tetap semangat melayani dan melindungi

Perilaku minus ditampilkan adik adik Mahasiswa dan kelompok ormas di Cianjur beberapa hari lalu, dengan atas nama keadilan social sebagai isu mulia yang diusung kemanan mana dalalm bentuk menyalurkan hak berdemokrasi dengan menggelar unras.

Praktek perilaku minus dengan bentuk anarkhisme telah berulang kali dilakukan baik oleh mereka yang mengaku Mahasiswa , maupun oknum Ormas dan parahnya juga mereka yang mengaku sebagai kelompok pembela Tuhan Yang Maha Esa.

Demokrasi Pancasila menjamin kebebasan hak dan mengeluarkan pendapat serta berekspresi bagi setiap warga Negara Indonesia , suatu Hak yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang dimana dalam mewujudkan Hak tersebut Pemerintah memberikan mandat secara jelas kepada Polri secara khusus untuk memberikan pelayanan Kepolisian dengan menjaga pelaksanaan Hak demokrasi tadi agara tidak mengganggu Hak masyarakat lainya seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dan tentram.

Namun insiden pembakaran ban sebagaimana ritual-ritual yang ditemukan dalam praktek penyampaian pendapat di muka umum yang lazim dilakukan di Indonesia ( sampai saat ini saya belum bisa menemukan korelasi membakar ban dengan isu perubahan apalagi isu membela masyarakat ) adalah merupakan gundukan pengalaman yang perlu setiap anggota Polri jadikan bahan rujukan dalam Pemolisian di masa mendatang

Beberapa pengalaman menunjukan bahwa dalam pengamanan unjuk rasa yang semula damai, kondisi atau status ancaman bisa dengan cepat berubah menjadi chaos bahkan berujung kepada jatuhnya korban baik dari petugas maupun masyarakat itu sendiri.

Korban yang jatuh dalam setiap dinamika kamtibmas merupakan prioritas utama yang harus diselamatkan di lokasi kejadian, penekanannya adalah tanggap segera dan tanggap darurat , tidak melihat apakah korban tersebut adalah petugas maupun masyarakat ( pelaku atapun non pelaku)

Tanggap segera dalam keadaan darurat secara praktek kerap disebut dengan P3K maupun pertolongan pertama dengan berbagai istilahnya, ada yang menyebut dengan taktikal medic, ada juga yang menyebut sebagai Medical First Responder bahkan ada juga yang mengistilahkan dengan Longmalap ( pertolongan pertama di lapangan), konteksnya adalah bagaiana seorang petugas Polri dapat menolong dirinya sendiri saat mengalami msibah atau mendapat cendera sebelum mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut termasuk bagaimana rekan kita dilapangan dapat menolong rekan lainya termasuk menolong masyarakat yang terkena dampak.

Berbagai istilah pertolongan yang disebutkan diatas memiliki beberapa persamaan yakni adanya : golden time yaitu masa emas memberikan pertolongan, semakin cepat menolong maka pertolongan yang diberikan akan semakin baik dan bermanfaat, berikutnya  adalah pertolongan harus bersifat spesifik yakni langsung menmberikan tindakan yang paling tepat dari berbagai alternative tindakan pertolongan yang ada untuk menyelamatkan nyawa orang.

Merujuk kepada beberapa literature yang ada dari berbagai instansi Kepolisian maupun Militer bahkan penggiat  kegiatan alam ( outdoor )  terdapat adanya wawasan bahwa materi pertolongan pertama dalam keadaan darurat merupakan pengatahuan fundamental yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap orang khususnya Polri, adalah hal mutlak untuk memasukkan materi P3K sebagai materi pokok dalam pendidikan pembentukan dan pengembangan Kepolisian.

Selain merupakan hal mutlak yang harus diajarkan bagi setiap  personil Polri ( Knowledge dan skill set ) adalah perlunya menjadi sebuah attitude atau sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari hari khususnya pada saat bertugas, saat ini mungkin masih sulit menemukan mobil-mobil patrol Kepolisian yang dilengkapi dengan APAR, kotak P3K maupun alat-alat lain yang sifatnya darurat di lapangan.

Kedepan belajar dari pengalaman di Cianjur dan mungkin tempat tempat lainya, adalah suatu kewajiban bagi setiap anggota Polri dan supervisi pimpinan Satuan untuk senantiasa siap dengan rencana darurat berupa prosedur pertolongan dan evakuasi, setidaknya satuan kesehatan seperti Dokkes Polri dan Dokter Kesatuan berikut Ambulance senantiasa merapat dan mendekat di lokasi kegiatan kepolisian, kehadiran tenaga medis  berikut peralatanya merupakan dorongan moril yang sangat kuat bagi petugas dan masyarakat di sekitarnya.

Berikut dalam blog ini adalah beberapa referensi sebagai  learning point dari kejadian di Cianjur adalah setiap anggota Polri perlu dilatihkan menangani bahaya Api dan cairan asam dan soda caustic saat melaksakan tugas dilapangan, Bahan -bahan  pengajaran pelatihan P3K ini merupakan milik PMI yang biasa digunakan untuk melatih kepada rekan sejawat Kepolisian.

Adalah suatu tugas yang ditemukan dalam dinamika tugas seorang Polri yang harus bertindak menolong korban ( dirinya sendiri lebih dahulu dan rekan sejawat serta masyarakat ) yang mengalami cedera serta menjadi korban dalam suatu peristiwa, termasuk pengetahuan tentang TRIASE ( ada pada slide ) adalah juga penting bagi Polri yang berada di TKP untuk memilah dan memilih korban -korban untuk menentukan evakuasi tercepat yang bias dilakukan ( status Hijau atau Merah)

Terutama mobil patroli lantas ( lirik pak Kaslan sebelah ) minimal setiap mobil lantas pada bak belakang terdapat 1-2 apar, kotak p3k , senter besar, selimut tahan api, permen ( berguna untuk sarana kontak ) jerigen kecil , tameng dalmas ( buat mengatasi orang ngamuk ) tali dan borgol cadangan

Kecepatan dan ketepatan kita dalam menolong diri sendiri serta sejawat dan masyarakat merupakan awal yang menentukan apakah jiwanya dapat tertolong atau tidak, selamat bertugas dan stay safe officer.

OUTBOND ITU PENTING GAK DIJAMAN SEKARANG?

Tantangan Pemolisian pada era 4.0 membutuhkan personil Polri yang memiliki kemampuan yang mampu beradaptasi terhadap dinamika masyarakat saat ini,  termasuk bagaimana seorang pemimimpin Polri dapat mengelola sumberdaya organisasi berupa adanya perbedaan generasi antar personil Polri, dukungan peralatan yang semakin canggih berbasis komputasi dan big data, serta kebutuhan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Polri yang dilakukan oleh berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal Polri.

Pangkat dan jabatan seorang pimpinan dalam organisasi Polri tidak serta merta dapat mendudukan seseorang manajer di Kepolisian menjadi pemimpin apalagi menjadi seorang Role Model Kepemimpinan Polri.

Tidak salah memang menemukan fenomena adanya seorang pimpinan dengan berbagai kebijakan dan strategi manajemen dan program-program terobosan yang dilakukan pada akhirnya cepat berganti seumur Jagung dengan rentang masa jabatan yang dilakoni, silih berganti kebijakan akan terjadi ketika manajer Polri hanya mendudukan dirinya sebagai pimpinan bukan sebagai seorang pemimpin, artinya ganti pimpinan maka akan terjadi ganti kebijakan.

Ganti koki atau ganti pimpinan pada organisasi sebesar Polri tentunya berdampak pada kualitas pelayanan Kepolisian, konsistensi program akan berganti dengan cepat yang membingungkan personil Polri ditataran operasional maupun masyarakat secara luas.

Upaya memagari seorang Manajer organisasi dengan latar belakang pangkat dan jabatan bertransformasi menjadi seorang Pemimpin yang memiliki legitimasi sebagaimana dilakukan oleh Sespim Polri untuk para Peserta Didik Sespimmen Polri angkatan 59 adalah merupakan upaya untuk membekali setiap calon -calon manajer tingkat menengah dengan proyeksi sebagai seorang Kapolres dan jabatan setingkat agar selain ahli dibidang hard skill juga memilki kualitas soft skill secara mumpuni.

Definisi untuk Hard skill adalah keterampilan yang dapat diperoleh melalui pendidikan, program pelatihan, sertifikasi, dan pelatihan di tempat kerja. Keterampilan ini biasanya adalah   keterampilan terukur yang dapat dengan mudah didefinisikan dan dievaluasi. Misalnya, keterampilan penjinakkan Bom untuk seorang Brimob  adalah bagaimana operator Jibom dapat mengurai sebuah  temuan benda diduga Bom melalui aplikasi prosedur Jibom, sedangkan keterampilan keras bagi seorang Polisi Lalu Lintas mungkin berupa pengetahuan tentang rekayasa dan registrasi Kendaraan Bermotor, artinya Hard Skill bisa diukur dengan ijazah, sertifikat maupun pelatihan fungsi yang pernah dijalani.

Soft skill, adalah hal yang berbeda, merupakan keterampilan interpersonal ( orang dalam mengeksplorasi dirinya sendiri dan bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain), soft skill jauh lebih sulit untuk didefinisikan dan dievaluasi. Keterampilan lunak termasuk keterampilan komunikasi, keterampilan mendengarkan, dan empati, antara lain adalah keterampilan yang harus dikembangkan secara pribadi dan dikuatkan dengan mengambil hikmah dari setiap interaksi dengan masyarakat.

Kadar soft skill seorang manajer Kepolisian yang memiliki pengalaman lewat berbagai tour of duty dan tour of area tentunya akan berbeda, relevansinya adalah dengan bagaimana setiap personil mampu beradaptasi dengan masyarakat dan dimensi  tantangan tugas beragam.

Rumusan permasalahan adalah bagaimana pelatihan MC level III yang diberikan oleh Sespimmen Polri dapat meningkatkan kualitas soft skill peserta didik guna terwujudnya karakter Kepemimpinan Polri yang legitimate?

PEMBAHASANAN

Untuk memmahami bagaimana pelatihan MC level III yang diberikan oleh Sespimmen Polri dapat meningkatkan kualitas soft skill peserta didik guna terwujudnya karakter Kepemimpinan Polri yang legitimate, dilakukan dengan membuat perbandingan materi yang diberikan dalam MC III  dengan pelatihan kepemimpinan Kepolisian di negara lain, tujuannya adalh melihat fenomena pelatihan manajemen training atau management course level III secara lebih komprehensif, perbandingan tersebut dapat ditunjukan dalam narasi  berikut :

Materi pelatihan untuk Sespim adalah berupa keterampilan manajemen strategik untuk manajer senior, yang meliputi :

  1. Pencairan (Ice Breaking);
  2. Penyegaran Management Training Level I Dan Level II;
  3. Keterampilan Manajemen Level III (Strategic Skill) ;
  4. Lima Kunci Pelajaran (Five Keys Lesson);
  5. Analisa Strategi (Strategic Analysis), Meliputi;
    • Memeriksa Kesehatan Organisasi (Organisational Health Audit);
    • Meneliti Lingkungan (Environmental Scanning);
  6. Perencanaan Strategi (Strategic Planning), Meliputi:
    • Penggambaran atau memperkirakan situasi yang akan datang (Scenario Profiling);
    • Perencanaan Program (Program Planning);
  7. Manajemen Strategis (Strategic Management), Meliputi:
    • Proses Penjabaran (Translation Process);
    • Manajemen Pemeriksaan (Management Audit);
  8. Perbincangan Pertanggungjawaban (Accountability Conversation);
  9. Keterampilan Mempengaruhi (Influencing Skill);
  10. Critiquing Skill;
  11. Latihan Lapangan (Field Exercise) / Latihan Di Polsek;
  12. Inventory, meliputi :
    • Potensi Kepemimpinan;
    • Inventarisasi Gaya Perorangan;
    • Skala Hasil Guna Penugasan (SHGP);
    • Organisation Development Questioner (ODQ);
    • Keterampilan Dasar Perorangan/ Inter Personal Skill (Basic IPS) yang berorientasi pada perilaku /FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relation Orientation Behavior);
  13. Praktek Lapangan (Field Exercise).

