STRATEGI PENANGANAN INSURGENSI DAN TERORISME INDONESIA Oleh: Muhammad Tito Karnavian

STRATEGI PENANGANAN INSURGENSI DAN TERORISME INDONESIA

Oleh: Muhammad Tito Karnavian

Pendahuluan
Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan dimulainya era Reformasi tahun 1998 terjadi fenomena baru di bidang keamanan dalam negeri. Pertama masyarakat dikejutkan dengan lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1998 melalui aksi referendum yang difasilitasi fihak asing, PBB. Terlepas dari perbedaan sejarah dengan bagian dari NKRI lainnya serta legitimasi referendum tersebut, banyak elemen masyarakat yang memprihatinkan pemisahan ini. Belum lepas keprihatinan ini, terjadi konflik horizontal yang berwarna etnis dan religius di Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada periode 1998-2002. Konflik-konflik yang menyebabkan jatuhnya ribuan anak bangsa ini berlangsung cukup panjang dan meskipun kemudian dapat diselesaikan oleh pemerintah, diantaranya dengan Kesepakatan Malino untuk Maluku dan Poso pada tahun 2001, memunculkan pertanyaan yang cukup besar dan belum terjawab tuntas hingga kini: mengapa konflik-konflik itu terjadi dan mengapa tidak dapat diatasi pemerintah dalam waktu jauh lebih singkat?
Insiden berikutnya yang membuat masyarakat juga bertanya-tanya adalah kasus Aceh. Mengapa aksi bersenjata kelompok militan di Aceh tidak dapat segera dikuasai oleh pemerintah sehingga konflik bersenjata terhadap GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang beroperasi di Aceh, dan kemudian memproyeksikan aksi terorismenya ke Sumatera Utara dan Jakarta, berlangsung panjang ? Meskipun kemudian konflik fisik bersenjata ini dapat diselesaikan dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Pemerintah RI dan GAM pada tahun 2005 dan tingkat kekerasan telah dapat diturunkan dengan signifikan, namun banyak pihak yang masih mempertanyakan, mengapa kesepakatan itu harus difasilitasi oleh mediator asing? Apakah kesepakatan tersebut akan menguntungkan Indonesia dan bukan merupakan refreksi kekalahan Indonesia dalam menghadapi GAM sehingga harus duduk dalam posisi tawar seimbang dan memberikan kompensasi yang menguntungkan kepentingan GAM guna mencapai tujuan akhir kemerdekaan?
Masyarakat Indonesia makin terperangah dengan terjadinya seri pemboman, yang bahkan menjadi perhatian dunia. Bom terhadap Dubes Filipina di Jakarta tahun 2000, Bom Malam Natal di sebelas kota di Indonesia secara simultan tahun 2000, Bom Atrium Mall Jakarta tahun 2001, Bom Bali 1 tahun 2002, Bom hotel JW Mariott Jakarta tahun 2003, Bom Kedubes Australia tahun 2004 dan Bom Bali 2 tahun 2005 serta sejumlah insiden minor lainnya telah merubah sejarah baru keamanan dalam negeri Indonesia yang tidak pernah mengalami seri pemboman yang sedemikian intensif dan mengakibatkan korban massal. Pengungkapan insiden-insiden ini oleh Polri yang kemudian juga membuka jaringan Al Jamaah al Islamiyyah, KOMPAK, Lasykar Jundullah, Negara Islam Indonesia, menyadarkan pemerintah dan masyarakat bahwa Indonesia telah menjadi salah satu basis munculnya gerakan terorisme yang bahkan berafilisasi dengan jaringan regional dan internasional. Indonesia telah menghadapi babak baru munculnya gerakan Islamis radikal yang akan menggoyang eksistensi NKRI.
Situasi di atas menarik dikaji oleh Polri mengingat Polri adalah unsur utama penanggung jawab keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh sejumlah aturan perundang-undangan. Pertanyaan kritis yang perlu dijawab adalah:
1.Bagaimana kecenderungan aksi insurgensi dan terorisme yang dapat mengancam keutuhan NKRI di Indonesia?
2.Apa strategi yang diterapkan oleh Indonesia dalam mengatasi ancaman tersebut? Apa saja kelebihan dan kelemahannya? Dimana peran Polri dalam strategi tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya mengajukan hipotesis bahwa:
1.Aksi insurgensi dan terorisme di Indonesia akan terus terjadi dalam jangka waktu relatif cukup panjang karena selain akar masalah yang menyebabkan munculnya insurgensi sulit dituntaskan oleh Pemerintah, prevelansinya juga akan dipengaruhi oleh situasi lingkungan strategis yang mudah memicu aksi insurgensi dan terorisme.
2.Menghadapi ancaman ini Indonesia menerapkan strategi yang kurang integratif dan komprehensif dengan berbasis pada penegakan hukum dan due process of law dimana Polri ditempatkan sebagai ujung tombak penanggungjawab keamanan dalam negeri dan pintu terdepan sistem peradilan pidana. Meskipun Polri sudah cukup baik menjalankan perannya dalam kerangka strategi ini, namun kurang integratifnya strategi membuat langkah penyelesaian menjadi kurang efektif dan efisien.

Sebagai implikasi kesimpulan analisis ini, dibagian akhir naskah ini akan diajukan sejumlah masukan bagi pimpinan Polri dan pembuat kebijakan Polri lainnya dalam rangka mengambil langkah-langkah strategis mengantisipasi ancaman insurgensi dan terorisme di Indonesia.

