in the line of fire

_MG_2975

perubahan metode,lokasi,waktu,aktor dan sasaran dalam kontek serangan teror di Indonesia maupun secara Global dapat dilihat bahwa terdapat beberapa dinamika.

pada awal tahun 2000an sasaran yang menjadi serangan teroris adalah fasilitas milik asing maupun berbau asing seperti warung makan waralaba ayam goreng sebagai sebuah konsep Far Enemy, metode serangan juga menggunakan bom dengan switch manual dan manusia ( bom bunuh diri)

Pada era 2010 sasaran terorisme bergeser menjadi petugas Polri atau TNI yang kini dianggap sebagai Near Enemy, musuh dek yang berada disekitar kelompok teroris dibandingkan sasaran Far Enemy yang dalam eksekusinya membutuhkan biaya, dukungan dan usaha yang sangat besar, serta resiko tergulungnya seluruh jaringan bilamana gagal dalam mengkesekusi.

IMG00118-20100713-1358

sebagai sebuah pengingat akan ancaman teror yang tetap melekat kepada setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia dan terhadap anggota TNI dan Polri adalah peristiwa pengungkapan kasus penembakan terhadap anggota Polri yang pernah marak (dan masih rawan terulang).

teror sebagai sebuah makna diukur lewat sejauh mana perbuatan tersebut berhasil menimbulkan ketakutan dan kengerian yang menjalar ditengah masyarakat terutama mereka yang didifinisikan sebagai lawan, tidak heran akibat teror penembakan terhadap anggota Polri , lantas memunculkan diskusi apakah pelaksanaan tugas Polri dalam penanggulangan kejahatan terorisme di Indoensia harus dihentikan dan membiarkan saja benih-benih terorisme berkembang dan tumbuh besar di NKRI

AKP Anumerta Bryan

Seorang anggota Brimopda Papua di Jayapura, membawa foto Briptu Sahrul Mahulau (28) dari Kompi 3 Dewa Satbrimobda yang menjadi korban penembakan oleh kelompok separatis bersenjata di Kota Lama Mulia, Puncak Jaya , Senin (15/2). (ANTARA/Anang Budiono)

Suherman
Teror penembakan anggota Polri akhirnya berhasil diungkap sekaligus dilakukan penindakan hukum oleh Polri, dilakukan oleh kelompok teroris jaringan Abu Umar yang merupakan gabungan dari kelompok Jaba, Jakarta, dan kelompok Depok. Abu Umar sendiri sudah ditangkap pada 4 Juli 2011 di Bojong, Bogor dengan barang bukti sejumlah senjata laras panjang dan pistol.
(Rebo, 2014) memberikan penjelasan skripsi di STIK-PTIK tahun 2014 tentang sepak terjang Abu Umar alias Muhammad Ichwan alias Indra Kusuma alias Andi Yunus alias Nico Salman yang mempunyai spesialisasi sebagai pemasok senjata dari Filipina dengan jalur Tawau, Nunukan-Kalimantan Timur, Palu-Sulawesi Tengah dan Surabaya.
Tahun 1990, sebagai anggota Darul Islam dirinya mengikuti pelatihan militer di Moro Filipina, sebanyak 18 orang jaringan Abu Umar diketahui telah ditangkap sampai saat ini.
Mengenai sepak terjang jaringan 
kelompok teroris Abu Umar mempunyai target serangan Kedubes Singapura di Jakarta dan operasi Ightilat berupa penyerangan terhadap kelompok Syiah, Abu Umar juga terlibat penyerangan terhadap mantan Menteri Pertahanan Matori Abdul Jalil dan penyerangan markas Brimob di Ambon pada 2005.
Abu Umar mempunyai hubungan dengan anggota jaringan Darul Islam lainnya. Salah satu yang berhasil ditangkap pada Juli 2011 adalah Iwan Kurniawan. Iwan sendiri merupakan adik kandung Arham alias Eceng Kurnia yang tewas ditembak Polisi pada tahun 2010 di Aceh.

andi sapa

Andriandi Sumsel

Arham merupakan mantan anggota komando AMIN yang keluar dari Darul Islam tahun 1999. Iwan tadinya membawa senjata dari Kalimantan dan akan diserahkan ke Abu Umar sebelum tertangkap, kelak senjata selundupan inilah yang banyak digunakan untuk menebar terror di Jakarta ( penembakan terhadap anggota Polisi) dan perampokan / Fa,i terhadap Bank BRI unit Tiga Raksa Kab. Tangerang.
Berkaitan dengan peristiwa penembakan terhadap sejumlah aparat kepolisian yang terjadi di beberapa tempat khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sesungguhnya merupakan rangkaian peristiwa penembakan yang terjadi pada hari Sabtu, 27 Juli 2013 di Jalan Cirendeu Raya depan Sekolah Al Fatah, Pamulang, Tangerang Selatan.
Aipda Patah Saktiyono (55), anggota Polantas Polsek Gambir Jakarta Pusat ditembak oleh dua pria tidak dikenal yang mengendarai motor, dalam peristiwa penembakan tersebut Aipda Patah selamat walapun mengalami luka tembak setelah peluru menembus punggung belakang kiri menembus ke dada depan.

Rabu, 7 Agustus 2013 depan Gang Mandor Jalan Otista Raya RT 03/11 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota, Tangerang Selatan, Aiptu Dwiyatno (50), anggota Bimas Polsek Metro Cilandak tewas ditembak oleh pelaku teror, dalam peristiwa tersebut korban meninggal dunia setelah peluru berkaliber 9 mm. menembus kepala korban.

Jumat, 16 Agustus 2013 Jalan Graha Raya depan Masjid Bani Umar, Kelurahan Prigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Bintaro, Tangerang. Dua anggota menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh pelaku, kejadian terjadi saat Aiptu Kus Hendratma dan Bripka Ahmad Maulana, Anggota Polsek Pondok Aren akan berangkat ke kantor untuk melaksanakan apel malam, dalam peristiwa tersebut kedua korban meninggal dunia.
Sebenarnya saat itu jaringan teror tidaklah merubah modus, target atau sasaran namun yang diharapkan adalah spirit of terror dalam menebar rasa ketakutan, sehingga mereka tidak peduli siapapun targetnya yang terpenting adalah pesannya sampai yaitu munculnya rasa takut.

Memang selama ini targetnya dalah Negara Barat, berdasarkan perintah fatwa dari Osama Bin Laden adalah Amerika dan sekutunyalah sebagai target, akan pasca kematian Osama, maka Ayman al-Zawahiri sebagai penggantinya, menyerukan perubahan dalam organisasi teror dan komando untuk berubah dengan melakukan apa saja dengan kemampuan yang dimiliki baik secara perorangan maupun kelompok khususnya untuk menyerang Negara-negara yang menganut paham Demokrasi, termasuk Indonesia.
Pemerintah dan alat Negara Indonesia oleh jaringan Abu Umar dianggap thoghut ( setan), Polisi sendiri sebagai alat Negara dalam tugas penegakkan hukum positif di dunia, sehingga dengan demikian setiap anggota Polisi diyakini memilki pemahaman yang berbeda dan bertentangan dengan jaringan teroris Abu Umar, target utama tetaplah demokrasi dan Polisi hanya sebagai simbol adanya spirit of terror.

Pelaksanaan penindakan yang dilakukan di Kelurahan Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan dilakukan seluruhnya dibawah tanggung jawab Kadensus 88 AT dengan pertimbangan bahwa dalam memberantas terorisme menggunakan law enforcement bukan war on terror sehingga yang melakukannya adalah penyidik, jadi penyidik meminta bantuan kepada penindak (Wanteror Gegana) untuk melakukan penindakan.
Semua yang dilakukan atas dasar penegakan hukum, Indonesia memiliki strategi di level nasional yaitu pendekatan penegakan hukum dan bukan praktek perang, dimana UU pemberantasan terorisme memberikan wewenang kepada penyidik, penyidik yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah Polisi dalam hal ini Densus 88 AT dengan dukungan penuh Detasemen C/ Wanteror Satuan I Gegana.

KBP Drs. Imam Widodo, selaku Kasat I Gegana (pada tanggal 31 Desember 2013 kurang lebih pukul 15:30 WIB), memerintahkan Kompol F.S, sebagai Kaden C Wanteror untuk menyiapkan personel siaga Unit wanteror. Detik-detik penindakan Tersangka terorisme dimulai setelah Unit Wanteror tiba di posko taktis terdekat TKP pada pukul 19 : 30 wib untuk melaksanakan koordinasi dengan tim surveilance untuk mendapatkan data awal berupa informasi mengenai tersangka, jumlah senjata, dan peta lokasi sasaran/target.

Adapun cara bertindak yang disiapkan adalah melakukan penangkapan di jalan pada saat tersangka keluar rumah untuk meminimalisir korban, dimana berdasarkan informasi intelijen yang diperoleh bahwa pada hari itu tepat pada malam tahun baru 2014 para pelaku terror merencanakan untuk melakukan hunting kepada anggota Polri yang sedang berada di jalan, dengan demikian pelaku harus bisa ditangkap hidup caranya adalah membagi beberapa personel Wanteror Gegana di 4 titik untuk melakukan penangkapan di jalan.

Unit wanteror sedang bersiap menuju titik-titik penyergapan ketika terjadi perubahan rencana, tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku teror diketahui telah bergerak keluar lebih cepat dari rumah sehingga harus dilakukan penangkapan segera.
Tim berhasil mengamankan tersangka atas nama Dayat alias Daeng alias Hidayat. Tim gabungan melakukan penangkapan saat tersangka atas nama Dayat bersama dengan 1 (satu) orang tidak dikenal lainnya yang mengendarai sepeda motor Honda jenis Supra Fit bernopol B 8722 EDP.

Tersangka atas nama Dayat menyadari kedatangan petugas sehingga berupaya untuk melarikan diri, namun tidak bisa melarikan diri justru malah tersangka berusaha melawan petugas, sehingga untuk menghindari korban dari pihak petugas maupun masyarakat disekitar TKP maka unit wanteror mengambil tindakan tegas terhadap tersangka atas nama Dayat, dari Dayat polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis pengun. Dalam penangkapan tersangka tersebut salah satu anggota unit tindak Gegana BKO Densus 88 AT an. Briptu Daniel Tokoro mengalami luka di bagian betis kaki sebelah kiri akibat recoset tembakan.

Penangkapan dari salah satu orang yang bersama Dayat diperoleh informasi bahwa masih ada lagi sekitar 5(lima) orang tersangka lainnya yang bersembunyi dikontrakan di Kampung Sawah, Unit Striking Force / Unit wanteror segera bergerak menuju TKP. Ditemukan di TKP ternyata kelompok pelaku terror tinggal di sebuah kontrakan dengan tembok berwarna cat pink.
Langkah prosedural unit wanteror Satuan I Gegana adalah memberikan peringatan kepada tersangka yang berada didalam kontrakan tembok berwarna cat pink untuk keluar dan menyerahkan diri kepada petugas, tetapi peringatan tersebut dibalas dengan tembakan oleh para pelaku dari dalam kontrakan.

Para tersangka tetap tidak mau menyerah bahkan melakukan perlawanan. unit wanteror mengambil langkah dengan menembakkan beberapa butir granat gas air mata kedalam kontrakan berupaya memberikan tekanan agar para tersangka keluar dan menyerahkan diri.

Boas

gugur di sulteng

Seorang anggota Brimopda Papua di Jayapura, membawa foto Briptu Sahrul Mahulau (28) dari Kompi 3 Dewa Satbrimobda yang menjadi korban penembakan oleh kelompok separatis bersenjata di Kota Lama Mulia, Puncak Jaya , Senin (15/2). (ANTARA/Anang Budiono)
Tim pendobrak unit wanteror Gegana mencoba masuk dengan mendobrak pintu dengan menggunakan Shoot Gun, dengan maksud membuka celah menembakkan senjata kurang mematikan (Less Lethal Weapon) dengan peluru gas air mata. Walaupun dengan dihujani tembakan gas air mata tersangka masih tetap menolak menyerahkan diri.

Tim pendobrak wanteror Gegana (Breacher) melaksanakan pendobrakkan menggunakan peledak terhadap pintu depan dan jendela untuk mengontrol pergerakan pelaku dalam ruangan, walaupun pintu telah berhasil dibuka ternyata salah seorang pelaku malah sempat mendorong motor ke arah pintu sehingga pintu tertutup kembali, unit wanteror kembali tidak bisa melihat kedalam kontrakan.
Susana TKP gelap karena para tersangka telah mematikan saklar lampu dari dalam sehingga menambah kesulitan bagi unit wanteror. keadaan tersebut dilaporkan Katim wanteror Gegana kepada Kasat I Gegana untuk menyiapkan pasukan unit wanteror dan unit jibom untuk penebalan serta membawa peralatan penerangan berupa floodlight portable.
Tim Penebalan pasukan unit wanteror dan unit jibom dari Sat I Gegana Korps Brimob Polri dipimpin Kasat I Gegana datang ke TKP untuk menambah kekuatan karena ada perlawanan serta di perkirakan kekuatan dari TSK lebih dari 3 (tiga) orang, informasi tersebut diperoleh dengan menghitung suara teriakan dari dalam kontrakan yang mengindikasikan bahwa tersangka lebih dari 3 (tiga) orang, selain ditinjau dari suara teriakan tersangka indikator lainnya adalah diperoleh dari menghitung intensitas tembakan balasan oleh para tersangka dari dalam kontrakan.

Kelompok pelaku mengetahui petugas akan menerobos sehingga terus memberikan perlawanan dengan dengan menembakan senjata api kearah Unit wanteror dan melemparkan beberapa granat rakitan namun karena pembakarannya tidak sempurna granat rakitan tersebut tidak meledak.
Negosiasi verbal lewat pengeras suara juga masih berlanjut untuk terus membujuk para pelaku menyerahkan diri tetapi tidak dihiraukan malah terus melakukan perlawanan dengan menembakan senjata api ke arah unit wanteror gegana.

Upaya lanjutan tim pendobrak adalah kembali melakukan pemasangan breaching wall untuk mencoba membuka akses masuk kedalam rumah, pada saat tim pendobrak menyinari ruangan dengan senter kedalam ruangan didapati salah seorang pelaku berada dipojok dalam bak kamar mandi yang posisinya hanya terlihat dari celah tembok yang runtuh, para pelaku leluasa menembaki petugas dari dalam bak kamar mandi.

Salah satu tiba-tiba melompat keluar dari dalam bak kamar mandi dan berusaha menyerang petugas dengan tembakan terarah ke tim Penetrasi sehingga tim membalas untuk melumpuhkan dengan tembakan, dari hasil kontak tembak tersebut lima orang pelaku bersenjata meninggal di lokasi dan didapati barang bukti 5 pucuk senjata api pistol caliber 9 mm beserta magazine, 1 pucuk Revolver caliber 38, dan 17 buah bom/granat rakitan, sejumlah bahan Kimia (Kimia urea, chlorat, black powder, alat solder dan rangkaian switching elektronik), sejumlah uang Rp. 200.000.000.- (lembar Rp 100.000.-) diindikasikan adalah uang dari hasil perampokan / Fa,i yang terjadi di Bank BRI unit Tiga Raksa Kab. Tangerang.

Jasadmu sunyi namun jiwamu selalu abadi

I am the police, and I’m here to arrest you. You’ve broken the law. I did not write the law. I may disagree with the law but I will enforce it. No matter how you plead, cajole, beg or attempt to stir my sympathy. Nothing you do will stop me from placing you in a steel cage with gray bars.
If you run away I will chase you. If you fight me I will fight back. If you shoot at me I will shoot back. By law I am unable to walk away. I am a consequence. I am the unpaid bill. I am fate with a badge and a gun.
Behind my badge is a heart like yours. I bleed, I think, I love, and yes I can be killed and although I am but one man, I have thousands of brothers and sisters who are the same as me. They will lay down their lives for me and I them. We stand watch together.
The thin-blue-line, protecting the prey from the predators, the good from the bad.
1. AKP Anumerta Bryan Theophani Tatontos. Bryan menjabat sebagai Komandan Kompi Brimobda Sulteng, gugur dalam kontak senjata antara polisi dan kelompok teroris bersenjata di Pegunungan Langka di Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso pada tanggal 21 Agustus 2015.
2. Brigadir Polisi Dua (Bripda) M. Andriadi (22) dan Bripda Rian Andriansyah (22). anggota Brimob Polda Sumatera Selatan yang di Bantuan Kendali Operasi (BKO) pada satuan tugas (satgas) pengamanan (Pam) PT Freeport Indonesia. Gugur pada tanggal 1 Januari 2015.
3. Bharada (Bhayangkara Dua) Putu Satria gugur dalam baku tembak itu terjadi setelah satu regu Brimob menyisir kawasan Desa Sahunca, Poso Pesisir Selatan pada tangal 6 Februari 2014.
4. Aiptu Thomson Siahaan dan Bripda Everson. Gugur saat sedang membantu kegiatan perayaan Natal GKI klasis Ilaga. Dua anggota Brimob yang bertugas di Kabupaten Puncak, Papua, ditembak saat berada di halaman depan Kantor Bupati Puncak di Ilaga, Rabu 3 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 WIT.
5. Bripda Suherman, anggota Striking Force/ Gegana Korbrimob Polri yang di BKO kan pada Satgas Bom, gugur pada tanggal 30 Agustus 2012 dalam penyergapan terduga teroris di Solo Jawa Tengah.
6. Dua polisi bernama Briptu Andi Sapa anggota Polres Poso dan Brigadir Sudirman anggota Polsek Poso Pesisir hilang saat sedang mengintai tempat pelatihan teroris. Jenasah kedua almarhum ditemukan pada tanggal 16 Oktober 2012, di daerah Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso, Sulawesi Tengah.
7. Empat anggota Brimob gugur dan melukai Dua anggota lainnya. Bhayangkara yang gugur adalah adalah Briptu Wayan Putu Ariawan, Briptu Ruslan, Briptu Winarto dan Briptu Eko Wijaya Sumarno Insiden penembakan terjadi Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 WITA saat personel brimob berpatroli di Desa Kalora menggunakan sepeda motor dan kendaraan roda empat. Tanpa diduga, tim patroli diberondong tembakan dari arah perbukitan dan diduga dilakukan kelompok bersenjata yang diperkirakan berjumlah sembilan orang.
8. Bripda Sahrul anggota Brimob Polda Papua gugur ditembak di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya saat sedang bertugas di wilayah rawan konflik pada 15 Februari 2010 Pkl.10.50 WIT.
9. Briptu Boas Maosiri, gugur dalam penyergapan kelompok teroris di Aceh Besar, pada tanggal 7 Maret 2010, selain Boas, dua polisi lainnya pun gugur dalam kontak tembak yakni anggota Satbrimob Polda Aceh : Brigadir Dua Dharmansyah dan Brigadir Dua Sri Handri Kusumo.

10 INDIKASI INSTANSI BERSIH/KORUP:

Meski gak penting tapi aku bisa masuk ke milis buyut mentor.

