PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 5 TAHUN 2005

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI,
PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

2. Pemohon adalah Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya.

3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

4. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

5. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

6. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

7. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/Istri dan anak dari Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

8. Tindak Pidana Terorisme adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

9. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan pejabat Polri adalah pejabat Kepolisian setempat.

10. Ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB II

PENGGOLONGAN

Pasal 2

Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya meliputi:

a.perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;

b.kerahasiaan identitas saksi;

c.pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Sasaran Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

Pasal 3

(1) Sasaran perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim meliputi:
a.orang;
b.tempat/lokasi;
c.kegiatan; dan
d. gangguan yang mungkin terjadi/timbul.

(2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap pribadi Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

(3) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:
a. rumah/penginapan/tempat tinggal;
b. tempat kerja/kantor/tempat persidangan;
c. rute dan sarana transportasi;
d. tempat-tempat kegiatan lainnya.

(4) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pada tahap:
a. penyelidikan;
b. penyidikan;
c. penuntutan;
d. persidangan.

(5) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu terhadap gangguan:
a. fisik, berupa:
1. unjuk rasa, demontrasi dan kerusuhan massa;
2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor dan tempat kegiatan lainnya.

b. mental, berupa:
1. sabotase;
2. terror;
3. intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda.

Bagian Kedua
Sasaran Perlindungan Terhadap Keluarga

Pasal 4

(1) Sasaran perlindungan terhadap keluarga meliputi:
a.orang;
b.tempat/lokasi; dan
c.kegiatan dan gangguan yang mungkin terjadi/timbul.

(2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap suami/istri dan anak.

(3) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:
a. rumah/penginapan keluarga/tempat tinggal;
b. tempat kerja/kantor/kegiatan keluarga;
c. rute dan sarana transportasi keluarga.

(4) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu terhadap kegiatan yang diperkirakan mendapat gangguan:

a. fisik, berupa:
1. unjuk rasa, demontrasi dan kerusuhan massa;
2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor; dan
4. tempat kegiatan lainnya.

b. mental, berupa:
1. Sabotase;
2. terror; dan
3.intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa raga dan harta benda.

Bagian Ketiga
Cara Bertindak

Pasal 5

Cara bertindak dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan keluarganya meliputi:
a.persiapan;
b.pelaksanaan; dan
c.pengakhiran.

Pasal 6

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a. anggota yang akan ditugaskan dilengkapi surat perintah tugas dari Pejabat Kepolisian setempat;
b. anggota harus mengetahui rencana dan sasaran kegiatan;
c. pemberian arahan/petunjuk yang jelas kepada anggota yang akan melaksanakan tugas;
d. pemeriksaan jumlah anggota dan alat kelengkapan yang akan dilibatkan dalam pengamanan; dan
e. koordinasi dengan instansi terkait.

(2) Bilamana menyangkut orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari, persiapan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.

Pasal 7

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan:
a.setelah Pejabat Polri setempat menerima permohonan perlindungan dari pemohon;
b.berdasarkan penilaian yang cermat oleh pejabat Polri setempat, sehingga perlu diadakan pengamanan;
c.Kepala Satuan Perlindungan yang diperintahkan oleh pejabat Polri melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan;
d.Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang perkembangan situasi kamtibmas;
e. membuat rencana rute untuk penyelamatan (escape) dan evakuasi;
f. penjagaan tempat kediaman, tempat kerja/kantor dan tempat lainnya;
g.secara terbuka dan/atau tertutup;
h.dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dilakukan evakuasi ketempat aman;
i.melakukan tindakan lain berdasarkan penilaian petugas pelaksana pengamanan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j.mempelajari dan mengenal jaringan teroris yang sedang ditangani oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim guna antisipasi kemungkinan adanya pelaku kekerasan.

(2) Bilamana menyangkut orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari maka pelaksanaan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.

(3) Apabila terjadi teror/intimidasi dan ancaman pembunuhan harus dilakukan:
a.pengamanan secara intensif dan melekat.
b.laporan kepada pejabat yang berkompeten secara berjenjang;
c.penyelidikan dan Penyidikan dengan berkoordinasi kepada satuan wilayah setempat untuk penanganan lanjut; dan
d.evakuasi;

(3) Apabila terjadi penghadangan, perampokan, penganiayaan harus dilakukan:
a. tindakan tegas terhadap pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. mengamankan dan melindungi korban dan lingkungan;
c. evakuasi;
d. penyelamatan (escape);
e. melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara;
f. segera melaporkan kepada pejabat yang memberi perintah dan meminta bantuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat untuk penanganan lebih lanjut.

(4) Apabila terjadi penculikan harus dilakukan:
a.segera melaporkan kepada pejabat yang memberi perintah dan meminta bantuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat;

b.mencari informasi dan melakukan pengejaran, apabila ditemukan diadakan:
1. negosiasi, bila memungkinkan; atau
2. tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas dan objek yang dilindungi.

c.Koordinasi dengan Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat untuk penanganan lebih lanjut.

(5) Apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan/sarana transportasi, gunakan kendaraan lain dan laporkan kepada pejabat yang berwenang.

(6) Apabila terjadi kemacetan lalu lintas, gunakan jalur alternatif dan koordinasi dengan fungsi lalu lintas dan instansi terkait.

(7)Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, dilakukan:
a.tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara;
b.pengamanan objek yang dilindungi;
c.pelaporan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat untuk minta bantuan penanganan lebih lanjut dan segera melaporkan kepada pejabat pemberi perintah;
d.evakuasi korban ke rumah sakit terdekat, apabila korban mengalami luka-luka/sakit.

Pasal 8

Apabila petugas Satuan Wilayah menemukan kejadian yang berkaitan dengan petugas dan objek perlindungan dalam keadaan luka-luka/tidak berdaya, maka petugas Satuan Wilayah harus:
a.melakukan pertolongan pertama di Tempat Kejadian Perkara dan memberikan pengamanan yang optimal terhadap korban;
b.segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat;
c.melaporkan kepada Kepala Satuan Wilayah untuk diambil tindakan lebih lanjut.

Pasal 9

Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan:

a. konsolidasi terhadap:
1. personel;
2. senjata api dan amunisi;
3. alat komunikasi;
4. kendaraan bermotor; dan
5. alat khusus lainnya.

b.evaluasi pelaksanaan tugas.
c. laporan kepada pejabat yang memberi perintah.

Pasal 10

Dalam memberikan perlindungan, petugas perlu:

a. memperhatikan wewenang dan tugasnya;
b. memperhatikan kedisiplin dan tegas;
c. melakukan pengamanan secara terbuka dan/atau tertutup dengan mengutamakan tindakan pencegahan;
d. mencegah tindakan yang dapat memicu terjadinya situasi yang tidak menguntungkan;
e. menghindari penggunaan senjata api, kecuali dalam hal yang sangat terpaksa dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
f. memperhatikan gerak-gerik orang yang dicurigai;
g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap setiap tamu/orang yang datang;
h. mengkoordinasikan dengan satuan terdekat, apabila terjadi keadaan bahaya.

BAB IV

PERLENGKAPAN

Pasal 11

(1) Perlengkapan yang diperlukan dalam memberikan perlindungan adalah:
a. kendaraan bermotor;
b. senjata api dan amunisi;
c. tongkat , borgol, tameng dan rompi anti peluru;
d. alat komunikasi;
e. alat kesehatan; dan/atau
f. alat lainnya yang diperlukan.

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana yang tersedia dan menggunakan Call Sign yang telah ditetapkan dalam jaringan komunikasi.

BAB V

TATA CARA PERLINDUNGAN

Pasal 12

(1) Perlindungan wajib diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana terorisme.

(2) Dalam hal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya bertempat tinggal diluar wilayah kerja Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.

(3) Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak pidana terorisme, maka perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan.

Pasal 13

(1) Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, belum diberikan oleh Pejabat Polri, maka Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dapat mengajukan permohonan perlindungan.

(2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.

(3) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pada semua tingkat pemeriksaan perkara.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak permohonan perlindungan diterima, Polri melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Pasal 14

Pemberian perlindungan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan berdasarkan:

a.evaluasi tingkat kerawanan;
b.kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan;
c.penilaian fakta-fakta di lapangan;
d.perintah undang-undang.

BAB VI

PENGHENTIAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 15

(1)Lama perlindungan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah perlindungan sampai dengan dihentikannya perlindungan.

(2)Pemberian perlindungan dihentikan:

a.berdasarkan penilaian pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang, bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
b.atas permohonan yang bersangkutan.

(3)Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.

(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan memperhatikan:
a.perkiraan intelijen;
b.kepentingan publik;
c.proses perkembangan kasus yang terjadi;
d.hukum acara pidana.

BAB VII

ADMINISTRASI

Pasal 16

Ketentuan administrasi dalam pelaksanaan tugas pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dibebankan kepada Anggaran Polri.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.
Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

Paraf :

1. Konseptor/Kadivbinkum Polri
selaku Penanggung Jawab Pokja : Vide Draft

2. Kasetum Polri : …………

3. Wakapolri : ………..

LAPORAN HASIL PENELITIAN KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU

LAPORAN HASIL PENELITIAN
KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tugas menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas tersebut dilaksanakn oleh Kepolisian Negara Republik indonesia. Disamping itu, tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab kesatuan Seksi Keamanan dan Ketertiban (Seksi Tramtib) dalam unsur pemerintahan di tingkat Kecamatan.
Lingkup tugas dan kewenangan Seksi Tramtib dalam unsur pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi penegakkan dan pembinaan hukum terhadap peraturan pemrintah daerah (Perda) yang berlaku di setiap daerah pemerintahan.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Seksi Tramtib senantiasa berhadapan langsung dengan masyarakat dalam wilayah tugasnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dapat dilepaskan dari permasalahan dan konflik yang terjadi antara petugas Seksi Tramtib dengan masyarakat di wilayah tugasnya.
Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat, merupakan dinamika dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi Tramtib. Hal inilah yang menarik perhatian sindikat kami untuk melakukan penelitian kecil, untuk melihat permasalahan atau konflik apa saja yang terjadi dalam hubungan pelaksanaan tugas seksi Tramtib dengan masyarakat, apa penyebabnya, dan bagaimana permasalahan dan konflik tersebut diatasi.
Dalam penelitian kecil ini, yang kami jadikan obyek penelitian adalah Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Hasil penelitian kecil yang kami dapat, kami laporkan dalam tulisan ini.

B. Maksud dan Tujuan.
1. Maksud
Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui permasalahan atau konflik apa saja yang terjadi dalam hubungan pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dengan masyarakat, apa penyebabnya, dan bagaimana permasalahan dan konflik tersebut diatasi.

2. Tujuan
Penelitian ini kami susun sebagai tugas mata kuliah Seminar Binkam dalam rangka mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

C. Ruang Lingkup Penelitian.
Penelitian kecil ini kami laksanakan terbatas pada lingkup Seksi Keamanan dan Ketertiban (Tramtib) Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

D.Permasalahan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas dapat maka permasalahan yang akan di bahas penelitian ini adalah sebagai berikut:
Permasalahan dan konflik sosial apa yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasi atau menanganinya ?

II. METODOLOGI PENELITIAN
A.Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati melalui Survey dan Wawancara mendalam.
B.Teknik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah :
1.Wawancara
Wawancara (interview), berupa wawancara berstruktur maupun wawacara tidak berstruktur.
a.Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (in-depth interviewing) yaitu cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada informan.
b.Wawancara berstruktur dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
2.Observasi
Selain wawancara, cara lain yang digunakan adalah pengamatan (observasi) yaitu dengan menggunakan pengamatan berperan serta (participant observation), dalam hal ini peneliti tidak sepenuhnya berperan serta namun bertindak sebagai pengamat.
C.Sumber informasi
Sumber informasi dalam penelitian ini adalah anggota Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
D. Pelaksanaan penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2006 di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sekitarnya.

III. HASIL PENELITIAN.
Dari penelitian yang kami laksanakan didapatkan hasil bahwa permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kebayoran Baru dapat dikelompokkan menjadi:
A. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta
Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka penegakkan hukum terhadap Peraturan daeran (Perda) DKI adalah permasalahan-permasalahan atau konflik yang muncul berkaitan dengan kegiatan dan tindakan Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dalam melakukan penegakkan hukum terhadap Perda DKI, seperti kegiatan-kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima, wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis, pedagang asongan, joki three in one, Razia KTP, dan lain-lain.
Kegiatan penertiban tersebut dilaksanakan atas dasar perintah kepala wilayah, dalam hal ini Camat Kebayoran Baru, yang umumnya merupakan pendelegasian kebijakan dan perintah dari Gubernur DKI Jakarta dan Walikotamadya Jakarta Selatan.
Kegiatan penertiban ini hampir selalu memunculkan permasalahan dan konflik sosial dengan masyarakat yang terkait dengan kegiatan penertiban tersebut. Bahkan tidak jarang permasalahan dan konflik sosial tersebut berujung pada bentrokan-bentrokan fisik antara aparat Seksi Tramtib dan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih buruk baik korban manusia maupun kerugian harta benda di kedua belah pihak.
Permasalahan dan konflik yang muncul sebagai ekses dari kegiatan penertiban oleh Seksi Tramtib dalam rangka penegakkan hukum tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor baik yang bersifat sederhana (satu faktor) maupun yang berifat kompleks (multi faktor).
Faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan dan konflik tersebut, yang kami dapatkan sebagai hasil penelitian ini diantaranya adalah :
1. Adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan persepsi antara petugas Seksi Tramtib dan Masyarakat. Aparat Seksi Tramtib menganggap bahwa tugas penertiban tersebut harus mereka laksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum dan peraturan yang ada, khususnya terhadap perturan daerah (perda) DKI Jakarta. Sehingga aparat Seksi Tramtib merasa telah melakukan tugasnya secara benar dan atas dasar legalitas yang kuat, serta didukung oleh pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan pihak masyarakat merasa bahwa mereka juga berada di pihak yang benar, karena mereka memperjuangkan hak asasinya untuk mendapat kesempatan mencari nafkah di ibukota. Terlebih bila mereka merasa telah memenuhi kewajiban tertentu seperti membayar “iuran atau pungutan” kepada pihak yang dianggap berkuasa, sehingga mereka merasa berhak untuk mencari nafkah dengan berdagang kaki lima, mengemis, menjadi WTS, menjadi joki three in one, dan lain-lain.
2. Adanya oknum-oknum yang menjadi backing dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan daerah (perda), baik oknum petugas tramtib, aparat kepolisian, aparat TNI, maupun para preman. Keberadaan oknum tersebut dianggap sebagai pelindung dari kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan masyarakat, dan kerap kali menjadi provokator yang memicu munculnya permasalahan dan konflik antara masyarakat dan aparat trantib dalam proses penegakkan hukum dalam operasi penertiban.
3. Adanya persepsi masyarakat yang menciptakan hubungan saling membutuhkan antara kegiatan pelanggaran peraturan dan masyarakat umum sebagai konsumen. Misalnya hubungan antara pedagang asongan dan pengguna jalan. Hubungan ini menimbulkan persepsi negatif terhadap kegiatan penegakan hukum dalam operasi yang dilakukan oleh aparat tramtib. Masyarakat menganggap operasi penertiban tersebut justru merupakan kegiatan yang merugikan kepentingan masyarakat umum.
4. Kondisi pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah (perda) yang masih sangat rendah. Hampir sebagian besar warga masyarakat tidak menyadari bahwa begitu banyak kegiatan yang mereka lakukan merupakan kegiatan yang melanggar peraturan daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang berlakunya peraturan daerah tersebut.
5. Adanya sikap resistance masyarakat terhadap kegiatan penegakan hukum oleh aparat tramtib, yang disebabkan oleh trauma terhadap pengalaman masa lalu, dimana dalam melakukan operasi penertiban aparat tramtib terkesan arogan dan selalu menggunakan cara-cara kekerasan. Sehingga masyarakat cenderung bersikap menentang terhadap kegiatan penertiban oleh aparat trmtib.
6. Semakin bertambahnya penduduk musiman yang merupakan unsur terbesar dari oyek penegakkan hukum di Kecamatan Kebayoran Baru. Penduduk musiman tersebut relatif sulit ditertibkan karena bersikeras untuk mengadu nasib di Jakarta, sekalipun harus berhadapan dengan aparat. Penduduk musiman yang terus silih berganti datang, menyebabkan upaya penertiban menjadi tidak efektif.
7. Kondisi kualitas sumber daya manusia aparat tramtib yang masih rendah, yang belum sepenuhnya memahami esensi pelaksanaan tugas penegakan hukum khususnya pelaksanaan operasi penertiban. Hal ini mengakibatkan seringnya timbul sikap kurang simpatik, kesalahan prosedur operasi, sikap arogan, yang akhirnya menjadi sumber permaslahan dan konflik dengan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan klasik yang cenderung muncul dari waktu ke waktu. Sesungguhnya telah dilaksanakan upaya untuk mengatasinya, diantaranya adalah :
1. Dilakukan studi kajian terhadap permasalahan yang muncul, yang ditindak lanjuti dengan munculnya metode dan tehnik baru dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum. Misalnya munculnya kebijakan untuk melaksanakan operasi penertiban dengan mengedepankan sikap yang simpatik, manusiawi, dan dilakukan secara bertahap dan eskalatif (mulai dari himbauan, peringatan, kemudian penindakan)
2. Dilakukan upaya penyuluhan untuk menyebar luaskan informasi tentang peraturan daerah yang ada.
3. Dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum. Misalnya koordinasi dan kerjasama dengan pihak RT, RW, Kelurahan, Kepolisian (Polsek), TNI (Koramil), Dinas Sosial, dan lain-lain.
4. Dilakukan upaya pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan, pengarahan dan pengawasan terhadap anggota Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.

Upaya-upaya tersebut telah dilakukan, namun dalam kenyatannya permasalahan tetap ada. Hal ini disebabkan karena masih kurang maksimalnya pelaksanaan upaya tersebut. Misalnya frekuensi penyuluhan yang sangat kurang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Disamping itu, juga terjadi ketidak seimbangan antara upaya penanganan dengan kenyataan perkembangan permasalahan di lapangan. Misalnya, terhadap upaya penertiban pedagang kaki lima, yang umumnya merupakan penduduk musiman.

B.Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka Pembinaan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta

Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka pembinaan hukum terhadap Peraturan daerah (Perda) DKI adalah permasalahan-permasalahan atau konflik yang muncul berkaitan dengan kegiatan dan tindakan Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dalam melakukan pembinaan hukum terhadap Perda DKI, seperti kegiatan pemberian penyuluhan dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat.
Kegiatan-kegiatan pembinaan hukum dan Perda tersebut juga kadangkala memunculkan permasalahan dan konflik, yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
1. Persepsi masyarakat terhadap aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru cenderung negatif. Hal ini disebabkan adanya prasangka buruk terhadap upaya pembinaan hukum dan Perda,. Misalnya, sikap masyarakat yang menolak kehadiran aparat tramtib, sikap apatis masyrakat terhadap perda yang ada, dan lain-lain.
2. Dinamika aktivitas kehidupan masyarakat Kebayoran Baru yang cenderung sangat aktif dan sibuk. Hal ini menyebabkan terjadinya gap atau jarak dalam hubungan antara aparat tramtib dengan masyarakat, yang akhirnya menyebabkan timbulnya sikap saling curiga dan hubungan yang tidak harmonis.
3. Kegiatan pembinaan hukum dan Perda yang dilakukan tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena frekuensi penyelenggaraan yang sangat jarang, hanya dua kali setahun. Itu pun relatif hanya dihadiri oleh para ibu rumah tangga, dan tidak dapat menyentuh segenap warga masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang relatif berpotensi melakukan pelanggaran perda.
4. Lingkup beban tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru yang relatif sangat luas, menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan Perda menjadi tidak maksimal.
5. Kualitas sumber daya manusia aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru yang relatif masih rendah, khususnya tingkat pendidikan yang kurang seimbang dengan tingkat pendidikan warga masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru. Hal ini menyebabkan terjadinya gangguan dalam proses komunikasi dengan warga masyarakat, yang dapat mengakibatkan miss-comunication atau kesalah pahaman yang dapat meicu terjadinya konflik.