Sumber : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen (Management Training) di lingkungan Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Program USD membantu peserta mengembangkan banyak keterampilan paling penting yang dibutuhkan oleh Polisi dan pemimpin Lembaga penegakan hukum (Sandiego), sebagai contoh:

  1. Kepemimpinan organisasi
  2. Hukum konstitusional dan bagaimana membentuk kebijakan penegakan hukum
  3. Anggaran, keuangan, dan alokasi sumber daya
  4. Perundingan bersama dan negosiasi kontrak
  5. Keterampilan komunikasi interpersonal dan tertulis
  6. Pebuatan laporan dan membuat tulisan
  7. Hubungan media dan komunitas
  8. Teknik untuk keterlibatan masyarakat yang sukses
  9. Keterampilan menangani perselisihan dan resolusi konflik
  10. Metode penelitian untuk melakukan penilaian komunitas dan organisasi.
  11. Prosedur analitik untuk mengevaluasi tren kejahatan
  12. Etika, integritas pribadi dan profesional
  13. Teknologi.

Sumber : University of San Diego

Melihat materi pelatihan manajemen training maupun leadership training yang diselenggarakan oleh Polri dengan Kepolisian lainnya, sebagaimana narasi diatas menunjukkan bahwa adanya persamaan yang sangat khas yakni berusaha untuk memberikan bekal pengetahuan soft skill dengan menggali potensi -potensi diri seorang leader yang dihadapkan kepada tantangan tugas dan dengan karakter perbedaan yang disesuaikan dengan karakter tugas dan system Kepolisian yang dianut.

Dengan merujuk kepada studi comparative terhadap materi pelatihan yang bersumber kepada materi latihan MC III Sespim Polri dengan materi pelatihan yang diselenggarakan oleh Kepolisian di negara lain menunjukan bahwa pelatihan Manjemen training menjadi sangat penting untuk membangun soft skill pemimpin dalam hal bagiaman seeorang manajer dapat memiliki kemampuan :

  1. Komunikasi : Hubungan antara keterampilan komunikasi yang luar biasa dan kepemimpinan dalam Lembaga Kepolisian yang efektif karena hampir setiap aspek pekerjaan. Para pemimpin Kepolisian harus memiliki keterampilan interpersonal untuk berkomunikasi  dan memahami bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, memahami bagaimana menggunakan komunikasi untuk membangun kepercayaan, menciptakan transparansi dan menumbuhkan suasana saling menghormati dan empati. (ROUFA, 2019)
  2. Membangun Tim : adalah bagaimana Pemimpin Kepolisian ydapat membangun sekaligus memberdayakan Tim dengan rekomendasi inti untuk membangun tim kerja Kepolisian  secara efektif dengan mampu membangun rasa memiliki organisasi, memberikan dan membuka  peluang  bagi setiap anggota Tim ntuk memberikan solusi dan kontribusi secara nyata dan adanya kesempatan belajar secara adil.
  3. Penyelesaian masalah: setiap Pemimpn Kepolisian memiliki kemampuan konsultasi dan penyelesaian masalah penegakan hukum dengan cara dapat membawa sumber daya organisasi  untuk berfokus pada upaya pencegahan secara proaktif, memberikan gambaran kepada anak buahnya berupa gambaran lengkap masalah berdasarkan berbagai sumber informasi serta mampu melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak dalam setiap tahap proses penyelesaian masalah, Penggunaan proses pemecahan masalah terstruktur seperti OHA dan ES dalam apliksi SARA (Scanning, analysis, response and assessment / pemindaian, analisis, respons, penilaian).
  4. Membangun kecerdasan emosional organisasi dengan melatih kemampuan untuk menyadari, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi seseorang (misalnya, membawa sikap tenang namun tegas dalam proses tersebut), serta menangani masalah dan kepribadian yang terlibat dalam cara yang bijaksana dan empati dalam setiap Pemolisian.

Evaluasi yang dapat diberikan dari sesi penyelenggaraan pelatihan Management course level III oleh Sespimmen Polri adalah :

  1. Bahwa tujuan utama memberikan pelatihan adalah untuk memberikan kemampuan soft skill bagi kalangan Perwira menengah yang diproyeksikan menjadi manajer menengah pada organisasi Kepolisian, sehinga yang lebih tepat pada mekanisme penyelenggaraan latihan dimasa mendatang adalah adanya pelibatan calon peserta untuk secara dini ikut merumuskan bagaimana mekanisme latihan akan diberikan, tutor bertugas sebagai fasilitatir latihan dan sebagai direktur latihan, konsep ini akan memberikan ruang lebih luas kepada pesert untuk meresapi makna yang terkandung dalam pelatihan nantinya.
  2. Pelatihan MC III bukan hanya membuat peserta Lelah secara fisik namun lebih daripada itu adalah menciptakan kemampuan mengambil keputusan strategis dalam kondisi yang paling melelahkan, penggunaan media hewan seperti Kambing kembali menjadi media pelatihan seperti pada  pelatihan MC II di level PTIK tentunya perlu dipikirkan kembali, mengingat pada proses pembelajaran dengan metode yang sama dalam konteks latihan membentuk soft skill tentunya bukan suatu pilihan terbaik.
  3. Transformasi nilai kemampuan soft skill pada level Perwira menengah harusnya sudah pada tahapan bagaimana memformulasi kebijakan strategis dalam interaksi dengan masyarakat, materi yang lebih banyak menekankan bagaimana peserta pelatihan dapat melatihkan metode penelitian untuk melakukan penilaian komunitas dan organisasi ( OHA dan ES ) kemudian menggunakan prosedur analitik untuk mengevaluasi tren kejahatan ( sesuai tupoksi Polri) di lingkungan setempat dengan mengasah ketajaman etika, integritas pribadi dan professional serta mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam memelihara Kamtibmas.

PENUTUP

Apa yang seharusnya peserta pelatihan MC III dapatkan dan yang bisa diberikan kepada  jajaran anggota Polri dalam lingkup tugas yang nantinya akan dihadapi adalah : adanya suatu pemahaman bahwa memimpin lembaga Kepolisian di level menengah adalah pekerjaan yang sangat menantang yang juga membutuhkan penguasaan apa yang sering disebut sebagai “soft skill” seperti komunikasi, pembangunan tim, pemecahan masalah dan resolusi konflik.

Harus dipahami bahwa jarang ditemukan seseorang anggota Polri secara alami memiliki keunggulan dalam keterampilan soft skill tanpa pelatihan formal maupun lewat kombinasi pengalaman tour of duty dan tour of area bertahun-tahun, pelatihan seperti MC III dengan berbagai adaptasi dan modifikasi

Tujuannya adalah akan melepaskan organisasi Polri yang akan dipimpin nantinya dari lingkaran pembuatan keputusan promosi jabatan maupun penugasan yang sebagian besar sampai saat ini masih  didasarkan pada keterampilan taktis ‘hard skill” saja, harapannya adalah kelak terselenggara berbagai pelatihan-pelatihan soft skill yang diformulasikan dari hasil pelatihan MC III Sespimmen tahun 2019 ini.

Sumber bacaan

Polri, M. (2008). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen (Management Training) Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Polri, M. (2010). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tutor Dan Trainer Of Trainers Manajemen Training Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.

ROUFA, T. (2019, Juni 25). Soft Skills You’ll Need to Be a Successful Police Officer. Retrieved from https://www.thebalancecareers.com/: https://www.thebalancecareers.com/police-officer-soft-skills-974900

Sandiego, U. o. (n.d.). The Case for More Effective Law Enforcement Leadership Training. Retrieved from https://onlinedegrees.sandiego.edu/: https://onlinedegrees.sandiego.edu/police-management-training/

PERUBAHAN DALAM ORGANISASI

Belajar dari pengalaman mengahadapi berbagai serangan teror di awal tahun 2000-an dengan kulminasi serangan, berupa teror bom bunuh diri menggunakan mobil di Bali (tragedy Bom Bali I) Polri akhirnya memutuskan untuk memiliki fasilitas latihan yang dibangun lewat kerjasama dengan dunia Internasional.

Prakarsa tersebut diwujudkan dengan membangun beberapa fasilitas pelatihan anti teror seperti : Pusat Latihan Anti Teror Indonesia (PLATINA), Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang berada di Lingkungan AKPOL Semarang dan fasilitas latihan Anti Teror berupa lapangan tembak reaksi di Pusdik Reskrim, Mega Mendung Bogor.

Semenjak diresmikan pada tanggal 1 Juli 2004 oleh Megawati Soekarno Putri selaku Presiden Republik Indonesia sampai awal tahun 2010, Platina secara struktur berada dibawah naungan Akademi Kepolisian (AKPOL) di Semarang, namun seiring perjalanan waktu PLATINA sempat  secara struktur berada di bawah naungan Biro Kermalat SDEOPS Mabes Polri.

Perubahan structural PLATINA secara siginfikan dimulai semenjak mulai tanggal 25 Januari 2011, berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang SOTK Polri pada tingkat Mabes lampiran “S” Korps Brimob Polri, yang menyebutkan bahwa Platina secara struktur berada di bawah naungan Satuan IV Demlat Korbrimob Polri.

Sejak itu PLATINA semakin focus pada penyelenggaraan pelatihan wanteror dengan materi pokok CRT untuk  jajaran personil Korbrimob Polri, aspek kepemimpinan di PLATINA mengalami beberapa kali rotasi, merujuk kepada masa jabatan saya yang cukup lama 2015- 2018 otomatis memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan tranformasional selaku pejabat Kepala Platina, proses perubahan transformasional itu sendiri saya definisikan dari beberapa literature menjadi :

   kepemimpinan transformasional merupakan model pemimpin yang memiliki kemampuan melihat masa depan / visioner dan mampu mengenali berbagai perubahan dalam lingkungan serta mampu menterjemahkan dinamika  antara tantangan masa depan dengan perubahan di lingkunganya kedalam suatu kebijakan organisasi dengan cara  menjadi pelopor perubahan/ agent of change, motivator dan inspirator kepada bawahanya untuk menjadi kreatif dan inovatif, serta memiliki soliditas sebagai team work, pembaharuan manajemen, membuat dan mengambil keputusan secara efektif dan efisien, bertanggung jawab dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian organisasi.

Kesempatan melakukan perubahan transformasional semakin menguat manakala beberapa kali tidak lulus seleksi Sespimmen pada kurun waktu menjabat sebagai Ka Platina, rasa kecewa yang kemudian dikelola menjadi spirit aktualisasi.

1.  Permasalahan

Merujuk kepada kompone-komponen pelatihan wanteror di Platina yang secara factual tidak mengalami perubahan berarti sejak tahun 2004 sampai tahun 2014 kemudian mengalami perubahan radikal sejak tahun 2015 sampai saat ini menunjukan bahwa telah  terjadi perubahan transformasional di Platina.

2.  Persoalan

Bagaimana konsep perubahan transformasional di Platina berlangsung, bagaimana dinamika perubahan tersebut terhadap komponen-komponen pelatihan Wanteror di Platina dapat terwujud dan bagaimana perubahan transformasional dapat dipelihara di Platina secara berkelanjutan.

I.        Pembahasan

Langkah pertama dalam merumuskan perubahan transformasional di Platina adalah dengan melakukan scanning and assessment terhadap komponen –komponen pelatihan yang meliputi : peserta pelatihan, kesiapan instruktur, kurikulum dan hanjar, sarana dan prasarana latihan serta dukungan anggaran latihan.

Hasil scanning dan assessment secara umum tingkat kesiapan penyelenggaraan dan kualitas latihan belum sesuai harapan saya pribadi dilihat dari fakta bahwa Platina merupakan satu-satunya fasilitas latihan lawan teror paling lengkap di Indonesia bahkan dengan beberapa negara khususnya ASEAN.