Landasan Teoretis Insurgensi dan Kontra-Insurgensi
Pisau analisis utama yang digunakan untuk mengupas persoalan di atas adalah disiplin ilmu Strategic Studies. “Strategi” berasal dari bahasa Yunani “strategos” yang merupakan gabungan dua kata “stratos” (pasukan) dan “ago” (pimpinan), sehingga strategi secara harfiah diartikan sebagai seni bagi pimpinan pasukan atau para jenderal (generalship) (John Baylis, 2001). Dengan demikian Strategic Studies dapat dimaksudkan sebagai studi tentang seni memimpin pasukan dalam rangka melaksanakan misi untuk menaklukkan musuh dan mencapai tujuan politik Dalam perkembangannya strategi diartikan lebih luas sebagai cara untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan literatur Strategic Studies, insurgensi adalah “Perjuangan oleh kelompok yang tidak berkuasa terhadap pemerintahan yang berkuasa dengan menggunakan sumber daya politis dan kekerasan untuk mencapai tujuan politik”. (Colin S. Gray dkk, 2002) Insurgensi merupakan salah satu bentuk perang asimetris atau non-konvensional. Jika perang konvensional terjadi karena kedua pihak menggunakan metoda dan alat yang sama, dan cenderung melibatkan negara sebagai aktor perang (misalnya AS vs Jepang), maka dalam perang asimetris, kedua pihak tidak menggunakan metoda dan asset yang sama. Perang asimetris terjadi karena satu pihak menyadari kekuatannya jauh lebih lemah dan pasti kalah jika menghadapi lawan dengan metoda yang sama, maka ia memilih cara untuk tidak langsung menghadapi kekuatan lawan (Liddlehart, ahli strategist Barat, menyebutnya dengan indirect approach). Sebaliknya pihak yang lemah akan menggunakan unsur “time” (waktu), “space” (wilayah), “support” (dukungan) dan “legitimacy” (legitimasi, khususnya politik) untuk memenangkan perang. Insurgen memanfaatkan waktu degan membuat perang berkepanjangan, tanpa harus menguasai wilayah namun berada dimana-mana baik karena mobilitas yang tinggi maupun luasnya jaringan organisasi, dapat merebut dukungan masyarakat (dalam dan atau luar negeri) dan alasan yang tepat untuk melegitimasi perlawanan mereka (Baylis, 2002) Sebaliknya mereka harus membuat lawan kehilangan legitimasi dan dukungan masyarakat. Dengan perang berkepanjangan ini insurgen akan dapat membuat lawan yang lebih kuat menjadi melemah baik karena makin berkurangnya sumber daya (attrition), frustasi pasukan akibat gangguan insurgen, maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan lawan untuk memberikan jaminan keamanan dan menyelesaikan permasalahan di wilayah konflik. Pada tahap awal insurgen harus dapat membangun jaringan yang bersifat rahasia dan sulit dideteksi (Clausewitz, 1998). Bagi T. E Lawrence (1920) yang dianggap sebagai pemikir pendahulu tentang insurgensi, dukungan masyarakat sedemikian penting sehingga satuan militan cukup hanya 2% dari populasi, namun 98% sisanya mendukung pasif/simpatisan untuk suatu insurgensi yang berhasil.
Dari segi tujuan akhir, insurgensi dapat dibedakan menjadi revolusioner dan non revolusioner (Bard E. O’Neill, 2005). Jika Revolusioner bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan dengan atau tanpa merubah sistem negara, maka non-revolusioner hanya ingin mencapai tujuan politis tertentu saja, misalnya mengganti sosok pimpinan pemerintahan tertentu atau mempertahankan status quo, tanpa mengambil alih kekuasaan.
Berdasarkan definisi di atas, maka ada dua cara yang digunakan oleh insurgen untuk mencapai tujuan politiknya: sumber daya politik dan kekerasan. Sumber daya politik dinyatakan dengan membentuk organisasi atau jaringan yang digunakan untuk rekrutmen, pelatihan, proganda dan demonstrasi dan berbagai cara diplomasi dan politis lainnya. Sedangkan cara kekerasan dapat berbentuk: terorisme, perang gerilya, dan perang konvensional. Terorisme dilakukan terhadap sasaran sipil (non combatan) di dalam atau luar kota, perang gerilya umumnya dilakukan terhadap sasaran combatan di luar kota, dan perang konvensional diadopsi jika kekuatannya telah membesar.
Dari sisi strategi, setidaknya ada 4 strategi yang dilakukan oleh insurgen dalam mengembangkan perjuangannya: konspirasi, perang berkepanjangan, military-foco, dan terorisme kota. Konspirasi dilakukan jika terdapat momentum untuk mengambil kekuasaan dengan cepat secara kudeta dengan melibatkan kekuatan kecil dan menjatuhkan elite pemerintahan. Perang berkepanjangan dilakukan dengan kombinasi politis, diplomasi, dan taktik kekerasan gerilya serta terkadang dilengkapi terorisme. Kasus terkenal adalah revolusi Cina Komunis pimpinan Mao (1930an-40an), perlawanan Khmer Merah (Viet Cong) di Vietnam yang mengalahkan Perancis (1950an) dan kemudian AS (1960an-70an), gerakan tentara Indonesia terhadap Belanda 19454-1949 dan sebagainya. Strategi ketiga adalah memfokuskan pada gerakan gerilya unit militan (military-foco) dimana unit-unit menyerang dan mengalahkan unit-unit pasukan pemerintah. Kekalahan unit pemerintah akan membuat dukungan terhadap kelompok insurgen menguat, karena ada prinsip bahwa massa netral akan cenderung bergravitasi ke pihak yang menang. Kasus perlawanan Che Guevara di Amerika Latin adalah contoh klasik penerapan strategi ini. Sedangkan strategi terorisme kota berkembang karena kecenderungan makin banyaknya masyarakat kota (urban society) sebagai dampak berkembangnya peradaban modern sehingga perang gerilya di medan terpencil mulai berkurang.
Dengan demikian terorisme adalah salah satu cara yang digunakan oleh insurgen. Penggunaan istilah ”kelompok teroris” sebenarnya dimaksudkan pada kelompok insurgen yang memliki jaringan politis dan menggunakan terorisme, yaitu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap sasaran sipil/non-combatan, sebagai taktik utama dalam perjuangannya.
Pada awalnya banyak negara yang tidak siap menghadapi perang insurgensi, mengingat prevalensi perang yang terjadi adalah perang konvensional antar negara. Kekalahan pemerintahan Nasionalis Cina terhadap gerakan Komunis Cina pimpinan Mao Tse Tung yang jauh lebih lemah secara kuantitas dan kualitas mulai memancing para ahli untuk mempelajari strategi yang diterapkan oleh Mao dalam memenangkan perang tersebut. Pasca Perang Dunia kedua dan memasuki era Perang Dingin, cara perang insurgensi mulai menjamur di seluruh penjuru dunia. Gerakan perlawanan terhadap kekuatan kolonial terjadi dimana-mana dengan tujuan kemerdekaan dan gerakan tersebut seringkali mendapat dukungan dari suatu Blok untuk memperkuat Blok tersebut (misalnya perang kemerdekaan Indonesia terhadap Belanda). Selain gerakan anti kolonial, cara-cara insurgensi juga dilakukan oleh kelompok domestik terhadap pemerintahan baru karena rivalitas yang bersumber dari rasa kesatuan dan identitas nasional yang belum terbentuk serta belum mampunya pemerintahan baru memuaskan kepentingan semua pihak domestik (contoh pemberontakan RMS, PRRI/Permesta di Indonesia).
Pada kenyataannya pasca Perang Dunia kedua banyak negara kuat atau pemerintahan yang kuat tidak mampu menghadapi gerakan insurgensi karena tidak berpengalaman atau menerapkan strategi yang mirip dengan perang konvensional tehadap perang insurgensi. Perancis tidak mampu menghadapi gerakan insurgensi kemerdekaan di Algeria dan Vietnam Utara, Belanda tidak mampu mengatasi insurgensi di Indonesia, AS kalah dengan insurgensi Viet Cong, Uni Sovyet dipaksa mundur oleh insurgen di Afghanistan dan sebagainya. Keberhasilan Barat yang monumental adalah ketika pemerintah kolonial Inggris mampu memadamkan pemberontakan panjang gerakan Komunis Cina Malaysia tahun 1950an-60an. Keberhasilan ini kemudian diadopsi oleh negara Barat lainnya dan memperkuat teori strategi kontra-insurgensi.
Menyadari bahwa gerakan insurgensi tidak dapat diselesaikan dengan cara konvensional yang mengedepankan kekuatan militer, maka Inggris di Malaysia menerapkan tiga prinsip dasar: minimum force, civic-military cooperation, dan tactical flexibility (Thomas MocKaitis, 1990). Agar tidak mengorbankan pihak netral dan merebut simpati insurgen, maka penggunaan kekerasan dilakukan dengan amat selektif. Untuk itu dikerahkan baik unsur kepolisian dan militer. Unsur kepolisian terutama dikedepankan jika insurgen menggunakan cara-cara terorisme dan militer menghadapi cara gerilya di medan terpencil. Kerjasama upaya militer dan sipil juga menjadi kunci keberhasilan, terutama dalam rangka memenangkan simpati (winning heart and mind) populasi, karena memang pada dasarnya perang insurgensi adalah perang untuk memenangkan simpati mayoritas populasi setempat. Hanya dengan merebut simpati ini, maka insurgen dapat diisolasikan dari pendukung dan simpatisannya. Ibarat ikan yang hidup tanpa air, maka ia akan dengan cepat mati. Untuk mengejar, menjejaki dan menjaring kelompok insurgen maka Inggris menerapkan prinsip tactical flexibility dimana pimpinan pasukan memberikan kewenangan kepada unit-unit bawahannya untuk mengambil inisiatif dan keputusan sendiri, meskipun dibawah koordinasi pimpinan (decentralisation of command and control). Dengan demikian pengungkapan jaringan insurgen yang memiliki mobilitas tinggi dapat dilakukan dengan efektif karena unit-unit kontra insurgensi juga memiliki mobilitas tinggi dan amat dinamis.
Di samping prinsip-prinsip dasar ini, masih terdapat sejumlah prinsip lainnya yang umumnya mengindikasikan perlunya memenangkan simpati populasi dengan mengetahui tuntutan dan keluhan mereka serta memisahkan kelompok insurgen dari populasi. Strategi kontra-insurgensi tersebut tampak mudah dibaca, namun sulit diterapkan. Kesulitan utama adalah karena strategi ini memerlukan kerjasama antara semua pihak pemerintah terkait, baik militer maupun sipil. Hambatan birokrasi dan sikap sektoral menjadi kendala yang paling utama dan membuat operasi kontra-intelijen menjadi gagal.