Permasalahan tersebut telah dicoba untuk diatasi melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh jajaran aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru, seperti :
1. Peningkatan kualitas pembinaan hukum dan Perda melalui koordinasi dengan unsur pembina teknis di tingkat Kotamadya Jakarta Selatan dan tingkat provinsi DKI. Misalnya dengan melakukan pelatihan teknis dan pembekalan dari biro hukum DKI Jakarta.
2. Koordinasi dan kerjasama dengan unsur Muspika (Kecamatan, Polsek dan Koramil) dalam kegiatan pembinaan hukum dan Perda. Misalnya dengan mengadakan rapat koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan bersama.
3. Koordinasi dengan pihak Biro Hukum tingkat Walikota Jakarta Selatan dan Provinsi DKI, untuk dapat lebih meningkatkan frekuensi pembinaan hukum dan Peraturan daerah. Misalnya dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kampanya pembinaan hukum, dan lain-lain.
4. Penataan kembali tugas dan tanggung jawab aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru, sesuai keuatan yang ada.
C. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan kelompok masyarakat tertentu (Organisasi Massa)

Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat Kemanan dan Ketertiban Kecamatan Kebayoran Baru kerapkali menghadapi permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan kelompok masyarakat tertentu (Organisasi Massa). Organisasi massa tersebut misalnya Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Keluarga Besar Betawi (Forkabbi), Front Pembela Islam (FPI), maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dari beberapa permasalahan dan konflik yang terjadi, organisasi massa tersebut terkesan dengan sengaja memprovokasi kelompok pelanggar Peraturan Daerah untuk menentang operasi penertiban yang dilaksanakan oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Setelah terjadi konflik, organisasi massa tersebut tampil seolah-olah sebagai pihak pembela masyarakat kecil (wong cilik) untuk berhadapan dengan aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru dengan mengatas namakan kelompok advokasi dan pembela hak-hak asasi rakyat kecil.
Misalnya, organisasi massa tersebut menggalang para pengemis tuna netra, gelandangan, wanita tuna susila, dan pedagang asongan. Mereka melakukan pendekatan-pendekatan dan mengajarkan teknik-teknik untuk menghadapi operasi penertiban oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Sehingga ketika dilaksanakan operasi penertiban, mereka sengaja meninggalkan pengemis tuna netra, anak-anak balita sehingga keadaan menjadi kacau, yang kerap kali menimbulkan korban, seperti orang tuna netra tertabrak mobil, anak-anak terjatuh dan lain-lain. Kekacauan dan jatuhnya korban tersebut digunakan sebagai senjata untuk menyudutkan posisi aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.
Masih belum jelas apa motif terjadinya konflik yang dipicu oleh organisasi massa tersebut. Yang menarik, anggota organisasi massa yang terlibat terebut ternyata bukanlah warga Kecamatan Kebayoran Baru, namun warga dari Jakarta Utara, Bekasi, Depok, dan lain-lain. Namun demikian, berdasarkan pengalaman atas terjadinya peristiwa tersebut, dapat diperkirakan motif yang mendorong organisasi massa tersebut diantaranya adalah :
1.Adanya motif politis, dimana organisasi massa tersebut didukung oleh partai politik tertentu. Tujuannya adalah untuk menarik simpati masyarakat, khususnya rakyat kecil, agar memberi dukungan suara kepada partai, setidaknya di tingkat kecamatan Kebayoran Baru.
2.Adanya motif kekuasaan, dimana organisasi massa tersebut berusaha merebut simpati kelompok pelanggar Perda, dengan tujuan dapat memperoleh posisi sebagai backing yang berkuasa dan berpengaruh di suatu kawasan di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Dengan adanya pengaruh dan dukungan penggalangan massa, organisasi massa tersebut akan semakin berkembang dan eksis.
3.Adanya motif ekonomis, dimana organisasi massa tersebut berusaha memperoleh keuntungan materiil dari kegiatan-kegiatannya. Baik dengan cara menekan pemerintah Kecamatan Kebayoran Baru, maupun keuntungan materil dari para pelanggar Perda dan lingkungan di sekitar kawasan yang dikuasainya.

Menghadapi permasalahan dan konflik tersebut, pihak aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru telah melakukan upaya penanganan dengan melakukan koordinasi dengan unsur muspika (Polsek, Kecamatan dan Koramil). Namun upaya tersebut dirasakan masih kurang maksimal.

D. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum

Dalam melaksanakan tugas penegakkan dan pembinaan hukum, aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru bukanlah satu-satunya unsur yang melaksanakannya. Disamping penegakkan dan pembinan hukum oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru, diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru juga terdapat unsur penegak dan pembina hukum lain, seperti unsur Kepolisian (Polsek) dalam hal Tindak Pidana dan pelanggaran secara umum, Unsur TNI (Koramil) dalam hal Hukum Militer, Petugas Pengamanan Swakarsa (Satpam, Hansip) dalam hal keamanan dan ketertiban di lingkungan terbatas, dan lain-lain.
Kondisi dan situasi tersebut kerap kali juga berpotensi menimbulkan konflik antar para penegak dan pembina hukum. Permasalahan dan Konflik tersebut diantaranya adalah :
1. Kecenderungan untuk saling melempar tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini, masing-masing unsur menganggap suatu permasalahan hukum yang terjadi bukan merupakan lingkup tugas dan kewenangannya. Misalnya, terhadap tersendatnya lalu lintas di pintu masuk terminal Blok M. Terdapat banyak anggapan seperti, hal itu dianggap sebagai tugas Polsek dalam hal mengatasi kemacetan lalu lintas, atau dianggap sebagai tugas DLLAJR untuk mengatur lalu lintas angkutan umum, dianggap tugas aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru untuk menertibkan pedagang kaki lima yang menjadi penyebab kemacetan, dan anggapan lain yang saling melempar tanggung jawab. Hal ini pada akhirnya justru menambah keruh suasana, dan berpotensi menjadi konflik dengan masyarakat.
2. Kecenderungan untuk saling melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini terjadi overlapping tugas dan tanggung jawab. Terhadap suatu obyek permasalahan, terkesan terjadi “rebutan” untuk saling menangani. Misalnya terhadap operasi tempat-tempat hiburan malam. Polsek menganggap hal itu merupakan tugasnya untuk melakukan operasi narkoba, aparat Tramtib menganggap merupakan tugasnya, Dinas Pariwisata menganggap sebagi tugasnya untuk melakukan pengawasan, dan lain-lain. Hal ini juga berpotensi menjadi konflik dengan masyarakat.

Permasalahan dan konflik antar aparat dalam penegakan dan pembinaan hukum tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :
1.Kurangnya pemahaman terhadap lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pihak, serta kurangnya pemahaman terhadap lingkup tugas dan kewenangan pihak lain yang berkompeten. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi dan sempitnya wawasan terhadap lingkup tugas penegakkan dan pembinaan hukum.
2.Kurangnya koordinasi antar aparat pelaksana penegakkan dan pembinaan hukum tersebut. Masing-masing pihak merasa dapat berjalan sendiri tanpa perlu mengikutsertakan pihak lain.
3.Adanya sikap menganggap bahwa posisi dan kemampuan serta kewenangan pihaknya lebih tinggi dari pihak lain dalam penegakkan dan pembinaan hukum. Menganggap kedudukan dan kewenangannya lebih legitimate dari pada pihak lain.

Untuk mengatasi permasalahan dan konflik tersebut, sesungguhnya telah dilakukan upaya-upaya penanganan. Misalnya dengan melakukan koordinasi dan kerja sama antar unsur pelaksana penegakkan dan pembinaan hukum yang terkait, seperti pelaksanaan operasi penertiban secara bersama-sama, rapat koordinasi, dan lain-lain. Namun upaya tersebut masih kurang maksimal, dan terkean hanya sebagai upaya formalitas belaka.

IV. ANALISA HASIL PENELITIAN
Dalam menganalisa hasil penelitian yang kami dapatkan tersebut, kami menggunakan alat bantu yaitu pemetaan konflik. Pemetaan Konflik merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Dalam hal ini analisa terhadap konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan Kebayoran Baru.
Peta dasar konflik yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut :

Kunci :
Aliansi
Konflik utama
Konflik yang lebih kecil

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa konflik utama dalam pelaksanaan tugas Tramtib kecamatan Kebayoran tersebut dapat dipetakan sebagai konflik dengan masyarakat secara umum dalam rangka pelaksanaan penegakkan dan pembinaan hukum (Perda), konflik dengan kelompok masyarakat tertentu (organisasi massa), dan konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Dimana antara aparat penegak hukum lain juga memiliki konflik terhadap masyarakat umum maupun ormas tertentu dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan ormas sebagi bagian dari masyarakat umum memiliki hubungan aliansi dalam berhadapan dengan aparat Tramtib dan aparat penegak hukum lainnya.
Sebagai landasan teoritis untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencermati timbulnya konflik tersebut, kami menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Teori ini menggunakan teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri kontemporer. Menurut Dahrendorf, kelas bukan berarti pemilikan sarana produksi, tetapi lebih merupakan pemilikan kekuasaan yang mencakup hak yang absah untuk menguasai orang lain. Kelompok kepentingan (interest group) lahir dari kepentingan individu yang mampu berorganisai. Prosesnya berjalan dari perubahan semu (quasi group) yaitu kelompok yang terdiri dari orang yang punya kesadaran kelas (latent), menjadi kelompok kepentingan (manifest) yang mampu memberi dampak pada struktur sosial. Menurut Dahrendorf, untuk mengendalikan pertentangan-pertentangan, harus melalui institusionalisasi yang efektif daripada melalui penekanan, untuk mencegah meledaknya pertentangan dan disintegrasi.
Beranjak dari teori tersbut, dapat dianalogikan bahwa kelompok pelanggar hukum (Perda) yang umumnya adalah kelompok penduduk musiman sebagai masyarakat marginal (pedagang asongan, joki three in one, gelandangan dan pengemis, wnita tuna susila, dll) merupakan pihak yang berhadapan dengan pemegang kekuasaan (pemerintah, dalam hal ini seksi trantib). Kelompok ini berkembang dari e;ompok yang terdiri dari orang yang memiliki kesadaran kelas, menjadi kelompok kepentingan yang kemudian memberi damapak pada struktur sosial masyarakat Kebayoran Baru. Kelompok ini melakukan pertentangan-pertentangan demi kepentingan-kepentingan kelompoknya, demi memperooleh dan mempertahankan eksistensinya dalam struktur sosial masyarakat Kebayoran Baru.
Dengan melihat hasil penelitian yang kami peroleh, telah tergambar jenis jenis konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru, faktor-faktor penyebabnya, serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi tersebut. Namun demikian nampaknya upaya yang dilakukan belum maksimal, karena ternyata konflik-konflik yang sejenis masih terus berlangsung.
Yang perlu dicermati dalam penanganan konflik yang terjadi tersebut adalah, selain adanya upaya peningkatan kualitas terhadap upaya penanganan konflik tersebut juga peningkatan pemahaman akan akar permasalahan dan upaya kajian secara kontinyu, serta peningkatan koordinasi antar pihak terkait, termasuk masyarakat Kebayoran Baru, untuk bersama-sama memperoleh jalan keluar yang terbaik.
Permasalahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru ini akan memberi dampak terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pihak Kepolisian. Untuk itu, pemahaman akan permaslahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru akan sangat membantu terhadap kelancaran dan keberhasilan tugas Polri.
Beberapa rekomendasi yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang kami dpatkan adalah sebagai berikut :
1.Perlu dlakukan upaya peningkatan kualitas koordinasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Misalnya dengan Polsek, Koramil dan aparat penegak hukum lainnya, serta pihak-pihak lain. Koordinasi tidak sebatas formalitas saja, namun bertindak lanjut dengan saling memahami lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
2.Perlu kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap permaslahan yang terjadi, terutama terhadap akar permasalahannya, sehingga upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien dan maksimal.
3.Perlu adanya keterbukaan untuk saling berdialog, berkomunikasi dan saling memberi masukan atau informasi, baik antar instansi maupun dengan masyarakat yang dilayani. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain.

V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.
Permasalahan tersebut dapat dikelompokan menjadi permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan penegakkan hukum (Perda), permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan pembinaan hukum (Perda), permasalahan dan konflik dengan kelompok masyarakat tertentu (organisasi massa), dan permasalahan dan konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru.
Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang pada intinya adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya terkait dengan penegakkan dan pembinaan hukum.
Sesungguhnya telah dilakukan upaya-upaya untuk megatasi permasalahan dan konflik yang terjadi, namun nampaknya upaya tersebut belum dilaksankan secara maksimal, sehingga belum dapat membrikan hasil yang memuaskan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah kami laksanakan terhadap permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan tugas aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru ini, kami harapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian untuk upaya yang lebih baik, dan dapat menjadi bahan perbandingan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri.

gambaran tentang pelaksanaan juklak, juknis tentang penyelidikan dan penyidikan serta penegakan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai Etika Profesi Polisi di Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG
Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum1 (law enforcement). Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum (rechtssicherheit) dengan mengabaikan aspek keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan hukum (zweckmassigheit) bagi masyarakat. Adagium bahwa cita hukum adalah keadilan (justice) dalam konteks perkembangan abad 21 telah berubah. Abad nasionalisme modern yang mengutamakan daya nalar hampir tidak pernah memuaskan pikiran manusia tentang arti dan makna keadilan (Belanda:rechtsvaardigheit) di dalam irama gerak hukum dalam masyarakat.2 Karena jelas bahwa hukum, atau aturan perundang-undangan terutama dalam implementasinya harusnya adil (Inggris: just, Belanda:Rechtsvaardig), tetapi ternyata yang terjadi adalah ketidakadilan (unjustice). Padahal hukum terkait dengan keadilan (Latin: iustitia), namun dalam praktik di kalangan aparatur penegak hukum belum sepenuhnya menyadari hal tersebut.3
Di samping krisis dalam penegakan hukum juga terjadi kecenderungan pengabaian terhadap hukum, ketidakhormatan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebagai contoh, sejumlah persepsi ketidakpercayaan masyarakat pada hukum adalah
1.Adanya perangkat hukum, baik produk legislatif maupun eksekutif yang dianggap belum mencerminkan keadilan sosial (social justice);
2.Lembaga peradilan yang belum independen dan imparsial;
3.Penegakan hukum yang masih inkonsisten dan diskriminatif;
4.Perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik satisfactory.4

1.Satjipto Rahardjo, 2006, Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 169 membedakan istilah penegakan hukum (law enforcement) dengan penggunaan hukum (the use of law). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.
2.Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 30.
3.Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum: Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.
4.Sultan Hamengku Buwono X, 2007, Merajut Kembali Keindonesiaan Kita, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 275.

Hukum, dengan demikian, dianggap sebagai suatu pranata yang belum difungsikan optimal, khususnya dalam tahap implementasinya oleh lembaga penegak hukum. Dalam praktik penegakan hukum masih terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (justice value), kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru menyebabkan hukum itu kehilangan makna yang sesungguhnya yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (HAM).
Bagaimana pun juga hakikat dan inti hukum itu adalah keadilan yaitu keadilan bagi banyak orang. Para penegak hukum khususnya hakim harus bisa merasakan pesan moral di balik setiap undang-undang yaitu keadilan yang senantiasa ditunggu pencari keadilan (iustitiabelen) dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks itulah Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “tidak ada undang-undang yang abadi, oleh karena undang-undang itu adalah perumusan yang pasti, sementara ia harus berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah. Undang-undang yang terpatok pada rumusan kata-kata itu akan selalu tertinggal dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang justru harus dikontrol atau dikendalikannya” inilah yang disebut “De wet hinkt achter de feiten”.5
Begitu besar jumlah kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Sepertinya hukum kehilangan nyali, hukum tidak berdaya, hukum berada dalam bayang-bayang penguasa. Pada intinya telah terjadi krisis hukum di Indonesia. Bentuk-bentuk lain krisis hukum misalnya hukum diperjualbelikan, diperdagangkan dan hukum dibisniskan, seakan-akan keadilan itu hanya milik kalangan tertentu sehingga disebut “justice (not) for all”.6 Penempatan kata “not” dalam kurung itu mencerminkan bahwa kadang-kadang dalam realitasnya keadilan bukan untuk semua orang. Padahal asasnya mengatakan bahwa keadilan untuk semua orang atau justice for all. 

5.Satjipto Rahardjo, “UUD 1945, Desain Akbar Sistem Politik dan Hukum Nasional”, Makalah dalam Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Hotel Borobudur Jakarta, 15-16 April 2008, hlm. 11. Bandingkan dengan Sudikno Mertokusumo, 2006, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 113 yang kadang-kadang disebut “het recht hinkt achter de feiten aan” yang berarti hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. F.
6.X. Adji Samekto, 2008, Justice (Not) For All Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, Genta Press, Yogyakarta, hlm. v.

Kritik yang pernah dilontarkan oleh Pizzi terhadap kondisi pengadilan Amerika Serikat ratusan tahun yang lalu kini terjadi di Indonesia, bahwasanya pengadilan cenderung menjadi ajang untuk mencari kemenangan daripada kebenaran dan keadilan (justice and justification).7
Segala sendi kehidupan, mulai dari tatanan ekonomi, sosial, apalagi politik menjadi caru marut. Konsep hukum mendatangkan interpretasi bebas dan banyak dipelintir dengan memanfaatkan dasar aturan-aturan karet yang ada. Hampir semua kasus besar KKN yang menyebabkan kerugian negara (baik materiil maupun moril) kebanyakan lolos lewat pintu hukum yang dinamakan prosedur atau kepastian hukum.
Hal tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia khususnya terhadap pengadilan saat ini sangat rendah. Hasil survey yang dilakukan Harian Umum Kompas pada tanggal, 29-30 Agustus 2007 terhadap hakim baik di Departemen Kehakiman maupun di Mahkamah Agung (MA) menyimpulkan bahwa kinerja hakim dalam memutuskan perkara-perkara KKN tidak memuaskan.[8] Dilaporkan kinerja hakim tidak memuaskan baik di PN dan PT sebesar 79,0%, hanya 17,5% responden yang menyatakan memuaskan dan 3,5% menyatakan tidak tahu. Kinerja hakim agung dilaporkan, hanya 21,0% responden menyatakan puas, 72,8% menyatakan tidak puas dan 6,2% tidak tahu.
Hasil-hasil survey yang rutin dilakukan Harian Umum Kompas pada tahun-tahun sebelumnya juga menyimpulkan tingkat kepuasan yang kurang lebih sama. Ini berarti sedang terjadi masalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan yang saat ini menjadi keprihatinan nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah “mengapa penegakan hukum di era reformasi cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan”?

7.Satjipto Rahardjo, 2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Genta Publishing, hlm. 95.
Profesi penegak hukum berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat yang berkeadilan. Penghormatan terhadap martabat manusia merupakan landasan tujuan penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai bagian dari sistem hukum, yang tidak bisa dipisahkan dengan substansi hukum dan budaya hukum.Hukum sebagai gejala sosial yang dikaji kedalam variabel independen memberikan pengaruh pada berbagai kehidupan sosial, sedangkan kehidupan sosial ini menjadi dependent variabel. Hukum sebagai  independent variabel, dapat dikaji secara law in action serta legal impact.
Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari sejarah maupun struktur sosial masyarakatnya. Hukum dan masyarakat terkait erat dan saling mempengaruhi dilihat dari segi penegakan hukum, berarti hukum juga akan tertarik ke dalam  pengaruh dari konfigurasi kekuasaan dalam masyarakat. Akhirnya  apabila  hukum dituntut  untuk memperlakukan setiap anggota masyarakat secara sama, pada saat yang sama hukum justru dihadapkan kepada keadaan yang tidak sama.
Diantara pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan Kepolisian adalah yang paling menarik, karena didalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Polisi pada hakekatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan Polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama dibidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan. Akhirnya Polisi akan menertibkan secara konkrit apa yang di sebut sebagai penegak ketertiban.
Oleh karena latar belakang tersebut diatas, maka Penulis mencoba membuat makalah dengan judul “Polri sebagai Lembaga Profesi Penegak Hukum di Indonesia”.

PERMASALAHAN

1.Apakah pelaksanaan juklak, juknis tentang penyelidikan dan penyidikan sudah menjamin bahwa penegakan hukum sesuai dengan etika profesi Polisi ?
2.Penegakan hukum yang sudah dijiwai etika profesi Polisi, apakah bertujuan memenuhi rasa keadilan ( Aristoteles, Justianus, Mill dan lain-lain)
3.Apakah bertujuan kemanfaatannya ? (Jeremy Bertham, Jhon Stuart Mill ) Apakah bertujuan kepastian hukum ?
4.Sesuai  Etika Profesi Polisi, apakah tujuan penegakan hukum keadilan , kemanfaatan dan kepastian hukum  ( Gustav  Radbruch ), seperti apa yang bisa dipraktikkan di Indonesia ?
5.Dan lain – lain yang terkait .

BAB II
TEORI DAN KONSEP

A.PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the rule of law’ versus ‘the rule of just law’ atau dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the rule of man by law’. Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just law’. Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

B.UTILITARIANISME KLASIK

John Stuart Mill, yang lahir di London, 20 Mei 1806, merupakan salah satu tokoh Utilitarianisme yang terkenal dalam menelurkan konsep kebebasan, yang dituangkan secara komprehensif di dalam bukunya On Liberty. Mill adalah anak dari James Mill dan murid dari seorang utilitarian ternama, Jeremy Bentham.

Utilitarianisme adalah sebuah teori yang diusulkan oleh David Hume untuk menjawab moralitas yang saat itu mulai diterpa badai keraguan yang besar, tetapi pada saat yang sama masih tetap sangat terpaku pada aturan-aturan ketat moralitas yang tidak mencerminkan perubahan-perubahan radikal di zamannya

Utilitarianisme secara utuh dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan secara lebih luas oleh James Mill dan John Stuart Mill. Prinsip moral tertinggi yang disebutnya dengan ‘Asas Kegunaan atau Manfaat’ (the principle of utility).  Maksud Asas Manfaat atau Kegunaan, kata Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, menurut pandangan utilitarian, tujuan akhir manusia juga merupakan ukuran moralitas.

Singkatnya, Utilitarianisme Klasik yang diusung oleh Jeremy Bentham, James Mill dan, anaknya, John Stuart Mill, dapat diringkas dalam tiga proposisi berikut:
a.Pertama, semua tindakan mesti dinilai benar-baik atau salah-jelek semata-mata berdasarkan konsekuensi atau akibatnya.
b.Kedua, dalam menilai konsekuensi atau akibat itu, satu-satunya hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkannya. Jadi, tindakan-tindakan yang benar adalah yang menghasilkan surplus kebahagiaan terbesar ketimbang penderitaan.
c.Ketiga, dalam mengkalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, tidak boleh kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain.