Peserta: berasal dari personil Korbrimob Polri maupun pada beberapa pelatihan merupakan personil  instansi luar Polri, Platina menjadi hanya menyiapkan tempat latihan saja, belum diwajibkan membawa surat keterangan dokter yang menyatakan sehat dan mampu secara fisik untuk mengikuti pelatihan, tidak memiliki latar belakang taktik dan teknik lawan teror dari kesatuan asal pengiriman, sering ditemukan peserta yang sangat tertinggal dalam menyerap materi latihan.

Pelatih: sebagian besar personil organik Platina tidak memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan termasuk pengalaman wanteror yang memadai sebagai basis kompetensi seorang instruktur wanteror, selama ini pelatih bersumber dari non personil Platina, pelatih didatangkan dari personil Pasukan Gegana Korbrimob Polri, maupun personil Brimob lainnya yang sedang melaksanakan tugas BKO pada Densus 88/AT Mabes Polri.

Kurikulum dan Modul Hanjar: menggunakan kurikulum CRT tahun 2004 oleh DSS/ ATA dengan output kurikulum yang dihasilkan adalah seorang operator CRT, belum dimodifikasi maupun dirubah sesuai   dinamika trend teror saat ini.

Sarana dan Prasarana: belum pernah mengadakan peremajaan maupun penambahan alins dan alongins, banyak yang telah ketinggalan jaman (teknologi yang diapilkasikan adalah teknologi akhir tahun 2000-an) maupun rusak akibat pemakaian secara permanen, melakukan kanibal komponen didukung dengan mengoptimalkan anggaran  pemeliharaan dan perawatan secara sangat terbatas, telah melampaui usia pakai (expired) dan akibat penuaan material maka upaya pemeliharaan dan perbaikan menjadi sangat mahal diluar pagu anggaran pemeliharaan dan perawatan tahunan yang diberikan APBN.

Dukungan Anggaran; semenjak operasional Platina  berada di bawah Satuan IV Demlat Korbrimob Polri ( tahun 2010), Platina mendapatkan alokasi DIPA bersumber APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan 4 (empat) gelombang latihan pertahun anggaran, dimana tiap anggaran digunakan untuk mendukung 2 (dua) unit Tim Wanteror, ditambah anggaran Harwat Fasilitas sekitar Rp. 200 juta,- pertahun.

        Kondisi berbagai komponen pelatihan diatas seolah-olah membuktikan bahwa pada kurun waktu 2010 sampai 2014 Platina sebenarnya merupakan beban bagi organisasi Polri, komponen komponen pelatihan mengalami stagnancy, tanpa ada perubahan berarti yang seharusnya berjalan dinamis sesuai kebutuhan organisasi Polri dalam menghadapi gangguan Kamtibmas khususnya terorisme.

        Beberapa senior yang pernah menjabat Ka Platina sebelum saya menuturkan stagnasi kondisi Platina disebabkan oleh banyak factor antara lain tidak semua Kakor Brimob dan Kapuslat memahami nilai strategis Platina sebagai satu satunya fasilitas latihan wanteror yang 100% dioperasikan oleh Polri, adanya miss link antara Ka Platina dengan pejabat bagian perencanaan dan anggaran Korbrimob dalam penyusunan TOR pagu anggaran tahunan termasuk komunikasi ke Srena dan Puskeu Mabes Polri.

        Terobosan yang pertama kali dilakukan adalah meyakinkan pimpinan Korbrimob (peran Brigjen Pol. Drs. Anang Revandoko selaku Wadankor Brimob saat itu),saya harus membuat TOR RAB terbaru dan naskah telaah staff untuk menjelaskan Platina mau dibawa kemana dengan cara apa, ternyata  dukungan pimpinan puncak organisasi merupakan faktor paling kuat dalam menyusun langkah-langkah perubahan Transformasi.

        Dukungan pimpinan puncak Korbrimob diwujudkan dalam bentuk dukungan dana untuk talangan dalam pembenahan komponen pelatihan, pembenahan dan peningkatan kualitas  latihan harus dimulai dari berbagai komponen secara simultan, seperti membuat TR panggilan calon peserta dengan tambahan persyaratan bahwa calon peserta yang tidak fit secara fisik ( TKJ  saat tiba di Platina) dan mental akan dikembalikan ke satker asal, termasuk membuat panduan pembinaan fisik dan kemampuan dasar wanteror yang dikirimkan kepda masing – masing satbrimobda untuk secara mandiri melakukan fit and proper test sebelum mengikuti pelatihan di Semarang.

        Program penguatan Densus dalam bentuk dukungan anggaran dari Pemerintah, ternyata memberikan peluang bagi Platina untuk memorndenisasi peralatan, namun peluang ini tidak datang dengan mudah, proses yang harus dilalui adalah Platina bisa menghadirkan serta membuat telaah staff berbasis database alumni Platina, trend terorisme serta rekomendasi dari beberapa negara mitra dalam penanggulangan Teror, disinilah peran vital Ka Platina untuk bernegosiasi sekaligus mencari dukungan diluar internal Polri.

        Melakukan perubahan transformasional  pada organsisasi seperti Platina tentunya memiliki catatan dinamika internal itu sendiri, sebagian anggota merupakan personil yang sedang mengidam-idamkan mutasi ke kampong halaman, mereka adalah personil Bintara senior yang direkrut hanya untuk menjadi penyelenggara latihan, biasa melakukan tugas –tugas  sederhana dengan kendali dan pengawasan yang kurang ketat, sebagian lagi merupakan personil yang tidak memiliki basis kompetensi ( diklat dan pengalaman) yang kuat, tinggal terpencar tanpa asrama dan potongan Bank BRI yang masih lama.

        Terobosan kreatif untuk percepatan perubahan trasformasional adalah dengan mendayagunakan lingkungan (AKPOL, JCLEC , Polda dan Polres di Jateng), memberikan kesempatan menggali pengalaman mengajar dan meningkatkan rasa percaya diri bahwa mereka mampu dengan membuka kerjasama pelatihan-pelatihan penanggulangan teror terutama dengan Polda dan Polres di Jawa Tengah, tujuan mendapatkan pengalaman, proses aktualisasi diri sebagaqi instruktur, pembelajaran kemampuan mengajar dan yang pasti kesejahteraan.

        Sebagai wujud pengukuran bagaimana proses transformasional di Platina berjalan adalah : adanya penambahan volume pelatihan dari semula nilai pagu anggaran Diklat berkisar Rp. 1 Milyar (4 angkatan) berubah menjadi Rp. 1,6 Milyar ( 6 angkatan), anggaran Harwat fasilitas pertahun semula berkisar Rp. 200 Juta berubah menjadi Rp. 400. Juta pertahun.

        Perubahan kurikulum dan hanjar pelatihan menjadi berdasar kebutuhan pengembangan organisasi Brimob dengan materi yang lebih beragam serta adanya pengakuan Polri sebagai stimulant setiap peserta pelatihan wanteror dengan adanya pengakuan alumni Platina sebagai persyaratan untuk mengikuti penugasan sebagai pasukan FPU Indonesia.

        Kualitas instruktur dari organik Platina telah dapat menggantikan kebutuhan instruktur yang berasal dari luar Platina, adanya kewajiban mengikuti dikbangspes Instruktur maupun upaya sedikit memaksa JCLEC dan DS/ATA  untuk mengikutkan personil Platina dalam setiap course yang mereka selenggarakan agar menjadi bekal penguatan dan pengembangan kualitas Platina, narasi yang diberikan adalah bila DS/ATA mengikutkan Platina maka output yang didapatkan adalah seorang trainer dengan kapabilitas sama seperti operator aktif.

        Perubahan transformasional yang dilakukan di Platina haruslah merupakan perubahan yang terus menerus secara berlanjut, karena dinamika permasalahan akan dinamis setiap waktu, Korbrimob Polri sampai saat ini belum juga menyadari nilai  strategis  Platina dalam penguatan  kemampuan Brimob, sampai hari ini semenjak saya meninggalkan Platina, belum ditunjuk pejabat Ka Platina yang baru untuk memimpin Platina khususnya dalam rangka pemindahan Platina dari AKPOL Semarang ke Puslat Polri di Cikeas agar lebih representative.

II.      Penutup

Mengadakan scanning dan assessment dalam bentuk  OHA dan ES merupakan langkah pertama yang terus akan saling berkaitan dalam penyusunan perubahan transformasional yang harusnya dilakukan secara menyeluruh.

Hampir seluruh proses transformasional di Platina membutuhkan: kordinasi, komunikasi dan kolaborasi dengan internal dan eksternal Polri, termasuk LSM seperti ICRC, PMI, JCLEC dan instansi K/L seperti Bapeten, BNN, BNPT, Ka Platina harus bisa menjelaskan bagaimana kerjasama dilakukan, kemudian bagaimana sharing manfaat dan output dan outcome pelatihan maupun kegiatan dapat diukur, kuncinya membuat laporan secara benar , terukur dan berbasis database yang valid.

Setiap komponen kekuatan dan kelemahan organisasi serta bagaimana pengaruh lingkungan harus didayagunakan agar setiap pemimpin dapat melakukan perubahan transformasional, wujud pengaruh lingkungan yang paling dominan adalah bagaimana persepsi pucuk pimpinan organisasi memandang perubahan transformasional itu perlu dilakukan , mengingat setiap perubahan akan memaksa individu keluar dari zona nyaman, pendekatan dan negosiasi intesif diperlukan untuk menjelaskan mengapa harus berubah.

KETIKA ROLE MODEL ITU MENJADI PENTING

I.        PENDAHULUAN

        Organisasi Polri memiliki budaya organisasi yang unik dibandingkan dengan organisasi pemerintah lainnya bahkan dengan satuan TNI, keunikan budaya organisasi Polri tidak terlepas dari bagaimana tiap tiap personil Polri saling beriteraksi di internal organisasi secara kolegial maupun struktural kemudian bagaimana anggota Polri berinteraksi dengan lingkungan eksternal untuk membentuk  kebudayaan normatif dan kebudayaan polisi yang aktual.

Kebudayaan normatif berdasarkan atas idealisme  terbentuknya  sub system  pemerintahan  sebagai organ pemerintah yang  bertugas mengayomi, melindungi dan melayani,  serta menegakan hukum, kemudian kebudayaan polisi secara  aktual merupakan definisi  bagaimana kebudayaan polisi sesungguhnya dalam praktek pemolisian sehari hari yang menjadi acuan bagi internal Kepolisian mengelola  administrasi kepolisian  maupun manajemen Kepolisian termasuk didalamnya adalah Kepemimpinan dalam struktur Kepolisia.

Interaksi  administrasi dan manajemen Kepolisian dalam bentuk struktur dan hierarchy kepemimpinan terwujud dalam bagaimana pengambilan keputusan, pelaksaan tugas dan wawasan para personil kepolisian yang berpengaruh  kuat terhadap sikap dan perilaku anggota Polri sehari-hari.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai bagian dari system kepolisian Indonesia dengan budaya organisasi telah memberikan pengaruh terhadap pribadi saya dalam menemukan role model dan refleksi kepemimpinan yang saya miliki berdasarkan pilihan role model yang saya temukan dari beberapa senior Polri dalam kurun waktu saya berinteraksi dalam organisasi kepolisian, beberpa persoalan yang saya bahas adalah:

  1. Apa dan bagaimana role model tadi memberikan pengaruh terhadap karakter kepemimpinan diri saya;
  2. Karakter apa saja yang dapat direfleksikan dalam warna kepemimpinan saya.
  3. Mengapa saya perlu role model dalam membuat dan  mengambil keputusan dalam lingkup sebagai anggota Polri

II.      PEMBAHASAN

Terdapat beberapa nama senior Polri yang menjadi role model bagi saya, beberapa nama senior tersebut pernah bertugas secara langsung dalam hierarchy organisasi Polri maupun beberapa nama senior yang tidak secara langsung bertugas bersama saya pribadi.

Brigjen Pol. Drs. Imam Margono, saat ini beliau bertugas di BNPT, pertama kali berinteraksi dengan beliau adalah saat penugasan saya sebagai Danton Brimob BKO Satgasres Aceh Utara pada tahun 2000, kesan pertama adalah  sikap keras, tegas dan berani mengambil keputusan serta pengambilan resiko.

