antara lain :
Walikota (Mayor)
Walikota bertugas melaksanakan pemerintahan dan memimpin Dewan Kota (Council), merumuskan kebijakan umum dan peraturan kota. Dalam sistem pemerintahan ini Kepala Polisi diangkat dan bertangung jawab kepada Walikota/Mayor.
City Manager
City Manager adalah seorang professional yang tidak berpolitik yang bertugas melaksanakan pemerintahan kota di mana dia diangkat oleh Council/Dewan Kota. Pada sistem pemerintahan ini Kepala Polisi diangkat oleh City manager.
Commissioner
Commissioner menyelenggarakan pemerintahan (eksekutif) dan juga sekaligus mengemban fungsi legislatif (anggota City Council). Pada sistem pemerintahan ini Kepala Polisi diangkat oleh Commissioner. Kadang-kadang disebut Commissioner of Police.
Tugas yang diemban oleh Polisi Kota hampir sama dengan Sheriff (county), bedanya Polisi Kota tidak berwenang di wilayah County, tetapi Sheriff dapat melaksanakan tugas tertentu dalam wilayah kota. Sheriff melaksanakan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas peradilan seperti : mengelola rumah tahanan yang tidak diemban oleh Polisi Kota. Pakaian seragam Polisi Kota berwarna biru sementara seragam Sheriff berwarna hijau. Sheriff dan Polisi Kota melaksanakan pembinaan keamanan dan keteriban masyarakat serta penegakan hukum. Di samping Sheriff dan Polisi Kota terdapat badan-badan kepolisian di wilayah kota seperti : Satpam milik pemerintah/swasta, Detektif Partikelir (perusahaan keamanan swasta) dan Polisi Cadangan dari Polisi Kota yang tidak memiliki wewenang kepolisian yang terdiri dari sukarelawan, dimobolisir untuk keadaan khusus.

E.Badan Kepolisian Tingkat Desa/Dusun
Umumnya One Men Police yang disebut Constable, Marshall. Polisi ini ada yang diangkat dan ada yang dipilih. Karena luasnya daerah Sheriff Highway Patrol/ State Police maka Polisi pedalaman ini menjadi hanya semacam penghias (ornament) belaka tanpa tugas dan wewenang kepolisian apapun.

Di Amerika Serikat dalam satu kota besar seperti New York beroperasi beberapa badan-badan kepolisian seperti : FBI dan Secret Service yang merupakan badan kepolisian federal, Biro Narkotika yang merupakan badan kepolisian pemerintah negara bagian dan Polisi dari pemerintah kota New York sendiri. Kadang-kadang terjadi persaingan yang tidak sehat, namun semangat profesionalisme nampaknya berhasil untuk mencegah dan mengurangi persaingan tersebut. Pekerjaan Polisi di Amerika Serikat sama dan sejajar dengan profesi lainnya seperti kedokteran karena mereka sangat menjunjung tinggi profesionalisme.

IV.SISTEM KEPOLISIAN INDONESIA

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kekuasaan ada pada rakyat yang terwujud dalam pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan eksekutif terwujud dari perwakilan-perwakilan rakyat yang dipilih dalam pemilu melalui partai-partai dan golongan yang dinamakan DPR dan MPR, sedangkan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh instansi/organ-organ yang melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum yang terwujud dalam sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa dan Kehakiman).
Struktur pemerintahan secara terpusat yang dalam perkembangan terakhir memberikan pendelegasian kewenangan kepada daerah. Presiden bertugas melaksanakan undang-undang dasar yang dijabarkan dalam program GBHN. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh sejumlah Menteri.

Kedudukan Polisi

Kedudukan Polisi di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Dalam kurun waktu proklamasi 1945 Kepolisian Negara RI berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada tahun 1950-1959 (zaman UUDS) kedudukan Polisi tetap berada di bawah Perdana Menteri (pemerintahan parlementer) yang mana pada saat ini namanya Jawatan Kepolisian. Selanjutnya pada tahun 1960 Polisi berdiri sendiri dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 yang selanjutnya terjadi perubahan-perubahan dengan integrasi Polri ke dalam ABRI. Pada tahun yang sama keluar Kepres Nomor 79 Tahun 1961 yang memasukkan Polri dalam unsur pertahanan dan keamanan. Selanjutnya keluar Kepres Nomor 7 Tahun 1974 di mana Polri didudukkan berada di bawah Menhankam/Pangab. Pada tahun 1997 keluar Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 yang mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam urusan pembinaan Polri bertanggung jawab kepada Pangab sementara dalam bidang operasional Polri bertanggung jawab kepada Menhankam. Pada tahun 1999 sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 1999 sejak tanggal 1 April 1999 Polri dipisahkan dari ABRI.

Tugas Polisi

Pada masa/ periode revolusi fisik Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada periode Republik Indonesia Serikat sesuai dengan Pasal 51 UUD RIS Polri berwenang untuk mengatur dan menjalankan tugas Polisi dan menjalankan urusan keamanan umum. Pada rumusan Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 Polri sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negara, sedangkan dalam rumusan Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 Polri sebagai alat penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat. Perkembangan selanjutnya pada Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi Kepolisian

Struktur organisasi kepolisian sejak kemerdekaan terjadi perubahan-perubahan yang antara lain berkaitan dengan perubahan pemerintahan, undang-undang maupun kebutuhannya.

Periode Awal Kemerdekaan
Struktur organisasi Jawatan Kepolisian Negara 1 Juli 1946 berada di bawah Perdana Menteri. Organisasi kepolisian terdiri mulai tingkat pusat Kepolisian Negara, Penilik Kepolisian, Kepolisian Karesidenan, Kabupaten, Distrik (Kawedanan), Onder Distrik (Kecamatan). Kemudian menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1948 struktur organisasi kepolisian tingkat pusat Kepolisian Negara, Kepolisian Propinsi, Karesidenan, Kabupaten, Wilayah, Sub Wilayah.

Periode Republik Indonesia Serikat
Penyelenggaraan kepolisian menjadoi tanggung jawab dari masing-masing negara bagian. Hal ini menjadi kendala bagi Jawatan Kepolisian pada waktu itu. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 negara Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan. Jawatan Kepolisian negara-negara bagian dilebur dan disatukan.

Periode Demokrasi Parlementer
Organisasi kepolisian pada negara kesatuan 17 Agustus 1950 berada di bawah Perdana Menteri dengan struktur pada tingkat pusat Jawatan Kepolisian berturut-turut Polisi Propinsi, Karesidenan, Kabupaten, Wilayah, Sub Wilayah dan Pos-Pos Polisi. Berkaitan dengan keluarnya UU Pokok Pemerintahan Daerah No 1 Tahun 1957 maka susunan/struktur organisasi berubah menjadi pada tingkat pusat Kepolisian Negara dan berturut-turut ke bawah Komisariat Inspeksi Kepolisian, Resort, Distrik, Sektor dan Pos Polisi.

Periode Demokrasi Terpimpin
Pada masa ini terjadi perubahan berhubung keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berdasarkan Kepres No 154 Tahun 1959 Tanggal 15 Juli 1959 dibentuk Departemen Kepolisian. Sebutan Kepala Kepolisian Negara berubah menjadi Menteri Muda Kepolisian, sedangkan Jawatan Kepolisian menjadi Departemen Kepolisian. Struktur organisasi berturut-turut dari tingkat pusat Kepolisian Negara, Komisariat, Inspeksi, Resort, Distrik dan Sektor.

Periode Orde Baru
Struktur organisasi Polisi berubah-ubah diwarnai dengan integrasi Polisi ke dalam ABRI di mana Polisi bertanggung jawab kepada Menhankam/Pangab. Struktur organisasi berturut-turut dari tingkat pusat Angkatan Kepolisian, Daerah Angkatan Kepolisian Kota Besar, Resort, Distrik, Sektor (Peraturan Menpangab No.Pol. : 5/Prt/Menpangab/1967 Tanggal 1 Juli 1967). Kemudian keluar Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/A/385/UU/1979 struktur organisasi mulai tingkat pusat Mabes Polri, Komdak, Komwil/Komwilko, Komdis dan Komsek/Ko. Kemudian keluar Keputusan Pangab No. Kep/II/P/M/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang reorganisasi Polri, struktur organisasi mulai tingkat pusat Mabes Polri, Polda, Polwil/Tabes, Polres/Ta/Tabes/Metro, Polsek/Ta/Metro, Pospol.

