NARASI LATIHAN LAPANGAN DALAM RANGKA APEL KASATWIL TAHUN 2013

IMG_2038

IMG_2096

ASSALAMULAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YANG TERHORMAT BAPAK KAPOLRI
YANG KAMI HORMATI PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI
DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

PADA PAGI YANG CERAH INI KITA IKUTI BERSAMA SATU RANGKAIAN KEGIATAN PERAGAAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH ANGGOTA POLRI DALAM RANGKA LATIHAN LAPANGAN APEL KASATWIL TAHUN 2013.

UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 MENJAMIN KEMERDEKAAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN MENGELUARKAN PENDAPAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA YANG HARUS DILAKSANAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG KUAT DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL, DEMOKRATIS, DAN BERDASARKAN HUKUM.

PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT MERUPAKAN SARANA PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT GUNA MENGHASILKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

SESUAI UNDANG UNDANG PEMILU DISELENGGARAKAN UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA MEMILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN LIMA TAHUN KEDEPAN DENGAN CARA LANGSUNG UMUM,BEBAS,RAHASIA,JUJUR DAN ADIL.

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN AMANAT TERSEBUT DIATAS DAN AGAR PEMILU TAHUN 2014 BERJALAN DENGAN AMAN, TERTIB DAN LANCAR DIPERLUKAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF MELALUI POLA-POLA PENGAMANAN YANG PERLU DIGELAR OLEH POLRI PADA SETIAP TAHAPAN PEMILU YANG TELAH DIAGENDAKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU YANG BERSIFAT NASIONAL, MANDIRI DAN INDEPENDEN SERTA NONPARTISAN.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENYELENGGARAKAN OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT YANG DILAKSANAKAN BERSAMA SATGAS OPERSI PUSAT (MABES POLRI) DAN SATGAS OPERSI DAERAH (POLDA) YANG DIBANTU TNI, INSTANSI TERKAIT SERTA MITRA KAMTIBMAS DALAM RANGKA MENGAMANKAN RANGKAIAN PEMILU 2014.

YANG TERHORMAT BAPAK KAPOLRI, PARA PEJABAT UTAMA POLRI DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA
PERAGAAN YANG AKAN KITA SAKSIKAN PADA PAGI HARI INI BUKAN SEPERTI PERAGAAN PADA ACARA-ACARA ULANG TAHUN MAUPUN ATRAKSI-ATRAKSI YANG MENAMPILKAN KEMAMPUAN DAN KEHEBATAN KETRAMPILAN BAIK PERORANGAN MAUPUN SATUAN NAMUN PERAGAAN PADA KALI INI ADALAH SATU RANGKAIAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN BAIK PERORANGAN MAUPUN SATUAN DIDALAM MELAKSANAKAN TUGAS MENGAMANKAN JALANNYA TAHAPAN PEMILU.
IMG_2076

YANG TERHORMAT BAPAK KAPOLRI, PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

KITA SAKSIKAN BERSAMA-SAMA PETUGAS POLRI MELAKUKAN PENGAMANAN DAN PENGAWALAN LOGISTIK PEMILU DARI TEMPAT PERCETAKAN MENUJU KPUD. TERLIHAT IRING-IRINGAN KENDARAAN PENGANGKUT LOGISTIK PEMILU YANG BERISI SURAT SUARA, TINTA DAN SEGEL.DALAM PERJALANAN DARI PERCETAKAN MENUJU KPUD SALAH SATU KENDARAAN MENGALAMI KERUSAKAN AKHIRNYA IRING-IRINGAN PENGANGKUT LOGISTIK PEMILU BERHENTI UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN KENDARAAN YANG RUSAK.

YANG TERHORMAT BAPAK KAPOLRI, PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

KITA SAKSIKAN BERSAMA PETUGAS POLRI YANG MELAKUKAN PENGAWALAN LOGISTIK TETAP MELAKSANAKAN PENGAMANAN TERHADAP KENDARAAN DAN MUATANNYA, KENDARAAN DILAKUKAN PERBAIKAN HINGGA SELESAI SELANJUTNYA PENGAMANAN DAN PENGAWALAN KENDARAAN PENGANGKUT LOGISTIK DAPAT DILANJUTKAN KEMBALI MENUJU KPUD.

YANG TERHORMAT BAPAK KAPOLRI, PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

SESUAI DENGAN TUGAS PUSDOKKES POLRI YG TERGABUNG DI DALAM SATGAS VVIP MELAKUKAN PEMERIKSAAN RUTIN KESEHATAN KEPADA CAPRES SEBELUM MELAKUKAN KEGIATAN KAMPANYE DAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN OLEH PANITIA.

DAN SAAT INI UNIT JIBOM SESUAI BUDOMLAK JIBOM SEDANG MELAKUKAN STERILISASI DI LOKASI YANG AKAN DIGUNAKAN KAMPANYE

• TEAM STERILISASI INI TERGABUNG DALAM SATGAS TINDAK KORBRIMOB, DENGAN KEKUATAN PERSONIL SEBANYAK 10 ORANG DENGAN DILENGKAPI DENGAN PERALATAN DETEKSI, PROTEKSI DAN PENJINAK.
UNTUK…
• UNTUK MEMBENTUK UNIT JIBOM DIPERLUKAN PERSONIL YANG MEMPUNYAI DEDIKASI, MENTALITAS, KESABARAN, KETRAMPILAN DAN INTELEJENSI YANG TINGGI SERTA KESETIAAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA.

UNIT JIBOM BRIMOB TELAH MEMPUNYAI REPUTASI DALAM MENANGANI DAN MENGUNGKAP KASUS PELEDAKAN BOM DIBERBAGAI DAERAH DI TANAH AIR.

PARA HADIRIN SEKALIAN DIDEPAN KITA MELINTAS ROMBONGAN CAPRES YANG AKAN MELAKSANAKAN KAMPANYE DIBAWAH PENGAWALAN TEAM VVIP.
• TEAM VVIP DARI DIR PAM OBSUS POLRI SELAKU PEMBINA FUNGSI PENGAMANAN VVIP DAN VIP YANG BERSEKALA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, DENGAN WASPADA DAN SETIA MENDAMPINGI CAPRES YANG DIKAWALNYA.
• TEAM VVIP DILENGKAPI DENGAN 4 UNIT KR2 LANTAS, 2 UNIT KR4 LANTAS, 2 UNIT KR4 VVIP, 1 UNIT KR4 WALPRI, 1 UNIT KR 4 KANIT PAM OBSUS DAN 1 UNIT AMBULANCE.

SEBELUM MELAKUKAN KEGIATAN KA TIM PAM VVIP SELALU MELAKUKAN APP DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN ROMBONGAN (RANGKAIAN KONVOI) YG AKAN DI GUNAKAN OLEH CAPRES DALAM KEGIATANNYA.

TERNYATA DALAM PERJALANAN ROMBONGAN CAPRES MENDAPAT SERANGAN DARI KELOMPOK TAK DIKENAL MENGGUNAKAN SENJATA API DAN BOM.
• DALAM PERJALANAN ROMBONGAN MENDAPAT SABOTASE DENGAN TEMBAKAN DAN LEMPARAN BOM DARI KELOMPOK ORANG YANG TIDAK DIKENAL.
• DENGAN SIGAP TEAM PAM VVIP DAN WALPRI MENGAMANKAN CAPRES, UNTUK MENUJU KETEMPAT KAMPAYE MELALUI RUTE ALTERNATIFE.
• TEAM PAM VVIP MELAKUKAN PERLAWAN DENGAN MEMBALAS TEMBAKAN DAN BERUSAHA MENANGKAP PARA PELAKU PENGHADANGAN.
• DIBAWAH PERINTAH KANIT PAM WALPRI MELAKSANAKAN ESCAPE UNTUK MENYELAMATKAN CAPRES DENGAN TEKNIK MEKAR KODE KEMBALI.

SETELAH MELAKUKAN SERANGAKIAN PERLAWANAN DAN PENYELAMATAN AKHIRNYA CAPRES DAPAT DISELAMATKAN TANPA MENGALAMI CIDERA.

SETELAH SELAMAT DARI SOBOTASE CAPRES DIBAWA KE TEMPAT KAMPANYE MELALUI JALAN ALTERNATIFE YANG DITENTUKAN, NAMUN DIJALAN ALTERNATIFE TERSEBUT JALAN MACET TOTAL DISEBABKAN OLEH BANYAKNYA PESERTA PEMILU YG AKAN MENUJU TEMPAT KAMPANYE PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK TERTIB, SEPERTI NAIK MOTOR BERBONCENGAN 3, NAIK MOBIL BARANG, BERGANTUNGAN DIPINTU MOBIL DAN PENUMPANG YANG NAIK DI ATAS KAP MOBIL, SERTA BANYAK PENGENDARA KENDARAAN YANG TIDAK MEMATUHI RAMBU-RAMBU JALAN.

SETELAH MENDAPAT LAPORAN DARI PETUGAS LANTAS YANG PAM RUTE BAHWA TELAH TERJADI KEMACETAN YANG PARAH SEHINGGA MENGHAMBAT ROMBONGAN CAPRES YANG AKAN MELAKSANAKN KAMPANYE MAKA UNIT LANTAS MENURUNKAN TEAM QUICK RESPONNYA.
• LALU LINTAS MENURUNKAN TEAMNYA DAN DI BANTU OLEH UNIT PATROLI SAMAPTA UNTUK MENGURAI KEMACATAN TERSEBUT.
• EMPAT ORANG POLWAN TURUN DARI HELYCOPTER DENGAN MENGGUNAKAN REFLING DAN FAST ROOP

SETELAH DIATUR OLEH POLANTAS DAN SAMAPTA DENGAN SIKAP YANG RAMAH, BERSAHABAT, TEGAS DAN HUMANIS SITUASI LALU LINTAS DAPAT BERJALAN LANCAR KEMBALI DAN ROMBONGAN CAPRES DAPAT MELANJUTKAN PERJALANAN MENUJU TEMPAT KAMPANYE .

HADIRIN YANG KAMI HORMATI, SEKARANG KITA SAKSIKAN ORASI DARI CAPRES DI DEPAN PARA PENDUKUNGNYA.

NAMUN PADA SAAT CAPRES SEDANG BERORASI TIBA-TIBA ADA SALAH SEORANG PESERTA KAMPANYE YANG MELAKUKAN PENYERANGAN TERHADAP CAPRES,DENGAN SIKAP YANG CEPAT DAN TEPAT TIM WALPRI YANG MERUPAKAN PENGAWAL MELEKAT CAPRES MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MENGAMANKAN PELAKU DAN MENYELAMATKAN CAPRES

DENGAN KEMAHIRAN TEAM WALPRI SEHINGGA DENGAN CEPAT DAPAT MENGAMANKAN CAPRES DAN MENANGKAP PELAKU PENYERANGAN TERSEBUT UNTUK SELANJUTNYA DI SERAHKAN KEPADA SATUAN WILAYAH UNTUK DIPERIKSA SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU.

KAMPANYE DAPAT BERJALAN LANCAR KARENA PETUGAS DENGAN SIGAP MENYELESAIKAN SETIAP ANCAMAN.

DARI INFORMASI YANG DISAMPAIKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA PETUGAS PATROLI BAHWA TELAH TERJADI KERIBUTAN ANTAR DUA PENDUKUNG CAPRES YANG BERBEDA

DALAM PERJALANAN PULANG PARA PENDUKUNG PASANGAN CAPRES/CAWAPRES X DI JALAN BERPAPASAN DENGAN PENDUKUNG PASANGAN CAPRES Y YANG JUGA BARU KEMBALI DARI MENGIKUTI KAMPANYE, TERJADI KERIBUTAN ANTARA DUA PENDUKUNG CAPRES YANG BERBEDA INI , NAMUN DENGAN QUICK RESPON UNIT PATROLI SAMAPTA SEGARA TIBA DI TKP KERIBUTAN DAN DENGAN SIKAP YANG TEGAS DAN HUMANIS, KERIBUTAN ANTARA DUA PENDUKUNG CAPRES DAPAT DISELESAIKAN DENGAN BAIK DAN KEDUA BELAH PIHAK DAPAT MENERIMA DAN KEMBALI MELANJUTKAN PERJALANANNYA KEMBALI KERUMAHNYA MASING-MASING.

PADA MALAM HARI PUKUL 22.00 WIB DI SALAH SATU STATSION TV SWASTA YAITU TERATAI TV, SEDANG DIADAKAN KAMPANYE TERBATAS MELALUI MEDIA MASSA ELEKTRONIK DARI SALAH SATU CALON CAPRES DIMANA DALAM KAMPANYE INI DIHADIRI OLEH CAPRES , PARA TEAM SUKSES DAN BEBERAPA SIMPATISANNYA.

TERNYATA ADA KELOMPOK TAK DIKENAL MENYUSUP KEDALAM SIMAPATISAN UNTUK MELAKUKAN SABOTASE DAN PENCULIKAN TERHADAP CAPRES.
NAMUN KARENA KETATNYA PENJAGAAN DAN PENGAWALAN CAPRES OLEH PETUGAS KEPOLISIAN, MAKA PARA PELAKU PENCULIKAN MENGALIHKAN SASARAN PENCULIKAN, YANG DI CULIK ADALAH DUA ORANG TIM SUKSES YANG PALING BERPENGARUH

SETELAH MENERIMA BERITA TELAH TERJADI PENCULIKAN DI SALAH SATU STATSION TV SWASTA DENGAN QUICK RESPON UNIT IDENTIFIKASI, LABFOR DAN PENYIDIK DARI SATGAS GAKKUM SEGERA MENDATANGI TKP UNTUK MELAKUKAN OLAH TKP

USAHA KALI INI BERHASIL KELOMPOK PENCULIK MEMBAWA LARI DUA ORANG TIM SIUKSES CAPRES DISUATU TEMPAT YANG MASIH RAHASIA.

SAMBIL MENUNGGU HASIL PENYELIDIKAN DARI SATGAS INTEL DAN GAKKUM KAOPS PUS MENGUMPULKAN SELURUH SATGAS PUS UNTUK KOORDINASI LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL BERKAITAN DENGAN PENYANDERAAN TERSEBUT.

SETELAH MENDAPAT INFORMASI DARI SATGAS INTEL KAOPS PUS MEMERINTAHKAN SELURUH SATGAS PUS UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PEMBEBASAN SANDRA SESUAI DENGAN TUGAS MASING-MASING SATGAS .
• KITA SAKSIKAN DENGAN GERAKAN TAKTIS SECARA BERSAMAAN SEMUA UNIT DARI WANTERROR MENUJU TEMPAT PENYANDERAAN.
• UNIT WANTEROR YANG DIMILIKI SATUAN BRIMOB MENGGUNAKAN PERSENJATAAN SEBAGAI BERIKUT, SEJATA GENGGAM SIG SAUR YANG PEGANG OLEH DAN UNIT, SENJATA LARAS PANJANG MP-5 YANG DILENGKAPI DENGAN ALAT BIDIK DAN INFRA MERAH DAN ALSUS WANTEROR.

KANIT MELAKUKAN NEGOSIASI DENGAN PENYADERA AGAR MENYERAHKAN SANDERA DAN PELAKU MENYERAHKAN DIRI TETAPI PELAKU TIDAK MAU DAN MELAWAN PETUGAS.
ATAS PERINTAH KANIT DILAKUKAN PENYERBUAN UNTUK MEMBEBASKAN SANDERA TERNYATA USAHA DARI TEAM WANTEROR UNTUK MEMBEBASKAN SANDERA BERHASIL, PETUGAS MENGAMANKAN DUA ORANG TIM SUKSES DAN MENANGKAP PELAKU DAN MENGAMANKAN BARANG BUKTI.

DARI LAPORAN PETUGAS WANTEROR TERNYATA TERORIS MENINGGALKAN BENDA YANG DIDUGA SEBAGAI BOM. ADA SATU ORANG TERORIS TERLUKA YANG CUKUP SERIUS DAN HARUS SEGERA DIEVAKUASI DENGAN HELICOPTER.

TEAM JIBOM DARI BRIMOB SEGERA MENDATANGI TKP UNTUK MELAKUKAN STERILISASI GUNA MENEMUKAN BENDA YANG DIDUGA SEBAGAI BOM, TERNYATA BENDA YANG DIDUGA SEBAGAI BOM DAPAT DITEMUKAN DAN SETELAH DITELITI BOM TERSEBUT MENGANDUNG BAHAN KIMIA, BIOLOGI DAN RADIO AKTIF.

SELANJUTNYA KASATGAS TINDAK MEMERINTAHKAN UNIT KBR MENUJU KE TKP ATAS PERINTAH KANIT ANGGOTA KBR MELAKUKAN DETEKSI GUNA MENENTUKAN BATAS UNTUK PEMASANGAN GARIS POLISI.

SETELAH SELESAI KA TEAM KBR MELAPORKAN KEPADA KASATGAS UNTUK SEGERA MENGEVAKUASI PENYANDERA YANG SEDANG KRITIS.
KASATGAS SEGERA MENGHUBUNGI TEAM KESEHATAN UNTUK SEGERA MENGEVKUASI KORBAN YANG KRITIS.

TERJADI PENGRUSAKAN TANDA GAMBAR YANG DILAKUKAN OLEH SIMPATISAN SALAH SATU PESERTA PEMILU TERHADAP TANDA GAMBAR PESERTA PEMILU LAINNYA, NAMUN PENDUKUNG DARI YANG TANDA GAMBARNYA DI RUSAK TIDAK TERIMA SEHINGGA MENIMBULKAN KETEGANGAN ANTAR WARGA MASYARAKAT.

PETUGAS PATROLI YANG BERADA DISEKITAR LOKASI KEJADIAN SEGERA MENDATANGI TKP UNTUK SELANJUTNYA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH PREVENTIF

ORANG YANG MELAKUKAN PERUSAKAN SELANJUTNYA DIBAWA KE KANTOR POLISI UNTUK MENJALANI PEMERIKSAAN.
SITUASI DAPAT DIKENDALIKAN BERKAT KESIGAPAN PETUGAS PATROLI DI LAPANGAN.

PARA HADIRIN DIASUMSIKAN PADA SAAT INI KITA TELAH MEMASUKI MASA TENANG, PADA MASA TENANG INI MASYARAKAT DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN KAMPANYE MAUPUN MEMASANG TANDA GAMBAR CAPRES.

NAMUN MASIH ADA SALAH SATU CAPRES YANG MASIH MELAKUKAN KEGIATAN BERUPA RAPAT GELAP, POLRI YANG MENERIMA INFORMASI DARI INTEL BAHWA ADA RAPAT GELAP YANG DILAKUKAN SALAH SATU CAPRES DI SALAH SATU RUMAH MILIK TIM SUKSESNYA, MAKA DENGAN QUICK RESPON PETUGAS SAMAPTA YANG MENERIMA INFORMASI TERSEBUT SEGERA MENDATANGI TEMPAT DILAKSANAKANNYA RAPAT GELAP, DENGAN SIKAP YANG PROFESIONAL DAN HUMANIS PETUGAS SAMAPTA MEMBUBARKAN RAPAT GELAP TERSEBUT.

