Selamat Jalan Pak Presiden

Turut berduka cita yg sedalam-dalamnya atas wafatnya PRESIDEN RI yang Ke-3 Bpk BJ HABIBIE pada pukul 18:05 wib.Semoga Almarhum diampuni segala dosa-dosanya serta dilapangkan kuburnya.

berikut beberapa tulisan yang ditulis oleh beberapa netizen untuk mengenang beliau Almarhum Bapak Habibie, semoga berkenan

THE LEGACY OF HABIBIE

Tanpa Habibie, Papua sudah pasti lepas dan Indonesia pecah berkeping-keping. Dia melepas benalu politik yang segera menyergap dan melilit Indonesia ditahun 1999, saat jatuh tersungkur dihajar krisis moneter. Benalu itu adalah Timor Leste.

TIDAK MAU JADI PAMAN YANG BAIK

John Howard, Perdana Menteri Australia kala itu suatu waktu menelepon Habibie menyodorkan opsi Timor Leste tetap menjadi bagian Indonesia dengan status otonomi khusus yang memberi kebebasan bagi wilayah itu untuk memilih Gubernur dan DPRnya sendiri.

Sementara, Ramos Horta di New York mengatakan otonomi itu adalah persiapan bagi Timor Leste untuk merdeka. Horta minta Indonesia mengikuti langkah Perancis memberi bantuan untuk Kaledonia menuju persiapan merdeka. Pasalnya Timor Leste bersama Kaledonia masuk dalam daftar negara-negara yang harus di dekolonisasi PBB.

Habibie menolak tegas opsi itu. Dia bilang ” Indonesia tidak akan menjadi paman yang baik hati buat Timor Leste merdeka ” Referendum adalah opsi terbaik. Ikut atau lepas dari Indonesia.

Ini adalah ciri Habibie sebagai orang merdeka. Selama bersama Suharto, Habibie lepas merdeka berbuat apa yang dia mau tanpa mengotori dirinya dengan lumpur politik dan uang.

Jati dirinya ” as a free man” makin kentara ketika dia menjadi Presiden. Dia memerdekakan media dan mendorong berdirinya partai politik.
Dia melepaskan Timor Leste agar Indonesia merdeka dari cengkeraman pihak asing yang mencoba melakukan Balkanisasi di Indonesia.

MENYELAMATKAN INDONESIA MESKI DICERCA

Sebagai seorang jenius, Habibie melihat masa depan Indonesia jika Timor Leste tetap dipertahankan. Negara ini akan terus diserang oleh isu-isu HAM dan bakal tersungkur dalam jurang kehancuran. Indonesia di tahun 1999 bak rumah orang kaya yang sedang dijarah. Baik oleh bangsanya sendiri dan tangan-tangan asing yang menginginkan Indonesia pecah belah berantakan.

Karenanya dia lepaskan Timor Leste yang membuat terkejut dunia internasional. Tak terkecuali rakyat Timor Leste sendiri yang kaget setengah mati, kemerdekaan itu tiba-tiba ada di hadapan mereka.

Sebagai orang yang merdeka, Habibie tahu bahwa Timor Leste akan lepas. Cepat atau lambat. Karena tidak ada niatan sedikitpun dari para pemimpin Timor Leste untuk bergabung dengan Indonesia.

Orang boleh bilang Timor Leste adalah bagian dari strategi Habibie agar terpilih sebagai Presiden dalam pemilihan umum yang dipercepat. Tapi Habibie bukan orang yang gila kekuasaan. Dia ingin menyelamatkan Indonesia.

Karenanya, Habibie santai saja ketika dicerca oleh mereka yang ada di MPR saat dia memberikan pidato pertanggung-jawaban. Sorakan bernada cemooh dan hinaan mengiringi langkahnya ke podium. Termasuk ketika MPR tidak mempercayai untuk menjadi Presiden lagi. Habibie dengan lapang dada menerima kenyataan sebagai Presiden Indonesia tersingkat. Hanya satu tahun. Dan itu dia hadapi dengan senyum.

BERBUAT MANIS

20 tahun berlalu baru terasa dampak keputusan Habibie melepaskan Timor Leste. Tudingan HAM langsung reda. Padahal isu ini ditujukan untuk membuat Papua lepas dari Indonesia atas dasar sentimen rumpun Melanesia. Jika Timor Leste tetap dipertahankan, Papua dalam konteks ini bisa lepas dengan berbagai cara yang dirancang oleh para sutradara asing. Timor Leste akan menjadi kuda Troyanya.

Kuatnya posisi Indonesia mempertahankan Papua sekarang ini disebabkan karena Timor Leste tidak berani menggunakan sentimen Melanesia untuk menekan Indonesia. Sebab takdirnya dia harus bergantung pada Indonesia. Dia harus menunjukkan sikap baik baik agar Jakarta tidak marah. Jadi cara kemerdekaan Timor Leste yang sarat dengan provokasi HAM tidak bisa dipakai di Papua.

Jalan merdeka yang menjadi ciri Habibie berbuah manis. Para pemimpin Indonesia sesudah Habibie mendekati Timor Leste untuk menjadi tetangga yang baik. Bahkan Indonesia adalah negara yang paling aktif mendorong ASEAN menerima Timor Leste sebagai anggota. Dan gagasan ini dilontarkan oleh mendiang Presiden Abdurahman Wahid dan baru akan terjadi di 2020 nanti.

HABIBIE DAN PAPUA

Mengapa Indonesia tidak dendam dengan Timor Leste?

Karena ingin mempertahankan Papua.

Jakarta mampu memainkan diplomasi mereka untuk mendekati kawasan Pasifik Selatan, Australia dan Selandia Baru agar jangan utak utik Papua. Dan jalan mulus itu tidak akan mungkin terjadi jika Habibie tidak melepas Timor Leste.

Habibie adalah orang yang merdeka. Dia adalah seorang yang visioner yang paham nasib bangsanya di puluhan tahun kedepan. Dia tahu apa yang terjadi di negaranya jika benalu Timor Leste tidak ditebas. Meski dia harus sendirian karena keputusannya.

TERBANG

Tapi itu tidak masalah bagi Habibie. Termasuk juga ketika ajal menjemput. Dia gembira karena bertemu lagi dengan Ainun, sang belahan jiwa.

Seperti penggalan bait tembang Fly Away, dari Queen , Habibie sekarang mengepakkan sayap kecilnya dan terbang.

Terbang jauh dari kita yang berlinang air mata menangisi kepergian sang Bapak Bangsa.

Habibie yang kita kenang dengan segenap kekuatannya yang tersisa telah meninggalkan kita.

Setelah dia bekerja keras untuk yang terbaik bagi bangsanya..

Sebagai orang yang merdeka
.
.
.

… Spread your little wings and fly away

Fly away far away

Pull yourself together

‘Cause you know you should do better

That’s because you’re a free man
.
.
.
Budi Setiawan

SIKLUS MANAJEMEN SDM KORBRIMOB POLRI DALAM MENJAWAB TANTANGAN PEMOLISIAN ERA 4.0

BAB I PENDAHULUAN

Tantangan bagi dunia kepolisian secara Internasional maupun dalam konteks pemolisian di Indonesia adalah bagaimana era 4.0 memberikan perubahan dalam masyarakat dan organisasi Kepolisia, pilihanmya adalah mampu atau tidak beradapatasi mengikuti perkembangan jaman atau akan tersingkir bahkan tergilas oleh masa.

Dalam era 4.0, Kepolisian menghadapi era digitalisasi pelayanan dan praktek pemolisian itu sendiri, kebutuhan akan big data dan  koneksitas antar data semakin kuat, saat ini hampir tidak ditemukan dalam aspek kehidupan manusia yang tidak terkoneksi dengan jaringan internet, demikian juga pelayanan Kepolisian yang bergantung dengan big data, sebut saja bagaimana data kriminalitas saat ini harus terkoneksi dengan data pada catatan sipil serta registrasi kendaraan bermotor termasuk kemampuan era digital untuk membuat prediksi dari berbagai entitas data yang ada menjadi perkiraan trend dalam masyarakat.

Identitas Kepolisian sebagai otoritas pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  saat ini haruslah semakin kompetitif, hal ini tidak leps dari trend bahwa masyarakat secara luas telah semakin banyak melakukan investasi  di bidang private security, definisi yang menunjuk kepada service jasa keamanan bukan lagi menjadi otoritas Kepolisian, banyak perusahaan swasta yang berbasis kepada keperluan khusus masing-masing individu berhasil menggoyang dan mungkin saja nantnya menggantikan peran Kepolisian secara general.

Ketika Uber dan Gojek berhasil menggeser dominasi Taxi dan jasa transportasi publik konvensional demikian juga ketika Tokopedia , Bukalapak dan Amazon berhasil menggantikan peran ritel perdagangan tatap muka menjadi praktek daring, demikian  dengan Inovasi dan teknologi kejahatan baru yang muncul seiring dengan semakin berkembangnya teknologi berbasis data internet atau big data, tidak heran bisa saja suatu saat seseorang akan menelpon anda dan menawarkan pinjaman online atau fasilitas kartu kredit lengkap dengan menyapa nama anda padahal mungkin saja kita tidak pernah bertukar nomor telepon sebelumnya.

Era 4.0 juga memberikan tantangan lain kepada Kepolisian , ketika pemanfaatan cyber – physical system dalam bentuk berbagai kejahatan siber yang belum pernah terjadi sebelumnya, memaksa Negara dan otoritas Kepolisian untuk segera beradapatasi termasuk adalah bagaimana Deep web menjadi tambang informasi baru yang menjanjikan sebuah dunia baru  yang menuntut Kepolisian dapat memberikan Transparansi pelayanan  lewat pemberlakuan citizen oversight atau pengawasan masyarakat yang semakin ketat.

SINKRONISASI TUPOKSI BRIMOB DENGAN TANTANGAN ERA 4.0

Strategi Peningkatan kapasitas personel agar mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi terkini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan, namun factor lain yang tak kalah penting adalah kemampuan dalam membangun jaringan, berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dari berbagai negara di dunia.

Kini dalam era 4.0 adalah saat yang tepat bagi Korbrimob untuk menjadi semakin aktif menggalang kerjasama dengan berbagai Kepolisian lainya khususnya yang berada dalam domain dan type tugas yang sama, adalah suatu kebutuhan bagi organisasi sebesar Korbrimob Polri untuk memiliki struktur yang mengawaki masalah kerjasama kepolisian antar satuan-satuan taktis dalam penanganan terror, pembajakan udara dan laut, pengamanan perbatasan dan kejahatan dengan kualitas dan kuantitas tinggi.

Pengembangan inovasi berbasis teknologi, seperti pengembangan teknologi digital surveillance, teknologi IT dalam mendukung penegakan hukum dan teknologi IT dalam pelayanan publik, Pengalaman tugas yang berkaitan dengan tantangan era 4.0 menunjukkan bagaimana dukungan dan penguasaan teknologi berbasi IT menjadi sangat penting, sebagaimana pada saat  pengamanan Unras  di Jakarta dan penanganan  anarkisme dalam  konflik komunal di beberapa tempat di Indonesia.

Terbukti bahwa kebutuhan aplikasi teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan vital dalam mendukung penyelenggaran operasi Kepolisian, teknologi Drone, Alat Komunikasi dan elektronik lainnya, teknologi surveillance social media termasuk bagaimana Korbrimob Polri harus mampu menyelenggarakan dan menyediakan command center saat penugasan Brimob Nusantara.