Di luar Polri terdapat beberapa organisasi kepolisian sesuai dengan pasal 6 ayat (1) KUHAP yang antara lain :

a.Kepolisian Khusus/Alat-Alat Kepolisian Khusus
Merupakan alat/badan sipil pemerintah yang oleh atas kuasa diberi wewenang untuk melaksanakan tugas kepolisian di bidang masing-masing (Kepres No. 372/1962). Personelnya adalah para pegawai negeri sipil yang berpangkat Golongan I s/d IV. Tugasnya adalah menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangnya. Alat kepolisian ini mempunyai wewenang melakukan tugas-tugas kepolisian terbatas di bidang pengamatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidangnya. Polsus ini diangkat oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang di bidang masing-masing.

b.Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Personelnya adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenasng khusus oleh undang-undang. Bertugas menegakkan hukum sesuai ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan kasus-kasus tindak pidana khusus di bidangnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini diangkat oleh Menteri Kehakiman RI/ pejabat yang ditinjuk Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Kejaksaan Agung dan Kapolri.

c.Departemen/Instansi Sipil Pemerintah yang Memiliki Kewenangan Terbatas antara lain :
Departemen Dalam Negeri (UU Gangguan 3/1926 No. 226)
Departemen Kehutanan (UU No. 4/1967)
Departemen Parpostel (STBL 1934 No. 720)
Departemen Kehakiman (UU No. 8/1975) Permasyarakatan, Imigrasi

d.Satuan Pengamanan
Satuan pengamanan adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka menjelang gerakan kamswakarsa di lingkungan kawasan kerjanya.