SELANJUTNYA DIASUMSIKAN KITA PADA SAAT INI TELAH MEMASUKI MASA PEMUNGUTAN, DALAM PERAGAAN KALI INI DIDAHULUI DENGAN PENGAWALAN DAN PENGAMANAN SURAT DAN KOTAK SUARA DARI KECAMAN MENUJU KE TPS.

PENGIRIMAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK INI BANYAK MENGUNDANG KERAWANAN. UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA SABOTASE TERHADAP PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU MAKA POLRI SELALU MENGAWAL DAN MENJAGA LOGISTIK TERSEBUT.

SEPERTI YANG SAAT INI MELINTAS DIHADAPAN HADIRIN ADALAH PENGAWALAN KOTAK SUARA PEMILU OLEH PETUGAS SAMAPTA POLRI DARI KANTOR KECAMATAN MENUJU TPS-TPS DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN R4.

PADA SAAT INI DIASUMSIKAN KITA MEMASUKI MASA PENGHITUNGAN SUARA, INI MERUPAKAN MASA YANG RAWAN KARENA BANYAK MASA YANG BERKUMPUL DI TPS UNTUK MENYAKSIKAN DAN MENDENGARKAN JALANNYA PENGHITUNGAN SUARA.

PADA SAAT PENGHITUNGAN SUARA OLEH KPPS TIBA-TIBA ADA KELOMPOK MASSA PENDUKUNG SALAH SATU CAPRES YANG TIDAK PUAS DAN MERASA DIRUGIKAN DENGAN KEPUTUSAN KPPS YANG MENYATAKAN TIDAK SAH TERHADAP SALAH SATU KARTU SUARA.
PAM TPS DAN KPPS BERUSAHA MEREDA KETEGANGAN TERSEBUT, KERIBUTAN DI TPS DAPAT DIATASI NAMUN MENINGGALKAN RASA KEKECEWAAN TERHADAP KELOMPOK YANG TIDAK PUAS TERSEBUT.

DARI AKOMULASI KEKECEWAAN TERSEBUT BERKEMBANG MENJADI LUAS, MEMUNCULKAN DUGAAN BAHWA PILPRES DIWARNAI DENGAN KECURANGAN. AKHIRNYA MASSA YANG TIDAK PUAS TERSEBUT MENGADAKAN DEMO DI KPU.
BERDASARKAN INFORMASI DARI INTEL DILAPANGAN BAHWA
ADA KELOMPOK MASSA MELAKUKAN DEMO DIDEPAN KPU DENGAN TUNTUTAN MENOLAK HASIL PILPRES DAN MENUNTUT DIGELARNYA PILPRES ULANG.
KEMUDIAN KAOPSDA MEMERINTAHKAN SATGAS PREVENTIF UNTUK MENGAWAL DAN MENGAMANKAN AKSI DEMO TERSEBUT BERDASARKAN PERKAP NO. POL. : 16 TAHUN 2006 TANGGAL 5 DESEMBER 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA.

SATU KOMPI DALMAS BERIKUT NEGOSIATORNYA MENUJU KE TKP.
KOMPI DALAMAS SEGERA MENGGELAR KEKUATAN SESUAI DENGAN PROSEDUR.
DALAM MENANGANI AKSI DEMO INI ADA PETUGAS POLISI YANG TERPANCING EMOSINYA UNTUK MENGHINDARI HAL-HAL YANG TIDAK DIINGINKAN MAKA ANGGOTA POLISI TERSEBUT DIAMANKAN OLEH PETUGAS PROPAM YANG ADA DI LAPANGAN.

KEMUDIAN TEAM NEGOSIASI SEGERA MENDEKATI KORLAPNYA UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI.

SETELAH DILAKUKAN NEGOSIASI TERNYATA PERWAKILAN MASA INGIN BERTEMU DENGAN KETUA KPU, SETELAH DIBERI PENJELASAN BAHWA YANG BERWENANG MENYELESAIKAN MASALAH INI ADALAH MAHKAMAH KONSTITUSI. MASA MEMBUBARKAN DIRI DENGAN DAMAI.

MASALAH KECURANGAN YANG TERJADI AKHIRNYA DIBAWA KE MK, SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN DARI MK SITUASI CUKUP KONDUSIF.

TERNYATA KEPUTUSANNYA TETAP DIMENANGKAN OLEH PASANGAN CAPRES X
MASA YANG KECEWA KARENA CAPERS YANG DIDUKUNG TIDAK MEMENANGAN PILPRES, MASA PENDUKUNGNYA BERENCANA MENGGAGALKAN JALANYA PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PERSIDEN TERPILIH.

DALAM ASUMSI PADA SAAT INI KITA TELAH MEMASUKI MASA PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH.
DARI HASIL PEMANTAUAN PETUGAS INTEL DIDEPAN GEDUNG DPR DILAPORKAN BAHWA ADA SEKELOMPOK MASSA YANG AKAN MELAKUKAN UNJUK RASA DI DEPAN GEDUNG DPR.

• KASATGAS PREVENTIF MEMERINTAHKAN DALMAS AWAL DAN NEGOSIATOR MENUJU GEDUNG DPR UNTUK MENGAMANKAN UNRAS BERDASARKAN PERKAP NO. POL. : 16 TAHUN 2006 TANGGAL 5 DESEMBER 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA PASAL 8.
• SATUAN DALMAS AWAL MEMBENTUK FORMASI BERSAF LURUS DENGAN MEMEGANG TALI DIBELAKANG NEGOSIATOR.
• TEAM NEGOSIATOR MENDATANGI KOORDINATOR LAPANGAN UNTUK MENENANGKAN SITUASI DI LOKASI UNJUK RASA.

MOBIL PUBLIC ADDRES BERADA DIBELAKANG DALMAS AWAL DAN MEMBERIKAN HIMBAUAN.

BERDASARKAN INFORMASI DARI PETUGAS DILAPANGAN BAHWA MASA MAKIN BERTAMBAH.

KOMANDAN LAPANGAN SEGERA MENGHUBUNGI KAOPSDA UNTUK SEGERA MENGIRIMKAN DALMAS LANJUT BERDASARKAN PERKAP NO. POL. : 16 TAHUN 2006 TANGGAL 5 DESEMBER 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA PASAL 9.
HIMBAUAN DARI UDARA TERUS DILAKUKAN SELAMA BERLANGSUNG UJUK RASA.
• PARA PENGUNJUK RASA DIMINTA TERTIB
• TIDAK TERPROPOKASI
• MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
• TIDAK BERBUAT MELANGGAR HUKUM

DALMAS LANJUT SEGERA MELAKASANAKAN LINTAS GANTI DENGAN DALMAS AWAL.

NAMUN SITUASI SEMAKIN TAK TERKENDALI MASA YANG DATANG MAKIN BERTAMBAH, DEMIKIAN JUGA TINDAKANNYA SEMAKIN BRUTAL, MENDORONG PETUGAS, MELEMPARI PETUGAS MULAI MERUSAK FASILITAS UMUM YANG ADA DISEKITAR LOKASI UNRAS.

MELIHAT SITUASI DILAPANGAN MAKIN TAK TERKENDALI KAOPSDA SEGERA MELAPORKAN SITUASI KEPADA KAOPS UNTUK SEGERA MENGIRIM SATGAS TINDAK BRIMOB UNTUK MENGENDALIKAN SITUASI BERDASARKAN PERKAP NO. POL. : 16 TAHUN 2006 TANGGAL 5 DESEMBER 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA PASAL 10.

PHH BRIMOB YANG TIBA DILOKASI SEGERA MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISISAN MULAI DARI :
• HIMBAUAN KEPOLISIAN
• GERAKAN DORONG
• PELEMPARAN GAS AIR MATA
• PENAGKAPAN PROVOKATOR
• PEMADAMAN API
• PENGGUNAAN IFEX
• EVAKUASI KORBAN
• PENYEMPROTAN AIR DARI WATERCANON

DEN PHH BRIMOB INI JUGA DILENGKAPI DENGAN TAMENG SEKAT DAN TONGKAT SODOK UNTUK MENDORONG MASSA YANG AKAN MEREBUT PERALATAN PETUGAS.

DENGAN DITURUNKANYA DEN PHH BRIMOB SITUASI DAPAT SEGERA DIATASI MASA YANG SUDAH MULAI BERINGAS SUDAH MULAI TENANG DAN MEMBUBARKAN DIRI.

DARI LAPORAN INTEL DI LAPANGAN DILAPORKAN BAHWA
SEKELOMPOK MASSA YANG TELAH SELESAI MELAKUKAN UNJUK RASA DALAM PERJALANAN PULANG MEREKA MELAKUKAN PENGHADANGAN DAN PEMBAKARAN TERHADAP KENDARAAN YANG MELINTAS SERTA MENJARAH TOKO-TOKO, MEMBAKAR, MENGANIAYA ORANG YANG DITEMUI.
KEMUDIAN KASATGAS TINDAK SEGERA MENGERAHKAN DETASEMEN ANTI ANARKIS BRIMOB.
DAN SEGERA MELAKUAN TINDAKAN SESUAI PROSEDUR, DETASEMEN ANTI ANARKIS BRIMOB DILENGKAPI DENGAN :

• APC BESERTA KRU MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU PENJARAHAN DAN MELAKUKAN PENEMBAKAN DENGAN PELURU HAMPA DAN KARET KEPADA PELAKU YANG TIDAK MENGINDAHKAN PERINTAH PETUGAS.
• APC MELAKUKAN EVAKUASI TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN.
• WATERCANON MELAKUKAN PENYEMPROTAN TERHADAP MASSA YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN
• UNIT RESMOB DENGAN RANMOR R2 MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU YANG MELARIKAN DIRI YANG TIDAK DAPAT DIJANGKAU APC
• HELICOPTER MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DARI UDARA.
• UNIT JIBOM MELAKUKAN STERILISASI
• PEMADAM MEMADAMKAN KEBAKARAN YANG TERJADI
• PLN MEMBETULKAN JARINGAN LISTRIK YANG RUSAK
• TELKOM MENGAKTIFKAN JARINGAN YANG RUSAK
• AMBULANCE MENGEVAKUASI PARA KORBAN.

PARA PENJARAH DAPAT DILUMPUHKAN BERSAMA DENGAN BARANG BUKTI YANG ADA DI TKP, SELANJUTNYA DISERAHKAN KEPADA SATUAN WILAYAH UNTUK DIPROSES SESUAI DENGAN HUKUM.

MASSA SUDAH DAPAT DIKENDALIKAN PENGANIAYAN, PENJARAHAN, PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN DAPAT DIHENTIKAN PELAKU SUDAH DITANGKAP BARANG BUKTI SUDAH DIAMANKAN, SITUASI DAPAT DIKENDALIKAN.
MAKA KAOPS PUS SEGERA MEMERINTAHKAN KEPADA SELURUH PASUKAN UNTUK MENGADAKAN KONSULIDASI.

DEMIKIANLAH SEMOGA APA YANG KAMI TAMPILKAN INI DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN LEBIH JELAS KEPADA PIMPINAN TENTANG LATIHAN LAPANGAN DALAM RANGKA APEL KASATWIL TAHUN 2013.

SEKIAN DAN TERIMAKASIH.

SKENARIO LATIHAN LAPANGAN DALAM RANGKA APEL KASATWIL TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN
1. Umum
a. Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
b. Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta aparat penegak hukum yang profesional melalui pelaksanaan Operasi “Mantap Brata-2013” bertugas mengamankan Pemilu tahun 2014 agar dapat berjalan lancar, tertib dan aman.
c. Untuk mewujudkan sosok Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta aparat penegak hukum yang mahir, terpuji, patuh hukum dan dipercaya masyarakat, maka Polri dituntut untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif, efisien dan akuntable dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu tahun 2014, sehingga perlu adanya pelatihan secara terpadu antar fungsi yang telah dilaksanakan oleh masing masing fungsi.
d. Agar Pelatihan secara terpadu antar Fungsi dapat tercapai secara berhasil dan berdaya guna maka perlu dibuat Skenario latihan lapangan
dalam rangka apel kasatwil tahun 2013

II.GAMBARAN…
II. GAMBARAN SKENARIO ( ASUMSI KASUS )
2. Tahap pendistribusian logistik pemilu
Petugas Polri melakukan pengamanan logistik pemilu dengan cara mengawal mulai dari percetakan sampai ke KPU. Sebuah kendaraan Truck pengangkut logistik Pemilu dari percetakan menuju KPU mengalami kerusakan mesin dan harus berhenti untuk perbaikan, petugas Polri yang melakukan pengawalan tetap melaksanakan pengamanan kendaraan pengangkut logistik hingga kendaraan selesai diperbaiki dan dapat melanjutkan perjalanan menuju ke KPU yang dituju.

III. TAHAP KAMPANYE
3. Prosedur Medic dan Food Securty
Sebelum melaksanakan kegiatan kampanye petugas medik dan Food Security melakukan pemeriksaan kesehatan Capres X serta makanan yang akan disajikan oleh panitia.
4. Sterilisasi oleh Unit Jibom
Sebelum Capres X melakukan kegiatan ditempat kampanye unit Jibom dari Satgas tindak melakukan Sterilisasi di panggung yang akan digunakan untuk Kampanye sesuai dengan prosedur.
5. Pengawalan dan Pengamanan Capres X
Pengamanan dan Pengawalan Capres X dimulai dari kediaman untuk menuju tempat kampanye yang telah ditentukan. Tim Pam VVIP melaksanakan kegiatan Pengamanan dan Pengawalan Capres X menuju tempat kampanye sesuai prosedur pengawalan VVIP. Pada saat iring-iringan mobil Capres X berjalan menuju tempat kampanye tiba – tiba terjadi penghadangan oleh sekelompok orang tidak dikenal dengan menggunakan senjata api dan bom. Tim Pam VVIP melakukan tindakan penyelamatan / escape terhadap Capres X dengan mencari jalur alternatif untuk menuju ke lokasi kampanye.

6.Pengamanan…
6. Pengamanan dan Pengaturan oleh Lalu Lintas
Massa Pendukung Capres X menuju tempat kampanye dengan mengendarai kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6 dengan tidak tertib (sepeda motor berboncengan tiga, bergelantungan di pintu, naik kendaraan angkut barang dan naik di atas kap kendaraan, menerobos lampu merah). Mengakibatkan kemacetan di beberapa simpul jalan. Untuk mengatasi kemacetan tersebut petugas polisi lalu lintas dengan segera mendatangi lokasi kemacetan (Quick respon) mengunakan tehnik refling/fastroof dan Patroli Samapta dengan mengunakan roda 4 ikut membantu untuk membantu melakukan pencairan kemacetan.
DSC_0157
7. Pengamanan Capres X dan Escape
Capres X tiba dilokasi kampanye terbuka dengan selamat, pada saat Capres X melakukan orasi (pidato) tiba-tiba ada seorang tak dikenal yang menyamar menjadi simpatisan melakukan tindakan penyerangan dengan senjata tajam kepada Capres X yang sedang orasi (Pidato), dengan prosedur pengamanan Walpri melakukan pengamanan dan mengamankan serta menangkap pelaku dan barang bukti, selanjutnya pelaku dan barang bukti diserahkan pada satuan kewilayahan untuk diperoses lebih lanjut. Capres X diamankan ke tempat yang sudah ditentukan.
8. Quick Respon
Rombongan pendukung pasangan Capres X kembali dari mengikuti kampanye terbuka, dalam perjalanan pulang rombongan tersebut melalui daerah yang mayoritas/basis pendukung dari pasangan Capres Y, terjadi pelemparan terhadap iring-iringan rombongan pendukung pasangan Capres X, yang dilakukan oleh pendukukng Capres Y, dengan kecepatan petugas patroli dari samapta yang merespon laporan dari masyarkat dengan segera mendatangi lokasi kejadian (TKP) dengan sikap yang tegas dan humanis petugas patroli dapat mengantisipasi keributan yang lebih besar dan tidak menjadi meluas dan masalah tersebut diselesaikan dengan baik, rombongan pendukung pasangan Capres X kembali melanjutkan perjalanan.
9.Penyusupan…
9. Penyusupan, Sabotase dan Penyanderaan
Pada hari berikutnya pukul 22.00 wib Capres X, Tim sukses Capre X beserta pendukungnya mengadakan rapat pada suatu tempat, diantara peserta rapat ada sekelompok orang yang menyamar sebagai peserta rapat yang telah bergabung dengan peserta rapat lainnya , dari salah satu kelompok tersebut melakukan sabotase dengan memutus aliran listrik yang mengakibatkan lampu padam dan situasi gelap. Pada saat itu terjadi penculikan /penyanderaan terhadap salah satu anggota Tim sukses Capres X tersebut, yang kemudian dibawa oleh kelompok orang yang tidak dikenal ke suatu tempat. Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada satuan kewilayahan. Berdasarkan laporan tersebut mendatangi TKP dan melakukan olah TKP dari hasil olah TKP ditemukan dompet yang diduga milik salah satu pelaku penculikan.
10. Penyelidikan oleh Intel dan Pembebasan Sandera.
Berdasarkan hasil penyelidikan Intel bahwa salah seorang tim sukses yang diculik dan disandera berada dalam gedung disuatu pulau selanjutnya atas permintaan Kasatgasda kepada Kaops Pus untuk permintaan bantuan dalam pembebasab sandera, setelah menerima perintah dari Kasatgas tindak untuk segera melakukan tindakan pembebasan sandera. Sandera dapat dibebaskan dan berdasarkan laporan dari Unit Wanteror telah ditemukan beberapa bahan peledak digedung selanjutnya Unit Jibom melakukan penanganan bom sesuai dengan Prosedur. Salah satu pelaku penyanderaan mengalami luka serius, yang perlu segera diberikan pertolongan medis melalui evakuasi udara dengan tehnik hois sesuai dengan prosedur. Hasil analisa Unit Jibom ternyata ada bahan Peledak yang mengandung Kimia , Biologi dan Radioaktif , dari hasil informasi tersebut unit KBR mendatangi TKP untuk melakukan penanganan Kimia , Biologi dan Radioaktif sesuai dengan Prosedur.

DSC_0125

DSC_0129

DSC_0163

IV. MASA TENANG
Ada sekelompok masyarakat yang tidak dikenal melakukan pengerusakan terhadap gambar salah satu partai peserta pemilu yang belum dilepas dan letaknya dekat dengan TPS, ada ketegangan antara kelompok masyarakat yang melepas tanda gambar tersebut dengan simpatisan dari partai yang dilepas gambarnya, petugas patroli Samapta yang mengetahui kejadian tersebut langsung menangani dengan tegas dan humanis dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan mengamankan para pelaku perusakan, dan diserahkan kepada satuan kewilayahan untuk dilakukan proses selanjutnya.