Kebutuhan adanya pusat kendali operasi Kepolisian yang mengolah penyelenggaraan kegiatan dengan daur input informasi yang beragam, proses identifikasi dan penilaian informasi, proses pengolahan dan pengambilan alternative keputusan, adalah merupakan harapan di masa depan  agar tidak ada lagi  terulang: Mako, Asrama Brimob dan Mobil angkutan personil yang bisa  dibakar massa,  kalau seandainya Drone dan alat-alat surveillance serta sarana  Alkomlek yang dimiliki  oleh  Korbrimob dapat terkoneksi sebagai feeding informasi  bagi  Command Centre  di Mabes Polri , Polda Metro  Jaya maupun  Mako Korbrimob Polri secara real time.

Permasalahan yang mengemuka adalah bagaimana siklus manajemen SDM berupa (Diklat dan Binkar) SDM Korbrimob Polri dapat menjawab tantangan era 4.0, dimana terdapat pokok-pokok permasalah antara lain: Bagaimana penyelanggaran Diklat yang relevan ? dan Bagaiamana pola Binkar yang tepat bagi SDM Korbrimob di era 4.0?

BAB II PEMBAHASAN

TANTANGAN ERA 4.0 DALAM SIKLUS SDM KORBRIMOB POLRI

Beberapa indentifikasi tantangan di era 4.0 adalah adanya : kebutuhan personil dengan berbagai  kualifikasi khusus, muncul kejahatan baru dengan kualitas dan kadar tinggi, kebutuhan untuk modernisasi pelayanan publik, adanya transformasi budaya internal dan eksternal organisasi, kemampuan adaptasi tiap-tiap personil dalam organisasi, peningkatan kompetensi,  Kepemimpinan dan issue Professionalism.

Gegana Bom Data Centre ( GBDC)  adalah sebuah contoh bagaimana tantangan era 4.0 dijawab secara tuntas oleh para teknisi dan analis Jibom Pasukan Gegana Korbrimob Polri, sebuah organisasi nonstructural di Sat Jibom Gegana yang banyak memberikan kontribusi dalam mendukung upaya penegakkan hukum oleh Polri terhadap kejahatan terorisme.

Digitalisasi data dan proses pembangunan database serangan terror menggunakan Bom dan pemetaan pola PIES : Power , Initiator, Explosive dan Switch dalam bentuk bom signature yang dibuat secara digital oleh GBDC ternyata menjadi rujukan beberapa teknisi Jibom Kepolisian Luar neger ( AFP dan FBI ) karena dianggap sangat  update menggambarkan  tanda tangan bom teroris yang ada di Indonesia, hanya sayang kekuatan sedemikian strategis ini tidak direspon justru oleh Korbrimob Polri sendiri dalam penyusunan SOTK terbaru di tingkat Mabes Polri, GBDC sampai saat ini  statusnya masih merupakan organisasi non Structural di Korbrimob Polri

Identifikasi kebutuhan kompetensi ( diklat ) dan pembinaan karier bagi personil Korbrimob yang relevan dengan tantangan era 4.0 adalah dengan pemahaman terhadap empat prinsip rancangan dalam Industri 4.0. Prinsip-prinsip ini akan membantu organisasi seperti Korbrimob Polri untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan skenario-skenario Industri 4.0 antara lain :

Interoperability (kesesuaian) : Kemampuan alsus, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain lewat Internet untuk segala (IoT) atau Internet untuk khalayak (IoP). IoT akan mengotomatisasikan proses ini secara besar-besaran, artinya alkomlek milik Korbrimob dapat terkoneksi dengan satker dan satwil yang ada, produk live streaming dari Drone “Penguin” yang diterbangkan dapat dengan mudah diakses setiap pengendali operasi pada Command Centre Korbrimob.

Transparansi informasi: Kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model digital dengan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan data menggunakan sensor dan bantuan Teknologi Informasi terhadap data gangguan kamtibmas, ancaman terror dan bom, pola pergerakkan massa penonton sepakbola yang kerap rusuh maupun  dinamika massa pengunjuk rasa dalam demo berjilid-jilid beberapa waktu lalu. penggunaan peralatan sensor  dibutuhkan agar data yang terkumpul dibuat secara real bukan berdasarkan nilai “ perasaan saja “ dengan kualitas informasi bernilai tinggi.

Technical support / Bantuan teknis: Pertama, kemampuan sistem bantuan untuk membantu personil Korbrimob Polri  dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah genting yang mendadak. Kedua, kemampuan sistem siber-fisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia serta;

Otomatisasi dengan adanya keputusan mandiri berupa kemampuan sistem siber-fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin sebagamaina kemampuan Analis Jibom mampu menghitung dan menemukan pola Bom Signature PIES yang ditemukan di TKP kemudian membandingkan dengan Bom Signature di TKP lainya.

KEBUTUHAN DIKLAT ERA 4.0

Kebutuhan Diklat bagi personil Korbrimob berdasar scenario era 4.0 adalah dengan berorientasi kepada :  Kompetensi edukasi dengan kompetensi yang dibangun  berbasis Internet of Thing sebagai basic skill setiap personil Korbrimob Polri, saat ini tidak susah menemukan personil Brimob yang mampu mengoperasionalkan produk Microsoft office tinggal bagaimana mendayagunakan dan meningkatkan kemampuan operasional computer dasar yang perlu diperhatikan;

Komptensi Penelitian adalah kompetensi membangun jaringan untuk menumbuhkan ilmu, arah riset, dan terampil mendapatkan kerjasama Internasional, GBDC dan PLATINA adalah contoh organisasi dibawah struktur Korbrimob Polri yang memiliki peluang dan kemampuan sangat kuat untuk menjadi pusat  penelitian dan pengembangan ilmu Kepolisian dibidang Bom dan lawan Teror Kepolisian;

Kompetensi Daya Saing:  Korbrimob Polri memiliki daya saing dalam IKU ( Indeks Kinerja Utama) yang membedakan dengan Labfor maupun PUSINAFIS pada penanganan TKP Bom, punya daya saing dalam penanganan serangan CBRN, daya saing dalam Penanggulangan Huru Hara dibanding Dalmas  Sabhara, daya saing inilah yang menjadi “Nilai Jual” yang membedakan Korbrimob dengan Satker lainnya.

Kompetensi Global; ketika menghadapi dunia tanpa sekat, Korbrimob Polri tidak gagap terhadap berbagai budaya Internasional, kompetensi yang dibangun dari penguasaan bahasa asing (Bahasa asing selain Inggris adalah bahasa Perancis , Mandarin dan Arab).

Kompetensi Futurology; adalah kemampuan Korbrimob Polri untuk  memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya, membaca trend serangan terror atau pola pengerahan massa pada saat unjuk rasa berjilid-jilid dalam system pendukung pengambilan keputusan ( Decision Support Systems).

POLA BINKAR 4.0

Identifikasi kebutuhan pembinaan karir dan organisasi dalam siklus manajemen SDM secara umum dilakukan dengan : Mutasi, Promosi jabatan, Kepangkatan, pemberian Tugas khusus dan adanya Penilaian kompetensi, kebutuhan untuk menyiapkan SDM Korbrimob Polri agara mampu bersaing di era 4.0 adalah dengan berbagai perubahan mendasar dalam proses pembinaan karier yang ada, Korbrimob harus mulai mengenal dan membuat grand strategi pembinaan karier personil yang ada , talent pool sebagai Kolam Susu pembinaan karier Tamtama, Bintara dan Perwira yang dipersiapkan untuk mengawaki Korbrimob dalam tataran Strategis,Taktis dan teknis.

Promosi jabatan berorientasi kepada karakter Korbrimob selain sebagai pasukan taktis adalah lekat  sebagai pasukan teknis artinya pola pembinaan karier personil SDM diarahkan bukan saja menyiapkan mereka yang layak secara taktis namun juga memiliki kompetensi Teknis sebagaimana ditemukan di Pasukan Gegana yang banyak bersentuhan dengan teknologi  canggih, termasuk promosi jabatan untuk bidang riset  dan pengembangan peralatan, kemampuan taktis dan teknis serta doktrin –doktrin organisasi.

Efisiensi struktur dalam organisasi serta adanya specialisasi dalam penugasan serta penataan HTCK di bidang operasional dan pembinaan akan senantiasa menjadi issue yang harus dikomunkasikan dalam dinamika penyiapan SDM Korbrimob menghadapi era 4.0.

Komunikasi atas issue diatas tidak lepas dari dinamika operasional dan kebutuhan organisasi, Korbrimob tidak bisa menyiapakan operator atau pelaksana “garis depan” sesuai tugas pokoknya namun harus segera beradaptasi dengan membentuk satuan-satuan dengan khusus yang bekerja di garis belakang, kebutuhan kompetensi personil “garis belakang” inilah nanti yang bakal menjadi daya saing Korbrimob Polri.

Ketika kebutuhan Dapur Lapangan untuk menyiapakan ransum makan bagi ribuan pasukan Sabahara dan Brimob Nusantara akan terjawab bila Korbrimob  cepat mengambil keputusan dengan  merubah 1-2 kompi PHH di Pasukan Pelopor menjadi formasi pasukan Dapur Lapangan yang bekerja dengan otomatisasi perangkat  alat –alat Dapur Lapangan yang sudah canggih seperti saat ini, demikian juga ketika pengamanan Unras berlangsung adalah adanya dukungan Pasukan Drone “Penguin”  yang memantau Jakarta dari langit dan Pasukan Cyber multimedia Sitipol Korbrimob Polri yang memantau lewat social media sebagai sumber data dan informasi paling update terkait pergerakkan massa pengunjuk rasa maupun perusuh yang masuk Jakarta.

BAB III PENUTUP

SIMPULAN

  1. Penyelanggaran pendidikan dan latihan bagi personil Korbrimob Polri yang relevan dengan era 4.0 adalah dengan menyelenggarakan program Diklat yang berorientasi kepada membangun Kompetensi edukasi berbasis Internet of Thing sebagai basic skill; Komptensi melakukan dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ; Kompetensi  untuk membangun  daya saing dengan merujuk kepada IKU ( Indeks Kinerja Utama) yang membedakan Korbrimob dengan Satker lainnya; adanya Kompetensi Global; dan bagaimana membangun Kompetensi Futurologi; sebagai kemampuan membaca trend serangan terror atau pola pengerahan massa pada saat unjuk rasa berjilid-jilid dalam system pendukung pengambilan keputusan               (Decision Support Systems).
  2. Pola pembinaan karir yang tepat bagi SDM Korbrimob di era 4.0 adalah dengan berbagai perubahan mendasar dalam proses pembinaan karier yang ada, berupa : grand strategi pembinaan karier personil yang ada , talent pool tataran Strategis,Taktis dan teknis; adanya Promosi jabatan berorientasi kepada karakter Korbrimob selain sebagai pasukan taktis adalah lekat  sebagai pasukan teknis; Promosi jabatan untuk bidang riset  dan pengembangan; Efisiensi struktur dalam organisasi serta adanya specialisasi dalam penugasan serta penataan HTCK di bidang operasional dan pembinaan.

SARAN

Memberikan rekomendasi kepada Dankorbrimob Polri untuk menyiapkan pokja revisi SOTK di tingkat Mabes Polri agar dapat mengakomodir pembinaan dan operasional GBDC dalam struktur Korbrimob Polri, pembentukan atau pengalihan sebagian kekuatan Pasukan Pelopor menjadi format satuan/unit yang memiliki tugas khusus ; Support Service mendukung operasional peralatan dan system berbasis TI yang telah dimiliki oleh Korbrimob Polri.

TREND TERORISME GLOBAL TERHADAP RESPON POLRES SEBAGAI KOD

TREND TERORISME GLOBAL TERHADAP RESPON POLRES SEBAGAI KOD

PENDAHULUAN

Pengaruh lingkungan strategis terhadap dinamika di Indonesia dapat dilihat dari pengaruh berbagai faktor  Global, Regional mauoun Nasional, antara lain : terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ke 45 Amerika Serikat, yang sarat dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang bersifat kontroversial, dengan polemik dan gejolak serta  mempengaruhi situasi dunia; Fluktuasi harga minyak dunia yang  masih tidak stabil ternyata juga berpengaruh kepada stabilitas perekonomian negara; tekanan Negara koalisi terhadap ISIS yang terus menerus akan manambah jumlah returnees dan deportees terrorist keluar dari Suriah maupun Irak.