Pada era konflik GAM di tahun 2000an adalah hal jamak menemukan rekan Polri maupun TNI yang gugur saat pergeseran pasukan maupun tertembak saat berada di pos-pos BKO sepanjang jalan Banda Aceh Medan, sehingga tidak jarang pilihan bersembunyi  didalam pos sampai BKO berakhir dan tidak perlu ambil resiko patrol keluar masuk gampong apalagi berharap kontak tembak dengan GAM menjadi sebuah  pilihan paling rasional bagi sebagian anggota yang hanya cari selamat dalam tugas.

Nilai positif pertama beliau Brigjen Imam Margono (saat itu  beliau berpangkat Kompol) adalah bagaimana seorang Wadansatgasres Aceh Utara memimpin langsung proses embarkasi dan debarkasi BKO Polri di pelabuhan Krueng Guekuh, serta memimpin paling depan konvoi pergeseran pasukan dari pelabuhan menuju Pos–pos BKO Polri sepanjang jalan Banda Aceh Medan.

Resiko dihadang GAM baik tembakan langsung dan Bom rakitan yang selama ini menghantui pasukan BKO semenjak pratugas di Jakarta dan pelayaran menuju Aceh, terhapus lewat bahasa tubuh  beliau yang menempatkan dirinya paling depan  dari convoy kendaraan pasukan, moril anggota langsung meningkat karena adanya pemimpin yang berani menempatkan kesejahteraannya (keselamatan) pararel dengan anak buahnya.

Senior berikutnya adalah Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, saat ini beliau adalah Kapolda Bali, secara struktur saya pribadi belum pernah bertugas dalam satker yang sama dengan beliau, namun proses interaksi telah dimulai semenjak saya masih menjadi Taruna AKPOL, saat itu kami menjadi anggota delegasi  Polri yang berangkat ke Amerika dalam rangka studi banding penyusunan kurikulum AKPOL mandiri pasca pemisahan struktur TNI dan Polri dari wadah ABRI.

Interakasi paling intensif yang banyak memberikan wawasan baru bagi saya pribadi dalam kepemimpinan adalah saat beliau bertindak selaku Dosen pembimbing penulisan Thesis saya di program Magister Ilmu Kepolisian angkatan I di STIK, perfectionist dan out of box thinking menjadi dua terminology yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa yang mendapatkan bimbingan beliau.

Rancangan penelitian bolak balik diperbaiki dengan petunjuk singkat: “Ganti” , masalah penelitian yang saya angkat terlalu mudah untuk ukuran Polri dalam urusan penanggulangan teror, serta kurang out of box.

Pada akhirnya thesis yang mengambil judul : “the use of internet for terrorist purposes” Penggunaan Internet dalam Kejahatan Terorisme, studi kasus pendanaan teror berhasil diselesaikan tepat waktu, treatment khusus yang diberikan adalah semua pembiayaan thesis termasuk mengadakan sidang terbuka dibiayai oleh beliau, konsep Power on hand, Power on IT  dan  Power on Money diajarkan secara langsung dalam proses penyusunan thesis, penekanan yang selalu disampaikan bahwa membangun Polri yang professional tidak lepas dari perhatian senior dalam menyiapkan juniornya, menjadi the next yang lebih baik dengan memberikan kesempatan dan dukungan yang harus nyata.

Mengapa saya memilih beliau berdua, sebagai analisa saya melihat kepada karakteristik pribadi seperti sifat-sifat intelektual dari senior- senior Polri tersebut sekaligus dikaitkan dengan situasi khusus tempat mereka eksis pada suatu momentum, saya menilai bahwa karakter kepemimpinan kedua senior tadi merupakan interaksi beberapa faktor yang saling berkaitan.

Faktor pertama adalah sifat pribadi dari pemimpin, dari Imam Margono saya menemukan karakter keberanian dan kemampuan memotivasi anggota dengan menempatkan keselamatan pribadinya sejajar atau pararel dengan resiko yang akan dihadapi setiap anak buah dilapangan, sedangkan dari Petrus Golose saya belajar memberikan perhatian dan memberikan dukungan yang harus tuntas dan tulus bahwa akses seorang pemimpin atas kekuasaan dan kesejahteraan yang dimilikinya, tidak lepas dari jerih payah dan lelahnya anggota, tugas pemimpin adalah “Terima Kasih”, menerima kemudian kasih-kan ke anggota.

Faktor kedua, adalah warna dan karakteristik kelompoknya; Imam Margono memberikan warna tersendiri dalam memimpin pasukan Brimob di wilayah operasi, warna dan karakter Brimob yang keras, susah diatur serta loyalitas hanya kepada komandan langsung bisa dengan cantik dimainkan, tidak ada tindakan melawan pimpinan, insubordinasi bawahan saat penertiban sikap dan penampilan, intinya adalah pemimpin adalah etalase berjalan atas norma dan nilai idealisme, pemimpin akan mudah melarang anak buahnya berbuat sesuatu apabila seorang pemimpin juga konsisten atas larangan yang diberikan.

Warna dan karakteristik Satuan Anti Teror seperti Densus 88/AT dan Satgas Anti Teror memberikan pemahaman tersendiri bahwa pola kehidupan Satgas yang sangat dinamis memerlukan perhatian ekstra pimpinan, menjadikan anggota Satgas bisa bekerja secara totalitas membutuhkan sosok pemimpin yang mau tahu dan mau membantu urusan urusan pribadi keluarga anggota.

Bagi seorang Petrus Golose adalah hal lumrah menanyakan bagaimana kabarmu dan bagaimana kabar anak-anak dan istrimu dirumah, merupakan hal biasa dilakukan ketika anggota sakit maka dikirim berobat ke Rumah sakit di Pondok Indah atau ke Singapura menjadi pilihan, adalah urusan pemimpin menjamin anggota tetap  sehat dan bekerja dengan baik.

Faktor Ketiga  adalah adanya momen-momen penting, tuntutan perubahan, dinamika permasalahan  yang dihadapi oleh sebuah kelompok, dari beliau Imam Margono dan Petrus Golose, kapasitas mereka berdua dalam situasi genting yang dihadapi Polri adalah dengan mengatakan dan menunjukan langsung “saya yang bertanggung jawab” implementasi tadi memberikan rasa nyaman bekerja bagi anak buah bahwa pemimpin senantiasa mengayomi anak buanhya dalam bekerja, kata kuncinya Pemimpin siap bertanggung jawab atas keberhasilan bahkan kegagalan dalam suatu dinamika tugas.

PENUTUP

Implementasi berbagai karakter warna kepemimpinan yang diberikan oleh kedua senior Polri dalam membangun karakter kepemimpinan diri saya secara pribadi adalah :

Saya menyadari bahwa saya tidak dapat sepenuhnya mampu melakukan hal yang sama dengan karakter yang diberikan oleh kedua senior saya diatas, namun saya menemukan beberapa konsep kunci yang menjadi warna dan karakter yang bisa saya kembangkan untuk diri saya.

Pertama adanya keberanian untuk memimpin anak buah dengan memberikan contoh dan keteladanan, artinya saya harus berani melakukan dan menerima konsekuensi lelahnya bersama sama dengan anggota dalam melaksanakan tugas, keberanian ini merupakan kunci dalam membangun motivasi dan semangat anggota menghadapi tugas tugas beresiko tinggi.

Karakter keberanian untuk mengambil tanggung jawab dan resiko menuntut  seorang pemimpi untuk semakin menguasai materi taktik dan teknik Kepolisian dalam lingkup tugasnya,  saya sadar bahwa anak buah memerlukan kehadiran saya di depan sebagai contoh, di tengah mereka sebagai konsultan dan di belakang mereka sebagai motivator serta pendukung.

Kedua, karakter seorang pemimpin yang saya pelajari dari kedua senior diatas adalah karakter visioner, dengan memberikan dukungan dan kesempatan nyata kepada junior-juniornya menjadi somebody in future.

Tidak semua pemimpin mau memberikan akses  kepada  anak buah dan juniornya untuk berkembang lebih baik, saya belajar bagaimana memberikan kesempatan dalam akses kewenangan yang saya miliki untuk mengembangkan  wawasan internasional bagi anggota saya langsung di Satker untuk lulus dan lolos penugasan sebagai anggota FPU Indonesia pada misi PBB.

Ketiga adalah bagiamana seorang pemimpin bisa mengelola moment dan perubahan dalam dinamika organisasi agar tidak menimbulkan guncangan keras dalam organisasinya, saya menyadari bahwa tugas pemimpin mengelola suiatu peristiwa  tertentu menjadi momentum penting dalam menunjukkan eksistensi satuan dan kinerja anggota, implikasinya adalah proses aktualisasi diri personil atas kinerja yang dilakukan, namun yang lebih penting bagaimana membangun serta memelihara  kinerja dengan memberikan perhatian tulus kepada anggota berikut dinamika kehidupan pribadinya.

Mengapa role model penting  dalam membangun dan mengembangkan karakter kepemimpinan saya dalah karena adanya kebutuhan panduan serta bagaimana saya dapat melihat contoh langsung dan mengukur output dan merasakan outcome dari seorang role model dalam mengambil dan melaksanakan suatu keputusan serta mengetahui  bagaimana elemen-elemen pribadi dan elemen-elemen situasi  yang menjadi acuan dalam membangun karakter  kepemimpianan  dapat terwujud.

DEMOCRATIC POLICING

Strategi Pemolisian dalam adaptasi kehidupan masyarakat modern

Perubahan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan.
Charles Darwin pada beberapa abab lampau, pernah menunjukkan rasa keterkejutan ketika sampai di kepulauan Galapagos, kata-kata yang diwariskan sampai saat ini menunjukkan bahwa hanya mereka yang paham survival of the fittest yang akan mampu bertahan dalam rentang masa.

Bentuk survival paling dasar dari sebuah organisme adalah bagaimana kemampuan organisme dalam beradaptasi terhadap dinamika lingkungan maupun geliat internal dirinya, kata kuncinya adalah Adaptasi.

Sejarah jugalah yang mengajarkan kepada kita bahwa Uber , Amazon dan Air bnb merupakan solusi paling adaptif atas dinamika masyarakat yang bisa membuat ketiga organisme tadi hadir ditengah tengah kita sekaligus perlahan lahan berhasil mengubur raksasa bisnis sebelumnya.

Hal yang sama juga mengajarkan kepada kita bagaimana pengaruh lingkungan strategis, fenomena borderless crime Dan kejahatan non state actor mejadi suatu referensi baru bagi masyarakat dan juga demikian halnya fenomena penguasaan luar angkasa , future combat system, artificial intelligence dalam Warfare theater strategies, saat ini negara-negara lain sedang berlomba lomba menguasai luar angkasa dan memenangkan perang secara proxy.

Pola yang ditawarkan Polri saat ini untuk menjawab geliat dinamika berbagai referensi baru terkait ancaman terhadap keselamatan masyarakat dalam konteks harkamtibmas adalah bagaimana Polri dapat beradaptasi sekaligus survive dalam menjalankan tugas pokoknya.

ketika masyarakat Madani menginginkan sosok Polisi yang responsif, terjangkau , transparan, mampu menyelenggarakan fungsi negara dalam keamanan dan ketertiban serta adanya penegakan hukum yang optimal, modern dan akuntabilitas ditengah tengah dinamika ancaman serangan siber dan kejahatan transnasional , hal ini membutuhkan adanya paradigma Pemolisian yang adaptif dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.