V. MASA PEMUNGUTAN SUARA
11. Pengawalan Kotak Suara
Petugas Kepolisian dan Linmas sedang melakukan pengawalan kotak suara dari kantor Kecamatan menuju ke TPS dengan menggunakan kendaraan kendaraan roda 4.
12. Penghitungan Suara di TPS
Setelah proses pemilihan selesai dilanjutkan dengan proses penghitungan oleh KPPS dan anggota, pada saat penghitungan Terjadi keributan di TPS, karena adanya kecurangan dari salah satu peserta Pemilu, petugas Pam TPS bersama-sama KPPS melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalah yang terjadi.
13. Unras di KPU
Dari pasangan Capres/Cawapres Y yang kalah dalam Pilpres merasa tidak puas karena banyak ditemukan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Sehingga menimbulkan kekecewaan bagi pendukung pasangan Capres/Cawapres Y yang kalah dalam pilpres, mereka mendatangi KPU dan melakuan ujuk rasa untuk menuntut dibatalkannya hasil pemilu dan digelarnya pemilihan ulang, setelah memperoleh penjelasan dari ketua KPU agar mereka membawa masalah ini ke MK.
Pada saat menangani unjuk rasa ini ada seorang petugas Polisi yang terpancing emosinya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan maka petugas tersebut diamankan oleh Propam untuk diganti petugas yang lain. Aksi unjuk rasa berjalan dengan lancar, aman dan tertib.
14. Keputusan Mahkamah Konstitusi
Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan Capres /Cawapres X dari Parpol X sebagai pemenang pemilu, berdasarkan informasi Intel bahwa kelompok massa yang kalah tidak puas dan akan melakukan penggagalan pada saat pelantikan Capres/Cawapres.
DSC_0341
VI. MASA PELANTIKAN
15. Menggagalkan Pelantikan Persiden dan Wakil Persiden.
Dengan keputusan mahkamah konstitusi yang memenangkan pasangan Capres/Cawapres X dari Parpol X sebagai pemenang pemilu, kelompok yang kalah tidak puas dan akan melakukan penggagalan pada saat pelantikan Capres dan Cawapres. Masa yang kalah tidak puas melakukan unras ke gedung DPR saat dilaksankan pelantikan Persiden dan wakil Presiden.

VII. SITUASI HIJAU/AMAN
16. Massa pendukung dari Capres / Cawapres yang kalah mendatangi gedung MPR/DPR, Petugas Ka Pam Obyek melaporkan kepada Kopsda agar dilakukan pengamanan unjuk rasa didepan gedung MPR/DPR.
17. Melihat massa yang datang dikantor MPR/DPR, petugas satgas intelda melaporkan kepada Kopsda agar segera dilakukan pengamanan unjukrasa di depan gedung MPR/DPR.
18. Kasatgas preventifda memerintahkan negosiator dan dalmas awal untuk mengamankan unras didepan gedung MPR/DPR sesuai dengan prosedur.

VIII. SITUASI KUNING/RAWAN I
19. Situasi massa semakin tidak terkendali dan tidak menghiraukan himbauan Kepolisian yang disampaikan oleh Komandan lapangan ,bahkan cenderung tidak mengindahkan perintah petugas.
20. Jumlah massa semakin bertambah banyak dan kegiatan semakin meningkat dan terjadi aksi dorong-dorongan antara massa dengan petugas,sehingga situasi semakin memanas
21. Massa dari kelompok lain berjumlah lebih kurang 500 orang bergabung dengan kelompok massa yang sedang melakukan unjukrasa dan massa makin tidak tertib.
22. Ka Pam Obyek melaporkan kepada Kaopsda tentang perkembangan situasi bahwa adanya penambahan massa yang lebih besar agar dikirimkan bantuan DALMAS LANJUT.
23. Meskipun situasi memanas, Ka Pam Obyek beserta Tim Negosiator berupaya melakukan negosiasi dengan Korlap massa, namun tidak ada kata sepakat, bahkan massa semakin tidak tertib dan tidak mengindahkan perintah petugas serta cenderung memperlihatkan perilaku yang menyimpang.
24. Mengingat situasi massa yang semakin memanas diikuti teriakan–teriakan dan aksi dorong-mendorong dengan petugas, maka Komandan Pasukan di lapangan memberikan peringatan / himbauan Kepolisian.
25. Satuan DALMAS LANJUT berdasarkan perintah Kaopsda melaksanakan lintas ganti dengan DALMAS AWAL dan melakukan tindakan mengurai massa sesuai dengan prosedur.

IX. SITUAS MERAH
26. Massa semakin beringas melempari petugas menggunakan benda-benda keras, maupun melakukan pemukulan menggunakan pentungan bahkan ada sebagian, menggunakan benda tajam lainnya untuk melawan aparat.
27. Atas permintaan Kaopsda kepada Kaops Pus agar dilakukan lintas ganti denga Detasemen PHH Brimob Polri. Selanjutnya Detasemen PHH Brimob melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjut.
28. Massa yang berhasil dibubarkan oleh Detasemen PHH Brimob pada saat pulang tidak mendapatkan kendaraan umum, selanjutnya mereka melakukan penghadangan.
29. penjarahan setiap kendaraan yang lewat sehingga terjadi keributan, dan situasi massa menjadi anarkis.
30. Atas permintaan Kaopsda kepada Kaops Pus untuk mengirimkan Detasemen Anti Anarkis Brimob Polri untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penjarahan, pembakaran dan menangkap pelakunya.
31. Situasi dapat dikendalikan, pelaku penjarahan, dan pembakaran ditangkap selanjutnya diserahkan kepada Kaopsda untuk dilakukan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pelantikan dan Pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden X yang terpilih dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

LAPORAN DISKUSI KELOMPOK TENTANG OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ANTAR WARGA (DESA) GUNA MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DALAM RANGKA KAMDAGRI DALAM RAPIM POLRI 2013

LAPORAN DISKUSI KELOMPOK TENTANG OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ANTAR WARGA (DESA) GUNA MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DALAM RANGKA KAMDAGRI
DALAM RAPIM POLRI 2013

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Arus globalisasi yang terjadi saat ini membawa perubahan terhadap tatanan dunia. Dampaknya telah berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat internasional, regional dan nasional. Selain dampak positif globalisasi berupa kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi yang dapat diterima masyarakat, juga muncul dampak negatif yang tidak terhindarkan terkait perubahan budaya masyarakat yang cenderung bersifat konsumerisme, individualisme, anarkisme, dan lain-lain. Nilai-nilai kekeluargaan yang mencerminkan kebersamaan dan toleransi berubah drastis dengan munculnya konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal, dengan latar belakang tertentu.
Akhir-akhir ini di Indonesia marak terjadi konflik sosial. Konflik horizontal di tingkat pedesaan umumnya berlatar belakang isu SARA, sengketa lahan, tapal batas daerah dan dari adanya perbedaan nilai dan ideologi dimana setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup dan masalah – masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut disebabkan karena masing –masing pihak memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda, serta terlahir dalam cara hidup tertentu dimana masing – masing memiliki nilai yang memandu pikiran dan mengambil tindakan tertentu .
Keaneka ragaman suku, agama, ras dan kebudayaan Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberi kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi yang lain kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial,ekonomi, serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali. Disamping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang terbuka mengakibatkan semakin cepatnya dinamika sosial,termasuk faktor intervensi asing, dimana kondisi tersebut dapat memunculkan kerawanan konflik vertikal maupun horisontal. Konflik yang terjadi selama ini tentunya dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologi sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum yang menjadi cita – cita bangsa. Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas mulai dari konflik kecil atau perorangan, konflik antar keluarga, sampai dengan konflik antar kampung / desa dan bahkan sampai konflik komunal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial. Konflik massal seperti perkelahian antar warga (desa) tidak terjadi serta merta, melainkan diawali dengan adanya benih-benih yang mengendap di dalam individu, yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak menjadi konflik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik. Oleh karenanya dalam rangka penanggulangan konflik, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah penting adalah faktor-faktor yang dapat menjadi sumber timbulnya konflik.
Indonesia merupakan wilayah yang cukup strategis dan kompleks dari sisi keberagaman budaya, etnis dan sumber daya manusianya. Tentunya dapat muncul beberapa -gesekan sosial yang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunan di Indonesia. Gesekan sosial tersebut dapat menjadi konflik antar warga baik bersifat sporadis maupun potensial dalam satu titik yang dapat berujung pada tawuran antar warga (desa). Hal ini perlu dikelola secara konseptual untuk antisipasi secara dini. Menyikapi hal tersebut, Polri tentunya harus memiliki konsep penanganan konflik dengan membangun interaksi sosial baik dengan masyarakat maupun instansi pemerintah agar masing-masing pihak dapt memahami akan kebutuhan rasa aman bagi setiap warganya dan memunculkan ide-ide positif yang dituangkan dalam kegiatan secara bersama-sama. Khusus terkait penanggulangan maraknya konflik sosial tentunya lebih dikedepankan tahap penghentian konflik sosial dan pemulihan konflik sosial. Selanjutnya dengan terwujudnya sinergitas antara Polri dengan unsur pemerintahan daerah dan TNI serta masyarakat diharapkan dapat mengeliminir setiap sumber konflik antar warga sehingga tidak menjadi sebuah ketegangan sosial yang berakibat terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Tujuan
Adapun tujuan dari diskusi kelompok IV ini adalah untuk merumuskan suatu produk tentang penanggulangan konflik sosial antar warga

3. Pemapar dan Materi
Brigjen Pol Drs. Dewa Parsana, MSi dengan paparan “optimalisasi penanganan konflik sosial antar warga (desa) guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dalam rangka kamdagri”.

4. Susunan Acara
a. Paparan oleh Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Drs. Dewa Parsana, Msi.
b. Tanya jawab
c. Penyusunan dan pembuatan produk

BAB II
PELAKSANAAN
1. Tema Diskusi
Optimalisasi Penanganan Konflik Sosial Antar Warga (desa) Guna Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif dalam rangka Kamdagri

2. Waktu dan Tempat
Waktu pelaksanaan : Kamis tanggal 31Januari 2012
Tempat pelaksanaan : Auditorium STIK-PTIK

3. Pembukaan oleh Moderator oleh Irjen Pol Drs. Tubagus Anis

4. Paparan oleh Kapolda Sulawesi Tengah Brigejen Pol Drs. Dewa Parsana, Msi.
Potensi konflik yaitu Poleksosbudkam, SARA, batas wilayah, dan sumber daya alam. Identifikasi permasalahan yang berpotensi memunculkan gangguan kamtibmas di Sulawesi tengah didominasi masalah terkait terorisme, perkelahian antar warga dan konflik yang bernuansa politik dan pemilukada. Faktor yang menjadi potensi gangguan penyebab konflik antar warga di Sulawesi Tengah diantaranya peran stake holder saat ini antara lain :
a.pemda :
1) kurangnya komunikasi pemda dengan masyarakat.
2) kurang optimalnya peran perangkat desa.
3) terbatasnya penyuluhan dan pelatihan keterampilan di desa.
4) kurangnya sinkronisasi dan sinergitas program – program pembangunan desa lintas skpd dan instansi terkait.
5) lemahnya penyaluran, birokrasi yang rumit dan kurangnya pengawasan terhadap program bantuan sosial kemasyarakatan yang tepat sasaran.
b. Legislatif/ DPRD :
1) Jarangnya kehadiran anggota dewan untuk turun ke desa dapilnya.
2) Kurang menampung dan memperjuangkan aspirasi warga desanya kepada pihak pemda.
c. polisi :
1) belum mampu mewujudkan program 1 bhabinkamtibmas untuk 1 desa.
2) kualitas anggota bhabinkamtibmas belum maksimal.
3) kurangnya sensitifitas anggota terhadap lingkungannya.
Langkah – langkah yang harus diambil dalam rangka penanganan konflik antar warga.
a. pencegahan.
target : konflik tidak terjadi/ meluas.
 inventarisir akar masalah + provokatornya.
 deteksi potensi konflik / motif.
 patroli dialogis (himbauan, arahan / penyuluhan).
 penggalangan (giat intelijen dan polmas).
 sudah bersinergi dgn komponen terkait.
 penempatan pos-pos taktis pada daerah rawan konflik.
 tiada hari tanpa ops pekat.
 razia dum-dum, panah, busur, sajam dan benda berbahaya lainnya.
 menyebarkan no hp kapolda sampai dengan tingkat bhabinkamtibmas.
b. Penghentian
target : konflik segera dapat di redam.
 Melakukan penyekatan dan isolasi terhadap kedua belah pihak yang bertikai.
 Penangkapan dilakukan bila situasi kondisi memungkinkan.
 Melakukan proses hukum secara tegas, humanis, legal-ligitimate sampai tuntas.
 Sudah bersinergi dgn komponen terkait.
c. pemulihan pasca konflik.
target : aktivitas masyarakat normal.
 bersama pemda dan stakeholder lainnya mempertemukan keduabelah pihak yang bertikai dan membuat nota kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah dan menyelesaikan konflik secara musyawarah dan hukum.
 memperbaiki sarpras yang rusak akibat konflik.
 memberikan pengobatan gratis kepada korban jiwa yang menderita luka ringan / berat.
giat rehabilitasi.
Langkah taktis merupakan terobosan kreatif (creative breakthrough)
a. Buku forum bankamdes : dlm rangka pencegahan konflik sosial.
b. Buku pedoman perilaku humanis. Dalam rangka penjabaran perkap, protap dan tindakan tegas di lapangan.
c. Buku pedoman kemitraan dengan civitas akademika : dalam rangka kat mitra dgn akademika.
d. Buku pedoman merebut hati masyarakat.
e. Buku pedoman merebut hati organisasi masyarakat.
f. Maklumat kapolda sulteng : tegas, humanis, legal-ligitimate.
g. Buku sinkronisasi kebijakan dan sinergitas peran dalam rangka kontra radikalisme dan de-radikalisasi.
h. Buku sadar dan peduli sulawesi tengah melalui catur harmoni.
i. Pembangunan palu art center.
j. Monumen perdamaian dan pariwisata nosarara nosabatutu.

BAB III
TANGGAPAN PESERTA DISKUSI

MODERATOR: IRJEN POL DRS. TUBAGUS ANIS
PEMAPAR: 30 MNT (KAPOLDA SULTENG)
SEKERTARIS: KAPOLDA NTB

JALANNYA PAPARAN:
1. PAPARAN OLEH PEMAPAR
a. Sebagaimana hasil diskusi tadi malam dan menggunakan slide yang telah dibuat semalam maka fokus penulisan adalah konflik antar warga (horisontal)
b. Kesan yang terjadi di lapangan adalah polisi seakan sendiri dalam menanggulangi konflik sosial. Polisi belum sinergi dengan stakeholder lainnya (sinergi polisional).

2. SESI DISKUSI DAN TANYA JAWAB
a. BRIGJEN SAHRUL MAMA (wakapolda Sulsel)
i. Judulnya optimalisasi pencegahan, identifikasi masalah, maupun langkah-langkah yang diambil.
ii. Tidak sinkron, bila optimalisasi yang diambil berarti yang harus menjadi fokus adalah faktor manajerialnya (subyek pelaksananya). Akan tetapi, dalam paparan ini justru dibahas tentang berbagai permasalahannya.

b. JEND (berjaket hitam baris II)
i. Masukan agar para Kepala Desa tersebut dipilih atas dasar kemampuannya sehingga yang harus diperhatikan oleh Kepolisian adalah pengawasan maupun pengamanan terhadap proses pemilihan Kepala Desa.

c. BRIGJEN MUKTIONO
i. Masukan dari beliauperlunya pelibatan media dalam turut menciptakan kondisi yang kondusif
ii. Mengubah mind set masyarakat yang akrab dengan kekerasan (konflik), dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti seminar, sarasehan, dll. Serta, perubahan mind set anggota Kepolisian.
iii. Konflik adalah masalah yang wajar karena perubahan sosial yang ada. akan tetapi yang harus dilakukan adalah pengawasan sehingga konflik tidak berkembang menjadi kekerasan.
iv. Penanaman nilai-nilai anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d. IRJEN M AMIN SALEH
i. Pembahasan kali ini menarik karena judul yang dipilih adalah optimalisasi, sehingga output yang dihasilkan tentunya merupakan suatu peningkatan kemampuan.
ii. Masukan dari beliau adalah perlunya tahapan waktu dalam implementasi program optimalisasi.

e. BRIGJEN SYAFRIZAL
i. Pengertian konflik sosial berdasarkan UU PKS tidak sama dengan pengertian konflik sosial yang dipahami secara awam.
ii. Penyelesaian ADR dengan restorative justice
iii. ADR juga dapat dilakukan restorative justice

3. TANGGAPAN DARI PEMAPAR
a. Penyampaian terima kasih atas berbagai masukan dan akan dirumuskan kembali kepada naskah yang lebih baik.

4. TANGGAPAN DARI STAF AHLI KAPOLRI
a. Prof Sarlito
i. Kepolisian saat ini sudah sangat maju, sudah ada pergeseran prioritas pendekatan Kepolisian yang dulunya pada represif kini sudah pada pre-emtif.
ii. Penyelesaian terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kepolisian harus dilaksanakan secara tuntas.
iii. Yang utama adalah pemanfaatan berbagai instansi yang telah ada, khususnya adalah anggota Polri berpangkat bintara yang jumlahnya mayoritas. Mereka perlu untuk ditingkatkan kemampuannya.
b. Prof Ronny
i. Koreksi atas penggunaan pasal 170 KUHP yang sering digunakan dalam penanganan konflik sosial. Pidana kita tidak mempunyai konsep pertanggungjawaban kolektif. Padahal, dalam konflik tersebut yang terjadi adalah perilaku kolektif.
ii. Tawuran antar pelajar juga perlu untuk menjadi perhatian karena eskalasi kejadiannya cukup tinggi. Dan, merupakan juga bentuk konflik yang terjadi antar warga (yg dalam hal ini adalah warga pelajar).

5. PAPARAN OLEH SEKERTARIS (KAPOLDA NTB)
a. Pada intinya yang disampaikan adalah sesuai dengan hasil notulensi dan disampaikan secara umum.

BAB IV
KESIMPULAN

Diskusi kelompok IV yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 di Auditorium STIK-PTIK dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Diskusi ini bertujuan untuk membuat produk perumusan dengan judul “Penanggulangan Konflik Sosial Antarwarga”.
2. Penanggulangan konflik meliputi tindakan pada ruang lingkup pencegahan, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik, dengan lebih mengutamakan pencegahan yang dilakukan dengan pendekatan preemtif dan preventif.
3. Langkah pencegahan dan pemulihan yang diambil dengan membangun sinergitas antara pihak terkait.
4. Penanggulangan konflik sosial merupakan tanggung jawab bersama sehingga diperlukan kerjasama dengan didasari kesadaran atas peran masing-masing.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 5 TAHUN 2005

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI,
PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

2. Pemohon adalah Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya.

3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

4. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

5. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

6. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

7. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/Istri dan anak dari Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

8. Tindak Pidana Terorisme adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

9. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan pejabat Polri adalah pejabat Kepolisian setempat.

10. Ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB II

PENGGOLONGAN

Pasal 2

Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya meliputi:

a.perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;

b.kerahasiaan identitas saksi;

c.pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Sasaran Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

Pasal 3

(1) Sasaran perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim meliputi:
a.orang;
b.tempat/lokasi;
c.kegiatan; dan
d. gangguan yang mungkin terjadi/timbul.

(2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap pribadi Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

(3) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:
a. rumah/penginapan/tempat tinggal;
b. tempat kerja/kantor/tempat persidangan;
c. rute dan sarana transportasi;
d. tempat-tempat kegiatan lainnya.

(4) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pada tahap:
a. penyelidikan;
b. penyidikan;
c. penuntutan;
d. persidangan.

(5) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu terhadap gangguan:
a. fisik, berupa:
1. unjuk rasa, demontrasi dan kerusuhan massa;
2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor dan tempat kegiatan lainnya.

b. mental, berupa:
1. sabotase;
2. terror;
3. intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda.

Bagian Kedua
Sasaran Perlindungan Terhadap Keluarga

Pasal 4

(1) Sasaran perlindungan terhadap keluarga meliputi:
a.orang;
b.tempat/lokasi; dan
c.kegiatan dan gangguan yang mungkin terjadi/timbul.

(2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap suami/istri dan anak.

(3) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:
a. rumah/penginapan keluarga/tempat tinggal;
b. tempat kerja/kantor/kegiatan keluarga;
c. rute dan sarana transportasi keluarga.

(4) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu terhadap kegiatan yang diperkirakan mendapat gangguan:

a. fisik, berupa:
1. unjuk rasa, demontrasi dan kerusuhan massa;
2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor; dan
4. tempat kegiatan lainnya.

b. mental, berupa:
1. Sabotase;
2. terror; dan
3.intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa raga dan harta benda.

Bagian Ketiga
Cara Bertindak

Pasal 5

Cara bertindak dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan keluarganya meliputi:
a.persiapan;
b.pelaksanaan; dan
c.pengakhiran.

Pasal 6

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a. anggota yang akan ditugaskan dilengkapi surat perintah tugas dari Pejabat Kepolisian setempat;
b. anggota harus mengetahui rencana dan sasaran kegiatan;
c. pemberian arahan/petunjuk yang jelas kepada anggota yang akan melaksanakan tugas;
d. pemeriksaan jumlah anggota dan alat kelengkapan yang akan dilibatkan dalam pengamanan; dan
e. koordinasi dengan instansi terkait.

(2) Bilamana menyangkut orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari, persiapan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.

Pasal 7

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan:
a.setelah Pejabat Polri setempat menerima permohonan perlindungan dari pemohon;
b.berdasarkan penilaian yang cermat oleh pejabat Polri setempat, sehingga perlu diadakan pengamanan;
c.Kepala Satuan Perlindungan yang diperintahkan oleh pejabat Polri melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan;
d.Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang perkembangan situasi kamtibmas;
e. membuat rencana rute untuk penyelamatan (escape) dan evakuasi;
f. penjagaan tempat kediaman, tempat kerja/kantor dan tempat lainnya;
g.secara terbuka dan/atau tertutup;
h.dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dilakukan evakuasi ketempat aman;
i.melakukan tindakan lain berdasarkan penilaian petugas pelaksana pengamanan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j.mempelajari dan mengenal jaringan teroris yang sedang ditangani oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim guna antisipasi kemungkinan adanya pelaku kekerasan.

(2) Bilamana menyangkut orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari maka pelaksanaan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.

(3) Apabila terjadi teror/intimidasi dan ancaman pembunuhan harus dilakukan:
a.pengamanan secara intensif dan melekat.
b.laporan kepada pejabat yang berkompeten secara berjenjang;
c.penyelidikan dan Penyidikan dengan berkoordinasi kepada satuan wilayah setempat untuk penanganan lanjut; dan
d.evakuasi;

(3) Apabila terjadi penghadangan, perampokan, penganiayaan harus dilakukan:
a. tindakan tegas terhadap pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. mengamankan dan melindungi korban dan lingkungan;
c. evakuasi;
d. penyelamatan (escape);
e. melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara;
f. segera melaporkan kepada pejabat yang memberi perintah dan meminta bantuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat untuk penanganan lebih lanjut.

(4) Apabila terjadi penculikan harus dilakukan:
a.segera melaporkan kepada pejabat yang memberi perintah dan meminta bantuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat;

b.mencari informasi dan melakukan pengejaran, apabila ditemukan diadakan:
1. negosiasi, bila memungkinkan; atau
2. tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas dan objek yang dilindungi.

c.Koordinasi dengan Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat untuk penanganan lebih lanjut.

(5) Apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan/sarana transportasi, gunakan kendaraan lain dan laporkan kepada pejabat yang berwenang.

(6) Apabila terjadi kemacetan lalu lintas, gunakan jalur alternatif dan koordinasi dengan fungsi lalu lintas dan instansi terkait.

(7)Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, dilakukan:
a.tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara;
b.pengamanan objek yang dilindungi;
c.pelaporan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat untuk minta bantuan penanganan lebih lanjut dan segera melaporkan kepada pejabat pemberi perintah;
d.evakuasi korban ke rumah sakit terdekat, apabila korban mengalami luka-luka/sakit.

Pasal 8

Apabila petugas Satuan Wilayah menemukan kejadian yang berkaitan dengan petugas dan objek perlindungan dalam keadaan luka-luka/tidak berdaya, maka petugas Satuan Wilayah harus:
a.melakukan pertolongan pertama di Tempat Kejadian Perkara dan memberikan pengamanan yang optimal terhadap korban;
b.segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat;
c.melaporkan kepada Kepala Satuan Wilayah untuk diambil tindakan lebih lanjut.

Pasal 9

Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan:

a. konsolidasi terhadap:
1. personel;
2. senjata api dan amunisi;
3. alat komunikasi;
4. kendaraan bermotor; dan
5. alat khusus lainnya.

b.evaluasi pelaksanaan tugas.
c. laporan kepada pejabat yang memberi perintah.

Pasal 10

Dalam memberikan perlindungan, petugas perlu:

a. memperhatikan wewenang dan tugasnya;
b. memperhatikan kedisiplin dan tegas;
c. melakukan pengamanan secara terbuka dan/atau tertutup dengan mengutamakan tindakan pencegahan;
d. mencegah tindakan yang dapat memicu terjadinya situasi yang tidak menguntungkan;
e. menghindari penggunaan senjata api, kecuali dalam hal yang sangat terpaksa dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
f. memperhatikan gerak-gerik orang yang dicurigai;
g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap setiap tamu/orang yang datang;
h. mengkoordinasikan dengan satuan terdekat, apabila terjadi keadaan bahaya.

BAB IV

PERLENGKAPAN

Pasal 11

(1) Perlengkapan yang diperlukan dalam memberikan perlindungan adalah:
a. kendaraan bermotor;
b. senjata api dan amunisi;
c. tongkat , borgol, tameng dan rompi anti peluru;
d. alat komunikasi;
e. alat kesehatan; dan/atau
f. alat lainnya yang diperlukan.

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana yang tersedia dan menggunakan Call Sign yang telah ditetapkan dalam jaringan komunikasi.

BAB V

TATA CARA PERLINDUNGAN

Pasal 12

(1) Perlindungan wajib diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana terorisme.

(2) Dalam hal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya bertempat tinggal diluar wilayah kerja Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.

(3) Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak pidana terorisme, maka perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan.

Pasal 13

(1) Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, belum diberikan oleh Pejabat Polri, maka Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dapat mengajukan permohonan perlindungan.

(2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.

(3) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pada semua tingkat pemeriksaan perkara.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak permohonan perlindungan diterima, Polri melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Pasal 14

Pemberian perlindungan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan berdasarkan:

a.evaluasi tingkat kerawanan;
b.kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan;
c.penilaian fakta-fakta di lapangan;
d.perintah undang-undang.

BAB VI

PENGHENTIAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 15

(1)Lama perlindungan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah perlindungan sampai dengan dihentikannya perlindungan.

(2)Pemberian perlindungan dihentikan:

a.berdasarkan penilaian pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang, bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
b.atas permohonan yang bersangkutan.

(3)Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.

(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan memperhatikan:
a.perkiraan intelijen;
b.kepentingan publik;
c.proses perkembangan kasus yang terjadi;
d.hukum acara pidana.

BAB VII

ADMINISTRASI

Pasal 16

Ketentuan administrasi dalam pelaksanaan tugas pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dibebankan kepada Anggaran Polri.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.
Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

Paraf :

1. Konseptor/Kadivbinkum Polri
selaku Penanggung Jawab Pokja : Vide Draft

2. Kasetum Polri : …………

3. Wakapolri : ………..

Relevansi politik dalam melihat urusan keamanan!

relevansi politik dalam melihat urusan keamanan!

Perkembangan srtuktural internasional ditandai dengan berakhirnya perang dingin, perkembangan teknologi dan fenomena borderless world, demokrasi liberal dan pasar bebas. Perkembangan struktural internasional ini dimuat oleh Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History. Francis Fukuyama memberikan ramalan bahwa setelah runtuhnya perang dingin ditandai dengan satu diantara dua kekuatan yang mendominasi maka akan muncul satu kekuatan besar yang menghegemoni dunia. Hegemoni ini terlihat setelah tahun 1990, dimana dunia dikuasai oleh liberalisme dan demokrasi. Sehingga pemahaman tentang karakter keamanan mengalami perubahan secara mendasar. Hal ini dibuktikan, setelah berakhirnya perang dingin antara blok Uni Soviet (komunis) dan blok Amerika Serikat (kapitalis imperialis), maka kini Amerika Serikat berada dalam posisi selaku hegemoni tunggal. Dalam posisi sebagai hegemoni, Amerika Serikat tidak lagi berhadapan dengan kekuatan Uni Soviet tetapi berhadapan dengan negara-negara atau entitas bukan negara yang dikategorikan tidak dapat dikendalikan secara penuh. Maka untuk mewujudkan hegemoninya tersebut, Amerika Serikat membangun sistem politik dan militer (pertahanan dan keamanan) yang harus ditaati oleh negara atau entitas bukan negara dimanapun.
Persoalan lain yang perlu diperhitungkan adalah serangan teroris terhadap Amerika Serikat pada 11 September 2001. Peristiwa tersebut telah melahirkan kebijakan Presiden Bush yang sangat tegas terhadap teroris, dengan kebijakan luar negerinya untuk keamanan internasional perlu melakukan serangan terhadap negara yang mensponsori atau mendukung kegiatan aksi teroris tersebut. Sehingga hal ini membawa konsekuensi atas hegemoni tersebut untuk melibatkan dirinya di setiap penjuru dunia dalam memerangi siapapun yang tidak taat dan tunduk kepada AS diposisikan sebagai musuh. Setelah aksi teroris di Amerika Serikat tersebut, juga terjadi aksi teroris di Indonesia yang mengalami berbagai kasus pengeboman yang menyebabkan perhatian dunia internasional karena negara Indonesia dianggap sebagai sarang teroris. Sehingga berpengaruh pada bidang politik dan stabilitas keamanan negara terhadap rasa aman bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berada di Indonesia.
Selain itu, sebagai akibat dari globalisasi dan krisis ekonomi serta moneter di Asia tahun 1997 hingga 1998 termasuk Indonesia, mulai dipertimbangkan arti penting keamanan ekonomi (economic security). Masalahnya, bila keamanan di bidang ekonomi ini tidak diselesaikan, akan berdampak kepada ketidakamanan di bidang politik, lebih luas lagi mempengaruhi ketidak amanan nasional, regional dan internasional. Jatuhnya Presiden Soeharto diduga kuat disebabkan oleh krisis legitimasi yang bermula dari ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menghadapi ketidakamanan ekonomi tersebut.
Mengikuti kecenderungan internasional diatas, Indonesia juga mengalami permasalahan dalam berbagai kejahatan antar negara dan konflik yang terjadi mewarnai sejumlah daerah, sehingga perkembangan pemikiran mengenai keamanan dan ancaman yang juga tidak dapat dikesampingkan. Padahal, bentuk ancaman terhadap negara bersumber dari dalam negeri dan luar negeri telah mengalami perubahan. Ancaman lama (tradisional) yang paling menonjol adalah agresi militer. Namun dalam perkembangan mutakhir, muncul berbagai ancaman yang sifatnya nir-militer (non tradisional).
Ancaman nir-militer ini bersumber pada kejahatan intra dan antar negara, seperti pembajak dan perompak laut, perdagangan obat bius, perdagangan senjata api, pencucian uang, korupsi, penyelundupan manusia dan sebagainya. Sedangkan ancaman nir-militer dalam negeri, seperti konflik primordial (etnis dan agama), separatisme, konflik politik lokal, demonstrasi yang anarkis dan sebagainya. Berbagai ancaman dan konflik ini menjadi sumber potensial bagi lahirnya ketidakamanan (insecurity). Dalam era demokratisasi yang berbasis pada kemajemukan, kesetaraan, pluralisme, kebebasan berekspresi dan kebebasan berorganisasi yang menjadi arus utamanya (mainstream), dinamika persoalan tersebut dapat berubah menjadi ancaman terhadap rasa aman baik negara maupun warga masyarakat. Keseluruhan konflik yang terjadi sebagai manifestasi demokratisasi tersebut akan menjadi bias ketika tidak disertai dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Sehingga ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional tetap menimbulkan kekuatiran bagi masyarakat karena merupakan bentuk ancaman yang dapat berkembang menjadi ancaman berskala besar. Kecenderungan keamanan yang diwarnai oleh isu baik ancaman tradisional maupun non-tradisional yang semakin marak, secara langsung dapat mempengaruhi keamanan negara dan stabilitas negara maupun politik.
Kelemahan dalam politik keamanan secara makro jelas berakibat pada politik keamanan secara mikro, terutama kebijakan daerah konflik. Bila kebijakan lama yang secara normatif terlalu ideal yaitu dalam rangka menciptakan stabilitas politik, maka setiap upaya yang menganggunya dan dari manapun datangnya akan ditumpas secara konsisten oleh ABRI karena keamanan selalu dikaitkan dengan pertahanan. Sedangkan kebijakan baru, muncul ketika era reformasi politik terjadi perubahan dan regulasi di bidang keamanan juga mengalami perubahan yang mengarah ke liberalisasi politik, maka kebijakan baru tersebut harus terukur yang mengangkat realita dari konflik yang terjadi, bukan hanya domain negara atau bukan sekedar dogma, tetapi keamanan harus ditafsirkan sebagai “tiada berbagai bentuk ancaman atau rasa takut”, yang terjadi kemudian adalah kebebasan (freedom), kebahagiaan (happiness) dan cinta (love). Maka siapapun memiliki hak dasar untuk merasakan rasa aman itu sendiri. Partisipasi politik warga telah berlangsung secara otonom, politik sentralisme berubah menjadi politik desentralisme. Sehingga negara tidak lagi mampu mengedepankan pendekatan yang sentralistik dan hegemonik.
Berangkat dari keharusan politik semacam itu, maka ihwal keamanan di masa reformasi perlu didekati secara lebih obyektif dan serius. Keamanan dan rasa aman telah menjadi kebutuhan dasar warga negara dalam sistem politik yang lebih demokratis. Sama halnya dengan kebutuhan masyarakat pada bidang kehidupan lainnya, dalam hal keamanan pun harus mendapatkan pelayanan dari negara. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa negara tidak dibenarkan lagi mereduksi keamanan hanya dari kepentingan negara hanya dari kepentingan negara sendiri atau pihak-pihak yang mempunyai akses terhadap negara, melainkan juga keamanan bagi seluruh lapisan tumpah darah, geografi dan kekayaannya serta manusianya. Apabila dimasa lalu, negara demi menjaga rasa amannya dapat secara tak terkendali melakukan pengawasan terhadap warga negaranya, sekarang tidak boleh lagi diterapkan.

STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI.

STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI.

BAB I PENDAHULUAN
Selama berabad-abad, suku-suku bangsa di Indonesia umumnya hidup rukun tanpa benturan yang berarti. Tiba-tiba pada masa reformasi, konflik kesukubangsaan, agama, pelapisan masyarakat sepertinya ikut mengusik kedamaian, seolah-olah menyimbolkan kemerdekaan dari depresi yang mendalam. Semacam muncul stimulus perubah kepribadian pelbagai pihak dalam waktu sekejap. Kondisi tersebut, setidak-tidaknya menjadikan situasi semakin rentan bagi lintas kepentingan para pihak yang berseteru kekuasaan, aset dan pengaruh.
Secara Nasional semakin lazim terjadi, seperti pemboman rumah-rumah ibadah, lembaga pendidikan hingga hotel-hotel dan perusakkan dan penutupan paksa tempat-tempat hiburan malam, fenomena yang kerap terjadi di wilayah rawan Konflik Komunal seperti di wilayah Jawa Timur ( konflik syiah dan Sunni di Sampang ); Kalimantan Barat dan Tengah ( Konflik Komunal antara etnis Dayak dan Madura); Sulawesi Tengah; Maluku Utara dan Ambon (Konflik komunal bernuansa SARA) ; Papua ( konflik Komunal dengan muatan politis kemerdekaan ).
Demikian halnya dengan provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, serta cermin barometer keamanan bagi propinsi-propinsi lain di Indonesia,tidak luput dari gejolak konflik semacam itu,konflik komunal berupa tawuran antar warga desa adat tercatat pernah terjadi di beberapa Kabupaten seperti ; Buleleng; Gianyar: Karang Asem dan Kabupaten Badung, termasuk didalamnya perusakkan Kantor Polsek dan Kantor Pemerintahan ( Pemda ) dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Konflik dalam suatu masyarakat sejatinya merupakan konsekuensi alami dari proses-proses perbedaan: sosio kultural , sosio structural dan proses social dalam dalam masyarakat yang menghasilkan sebuah perjuangan untuk mempertahankan identitas super ordinat dan sub ordinat serta kepentingan kelompok pribadi , pribadi dalam kelompok serta kepentingan komunal dari suatu kelompok sosial tanpa batas waktu yang didefenisikan dalam situasi kehidupan, diinterpretasikan dalam hubungan sosial, dengan potensi untuk selalu bersinggungan dengan nilai-nilai sosial kelompok lain.
Perbedaan dalam cara hidup dan nilai-nilai sosial yang dikembangkan oleh kelompok, membuat mereka terpisah dari kelompok lain dalam banyak hal. Konflik komunal memang akan tidak terhindarkan ketika norma-norma satu wilayah budaya dalam suatu Komunal atau sub-budaya tertentu lantas berimigrasi atau bersentuhan dengan norma-norma wilayah budaya lain. Konflik antara norma-norma aturan budaya yang berbeda dalam suatu Komunal bisa terjadi: ketika aturan-aturan dalam suatu masyarakat saling berbenturan di perbatasan wilayah budaya yang bersebelahan/ berdampingan; ketika, sebagaimana dengan norma hukum, hukum satu kelompok budaya akan diperluas untuk mencakup wilayah kelompok budaya lain, atau ketika anggota salah satu kelompok budaya bermigrasi ke kelompok budaya lain.
1. PERMASALAHAN PENULISAN
Bagaimana strategi optimalisasi penanganan konflik komunal dapat dilakukan oleh Polda Bali guna efektifitas penegakkan hukum dalam rangka terpeliharanya stabilitas kamdagri di Pulau Bali ?
2. RUMUSAN MASALAH :
1) Bagaimanakah tahapan konflik, peta konflik dan pergeseran Konflik dalam konsepsi Konflik Komunal di pulau Bali terjadi ?
2) Faktor apakah yang memberikan pengaruh dalam penanganan konflik komunal di Pulau Bali.
3) Bagaimanakah strategi optimalisasi penanganan konflik komunal dapat dilakukan oleh Polda Bali dan jajaran dalam rangka terpeliharanya stabilitas Kamdagri ?