Ancaman Insurgensi dan Terorisme di Indonesia
Ancaman insurgensi, termasuk yang menggunakan cara utama terorisme, di Indonesia bersumber dari dua situasi, eksternal dan internal. Lingkungan eksternal terutama dikarenakan faktor globalisasi dan situasi dunia yang berubah unipolar. Globalisasi telah mempermudah transportasi dan komunikasi global sehingga nilai dan norma suatu kebudayaan dapat tersebar dan mempengaruhi kebudayaan lainnya. Situasi unipolar pasca Perang Dingin yang diwarnai dengan hegemoni Barat, terutama AS dengan faham demokrasi liberal kapitalis, akan menekan entitas politik atau kebudayaan lain yang kemudian berusaha survive dengan cara mengadopsi atau melawan kebudayaan Barat tersebut. Jika perlawanan yang dipilih, maka akan terjadi konflik yang dapat mengarah pada konflik fisik bersenjata. Menyadari bahwa tidak mungkin mengalahkan negara superpower dengan perang konvensional, maka perang insurgensi dengan cara terorisme akan menjadi pilihan utama. Dalam konteks pemikiran ini, maka gerakan jaringan Islam tertentu yang disebut dengan Salafi Wahabi seperti halnya Al Qaeda akan masuk ke Indonesia dengan mudah dan diadopsi oleh jaringan lama eks Darul Islam dan elemen-elemen yang tidak puas dengan status quo di Indonesia dan dunia.
Banyak pengamat berargumentasi bahwa terorisme di dunia saat ini didominasi oleh motif etno-nationalis dengan tujuan separatisme, dan religius Islamis. Gerakan Islamis ini muncul terutama karena dipicu keberhasilan gerakan Islam di Iran yang menumbangkan rezim Shah tahun 1979 dan insurgensi gabungan Taliban-mujahidin internasional terhadap invasi Uni Soyet tahun 1980an. Ketidakberhasilan AS dan Barat untuk memadamkan aksi teror dan insurgensi di Irak dan Afghanistan akhir-akhir ini dapat makin membangkitkan semangat perlawanan terhadap AS dengan cara-cara terorisme.
Saat ini Indonesia cukup baik dalam menyelesaikan permasalahan insurgensi dan terorisme. Namun demikian ini tidak menjamin bahwa ancaman ini tidak akan terjadi di masa mendatang. Keberhasilan dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh masih perlu diuji dan diyakinkan bahwa eks GAM tidak memiliki agenda tersembunyi untuk kemerdekaan. Di Papua, meski belum masuk pada tahap yang mengkhawatirkan, namun perlawanan bersenjata dan gerakan politik dengan tujuan pemisahan dari Indonesia masih berlangsung. Demikian pula permasalahan RMS yang meskipun minor, namun aspirasi ini masih cukup kuat. Yang cukup mengkhawatirkan adalah jaringan Islamis radikal yang bertujuan untuk menegakkan negara Islam dengan dasar syariat Islam. Gerakan ini jelas akan dapat berakibat buruk terhadap persatuan NKRI yang penuh disparitas. Selama ini banyak yang beranggapan bahwa salah satu bagian gerakan ini sekedar kelompok teroris yang cukup ditangani dengan penegakan hukum.
Mendasarkan pada definisi insurgensi pada penjelasan teori di atas, maka JI dan gerakan Islamis sejenis adalah jaringan yang melakukan insurgensi. JI dan jaringannya jelas memiliki tujuan politik. Sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Umum Perjuangannya (PUPJI) dan buku-buku pemimpin spiritualnya Abu Bakar Baasyir dan sejumlah statemen terbukanya, maka JI dan kelompok afiliasinya berusaha menegakkan syariah Islam dengan terlebih dahulu menciptakan negara Islam di Indonesia. Untuk mencapai maksud ini maka gerakan ini membangun kekuatan sosial politik melalui organisasi MMI dan yang terakhir Ansyarut Tauhid guna mendapatkan dukungan massa, merekrut anggota, pelatihan dan melakukan berbagai aksi propaganda. Penerbitan sejumlah website di internet dan penerbit cetak akhir-akhir ini merupakan bagian dari taktik propaganda mereka. Gerakan ini juga membangun kemampuan militer karena selain memang bagian dari ajaran jihad dengan perjuangan bersenjata yang menjadi salah satu ajaran inti, juga bagian dari strategi yang digariskan oleh elite JI.
Sumber domestik lainnya bagi ancaman insurgensi dan terorisme adalah kurang solidnya koordinasi unsur pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Situasi ini dapat dieksploitasi oleh aktor yang menentang pemerintah, khususnya jaringan Islam radikal, dan juga dapat memunculkan gerakan etno-nasionalis separatis baru.
Dengan demikian, ke depan, diperkirakan insurgensi dengan taktik terorisme dapat terjadi oleh aktor-aktor sebagai berikut:
1.Jaringan Islam radikal, khususnya JI dan afiliasinya, serta kemungkinan kolaborasi dengan kelompok lain yang memiliki tujuan sama: penegakan syariah Islam. Saat ini gerakan ini cukup kuat ditekan oleh unsur Polri sehingga lebih memilih cara non-violent, namun kuat indikasi bahwa tujuan politis mereka masih tetap sama dan sedang melakukan konsolidasi untuk penyusunan kekuatan dengan agenda jangka panjang sesuai dengan strategi “protracted struggle” (perjuangan berkepanjangan). Tidak menutup kemungkinan, seiring dengan melemahnya tekanan Polri dan instabilitas situasi keamanan akibat konflik elite politik dan sebab lainnya di suatu saat mendatang, cara kekerasan/terorisme akan dilakukan lagi.
2.Jaringan eks GAM, jika perjuangan politis dan diplomasi mengarah kepada agenda kemerdekaan dan disikapi oleh unsur militer TNI dengan respons kinetik/cara-cara militer. Diharapkan agenda ini sudah dikubur dalam-dalam oleh eks GAM, namun jika terdapat indikasi ini maka unsur TNI yang masih mencurigai agenda ini dapat mengambil langkah yang kemudian disikapi oleh eks GAM dengan cara militan pula. Bila ini terjadi maka eks GAM dapat merubah kembali ke perjuangan bersenjata dengan cara insurgensi dengan taktik gerilya di luar kota dan terorisme di perkotaan.
3.Kelompok OPM di Papua, yang masih terus melakukan insurgensi skala rendah namun jika tidak diatasi akan dapat membesar; khususnya bila mereka dapat membangun dukungan populasi yang kecewa dengan sistem sosial politik yang ada.
4.Kelompok RMS di Seram dan Ambon, yang meskipun juga masih dalam skala rendah, namun dapat menguat pada jangka panjang jika mendapat dukungan massa.
5.Kelompok penekan (pressure group) yang ingin melakukan perubahan sistem sosial politik dengan cara revolusi. Kelompok ini terutama memanfaatkan basis massa mahasiswa, buruh, warga miskin kota dan kelompok intelektual kelas menengah. Bentuk kekerasan yang digunakan umumnya adalah demonstrasi anarkis dan konflik fisik dengan aparat keamanan, sedangkan kendaraan politik yang dipakai berupa berbagai bentuk organisasi temporer dan LSM serta social network (jaringan sosial) informal. Gerakan ini hanya akan berbahaya terhadap negara bangsa jika didukung dan atau ditunggangi oleh elemen penting bangsa, misalnya elite tertentu atau otoritas bersenjata.

Strategi Penanganan Insurgensi dan Terorisme Indonesia

Masa Pra Reformasi
Strategi utama penanganan insurgensi di Indonesia pada masa ini adalah penghancuran dengan kekuatan militer (annihilation) dengan memanfaatkan dukungan rakyat dan strategi tambahan pemecah belahan dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh gerakan. Strategi ini cukup efektif pada era 1945-1980 dimana militer mampu menundukkan sejumlah pemberontakan antara lain DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan, PRRI/Permesta, RMS, PKI Madiun dan sebagainya.
Setelah tahun 1980, pemerintah gagal untuk meredam dua insurgensi : Fretilin di Timor Timur dan GAM di Aceh. Dalam dua kasus ini pemerintah ditarik masuk dalam konflik bersenjata berkepanjangan yang berlangsung belasan tahun. Pada kasus Timor Timur, akhirnya Fretilin mampu untuk merebut dukungan masyarakat lokal dan internasional yang kemudian menghantarnya pada kemerdekaan. Sedangkan pada kasus Aceh, pemerintah tidak mampu untuk mencerai-beraikan jaringan GAM dan menstabilkan situasi keamanan di Aceh. Sebaliknya GAM mampu untuk memperbesar dukungan masyarakat lokal baik dengan cara persuasif maupun koersif. Tingkat kekerasan Aceh yang tinggi serta langkah-langkah diplomasi elit GAM juga mampu merebut perhatian internasional. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah diplomasi dengan melakukan negosiasi dengan GAM melalui fasilitator internasional.
Dari satu sisi, memang referendum di Timtim dan negosiasi dengan GAM merupakan langkah politik yang legitimate. Di Aceh pemerintah telah berhasil menstabilkan situasi keamanan. Namun dari sudut pandang strategis, perkembangan ini merupakan keberhasilan Fretilin dan GAM untuk mampu survive dari tekanan kekuatan pemerintah dan berhasil memperkuat dukungan dari berbagai kalangan yang kemudian membuat mereka dapat meng”gol”kan seluruhnya atau sebagian agenda dan kepentingan mereka. Jika saja pemerintah Indonesia mampu melemahkan jaringan GAM dan kemudian mampu merebut dukungan masyarakat lokal, nasional dan internasional, bukankah pemerintah akan dapat melarutkan gerakan GAM tanpa harus bernegosiasi dengan fasilitator asing? Bukankah pemerintah akan dapat menekankan kepentingannya terhadap GAM karena posisi tawar yang lebih kuat saat bernegosiasi?