Begini infonya. Sumber akhir milis [WS96], sumber awal belum diketahui. Tapi isinya bagus.
10 INDIKASI INSTANSI BERSIH/KORUP:

  Mudah-mudahan gak repost, biar gak ditegor ama si Babeh lagi.. Ini adalah 10 ciri-ciri instansi yg bersih dan instansi yg korup.

1. Kebiasaan makan para pegawainya

Instansi yang bersih: Jika makan di warung makan para karyawan akan membayar sendiri-sendiri makanan mereka. Jarang ada acara makan-makan.

Instansi yang korup: Ada kebiasaan saling traktir antar pegawai. Sering ada acara makan-makan. Uang mudah keluar mudah.

2. Pegawai honorer

Instansi yang bersih: Biasanya hanya mempekerjakan tenaga honorer di bidang kebersihan dan keamanan saja. Itupun biasanya merupakan tenaga outsourcing.

Instansi yang korup: Banyak mempekerjakan honorer. Para pegawai honorer ini terdapat di semua seksi yang ada di kantor. Pegawai asli malah lebih banyak menganggur.  Pegawai honorer umumnya adalah kerabat dari pegawai dengan harapan kelak akan diangkat sebagai pegawai tetap.

3. Keberadaan orang asing

Instansi yang bersih: Tidak pernah ada orang-orang asing yang bercokol di kantor ataupun di sekitar kantor.

Instansi yang korup: Biasanya sering dihuni oleh orang-orang asing/bukan pegawai. Mereka setiap hari bercokol di dalam atau di sekitar kantor tersebut. Biasanya mereka menjadi calo atau makelar penghubung antara orang kantor dengan warga yang membutuhkan layanan.

4. Sikap bawahan terhadap atasan

Instansi yang bersih: Sikap hormat bawahan terhadap atasan sewajarnya. Begitu juga atasan terhadap bawahan tidak akan terlalu menuntut. Tugas atasan terhadap bawahan akan dianggap sebagai beban. Tidak ada pamrih atau harapan tertentu. Tercipta suasana egaliter.

Instansi yang korup: Sikap hormat bawahan terhadap atasan berlebihan dan cenderung menjilat. Bawahan disuruh atasan malah senang dan bangga. Merasa jadi orang penting. Ada pamrih mendapatkan sesuatu. Entah jabatan atau materi. Atasan cenderung sangat berkuasa dalam mengatur kantor tanpa ada yang berani melakukan kritik atau protes.

5. Ada Seksi favorit

Instansi yang bersih:

Tidak ada satu bagian kantor yang menjadi favorit dan diincar banyak orang. Semuanya sama saja. Yang membedakan hanya pekerjaannya.

Instansi yang korup:

Ada seksi tertentu yang menjadi incaran banyak orang. Mereka menyebutnya dengan istilah seksi “basah” dan seksi “kering”.  Seksi ini menjadi sumber dana bagi semua kegiatan foya-foya kantornya.

6. Target

Instansi yang bersih:

Para pegawainya sangat menyukai target dan pekerjaan yang memerlukan biaya rendah untuk menghindari resiko kesalahan dan beban pekerjaan yang berat.

Instansi yang korup:

Para pegawai mengharapkan target pekerjaan yang tinggi dan berbiaya besar. Karena semakin besar biaya yang terlibat semakin besar peluang korupsinya.

7. Auditor atau Pemeriksa

Instansi yang bersih:

Biasa-biasa saja didatangi tim auditor/pemeriksa baik dari internal maupun eksternal. Temuan dari tim pemeriksa akan direspon sesuai dengan saran pemeriksa. Instansi yang bersih biasanya juga jarang sekali kedatangan tim auditor/pemeriksa. Umumnya pemeriksa yang bersih enggan mengaudit kembali karena jarang menemukan koreksi atau bagi tim auditor yang “nakal” merasa tidak memperoleh “sesuatu”.  Instansi yang bersih umumnya berani “nyuekin” tim auditor/pemeriksa.

Instansi yang korup:

Ketakutan menghadapi pemeriksa. Saran dan temuan Pemeriksa akan dihadapi dengan berusaha membayar/menyuap tim auditor agar menutupi atau membelokkan temuan tim auditor/pemeriksa.  Tim auditor suka banget mendatangi intansi model begini. Bahkan cenderung menjadi langganan. Karena dengan mudah mereka akan mendapat banyak temuan. Dan bagi tim auditor yang “nakal” mereka akan mudah memperoleh “sesuatu” dalam jumlah besar. Di sini tim auditor akan dilayani bagaikan raja.

8. Wartawan

Instansi yang bersih:

Instansi yang bersih akan menghadapi wartawan dengan sewajarnya. Tidak menutup-nutupi keadaan di kantor. Akibatnya sebuah instansi yang bersih jarang didatangi wartawan. Utamanya wartawan yang “nakal” karena tidak pernah mendapatkan “sesuatu”. Wartawan yang datang biasanya memang serius akan meliput suatu berita atau mencari data yang valid.

Instansi yang korup:

Ketakutan didatangi wartawan. Mereka sebisa mungkin menghindari bertemu wartawan dan menolak wawancara. Instansi seperti ini sering menjadi incaran wartawan. Umumnya adalah wartawan “nakal” yang mengharapkan “sesuatu”.

9. Parsel dan makanan

Instansi yang bersih:

Tidak ada parsel atau makanan kecil yang berlimpah di kantor. Umumnya klien kantor tersebut sudah percaya bahwa ada atau tidak adanya pemberian mereka akan dilayani dengan standar pelayanan yang sama. Jika ada parsel biasanya nilainya kecil dan berasal dari uang kebersamaan di mana pegawai yang berkedudukan lebih tinggi akan dipotong uang kebersamaan lebih besar tetapi parsel yang diterima sama. Intinya ada pengorbanan yang lebih besar dari pegawai yang berpenghasilan lebih besar. Tercipta rasa keadilan.

Instansi yang korup:

Banyak parsel berseliweran di kantor atau rumah pegawainya. Di dalam ruangan kantor juga tersedia makanan kecil yang berlimpah. Ini karena umumnya klien ketakutan pelayanan akan terhambat jika tidak ada pemberian. Terjadi anomali bawahan justru memberikan parsel kepada atasan layaknya upeti. Biasanya nilai parsel signifikan. Asal muasal dana untuk pengadaan parsel tidak jelas.

10. Hubungan antar pegawai.

Instansi yang bersih:

Hubungan antar pegawai harmonis karena tidak ada perasaan sebagai karyawan elit atau karyawan berpenghasilan lebih tinggi. Tidak ada pegawai yang berfungsi sebagai bos. Sangat jarang terjadi perselingkuhan antar pegawai.

Instansi yang korup:

Sering terjadi hubungan yang panas antar pegawai akibat rasa iri dan dengki antar mereka. Penyebabnya adalah adanya perbedaan penghasilan antar pegawai yang berpangkat sama. Selalu ada pegawai yang bersikap dan berfungsi layaknya bos dan tukang traktir karena banyak mendapat penghasilan ilegal. Banyak terjadi perselingkuhan antar pegawai. Uang panas akan membuat pemiliknya suka bermain api.

Itu adalah 10 tips yang dengan kasat mata bisa dilihat oleh orang dalam maupun luar untuk menilai kondisi suatu instansi. Sebenarnya ada juga ciri lain yang lebih spesifik. Tetapi ini umumnya hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang terlibat. Seperti mark up harga barang di kuitansi seperti pernah diungkapkan oleh salah seorang perempuan yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengaku pernah melakukannya di sebuah media.

Tetapi saya pikir cukup dengan 10 tips itu saja Anda akan dengan mudah menilai bahwa sebuah instansi itu bersih dari praktek KKN atau tidak. Cukup salah satunya terdapat di sebuah instansi, maka Anda sudah boleh meragukan integritas instansi yang bersangkutan.

Tetap kecenderungan yang ada adalah apabila satu indikasi ada, maka indikasi-indikasi yang lain akan mengikutinya.

 

kode etik profesi kepolisian sekedar berbagi pengetahuan

1. B – S Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh Perlindungan, Pelayanan, dan Pengayoman dari Polri sehingga merasa aman dan tentram, sesuai dengan hak yang dimiliki masyarakat maka mereka tidak perlu untuk mentaati aturan hukum dalam upaya paksa oleh Polri, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan.

2. B – S Anggota Polri menurut Kode Etik Profesi Polri juga mempunyai kebebasan untuk menolak perintah atasannya yang tidak benar, yang bertentangan dengan hukum.

3. B – S HAM adalah salah satu hak yang melekat secara kodrat pada manusia yang apa bila hak itu tidak ada, maka tidak akan bisa hidup sebagai manusia.

4. B – S Sidang Komisi dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Perkap No. 8/2006, sedangkan yang dijadikan bahan pemeriksaan adalah berkas perkara terperiksa, surat-surat yang berkaitan, keterangan saksi/ahli yang dapat dihadirkan.

5. B – S Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.

6. B – S Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dapat dikenakan sanksi berupa permintaan maaf.

7. B – S Seorang Istri atau mantan istri terperiksa dapat menjadi saksi pemberi keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara terperiksa.

8. B – S Istilah dan penggunaan etika dan etiket sering dicampuradukan karena memiliki arti yang sama yakni “sopan santun”.

9. B – S Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan oleh Inspektur Pengawas Umum Kode Etik Polri.

10. B – S Ketua Komisi untuk memeriksa Perwira Pertama Polri ditingkat Polrestabes/Polres/ tro/ta adalah Wakapolrestabes/Waka Polres/tro/ta.

11. B – S Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, terperiksa tidak dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh terperiksa.

12. B – S Pembinaan kemampuan Profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan Etika Profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis Kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

13. B – S Setiap anggota Polri wajib mempertanggung jawabkan semua tindakan secara organisasi kepada atasannya, kalau dibutuhkan dan juga wajib mempertanggung jawabkan tindaknya secara hukum dan secara moral melalui sidang kode etik profesi.

14. B – S Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Polri.

15. B – S Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri.

16. B – S Setiap anggota Polri wajib memperlakukan sesama anggota sebagai obyek yang bermartabat dengan ditandai oleh pengakuan arah hak dan kewajiban yang sama.

17. B – S Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik dengan hanya memperhatikan perilaku maupun ucapan yang diwajibkan dan dilakukan oleh anggota Polri.

18. B – S Sidang Komisi Kode Etik Polri berlangsung dalam satu tingkat dan terhadap putusan yang ditetapkan terperiksa dapat mengajukan banding.
19. B – S Hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak dapat diumumkan kepada masyarakat.
20. B – S Merupakan keteladanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya sesuai pasal 9 ( b ) peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : 7 tahun 2006.

21. B – S Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di lingkungan.

22. B – S Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri mencakup :
a. Etika Kepribadiaan
b. Etika Kenegaraan
c. Etika Kelembagaan
d. Etika dalam hubungan dengan masyarakat
23. B – S Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta nilai-nilai kemanusiaan, hal ini terdapat dalam Pasal 7 Perkap No. Pol.: 7 Tahun 2006.

24. B – S Sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama adalah etika dalam hubungan dengan masyarakat.

25. B – S Sanksi administratif berupa rekomendasi untuk: dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda, dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat adalah sanksi yang ada dalam Perkap No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

26. B – S Setiap anggota Polri dan pengemban fungsi Kepolisian senantiasa menjunjung tinggi konstitusi dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan umum.

27. B – S Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan Ideologis dan konstitusional Republik Indonesia yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945.

28. B – S Tidak boleh menolak permintaan pertolongan/bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya.

29. B – S Disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri.

30. B – S Berperilaku merugikan Dinas Kepolisian antara lain berupa: kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak mentaati perintah atasan, dan penganiayaan terhadap sesama anggota Kepolisian Negara RI.

31. B – S Sebagai Polisi Indonesia, kita harus senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat demi menegakkan hukum adalah bunyi Tribrata ke 3.

32. B – S Terperiksa berhak mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang.

33. B – S Terperiksa tidak berhak mengajukan pembelaan.

34. B – S Setiap anggota Polri dilapangan tidak mutlak untuk memiliki penguasaan yang baik menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian, karena ada pimpinan yang bertanggung jawab atas segala tindakannya.

35. B – S Sidang Komisi dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan terbuka untuk umum adalah merupakan tata tertib persidangan.

36. B – S Pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri yang sedang diperiksa dan belum mendapat keputusan hukum Kode Etik Profesi Polri yang tetap, penyelesaiannya berlaku ketentuan yang baru.

37. B – S Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

38. B – S Hukuman disiplin dijatuhkan oleh Ankum dan atau atasan hukum kepada anggota Polri yang melanggar disiplin melalui sidang disiplin.

39. B – S Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan cerminan dari Etika Kepribadian.

40. B – S Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Polri disidang melalui Sidang Disiplin.

41. B – S Kode Etik Profesi Polri, dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di lingkungannya.

42. B – S Penjatuhan sanksi dalam sidang Komisi Kode Etik Polri sesuai pasal 11 ayat (2) a, b, c, dan d bersifat mutlak dan mengikat.

43. B – S Komisi dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk memutuskan/menetapkan Terperiksa terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.

44. B – S Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, terperiksa dapat didampingi oleh pengacara dari luar/bukan anggota Polri yang ditunjuk oleh terperiksa sebagaimana dimaksud pasal 17 Perkap Kapolri No. Pol. : 7 tahun 2006.

45. B – S Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 12, 13 dan Pasal 14 PP Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 PP Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

46. B – S Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyrakat, bangsa dan negara untuk menjamin kepastian berdasarkan hukum.

47. B – S Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari pengemban fungsi pembinaan hukum.

48. B – S Kapolri, berwenang membentuk Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Tinggi Polri.

49. B – S Komisi bersifat otonom, dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat yang berwenang.

50. B – S Komisi Kode Etik adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran disiplin.

II. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR PADA LEMBAR JAWABAN KOMPUTER YANG TELAH DISEDIAKAN DENGAN MENGARSIR PADA JAWABAN “ A,B,C, ATAU D “

51. Bhayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia Berasaskan Tribrata, membangun bangsa sejahtera, Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna ….. adalah merupakan lagu dari
a. Hymne Polri
b. Mars Polri
c. Tribrata
d. Catur Prasetya

52. Hukuman disiplin berupa :
a. Minta maaf
b. PTDH
c. Dipindah keluar daerah
d. Teguran tertulis

53. Profesi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian baik dibidang operasional maupun di bidang pembinaan adalah :
a. Etika Profesi
b. Profesi Kepolisian
c. Kode Etik Profesi
d. Etika Kepribadian

54. Pemberhentian dari dinas Kepolisian adalah :
a. Pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota
b. Pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan
c. Pemberhentian anggota Polri sesuai dengan peraturan UU
d. Pemberhentian anggota Polri karena melakukan pelanggaran hukum

55. Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplin untuk jangka waktu :
a. 1 (satu) tahun
b. 6 (enam) bulan
c. 3 (tiga) bulan
d. 7 (tujuh)bulan

56. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh anggota Polri pada dasarnya dititikberatkan pada sanksi :
a. Sanksi disiplin
b. Sanksi moral
c. Sanksi pidana
d. a, b dan c benar
57. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri diatur :
a. Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Thn 2006
b. Kep Kapolri No. Pol. : 33/VII/2003
c. Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Thn 2006
d. Kep Kapolri No. Pol. : 32/VII/2003
58. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI mengatur pembinaan profesi dan Kode Etik Profesi, hal ini dengan maksud agar :
a. Setara dengan profesi yang lain seperti profesi Kedokteran, Pengacara dan lain-lain
b. Organisasi Polri senantiasa tidak ketinggalan dengan profesi dari organisasi-organisasi yang lain
c. Mampu bersaing dengan profesi organisasi lain, dimana dewasa ini kode etik profesi sedang mendapatkan sorotan dari kalangan luas
d. Tindakan anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak azasi manusia
59. Secara etika hubungan/tingkatan kewenangan dan pertanggung jawaban antara seorang atasan dengan bawahannya secara timbal balik yang apabila terjadi suatu penyimpangan perilaku :
a. Hanya atasan yang bertanggung jawab
b. Bawahan yang bertanggung jawab
c. Keduanya bertanggung jawab
d. a dan b salah

60. Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin didasarkan atas :
a. laporan
b. tertangkap tangan
c. temuan oleh petugas
d. a, b dan c benar

61. Dalam menegakkan hukum, Polri di tuntut :
a. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang hukum
b. Memahami betul situasi yang dihadapi dilapangan
c. Hanya A yang benar
d. A dan B benar

62. Pembinaan Profesi Kepolisian adalah pembinaan anggota Polri yang diselenggarakan melalui pendidikan dan latihan serta :
a. jenjang kepangkatan dan kekompakan dalam kelompok penentu kebijakan
b. penugasan secara berjenjang dibidang tehnis kepolisian.
c. prestasi dan loyalitas kepada atasan
d. keberanian dalam penugasan sesuai fungsi kepolisian

63. Berikut ini pelaksanaan Diskresi sesuai pasal 18 UU No. 2 tahun 2002, kecuali :
a. Untuk kepentingan umum
b. Menghormati hak asasi manusia
c. Hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu
d. Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Polri

64. Azas-azas umum tugas pokok Polri antara lain sebagai berikut, kecuali :
a. Azas Legalitas
b. Azas Partisipasi
c. Azas Proporsionalitas
d. Azas Subsidiaritas

65. Ketulusan hati, kerelaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban merupakan arti yang terkandung dari tata nilai :
a. Loyal
b. Berbakti
c. Keikhlasan
d. Bertaqwa

66. Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Kode Etik Polri dan pengemban fungsi Propam bekerja dengan prinsip :
a. azas legalitas
b. praduga tak bersalah
c. persamaan hak
d. pelayanan dan Gakkum

67. Sikap dan perilaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada :
a. Kode Etik Profesi Polri
b. UU No. 2 Tahun 2002
c. Peraturan Kapolri
d. Peraturan Pemerintah
68. Pejabat yang berwenang memberikan tindakan disiplin adalah :
a. Atasan langsung
b. Atasan tidak langsung
c. Anggota Provos
d. a dan b benar
69. Sidang Komisi Kode Etik Polri dapat dilaksanakan tanpa dihadiri terperiksa setelah dipanggil secara sah :
a. Pasal 16 Perkap No. Pol. : 8 tahun 2006
b. Pasal 10 Perkap No. Pol. : 8 tahun 2006
c. Pasal 15 Perkap No. Pol. : 8 tahun 2006
d. Pasal 14 Perkap No. Pol. : 8 tahun 2006
70. Ankum dilingkungan Polri terdiri dari :
a. Ankum tingkat pusat
b. Ankum tingkat kewilayahan
c. Ankum terbatas
d. a dan b benar