C.KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain, Hukum menurut teori ini bertujuan merealisasi atau mewujudkan keadilan. Francois Geny (1861-1959) termasuk salah seorang pendukung teori ini. Fokus perhatian utama dari prinsip keadilan adalah nasib anggota masyarakat yang paling kurang menguntungkan.8 Penerapan prinsip keadilan inilah yang menjadi parameter penilaian masyarakat terhadap kinerja hakim. Itulah sebabnya, Soetandyo Wignjosoebroto memosisikan keadilan (justice) sebagai jantungnya hukum.9

8.Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 77.
9.Winarno Yudho, 2002, “Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten”, Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta, hlm. 100.
Salah satu pilar atau tuntutan reformasi adalah terjadinya penegakan hukum yang konsekuen dan tidak terkontaminasi oleh kekuasaan. Sebab, proses penegakan hukum, sebenarnya bukan terjadi pada tahap aplikasi/ pelaksanaan hukum (law enforcement) saja, tetapi bisa dimulai pada tahap formulasi (tahap pembuatan undang-undang). Sementara itu Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum adalah merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.10
Upaya penegakan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut, yaitu meliputi (1) materi hukum (peraturan/perundang-undangan); (2) aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat dan lembaga pemasyarakatan); (3) sarana dan prasarana hukum dan (4) budaya hukum (legal culture).11
Budaya hukum meliputi di dalamnya cita hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan etika profesi para aparat penegak hukum. Ketertiban masyarakat dapat terwujud jika ada wibawa hukum. Di satu sisi, terciptanya wibawa hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, sementara kesadaran hukum (Belanda: rechtsbewustzyn, Inggris: sense of justice) sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan (Inggris: sense of justice) masyarakat. Di lain sisi, wibawa hukum juga sangat dipengaruhi oleh wibawa aparatur penegak hukum, sedangkan wibawa aparatur penegak hukum sangat dipengaruhi oleh terpenuhi atau tidaknya rasa keadilan masyarakat.
Relevan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita, menegaskan bahwa terdapat empat masalah mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan, yaitu meliputi reaktualisasi sistem hukum, penataan kelembagaan aparatur hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan birokrasi.12 
10.Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24.
11.Sudibyo Saleh, “Komitmen Supremasi Hukum di Tengah Kemajuan Masyarakat Indonesia”, Makalah yang disampaikan dalam Dialog Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan di Tengah Masyarakat yang Bersih dan Berwibawa, Jakarta, 11 Oktober 2004, hlm. 5-6.
12.Harkristuti Harkrisnowo, 2003, “Reformasi Hukum di Indonesia: Quo Vadis”? Kumpulan Artikel Hukum di Web-Site “http”//www.hukumonline.com” dalam buku Analisis Hukum 2002, Jangan Tunggu Langit, Runtuh. Cetakan Pertama, PT Justika Siar Publika, Jakarta, hlm. 30-31.

Dalam kaitan dengan pemberdayaan birokrasi itu penting diketahui ciri-ciri pemerintahan yang baik (Good Governance). UNDP mengemukakan ciri-ciri pemerintahan yang baik adalah (1) partisipasi, bahwa setiap warga negara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan; (2) aturan hukum (rule of law), kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk HAM; (3) transparansi, yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, informasi dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor; (4) ketanggapan (responsiveness), yang berarti bahwa berbagai lembaga dan prosedur-prosedur harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder dengan baik dan aspiratif; (5) orientasi pada konsensus, artinya governance yang baik menjadi perantara kepentingan – kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas; (6) kesetaraan (equity), artinya semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya; (7) efektivitas dan efisiensi, penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdayaguna.13
Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Gustav Radbruch (1878-1949) menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiang penyanggah penegakan hukum. Ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai. Khusus tujuan keadilan atau finalitas yaitu menekankan dan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.14  Namun Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa masalah kepastian hukum bukan urusan undang-undang semata, melainkan lebih merupakan urusan perilaku manusia. Kepastian hukum itu menjadi masalah besar sejak hukum itu dituliskan. Sebelum itu, selama ribuan tahun, apabila kita berbicara mengenai hukum, maka kita lebih banyak berbicara mengenai keadilan.15

13.Sudibyo Saleh, Op. Cit.. hlm. 7.
14.Theo Huijbers, 1999, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 163.
15.Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 84-85.

D.RESPONSIF DAN PROGRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum yang responsif dapat dikatakan sebagai “conditio sine quanon” saat ini, jika ingin hukum tetap dianggap sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah hukum sebagai panglima yang berarti hukum berada di garis depan yang mampu merespon nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Philippe Nonet & Philip Selznick mengintroduksi tipologi hukum responsif (responsive law) sebagai hukum negara yang mampu merespons dan mengakomodasi nilai, prinsip, tradisi dan kepentingan masyarakat, sehingga mencerminkan sistem pemerintahan demokratis yang dianut oleh pemerintah yang sedang berkuasa, khususnya dalam implementasi kebijakan pembangunan hukumnya.16
Pengembaraan mencari hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus berkelanjutan. Sebagaimana yang dikatakan Jerome Frank (1889-1957) tujuan utama kaum realis hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.17  Suatu hukum yang responsif masih harus diperjuangkan dalam tataran implementasi, agar tidak bertentangan dengan keadilan dan dimensi HAM. Untuk itu diperlukan suatu hukum progresif terutama dalam implementasinya. Jadi ada korelasi yang sangat erat antara hukum responsif dengan hukum progresif. Hukum di satu sisi mengakomodasi kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat dan di lain sisi lebih berani dan maju dalam penegakannya terutama oleh aparatur penegak hukum.
Agar terwujudnya suatu penegakan hukum yang progresif, maka dibutuhkan hukum progresif.18  Atas dasar itulah Satjipto Rahardjo menawarkan teori hukum progresif.

16.Philippe Nonet & Philip Selznick, 2007, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung, hlm. 83.
17.Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1105 menjelaskan kata progresif berarti ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang (tentang politik), bertingkat-tingkat naik (tentang aturan pemungutan pajak dan sebagainya). Lihat juga John M Echols dan Hassan Shadily, 2008, Kamus Inggeris – Indonesia, An English – Indonesian Dictionary, PT Gramedia, Jakarta yang menjelaskan bahwa kata progresif berasal dari Bahasa Inggris yaitu“progressive” yang berarti “maju” (kata sifat), dan orang yang menyukai kemajuan (kata benda).
18.Satjipto Rahardjo, “Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif”,makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007, hlm. 11.

Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.19
Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.20 Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. 
Kualitas hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi “hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.21 Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memilikki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.
Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.22
Dalam perkembangannya, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa karakter hukum progresif yang diharapkan menjadi tipe hukum yang mampu memberi jalan bagi pembangunan hukum di Indonesia di masa yang akan datang, yaitu hukum progresif menganut paradigma (1) hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia; (2) pluralisme hukum; (3) sinergi atas kepentingan pusat dan daerah; (4) koordinasi; dan (5) harmonisasi

19.Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)”,Makalah disampaikan pada acara jumpa alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang tanggal, 4 September 2004, hlm. 4.
20.Ibid.
21.Satjipto Rahardjo, ”Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)”,Artikel dalam News Letter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 59 Desember 2004, hlm. 1-14.
22.Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional “Solusi Permasalahan Hukum Pasca Bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam”, diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan AusAID dan Bappenas, Semarang 31 Mei – 2 Juni 2005, hlm. 1-9.

hukum. Asas yang menjadi dasar penerapannya adalah (1) asas persatuan; (2) asas kesamaan derajat; (3) asas desentralisasi; (4) asas otonomi dan (5) asas fungsional.23
Pada tataran praktis, maka pelaksanaan dekonstruksi hukum sebagai bagian dari aplikasi tipe hukum progresif dilakukan dengan kegiatan menumbuhkan dan menyebarkan kesadaran tentang kebutuhan bangsa Indonesia terhadap tipe hukum progresif dalam kehidupan berhukum di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi hukum progresif ke berbagai kalangan yang meliputi (1) kalangan akademisi/Perguruan Tinggi; (2) kalangan aparat pemerintah; (3) kalangan praktisi hukum dan (4) kalangan masyarakat umum.24
Hukum progresif tidak berpikir semata-mata menurut “legal way” tetapi lebih daripada itu menurut “reasonable way”. Apabila terjadi kebuntuan, maka hukum progresif melakukan cara alternatif yang kreatif, di atas menjalankan hukum “to the letter”.25  Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.26  Hukum yang menyejahterakan dan membahagiakan masyarakat hanya akan tercapai jika kembali membaca dengan cermat konstitusi dasar kita yaitu UUD 1945. Membaca Pembukaan UUD 1945 adalah membaca sebuah pesan mendasar dalam pembangunan hukum, yaitu agar hukum kita tetap menjadi Indonesia. Inilah yang oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai “Indonesia Bersatu” atau Indonesia Incorporateditu. Hukum (dan lain-lain) di Indonesia masih belum benar-benar mengindonesia. Desain sistem hukum kita sesungguhnya masih kuat berwatak Barat, mulai dari kosmologi, struktur, maupun kulturnya. Pembukaan UUD 1945 tidak mengamanatkan agar hukum kita menjadi liberal dan individualis, melainkan kekeluargaan dan kebersamaan. Itulah cara Pembukaan merumuskan watak kontekstualisme hukum kita.27

23.Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 195.
24.Satjipto Rahardjo, Konsep dan Karakteristik……..Op. Cit, hlm. 10.
25.Ibid.
26.Satjipto Rahardjo, UUD 1945, Desain……, Op. Cit., hlm. 16. Baca juga Satjipto Rahardjo, “Membangun “Indonesia Incorporated”, Artikel dalam Harian Umum Suara Pembaruan, 21 September 2000.
27.Soetandyo Wignjosoebroto. “Hukum Progresif: Apa yang Harus Dipikirkan dan Dilakukan Untuk Melaksanakannya”, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007, hlm. 3.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hukum progresif bukanlah hukum yang berproses balik ke era pra-positivisme, dengan langkah-langkah strategiknya untuk membangun kembali substansi hukum berdasarkan postulat-postulat moralisme seperti yang dulu dianut paham aliran naturalisme yang mempercayai adanya higher norms atau grundnorm.28 Hukum (yang) progresif adalah suatu sistem hukum yang berkembang secara progresif untuk beradaptasi dengan tuntutan perkembangan kehidupan yang dalam alam empiriknya tak bisa disangkal, ialah perkembangan yang disebut globalisasi, yang kalaupun menjurus ke terbentuknya one world tetapi toh full of differences, yang berdasarkan berbagai bukti globalisasi ini pada hakikatnya adalah juga merupakan proses glokalisasi.29

E.MANFAAT DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM

Hukum, keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah tiga kata kunci untuk terwujudnya manfaat dan kepastian hukum dalam penegakan hukum yang menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dapat ditelusuri dari Pembukaan UUD 1945. Eksistensi negara hukum (rechtsstaat) Republik Indonesia sebagaimana tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mengarah kepada kebahagiaan rakyat Indonesia sebagai manusia. Alinea kedua Pembukaan UUD dinyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.
Selanjutnya dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

28.Ibid.
29.Satjipto Rahardjo, 2007, Mendudukkan Undang-Undang Dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 88-89.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Oleh karena itu, yang menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah selanjutnya adalah mengimplementasikan amanat UUD 1945 dalam berbagai produk hukum yang di dalamnya terkandung muatan dan tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dengan perkataan lain, hukum hendaknya membuat bahagia”. Dalam konteks itu patut dipertanyakan, kita bernegara hukum untuk apa? Masyarakat ingin agar hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Untuk itu negara ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraaan masyarakat. Ini yang dikenal sebagai “Negara Kesejahteraan” (welvaartstaat). Oleh karena itu, Pemerintah harus cermat melihat pesan moral dibalik UUD 1945.30

Dalam konteks itulah Benjamin Nathan Cardoso (1870-1938) dan Roscoe Pound (1870-1964) menyetujui suatu perkembangan bebas hukum berkat kegiatan para hakim, asal mereka memperhatikan tujuan hukum, yakni kepentingan umum.31 Di Jerman pandangan ini disebut “Recht ist was dem volke nutzt”, hukum adalah apa yang berguna bagi rakyat,32 hukum itu, penyokong kebahagiaan”.33
Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat, “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum.34 Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (rapport du droit, inbreng van recht). Semua arti lain menunjuk ke arah ini sebagai arti dasar segala hukum.35 

30.Theo Huijbers, 1999, Filsafat Hukum dalam………Op. Cit., hlm, 180.
31.Theo Huijbers, 1999, Filsafat Hukum dalam………Op. Cit., hlm, 180.
32.Ibid.
33.Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2006, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV KITA, Surabaya, hlm. 74.
34.Ibid. hlm. 57.
35.Theo Huijbers, 1999, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 77.
Berkaitan dengan menyediakan aparatur penegak hukum guna menunjang penegakan hukum yang berkeadilan, penulis teringat akan apa yang dikatakan B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda, yang terkenal dengan kata-katanya yang berbunyi, “geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken” artinya “berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun”. Dengan perkataan lain, “berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan.36 Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparatur penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.37

Ungkapan tersebut hendak mengingatkan bahwa cita hukum yaitu keadilan untuk terwujudnya keejahteraan masyarakat akan tercapai jika ditunjang oleh aparatur penegak hukum yang memahami jiwa dan semangat undang-undang yang pada level yang lebih tinggi untuk kebahagiaan manusia”. Dalam kaitan dengan itu, Marcus Tullius Cicero (106 – 43 SM), mengatakan “Salus populi suprema lex esto”, hendaknya kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi.38

Seperti halnya Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya telah mendorong orang untuk berpikir tentang kehadiran suatu ilmu hukum yang khusus menyoroti negara-negara tersebut. Suatu kumpulan karangan yang disunting oleh Marasinghe dan Conklin pada tahun 1984 diberi judul “Kumpulan Karangan mengenai Perspektif Dunia Ketiga dalam Ilmu Hukum”. Dalam kata pengantar buku tersebut ditulis, bahwa pembicaraan mengenai Dunia Ketiga dalam ilmu hukum termasuk ke dalam kategori ilmu hukum terapan. Dalam ilmu hukum yang demikian tekanan diberikan kepada masalah yang secara karakteristik dihadapi oleh negara-negara tersebut, seperti (1) masalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membangun perekonomian; (2) pengangkatan harkat kemanusiaan di tengah-tengah proses perubahan sosial; dan (3) penyatuan berbagai komuniti etnik ke dalam satu masyarakat.39

36.Satjipto Rahardjo. Membedah Hukum……Op. Cit. hlm. 6.
37.Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum …….., Op. Cit., hlm. 103.
38.B. J. Marwoto, H. Witdarmono, 2004, Proverbia Latina, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 237.
39.Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 232.

Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”. Oleh karena itu, pemerintah yang mengemban tugas negara dalam membuat undang-undang harus sungguh-sungguh memperhatikan 2 (dua) hal yang telah dijelaskan di atas yaitu hukum hendaknya membuat sejahtera dan bahagia masyarakat serta hukum yang diciptakan harus berpihak kepada masyarakat dan itulah yang disebut “hukum untuk manusia”.
Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka posisi pemerintah sebagai pengayom dan pengemban kesejahteraan masyarakat sangat strategis. Relevan dengan hal ini tepatlah apa yang dikatakan Caius Suetonius Tranquillus (71-135) bahwa “Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere”, tugas gembala yang baik adalah mencukur ternaknya bukan mengulitinya. Artinya seorang penguasa mempunyai kewajiban menyejahterakan masyarakatnya, bukan menyengsarakan mereka yang berasal dari kelompok marginal.40
Hukum melalui penegakannya yang berkeadilan seyogianya memegang peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat (bonum commune communitatis) atau untuk kebaikan umum (pro bono publico). Jeremy Bentham dan John Stuart Mill merumuskannya dengan kalimat “The greatest happiness of the greatest number”,41 bahwasanya tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada jumlah sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya hukum pada hakikatnya untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan dalam hidupnya, yang oleh Jeremy Bentham disebut kebahagiaan. Hanya saja, di kebanyakan negara terutama di negara-negara berkembang peranan tersebut belum menjadi kenyataan, demikian juga di Indonesia, hukum belum berkeadilan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
Kondisi tersebut di atas menggugat eksistensi hukum yaitu menjaga ketertiban dan memberikan keadilan. Muncul pertanyaan, “hukum untuk masyarakat” atau “masyarakat untuk hukum”? Memilih yang pertama menimbulkan suasana yang dinamis, sedang yang kedua statis danstagnant atau macet.42 Eksistensi hukum dalam banyak kasus justru menyebabkan penderitaan masyarakat khususnya masyarakat kelompok marginal seperti kaum buruh dan hanya menguntungkan kelompok elit.

40.B. J. Marwoto, H. Witdarmono, Op. Cit., hlm. 33.
41.J. W. Harris, 1989, Legal Philosophies, Butterworths, London, hlm. 36. Lihat juga Roscoe Pound, 1989, Pengantar Filsafat Hukum,Brahtara, Jakarta, hlm. 42.
42.Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain………Op. Cit., hlm. 43.
Di samping itu hukum juga tidak mampu membebaskan masyarakat yang mengalami penderitaan akibat kebijakan (beleid) pemerintah yang keliru. Padahal Roscoe Pound (1870-1964) sudah mengingatkan dengan teorinya yaitu “law as tool of social engineering” bahwa hukum berfungsi sebagai alat perekayasa (pemberdayaan) sosial. Hukum itu ditandai olehnya sebagai suatu jenis teknik sosial (social engineering) atau kontrol sosial (social control) di dalam suatu masyarakat politik, yakni dalam negara. Tujuannya ialah untuk sebaik-baiknya mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individual yang satu dengan yang lain.43
Sebagai bagian dari keluarga ilmu, maka ilmu hukum tidak dapat dipikirkan terlepas dari perkembangan ilmu pada umumnya. Garis perbatasan ilmu itu sudah bergeser. Pergeseran-pergeseran ini barang tentu tak dapat diabaikan atau dianggap tidak ada oleh ilmu hukum. Ilmu hukum juga memerlukan pencerahan yang datang dari pergeseran-pergeseran tersebut di atas.44 Kita tidak akan pernah berbicara tentang hukum jika di dalamnya tidak terkait dengan manusia. Berbicara tentang hukum berarti berbicara tentang tujuan hukum yaitu untuk manusia. Dengan adanya hukum, maka yang ingin dicapai adalah pemberdayaan manusia yaitu nilai-nilai keadilan, kesejahteraan dan pada tahap yang paling tinggi adalah kebahagiaan bagi manusia. Pada hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak.45

F.TEORI TUJUAN HUKUM
Hukum senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Dalam masyarakat sering terjadi konflik oleh sebab itu diperlakukan suatu aturan untuk mengatur kepentingan antara manusia dalam masyarakat. Dalam sosiologi hukum dikenal teori konflik yang menekankan bahwa setiap masyarakat merupakan subjek dari perubahan sosial, dan perubahan ini terdapat dimana-mana. Setiap masyarakat pasti mengalami pertikaian dan konflik. Setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan disintegrasi dan perubahan dan setiap masyarakat berdasarkan pada paksaan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lain. 

43.Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam……Op. Cit., hlm. 180.
44.Satjipto Rahardjo, Mengajarkan Keteraturan dan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order Finding Disorder), Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm. 7.
45.Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 25.

Hukum memiliki tujuan yang jelas. Ada begitu banyak grand theory tentang apa yang menjadi tujuan hukum. Achmad Ali membagi grand theory tujuan hukum menjadi teori barat (teori klasik dan modern), teori timur dan teori Islam. 

1.Teori Barat

Teori Barat dibagi menjadi teori klasik dan teori modern dimana teori klasik meliputi teori etis, teori utilitis dan teori legalistik sedangkan teori modern meliputi teori prioritas baku dan teori prioritas kasuistik. Teori klasik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.Teori etis dimana tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (justice).
b.Teori utilitis dimana tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (utility).
c.Teori legalistik dimana tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainty).

Sedangkan Teori Modern dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.Teori prioritas baku dimana tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
b.Teori prioritas kasuistik dimana tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

2.Teori Tujuan Hukum Timur, teori ini tidak menampakkan kepastian tetapi hanya menekankan pada tujuan bahwa keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian. Jadi berbeda dengan tujuan hukum Barat, maka tujuan hukum bangsa-bangsa Timur yang masih menggunakan kultur hukum asli mereka.

3.Teori Hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mecakupi kemanfaatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. 
Gustav Radburch seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmaeszigkeit) dan kepastian hukum (rechtssicherkeit). Radburch mengajarkan bahwa diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum.46

G.POLRI SEBAGAI PENEGAK HUKUM

Polri sebagai penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum (anggota Polri) itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:
1.Institusi penegak hukum (Polri) beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2.Budaya kerja yang terkait dengan anggota Polri, termasuk mengenai kesejahteraan anggota Polri, dan
3.Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan Polri maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja Polri, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum oleh Polri secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

46.http://bunga-legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html
Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum oleh Polri di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu :
1.Pembuatan hukum (‘the legislation of law’ atau ‘law and rule making’),
2.Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization and promulgation of law, dan
3.Penegakan hukum (the enforcement of law).
4.Ketiganya membutuhkan dukungan adminstrasi hukum (the administration of law) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable).

Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, ‘the administration of law’ itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (rules executing) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (regels), keputusan-keputusan administrasi negara (beschikkings), ataupun penetapan dan putusan (vonis) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum Polri tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori ‘fiktie’ yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (social reform), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja

1.Penyelidikan dan Penyidikan
a.Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan
Ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Akan tetapi tidak semua pejabat kepolisian dapat memegang jabatan sebagai penyidik. Seorang pejabat kepolisian harus memenuhi syarat kepangkatan untuk dapat diberi jabatan sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal yang dimaksud, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

b.Penyelidik
Menurut Pasal 1 butir 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 4 KUHAP menegasakan lagi, bahwa Penyelidik adalah setiap polisi Negar Republik Indonesia.

c.Penyelidikan
Menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Apabila penyelidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan (Pasal 102 ayat (1) KUHAP). Kemudian penyelidik mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh penyelidik tersebut, penyelidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan (H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992: 20-21).
Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana benar-benar merupakan suatu tindak pidana penyelidik harus dapat mengindentifikasi suatu peritiwa sebagai tindak pidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan diabaikan, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Dengan demikian setiap tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum dan ats perbuatan tersebut dianccam dengan pidana. Sedangkan untuk dapat menentukan suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, harus tersedia bukti permulaan atau bukti yang cukup (H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992 : 21-27).

d.Penyidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Menurut M. Yahya Harapan (1998 : 99-100) pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian opsporing.Menurut Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.(Andi Hamzah, 2000 :118).
Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.
Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung mertabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam Hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharuskan dibebankan padanya. Oleh karena tersebut sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.
Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenag dalam instansi penyidik,di mana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.
Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tesebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.
e.Penyidik
Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai kepangkatan penyidik yang memeriksa perkara maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 Pasal 2 ayat (1) ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan dua polisi (ipda), sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidkan adalah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau disamakan dengan itu.
Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.Sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut.Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman , dimana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Andi Hamzah, 2000 :78).
Selain terdapat penyidik seperti yang telah di jelaskan di atas, berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (1) pasal 3 ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 3 Tahun 1983 yaitu pada Pasal 3 yang memuat bahwa yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua dan pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku seantero dunia.Kekuasaan dan wewenang (power and authority) polisi sebagai penyidik sangatlah penting dan sulit. Di Indonesia sendiri penyidik sangatlah penting peranannya karena polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) yang berbeda dengan negara-negara lainya dimana hal ini dapat terjadi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda (Andi Hamzah, 2000 :78).
f.Kewenangan Penyidik
1.Kewenangan Penyidik di Indonesia
Penyidik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP ) berwenang untuk:

a)Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Ketentuan dalam pasal 1 butir 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
b)Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
Kegiatan penyidikan yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan pada saat di tempat kejadian adalah menemukan barang bukti maupun bekas-bekas kejahatan yang tertinggal pada tempat kejadian pekara (TKP) atau bagian-bagian terjadinya kejahatan. Barang bukti pertama yang dicari oleh penyidik adalah menemukan sidik jari pelaku kejahatan, hal ini termasuk dalam lingkup hukum acara pidana.
c)Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka Kewenangan ini penting dimiliki oleh penyidik , karena berkaitan dengan adanya orang yang dicurigai yang mengharuskan penyidik mengambil tindakan memberhentikan guna melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan. Namun dalam hal orang yang dicurigai tidak mengindahkan peringatan penyidik maka penyidik pun tidak dapat melakukan upaya paksa yang dibenarkan undang-undang. karena kalau akan melakukan penangkapan harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi misalnya adanya surat perintah penangkapan.

d)Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan
Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Disamping itu terdapat syarat-syarat penahanan, yaitu:
(1)Syarat Subjektif
(a)kekhawatiran tersangka/ terdakwa akan melarikan diri
(b)kekhawatiran tersangka/ terdakwa merusak/ menghilangkan barang bukti
(c)kekhawatiran tersangka/ terdakwa mengulangi perbuatannya kembali

(2)Syarat Objektif
(a)tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih
(b)kurang dari 5 tahun akan tetapi dikecualikan oleh Undang-Undang, Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Penggeledahan terdiri dari 2 jenis yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah menurut pasal 1 butir 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Penggeledahan badan menurut pasal 1 butir 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
Penyitaan menurut pasal 1 butir 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan adalah serangkain tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud dan atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Disamping itu menurut pasal 39 KUHAP ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
(1)Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
(2)Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
(3)Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
(4)Benda yang khusus di buat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

g.Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis)

Petunjuk – petunjuk dalam pelaksanaan dan teknis penyelidikan maupun penyidikan yang terdapat dalam KUHAP antara lain :
Pasal 102
(1)Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
(2)Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.
(3)Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum.
Pasal 103
(1)Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
(2)Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
Pasal 104
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.
Pasal 105
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. BAB XIV
Pasal 106
Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
Pasal 107
(1)Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
(2)Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
(3)Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
Pasal 108
Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
Pasal 109
Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.
Pasal 110
(1)Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
(2)Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
(3)Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
(4)Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
Pasal 111
(1)Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.
(2)Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
(3)Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.
(4)Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.
Pasal 112
(1)Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
(2)Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.
Pasal 113
Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.
Pasal 114
Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
Pasal 115
(1)Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
(2)Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka
Pasal 116
(1)Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
(2)Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
(3)Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.
(4)Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.
Pasal 117
(1)Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.
(2)Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.
Pasal 118
(1)Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.
(2)Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
Pasal 119
Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.
Pasal 120
(1)Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
(2)AhIi tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.
Pasal 121
Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.
Pasal 122
Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan dan harus mulai diperiksa oleh penyidik.
Pasal 123
(1)Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.
(2)Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.
(3)Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.
(4)Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu.
(5)Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.
Pasal 124
DaIam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.
PasaI 125
Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 33 dan Pasal 34.
Pasal 126
(1)Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dari hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
(2)Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
(3)Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
Pasal 127
(1)Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
(2)Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.
Pasal 128
Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.
Pasal 129
(1)Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua Iingkungan dengan dua orang saksi.
(2)Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
(3)Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
(4)Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.
Pasal 130
(1)Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
(2)Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.
Pasal 131
(1)Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.
(2)Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 129 undang-undang ini.
Pasal 132
(1)Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.
(2)Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.
(3)Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 131, penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
(4)Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang dibagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat.
(5)Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya.
(6)Semua pengeluaran untuk penyelesaian hal tersebut dalam pasal ini dibebankan pada dan sebagai biaya perkara.
Pasal 133
(1)Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
(2)Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
(3)Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.
Pasal 134
(1)Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
(2)Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.
Pasal 135
Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.
Pasal 136
Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab 14 ditanggung oleh negara.

2.Etika Profesi Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (order) dan hukum. Kepolisian nasional di Indonesia disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Polri bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Tugas Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, yang seharusnya dapat menjadi contoh disiplin bagi masyarakat. Namun, anggota Polri tetaplah manusia biasa, masih banyak anggota Polri yang melakukan pelanggaran kedisiplinan.

Berikut merupakan beberapa pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh anggota Polri:

a.Pelanggaran disiplin ringan:
Tidak membawa surat kelengkapan data diri; pelanggaran perilaku; pelanggaran ketertiban penggunaan seragam Polisi, atribut dan kelengkapannya; pelanggaran performance; pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor; pelanggaran atas penggunaan inventaris dinas; lupa membawa surat izin senjata api atau inventaris dinas yang dipinjam pakaikan; ke luar kantor pada jam dinas tanpa izin pimpinan.

b.Pelanggaran disiplin berat:
Mangkir atau tidak melaksanakan tugas atasan (disersi); melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari tiga bulan; berbuat asusila; ikut terlibat dan/atau memback-up dalam suatu tindak pidana/kejahatan yang terorganisasi; penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan.
Sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggaran disiplin yang sifatnya ringan berupa tindakan disiplin, sedangkan untuk pelanggaran disiplin berat berupa hukuman disiplin. Etika kepolisian merupakan sarana untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggan bagi masyarakat; mencapai sukses penugasan; membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat; mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efesien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.
Pelanggaran terhadap etika kepolisian pun kerap terjadi. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia meliputi pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika dalam hubungan dengan masyarakat.
Proses penegakan kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia dilakukan melalui tahapan pemeriksaan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan pelanggaran disiplin merupakan tindak lanjut dari penerimaan laporan, tertangkap tangan dan temuan oleh petugas yang dilakukan dalam bentuk kegiatan berupa pemanggilan terperiksa dan saksi, pembuatan berita acara pemeriksaan atau BAP, dan pemeriksaan saksi ahli.
Proses persidangan pelanggaran disiplin anggota Polri melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan sidang, pelaksanaan sidang, serta pelaksanaan putusan sidang.

BAB III
PEMBAHASAN
A.Apakah pelaksanaan juklak, juknis tentang penyelidikan dan penyidikan sudah menjamin bahwa penegakan hukum sesuai dengan etika profesi Polisi ?

Juklak dan Juknis tentang penyelidikan dan penyidikan apabila dilaksanakan dengan benar akan menjamin bahwa penegakan hukum sesuai dengan etika profesi Polisi, namun apabila hal tersebut tidak diimbangi dengan mental dan moral baik dari para penyidik maka pelaksanaan penegakan hukum akan menjadi tidak sesuai dengan etika profesi Polri. Disamping itu apabila pelaksanaan Juklak dan Juknis tersebut mengutamakan kepastian hukum maka secara tidak langsung akan mengesampingkan nilai-nilai lainnya seperti keadilan dan kemanusiaan.

Oleh karena itu dalam proses penyidikan, perlu segera dilakukan perubahan-perubahan mendasar dengan mencari akar permasalahan yang menghambat proses tersebut, baik terhadap aparat penyidiknya, ketentuan-ketentuan hukum dan petunjuk pelaksanaannya serta cara-cara yang dilakukan dalam proses dimaksud, untuk mewujudkan penyidik yang mandiri dan profesional.

Kemandirian penyidik disini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas penyidikan tidak terpengaruh dan atau dipengaruhi oleh pihak lain, bebas dari keterpengaruhan politis, bahkan oleh penguasa negara dan pimpinan sekalipun. Selanjutnya konsep profesionalisme penyidik secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kemahiran penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya di dukung oleh pengetahuan dan keterampilan, wawasan serta ethos kerja yang tinggi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun taktik dan teknik penyidikan secara benar dan tepat berdasarkan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Revitalisasi proses penyidikan Polri untuk mewujudkan supremasi hukum, tentunya perlu pembenahan beberapa aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum yaitu aspek Perundang-undangan, aspek aparat penegak hukum, sarana dan prasarana serta budaya, masyarakat. Keempat aspek tersebut saling mempengaruhi yang satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pencapaian hasil penyidikan yang optimal, efektif dan efisien, tentunya pembenahan keempat aspek itu tidak dapat dilaksanakan sekaligus, tapi perlu pengaturan dan pemikiran prioritas yang tepat, bertahap dan berlanjut.

Untuk itu Revitalisasi proses penyidikan Polri perlu memprioritaskan pembenahan kultur penyidik, terutama yang berkaitan dengan moral dan etika agar tidak melukai dan merugikan masyarakat pencari keadilan. Disamping itu perlu perubahan perilaku, dari sikap membela penguasa menuju ke pembelaan rakyat yang benar serta merubah sistem yang berlaku yang telah diatur dalam KUHAP dan petunjuk-petunjuk penyidikan yang tidak efisien. Dengan melalui perubahan-perubahan diatas diharapkan terwujud sosok penyidik yang profesional, bersih, berwibawa dan dicintai rakyat yang dilindungi, diayomi dan dilayani. Langkah-langkah tersebut akan tercermin pada integritas pribadi setiap penyidik/ penyidik pembantu yang mampu menjamin reputasi, legitimasi, maupun kredibilitas penyidik secara utuh.

Sehubungan dengan pembahasan tersebut diatas, maka strategi Revitalisasi proses penyidikan Polri yang perlu dilaksanakan sebagai berikut :
a.Kembali kepada jati diri Polri selaku aparat penegak hukum sesuai visi dan misinya, dengan mengutamakan perubahan perilaku penyidik. Perilaku penyidik yang mendesak harus dirubah adalah perilaku penguasa (arogan) dan pemerasan atau meminta imbalan uang dan atau barang dalam menangani perkara.
b.Pendekatan pencapaian tujuan hidup sejahtera dengan mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya harus dirubah dengan pola hidup prasaja dan berbudi luhur sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata. Untuk itu aparat penyidik / penyidik pembantu harus dikembalikan jati dirinya menjadi pembela rakyat yang dirugikan orang lain, pelindung semua warga dan pelurus warga yang tersesat perbuatannya, dengan memahami dan menghayati kembali moral dan etika profesi kepolisian. Setiap insan penyidik/penyidik pembantu harus memiliki kepribadian moral yang kuat dan menghayati secara mendalam, norma-norma bagi penegak hukum disamping Perundang-undangan dan taktik serta teknik penyidikan.

c.Budi luhur yang mendasari kepribadian yang kuat dan mantap adalah sebagai berikut :

1)Kejujuran.
Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Tanpa kejujuran kita sebagai manusia tidak dapat maju selangkah pun karena kita belum berani menjadi diri kita sendiri. Tanpa kejujuran keutamaan-keutamaan moral lainnya akan kehilangan nilainya. Ada dua sikap jujur yang penting: pertama, sikap terbuka; kedua, sikap fair atau wajar. Sikap yang pertama mendasari kesediaan penegak hukum untuk melayani pencari keadilan secara seimbang dan tidak diskriminatif. Sikap kedua, yaitu sikap berlaku wajar sebagai sesama warga negara, menghindarkan diri dari perilaku angkuh dan berlebihan, sehingga cenderung untuk otoriter dan berlaku kasar/ menindas terhadap orang lain, bertindak sewenang-wenang karena berkuasa.

2)Nilai-nilai Autentik
Autentik berarti : kita menjadi diri kita sendiri. Manusia autentik adalah manusia yang menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadiannya yang sebenarnya. Dalam diri para penegak hukum, autensitas pribadi tersebut misalnya: tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat penyidik selaku anggota masyarakat dan warga negara, tidak mengisolir diri dari pergaulan sosial, bersikap mendahulukan kepentingan klien serta tugas dan kewajibannya, berani berbuat sendiri bukan karena semata-mata telah diperintahkan oleh atasan atau karena peraturan/ketentuan yang diberlakukan baginya, berani berinisiatif secara bijaksana.

3)Kesediaan untuk bertanggung jawab.
Kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral menjadi operasional di dalam kesediaan untuk bertanggung jawab. Ini berarti :
a)Kesediaan untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Contoh : sikap tidak diskriminatif yang wajib dilakukan dalam pelayanan oleh penyidik.
b)Bertindak secara proporsional. Misalnya : tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biayabiaya yang tidak perlu.
c)Tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya saja, melainkan merasa bertanggung jawab bilamana saja ia diperlukan.
d)Kesediaan untuk meminta dan untuk memberikan pertanggung jawaban atas tindakan-tindakannya, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Jika ia lalai, ia bersedia untuk dipersalahkan dan tidak melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, apalagi bawahannya.

4)Kemandirian moral.
Yang dimaksudkan adalah bahwa penyidik tidak begitu saja ikut-ikutan dengan pandangan-pandangan moral di lingkungannya, melainkan selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri, serta bertindak sesuai dengannya. Misalnya : perilaku moral yang didasarkan pada perasaan malu, oportunis, malas, emosi, pertimbangan untung rugi. Mandiri secara moral berarti bahwa penentuan sikap kita tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas; atau kita mungkin tidak akan pernah dapat rukun hanya demi kebersamaan, apalagi kalau sampai melanggar keadilan. Dalam hal ini seorang penyidik harus memiliki integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesionalnya. Pertimbangan moral profesional ini harus diselaraskan dengan nilainilai sopan santun serta nilai-nilai agama.

5)Keberanian moral.
Keberanian moral pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk selalu membentuk penilaian terhadap suatu masalah moral atas dasar keutamaan intelektual. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam atau melalui kesediaan untuk mengambil resiko konflik. Keberanian semacam ini misalnya terungkap dalam : sikap para penegak keadilan atau para penegak hukum untuk menolak segala macam bentuk tindak korupsi atau penyuapan.

6)Kerendahan hati
Dalam bidang moral, kerendahan hati tidak hanya berarti kita menyadari akan keterbatasan diri kita sendiri, melainkan juga sadar akan kemampuan kita sendiri untuk memberikan penilaian moral yang terbatas. Jadi atas dasar kesadaran ini, kita tidak perlu memutlakan pandangan moral kita sendiri pada orang lain. Tanggung jawab moral yang nyata menuntut juga sikap realistis dan kritis. Ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan dan untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang member peluang kepada setiap anggota masyarakat untuk hidup secara lebih bebas (Lih. Magnis-Suseno, 1987, hal 141-150).

Disamping kriteria kepribadian moral yang kuat, para penyidik/ penyidik pembantu juga wajib mentaati norma-norma bagi penegak hukum pada umumnya, terutama dalam menggembalakan hukum, menyusun serta memelihara hukum. Norma-norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu :

1)Kemanusiaan.
Norma kemanusiaan menuntut penyidik untuk senantiasa memperlakukan manusia secara manusiawi, sebab dia memiliki kedudukan keluhuran budi. Mereka harus dihormati sebagai pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Hukum yang ada harus dilihat sebagai pembatasan kebebasan setiap orang untuk menjadikannya benar-benar bebas, pandangan tersebut menjadi dasar dalam rumusan hak-hak manusia yang azasi. Jadi, didalam kehidupannya manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan sikap dan tingkah lakunya terhadap dunia dan lingkungannya untuk menjaga nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.

2)Keadilan
Keadilan adalah kehendak yang kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya. Seseorang disebut adil bila ia dapat mengenali dan mengakui yang lain, yang berbeda dari dirinya sendiri. Keadilan itu dapat ditentukan didalam kehidupan bersama antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi rasa keadilan, seorang penyidik dituntut untuk mentaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma secara hukum dan secara moral.

3)Kepatutan
Kepatutan adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan Undang-Undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Hukum pada hakekatnya berlaku umum, namun dalam realitas hidup manusia, banyak terdapat hal-hal yang tidak mungkin disebut dengan ukuran umum/universal. Pemberlakuan hukum pada dasarnya untuk mengoreksi perbuatan seseorang. Namun dalam banyak hal, yang patut itu belum tentu adil menurut hukum. masalah tersebut perlu dilihat dari sebab-sebab yang melatar belakangi perbuatan seseorang. Disamping banyak hal yang belum diatur dalam hukum. Oleh sebab itu, kepatutan juga wajib dipelihara dalam pemberlakuan hukum dan Perundang-undangan dengan maksud untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan ketajaman hukum itu sendiri. Perubahan aspek budaya penyidik ini akan secara langsung ditanggapi oleh masyarakat, baik dengan pujian, perasaan puas atau sebaliknya dengan celaan atau kekecewaan masyarakat.

d.Percepatan Revisi KUHAP dan Petunjuk-petunjuk Penyidikan.
Aturan-aturan tertentu dalam KUHAP baik yang berkaitan dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan/ penyitaan dan pemeriksaan saksi-saksi/ tersangka serta penyerahan berkas BAP banyak yang tidak efisien dan menjadi beban penyidik, yang akhirnya menghambat proses penyidikan dan bahkan berakibat terabaikannya perlindungan hak azasi baik tersangka, korban maupun saksi.

Dengan penyederhanaan prosedur penyidikan melalui revisi KUHAP, memberi dasar dan peluang bagi Polri untuk menyederhanakan petunjuk-petunjuk teknis dan petunjuk-petunjuk penyidikan lainnya guna mewujudkan proses penyidikan yang efektif, efisien, cepat, murah dan sederhana. Diharapkan proses penyidikan yang akan datang tidak lebih dari dua puluh hari dan berkas tidak lebih dari lima belas lembar. Sehingga penggunaan sumber daya organisasi baik yang menyangkut dana, personil, peralatan dan waktu akan dapat dihemat dan digunakan untuk menangani perkara-perkara yang lebih banyak lagi. Agar ide-ide efisiensi KUHAP dapat diterima oleh pemerintah, DPR dan masyarakat, perlu langkah-langkah untuk mencari dukungan baik dari lingkungan akademisi, masyarakat maupun anggota DPR itu sendiri.

B.Penegakan hukum yang sudah dijiwai etika profesi Polisi, apakah bertujuan memenuhi rasa keadilan ? ( Aristoteles, Justianus, Mill dll)

Penegakan hukum yang sudah dijiwai etika profesi Polisi bertujuan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan Teori Aristoteles yang mengaitkan teorinya tentang hukum dengan perasaan sosial-etis yang bukanlah bawaan alamiah ‘manusia sempurna’ versi Socrates, bukan pula mutu ‘kaum terpilih’ (aristocrat) model Plato. Perasaan sosial-etis ada dalam konteks individu sebagai warga Negara (polis). Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama, yaitu: Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya).

Tahun 527 – 322 SM ; (1) Kaisar Romawi, Flavius Anacius Justianus menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi, ‘Corpus Iuris’ sebagai jaminan atas keadilan dan hak-hak asasi manusia. Sehubungan dengan keadilan, Ulpianus (200 SM), seorang pengemban hukum kekaisaran Romawi pernah menuliskan “Íustitia Est Constants Et Perpetua Voluntas Ius Suum Cuique Tribuendi” yang mengandung makna bahwa keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan yang tak ada akhirnya untuk memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya. Paradigma keadilan dijabarkan lebih lanjut oleh Justianus dalam Corpus Iuris Civilis, yang bermakna peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain, apa yang yang menjadi bagiannya.47 Cita-cita hukum untuk menegakkan keadilan dicerminkan dalam suatu adagium hukum Fiat Justitia, ruat caelum. Keduanya mengandung pengertian tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh.

47. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, hal.3
Rasa keadilan perlu dikontrol dan dicerahi oleh sebuah akal yang lebih tinggi.” Ini adalah kalimat paling kritis dari John Stuart Mill atas fenomena kesadaran moral publik dalam bukunya yang berjudul Utilitarianism (1861).

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan keNegaraan,selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolsiian Negara Republik Indonesia.