Masa Reformasi
Pada era ini terjadi perubahan amat besar di luar dan dalam negeri yang kemudian mempengaruhi dan merubah strategi Indonesia dalam menangani insurgensi. Di lingkungan internasional, pada awal 1990an Perang Dingin telah berakhir dengan pemenang Blok Barat pimpinan AS. Dunia telah menjadi unipolar yang ditandai oleh hegemoni AS dengan faham demokrasi liberal yang mengedepankan perlindungan HAM dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem hubungan internasional juga telah bergeser dari realis (dengan aktor entitas negara dan penyeimbangan kekuatan antar negara sebagai mekanisme berinteraksi) menjadi liberalis dengan munculnya banyak aktor bukan negara dan kontruktifis yang membawa norma-norma internasional yang harus diikuti semua aktor, baik negara atau bukan negara (state and non-state actor).
Penanganan insurgensi oleh suatu negara tidak dapat dilakukan semaunya dengan pendekatan konvensional kekuatan militer seperti di masa sebelumnya. Barat dan lembaga-lembaga internasional dengan nilai-nilai konstruktif yang dibawanya menjadi polisi dunia. Mereka mengawasi bagaimana suatu negara menangani konflik dalam negerinya dan tidak segan-segan mengintervensi jika suatu pemerintah menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai baru versi Barat tersebut. Tidak heran jika Barat menuntut pejabat suatu pemerintahan untuk diadili di Mahkamah Internasional atau setidaknya diberi sanksi dengan cara lain terhadap pemerintahan yang dianggap melanggar HAM, misalnya sanksi ekonomi, pemutusan kerja sama militer dan sebagainya.
Indonesia tidak lepas dari dampak perubahan tersebut. Militer yang selama ini menjadi pemain utama dalam operasi kontra-insurgensi, mulai ragu untuk menekan insurgensi dengan cara yang sama seperti di masa lalu dan khawatir akan tuduhan pelanggaran HAM. Banyaknya pejabat militer yang mulai dipersoalkan dalam menangani insurgensi di masa sebelumnya, seperti kasus pasca referendum Timtim, Tanjung Priok, Talangsari Lampung, dan penculikan aktifis, telah membuat militer lebih banyak mundur dan menjadi pemain pasif. Apalagi tuduhan pelanggaran HAM telah membuat TNI pernah ”menderita” karena embargo peralatan militer dan pemutusan latihan militer oleh AS.
Situasi politik dalam negeri yang diwarnai dengan ”decisive power struggle” telah menyebabkan munculnya pemerintahan sipil dan menepikan peran militer dalam berbagai lini, termasuk penanganan keamanan dalam negeri dimana insurgensi termasuk di dalamnya. Kuatnya gerakan reformasi telah membuat peran militer menciut terbatas pada peran pertahanan keamanan dan mengubur peran sosial politik. Dalam bidang pertahanan keamanan pun, militer dialokasi pada aspek pertahanan, sedangkan keamanan dalam negeri sepenuhnya dipertanggungjawabkan pada Polri. Dulu dikenal istilah ”keamanan besar” dan ”keamanan kecil” dimana yang pertama mencakup segala aspek dan yang kedua hanya berkaitan dengan kejahatan. Militer memposisikan dirinya sebagai penanggungjawab ”keamanan besar” termasuk yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, sedangkan Polri dibatasi hanya pada ”keamanan kecil” yang berkutat pada masalah kejahatan. Maka saat ini Polri telah dipercayakan untuk menanganani ”keamanan besar”
Perubahan struktur dan percaturan politik serta sistem demokratis membuat peran Polri menjadi mengemuka pula dalam penanganan insurgensi dan konflik bernuansa kekerasan dalam negeri. Sebaliknya militer, meskipun ada kecurigaan beberapa pihak bahwa militer terlibat dalam menciptakan berbagai kekerasan massal di awal era Reformasi, cenderung untuk mundur dan pasif dalam menghadapi konflik-kekerasan yang sebagian bernuansa gerakan insurgensi. Ketidaksiapan Polri untuk mengemban tanggungjawab baru ini baik karena kelangkaan sistem dan sumber daya, serta kecenderungan sikap pasif militer yang selama ini memiliki data intelijen dan berperan aktif dalam penanganan insurgensi dan kekerasan massal dalam negeri, telah membuat berbagai konflik terjadi berlarut-larut penyelesaiannya dan menyebabkan Polri terdadak dan ter-disorientasi. Lamanya penyelesaian kasus konflik massal di Ambon, Poso, kemenangan Fretilin di Timtim, dan menguatnya pengaruh GAM dari waktu ke waktu sejak 1998, serta gagalnya pemerintah mendeteksi eksistensi jaringan insurgensi/teror Al Jamaah Al Islamiyyah (JI) sejak dini merupakan bukti kelemahan ini. Indonesia bahkan baru mengetahui jaringan ini setelah mereka melakukan kasus serangan besar Bom Bali 1 tanggal 12 Oktober 2002. Sebelum periode ini, Polri tidak memiliki data dan strategi apapun, untuk mengungkap jaringan teror yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1998.
Keberhasilan pengungkapan kasus Bom Bali 1 dan jaringan teror JI telah membuat Polri dipercaya untuk menjalankan peran ”keamanan besar”nya yang selama ini diragukan banyak kalangan apakah akan dapat diperankan oleh Polri dengan berhasil. Sadar atau tidak sadar, pemerintah telah mulai mendapatkan format yang dirasakan pas dengan situasi aktual era reformasi dalam menanggulangi gerakan insurgensi. Pemerintah menekankan strategi penegakan hukum dengan metode ”due process of law” dimana para pelaku teror, yang sebenarnya insurgen, diproses hukum dan diajukan ke pengadilan dalam sidang terbuka dan menampilkan ”game” adu bukti. Strategi ini dirasakan cocok dengan lingkungan saat ini yang demokratis dan menekankan perlindungan HAM. Sekali lagi, sadar atau tidak, strategi ini telah membawa dampak positif dalam prinsip kontra-insurgensi para teoretis strategis, yang menekankan pentingnya memisahkan insurgen dari masyarakat/populasi sehingga insurgen gagal merebut dukungan populasi. Pembuktian bersalah di pengadilan yang ”fair” dan memberikan hak insurgen/pelaku teror untuk membela diri, akan membuat masyarakat menganggap insurgen sebagai pelaku kriminal biasa dan pelanggar hukum yang menghianati konsensus rakyat. Masyarakat akan antipati terhadap pelaku teror/insurgen sehingga perlahan-lahan gerakan ini akan berkurang. Untuk menerapkan strategi penegakan hukum ini, agar efektif maka unsur pendukungnya harus kuat pula. Aparat hukum, terutama polisi sebagai penjaga terdepan sisem peradilan pidana haruslah efektif, aturan perundangan tentang insurgensi dan terorisme harus memadai, dan terdapat sarana prasarana yang cukup untuk mendukung sistem ini agar dapat berjalan lancar.
Strategi penegakan hukum ini juga telah mengimplementasikan strategi ”minimum force” yang menjadi salah satu prinsip dasar kontra-insurgensi. Sebagai alat penegak hukum, setiap penggunaan kekuatan oleh Polisi senantiasa dilandaskan pada aturan hukum, sehingga penggunaan kekuatan dilakukan secara selektif dan dipertanggungjawabkan. Tidak seperti penggunaan kekerasan oleh militer yang seringkali menjadi kontra-produktif karena dilakukan dengan tanpa diskriminasi dan mengundang antipati masyarakat.
Sejak pengungkapan jaringan pelaku Bom Bali1, Polri telah melakukan berbagai pembenahan diri untuk meperkuat kemampuannya. Berbagai pelatihan telah dilakukan dan cukup banyak sumber daya yang dialokasikan untuk melaksanakan perannya dalam penanganan insurgensi/terorisme. Satu keputusan Pimpinan Polri saat itu yang amat monumental adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri. Eksistensi organisasi ad hoc dan manajemen organisasi ini, secara tidak disengaja, telah mengaplikasikan satu dari tiga prinsip dasar kontra-insurgensi yang berhasil dilakukan oleh Inggris di Malaysia sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu tulisan ini. Rekrutmen terpilih anggota Satgas yang terdiri dari personel-personel yang telah teruji kemampuan dan memiliki kemauan yang keras serta hubungan emosional yang tinggi satu dengan lainnya membuat satuan ini menjadi unit yang solid dan memiliki ”team work” yang luar biasa. Selain itu pimpinan Satgas ini menerapkan kepemimpinan demokratis serta memberikan kepercayaan kepada para komandan satuan unit terkecil, meski tetap di bawah koordinasi, untuk mengembangkan inisiatif dan mengambil keputusan yang diperlukan sesuai keadaan spesifik di lapangan. Struktur dan sistem ini telah membuat Satgas menjadi satuan yang secara taktis amat fleksibel untuk menghadapi dan menjejaki jaringan pelaku teror yang juga fleksibel dan memiliki mobilitas tinggi di lapangan. Ini adalah aplikasi prinsip ”tactical flexibility” yang menjadi salah satu kunci keberhasilan Inggris dalam menghadapi insurgensi di negara-negara eks-jajahannya pasca Perang Dunia 2.
Dalam perkembangannya, Polri juga telah mengembangkan taktik pemisahan antara insurgen dan populasi, serta pemecahan unsur di kalangan insurgen sendiri. Dalam upaya memecah jaringan insurgen, Polri dengan ujung tombak Satgas Bom Polri dan Detasemen 88, telah menggunakan ”soft weapon” yang dikemas dalam kegiatan ”dealing with terrorists” atau ”pendekatan terhadap para teroris/insurgen”. Taktik yang bertumpu pada kegiatan ”personal counseling” (berupaya mendalami psikologis, perilaku dan problema yang dihadapi dan membantu menyelesaikannya) dan tidak hanya semata-mata terbatas pada ”religious counseling” (penekanan pada konseling keagamaan untuk menunjukkan kesalahan mereka dan kembali ke jalan yang benar) telah mendatangkan hasil yang cukup baik. Diantaranya adalah terjadinya perbedaan signifikan tentang konsep-konsep pro-kekerasan yang disepakati jaringan teror selama ini, misalnya : jihad dengan kekerasan, thoghut, bom bunuh diri dan seterusnya. Sejumlah anggota jaringan bahkan ada yang sudah aktif membantu Polri untuk mengatasi perilaku kekerasan jaringan teror.
Kelemahan strategi penanganan teror Indonesia terutama terjadi pada penerapan satu dari tiga prinsip kontra-insurgensi yaitu ”civic-military cooperation”. Kerjasama sipil-militer atau sipil-polisi ini sebenarnya ditujukan untuk menyelesaikan akar-akar permasalahan yang menjadi justifikasi munculnya insurgensi. Untuk itu diperlukan langkah-langkah integratif baik dalam bentuk ”information sharing”/intelijen dan pelaksanaan kegiatan dan program terpadu antara aparat birokrasi pemerintahan sipil dan militer/polisi yang menangani kontra-insurgensi. Dalam berbagai kesempatan Polri telah berusaha menerapkan prinsip ini, seperti dalam penanganan jaringan JI, jaringan pelaku kekerasan di Ambon dan Poso, namun hasilnya belum optimal. Kendala utama adalah belum adanya satu visi yang sama. Tidak hanya di kalangan aparat sipil, yang cenderung menganggap insurgensi/terorisme adalah urusan polisi, tetapi juga di dalam lingkungan Polri sendiri. Ketidaksamaan visi ini karena tidak ada ”background knowledge” yang sistematis tentang strategi penanganan insurgensi dan terorisme. Bagi Polri, sebagaimana diindikasikan dimuka, penanganan insurgensi dan terorisme merupakan ”barang baru” serta belum diajarkan secara ilmiah dan sistematis di lingkungan pendidikan Polri. Pelajaran yang sudah ada mungkin di pendidikan Brimob, namun bukan pada sisi strategis, materinya lebih cenderung lebih menekankan pada aspek operasional dan taktis lapangan.
Polri tentunya tidak akan mampu bekerja sendiri untuk mengatasi akar permasalahan munculnya suatu insurgensi/terorisme, karena selain sumber daya yang terbatas, juga karena lingkup dan kewenangan yang tersedia. Sebagai contoh, jika JI seperti saat ini merubah strateginya lebih menekankan pada upaya politis dan diplomasi termasuk cara propaganda, Polri tidak dapat melakukan langkah hukum yang signifikan. Padahal taktik ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan akhir politiknya merubah sistem sosial politik NKRI.