71. Himpunan nilai-nilai Normatif yang dapat digunakan untuk pedoman sikap dan perilaku dalam pelaksanaan teknis Profesi Kepolisian disebut :

a. Petunjuk teknis operasional

b. Petunjuk pelaksanaan

c. Kode Etik Profesi Kepolisian

d. Budaya organisasi Polri

72. Banyak anggota Polri yang melakukan perbuatan tidak selayaknya sebagai seorang aparat penegak hukum, karena tidak dapat mencerminkan sikap mental selaku anggota polisi tentunya hal tersebut sangat merugikan nama individu maupun institusi, hal tersebut terjadi karena anggota Polri tersebut :
a. Tidak menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Kurang penghayatan dan pengamalan terhadap Tribrata dan Catur Prasetya
c. Mengabaikan doktrin dan perintah atasan
d. Semuanya benar

73. Mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum adalah bagian dari :
a. Etika Kenegaraan
b. Etika Kebersamaan
c. Etika Kelembagaan
d. Etika Kinerja

74. Pada tingkat Kepolisian Daerah untuk memeriksa Perwira pertama bertindak selaku Ketua sidang Komisi kode Etik adalah :
a. Kabid Propam
b. Karo Ops
c. Irwasda
d. Karo Pers

75. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pertimbangan dari pelaksanaan Undang-Undang No 2 tahun 2002 pada :
a. pasal 34 ayat (3)
b. pasal 34 ayat (2)
c. pasal 35 ayat (3)
d. pasal 34 ayat (1)

76. Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran :
a. Kode Etik Profesi Polri
b. Pasal 12,13 dan 14 PP RI No. 1 Tahun 2003
c. Pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003
d. Semuanya benar

77. Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman dan selesai menjalani hukuman disiplin untuk jangka waktu :
a. 3 (tiga) bulan
b. 1 (satu) tahun
c. 6 (enam) bulan
d. 2 (dua) bulan

78. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang diajukan :
a. masyarakat
b. anggota Polri
c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan
d. a, b, dan c benar

79. Memberikan kesempatan kepada pendamping terperiksa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli dan terperiksa merupakan kewajiban :
a. Sekretaris Komisi
b. Ketua Komisi
c. Anggota Komisi
d. Wakil Ketua Komisi

80. Pemberhentian tidak dengan hormat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam :
a. Peraturan Pemerintah RI No. 2 tahun 2003
b. Peraturan Pemerintah RI No. 3 tahun 2003
c. Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003
d. Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006
81. Anggota Komisi Kode Etik Polri tidak setuju terhadap putusan sidang :
a. Tidak perlu menandatangani putusan sidang
b. Harus tetap menandatangani putusan sidang
c. Perlu menandatangani putusan sidang
d. Tidak harus menandatangani putusan sidang
82. Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam :
a. Peraturan Pemerintah RI No. 2 tahun 2003
b. Peraturan Pemerintah RI No. 3 tahun 2003
c. Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003
d. Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 tahun 2006
83. Semua orang dapat menjadi saksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri untuk memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan kecuali :

a. Istri/ mantan Istri

b. Orang dalam keadaan sakit ingatan

c. Orang bermental kepribadian rendah

d. a,b dan c benar

84. Yang bukan merupakan kewajiban Terperiksa adalah :
a. Menunjuk pendamping/penasehat hukum dalam persidangan
b. Menghadiri setiap persidangan
c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan
d. Menaati semua ketentuan dan berlaku sopan

85. Pembinaan dan pengembangan Etika Profesi Polri dalam rangka pemuliaan profesi Kepolisian salah satunya :

a. Etika kepribadian

b. Etika dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian

c. Etika Budaya Polri

d. Etika Kelembagaan

86. Anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a. Melakukan tindak pidana
b. Melakukan pelanggaran
c. Meninggalkan tugas dan hal lain
d. a,b dan c benar

87. Sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 45 merupakan :
a. Etika kepribadian
b. Etika dalam hubungan dengan masyarakat
c. Etika kenegaraan
d. Etika kelembagaan
88. Dalam pemeriksaan pelanggaran kode Etik Profesi Polri terperiksa dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh terperiksa :
a. Pasal 17 Perkap No. Pol. : 7 Tahun 2006
b. Pasal 15 Perkap No. Pol. : 7 Tahun 2006
c. Pasal 10 Perkap No. Pol. : 7 Tahun 2006
d. Pasal 12 Perkap No. Pol. : 7 Tahun 2006
89. Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat bangsa dan negara, untuk :
a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta, benda dan hak asasi manusia
c. Menjamin kepastian berdasarkan hukum
d. a, b dan c benar
90. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dapat disidang melalui :
a. Sidang disiplin
b. Sidang Komisi Kode Etik
c. Sidang umum
d. a dan b benar

91. Peraturan Pemerintah RI yang menetapkan tentang pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian Negara RI adalah :
a. PP RI No.1 Tahun 2003
b. PP RI No.3 Tahun 2002
c. PP RI No.3 Tahun 2003
d. PP RI No.2 Tahun 2003

92. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat kepolisian diselesaikan oleh :
a. Dewan Kehormatan Polri
b. Dewan Jabatan Polri
c. Komisi Kode Etik Polri
d. Kompolnas

93. Tribrata, Kami Polisi Indonesia :
a. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
c. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban
d. a, b, dan c benar

94. Padamu Indonesia kuberikan pengabdianku, menjaga seluruh rakyatmu, setulus hatiku….. amalkan pasti supaya aman dan tentram, negeriku yang damai.(hymne Polri)
a. Pancasila dan UUD 1945
b. Tribrata dan Catur Prasetya
c. Tribrata dan Pancasila
d. Pancasila dan Tribrata
95. Guna menunjang pembinaan profesi, dilakukan :
a. Pengkajian dan penelitian
b. Pengembangan Ilmu dan teknologi kepolisian
c. a dan b benar
d. Penelitian
96. Sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua Insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya merupakan :
a. Etika dalam hubungan dengan masyarakat
b. Etika Kepribadian
c. Etika Kelembagaan
d. Etika Kenegaraan
97. Sanksi dalam pasal 11 ayat (2) huruf d Pekap No. Po. : 7 tahun 2006, yaitu sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk :
a. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda
b. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda
c. PTDH
d. a, b dan c benar

98. Komisi dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :
a. Memutuskan atau menetapkan sanksi moral
b. Menjatuhkan sanksi alternatif atau kumulatif
c. Memberikan rekomendasi
d. a, b dan c benar

99. Anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila :
a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut
b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian
c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik
d. a, b dan c benar

100 Bentuk denah ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
a. Disesuaikan dengan kondisi ruangan dalam bentuk sejajar.
b. Disesuikan diruang Aula yang dalam bentuk ”segaris” atau ”U”.
c. Diruang terbuka dalam bentuk ”segaris” atau ”U”.
d. Disesuaikan dengan kondisi ruangan dalam bentuk ”segaris” atau ”U”.

how is your english Officer ???? fluent or litle litle sih i can

1. T – F The act of hiding or glossing over a crime by concealing, manipulating or manufacturing of evidence is white washing.

2. T – F If the owner of a house going out on weekend, the lights should be off to prevent fire.

3. T – F People are allowed to drive eighty kms per hour if the road is good and the visibility is clear.

4. T – F Police will catch and arrest somebody if he or she looked puzzled during a crowd or a riot.

5. T – F In legal terminology, the place or country in which alleged events from which action arises is known as the jurisdiction.

6. T – F When the police is arrested the suspect, he was trying to find out what he was supposed to do.

7. T – F Almost nobody has recognized Gayus in his silly wig.

8. T – F The police are worried that the man may is armed.

9. T – F She has been charged with the attempted murder of her husband.

10. T – F The crime rate has continued to rise even though the local police department has implemented several new crime prevention programs.

11. T – F Don’t they know how difficult it is to handle such complicated cases?

12. T – F Detachment 88 has been searching a suspicious house since this morning.

13. T – F Interpol stands for International Police.

14. T – F In making a decision, a police officer must effectively collect and analyze information to arrive at timely and considered decision.

15. T – F Trafficking in person is not an organized crime at all because it has committed individually.

16. T – F A cadet of INP Academy must doing a job training in a police resort.

17. T – F She didn’t see the sign when she turn left her car.

18. T – F “ My hobby is swimming”, Sergeant Joko said.

19. T – F The police have the right to question a suspect at a police station for 24 hours without a warrant.

20. T – F The investigator succeeded in arresting the perpetrators of the attack.

21. T – F The act of concealment and conversion dirty money into clean money aims at avoiding audit trail.

22. T – F Cyber crimes was not going to be a large problem in the future if the government anticipates it effectively.

23. T – F Every police officer is not supposed to act awkwardly in handling subordinates of experienced members in his unit.

24. T – F The police is investigating the attack soon after the people reported it.

25. T – F In handling foreign smugglers, Customs and Immigration Services is not needed since the police have covered their tasks.

26. T – F Some of students are absent due to the seminar in Depok yesterday.

27. T – F “Can you use the riffle?” Senior Superintendent Stephen asked his subordinate.

28. T – F She wanted to sue the journalist whom said something wrong in the newspaper.

29. T – F The chief of INP has ordered his staff to investigate Temanggung unrest comprehensively.

30. T – F There were too many person in the crime scene so the police couldn’t optimally examine it.

31. T – F The bomb squad officers are searching the crime scene when the second bomb exploded.

32. T – F After being graduated from Police Academy, the officer was appointed as the chief of Taman Sari Police Sector.

33. T – F The police had been looking for the criminal for two years before they caught him.

34. T – F The victim has reported the incident to the Police yesterday.

35. T – F The old lady doesn’t recognize the snatcher of her purse.

36. T – F Do the STIK students study Disaster Management in the last semester?

37 T – F Some suspicious persons were approaching the bank as the Police patrol car disappeared.

38. T – F Senior Inspector Desi has working at the Aseanapol Headquarters for two years.

39. T – F The lady whose husband was robbed two weeks ago is making a police report.

40. T – F The forensic officers are examined the ferry which burnt out yesterday.

41. T – F The Indonesian National Police Headquartes are located on Jalan Sudirman, Jakarta

42. T – F An arrest warrant should be issued within two days of arresting.

43. T – F “What was you doing when the bomb exploded?” the investigator asked the witness.

44. T – F Careless drivers might endanger our lives.

45. T – F She didn’t know why did you call him last night.

46. T – F A lot of unrests in Indonesia occur because the police do not enforcing the law strictly.

47. T – F Corruption is the abuse of power committing by an individual or a group for private gain.

48. T – F A good citizen should not violate traffic regulations in normal circumstances.

49. T – F Tourist police are not necessary since the task/job can be carried out by travel agents.

50. T – F When she heard a strange noise, she got up to find out where it was from.
II. MULTIPLE CHOICE (STRUCTURE AND VOCABULARY)
COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES BY CHOOSING A, B, C, OR D AS THE BEST ANSWER.

51. _____is something wrong with my car.
A. That C. This
B. There D. These

52. The police finally______the syndicate of motorcycle theft in this city.
A. comprehended C. provoked
B. considered D. apprehended

53. Some young men are demonstrating ______Jalan M.H.Thamrin.
A. on C. in
B. at D. in front of

54. It’s 9.00 a.m. and the cadet students ______doing their placement test.
A. is C. do
B. are D. does

55. Have you ever ________ to Egypt?
A. go C. been
B. went D. have gone

56. Agus was unhappy yesterday because he____his police academy entry test.
A. was interested in C. was excited about
B. good at D. was worried about

57. The shabu factory is located _____ the third floor of the building.
A. at C. below
B. in D. on

58. Gayus was ____ after the police tracked him down in Singapore.
A. arrest C. arresting
B. arrested D. to arrest

59. _____ you patrol this area last night?
A. do C. did
B. does D. have

60. A lot of bullets ________ to stop the suspects.
A. is wasted C. has wasted
B. were wasted D. are wasted

61. The man was_____all week.
A. at the police cell. C. at police cell
B. in the police cell D. in police cell

62. The motive of recent murder is_____the previous one.
A. the same as C. the same that
B. different that D. the different from

63. The murder _______killed the old woman
A. irresponsibly C. impatiently
B violently D. eagerly

64. The_____attacked the owner of the house and disappeared with the expensive painting
A. robbers C. thieves
B. handlers D. lifters

65. All vehicles driving through this wild godforsaken region have been attacked by____
A. trespasses C. bandits
B. burglars D. robbers

66. The man didn’t follow the police officer’s instruction. That’s ________ annoyed him.
A. what C. that which
B. the which D. the thing which

67. He wants to get a better ________ and earn more money.
A. employ C. job
B. work D. employment

68. He _________ in his work.
A. did a lot of faults C. did a lot of mistakes
B. made a lot of mistakes D. made a lot of faults

69. He reminds me ____ someone I knew in the army.
A. of C. from
B. to D. with

70. When the police arrived at the disco, the suspect_____.
A. has run C. would run
B. had run D. might run

71. The Jakarta City Police has worked____to reveal the serial murder.
A. goodly C. best
B. well D. good.

72. A public official who charges and prosecutes somebody officially in a court of law is…
A. lawyer C. judge
B. prosecutor D. perpetrator

73. The officer is writing the police report

A. by a pen C. on a pen
B. with a pen D. out of a pen

74. Which sentence is correct?
A. What shoes are they made? C. What are shoes made of?
B. What shoes are made of? D. What are made of shoes?

75. I wish I _____ suggest something more suitable, but this is all we have.
A. should C. would
B. can D. could

76. He was a good runner so he ________ escape from the police.
A. would C. was able to
B. might D. had to

77. Everyone in the office has to be __________ by 8 o’clock.
A. in work C. at job
B. in job D. at work

78. I’m sorry to _________ you while you’re working but I must ask you a question.
A. molest C. intrude
B. interfere D. bother

79. “You may go to the inquiry desk for assistance” said an officer. ‘Assistance’ means:
A. work C. instructions
B. directions D. help

80. I’m going to start studying English very hard. I _____ I can speak English very well.
A. promise C. plan
B. hope D. want

81. Police exhibition _______tomorrow by the chief of INP.
A. has opened C. will open
B. has been opened D. will be opened

82. If I ____ the chief of INP, I would say no to corruption from the deepest of my heart.
A. am C. were
B. was D. have

83. If I ______ Gayus, I would send him to Nusakambangan.
A. catch C. caught
B. catches D. have caught

84. A temporary loss of consciousness caused by a blow to the head is

A. concussion C. cut
B. bruise D. injury

85. To officially take something away from somebody, especially as a punishment is to …..
A. confiscate C. custody
B. convict D. confusion

III. READING COMPREHENSION
Direction: In this section you will read several passages. Each one is followed by a number of questions about it. You are to choose the one best answer, (A), (B), (C) or (D) to each question.

Questions 86 – 93

Line

5

10

15

20

25

30

From online child pornography to identity theft, the number of Canadian crimes committed through the Internet increases exponentially each year and according to the organization that governs Canadian police boards, most police departments can’t keep up. On Wednesday, the Canadian Association of Police Boards—a group comprised of civilian police oversight boards from across the country—issued a report listing “cyber crime” as the second most pervasive crime in the nation, after drug trafficking.
Compiled by auditors Deloitte LLP, the report surveyed 587 Canadians and found that 49 per admitting to being a victim of some form of cyber crime. That means an average Canadian is more likely to be a victim of an Internet-related crime than one occurring on the street or in their home.
Cyber crimes can include: computer virus creation or dissemination, theft of personal information online or from a computer, distribution or viewing of child pornography, hacking, and interference with infrastructure such as power and phone grids.
According to the document, titled “Cyber Crime in Canada,” many police forces don’t have technology crime units and those that do are understaffed. “Usually, municipal police departments are the ones who are coordinating cyber crime investigations,” Calgary Police Sgt. Kathy Macdonald explained to CTV in a phone interview. “They do it in pockets where a lot of the expertise is not being shared with the group as a whole,” she said, adding that often, when another agency starts a similar investigation, it is like “starting with square one.”
Another factor preventing the development of more cyber crime units is that chiefs often choose funding priorities that are more visible to their constituents, said Calgary police commissioner, Ian Williams, the president of the national association, in a phone interview with CTV. “We do citizen surveys and we ask people what bugs them the most. It’s usually traffic, breaks and enters, and drug dealing”. “But we know online child exploitation is a big problem. It comes down to society saying ‘do we want to do anything about this?’ It’s unacceptable to not do anything.”
The association is proposing the establishment of the Global Centre for Securing Cyberspace, a dedicated centre that would bring together law enforcement, government, the private sector and academia to coordinate the fight.

86. The best title for the passage is

A. Child Pornography
B. Crimes in Canada
C. Cyber Crimes
D. How to Handle Cyber Crimes

87. The word “pervasive”, line 6 is closest in meaning to

A. affecting
B. spreading
C. scaring
D. existing

88. Where in the passage does the author mention some types of cyber crimes?
A. Lines 8 – 10
B. Lines 12 – 15
C. Lines 16 – 20
D. Lines 21 – 25

89. It can be inferred from the passage that the handling of cyber crimes ………….
A. needs great efforts from the government
B. needs great efforts and cooperation from both the government and private sector.
C. needs sophisticated electronic equipment.
D. needs well-coordinated effort from the government.

90. Which of the following is NOT true about cyber crime?
A. It is a complicated crime to solve due to its connection with electronic equipment.
B. It needs great attentions from all parties, the government and private sector.
C. Most of Canadians are more likely to be the victims of Interned-related crimes.
D. Canadian Police has no difficulties in uncovering cyber crimes.

91. What is the purpose of the establishment of the Global Center for Securing Cyberspace?
A. To capture all criminals involved in cyber crimes.
B. To collect evidence related to cyber crimes.
C. To coordinate the fight conducted by law enforcement, government, private sector and academia against cyber crimes.
D. To fight against online child exploitation.

92. “They do it in pockets where a lot of the expertise is not being shared with the group…” (line 20). The underlined word refers to
A. The coordination of cyber crime investigations
B. The handling of cyber crime
C. The arresting of criminals involved in cyber crime
D. The processing of the paper investigation of cyber crimes

93. The word “bugs” in line 27 is closest in meaning to

A. wires
B. breaks
C. annoys
D. tape
Questions 94 – 100

Line

5

10

15

20

25

30

35 Since the end of the twentieth century piracy has returned with a vengeance to the world’s oceans. Nowhere is the scourge more excruciating than in Southeast Asia which accounts for close to half of all reported attacks worldwide and where thousands of people have lost their lives at the hands of pirates during the last few decades.
At least since the dawn of history seafarers passing through Southeast Asia have frequently been attacked by pirates. Numerous accounts from the colonial and pre-colonial periods tell of hideous attacks in which ships were attacked and the crews killed or taken as slaves by the maritime marauders of the region. In the sixteenth century this even led Sir Francis Drake – himself arguably one of the world’s most notorious pirates – to call the Malacca Strait one of the world’s most lawless regions.
Historically, piracy in Southeast Asia has only been suppressed for limited periods of time, most notably during the late colonial era from the end of the nineteenth century until the outbreak of World War II. During this time, the gunboats of Great Britain, the Netherlands, Spain and the United States were relatively efficient in upholding law and order on the sea and piracy declined sharply.
In the aftermath of the war and with decolonization, however, piracy returned to the region, first in the Sulu Sea of the Southern Philippines and then in other parts of Southeast Asia as well, including the Gulf of Thailand, the Malacca and Singapore Straits and in Indonesian waters. So far the navies, police and coast guards of the Southeast Asian nations have only been partly successful in suppressing the problem. Equipped with speedboats, high velocity arms and advanced communication systems the pirates often prove an elusive target for the overstretched law enforcement authorities – some of which, moreover, are riddled by corruption.
The targets of today’s pirates are made up of virtually all kinds of vessels, including oil tankers, general cargo ships, passenger vessels, fishing boats and pleasure yachts. The objectives and methods vary from generally unviolent opportunistic attacks targeting ship’s cash and valuables to well-planned ruthless attacks in which whole crews are butchered and the vessel hijacked along with its cargo. Terrorist attacks by Muslim insurgents in the region have also occurred on several occasions, and hundreds of people have been killed in bombings and shootings targeting passenger vessels.

