LAPORAN DISKUSI KELOMPOK TENTANG OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ANTAR WARGA (DESA) GUNA MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DALAM RANGKA KAMDAGRI DALAM RAPIM POLRI 2013

LAPORAN DISKUSI KELOMPOK TENTANG OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ANTAR WARGA (DESA) GUNA MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DALAM RANGKA KAMDAGRI DALAM RAPIM POLRI 2013 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Arus globalisasi yang terjadi saat ini membawa perubahan terhadap tatanan dunia. Dampaknya telah berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat internasional, regional … Continue Reading LAPORAN DISKUSI KELOMPOK TENTANG OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ANTAR WARGA (DESA) GUNA MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DALAM RANGKA KAMDAGRI DALAM RAPIM POLRI 2013

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan … Continue Reading PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

Relevansi politik dalam melihat urusan keamanan!

relevansi politik dalam melihat urusan keamanan! Perkembangan srtuktural internasional ditandai dengan berakhirnya perang dingin, perkembangan teknologi dan fenomena borderless world, demokrasi liberal dan pasar bebas. Perkembangan struktural internasional ini dimuat oleh Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History. Francis Fukuyama memberikan ramalan bahwa setelah runtuhnya perang dingin ditandai dengan … Continue Reading Relevansi politik dalam melihat urusan keamanan!

STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI.

STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI. BAB I PENDAHULUAN Selama berabad-abad, suku-suku bangsa di Indonesia umumnya hidup rukun tanpa benturan yang berarti. Tiba-tiba pada masa reformasi, konflik kesukubangsaan, agama, pelapisan masyarakat sepertinya ikut mengusik kedamaian, seolah-olah menyimbolkan kemerdekaan dari depresi yang mendalam. … Continue Reading STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI.

contoh membuat Rencana penelitian tentang :Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban Di Polres Langkat

Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban Di Polres Langkat beberapa referensi berikut dapat dijadikan acuan dalam penulisan naskah karya perorangan akuntabilitas dan pemolisian masyarakat anton tabah reformasi polri perkap 07 thn 2008 tentang polmas rekomendasi arah kebijakan polri KEARIFAN LOKAL OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK … Continue Reading contoh membuat Rencana penelitian tentang :Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban Di Polres Langkat

POSISI POLRI DALAM MENGANTISIPASI PENGGUNAAN SENJATA OLEH TERORIS DI INDONESIA

POSISI POLRI DALAM MENGANTISIPASI PENGGUNAAN SENJATA OLEH TERORIS DI INDONESIA Pendahuluan Perubahan lingkungan keamanan di Asia Pasifik terutama terkait pada masalah-masalah keamanan regional yaitu tentang percepatan pembangunan senjata penghancur massal atau Weapons of Mass Destruction (WMD). Percepatan pembangunan senjata yang sekarang lebih mengkhawatirkan daripada yang sebelumnya. Asia Pasipik merupakan sebuah … Continue Reading POSISI POLRI DALAM MENGANTISIPASI PENGGUNAAN SENJATA OLEH TERORIS DI INDONESIA

KASUS WISMA ATLIT DALAM KAJIAN KONSEP KEJAHATAN KORPORASI

KASUS WISMA ATLIT DALAM KAJIAN KONSEP KEJAHATAN KORPORASI by : DEPRI Pendahuluan Pemberantasan korupsi sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara mengingat korupsi bisa menimbulkan permasalahan yang serius bagi negara karena membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat; korupsi bisa merusak nilai – nilai demokrasi dan moralitas; dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan … Continue Reading KASUS WISMA ATLIT DALAM KAJIAN KONSEP KEJAHATAN KORPORASI

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KASUS LUMPUR LAPINDO

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KASUS LUMPUR LAPINDO Oleh : Depri Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Tragedi bencana lumpur Lapindo terjadi lebih dari 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2006, namun permasalahannya belum terselesaikan hingga saat ini, ini para korban lumpur Lapindo belum mendapatkan semua hak-haknya dari PT Lapindo. Berdasarkan Perpres Nomor … Continue Reading PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KASUS LUMPUR LAPINDO

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam KUHAP Oleh : Awaloedin Djamin

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam KUHAP Oleh : Awaloedin Djamin I.Pendahuluan 1.Pada tanggal 12 Februari 2008, saya menghadiri siding Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Ahli Pihak Terkait (kepolisian) dalam perkara perihal permohonan pengujian Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tenang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 2.Permohonan Pemohon … Continue Reading Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam KUHAP Oleh : Awaloedin Djamin

LAPORAN HASIL PENELITIAN KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU

LAPORAN HASIL PENELITIAN KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tugas menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas tersebut dilaksanakn oleh Kepolisian Negara Republik indonesia. Disamping itu, tugas … Continue Reading LAPORAN HASIL PENELITIAN KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU

INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA

INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA BY : RDD I. PENDAHULUAN Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechsataat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 1 Cita – cita filsafat yang telah dirumuskan para … Continue Reading INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA

TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT BY RDD I. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Dalam era reformasi Polri, salah satu tantangan yang dihadapi Polri adalah menjadi tulang punggung atau pelaku utama dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Bila dalam era sebelumnya peran Polri kurang begitu menonjol … Continue Reading TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM AKSI MOGOK KERJA

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM AKSI MOGOK KERJA by : RDD I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang mendasar, yang harus dilindungi dan dijamin. Di Indonesa, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan Aak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang. … Continue Reading PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM AKSI MOGOK KERJA

MANAJEMEN SEKURITI (PAM SWAKARSA) DALAM UU NO 2 TAHUN 2002

MANAJEMEN SEKURITI (PAM SWAKARSA) DALAM UU NO 2 TAHUN 2002 I.PENDAHULUAN Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut diperlukan berbagai upaya tidak terbatas pada Polisi saja, tetapi juga harus … Continue Reading MANAJEMEN SEKURITI (PAM SWAKARSA) DALAM UU NO 2 TAHUN 2002