Saran untuk Polri dalam Strategi Penanganan Insurgensi dan Terorisme
Penanganan insurgensi Polri saat ini cukup baik pada kasus insurgensi jaringan JI, Poso dan Ambon. Itupun dengan segala keterbatasan yang ada dan kecenderungan Polri bekerja sendiri. Hasil kerja keras Polri ini juga yang telah membuat situasi keamanan yang bersumber dari aktifitas insurgensi dan terorisme makin membaik dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat peran sentral Polri dalam menjalankan peran keamanan dalam negeri dimana insurgensi dan terorisme termasuk di dalamnya, maka diajukan saran sebagai berikut :
1.Memberikan pengetahuan strategi konta-insurjensi kepada para manajer Polri, setidaknya tingkat PTIK ke atas karena sebagai pimpinan satuan wilayah kepolisian, mereka akan terlibat dalam penanganan insurgensi/terorisme di wilayahnya dan menjadi ujung tombak koordinasi dan kerjasama ”civic-police” dalam rangka ”information sharing” dan menyelesaikan akar permasalahan yang menjadi justifitikasi insurgensi/terorisme.
2.Memperkuat satuan-satuan kecil semacam Satgas Bom Polri dan Detasemen Khusus dengan ”team work” solid dengan mobilitas tinggi dan memiliki fleksibilitas taktis dengan sistem manajemen yang memberikan pendelegasian kewenangan komando dan kendali (command and control) kepada pimpinan unit di bawahnya. Satuan ini hendaknya dilengkapi dengan sumber daya keuangan dan logistik yang dapat mendukung mobilitas dan fleksibelitasnya untuk mengungkap kasus yang terjadi dan jaringannya serta menjejaki untuk penangkapan. Satuan ini juga hendaknya dilengkapi dengan kemampuan investigasi yang kuat untuk mendukung proses peradilan, baik dalam bentuk pelatihan yang terus berlanjut serta penyediaan sumber daya yang mencukupi. Untuk menjamin terciptanya ”team work” yang solid maka seyogyanya rekrutmen satuan ini dilakukan dengan sistem ”talent scouting” dengan mencari anggota yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan mobilitas tinggi, penuh resiko dan siap untuk di posisi ”kering”. Sebaiknya dihindarkan sistem rekrutmen yang bersifat ”top-down” dan kecenderungan menempatkan personel karena alasan ”mencari job”. Tanpa dihayati, pekerjaan kontra-insurgensi akan dianggap sebagai tempat ”susah” atau ”tempat untuk lewat saja”. Jika ini terjadi maka budaya satuan yang cocok untuk mengemban peran kontra-insurgensi sulit terbentuk dan selanjutnya kinerja satuan sulit dicapai secara optimal yang pada gilirannya akan dapat berdampak buruk bagi reputasi Polri.
3.Memperkuat landasan hukum peran Polri dalam penanganan kasus insurgensi dan terorisme yang menjadi bagian tugas penanggungjawab keamanan dalam negeri.

Penutup
Selain kecenderungan masih tetap terjadinya insurgensi dan terorisme di masa mendatang, terdapat indikasi bahwa peran Polri dalam penanganan insurgensi dan terorisme ini ingin diambil alih oleh aparat lain. Tanpa bermaksud untuk berpikir sektoral dan demi kepentingan Polri sendiri, pengedepanan peran Polri dalam menangani insurgensi dan terorisme di tengah situasi lingkungan strategis dan domestik yang dipenuhi nilai-nilai demokrasi dan perlindungan HAM saat ini adalah hal yang tepat bagi Indonesia. Demi kepentingan NKRI dan menjamin situasi yang aman bagi berlangsungnya pembangunan nasional, maka Polri suka atau tidak suka harus dapat menjalankan perannya untuk menangani insurgensi dan terorisme secara maksimal. Pelibatan peran militer dapat menjadi unsur perbantuan kepada Polri, terutama jika insurgen menggunakan taktik gerilya bersenjata di medan sulit yang tidak mampu diatasi oleh kekuatan Polri sendiri.
Kita perlu belajar dari pengalaman pahit negara lain, misalnya Pakistan, yang saat ini tunggang-langgang menghadapi aksi insurgensi Islamis militan. Bom terjadi terus menerus dan miskin pengungkapan sehingga stabilitas negara menjadi terganggu serta pembangunan sulit berlangsung lancar. Keadaan ini akan dapat mengorbankan hak-hak warga negara yang menuntut rasa aman dari pemerintah dalam kontrak sosialnya, serta mengancam kemampuan survive negara bangsa.

Referensi:
Baylis, John, James Wirtz, Eliot Cohen, and Colin S. Gray, (2002), Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies, Oxford, Oxford University Press.
Clausewitz, (1997), On War, edited and translated by Michael Howard and Peter Paret, Princeton, Princeton University Press.

Gray, Colin S., (1999), Modern Strategy, Oxford, Oxford University Press.

Lawrence, T. E, (1920), The Evolution of a Revolt, The Army Quarterly, Vol. 1, No. 1.

MocKaitis, Thomas, The Origins of Britis Counter-insurgency, Small Wars and Insurgencies, Vol. 1, No. 3 (December 1990):
O’Neill, Bard. E., (2005), Insurgency and Terrorism: From Revolution to Apocalypse, 2nd edition, Washington, D.C., Potomac Books, Inc.

STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI.

STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI.

BAB I PENDAHULUAN
Selama berabad-abad, suku-suku bangsa di Indonesia umumnya hidup rukun tanpa benturan yang berarti. Tiba-tiba pada masa reformasi, konflik kesukubangsaan, agama, pelapisan masyarakat sepertinya ikut mengusik kedamaian, seolah-olah menyimbolkan kemerdekaan dari depresi yang mendalam. Semacam muncul stimulus perubah kepribadian pelbagai pihak dalam waktu sekejap. Kondisi tersebut, setidak-tidaknya menjadikan situasi semakin rentan bagi lintas kepentingan para pihak yang berseteru kekuasaan, aset dan pengaruh.
Secara Nasional semakin lazim terjadi, seperti pemboman rumah-rumah ibadah, lembaga pendidikan hingga hotel-hotel dan perusakkan dan penutupan paksa tempat-tempat hiburan malam, fenomena yang kerap terjadi di wilayah rawan Konflik Komunal seperti di wilayah Jawa Timur ( konflik syiah dan Sunni di Sampang ); Kalimantan Barat dan Tengah ( Konflik Komunal antara etnis Dayak dan Madura); Sulawesi Tengah; Maluku Utara dan Ambon (Konflik komunal bernuansa SARA) ; Papua ( konflik Komunal dengan muatan politis kemerdekaan ).
Demikian halnya dengan provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, serta cermin barometer keamanan bagi propinsi-propinsi lain di Indonesia,tidak luput dari gejolak konflik semacam itu,konflik komunal berupa tawuran antar warga desa adat tercatat pernah terjadi di beberapa Kabupaten seperti ; Buleleng; Gianyar: Karang Asem dan Kabupaten Badung, termasuk didalamnya perusakkan Kantor Polsek dan Kantor Pemerintahan ( Pemda ) dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Konflik dalam suatu masyarakat sejatinya merupakan konsekuensi alami dari proses-proses perbedaan: sosio kultural , sosio structural dan proses social dalam dalam masyarakat yang menghasilkan sebuah perjuangan untuk mempertahankan identitas super ordinat dan sub ordinat serta kepentingan kelompok pribadi , pribadi dalam kelompok serta kepentingan komunal dari suatu kelompok sosial tanpa batas waktu yang didefenisikan dalam situasi kehidupan, diinterpretasikan dalam hubungan sosial, dengan potensi untuk selalu bersinggungan dengan nilai-nilai sosial kelompok lain.
Perbedaan dalam cara hidup dan nilai-nilai sosial yang dikembangkan oleh kelompok, membuat mereka terpisah dari kelompok lain dalam banyak hal. Konflik komunal memang akan tidak terhindarkan ketika norma-norma satu wilayah budaya dalam suatu Komunal atau sub-budaya tertentu lantas berimigrasi atau bersentuhan dengan norma-norma wilayah budaya lain. Konflik antara norma-norma aturan budaya yang berbeda dalam suatu Komunal bisa terjadi: ketika aturan-aturan dalam suatu masyarakat saling berbenturan di perbatasan wilayah budaya yang bersebelahan/ berdampingan; ketika, sebagaimana dengan norma hukum, hukum satu kelompok budaya akan diperluas untuk mencakup wilayah kelompok budaya lain, atau ketika anggota salah satu kelompok budaya bermigrasi ke kelompok budaya lain.
1. PERMASALAHAN PENULISAN
Bagaimana strategi optimalisasi penanganan konflik komunal dapat dilakukan oleh Polda Bali guna efektifitas penegakkan hukum dalam rangka terpeliharanya stabilitas kamdagri di Pulau Bali ?
2. RUMUSAN MASALAH :
1) Bagaimanakah tahapan konflik, peta konflik dan pergeseran Konflik dalam konsepsi Konflik Komunal di pulau Bali terjadi ?
2) Faktor apakah yang memberikan pengaruh dalam penanganan konflik komunal di Pulau Bali.
3) Bagaimanakah strategi optimalisasi penanganan konflik komunal dapat dilakukan oleh Polda Bali dan jajaran dalam rangka terpeliharanya stabilitas Kamdagri ?