94. The passage mainly discusses
A. the situation of piracy in Southeast Asia in the past and in the present
B. about modern pirates who operate in Southeast Asia
C. the targets of today’s pirates.
D. the situation of prates in Southeast Asia after the war and decolonization.

95. The passage states that the pirates in Southeast Asia
A. have been fully eliminated by the navies of the Southeast Asian nations.
B. have expanded their operation to other seas near Southeast Asia.
C. have been equipped with some sophisticated communication instruments and weapons.
D. have only targeted pleasure cruises and yachts as their victims.

96. According to the passage, how long has piracy returned with a vengeance to the world’s oceans?
A. Almost 8 years.
B. Almost 20 years
C. Almost 20 centuries
D. Almost 21 years

97. It can be inferred from paragraph 1 that ………..
A. Southeast Asia’s waters are dangerous enough for vessels.
B. Southeast Asia’s waters are safe enough for vessels to sail.
C. Most of vessels avoid sailing in Southeast Asia’s waters.
D. Southeast Asia’s waters are the most dangerous places in the world for vessels.

98. The word “accounts” in line 6 could be best replaced by ………..
A. numbers
B. reports
C. credits
D. debits

99. What does the word “their” in line 4 refer to?
A. reported attacks
B. the people
C. the hands of pirates
D. the pirates

100. The word ‘historically” in line 13 could be best replaced by which of the following?
A. According to history
B. Depends on history
C. Based on
D. History

NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYENANGKAN MENJADIKAN ANDA SEGAR DAN SEMANGAT

LAY OUT NKP POLRI , MULAI DARI TEKNIK PENULISAN , TIP DAN TRIKNYA

contoh  produk , silahkan di klik :

contoh NKP WASKAT

NKP Pam Pemilu

 

OODA

UPDATE 21 FEBRUARI 2014

NKP ATAU BENTUKTULISAN DINAS LAINNYA SEPERTI NASKAP, TELAAHAN STAF , PRODUKINTELIJEN SAMPAI KEPADA LAPORAN SATUAN , SENANTIASA AKAN TERBAGI KEDALAM PENDAHULUAN KEMUDIAN BATANG TUBUH DAN PENUTUP

UNTUK PENDAHULUAN SECARA UMUM BERISIKAN FAKTA-FAKTA SUATU PERISTIWA ATAU BISA JUGA SEBUAH KEJADIAN YANG MENAJDI LATAR BELAKANG INTI DARI PEMBAHASAN DALAM TULISAN SELANJUTNYA. PADA PENDAHULUAN JUGA DIMASUKKAN DATA –DATA YANG MENDUKUNG PERISTIWA YANG INGIN KITA BAHAS , MISALKAN BILAMANA AKAN MENGULAS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI SALAH SATU WILAYAH , MAKA AKAN LEBIH BAIK BILAMANA DISERTAKAN TREND ATAU PERKEMBANGAN PELANGGARAN DISIPLIN DIWAKTU SEBELUMNYA. SEBAGAI PENUTUP DI BAGIAN PENDAHULUAN ADALAH PENEGASN YANG BIASA DISEBUT RUMUSAN MASALAH, ATAU PERSOALAN , MAKSUDNYA AGAR TULISAN KITA INI JELAS RUANG LINGKUPNYA, SEBAGAI CONTOH BILAMANA MEMBAHAS TENTANG PELANGGARAN DISIPLIN TENTUNYA RUANG LINGKUP BAHASAN NANTINYA ADALAH : PELANGGARAN DISIPLIN, PELAKU PELANGGARAN DISIPLIN, PENEGAK HUKUM DISIPLIN, FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TERJADINYA PENAGGARAN DISIPLIN DAN PENEGAKKAN DISIPLIN SERTA YANG PASTI LOKASI PENULISAN TIDAK AKAN KEMANA MANA, BILA MENGAMBIL LOKASI DI TINGKAT POLSEK ARTINYA YANG DIBAHAS YA TINGKAT POLSEK BUKAN PADA TINGKATPOLRES.

KEMUDIAN UNTUK BATANG TUBUH UMUMNYA BERISIKAN KONDISI SAAT INI , YANG MENCERITAKAN SEGALA ASPEK YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN PERMASALAHAN YANG DITULIS PADA PENDAHUUAN DIATAS , BILAMANA KITA HENDAK MENULIS TENTANG PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI TINGKAT POLSEK ARTINYA KONDISI SAAT INI YANG DIBAHAS ADALAH DARI ASPEK JENIS PELANGGARANNYA, ASPEK HUKUMANNYA, ASPEK PELAKUNYA , ASPEK PENYISIKNYA , ASPEK KEBIJAKAN KAPOLSEK DAN ASPEK LEGAL LAINNYA YANG TERKAIT SECARA LANGSUNG TERHADAP PERISTIWA TADI.
SETELAH SELESAI MEMBAHAS KONDISI SAAT INI AKAN DILANJUTKAN DENGAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH , SECARA UMUM FAKTOR TERDIRI DARI FAKTOR KEBIJAKAN ATAU INSTRUMENTAL BAIK YANG SIFATNYA NASIONAL, REGIONAL MAUPUN ATURAN KHUSUS POLRI , CONTOHNYA DALAH PERKAP TENTANG HUKUMAN DISIPLIN , KUHP, KUHAP, DAN PERATURAN LAINNYA .

FAKTOR PENGARUH YANG KEDUA ADALAH LINGKUNGAN ATAU ENVIROMENTAL YANG BERSAL DARI INTERNAL POLRI ( POLSEK YANG DIMAKSUD) ATAU EKSTERNAL POLRI , YAKNI LINGKUNGAN MASYARAKAT.

TAHAP PENULISAN BERIKUTNYA ADALAH MEMBUAT YANG NAMANYA KONDISI IDEAL YANG DIHARAPKAN , CARANYA MUDAH SAJA , COBA LIHAT KEMBALI PADA TAHAP KONDISI SAAT INI.BILAMANA PADA KONDISI SAAT INI DITEMUKAN ADALAH …….. BELUM ADANYA ; TDAK BISA ; TIDAK OPTIMAL SUATU KEADAAN MAKA PADA KONDISIIDELA YANG DIHARAPKAN ADALAHA DENGAN ADANYA KONDISI :…. ADANYA , BISA, OPTIMAL SUATU KEADAAN.
SELESAI MENGIDENTIFIKASI KONDISI IDEAL SEBAGAI SUATU CITA-CITA TENTUNYA KITA DIMINTAKAN SOLUSI ATAU TEROBOSAN YANG HARUS DILAKUKAN AGAR KONDISI IDEAL ITU DAPAT DIWUJUDKAN , PADA TAHAPAN INI TULISAN SUDAH MENGARAH KEPADA UPAYA YANG DILAKUKAN.
TAHAPN MENULIS UPAYA YANG DILAKUKAN BERISIKAN ANALISA TERHADAP KONDISI SAAT INI, DENGAN FAKTOR YANG BERPENGARUH DITAMBAH KONSEP DAN TEORI YANG RELEVAN AGAR TERCIPTA KONDISI YANG IDEAL;
SECARA MUDAH DAPAT DIGAMBARKAN : KONDISI SAAT INI ( KUALITAS PENYIDIK PROPAM SANGAT RENDAH ) + FAKTOR YANG BERPENGARUH ( PERKAP TENTANG GAR DISIPLIN SUDAH ADA, ANGGOTA BELUM DIKJUR PROPAM, TIDAK PUNYA KOMPUTER ) + TEORI ATAU KONSEP YANG MENDUKUNG/ RELEVAN ( TEORI MANAJEMEN GEORGE R TERRY DAN KONSEP SWOT FREDY RANGKUTI ) = KONDISI IDEAL ( PENYIDIKAN GAR DISIPLIN OLEH AGT PROPAM BISA OPTIMAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL )

TAHAPAN TERAKHIR ADALAH PENULISAN KESIMPULAN DAN SARAN SERTA REKOMENDASI
KESIMPULAN MERUPAKAN TAHAPAN YANG PALING SULIT , KARENA KESIMPULAN MERUPAKAN RANGKUMAN DARI : PERSOALAN + KONDISI SAAT INI+ FAKTOR YANG BERPENGARUH+ KONDISI IDEAL +UPAYA YANG DILAKUKAN MENJADI 1 PARAGRAF
KEMUDAIN SARAN HARUS DIBEDAKAN DENGAN REKOMENDASI , SEBAGAI CONTOH UNTUK SARAN LEBIH SIFATNYA KEPADA ORGANISASI SECARA INTERNAL YANG DIJADIKAN OBYEK TULISAN , CONTOH : KARENA TULISAN TENTANG GAR DISIPLIN AGT POLSEK X MAKA SARANYA DALAH KEPADA KAPOLSEK X SAJA SEDANGKAN REKOMENDASI ADALAH SARAN UNTUK PIHAK DILUAR / EKSTERNAL LOKASI TULISAN , SEPERTI KAPOLRES X MAUPUN KASI PROPAM POLRES X DAN MASYARAKAT DI WILKUM X

CATATAN: DALAM MEMULAI SUATU TULISAN USAHAKAN JANGAN MEMBUAT JUDUL TERLEBIH DAHULU, NAMUN TENTUKAN TEMANYA SAJA SERTA RUANG LINGKUP TULISAN NANTINYA, BILAMANA MENGEJAR JUDUL LENIH DAHULU SECARA TIDAK LANGSUNG TULISAN YANG DIBUAT MALAH TERJEBAK MUTER MUTER NGGAK KARUAN.

SEPERTI TEMA SIP SAAT INI “ DG SEMANGAT REFORMASI BIROKRASI POLRI, SETUKPA LEMDIKPOL MEMBENTUK FIRST LINE SUPERVISOR YG BERMORAL, PROFESIONAL, MODERN DAN UNGGUL SERTA MEMILIKI KARAKTER KEBHAYANGKARAAN DLM PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN GUNA MENSUKSESKAN PEMILU THN 2014”
YANG DILAKUKAN ADALAH MEMECAH DULU BAGIAN PERBAGIAN ATAU VARIABEL JUDUL DIATAS MENJADI :
1. SEMANGAT REFORMASI BIROKRASI POLRI
2. SETUKPA LEMDIKPOL MEMBENTUK FIRST LINE SUPERVISOR
3. BERMORAL, PROFESIONAL , MODERN DAN UNGGUL, KARAKTER BHAYANGKARA
4. TUGAS KEPOLISIAN
5. PEMILU 2014

DARI BREAK DOWN TERHADAP VARIABEL JUDUL DIATAS DAPAT KITA RANCANG KISI KISI / RUANG LINGKUP SEBAGAI BERIKUT :
1. SEMANGAT REFORMASI BIROKRASI POLRI :
DITERJEMAHKAN MENJADI KEINGINAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI YANG BAGAIMANA :….. AMBILAH CONTOH TRANSPARANSI PENYIDIKAN

  1. SETUKPA LEMDIKPOL MEMBENTUK FIRST LINE SUPERVISOR
    DITERJEMAHKAN SEBAGAI PRODUK SETUKPA YAITU PERWIRA PERTAMA ( IPDA ) DENGAN JABATAN MULAI DARI PANIT, KANIT, DANTON, DSB OTOMATIS TANGGUNG JAWAB DAN OTORITASNYA SELEVEL DENGAN SEORANG PAMA TADI.
  2. BERMORAL, PROFESIONAL , MODERN DAN UNGGUL, KARAKTER BHAYANGKARA
    DITERJEMAHKAN SEBAGAI BENTUK PERILAKU YANG HARUS DITAMPILKAN SEORANG PAMA

  3. TUGAS KEPOLISIAN
    TUGAS KEPOLISIAN DILIHAT DARI STRUKTURNYA ADALAH PEMBINAAN KEKUATAN ATAU STAFF PEMBANTU PIMPINAN DAN UNSUR PELAKSANA UTAMA

  4. PEMILU 2014
    ADALAH OUTPUT DARI MOMEN KEGIATAN KITA

BERIKUT INI AKAN SAYA COBA SAMPAIKAN BEBERAPA RUMUSAN JUDUL
1. UPAYA KANIT PROPAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLSEK X GUNA MENJAMIN AKUNTABILITAS POLRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2014
2. UPAYA DANTON BRIMOB MENINGKATKAN KEMAMPUAN SAR MENGANTISIPASI BENCANA ALAM SECARA PROFESIONAL SELAMA PENYELENGGARAAN PEMILU 2014
3. PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI PERSUASIVE BAGI PENYIDIK LAKA LANTAS TERHADAP KETERIBATAN ANAK SEBAGAI PELAKU LAKA LANTAS SELAMA PEMILU 2014.
4. PENINGKATAN KESIAPAN PERSONIL SIE REN MELALUI ACARA JAM PIMPINAN GUNA EFEKTIFITAS DUKUNGAN ANGGARAN OPERASI DALAM PEMILU 2014

DEMIKIAN TULISAN SINGKAT INI SEMOGA BISA MEMBANTU

BERIKUT ADALAH CONTOH PAPARAN NKP YANG BISA DIJADIKAN REFERENSI SEKALIGUS ILHAM UNTUK MENULIS Lanjutkan membaca “NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYENANGKAN MENJADIKAN ANDA SEGAR DAN SEMANGAT”

membuka sekelumit cybercrime sebagai kejahatan transnasional

Cybercrime
Kejahatan Cyber memiliki karaktersitik yang sangat khusus sehingga perlu diikuti dengan dinamisasi Struktur, Substansi dan Budaya hukum yang cepat mengikuti perkembangan Cyber dan Cybercrime , adapau kekhususannya dipengaruhi oleh kecepatan kejahatan yang hanya berlangsung sangat singkat dalam hitungan detik , adanya interaksi individu maupun kelompok sehingga pemikiran, ide , maupun pesan yang illegal di luar dunia Cyber itu sendiri dapat tersebar dan menjangkiti masyarakat dalam skala luas dan cepat, Universalitas dunia cyber merupakan jaminan kebebasan bagi seseorang untuk memplubikasikan ide , pesan dan niatan bahkan untuk sesuatu yang sangat membahayakan seperti terrorism dalam cyberterrorism , kemudian Cyber space tidak dalam keadaan ragawi atau fisik sehingga konsep hukum yang digunakan menajdi kabur seperti dalam hal upaya pembuktian , pengumpulan alat bukti serta yuridiksi yang berwenang.
Pemikiran pembentukan hukum cyber untuk mengantisipasi dinamika perkembangan cyber khususnya cyber crime , dilakukan melalui perumusan cyber law itu sendiri, di Indonesia terdapat ebebrapa rumusan tentang cyberlaw , salah satunya konsep Hukum Telematika yang dirumuskan dalam Makarim,2005 sebagai hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu system elektronik , baik yang terkoneksi melalui internet maupun yang tidak terkoneksi dengan internet.
Shinder dalam Golose, 2008,p.29 menyebutkan bahwa cybercrime terdiri dari 2 ( dua ) golongan antara lain :Pertama; Cybercrime with Violence seperti :Cyberterrorism, Assault by threat, Cyberstalking, Child pornography, sedangkan yang kedua; Cybercrime without Violence seperti : Cybertresspass, cybertheft, cyberfraud, destructive cybercrimes, dan other nonviolent cybercrimes.
Penerapan hukum cyber harus melihat kepada cakupan Juridiksi dalam Cyberspace yang meliputi :
1. Subjective territoriality : yang menekankan bahwa keberlakuan ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di Negara lain.
2. Objective Territoriality : bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibata utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak sangat merugikan bagi Negara yang bersangkutan.
3. Nationality : bahwa Negara mempunyai juridiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kearganegaraan pelaku.
4. Passive Nationality : bahwa penekanan juridiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
5. Protective principle : menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah Negara atau pemerintah.
6. Asas Universality merupakan asas yang menyatakan bahwa adanya perhatian khusus terkait engan penanganan hukum kasus- kasus cyber . asas ini disebut sebagai “ Universal Interest Jurisdiction” pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap Negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan ( sea priracy), kemudian asas ini mulai diterapkan kepada kejahatan terhadap kemanusiaan ( crimes against Humanity ), seperti penyiksaan , genosida, pembajakan udara , yang mana terdapat kemungkinan kelak asa ini diterapkan kepada kejahatan internet piracy seperti computer, Cracking hacking , viruses dll. Namun perlu adanya pertimbangan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan hukum internasional.
Eksistensi UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Cyberlaw di Indonesia mengatur antara lain : Transaksi elektronik atau e-commerce, hak cipta ( property right), pemanfaatan tanda tangan digital ( Digital Signature) dan ( Certification Authority ), perbuatan pidana ( cybercrime) dan pemanfaatan alat bukti digital ( Digital Evidence).
Beberapa isu terkait Property Right atau hak cipta terkait dengan pengakuan dan persepsi pengguna computer terhadap pilihan Copy Right dan Copy Left, Free Software maupun Open Source Software.
Landasan hukum Internasional yang mengatur kejahatan Cyber seperti yang dimaksud dalam Convention On Cybercrime , Budapest, 23 November 2001 selanjutnya dikenal sebagai Konvensi Budapest menyebutkan tindakan yang digolongkan sebagai kejahatan Cyber antara lain :
1. Kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan system computer ( offences against the confidentially, integrity and availiablity of computer data and systems), yang meliputi : illegal access ( Mengakses tanpa Hak), illegal interception(Tanpa Hak menyadap), data interference ( Merusak data), system interference (merusak system), misuse of device(menyalahgunakan alat).
2. Kejahatan yang berhubungan dengan Komputer ( Computer related Offences) , yang meliputi antara lain : Computer related Forfery ( pemalsuan), computer related fraud ( penipuan ) ,
3. Kejahatan terkait isi atau muatan ( Content related offences), seperti kejahatan dengan muatan pornografi anak ( Offences related To child Pornography).
4. Kejahatan yang berhubungan dengan HAKI ( Offences related to Infringements of copyright and related rights )
Tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam menghadapi Cybercrime adalah :
1. Skala kejahatan yang dapat dilakukan semua golongan manuasia , kapan saja , dari mana saja , secara lintas batas dan antar juridiksi,
2. Aksestabilitas yang sangat mudah , ketika jaringan internet tersedia bahkan gratis , pernagkat keras dan lunak yang murah dan terjangkau, pengetahuan masyarakat terkait teknologi berbasis computer semakin canggih.
3. Anonimitas , bahkan penggunaan IP addres sebagai alamat / kotak pos yang mengakitkan pengguna dan dunia maya dapat saja diganti maupun dirubah, kecenderunagn anonimitas terkait dengan kemudahan akses yang dilakukan .
4. Portability and Transferability , bahwa keunggulan teknolgi digital adalah kemapuan menyimpan, mengubah bahkan memindahkan sejumlah data dengan ukuran sangat besar dalam bentuk fisik menjadi sekelompok data elektronik yang demikian kecil , ringkas dan mudah untuk dipindahkan , disebarkan dan disembunyikan.
5. Global reach , adalah sebagai sarana yang menghilangkan batas “Borderless” manusia dapat berkomunikasi dengan siapa saja dari mana saja secara real time, yang tentunya hal ini akan makin mempersulit ketika seranagn dilakukan , dan kejahatan terjadi dilakukan tanpa adanya juridiksi yang sama .
6. Absence of capable Guardians , sifat khas data elektronik membutuhkan tenaga penyidik yang ahli atau didukung tenaga foresik digital yang memadai , bahwa tidak setiap penegak hukum mapu melakukan penyidikan , termasuk kemampuan bekerja lintas yuridiksi , dan lintas Negara.