BAB II PEMBAHASAN
1. PETA KONFLIK KOMUNAL DI BALI
Peta konflik komunal di Bali dapat diidentifikasi dengan konsep : Source , Issue, Parties, Attitude, Behavior, Intervention, Outcome ( SIPABIO) (Arm Abdalla dalam Sosiologi Konflik;2002) , secara rinci pemetaan konflik komunal dapat dijelaskan sebagai hasil interaksi antara pertama ; komposisi Demografi penduduk Bali yang mayoritas dari suku Bali ditambah beberapa suku lain yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia sebagai hal yang wajar dimana Bali merupakan pusat industry pariwisata dunia sehingga kedatangan masyarakat berlatar belakang suku, agama , dan aliran kepercayaan sangatumum terjadi di Bali, kedua ; Faktor Geografi pulau Bali yang sangat ideal sebagai daerah tujuan wisata dan tempat bekerja mencari nafkah dan ketiga ; bahwa pulau Bali tidak memiliki sumber daya alam berupa tambang mineral maupun migas, namun dengan keindahan alam dan kekayaan budaya menyebabkan Bali menjadi salah satu provinsi dengan pendapatan perkapita tertinggi di Indonesia.
Peta Konflik Komunal di Pulau Bali dapat digambarkan sebagai berikut :
1) Source / Sumber Konflik : adanya konflik kepentingan baik individu maupun kelompok serta adanya konflik akibat pertarungan dan upayapertahanan terhadap posisi dalam kedudukan masyarakat berupa kedudukan dominasi dan sub ordinasi antar komunitas sebagai konsekuensi pertemuan berbagai budaya di satu kawasan. Secara umum di Bali rentan dengan isyu SARA, dan dinamika Astra Gatra di pulau Bali sendiri maupun akibat pengaruh lingkungan Regional , Nasional dan Global.
2) Issue / Titik Masalah : adanya dinamika Politik lokal berupa permasalahan DPT dalam Pemilu Kada , masalah konflik antara warga pribumi dan pendatang,konflik antar dan inter lembaga Adat , masalah penggunaan lahan dalam Rancangan Umum Tata Ruang ( RUTR) dan konflik agraria antara lahan milik masyarakat maupun tanah Negara dan tanah adat ( ulayat ).
3) Parties / Pihak yang Terlibat : actor yang terlibat dalam konflik komunal di Bali adalah antara masyarak dengan masyarakat baik secara individu maupun dengan representasi lembaga masyarakat, sebagai contoh adalah masalah tanah pemakaman milik suatu desa Adat yang dilarang dimanfaatkan oleh warga desa yang sama dengan alasan pelanggaran atau sanksi adat sebelumnya,actor lain yang ikut meramaikan konflik komunal di Bali adalah peran LSM dan Media Massa dengan pemberitaan content provokatif ,pihak Swasta ( pemodal asing dan dalam negeri ) serta otoritas Negara ( aparat Negara ) turut andil dalam konflik komunal di Indonesia , umumnya terjadi akibat konflik ganti rugi pemanfaatan lahan maupun tindakan pribadi oknum aparat Negara ( kasus pembakaran dan perusakkan Markas Polsek Rendang di Polres Karangasem ).
4) Attitude / Sikap masing-masing actor : seperti diketahui bersama bahwa masyarakat di Bali adalah masyarakat transisi dari masyarakat agraris tradisional menjadi masyarakat idustri pariwisata yang tetap lekat dengan struktur social kebudayaan Hindu Bali ( lembaga desa adat, Banjar adat dan atribut budaya lainnya ; pecalang ) berpola patrilinial dan terbuka terhadap perubahan.
5) Behaviour / perilaku perubahan konflik : umumnya ekspresi konflik yang muncul tergantung peran tokoh dalam suatu komunal , apa yang disampaikan oleh para pemimpin masyarakat lokal akan didengar dan dilaksanakan oleh masyarakat ,konflik laten jarang berkembang menajdi konflik terbuka apabila terdapat penyaluran ekspresi yang memadai bagi masyarakat dan peran pemimpin masyarakat untuk meredam.
6) Intervention/ peran actor dalam tahapan konflik : masing masing actor konflik komunal di Bali sangat berperan dalam terjadinya konflik komunal , masyarakat, LSM, Media massa dan otoritas pemerintah memiliki karakter masing masing dalam intervensi/ mempengaruhi pergeseran konflik komunal.
7) Outcome / pencapaian dari suatu konflik : setiap komponen konflik di Bali memiliki pengahrapan tersendiri yang pada umumnya terkait dengan bagaimaana kepentingan diperjuangkan dan bagaimana Posisi dipertahankan.

  1. FAKTOR– FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PERGESERAN KONFLIK KOMUNAL DI BALI
    Pergeseran Konflik Komunal di Bali dapat diketahui dengan melihat apakah suatu konflik yang sifatnya latent dalam masyarakat memiliki atau memenuhi setidaknya 3 ( tiga ) persyaratan teknis (Ralf Dahrendorf;1957) sebelum menjelma menjadi konflik terbuka , antara lain :
    1) SYARAT TEKNIS : jumlah massa yang cukup dengan kepemimpinan yang solid dalam suatu kelompok dengan tujuan untuk memperjuangkan keunggulan kepentingan yang dimiliki, suatu studi kasus adalah saat terjadi perusakkan dan pembakaran Markas Polsek Rendang Polres Karangasem adalah ketika masyarakat desa Rendang mendengar Kentongan dan ajakan tokoh pemuda dan masyarakat setempat yang menuntut keadilan dengan menolak penahanan terhadap pelaku sabung ayam yang ditangkat beberapa saat sebelumnya, jumlah massa dan pimpinan serta issue penangkapan berhasil mendorong masyarakat desa Rendang melakukan penyerangan dan pembakaran Markas Polsek rending.
    2) SYARAT SOSIOLOGIS : adalah bagaimana pola interaksi social dan komunikasi antar masyarakat dan actor lainnya dalam suatu konflik , umumnya masyarakat di Bali memberikan penghargaan kepada aparat keamanan , apalagi aparat keamanan tersebut merupakan putra daerah , asalkan track record dan perilaku sehari hari memberikan kesan baik bagi masyarakat disekitarnya, namun dalam kasus pembakaran Polsek rending adalah masyarakat di desa Rendang memiliki pengalaman trauma terhadap tindakan oknum polisi disana yang kerap menyalahgunakan wewenang dan hukum dengan melakukan penangkapan terhadap pemain judi Sabung Ayam namun kemudian meminta sejumlah uang untuk membebaskan pelaku judi sabung ayam yang tertangkap.
    3) SYARAT POLITIS : bahwa hukum sebagai produk politis perundang- undangan kadang kala tidak memberikan kemanfaatan , paradigm hukum Positivistik yang berlaku di Indonesia seolah olah menegasikan kewenangan hukum adat yang hidup sebagai fakta pluralism hukum di Indonesia, hukum yang Positivistik akhirnya membelenggu aparat nagara penegak hukum dalam mewujudkan hukum yang memeberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian dalam masyarakat.
  2. STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM DALAM PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL DI BALI
    Identifikasi terhadap peta konflik komunal dan informasi prasyarat terjadinya pergeseran konflik sebagi factor yang berpengaruh terhadap eksistensi Konflik Komunal di Bali memberikan pemahaman bahwa perlu suatu strategi efektif dan efisien bagi Polri untuk mengoptimalkan upaya penaganan Konflik komunal yang salah satuanya adalah dengan pendekatan Penegakkan Hukum .
    Pendekatan penegakkan hukum mengadung pemahaman bahwa Hukum dapat ditegakkan secara efektif dengan mempelajari dan memahami lebih dahulu aspek Hukum dalam kajian Substansi Hukum , Struktur Hukum dan Budaya Hukum ( L.Friedman dalam Community Policing ; 29005 ) di dalam suatu masyarakat.
    Pertimbangan yang utama dalam pendekatan penegakkan Hukum dalam penanganan konflik Komunal di Bali adalah adanya Pluralisme hukum yang sangat kuat di Bali , eksistensi lembaga adat seperti perangkat Kelihan ( ketua ) Desa Adat dan banjar Adat mengakar dan terstruktur sampai ke tingkat provinsi yang diakui dengan penerbitan Perda dan studi akademis beberapa perguruan tinggi , sehingga Adat masyarakat Bali memiliki kelengkapan organisasi lengkap berdasar tugas dan peran, memiliki legitimasi kuat dan mengakar, dengan sumber daya keuangan, tanah , materi kuat.
    Sehingga dengan pertimbangan pluralisme hukum yang sedemikian kuat , Polda bali dan jajaran harus secara bijak menerapkan pendekatan penegakkan hukum dalam penanggulangan Konflik Komunal , jembatan penghubung anatara konsep penegakkan hukum ( Positive ) dengan keberadaaan hukum Adat adalah dengan strategi Pemolisian Masyarakat ( Polmas ) dalam bentuk kemitaraan Polisi dan Masyarakat ( lembaga Adat ).
    Pilihan strategi optimalisasi penanganan konflik komunal guna efektifitas penegakkan hukum dalam rangka terpeliharanya stabilitas kamdagri di Bali adalah dilaksanakan dengan :
    1) Pemberdayaan perangkat desa Adat yang berperan dalam tanggung jawab Keamanan warga ( Pecalang ) untuk memberikan lebih banyak kontribusi peran dalam menjaga keamanan sehari hari, Polri memberikan pendampingan dan sekaligus Mitra dengan mengedepankan masyarakat secara mandiri mengidentifikasi akar pemasalahan yang mungkin berkembang menjadi konflik komunal di lingkungannya.
    2) Pemberdayaan lembaga Adat dan perangkat Adat di Bali adalah termasuk kebutuhan perumusan pemetaan Konflik Komunal di masing masing lingkungan yang selanjutnya peta konflik komunal global Provinsi Bali tersebut dikompulir oleh Polda Bali sebagai database Peta potensi Konflik komunal yang diharapkan dapat memberikan peringatan awal perumusan kebijakan pemerintah .
    3) Peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas sebagai pendamping Pecalang dengan mengembangkan kemapuan negosiasi, pengetahuan hukum pidana secara umum, resolusi konflik, strategi pencegahan kejahatan dan kemampuan Intel dasar berupa deteksi dan peringatan dini / early warning dan early detection.
    4) Merintis pengembangan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ( FKPM ) anatara Polda Bali dengan potensi masyarakat ( Dewan Desa Adat bali ) sebagai semacam lembaga Pusat Studi Polmas dengan memperhatikan aspek Local genius masyarakat Bali dalam memelihara keamananguna mencari resolusi Konflik secara dini yang terjadi dilingkungannya.
    5) Membuat terobosan hukum dengan menggandeng lembaga penegak hukum lain ( Jaksa, Hakim dan pengacara ) untuk merumuskan pendekatan hukum yang retributive terhadap beberapa perbuatan melawan hukum yang kerap terjadi di Masyarakat dengan mengedepankan kemanfaatan dan keadilan hukum daripada sekedar kepastian hukum terhadap tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian besar, berpeluang untuk diperbaiki namun masyarakat tetap mendapat pengayoman dari Negara.

BAB III PENUTUP
1. KESIMPULAN.
1) Dengan melakukan analisa terhadap peta konflik dapat diidentifikasi berbagai peran otoritas didalam masyarakat, bagaimana pergeseran konflik terjadi dan apa akar permasalahan konflik yang terjadi sehingga peran para pemegang otoritas yang terkait dengan masalah tersebut dapat optimal mencegah konflik latent bergeser menjadi konflik aktual berupa konflik Komunal di Indonesia
2) Faktor instrumen dan enviromental yang bersumber dari Struktur , Substansi dan Budaya Hukum yang berlaku dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap peta konflik komunal yang dapat ditanggulangi oleh Kepolisian.
3) Pola pemolisian reaktif yang lebih berorientasi kepada bagaimana menghentikan konflik komunal dengan upaya penegakkan hukum Positive tidak efektif bila tidak diikuti dengan strategi pemolisian masyarakat yang menggunakan pendekatan hukum retributive dalam bentuk pemberdayaan dan kemitraan antara Polri dan Potensi masyarakat dalam mencari solusi dan penanganan konflik komunal secara tuntas .
2. SARAN.
1) Sinkronisasi kebijakan antar pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih pada pelaksanaannya.
2) Mengikut sertakan stake holder terkait perumusan kebijakan sebagai masukan dan langkah antisipasi atas kemungkinan timbulnya permasalahan-permasalahan di kemudian hari termasuk pemuliaan peran Media Massa agar kembali menjadi sarana penyebaran informasi yang professional dan mendidik bagi publik, tanpa konflik kepentingan pihak-pihak tertentu.
3) Peningkatan fungsi “early Warning” terhadap anggota Kepolisian, khususnya fungsi Intelijen dan Bhabinkamtibmas di sertai peningkatan kualitas kinerja seluruh aparat Kepolisian.
4) Melakukan penindakan hukum dan upaya antisipasi terhadap pihak-pihak yang mencari keuntungan dari konflik yang terjadi, dengan mengatasnamakan korban ataupun kelompok yang tertindas/ terintimidasi, namun tetap perlu juga mewaspadai bahwa upaya penegakkan hukum juga dapat memperkeruh suasana dan membuat masalah semakin meluas.

contoh membuat Rencana penelitian tentang :Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban Di Polres Langkat

Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban
Di Polres Langkat

beberapa referensi berikut dapat dijadikan acuan dalam penulisan naskah karya perorangan
akuntabilitas dan pemolisian masyarakat

anton tabah reformasi polri

perkap 07 thn 2008 tentang polmas

rekomendasi arah kebijakan polri

KEARIFAN LOKAL

OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK

I. Latar Belakang
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Seiring dengan tugas pokoknya, Polri dihadapkan dengan tantangan berbagai kasus kejahatan yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kasus perampokan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, perdagangan manusia dan lain-lain. Selain itu, ada juga konflik di berbagai daerah yang menimbulkan SARA seperti daerah yang ingin merdeka, unjuk rasa yang anarkis, perkelahian antar suku, pengrusakan tempat ibadah dan lain-lain. Seluruh kejahatan ini muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang ada pada pranata-pranata sosial di masyarakat. Karena Polri cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi Kepolisian dipandang oleh masyarakat semata-mata sebagai alat negara, sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian.
Proses reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 hingga saat ini untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah daripada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Polri yang saat ini telah melaksanakan proses reformasi untuk menjadi Kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang semula menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) atau masyarakat sebagai obyek pelaksanaan tugasnya, berubah menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Sehingga perubahan ini melahirkan model-model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang dikenal dengan berbagai nama seperti Community Oriented Policing, Community Based Policing dan Naighbourhood Policing dan akhirnya popular dengan sebutan Community Policing (Perpolisian Masyarakat).
Perpolisian Masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas telah diadopsi oleh Polri pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor : 737/X/2005. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Farouk Muhammad, kemitraan tidak hanya melalui kerjasama antara polisi dan masyarakat tetapi mencakup tiga pilar utama yaitu Polri, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Polri direpresentasikan oleh petugas Polmas, sedangkan masyarakat dicerminkan melalui mekanisme FKPM. Selanjutnya unsur Pemerintah Daerah direpresentasikan oleh perangkat pemerintah desa khususnya kepala desa atau lurah. Masing-masing komponen tersebut mempunyai peran dalam mengoperasikan Polmas.
Perpolisian Masyarakat pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing serta disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing komunitas. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas Babinkamtibmas. Dalam hal ini, Babinkamtibmas harus berperan sebagai fasilitator dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat. Sehingga dengan uraian tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Babinkamtibmas sebagai implementasi Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat.

II. Permasalahan Penelitian
Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa depan yang mampu secara terus menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Polisi harus dapat menjadi mitra masyarakat. Memahami atau cocok dengan masyarakat, membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat. Sehingga Polri melalui peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah hukum Polres Langkat, mampu membangun interaksi sosial yang signifikan dengan masyarakat baik dalam tataran manajemen maupun operasional.
Peran Babinkamtibmas dalam tataran manajemen harus mampu memahami bidang manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan mengontrol pelaksanaan perpolisian masyarakat. Sedangkan dalam tataran operasional, peran Babinkamtibmas harus mampu memberikan masukan setiap keputusan dalam persoalan yang terjadi di masyarakat untuk menemukan solusi sebagai bentuk pelayanan terbaik yang efektif dan efisien.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menentukan permasalahan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana peran Babinkamtibmas sebagai implementasi perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat ?
2. Bagaimana implementasi perpolisian masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas pada tataran manajemen maupun operasional dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat ?
3. Strategi apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala implementasi perpolisian masyarakat di Polres Langkat ?