Adapun ketiga hal tersebut (keadilan, hidup secara terhormat dan hak asasi manusia) ada didalam etika profesi Polri, antara lain :
1.Dalam Kode Etik Kepolisian Bab II tentang Etika Kelembagaan, Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.”
2.Pasal 2, menyatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :
a.  Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;
b.  Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;
c.  Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;
3.Pasal 4, menyatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan:
a.  Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
b.  Tidak memihak;
4.Pasal 5 huruf e menyatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa tidak membeda-bedakan cara pelayanan kepada semua orang”
5.Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada Norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan.”
6.Pasal 20 menyatakan bahwa “Merupakan kehormatan yang tertinggi bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghayati, menaati dan mengamalkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.”

C.Apakah bertujuan kemanfaatannya ? (Jeremy Bertham, Jhon Stuart Mill ) Apakah bertujuan kepastian hukum ?

Prinsip moral tertinggi yang disebutnya dengan ‘Asas Kegunaan atau Manfaat’ (the principle of utility).  Maksud Asas Manfaat atau Kegunaan, kata Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, menurut pandangan utilitarian, tujuan akhir manusia juga merupakan ukuran moralitas.

Singkatnya, Utilitarianisme Klasik yang diusung oleh Jeremy Bentham, James Mill dan, anaknya, John Stuart Mill, dapat diringkas dalam tiga proposisi berikut:
d.Pertama, semua tindakan mesti dinilai benar-baik atau salah-jelek semata-mata berdasarkan konsekuensi atau akibatnya.
e.Kedua, dalam menilai konsekuensi atau akibat itu, satu-satunya hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkannya. Jadi, tindakan-tindakan yang benar adalah yang menghasilkan surplus kebahagiaan terbesar ketimbang penderitaan.
f.Ketiga, dalam mengkalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, tidak boleh kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain.

Unsur yang diharapkan dari hukum adalah kepastian (legal certainty). Lembaga-lembaga hukum seperti hak milik, status perkawinan, dan kontrak semuanya harus ditepati oleh para pihak yang mengadakannya. Tanpa kepastian hukum akan muncul kekacauan dalam masyarakat Oleh karena itu, jelas bahwa berfungsinya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. Dengan terciptanya hal itu akan memungkinkan manusia untuk mengembangkan segala bakat dan kemampuannya. Dapat dikatakan bahwa keseluruhan kaidah atau norma dan ketentuan hukum yang dibuat manusia akhirnya bermuara pada suatu asas utama yang diarahkan untuk penghormatan dan pengakuan terhadap martabat manusia. Sehingga, jika ditanya manakah yang lebih penting antara ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum? Pertanyaan ini dijawab oleh Denis Lloyd, ”………..justice is little more than the idea of rational order or coherence and therefore operates as a principle of procedure rather than substance” 48
Berbicara tentang etika maka tidak terlepas dari  perilaku dan tindakan manusia yang terkait dengan norma dan nilai-nilai atau ukuran baik yang berlaku pada masyarakat. Sedangkan kepolisian pada intinya merupakan  aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas ketertiban umum ,keselamatan dan keamanan masyarakat. Sehingga dengan adanya etika kepolisian mampu dijadikan barometer oleh pihaknya untuk menjadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum.

Memang Republik Indonesia ini sudah mendesak untuk memiliki polisi yang beretika, jujur, bersih, dan mengayomi masyarakat. Tetapi kita semua tahu, kendalanya sangat banyak. Salah satu akar permasalah adalah adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalanetika kepolisian.

Etika sendiri terbentuk dari endapan sejarah, budaya, kondisi sosial dan lingkungan dengan segala aspek dan prospeknya. Internalisasi dan penerapan etika kepolisian yang tidak mantap, merupakan faktor penyebab kurang dalamnya pendalaman etika, sehingga polisi ditingkat pelaksanaan sangat labil, mudah goyah dan terombang-ambing dalam gelombang dan gegap gempitanya perubahan dalam pembangunan jati diri yang sejati.

Manfaat etika sebenarnya memperkuat hati nurani yang baik dan benar dari diri pribadi, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa hidupnya, pengabdiannya, pelaksanaan tugasnya dan tingkah lakunya adalah berguna, bermanfaat bagi masyarakat, dan karenanya dia dihargai, diterima, bahkan ditempatkan secara terhormat didalam masyarakat.

48. Denis Lloyd, The Idea Of Law, Penguins Books, Harmondsworth, 1964, hlm. 12

Etika kepolisian dapat mengangkat martabat kepolisian didalam masyarakat jika dilaksanakan dengan baik. Etika kepolisian saat ini memang belum mentradisi seperti etika lainnya. Hal itu disebabkan karena sejak awal etika kepolisian itu terus berkembang dan berubah-ubah, sehingga isi dan bentuk profesi kepolisian itu sendiri belum seragam.

Dalam upaya menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja Polri, jajaran Polri memang harus memberikan jaminan kepastian hukum, dengan segala kegiatan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten. Dalam kaitan ini para pimpinan Polri memang sudah membuat kebijakan-kebijakan mendasar, baik secara struktural maupun mental aparatnya. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mendasar yang menekankan adanya jaminan kepastian hukum tersebut, jajaran Polri berharap adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Sehingga Polri dapat lebih cepat mewujudkan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

D.Sesuai  Etika Profesi Polisi, apakah tujuan penegakan hukum keadilan , kemanfaatan dan kepastian hukum  ( Gustav  Radbruch ), seperti apa yang bisa dipraktikkan di Indonesia ?
Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (Spannungsverhaltnis).

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

Ketiga nilai hukum tersebut tidak dapat diterapkan secara seimbang oleh aparat penegak hukum ketika mereka menangani kasus Mbah Minah yang dituduh mencuri 3 biji kakao dari perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan 4. Di dalam persidangannya, Minah menuturkan bahwa tiga biji kakao tersebut untuk menambah bibit tanaman kakao di kebunnya di Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Minah mengaku sudah menanam 200 bibit pohon kakao di kebunnya, tetapi ia merasa jumlah itu masih kurang. Namun, belum sempat buah tersebut dibawa pulang, seorang mandor perkebunan, Sutarno, menegurnya. Minah lantas meminta maaf dan meminta Sutarno untuk membawa ketiga buah kakao tersebut. Alih-alih permintaan maafnya diterima, manajemen PT RSA 4 malah melaporkan Minah ke Kepolisian Sektor Ajibarang.

Kalau melihat kasus Minah, dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum mengutamakan kepastian hukum dalam penegakan hukumnya tanpa memperhatikan rasa keadilan. Penegakan hukum yang diartikan oleh para aparat penegak hukum yang menangani kasus Minah adalah Penegakan hukum secara tekstual yaitu mengartikan perbuatan Minah sebagai pencurian. Padahal kalau mau dihitung, harga buah kakao tersebut lebih murah dibandingkan biaya perkara yang harus dikeluarkan untuk menangani kasus tersebut. Selain itu, motif Minah adalah potret dari kemiskinan. Kalau ada yang mau dihukum, seharusnya Negara karena tidak dapat menjalankan fungsinya yaitu mensejahterakan rakyat.

Berdasarkan pendapat Radbruch, dapat dikatakan bahwa seorang hakim dapat mengabaikan hukum tertulis (statutarylaw/ state law) apabila hukum tertulis tersebut ternyata dalam praktiknya tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Namun, wajah peradilan Indonesia berangkat dari kasus Minah hanya menitikberatkan pada aspek dogmatika atau statutory law bahkan seringkali hakim hanya bertugas untuk menjadi corong undang-undang (la bouche de la loi) yang berakibat pada penciptaan keadilan formal belaka bahkan seringkali menemui kebuntuan legalitas formal.

Penegakan hukum yang berkeadilan seharusnya sarat dengan etis dan moral. Penegakan hukum seharusnya dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Namun disamping itu, masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Kendatipun demikian, terkadang apa yang dianggap berguna belum tentu adil, begitu juga sebaliknya, apa yang dirasakan asil, belum tentu berguna bagi masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa di dalam menegakan hukum akan lebih baik diutamakan nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan penegakan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo.

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiang penyanggah penegakan hukum. Ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai. Khusus tujuan keadilan atau finalitas yaitu menekankan dan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Namun Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa masalah kepastian hukum bukan urusan undang-undang semata, melainkan lebih merupakan urusan perilaku manusia. Kepastian hukum itu menjadi masalah besar sejak hukum itu dituliskan. Sebelum itu, selama ribuan tahun, apabila kita berbicara mengenai hukum, maka kita lebih banyak berbicara mengenai keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Seperti halnya kasus Minah tersebut, untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”. Oleh karena itu, pemerintah yang mengemban tugas negara dalam membuat undang-undang harus sungguh-sungguh memperhatikan 2 (dua) hal yang telah dijelaskan di atas yaitu hukum hendaknya membuat sejahtera dan bahagia masyarakat serta hukum yang diciptakan harus berpihak kepada masyarakat dan itulah yang disebut “hukum untuk manusia”.

Menurut Suteki, Masalah yang seringkali muncul adalah tidak dipenuhinya nilai keadilan, terutama rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (the living law) seperti yang telah diamanatkan oleh UU Kekuasaan Kehakiman dengan alasan terkait dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku dan seringkali melenceng dari rasa keadilan masyarakat. Di sini penegakan hukum telah mengalami kebuntuan legalitas formalnya untuk menghadirkan keadilan substantif. Ada yang perlu dilakukan untuk menembus kebuntuan legalitas formal itu, yaitu dengan melakukan non of enforcement of law yaitu kebijakan tidak menegakan hukum.

Kebijakan untuk tidak memberlakukan hukum dapat dilakukan dalam situasi sebagai berikut:

1.Kalau hukum tidak akrab dengan realitas sosial, tidak dekat dengan rasa keadilan rakyat, tidak dimengerti karena bahasa hukum yang sulit dimengerti. Bahasa hukum terbatas jumlahnya dan rata-rata berasal dari golongan penguasa dan orang-orang yang sulit dimengerti oleh rakyat ini kerap kali dianggap merupakan suatu kesombongan kekuasaan (The Arrogance of Power).
2.Bilamana peraturan pelaksanaan merupakan sesuatu yang mutlak harus ada pada suatu produk hukum tertentu. Dalam keadaan demikian ini, tanpa peraturan pelaksanaan, maka produk hukum secara operasional akan berhenti fungsinya dan hanya dapat menjadi bahan diskusi.
3.Bila peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Pancasila sebagai Kaidah Penuntun.

Menurut penulis, kebijakan tidak menegakkan hukum seharusnya bias dilakukan oleh para aparat penegak hukum ketika menangani kasus minah demi terwujudnya keadilan substansial dan bukan hanya keadilan formal yang hanya mementingkan nilai kepastian hukum.

Unsur utama yang dibutuhkan manusia dari hukum adalah ketertiban. Dengan terwujudnya ketertiban maka berbagai keperluan sosial dalam bermasyarakat akan terpenuhi. Kepustakaan common law seringkali menyandingkan hukum dengan ketertiban atau menyebutnya law and order. Untuk mewujudkan ketertiban itu manusia memunculkan keharusan-keharusan berprilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Kaidah dan ketertiban yang diperlukan manusia adalah ketertiban dan kaidah yang sesungguhnya dapat menciptakan keadaan yang memungkinkan manusia secara wajar mewujudkan kepribadiannya secara utuh, yang dengan itu ia dapat mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas yang dikehendakinya (vrije will). 49

49.B. Arief Sidharta, Aliran Filsafat Dan Hukum, makalah dalam seminar nasional, Menata Sistem Hukum Nasional Menuju Indonesia Baru, SEMA Univ. Atma Jaya, Yogyakarta, 4 Desember 1999, hal. 2
BAB IV
PENUTUP
A.KESIMPULAN

1.Krisis yang terjadi dalam penegakan hukum khususnya dalam terciptanya keadilan disebabkan paradigma aparatur penegak hukum masih dengan paradigma lama yaitu semata-mata mengedepankan aspek kepastian hukum dengan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Artinya aparatur penegak hukum terutama yang berhubungan langsung dengan pengadilan, lebih memperhatikan peraturan dan prosedur, sehingga keadilan menjadi terpinggirkan.
2.Aparatur penegak hukum khususnya hakim terpaku dengan paradigma rule making yang hanya menerapkan undang-undang semata. Kurang berani untuk menerapkan paradigma rule breakingyaitu penerapan hukum yang melompat ke aspek nilai-nilai keadilan dan terutama kemanusiaan. Paradigma rule breaking ini sering disebut penegakan hukum progresif.
3.Aparatur penegak hukum belum sepenuhnya memahami bahwa tujuan finalitas penegakan hukum yang berkeadilan adalah hukum untuk terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
4.Proses penyidikan Polri yang dilakukan saat ini masih banyak penyimpangan-penyimpangan dan kurang efisien. Hal ini mengakibatkan timbulnya kekecewaan masyarakat dan hilangnya kepercayaan mereka terhadap lembaga maupun aparat penegak hukum, khususnya terhadap penyidik Polri.
5.Penyimpangan-penyimpangan oknum penyidik disebabkan kurang dihayatinya pedoman-pedoman/ ajaran-ajaran dalam Tri Brata maupun Catur Prasetya. Etika Profesi Penyidik belum mereka kenal. Sehingga tindakan-tindakan yang penyidik lakukan lebih mengarah pada membela kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat.
6.Bentuk penyimpangan pada umumnya berupa kekerasan / penganiayaan, arogan, tidak sopan dalam melayani pencari keadilan. Disamping itu juga masih banyak perbuatan-perbuatan oknum penyidik yang merugikan masyarakat dengan meminta imbalan dalam menyelesaikan perkaranya.
7.Disisi lain ditemukan aturan-aturan dalam UU No. 8 / 1981 tentang KUHAP, khususnya yang mengatur tentang pelaksanaan proses penyidikan, baik dalam kegiatan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi serta penyerahan berkas perkara pemeriksaan ke Jaksa Penuntut Umum banyak yang tidak efisien. Yang berakibat pada rendahnya produktivitas penyidik.
8.Untuk mewujudkan harapan masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum dengan murah, cepat dan sederhana, perlu dilakukan reformasi dalam proses penyidikan, terutama pasal-pasal KUHAP yang tidak efisien.
9.Reformasi yang mendasar harus dimulai dari merubah perilaku penyidik/penyidik pembantu dengan mengembalikan jati dirinya sebagai petugas yang membela kepentingan rakyat lemah dan dirugikan melalui pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai etika profesi penyidik.
10.Disisi lain, dalam rangka meningkatkan produktivitas penyidik, perlu diadakan perubahan sistem peradilan pidana dengan merubah pasal-pasal dalam KUHAP yang tidak efisien serta perbaikan petunjuk-petunjuk penyidikan ke arah yang lebih sederhana tanpa harus mengurangi bobot pembuktian materiil di sidang pengadilan.
11.Perubahan-perubahan tersebut perlu dirumuskan secara konseptual, terencana dan berlanjut, agar implementasi strategis sampai jangka panjang dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien dan supremasi hukum dapat diwujudkan.

B.REKOMENDASI

1.Agenda yang harus segera dilakukan adalah menyusun konsep etika profesi penyidik dan konsep usulan revisi KUHAP. Kedua konsep tersebut perlu dimintakan masukan dan tanggapan dari masing-masing lingkungan komunitinya, dengan saresehan atau seminar, tatap muka, diskusi dsb. Kedua rumusan diatas juga perlu disosialisasikan kepada aparat CJS untuk memberikan pemahaman yang sama tentang maksud dan tujuan perubahan-perubahan tersebut. Etika profesi atau pedoman kerja penyidik perlu dilatihkan di kesatuan-kesatuan Polri, kerja sama dengan Lemdiklat.

2.Setelah dikaji secara mendalam dan diputuskan pemberlakuannya, maka etika profesi penyidik harus diberikan / diajarkan pada setiap pendidikan dan pelatihan penyidik. Sedangkan doktrin induk, Tribrata dan Catur Prasetya diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan pembentukan (SPN, AKPOL). Dengan demikian diharapkan terjadi perubahan perilaku aparat penyidik, agar tidak lagi bersikap sebagai penguasa, militeristik dan materialistik, tetapi berangsur-angsur menjadi pelindung, pengayom masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, efektif dan efisien.

Upaya diatas harus dibarengi dengan pembenahan diberbagai bidang, terutama sarana dan prasarana, anggaran, kesejahteraan penyidik dan pengawasan yang seimbang. Untuk pembangunan sarana dan prasarana, seharusnya diserahkan pada Corps Reserse, karena merekalah yang tahu banyak tentang segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung operasionalnya.

Demikian pula dibidang anggaran, sudah waktunya para penyidik diberi kebebasan menentukan dan menggunakan anggaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatannya. Masing-masing penyidik diberi ATM untuk memudahkan penyediaan dana operasional dan administrasi setiap saat. Hal ini penting agar kepatuhan mereka terhadap etika profesinya dapat terjaga dengan baik. Sebagai sarana pengawasan, pada setiap akhir bulan diadakan gelar operasional dan pembinaan untuk meminta pertanggung jawaban para penyidik terhadap penggunaan dana dan hasil-hasil kegiatan yang telah mereka lakukan. Tentu cara diatas juga harus dikaitkan dengan keterbatasan dana kesatuan. Dibidang kesejahteraan penyidik, perlu dirumuskan tunjangan fungsional bagi penyidik maupun penyidik pembantu.

3.Orang semua tahu bahwa pelaksanaan tugas penyidik dari waktu ke waktu penuh dengan resiko, baik jiwa / keselamatan diri dan keluarga, keselamatan masa depan/ karier dan keselamatan masa depannya. Maka sudah pada tempatnyalah bila perhatian pemerintah, rakyat dan pimpinan Polri ³sedikit lebih´ dari anggota lainnya. Sekali lagi, bila penyimpangan-penyimpangan penyidik terutama yang mengarah ke pungutan-pungutan liar, KKN perlu ditiadakan. Sedangkan rumusan rancangan revisi KUHAP sudah harus diusulkan kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti sesuai prosedurnya dengan harapan KUHAP yang efisien khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan dapat terwujud.

4.Implementasi reformasi proses penyidikan Polri jangka panjang sudah harus didasarkan pada pola pembinaan dan pengembangan yang merupakan bagian dari strategi pembangunan Polri jangka panjang. Reformasi yang dilakukan juga harus tetap mengacu pada tantangan yang dihadapi dan yang akan datang. Pengaruh lingkungan strategik, baik global, regional maupun nasional, terutama dengan kebijakan otonomi daerah, menuntut pengetahuan mengenai karakteristik daerah dan masyarakatnya. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar keberhasilan penyidik dalam mengungkapkan perkara justru diperoleh dari partisipasi masyarakat sebagai buah komunikasi yang baik.

5.Untuk itu maka dalam implementasi operasional tugas-tugas penyidik, selain harus profesional dalam arti mahir dan terampil dalam menerapkan teknik dan taktik penyidikan, jangan mengenyampingkan hal penting yang harus menjadi pegangan, yaitu dukungan dari masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agama, Pemuda, pengusaha maupun birokratbirokrat yang ada dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan kunci pokok dalam mengoptimalkan kegiatan-kegiatan penyidikan.

6.Strategi penyelenggaraan penyidikan lebih dititik beratkan ke Polres-Polres sebagai kesatuan operasional dasar. Namun di tingkat pusat maupun Polda-Polda harus disiapkan satuan-satuan kecil dengan kemampuan tinggi untuk menangani kasus-kasus yang kompleks dan berdampak luas maupun kejahatan-kejahatan terorganisir dan berdimensi baru. Dengan demikian moral dan etika profesi yang mantap disertai prosedur penyidikan yang sederhana, dukungan sarana prasarana, anggaran dan potensi masyarakat diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum di Indonesia guna memenuhi harapan masyarakat untuk mendapat pelayanan hukum dengan murah, cepat dan sederhana. Disamping pembenahan pada aspek kultural dan instrumental diatas, perlu pula perubahan dibidang struktural, baik menyangkut struktural organisasi maupun hubungan dan tata cara kerja dengan instansi lain yang terkait. Validasi Korps Reserse perlu dijabarkan sampai tingkat Polsek sebagai ujung tombak pelayanan Polri.

7.Struktur organisasi sat Serse pada Polwiltabes, Poltabes, dan Polres/Ta dan gelar kekuatannya perlu disusun selengkap mungkin, karena di kesatuan-kesatuan tersebut harus mampu melaksanakan penyidikan sesuaidengan ancaman faktual di daerahnya.

8.Polri perlu segera memperbaiki pengelolaan sumber daya organisasi, terutama anggaran dan kesejahteraan penyidik untuk mendukung pelaksanaan ajaran-ajaran dalam etika profesi penyidik.

9.Perlu dilakukan studi banding ke beberapa negara lain yang lebih maju untuk mendalami proses penyidikan yang mereka lakukan serta merubah pasal-pasal dalam KUHAP yang tidak efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Buwono X, Sultan Hamengku, 2007, Merajut Kembali Keindonesiaan Kita, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Friedrich, Carl Joachim, 2004, Filsafat Hukum: Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
Harris, J. W, 1980, Legal Philosophies, Butterworths, London.
Huijbers, Theo, 1999, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta.
—————, 1999, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta.
Marwoto, B.J, H. Witdarmono, 2004, Proverbia Latina,Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 2006, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
Nonet, Philippe & Philip Selznick, 2007, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung.
Pound, Roscoe, 1989, Pengantar Filsafat Hukum, Brahtara, Jakarta.
Rahardjo, Satjipto, 2006, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
—————, 2006, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
—————, 2007, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
—————, 2007, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
—————, 2008, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Press, Jakarta.
—————, Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
—————-, 2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Genta Publishing.
Samekto, F. X Adji, 2008, Justice Not For All Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, Genta Press, Yogyakarta.
Tanya, Bernard L, 2006, Hukum, Politik dan KKN, Srikandi, Surabaya
—————-, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2006,Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV KITA, Surabaya.
Warassih, Esmi, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, Semarang.
Yudho, Winarno, 2002, “Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten”, Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang.
Denis Lloyd, The Idea Of Law, Penguins Books, Harmondsworth, 1964.