Upaya penyidikan terhadap cybercrime selain menggunakan metode penyelidikan dan penyidikan secara umum seperti yang diatur dalam KUHP dan KUHAP, juga dilakukan dengan mengumpulkan, mengamankan dan mengajukan bukti bukti Digital , beberapa sumber hukum positif di Indonesia yang menjadi landasan penggunaan Bukti bukti Digital adalah :
1. Pasal 184 ayat 1 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Pasal 15 ayat 1 UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan.
3. Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahuin1999 tentang pemberantsan tipikor.
4. Pasal 38 UU No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang.
5. Pasal 44 ayat 2 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi.
6. Pasal 27 perpu Ri No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana yang ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003.
7. Pasal 29 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
8. Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
Penggunaan Digital evidence dilakukan dengan melihat kepada “Types of evidence for computer crime “ yaitu : Digital Evidence ( berupa informasi berkaitan dengan kasus kejahatan yang tersimpan atau disebarkan dalam bentuk digital ).kedua ; Data Objects merupakan informasi terkait kasus criminal dalam bentuk benda fisik.Ketiga ; Physical items merupakan media fisik yang menjadi tempat penyimpanan infromasi digital atau yang digunakan untuk mengirim atau menyebarluaskan.
Selain terkait dengan types of evidence bahwa terdapat pertimbangan kalasifuksi bukti digital “ Classification of Digital Evidence yang meliputi :
1. Original Digital evidence sebagai physical items, data objects, yang terkait dengan kejahatan dimana langsung diperoleh pada saat penyitaan.
2. Duplicate digital evidence sebagai reproduksi akurat dari semua obyek data yang diperoleh.
3. Demonstrative evidence merupakan hasil rekonstruksi dari suatu peristiwa, kejadian yang memungkinakan ditampilak kehadapan sidang dengan menggunakan visualisasi, table dan grapis.
4. Documentary evidence merujuk kepada document tertulis seperti bukti pada umumnya.
Pengumpulan , pengamanan dan penyajian bukti digital sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi 5 ( lima ) aturan pokok antara lain :
1. Admissible : bahwa bukti digital dapat dihadirkan dan digunakan sebagai alat bukti pada saat pemeriksaan maupun pada saat sidang di pengadilan.
2. Authentic : bahwa bukti yang dihadirkan memang memiliki kaitan langsung, relevan terhadap kejahatan yang terjadi.
3. Complete : bahwa bukti yang dikumpulkan bukan hanya dalam perspektif pelaku melakukan kesalahan di suatu situs namun juga mampu menunjukan keberadaan orang lain di situs yang sama namun tidak melakukan kejahatan.
4. Realiable : bahwa bukti yang dikumpulkan masuk akal dan tidak sahih karena dalam proses pengumpulan, pengamanan dan penyajian menggunakan metode dan prosedur standar yang benar dan sah.
5. Believable : dapat dengan mudah dipahami dan diyakini oleh disajiukan dalam bentuk dan penjelasan yang umum dimengerti awam dan pengadilan sehingga keyakinan atas kepastian bukti tersebut dapat menguatkan hakim.

kumpulan Piranti Lunak Polri

Peraturan Kapolri Tahun 2005:

1. PERKAP NO 1 TH 2005 TTG PEDOMAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
2. PERKAP NO 2 TH 2005 TTG MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA KOMPOLNAS DARI UNSUR PAKAR KEPOLISIAN
3. PERKAP NO 3 TH 2005 DIGANTI DENGAN PERKAP NOMOR 19 TAHUN 2011 TTG PENCALONAN POLRI DALAM PILKADA
4. PERKAP NO 4 TH 2005 PENGURUSAN TAHANAN PADA RUMAH TAHANAN POLRI
5. PERKAP NO 5 TH 2005 TTG PERLINDUNGAN SAKSI DLM TINDAK PIDANA TERORISME
6. PERKAP NO 6 TH 2005 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2009 TTG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN
7. PERKAP NO 7 TH 2005 TTG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN NASEHAT HUKUM DI LINGKUNGAN POLRI
8. PERKAP NO 8 TH 2005 TTG PENERIMAAN BINTARA POLRI GELOMBANG I TAHUN ANGGARAN 2005
9. PERKAP NO 9 TH 2005 TTG LAYANAN PENERIMAAN SMS MELALUI NOMOR 1120
10. PERKAP NO 10 TH 2005 TTG PEMBERLAKUAN MASA DINAS SURUT BAGI BINTARA POLRI BERIJAZAH S1, D4, DAN D3
11. PERKAP NO 11 TH 2005 TTG PEDOMAN ADMINISTRASI DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF BAGI ANGGOTA POLRI
12. PERKAP NO 12 TH 2005 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 3 TAHUN 2007 TTG DUKUNGAN PSIKOLOGI DALAM POLA PENGASUHAN SISWA PERWIRA POLRI
13. PERKAP NO 13 TH 2005 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 2 TAHUN 2007 TTG DUKUNGAN PSIKOLOGI DALAM POLA PENGASUHAN SISWA BINTARA POLRI
14. PERKAP NO 14 TH 2005 TTG PEDOMAN PRILAKU ANGGOTA POLRI SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYANAN MASYARAKAT DARI ASPEK PSIKOLOGI
15. PERKAP NO 15 TH 2006 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2007 TTG TATA CARA PENYUSUNAN PROFIL PSIKOLOGI TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA
16. PERKAP NO 16 TH 2005 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 4 TAHUN 2007 TTG PEMERIKSAAN PSIKOLOGI CALON PEMEGANG SENJATA API
17. PERKAP NO 17 TH 2005 TTG PERLINDUNGAN SAKSI DAN PELAPOR DALAM TPPU
18. PERKAP NO 18 TH 2005 TTG PENGADAAN PNS POLRI

unduh

Peraturan Kapolri Tahun 2006:

1. PERKAP NO 1 TH 2006 TTG RENCANA KERJA POLRI
2. PERKAP NO 2 TH 2006 TTG OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI
3. PERKAP NO 3 TH 2006 TTG PENERIMAAN BINTARA NAD TA 2006
4. PERKAP NO 4 TH 2006 TTG PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR
5. PERKAP NO 5 TH 2006 TTG PENERIMAAN ANGGOTA POLRI
6. PERKAP NO 6 TH 2006 TTG PEMBINAAN POLSUS
7. PERKAP NO 7 TH 2006 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011 TTG KODE ETIK PROFESI POLRI
8. PERKAP NO 8 TH 2006 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011 TTG KODE ETIK PROFESI POLRI
9. PERKAP NO 9 TH 2006 TTG MASA DINAS SURUT BAGI ANGGOTA POLRI YANG BERIJAZAH SARJANA-DIPLOMA
10. PERKAP NO 10 TH 2006 TTG PANDUAN PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
11. PERKAP NO 11 TH 2006 TTG PEDOMAN PERENCANAAN KAPOLRI
12. PERKAP NO 12 TH 2006 TTG RENCANA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2007
13. PERKAP NO 13 TH 2006 TTG DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2012 TTG IZIN SENPI OLAHRAGA
14. PERKAP NO 14 TH 2006 TTG PELAKSANAAN UJIAN DINAS TINGKAT I DAN UJIAN DINAS PENYESUAIAN IJASAH PNS POLRI
15. PERKAP NO 15 TH 2006 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011 TTG KODE ETIK PROFESI POLRI
16. PERKAP NO 16 TH 2006 TTG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA
17. PERKAP NO 17 TH 2006 TTG PEDOMAN PEMBINAAN BADAN USAHA JASA PENGAMANAN
18. PERKAP NO 18 TH 2006 TTG PELATIHAN DAN KURIKULUM SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
19. PERKAP NO 19 TH 2006 TTG PENGGUNAAN VCD FUNGSI TEKNIS KEPOLISIAN
20. PERKAP NO 20 TH 2006 TTG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN POLRES SEBAGAI KESATUAN OPERASIONAL
21. PERKAP NO 21 TH 2006 TTG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN POLSEK SEBAGAI UJUNG TOMBAK OPERASIONAL POLRI
22. PERKAP NO 22 TH 2006 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 21 TAHUN 2010 SUSUNAN OTK MABES POLRI
23. PERKAP NO 23 TH 2006 TTG PEDOMAN PENINGKATAN SATUAN KEWILAYAHAN
24. PERKAP NO 24 TH 2006 TTG PEDOMAN PEMBENTUKAN POLIKLINIK, TEMPAT PERAWATAN DAN RUMKIT BHAYANGKARA
25. PERKAP NO 25 TH 2006 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA JABATAN DI LINGKUNGAN POLRI
26. PERKAP NO 26 TH 2006 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN DI LINGKUNGAN POLRI
27. PERKAP NO 27 TH 2006 TTG PENYELENGGARAAN MAGANG DAN PEMBULATAN PASCA MAGANG BAGI BINTARA POLRI
28. PERKAP NO 28 TH 2006 TTG PEDOMAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN
29. PERKAP NO 29 TH 2006 TTG DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 4 TAHUN 2010 TTG SISTEM PENDIDIKAN POLRI
30. PERKAP NO 30 TH 2006 TTG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN FORUM SILATURAHMI KAMTIBMAS
31. PERKAP NO 31 TH 2006 TTG TATA CARA PENGUMPULAN PENDAPAT MASYARAKAT

Peraturan Kapolri Tahun 2007:

1. PERKAP NO 1 TH 2007 TTG TATA CARA PENYUSUNAN PROFIL PSIKOLOGI TERlIADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA
2. PERKAP NO 2 TH 2007 TTG DUKUNGAN PSIKOLOGI DALAM POLA PENGASUHAN SISWA BINTARA POLRI
3. PERKAP NO 3 TH 2007 TTG DUKUNGAN PSIKOLOGI DALAM POLA PENGASUHAN SISWA PERWIRA POLRI
4. PERKAP NO 4 TH 2007 TTG PEMERIKSAAN PSIKOLOGI CALON PEMEGANG SENJATA API
5. PERKAP NO 5 TH 2007 TTG KURIKULUM PENDIDIKAN SESPATI POLRI DAN SESPIM POLRI
6. PERKAP NO 6 TH 2007 TTG PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP FLU BURUNG
7. PERKAP NO 7 TH 2007 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2011 TTG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN RUTIN
8. PERKAP NO 8 TH 2007 TTG PENGELOLAAN DANA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP
9. PERKAP NO 9 TH 2007 TTG RENCANA STRATEGIS POLRI TAHUN 2005-2009
10. PERKAP NO 10 TH 2007 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PPA DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 21 TAHUN 2010
11. PERKAP NO 11 TH 2007 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 11 TAHUN 2011 TTG SOTK RUMKIT BHAYANGKARA
12. PERKAP NO 12 TH 2007 TTG MOBIL UNIT PELAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI KELILING
13. PERKAP NO 13 TH 2007 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DICABUT DENGAN PERPRES 17 TAHUN 2011
14. PERKAP NO 14 TH 2007 TTG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
15. PERKAP NO 15 TH 2007 TTG NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN POLRI
16. PERKAP NO 16 TH 07 TTG TATA NASKAH DI LINGKUNGAN POLRI
17. PERKAP NO 17 TH 2007 TTG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN POLRI
18. PERKAP NO 18 TH 2007 TTG PENYELENGGARAAN POS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
19. PERKAP NO 19 TH 2007 TTG PERUBAHAN PERKAP NO 5 TH 2007 TTG KURIKULUM PENDIDIKAN SESPATI DAN SESPIM POLRI
20. PERKAP NO 20 TH 2007 TTG STANDAR KOMPONEN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN POLRI
21. PERKAP NO 21 TH 2007 TTG BIMBINGAN PENYULUHAN KAMTIBMAS
22. PERKAP NO 22 TH 2007 TTG PENENTUAN STATUS GUGUR, TEWAS, HILANG DALAM TUGAS
23. PERKAP NO 23 TH 20007 TTG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN (SISKAMLING)
24. PERKAP NO 24 TH 2007 TTG SATPAM
25. PERKAP NO 25 TH 2007 TTG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PPNS DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 20 TAHUN 2010
26. PERKAP NO 26 TH 2007 TTG PROGRAM TALENT SCOUTING MAHASISWA BEASISWA (BRIGADIR)

Peraturan Kapolri Tahun 2008:

1. PERKAP NO 1 TH 2008 TTG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN UMUM SERTA PERBENDAHARAAN DI POLRI
2. PERKAP NO 2 TH 2008 TTG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAMANAN BAHAN PELEDAK KOMERSIAL
3. PERKAP NO 3 TH 2008 TTG TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DANATAU KORBAN TINDAK PIDANA
4. PERKAP NO 4 TH 2008 TTG TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MUTASI
5. PERKAP NO 5 TH 2008 TTG PENYELENGGARAAN PELATIHAN MANAJEMEN TRAINING DI LEMDIKPOL
6. PERKAP NO 6 TH 2008 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2012 TTG STTP KAMPANYE PEMILU
7. PERKAP NO 7 TH 2008 TTG PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT
8. PERKAP NO 8 TH 2008 TTG TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM
9. PERKAP NO 9 TH 2008 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 7 TAHUN 2012 TTG PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
10. PERKAP NO 10 TH 08 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 22 TAHUN 2011 TTG ADM PERWABKEU POLRI
11. PERKAP NO 11 TH 2008 TTG PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
12. PERKAP NO 12 TH 2008 TTG TATA CARA PELAKSANAAN SELAM

BIROKRASI PERIJINAN PENYIDIKAN TERHADAP PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

dpr 1dpr 2dpr 3dpr 4dpr 5dpr 6dpr 7

BIROKRASI PERIJINAN PENYIDIKAN
TERHADAP PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga penyelenggara negara yang mewakili kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lembaga penyelenggara negara dalam operasionalisasinya “diawaki” oleh para penyelenggara negara yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Para penyelenggara negara tersebut meliputi: pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, dan pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
Penyelenggaraan negara oleh para penyelenggara negara diliputi oleh asas-asas yaitu: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas . Para penyelenggara negara diharapkan dapat melaksanakan tugas melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi asas-asas penyelenggaraan negara tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Para penyelenggara negara, dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang melakukan penyimpangan. Penyimpangan tersebut dapat berupa penyimpangan dalam bentuk pelanggaran administrasi maupun tindak pidana. Guna mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara, segala bentuk penyimpangan yang diduga dilakukan oleh atau melibatkan para penyelengaara negara tetap harus ditindak tegas. Untuk pelanggaran administrasi, mereka dapat diproses dan dijatuhkan sanksi internal di institusi atau lembaga masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk tindak pidana, mereka tetap mengikuti prosedur hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu melalui penyidikan, penuntutan dan pengadilan bahkan dijatuhi hukuman apabila terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang disangkakan kepada mereka.
Pasal 27 Amandemen Keempat UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Oleh karena itu, terhadap para penyelenggara negara yang melakukan tindakan pidana tetap harus berhadapan dengan “hukum sebagai panglima” di negeri ini, namun dalam implementasinya, berlaku suatu “aturan khusus” bagi para penyelenggara negara yang diduga terlibat atau melakukan tindak pidana, yaitu: adanya suatu mekanisme birokrasi perijinan yang harus dilakukan apabila penyidik akan melakukan rangkaian tindakan penyidikan terhadap mereka. Mekanisme birokrasi tersebut antara lain disebutkan secara “gamblang” dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005.
Sebagai aparat penegak hukum, Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap semua warga negara Indonesia yang melakukan atau terlibat tindak pidana maupun seluruh warga negara asing yang melakukan atau terlibat tindak pidana pidana di wilayah hukum NKRI. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah secara jelas menentukan suatu mekanisme khusus berupa birokrasi perijinan yang harus ditempuh oleh penyidik Polri apabila tindak pidana yang terjadi diduga dilakukan atau melibatkan para penyelenggara negara. Para penyelenggara negara tersebut meliputi: anggota MPR, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPD, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan kepala desa.
Meskipun telah diatur secara tegas, implementasi mekanisme birokrasi perijinan tersebut masih menemui berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut ditemui oleh penyidik Polri yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan atau melibatkan pejabat penyelenggara negara. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2005 sampai 2008, tidak kurang dari 1.437 anggota Dewan di seluruh Indonesia telah diproses hukum dalam kasus korupsi . Dari jumlah itu, 782 orang sudah dijatuhi vonis (bersalah atau tidak), selebihnya 655 kasus terindikasi macet, bahkan sebagian sudah dihentikan . Salah satu penyebabnya adalah izin pemeriksaan yang tidak keluar. Adanya kendala-kendala tersebut dikhawatirkan tidak hanya dapat mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, namun dapat mengganggu kredibilitas Polri di mata masyarakat. Proses penyidikan dapat terhambat bahkan dapat memunculkan “persepsi negatif” masyarakat tehadap Polri yang menganggap bahwa Polri “tidak netral”, “berpihak kepada penguasa”, “tidak profesional” dan anggapan-anggapan negatif lainnya.

1.2. Permasalahan
Implementasi mekanisme birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara yang dilakukan oleh para penyidik Polri masih menemui berbagai kendala. Untuk itu, penulis menentukan permasalahan-permasalahan dalam tulisan ini yaitu: (a) Bagaimanakah birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat negara yang berlaku saat ini?; (b) Kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh Penyidik Polri dalam mengimplementasikan birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara?; dan (c) Bagaimana solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh para penyidik Polri dalam mengimplementasikan birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara?