BUAH SIMALAKAMA SENJATA API BAGI ANGGOTA POLRI

BUAH SIMALAKAMA SENJATA API BAGI ANGGOTA POLRI
OLEH IGA LOMBOK

Polisi merupakan suatu profesi yang khas dan unik. Disatu sisi profesi ini tidak dapat dikatakan sebagai profesi meliter, tetapi tidak juga sebagai profesi sipil. Walaupun sering kita dengar istilah polisi sipil namun yang dimaksud tersebut adalah bukan sebagai profesi sipil namun polisi yang memiliki jiwa yang melindungi hak-hak warga sipil. Untuk melindungi hak-hak warga sipil tersebut polisi diberikan kewenangan menggunakan senjata api seperti halnya profesi meliter. Senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas Polri untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata api diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa. Namun dalam penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri masih banyak penyalahgunaan yang dilakukan. Penyalahgunaan penggunaan senjata api ini ada yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan ada yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan tugas.
Beberapa fakta tentang penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota yang mencuat ke media dan menjadi sorotan masyarakat antara lain kejadian yang paling menghebohkan dimana seorang anggota provost di Polrestabes Semarang Briptu Hance Chrystiato menembak Wakapolwil Polrestabes Semarang AKBP Drs. Lilik Purwanto sampai meninggal dunia karena permasalahan mutasi. Kemudian tentu kita masih ingat kejadian seorang perwira yang sedang menempuh pendidikan di PTIK yang menembak mantan anggotanya di Papua karena masalah pribadi. Baru-baru ini di Sidoarjo, seorang anggota reskrim Polres Sidoarjo menembak mati guru mengaji hanya karena permasalahan sepele dimana anggota tersebut dalam keadaan mabuk dan diindikasikan ada rekayasa oleh anggota yang mengakibatkan pemberitaan cukup negative di Jawa Timur. Kasus terbaru yang paling menghebohkan dalam penyalahgunaan senjata api oleh Polri dalam rangka pelaksanaan tugas adalah pada kasus bentrokan warga dengan perusahaan akibat sengketa lahan di Mesuji dan pembubaran aksi unjuk rasa masalah perijinan tambang di Sape Bima yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dipihak masyarakat. Kedua kasus tersebut sangat merugikan bagi Polri, terlepas dari adanya yang memanfaat situasi pada kasus tersebut.
Opini public yang berkembang sedemikian rupa akibat brutalisme dan arogansi yang dilakukan oleh anggota Polri kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya diera saat ini sangat berdampak negative bagi Polri dalam upaya membangun kepercayaan dari masyarakat. Hujatan, cacian, makian terlontar dari berbagai pihak dalam menanggapi permasalahan ini. Label sebagai Polisi pelanggar Hak Asasi Manusia, Polisi brutal, arogan dan alat kekuasaan semakin melekat pada institusi Polri. Bahkan sempat berkembang wacara reposisi Polri yang berada di bawah tanggungjawab Presiden. Hal ini semakin menjauhkan polisi dengan masyarakat. Wibawa polisi sebagai aparat keamanan runtuh yang menyebabkan masyarakat akan semakin berani melanggar hokum sebagai bentuk perlawanan kepada polisi. Perlawanan ini ditunjukan baik secara langsung (fisik) maupun tidak langsung. Disini pertaruhan polisi sebagai penjaga peradaban benar-benar diuji, apakah polisi akan menciptakan masyarakat yang beradap atau menciptakan masyarakat yang biadap.
Memang permasalahan-permasalahan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri masih banyak terjadinya. Penggunaan senjata api seperti halnya makan buah simalakama bagi anggota Polri. Dimakan ayah meninggal, tidak dimakan ibu meninggal. Seperti halnya senjata api oleh anggota Polri, digunakan salah, tidak digunakan juga salah. Digunakan diperiksa provost, tidak digunakan juga diperiksa provost. Senjata api dibagikan kepada anggota banyak menimbulkan masalah seperti beberapa contoh kasus diatas, tidak dibagikan kepada anggota juga salah karena anggota banyak yang meninggal sia-sia seperti yang terjadi pada saat pengamanan unjuk rasa di Universitas Cendrawasih Jayapura dan menjadi korban kejahatan dilapangan. Selain itu anggota Polri juga sesuai fungsi, peran dan tugasnya tidak dapat membela dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang mengancam.
Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri ada yang disebabkan oleh factor internal pribadi dari anggota itu sendiri maupun disebabkan dari factor ekternal anggota tersebut. Dari factor internal pribadi sangat ditentukan oleh pengetahuan, pengalaman dan factor psikologis dari anggota yang bersangkutan. Sedangkan dari factor eksternal anggota, biasanya disebabkan oleh factor pengawasan dan kebijakan pimpinan, serta situsi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota. Seperti halnya pengalaman penulis dalam berdinas selama 12 tahun di Polri sangat dirasakan pengaruh senjata api terhadap prilaku dan psikologis bagi pemegang senjata api. Penulis sendiri merasakan dimana pada awal masa dinas saat pertama kali memegang senjata api, kepercaya diri meningkat bahkan sampai pada tahap over convidence. Dari perasaan over convidence ini timbul sikap-sikap arogansi, dimana di saat-saat yang tidak tepat dan tidak mengharuskan penggunaan senjata api, senjata digunakan untuk menunjukan kekuatan dan kekuasaan serta kewenangan. Dalam istilah premannya, polisi yang baru pertama kali memegang senjata api ini di sebut preman senggol bacok, dimana kalau ada yang menyenggol langsung dibacok. Hal ini secara alami terjadi karena kurangnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki karena memang selama pendidikan hanya diajarkan cara menembak tepat dan benar, tanpa diajarkan secara mendalam kapan dan situasi apa senjata boleh digunakan. Tentu ini dirasakan oleh sebagian besar anggota Polri pada awal memegang senjata api. Bisa dibayangkan lulusan Akademi Kepolisian yang mengalami pendidikan selama 3,5 tahun saja merasakan hal tersebut bagaimana anggota bintara yang hanya mengalami pendidikan 6 bulan. Tentu sikap arogansi dan over convidence yang muncul akan semakin tinggi karena pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Senjata api seakan memiliki roh yang dapat meningkatkan rasa percaya diri yang berlebihan dari setiap individu yang memegangnya.
Kemudian berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang semakin meningkat, polisi dihadapi dengan permasalahan yang berbeda dalam hal penggunaan senjata api. Hal ini juga yang dialami penulis dimana pada saat menjabat Kepala Satuan Lalu Lintas di sebuah Polres di Polda Jawa Timur, dimana pada saat itu baru terjadi penembakan anggota kepada Wakapolwil Polrestabes Semarang yang menyebabkan ada kebijakan secara terpusat untuk mengetatkan pemberian senjata api kepada anggota. Hal ini diterjemahkan oleh pimpinan di wilayah termasuk di Polda Jawa Timur untuk menggudangkan senjata api yang dipegang oleh anggota. Namun hal ini berakibat fatal dimana salah satu anggota lalu lintas di Polres tempat penulis berdinas, pada saat melakukan pengamanan pengalihan arus lalu lintas, ditusuk oleh segerombolan pemuda tanpa sebab yang jelas sehingga anggota lalu lintas tersebut meninggal dunia di rumah sakit. Berdasarkan kejadian tersebut secara drastis kebijakan menggudangkan senjata api dirubah. Senjata dibagikan kembali kepada anggota baik yang memenuhi persyaratan formal maupun tidak. Disini terlihat adanya ketidak konsistenan kebijakan yang diambil oleh pimpinan baik pusat maupun wilayah. Kebijakan diambil dengan menggeneralisasi satu kejadian tanpa dilakukan suatu kajian yang mendalam terhadap keluarnya suatu kebijakan. Kebiasaan mengambil kebijakan yang sifatnya instan dan menggeneralisasi suatu kebijakan di Kepolisian sangat membahayakan bagi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anggota dilapangan yang kesehariannya bergulat dengan masyarakat dengan segala permasalahannya. Apalagi setelah mengambil suatu kebijakan dalam menggudangkan senjata langsung di ekspos ke media, mungkin dengan maksud ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa Polri responsive terhadap permasalahan yang terjadi, namun disisi lain sangat membahayakan dimana pelaku kejahatan akan mengetahui sisi lemah dari aparat kepolisian yang sedang tidak memegang senjata.
Seperti yang telah dikatakan penulis sebelumnya bahwa pengunaan senjata api sangat dipengaruhi oleh factor internal pemegang senjata api. Tentunya penilaian penggunaan senjata api ini sangat tergantung kepada penilaian anggota terhadap situasi yang dihadapinya. Namun harus disadari bahwa dalam Perkap nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Peyelenggaraan Tugas Polri telah ditentukan bahwa senjata api hanya boleh digunakan pada saat : dalam menghadapi keadaan luar biasa; membela diri dari ancaman kematian atau luka berat; membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka berat; mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang; menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan menangani situasi yang membahayakan jiwa dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup. Apabila menghadapi unjuk rasa ataupun rusuh massa, penggunaan senjata api juga diatur dalam Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian terdapat prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi :
a. legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hokum yang berlaku;
b. nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
c. proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
d. kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atai tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
e. preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
f. masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahanya terhadap masyarakat.
Dalam Perkap ini juga telah diatur tahap-tahapan dalam penggunaan kekuatan yang boleh dilakukan oleh Polri. Dalam situasi tertentu (tahap 6. kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat) Polisi harus menggunakan kewenangannya untuk penggunaan senjata api. Seperti halnya Polri dalam menghadapi kasus bentrokan warga dengan perusahaan akibat sengketa lahan di Mesuji dan pembubaran aksi unjuk rasa masalah perijinan tambang di Sape Bima yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dipihak masyarakat harus juga dipandang secara komprehensif mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai kejadian tersebut. Jangan sampai juga terkesan pimpinan hanya menyalahkan anggota pelaksana dilapangan terhadap kejadian terebut. Bagaimana system pengawasan terhadap anggota dalam menterjemahkan perintah pimpinan dalam menghadapi situsi rusuh massa. Perlu disadari pengunaan senjata api yang dilakukan oleh angota dilapangan dalam menangani unjuk rasa ataupun kerusuhan massa bisa disebabkan dari factor pemicu apakah masyarakat ataupun lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo (1982) bahwa penggunaan kekerasan oleh polisi bukan merupakan suatu tindakan yang murni digerakan oleh keinginannya untuk melakukan hal itu. Tampaknya cukup banyak faktor yang turut menyebabkannya, bahkan bisa dikatakan juga yang memancingnya untuk berbuat demikian. Dengan demikian perbuatan petugas polisi itu kiranya dapat digolongkan kedalam tindakan yang benar-benar bersifat relasional dimana apa yang dilakukan oleh seseorang juga merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.
Factor lain yang menyebabkan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh angota Polri adalah masalah kebijakan dari pimpinan. Adanya suatu kebijakan yang diambil oleh pimpinan dan anggota dilapangan yang didasarkan oleh keyakinan terhadap mithos-mithos turun-temurun (old myth) yang salah satunya meyakini bahwa para pelaku kejahatan jalanan khususnya pelaku curas, curat dan curanmor harus di tembak dikaki bahkan sampai dengan kebijakan yang menggunakan sandi 8.10 yang artinya menembak tersangka sampai meninggal dunia. Inipun masih menjadi perdebatan tersendiri dikalangan Polri secara internal maupun masyarakat. Namun khusunya bagi pembela Hak asasi Manusia sudah dengan jelas-jelas menentang terhadap ‘kebijakan internal’ non formal dari pimpinan dan anggota Polri yang membidangi penegakan hokum dilapangan. Ini perlu mendapat perhatian khususnya internal Polri apakah tindakan ini masih relevan atau tidak di zaman sekarang. Apakah ada efek terhadap upaya menciptakan efek deterent atau efek jera dikalangan pelaku kejahatan jalanan atau tidak dengan tindakan ini.
Berdasarkan pemetan penulis terhadap penyebab penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh anggota yaitu secara internal anggota berupa tingkat pengetahuan terhadap aturan-aturan, norma dan etika, pengalaman kerja dan interaksi dengan lingkunganserta faktor psikologi dari anggota. Kemudian secara eksternal yaitu pengawasan baik internal maupun eksternal, kebijakan pimpinan serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota dalam penilaiannya untuk mempergunakan senjata api dalam menghadapi situasi dan kondisi tersebut. Untuk itu untuk mencegah dan menghindari penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota perlu dilakukan strategi dan upaya yang bersifat pencegahan dimasa depan. Apabila langkah yang diambil hanya tindakan menghukum anggota yang salah saja tentu hal ini sangat berfikiran sempit dan pendek. Langkah yang dapat diambil antara lain : seleksi personel, dimana seleksi personel Polri ini seharusnya berfokus pada sifat kepribadian seperti intelejensia, kmanusian,kejujuran, kestabilan emosional dan kehandalan. Harus dicari personel yang mampu melaksanakan tugas yang diperlukan dan menerapkan penilaian etis dalam setiap kinerjanya. Kemudian pelatihan dimana sebelum penugasan dan selama penugasan harus ditingkatkan dalam pemahaman-pemahaman tenang aturan-aturan, hokum dan ketentuan yang ada, hak-hak sipil, psikologi social dan tanggung jawab pelayanan kepolisian. Dimana anggota polri harus ditekankan pada pelatihan yang mencerminkan tugas actual mereka sebagai pemelihara keteraturan dan ketertiban masyarakat daripada tanggung jawabnya sebagai penumpas kejahatan. Langkah selanjutnya adalah evaluasi kinerja, dimana evaluasi dalam penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tugas harus tetap dilakukan oleh pimpinan dan anggota untuk dapat mlihat kekurangan dan kelebihan terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Informasi public merupakan langkah yang penting untuk dilaksanakan sehingga masyarakat terbuka akan informasi tentang dinamika yang sesungguhnya tentang opini pblik yang berkembang tentang penyalahgunaan wewenang khusunya penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota melalui metode yang sistematis. Selain itu kebijakan, prosedur dan pengawasan organisasinal adalah hal yang wajib untuk dilakukan secara efektif sehingga terdapat keyakinan dan kejelasan bagi anggota dilapangan dalam bertindak serta memiliki dasar hokum yang kuat untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri dilapangan apakah penggunaan senjata api sudah perlu atau belum untuk digunakan. Semoga dengan beberapa langkah pencegahan yang berorientasi masa depan ini tidak menjadikan beban anggota polri seperti memakan buah simalakama bagi pemegang senjata api.