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi Perpolisian Masyarakat dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Langkat. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang implementasi Perpolisian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas pada tataran manajemen maupun operasional. Kemudian penelitian ini juga menggambarkan suatu strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala implementasi perpolisian masyarakat di Polres Langkat.
Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis terhadap pimpinan satuan wilayah sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan berkaitan peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi Perpolisian Masyarakat dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Langkat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu sebagai bahan kajian dan evaluasi terhadap pengembangan Ilmu Kepolisian dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat.
IV. Kajian Kepustakaan Konseptual
Menurut Cooper sebagaimana dikutip John W. Creswell, tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan utama yaitu : menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memperoleh referensi yang relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto Siagian, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Ilmu Kepolisian tahun 2010 dengan judul tesis “Kemampuan Petugas Polmas Dalam Melaksanakan Tugas Pemolisian Di Polres Simalungun”.
Kemudian untuk memahami masalah penelitian dan mengoperasionalkan serta pengumpulan data di lapangan dalam memperoleh literatur-literatur yang ada, penulis menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang ada kaitannya dengan sebagai berikut :
a. Teori
1) Peran dan status.
Menurut Paul B. Horton, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu dan status adalah kedudukan seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan kelompok lain. Kaitannya dengan tugas Polri khususnya Babinkamtibmas yaitu dalam memahami tokoh masyarakat perlu diketahui peran dan statusnya dalam masyarakat dalam rangka pemberdayaan tokoh masyarakat untuk membantu tugas-tugas kepolisian.
2) Interaksi sosial
Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan inti dari proses sosial yang merupakan hubungan timbal balik antara berbagai bidang kehidupan yang mencakup bidang ekonomi, sosial, hukum dan Hankam. Interaksi sosial secara sederhana berarti proses hubungan timbal balik antara manusia sebagai individu, antara kelompok dengan masyarakat maupun hubungan individu dengan kelompok. Bila dikaitkan dengan tugas polisi, terkadang cukup sulit menggabungkan dengan pola interaksi yang nyata terhadap pola interaksi yang dikehendaki oleh norma-norma yang terkandung didalam peraturan. Bila telah terjadi interaksi tersebut, petugas dihadapkan pada suatu pilihan pola interaksi yang sering bertentangan dengan yang diharapkan.
3) Kerjasama
Menurut Roucek dan Warren sebagaimana dikutip Abdul Syani, kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan merupakan suatu proses yang paling dasar. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktifitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktifitas masing-masing. Anggota polisi tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan atau partisipasi masyarakat. Sehingga dibutuhkan suatu bentuk kerjasama antara polisi dan masyarakat, karena masing-masing pihak saling bertukar jasa yaitu informasi melalui koordinasi dan mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama berusaha mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4) Komunikasi
Menurut Harold Laswell sebagaimana dikutip Onong Uchyana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melaui media yang menimbulkan efek tertentu. Proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Berkaitan dengan tugas polisi, kemampuan komunikasi sangat penting terutama dikaitkan dengan tugas Babinkamtibmas yang bertugas melakukan pembinaan dan membangun kemitraan dengan para tokoh, masyarakat sekitar dan instansi lainnya. Keberhasilan tugas sangat ditentukan kemampuan dalam membangun komunikasi. Tidak kalah pentingnya dalam organisasi sendiri. Komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan serta antar anggota sangat menentukan dalam keberhasilan tujuan organisasi.

b. Konsep
1) Implementasi
Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab, 2004:64).
Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut penulis, implementasi adalah suatu proses untuk memastikan apakah suatu kebijakan atau program sudah terlaksana/tercapai sesuai dengan kebijakan atau program yang telah direncanakan.
2) Perpolisian Masyarakat
Dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Perpolisian Masyarakat diterjemahkan sebagai community policing. Dalam Pasal 1 angka 7, perpolisian masyarakat adalah penyelenggara tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapoat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.
Perpolisian Masyarakat merupakan konsep yang menekankan kemitraan yang sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk permasalahan yang muncul di masyarakat. Babinkamtibmas selaku pengemban tugas Perpolisian Masyarakat harus mampu menerima dan memberikan solusi terhadap segala keluhan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3) Diskresi Kepolisian
Menurut Thomas J. Aaron sebagaimana dikutip DPM. Sitompul, diskresi kepolisian adalah suatu wewenang yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Diskresi sangat dibutuhkan oleh petugas kepolisian, khususnya Babinkamtibmas yang bertugas di lapangan dalam menghadapi masyarakat yang banyak permasalahan kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi diskresi adalah pendidikan petugas, pengalaman bertugas, mental petugas, kelelahan petugas dan sikap perilaku dari si pelanggar hukum.
Diskresi merupakan pilihan tindakan bagi seorang petugas polisi dalam menghadapi suatu situasi yang menghendakinya melakukan suatu tindakan. Diskresi merupakan suatu keputusan atau tindakan kepolisian yang dengan sadar dilakukan oleh petugas kepolisian untuk melakukan atau tidak melakukan kewajiban/tugasnya selaku penegak hukum berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum itu sendiri. Oleh karenanya diskresi selau berkaitan denganpengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap paling bijaksana olehnya dan dapat dipertangungjawabkan. Sehingga tindakan diskresi bagi anggota Babinkamtibmas sangat penting dilaksanakan dan harus didasari dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
4) Keamanan dan ketertiban
Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa keamanan dan ketertiban adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengdung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat yang menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

V. Metode Penelitian
Untuk mendekati pada objek yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam terhadap peran Babinkamtibmas sebagai implementasi Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat.
Penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain daripada penelitian kuantitatif. Jika metode kuantitatif dapat memberikan gambaran tentang populasi secara umum, maka metode kualitatif dapat memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam yang jelas tidak diberikan oleh hasil penelian dengan metode kuantitatif. Sehingga penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif yang berisikan laporan penelitian yang mendalam dan lengkap mengenai objek penelitian tentang implementasi Perpolisian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas di wilayah hukum Polres Langkat.

VI. Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, dan Tehnik Analisa Data
Dalam penelitian kualitatif, data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Sumber data dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap petugas Babinkamtibmas dan masyarakat yang dikategorikan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku-buku/literatur, majalah, dokumen, artikel, internet dan tulisan para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.
Adapun yang dijadikan sebagai obyek penelitian atau yang disebut unit analisis sebagai berikut :
a. Kapolres Langkat.
b. Wakapolres Langkat.
c. Kabagops Polres Langkat.
d. Kasat Binmas Polres Langkat dan para Perwira Binmas Polres Langkat.
e. Para Kapolsek Sejajaran Polres Langkat
f. Para Personel Babinkamtibmas.
g. Pejabat pemerintah daerah.
h. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat lainnya.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan terlibat, wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Pengamatan terlibat yang akan dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan terhadap petugas Babinkamtibmas yang melakukan interaksi dengan individu atau kelompok masyarakat. Selain itu, penulis melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan petugas Babinkamtibmas bersama masyarakat, sehingga diketahui peran petugas Babinkamtibmas dan diketahui partisipasi masyarakat dalam implementasi perpolisian masyarakat.
Wawancara yang akan dilakukan penulis terhadap unit analisis sebagaimana yang telah diuraikan di atas untuk mengetahui kebijakan dan pemahaman yang diberikan oleh pimpinan Polres kepada jajarannya terkait pelaksanaan Perpolisian Masyarakat, sehingga akan diketahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki khususnya petugas Babinkamtibmas. Sedangkan wawancara terhadap pejabat pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat diharapkan akan diketahui pemahaman, partisipasi dan penilaian masyarakat atas implementasi Perpolisian Masyarakat.
Pemeriksaan dokumen yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa produk-produk aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan Mabes Polri terhadap jajarannya berkaitan dengan implementasi Perpolisian Masyarakat. Kemudian dokumen tersebut dipelajari untuk mengetahui apakah aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan telah diimplementasikan pada tingkat satuan dibawahnya, khususnya Polres Langkat dan jajarannya.
Tehnik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan manganalisis hasil wawancara para narasumber melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Daftar Pustaka

Buku :
Abdul Syani, Sosiologi : Skema, Teori dan Terapan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
DPM. Sitompul, Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Cetakan kedua, Divisi Binkum Polri, Jakarta, 2004.
Farouk Muhammad dan Djaali, Metodologi Penelitian Sosial, PTIK Press, Jakarta, 2005.
John W. Creswell, Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
Onong Uchyana, Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek, Rosda Karya, Bandung, 1998.
Paul B. Horton, Sosiologi, Erlangga, Jakarta, 1987.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Cetakan kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

Bahan Perkuliahan :
Farouk Muhammad, Menjawab Perkembangan Situasi Keamanan Dengan Mengefektifkan Polmas, Bahan Materi Kuliah Yang Disampaikan Kepada Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIK-PTIK Angkatan I, tanggal 10 Januari 2012.

Internet :
Forumkami.net, Pengertian Implemantasi Menurut Para Ahli, diakses dalam http://www.forumkami.net/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html, pada tanggal 24 April 2012.

POSISI POLRI DALAM MENGANTISIPASI PENGGUNAAN SENJATA OLEH TERORIS DI INDONESIA

POSISI POLRI DALAM MENGANTISIPASI
PENGGUNAAN SENJATA OLEH TERORIS DI INDONESIA
Pendahuluan
Perubahan lingkungan keamanan di Asia Pasifik terutama terkait pada masalah-masalah keamanan regional yaitu tentang percepatan pembangunan senjata penghancur massal atau Weapons of Mass Destruction (WMD). Percepatan pembangunan senjata yang sekarang lebih mengkhawatirkan daripada yang sebelumnya. Asia Pasipik merupakan sebuah wilayah dimana intitusional regionalnya tidak berkembang, ketegangan lintas perbatasan relatif tinggi, kemampuan senjata meningkat, khususnya masalah perkembangan WMD yang belum terselesaikan.
Pada masa perang dingin, perkembangan vertikal yaitu peningkatan tetap dalam ukuran senjata WMD oleh negara-negara yang telah melampaui ambang batas adalah kejadian yang jauh lebih umum karena hanya meliputi dua negara Super Power yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, maka muncul perkembangan yang dikategorikan perkembangan horizontal terhadap kepemilikan WMD oleh negara-negara yang menyeberangi ambang batas sebagai pendatang baru ke dalam Klub Nuklir seperti Korea Utara dan Irak, oleh Robert O’Neill disebut negara “the underdog”. Kedua negara ini mempunyai potensi menawarkan akses WMD kepada kelompok teroris. Sehingga menjadi prioritas tertinggi pada agenda keamanan negara-negara regional pada umumnya dan AS pada khususnya.
Sejak kejadian 11 September 2001 menunjukkan secara jelas menjadikan keamanan internasional sebagai papan catur utama dalam konflik kekuatan yang sangat besar oleh negara hyper power Amerika Serikat. Strategi pemerintahan Bush dalam mendeteksi dan mengembangkan mekanisme yang tepat untuk mengatasi ancaman ini adalah dengan penggunaan kekuatan militer terhadap negara-negara yang diduga mempunyai kemampuan membantu kegiatan kapada teroris dan memiliki WMD yaitu Irak. Pernyataan Presiden Bush walau dikategorikan kontroversial, tetapi menghasilkan skenario yang mencemaskan terhadap negara-negara Asia Pasipik. Namun upaya melaksanakan invasi terhadap Irak tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak ditemukannya WMD seperti dugaan AS.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Amerika Serikat kemudian mengusulkan Six Party Talks yang melibatkan Korea Selatan, Korea Utara, AS, Jepang, Cina, dan Rusia. Pada putaran pertama tahun 2003, diplomat Korea Utara menyatakan bahwa Pyongyang tidak memiliki pilihan selain mendeklarasikan kepemilikan senjata nuklir dan akan melakukan uji coba senjata nuklir. Namun mereka juga mengatakan bahwa Pyongyang akan menghentikan program nuklirnya jika AS mengubah kebijakan permusuhannya, menghalangi pertumbuhan ekonomi Korea Utara, dan membantu kebutuhan energi Korea Utara. Korea Utara pun mengaku memiliki program nuklir, tetapi menolak untuk mengakhiri kecuali AS sepakat untuk mengadakan pembicaraan bilateral dan menormalkan hubungan. Ketika tuntutan ini ditolak Washington, Korea Utara menarik diri dari perjanjian non proliferasi nuklir (NPT).
Korea Utara menimbulkan ancaman yang jelas berbeda dengan Irak. Irak adalah negara Islam yang kaya akan sumber daya alamnya dengan sejarah dari penggunaan aktual dari WMD dan dengan catatan tentang dukungannya kepada teroris. Sedangkan Korea Utara adalah negara dengan kondisi perekonomian yang lemah sebagai akibat embargo oleh AS, namun mempunyai kemampuan untuk membuat WMD, sehingga dalam menaikkan kondisi perekonomian tersebut, kemungkinan adanya upaya penjualan WMD bisa dikatakan lebih besar terjadi dalam pendekatan semacam itu.
Gerakan Teroris di Indonesia
Akar permasalahan teroris di Indonesia dan juga negara lainnya adalah adanya paham radikal yang tertanam di benak para teroris yang membenarkan berbagai tindakan melawan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menyesatkan ajaran agama. Dengan melakukan tindakan teror, para teroris percaya bahwa mereka telah berjuang di jalan tuhan dan akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda di kehidupan akhirat nanti.
Dengan sederet “prestasi” pengungkapan jaringan teroris, pemerintah Indonesia menjadi bagian terpenting dalam agenda internasional perang melawan terorisme. Sebagai alat diplomasi, prestasi tersebut tentu saja memupuk benefit politik dan komitmen-komitmen kerjasama internasional yang signifikan dalam memperkuat agenda pemberantasan terorisme dan agenda-agenda sektor keamanan lainnya. Dukungan pemerintah Amerika Serikat dan Australia terhadap Kepolisian RI dan secara khusus kepada Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror, harus diakui sebagai bentuk apresiasi internasional kepada pemerintah Indonesia dalam pemberantasan terorisme.
Dengan banyaknya pengungkapan teroris ini, telah diketahui berbagai macam modus operandi, kelompok teroris dan sumber dana yang diperoleh kelompok tersebut dalam melaksanakan aktifitasnya di Indonesia. Fakta-fakta yang terungkap dapat terlihat dari berbagai hasil pengungkapan tersebut sebagai berikut :
1. Kelompok teroris Abu Omar memperoleh dana dari berbagai macam cara. Selain hasil patungan para anggota, dana juga diperoleh dari keuntungan penjualan senjata api ke kelompok teroris lain. Polisi meyakini kelompok Abu Omar memasukkan senjata dari Filipina melalui jalur Mindanau-Tawau-Nunukan (Kalimantan Timur)-Tanjung Perak (Surabaya). Terkait kelompok ini, Tim Densus 88 telah melakukan penangkapan dengan jumlah 18 orang. 11 diantaranya ditangkap Juli 2011 lalu, termasuk pimpinannya Abu Omar dan 7 orang lainnya ditangkap pada Sabtu, minggu pekan lalu, di Tangerang, Jaktim dan Bekasi. Kebanyakan mereka ditangkap karena kepemilikan senjata api yang diduga diselundupkan dari Filiphina.
2. Polri menyatakan tiga DPO yang ditangkap Densus 88 di Tangerang, Sabtu (12/11/2011) pagi, merupakan pengembangan dari kelompok pemasok senjata api Abu Omar. Kelompok tersebut memasok senjata api ilegal dari Filipina melalui Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur. “Ini pengembangan dari penangkapan Abu Omar, terkait senjata api di Nunukan, Kalimantan Timur. Mereka adalah DPO terorisme, karena melakukan jual beli senjata api asal Filipina, ” ujar Kabag Penum Polri, Kombes (Pol) Boy Rafli Amar.
3. Kelompok terduga teroris Abu Omar diduga merupakan kelompok pemasok senjata api jaringan teroris di Indonesia. Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri telah menangkap enam jaringan Abu Omar yakni, DAP (34), BH alias Dodi (35), AA alias Agung (31), S (31), DWT (50) dan SGO alias Sogih di Tangerang dan Jakarta, Sabtu (12/11) dan Minggu (13/11). Dikatakan, mereka diduga menyelundupkan senjata tersebut melalui jalur laut, di antaranya melalui pelabuhan tradisional di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi.
Dari fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa gerakan teroris di Indonesia masih dikategorikan ancaman yang serius karena dukungan terhadap gerakan tersebut mendapat dukungan bukan hanya dalam negeri tetapi luar negeri. Akibatnya gerakan teroris ini sebagai bagian dari ancaman nyata terhadap hak atas rasa aman dan ancaman nyata terhadap hak asasi manusia juga merupakan tugas konstitusional pemerintah.
Kedudukan Polri dalam Antisipasi Penggunaan Senjata Teroris di Indonesia
Pemberantasan terorisme di Indonesia secara massif dimulai sejak peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa agenda pemberantasan terorisme di Indonesia merupakan bagian dari agenda perang global melawan terorisme yang dikomandoi AS dan sekutunya pasca peristiwa 11 September 2001. Sebagai bagian dari agenda internasional, sejak 2002, pemerintah Indonesia menggunakan isu terorisme dan kinerja pemberantasan terorisme sebagai kapital politik diplomasi internasional.
Terorisme dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan dalam negeri, stabilitas negara Indonesia, hilangnya nyawa manusia, pelanggaran terhadap hak-hak hidup manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, terhadap pelaku tindak pidana terorisme harus diberantas untuk mewujudkan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum terhadap masyarakat. Salah satu peran Polri untuk memberantas terorisme adalah membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai pasukan khusus untuk melakukan pemberantasan.
Lebih lanjut kedudukan Polri dalam melakukan pemberantasan terorisme selalu ditempatkan sebagai aparat terdepan karena berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam hal ini, tugas Polri tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang menjadi dominan dibanding aparat lainnya. Sedangkan pihak TNI hanya sebatas fungsi bantuan bila diperlukan oleh Polri.
Dengan alasan tersebut di atas, keberadaan Densus 88 AT Polri harus menjadi kesatuan professional yang mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ditegaskan pada awal pembentukan. Bila merujuk pada Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi terror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan terror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam UU Anti Terorisme.
Densus 88 Anti Teror harus mengoptimalkan kembali fungsi dan perannya khususnya di bidang intelijen. Peran intelijen ini harus dilaksanakan koordinasi dengan pihak instansi yang mengembang fungsi intelijen lainnya, contohnya TNI dan BIN. Selama ini belum terdapat koordinasi yang berarti dalam kegiatan intelijen dimaksud. Sehingga terkesan pelaksanakan penyelidikan terhadap informasi kelompok terorisme hanya dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror.
Disamping itu, Polri juga harus meningkatkan kerja sama luar negeri di bidang penanggulangan terorisme secara maksimal untuk menekan jaringan terorisme yang memiiiki hubungan dengan luar negeri serta menyelesaikan akar permasalahan yang melibatkan isu di luar teritorial Indonesia, melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum regional dan internasional penanggulangan terorisme, pemanfaatan dukungan dari negara maju untuk kepentingan pembangunan kapasitas Indonesia, peningkatan kerja sama untuk menyelesaikan akar permasalahan terorisme radikal, dan peningkatan hubungan kerja sama di bidang operasional dan taktis dengan negara terkait, dengan mengedepankan peran Kementerian Luar Negeri, BNPT dan NCB Interpol. Karena selama ini juga belum terungkap secara komperhensif tentang sumber dana yang diperoleh kelompok terorisme dalam menjalankan aksinya di Indonesia. Hal ini merupakan permasalahan serius karena bila tidak diantisipasi secara dini, maka perolehan senjata yang lebih canggih seperti WMD diatas dapat dilakukan oleh kelompok atau jaringan teroris yang beraksi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie Santoso Perdanakusumah, Terorisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme (Humanis, soul approach dan menyentuh akar rumput), YPKIK, Jakarta, 2009.
Stephen Hoadley and Jurgen Ruland, Asian Security Reassessed, Institute of Southeast And Studies, Singapore, 2006.
http://www.lensaindonesia.com/2011/11/15/sumber-dana-kelompok-teroris-abu-omar-dari-jual-senpi.html

http://www.jogja.tribunnews.com/2011/11/12/senjata-api-terduga-teroris-dipasok-lewat-nunukan