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penulis menyusun tulisan ini adalah: (a) menjabarkan birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat negara yang berlaku saat ini; (b) mengidentifikasi dan menginventarisasi kendala-kendala yang ditemui oleh para Penyidik Polri dalam mengimplementasikan birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara; dan (c) merumuskan solusi-solusi terbaik terhadap kendala-kendala yang ditemui para Penyidik Polri dalam mengimplementasikan birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara.
Hasil tulisan ini diharapkan dapat: (a) memberikan gambaran yang jelas mengenai birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat negara yang berlaku saat ini; (b) memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala-kendala yang ditemui oleh para Penyidik Polri dalam mengimplementasikan birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara; dan (c) memberikan masukan bagi para pimpinan Polri mengenai solusi terhadap kendala-kendala tersebut sehingga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penentuan kebijakan mengenai implementasi birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara bagi para Penyidik Polri sehingga proses penyidikan dapat berjalan lancar dan kredibilitas Polri dapat terjaga di mata masyarakat Indonesia.

BAB II
LANDASAN KONSEPTUAL

2.1. Konsep Birokrasi
Secara etimologi, “birokrasi” berasal dari kata “bureau” dan “kratia”, “bureau” berarti “meja” atau “kantor” dan “kratia” berarti “pemerintahan”. Oleh karena itu, “birokrasi” dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja . Dalam perkembangannya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendifinisikan birokrasi sebagai:
“(a) sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; (b) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya” .
Menurut Blau dan Meyer, birokrasi dipandang sebagai tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan mengkoordinasikan banyak orang secara sistematis . Sedangkan Max Weber secara ideal lebih memandang Birokrasi sebagai suatu istilah kolektif bagi suatu badan yang terdiri atas pejabat-pejabat atau sekelompok yang pasti dan jelas pekerjaannya serta pengaruhnya dapat dilihat pada semua macam organisasi .
Bintoro Tjokroamidjojo, terkait birokrasi, menyatakan bahwa:
“Birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal. Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan ke dalam struktur birokrasi. Dengan demikian, birokrasi disusun sebagai hirarki otoritas yang terelaborasi yang mengutamakan pembagian kerja secara terperinci yang dilakukan sistem administrasi, khususnya aparatur pemerintahan” .
Selanjutnya, dengan mengutip pendapat Denhard, Feisal Tamin mengemukakan bahwa birokrasi ditandai dengan kinerja yang sarat dengan acuan sebagai berikut:
“(a) Komitmen terhadap nilai-nilai sosial politik yang telah disepakati bersama (publicly defined societal values) dan tujuan politik (political purpose); (b) Implementasi nilai-nilai sosial politik yang berdasarkan etika dalam tatanan manajemen publik (provide an ethical basis for public management); (c) Realisasi nilai-nilai sosial politik (exercising social political values); (d) Penekanan pada pekerjaan kebijakan publik dalam rangka pelaksanaan mandat pemerintah (emphasis on public policy in carrying out mandate of government); (e) Keterlibatan dalam pelayanan publik (involvement overall quality of public services); dan (f) Bekerja dalam rangka penanganan kepentingan umum (operate in public interest)” .
Berdasarkan berbagai definisi dan pengertian birokrasi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa birokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang terorganisasi secara rasional dan formal serta berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan guna menjalankan dan mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dengan menurut tata aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “birokrasi” dalam tulisan ini ialah suatu sistem pemerintahan Republik Indonesia dalam penegakan hukum secara formal, hirarki dan berjenjang guna menerapkan prinsip-prinsip good governance, menegakkan supremasi hukum, dan mewujudkan suatu penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menurut peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2. Konsep Penyidikan dan Kewenangan Polri dalam Bidang Penyidikan
Penyidikan, dalam KUHAP, diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Pejabat Polri yang dapat melaksanakan penyidikan disebut dengan penyidik. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana diatur antara lain dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain:
1. Pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 mengatur kewenangan penyidik meliputi:
“(a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; (b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang; (g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (i) mengadakan penghentian penyidikan; dan (j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.
2. Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 mengatur kewenangan penyidik yaitu: penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
3. Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 mengatur kewenangan penyidik yaitu:
“(a) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum; dan (b) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.
4. Pasal 110 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 mengatur kewenangan penyidik yaitu: dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
5. Pasal 112 UU No. 8 Tahun 1981 mengatur kewenangan penyidik yaitu:
“(a) Penyidik yang melakukan pemanggilan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut; (b) jika orang yang dipanggil tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.
6. Pasal 113 UU No. 8 Tahun 1981 mengatur kewenangan penyidik, yaitu: penyidik datang ke tempat kediaman tersangka atau saksi yang dipanggil apabila ia memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang ke penyidik yang akan melakukan pemeriksaan.
7. Pasal 120 UU No. 8 Tahun 1981 mengatur kewenangan penyidik yaitu:
“(a) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus; (b) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta”.
8. Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan kewenangan Polri di bidang proses pidana yaitu:
“(a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (h) mengadakan penghentian penyidikan; (i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; (k) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan (l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.
Berdasarkan uraian kewenangan-kewenangan Polri tersebut, penulis menyimpulkan kewenangan Polri di bidang penyidikan tindak pidana meliputi: (1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (8) mengadakan penghentian penyidikan; (9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; (11) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan (12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.3. Konsep Penegakan Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara . Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu: dari sudut subyek dan dari sudut obyeknya.
Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
Apabila penulis mencermati konsep penegakan hukum dari Prof. Jimly tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum guna mewujudkan tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses tersebut melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum dan mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Penegakan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum tersebut meliputi: (a) keadilan, yaitu hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil ; (b) kemanfaatan, yaitu hukum harus menuju ke arah barang apa yang berguna (mengutamakan utilitet utiliteits theory) yang menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya ; dan (c) kepastian hukum, yaitu hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu .
Penyidikan merupakan suatu bentuk tindakan penegakan hukum oleh Penyidik Polri. Penyidikan dilakukan untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum yang telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tujuan hukum. Dalam implementasinya, penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto (2004), dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, ada lima yang saling berkaitan sangat eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut yaitu:
“(a) Faktor hukumnya sendiri; (b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan (e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup” .

2.4. Kerangka Berpikir
Pada hakekatnya, penyidikan sebagai suatu bentuk perwujudan upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri bertujuan untuk menegakkan norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tujuan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam implementasi penegakan hukum, terdapat suatu “ketentuan khusus” yang berlaku bagi para penyelenggara negara berupa birokrasi perijinan penyidikan terhadap penyelenggara negara.
Adanya birokrasi perijinan penyidikan terhadap penyelenggara negara tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyidikan yang dilaksanakan oleh para Penyidik Polri. Permasalahan terjadi ketika ditemuinya beberapa kendala menyangkut birokrasi perijinan penyidikan terhadap penyelenggara negara dalam mengimplementasikan birokrasi tersebut. Kendala-kendala yang ditemui dapat menghambat proses penyidikan sehingga dapat menghalangi pencapaian tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Gambar
Kerangka Berpikir

Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi kendala-kendala yang ditemui menyangkut implementasi birokrasi perijinan penyidikan terhadap penyelenggara negara yang berlaku. Kendala-kendala tersebut perlu dicarikan solusi pemecahannya agar dapat diselesaikan dengan baik dan tidak mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Solusi pemecahan yang dipilih diharapkan dapat mendorong terwujudnya proses penyidikan yang lancar dan sesuai dengan harapan sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Pada akhirnya, tercapainya tujuan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
BAB III
PEMBAHASAN

3.1. Birokrasi Perijinan Penyidikan bagi Pejabat Penyelenggara Negara
Dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman penyidik dalam mengajukan permohonan persetujuan melakukan tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap anggota dewan atau kepala daerah yang diduga terlibat tindak pidana yaitu: Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Ketiga, Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, penyidik dapat mempedomani peraturan-peraturan lain yang terkait dengan permohonan ijin pemeriksaan tersebut.
Penyelenggara negara yang memperoleh “perlakuan khusus” dalam birokrasi penegakan hukum di Indonesia yaitu: anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD Provinsi, anggota DPD, anggota DPR RI, anggota MPR RI, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan kepala desa. Terhadap para penyelenggara negara tersebut berlaku suatu birokrasi perijinan bila akan melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang diduga dilakukan atau melibatkan mereka. Birokrasi tersebut yaitu:
a. Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Berdasarkan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tindakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur. Apabila persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.
b. Anggota DPRD Provinsi
Berdasarkan Pasal 340 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tindakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD Provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Apabila persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila anggota DPRD Provinsi tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.
c. Anggota DPD
Berdasarkan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tindakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPD yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Apabila persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila anggota DPD tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

d. Anggota DPR
Berdasarkan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tindakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Apabila persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila anggota DPR tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.
e. Anggota MPR
Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tindakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota MPR yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Apabila persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila anggota MPR tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.
f. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tindakan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik. Apabila persetujuan tertulis tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Persetujuan tertulis tidak diperlukan apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau disangka telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau telah melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara. Namun, setelah dilakukan tindakan penyidikan, wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
g. Kepala Desa
Tindakan penyidikan terhadap kepala desa diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota. Persetujuan tertulis tidak diperlukan apabila kepala desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Namun, tindakan penyidikan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari.
Selain itu, Berdasarkan Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor: B/588/DIT-I/IX/2005/Bareskrim tanggal 27 September 2005, dinyatakan bahwa kelengkapan berkas dalam setiap mengajukan permohonan ijin kepada Presiden RI, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri meliputi: Laporan Polisi (LP); Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); Hasil Gelar Perkara; Resume atau Laporan Kemajuan yang berisi kasus posisi/ duduk perkara, peran pejabat yang dipanggil/ disidik, analisa yuridis dan penerapan pasal serta kerugian yang ditimbulkan (apabila ada). Ketentuan yang berlaku dalam mengajukan permohonan persetujuan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota dewan atau kepala daerah yang diduga terlibat tindak pidana adalah sebagai berikut:
a. Kepala Daerah dan/ Wakil Kepala Daerah, yaitu: (1) penyidik mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis untuk memeriksa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah melalui Bareskrim Polri dengan menyebutkan status terperiksa sebagai tersangka atau saksi serta mencantumkan identitas penyidik; (2) permohonan disertai dengan laporan hasil kemajuan perkara; dan (3) dalam hal terperiksa sebagai saksi, harus menyebutkan tersangkanya; sebelum mulai pemeriksaan, dokumen asli persetujuan tertulis Presiden terlebih dahulu diperlihatkan atau untuk dibaca oleh terperiksa.
b. Anggota MPR, DPR, dan DPD, yaitu: (1) pemeriksaan sebagai tersangka atau saksi harus dengan persetujuan tertulis dari Presiden; (2) permohonan kepada Presiden dilakukan oleh Kapolri dengan menyebutkan status terperiksa dan identitas penyidik; (3) permohonan disertai dengan laporan hasil kemajuan; dan (4) pemanggilan dilakukan dengan menyebutkan persetujuan tertulis Presiden sebagai salah satu dasar; sebelum pemeriksaan, dokumen persetujuan asli diperlihatkan untuk dibaca oleh terperiksa.
c. Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu: (1) penyidik mengajukan permohonan tertulis dengan menyebutkan status terperiksa sebagai tersangka atau saksi dan mencantumkan identitas penyidik kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; permohonan disertai dengan laporan kemajuan singkat; (2) dalam hal status terperiksa sebagai saksi, maka disebutkan siapa tersangkanya; (3) sebelum mulai pemeriksaan, terlebih dahulu dokumen persetujuan asli diperlihatkan untuk dibaca oleh terperiksa.
d. Kepala Desa, yaitu: (1) penyidik mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis kepada Bupati/ Walikota; dalam surat tersebut, dijelaskan secara singkat perkara yang ditangani dan siapa tersangkanya; dan (2) setelah mendapat persetujuan, maka penyidik dapat melakukan tindakan kepolisian.
Ketentuan lain yang berlaku dalam birokrasi perijinan penyidikan terhadap penyelenggara negara yaitu:
a. Berdasarkan Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor: ST/96/XI/2006 tanggal 1 November 2006 tentang Tata Cara Pemanggilan atau Penyidikan terhadap Anggota MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ijin tidak diperlukan dalam hal anggota MPR/ DPR/ DPRD/ Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah berstatus saksi pelapor atau sebagai saksi korban dalam suatu tindak pidana.
b. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Izin Penyelidikan terhadap Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD, ditentukan yaitu: (1) apabila permohonan persetujuan bagi kepala daerah/ wakil kepala daerah belum ada dan telah melewati waktu yang ditentukan (60 hari), maka ijin dari Presiden tersebut dianggap tidak relevan lagi; (2) Ketentuan permohonan ijin bagi anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak diperlukan apabila diduga terlibat tindak pidana korupsi, terorisme dan tindak pidana lain (selain korupsi dan terorisme) yang tertangkap tangan.

3.2. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polri
Kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam menempuh birokrasi perijinan penyidikan terhadap penyelenggara negara meliputi: (a) panjangnya birokrasi yang harus ditempuh; (b) lamanya surat persetujuan tersebut diterima; (c) masih sering terjadi kontroversi antara Polri, Kejaksaan dan instansi terkait; (d) keraguan penyidik dalam menindaklanjuti penyidikan tanpa adanya surat persetujuan; dan (e) rentan terhadap terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan selama proses berlangsung.
a. Panjangnya Birokrasi yang harus ditempuh
Birokrasi yang panjang harus ditempuh oleh penyidik Polri apabila mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggara negara yang diduga melakukan atau terlibat tindak pidana. Birokrasi itu mungkin nampak tidak terlalu rumit bila penyidik yang menangani adalah penyidik Polri di lingkungan Bareskrim Polri, namun bayangkan apabila penyidik yang menangani kasus tersebut berada di lingkungan Polres atau bahkan polsek. Penyidik harus mengajukan perijinan melalui polres, polda, mabes Polri, sekretariat negara, dan kembali lagi melalui jalur yang sama. Dapat dibayangkan betapa panjangnya jalur yang harus ditempuh hanya sekedar untuk memperoleh persetujuan sebelum melakukan pemanggilan dan pemintaan keterangan terhadap pejabat penyelenggara negara tersebut.
Hal ini juga pernah dikeluhkan oleh Mabes Polri seperti cuplikan dalam sebuah berita online berikut ini:
“Mabes Polri mengeluhkan sulitnya untuk memeriksa pejabat negara yang terkait dengan kasus korupsi. Pemeriksaan pejabat negara seperti anggota MPR, DPR, DPD, atau DPRD baik untuk saksi maupun tersangka yang harus izin presiden dinilai menyulitkan pengungkapan kasus korupsi. Hal ini berbeda dengan KPK, yang tidak memerlukan ijin dari presiden bila ingin melakukan pemeriksaan kepada pejabat Negara” .
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution pernah menyampaikan bahwa: “Sedangkan kalau KPK tidak ada proses perizinan jadi bisa langsung diperiksa” .
b. Lama atau tidak diterimanya Surat Persetujuan
Panjangnya birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara berdampak bagi lamanya waktu yang dibutuhkan agar surat perijinan dapat diterima oleh instansi atau pejabat terkait. Hal ini belum termasuk lamanya surat jawaban yang dibuat oleh instansi yang bersangkutan dan lamanya waktu yang diperlukan untuk kembali lagi kepada penyidik yang menangani perkaranya untuk mulai melakukan pemanggilan atau permintaan keterangan. Apabila dikalkulasikan, betapa banyak waktu yang dibutuhkan dan hal tersebut “tanpa ada kepastian” apakah persetujuan memang akan dibuat atau diberikan kepada penyidik Polri.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mencanangkan one day service bagi ijin pemeriksaan pejabat negara . Beliau juga menyampaikan tidak pernah memperlambat ijin pemeriksaan pejabat negara yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum . Meskipun telah menyatakan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri, masih terjadi keterlambatan atau “kemoloran” perijinan bagi pemeriksaan pejabat penyelenggara negara. “Bisa saja keterlambatan surat tersebut sampai di meja kerja Presiden karena semuanya memerlukan proses. Itu kan proses dari daerah ke pusat, lalu ke Seskab (Sekretaris Kabinet) dan saya”, kata Presiden menjawab keluhan Kejakgung melalui sebuah media online .
c. Sering Timbul Kontroversi antara Polri, Kejaksaan dan Instansi Terkait
Kontroversi mengenai birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara sering terjadi. Kontroversi tersebut terjadi meliputi mekanisme, proses, perlunya ijin dan lain sebagainya. Beberapa kejadian antara lain:
 Kontroversi antara Kejakgung dan Seskab
Terkait anggapan “lamban”-nya proses penuntasan kasus korupsi oleh jajaran Kejaksaan, Kajakgung menyatakan bahwa kelambanan tersebut dikarenakan belum adanya persetujuan pemeriksaan pejabat penyelenggara negara dari Presiden. Hal ini dibantah oleh Sekretaris Kabinet bahwa hal tersebut bukan karena presiden lambat merespon, namun karena proses yang harus dilalui.
“Kejaksaan Agung Republik Indonesia pernah mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan 61 permohonan ijin pemeriksaan terhadap pejabat negara kepada Presiden, namun setelah sekian lama belum ada yang turun. Dipo Alam, sekretaris Kabinet menampik hal itu, Ia mengaku baru memproses sejumlah 28 ijin selama dia menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia bersatu II, selain itu tidak ada baik dari Kejaksaan maupun dari kepolisian. Sementara itu, Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, mengaku dari 61 yang dimohonkan ijin tersebut masih diproses di Sekretaris Kabinet tidak ada di meja presiden” .
 Kontroversi antara Polda Jateng dengan Kemendagri
Terkait kasus dua anggota DPRD Jateng, yakni Drs Mustofa dan Doni Meiyudin, SH, Polda Jateng mengajukan ijin pemeriksaan kepada Kemendagri. Ijin tidak keluar, namun pihak kemendagri mengembalikan surat permohonan dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.
“Mendagri Gamawan Fauzi tidak mau mengeluarkan izin pemeriksaan untuk anggota DPRD yang diajukan pihak kepolisian jika permohonannya tidak diteken Kapolri. Sikap Gamawan ini ditunjukkan ketika merespons permohonan izin pemeriksaan dua anggota DPRD Jateng, yakni Drs Mustofa dan Doni Meiyudin, SH, yang diajukan Polda Jateng. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menjelaskan, pada prinsipnya Mendagri tidak menolak permohonan izin dimaksud. Hanya saja, Gamawan berupaya konsisten menjaga aturan yang berlaku. Kemendagri melayangkan surat jawaban sebagai jawaban pengajuan izin dari Polda Jateng yang menyatakan belum dapat memenuhi permohonan tersebut. Alasannya, karena tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku” .
Masih banyak kontroversi lain yang sering terjadi antara Polri, Kejaksaan dan instansi terkait. Kontroversi-kontroversi tersebut dapat menghambat proses penyidikan yang telah dilakukan sehingga berdampak pada penyelesaian kasus yang sedang ditangani oleh penyidik.
d. Keraguan Penyidik dalam Menindaklanjuti Penyidikan tanpa Surat Persetujuan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah secara “tegas” dan “jelas” menyatakan adanya batasan waktu bagi pengajuan perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara. Batasan waktu tersebut yaitu: (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD Provinsi, anggota DPD, anggota DPR RI dan anggota MPR; (2) paling lambat 60 (enam puluh) hari terrhitung sejak diterimanya permohonan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah ; dan (3) tidak ada batasan waktu bagi kepala desa.
Pengaturan tersebut mengindikasikan bahwa apabila pengajuan telah diajukan dan belum ada ijin selama batasan waktu tersebut, maka penyidik Polri dapat melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap pejabat penyelenggara negara tersebut. Meskipun telah diatur dengan jelas dan tegas, namun tidak jarang para penyidik Polri “masih ragu-ragu” dalam mempedomani ketentuan tersebut. Keragu-raguan sering menyelimuti benak penyidik, sehingga daripada salah bertindak, mereka cenderung tetap menunggu surat persetujuan yang tidak ada kepastian kapan dapat diterima dan ditindaklanjuti.
e. Rentan terhadap Terjadinya Penyimpangan atau Penyalahgunaan
Birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara dapat menimbulkan permasalahan lain, yaitu rentan terhadap terjadinya penyimpangan atau penyelewengan selama proses maupun memanfaatkan birokrasi tersebut baik oleh penyidik yang menangani maupun bagi pihak-pihak yang diduga melakukan atau terlibat tindak pidana. Terkait hal itu, Adnan T. Prabowo dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan:
“Ketentuan itu dapat mereka gunakan untuk menghindar dari proses penyelidikan dan penyidikan. Para penegak hukum pun sering berdalih tidak melanjutkan pemeriksaan atau terhambat memeriksa karena ketiadaan izin tersebut. Kondisi itu tentu memperburuk upaya penegakan hukum terutama jika kasus-kasus itu bersentuhan dengan para penyelenggara negara, khususnya para wakil rakyat dan pejabat negara” .
Ia juga menyatakan bahwa “Selain itu, diskresi yang dilakukan presiden pun dapat terpengaruh karena pasal-pasal dalam kedua undang-undang itu” . Ia berasumsi bahwa “Seorang presiden dapat saja tidak memberikan izin pemeriksaan karena pejabat negara yang terlibat dalam sebuah kasus berasal dari partai yang sama atau memiliki afiliasi politik” .
Kendala-kendala yang dihadapi penyidik tersebut dapat berdampak buruk bagi proses penyidikan yang dilakukan terhadap pejabat penyelenggara negara. Dampak yang mungkin terjadi antara lain: (a) penyidik menjadi enggan menangani atau menindaklanjuti perkara yang dilaporkan; (b) alat bukti termasuk barang bukti dapat hilang atau lebih sulit untuk ditemukan apabila untuk memulainya saja membutuhkan waktu yang lama; (c) calon tersangka dapat dengan mudah mengatur strategi maupun mengupayakan pengaburan atau penghilangan alat bukti terkait perkaranya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan bagi penyidik untuk menangani perkara tersebut bila sudah menerima surat persetujuan pemeriksaan; (d) kepastian hukum sulit untuk dipastikan karena tidak ada kepastian disetujui atau tidak maupun kapan surat persetujuan tersebut dapat diterima; dan (e) lebih parah lagi, kondisi tersebut rentan terhadap penyelewengan atau penyimpangan karena tidak menutup kemungkinan keengganan penyidik, panjangnya birokrasi, sulitnya alat bukti diperoleh maupun tidak ada jaminan kepastian hukum memberikan peluang penyelewengan oleh penyidik bersama atau tanpa oknum-oknum yang terkait lainnya.
Kondisi tersebut sangat memprihatinkan apabila tidak segera ditangani dengan baik. Dampak-dampak yang dapat terjadi tersebut akhirnya dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Polri akan semakin dinilai tidak profesional, tidak netral, dan tidak “becus” dalam menangani permasalahan, bahkan dapat timbul asumsi atau prasangka buruk masyarakat terhadap Polri bahwa Polri tidak lebih dari “alat penguasa” yang hanya memihak kelompok tertentu dan tidak memihak masyarakat.