Kemunculan China sebagai negara super power di bidang ekonomi dan pertahanan di kawasan Dunia semakin mempercepat dinamika lingkungan strategis, termasuk di kawasan regional Asia ketika semakin gencarnya operasi militer yang dilakukan oleh Pemerintah Philipina terhadap jaringan terorisme di Kepulauan Mindanao dan Marawi,  dimana ketika beberapa Foreign Terrorism Fighter yang berasal dari Indonesia  dinyatakan telah tewas maupun tertangkap oleh Pmerintah Philipina ternyata justru merupakan kabar yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan jaringan teror regional khususnya antara Malaysia-Indonesia-Philipina.

Beberapa diskusi muncul pasca insiden serangan teror yang dilakukan oleh para Returnee, lone wolf dan lone wolfes di Indonesia bahkan di dunia International adalah merupakan sebuah kajian tentang trend serangan teror Internasional yang berpengaruh terhadap kondisi stabilitas dalam negeri Indonesia.

Beranjak dari konsep  “the wave of terrorism”  yang di sebutkan oleh David C. Rapoport (2004: 47) tentang evolusi terorisme selama 130 tahun terakhir sejak abad19 di Eropa  dan Dunia. Rapoport menemukan bahwa terdapat 4 (empat) gelombang terorisme modern yang terdiri dari :  Gelombang I (Anarchist wave) berawal dari lambannya proses demokratisasi Rusia. Wujudnya adalah Revolusi Bolshevik yang kemudian memunculkan kekuatan tata dunia baru dimana system feodal di beberapa Negara runtuh untuk kemudian berganti dengan system Demokrasi maupun Komunisme.

Gelombang ke-2 (Anticolonial wave) bermula tahun 1920-an, ketika faksi garis keras gerakan nasionalis melibatkan taktik teror dalam perjuangannya atau ketika para pemimpin kelopok aspirasi nasionalis dengan taktik terror, banyak terbentuk Negara –negara baru dari hasil melawan kolonialisme yang telah mengungkung suatu masyarakat selama ini.

Gelombang ke-3 (New left wave) yang masih tersisa saat ini terdapat di Nepal, Spanyol. Peru dan Kolumbia. Sepak terjang Brigade Tentara Merah Italia maupun gerakan Tentara Merah Jepang merupakan kenangan yang tak terlupakan atas kekejian tindakan terror yang pernah terjadi pada masa itu.

Sedangkan gelombang ke-4 (Religious wave) bermula sejak akhir 1970-an sampai sekarang, ketika polarisasi kekuatan dunia antara blok Barat dan Timur berakhir pasca perang dingin dengan lahirnya berbagai Negara-negara baru bekas pecahan Uni Soviet dan Yugoslavia.adalah aal mula trend terorisme menjadi pertarungan antara identitas Barat dengan identitas Agama, nama Osama Bin Laden sebagai pemimpin jaringan Al Qaeda berhasil mengguncang kemapanan masyarakat Barat khususnya Amerika dan Inggris untuk menyadari bahwa polarisasi kembali muncul justru saat Blok Komunis runtuh secara massal.

Studi berikutnya tentang trend terorisme adalah merupakan hasil penelitian dari Jason Thomas Destein (2015) yang melengkapi teori dari Rapoport diatas dengan menyebut bahwa saat ini telah muncul wave Kelima yakni gelombang balas dendam, “Revenge”  oleh  kelompok semi states,  Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa isu pertentangan identitas berupa religious ternyata tidak cukup untuk menarik minat seseorang menjadi lone wolf maupun FTF, dibutuhkan isu lain sebagai bahan bakar misalnya (kesenjangan ekonomi, akses kesejahteraan ,praktek diskriminasi dan kebijakan negara  berbasis perbedaan identitas primordialisme)

PEMBAHASAN

Wave of terrorism memberikan wawasan kepada kita bahwa aktor, target, locus, modus dan tempus serangan senantiasa berubah dan sangat dinamis. Merujuk pengalaman atas serangan teror yang mendera Indonesia sejak bom Bali I  terlihat adanya lompatan -lompatan pola serangan sebagai berikut :

Penggunaan Bom Mobil atau setidaknya Bom ransel,  seperti pada kasus Bom Rusun Tanah Tinggi, Mall Cijantung , Atrium Senen, Bom Malam Natal, Bom Bali 1 dan II, dimana ditemukan  bahwa hampir  semuanya  dilakukan dengan skala besar , melibatkan aksi “pengantin” Bom bunuh diri dengan sasaranya jelas adalah identitas Barat seperti  fasilitas Amerika, Australia atau juga Inggris.

Pola berikutnya pasca penangkapan besar besaran dan upaya gakkum yang tegas terhadap  jaringan Bom Bali I dan II serta pelaku serangan Bom lainnya,  jaringan teror  di Indonesia mulai merubah Pola serangan dengan  melakukan aksi hit and run dengan sasaran Polri, adanya doktrin “firoqul maut wal ightiyaalaat” (kelompok – kelompok pembawa maut dan pembunuh senyap) untuk melakukan ightiyalat dan inghimas, dimana  konsep Ightiyalat diterjemahkan sebagai  sebuah operasi pembunuhan mendadak terhadap sasaran tertentu yang menjadi lawan.

Ightiyalat merupakan operasi yang melibatkan sarana militer, tetapi inti utamanya adalah masalah keamanan (security) sedangkan Inghimas ini adalah serangan yang mampu menerobos ke jantung pertahanan musuh dengan korban efektif dan efek kejutan yang tidak kalah dahsyat, sebagai near enemies yakni mereka yang dianggap merintangi upaya serangan terhadap identitas Barat (far enemies) di Indonesia, pada masa itu kerap terjadi (sampai sekarang) penembakan terhadap personal Polri dilapangan maupun percobaan  serangan racun Sianida di kantin dan supply air minum isi ulang yang kerap didatangi anggota Polri.

Pola serangan tunggal dan sporadis

Trend selanjutnya adalah serangan-serangan tunggal yang dilakukan oleh para lone wolf dan wolfes berupa active shooter  maupun MTFA : Marauding terrorist firearms attacks , bentuk seranganya adalah pelaku tunggal atau team dengan bermodalkan senjata api atau sajam seadanya saja termasuk beberapa Bom rakitan skala kecil untuk menyerang petugas Polri maupun Markas Kepolisian : kasus Bom di Masjid Polres Cirebon, serangan Bom di  Halte Kampung Melayu, percobaan Bom Panci di depan Istana Presiden, insiden Sarinah Thamrin dan termasuk penyerangan di Mapolda Riau, Sumut , Polresta Surabaya, Polres Banyumas dan kini di Polsek Wonokromo.

Trend di Indonesia dan respon Polri

Berbagai lompatan -lompatan pola serangan teror di Indonesia didapatkan beberapa pengetahuan baru sebagai pembelajaran sekaligus antisipasi yang harus dilakukan oleh Kepolisian khususnya pada level Polres sebagai Komando Operasional Dasar Kepolisian, antara lain bahwa:

Respon  cepat Polisi di lapangan merupakan hal mutlak,  setiap Polisi dilapangan memiliki tugas untuk melakukan respon awal sebelum Tim taktikal dari  CRT  Densus 88 maupun Satwanteror Gegana Tiba di TKP.

Tugas Polisi ( apapun tugas dan strukturnya ) adalah melakukan upaya 4 C yakni : COUNTER atau lawan semampunya dulu; CORDON  atau giring pelaku ke satu sudut termasuk menggiring masyarakat keluar dari lokasi kontak; CLOSE  yakni menutup TKP agar tidak banyak orang yang ingin tahu masuk ke lokasi kontak , dan terakhir adalah CALL atau panggil bantuan yakni pasukan Taktikal dengan menyiapkan lokasi brefing cepat , penyiapan akses keluar masuk dan lokasi screening untuk memilah mana pelaku dan mana korban.

Peran Polri dalam respon cepat di TKP serangan teror

Terdapat peran utama setiap Polisi di TKP adalah untuk : saving people’s  live , artinya menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin dengan cara langsung bergerak ke sumber  tembakan atau ancaman, tujuanya adalah  buying time mengulur waktu agar Team Taktikal CRT dan Wanteror Gegana sempat datang untuk melakukan penindakan dan peran untuk gathering intelligence yakni mengumpulkan data awal dari pelaku yakni siapa,  berapa pelakunya, cirinya ,bawa senjata apa,  untuk nanti peran petugas Polri dilapangan adalah  scouting atau memandu  Tim taktikal yang datang pasti datang dalam keadaan buta dan tuli.

Konsep inilah yang disebut dengan RASI ( response on active shooter incident) maupun MTFA itu sendiri, perbedaan antara RASI Dan MTFA sebenarnya simple saja yakni siapa negara yang memberikan program pelatihan, sedangkan persamanya adalah bagaimana Polisi di Lapangan mampu bereaksi dengan cepat dan tepat dilapangan sebelum Tim Taktikal tiba.

Seperti Kita ketahui saat tragedy Mumbai maupun kasus penyanderaan Bus Parwisata di Philipina terdapat beberapa fakta yang harus menjadi bahan refleksi  Polri, antara lain : saat terjadi serangan teror dengan pola active shooter tidak boleh lagi Polisi non Taktikal hanya bertugas untuk memasang police line dan hanya menunggu Tim Taktikal tiba, harus segera lalukan tugas 4C tadi, artinya adalah setiap anggota  Polri mengetahui, mengerti dan memahami bagaimana melakukan tactical progression yakni two men go bahkan one man go  dengan senpi  yang dimiliki, artinya lagi adalah setiap anggota Polri wajib dibekali latihan cara menggunakan senpi secara benar, tahu cara manuver di Lorong, Gedung dan setidaknya bisa membedakan  cara membuka pintu secara taktis.

Perlunya pusat kendali operasi berupa operator HT maupun Pusat CCTV yang bisa diandalkan, syukurlah saat ini hampir setiap Polda memiliki Mobil Komando Taktis yang dipercayakan kepada Resmob Polda termasuk beberapa Polda dan Polres yang telah memiliki Command Centre yang bisa dipakai memantau dan mengendalikan operasi penindakan, cuma apakah operator dan alat-alat yang ada dalam keadaan siap pakai dan pernah berlatih manajemen insiden active shooter?

Pelajaran dari kejadian penyanderaan Bus di Philipina dan serangan Minggu Paskah di Sri Lanka adalah bagaimana kontradikasi peran media Massa terutama sosmed berbasis internet justru menjadi boomerang bagi upaya penanggulangan serangan teror, pada serangan Bus Pariwisata di Philipina adalah bukti bagaimana konsep first to know dan first to share social media akhirnya berujung pada timbulnya belasan sandera tewas, kejadian yang berhasil diantisipasi oleh Pemerintah Sri Lanka dengan menutup semua akses internet pasca serangan teror, Pola yang sama berhasil dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pasca insiden 21 dan 22  Mei 2019 lalu.

Bagaimana respon Polres sebagai KOD

Melihat trend serangan yang sedemikian dinamis maka respon Polres sebagai KOD adalah : Alternative pertama dengan menempatkan, sebar habis setiap team CRT dan Gegana yang ada, cara ini sangat efektif namun tidak efisien yakni berapa lama dan bagaimana dukungan lainnya .

Alternative kedua adalah dengan membekali setiap anggota Polri khususnya yang bertugas langsung dilapangan (Bhabinkamtibmas, Polantas , Sabhara maupun Reskrim dan Intelijen  dengan kemampuan taktikal seperti materi tactical progression  dengan mencuplik beberapa materi tanggap darurat yang diajarkan pada materi Wanteror maupun CRT Polri.