DAFTAR BACAAN
Barker Thomas and Carter David, 1999, Penyimpangan Polisi (terjemahan Police Deviance), Jakarta, Cipta Manunggal.

Soekanto Soerjono, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Rahardjo Sadjipto, 1993, Polisi Pelaku dan Pemikir, Jakarta, PT Gramedia

Chryshnanda, 2009, Menjadi Polis Yang Berhati Nurani, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Suryabrata Sumadi, 1982, Psikologi Pribadi, Jakarta, PT Grafindo Persada

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Peyelenggaraan Tugas Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Decision Support System merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai penunjang keputusan. ( diterjemahkan dari buku DSS)

Pendahuluan

Decision Support System merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai penunjang keputusan. Dengan adanya DSS, pekerjaan dari para pengambil keputusan akan lebih terbantu secara signifikan.

Makalah yang kami susun berikut ini menjelaskan suatu database yang biasa digunakan sebagai pengambil keputusan yaitu data warehouse. Dikarenakan banyak organisasi atau perusahaan kurang dapat menggunakan database operasional dalam mendukung secara langsung pengambilan keputusan.

Penyusun sadar dalam penulisan makalah ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu, kami menerima saran dan kritik yang membangun agar dikemudian hari kami dapat menyusun suatu makalah dengan lebih baik lagi.

Jakarta 3 November 2006

Penyusun,
Irfan Gustiarahman

Daftar Isi
Pendahuluan 1
Daftar Isi 2
BAB I 3
Definisi Data Warehouse 3
I.1. Pengertian Data, Informasi dan Database 3
I.2. Pengertian Data Warehouse 4
I.3. Istilah-istilah yang berhubungan dengan data warehouse 5
I.4. Karakteristik Data Warehouse 6

BAB. II 11
Kegunaan Data Warehouse 11
II.1 Perlunya Data Warehouse 11
II.2 Tugas-tugas Data warehouse 11
II.3. Keuntungan Data Warehouse 13

BAB III 15
Membangun Data Warehouse 15
III.1. Menentukan Bentuk Data Warehouse 15
III.2. Anatomi Data Warehouse 15
III.3 Arsitektur dan Infrastruktur Data Warehouse 18
III.4. Struktur Data Warehouse 22
III.5 Metodologi Perancangan Database untuk Data Warehouse 25
III.6. Model untuk Data Warehouse 28
III.6.1. Model Dimensional 28

BAB IV 35
Hubungan Data Warehouse Dengan DSS 35
IV.1. Definisi Decision Support System 35
IV.2. Hubungan antar DSS dengan Data Warehouse 36
IV.3. Contoh Data Warehouse Yang Ada 36

Bab V 37
Kesimpulan dan Penutup 37
V.1. Kesimpulan 37

Daftar Pustaka 38

BAB I
Definisi Data Warehouse

I.1. Pengertian Data, Informasi dan Database

Sebelum kita membahas tentang data warehouse, hal yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu pengertian tentang data,informasi dan database.

Menurut Steven Alter, data merupakan fakta,gambar atau suara yang mungkin atau tidak berhubungan atau berguna bagi tugas tertentu.

Menurut McLeod, data terdiri dari fakta-fakta dan angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diproses atau data yang memiliki arti.

Disini kita dapat melihat bahwa data merupakan suatu bentuk keterangan-keterangan yang belum diolah atau dimanipulasi sehingga belum begitu berarti bagi sebagian pemakai. Sedangkan informasi merupakan data yang sudah di olah sehingga memiliki arti.

Menurut James A. O’Brien Database adalah suatu koleksi terintegrasi dimana secara logika berhubungan dengan record dari file.

Menurut Fatansyah, Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan(redudansi) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Jadi Database adalah tempat penyimpanan data yang saling berhubungan secara logika, sehingga bisa digunakan untuk mendapatkan suatu informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi atau perusahaan.

Sedangkan data yang diperoleh suatu organisasi atau perusahaan umumnya didapat dari kegiatan operasional sehari-hari atau hasil dari transaksi.

Dari perkembangan model database, muncullah apa yang disebut dengan data warehouse.

I.2. Pengertian Data Warehouse

Pengertian Data Warehouse dapat bermacam-macam namun mempunyai inti yang sama, seperti pendapat beberapa ahli berikut ini :

Menurut W.H. Inmon dan Richard D.H., data warehouse adalah koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek,terintegrasi,time-variant, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan management.

Menurut Vidette Poe, data warehouse merupakan database yang bersifat analisis dan read only yang digunakan sebagai fondasi dari sistem penunjang keputusan.

Menurut Paul Lane, data warehouse merupakan database relasional yang didesain lebih kepada query dan analisa dari pada proses transaksi, biasanya mengandung history data dari proses transaksi dan bisa juga data dari sumber lainnya. Data warehouse memisahkan beban kerja analisis dari beban kerja transaksi dan memungkinkan organisasi menggabung/konsolidasi data dari berbagai macam sumber.

Jadi, data warehouse merupakan metode dalam perancangan database, yang menunjang DSS(Decission Support System) dan EIS (Executive Information System). Secara fisik data warehouse adalah database, tapi perancangan data warehouse dan database sangat berbeda. Dalam perancangan database tradisional menggunakan normalisasi, sedangkan pada data warehouse normalisasi bukanlah cara yang terbaik.

Dari definisi-definisi yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan data warehouse adalah database yang saling bereaksi yang dapat digunakan untuk query dan analisisis, bersifat orientasi subjek, terintegrasi, time-variant,tidak berubah yang digunakan untuk membantu para pengambil keputusan.

I.3. Istilah-istilah yang berhubungan dengan data warehouse
Istilah-istilah yang berkaitan dengan data warehouse :
1. Data Mart
Adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian atau operasi pada suatu perusahaan.

2. On-Line Analytical Processing(OLAP)
Merupakan suatu pemrosesan database yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk dapat menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, query dari data yang berukuran besar.

3. On-Line Transaction Processing(OLTP)
Merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari.

4. Dimension Table
Tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan. Seperti laporan laba pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu(yang berupa perbulan, perkwartal dan pertahun).

5. Fact Table
Merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data history dimana key (kunci) yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key(kunci asing) yang merupakan primary key (kunci utama) dari beberapa dimension table yang berhubungan.

6. DSS
Merupkan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan yang baik.

I.4. Karakteristik Data Warehouse

Karakteristik data warehouse menurut Inmon, yaitu :
1. Subject Oriented (Berorientasi subject)
Data warehouse berorientasi subject artinya data warehouse didesain untuk menganalisa data berdasarkan subject-subject tertentu dalam organisasi,bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu.