3.3. Upaya Mengatasi Kendala
Upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mengantisipasi birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara, yaitu dengan membentuk Tim Evaluasi Akhir Permohonan Penyelidikan, Penyidikan, dan/atau Penahanan Pejabat Negara yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Presiden melalui Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2010 tertanggal 28 Maret 2010 . Selain itu, Presiden menyarankan pemberlakuan pemberitahuan dibandingkan dengan permohonan perijinan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutan pembuka pada dialog dengan aktivis LSM Antikorupsi di Istana Negara sebagai berikut:
“Pemberitahuan bisa menggantikan, karena pemberitahuan lebih masuk akal dibandingkan dengan izin. Keputusan terbaik tentu akan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sedang menangani uji materi pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa pemeriksaan kepala daerah yang terindikasi dalam kasus korupsi memerlukan izin presiden. Kita ikuti prosesnya di MK. Pemberitahuan tentang kepala daerah yang diperiksa atau ditahan karena terlibat kasus korupsi sebenarnya tetap diperlukan” .
Selanjutnya, Ia lalu mencontohkan beberapa tahun sebelumnya pernah terjadi seorang walikota bersama dengan wakilnya ditahan bersamaan karena terlibat kasus korupsi tanpa pemberitahuan kepada Presiden sehingga pemerintah tidak dapat mengangkat caretaker untuk menggantikan mereka .
Kondisi yang dapat terjadi akibat kendala dalam birokrasi perijinan penyidikan sangat memprihatinkan, oleh karena itu, perlu penanganan segera terhadap kendala-kendala tersebut. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan, menurut penulis, antara lain: Pertama, melakukan amandemen terhadap UU terkait yang ada dengan menghilangkan keharusan mengajukan permohonan persetujuan apabila ada anggota dewan atau kepala daerah yang diduga terkait tindak pidana; Kedua, Polri mengambil langkah sebagai polisi protagonis, sesuai dengan konsep hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, dengan melakukan terobosan-terobosan hukum, seperti: memangkas birokrasi yang panjang dengan pendelegasian wewenang ke level yang lebih rendah (di bawah Bareskrim) atau ke badan khusus yang dapat fokus memfasilitasi dalam mempercepat birokrasi yang ditempuh atau membentuk tim khusus yang efektif dalam mendukung dan menjamin kelancaran proses.
Amandemen terhadap UU terkait, menurut penulis, perlu dipertimbangkan mengenai adanya keharusan persetujuan tersebut. Dengan adanya keharusan untuk mengajukan permohonan persetujuan terlebih dahulu, seolah-olah menjadikan para penyelenggara negara sebagai “orang-orang istimewa” di hadapan hukum. Apa keistimewaan mereka dibandingkan warga negara lainnya di mata hukum? Hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 27 Amandemen Keempat UUD 1945, dimana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Penulis menyadari bahwa proses amandemen memerlukan waktu dan perdebatan yang cukup panjang, namun kondisi yang sangat mendesak (urgent) di lapangan, mengharuskan ditempuh langkah-langkah bijak dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul. Oleh karena itu, diperlukan sosok pimpinan Polri yang progresif dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polri perlu melakukan terobosan-terobosan hukum, seperti: memangkas birokrasi yang panjang dengan pendelegasian wewenang ke level yang lebih rendah (di bawah Bareskrim) atau ke badan khusus yang dapat fokus memfasilitasi dalam mempercepat birokrasi yang ditempuh atau membentuk tim khusus yang efektif dalam mendukung dan menjamin kelancaran proses.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara diatur dalam Pasal 66, Pasal 220, Pasal 289, Pasal 340 dan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Meskipun telah diatur secara jelas dan tegas, implementasi birokrasi tersebut oleh Penyidik Polri masih menemui beberapa kendala. Kendala-kendala itu antara lain: (a) panjangnya birokrasi yang harus ditempuh; (b) lamanya surat persetujuan tersebut diterima; (c) masih sering terjadi kontroversi antara Polri, Kejaksaan dan instansi terkait; (d) keraguan penyidik dalam menindaklanjuti penyidikan tanpa adanya surat persetujuan; dan (e) rentan terhadap terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan selama proses berlangsung.
Kondisi yang dapat terjadi sangat memprihatinkan, oleh karena itu perlu penanganan segera terhadap kendala-kendala tersebut. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan, menurut penulis, antara lain: Pertama, melakukan amandemen terhadap UU terkait yang ada dengan menghilangkan birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara yang diduga terlibat atau melakukan tindak pidana; Kedua, Polri mengambil langkah sebagai polisi protagonis, dengan melakukan terobosan-terobosan hukum, seperti: memangkas birokrasi yang panjang dengan pendelegasian wewenang ke level yang lebih rendah (di bawah Bareskrim) atau ke badan khusus yang dapat fokus memfasilitasi dalam mempercepat birokrasi yang ditempuh atau membentuk tim khusus yang efektif dalam mendukung dan menjamin kelancaran proses.

4.2. Saran
Penanganan kendala-kendala yang dihadapi oleh para penyidik Polri dalam mengimplementasikan birokrasi perijinan penyidikan terhadap para pejabat penyelenggara negara yang diduga melakukan atau terlibat tindak pidana sangat diperlukan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dioptimalkan komunikasi dan kerjasama dengan pihak dan instansi terkait guna menunjang efektifitas upaya-upaya tersebut. Selain itu, diperlukan komitmen dan konsistensi dari pihak Polri untuk terus bekerja dan meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Arrasjid, Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

INTERNET
Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.
Hukumonline.com, Hapuskan Syarat Izin Pemeriksaan Anggota Dewan, 1 Desember 2008, http://hukumonline.com/berita/baca/hol20612/hapuskan-syarat-izin-pemeriksaan-anggota-dewan.
Kompas, Izin Presiden Hambat Penegakan Hukum, Website Komisi Yidisial Republik Indonesia, http://portal-kyri.com/beta/index.php?option=com_content&view=article&id=457:pejabat-negara-izin-presiden-hambat-penegakan-hukum&catid=8:Berita%20Terakhir&Itemid=86.
Ratya, Mega Putra, Polri Keluhkan Sulitnya Periksa Pejabat Negara dalam Kasus Korupsi, DetikNews, 11 November 2011, http://www.detiknews.com/read/2011/11/11/030217/1765047/10/polri-keluhkan-sulitnya-periksa-pejabat-negara-dalam-kasus-korupsi.
Shvoong.com, Pengertian Birokrasi, http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2024105-pengertian-birokrasi/.
Sitanggang, Bungaran, Polemik Ijin Pemeriksaan Pejabat Negara, bsa-lawoffice.blogspot.com, 12 April 2011, http://bsa-lawoffice.blogspot.com/2011/04/polemik-ijin-pemeriksaan-pejabat-negara.html.
Wikipedia.org, Birokrasi, http://id.m.wikipedia.com/wiki/Birokrasi .
Yosa, Birokrasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 1 Juli 2010, http://itjen-depdagri.go.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=24.
___________, Izin periksa pejabat, SBY: ‘One day service’, Waspada.co.id, 12 April 2011,http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=187217:izin-periksa-pejabat-sby-one-day-service&catid=17&Itemid=30.
____________, SBY Belum Terima 61 Surat Ijin Pemeriksaan Pejabat Negara, presidensby.info, 12 April 2011, http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2011/04/12/6689.html.
_________, Tanpa Melalui Kapolri, Mendagri Tolak Permohonan Izin Pemeriksaan, Harian Equator Online, 23 September 2011, http://www.equator-news.com/utama/hukum/20110923/tanpa-lewat-kapolri-mendagri-tolak-permohonan-izin-pemeriksaan.
_________, Seskab: Tak Ada Surat Ijin Pemeriksaan di Meja Presiden, politikindonesia.com, 11 April 2011, http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=20823.
___________, Presiden: Pemberitahuan Bisa Gantikan Izin Pemeriksaan, Berita Nasional, 26 Januari 2012, http://www.depdagri.go.id/news/2012/01/26/presiden-pemberitahuan-bisa-gantikan-izin-pemeriksaan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004.
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2009.

SUMBER TERKAIT LAINNYA
Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor: B/588/DIT-I/IX/2005/Bareskrim, tanggal 27 September 2005, tentang kelengkapan berkas dalam pengajuan ijin pemeriksaan kepada Presiden RI, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor: ST/96/XI/2006, tanggal 1 November 2006, tentang Tata Cara Pemanggilan atau Penyidikan terhadap Anggota MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2009, tentang Petunjuk Izin Penyelidikan terhadap Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGUNAAN KEKUATAN
DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
b. bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
c. bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia;
d. bahwa untuk dijadikan pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas di lapangan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, perlu ditentukan standar dan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan . . . .

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.
3. Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian.
4. Mempertahankan diri dan/atau masyarakat adalah tindakan yang diambil oleh anggota Polri untuk melindungi diri sendiri atau masyarakat, atau harta benda atau kehormatan kesusilaan dari bahaya yang mengancam secara langsung.
5. Tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut.

6. Tindakan . . . .
6. Tindakan aktif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri.

7. Tindakan agresif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan.

Pasal 2

(1) Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:
a. mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
b. mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
c. melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
d. melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi:
a. legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
b. nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
c. proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
d. kewajiban . . . .
d. kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
e. preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
f. masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
a. penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai individu atau individu dalam ikatan kelompok;
b. tahapan dan pelatihan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
c. perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban berkaitan dengan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
d. pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
e. tembakan peringatan.

BAB II
PENGGUNAAN KEKUATAN

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 5

(1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
b. tahap 2 : perintah lisan;
c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
e. tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;

f. tahap . . . .

f. tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
(2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

Tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kehadiran anggota Polri yang dapat diketahui dari:
a. seragam atau rompi atau jaket yang bertuliskan POLISI yang dikenakan oleh anggota Polri;
b. kendaraan dengan tanda Polri;
c. lencana kewenangan Polisi; atau
d. pemberitahuan lisan dengan meneriakkan kata “POLISI“.

Pasal 7

(1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
(2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:
a. tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
b. tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
c. tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;

d. tindakan . . . .

d. tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Pasal 8

(1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
(2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
(3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Pasal 9

Penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat.

Pasal 10

Dalam hal penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pasal 8 dan Pasal 9, anggota Polri harus memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III . . . .

BAB III
PELATIHAN
Pasal 11

(1) Anggota Polri sebelum melaksanakan tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mendapatkan pelatihan dari kesatuan pusat atau wilayah.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung sarana dan prasarana yang dirancang sesuai dengan standar pelatihan Polri.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM
SERTA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh institusi Polri.

Pasal 13

(1) Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.

(2) Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.

(4) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.

(5) Pertanggungjawaban . . . .
(5) Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.

(6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

(1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan.

(2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.

(3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
a. tanggal dan tempat kejadian;
b. uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
c. alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
d. rincian kekuatan yang digunakan;
e. evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
f. akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

(5) Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:
a. bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4 sampai dengan tahap 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, e dan huruf f;
b. mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan;

c. mengetahui . . . .

c. mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat;
d. bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan;
e. bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan;
f. bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

BAB VI

TEMBAKAN PERINGATAN

Pasal 15

(1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.

(2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.

(3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
a. untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;
b. untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.

(4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

BAB VII . . . .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri No. Pol. : 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Tindakan Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penggunaan Kekuatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA BERTINDAK DALAM PENANGGULANGAN HURU-HARA

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA BERTINDAK
DALAM PENANGGULANGAN HURU-HARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA BERTINDAK DALAM PENANGGULANGAN HURU-HARA.

BAB I . . . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Penanggulangan adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam mengantisipasi atau menghadapi suatu kejadian.

3. Huru-hara adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih dalam unjuk rasa yang telah berubah menjadi tindakan kekacauan, kerusuhan dan melawan hukum.

4. Penanggulangan Huru-Hara yang selanjutnya disingkat PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses kerusuhan massa.

5. Unit pemadam api adalah satuan yang bertugas melaksanakan pemadaman api terhadap terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara.

6. Unit penangkap adalah satuan yang bertugas melaksanakan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dan provokator pada saat tejadinya kerusuhan massa atau huru-hara.

7. Unit kesehatan adalah satuan yang bertugas melaksanakan penanganan dan pertolongan terhadap para korban akibat terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara baik dari pelaku huru-hara ataupun pasukan PHH.

8. Gas air mata adalah suatu zat kimia yang berupa gas yang menimbulkan efek sesaat yang dapat mengganggu penglihatan, pernapasan dan iritasi kulit namun tidak berbahaya bagi kesehatan.

9. Unit pelempar atau penembak gas air mata adalah satuan yang bertugas melaksanakan pelemparan atau penembakan gas air mata ke arah pelaku huru -hara.

10. Kompi PHH adalah satuan terkecil yang secara administratif dan taktis dapat diberikan penugasan secara mandiri, terdiri dari 4 Peleton.

11. Detasemen PHH adalah kekuatan operasional dasar untuk satuan berkemampuan lanjutan PHH terdiri dari 3 Kompi.
12. Tameng …..
12. Tameng Sekat adalah alat sekat yang mempunyai tinggi 160 (seratus enam puluh) cm lebar 80 (delapan puluh) cm, berwarna hitam yang berfungsi menyekat dan melindungi pasukan PHH dari tindakan massa yang melawan hukum.

13. Tameng Pelindung adalah alat pelindung yang mempunyai tinggi 90 (sembilan puluh) cm lebar 60 (enam puluh) cm, berwarna hitam dan berfungsi melindungi pasukan PHH dari tindakan massa yang melawan hukum.

14. Tongkat Lecut adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 2 (dua) cm dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang dilengkapi dengan tali pengaman pada bagian belakang tongkat, aman digunakan untuk melecut/memukul bagian tubuh dengan ayunan satu tangan kecepatan sedang.

15. Tongkat sodok adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 3 (tiga) cm dengan panjang 200 (dua ratus) cm, aman digunakan untuk mendorong massa yang akan melawan petugas.

16. Kedok gas (gas masker) adalah pelindung wajah dari efek gas air mata yang dilemparkan ke massa pengunjuk rasa.

17. Pelontar granat (grenade launcher) adalah alat pelontar yang digunakan untuk menembakkan granat gas air mata.

18. Kendaraan taktis yang selanjutnya disingkat Rantis adalah jenis kendaraan yang dirancang dan disiapkan untuk mampu mengatasi tantangan tugas tertentu, antara lain kondisi medan yang berat, serangan senjata api dan bahan peledak, amukan massa perusuh, penyelenggaraan sistem komunikasi operasi di lapangan dan tugas lain yang akan sulit dipenuhi oleh jenis kendaraan biasa.