Pilihan kedua juga mensyaratkan bahwa perlunya wish pimpinan KOD (Kapolres) untuk mau menyelenggarakan latihan taktikal ini di lingkup tugasnya, dengan menggandeng Satbrimob Polda setempat sebagai narasumber, namun yang paling utama adalah menjadikan  materi taktikal : menembak reaksi, manuver buddy system , manajemen insiden,  P3K dan  penguasaan Alat Komunikasi berupa HT, menjadi materi pokok yang diajarkan di sekolah pembentukan Brigadier, Akpol bahkan Setukpa dan PTIK.

PENUTUP

Baik near enemy dan far enemy masih sama – sama menjadi target jaringan teroris  Indonesia, sasaran far enemy  maupun near enemies diwakili oleh identitas tourist dari berbagai warga negara asing yang ada dan eksistensi petuga Polri dalam kaitan penegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme.

Glorifying melalui pemberitaan maupun  analisa pendapat dalam talk show di beberapa media massa atas kejadian teror tidak menutup kemungkinan menginspirasi kelompok-kelompok terror untuk semakin bersemangat melakukan serangan dan pelatihan termasuk merekruit para teroris pemula lainnya.

Mewaspadai sleeper cell kelompok  terorisme yang berkedok memberikan bantuan donasi kemanusiaan, pendidikan bahkan pelatihan keterampilan hidup yang senantiasa dimulai dengan proses komunikasi personal dengan wacana yang membandingkan antara hukum Negara dengan hukum agama, dimana dasar Negara akan dibandingkan dengan Hukum Agama serta kaidah-kaidah agama dengan tujuan menggoyahkan pemahaman kebangsaan dan Nasionalisme di manapun berada.

Leaderless dan Lone wolf menjadi momok keamanan dalam masyarakat, self radikalisme muncul pasca mengakses beberpa situs –situs radikal termasuk adanya kemungkinan untuk berlatih secara online maupun proses baiat yang dapat dilakukan lewat online maupun group sosmed, selain sangat mudah menjadi radikal adalah ketiadaan pola dan komunikasi diluar kelompok sehingga sangat menyulitkan untuk melakukan penjejakan dan penyelidikan untuk mencegah serangan secara nyata.

 

tetap semangat melayani dan melindungi

Perilaku minus ditampilkan adik adik Mahasiswa dan kelompok ormas di Cianjur beberapa hari lalu, dengan atas nama keadilan social sebagai isu mulia yang diusung kemanan mana dalalm bentuk menyalurkan hak berdemokrasi dengan menggelar unras.

Praktek perilaku minus dengan bentuk anarkhisme telah berulang kali dilakukan baik oleh mereka yang mengaku Mahasiswa , maupun oknum Ormas dan parahnya juga mereka yang mengaku sebagai kelompok pembela Tuhan Yang Maha Esa.

Demokrasi Pancasila menjamin kebebasan hak dan mengeluarkan pendapat serta berekspresi bagi setiap warga Negara Indonesia , suatu Hak yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang dimana dalam mewujudkan Hak tersebut Pemerintah memberikan mandat secara jelas kepada Polri secara khusus untuk memberikan pelayanan Kepolisian dengan menjaga pelaksanaan Hak demokrasi tadi agara tidak mengganggu Hak masyarakat lainya seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dan tentram.

Namun insiden pembakaran ban sebagaimana ritual-ritual yang ditemukan dalam praktek penyampaian pendapat di muka umum yang lazim dilakukan di Indonesia ( sampai saat ini saya belum bisa menemukan korelasi membakar ban dengan isu perubahan apalagi isu membela masyarakat ) adalah merupakan gundukan pengalaman yang perlu setiap anggota Polri jadikan bahan rujukan dalam Pemolisian di masa mendatang

Beberapa pengalaman menunjukan bahwa dalam pengamanan unjuk rasa yang semula damai, kondisi atau status ancaman bisa dengan cepat berubah menjadi chaos bahkan berujung kepada jatuhnya korban baik dari petugas maupun masyarakat itu sendiri.

Korban yang jatuh dalam setiap dinamika kamtibmas merupakan prioritas utama yang harus diselamatkan di lokasi kejadian, penekanannya adalah tanggap segera dan tanggap darurat , tidak melihat apakah korban tersebut adalah petugas maupun masyarakat ( pelaku atapun non pelaku)

Tanggap segera dalam keadaan darurat secara praktek kerap disebut dengan P3K maupun pertolongan pertama dengan berbagai istilahnya, ada yang menyebut dengan taktikal medic, ada juga yang menyebut sebagai Medical First Responder bahkan ada juga yang mengistilahkan dengan Longmalap ( pertolongan pertama di lapangan), konteksnya adalah bagaiana seorang petugas Polri dapat menolong dirinya sendiri saat mengalami msibah atau mendapat cendera sebelum mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut termasuk bagaimana rekan kita dilapangan dapat menolong rekan lainya termasuk menolong masyarakat yang terkena dampak.

Berbagai istilah pertolongan yang disebutkan diatas memiliki beberapa persamaan yakni adanya : golden time yaitu masa emas memberikan pertolongan, semakin cepat menolong maka pertolongan yang diberikan akan semakin baik dan bermanfaat, berikutnya  adalah pertolongan harus bersifat spesifik yakni langsung menmberikan tindakan yang paling tepat dari berbagai alternative tindakan pertolongan yang ada untuk menyelamatkan nyawa orang.

Merujuk kepada beberapa literature yang ada dari berbagai instansi Kepolisian maupun Militer bahkan penggiat  kegiatan alam ( outdoor )  terdapat adanya wawasan bahwa materi pertolongan pertama dalam keadaan darurat merupakan pengatahuan fundamental yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap orang khususnya Polri, adalah hal mutlak untuk memasukkan materi P3K sebagai materi pokok dalam pendidikan pembentukan dan pengembangan Kepolisian.

Selain merupakan hal mutlak yang harus diajarkan bagi setiap  personil Polri ( Knowledge dan skill set ) adalah perlunya menjadi sebuah attitude atau sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari hari khususnya pada saat bertugas, saat ini mungkin masih sulit menemukan mobil-mobil patrol Kepolisian yang dilengkapi dengan APAR, kotak P3K maupun alat-alat lain yang sifatnya darurat di lapangan.

Kedepan belajar dari pengalaman di Cianjur dan mungkin tempat tempat lainya, adalah suatu kewajiban bagi setiap anggota Polri dan supervisi pimpinan Satuan untuk senantiasa siap dengan rencana darurat berupa prosedur pertolongan dan evakuasi, setidaknya satuan kesehatan seperti Dokkes Polri dan Dokter Kesatuan berikut Ambulance senantiasa merapat dan mendekat di lokasi kegiatan kepolisian, kehadiran tenaga medis  berikut peralatanya merupakan dorongan moril yang sangat kuat bagi petugas dan masyarakat di sekitarnya.

Berikut dalam blog ini adalah beberapa referensi sebagai  learning point dari kejadian di Cianjur adalah setiap anggota Polri perlu dilatihkan menangani bahaya Api dan cairan asam dan soda caustic saat melaksakan tugas dilapangan, Bahan -bahan  pengajaran pelatihan P3K ini merupakan milik PMI yang biasa digunakan untuk melatih kepada rekan sejawat Kepolisian.

Adalah suatu tugas yang ditemukan dalam dinamika tugas seorang Polri yang harus bertindak menolong korban ( dirinya sendiri lebih dahulu dan rekan sejawat serta masyarakat ) yang mengalami cedera serta menjadi korban dalam suatu peristiwa, termasuk pengetahuan tentang TRIASE ( ada pada slide ) adalah juga penting bagi Polri yang berada di TKP untuk memilah dan memilih korban -korban untuk menentukan evakuasi tercepat yang bias dilakukan ( status Hijau atau Merah)

Terutama mobil patroli lantas ( lirik pak Kaslan sebelah ) minimal setiap mobil lantas pada bak belakang terdapat 1-2 apar, kotak p3k , senter besar, selimut tahan api, permen ( berguna untuk sarana kontak ) jerigen kecil , tameng dalmas ( buat mengatasi orang ngamuk ) tali dan borgol cadangan

Kecepatan dan ketepatan kita dalam menolong diri sendiri serta sejawat dan masyarakat merupakan awal yang menentukan apakah jiwanya dapat tertolong atau tidak, selamat bertugas dan stay safe officer.

OUTBOND ITU PENTING GAK DIJAMAN SEKARANG?

Tantangan Pemolisian pada era 4.0 membutuhkan personil Polri yang memiliki kemampuan yang mampu beradaptasi terhadap dinamika masyarakat saat ini,  termasuk bagaimana seorang pemimimpin Polri dapat mengelola sumberdaya organisasi berupa adanya perbedaan generasi antar personil Polri, dukungan peralatan yang semakin canggih berbasis komputasi dan big data, serta kebutuhan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Polri yang dilakukan oleh berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal Polri.

Pangkat dan jabatan seorang pimpinan dalam organisasi Polri tidak serta merta dapat mendudukan seseorang manajer di Kepolisian menjadi pemimpin apalagi menjadi seorang Role Model Kepemimpinan Polri.

Tidak salah memang menemukan fenomena adanya seorang pimpinan dengan berbagai kebijakan dan strategi manajemen dan program-program terobosan yang dilakukan pada akhirnya cepat berganti seumur Jagung dengan rentang masa jabatan yang dilakoni, silih berganti kebijakan akan terjadi ketika manajer Polri hanya mendudukan dirinya sebagai pimpinan bukan sebagai seorang pemimpin, artinya ganti pimpinan maka akan terjadi ganti kebijakan.

Ganti koki atau ganti pimpinan pada organisasi sebesar Polri tentunya berdampak pada kualitas pelayanan Kepolisian, konsistensi program akan berganti dengan cepat yang membingungkan personil Polri ditataran operasional maupun masyarakat secara luas.

Upaya memagari seorang Manajer organisasi dengan latar belakang pangkat dan jabatan bertransformasi menjadi seorang Pemimpin yang memiliki legitimasi sebagaimana dilakukan oleh Sespim Polri untuk para Peserta Didik Sespimmen Polri angkatan 59 adalah merupakan upaya untuk membekali setiap calon -calon manajer tingkat menengah dengan proyeksi sebagai seorang Kapolres dan jabatan setingkat agar selain ahli dibidang hard skill juga memilki kualitas soft skill secara mumpuni.

Definisi untuk Hard skill adalah keterampilan yang dapat diperoleh melalui pendidikan, program pelatihan, sertifikasi, dan pelatihan di tempat kerja. Keterampilan ini biasanya adalah   keterampilan terukur yang dapat dengan mudah didefinisikan dan dievaluasi. Misalnya, keterampilan penjinakkan Bom untuk seorang Brimob  adalah bagaimana operator Jibom dapat mengurai sebuah  temuan benda diduga Bom melalui aplikasi prosedur Jibom, sedangkan keterampilan keras bagi seorang Polisi Lalu Lintas mungkin berupa pengetahuan tentang rekayasa dan registrasi Kendaraan Bermotor, artinya Hard Skill bisa diukur dengan ijazah, sertifikat maupun pelatihan fungsi yang pernah dijalani.

Soft skill, adalah hal yang berbeda, merupakan keterampilan interpersonal ( orang dalam mengeksplorasi dirinya sendiri dan bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain), soft skill jauh lebih sulit untuk didefinisikan dan dievaluasi. Keterampilan lunak termasuk keterampilan komunikasi, keterampilan mendengarkan, dan empati, antara lain adalah keterampilan yang harus dikembangkan secara pribadi dan dikuatkan dengan mengambil hikmah dari setiap interaksi dengan masyarakat.