Data warehouse diorganisasikan disekitar subjek-subjek utama dari perusahaan(customers,products dan sales) dan tidak diorganisasikan pada area-area aplikasi utama(customer invoicing,stock control dan product sales). Hal ini dikarenakan kebutuhan dari data warehouse untuk menyimpan data-data yang bersifat sebagai penunjang suatu keputusan, dari pada aplikasi yang berorientasi terhadap data.
Jadi dengan kata lain, data yang disimpan adalah berorientasi kepada subjek bukan terhadap proses. Secara garis besar perbedaan antara data operasional dan data warehouse yaitu :

Data Operasional Data Warehouse
Dirancang berorientasi hanya pada aplikasi dan fungsi tertentu Dirancang berdasar pada subjek-subjek tertentu(utama)
Focusnya pada desain database dan proses Focusnya pada pemodelan data dan desain data
Berisi rincian atau detail data Berisi data-data history yang akan dipakai dalam proses analisis
Relasi antar table berdasar aturan terkini(selalu mengikuti rule(aturan) terbaru) Banyak aturan bisnis dapat tersaji antara tabel-tabel

2. Integrated (Terintegrasi)
Data Warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang terpisah kedalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan lainnya. Dengan demikian data tidak bisa dipecah-pecah karena data yang ada merupakan suatu kesatuan yang menunjang keseluruhan konsep data warehouse itu sendiri.

Syarat integrasi sumber data dapat dipenuhi dengan berbagai cara sepeti konsisten dalam penamaan variable,konsisten dalam ukuran variable,konsisten dalam struktur pengkodean dan konsisten dalam atribut fisik dari data.

Contoh pada lingkungan operasional terdapat berbagai macam aplikasi yang mungkin pula dibuat oleh developer yang berbeda. Oleh karena itu, mungkin dalam aplikasi-aplikasi tersebut ada variable yang memiliki maksud yang sama tetapi nama dan format nya berbeda. Variable tersebut harus dikonversi menjadi nama yang sama dan format yang disepakati bersama. Dengan demikian tidak ada lagi kerancuan karena perbedaan nama, format dan lain sebagainya. Barulah data tersebut bisa dikategorikan sebagai data yang terintegrasi karena kekonsistenannya.

3. Time-variant (Rentang Waktu)
Seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Untuk melihat interval waktu yang digunakan dalam mengukur keakuratan suatu data warehouse, kita dapat menggunakan cara antara lain :
 Cara yang paling sederhana adalah menyajikan data warehouse pada rentang waktu tertentu, misalnya antara 5 sampai 10 tahun ke depan.
 Cara yang kedua, dengan menggunakan variasi/perbedaan waktu yang disajikan dalam data warehouse baik implicit maupun explicit secara explicit dengan unsur waktu dalam hari, minggu, bulan dsb. Secara implicit misalnya pada saat data tersebut diduplikasi pada setiap akhir bulan, atau per tiga bulan. Unsur waktu akan tetap ada secara implisit didalam data tersebut.
 Cara yang ketiga,variasi waktu yang disajikan data warehouse melalui serangkaian snapshot yang panjang. Snapshot merupakan tampilan dari sebagian data tertentu sesuai keinginan pemakai dari keseluruhan data yang ada bersifat read-only.

4. Non-Volatile
Karakteristik keempat dari data warehouse adalah non-volatile,maksudnya data pada data warehouse tidak di-update secara real time tetapi di refresh dari sistem operasional secara reguler. Data yang baru selalu ditambahkan sebagai suplemen bagi database itu sendiri dari pada sebagai sebuah perubahan. Database tersebut secara kontinyu menyerap data baru ini, kemudian secara incremental disatukan dengan data sebelumnya.

Berbeda dengan database operasional yang dapat melakukan update,insert dan delete terhadap data yang mengubah isi dari database sedangkan pada data warehouse hanya ada dua kegiatan memanipulasi data yaitu loading data (mengambil data) dan akses data (mengakses data warehouse seperti melakukan query atau menampilan laporan yang dibutuhkan, tidak ada kegiatan updating data).

BAB. II
Kegunaan Data Warehouse

II.1 Perlunya Data Warehouse

Seperti pengertian-pengertian yang kita sebutkan sebelumnya, data warehouse diperlukan bagi para pengambil keputusan manajemen dari suatu organisasi/perusahaan.

Dengan adanya data warehouse, akan mempermudah pembuatan aplikasi-aplikasi DSS dan EIS karena memang kegunaan dari data warehouse adalah khusus untuk membuat suatu database yang dapat digunakan untuk mendukung proses analisa bagi para pengambil keputusan.

II.2 Tugas-tugas Data warehouse
Ada empat tugas yang bisa dilakukan dengan adanya data warehouse
Menurut Williams, keempat tugas tersebut yaitu:

a. Pembuatan laporan
Pembuatan laporan merupakan salah satu kegunaan data warehouse yang paling umum dilakukan. Dengan menggunakan query sederhana didapatkan laporan perhari,perbulan, pertahun atau jangka waktu kapanpun yang diinginkan.
b. On-Line Analytical Processing (OLAP)
Dengan adanya data warehouse,semua informasi baik detail maupun hasil summary yang dibutuhkan dalam proses analisa mudah didapat.

OLAP mendayagunakan konsep data multi dimensi dan memungkinkan para pemakai menganalisa data sampai mendetail, tanpa mengetikkan satupun perintah SQL. Hal ini dimungkinkan karena pada konsep multi dimensi, maka data yang berupa fakta yang sama bisa dilihat dengan menggunakan fungsi yang berbeda. Fasilitas lain yang ada pada sofware OLAP adalah fasilitas rool-up dan drill-down. Drill-down adalah kemampuan untuk melihat detail dari suatu informasi dan roll-up adalah kebalikannya.

c. Data mining
Data mining merupakan proses untuk menggali(mining) pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak pada data warehouse, dengan menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelegence), statistik dan matematika. Data mining merupakan teknologi yang diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara data dan pemakainya.

Beberapa solusi yang diberikan data mining antara lain :
1. Menebak target pasar
Data mining dapat mengelompokkan (clustering) model-model pembeli dan melakukan klasifikasi terhadap setiap pembeli dan melakukan klasifikasi terhadap setiap pemebeli sesuai dengan karakteristik yang diinginkan.
2. Melihat pola beli dari waktu ke waktu
Data mining dapat digunakan untuk melihat pola beli dari waktu ke waktu.
3. cross-market analysis
Data mining dapat dimanfaatkan untuk melihat hubungan antara satu produk dengan produk lainnya.
4. Profil pelanggan
Data mining bisa membantu pengguna untuk melihat profil pembeli sehingga dapat diketahui kelompok pembeli tertentu cenderung kepada suatu produk apa saja.
5. Informasi summary
Data mining dapat membuat laporan summary yang bersifat multi dimensi dan dilengkapi dengan informasi statistik lainnya.

d. Proses informasi executive
Data warehouse dapat membuat ringkasan informasi yang penting dengan tujuan membuat keputusan bisnis, tanpa harus menjelajahi keseluruhan data. Dengan menggunakan data warehouse segala laporan telah diringkas dan dapat pula mengetahui segala rinciannya secara lengkap, sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan. Informasi dan data pada laporan data warehouse menjadi target informative bagi user.

II.3. Keuntungan Data Warehouse
Data warehouse merupakan pendekatan untuk menyimpan data dimana sumber-sumber data yang heterogen(yang biasanya tersebar pada beberapa database OLTP) dimigrasikan untuk penyimpanan data yang homogen dan terpisah. Keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan data warehouse tersebut dibawah ini (Ramelho).

 Data diorganisir dengan baik untuk query analisis dan sebagai bahan untuk pemrosesan transaksi.
 Perbedaan diantara struktur data yang heterogen pada beberapa sumber yang terpisah dapat diatasi.
 Aturan untuk transformasi data diterapkan untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data apabila data dipindahkan dari database OLTP ke data warehouse.
 Masalah keamanan dan kinerja bisa dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi.

Membangun data warehouse tentu saja memberikan keuntungan lebih bagi suatu perusahaan, karena data warehouse dapat memberikan keuntungan strategis pada perusahaan tersebut melebihi pesaing-pesaing mereka. Keuntungan tersebut diperoleh dari beberapa sumber (Sean Nolan,Tom Huguelet):

 Kemampuan untuk mengakses data yang besar
 Kemampuan untuk memiliki data yang konsistent
 Kemampuan kinerja analisa yang cepat
 Mengetahui adanya hasil yang berulang-ulang
 Menemukan adanya celah pada business knowledge atau business process.
 Mengurangi biaya administrasi
 Memberi wewenang pada semua anggota dari perusaahan dengan menyediakan kepada mereka informasi yang dibutuhkan agar kinerja bisa lebih efektif.

BAB III
Membangun Data Warehouse

III.1. Menentukan Bentuk Data Warehouse

Data warehouse memiliki berbagai macam bentuk yang sering digunakan. Jadi sebelum membangun suatu data warehouse kita harus memutuskan bentuk data warehouse seperti apa yang dibutuhkan oleh aplikasi yang kita rancang.

III.2. Anatomi Data Warehouse
Penerapan awal dari arsitektur data warehouse dibuat berdasarkan konsep bahwa data warehouse mengambil data dari berbagai sumber dan memindahkannya ke dalam pusat pengumpulan data yang besar. Konsep ini sebenarnya lebih cenderung kepada sebuah lingkungan mainframe yang terpusat.

Keunggulan teknologi Client Server memungkinkan data warehouse diterapkan dalam berbagai macam cara untuk menampung kebutuhan pemakai sistem secara lebih proposional. Dalam suatu kasus, misalkan saja pemakai tertentu perlu menggabungkan data dari sebuah sistem pengumpulan data yang statis dengan data dari sistem operasional yang dinamis hanya dengan sebuah query saja.

Berikut ini adalah tiga jenis dasar sistem Data Warehouse :
1. Functional Data Warehouse (Data Warehouse Fungsional)
Kata operasional disini merupakan database yang diperoleh dari kegiatan sehari-hari. Data warehouse dibuat lebih dari satu dan dikelompokkan berdasar fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan seperti fungsi keuangan(financial),marketing,personalia dan lain-lain.

Keuntungan dari bentuk data warehouse seperti ini adalah, sistem mudah dibangun dengan biaya relatif murah sedangkan kerugiannya adalah resiko kehilangan konsistensi data dan terbatasnya kemampuan dalam pengumpulan data bagi pengguna.

2. Centralized Datawarehouse (Data Warehouse Terpusat)
Bentuk ini terlihat seperti bentuk data warehouse fungsional, namun terlebih dahulu sumber data dikumpulkan dalam satu tempat terpusat, kemudian data disebar ke dalam fungsinya masing-masing, sesuai kebutuhan persuhaan. Data warehouse terpusat ini, biasa digunakan oleh perusahaan yang belum memiliki jaringan eksternal.

Keuntungan dari bentuk ini adalah data benar-benar terpadu karena konsistensinya yang tinggi sedang kerugiannya adalah biaya yang mahal serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk membangunnya.

3. Distributed Data Warehouse (Data Warehouse terdistribusi)
Pada data warehouse terdistribusi ini, digunakan gateway yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara data warehouse dengan workstation yang menggunakan sistem beraneka ragam. Dengan sistem terdistribusi seperti ini memungkinkan perusahaan dapat mengakses sumber data yang berada diluar lokasi perusahaan(eksternal).

Keuntungannya adalah data tetap konsisten karena sebelum data digunakan data terlebih dahulu di sesuaikan atau mengalami proses sinkronisasi. Sedangkan kerugiannya adalah lebih kompleks untuk diterapkan karena sistem operasi dikelola secara terpisah juga biaya nya yang paling mahal dibandingkan dengan dua bentuk data warehouse lainnya.

III.3 Arsitektur dan Infrastruktur Data Warehouse

III.3.1. Arsitekur Data Warehouse
Menurut Poe, arsitektur adalah sekumpulan atau struktur yang memberikan kerangka untuk keseluruhan rancangan suatu sistem atau produk. Ada arsitektur client-server,arsitektur networking dan masih banyak arsitektur lainnya. Arsitektur data menyediakan kerangka dengan mengidentifikasikan dan memahami bagaimana data akan pindah melalui sistem dan digunakan dalam perusahaan. Arsitektur data untuk data warehouse mempunyai komponen utama yaitu read-only database.

Karakterisitik arsitektur data warehouse (Poe) :
1. Data diambil dari sistem asal (sistem informasi yang ada), database dan file.
2. Data dari sistem asal diintegrasikan dan ditransformasi sebelum disimpan ke dalam Database Management System (DBMS) seperti Oracle,Ms SQL Server, Sybase dan masih banyak yang lainnya.
3. Data warehouse merupakan sebuah database terpisah bersifat hanya dapat dibaca yang dibuat khusus untuk mendukung pengambilan keputusan
4. Pemakai mengakses data warehouse melalui aplikasi front end tool

Arsitektur dan komponen utama dari data warehouse dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Sumber : Conolly,T.M.,Begg

a. Operational Data
Sumber data dari data warehouse dapat diambil langsung dari mainframe, basis data relasional seperti Oracle, Ms SQL server dan sebagainya. Selain itu dapat melaluo Operational Data Source(ODS). ODS menampung data yang diekstrak dari sistem utama atau sumber-sumber data yang ada dan kemudian data hasil ekstrasi tersebut dibersihkan.

b. Load manager
Load manager juga disebut sebagai komponen front-end yang bertugas melakukan seluruh operasi yang berhubungan dengan ekstrasi dan me-load data ke warehouse.

c. Warehouse Manager
Warehouse manager melakukan seluruh operasi-operasi yang berhubungan dengan kegiatan manajemen data di dalam warehouse. Operasi-operasi tersebut meliputi :
 Analisis terhadap data untuk memastikan konsistensi
 Transformasi dan penggabungan sumber data dari tempat penyimpanan sementara menjadi tabel-tabel data warehouse.
 Penciptaan indeks-indeks dan view berdasarkan tabel-tabel dasar
 Melakukan denormalisasi dan agregasi jika diperlukan
 Backing-Up dan mengarsipkan data

d. Query manager
Query manager juga disebut komponen back-end, melakukan operasi-operasi yang berhubungan dengan manajemen user queries. Operasi-operasi yang dilakukan oleh komponen ini termasuk mengarahkan query kepada tabel-tabel yang tepat dan menjadwalkan eksekusi dari query tersebut.

e. End-user Access Tools
Prinsip atau tujuan utama dari dibangunnya data warehouse adalah untuk menyediakan informasi bisnis kepada user-user untuk dapat melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.User ini berinteraksi dengan warehouse melalui end-user access tools. Data warehouse harus secara efisien mendukung secara khusus kebutuhan user serta secara rutin melakukan analisis. Performa yang baik dapat dicapai dengan merencanakan dahulu keperluan-keperluan untuk melakukan joins,summations dan laporan-laporan per periode dengan end-users.

Berdasarkan kategori yang dikemukakan oleh Berson dan Smith terdapat lima grup utama dari tools tersebut, antara lain :
1. Reporting and query tools
2. Application development tools
3. Executive information System (EIS) tools
4. Online Analytical Processing (OLAP) tools
5. Data mining tools

Arsitektur dan infrastruktur dari data warehouse sangat erat hubungannya dan satu dengan lainnya saling berkaitan.

III.3.2. Infrastruktur Data Warehouse
Infrastruktur data warehouse adalah software, hardware, pelatihan dan komponen-komponen lainnya yang memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan data warehouse(Poe).

Salah satu instrumen yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan data warehouse adalah pengidentifikasian arsitektur mana yang terbaik dan infrasruktur apa yang dibutuhkan. Arsitektur yang sama, mungkin memerlukan infrastruktur yang berbeda, tergantung pada lingkunan perusahaan ataupun organisasi.

III.4. Struktur Data Warehouse

Seperti yang kita lihat sebelumnya pada arsitektur data warehouse, ada beberapa struktur yang spesifik terdapat pada bagian warehouse manager. Bagian tersebut merupakan struktur data warehouse.

Menurut Poe, Vidette, data warehouse memiliki struktur yang spesifik dan mempunyai perbedaan dalam tingkatan detail data dan umur data.