BAB II PEMBAHASAN
1. PETA KONFLIK KOMUNAL DI BALI
Peta konflik komunal di Bali dapat diidentifikasi dengan konsep : Source , Issue, Parties, Attitude, Behavior, Intervention, Outcome ( SIPABIO) (Arm Abdalla dalam Sosiologi Konflik;2002) , secara rinci pemetaan konflik komunal dapat dijelaskan sebagai hasil interaksi antara pertama ; komposisi Demografi penduduk Bali yang mayoritas dari suku Bali ditambah beberapa suku lain yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia sebagai hal yang wajar dimana Bali merupakan pusat industry pariwisata dunia sehingga kedatangan masyarakat berlatar belakang suku, agama , dan aliran kepercayaan sangatumum terjadi di Bali, kedua ; Faktor Geografi pulau Bali yang sangat ideal sebagai daerah tujuan wisata dan tempat bekerja mencari nafkah dan ketiga ; bahwa pulau Bali tidak memiliki sumber daya alam berupa tambang mineral maupun migas, namun dengan keindahan alam dan kekayaan budaya menyebabkan Bali menjadi salah satu provinsi dengan pendapatan perkapita tertinggi di Indonesia.
Peta Konflik Komunal di Pulau Bali dapat digambarkan sebagai berikut :
1) Source / Sumber Konflik : adanya konflik kepentingan baik individu maupun kelompok serta adanya konflik akibat pertarungan dan upayapertahanan terhadap posisi dalam kedudukan masyarakat berupa kedudukan dominasi dan sub ordinasi antar komunitas sebagai konsekuensi pertemuan berbagai budaya di satu kawasan. Secara umum di Bali rentan dengan isyu SARA, dan dinamika Astra Gatra di pulau Bali sendiri maupun akibat pengaruh lingkungan Regional , Nasional dan Global.
2) Issue / Titik Masalah : adanya dinamika Politik lokal berupa permasalahan DPT dalam Pemilu Kada , masalah konflik antara warga pribumi dan pendatang,konflik antar dan inter lembaga Adat , masalah penggunaan lahan dalam Rancangan Umum Tata Ruang ( RUTR) dan konflik agraria antara lahan milik masyarakat maupun tanah Negara dan tanah adat ( ulayat ).
3) Parties / Pihak yang Terlibat : actor yang terlibat dalam konflik komunal di Bali adalah antara masyarak dengan masyarakat baik secara individu maupun dengan representasi lembaga masyarakat, sebagai contoh adalah masalah tanah pemakaman milik suatu desa Adat yang dilarang dimanfaatkan oleh warga desa yang sama dengan alasan pelanggaran atau sanksi adat sebelumnya,actor lain yang ikut meramaikan konflik komunal di Bali adalah peran LSM dan Media Massa dengan pemberitaan content provokatif ,pihak Swasta ( pemodal asing dan dalam negeri ) serta otoritas Negara ( aparat Negara ) turut andil dalam konflik komunal di Indonesia , umumnya terjadi akibat konflik ganti rugi pemanfaatan lahan maupun tindakan pribadi oknum aparat Negara ( kasus pembakaran dan perusakkan Markas Polsek Rendang di Polres Karangasem ).
4) Attitude / Sikap masing-masing actor : seperti diketahui bersama bahwa masyarakat di Bali adalah masyarakat transisi dari masyarakat agraris tradisional menjadi masyarakat idustri pariwisata yang tetap lekat dengan struktur social kebudayaan Hindu Bali ( lembaga desa adat, Banjar adat dan atribut budaya lainnya ; pecalang ) berpola patrilinial dan terbuka terhadap perubahan.
5) Behaviour / perilaku perubahan konflik : umumnya ekspresi konflik yang muncul tergantung peran tokoh dalam suatu komunal , apa yang disampaikan oleh para pemimpin masyarakat lokal akan didengar dan dilaksanakan oleh masyarakat ,konflik laten jarang berkembang menajdi konflik terbuka apabila terdapat penyaluran ekspresi yang memadai bagi masyarakat dan peran pemimpin masyarakat untuk meredam.
6) Intervention/ peran actor dalam tahapan konflik : masing masing actor konflik komunal di Bali sangat berperan dalam terjadinya konflik komunal , masyarakat, LSM, Media massa dan otoritas pemerintah memiliki karakter masing masing dalam intervensi/ mempengaruhi pergeseran konflik komunal.
7) Outcome / pencapaian dari suatu konflik : setiap komponen konflik di Bali memiliki pengahrapan tersendiri yang pada umumnya terkait dengan bagaimaana kepentingan diperjuangkan dan bagaimana Posisi dipertahankan.

  1. FAKTOR– FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PERGESERAN KONFLIK KOMUNAL DI BALI
    Pergeseran Konflik Komunal di Bali dapat diketahui dengan melihat apakah suatu konflik yang sifatnya latent dalam masyarakat memiliki atau memenuhi setidaknya 3 ( tiga ) persyaratan teknis (Ralf Dahrendorf;1957) sebelum menjelma menjadi konflik terbuka , antara lain :
    1) SYARAT TEKNIS : jumlah massa yang cukup dengan kepemimpinan yang solid dalam suatu kelompok dengan tujuan untuk memperjuangkan keunggulan kepentingan yang dimiliki, suatu studi kasus adalah saat terjadi perusakkan dan pembakaran Markas Polsek Rendang Polres Karangasem adalah ketika masyarakat desa Rendang mendengar Kentongan dan ajakan tokoh pemuda dan masyarakat setempat yang menuntut keadilan dengan menolak penahanan terhadap pelaku sabung ayam yang ditangkat beberapa saat sebelumnya, jumlah massa dan pimpinan serta issue penangkapan berhasil mendorong masyarakat desa Rendang melakukan penyerangan dan pembakaran Markas Polsek rending.
    2) SYARAT SOSIOLOGIS : adalah bagaimana pola interaksi social dan komunikasi antar masyarakat dan actor lainnya dalam suatu konflik , umumnya masyarakat di Bali memberikan penghargaan kepada aparat keamanan , apalagi aparat keamanan tersebut merupakan putra daerah , asalkan track record dan perilaku sehari hari memberikan kesan baik bagi masyarakat disekitarnya, namun dalam kasus pembakaran Polsek rending adalah masyarakat di desa Rendang memiliki pengalaman trauma terhadap tindakan oknum polisi disana yang kerap menyalahgunakan wewenang dan hukum dengan melakukan penangkapan terhadap pemain judi Sabung Ayam namun kemudian meminta sejumlah uang untuk membebaskan pelaku judi sabung ayam yang tertangkap.
    3) SYARAT POLITIS : bahwa hukum sebagai produk politis perundang- undangan kadang kala tidak memberikan kemanfaatan , paradigm hukum Positivistik yang berlaku di Indonesia seolah olah menegasikan kewenangan hukum adat yang hidup sebagai fakta pluralism hukum di Indonesia, hukum yang Positivistik akhirnya membelenggu aparat nagara penegak hukum dalam mewujudkan hukum yang memeberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian dalam masyarakat.
  2. STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM DALAM PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL DI BALI
    Identifikasi terhadap peta konflik komunal dan informasi prasyarat terjadinya pergeseran konflik sebagi factor yang berpengaruh terhadap eksistensi Konflik Komunal di Bali memberikan pemahaman bahwa perlu suatu strategi efektif dan efisien bagi Polri untuk mengoptimalkan upaya penaganan Konflik komunal yang salah satuanya adalah dengan pendekatan Penegakkan Hukum .
    Pendekatan penegakkan hukum mengadung pemahaman bahwa Hukum dapat ditegakkan secara efektif dengan mempelajari dan memahami lebih dahulu aspek Hukum dalam kajian Substansi Hukum , Struktur Hukum dan Budaya Hukum ( L.Friedman dalam Community Policing ; 29005 ) di dalam suatu masyarakat.
    Pertimbangan yang utama dalam pendekatan penegakkan Hukum dalam penanganan konflik Komunal di Bali adalah adanya Pluralisme hukum yang sangat kuat di Bali , eksistensi lembaga adat seperti perangkat Kelihan ( ketua ) Desa Adat dan banjar Adat mengakar dan terstruktur sampai ke tingkat provinsi yang diakui dengan penerbitan Perda dan studi akademis beberapa perguruan tinggi , sehingga Adat masyarakat Bali memiliki kelengkapan organisasi lengkap berdasar tugas dan peran, memiliki legitimasi kuat dan mengakar, dengan sumber daya keuangan, tanah , materi kuat.
    Sehingga dengan pertimbangan pluralisme hukum yang sedemikian kuat , Polda bali dan jajaran harus secara bijak menerapkan pendekatan penegakkan hukum dalam penanggulangan Konflik Komunal , jembatan penghubung anatara konsep penegakkan hukum ( Positive ) dengan keberadaaan hukum Adat adalah dengan strategi Pemolisian Masyarakat ( Polmas ) dalam bentuk kemitaraan Polisi dan Masyarakat ( lembaga Adat ).
    Pilihan strategi optimalisasi penanganan konflik komunal guna efektifitas penegakkan hukum dalam rangka terpeliharanya stabilitas kamdagri di Bali adalah dilaksanakan dengan :
    1) Pemberdayaan perangkat desa Adat yang berperan dalam tanggung jawab Keamanan warga ( Pecalang ) untuk memberikan lebih banyak kontribusi peran dalam menjaga keamanan sehari hari, Polri memberikan pendampingan dan sekaligus Mitra dengan mengedepankan masyarakat secara mandiri mengidentifikasi akar pemasalahan yang mungkin berkembang menjadi konflik komunal di lingkungannya.
    2) Pemberdayaan lembaga Adat dan perangkat Adat di Bali adalah termasuk kebutuhan perumusan pemetaan Konflik Komunal di masing masing lingkungan yang selanjutnya peta konflik komunal global Provinsi Bali tersebut dikompulir oleh Polda Bali sebagai database Peta potensi Konflik komunal yang diharapkan dapat memberikan peringatan awal perumusan kebijakan pemerintah .
    3) Peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas sebagai pendamping Pecalang dengan mengembangkan kemapuan negosiasi, pengetahuan hukum pidana secara umum, resolusi konflik, strategi pencegahan kejahatan dan kemampuan Intel dasar berupa deteksi dan peringatan dini / early warning dan early detection.
    4) Merintis pengembangan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ( FKPM ) anatara Polda Bali dengan potensi masyarakat ( Dewan Desa Adat bali ) sebagai semacam lembaga Pusat Studi Polmas dengan memperhatikan aspek Local genius masyarakat Bali dalam memelihara keamananguna mencari resolusi Konflik secara dini yang terjadi dilingkungannya.
    5) Membuat terobosan hukum dengan menggandeng lembaga penegak hukum lain ( Jaksa, Hakim dan pengacara ) untuk merumuskan pendekatan hukum yang retributive terhadap beberapa perbuatan melawan hukum yang kerap terjadi di Masyarakat dengan mengedepankan kemanfaatan dan keadilan hukum daripada sekedar kepastian hukum terhadap tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian besar, berpeluang untuk diperbaiki namun masyarakat tetap mendapat pengayoman dari Negara.