B.Makalah / Prosiding

Nyoman Nurjaya, “Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif”, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Semarang, 15 Desember 2007.
Prosiding Seminar dan Lokakarya NasionalSolusi Permasalahan Hukum Pasca Bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan AusAID dan Bappenas, Semarang 31 Mei – 2 Juni 2005.
Rahardjo, Satjipto, “Mengajarkan Keteraturan dan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order Finding Disorder)”, Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000.
————–, “UUD 1945, Desain Akbar Sistem Politik dan Hukum Nasional”, Makalah dalam Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Landasan KonstitusionalGrand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Hotel Borobudur Jakarta, 15-16 April 2008.
Saleh, Sudibyo. “Komitmen Supremasi Hukum di Tengah Kemajuan Masyarakat Indonesia”, Makalah yang disampaikan dalam Dialog Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan di Tengah Masyarakat yang Bersih dan Berwibawa, Jakarta, 11 Oktober 2004.
Wignjosoebroto, Soetandyo, “Hukum Progresif: Apa yang Harus Dipikirkan dan Dilakukan Untuk Melaksanakannya”, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007.
B. Arief Sidharta, Aliran Filsafat Dan Hukum, makalah dalam seminar nasional, Menata Sistem Hukum Nasional Menuju Indonesia Baru, SEMA Univ. Atma Jaya, Yogyakarta, 4 Desember 1999.

C.Artikel dalam Jurnal, Surat Kabar dan Internet
Rahardjo, Satjipto, “Membangun ”Indonesia Incorporated”,Artikel dalam Harian Umum Suara Pembaruan, 21 September 2000.
————-, “Hukum Progresif: Sebuah Tawaran”, Artikel dalam Jentera (Jurnal Hukum), Edisi 2, 2003, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Reformasi Hukum di Indonesia: Quo Vadis? Kumpulan Artikel Hukum di Web-Site “http”//www.hukumonline.com” dalam buku Analisis Hukum 2002, Jangan Tunggu Langit Runtuh, Cetakan Pertama, PT Justika Siar Publika, Jakarta.
D.Kamus
Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Pusat Bahasa, Cetakan Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Echols, John M dan Hassan Shadily, 2008, Kamus Inggris – Indonesia, An English – Indonesian Dictionary, PT Gramedia, Jakarta.
E.Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

kumpulan Piranti Lunak Polri

Peraturan Kapolri Tahun 2005:

1. PERKAP NO 1 TH 2005 TTG PEDOMAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
2. PERKAP NO 2 TH 2005 TTG MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA KOMPOLNAS DARI UNSUR PAKAR KEPOLISIAN
3. PERKAP NO 3 TH 2005 DIGANTI DENGAN PERKAP NOMOR 19 TAHUN 2011 TTG PENCALONAN POLRI DALAM PILKADA
4. PERKAP NO 4 TH 2005 PENGURUSAN TAHANAN PADA RUMAH TAHANAN POLRI
5. PERKAP NO 5 TH 2005 TTG PERLINDUNGAN SAKSI DLM TINDAK PIDANA TERORISME
6. PERKAP NO 6 TH 2005 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2009 TTG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN
7. PERKAP NO 7 TH 2005 TTG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN NASEHAT HUKUM DI LINGKUNGAN POLRI
8. PERKAP NO 8 TH 2005 TTG PENERIMAAN BINTARA POLRI GELOMBANG I TAHUN ANGGARAN 2005
9. PERKAP NO 9 TH 2005 TTG LAYANAN PENERIMAAN SMS MELALUI NOMOR 1120
10. PERKAP NO 10 TH 2005 TTG PEMBERLAKUAN MASA DINAS SURUT BAGI BINTARA POLRI BERIJAZAH S1, D4, DAN D3
11. PERKAP NO 11 TH 2005 TTG PEDOMAN ADMINISTRASI DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF BAGI ANGGOTA POLRI
12. PERKAP NO 12 TH 2005 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 3 TAHUN 2007 TTG DUKUNGAN PSIKOLOGI DALAM POLA PENGASUHAN SISWA PERWIRA POLRI
13. PERKAP NO 13 TH 2005 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 2 TAHUN 2007 TTG DUKUNGAN PSIKOLOGI DALAM POLA PENGASUHAN SISWA BINTARA POLRI
14. PERKAP NO 14 TH 2005 TTG PEDOMAN PRILAKU ANGGOTA POLRI SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYANAN MASYARAKAT DARI ASPEK PSIKOLOGI
15. PERKAP NO 15 TH 2006 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2007 TTG TATA CARA PENYUSUNAN PROFIL PSIKOLOGI TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA
16. PERKAP NO 16 TH 2005 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 4 TAHUN 2007 TTG PEMERIKSAAN PSIKOLOGI CALON PEMEGANG SENJATA API
17. PERKAP NO 17 TH 2005 TTG PERLINDUNGAN SAKSI DAN PELAPOR DALAM TPPU
18. PERKAP NO 18 TH 2005 TTG PENGADAAN PNS POLRI

unduh

Peraturan Kapolri Tahun 2006:

1. PERKAP NO 1 TH 2006 TTG RENCANA KERJA POLRI
2. PERKAP NO 2 TH 2006 TTG OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI
3. PERKAP NO 3 TH 2006 TTG PENERIMAAN BINTARA NAD TA 2006
4. PERKAP NO 4 TH 2006 TTG PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR
5. PERKAP NO 5 TH 2006 TTG PENERIMAAN ANGGOTA POLRI
6. PERKAP NO 6 TH 2006 TTG PEMBINAAN POLSUS
7. PERKAP NO 7 TH 2006 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011 TTG KODE ETIK PROFESI POLRI
8. PERKAP NO 8 TH 2006 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011 TTG KODE ETIK PROFESI POLRI
9. PERKAP NO 9 TH 2006 TTG MASA DINAS SURUT BAGI ANGGOTA POLRI YANG BERIJAZAH SARJANA-DIPLOMA
10. PERKAP NO 10 TH 2006 TTG PANDUAN PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
11. PERKAP NO 11 TH 2006 TTG PEDOMAN PERENCANAAN KAPOLRI
12. PERKAP NO 12 TH 2006 TTG RENCANA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2007
13. PERKAP NO 13 TH 2006 TTG DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2012 TTG IZIN SENPI OLAHRAGA
14. PERKAP NO 14 TH 2006 TTG PELAKSANAAN UJIAN DINAS TINGKAT I DAN UJIAN DINAS PENYESUAIAN IJASAH PNS POLRI
15. PERKAP NO 15 TH 2006 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011 TTG KODE ETIK PROFESI POLRI
16. PERKAP NO 16 TH 2006 TTG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA
17. PERKAP NO 17 TH 2006 TTG PEDOMAN PEMBINAAN BADAN USAHA JASA PENGAMANAN
18. PERKAP NO 18 TH 2006 TTG PELATIHAN DAN KURIKULUM SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
19. PERKAP NO 19 TH 2006 TTG PENGGUNAAN VCD FUNGSI TEKNIS KEPOLISIAN
20. PERKAP NO 20 TH 2006 TTG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN POLRES SEBAGAI KESATUAN OPERASIONAL
21. PERKAP NO 21 TH 2006 TTG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN POLSEK SEBAGAI UJUNG TOMBAK OPERASIONAL POLRI
22. PERKAP NO 22 TH 2006 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 21 TAHUN 2010 SUSUNAN OTK MABES POLRI
23. PERKAP NO 23 TH 2006 TTG PEDOMAN PENINGKATAN SATUAN KEWILAYAHAN
24. PERKAP NO 24 TH 2006 TTG PEDOMAN PEMBENTUKAN POLIKLINIK, TEMPAT PERAWATAN DAN RUMKIT BHAYANGKARA
25. PERKAP NO 25 TH 2006 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA JABATAN DI LINGKUNGAN POLRI
26. PERKAP NO 26 TH 2006 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN DI LINGKUNGAN POLRI
27. PERKAP NO 27 TH 2006 TTG PENYELENGGARAAN MAGANG DAN PEMBULATAN PASCA MAGANG BAGI BINTARA POLRI
28. PERKAP NO 28 TH 2006 TTG PEDOMAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN
29. PERKAP NO 29 TH 2006 TTG DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 4 TAHUN 2010 TTG SISTEM PENDIDIKAN POLRI
30. PERKAP NO 30 TH 2006 TTG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN FORUM SILATURAHMI KAMTIBMAS
31. PERKAP NO 31 TH 2006 TTG TATA CARA PENGUMPULAN PENDAPAT MASYARAKAT

Peraturan Kapolri Tahun 2007:

1. PERKAP NO 1 TH 2007 TTG TATA CARA PENYUSUNAN PROFIL PSIKOLOGI TERlIADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA
2. PERKAP NO 2 TH 2007 TTG DUKUNGAN PSIKOLOGI DALAM POLA PENGASUHAN SISWA BINTARA POLRI
3. PERKAP NO 3 TH 2007 TTG DUKUNGAN PSIKOLOGI DALAM POLA PENGASUHAN SISWA PERWIRA POLRI
4. PERKAP NO 4 TH 2007 TTG PEMERIKSAAN PSIKOLOGI CALON PEMEGANG SENJATA API
5. PERKAP NO 5 TH 2007 TTG KURIKULUM PENDIDIKAN SESPATI POLRI DAN SESPIM POLRI
6. PERKAP NO 6 TH 2007 TTG PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP FLU BURUNG
7. PERKAP NO 7 TH 2007 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2011 TTG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN RUTIN
8. PERKAP NO 8 TH 2007 TTG PENGELOLAAN DANA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP
9. PERKAP NO 9 TH 2007 TTG RENCANA STRATEGIS POLRI TAHUN 2005-2009
10. PERKAP NO 10 TH 2007 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PPA DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 21 TAHUN 2010
11. PERKAP NO 11 TH 2007 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 11 TAHUN 2011 TTG SOTK RUMKIT BHAYANGKARA
12. PERKAP NO 12 TH 2007 TTG MOBIL UNIT PELAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI KELILING
13. PERKAP NO 13 TH 2007 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DICABUT DENGAN PERPRES 17 TAHUN 2011
14. PERKAP NO 14 TH 2007 TTG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
15. PERKAP NO 15 TH 2007 TTG NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN POLRI
16. PERKAP NO 16 TH 07 TTG TATA NASKAH DI LINGKUNGAN POLRI
17. PERKAP NO 17 TH 2007 TTG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN POLRI
18. PERKAP NO 18 TH 2007 TTG PENYELENGGARAAN POS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
19. PERKAP NO 19 TH 2007 TTG PERUBAHAN PERKAP NO 5 TH 2007 TTG KURIKULUM PENDIDIKAN SESPATI DAN SESPIM POLRI
20. PERKAP NO 20 TH 2007 TTG STANDAR KOMPONEN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN POLRI
21. PERKAP NO 21 TH 2007 TTG BIMBINGAN PENYULUHAN KAMTIBMAS
22. PERKAP NO 22 TH 2007 TTG PENENTUAN STATUS GUGUR, TEWAS, HILANG DALAM TUGAS
23. PERKAP NO 23 TH 20007 TTG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN (SISKAMLING)
24. PERKAP NO 24 TH 2007 TTG SATPAM
25. PERKAP NO 25 TH 2007 TTG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PPNS DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 20 TAHUN 2010
26. PERKAP NO 26 TH 2007 TTG PROGRAM TALENT SCOUTING MAHASISWA BEASISWA (BRIGADIR)

Peraturan Kapolri Tahun 2008:

1. PERKAP NO 1 TH 2008 TTG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN UMUM SERTA PERBENDAHARAAN DI POLRI
2. PERKAP NO 2 TH 2008 TTG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAMANAN BAHAN PELEDAK KOMERSIAL
3. PERKAP NO 3 TH 2008 TTG TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DANATAU KORBAN TINDAK PIDANA
4. PERKAP NO 4 TH 2008 TTG TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MUTASI
5. PERKAP NO 5 TH 2008 TTG PENYELENGGARAAN PELATIHAN MANAJEMEN TRAINING DI LEMDIKPOL
6. PERKAP NO 6 TH 2008 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2012 TTG STTP KAMPANYE PEMILU
7. PERKAP NO 7 TH 2008 TTG PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT
8. PERKAP NO 8 TH 2008 TTG TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM
9. PERKAP NO 9 TH 2008 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 7 TAHUN 2012 TTG PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
10. PERKAP NO 10 TH 08 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 22 TAHUN 2011 TTG ADM PERWABKEU POLRI
11. PERKAP NO 11 TH 2008 TTG PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
12. PERKAP NO 12 TH 2008 TTG TATA CARA PELAKSANAAN SELAM

PELAKSANAAN MANAJEMEN LALU LINTAS PERKOTAAN TERPADU DI JAKARTA

PELAKSANAAN MANAJEMEN LALU LINTAS
PERKOTAAN TERPADU DI JAKARTA

DITULIS OLEH : DODI DARJANTO

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Keamanan dan ketertiban serta kelancaran dalam berlalu-lintas merupakan dambaan semua pihak, akan tetapi secara faktual hal ini sulit untuk diwujudnyatakan karena untuk terciptanya harapan tersebut harus didukung oleh berbagai faktor yang mempunyai peran sangat menentukan.
Fungsi lalu-lintas bukan hanya menjadi pekerjaan dan tanggungjawab daripada Polri, akan tetapi tugas di bidang lalu-lintas tersebut pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab dari semua pihak. Selain instansi terkait seperti Bina Marga, Departemen Perhubungan, Dinas LLAJ, Asuransi dan lainnya, juga menjadi tanggungjawab dari seluruh masyarakat pengguna jalan.
Trend adalah perkembangan lalu lintas perkotaan sebagai bagian sistim transportasi perkotaan seperti di Indonesia khususnya kota Jakarta dewasa ini menunjukkan masalah tersebut merupakan salah satu masalah yang makin penting. Bahkan dapat dianggap salah satu masalah nasional yang harus mampu diantisipasi secara tepat dan berdaya guna, terutama dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas menjelang AFTA 2004. Hal ini disebabkan lalu lintas jalan ditinjau dari kaca mata ekonomi merupakan bagian integral dari production cost yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk memenangkan keunggulan kompetitif maupun komperatif dalam persaingan di era perdagangan bebas kelak.
Para pakar menyatakan, bahwa ciri umum lalu lintas perkotaan adalah tingginya kemacetan, tingginya kecelakaan dan rendahnya fatalitas kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Prof. DR. Emil Salim dalam pendapatnya dituangkan dalam buku mengenai Tantangan Masa Depan menyatakan bahwa bangsa Indonesia akan menghadapi 5 (lima) tantangan masa depan, yaitu :
1) Proses integrasi ekonomi dunia
2) Globalisasi teknologi
3) Perkembangan dan Pertumbuhan kependudukan dengan segala dampaknya pada perikehidupan masyarakat.
4) Masalah lingkungan hidup
5) Tumbuh hasrat membangun masyarakat warga atas dasar keberadaan sebagai soko guru perikehidupan masyarakat.
Kelima tantangan ini lebih-lebih akan menggempur kota-kota besar karena perkembangan kota yang sangat cepat.
Pada tahun 2015 di Indonesia diperkirakan akan terdapat 15 kawasan perkotaan baru yang berpenduduk lebih dari 1 juta dan 4 diantaranya adalah megapolitan dengan penduduk lebih dari 10 juta, sedang pada saat itu. 60% (155 juta) penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Khususnya penduduk Jakarta yang diperkirakan sudah mencapai 19.172 juta atau urutan keempat di Asia dibawah Tokyo (28,6 juta), Bombay (24,3 juta) dan Shanghai (21,5 juta) .
Apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi era globalisasi maka perkotaan pada umumnya dan megapolitan pada khususnya akan terkait secara global dalam sitem perekonomian regional bahkan dunia, sehingga karenanya pertumbuhan kota perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.
Dari uraian tersebut di atas maka dalam melaksanakan pengelolaan perkotaan dan terutama lalu lintas perkotaan diperlukan kemampuan penyelenggaraan administrasi transportasi perkotaan yang handal.
Administrasi terdiri dari organisasi dan manajemen . Kalau pengertian administrasi tersebut diterapkan di bidang transportasi perkotaan, maka jelas tampak berbagai institusi sebagai organisasi baik di tingkat supra struktur maupun infrastruktur yang terkait dengan masalah transportasi perkotaan.
Institusi/organisasi yang memiliki otoritas dan peranan di bidang transportasi secara umum dan yang pokok adalah : institusi yang memiliki wewenang pengelolaan tata ruang dan tata guna tanah; institusi yang memiliki wewenang pengelolaan jaringan transportasi dan institusi yang berwenang mengelola sarana transportasi Resultante out put kerja institusi organisasi tersebut merupakan pergerakan manusia dan barang, asal dan tujuan di dalam kota, masuk kota, keluar kota dan yang melintasi kota. Kesemuanya merupakan kondisi lalu lintas jalan perkotaan dimana pengaturan, pengendalian dan penegakan hokum adalah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh institusi yang lainnya lagi.

2. Kebijakan Transportasi
Kebijakan umum transportasi perkotaan di Indonesia, dalam GBHN sebenamya sudah dirumuskan, yaitu :
1) Khusus di wilayah perkotaan, perlu dikembangkan sistim angkutan terpadu yang mampu melayani kebutuhan masyarakat kota.
2) Pembangunan jalan dalam kota yang lalu lintasnya sangat padat, dilanjutkan dan ditingkatkan, dan jasa angkutan jalan raya yang meliputi angkutan penumpang dan muatan dalam kota perlu dibina dikembangkan serta ditingkatkan efficiency-nya.
3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan dalam kota diusahakan pengembangan sistim angkutan kereta api dengan melanjut pembangunan perkereta apian untuk meningkatkan daya angkut, pelayanan dan efisiensi pengelolaannya, sehingga kereta api se angkutan penumpang dan barang dapat diandalkan oleh masyarakat
Kalau kita kembali pada pengertian administrasi tersebut di atas, maka pertanyaan, “apa sih goal” dari sistim. lalu lintas perkotaan yang ingin dicapai? Sistim lalu-lintas mempunyai fungsi dan peran dalam arti sempit untuk mencukupi kebutuhan interaksi manusia sebagai mahluk sosial, dan dalam arti luas mendukung dan sekaligus sebagai derivasi dari sistim poleksosbudhankam.
Adapun tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan sistim lalu lintas perkotaan dan fungsi serta peranamya dalam kehidupan kemasyarakatan di segala bidang (poleksosbudhankam) ditentukan oleh faktor “time utility” dan “place utility”yang terintegrasi pada tingkat supra struktur (coordinated planning, programing dan action plan)

3. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas , maka akan timbul berbagai masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam bentuk persoalan – persoalan, sebagai berikut :
a. Apakah perlu adanya kebijakan umum yang ditetapkan?
b. Apa adan insitusi/organisasi yang memiliki wewenang dan peranan dalam manajemen lalu lintas perkotaan terpadu?
c. Bagaimana tantangan-tantangan yang akan dihadapi?
d. Bagaimana menyikapi permasalahan lalu lintas perkotaan di Indonesia yang terjadi dan berkembang melalui pelaksanaan manajemen lalu lintas perkotaan yang terpadu

4. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
1) Maksud dari penulisan makalah ini adalah untuk melengkapi penugasan yang diberikan dosen dalam pelajaran Manajemen Lalu lintas.
2) Untuk memberikan gambaran tentang pentingnya pelaksanaan Manajemen Lalu lintas Terpadu di kota Jakarta.
b. Tujuan penulisan
1) Untuk mengetahui secara singkat tentang persoalan – persoalan yang ada dalam pelaksanaan Manajemen Lalu lintas Terpadu di Kota Jakarta.
2) Untuk memberikan masukan kepada Polri khususnya Dit Lantas Polda Metro Jaya agar dapat lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