Kadar soft skill seorang manajer Kepolisian yang memiliki pengalaman lewat berbagai tour of duty dan tour of area tentunya akan berbeda, relevansinya adalah dengan bagaimana setiap personil mampu beradaptasi dengan masyarakat dan dimensi  tantangan tugas beragam.

Rumusan permasalahan adalah bagaimana pelatihan MC level III yang diberikan oleh Sespimmen Polri dapat meningkatkan kualitas soft skill peserta didik guna terwujudnya karakter Kepemimpinan Polri yang legitimate?

PEMBAHASANAN

Untuk memmahami bagaimana pelatihan MC level III yang diberikan oleh Sespimmen Polri dapat meningkatkan kualitas soft skill peserta didik guna terwujudnya karakter Kepemimpinan Polri yang legitimate, dilakukan dengan membuat perbandingan materi yang diberikan dalam MC III  dengan pelatihan kepemimpinan Kepolisian di negara lain, tujuannya adalh melihat fenomena pelatihan manajemen training atau management course level III secara lebih komprehensif, perbandingan tersebut dapat ditunjukan dalam narasi  berikut :

Materi pelatihan untuk Sespim adalah berupa keterampilan manajemen strategik untuk manajer senior, yang meliputi :

  1. Pencairan (Ice Breaking);
  2. Penyegaran Management Training Level I Dan Level II;
  3. Keterampilan Manajemen Level III (Strategic Skill) ;
  4. Lima Kunci Pelajaran (Five Keys Lesson);
  5. Analisa Strategi (Strategic Analysis), Meliputi;
    • Memeriksa Kesehatan Organisasi (Organisational Health Audit);
    • Meneliti Lingkungan (Environmental Scanning);
  6. Perencanaan Strategi (Strategic Planning), Meliputi:
    • Penggambaran atau memperkirakan situasi yang akan datang (Scenario Profiling);
    • Perencanaan Program (Program Planning);
  7. Manajemen Strategis (Strategic Management), Meliputi:
    • Proses Penjabaran (Translation Process);
    • Manajemen Pemeriksaan (Management Audit);
  8. Perbincangan Pertanggungjawaban (Accountability Conversation);
  9. Keterampilan Mempengaruhi (Influencing Skill);
  10. Critiquing Skill;
  11. Latihan Lapangan (Field Exercise) / Latihan Di Polsek;
  12. Inventory, meliputi :
    • Potensi Kepemimpinan;
    • Inventarisasi Gaya Perorangan;
    • Skala Hasil Guna Penugasan (SHGP);
    • Organisation Development Questioner (ODQ);
    • Keterampilan Dasar Perorangan/ Inter Personal Skill (Basic IPS) yang berorientasi pada perilaku /FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relation Orientation Behavior);
  13. Praktek Lapangan (Field Exercise).

Sumber : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen (Management Training) di lingkungan Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Program USD membantu peserta mengembangkan banyak keterampilan paling penting yang dibutuhkan oleh Polisi dan pemimpin Lembaga penegakan hukum (Sandiego), sebagai contoh:

  1. Kepemimpinan organisasi
  2. Hukum konstitusional dan bagaimana membentuk kebijakan penegakan hukum
  3. Anggaran, keuangan, dan alokasi sumber daya
  4. Perundingan bersama dan negosiasi kontrak
  5. Keterampilan komunikasi interpersonal dan tertulis
  6. Pebuatan laporan dan membuat tulisan
  7. Hubungan media dan komunitas
  8. Teknik untuk keterlibatan masyarakat yang sukses
  9. Keterampilan menangani perselisihan dan resolusi konflik
  10. Metode penelitian untuk melakukan penilaian komunitas dan organisasi.
  11. Prosedur analitik untuk mengevaluasi tren kejahatan
  12. Etika, integritas pribadi dan profesional
  13. Teknologi.

Sumber : University of San Diego

Melihat materi pelatihan manajemen training maupun leadership training yang diselenggarakan oleh Polri dengan Kepolisian lainnya, sebagaimana narasi diatas menunjukkan bahwa adanya persamaan yang sangat khas yakni berusaha untuk memberikan bekal pengetahuan soft skill dengan menggali potensi -potensi diri seorang leader yang dihadapkan kepada tantangan tugas dan dengan karakter perbedaan yang disesuaikan dengan karakter tugas dan system Kepolisian yang dianut.

Dengan merujuk kepada studi comparative terhadap materi pelatihan yang bersumber kepada materi latihan MC III Sespim Polri dengan materi pelatihan yang diselenggarakan oleh Kepolisian di negara lain menunjukan bahwa pelatihan Manjemen training menjadi sangat penting untuk membangun soft skill pemimpin dalam hal bagiaman seeorang manajer dapat memiliki kemampuan :

  1. Komunikasi : Hubungan antara keterampilan komunikasi yang luar biasa dan kepemimpinan dalam Lembaga Kepolisian yang efektif karena hampir setiap aspek pekerjaan. Para pemimpin Kepolisian harus memiliki keterampilan interpersonal untuk berkomunikasi  dan memahami bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, memahami bagaimana menggunakan komunikasi untuk membangun kepercayaan, menciptakan transparansi dan menumbuhkan suasana saling menghormati dan empati. (ROUFA, 2019)
  2. Membangun Tim : adalah bagaimana Pemimpin Kepolisian ydapat membangun sekaligus memberdayakan Tim dengan rekomendasi inti untuk membangun tim kerja Kepolisian  secara efektif dengan mampu membangun rasa memiliki organisasi, memberikan dan membuka  peluang  bagi setiap anggota Tim ntuk memberikan solusi dan kontribusi secara nyata dan adanya kesempatan belajar secara adil.
  3. Penyelesaian masalah: setiap Pemimpn Kepolisian memiliki kemampuan konsultasi dan penyelesaian masalah penegakan hukum dengan cara dapat membawa sumber daya organisasi  untuk berfokus pada upaya pencegahan secara proaktif, memberikan gambaran kepada anak buahnya berupa gambaran lengkap masalah berdasarkan berbagai sumber informasi serta mampu melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak dalam setiap tahap proses penyelesaian masalah, Penggunaan proses pemecahan masalah terstruktur seperti OHA dan ES dalam apliksi SARA (Scanning, analysis, response and assessment / pemindaian, analisis, respons, penilaian).
  4. Membangun kecerdasan emosional organisasi dengan melatih kemampuan untuk menyadari, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi seseorang (misalnya, membawa sikap tenang namun tegas dalam proses tersebut), serta menangani masalah dan kepribadian yang terlibat dalam cara yang bijaksana dan empati dalam setiap Pemolisian.

Evaluasi yang dapat diberikan dari sesi penyelenggaraan pelatihan Management course level III oleh Sespimmen Polri adalah :

  1. Bahwa tujuan utama memberikan pelatihan adalah untuk memberikan kemampuan soft skill bagi kalangan Perwira menengah yang diproyeksikan menjadi manajer menengah pada organisasi Kepolisian, sehinga yang lebih tepat pada mekanisme penyelenggaraan latihan dimasa mendatang adalah adanya pelibatan calon peserta untuk secara dini ikut merumuskan bagaimana mekanisme latihan akan diberikan, tutor bertugas sebagai fasilitatir latihan dan sebagai direktur latihan, konsep ini akan memberikan ruang lebih luas kepada pesert untuk meresapi makna yang terkandung dalam pelatihan nantinya.
  2. Pelatihan MC III bukan hanya membuat peserta Lelah secara fisik namun lebih daripada itu adalah menciptakan kemampuan mengambil keputusan strategis dalam kondisi yang paling melelahkan, penggunaan media hewan seperti Kambing kembali menjadi media pelatihan seperti pada  pelatihan MC II di level PTIK tentunya perlu dipikirkan kembali, mengingat pada proses pembelajaran dengan metode yang sama dalam konteks latihan membentuk soft skill tentunya bukan suatu pilihan terbaik.
  3. Transformasi nilai kemampuan soft skill pada level Perwira menengah harusnya sudah pada tahapan bagaimana memformulasi kebijakan strategis dalam interaksi dengan masyarakat, materi yang lebih banyak menekankan bagaimana peserta pelatihan dapat melatihkan metode penelitian untuk melakukan penilaian komunitas dan organisasi ( OHA dan ES ) kemudian menggunakan prosedur analitik untuk mengevaluasi tren kejahatan ( sesuai tupoksi Polri) di lingkungan setempat dengan mengasah ketajaman etika, integritas pribadi dan professional serta mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam memelihara Kamtibmas.

PENUTUP

Apa yang seharusnya peserta pelatihan MC III dapatkan dan yang bisa diberikan kepada  jajaran anggota Polri dalam lingkup tugas yang nantinya akan dihadapi adalah : adanya suatu pemahaman bahwa memimpin lembaga Kepolisian di level menengah adalah pekerjaan yang sangat menantang yang juga membutuhkan penguasaan apa yang sering disebut sebagai “soft skill” seperti komunikasi, pembangunan tim, pemecahan masalah dan resolusi konflik.

Harus dipahami bahwa jarang ditemukan seseorang anggota Polri secara alami memiliki keunggulan dalam keterampilan soft skill tanpa pelatihan formal maupun lewat kombinasi pengalaman tour of duty dan tour of area bertahun-tahun, pelatihan seperti MC III dengan berbagai adaptasi dan modifikasi

Tujuannya adalah akan melepaskan organisasi Polri yang akan dipimpin nantinya dari lingkaran pembuatan keputusan promosi jabatan maupun penugasan yang sebagian besar sampai saat ini masih  didasarkan pada keterampilan taktis ‘hard skill” saja, harapannya adalah kelak terselenggara berbagai pelatihan-pelatihan soft skill yang diformulasikan dari hasil pelatihan MC III Sespimmen tahun 2019 ini.

Sumber bacaan

Polri, M. (2008). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen (Management Training) Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Polri, M. (2010). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tutor Dan Trainer Of Trainers Manajemen Training Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.

ROUFA, T. (2019, Juni 25). Soft Skills You’ll Need to Be a Successful Police Officer. Retrieved from https://www.thebalancecareers.com/: https://www.thebalancecareers.com/police-officer-soft-skills-974900

Sandiego, U. o. (n.d.). The Case for More Effective Law Enforcement Leadership Training. Retrieved from https://onlinedegrees.sandiego.edu/: https://onlinedegrees.sandiego.edu/police-management-training/

PERUBAHAN DALAM ORGANISASI

Belajar dari pengalaman mengahadapi berbagai serangan teror di awal tahun 2000-an dengan kulminasi serangan, berupa teror bom bunuh diri menggunakan mobil di Bali (tragedy Bom Bali I) Polri akhirnya memutuskan untuk memiliki fasilitas latihan yang dibangun lewat kerjasama dengan dunia Internasional.

Prakarsa tersebut diwujudkan dengan membangun beberapa fasilitas pelatihan anti teror seperti : Pusat Latihan Anti Teror Indonesia (PLATINA), Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang berada di Lingkungan AKPOL Semarang dan fasilitas latihan Anti Teror berupa lapangan tembak reaksi di Pusdik Reskrim, Mega Mendung Bogor.

Semenjak diresmikan pada tanggal 1 Juli 2004 oleh Megawati Soekarno Putri selaku Presiden Republik Indonesia sampai awal tahun 2010, Platina secara struktur berada dibawah naungan Akademi Kepolisian (AKPOL) di Semarang, namun seiring perjalanan waktu PLATINA sempat  secara struktur berada di bawah naungan Biro Kermalat SDEOPS Mabes Polri.

Perubahan structural PLATINA secara siginfikan dimulai semenjak mulai tanggal 25 Januari 2011, berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang SOTK Polri pada tingkat Mabes lampiran “S” Korps Brimob Polri, yang menyebutkan bahwa Platina secara struktur berada di bawah naungan Satuan IV Demlat Korbrimob Polri.

Sejak itu PLATINA semakin focus pada penyelenggaraan pelatihan wanteror dengan materi pokok CRT untuk  jajaran personil Korbrimob Polri, aspek kepemimpinan di PLATINA mengalami beberapa kali rotasi, merujuk kepada masa jabatan saya yang cukup lama 2015- 2018 otomatis memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan tranformasional selaku pejabat Kepala Platina, proses perubahan transformasional itu sendiri saya definisikan dari beberapa literature menjadi :

   kepemimpinan transformasional merupakan model pemimpin yang memiliki kemampuan melihat masa depan / visioner dan mampu mengenali berbagai perubahan dalam lingkungan serta mampu menterjemahkan dinamika  antara tantangan masa depan dengan perubahan di lingkunganya kedalam suatu kebijakan organisasi dengan cara  menjadi pelopor perubahan/ agent of change, motivator dan inspirator kepada bawahanya untuk menjadi kreatif dan inovatif, serta memiliki soliditas sebagai team work, pembaharuan manajemen, membuat dan mengambil keputusan secara efektif dan efisien, bertanggung jawab dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian organisasi.

Kesempatan melakukan perubahan transformasional semakin menguat manakala beberapa kali tidak lulus seleksi Sespimmen pada kurun waktu menjabat sebagai Ka Platina, rasa kecewa yang kemudian dikelola menjadi spirit aktualisasi.

1.  Permasalahan

Merujuk kepada kompone-komponen pelatihan wanteror di Platina yang secara factual tidak mengalami perubahan berarti sejak tahun 2004 sampai tahun 2014 kemudian mengalami perubahan radikal sejak tahun 2015 sampai saat ini menunjukan bahwa telah  terjadi perubahan transformasional di Platina.

2.  Persoalan

Bagaimana konsep perubahan transformasional di Platina berlangsung, bagaimana dinamika perubahan tersebut terhadap komponen-komponen pelatihan Wanteror di Platina dapat terwujud dan bagaimana perubahan transformasional dapat dipelihara di Platina secara berkelanjutan.

I.        Pembahasan

Langkah pertama dalam merumuskan perubahan transformasional di Platina adalah dengan melakukan scanning and assessment terhadap komponen –komponen pelatihan yang meliputi : peserta pelatihan, kesiapan instruktur, kurikulum dan hanjar, sarana dan prasarana latihan serta dukungan anggaran latihan.

Hasil scanning dan assessment secara umum tingkat kesiapan penyelenggaraan dan kualitas latihan belum sesuai harapan saya pribadi dilihat dari fakta bahwa Platina merupakan satu-satunya fasilitas latihan lawan teror paling lengkap di Indonesia bahkan dengan beberapa negara khususnya ASEAN.

Peserta: berasal dari personil Korbrimob Polri maupun pada beberapa pelatihan merupakan personil  instansi luar Polri, Platina menjadi hanya menyiapkan tempat latihan saja, belum diwajibkan membawa surat keterangan dokter yang menyatakan sehat dan mampu secara fisik untuk mengikuti pelatihan, tidak memiliki latar belakang taktik dan teknik lawan teror dari kesatuan asal pengiriman, sering ditemukan peserta yang sangat tertinggal dalam menyerap materi latihan.

Pelatih: sebagian besar personil organik Platina tidak memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan termasuk pengalaman wanteror yang memadai sebagai basis kompetensi seorang instruktur wanteror, selama ini pelatih bersumber dari non personil Platina, pelatih didatangkan dari personil Pasukan Gegana Korbrimob Polri, maupun personil Brimob lainnya yang sedang melaksanakan tugas BKO pada Densus 88/AT Mabes Polri.

Kurikulum dan Modul Hanjar: menggunakan kurikulum CRT tahun 2004 oleh DSS/ ATA dengan output kurikulum yang dihasilkan adalah seorang operator CRT, belum dimodifikasi maupun dirubah sesuai   dinamika trend teror saat ini.

Sarana dan Prasarana: belum pernah mengadakan peremajaan maupun penambahan alins dan alongins, banyak yang telah ketinggalan jaman (teknologi yang diapilkasikan adalah teknologi akhir tahun 2000-an) maupun rusak akibat pemakaian secara permanen, melakukan kanibal komponen didukung dengan mengoptimalkan anggaran  pemeliharaan dan perawatan secara sangat terbatas, telah melampaui usia pakai (expired) dan akibat penuaan material maka upaya pemeliharaan dan perbaikan menjadi sangat mahal diluar pagu anggaran pemeliharaan dan perawatan tahunan yang diberikan APBN.

Dukungan Anggaran; semenjak operasional Platina  berada di bawah Satuan IV Demlat Korbrimob Polri ( tahun 2010), Platina mendapatkan alokasi DIPA bersumber APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan 4 (empat) gelombang latihan pertahun anggaran, dimana tiap anggaran digunakan untuk mendukung 2 (dua) unit Tim Wanteror, ditambah anggaran Harwat Fasilitas sekitar Rp. 200 juta,- pertahun.

        Kondisi berbagai komponen pelatihan diatas seolah-olah membuktikan bahwa pada kurun waktu 2010 sampai 2014 Platina sebenarnya merupakan beban bagi organisasi Polri, komponen komponen pelatihan mengalami stagnancy, tanpa ada perubahan berarti yang seharusnya berjalan dinamis sesuai kebutuhan organisasi Polri dalam menghadapi gangguan Kamtibmas khususnya terorisme.

        Beberapa senior yang pernah menjabat Ka Platina sebelum saya menuturkan stagnasi kondisi Platina disebabkan oleh banyak factor antara lain tidak semua Kakor Brimob dan Kapuslat memahami nilai strategis Platina sebagai satu satunya fasilitas latihan wanteror yang 100% dioperasikan oleh Polri, adanya miss link antara Ka Platina dengan pejabat bagian perencanaan dan anggaran Korbrimob dalam penyusunan TOR pagu anggaran tahunan termasuk komunikasi ke Srena dan Puskeu Mabes Polri.

        Terobosan yang pertama kali dilakukan adalah meyakinkan pimpinan Korbrimob (peran Brigjen Pol. Drs. Anang Revandoko selaku Wadankor Brimob saat itu),saya harus membuat TOR RAB terbaru dan naskah telaah staff untuk menjelaskan Platina mau dibawa kemana dengan cara apa, ternyata  dukungan pimpinan puncak organisasi merupakan faktor paling kuat dalam menyusun langkah-langkah perubahan Transformasi.

        Dukungan pimpinan puncak Korbrimob diwujudkan dalam bentuk dukungan dana untuk talangan dalam pembenahan komponen pelatihan, pembenahan dan peningkatan kualitas  latihan harus dimulai dari berbagai komponen secara simultan, seperti membuat TR panggilan calon peserta dengan tambahan persyaratan bahwa calon peserta yang tidak fit secara fisik ( TKJ  saat tiba di Platina) dan mental akan dikembalikan ke satker asal, termasuk membuat panduan pembinaan fisik dan kemampuan dasar wanteror yang dikirimkan kepda masing – masing satbrimobda untuk secara mandiri melakukan fit and proper test sebelum mengikuti pelatihan di Semarang.

        Program penguatan Densus dalam bentuk dukungan anggaran dari Pemerintah, ternyata memberikan peluang bagi Platina untuk memorndenisasi peralatan, namun peluang ini tidak datang dengan mudah, proses yang harus dilalui adalah Platina bisa menghadirkan serta membuat telaah staff berbasis database alumni Platina, trend terorisme serta rekomendasi dari beberapa negara mitra dalam penanggulangan Teror, disinilah peran vital Ka Platina untuk bernegosiasi sekaligus mencari dukungan diluar internal Polri.

        Melakukan perubahan transformasional  pada organsisasi seperti Platina tentunya memiliki catatan dinamika internal itu sendiri, sebagian anggota merupakan personil yang sedang mengidam-idamkan mutasi ke kampong halaman, mereka adalah personil Bintara senior yang direkrut hanya untuk menjadi penyelenggara latihan, biasa melakukan tugas –tugas  sederhana dengan kendali dan pengawasan yang kurang ketat, sebagian lagi merupakan personil yang tidak memiliki basis kompetensi ( diklat dan pengalaman) yang kuat, tinggal terpencar tanpa asrama dan potongan Bank BRI yang masih lama.

        Terobosan kreatif untuk percepatan perubahan trasformasional adalah dengan mendayagunakan lingkungan (AKPOL, JCLEC , Polda dan Polres di Jateng), memberikan kesempatan menggali pengalaman mengajar dan meningkatkan rasa percaya diri bahwa mereka mampu dengan membuka kerjasama pelatihan-pelatihan penanggulangan teror terutama dengan Polda dan Polres di Jawa Tengah, tujuan mendapatkan pengalaman, proses aktualisasi diri sebagaqi instruktur, pembelajaran kemampuan mengajar dan yang pasti kesejahteraan.

        Sebagai wujud pengukuran bagaimana proses transformasional di Platina berjalan adalah : adanya penambahan volume pelatihan dari semula nilai pagu anggaran Diklat berkisar Rp. 1 Milyar (4 angkatan) berubah menjadi Rp. 1,6 Milyar ( 6 angkatan), anggaran Harwat fasilitas pertahun semula berkisar Rp. 200 Juta berubah menjadi Rp. 400. Juta pertahun.

        Perubahan kurikulum dan hanjar pelatihan menjadi berdasar kebutuhan pengembangan organisasi Brimob dengan materi yang lebih beragam serta adanya pengakuan Polri sebagai stimulant setiap peserta pelatihan wanteror dengan adanya pengakuan alumni Platina sebagai persyaratan untuk mengikuti penugasan sebagai pasukan FPU Indonesia.

        Kualitas instruktur dari organik Platina telah dapat menggantikan kebutuhan instruktur yang berasal dari luar Platina, adanya kewajiban mengikuti dikbangspes Instruktur maupun upaya sedikit memaksa JCLEC dan DS/ATA  untuk mengikutkan personil Platina dalam setiap course yang mereka selenggarakan agar menjadi bekal penguatan dan pengembangan kualitas Platina, narasi yang diberikan adalah bila DS/ATA mengikutkan Platina maka output yang didapatkan adalah seorang trainer dengan kapabilitas sama seperti operator aktif.

        Perubahan transformasional yang dilakukan di Platina haruslah merupakan perubahan yang terus menerus secara berlanjut, karena dinamika permasalahan akan dinamis setiap waktu, Korbrimob Polri sampai saat ini belum juga menyadari nilai  strategis  Platina dalam penguatan  kemampuan Brimob, sampai hari ini semenjak saya meninggalkan Platina, belum ditunjuk pejabat Ka Platina yang baru untuk memimpin Platina khususnya dalam rangka pemindahan Platina dari AKPOL Semarang ke Puslat Polri di Cikeas agar lebih representative.

II.      Penutup

Mengadakan scanning dan assessment dalam bentuk  OHA dan ES merupakan langkah pertama yang terus akan saling berkaitan dalam penyusunan perubahan transformasional yang harusnya dilakukan secara menyeluruh.

Hampir seluruh proses transformasional di Platina membutuhkan: kordinasi, komunikasi dan kolaborasi dengan internal dan eksternal Polri, termasuk LSM seperti ICRC, PMI, JCLEC dan instansi K/L seperti Bapeten, BNN, BNPT, Ka Platina harus bisa menjelaskan bagaimana kerjasama dilakukan, kemudian bagaimana sharing manfaat dan output dan outcome pelatihan maupun kegiatan dapat diukur, kuncinya membuat laporan secara benar , terukur dan berbasis database yang valid.

Setiap komponen kekuatan dan kelemahan organisasi serta bagaimana pengaruh lingkungan harus didayagunakan agar setiap pemimpin dapat melakukan perubahan transformasional, wujud pengaruh lingkungan yang paling dominan adalah bagaimana persepsi pucuk pimpinan organisasi memandang perubahan transformasional itu perlu dilakukan , mengingat setiap perubahan akan memaksa individu keluar dari zona nyaman, pendekatan dan negosiasi intesif diperlukan untuk menjelaskan mengapa harus berubah.

KETIKA ROLE MODEL ITU MENJADI PENTING

I.        PENDAHULUAN

        Organisasi Polri memiliki budaya organisasi yang unik dibandingkan dengan organisasi pemerintah lainnya bahkan dengan satuan TNI, keunikan budaya organisasi Polri tidak terlepas dari bagaimana tiap tiap personil Polri saling beriteraksi di internal organisasi secara kolegial maupun struktural kemudian bagaimana anggota Polri berinteraksi dengan lingkungan eksternal untuk membentuk  kebudayaan normatif dan kebudayaan polisi yang aktual.

Kebudayaan normatif berdasarkan atas idealisme  terbentuknya  sub system  pemerintahan  sebagai organ pemerintah yang  bertugas mengayomi, melindungi dan melayani,  serta menegakan hukum, kemudian kebudayaan polisi secara  aktual merupakan definisi  bagaimana kebudayaan polisi sesungguhnya dalam praktek pemolisian sehari hari yang menjadi acuan bagi internal Kepolisian mengelola  administrasi kepolisian  maupun manajemen Kepolisian termasuk didalamnya adalah Kepemimpinan dalam struktur Kepolisia.

Interaksi  administrasi dan manajemen Kepolisian dalam bentuk struktur dan hierarchy kepemimpinan terwujud dalam bagaimana pengambilan keputusan, pelaksaan tugas dan wawasan para personil kepolisian yang berpengaruh  kuat terhadap sikap dan perilaku anggota Polri sehari-hari.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai bagian dari system kepolisian Indonesia dengan budaya organisasi telah memberikan pengaruh terhadap pribadi saya dalam menemukan role model dan refleksi kepemimpinan yang saya miliki berdasarkan pilihan role model yang saya temukan dari beberapa senior Polri dalam kurun waktu saya berinteraksi dalam organisasi kepolisian, beberpa persoalan yang saya bahas adalah:

  1. Apa dan bagaimana role model tadi memberikan pengaruh terhadap karakter kepemimpinan diri saya;
  2. Karakter apa saja yang dapat direfleksikan dalam warna kepemimpinan saya.
  3. Mengapa saya perlu role model dalam membuat dan  mengambil keputusan dalam lingkup sebagai anggota Polri

II.      PEMBAHASAN

Terdapat beberapa nama senior Polri yang menjadi role model bagi saya, beberapa nama senior tersebut pernah bertugas secara langsung dalam hierarchy organisasi Polri maupun beberapa nama senior yang tidak secara langsung bertugas bersama saya pribadi.

Brigjen Pol. Drs. Imam Margono, saat ini beliau bertugas di BNPT, pertama kali berinteraksi dengan beliau adalah saat penugasan saya sebagai Danton Brimob BKO Satgasres Aceh Utara pada tahun 2000, kesan pertama adalah  sikap keras, tegas dan berani mengambil keputusan serta pengambilan resiko.

Pada era konflik GAM di tahun 2000an adalah hal jamak menemukan rekan Polri maupun TNI yang gugur saat pergeseran pasukan maupun tertembak saat berada di pos-pos BKO sepanjang jalan Banda Aceh Medan, sehingga tidak jarang pilihan bersembunyi  didalam pos sampai BKO berakhir dan tidak perlu ambil resiko patrol keluar masuk gampong apalagi berharap kontak tembak dengan GAM menjadi sebuah  pilihan paling rasional bagi sebagian anggota yang hanya cari selamat dalam tugas.

Nilai positif pertama beliau Brigjen Imam Margono (saat itu  beliau berpangkat Kompol) adalah bagaimana seorang Wadansatgasres Aceh Utara memimpin langsung proses embarkasi dan debarkasi BKO Polri di pelabuhan Krueng Guekuh, serta memimpin paling depan konvoi pergeseran pasukan dari pelabuhan menuju Pos–pos BKO Polri sepanjang jalan Banda Aceh Medan.

Resiko dihadang GAM baik tembakan langsung dan Bom rakitan yang selama ini menghantui pasukan BKO semenjak pratugas di Jakarta dan pelayaran menuju Aceh, terhapus lewat bahasa tubuh  beliau yang menempatkan dirinya paling depan  dari convoy kendaraan pasukan, moril anggota langsung meningkat karena adanya pemimpin yang berani menempatkan kesejahteraannya (keselamatan) pararel dengan anak buahnya.

Senior berikutnya adalah Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, saat ini beliau adalah Kapolda Bali, secara struktur saya pribadi belum pernah bertugas dalam satker yang sama dengan beliau, namun proses interaksi telah dimulai semenjak saya masih menjadi Taruna AKPOL, saat itu kami menjadi anggota delegasi  Polri yang berangkat ke Amerika dalam rangka studi banding penyusunan kurikulum AKPOL mandiri pasca pemisahan struktur TNI dan Polri dari wadah ABRI.

Interakasi paling intensif yang banyak memberikan wawasan baru bagi saya pribadi dalam kepemimpinan adalah saat beliau bertindak selaku Dosen pembimbing penulisan Thesis saya di program Magister Ilmu Kepolisian angkatan I di STIK, perfectionist dan out of box thinking menjadi dua terminology yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa yang mendapatkan bimbingan beliau.

Rancangan penelitian bolak balik diperbaiki dengan petunjuk singkat: “Ganti” , masalah penelitian yang saya angkat terlalu mudah untuk ukuran Polri dalam urusan penanggulangan teror, serta kurang out of box.

Pada akhirnya thesis yang mengambil judul : “the use of internet for terrorist purposes” Penggunaan Internet dalam Kejahatan Terorisme, studi kasus pendanaan teror berhasil diselesaikan tepat waktu, treatment khusus yang diberikan adalah semua pembiayaan thesis termasuk mengadakan sidang terbuka dibiayai oleh beliau, konsep Power on hand, Power on IT  dan  Power on Money diajarkan secara langsung dalam proses penyusunan thesis, penekanan yang selalu disampaikan bahwa membangun Polri yang professional tidak lepas dari perhatian senior dalam menyiapkan juniornya, menjadi the next yang lebih baik dengan memberikan kesempatan dan dukungan yang harus nyata.

Mengapa saya memilih beliau berdua, sebagai analisa saya melihat kepada karakteristik pribadi seperti sifat-sifat intelektual dari senior- senior Polri tersebut sekaligus dikaitkan dengan situasi khusus tempat mereka eksis pada suatu momentum, saya menilai bahwa karakter kepemimpinan kedua senior tadi merupakan interaksi beberapa faktor yang saling berkaitan.

Faktor pertama adalah sifat pribadi dari pemimpin, dari Imam Margono saya menemukan karakter keberanian dan kemampuan memotivasi anggota dengan menempatkan keselamatan pribadinya sejajar atau pararel dengan resiko yang akan dihadapi setiap anak buah dilapangan, sedangkan dari Petrus Golose saya belajar memberikan perhatian dan memberikan dukungan yang harus tuntas dan tulus bahwa akses seorang pemimpin atas kekuasaan dan kesejahteraan yang dimilikinya, tidak lepas dari jerih payah dan lelahnya anggota, tugas pemimpin adalah “Terima Kasih”, menerima kemudian kasih-kan ke anggota.

Faktor kedua, adalah warna dan karakteristik kelompoknya; Imam Margono memberikan warna tersendiri dalam memimpin pasukan Brimob di wilayah operasi, warna dan karakter Brimob yang keras, susah diatur serta loyalitas hanya kepada komandan langsung bisa dengan cantik dimainkan, tidak ada tindakan melawan pimpinan, insubordinasi bawahan saat penertiban sikap dan penampilan, intinya adalah pemimpin adalah etalase berjalan atas norma dan nilai idealisme, pemimpin akan mudah melarang anak buahnya berbuat sesuatu apabila seorang pemimpin juga konsisten atas larangan yang diberikan.

Warna dan karakteristik Satuan Anti Teror seperti Densus 88/AT dan Satgas Anti Teror memberikan pemahaman tersendiri bahwa pola kehidupan Satgas yang sangat dinamis memerlukan perhatian ekstra pimpinan, menjadikan anggota Satgas bisa bekerja secara totalitas membutuhkan sosok pemimpin yang mau tahu dan mau membantu urusan urusan pribadi keluarga anggota.

Bagi seorang Petrus Golose adalah hal lumrah menanyakan bagaimana kabarmu dan bagaimana kabar anak-anak dan istrimu dirumah, merupakan hal biasa dilakukan ketika anggota sakit maka dikirim berobat ke Rumah sakit di Pondok Indah atau ke Singapura menjadi pilihan, adalah urusan pemimpin menjamin anggota tetap  sehat dan bekerja dengan baik.

Faktor Ketiga  adalah adanya momen-momen penting, tuntutan perubahan, dinamika permasalahan  yang dihadapi oleh sebuah kelompok, dari beliau Imam Margono dan Petrus Golose, kapasitas mereka berdua dalam situasi genting yang dihadapi Polri adalah dengan mengatakan dan menunjukan langsung “saya yang bertanggung jawab” implementasi tadi memberikan rasa nyaman bekerja bagi anak buah bahwa pemimpin senantiasa mengayomi anak buanhya dalam bekerja, kata kuncinya Pemimpin siap bertanggung jawab atas keberhasilan bahkan kegagalan dalam suatu dinamika tugas.

PENUTUP

Implementasi berbagai karakter warna kepemimpinan yang diberikan oleh kedua senior Polri dalam membangun karakter kepemimpinan diri saya secara pribadi adalah :

Saya menyadari bahwa saya tidak dapat sepenuhnya mampu melakukan hal yang sama dengan karakter yang diberikan oleh kedua senior saya diatas, namun saya menemukan beberapa konsep kunci yang menjadi warna dan karakter yang bisa saya kembangkan untuk diri saya.

Pertama adanya keberanian untuk memimpin anak buah dengan memberikan contoh dan keteladanan, artinya saya harus berani melakukan dan menerima konsekuensi lelahnya bersama sama dengan anggota dalam melaksanakan tugas, keberanian ini merupakan kunci dalam membangun motivasi dan semangat anggota menghadapi tugas tugas beresiko tinggi.

Karakter keberanian untuk mengambil tanggung jawab dan resiko menuntut  seorang pemimpi untuk semakin menguasai materi taktik dan teknik Kepolisian dalam lingkup tugasnya,  saya sadar bahwa anak buah memerlukan kehadiran saya di depan sebagai contoh, di tengah mereka sebagai konsultan dan di belakang mereka sebagai motivator serta pendukung.

Kedua, karakter seorang pemimpin yang saya pelajari dari kedua senior diatas adalah karakter visioner, dengan memberikan dukungan dan kesempatan nyata kepada junior-juniornya menjadi somebody in future.

Tidak semua pemimpin mau memberikan akses  kepada  anak buah dan juniornya untuk berkembang lebih baik, saya belajar bagaimana memberikan kesempatan dalam akses kewenangan yang saya miliki untuk mengembangkan  wawasan internasional bagi anggota saya langsung di Satker untuk lulus dan lolos penugasan sebagai anggota FPU Indonesia pada misi PBB.

Ketiga adalah bagiamana seorang pemimpin bisa mengelola moment dan perubahan dalam dinamika organisasi agar tidak menimbulkan guncangan keras dalam organisasinya, saya menyadari bahwa tugas pemimpin mengelola suiatu peristiwa  tertentu menjadi momentum penting dalam menunjukkan eksistensi satuan dan kinerja anggota, implikasinya adalah proses aktualisasi diri personil atas kinerja yang dilakukan, namun yang lebih penting bagaimana membangun serta memelihara  kinerja dengan memberikan perhatian tulus kepada anggota berikut dinamika kehidupan pribadinya.

Mengapa role model penting  dalam membangun dan mengembangkan karakter kepemimpinan saya dalah karena adanya kebutuhan panduan serta bagaimana saya dapat melihat contoh langsung dan mengukur output dan merasakan outcome dari seorang role model dalam mengambil dan melaksanakan suatu keputusan serta mengetahui  bagaimana elemen-elemen pribadi dan elemen-elemen situasi  yang menjadi acuan dalam membangun karakter  kepemimpianan  dapat terwujud.

DEMOCRATIC POLICING

Strategi Pemolisian dalam adaptasi kehidupan masyarakat modern

Perubahan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan.
Charles Darwin pada beberapa abab lampau, pernah menunjukkan rasa keterkejutan ketika sampai di kepulauan Galapagos, kata-kata yang diwariskan sampai saat ini menunjukkan bahwa hanya mereka yang paham survival of the fittest yang akan mampu bertahan dalam rentang masa.

Bentuk survival paling dasar dari sebuah organisme adalah bagaimana kemampuan organisme dalam beradaptasi terhadap dinamika lingkungan maupun geliat internal dirinya, kata kuncinya adalah Adaptasi.

Sejarah jugalah yang mengajarkan kepada kita bahwa Uber , Amazon dan Air bnb merupakan solusi paling adaptif atas dinamika masyarakat yang bisa membuat ketiga organisme tadi hadir ditengah tengah kita sekaligus perlahan lahan berhasil mengubur raksasa bisnis sebelumnya.

Hal yang sama juga mengajarkan kepada kita bagaimana pengaruh lingkungan strategis, fenomena borderless crime Dan kejahatan non state actor mejadi suatu referensi baru bagi masyarakat dan juga demikian halnya fenomena penguasaan luar angkasa , future combat system, artificial intelligence dalam Warfare theater strategies, saat ini negara-negara lain sedang berlomba lomba menguasai luar angkasa dan memenangkan perang secara proxy.

Pola yang ditawarkan Polri saat ini untuk menjawab geliat dinamika berbagai referensi baru terkait ancaman terhadap keselamatan masyarakat dalam konteks harkamtibmas adalah bagaimana Polri dapat beradaptasi sekaligus survive dalam menjalankan tugas pokoknya.

ketika masyarakat Madani menginginkan sosok Polisi yang responsif, terjangkau , transparan, mampu menyelenggarakan fungsi negara dalam keamanan dan ketertiban serta adanya penegakan hukum yang optimal, modern dan akuntabilitas ditengah tengah dinamika ancaman serangan siber dan kejahatan transnasional , hal ini membutuhkan adanya paradigma Pemolisian yang adaptif dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.

Democratic Policing sebagai filosofi, paradima, strategi dan metode pemolisian, dengan mengabdi kepada hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepada rakyat tempat kekuasaan Polri berasal, berorientasi pada akuntabilitas birokrasi (good governance), kepuasan publik dan kepercayaan masyarakat serta sebagai pelengkap dari strategi pemolisian yang sudah ada (community policing/pemolisian masyarakat), konsep Democratic Policing berikut prinsip-prinsip penerapannya digunakan

Rumusan ini mengandung makna yang sangat mendalam bahwa dalam konteks pemolisian democratic adalah adanya orientasi kepada pemenuhan hak-hak publik seutuhnya, pemolisian dilakukan dengan transparansi dan partisipasi masyarakat secara lebih kuat.

beberapa wacana yang muncul ketika konsep Democratic Policing adalah ketakutan bahwa Polisi akan mengambil alih kedudukan dan peran aktor -aktor pemerintah lainnya, suatu kekhawatiran yang berlebihan dan tidak beralasan bila menyebut Polri ingin mendudukan pemerintah menjadi Pemerintahan Polisi atau setidaknya mendudukan Polri sebagaimana SS Waffen Jerman sebagai mesin Politik era pemerintahan Hitler.

justru dengan konsep Democrtaic Policing seperti inilah, peran -peran setiap aktor penjaga negara ( guardian of state ) dari unsur militer maupun sipil akan lebih dinamis dan akuntabel, karena fungsi pemolisian yang ditawarkan adalah pemolisian democratis yang berbasis adanya penghormatan Hukum, HAM dan pastinya adalah konsep good governance , suatu tata kelola pemerintahan yang baik, dengan transparanansi sebagai hak publik dan adanya partisipasipasi masyarakat sesungguhnya.

Good Governance:  adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, meliputi: Partisipasi Masyarakat; Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law); Transparansi (Transparency); Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha; Berorientasi pada Konsensus (Consensus); Kesetaraan (Equity); Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency);Akuntabilitas (Accountability); memiliki Visi Strategis (Strategic Vision)

jadi ketika Democratic Policing menawarkan adanya akuntabiltas dalam good governance maka ketakutan seyogyanya adalah mereka yang masih betah bertahan dalam zona nyaman mendudukan dirinya sebagai bos atau tuan daripada pelayan mayarakat, yang masih suka dilayani daripada melayani dan memelihara mental penguasa dalam praktek governance.

berikut adalah resume dari buku Democratic Policing yang saya peroleh dari beberapa sumber terbuka.

Low profile tapi high impact

Kata low profile bagi sebagian anggota Polri mungkin saja masih asing terdengar, namun bila disebut dengan istilah Premanan , maka dipastikan semua anggota Polri akan paham maknanya apa.

Low profile sering digunakan untuk menunjuk kepada cara berpakaian bahkan penampilan dengan tidak menggunakan pakaian dinas Kepolisian atau tanpa atribut identitas Polri sama sekali, dengan pertimbangan sedang melaksanakan tugas penyamaran, pengintaian atau surveillance, penyusupan bahkan penetrasi kepada target operasi, bila diperlukan totalitas pakaian dan penampilan fidik termasuk mengubah identitas dan gaya Bahasa dan gesture tubuh akan menjadi keharusan, sekali lagi totalitas dalam tugas.

Pokok-pokok persoalan yang muncul adalah bagaimana pelaksanaan dilapangan khususnya dalam tugas kepolisian yang menuntut serba cepat, tepat tapi harus legal dan akuntabel, mengapa Polri yang sudah totalitas premanan masih saja terdeteksi oleh pelaku kejahatan alias badar.

Sebagai sebuah ide dalam tulisan ini membahas bagaimana Low Profile dijalankan dalam praktek Kepolisian, hal ini menjadi menarik bila kita perhatikan dalam beberapa pemberitaan khususnya informasi yang beredar di social media, adanya beberapa rekan Polri yang karena tugas dan tanggung jawab yang diemban, secara berani menempuh segala resiko agar dapat tuntas melaksanakan tugas dengan pola Low Profile.

Hormat dan salut sebagai apresiasi harus diberikan kepada rekan-rekan Polri tadi, termasuk bagaimana rekan rekan Densus 88 AT yang senantiasa melakukan tugas surveillance secara low profile ” never ending pursuit” maupun bertugas melakukan penjagaan tahanan ternyata juga menjadi salah satu target serangan kelompok terror yang ada.

Kita masih ingat bagaimana identitas berupa foto dan nopol kendaraan milik Bapak Brigadir T dan Bapak AKP A yang bertugas di Rutan teroris cabang Mako Brimob Kelapa Dua sempat beredar di sosmed jaringan teroris sesaat sebelum kerusuhan besar terjadi disana.

Informasi yang paling update adalah ( walaupun bukan tindak pidana terorisme) bagaimana rekan Polri yang ditugaskan untuk melakukan upaya gakum terhadap pelaku Hate speech yang berhasil diamanakan di wilayah Bekasi beberapa saat yang lalu, nama rekan kita Z atau dikenal J C yang memang pernah muncul dibeberapa talkshow TV sebelumnya mendadak viral dan diprofiling oleh oknum tertentu dengan imbuhan isu yang digoreng : anti terhadap agama tertentu serta merupakan bagian dari konspirasi politik yang perlu dijadikan musuh bersama oleh sekelompok orang dengan menggunakan identitas tertentu tadi.

Komen dan profiling tadi dengan lugas dijawab oleh rekan kita Z, yang pada intinya, beliau tidak takut apalagi gentar menghadapi ancaman yang ditebar saat beliau melaksanakan tugas Kepolisian, SALUT.
Kembali kepada konsep Low Profile yang kita bahas diatas, ketika anggota Polri harus menggunakan pakaian preman atau non pakaian dinas adalah bahwa tidak setiap anggota Polri memiliki kadar mental seperti pak Z atau setidaknya tidak semua keluarga anggota Polri tadi memiliki keteguhan dan kesiapan mental menghadapi resiko when Hunter to be Hunted atau ancaman tugas dan tebaran terror yang bisa saja menimpa mereka sebagai konsekuensi tugas dan tanggung jawabnya.

Setidaknya pendapat ini pernah terbukti saat masa kerusuhan menjelang reformasi 98 terjadi, ketika formasi Polri dan TNI saat itu sedemikian kuat, maka salah satu cara yang paling masuk akal untuk mengalihkan konsentrasi petugas Polri yang semula siaga dilapangan adalah dengan isu -isu pembakaran dan penjarahan Asrama Polri yang tersebar di Jakarta.

Tulisan ini lebih kepada upaya mengingatkan kembali bahwa ketika tugas menuntut kita harus secara low profile atau premanan maka ada baiknya kita ingat kembali kepada dasar-dasar makna low profile tadi yakni adanya kepastian bahwa identitas kita tersamar secara baik dan natural, sekali lagi natural atau menyatu dengan lingkungan dimana misi itu dijalankan.

Low profile bukan berarti bisa berpenampilan semaunya saja, atau over to cover kata instruktur surveillance dari Inggris atau bergaya Spion Melayu,namun low profile menuntut adanya daya nalar anggota Polri untuk memilih, menyusun dan menampilkan pakaian, gaya rambut, logat bahkan identitas dan administrasi yang natural, setidaknya bergerak di lingkungan pelajar atau mahasiswa atau lingkungan Rohaniawan tentunya mau tidak mau harus natural sesuai dengan lingkungan mahasiswa apalagi Rohaniawan, termasuk ketika bergerak dilingkungan masyarakat kuli panggul atau keramaian pasar akan sangat aneh melihat orang berpakaian jas apalagi pakai dasi disana begitu pula sebaliknya.

Pertimbangan lain saat harus undercover maupun low profile adalah adanya Manajemen media massa, termasuk social media tampaknya semakin menjadi kebutuhan dalam rangka pengamanan informasi personil, menghindari expose media bukan berarti menjauhi semua akses informasi untuk public, namun lebih bijak menempatkan mana informasi yang perlu diketahui oleh khalayak, mana informasi yang cukup diketahui oleh intern Polri termasuk pilihan informasi pribadi petugas yang tidak perlu diketahui secara umum.

Pengamanan informasi menjadi penting mengingat selain keamanan diri pribadi petugas terdapat kewajiban untuk saling menjaga keselamatan rekan — rekan kerja maupun misi dan tugas Polri selanjutnya termasuk keluarga besar Polri secara umum.
Media massa dan social media memang menjanjikan popularitas maupun glory atas keberhasilan tugas yang kita lakukan namun gemerlap tadi menyimpan resiko lain yakni kebocoran informasi private dan dinamika operasi kepolisan, sehingga perlu bersikap bijak dalam mengelola media masa bagi anggota Polri.

Mengingat kembali tuntutan dan dinamika tugas yang sedemikian cepat, dimana keselamatan setiap petugas Polri harus menjadi perhatian utama karena hanya Polri yang sedang sehat walafiat dan selamat saja yang bisa melaksanakan tugas melayani dan melindungi masyarakat secara optimal, dengan pola Low Profile secara bijak diharapkan memberikan hasil yang High Impact dalam rangka menjamin kepastian hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.