Democratic Policing sebagai filosofi, paradima, strategi dan metode pemolisian, dengan mengabdi kepada hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepada rakyat tempat kekuasaan Polri berasal, berorientasi pada akuntabilitas birokrasi (good governance), kepuasan publik dan kepercayaan masyarakat serta sebagai pelengkap dari strategi pemolisian yang sudah ada (community policing/pemolisian masyarakat), konsep Democratic Policing berikut prinsip-prinsip penerapannya digunakan

Rumusan ini mengandung makna yang sangat mendalam bahwa dalam konteks pemolisian democratic adalah adanya orientasi kepada pemenuhan hak-hak publik seutuhnya, pemolisian dilakukan dengan transparansi dan partisipasi masyarakat secara lebih kuat.

beberapa wacana yang muncul ketika konsep Democratic Policing adalah ketakutan bahwa Polisi akan mengambil alih kedudukan dan peran aktor -aktor pemerintah lainnya, suatu kekhawatiran yang berlebihan dan tidak beralasan bila menyebut Polri ingin mendudukan pemerintah menjadi Pemerintahan Polisi atau setidaknya mendudukan Polri sebagaimana SS Waffen Jerman sebagai mesin Politik era pemerintahan Hitler.

justru dengan konsep Democrtaic Policing seperti inilah, peran -peran setiap aktor penjaga negara ( guardian of state ) dari unsur militer maupun sipil akan lebih dinamis dan akuntabel, karena fungsi pemolisian yang ditawarkan adalah pemolisian democratis yang berbasis adanya penghormatan Hukum, HAM dan pastinya adalah konsep good governance , suatu tata kelola pemerintahan yang baik, dengan transparanansi sebagai hak publik dan adanya partisipasipasi masyarakat sesungguhnya.

Good Governance:  adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, meliputi: Partisipasi Masyarakat; Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law); Transparansi (Transparency); Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha; Berorientasi pada Konsensus (Consensus); Kesetaraan (Equity); Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency);Akuntabilitas (Accountability); memiliki Visi Strategis (Strategic Vision)

jadi ketika Democratic Policing menawarkan adanya akuntabiltas dalam good governance maka ketakutan seyogyanya adalah mereka yang masih betah bertahan dalam zona nyaman mendudukan dirinya sebagai bos atau tuan daripada pelayan mayarakat, yang masih suka dilayani daripada melayani dan memelihara mental penguasa dalam praktek governance.

berikut adalah resume dari buku Democratic Policing yang saya peroleh dari beberapa sumber terbuka.

Low profile tapi high impact

Kata low profile bagi sebagian anggota Polri mungkin saja masih asing terdengar, namun bila disebut dengan istilah Premanan , maka dipastikan semua anggota Polri akan paham maknanya apa.

Low profile sering digunakan untuk menunjuk kepada cara berpakaian bahkan penampilan dengan tidak menggunakan pakaian dinas Kepolisian atau tanpa atribut identitas Polri sama sekali, dengan pertimbangan sedang melaksanakan tugas penyamaran, pengintaian atau surveillance, penyusupan bahkan penetrasi kepada target operasi, bila diperlukan totalitas pakaian dan penampilan fidik termasuk mengubah identitas dan gaya Bahasa dan gesture tubuh akan menjadi keharusan, sekali lagi totalitas dalam tugas.

Pokok-pokok persoalan yang muncul adalah bagaimana pelaksanaan dilapangan khususnya dalam tugas kepolisian yang menuntut serba cepat, tepat tapi harus legal dan akuntabel, mengapa Polri yang sudah totalitas premanan masih saja terdeteksi oleh pelaku kejahatan alias badar.

Sebagai sebuah ide dalam tulisan ini membahas bagaimana Low Profile dijalankan dalam praktek Kepolisian, hal ini menjadi menarik bila kita perhatikan dalam beberapa pemberitaan khususnya informasi yang beredar di social media, adanya beberapa rekan Polri yang karena tugas dan tanggung jawab yang diemban, secara berani menempuh segala resiko agar dapat tuntas melaksanakan tugas dengan pola Low Profile.

Hormat dan salut sebagai apresiasi harus diberikan kepada rekan-rekan Polri tadi, termasuk bagaimana rekan rekan Densus 88 AT yang senantiasa melakukan tugas surveillance secara low profile ” never ending pursuit” maupun bertugas melakukan penjagaan tahanan ternyata juga menjadi salah satu target serangan kelompok terror yang ada.

Kita masih ingat bagaimana identitas berupa foto dan nopol kendaraan milik Bapak Brigadir T dan Bapak AKP A yang bertugas di Rutan teroris cabang Mako Brimob Kelapa Dua sempat beredar di sosmed jaringan teroris sesaat sebelum kerusuhan besar terjadi disana.

Informasi yang paling update adalah ( walaupun bukan tindak pidana terorisme) bagaimana rekan Polri yang ditugaskan untuk melakukan upaya gakum terhadap pelaku Hate speech yang berhasil diamanakan di wilayah Bekasi beberapa saat yang lalu, nama rekan kita Z atau dikenal J C yang memang pernah muncul dibeberapa talkshow TV sebelumnya mendadak viral dan diprofiling oleh oknum tertentu dengan imbuhan isu yang digoreng : anti terhadap agama tertentu serta merupakan bagian dari konspirasi politik yang perlu dijadikan musuh bersama oleh sekelompok orang dengan menggunakan identitas tertentu tadi.

Komen dan profiling tadi dengan lugas dijawab oleh rekan kita Z, yang pada intinya, beliau tidak takut apalagi gentar menghadapi ancaman yang ditebar saat beliau melaksanakan tugas Kepolisian, SALUT.
Kembali kepada konsep Low Profile yang kita bahas diatas, ketika anggota Polri harus menggunakan pakaian preman atau non pakaian dinas adalah bahwa tidak setiap anggota Polri memiliki kadar mental seperti pak Z atau setidaknya tidak semua keluarga anggota Polri tadi memiliki keteguhan dan kesiapan mental menghadapi resiko when Hunter to be Hunted atau ancaman tugas dan tebaran terror yang bisa saja menimpa mereka sebagai konsekuensi tugas dan tanggung jawabnya.

Setidaknya pendapat ini pernah terbukti saat masa kerusuhan menjelang reformasi 98 terjadi, ketika formasi Polri dan TNI saat itu sedemikian kuat, maka salah satu cara yang paling masuk akal untuk mengalihkan konsentrasi petugas Polri yang semula siaga dilapangan adalah dengan isu -isu pembakaran dan penjarahan Asrama Polri yang tersebar di Jakarta.

Tulisan ini lebih kepada upaya mengingatkan kembali bahwa ketika tugas menuntut kita harus secara low profile atau premanan maka ada baiknya kita ingat kembali kepada dasar-dasar makna low profile tadi yakni adanya kepastian bahwa identitas kita tersamar secara baik dan natural, sekali lagi natural atau menyatu dengan lingkungan dimana misi itu dijalankan.

Low profile bukan berarti bisa berpenampilan semaunya saja, atau over to cover kata instruktur surveillance dari Inggris atau bergaya Spion Melayu,namun low profile menuntut adanya daya nalar anggota Polri untuk memilih, menyusun dan menampilkan pakaian, gaya rambut, logat bahkan identitas dan administrasi yang natural, setidaknya bergerak di lingkungan pelajar atau mahasiswa atau lingkungan Rohaniawan tentunya mau tidak mau harus natural sesuai dengan lingkungan mahasiswa apalagi Rohaniawan, termasuk ketika bergerak dilingkungan masyarakat kuli panggul atau keramaian pasar akan sangat aneh melihat orang berpakaian jas apalagi pakai dasi disana begitu pula sebaliknya.

Pertimbangan lain saat harus undercover maupun low profile adalah adanya Manajemen media massa, termasuk social media tampaknya semakin menjadi kebutuhan dalam rangka pengamanan informasi personil, menghindari expose media bukan berarti menjauhi semua akses informasi untuk public, namun lebih bijak menempatkan mana informasi yang perlu diketahui oleh khalayak, mana informasi yang cukup diketahui oleh intern Polri termasuk pilihan informasi pribadi petugas yang tidak perlu diketahui secara umum.

Pengamanan informasi menjadi penting mengingat selain keamanan diri pribadi petugas terdapat kewajiban untuk saling menjaga keselamatan rekan — rekan kerja maupun misi dan tugas Polri selanjutnya termasuk keluarga besar Polri secara umum.
Media massa dan social media memang menjanjikan popularitas maupun glory atas keberhasilan tugas yang kita lakukan namun gemerlap tadi menyimpan resiko lain yakni kebocoran informasi private dan dinamika operasi kepolisan, sehingga perlu bersikap bijak dalam mengelola media masa bagi anggota Polri.

Mengingat kembali tuntutan dan dinamika tugas yang sedemikian cepat, dimana keselamatan setiap petugas Polri harus menjadi perhatian utama karena hanya Polri yang sedang sehat walafiat dan selamat saja yang bisa melaksanakan tugas melayani dan melindungi masyarakat secara optimal, dengan pola Low Profile secara bijak diharapkan memberikan hasil yang High Impact dalam rangka menjamin kepastian hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Sang LONE WOLF

asetelah  insiden Thamrin kemudian Bom bunuh diri di Mapolresta Solo akhirnya terjadi lagi serangan terhadap NEAR ENEMIES sebagai sebuah konsep serangan teror yang menyasar POLISI dan aparat penegak hukum lainnya dan mungkin juga TNI pasca sukses menghabisi Santoso gembong teroris di hutan Poso beberapa waktu lalu.

32321312img_20161020_114414penyerang-polisi-di-tangerang-pernah-sowan-ke-pentolan-isis-aman-abdurrahman-jj62m4q3dy

ketika konsep Far Enemies berupa fasilitas milik identitas Barat maupun negara lain yang mendukung kebijakan melawan teror global semakin sulit untuk disentuh oleh jaringan teror, maka suatu keniscayaan akan terjadi pergeseran fokus sasaran, dalam konteks ke Indonesiaan bilamana susah  dan perlu biaya sangat besar untuk dapat menyerang fasilitas asing seperti Kedubes, Hotel dan gerai waralaba asing  walaupun pekerja dan pemiliknya asli Indonesia maka menyerang anggota Polisi, Jaksa atau Hakim termasuk TNI adalah sebagai suatu kepastian yang tinggal menunggu waktu, tinggal siapa yang lebih cepat, gesit dan tanggap : Polri atau Teroris.

dalam insiden Tanggerang ini yang sangat mengejutkan adalah pelaku sendiri merupakan anak paling bungsu yang memiliki 2 orang saudara berprofesi sebagai anggota Polri, belum lagi proses radikalisasi sampai menjadi tindakan anarkhis melalui proses yang sangat sederhana : INTERAKSI DENGAN INTERNET secara self radicalization dilanjutkan komunikasi intensif secara offlline dan akhirnya ber baiat di suatu kawasan.http://news.detik.com/berita/d-3325481/amarah-dan-kicauan-terakhir-sultan-penyerang-brutal-polisi

78208-polisi-lakukan-olah-tkp-penyerangan-terhadap-polisi-di-tangerang-n91_highres

secara umum tahapan radikalisasi : secara online dilanjutkan offline :

http://news.detik.com/berita/d-3326204/penyerang-kapolsek-tangerang-pernah-jenguk-napi-teroris-maman-di-nusakambangan

Polri menyebut Sultan Aziansyah (22), penyerang Kapolsek Tangerang pernah menemui napi kasus terorisme, Maman Abdurrahman. Sultan saat itu langsung mendatangi LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, untuk bertemu Maman.

“SA ini pada periode Juni 2015 pernah berkunjung ke Nusakambangan terdeteksi dari tim surveillance kita,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/10/2016).

Sultan juga pernah berhubungan intensi dengan Fauzan Al-Anshori yang dulu juga dikenal aktif di Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

“Sejak Juni dia aktif bersama dengan Saudara Fauzan Al-anshori yang merupakan pimpinan pondok di Ciamis. Dia pernah terdeteksi hadir untul membesuk Maman Abdurrahman datang ke Nusakambangan,” sambungnya.

o_1avggcauethq18cmd9b134tjcoc

Internet kembali menemukan perannya dalam menjadikan anak anak Indonesia hilang Keindonesiaanya

Penyerang Polisi Kota Tangerang Suka Chatting dengan ISIS

sumber : https://metro.tempo.co/read/news/2016/10/21/064814047/penyerang-polisi-kota-tangerang-suka-chatting-dengan-isis

TEMPO.CO, Tangerang – Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan sosok Sultan Azianzah, 22 tahun, menjadi pendiam setelah kerap bermain Internet di sebuah warung Internet.