19. Kendaraan Taktis Pengurai Massa adalah Kendaraan yang berguna menyemprotkan air yang bertujuan membubarkan massa.

20. Kendaraan Taktis Penyelamat adalah pengangkut personel dalam rangka penyelamatan.

21. Kawat penghalang massa (Security Barrier) adalah gulungan kawat berduri yang disusun secara spiral yang berfungsi sebagai penghalang antara massa dengan petugas dan objek vital.

22. Tabung pemadam api adalah Alat yang dilengkapi dengan selang penyemprot dan digunakan untuk memadamkan api.

23. Pepper Ball adalah alat yang digunakan oleh tim penindak dalam rangka melindungi tim penangkap, kesehatan, pemadam api ringan dan menandai para provokator serta agitator yang akan ditangkap dari massa perusuh.

24. Acara Pimpinan Pasukan yang selanjutnya disingkat APP adalah urut-urutan cara memberikan instruksi untuk pasukan sebelum melaksanakan tugas.

25. Situasi hijau adalah kondisi di mana massa pengunjuk rasa masih tertib dan teratur.

26. Situasi …..
26. Situasi kuning adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa mulai tidak mengindahkan himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku.

27. Situasi merah adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan, dan lain sebagainya.

28. Lintas Ganti adalah peralihan kendali dari Satuan Dalmas ke Satuan PHH berdasarkan perkembangan situasi di lapangan karena adanya perubahan situasi dari situasi kuning menjadi situasi merah.

29. Perintah dan pengendalian teknis adalah perintah dan pengendalian yang dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri oleh Kapolri dan pada tingkat Polda oleh Kapolda tentang tata cara pengerahan, pengendalian dan penarikan kekuatan PHH dari tempat kejadian.

30. Perintah dan pengendalian taktis adalah perintah dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kepala Detasemen PHH tentang tata cara tindakan anggota di lapangan baik perorangan maupun dalam ikatan tim dalam menghadapi situasi dan kondisi huru hara.

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan lintas ganti dan cara bertindak untuk penanggulangan huru-hara demi tercapainya keseragaman bertindak.

Pasal 3

Prinsip-prinsip peraturan ini sebagai berikut:

a. legalitas, merupakan tindakan yang dilaksanakan mendasari hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

b. proporsional, merupakan tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan kadar ancaman yang dihadapi;

c. nesesitas, merupakan tindakan yang memang sungguh-sungguh dibutuhkan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan layak sesuai dengan situasi dan kondisi dihadapi di lapangan;

d. humanis, merupakan tindakan yang dilakukan senantiasa memperhatikan aspek penghormatan, perlindungan, dan penghargaan hak asasi manusia;

e. keterpaduan, merupakan memelihara koordinasi, kebersamaan, keterpaduan dan sinergi segenap unsur atau komponen bangsa yang dilibatkan dalam penindakan.

Pasal 4 …..
Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
a. tempat, eskalasi dan lintas ganti; dan
b. cara bertindak.

BAB II

TEMPAT, ESKALASI DAN LINTAS GANTI

Bagian Kesatu
Tempat

Pasal 5

Kegiatan PHH dilaksanakan di:
a. jalan raya;
b. gedung bangunan penting; dan
c. lapangan terbuka.

Bagian Kedua
Eskalasi

Pasal 6

Eskalasi situasi dalam pengendalian massa sebagai berikut:
a. situasi damai (hijau);
b. situasi tidak tertib (kuning); dan
c. situasi melanggar hukum atau anarkis (merah).

Pasal 7

Dalam situasi damai (hijau) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tanggung jawab pengendalian massa berada pada Satuan Dalmas awal.

Pasal 8

Apabila eskalasi meningkat dari situasi damai (hijau) menjadi situasi tidak tertib (kuning), tanggung jawab pengendalian massa berada pada Satuan Dalmas lanjut.

Pasal 9

Apabila eskalasi meningkat dari situasi tidak tertib (kuning) menjadi situasi melanggar hukum (merah), tanggung jawab pengendalian massa berada pada Satuan PHH.
Bagian …..
Bagian Ketiga
Lintas Ganti

Pasal 10

(1) Satuan Dalmas, baik Dalmas Awal maupun Dalmas Lanjut dan Detasemen atau Kompi PHH merupakan satu kesatuan yang utuh dan lengkap yang digerakkan secara bertingkat dan bertahap dalam rangka pengendalian massa atau huru-hara sesuai dengan eskalasi situasi yang dihadapi.

(2) Dalam hal eskalasi meningkat dari situasi tidak tertib (kuning) menjadi situasi melanggar hukum (merah), dilakukan lintas ganti antara Satuan Dalmas dengan Detasemen atau Kompi PHH atas perintah Kapolda.

Pasal 11

Lintas ganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan dengan cara:
a. Detasemen/Kompi PHH maju membentuk formasi PHH, sedangkan pasukan Dalmas Lanjut melakukan penutupan atau perlindungan terhadap Detasemen atau Kompi PHH dengan membentuk formasi sesuai situasi di lapangan dan diikuti unit Satwa;
b. Rantis Pengurai Massa Samapta membentuk formasi sejajar dengan Rantis Pengurai Massa Detasemen PHH; dan
c. Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen atau Kompi PHH.

Pasal 12

Apabila pada satuan kewilayahan tidak ada Detasemen atau Kompi PHH, Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres atau Kapolresta agar menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan penindakan yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres atau Polresta terdekat.

BAB III

CARA BERTINDAK

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 13

Cara bertindak dalam PHH dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap, meliputi:
a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
c. pengakhiran.

Bagian …..
Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 14

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap persiapan sebagai berikut:
a. setelah menerima perintah Kapolda, segera menyiapkan surat perintah tugas;
b. menyiapkan kekuatan PHH yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa;
c. melakukan pengecekan personel, perlengkapan atau peralatan PHH, konsumsi, dan kesehatan;
d. menentukan rute PHH menuju objek dan rute penyelamatan (escape) bagi pejabat VVIP atau VIP dan pejabat penting lainnya;
e. menentukan pos komando lapangan atau Pos Aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa; dan
f. menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan.

Pasal 15

Sebelum melaksanakan kegiatan PHH, Kepala Detasemen atau Kompi PHH memberikan Acara Pimpinan Pasukan kepada seluruh anggota satuan PHH yang terlibat dengan menyampaikan tentang:
a. gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan PHH antara lain mengenai jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan yang akan terjadi selama huru-hara;
b. gambaran situasi objek tempat terjadinya huru-hara;
c. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan PHH; dan
d. larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan PHH.

Pasal 16

(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d adalah:
a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur;
c. membawa peralatan di luar peralatan PHH;
d. keluar dari ikatan satuan atau formasi;
e. mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki, dan melakukan gerakan-gerakan tubuh yang bersifat pelecehan seksual atau perbuatan asusila, dan atau memancing emosi massa;
f. melakukan …..
f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang- undangan; dan
g. melakukan tindakan tanpa perintah Kepala Detasemen atau Komandan Kompi PHH.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d adalah:
a. menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan huru-hara;
b. melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan;
c. setiap pergerakan pasukan PHH selalu dalam ikatan satuan dan membentuk formasi sesuai ketentuan;
d. melindungi jiwa dan harta benda;
e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi sampai huru-hara selesai;
f. bergerak dan bertindak berdasarkan perintah; dan
g. patuh dan taat kepada perintah Kepala Detasemen PHH secara berjenjang sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing.

Pasal 17

Setelah melakukan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15, Detasemen atau Kompi PHH bergeser dari titik kumpul di Mako Brimob ke kesatuan kewilayahan pengguna atau langsung ke daerah sasaran yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 18

(1) Cara bertindak PHH pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut:
a. lintas ganti satuan PHH dengan satuan Dalmas;
b. menyampaikan himbauan Kepolisian; dan
c. melakukan tindakan tegas.

(2) Setiap Detasemen atau Kompi PHH, wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. setiap anggota harus tetap dalam formasi Detasemen atau Kompi PHH;
b. setiap anggota tidak diperkenankan bergerak ke luar dari formasi;
c. setiap anggota tidak boleh melakukan tindakan sendiri-sendiri tanpa perintah;
d. setiap anggota tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap massa, pelaku tindak pidana maupun provokator yang ditangkap;
e. setiap ……
e. setiap anggota wajib memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada massa dan warga masyarakat;
f. setiap anggota tidak boleh membawa peralatan lain seperti senjata api dan senjata tajam, kecuali alat-alat yang telah ditentukan;
g. peleton penindak dan peleton atau kompi bantuan bergerak atas perintah komandan kompi atau kepala detasemen PHH;
h. tidak dibenarkan melemparkan gas air mata dan penyemprotan air tanpa perintah dari komandan kompi atau kepala detasemen PHH; dan
i. setelah massa dapat dibubarkan, pasukan segera konsolidasi, komandan kompi atau kepala datasemen pasukan melapor kepada pimpinan lapangan (kepala satuan kewilayahan) untuk menunggu perintah.

Pasal 19

(1) Lintas ganti satuan PHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara:

a. satuan PHH melaksanakan lintas ganti dengan satuan Dalmas, bila massa sudah mengarah pada tindakan melawan hukum;

b. lintas ganti dapat dilaksanakan dari samping dan dari belakang sesuai situasi dan kondisi di lapangan; dan

c. aba-aba dari Komandan Kompi atau Kepala Detasemen ”KOMPI atau DETASEMEN…. FORMASI BERSAF…. LINTAS GANTI LARI MAJU…. JALAN”.

(2) Detasemen PHH membentuk formasi sesuai perintah Kepala Detasemen PHH secara berjenjang sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing, berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 20

(1) Penyampaian himbauan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara ”KEPADA SAUDARA – SAUDARA PENGUNJUK RASA KAMI INGATKAN AGAR” :
a. JANGAN MELAKUKAN KEGIATAN – KEGIATAN YANG MENGARAH KEPADA PELANGGARAN HUKUM;
b. TINDAKAN SAUDARA–SAUDARA KAMI NILAI TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM;
c. UNTUK ITU SAUDARA – SAUDARA SEMUA HARUS KEMBALI TERTIB, SAMPAIKAN ASPIRASI SAUDARA SECARA BAIK DAN SOPAN;
d. JAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN;
e. KAMI ……
e. KAMI MEMOHON UNTUK SAUDARA – SAUDARA SEMUA SEGERA MEMBUBARKAN DIRI DAN KEMBALI KE TEMPAT SAUDARA MASING – MASING;
f. KAMI AKAN MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM KEPADA SAUDARA – SAUDARA YANG TIDAK MENAATINYA.
.
(2) Penyampaian himbauan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 21

(1) Unjuk rasa meningkat menjadi perbuatan melawan hukum, yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a. massa pelaku huru-hara dalam jumlah besar;
b. massa sulit dikendalikan;
c. massa berhasil dipengaruhi oleh provokator atau agitator;
d. tuntutan massa dalam penyampaian aspirasi telah menyimpang dari tujuan unjuk rasa semula dan memaksakan kehendak;
e. massa tidak lagi menghormati hak dan kehormatan orang lain, bahkan bertindak melanggar hukum; dan
f. tindakan para pelaku huru-hara menimbulkan dampak kerugian jiwa dan harta benda serta menimbulkan keresahan masyarakat.

(2) Dalam hal situasi dan kondisi unjuk rasa meningkat menjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Detasemen PHH dapat melakukan tindakan tegas.

Pasal 22

(1) Tindakan tegas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
a. posisi peleton atau kompi penindak pada pelaksanaan lintas ganti merupakan satu kesatuan yang utuh dari Detasemen PHH dan selalu berada di belakang satuan PHH;
b. pelaksanaan PHH dengan tindakan tegas berdasarkan perintah Kepala Detasemen PHH secara berjenjang sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing dan berpedoman pada taktik dan teknik PHH sesuai situasi dan kondisi di lapangan;
c. dalam hal terjadi bentrokan fisik antara satuan PHH dengan massa, formasi satuan PHH berdasarkan perintah Kepala Detasemen PHH secara berjenjang sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing, untuk bertahan atau mundur;
d. peleton …..
d. peleton penindak sebagai satu kesatuan yang utuh dari Detasemen PHH bertindak atas perintah Kepala Detasemen PHH secara berjenjang sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing terhadap massa yang melakukan tindakan melawan hukum;
e. tindakan tegas dilaksanakan berdasarkan urutan tindakan:
1. Detasemen PHH maju untuk mendorong massa dilaksanakan dengan cara Kepala Detasemen PHH memberi aba-aba ” DETASEMEN…. DORONG… JALAN…” (Pasukan maju tiga langkah) dan ”DORONG MAJU…. JALAN….” (Pasukan maju sepuluh langkah);
2. penyemprotan air, untuk mengurai massa dilaksanakan dengan cara Kepala Detasemen PHH memberi aba-aba ”AWAS… SEMPROT”; dan
3. penembakan gas air mata untuk mengurai massa dilaksanakan dengan cara Kepala Detasemen PHH memberi aba-aba “AWAS…TEMBAK !!!”.

(2) Guna efektivitas pelaksanaan tindakan tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formasi PHH dan tindakan yang dilakukan sebagai berikut:
a. unit pelindung dilengkapi dengan tameng pelindung dan pepper ball serta unit pemadam api ringan (APAR), persiapan dengan aba – aba…..” LARI MAJU… JALAN… ” menuju ke titik api, setelah melaksanakan pemadaman api, unit pelindung dan unit pemadam kemudian kembali ke formasi awal dengan aba – aba “LARI MAJU… JALAN”;
b. unit pelindung dilengkapi dengan tameng pelindung dan pepper ball serta unit penangkap, persiapan dengan aba-aba ”LARI MAJU… JALAN…” menuju ke massa huru-hara guna menangkap provokator dan pelaku kerusuhan lainnya yang menyebabkan kerusakan, korban jiwa, merusak kehormatan warga masyarakat dan negara, setelah melaksanakan penangkapan kemudian di bawa ke mobil tahanan, unit pelindung dan unit penangkap kemudian kembali ke formasi awal dengan aba-aba “LARI MAJU… JALAN…” (penangkapan dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan);
c. unit pelindung dilengkapi dengan tameng pelindung dan pepper ball serta unit kesehatan persiapan ”LARI MAJU…JALAN….”, unit pelindung dan Unit kesehatan persiapan dengan aba-aba ”LARI MAJU… JALAN…” menuju ke massa huru-hara guna memberikan penyelamatan terhadap korban huru-hara;
d. setelah melaksanakan penyelamatan bagi korban huru-hara kemudian di bawa ke mobil ambulance, unit pelindung dan unit kesehatan kemudian kembali ke formasi awal dengan aba-aba “LARI MAJU… JALAN…” (penyelamatan dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan);
e. kendaraan pengurai massa setelah menerima aba-aba ”PERSIAPAN”, kemudian kendaraan pengurai massa mendekat di belakang Kompi atau Detasemen PHH sambil membunyikan sirine sebagai tanda agar Kompi atau Detasemen PHH memberikan tempat atau ruang untuk kendaraan pengurai massa guna melakukan penyemprotan, kemudian diberikan aba – aba ”AWAS… SEMPROT”;
f. setelah …..
f. setelah dilaksanakan penyemprotan oleh kendaraan pengurai massa, Komandan Kompi atau Kepala Detasemen PHH Brimob Polri memerintah kepada Kompi atau Detasemen PHH Brimob Polri ”KOMPI ATAU DETASEMEN …… DORONG MAJU ….. JALAN” (pasukan maju merapat ke tengah dan menutupi kendaraan pengurai massa ); dan
g. setelah berhasil membubarkan massa perusuh, Kompi atau Detasemen PHH kembali ke formasi banjar berbanjar atau banjar kolone dengan aba-aba dari Komandan Kompi atau Kepala Detasemen PHH ”KOMPI ATAU DETASEMEN… FORMASI BANJAR KOLONE… LARI MAJU… JALAN”.

(3) Tindakan tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 23

Cara bertindak PHH pada tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sebagai berikut:
a. Kepala Detasemen PHH wajib melaporkan perkembangan bahwa situasi dan kondisi terakhir telah kondusif kepada Kapolda, baik secara langsung maupun menggunakan alat komunikasi;
b. menyerahterimakan tanggung jawab pemeliharaan situasi kamtibmas kepada Kepala Kesatuan Kewilayahan;
c. menarik pasukan dari tempat kejadian ke tempat yang ditentukan;
d. melaksanakan konsolidasi pasukan di tempat yang dtentukan; dan
e. Kepala Detasemen PHH wajib membuat laporan setelah seluruh kekuatan dan kemampuannya digunakan.

BAB IV

PERINTAH DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Perintah dan pengendalian PHH terdiri dari perintah dan pengendalian:
a. teknis; dan
b. taktis.

Pasal 25

Perintah dan pengendalian teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mencakup penyiapan, pengerahan, dan penarikan kekuatan Detasemen PHH, yang dilaksanakan oleh:
a. Kepala Korps Brimob Polri ( Kakorbrimob Polri ) pada tingkat Mabes Polri.
b. Kepala Satuan Brimob Polda ( Kasatbrimob Polda ) pada tingkat Polda.
Pasal 26 …..
Pasal 26

(1) Penyiapan, pengerahan, dan penarikan kekuatan Detasemen PHH oleh Kakorbrimob Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan atas permintaan Kapolda setelah mendapat perintah dari Kapolri.

(2) Penyiapan, pengerahan, dan penarikan kekuatan Detasemen PHH oleh Kakorbrimob Polri dilaksanakan dengan cara memberikan perintah kepada Kasatbrimob Polda.

(3) Penyiapan, pengerahan, dan penarikan kekuatan Detasemen PHH oleh Kasatbrimob Polda dilaksanakan dengan cara memberikan perintah kepada Kepala Detasemen PHH.

(4) Kepala Detasemen PHH melaksanakan lintas ganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 27

(1) Penyiapan, pengerahan, dan penarikan kekuatan Detasemen PHH Satbrimob Polda oleh Kasatbrimob Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan atas permintaan Kepala Satuan Kewilayahan di jajaran Polda setelah mendapat perintah dari Kapolda.

(2) Penyiapan, pengerahan, dan penarikan kekuatan Detasemen PHH Satbrimob Polda dilaksanakan dengan cara memberikan perintah kepada Kepala Detasemen PHH Satbrimob Polda.

(3) Kepala Detasemen PHH Satbrimob Polda melaksanakan lintas ganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 28

Perintah dan pengendalian taktis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf b disesuaikan dengan tempat dan hakikat ancaman.

BAB V

SUSUNAN KEKUATAN SATUAN PHH

Pasal 29

(1) Susunan kekuatan Satuan PHH terdiri dari satuan:
a. Kompi.
b. Detasemen.

(2) Susunan kekuatan Kompi dan Detasemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 30 …..
Pasal 30

(1) Selain susunan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, satuan PHH dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan.

(2) Peralatan dan perlengkapan Kompi atau Detasemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua petunjuk pelaksanaan tentang PHH, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR