POLA DASAR PEMBENAHAN POLRI SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN KAPOLRI JENDERAL POL PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA

POLA DASAR PEMBENAHAN POLRI SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN KAPOLRI JENDERAL POL PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai … Continue Reading POLA DASAR PEMBENAHAN POLRI SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN KAPOLRI JENDERAL POL PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) MENUJU GOOD GOVERNANCE

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) MENUJU GOOD GOVERNANCE Perundang-undangan yang mendasari & merefleksikan sistem AKIP : Inpres No. 7 / 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. PP No. 108 / 2000 t entang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. UU No. 25 / 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). UU … Continue Reading SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) MENUJU GOOD GOVERNANCE

aspek yuridis dan organisatoris penetapan 1 Juli sebagai sejarah POLRI

Sejarah 1 juli dilihat dari aspek yuridis & organisatoris : 1. Alasan organisasi : Dalam masa revolusi fisik, berdasarkan Ketetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946, pada tanggal 1 Juli 1946 dibentuk Djawatan Kepolisian Negara R.I. dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara (KKN) yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Inilah saat lahirnya Kepolisian … Continue Reading aspek yuridis dan organisatoris penetapan 1 Juli sebagai sejarah POLRI

PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN

PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN I.ARTI PENTINGNYA PERBANDINGAN Sistem kepolisian yang dianut oleh suatu negara sangat tergantung dan dipengaruhi oleh sistem politik dan sistem kontrol sosial yang diterapkan, sehingga sistem kepolisian di masing-masing negara akan beraneka ragam. Berangkat dari alasan tersebut perlu pemahaman akan sistem kepolisian diberbagai negara dengan memperbandingkan satu sama … Continue Reading PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN

Decision Support System merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai penunjang keputusan. ( diterjemahkan dari buku DSS)

Pendahuluan Decision Support System merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai penunjang keputusan. Dengan adanya DSS, pekerjaan dari para pengambil keputusan akan lebih terbantu secara signifikan. Makalah yang kami susun berikut ini menjelaskan suatu database yang biasa digunakan sebagai pengambil keputusan yaitu data warehouse. Dikarenakan banyak organisasi atau perusahaan kurang dapat … Continue Reading Decision Support System merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai penunjang keputusan. ( diterjemahkan dari buku DSS)

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA 1.PENDAHULUAN Memang terdengar biasa jika pada pertandingan sepakbola Liga Indonesia terjadi kerusuhan, malah rasanya kurang lengkap jika pertandingan berakhir dengan damai-damai saja. Penonton memukul wasit, melempar pemain dengan botol dan batu, merusak dan membakar infrastruktur stadion, terdengar sangat lumrah di … Continue Reading SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA

ANALISA SWOT TERHADAP KEGAGALAN STRATEGI PENGAMANAN POLRI DALAM PERISTIWA RUSUH TEMANGGUNG

ANALISA SWOT TERHADAP KEGAGALAN STRATEGI PENGAMANAN POLRI DALAM PERISTIWA RUSUH TEMANGGUNG PENDAHULUAN Latar belakang Polri sesuai dengan tugas pokoknya yang diatur dalam Undang-Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia , memiliki kewajiban untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat melalui kegiatan Pengaturan, Penjagaan,Pengawalan dan Patroli. Disamping tugas pokoknya, … Continue Reading ANALISA SWOT TERHADAP KEGAGALAN STRATEGI PENGAMANAN POLRI DALAM PERISTIWA RUSUH TEMANGGUNG

PENANGGULANGAN VIKTIMISASI STRUKTURAL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN KPU DALAM MENETAPKAN DPT PEMILU 2009 SECARA BENAR (Studi Kasus “Kisruh DPT” Pemilu 2009 )

PENANGGULANGAN VIKTIMISASI STRUKTURAL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN KPU DALAM MENETAPKAN DPT PEMILU 2009 SECARA BENAR (Studi Kasus “Kisruh DPT” Pemilu 2009 ) oleh DEFOR ,Mr. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam perspektif viktimologi, pada prinsipnya negara berkewajiban menjamin rasa aman dan perlindungan bagi warganya dalam berbagai aspek kehidupan. Negara memiliki peran dalam … Continue Reading PENANGGULANGAN VIKTIMISASI STRUKTURAL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN KPU DALAM MENETAPKAN DPT PEMILU 2009 SECARA BENAR (Studi Kasus “Kisruh DPT” Pemilu 2009 )

DEMOKRASI SETELAH KEHANCURAN KOMUNISME SOVIET

DEMOKRASI SETELAH KEHANCURAN KOMUNISME SOVIET Francis Fukuyama, akhir dari sejarah adalah titik akhir evolusi ideologi umat manusia dan universalisasi demokrasi liberal sebagai bentuk akhir pemerintahan manusia. History’ yang digunakan oleh Fukuyama, telah membawa berbagai macam penafsiran. Banyak yang memahami sejarah dalam arti konvensional sebagai kejadian dari pelbagai peristiwa, seperti runtuhnya … Continue Reading DEMOKRASI SETELAH KEHANCURAN KOMUNISME SOVIET

social bond

Travis Hirschi : Teori Social Bond ( Ikatan sosial ) dalam masyarakat konvensional. Konsep sosial bond dicetuskan oleh Hirschi pada tahun 1969, yang menjelaskan pertama tentang hubungan keintiman antara individu dengan lembaga sosial (Keluarga , sekolah dan gereja), kedua tentang hubungan individu dalam suatu masyarakat umum. Hirschi membagi teori social … Continue Reading social bond