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/11/15/101878/Kelompok-Abu-Omar-Diduga-Pemasok-Senjata-Teroris

KASUS WISMA ATLIT DALAM KAJIAN KONSEP KEJAHATAN KORPORASI

KASUS WISMA ATLIT DALAM KAJIAN KONSEP
KEJAHATAN KORPORASI
by : DEPRI

Pendahuluan
Pemberantasan korupsi sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara mengingat korupsi bisa menimbulkan permasalahan yang serius bagi negara karena membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat; korupsi bisa merusak nilai – nilai demokrasi dan moralitas; dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Oleh karenanya, korupsi menjadi issu penting bagi setiap pemimpin negara – negara maju dalam setiap agenda politiknya, agar mendapat dukungan baik dari rakyat maupun partai politik.
Supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih, dalam suatu negara hukum, merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Kesibukan negara kita untuk menciptakan good governance mulai nyata kelihatan, dengan ditandai bersemangatnya lembaga – lembaga negara seperti PPATK dan KPK dalam memerangi korupsi. Penegakan hukum kasus korupsi perlahan juga menunjukkan kemajuan secara kwalitas, dengan dibongkarnya kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan tokoh elit politik maupun melibatkan korporasi. Yang terkini adalah kasus korupsi Wisma Atlit.
Kasus Wima Atlit menjadi hangat dibicarakan karena melibatkan Nazaruddin, yang merupakan bendahara umum Partai Demokrat, sehingga memunculkan dugaan, bahwa korupsi tersebut berkaitan dengan pemenangan pemilu legislative dan pemilu presiden 2009. Dalam melakukan korupsi yang merugikan keuanagan negara tersebut, tentunya Nazarudin tidak bekerja sendiri. Menurut penulis ada suatu piranti atau tool of crime yang digunakan Nazarudin untuk mencuri uang negara, yaitu: Pertama, ada proyek yang digunakan untuk pengucuran keuangan negara. Kedua, ada organisasi yang digunakan untuk managemen korupsi. Ketiga, adanya dukungan birokrasi yang berupa aturan atau kebijakan, dan Keempat, ada korporasi yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut. Sehingga korupsi yang dilakukan Nazaruddin terlihat terstruktur dan termasuk dalam kategori grand korupsi. Namun yang perlu digaris bawahi, hingga saat ini penegak hukum belum menindak korporasi jahat yang terlibat dalam pidana itu, sehingga dikawatirkan bisa merusak kewibawaan negara, sebab negara dianggap tidak berdaya melawan korporasi.
Dalam kajian teoritis, Koruptor bukan saja harus dihukum tetapi juga harus dibongkar modus operandi dan sindikasinya sehingga dari situ dapat ditemukan formula yang tepat untuk mencegah korupsi, serta penegakan hukum yang telah dilakukan nantinya akan lebih adil dan memberi manfaat bagi rakyat. Sepintas, kasus korupsi Wisma Atlit tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi karena dilakukan korporasi. Clinard dalam Koesparmono mengatakan, bahwa kejahatan korporasi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dihukum oleh negara, tanpa mengindahkan apakah dihukum berdasarkan hukum administratif, hukum perdata, atau hukum pidana. Selain memiliki perluasan sanksi, kejahatan korporasi juga unik karena dilakukan oleh orang kaya, terpelajar atau corporate executive yang oleh Koesparmono dikatakan melampaui hukum pidana. Oleh karena itu kiranya kajian kejahatan korporasi dalam kasus korupsi Wisma Atlit menjadi bahasan yang menarik.

Kronologis Kasus Wisma Atlit
Korupsi Wisma Atlit terbongkar setelah dilakukan penyadapan oleh tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan diketahui kronologis kasus sebagai berikut: Nazaruddin selaku anggota DPR RI telah mengupayakan agar PT Duta Graha Indah Tbk menjadi pemenang yang mendapatkan proyek pembangunan wisma atlet dengan mendapat jatah uang sebesar Rp4,34 miliar dengan nilai kontrak senilai Rp 191.672.000.000. jatah Nazarudin diberikan dalam bentuk empat lembar cek dari PT DGI yang diberikan oleh Idris. Idris yang mempunyai tugas mencari pekerjaan (proyek) untuk PT DGI, bersama-sama dengan Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT DGI. Nazaruddin sendiri lalu bertemu dengan Sesmenpora Wafid Muharam dengan ditemani oleh anak buahnya Rosa. Dalam pertemuan yang terjadi sekitar Agustus 2010 di sebuah rumah makan di belakang Hotel Century Senayan itu, Nazaruddin meminta Wafid untuk dapat mengikutsertakan PT DGI dalam proyek yang ada di Kemenpora. Singkat cerita, setelah mengawal PT DGI Tbk untuk dapat ikut serta dalam proyek pembangunan Wisma Atlet, Rosa dan Idris lalu sepakat bertemu beberapa kali lagi untuk membahas rencana pemberian success fee kepada pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan pembangunan Wisma Atlet. Pada Desember 2010, PT DGI Tbk pun akhirnya diumumkan sebagai pemenang lelang oleh panitia pengadaan proyek pembangunan Wisma Atlet. Kemudian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Mindo Rosalina Manulang, eks direktur marketing Permai Group, perusahaan Nazaruddin mengatakan bahwa Angelina Shondak dan I Wayan Koster juga menerima uang suap senilai Rp 5 miliar karena juga termasuk pihak-pihak terkait dalam pemenangan tender.

Korupsi Wisma Atlit Dalam Pandangan Konsep Kejahatan Korporasi
Korupsi Wisma Atilt merupakan kejahatan white-colar crime dimana pelaku – pelakunya merupakan orang cerdik pandai dan bukan orang miskin. Istilah white-colar crime pertama kali dikemukakan oleh Sutherland, yang merujuk pada pelaku kelahatan dengan tipe pelaku berasal dari orang – orang sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran – pelanggaran terhadap hukum. Pengertian kreteria pelaku kejahatan, dalam kasus korupsi Wisma Atilt nampaknya sama dengan pengertian pelaku kejahatan white-colar crime dari Sutherland yaitu dilakukan oleh kelompok eksekutif.
Konsep kejahatan korporasi atau white-colar crime berbeda dengan kejahatan konvensional. Dalam konsep kejahatan konvensional yang dikatakan sebagai penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan secara langsung, sedangkan pelaku kejahatan dalam kejahatan korporasi adalah korporasi yang melakukan pelanggaran. Walaupun sebetulnya pelakunya juga orang – orang dalam korporasi. Oleh karena itu, tidak gampang menentukan pelaku dalam kasus tersebut, mengingat korupsi tersebut dilakukan oleh banyak pihak, terstruktur dan melibatkan birokrasi. Selain itu hukum pidana kita juga terbiasa hanya menjerat pelaku langsung dimana biasanya orang-orang di belakang yang mengatur terjadinya kejahatan sulit tersentuh oleh hukum.
Korporasi yang melakukan kejahatan korupsi melakukan praktek-praktek illegal sebagai sarana untuk melakukan korupsi, misalnya dengan melakukan penyuapan kepada pajabat negara atau pemegang kebijakan lelang, Mark up nilai proyek, pengurangan kwalitas produk dan sebagainya. Kejahatan – kejahatan tersebut sulit diketahui oleh masyarakat karena memang kejahatan yang terselubung (invincible crime) dan dibungkus dengan aturan – aturan yang bisa dicari alasan pembenarnya. Kejahatan tersebut baru bisa dikekahui bila ada orang dalam atau seseorang yang membocorkannya kepada public. Kemudian penegak hukum melakukan penyelidikan dengan melibatkan auditor keuangan, sehingga kejahtan tersebut menjadi terang.
Menurut Koesparmono, suatu kejahatan diangap sebagai kejahatan korporasi jika mengandung unsur – unsur sebagi berikut: (1), Tindak pidana dilakukan oleh orang –orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korposari tersebut baik sendiri – sendiri atau bersama – sama. (2), Perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. (3), Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
Lebih lanjut Koesparmono juga mengatakan bahwa, berdasarkan rumusan unsur pertama, yang disebut kejahatan korporasi tidak terbatas pada kejahatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi tetapi juga yang dilakukan oleh orang – orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi, misalnya staf atau tenaga kontrak yang memiliki hubungan kerja dalam korporasi. Oleh karena itu jika kita memfonis bahwa kejahatan korupsi Wisma Atlit sebgai kejahatan korporasi, maka unsur – unsur kejahatan atau pidana kejahatan tersebut harus masuk dalam kreteria unsur – unsur kejahatan korporasi. Kemudian berkaitan dengan unsur ketiga, maka selain pertanggung jawaban perorangan, tanggung jawab hukum kejahatan korupsi Wisma Atlit juga bisa dibebankan kepada korporasi yang terlibat. Namun poin ini belum dilakukan oleh penyidik KPK atau penegak hukum lainnya.
Berdasarkan sumber yang telah diperoleh, kasus korupsi Wiama Atlit dilakukan secara terstruktur dalam wadah perusahaan dan melibatkan penyelenggara negara. Kasus penyuapan yang terjadi merupakan upaya memuluskan agar tender jatuh kepada perusaan tertentu. Penulis meyakini semua rumusan unsur dalam definisi kejahatan korporasi singkron dengan kejahatan korupsi Wisma Atlit dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama Tindak pidana dilakukan oleh orang –orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korposari tersebut baik sendiri – sendiri atau bersama – sama. Pemikirannya adalah, bahwa proyek tersebut merupakan proyek besar yang memakan biaya senilai Rp 191.672.000.000 yang tidak mungkin struktur tertinggi dalam korporasi tidak mengetahui jika PT DGI bagi-bagi Suap Wisma Atlet. Bukti tersebut sebetulnya sudah cukup kuat untuk membuat dugaan bahwa, apa yang dilakukan PT DGI dikategorikan sebagai kejahatan korporasi karena bagi-bagi uang suap kepada beberapa pihak diketahui oleh petinggi-petinggi PT tersebut, seperti Direktur Utama Dudung Purwadi. Bukan hanya itu, fakta lain yang mendukung tuduhan itu adalah cek yang diberikan PT DGI ke pada pihak – pihak terkait pemenangan tender termasuk yang diberikan kepada Wafid Muharram ditandatangani bagian keuangan PT DGI.
Kemudian untuk unsur Kedua yaitu: bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Dimana Analoginya adalah proyek tersebut adalah proyek negara, yang tidak mungkin diberikan kepada perusaan yang tidak legal. Perusahaan yang di menangkan dalam tender oleh Kementrian Pemuda dan olahraga pasti mempunyai spesifikasi sesuai dengan kebutuhan proyek, termasuk yang menyangkut masalah kelengkapan administrasi perusahaan.
Olehkarena itu, rumusan unsur Ketiga yaitu pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya dapat diterapkan dalam kasus ini. Mengacu pada asumsi demikian, penulis memiliki pemikiran bahwa seluruh pihak terkait kasus tersebut, dapat dikenakan pidana berdasarkan rumusan delik pada KUHP atau dengan Undang-Undang KPK sesuai dengan perannya masing masing. Kemudian untuk korporasi yang terlibat dapat dijatuhi sanksi sesuai aturan dalam kejahatan korporasi misalnya digugat perdata ataupun penutupan opersional perusahaan. Sehingga, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memeriksa para saksi dan tersangka kasus suap wisma atlet dalam kapasitas sebagai individu, tetapi sebagai pengurus korporasi agar korporasi juga bisa dijatuhi sanksi karena bentuk penjatuhan sanksi kepada korporasi merupakan bagian kontrol pemerintah kepada korporasi.
Dalam konteks negara, seharusnya keseriusan negara dalam memberantas korupsi juga harus dipertanyakan, dimana kejahatan tersebut banyak melibatkan penyelenggara negara serta kebijakan – kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh negara kerap membuat celah terjadinya korupsi. Hal ini mengisyaratkan bahwa negeri ini belum mampu membuat regulasi dan sistem yang kebal terhadap korupsi. Romany mengatakan, seharusnya negara dengan kekuasaan politiknya, bisa menjamin terselenggaranya kebijakan dan kinerja yang efektif bersih, bukan sebaliknya, melalui pejabat publiknya dan jajarannya bertindak melawan hukum dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Kendati demikian, negara bukan termasuk korporasi yang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban layaknya korporasi, namun pejabat – pejabatnya yang terkait kejahatan bisa dipidana.

Penutup
Kejahatan korupsi merupakan extra-ordinary crime, berdasarkan efek yang ditimbulkannya. Sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas kepada menghukum koruptor saja, tetapi juga harus dibongkar modus operandi dan sindikasinya sehingga dari situ dapat ditemukan formula yang tepat untuk mencegah korupsi, serta menindak korporasi yang terlibat. Sehingga supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih, dalam suatu negara hukum yang merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara dapat dicapai.
Kemudian, berdasarkan fakta yang ada dan dikaitkan dengan konsep kejahatan korporasi, maka penulis berpendapat bahwa, kejahatan korupsi Wisma Atlit masuk dalam kategori kejahatan korporasi. Oleh karena itu penanganannya tidak cukup kepada individu – individu yang melakukan pidana melainkan perusahan yang terlibat dalam praktek tersebut harus dikenai sanksi baik sanksi berkaitan dengan administrasi maupun keperdataan agar kewibawaan negara dapat terjaga.

baca lebih lanjut teori terkait kejahatan korporasi dibawah ini:

law as a tool of crime ( hukum sebagai alat kejahatan) sebagai sebuah fenomena penegakkan hukum terhadap bentuk kejahatan white collar crime.
Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuataan yang oleh masyarakat dipandang sebagai kegiatan yang tercela, dan terhadap pelakunya dikenakan hukuman (pidana). Sedangkan korporasi adalah suatu badan hukum yang diciptakan oleh hukum itu sendiri dan mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dapat dikenakan sanksi.
Menurut Marshaal B. Clinard kejahatan korporasi adalah merupakan kejahatan kerah putih namun ia tampil dalam bentuk yang lebih spesifik. Ia lebih mendekati kedalam bentuk kejahatan terorganisir dalam konteks hubungan yang lebih kompleks dan mendalam antara seorang pimpinan eksekutif, manager dalam suatu tangan. Ia juga dapat berbentuk korporasi yang merupakan perusahaan keluarga, namun semuanya masih dalam rangkain bentuk kejahatan kerah putih.
Kejahatan korporasi yang lazimnya berbentuk dalam kejahatan kerah putih (white-collar crime), biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang melanggar hukum pidana. Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang anti monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup. Kejahatan korporasi tidak hanya dilakukan oleh satu korporasi saja, tetapi dapat dilakukan oelh dua atau lebih korporasi secara bersama-sama.
Karena sebuah korporasi memiliki demikian kuat kekuatan dan posisi selaku pemilik modal yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak maka korporasi dapat juga memberikan pengaruh kepada legislatif , eksekutif bahkan yuidikatif untuk merumuskan, merubah, mengganti bahkan membatalkan sebuah regulasi demi memuluskan kepentingan sebuah korporasi dalam mencariu keuntungan, bentuk intervensi korporasi dengan memanfaatkan hukum dan celah celah yang dimiliki hukum adalah dengan :
Tidak bekerjanya hukum dengan efektif untuk menjerat kejahatan korporasi, selain karena keberadaan suatu korporasi dianggap penting dalam menunjang pertumbuhan atau stabilitas perekonomian nasional, sering kali juga disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya bersifat administratif daripada suatu kejahatan yang serius. Sebagian besar masyarakat belum dapat memandang kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang nyata walaupun akibat dari kejahatan korporasi lebih merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat dibandingkan dengan kejahatan jalanan.
Aparat penegak hukum seringkali gagal dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena dampak kejahatan yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar. Korbannya bisa berjumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang.
Pada pengadilan atas tindakan kriminalirtas korporasi, keputusan mengenai hukuman dan sanksi, selalu menjadi hal terakhir untuk diputuskan. Setiap tuntuan yang terjadi atas kejahatan korporasi selalu dipersulit sehingga sering tidak dapat direalisasikan. Dengan demikian dapat terlihat bahwa hukum pun masih tidak dapat diandalkan untuk menindak lanjuti masalah kejahatan korporasi. Suatu tindakan kejahatan, terjadi karena korporasi tersebut mendapatkan keuntungan dari tindakan kejahatan yang dilakukannya.
Korporasi, sebagai suatu badan hukum, memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan selalu merugikan berbagai pihak. Dikatakan “besar”, oleh karena kompleksnya komponen-komponen yang bekerja dalam satu kesatuan korporasi, sehingga metode pendekatan yang dilakukan terhadap korporasi tidak bisa lagi dengan menggunakan metode pendekatan tradisional yang selama ini berlaku dan dikenal dengan metode pendekatan terhadap kejahatan konvensional, melainkan harus disesuaikan dengan kecanggihan dari korporasi itu sendiri, demikian pula dengan masalah yang berkenaan dengan konstruksi yuridisnya juga harus bergeser dari asas-asas yang tradisional kearah yang lebih dapat menampung bagi kepentingan masyarakat luas, yaitu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Daftar Pustaka

Adrianus Meliala, Viktimologi, Bunga rampai kajian tentang korban kejahatan, FISIP UI, Jakarta, 2011.

Chiruddin Ismail, Perkembangan Kejahatan, Materi Perkuliahan S2 STIK, Jakarta, 2011.

Chiruddin Ismail, Pidana Harta Kekayaan, Suatu Alternatif Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi, Merlin Press, Jakarta, 2009.

Koesparmono Irsan dan Nian Syaifidin, Kejahatan Korporasi, STIK, Jakarta, 2011.

Muhammad Mustofa, Kriminologi, Kajian Sosial Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum, Sari Ilmu Pratama, Jakatra, 2010, halaman 193.

Internet, Inilah.com, Kasus Wisma Atlet: Inilah Kronologi Suap Nazaruddin, Oleh Marlen Sitompul, Inilah – Rab, 13 Jul 2011, Diakses senin 19 Maret 2012.