BAB III PENUTUP
1. KESIMPULAN.
1) Dengan melakukan analisa terhadap peta konflik dapat diidentifikasi berbagai peran otoritas didalam masyarakat, bagaimana pergeseran konflik terjadi dan apa akar permasalahan konflik yang terjadi sehingga peran para pemegang otoritas yang terkait dengan masalah tersebut dapat optimal mencegah konflik latent bergeser menjadi konflik aktual berupa konflik Komunal di Indonesia
2) Faktor instrumen dan enviromental yang bersumber dari Struktur , Substansi dan Budaya Hukum yang berlaku dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap peta konflik komunal yang dapat ditanggulangi oleh Kepolisian.
3) Pola pemolisian reaktif yang lebih berorientasi kepada bagaimana menghentikan konflik komunal dengan upaya penegakkan hukum Positive tidak efektif bila tidak diikuti dengan strategi pemolisian masyarakat yang menggunakan pendekatan hukum retributive dalam bentuk pemberdayaan dan kemitraan antara Polri dan Potensi masyarakat dalam mencari solusi dan penanganan konflik komunal secara tuntas .
2. SARAN.
1) Sinkronisasi kebijakan antar pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih pada pelaksanaannya.
2) Mengikut sertakan stake holder terkait perumusan kebijakan sebagai masukan dan langkah antisipasi atas kemungkinan timbulnya permasalahan-permasalahan di kemudian hari termasuk pemuliaan peran Media Massa agar kembali menjadi sarana penyebaran informasi yang professional dan mendidik bagi publik, tanpa konflik kepentingan pihak-pihak tertentu.
3) Peningkatan fungsi “early Warning” terhadap anggota Kepolisian, khususnya fungsi Intelijen dan Bhabinkamtibmas di sertai peningkatan kualitas kinerja seluruh aparat Kepolisian.
4) Melakukan penindakan hukum dan upaya antisipasi terhadap pihak-pihak yang mencari keuntungan dari konflik yang terjadi, dengan mengatasnamakan korban ataupun kelompok yang tertindas/ terintimidasi, namun tetap perlu juga mewaspadai bahwa upaya penegakkan hukum juga dapat memperkeruh suasana dan membuat masalah semakin meluas.

ANALISA SWOT TERHADAP KEGAGALAN STRATEGI PENGAMANAN POLRI DALAM PERISTIWA RUSUH TEMANGGUNG

ANALISA SWOT TERHADAP KEGAGALAN STRATEGI PENGAMANAN POLRI DALAM PERISTIWA RUSUH TEMANGGUNG

PENDAHULUAN
Latar belakang
Polri sesuai dengan tugas pokoknya yang diatur dalam Undang-Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia , memiliki kewajiban untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat melalui kegiatan Pengaturan, Penjagaan,Pengawalan dan Patroli. Disamping tugas pokoknya, Polri dalam rangka mengimplementasikan niat dan komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan Supremasi Hukum terhadap berbagai kekerasan dan kerusuhan massa yang dirasakan sangat merugikan masyarakat bangsa dan negara Indonesia, maka Polri sesuai tugas, fungsi dan perannya sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat harus melakukan berbagai upaya cepat dan tepat untuk mengantisipasi dan menanggulangi munculnya kekerasan dan kerusuhan massa di Indonesia.
Menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang “. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas “. Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum ini oleh pemerintah Indonesia telah diatur secara rinci untuk memberikan perlindungan bagi warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai harapan dan aspirasi terhadap negara .
Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum , yang berbunyi : “ Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara “. Undang-undang tersebut mengkatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk tempat yang dapat didatangi dan dilihat oleh semua orang, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, Polri memiliki payung hukum dalam melakukan tindakan penegakan hukum yang berkenaan dengan unjuk rasa. Penegakkan Hukum terhadap pelaku kekerasan maupun kerusuhan yang terjadi pada saat penyampaian pendapat di muka umum mengandung pengertian setiap tindakan Polri yang harus dilakukan untuk menjamin tercipta suasana kondusif , adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam mewujudkan situasi dan kondisi seperti yang dimaksud tadi, Polri memberikan suatu pedoman berupa Nomor 8 Tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara
Adalah suatu kekhawatiran manakala dalam penyelengaraan pelayanan, Kepolisian berpedoman kepada landasan operasional lawas, tertinggal, atau bertentangan dengan kebijakan organisasi dan peraturan perundang undangan lainnya. Kebutuhan aktualisasi setiap perkap maupun produk hukum harus segera dilakukan, karena Polri pada hakekatnya adalah melindungi dan melayani masyarakat justru dengan cara membatasi dan mengusik masyarakat sehingga kesalahan prosedur tidak dapat ditolerir
Permasalahan
Bagaimana analisa SWOT terhadap konsep pengamanan sidang di PN Temanggung yang berakhir dengan kerusuhan.
PEMBAHASAN
Kronologi Kasus Kerusuhan Temanggung
Masyarakat Temanggung dikenal sebagai masyarakat yang religius, santun dan bersahabat, Namun dengan adanya sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa sdr. Antonius Richmond Bawengan di Pengadilan Negeri Temanggung, membuat situasi dan kondisi menjadi kurang kondusif serta menjadikan suasana di kota Temanggung menjadi panas dengan adanya aksi unjuk rasa dari massa, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Temanggung membutuhkan back-up perkuatan pasukan Brimob untuk membantu pengamanan jalannya persidangan.
Pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2011 pukul 15.00 Wib, anggota Sat Brimob Polda jateng yang berjumlah 149 personil dipimpin Kompol Saeran melaksanakan pengamanan sidang kasus penistaan agama di PN Temanggung
Selasa, 8 Peb 2011 pukul 05.30 wib ,Tim jibom dan wanteror dipimpin oleh AKP Bayu, Sik berangkat menuju Polres Temanggung dan PN Temanggung, pukul 06.00 wib, Apel pagi di Mapolres Temanggung dilanjutkan dengan ploting pasukan, 1 SST di PN Temanggung, 1 SST dan mobil Barrier di Mapolres, 1 SST dan 1 unit water cannon di Pos lantas Polres, 09.00 wib Datang massa dari berbagai elemen masyarakat berjumlah kurang lebih 1000 orang yang akan melaksanakan unjuk rasa tiba di PN Temanggung, 10.00 wib, Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa sdr. ANTONIUS RICHMOND BAWENGAN di PN Temanggung dimulai, 10.15 wib, Sidang kasus penistaan agama ditunda dikarenakan pengunjung sidang membuat kerusuhan di PN Temanggung.
Pukul 10.30 wib, Sidang dibuka kembali dan memutuskan vonis hakim 5 tahun penjara kepada terdakwa, dengan hasil vonis tersebut para pengunjung sidang tidak mau menerima dan melakukan kerusuhan di pengadilan, 11.00 wib,Terpidana kasus penistaan agama dievakuasi menggunakan rantis baracuda menuju Sat Brimob Polda Jateng, Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Brimob atas perintah Wakapolres Temanggung pada saat terjadi keributan, dengan melakukan himbauan, pelemparan gas air mata dan pendorongan terhadap massa unjuk rasa yang melempari petugas Kepolisian dan melakukan pembakaran terhadap mobil truck milik Sabhara Polda Jateng, sehingga massa tercerai berai. Kemudian situasi dan kondisi di PN Temanggung dapat dikendalikan kembali.
Polres Temanggung pada pukul 11.35 wib, mengajukan penambahan anggota Sat Brimob Polda Jateng untuk melaksanakan penebalan pasukan sebanyak 3 SSK (330 pers) membantu perkuatan pasukan dalam menanggulangi rusuh massa.
Pukul 13.30 wib, anggota Sat Brimob ( penebalan ) tiba di Mapolres Temanggung, kemudian melaksanakan koordinasi dan ploting penempatan pasukan. Pukul 17.00 wib , Unit tindak anti anarkis, tim Jibom dan rantis Baracuda dari Detasemen Gegana, termasuk mobil Barrier dan rantis Water Cannon stand by di Mapolres Temanggung, anggota Brimob melaksanakan pengamanan terhadap Gereja-geraja, kantor pemerintahan dan Rumah Sakit Kristen untuk antisipasi terjadinya pengrusakan, pukul 21.00 s.d 24.00 wib Anggota yang sudah menempati pos, kemudian melaksanakan patroli dengan menggunakan ranmor secara rutin dan bergantian untuk memantau situasi dan melakukan tindakan preventif terjadinya unjuk rasa.
Penebalan pasukan berjumlah 330 personil yang dipimpin Kasat Brimob Polda Jateng Kombes Pol Drs. Mashudi Nrp 67030503, sehingga anggota Sat Brimob Polda Jateng yang melaksanakan tugas pengamanan sidang di Pengadilan Negeri Temanggung berjumlah 479 Personil
Analisa SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang dapat digunakan oleh para pembuat keputusan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasinya. SWOT merupakan akronim dari Strenghts (kekuatan yang berisi tentang kemampuan, keunggulan, keterampilan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi, Weaknesses (kelemahan ), yaitu memuat tentang keterbatasan, atau kekurangan dalam hal sumber, kemampuan dan keterampilan yang menjadi penghalang kinerja organisasi, Oportunities ( peluang ), berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu organisasi, Threats ( ancaman ), faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu organisasi ( Sondang Siagian, 2001).
Strenghts (kekuatan yang berisi tentang kemampuan, keunggulan, keterampilan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi.
1. Jumlah kekuatan Brimob sebelum terjadi kerusuhan pasca sidang di PN Temanggung adalah 1 ( satu ) SSK PHH Brimob , 149 personil.
2. Personil PHH Brimob merupakan personil terlatih dalam menangani PHH dengan pengalaman dan penugasan cukup baik.
3. Jumlah Kekuatan Dalmas Polres Temanggung merupakan gabungan kekuatan personil Sabhara Polres dan bantuan perkuatan dari Polsek sejajaran Polres Temanggung.
4. Alsus PHH dan Dalmas mencukupi mulai dari Dalmas awal, lanjutan dan PHH Brimob.
5. Di Polres Temanggung, BKO Brimob dilengkapi dengan rantis Baracuda dan Water Canon
6. Terdapat 1 unit Team Jibom, berikut peralatan dan kendaraan EOD Jibom.
Weaknesses (kelemahan), yaitu memuat tentang keterbatasan, atau kekurangan dalam hal sumber, kemampuan dan keterampilan yang menjadi penghalang kinerja organisasi.
1. Kompi PHH yang digerakkan , adalah merupakan gabungan dari beberapa kompi organik dari Detasemen A Brimob , dengan Kompol Saeran selaku Komandan tugas Gabungan.
2. Kompi Dalmas awal dan lanjutan merupakan gabungan dari organik Sat Sabhara dan anggota unit Sabhara Polsek-polsek dalam jajaran Polres Temanggung.
3. Kapolres selaku Kasatwil pada saat kejadian tidak berada di tempat ( PN Temanggung )
4. Kodal pasukan dan pengendalian Kegiatan di lokasi ( PN temanggung ) didelegasikan kepada Wakapolres Temanggung
5. HT yang digunakan antara pasukan PHH Brimob dengan Polres selaku penanggung jawab wilayah tidak terkoneksi, sehingga harus menggunakan HP untuk mengendalikan pergeseran pasukan.
6. Pengetahuan pengendali ( Kodal ) dalam hal ini Wakapolres Temanggung tentang Standar Operating Procedure dan Pedoman penggunaan Kekuatan PHH Brimob masih kurang, sehingga Pasukan PHH Brimob dalam ikatan SSK dipecah menjadi 3 ( tiga ) titik yaitu di PN Temanggung,Mapolres temanggung dan Pos Lantas temanggung.
7. Upaya penggalangan melalui upaya pencairan dukungan serta penggembosan kekuatan penonton sidang menuju ke PN Temanggung tidak dilakukan secara cepat dan tepat diluar kota Temanggung.
8. Petugas Polri yang melaksanakan pengamanan sidang di PN temanggung tidak melakukan sweeping dan body checking terhadap penonton sidang.
9. Permintaan tambahan pasukan PHH Brimob sangat lambat , setelah terjadi tindakan anarkhis , Kapolres selaku Kasatwil baru memintakan tambahan perkuatan bantuan dari Polda Jateng.
Oportunities ( peluang ), berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu organisasi.
1. Lokasi sidang merupakan suatu kompleks Pemda, di pusat kota Temanggung yang saling berdekatan dengan gereja dan relative dekat dengan Mapolres Temanggung.
2. Type perkotaan di temanggung merupakan type segaris , sehingga mobilisasi massa keluar dan masuk kota melewati satu pintu, sehingga mudah diawasi.
3. Laporan informasi menyebutkan mobilisasi massa yang ingin menghadiri sidang akan menggunakan kendaraan umum, truk dan sepeda motor, sehingga blockade dan pencairan massa dapat dilakukan dari jarak jauh pusat kota.
4. Disekitar lokasi terdapat kekuatan kawan yang dapat didayagunakan seperti Satpol PP Pemda Temanggung, Dinas Pemadam Kebakaran, Kodim Temanggung.
Threats ( ancaman ), faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu organisasi
1. Isu SARA terkait penodaan agama merupakan isu sentral dan sensitive.
2. Daerah Temanggung dan sekitarnya ( Wonosobo, Banyumas , Solo dan Kedu ) merupakan basis daerah perlawanan dan bergerak kelompok radikal keagamaan tertentu, beberapa peristiwa penangkapan anggota teroris terjadi di Temanggung dan daerah sekitarnya.
3. Kesenjangan ekonomi antara penduduk Pribumi dan Non Pribumi yang dialihkan dengan bentuk konflik agama Islam dan Nasrani.
4. Jarak back up terdekat untuk Polres Temanggung : sekitar 3-4 jam perjalanan dari Semarang, 2-3 jam perjalanan dari wilayah Banyumas dan Kedu.
5. Tingkat pendidikan dan pola komunikasi sosial masyarakat Temanggung masih sangat sederhana dengan menempatkan pola Patron Client yang sangat kental. Kedudukan tokoh agama dan tokoh masyarakat masih sangat sentral, dibandingkan tokoh formal pemerintahan.
6. Citra Pemerintahan dan Polri khususnya sedang mengalami kemunduran akibat tekanan ekonomi serta masalah masalah social yang belum tuntas terselesaikan.
7. Pemberitaan Koran dan televisi telah membangkitkan sentiment dengan bobot keagamaan, di wilayah Temanggung dan sekitarnya.