“Tersangka sering main Internet dan kecenderungannya berubah menjadi pendiam dan sering menghilang. Perilakunya banyak berubah,” kata Tito di Rumah Sakit Siloam, Karawaci, setelah menjenguk anak buahnya, Kapolsek Benteng Ajun Komisaris Efendi, yang menjadi korban penyerangan Sultan.

Baca: Polda Metro: Pelaku Penyerangan Polisi di Tangerang Tewas

Rupanya, kata Tito, setiap online di Internet, Sultan membuka dan membaca website ISIS, “Dia suka online dan membuka website-website milik ISIS, termasuk chatting dengan kelompok ISIS langsung,” ujar Tito.

Tito pun menyebutkan kecurigaannya bahwa Sultan berhubungan, salah satunya, dengan kelompok Bahrun Naim. Bahrun merupakan satu dari tiga tokoh warga negara Indonesia yang membaiatkan diri untuk bergabung dengan ISIS. Selain Bahrun, ada Bahrumsyah dan Salim Mubarok alias Abu Jandal. Ketiganya saat ini berada di Suriah.

Tito juga menyebutkan, di balik tiga orang itu, terdapat satu tokoh yang menjadi panutan ideologis, yakni Aman Abdurrahman. Saat ini dia masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

 

melengkapi tulisan diatas adalah cuplikan penelitian yang pernah dilakukan terhadap proses radikalisasi lewat internet terhadap beberapa orang yang pada akhirnya secara aktif terlibat dalam kegiatan terorisme di Indonesia.

2.2.1. Teori Radikalisasi (Golose 2008)
Bahwa setiap organisasi teroris memiliki serangkaian metode dalam perekrutan individu untuk dijadikan kader, dimana proses radikalisasi oleh organisasi teroris dimulai dengan,
• tahap ke-1 Perekrutan,
• tahap ke-2 Pengidentifikasian diri,
• tahap ke-3 Indoktrinasi, dan
• tahap ke-4 Jihad yang disesatkan.
Individu yang telah terlebih dahulu bergabung dalam organisasi melakukan pendekatan dan pengamatan terhadap sejumlah individu lain, berbagai pengajaran-pengajaran radikal dimanfaatkan untuk mempengaruhi pemikiran seseorang untuk kemudian diarahkan pada tindakan partisipasi aktif dalam organisasi. (Golose 42-46)
Teori ini digunakan untuk menganalisa bagaimana keterlibatan beberapa pelaku terorisme di Indonesia khususnya pada kasus Mawan Kurniawan, Rizki Gunawan dan Cahya Fitriyanta dalam jaringan radikal jihadi di Indonesia, dimulai dengan perkenalan lewat situs jejaring sosial radikal yang dikunjungi oleh Mawan Kurniawan secara online.
Seperti dalam situs Nahnuhmuslim, dimana disanalah Mawan Kurniawan pertama kali berkenalan dengan Rizki Gunawan alias Udin yang secara aktif memberikan pesan-pesan ajakan kepada Mawan Kurniawan agar secara utuh terlibat dalam perjuangan membela agama Islam dari tekanan pihak Barat dan Yahudi.
Tahap ke-1 dalam teori ini adalah berupa tahapan perekrutan, dimana dijelaskan bahwa tahapan awal bertujuan memilih individu yang akan menjalani proses radikal, seleksi terhadap individu potensial dilihat berdasarkan kriteria seperti : umur, agama, tingkat pendidikan, perekonomian, status sosial, dan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat (42).
Sebagai perbandingan menurut Golose, bagaimana perjalanan Ali Imron sebagai salah seorang pelaku bom Bali I mengalami proses radikalisasi pada usia 20 tahun.
Proses radikalisasi pada Ali Imron digambarkan oleh Golose dimulai semenjak Ali Imron mulai aktif mengakses informasi terkait jihad khususnya kajian Islam ditambah adanya film yang menceritakan bagaimana kondisi Ummat Islam di Afganistan dan Pakistan, kemudian muncul pula niatan untuk bergabung memberikan bantuan dalam perjuangan Ummat Islam secara nyata dengan akses bergabung dengan Jamaah Islamiah yang kebetulan saat itu telah dipelopori oleh kakak kandung Ali Imron yakni Ali Gufron alias Mukhlas.
Demikian halnya dengan pelaku bom Bali jilid II dengan menempatkan nama Wisnu alias Misno, yang masih berusia 23 tahun dan M. Salik Firdaus, yang masih berusia 24 tahun, melihat tipikal dari pelaku bom Bali I maupun II terlihat adanya perjalanan dari suatu proses radikal yang cukup panjang dan membutuhkan waktu.
Seseorang terpilih menjadi bagian dari kelompok atau jaringan teror secara tidak semerta merta, adanya seleksi tertentu terkait latar belakang pribadi, maupun keluarga.
Memang pada awalnya terlihat bagaimana seleksi dilakukan terhadap mereka yang secara kasat mata merupakan kelompok marginal dari segi ekonomi dan latar belakang pendidikan, namun seiring waktu terjadi perubahan terhadap target rekruitmen potensial yang mengarah kepada mereka yang secara ekonomi maupun pendidikan adalah cukup baik seperti pada kasus Noordin M top dan Dr. Azhari lulusan Universitas ternama di Malaysia serta berlatar belakang ekonomi cukup mapan sebagai seorang sarjana.
Jaringan teroris tentunya tidak secara gampang atau bahkan serampangan mau merekrut seseorang, pun demikian tidak ada seseorang yang tiba-tiba saja mau direkrut kedalam suatu jaringan teroris tanpa ada pemicu baik yang bersumber dari dalam diri pribadi maupun akibat daya tarik dari lingkungannya.
Untuk itu dalam fase ini juga akan dibantu dijelaskan oleh Helmus dengan dengan teori lain yaitu tentang faktor-faktor pemicu radikalisme pada diri pribadi (Davis dan Cragin 483).
Teori ini akan membantu menjelaskan bagaimana tumbuhnya keinginan Individu untuk bergabung atau melakukan kegiatan terorisme adalah dengan melihat kepada :
1. Faktor yang berasal dari pusaran pribadi dari individu yang mendorong hasrat ingin bergabung melakukan terorisme seperti:
1) Latar belakang pribadi yang hidup ditengah kelompok sosial masyarakat yang berlatar belakang radikal.
2) Adanya kebutuhan atas keinginan memperoleh suatu imbalan atau ganjaran , baik yang berupa material keuangan, kesenangan semata, kebutuhan status sosial, ataukah ganjaran keagamaan dan kebutuhan religius seseorang.
3) Muncul keinginan untuk melakukan sesuatu atas perlakuan yang tidak semestinya, baik berupa tindakan balas dendam pribadi akibat tekanan dan serangan terhadap diri maupun orang yang disayang dan termasuk akibat dari suatu tekanan / strees dari peristiwa traumatis, kemudian adalah keinginan untuk berbuat sebagai balasan atas rasa ketidak adilan kolektif sehingga menimbulkan kesadaran untuk membela diri atas tindakan yang dirasakan bersama ( kelompok), sebagai suatu ketidakadilan.
4) Kekuatan hasrat untuk melakukan perubahan suatu tatanan yang telah ada berupa hasrat perubahan dengan kemasan agama , politis maupun issue lain diluar tatanan yang telah ajeg.
2. Faktor radikalisasi seseorang terpicu dari sumber pada berbagai aspek diluar pusaran pribadi individu yang menjadi penarik, seperti:
1) Keberadaan tokoh kharismatik, pemimpin yang memiliki pesona, daya tarik dan pengaruh sekaligus suatu simbol, dimana nama dari tokoh yang dimaksud memberikan rangsangan yang tidak dapat ditolak oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan seperti yang diinginkan oleh pemipin.
2) Adalah akibat adanya keadaan sosial , ekonomi serta kehidupan politik yang mengalami ketimpangan dan diskriminasi, dengan mudah seseorang menyalahkan suatu kondisi yang dirasakan timpang dalam tata kehidupan sebagai akibat konspirasi kekuatan lain yang diidentifikasikan sebagai musuh yang meyebabkan kondisi tadi, kebodohan dalam masyarakat akibat tingkat pendidikan rendah , kualitas pendidikan kurang, keterbatasan akses pendidikan bagi suatu kelompok, maka dengan mudah dipersepsikan sebagai akibat dari ulah konspirasi kelompok tertentu lainnya, yang sengaja berupaya menghambat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat agar tetap terbelakang.
Teori tentang faktor-faktor pemicu radikalisme pada diri pribadi adalah untuk menjelaskan bagaimana pribadi-pribadi seperti Mawan Kurniawan, Rizki Gunawan dan Cahya Fitriyanta terdorong yang mau dan tertarik mengikuti jaringan jihad radikal sebelum akhirnya sampai pada tahap ke-2 sebagai tahapan pengidentifikasian diri.
Tahap ke-2 sebagai tahapan pengidentifikasian diri, yang meliputi tahapan yang memiliki pengaruh sangat luas baik secara internal maupun eksternal (Golose 44) menjelaskan bahwa dalam tahapan ini ditujukan untuk mengidentifikasi / mengetahui jatidiri dari target dalam pemahaman ilmu agama Islam berserta tingkat kepuasan diri terhadap kondisi ekonomis , sosial, dan politik, selain itu target ( mereka yang akan direkrut) sengaja dibuat untuk tidak memiliki pemikiran kritis.
Tahap ke-3 sebagai tahap indoktrinasi, merupakan tahapan yang dijelaskan oleh Golose (45) sebagai tahap pengajaran paham atau ideologi teroris kepada target secara intesif, tujuannya adalah membuat target menjadi percaya dan yakin sepenuhnya, bahwa ajaran yang ditanamkan kepada mereka merupakan kebenaran mutlak, dan tidak perlu dibantah atau dikritisi lagi.
Terkait dengan tahapan ke-3 sebagai tahapan indoktrinasi yang bilamana dikaitkan dengan kejahatan dan perkembangannya, Durkheim sebagaimana dikutip oleh Delos H. Kelly menyatakan sebagai berikut:
“Crime is present not only in the majority of societies of one particular species but in all societies of all types. There is no societies that is not confronted with the problem of criminality. Its from changes; the acts thus characterized are not the same everywhere; but, everywhere and always, there have been men who have behaved in such way as to draw upon themselves penal repression”. (59)

(Kejahatan tidak hanya muncul di sebagian besar masyarakat tertentu tetapi di seluruh tipe masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak berhadapan dengan permasalahan kriminalitas. Bentuknya berubah, tindakan-tindakan dan karakteristiknya tidak sama di seluruh tempat; tetapi, seluruh tempat dan selalu, terdapat orang yang berperilaku sedemikian rupa yang dapat menarik diantara mereka hukuman pidana).

Pernyataan Durkheim tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan selalu terikat dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat di mana kejahatan tersebut berada. Kejahatan merupakan sesuatu yang lazim dan normal terjadi dalam seluruh masyarakat.
Kejahatan tidak mungkin diberantas sampai tuntas, bahkan mereka akan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat tersebut, perubahan dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang tetap dalam perkembangan kejahatan.
Tahapan indoktrinasi yang berujung kepada terorisme merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan yang radikal. Penentuan terorisme sebagai cara yang dipilih secara psikologis terkait dengan suatu pilihan rasional dari para pihak atau kelompok tertentu. Pilihan rasional menunjukkan bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan akan selalu berubah dan berkembang.
Meskipun telah mengalami perubahan dan perkembangan, kejahatan terorisme tetap memiliki ciri-ciri sebagai tindakan yang dapat disebut sebagai aksi terorisme dan hanya berbeda dalam modus, landasan, ideologi yang dianut, aksi yang dilancarkan, dan sasaran serta reaksi sosial masyarakat yang nampak dalam setiap era yang ada termasuk didalamnya adalah bagaimana pribadi pelaku –pelaku tindakan terorisme belajar untuk menetralisir rasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan.
Akibat indoktrinasi itu sendiri kemudian menjadikan pola pikir atau cara pandang individu yang dimiliki oleh tiap –tiap individu target menjadi berubah arah, individu yang pada awalnya memiliki pandangan dan harapan selayaknya masyarakat pada umumnya, akan tetapi setelah mengalami proses radikalisasi akan mengalami perubahan terhadap pola pikir dan tujuan hidupnya terfokus kepada pembentukkan Daulah Islamiah berskala global.Golose(46).
Tahap ke-4 sebagai tahapan jihad yang disesatkan, Golose (46) menjelaskan bahwa dalam tahapan ini bahwa target yang sudah masuk kedalam kelompok kecil (sel) dari kelompok / jaringan yang lebih besar, akan menerima kewajiban secara pribadi untuk ikut jihad serta dalam jihad. Target akan menentukan dirinya sebagai tentara Allah atau Mujahidin, dan pada akhirnya akan menggunakan konsep jihad yang disesatkan untuk melakukan serangan teror.
Rincian tahapan ke-4 sebagai tahap jihad yang disesatkan dijelaskan kedalam proses –proses yang meliputi : komitmen untuk melakukan teror dengan jalan jihad, yang dimulai dengan meninggalkan rumah maupun keluarga sebagai perjalanan menuju kamp–kamp pelatihan ataupun mencari medan jihad.
Dikuti proses kedua adalah persiapan dan pelatihan fisik dengan mengisolasi target dari kehidupan dunia luar, memberikan pelatihan dan persiapan keahlian yang dibutuhkan dalam melancarkan aksi dan serangan teror kelak, proses ke -3 adalah dengan penguatan berupa pelatihan mental, dilakukan dengan tausiah, pembekalan rohani yang ditujukan untuk membuat target benar–benar siap melakukan aksi serangan, terakhir adalah proses merencanakan serangan teror, dimana pemilihan target , cara dan sasaran ditentukan oleh apa yang dituju dan kemampuan apa yang dimiliki oleh target.
Teori lain yang digunakan penulis untuk membantu menjelaskan hasil akhir dari tahapan jihad yang disesatkan ini dengan tingkat radikal yang dimiliki seseorang sehingga mampu mendorong seseorang melakukan terorisme adalah dengan melihat kepada teori yang dapat untuk mengukur seberapa jauh dan dalam tingkat radikalisasi yang terjadi pada diri pribadi seperti Mawan Kurniawan, Cahya Fitriyanta dan Rizki Gunawan lewat analisa teori tipologi radikalisasi berdasarkan tingkat komitmen menurut Rabasa dalam Rabasa et al(2010).
Tingkat radikalisasi terhadap komitmen jihad, memiliki kekuatan yang tetap ataukah bisa dibelokkan, diturunkan lewat penghukuman maupun upaya –upaya deradikalisasi maupun kontra radikalisasi yang menjadi kewajiban otoritas penegak hukum di Indonesia.
Tingkat radikalisasi sebagai hasil akhir dari semua tahapan-tahapan dalam teori radikalisasi, dapat digolongkan kedalam beberapa tingkatan tertentu dengan melihat kepada tingkat komitmen seseorang terhadap suatu organisasi teroris (Rabasa 26), sehingga identifikasi yang tajam terhadap hubungan antara tahapan radikalisasi dengan tingkat komitment yang ada dalam diri Rizki Gunawan, Cahya Fitriyanta dan Mawan Kurniawan sangat perlu dilakukan secara tajam agar diketahui apakah mereka termasuk :
1. Hardcore Members : yang dijelaskan sebagai mereka / anggota yang memiliki komitmen yang paling tinggi atau paling dalam, keberadaan mereka di dalam organisasi untuk periode waktu yang lama dan biasanya terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan kegiatan kekerasan.
2. Activist : menunjuk kepada para anggota yang seringkali terlibat dalam kegiatan kekerasan, tetapi mereka bisa saja bukan anggota yang telah lama bergabung, dan tidak setiap aspek kehidupan mereka terkait dengan kelompok.
3. Newcomer : merupakan golongan anggota yang baru bergabung dengan kelompok untuk periode yang singkat sehingga mereka cenderung belum memiliki kedekatan antara lapisan dan golongan organisasi.
4. Supporters : adalah mereka yang memiliki lebih sedikit ikatan dengan organisasi. Mereka bukanlah anggota tetap, hanya kadang-kadang membantu grup yang radikal, misalnya, dengan melindungi atau menampung anggota atau memberikan mereka dana.
5. Symphathizer : adalah menunjuk kepada mereka yang secara tidak aktif terlibat dengan organisasi radikal, tetapi mereka mengidentifikasi tujuan dan idiologi kelompok dan sehingga bisa saja secara pasif membantu kelompok tersebut, misalnya, dengan tidak memberitahukan informasi yang mereka ketahui kepada aparat penegak hukum.
Sebagai penutup adalah untuk mengetahui bagaimana pola treatment yang tepat dapat dilakukan dilakukan pemerintah terhadap eks napi terorisme yang selesai menjalani masa hukuman, karena dikhawatirkan mereka akan kembali pada organisasinya.
Terhadap eks napi terorisme diperlukan kerja sama dan koordinasi antara pihak intelijen dengan pihak lembaga permasyarakatan untuk pengawasan secara periodik, karena berdasarkan evaluasi BNPT di tahun 2012 diketahui terhadap 23 (dua puluh tiga) napi yang telah bebas, mereka kembali ke kelompoknya dan justru membuat jaringan yang lebih kuat, karena terorisme mempunyai 3 (tiga) cara memperkuat eksistensi mereka yaitu melalui strategi defensif, merekrut tentara grass root, dan menantang pemerintah secara terang-terangan yang oleh Golose (57) disebut sebagai Vendetta cycle.
Kolaborasi antara teori radikalisasi menurut Golose dengan 2 (dua ) teori pendukung lainnya adalah dijelaskan dalam menjelaskan bagaimana gambaran operasionalisasi Teori Radikalisasi menurut Golose (43) digunakan sebagai teori analisa yang utama dalam menjelaskan tahapan radikalisasi yang dialami seseorang sebelum terlibat dalam tindakan terorisme serta bagaimana teori radikalisasi tadi dibantu oleh 2 (dua) teori tambahan antara lain teori pemicu radikalisasi menurut Davis& Cragin (2009) serta teori tentang tingkat radikalisasi terhadap komitmen jaringan terorisme menurut Rabasa (2010).

 

KAJIAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

sekedar meramaikan bulan-bulan NKP yang sedang marak , sebuah tulisan milik angkatan I MIK , menupas fenomena upaya Polri dalam penegakkan hukum TPPO dengan pendekatan teori SWOT, sebuah teori yang menjadi satu satunya pilihan teori yang boleh dipakai dalam penulisan NKP. what ever color you want, but only black.

 

tulisan lengkap silahkan kontak pemilik blog

 

6654654654

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.   Latar Belakang

Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (crime is the shadow of civilization), demikian dikatakan oleh Colin Wilson, seorang jurnalis asal Inggris, penulis buku A Criminal History of Mankind. Kejahatan selalu ada dan tetap melekat kepada setiap bentuk peradaban manusia[1]. Tidak ada peradaban manusia yang luput dari fenomena perkembangan kejahatan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang tetap dan pasti, namun sesuatu yang menyesuaikan dengan peradaban manusia.

Kejahatan dapat meningkat dan dapat pula menurun. Kejahatan juga dapat berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah kejahatan dan beranekaragamnya jenis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Semakin komplek suatu masyarakat, maka jumlah kejahatan semakin banyak, jenisnya semakin bervariasi dan modus operandinya semakin beragam.

Dalam perkembangannya, kejahatan berkembang salah satunya yang kita kenal dengan sebutan kejahatan transnasional. Kejahatan Transnasional menurut Neil Boister adalah: “certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national state or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[2], sedangkan pengertiannya menurut G. O. W. Mueller yaitu: “transnational crime is a criminological rather than a juridical term, coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Brand in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[3].

 

5354354

Karakteristik dari kejahatan transnasional menurut Pasal 3 Konvensi Palermo tahun 2000 adalah:

“(1) It is committed in more than one state (dilakukan di lebih dari satu negara); (2) It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state (dilakukan di suatu negara, tapi kegiatan penting lainnya seperti persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian berada di negara lain); (3) It is commited in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state (dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok organisasi kriminal yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kriminal di lebih dari satu negara); atau (4) It is committed in one state but has substantial effects in another state (dilakukan di suatu negara, tetapi mengakibatkan dampak-dampak substansial di negara lain)”[4].

Tidak semua kejahatan dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional. Menurut PBB, yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional meliputi: (1) Money laundering; (2) Terrorist activities; (3) Theft of art and cultural objects; (4) Theft of intellectual property; (5) Illicit traffic in arms; (6) Sea piracy; (7) Hijacking on land; (8) Insurance fraud; (9) Computer crime; (10) Environmental crime; (11) Trafficking in persons; (12) Trade human body part; (13) Illicit drug trafficking; (14) Fraud bankruptcy; (15) Infiltration of legal business; (16) Corruption; (17) Bribery of public officials; dan (18) Other offences committed by organized criminal groups. (Jay S. Albanese,2011:211)[5].

ASEAN, di Manila tanggal 20 Desember 1997, menyatakan kategori kejahatan transnasional meliputi: (1) Terrorism; (2) Illicit drugs; (3) Arms smuggling; (4) Trafficking in person; (5) Money laundering; (6) Arm robbery at sea; (7) Cybercrime; dan (8) International Economic Crime[6]. Sedangkan, AMMTC, tahun 2001, menyatakan terdapat 8 (delapan) kategori kejahatan transnasional yaitu: (1) Terrorism; (2) Narcotic; (3) Trafficking in persons; (4) Money laundering; (5) Sea piracy; (6) Arms smuggling; (7) Cybercrime; dan (8) Economic International crime[7].

Traficking in person atau perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang telah menjadi persoalan yang amat serius dan memprihatinkan di Indonesia. Menurut laporan US Departement of State yang dirilis pada tanggal 14 Juni 2010, Indonesia telah menempati urutan pertama di dunia sebagai pelaku perdagangan manusia[8]. Sekitar tiga juta orang telah diperdagangkan di dan dari Indonesia[9]. Menurut laporan tersebut, penempatan TKI  di luar negeri oleh PJTKI secara legal maupun ilegal telah menjadi sarana perdagangan manusia, pelacuran, dan perbudakan modern.

PBB, berdasarkan survei UNHCR dan UNICEF, menganggap dan menjadikan Indonesia bukan lagi sekedar lokasi transit dan tujuan perdagangan manusia, melainkan sudah menjadi negara sumber dan pemasok praktek ilegal tersebut[10]. Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki, serta dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit perdagangan seks dan kerja paksa. Masing-masing propinsi dari 33 propinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia. Daerah sumber yang paling signifikan adalah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang  di di negara-negara Asia yang lebih maju dan Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah, dan Irak. Jumlah WNI yang bekerja di luar negeri masih sangat tinggi, diperkirakan 6,5 juta sampai 9 juta pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk 2,6 juta orang di Malaysia dan 1,8 juta orang di Timur Tengah. Diperkirakan 69 persen dari seluruh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah perempuan. IOM (International Organization for Migration) dan LSM anti perdagangan manusia terkemuka di Indonesia memperkirakan bahwa 43 sampai 50 persen atau sekitar 3 sampai 4,5 juta TKI di luar negeri menjadi korban dari kondisi yang mengindikasikan adanya perdagangan manusia[11].

Berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain: meratifikasi konvensi PBB terkait dengan perdagangan orang melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, membentuk Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Universitas Indonesia, mangklarifikasi peran BNP2TKI di luar negeri dalam menerapkan UU No. 39 Tahun 2009, dan lain sebagainya termasuk melalui upaya-upaya penegakan hukum oleh Polri.

Dalam bidang penegakan hukum, Polri telah berusaha menindak tegas setiap pelaku perdagangan orang yang tertangkap. Seperti akhir-akhir ini Polri berhasil membongkar sindikat perdagangan orang di Indramayu, Jawa Barat; Jakarta; Entikong, Kalimantan Timur; dan Kuching, Malaysia[12]. Beberapa orang tersangka ditangkap, yaitu 2 (dua) WNI yang berperan sebagai perekrut korban dan mengirimkan korban ke Kalimantan Barat dan 1 (satu) orang Warga Malaysia sebagai pembeli, sementara itu, seorang WNI lagi masuk dalam daftar pencarian orang karena berperan mengirimkan korban ke Kuching, Malaysia. Mereka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Pada Bulan Juni 2011, International Organization of Migration (IOM) mengumumkan hasil penelitiannya yang cukup mencengangkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Indonesia kembali mempertahankan posisi di urutan teratas sebagai negara asal korban perdagangan orang. IOM mencatat 3.909 korban perdagangan orang yang berasal dari Indonesia. Korban-korban tersebut terdiri dari 90 persen perempuan dan 10 persen laki-laki dalam kategori dewasa serta 84 persen perempuan dan 16 persen laki-laki untuk kategori usia anak[13].

 

1.2.   Permasalahan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Oleh karena itu, penulis menentukan permasalahan-permasalahan dalam tulisan ini meliputi:

  1. Bagaimana kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?;
  2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?; dan
  3. Strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Maksud penulis menyusun tulisan ini adalah: Pertama, Mendeskripsikan kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, merumuskan suatu strategi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Tujuan penulis menyusun tulisan ini yaitu: Pertama, agar diketahui gambaran kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, agar dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, agar dapat dirumuskan strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang sehingga diperoleh suatu rumusan strategi penegakan hukum yang dapat diimplementasi dalam pemberantasan terhadap tindak pidana tersebut.

 76765876867

BAB II

KAJIAN TEORITIS

 

2.1.   Konsep Perdagangan Orang

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime mendefinisikan perdagangan orang sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons sebagai:

“rekrutmen, transportasi, transfer, menadah atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”[14]

Sedangkan definisi perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi”[15].

Berdasarkan kedua konsep tersebut, definisi perdagangan orang mengandung beberapa unsur, yaitu: Pertama, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; Kedua, dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut; Ketiga, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara; dan Keempat, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang yang dimaksud oleh penulis dalam tulisan ini yaitu: suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

 

2.2.   Konsep Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum menurut Jaksa Agung RI Hari Suharto, SH dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat”.[16]

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup[17]. Pengertian yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto ini sering disebut sebagai pengertian penegakan hukum secara luas.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[18]. Menurutnya, pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu: dari sudut subyek dan dari sudut obyeknya.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Perserikatan bangsa-bangsa menggunakan pendekatan untuk menangani masalah perdagangan manusia berdasarkan pencegahan kejahatan, penjatuhan hukuman dan penjagaan korban. Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) membuat adalah Protokol Trafiking yang memiliki kerangka untuk menangani masalah perdagangan manusia yang dipanggil “Pendekatan 3P”, yaitu: Prevention, Prosecution and Protection (Pencegahan kejahatan, Penjatuhan hukuman dan Penjagaan korban)[19]. Sejak itu, sedikitnya 155 negara sudah membuat hukum-hukum dan undang-undang berdasarkan “Pendekatan 3P”[20]. Indonesia juga telah membuat hukum-hukum dan undang-undang untuk perdagangan manusia atas dasar pendekatan tersebut sejak 2007[21].

Berdasarkan beberapa konsep penegakan hukum tersebut, nampak bahwa ada beberapa unsur dalam penegakan hukum yaitu: Pertama, rangkaian kegiatan dalam rangka usaha menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; Kedua, bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif; Ketiga, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum; Keempat, untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya; dan Kelima, dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Apabila penulis simpulkan dan kaitkan dengan tulisan ini, maka penegakan hukum dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai: rangkaian kegiatan dalam rangka menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perdagangan orang yang berlaku yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (Polri beserta pihak dan instansi terkait lainnya) untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan tersebut berjalan sebagaimana seharusnya dan tujuan hukum tersebut dapat tercapai sesuai harapan. Upaya penegakan hukum tersebut meliputi tindakan-tindakan yang termasuk dalam “Pendekatan 3P”, yaitu: untuk pencegahan kejahatan, untuk penjatuhan hukuman, dan untuk penjagaan korban.

 

2.3.   Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling berkaitan sangat eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum[22]. Kelima faktor tersebut yaitu:

  1. Faktor hukumnya sendiri;
  2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
  4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
  5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 

2.4.   Teknik Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai[23].  Analisis ini merupakan suatu metoda untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut.

Kata SWOT itu sendiri merupakan kependekan dari variabel-variabel penilaian, yaitu: S merupakan kependekan dari STRENGTHS, yang berarti potensi dan kekuatan pembangunan; W merupakan kependekan dari WEAKNESSES, yang berarti masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi; O merupakan kependekan dari OPPORTUNITIES, yang berarti peluang pembangunan yang dapat; dan T merupakan kependekan dari THREATS, yang merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan[24].

Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi pembangunan daerah. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Sebagai salah satu alat untuk formulasi strategi, tentunya analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu: (a) Tahap pengumpulan data; (b) Tahap analisis; dan (c) Tahap pengambilan keputusan[25]. Teknik ini akan penulis gunakan dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, penulis dapat menganalisa dan merumuskan suatu strategi yang sesuai guna meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 122121

BAB III

PEMBAHASAN

 

 

 

  1. Visi

“Mewujudkan kerjasama lintas sektoral (nasional, regional dan internasional) dan penggalangan komponen masyarakat yang intensif, sinergi, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia”

  1. Misi

1)      melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      menjalin hubungan, memberdayakan, dan melakukan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      menjalin hubungan dan melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      melakukan penindakan terhadap oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      menyusun sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      melakukan peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      melakukan pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Tujuan

1)      terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, proporsional, dan mutualisme dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      terjalinnya kerjasama dengan yang intensif dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      terjalinya hubungan dan terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, dan mutualisme dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      terwujudnya efek jera bagi oknum Polri yang terlibat dan mencegah anggota Polri sehingga tidak terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      terwujudnya suatu sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      terwujudnya peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      tercapainya pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Sasaran

1)      instansi pemerintah, gugus tugas dan lembaga lainnya yang dibentuk pemerintah;

2)      organisasi, negara dan lembaga (nasional, regional dan internasional) yang berkompeten dan mendukung pemberantasan tindak pidana kejahatan orang;

3)      Oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

4)      aparat penegak hukum dalam CJS; dan

5)      seluruh komponen masyarakat dan kearifan lokal yang ada di masyarakat.

  1. Pelaksana

1)      Seluruh personil Polri khususnya yang terlibat langsung dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di seluruh wilayah Negara Keastuan Republik Indonesia terutama di daerah yang rentan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2)      Seluruh pimpinan Polri dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek secara berjenjang sesuai dengan potensi wilayah hukum masing-masing.

  1. Strategi
  • Jangka Pendek (1 s.d 2 tahun pertama)

1)      melakukan pertemuan rutin dan koordinasi bulanan yang intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

4)      membuat dan membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di Indonesia.

5)      melakukan penindakan yang tegas terhadap setiap oknum yang terbukti terlibat tindak pidana perdagangan orang.

6)      melakukan penyusunan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level nasional.

7)      melakukan indentifikasi dan inventarisasi kearifan lokal yang ada di Indonesia yang dapat bermanfaat bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

  • Jangka Menengah (tahun ke-3 dan ke-4)

1)      menjalin dan membina kerjasama serta membuat jaringan komunikasi dengan negara yang rentan menjadi tujuan dan potensi sebagai pemasok tindak pidana perdagangan orang dari dan ke Indonesia.

2)      membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di kawasan regional.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

3)      membina dan mengembangkan kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional dan regional.

4)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level regional.

  • Jangka Panjang (5 tahun dan seterusnya)

1)      membina dan mengembangkan kerjasama dan jaringan komunikasi dengan seluruh negara di dunia dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di dunia;

2)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di level internasional.

3)      membina dan mengembangkan jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

4)      membina, mengembangkan dan memperluas kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

5)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level internasional.

 

BAB IV

PENUTUP

 

4.1.   Kesimpulan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

  1. Kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih belum optimal. Perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang menunjukkan trend penurunan.
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi:

1)      Adanya instrumen hukum (internasional dan nasional) yang kuat dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

2)      Banyaknya personil Polri yang tersentralisasi dari pusat ke daerah-daerah sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

3)      Adanya dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bagi Polri;

4)      SDM Polri telah memiliki kemampuan yang cukup (dari sekolah, kursus dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri) dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

5)      Adanya keterlibatan oknum Polri baik secara langsung maupun tidak langsung membekingi praktek perdagangan manusia;

6)      Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Polri dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penanganan perdagangan orang;

7)      Terbatasnya sarana dan prasarana (khususnya angkutan laut dan udara) dalam upaya memonitor seluruh wilayah Indonesia yang rentan terhadap terjadinya praktek perdagangan orang; dan

8)      Belum adanya sistem dan metode yang tepat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang.

Faktor eksternal antara lain:

1)      Besarnya dukungan internasional dalam rangka pemberantasan praktek perdagangan manusia;

2)      Adanya satuan gugus tugas, BNP2TKI serta badan atau instansi lainnya yang dibentuk khusus untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

3)      Banyaknya LSM dan kelompok masyarakat tertentu yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

4)      Budaya ketimuran yang masih ada di masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji/dosa.

5)      Kondisi sosial masyarakat Indonesia (misalnya banyaknya kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan lain sebagainya) yang mendorong mudahnya mereka menjadi korban kejahatan perdagangan orang;

6)      Kurangnya kesepahaman antara aparat penegak hukum (terutama hakim dan jaksa) dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia;

7)      Kurangnya keseriusan instansi atau pihak-pihak terkait khususnya dalam instansi pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

8)      Masih lemahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai kejahatan perdagangan orang sehingga mereka mudah tertipu, terperdaya bahkan menjadi korban kejahatan tersebut.

  1. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yaitu Program Kerjasama Lintas Sektoral dan Penggalangan Komponen Masyarakat. Program tersebut meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, pelaksana, dan strategi (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang).

 

4.2.   Saran

Agar program dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka penulis menyarankan sebagai berikut: Pertama, masih perlu dilakukan kajian, evaluasi dan penyempurnaan terhadap program tersebut; Kedua, Perlu sosialisasi terhadap seluruh personil Polri termasuk upaya penggalangan saran, kritik dan masukan bagi penyempurnaannya; dan Ketiga, Apabila sudah dinyatakan sempurna, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh pimpinan Polri melalui petunjuk teknis dan dijabarkan lagi oleh para kepala kesatuan wilayah melalui petunjuk pelaksanaan.

 


DAFTAR PUSTAKA

 

BUKU

Abdusalam, R., Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997.

Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986.

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Wilson Colin, A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984.

 

INTERNET

Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi.

Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia.

Menkokesra.go.id, Tindak Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, 2005, http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf,

Permata, Titis Jati, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia.

Umar, Musni, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011,   http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/.

U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, http://goo.gl/I3BeN.

___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, http://www.108csr.com/home/news.php?id=271.

_______________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 .

_________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87.

___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

 

BAHAN PERKULIAHAN

Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

 

BAHAN-BAHAN LAIN

United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008.

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009.

 


 

[1]Colin Wilson , A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984, hal.8.

[2] Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Musni Umar, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011, diakses melalui http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/ pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[9] Ibid.

[10] Titis Jati Permata, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, diakses melalui http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[11] ___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[12] Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, diakses melalui http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[13] ______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, diakses melalui http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87 pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[14] Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, diakses melalui http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

[16] R. Abdusalam, Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997, hlm 18.

[17] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986, hal. 3.

[18]Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses melalui  http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[19] United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008, hal. 59.

[20] United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009, hal. 8.

[21] Ibid, hal. 170.

[22] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 8.

[23] Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 18.

[24] Ibid, hal. 19.

[25] Ibid, hal. 21.

[26] U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, diakses melalui http://goo.gl/I3BeN pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012, hal. 2.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] ___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, diakses melalui http://www.108csr.com/home/news.php?id=271 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[30] US Embassy Jakarta, Op.Cit.

[31] Ibid.

[32] ________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[33] _________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[34] Ibid.

[35] Ibid.

[36] Ibid.

[37] Ibid.

[38] Ibid.

[39] Ibid.