Komponen dari struktur data warehouse adalah:
 Current detail data
Current detail data merupakan data detil yang aktif saat ini,mencerminkan keadaan yang sedang berjalan dan merupakan level terendah dalam data warehouse. Didalam area ini warehouse menyimpan seluruh detail data yang terdapat pada skema basis data. Jumlah data sangat besar sehingga memerlukan storage yang besar pula dan dapat diakses secara cepat. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah kerumitan untuk mengatur data menjadi meningkat dan biaya yang diperlukan menjadi mahal.
Berikut ini beberapa alasan mengapa current detail data menjadi perhatian utama :
1. Menggambarkan kejadian yang baru terjadi dan selalu menjadi perhatian utama
2. Sangat banyak jumlahnya dan disimpan pada tingkat penyimpanan terendah.
3. Hampir selalu disimpan dalam storage karena cepat di akses tetapi mahal dan kompleks dalam pengaturannya.
4. Bisa digunakan dalam membuat rekapitulasi sehingga current detail data harus akurat.

 Older detail data
Data ini merupakan data historis dari current detail data, dapat berupa hasil cadangan atau archive data yang disimpan dalam storage terpisah. Karena bersifat back-up(cadangan), maka biasanya data disimpan dalam storage alternatif seperti tape-desk.
Data ini biasanya memilki tingkat frekuensi akses yang rendah. Penyusunan file atau directory dari data ini di susun berdasarkan umur dari data yang bertujuan mempermudah untuk pencarian atau pengaksesan kembali.

 Lighlty summarized data
Data ini merupakan ringkasan atau rangkuman dari current detail data. Data ini dirangkum berdasar periode atau dimensi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Ringkasan dari current detail data belum bersifat total summary.Data-data ini memiliki detil tingkatan yang lebih tinggi dan mendukung kebutuhan warehouse pada tingkat departemen. Tingkatan data ini di sebut juga dengan data mart. Akses terhadap data jenis ini banyak digunakan untuk view suatu kondisi yang sedang atau sudah berjalan.

 Highly summarized data
Data ini merupakan tingkat lanjutan dari Lightly summarized data, merupakan hasil ringkasan yang bersifat totalitas, dapat di akses misal untuk melakukan analisis perbandingan data berdasarkan urutan waktu tertentu dan analisis menggunakan data multidimensi.
 Metadata
Metadata bukan merupakan data hasil kegiatan seperti keempat jenis data diatas. Menurut Poe, metadata adalah ‘data tentang data’ dan menyediakan informasi tentang struktur data dan hubungan antara struktur data di dalam atau antara storage(tempat penyimpanan data).
Metadata berisikan data yang menyimpan proses perpindahan data meliputi database structure,contents,detail data dan summary data, matrics,versioning, aging criteria,versioning, transformation criteria. Metadata khusus dan memegang peranan yang sangat penting dalam data warehouse.

Metadata sendiri mengandung :
 Struktur data
Sebuah direktori yang membantu user untuk melakukan analisis Decission Support System dalam pencarian letak/lokasi dalam data warehouse.
 Algoritma
Algoritma digunakan untuk summary data. Metadata sendiri merupakan panduan untuk algoritma dalam melakukan pemrosesan summary data antara current detail data dengan lightly summarized data dan antara lightly summarized data dengan hightly summaried data.
 Mapping
Sebagai panduan pemetaan(mapping) data pada saat data di transform/diubah dari lingkup operasional menjadi lingkup data warehouse.

III.5 Metodologi Perancangan Database untuk Data Warehouse

Menurut Kimball ada sembilan tahap metodologi dalam perancangan database untuk data warehouse, yaitu :

Langkah 1 : Pemilihan proses
 Data mart yang pertama kali dibangun haruslah data mart yang dapat dikirim tepat waktu dan dapat menjawab semua pertanyaan bisnis yang penting
 Pilihan terbaik untuk data mart yang pertama adalah yang berhubungan dengan sales, misal property sales, property leasing,property advertising.

Langkah 2 : Pemilihan sumber
 Untuk memutuskan secara pasti apa yang diwakili atau direpresentasikan oleh sebuah tabel fakta.
 Misal, jika sumber dari sebuah tabel fakta properti sale adalah properti sale individual maka sumber dari sebuah dimensi pelanggan berisi rincian pelanggan yang membeli properti utama

Langkah 3 : Mengidentifikasi dimensi
 Set dimensi yang dibangun dengan baik, memberikan kemudahan untuk memahami dan menggunakan data mart
 Dimensi ini penting untuk menggambarkan fakta-fakta yang terdapat pada tabel fakta
 Misal, setiap data pelanggan pada tabel dimensi pembeli dilengkapi dengan id_pelanggan,no_pelanggan,tipe_pelanggan,tempat_tinggal, dan lain sebagainya.
 Jika ada dimensi yang muncul pada dua data mart,kedua data mart tersebut harus berdimensi sama,atau paling tidak salah satunya berupa subset matematis dari yang lainnya.
 Jika sebuah dimensi digunakan pada dua data mart atau lebih,dan dimensi ini tidak disinkronisasi,maka keseluruhan data warehouse akan gagal, karena dua data mart tidak bisa digunakan secara bersama-sama

Langkah 4 : Pemilihan fakta
 Sumber dari sebuah tabel fakta menentukan fakta mana yang bisa digunakan dalam data mart.
 Semua fakta harus diekspresikan pada tingkat yang telah ditentukan oleh sumber

Langkah 5 : Menyimpan pre-kalkulasi di tabel fakta
 Hal ini terjadi apabila fakta kehilangan statement

Langkah 6 : Melengkapi tabel dimensi
 Pada tahap ini kita menambahkan keterangan selengkap-lengkapnya pada tabel dimensi
 Keterangannya harus bersifat intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna

Langkah 7 : Pemilihan durasi database
 Misalnya pada suatu perusahaan asuransi, mengharuskan data disimpan selama 10 tahun atau lebih

Langkah 8 : Menelusuri perubahan dimensi yang perlahan
 Ada tiga tipe perubahan dimensi yang perlahan, yaitu :
o Tipe 1. Atribut dimensi yang telah berubah tertulis ulang
o Tipe 2. Atribut dimensi yang telah berubah menimbulkan sebuah dimensi baru
o Tipe 3. Atribut dimensi yang telah berubah menimbulkan alternatif sehingga nilai atribut lama dan yang baru dapat diakses secara bersama pada dimensi yang sama.

Langkah 9 : Menentukan prioritas dan mode query
 Pada tahap ini kita menggunakan perancangan fisik.

Dengan langkah-langkah tadi, seharusnya kita bisa membangun sebuah data warehouse yang baik.

III.6. Model untuk Data Warehouse

Berikut di bawah ini adalah penjelasan dari model untuk data warehouse
III.6.1. Model Dimensional
Model dimensional merupakan rancangan logikal yang bertujuan untuk menampilkan data dalam bentuk standar dan intuitif yang memperbolehkan akses dengan performa yang tinggi.

Model dimensional menggunakan konsep model hubungan antar entity (ER) dengan beberapa batasan yang penting. Setiap model dimensi terdiri dari sebuah tabel dengan sebuah komposit primary key, disebut dengan table fakta, dan satu set table yang lebih kecil disebut table dimensi. Setiap table dimensi memiliki sebuah simple primary key yang merespon tepat pada satu komponen primary key pada tabel fakta. Dengan kata lain primary key pada table fakta terdiri dari dua atau lebih foreign key. Struktur karakteristik ini disebut dengan skema bintang atau join bintang.

Fitur terpenting dalam model dimensional ini adalah semua natural keys diganti dengan kunci pengganti(surrogate keys). Maksudnya yaitu setiap kali join antar table fakta dengan table dimensi selalu didasari kunci pengganti. Kegunaan dari kunci pengganti adalah memperbolehkan data pada data warehouse untuk memiliki beberapa kebebasan dalam penggunaan data, tidak seperti halnya yang diproduksi oleh sistem OLTP.

Sebuah sistem OLTP memerlukan normalisasi untuk mengurangi redudansi, validasi untuk input data, mendukung volume yang besar dari transaksi yang bergerak sangat cepat. Model OLTP sering terlihat seperti jaring laba-laba yang terdiri atas ratusan bahkan ribuan tabel sehingga sulit untuk dimengerti.

Sebaliknya, dimension model yang sering digunakan pada data warehouse adalah skema bintang atau snowflake yang mudah dimengerti dan sesuai dengan kebutuhan bisnis, mendukung query sederhana dan menyediakan performa query yang superior dengan meminimalisasi tabel-tabel join. Berikut contoh perbandingan diagram antara model data OLTP dengan dimension table data warehouse :

Model data OLTP

Dimension Model

III.6.2.1. Schema Bintang
Skema bintang merupakan struktuk logikal yang memiliki tabel fakta yang terdiri atas data faktual ditengahnya, dan dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi yang berisi referensi data.

Jenis-jenis Skema Bintang
1. Skema bintang sederhana
Dalam skema ini, setiap table harus memiliki primary key yang terdiri dari satu kolom atau lebih.

Primary key dari table fakta terdiri dari satu atau lebih foreign key.Foreign key merupakan primary key pada table lain.

2. Skema bintang dengan banyak table fakta

Skema bintang juga bisa terdiri dari satu atau lebih table fakta. Dikarenakan karena table fakta tersebut ada banyak, misalnya disamping penjualan terdapat table fakta forecasting dan result. Walaupun terdapat lebih dari satu table fakta, mereka tetap menggunakan table dimensi bersama-sama.

Adapun ketentuan dalam pembacaan skema bintang adalah :
 Bagian yang ada di bawah judul tabel merupakan kolom-kolom tabel tersebut
 Primary key dan Foreign key diberi kotak
 Primary key diarsir sedang Foreign key yang bukan primary tidak
 Foreign key yang berhubungan ditunjukkan dengan garis yang menghubungkan tabel.

Kolom yang bukan kunci disebut kolom data pada table fakta dan atribut pada table dimensi

III.6.2.3 Snowflake Schema
Merupakan varian dari skema bintang dimana table-table dimensi tidak terdapat data yang di denormalisasi. Dengan kata lain satu atau lebih table dimensi tidak bergabung secara langsung kepada table fakta tapi pada table dimensi lainnya. Sebagai contoh, sebuah dimensi yang mendeskripsikan produk dapat dipisahkan menjadi tiga table (snowflaked) seperti contoh dibawah ini :

Snowflake Schemes

III.6.2.4. Star atau Snowflake
Keduanya merupakan model-model dimensional, perbedaannya terletak pada implementasi fisikal. Skema snowflake memberi kemudahan pada perawatan dimensi, dikarenakan strukturnya yang lebih normalisasi. Sedangkan skema bintang lebih efisien serta sederhana dalam membuat query dan mudah diakses secara langsung oleh pengguna.

Adapun starflake merupakan gabungan diantara keduanya. Keuntungan menggunakan masing-masing model tersebut dalam data warehouse antara lain :
 Efisien dalam hal mengakses data
 Dapat beradaptasi terhadap kebutuhan-kebutuhan user
 Bersifat fleksibel terhadap perubahan yang terjadi khususnya perubahan yang mengarah pada perkembangan
 Memiliki kemampuan dalam memodelkan situasi bisnis secara umum
 Meskipun skema yang dihasilkan sangat kompleks, tetapi pemrosesan query dapat diperkirakan, hal ini dikarenakan pada level terendah, setiap table fakta harus di query secara independen.

BAB IV
Hubungan Data Warehouse Dengan DSS

IV.1. Definisi Decision Support System
Istilah dari decision support system telah digunakan dengan banyak cara (Alter 1980) dan menerima banyak definisi yang berbeda menurut pandangan dari sang penulis (Druzdzel dan Flynn 1999). Finlay (1994) dan lainnya mendefiniskan DSS kurang lebih sebagai sebuah sistem berbasis komputer yang membantu dalam proses pengambilan keputusan.
Turban (1995) mendefinisikan secara lebih spesifik dengan, sesuatu yang interaktif,flexible dan dapat menyesuaikan diri(adaptable) dari sistem informasi berdasarkan komputer, khususnya pengembangan untuk mendukung pemecahan masalah dari non-struktur management, untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan data, mendukung antar muka yang mudah digunakan dan memberikan wawasan untuk sang pengambil keputusan.
Definisi lainnya bisa jadi gugur dibandingkan dengan dua pandangan ekstrim berikut, Keen dan Scott Morton (1978), DSS adalah dukungan berdasar kan komputer untuk para pengambil keputusan management yang berurusan dengan masalah semi-struktur. Sprague dan Carlson (1982), DSS adalah sistem berdasarkan komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan menggunakan data dan model-model untuk memecahkan masalah yang tak terstruktur(unstructured problem). Menurut Power (1997), istilah DSS mengingatkan suatu yang berguna dan istilah inklusif untuk banyak jenis sistem informasi yang mendukung pembuatan pengambilan keputusan. Dia dengan penuh humor menambahkan bahwa jika suatu sistem komputer yang bukan OLTP, seseorang akan tergoda untuk menyebutnya sebagai DSS.
Seperti yang kita lihat, DSS memiliki banyak arti dengan maksud yang kurang lebih hampir sama, yaitu suatu sistem komputer yang berguna bagi para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah mereka yang kurang lebih berhadapan dengan masalah non-struktur atau semi-struktur.
IV.2. Hubungan antar DSS dengan Data Warehouse

Setelah kita lihat dan selami tentang data warehouse, kita dapat menyimpulkan bahwa data warehouse adalah sebuah model database yang berguna untuk menyimpan dan memproses data dengan pendekatan kepada kegunaan data dalam pengambilan keputusan bagi EIS atau DSS.

Sebuah DSS (tergantung dengan yang disupport-nya)membutuhkan data warehouse agar dapat menjalankan kerjanya dengan baik. Dan memang data warehouse sendiri dibangun untuk memenuhi kebutuhan DSS.

IV.3. Contoh Data Warehouse Yang Ada
Contoh dari data warehouse yang digunakan bersamaan dengan DSS, misalkan saja pegawai peminjaman bank memverikasi data peminta pinjaman atau suatu perusahaan engineer melakukan tawar menawar dalam beberapa project dan ingin tahu jika dia bisa kompetitive dalam harga terhadap para pesaingnya.

Contoh yang lain masih lebih banyak lagi, yang kesemuanya membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan dan kemudahan dalam penggunaannya.

Bab V
Kesimpulan dan Penutup

V.1. Kesimpulan
Data warehouse merupakan suatu cara/metode dari suatu database yang berorientasi kepada subjek, non-volatile, time-variance dan terintegrasi yang digunakan untuk mempermudah para pengambil keputusan dalam memecahkan masalah.
Keberadaan data warehouse sangat penting sebagai tools dari DSS, karena data warehouse memang digunakan untuk itu. Dengan adanya data warehouse, diharapkan suatu perusahaan dapat lebih unggul dari kompetitornya dan lebih jeli lagi dalam melihat peluang pasar.

Daftar Pustaka

http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_support_system

Conolly,Thomas dan Begg Carolyn(2002). Database systems – A Practical Approach to Design, Implementation and Management, edisi-3. Addison Wesley Longman.Inc., USA

Fatansyah(2002). Buku Teks Ilmu Komputer – Basis Data, cetakan-4. Informatika

Inmon, W.H.(2002). Building the Data Warehouse,edisi-3. Wiley Computer Publishing.

Kimball,R.,Merz, R (1998). The Data Warehouse Lifecycle Toolkit. Expert Methods for Designing, Developing and Deploying Data Warehouses. Wiley Computer Publishing, Canada.

Mcleod,Raymond(1996). Sistem Informasi Manajemen, Jilid-1. Terjemahan Teguh,H. PT. Prenhallindo, Jakarta.

Nolan,Sean And Huguelet, Tom(2000).Microsoft SQL Server 7.0 Data Warehousing Training Kit. Microsoft Prees, USA

Poe, Vidette(1998). Building Data Warehouse for Decision Support, edisi-2. Prentice Hall.