BAB II

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
MANAJEMEN LALU LINTAS PERKOTAAN TERPADU

a. Pendekatan Umum
Sebagaimana diutarakan di atas ciri umum lalu lintas perkotaan seperti Jakarta adalah tingginya kemacetan lalu lintas, tingginya kecelakaan lalu lintas dan rendahnya kwalitas kecelakaan lalu lintas (dibandingkan dengan ciri lalu lintas kewilayahan), pada dasamya adalah bentuk-bentuk masalah yang timbul di atas permukaan. Sejauh mana kondisi yang muncul di atas permukaan tersebut secara akal sehat dengan tolok ukur “time utility ” dan “place utility ” dapat ditolerir, maka berdasarkan pendekatan “gunung es” sebenamya berakar dan bersumber pada Police Hazard. Police Hazard adalah kondisi yang timbul dan terjadi yang mana bilaa dibiarkan akan dapat muncul sebagai faktor aktual seperti kemacetan, pelanggaran, kecelakaan, dan kesemrawutan lalu lintas sebagai diuraikan diatas
Police Hazard di bidang lalu lintas yang dimaksud pada giliramya temyata bersumber dan berakar pada tingkat awal perencanaan pelaksanaan manajemen lalu lintas perkotaan yang di dalam dinamika aplikasinya dihadapkan pada. kondisi dinamis dari permintaan/demand yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan srategik poleksosbudhankam serta keterbatasan penawaran/supply yang sangat tergantung pada geografi, sumber daya alam dan demografi.
Oleh karena itu untuk mengidentifikasikan dan menganalisa anatomi masalah manajemen lalu lintas perkotaan serta trend perkembangannya akan dilakukan penguraian terhadap sumber dan akar masalahnya, dalam hal ini adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lalu lintas perkotaan.
b. Perencanaan Sistim Lalu Lintas di Jakarta
Manusia sebagai mahluk sosial dalam kehidupan kemasyarakatannya memerlukan tata ruang atau wahana. dalam hal ini tata ruang perkotaan. Untuk menampung kegiatan manusia bermasyarakat di Jakarta maka tata ruang tersebut, direncanakan dan diatur dalam pemanfaatan tata guna tanahnya untuk kepentingan-kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkembang seperti pertanian, perindustrian, perumahan, perkantoran, pendidikan. perdagangan, pelabuhan, kebudayaan, jaringan transportasi dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan pengembangan kota Jakarta yang ingin dicapai.
Sehubungan dengan hal itu, maka untuk kepentingan memenuhi kebutuhan interaksi sosial pada khususnya dan mendukung dinamika kegiatan kehidupan bermasyarakat pada umumnya, maka direncanakanlah pencukupan kebutuhan prasarana transportasi dan kebutuhan sarana transportasi yang serasi, selaras dan berimbang yang terdiri dari :
1) Asal dan tujuan pergerakan (origin and destination)
2) Pertukaran moda angkutan (transport mode interchange model split)
3) Moda angkutan perantara (intermediate transport mode)
Dalam perencanaan manajemen transportasi perkotaan pada dasaranya meliputi dua aspek yaitu penyediaan fasilitas transportasi untuk suatu pengembangan wilayah baru dan untuk wilayah yang sudah ada.
Kedua aspek perencanaan tersebut pada hakekatnya mempunyai prinsip dasar yang serupa yaitu aspek karakteristik pola perjalanan yang akan terjadi sehingga perlu diketahui dengan cermat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif permintaan (demand) dan penawaran (supply) atas pencukupan kebutuhan prasarana transportasi dan sarana transportasi.
c. Konsep Perencanaan
Sehubungan dengan itu maka sebenarnya konsep perencanaan meliputi aktivitas :
1) Pendataan/inventarisasi, yang meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat, pola pergerakan asal tujuan, prasarana dan sarana transportasi dan rencana pengembangan wilayah (masterplan).
2) Pembentukan model matematika/transport modelling, yaitu suatu rumusan mamatika yang dikembangkan berdasarkan pendataan/inventarisasi yang dilakukan dan dihasilkan, dalam hal ini antara lain adalah bagaimana perjalanan perwilayahan/zona; distribusi perjalanan antar wilayah/zona dan route yang dipakai dalam masing-masing perjalanan.
Mengetahui distribusi perjalanan adalah merupakan awal perencanaan untuk mengetahui perkiraan demand yaitu jumlah perjalanan yang ditimbulkan dari suatu zona atau yang masuk ke dalam suatu zona (traffic generation). Sedangkan proses berikutnya, distribusi perjalanan adalah untuk memperkirakan asal dan tujuan perjalanan (traffic distribution) yang selanjutnya dianalisa dan menghasilkan apa yang dinamakan matrik asal dan tujuan perjalanan (traffic assignment) baik pada tingkat fasilitas yang ada diperbaiki/ditingkatkan maupun dikembangkan.
Jika ingin diketahui lebih lanjut tentang pemilihan moda angkutan, perlu dilakukan proses yang dinamakan model split. Hal ini dapat dilakukan pada saat merumuskan permintaan yang diperkirakan (traffic generation) maupun setelahnya. Selanjutnya diterapkan dalam berbagai altemative supply yang disiapkan dan selalu dievaluasi kelayakamya dari berbagai aspek.
3) Untuk mengetahui apakah karakteristik pergerakan lalu-lintas yang terjadi dan yang akan terjadi dapat dipenuhi oleh fasilitas yang telah diperbaiki/ ditingkatkan/dikembangkan, maka perlu dilakukan kegiatan evaluasi altematif. Kegiatan evaluasi altematif tersebut dilakukan dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan dari sudut investasi (economic/cost and benefit) dampak lingkungan termasuk dampak kamtibcarlantas dan sudut operasionalnya.
Dari evaluasi yang cermat dan menyeluruh terhadap proses perencanaan yang dilakukan maka dapat diajukan altematif action plan yang terbaik yang mendasarkan pada pengambilan keputusan.
d. Transportasi Perkotaan
Mengingat masalah transportasi secara mendasar ditimbulkan oleh karena kurang serasi, selaras dan seimbangnya faktor supply dan demand dan ditambah kondisi ketidakteraturan prasarana dan sarana transportasi; disiplin/etos kerja penyelenggara dan pengguna transportasi; efektifitas, pengendalian, pengaturan penegakan hukum serta, hukum itu sendiri, maka dalam hal ini perlu adanya komitmen dan kemauan politik dari pengambil keputusan sehingga dapat dilakukan suatu prioritas yang diputuskan sebagai rekomendasi agar dapat dilakukan aksi terencana (action plamed) secara terpadu, tertahap dan berkelanjutan.
Dari uraian di atas yang berkaitan dengan proses awal perancangan transportasi perkotaan terpadu, maka jelaslah bahwa di dalamnya terdapat dua hal yang dapat diketengahkan, yaitu sejauh mana keunggulan proses perencanaan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan.
Proses perencanaan dalam pencukupan kebutuhan sarana transportasi dan kebutuhan prasarana transportasi apabila dikaitkan dengan pola kegiatan tata guna lahan (land used) yang terdiri dari sistim kegiatan kehidupan bemasyarakat yang terjadi dan berkembang (asta gatra), maka terlihat bahwa interaksi antara kebutuhan sarana transportasi dan kebutuhan prasarana transportasi akan menghasilkan suatu pergerakan manusia dan atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan (yang dikemudikan oleh manusia) dan atau pergerakan manusianya sendiri (pejalan kaki) yang disebut sebagai sistim lalu-lintas kota Jakarta.
Sistim lalu lintas kota Jakarta, kondisi unjuk kerjanya (performance, akan ditentukan sejauh mana komponen-komponen yang ada di dalamnya yaitu manusia (pengemudi/pejalan kaki); prasarana transportasi jalan dan perlengkapan sarana transportasi angkutan dan lingkungan yang terkait dan berpengaruh dapat dikelola sedemikian rupa sehingga mampu memadukan komponen-komponen yang terkait dan berpengaruh tersebut, yang akan menserasikan demand dan supply yang selalu bergerak dinamis sesuai dengan lingkungan strategi yang mempengaruhinya.
Pengelolaan sistim lalu lintas perkotaan dalam makalah ini diartikan sebagai manajemen operasional lalu lintas perkotaan terpadu sebagai bagian integral dan manajemen transportasi perkotaan terpadu agar ruang lingkup pembahasamya dapat dibatasi.
Dalam kedua manajemen yang saling terkait itu jelas faktor manajemen merupakan faktor penting di dalam keberhasilamya. Dalam hal ini adalah manusia-manusia yang mengawaki institusi/organisasi yang terkait baik di utama maupun di lini pendukung di dalam pelaksanaan manajemen opersional lalu lintas perkotaan terpadu tersebut.
e. Institusi/Organisasi Terkait
Institusi/organisasi di lini utama yang terkait adalah Bapeda/Dinas Tata Kota yang mewakili wewenang di dalam kebijaksanaan tata ruang dan tata guna land used; Kanwil/Dinas PU yang memiliki wewenang atas kebijakan pencukupan kebutuhan prasarana transportasi; Kanwil Perhubungan/Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berwenang atas kebijakan pencukupan kebutuhan
Tansportasi dan Kepolisian cq. Polantas dan DLLAJ yang berwenang dalam penyelenggaraan rekayasa dan manajemen lalu lintas (traffic engineering and traffic management) pendidikan lalu lintas serta pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas (Traffic Law Enforcement).
Kembali pada pengertian administrasi lebih lanjut Waldo menyatakan bahwa administrasi itu tidak berada dalam ruang yang hampa tetapi berada dalam suatu kondisi yang dinamis yang selalu terkait dengan faktor-faktor lingkungan strategik yang mempengaruhinya. Oleh karena itu faktor manusia yang mengawaki institusi/organisasi yang terkait didalam manajemen operasional lalu lintas perkotaan terpadu tidaklah cukup bekerja semata-mata pada profesi otoritas dan visi/persepsi masing-masing tersebut. Wajib pula dikembangkan kemampuan “human relation” untuk mewujudkan komunikasi dan pengertian antar otoritas yang terkait didalam dinamika aplikasi manajemen opersional lalu lintas perkotaan terpadu, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang serasi, selaras dan seimbang. Apalagi dalam mengahadapi perdagangan bebas tahun 2004 yang mempersyaratkan kualitas dan kemandirian manusia Indonesia dan dinamikanya secara global dipengaruhi pula oleh kemajuan IPTEK dan perdagangan bebas.
Maka untuk mampu mewujudkan manajemen operasional lalu lintas perkotaan yang terpadu dan mampu mengantisipasi trend perkembangan lingkungan strategik yang berpengaruh; maka salah satu persyaratamya adalah adanya sumber daya manusia yang mengawaki institusi/organisasi yang terkait dan memiliki otoritas dalam manajemen opsnal lalu lintas perkotaan, yang mampu merubah visi, persepsi dan sikap tindak dalam menangani masalah lalu lintas perkotaan dari sikap-sikap yang mengutamakan birokrasi, myope, egois sektoral menuju sikap-sikap yang mengutamakan effectivitas dan efficiensi, berpandangan jauh ke depan (far sighted) dan sukses melalui kebersamaan. Semua ini karena menyadari dan menghormati kebhinekaan antar otoritas untuk mewujudkan ketunggal-ikaan dalam mewujudkan sistim lalu lintas perkotaan yang terpadu.

f. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Penyelenggaraan Management Operasional Lalu Lintas Perkotaan Terpadu
Dari uraian terdahulu telah dicoba digambarkan komponen-komponen yang terkait dalam penyelenggaraan manajemen transportasi perkotaan yang melipun : sarana transportasi, prasarana transportasi yang interaksi dari kedua komponen tersebut yang menghasilkan pergerakan manusia dan atau barang menjadi sistim lalu lintas perkotaan dimana pengaturan dan pengendaliamya dilaksanak-as melalui keterpaduan penerapan sistim rekayasa dan manajemen lalu lintas, sistn pendidikan masyarakat pemakai jalan dan sistim penegakan hukum di bidang lalu lintas yang baik.
Aktivitas-aktivitas tersebut tidak dilakukan oleh sebuah institusi/organik melainkan dilakukan oleh banyak institusi/organisasi yang memiliki oto dan peranan masing-masing. Jadi konkritnya dalam penyelenggaraan manaj lalu lintas perkotaan terpadu, kuncinya terletak sejauh mana institusi/organi yang terkait tersebut mampu mewujudkan keterpaduan di dalam pengelolaan komponen-komponen utama sistim lalu lintas, yaitu sarana transportasi, pra sarana transportasi, pemakai jalan (pengemudi dan pejalan kaki) dan lingkungan secara sendiri-sendiri maupun secara terpadu.
Sebagimana telah diuraikan terdahulu tentang proses perencanaan penentuan permintaan (demand), maka setelah berbagai jumlah dan jenis permintaan (demand) tersebut diketahui tentunya harus diimbangi dengan berbagai jenis penawaran (supply) yang sesuai.
Apabila didalam penawaran (supply), kondisi disiplin pemakai jalan factor-faktor lingkungan yang berpengaruh terdapat kelemahan, maka akibatnya akan timbul kontribusi besar yang berpengaruh dalam penyelengga manajemen operasional. lalu lintas perkotaan terpadu. Pada giliramya mencuat ke atas permukaan sebagai bentuk-bentuk gangguan Kamtibcar Lantas.
Untuk memperjelas persoalannya, berikut ini akan. dicoba ditinjau dengan lebih rinci perkomponen:
1) Prasarana Transportasi
Pengertian prasarana transportasi atau juga infra struktur dalam arti luas akan mencakup segala benda/obyek yang disediakan/dipasang permanen untuk jangka waktu tertentu.
Dalam penyediaan prasarana transportasi atau infra struktur tersebut yang terpokok mencakup:
a) Trase jalan dan kelengkapamya
(1) Rute jalan
(2) Daerah milik jalan
(3) Badan jalan
(4) Perlengkapan jalan
(5) Dan lain-lain
b) Fasifitas lalu lintas jalan
(1) Terminal/stasiun/pelabuhan
(2) Halte
(3) Parkir
(4) Penyeberangan
(5) Bongkar/muat
(6) Dan lain-lain
c) Peruntukan tanah lahan
(1) Perumahan
(2) Perkantoran
(3) Perdagangan
(4) Perindustrian
(5) Rekreasi/hiburan
(6) Pendidikan/sekolahan
(7) Pertanian
(8) Dan lain-lain
Dari ketiga aspek prasarana transportasi/infra struktur tersebut ditinjau dari segi manajemen maka institusi/organisasi terkait yang memiliki kewenangan dan peranan, terletak pada berbagai intansi yang memiliki kewenangan dan peranan, terletak pada berbagai instansi yang berbeda dilingkungan pemerintah daerah yang nota bene instansi-instansi teknis/vertikal tersebut juga tak dapat melepaskan diri dari kebijakan yang ditetapkan oleh “Boss ” nya di tingkat birokrasi yang lebih tinggi, disamping kondisi sumber daya manusianya yang belum memadai, baik kualitas maupun kuantitas. Kondisi tersebut belum lagi kalau ditinjau dari sudut keterkaitan/keterpaduannya, dengan instansi teknis lain yang menangani baik komponen penawaran (supply) maupun komponen permintaan (denwnd) di luar prasarana transportasi/infra struktur yang memiliki performance serupa.
Jadi disini jelas apabila manajemen di bidang prasarana transportasi/infra struktur mulai dari perencanaan, pengorganisasian tugas, pelaksanaan dan, pengendaliamya tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menimbulkan kejanggalan-kejanggalan yang merupakan Police Hazard dan manakala tidak segera ditangani dengan benar dapat menimbulkan faktor aktual yang muncul di atas permukaan dalam bentuk berbagai gangguan Kamtibcar Lantas/kesemrawutan lalu lintas.
Contoh: penentuan trase jalan berada dalam kewenangan dinas PU lain pihak kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan yang menyangkut kebijakan hirarchis jalan, standarisasi pemarkaan, rambu-rambu das perlengkapan laimya berada dalam kewenangan Kakanwil Perhubungan/DLLAJ serta pengawasan dan penegakan hukumnya berada pada kewenangan Kepolisian cq. Polisi Lalu Lintas.
Kenyataan di lapangan masing-masing otoritas tersebut di dalam menanganinya cenderung mempunyai prinsip-prinsip sendiri-sendiri.
Hal serupa dapat terjadi juga terhadap aspek fasilitas lalu lintas dan peruntukan tanah. Sebagai contoh pada penerapan “Bus Way”di kota Jakarta yang terkesan sangat tidak professional dimana hardwarenya yang terdiri dari jalan dan perlengkapannya maupun softwarenya yang berupa seperangkat peraturan dan Undang-undang yang mengaturnya tidak saling menunjang. Pada saat pertama kali diterapkan banyak orang yang bingung karena sama sekali tidak ada sosialisasi mengenai konsep baru tersebut. Walaupun pada prinsipnya konsep ini sangat bagus sekali untuk memberikan alternative angkutan bagi masyarakat, sehingga akan mengurangi kemacetan.
2) Sarana transportasi
Ini merupakan moda angkutan yang dirancang dan dipilih untuk melalui prasarana jalan sesuai dengan fungsi dan hirarchisnya dalam rangka mengimbangi perkembangan pergerakan asal tujuan manusia. Moda, angkutan yang diuraikan di sini adalah kendaraan bemotor, karena dinilai merupakan masalah yang paling dominan dalam lalu lintas perkotaan sehingga tidak mencakup moda yang lain. Moda angkutan kendaraan bermotor yang dimaksud dapat dibagi secara umum sebagai berikut.
a) Angkutanpribadi
(1) Sedan
(2) Jeep
(3) Pick Up
(4) Sepeda Motor
(5) Dan lain-lain
b) Angkutan umum
(1) Bus
(2) Metromini/bus
(3) Mikrolet
(4) Dan lain-lain
c) Angkutan barang
(1) Berbagai macam bus
(2) Berbagai macam kontainer
(3) Dan lain-lain
Ketiga kelompok besar moda. angkutan tersebut tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dikaitkan dengan dimensi ukuran, dimensi penampilan maupun dimensi daya angkutnya, dimana masing-masing jenis moda angkutan di dalam operasionalnya membutuhkan ruang gerak yang berbeda-beda. Sehingga sistim pengoperasian moda angkutan tersebut diperlukan penyesuaian dengan media/prsarana jalan dalam kaitan dengan fungsi, hirarchis dan karakteristiknya.
Disamping itu masalah laik jalan dari moda-moda, angkutan tersebut juga dapat berpengaruh dalam sistim pengoperasiamya yang dapat menimbulkan akibat mogok dijalan, ketidakseimbangan antara daya dukung jalan dengan beban ganda serta polusi udara/suara dan lain-lain. ditinjau dari sudut manajemen maka kondisinya sama seperti uraian terdahulu.
Kewenangan dalam pengelolaan moda angkutan dalam rangka mengimbangi kecenderungan pertumbuhan demand berada pada Kanwil Perhubungan cq. DLLAJ namun dalam operasionalisasinya DLLAJ tidak berdiri sendiri melainkan memiliki keterkaitan dengan instansi-instansi lain yang memiliki wewenang dan peranan berkaitan dengan moda angkutan tersebut. Misalnya, Kepolisian cq. Polantas dengan masalah registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Daerah berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan retribusi laimya, Organda berkaitan dengan operasionalisasi perusahaan-perusahaan angkutan umum, baik manusia, barang dan lain sebagainya.
Kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksana fungsi-fungsi manajemen moda angkutan inipun akan dapat menimbulkan Police Hazard yang pada giliramya apabila tidak segera diatasi akan muncul dalam bentuk-bentuk gangguan Kamtibcar Lantas di atas permukaan.
Contoh: misalnya atas dasar perencanaan diketahui terdapat kebutuhan moda transportasi untuk mengangkut katakanlah 600 penumpang perjam yang akan melintasi suatu jalan arteri. Dan DLLAJ harus menetapkan moda angkutan umum. apa yang akan dioperasikan apakah mikrolet yang bermuatan 12 orang sejunilah 50 buah yang nota bene mungkin dimiliki oleh koperasi yang mengatasnamakan ABRI atau Pegawai Negeri atau; Lembaga-lembaga Legislatif. Atau bus yang bemuatan 75 orang sejumlah 8 buah yang nota bene mungkin milik perusahaan swasta besar.
Ditinjau dari sistim transportasi, tentunya supply yang dipilih akan lebih efisien dengan menggunakan 8 buah bus daripada 50 buah mikrolet. 142C ini dikarenakan oleh pertimbingan gangguan lalu lintas yang mungkin terjadi, dimana 1 buah mikrolet memberi kontribusi tingkat gangguan = 1,2 Satuan Mobil Penumpang (SMP) dan 1 buah bus tingkat gangguamya + 2 SMP. Jadi tingkat gangguan kedua moda angkutan tersebut terhadap lalu lintas adalah (50 x 1,2 = 60) : (8 x 2 = 16) atau ± 4: 1 atau dengan kata-kata lain ditinjau dari sudut gangguan lalu lintas yang ditimbulkan penggunaan bus 4x lebih efisien dibanding penggunaan mikrolet.
Keputusan pemilihan moda angkutan umum seperti ini sering kali, dipengaruhi oleh banyak faktor, baik teknis maupun non teknis sehingga sering terjadi keputusan yang tidak rasional atau mengulur-ngulur pengambilan keputusan atau memutuskan untuk tidak mengambil keputusan. Akibatnya seperti yang terjadi di Jakarta, di satu pihak tidak pemah kunjung tiba keputusan terhadap pemilihan moda angkutan umum (masal) yang ditetapkan dan dilaksanakan (yang nota bene akan mengurangi gangguan lalu lintas), di lain pihak masyarakat memutuskan sendiri pemenuhan pencukupan kebutuhan akan sarana transportasi sendiri-sendiri dengan cara berlomba-lomba membeli kendaraan pribadi mulai dari sepeda motor jeep, sedan, pick up, dan alhasil macet lagi … macet lagi.
3) Pemakai jalan
Adalah merupakan masyarakat lalu lintas sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia yang sedang mengalami proses perubahan dari masyarakat agraris/tradisional/emosional menuju masyarakat industri modem/rational. Perubahan tersebut terutama terjadi di lingkungan perkotaan terutama sekali di Jakarta. Namun dilain pihak wilayah perkotaan megapolitan juga dibanjiri oleh arus urbanisasi yang berasal dari masyarakat pedesaan yang mencoba keberuntungan di perkotaan/megapolitan tersebut.
Dalam penyelenggaraan manajemen lalu lintas perkotaan terpadu, salah satu komponennya adalah pemakai jalan yang terdiri dari pengemudi, pejalan kaki, penumpang dan pedagang kaki lima/asongan, maka mau tidak mau para penyelenggara manajemen lalu lintas perkotaan dan tingkat top management sama dengan lower management secara terintegrasi dituntut untuk memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan dan teknologi lalu lintas perkotaan serta mampu mentransfomasikan bagaimana yang seharusnya dan tidak seharusnya dan mengapa harus demikian di dalam menyikapi peraturan dan ketentuan-ketentuan ataupun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam sistim lalu lintas perkotaan tersebut.
Dalam sistim lalu lintas kita kenal istilah sistim 3E, yaitu : Engineering, Education dan Enforcement. Sistim 3E itu dengan kata-kata yang sederhana dapat dikatakan, yaitu setelah dilakukan penataan apa dan bagaimana di dalam berlalu lintas itu, serta telah dituangkan dalam perundang-undangan, peraturan dan ketentuan-ketentuan serta tanda-tanda lalu lintas, maka perlu dilakukan pendidikan baik formal maupun non formal terhadap pemakai jalan sehingga mereka mengetahui, mengerti dan menghayati apa yang boleh dan tidak boleh serta mengapa harus demikian.
Meskipun pemakai jalan itu manusia yang memiliki akal budi, tetapi ada keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, maka tentunya toch ada dan banyak juga yang masih melanggar hukum. Dalam rangka menegakkan hukum yang berlaku serta mencegah timbulnya pelanggaran yang kompetitif dan akumulatif maka barulah dilaksanakan penindakan hukum yang dilaksanakan secara profesional dalam arti pelanggar diperlakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang belaku. Hal ini juga merupakan bagian dari proses pendidikan kesadaran hukum. “Nemo dat quod non nebet ” adalah pepatah latin yang kira-kira artinya “Tidak seorang pun dapat memberikan apa yang ia tidak punyai”. Contoh: Bagaimana seorang petugas lalu lintas yang tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan mengemudi dengan selamat (safety driving) serta mengerti peranan dan fungsi serta cara bekerjanya traffic light, akan dapat mengoreksi pelanggaran lalu lintas di suatu perempatan yang dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh pelanggarnya, tanpa harus berargumentasi di pinggir jalan secara berlama-lama ataupun muncul di surat kabar dalam kolom Surat Pembaca.
Jadi ditinjau dari sudut manajemen, maka kondisi pemakai jalan yang secara umum memiliki perilaku sebagaimana diuraikan di atas akan menuntut kemampuan para penyelenggara sistim lalu lintas perkotaan yang tidak saja menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi transportasi, cq. Lalu lintas, tapi juga mampu mentransformasikamya kepada masyarakat pemakai jalan secara sistematis, efektif dan efisien, dalam rangka merubah perilaku pemakai jalan yang sesuai dengan sistim lain lintas perkotaan yang telah dirancang dan diimplementasikan.
4) Lingkungan
Lingkungan sebagaimana diuraikan dalam membahas pertimbangan dalam memilih altematif-altematif yang direkomendasikan tidak diartikan sebagai lingkungan dalam arti sempit, misalnya AMDAL juga mencakup analisa dampak Kamtibcar Lantas serta lebih luas dalam arti Asta Gatra. Oleh karena itu para penyelenggara sistim lintas perkotaan tidak saja cukup hanya menguasai hal-hal yang berupa teknis pada bidangnya masing-masing tapi diharapkan juga me wawasan yang lebih luas, karena faktor lingkungan sangat berperan pengambilan keputusan dari altematif perencanaan sistim lalu lintas jalan yang akan diimplementasikan.