Internet, Detik.com, Kasus Suap Wisma Atlet, Diakses senin 19 Maret 2012.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KASUS LUMPUR LAPINDO

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KASUS LUMPUR LAPINDO
Oleh : Depri

Pendahuluan
1.1 Latar belakang.
Tragedi bencana lumpur Lapindo terjadi lebih dari 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2006, namun permasalahannya belum terselesaikan hingga saat ini, ini para korban lumpur Lapindo belum mendapatkan semua hak-haknya dari PT Lapindo. Berdasarkan Perpres Nomor 68 tahun 2011, pembayaran ganti rugi sudah selesai pada 2011. Perpres tentang lumpur lapindo mengalami beberapa kali perubahan yaitu Perpres No 14/2007, kemudian Perpres No. 40/2009. Bencana Lumpur Lapindo tidak hanya merugikan warga masyarakat Porong Sidoarjo, namun juga merugikan pemerintah yang mengalokasikan aggaran dari APBN untuk menenggulangi bencana serta membayar ganti rugi kepada masyarakat. Ketika, dana APBN digunakan untuk menanggulangi kerugian yang terjadi tentunya, semua masyarakat Indonesia menanggung akibat dari lumpur Lapindo karena dana APBN berasal dari hasil pajak yang dibayarkan oleh warga masyarakat kepada negara.
Berlarutnya proses penyelesaian lumpur Lapindo menambah daftar panjang lemahnya Pemerintahan SBY dalam menghadapi berbagai permasalahan besar di negeri ini. Lemahnya pemerintah menghadapi korporasi besar menunjukkan bukti bahwa sebuah korporasi dapat mempengaruhi kebijakan politik suatu negara. Korporasi dengan kemampuan finansial yang besar akan menjadi ancaman stabilitas suatu negara apabila negara tersebut tidak membuat suatu sistem kontrol dan regulasi yang tepat tentang korporasi. Korporasi menjadi pedang bermata ganda, disatu sisi mempunyai kemampuan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi suatu negara, disisi lain korporasi mempunyai potensi untuk merugikan negara yang bersangkutan. Berdasarkan hukum ekonomi perhitungan cost and benefit adalah mutlak, sejauh ini belum ada penghitungan secara independen sejauh mana PT Lapindo memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dibandingkan dengan beban negara akibat menanggulangi dengan mengalokasikan dana APBN.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latarbelakang diatas maka Penulis menentukan rumusan permasalahannya yaitu Bagaimana pertanggung jawaban korporasi dalam bencana lumpur Lapindo dan proses hukum didalamnya.
Pembahasan
2.1 Konsep Dan Teori
Korporasi merupakan istilah yang biasa yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain,khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa belanda disebut rectspersoon atau dalam bahasa inggris dengan istilah legal person atau legal body.
Kejahatan korporasi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dihukum oleh negara, tanpa mengindahkan apakah dihukum berdasarkan hukum administrasif, hukum perdata/hukum sipil, atau hukum pidana .
Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu: (1) pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab, (2) korporasi sebagai pembuat, maka Pengurus yang Bertanggung Jawab, dan (3) korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab (Hatrik, 1996:30).
Tanggungjawab pidana korporasi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, (2) perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau keteentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan, dan (3) pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
Bentuk-bentuk kejahatan Korporasi meliputi; (1) pelanggaran secara alternative adalah bila mana sebuah perusahaan ternyata menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pengadilan, (2) pelanggaran tataruang dan lingkungan, (3) pelanggaran dibidang keuangan, (4) pelanggaran tentang ketenagakerjaan, (5) pelanggaran manufaktoring, dan (6) praktek dagang yang tidak jujur (curang).
Korban korporasi meliputi: (1) konsumen ditinjau dari keselamatan penggunaan produk, (2) konsumen ditinjau dari kekuatan ekonominya, (3) sistem ekonomi, (4) pencemaran lingkungan, (perusakan lingkungan fisik), (5) ketenagakerjaan dan (6) pemerintah.
2.2 Kronologis Kasus Lumpur Lapindo
Semburan lumpur panas itu muncul pertama kalinya pada 29 Mei sekitar pukul 05.00. Terjadinya di areal persawahan Desa Siring, Kecamatan Porong. Kabupaten Sidoarjo sekitar 150 meter barat daya sumur Banjar Panji 1 yang dikerjakan oleh Lapindo Brantas Inc.Selama tiga bulan Lapindo Brantas Inc, melakukan pengeboran vertikal untuk mencapai formasi geologi yang disebut Kujung pada kedalaman 10.300 kaki. Sampai semburan lumpur pertama itu, yang dalam dunia perminyakan dan gas disebut blow out, telah dicapai kedalaman 9.297 kaki (sekitar 3,5 kilometer). Kedalaman ini dicapai pukul 13.00 dua hari sebelum blow out.Sesuai kelaziman pada pengeboran di kedalaman tersebut, lumpur berat masuk pada lapisan, disebut loss, yang memungkinkan terjadinya tekanan tinggi dari dalam sumur ke atas atau kick, antisipasinya menarik pipa untuk memasukkan casing yang merupakan pengaman sumur. Ketika penarikan pipa hingga 4.241 kaki, pada 28 Mei, terjadi kick. Penanggulangan ini adalah dengan penyuntikan lumpur ke dalam sumur. Ternyata bor macet pada 3.580 kaki, dan upaya pengamanan lain dengan disuntikan semen. Bahkan pada hari itu dilakukan fish, yakni pemutusan mata bor dari pipa dengan diledakan. Kemudian yang terjadi adalah semburan gas dan lumpur pada subuh esok harinya.
Kronologis kejadian merupakan halyang mutlak dipahami oleh Polri untuk mengetahui sejauh mana terjadinya bencana lumpur lapindo.Polri sebagai penyidik dalam kasus pelanggaran korporasi ini tentu tidak mempunyai kapasitas atau kemampuan terkait dengan teknik dan mekanisme pengeboran. Pencarian alat bukti yang dapat dilakukan oleh Polri adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang terlibat atau terkait dengan bencana lumpur lapindo, memeriksa dokumen pendukung hasil pemeriksaan para saksi dan tentunya mempedomani pendapat ahli untuk mengetahui atau mengkonfirmasi hasil penyidikan dengan ahli terkait bidang tersebut. Pendapat ahli terkait peristiwa lumpur lapindo bukan merupakan hal yang sulit bagi Polri untuk mendapatkannya karena peristiwa tersebut telah menarik perhatian para ahli baik dalam lingkup nasional maupun internasional sebagai bahan kajian keilmuan, karena peristiwa tersebut langka terjadi dan menjadi referensi mereka (baca: para ahli) untuk memperoleh pengetahuan yang baru terkait ilmu geologi.
Kertertarikan internasional terkait peristiwa bencana lumpur lapindo diwujudkan melalui serangkaian konferensi internasional yang diselenggarakan oleh pihak yang netral, Lapindo dianggap menyebabkan semburan Lumpur panas di Sidoarjo. Adalah dua konferensi yang diadakan secara berurutan, yaitu yang diselenggarakan di London, Inggris dan Cape Town, Afrika Selatan, membahas tentang penyebab semburan Lumpur panas Lapindo. Dan dalam hasil akhir yang dicapai, kesalahan operasi Lapindo dianggap para ahli sebagai penyebab semburan Lumpur panas di Sidoarjo. Konferensi yang diadakan oleh American Association of Petroleum Geologist, mengundang para pakar yang berseberangan pendapat terkait dengan penyebab semburan. Selama ini memang terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Lapindo dan beberapa geolog menganggap bahwa semburan Lumpur diakibatkan oleh gempa bumi Yogyakarta yang terjadi dua hari sebelum Lumpur menyembur pada tanggal 29 Mei 2006.Sementara sebagian ahli menganggap bahwa hal itu tidak mungkin karena jarak yang terlalu jauh dan skala gempa yang terlalu kecil. Mereka, melalui berbagai penerbitan di jurnal ilmiah yang sangat kredibel, justru menganggap dan menemukan fakta bahwa penyebab semburan adalah kesalahan operasi yang dilakukan oleh Lapindo. Lapindo telah lalai memasang casing, dan gagal menutup lubang sumur ketika terjadi loss dan kick, sehingga Lumpur akhirnya menyembur.

2.3 Kasus Lumpur Lapindo Sebagai Pelanggaran Korporasi
PT lapindo Brantas Inc adalah sebuah nama korporasi. Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditunjuk BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi.Saham Lapindo Brantas dimiliki 100% oleh PT. Energi Mega Persada melalui anak perusahaannya yaitu PT Kalila Energy Ltd (84,24 persen) dan Pan Asia Enterprise (15,76 persen). Saat ini Lapindo memiliki 50% participating interest di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur, Indonesia. Selain Lapindo, participating interest Blok Brantas juga dimiliki oleh PT Medco E&P Brantas (anak perusahaan dari MedcoEnergi) sebesar 32 persen dan Santos sebesar 18 persen. Dikarenakan memiliki nilai saham terbesar, maka Lapindo Brantas bertindak sebagai operator.PT. Energi Mega Persada sebagai pemilik saham mayoritas Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. Grup Bakrie memiliki 63,53% saham, sisanya dimiliki komisaris EMP, Rennier A.R. Latief, dengan 3,11%, Julianto Benhayudi 2,18%, dan publik 31,18% [2]. Chief Executive Officer (CEO) Lapindo Brantas Inc. adalah Nirwan Bakrie yang merupakan adik kandung dari pengusaha dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu, Aburizal Bakrie.
Pelanggaran korporasi yang dilakukan Lumpur Lapindo masuk dalam ranah hukum perdata dan pidana, yang mana merujuk pada kelalaian yang dilakukan oleh Perusaahan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan yang ada di Porong Sidoarjo. Kerusakan lingkungan akibat kelalalaian perusahaan yang tidak sengaja melakukan pengeboran di tempat yang tidak semestinya aman dilakukan akibat salah perhitungan, membawa dampak kerugian bagi para warga masyarakat Porong akibat tergenangnya harta benda mereka termasuk tanah dan tempat tinggalnya, pemerintah juga menanggung kerugian dengan mengalokasikan dana dari APBN untuk menanggulangi bencana lumpur Lapindo tersebut.
Pertanggungjawaban korporasi dalam dalam kasus bencana Lumpur Lapindo, berdasarkan rencana awal penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur mengarah pada korporasi sebagai pembuat, maka Pengurus yang bertanggung jawab, sedangkan secara perdata oleh YLBHI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. dan Walhi mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
2.4 Proses hukum Kasus Lumpur Lapindo.
Kasus lumpur lapindo yang diduga sebagai sebuah pelanggaran korporasi yang membawa akibat kerusakan terhadap lingkungan yang tentunya berimbas pada masyarakat disekitar semburan lumpur lapindoyang kehilangan rumah tinggal beserta harta bendanya akibat tenggelam oleh lumpur, menarik empati aktivis lingkungan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) serta YLBHI (yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia). Walhi mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun gugatan tersebut ditolak hakim pada 27 Desember 2006. Majelis menyatakan lumpur yang muncrat disebabkan fenomena alam. Di tingkat banding, hakim juga menyatakan para tergugat itu tak bersalah. Selain Walhi, gugatan perdata juga dilakukan oleh YLBHI di PN Jakarta Pusat yang ditolak pada 27 November 2007, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan pemerintah dan Lapindo sudah optimal menangani semburan lumpur. Putusan ini kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 13 Juni 2008.
Proses pidana dilakukan oleh penyidik kepolisian dari POlda Jawa Timur, dalam kasus ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 13 tersangka, yaitu 5 orang dari PT Medici Citra Nusantara, 3 orang dari PT Lapindo Brantas, 2 orang dari PT Energi Mega Persada dan 3 orang dari PT Tiga Musim Jaya. Para tersangka dijerat Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP dan UU No 23/1997 Pasal 41 ayat 1 dan Pasal 42 tentang pencemaran lingkungan, dengan ancaman hukum 12 tahun penjara. Adapun nama-nama tersangka yang ditetapkan adalah sebagai berikut: (1) Ir. EDI SUTRIONO selaku Drilling Manager PT. Energy Mega Persada, Tbk; (2) Ir. NUR ROCHMAT SAWOLO, MESc selaku Vice President Drilling Share Services PT. Energy Mega Persada, Tbk.; (3) Ir. RAHENOD selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa;(4) SLAMET BK selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa; (5) SUBIE selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa; (6) SLAMET RIYANTO selaku Project Manager PT. Medici Citra Nusa; (7) YENNY NAWAWI, SE selaku Dirut PT. Medici Citra Nusa (8) SULAIMAN Bin H.M. ALI selaku Rig Superintendent PT. Tiga Musim Mas Jaya; (9) SARDIANTO selaku Tool Pusher PT. Tiga Musim Mas Jaya (10) LILIK MARSUDI selaku Driller PT. Tiga Musim Mas Jaya.(11) WILLEM HUNILA selaku Company Man Lapindo Brantas, Inc; (12) Ir. H. IMAM PRIA AGUSTINO selaku General Manager Lapindo Brantas, Inc: dan (13) Ir. ASWAN PINAYUNGAN SIREGAR selaku mantan General Manager Lapindo Brantas, Inc.
Proses penyidikan tentang dugaan tindak pidana oleh polda Jawa timur berujung pada penerbitan Surat penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) kasus Lumpur Lapindo pada Jum’at 7 Agustus 2009 dengan alasan: (1) dikarenakan keluarnya penolakan dua putusan gugatan perdata YLBHI dan Walhi di PN Jakpus dan PN Jaksel yang menyatakan tak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus Lapindo,; (2) ketiadaan bukti kuat, factual proving, ketidaksanggupan Penyidik memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan korelasi semburan lumpur dengan kegiatan eksplorasi Sumur Banjarpanji I. Berbagai kejanggalan tentang proses perdata dan pidana yang terjadi memicu berbagai spekulasi tentang adanya rekayasa dibalik ditolaknya gugatan perdata dan SP3 kasus pidananya.
Kendala terbesar dalam proses penyidikan lumpur lapindo adalah adanya celah yang menguntungkan dengan terjadinya bencana gempa di Yogyakarta dengan peristiwa tersebut, sehingga ada alasan berlindung bagi korporasi untuk tidak bertanggung jawab sehingga ketika dianggap menjadi sebuah bencana alam maka pemrintah yang bertangunggjawab. Kedua persepsi antara bencana alam dan bencana teknologi yang dimanfaatkan oleh korporasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan proses hukumnya.

2.5 Antara Kasus Lapindo Dengan Kasus Teluk Meksiko
Pada tanggal 20 april 2010, telah terjadi kebocoran minyak diteluk Meksiko kasus ini dikenal dengan nama Horizon Deepwater. Kebocoran minyak tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan laut ditempat itu. Menghadapi bencana tersebut Presiden Amerika Serikat bertindak tegas, dan berdiri digaris depan bahkan dengan membatalkan kunjungannya ke Indonesia. Perisitiwa teluk meksiko melibatkan korporasi raksasa perminyakan seperti British Petroleum (BP),. Obama secara tegas memberi ultimatum kepada BP untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ia bahkan tak segan-segan mengancam BP jika mengabaikan persoalan tumpahan minyak. Selain itu jalur diplomatik pun digunakan Obama dengan Inggris mengingat seriusnya bahaya pencemaran laut. Hasilnya dalam jangka waktu empat bulan kasus tersebut terselesaikan.
Bila dibandingkan kasus teluk meksiko dengan kasus lumpur lapindo maka terjadi kemiripan permasalahan yang terjadi, namun berbeda penanganan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Negara, yaitu Obama yang begitu tegas menghadapi pelanggaran korporasi dan SBY yang terkesan lemah menghadapi korporasi. Kondisi tersebut menurut Penulis terdapat dua hal yang membedakan kedua kasus tersebut yaitu: (1) penyebab kebocoran minyak diteluk Meksiko tidak disertai dengan adanya bencana alam sebelum kejadian jadi persepsi publik sudah jelas pada pelanggaran korporasi jadi celah untuk menghindar dari tanggung jawab tertutub bagi British Petrolium, berbeda dengan kasus lumpur lapindo yang memeang ada bencana gempa bumi di Yogyakarta sebagai alasan adanya faktor lain sebagai penyebab, ; (2) pemilik korporasi British Petrolium tidak menjadi konsekuensi politik dengan Obama, sedangkan pemilik korporasi Lapindo Brantas Inc ( Aburizal Bakri) merupakan politisi Golkar yang menjadi koalisi partai Demokrat (SBY) sehingga kebijakan yang diambil tentunya kebijakan yang tidak merugikan partai koalisi dalam rangka mempertahankan kekuasaan SBY.
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kasus bencana lumpur Lapindo dapat digolongkan sebagai sebuah pelanggaran korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat di Porong Sidoarjo dan Pemerintah karena menanggung beban untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Proses hukum secara pidana dan perdata tidak mencapai tujuannaya karena ditolak oleh pengadilan (kasus gugatan perdata) dan dilakukan SP3 oleh Polda Jawa Timur(kasus pidana). Penyebab tidak terselesaikannya proses hukum kasus lumur lapindo diduga karena adanya pengaruh korporasi kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan.

Daftar pustaka
Buku
Koesparmono Irsan & Nian Syaifudin, “kejahatan korporasi,” Jakarta 2011, STIK
Setiyono H., “Kejahatan Korporasi, analisis viktimologi dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia”, Malang, 2003, Bayu Media Publishing
Internet
Berita lingkungan, Sp3 lapindo, diakses melalui http://www.beritalingkungan.com/kolom/2009-08/sp3lapindo/ tanggal 15 maret 2012
Hotmudflow, diakses melalui http://hotmudflow.wordpress.com/ tanggal 15 maret 2012
Kenalilah bencana alam, Kronologi Terjadinya bencana Lumpur, diakses melalui http://kenalilahbencanaalam.blogspot.com/2009/03/kronologis-terjadinya-bencana-lumpur.html.pada tanggal 15 maret 2012
Satu Portal, Kasus Lapindo Mau Dibawa Kemana, http://www.satuportal.net/content/kasus-lumpur-lapindo-mau-dibawa-kemana-lomba-artikel-5-thn-kasus-lapindo tanggal 15 maret 2012
Wikipedia, Lapindo Brantas Inc, diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc. tanggal 15 maret 2012
————–, Banjir Lumpur Panas Lapindo, diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo, tanggal 15 maret 2012
Satu Portal, Kasus Lapindo Mau Dibawa Kemana, http://www.satuportal.net/content/kasus-lumpur-lapindo-mau-dibawa-kemana-lomba-artikel-5-thn-kasus-lapindo tanggal 15 maret 2012
Kompasiana, Mengapa Negara Hadir Di Teluk Meksiko dan Tenggelam di Sidoarjo, diakses melalui http://politik.kompasiana.com/2010/09/22/mengapa-negara-hadir-di-teluk-meksiko-dan-tenggelam-di-sidoarjo/ tanggal 15 maret 2012