BAB III
PEMBAHASAN

a. Sumber Daya Manusia
Uraian di atas mengutarakan bahwa upaya menangani kondisi lalu lintas perkotaan dikaitkan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi serta kebijakan umum yang digariskan, ternyata membutuhkan penyelenggaraan manajemen operasional lalu lintas perkotaan terpadu, yang menuntut kwalitas integritas sumber daya manusia. Sumber daya manusia, yang mampu mengawaki institusi/organisasi yang terkait dan saling mempengaruhi, baik di tingkat supra struktur maupun di tingkat infra struktur. Sumber daya manusia. yang memenuhi kriteria: profesional, efektif, efisien dan modem. Artinya sumber daya manusia tersebut dapat menguasai bidang pekerjaan yang digelutinya dan kaitannya dengan bidang pekerjaan yang lain; berpikir dan bekerja secara rasional dan komprehensif urgral serta memiliki sikap pandang ‘faxsighted”, demokratis, terbuka dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/golongan.
b. Pengembalian Keputusan
Pergerakan kendaraan di atas prasarana jalan yang direncanakan dan di oleh pemerintah dan swasta dalam rangka mengimbangi demand yang adalah hak asasi pemerintah untuk mengatur dan mengendalikamya. Juga tata ruang dan tata guna tanah; adalah hak asasi rakyat untuk membeli memiliki, namun peruntukan pemanfaatamya, pemerintahlah yang harus mengatur dan mengendalikamya.
Demikian juga misalnya pedagang asongan di trotoar/pinggir jalan untuk menanggulangi masalah pedagang kaki lima harus dipikirkan tempat yang khusus untuk itu sehingga. Fungsi jalan benar-benar dapat dioptimalkan.
Kemudian juga untuk mengatasi pengguna jalan lainnya seperti pejalan kaki, kendaraan penderita cacat, pengendara sepeda, dan pengendara sepeda motor dibawah 200cc, juga harus diperhitungkan hak mereka untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanannya. Dengan menyediakan jalur khusus yang hanya boleh dilalui oleh mereka. Dan sebagai tambahan, masalah lingkungan juga harus diperhatikan, khususny masalah polusi udara, polusi suara. Yang penanggulangannya dengan melakukan tes uji emisi gas buang dan penggunaan bahan baker gas dan penggunaan barrier (sejenis pagar pembatas anti polusi suara)dipinggir jalan apabila melewati daerah sekolah rumah sakit dan pemukiman.
Prinsip-prinsip seperti ini kurang diketahui, dimengerti, dan dihayati baik oleh penyelenggara lalu lintas maupun pelaku dan pengguna jasa lalu Padahal prinsip tersebut sebenamya sudah tersirat dalam UUD ’45 dan pelaksanaamya memang memerlukan sikap yang bijaksana.
c. Manajemen Operasional
Semua yang ada diatas tadi kurang dijadikan pertimbangan dalam penyelenggaraan manajemen operasional lalu lintas perkotaan masing-masing moda terutama oleh para pengambil keputusan. Akibatnya terjadi karena terjadi kurang dilakukan pengaturan dan pengendalian pergerakan kendaraan pribadi melalui penciptaan berbagai peraturan yang membatasi dan penegakan hukum yang efektif. Contohnya adalah pengaturan on street parking; larangan bongkar muat (permanen/temporer); penerapan retribusi kemacetan; kewajiban memiliki garasi; parkir umum bagi kendaraan yang akan mendapatkan STNK/ TNK; penerapan pajak kendaraan progresif terhadap kepemilikan kendaraan dan penerapan pajak khusus bagi kendaraan-kendaraan tertentu yang hanya bergerak di jalan umum pada jam/hari tertentu dan lain sebagainya.
Prinsipnya pergerakan kendaraan pribadi di prasarana jalan yang terbatas harus diberi disinsentif Yang rasional dan proporsional sesuai dengan kondisi lalu-lintas yang dihadapi. Sebagai konsekuensinya, tentunya pemerintah wajib mengembangkan dan menata serta memberi insentif melalui peraturan-peraturan operasionalisasi moda angkutan umum/masal yang konduktif dalam upaya menarik investasi agar moda angkutan umum/masal yang sehat dapat tumbuh berkembang sehingga dapat memperbaiki kondisi
Kalau kita melihat stasiun kereta api di Tanjung Priok yang mempunyai jaringan yang luas, baik di dalam maupun ke luar kota, mengapa alternatif rencana pencukupan kebutuhan pergerakan lalu lintas barang/orang melalui moda kereta api tersebut belum juga terdengar. Disamping itu mengapa pemerintah daerah Jakarta belum juga berpikir untuk mengatur dan melaksanakan angkutan khusus untuk anak-anak sekolah secara terpadu, padahal kita melihat bahwa pada saat sekolah libur lalu-lintas perkotaan cukup nyaman.
d. Moda Angkutan Umum Terpadu
Tentu saja karena berbicara moda angkutan umum berarti masalah bisnis, masalah tenaga kerja, masalah cost and benefit dan lain-lain, maka konsekuensi logisnya sumber daya manusia penyelenggaraamya perlu melakukan perubahan sikap attitude dan ethos kerja yang sesuai dengan tuntutan bisnis.
Dalam hal ini penerapan Moda Angkutan Umum Terpadu di Jakarta dapat dilakukan dengan mengembangkan konsep “Busway” atau juga dengan menciptakan alternative angkutan lain seperti “subway”, “cabel train” dan banyak bentuk angkutan yang lain. Pengadaan angkutan ini harus professional sehingga masyarakat akan memilih naik moda angkutan umum daripada moda angkutan pribadi.
Penerapan keterpaduan antar moda angkutan umum; konsumen jelas banyak membawa keuntungan seperti :
1) Bagi konsumen (angkutan manusia) a) Lebih mudah untuk mengatur perjalanan dan ongkos b) Angkutan lebih cepat. c) Mengurangi waktu yang hilang d) Dan lain-lain
2) Bagi konsumen (angkutan barang) a) hanya memerlukan satu agen b) beban dokamen berkurang c) prosedur pengurusan lebih pendek d) hemat biaya e) dan lain-lain
Sehingga apabila kondisi keuntungan-keuntungan yang dijanjikan terserbut dapat diwujudkan, maka seperti apa yang diutarakan dalam bab pedahuluan bahwa transportasi ditinjau dari kaca mata ekonomi adalah merupakan integral dari production cost, maka berarti bahwa keterpaduan antar angkutan umum tersebut akan memberi konstribusi nyata terhadap memenangkan keunggulan kompetitif dan komperatif dalam menghadapi perdagangan bebas AFTA tahun 2004 di Jakarta.
e. Hasil yang akan dicapai
Kerugiamya sebenarnya praktis tidak ada kecuali menuntut kerja keras pemerintah dengan kemampuan merayu dan merangkul sektor swasta untuk dapat bermitra dalam menyelenggarakan pembangunan keterpaduan antar moda angkutan umum/massal tersebut. Semua itu tentu wajib pula didukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung persyaratan-persyaratan yang diperlukan, antara lain: peraturan tentang perusahaan dan pengusahaan; peraturan-peraturan tentang investasi, pajak, subsidi pemerintah, tarif, trayek, prioritas bagi operasi pergerakan angkutan umum/massal, serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan kepentingan menghadapi era perdangan bebas, yang dapat mengurangi unefficiend serta biaya tinggi.
Maka rumusan strategi penanganan operasional masing-masing moda dengan konsep keterpaduan adalah :
1) Profesionalisme, efektifitas, efisien dan modem
2) Sukses melalui kebersamaan
3) Senyumnya pemakai jalan adalah adalah suksesnya penyelenggara lalu lintas.
Serta didukung dengan motivasi yang kuat dengan motto “Tekadku Pengabdian Terbaik” sebagai pertanggung jawab para penyelenggara transportasi dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita, nasional sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 .
f. Pola Supply and Demand
Dewasa ini saya rasakan seolah-olah rakyat diperkotaan selalu diiming-imingi pemyataan-pemyataan di koran yang menyatakan pembangunan jalan Y atau Z akan memecahkan kemacetan lalu lintas. Memang betul, tapi hanya bersifat sementara. Selanjutnya selang beberapa waktu kemudian akan kemacetan lagi. Karena tata guna tanah untuk jaringan transportasi/jalan diIndonesia terutama di perkotaan masih jauh dari standart intemasional yang berlaku.
g. Pemberdayaan Harus Serentak
Pembangunan jaringan jalan akan terasa manfaatnya apabila diimbangi dengan gerakan yang serentak, terpadu dan seimbang. Upaya rasionalisasi pengaturan dan pengendalian pertumbuhan moda angkutan, yaitu dengan cara memberi disinsentif terhadap pergerakan moda angkutan pribadi serta memberi insentif terhadap pergerakan angkutan umum/ massal dan khusus, (angkutan sekolah).
Disamping itu, juga kegiatan-kegiatan manajemen lalu lintas perkotaan antara lain pengawasan dan pengendalian tata guna, tanah, penyelenggaraan rekayasa dan manajemen lalu lintas serta pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang efektif dan bermakna.
h. Pengawasan dan Penegakan Hukum
Berbicara. mengenai pengawasan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dengan jujur belum efektif dan serupa dengan performance penyelenggaraan kebutuhan transportasi, prasarana transportasi dengan rekayasa dan manajemen lalu lintas.
Semua itu disamping disebabkan oleh belum sinkronnya pengelolaan komponen-komponen tata ruang/tata guna tanah, kebutuhan transportasi, prasarana transportasi dan penanganan terpadu lalu lintas yang meliputi engeneering, education dan enforcement. Disamping itu juga disebabkan oleh faktor intemal organisasi penegak hukum sendiri (CJS), hukumnya, penegakan hukum, pemberdayaan secara terintegrasi unsur penegak hukum dalam arti luas yang meliputi kegiatan penangkalan, pencegahan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.
Sebenamya masing-masing organisasi/kelompok organisasi yang mengelola komponen tata. guna tanah, prasarana transportasi, sarana. transportasi dan lalu mempunyai aparat pengawasamya masing-masing seperti: P2K, Inspektur Polisi Pamong Praja, Ketertiban. Umum, Perparkiran DLLAJ di samping itu sebagai inti pembinanya. Di dalam Kepolisian sendiri antara lain ada. Polisi lalu lintas, ada fungsi Polisi tugas umum/Sabhara dan fungsi Polisi masyarakat, yang nota bene sama-sama Polisi, tapi belum pemah diintegrasikan dan disinkronkan kegiatan masing-masing fungsi tersebut di lapangan kecuali kalau ada operasi-operasi sehingga pada giliramya kreativitas kerjanya tidak optimal karena selalu terasa kurang tenaga.
Oleh karena itu Polri dalam upaya membangun postur penegak hukum di lalu lintas, yang telah dan sedang: dilakukan adalah memperioritaskan program-program perbaikan dan pemberdayaan sistim pendidikan. Sistim pendidikan Kepolisian di bidang lalu lintas dengan sasaran dibangumya: Pusat Lalu Lintas yang standard, kurikulum, bahan ajaran, alat instruksi, proses belajar dan mengajar serta evaluasi pendidikan yang standard.
Hal ini dilaksanakan di Pusdik Lantas maupun di lembaga-lembaga pendidikan Polri yang lain yang mengajarkan. berbagai pengetahuan tentang Kepolisian di bidang lalu lintas. Dari sana diharapkan dapat dihasilkan Kader-kader Kepolisian di bidang lalu lintas dari berbagai strata kepangkatan/ yang mempunyai kualifikasi untuk bertindak sebagai instruktur maupun sebagai pelaksana fungsi lalu lintas Kepolisian di lapangan dan staf.
i. Pembenahan Organisasi dan Pendidikan Polantas
Disamping itu juga telah digelar program-program validasi organisasi Direktorat Lalu Lintas Direktorat Samapta Polri menjadi Direktorat Lalu Lintas Polri (Dit Lantas Polri). Pengukuhan fungsi dan peran Kepolisian diUULAJ serta ditariknya kembali Patroli Jalan Raya (PJR) dari Dit Samapta Polri ke Dit Lantas Polri.
Pembenahan dan pemberdayaan pendidikan lalu lintas Kepolisian telah diakselerasi dengan program-program kerja sama, Polri dengan Departemen Pekerjaan Umum cq. DitJen Bina Marga melalui “SatLantas Training Projecr yang telah berjalan dengan baik dan bermanfaat (sayangnya saat ini tersendat)
Kerja sama Polri dengan Kepolisian Belanda dengan pengiriman kader Polantas muda untuk belajar ke Politie Institute Verkeer en Mileu (PIVM) Apeldoom Belanda dan instruktur PIVM ke Pusdik Lantar Polri, serta kerja sama lainnya dengan Jepang melalui JICA dan dengan pemerintah Swedia.
Program-program tersebut di gelar sejak ± 1987 dalam rangka mengantisipasi perkembangan perlalu-lintasan di Indonesia pada umumnya dan di kota besar pada khususnya dalam memasuki abad ke XXI mendatang.
Langkah-langkah tersebut ditinjau dari strategi sukses melalui kebersamaan akan lebih baik lagi apabila :
1) Diteruskan program kerja sama di bidang pendidikan antara. Polri dengan DitJen Bina Marga (Sat Lantas Training Project) dan dapat ditingka lagi melalui kerja sama. Polri dengan Ditjen Perhubungan Darat (Di Hubdar).
2) Dikembangkamya program-program pendidikan orientasi antar instsnsi organisasi yang terkait dengan manajemen lalu lintas perkotaan.
3) Dibentuknya Traffic Board atau Dewan Manajemen Operasional Lalu-lintas Perkotaan Terpadu yang menghimpun wakil-wakil organisasi yang terkait di lini utama (Bapeda/Dinas Tata Kota; Dinas PU; Lalu Lintas dan. Angkutan Jalan dan Kepolisian Daerah cq. Polantas) dalam hal-hal tertentu dapat diikuti dan dilibatkan wakil-wakil org i institusi di lini pendukung. Dewan tersebut berfungsi sebagai wadah koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi (kiss) dalam manajemen operasional lalu lintas perkotaan terpadu dengan catatan wakil-wakil tersebut ditetapkan dalam SK Bersama dan benar-benar merupakan representasi dari organisasi/institusi yang terpilih dan memiliki otoritas untuk memutuskan sesuatu sesuai dengan kebijakan masing-masing. Dewan ini bukan organisasi struktural melainkan fungsional yang digerakkan oleh Sekretariat Bersama dan pirnpinan sidang dewan dilakukan secara bergilir oleh wakil-wakil organisasi/institusi yang dipilih tersebut melalui kesepakatan bersama.

BAB IV
PENUTUP

1. KESIMPULAN
a. Bahwa prinsipnya pemerintah dalam menyelenggarakan management operasional lalu lintas perkotaan masing-masing moda dalam rangka mengimbangi demand yang terjadi dan berkembang, wajib mengambil sikap keberpihakkan kepada moda angkutan umum/massal baik dijalan maupun kereta dibandingkan kepada moda angkutan pribadi.
b. Penanganan masalah lalu lintas perkotaan tidak akan efektif apabila dilakukan secara sektoral, jadi harus menyeluruh dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan instansi terkait
c. Perlunya dibentuknya Traffic Board atau Dewan Manajemen Operasional Lalu-lintas Perkotaan Terpadu yang menghimpun wakil-wakil organisasi yang terkait di lini utama (Bapeda/Dinas Tata Kota; Dinas PU; Lalu Lintas dan. Angkutan Jalan dan Kepolisian Daerah cq. Polantas) dalam hal-hal tertentu dapat diikuti dan dilibatkan wakil-wakil org i institusi di lini pendukung. Dewan tersebut berfungsi sebagai wadah koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi (kiss) dalam manajemen operasional lalu lintas perkotaan terpadu
d. Polri dalam upaya membangun postur penegak hukum di lalu lintas, memperioritaskan program-program perbaikan dan pemberdayaan sistim pendidikan.
e. Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan sistim lalu lintas perkotaan dan fungsi serta peranamya dalam kehidupan kemasyarakatan di segala bidang (poleksosbudhankam) ditentukan oleh faktor “time utility” dan “place utility”yang terintegrasi pada tingkat supra struktur (coordinated planning, programing dan action plan)
f. Karena masalah lalu lintas perkotaan yang dihadapi sudah cukup luas dan rumit, dan pemerintah menghadapi keterbatasan-keterbatasan, maka penanganamya perlu diterapkan azas selektive prioritas misalnya dengan penerapan kawasan tertib lalu lintas yang ditangani secara terpadu dengan cara-cara tersebut di atas.

2. REKOMENDASI
a. Agar diciptakan lembaga pelatihan bersama yang menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia dari masing-masing organisasi/intitusi yang terkait, sehingga lambat laun akan marnpu diwujudkan kesatuan visi, misi, strategi, persepsi dan sikap tindak di dalam menyikapi masalah-masalah lalu lintas perkotaan, serta kriteria integritas sumber daya manusia sebagaimana diuraikan di atas.
b. Agar diciptakan Traffic Board atau Dewan Manajemen Operasional Lalu Lintas Perkotaan Terpadu (DEMOLKOPAD) sebagai wadah untuk mewujudkan koordinasi, integrasi sinkronisasi dan. simplifikasi dalam rangka penyelenggaraan manajemen operasional lalu lintas perkotaan terpadu.
c. Agar manajemen operasional lalu lintas perkotaan terpadu dalam unplementasinya tidak didekati dari segi “science” semata, tapi dianjurkan iebih dari segi “art” dengan cara :
1) Siapa berbuat apa
2) Berkoordinasi dengan siapa
3) Bertanggung jawab pada siapa
d. Oleh karena itu segala ketentuan dan aturan maimya harus mampu disosialisasikan secara baik, antara lain dengan penerbitan “traffic code” di Indonesia yang dapat dipelajari dan dipedomani, yang intinya a” bagaimana seyogyanya berlalu lintas yang ainan, tertib, lancar, efisien dan nyaman.
e. Agar dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap tugas, fungsi, peranan dan wewenang masing-masing organisasi/institusi, baik di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, dan Kecamatan yang terkait dengan dan dalam penyelenggaraan manajemen lalu lintas terpadu. Selanjutnya agar disepakati batasan-batasan dan keterkaitan yang satu dengan yang lain kemudian dirumuskan dan disepakati bersama.