ANALISA SWOT
Setelah mengidentifikasi unsur-unsur dari setiap aspek SWOT di atas, maka penulis akan menguraikan strategi dalam analisis SWOT. Keempat strategi analisis SWOT yaitu :
STRATEGI COMPARATIVE ADVANTAGE
STRENGTH OPPORTUNITY
7. Jumlah kekuatan Brimob sebelum terjadi kerusuhan pasca sidang di PN Temanggung adalah 1 ( satu ) SSK PHH Brimob , 149 personil.
8. Personil PHH Brimob merupakan personil terlatih dalam menangani PHH dengan pengalaman dan penugasan cukup baik.
9. Jumlah Kekuatan Dalmas Polres Temanggung merupakan gabungan kekuatan personil Sabhara Polres dan bantuan perkuatan dari Polsek sejajaran Polres Temanggung.
10. Alsus PHH dan Dalmas mencukupi mulai dari Dalmas awal, lanjutan dan PHH Brimob.
11. Di Polres Temanggung, BKO Brimob dilengkapi dengan rantis Baracuda dan Water Canon
12. Terdapat 1 unit Team Jibom, berikut peralatan dan kendaraan EOD Jibom.
5. Lokasi sidang merupakan suatu kompleks Pemda, di pusat kota Temanggung yang saling berdekatan dengan gereja dan relative dekat dengan Mapolres Temanggung.
6. Type perkotaan di temanggung merupakan type segaris , sehingga mobilisasi massa keluar dan masuk kota melewati satu pintu, sehingga mudah diawasi.
7. Laporan informasi menyebutkan mobilisasi massa yang ingin menghadiri sidang akan menggunakan kendaraan umum, truk dan sepeda motor, sehingga blockade dan pencairan massa dapat dilakukan dari jarak jauh pusat kota.
8. Disekitar lokasi terdapat kekuatan kawan yang dapat didayagunakan seperti Satpol PP Pemda Temanggung, Dinas Pemadam Kebakaran, Kodim Temanggung.

Strategi Comparative Advantage : Strategi ini menekankan pada penggunaan semua potensi kekuatan Polres Temanggung untuk memanfaatkan semua peluang yang telah diidentifikasi bagi upaya penanganan rusuh masa dan tindakan anarkis secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut : Memanfaatkan secara optimal jumlah kekuatan SSK PHH Brimob dan SSK Dalmas , termasuk alsus Dalmas dan Rantis Water Canon, EOD dan Barrier , ditempatkan pada posisi strategis dengan melaksananakan kegiatan sweeping di jalan masuk dan keluar Temanggung , dan mengoptimalkan peran serta kekuatan saruan kawan untuk aktif mengamankan kompleks perkantoran sekitar lokasi sidang maupun sepanjang jalan menuju ke Alun alun Temanggung.
STRATEGI MOBILIZATION
STRENGTH THREATENS
1. Jumlah kekuatan Brimob sebelum terjadi kerusuhan pasca sidang di PN Temanggung adalah 1 ( satu ) SSK PHH Brimob , 149 personil.
2. Personil PHH Brimob merupakan personil terlatih dalam menangani PHH dengan pengalaman dan penugasan cukup baik.
3. Jumlah Kekuatan Dalmas Polres Temanggung merupakan gabungan kekuatan personil Sabhara Polres dan bantuan perkuatan dari Polsek sejajaran Polres Temanggung.
4. Alsus PHH dan Dalmas mencukupi mulai dari Dalmas awal, lanjutan dan PHH Brimob.
5. Di Polres Temanggung, BKO Brimob dilengkapi dengan rantis Baracuda dan Water Canon
6. Terdapat 1 unit Team Jibom, berikut peralatan dan kendaraan EOD Jibom.
8. Isu SARA terkait penodaan agama merupakan isu sentral dan sensitive.
9. Daerah Temanggung dan sekitarnya ( Wonosobo, Banyumas , Solo dan Kedu ) merupakan basis daerah perlawanan dan bergerak kelompok radikal keagamaan tertentu, beberapa peristiwa penangkapan anggota teroris terjadi di Temanggung dan daerah sekitarnya.
10. Kesenjangan ekonomi antara penduduk Pribumi dan Non Pribumi yang dialihkan dengan bentuk konflik agama Islam dan Nasrani.
11. Jarak back up terdekat untuk Polres Temanggung : sekitar 3-4 jam perjalanan dari Semarang, 2-3 jam perjalanan dari wilayah Banyumas dan Kedu.
12. Tingkat pendidikan dan pola komunikasi sosial masyarakat Temanggung masih sangat sederhana dengan menempatkan pola Patron Client yang sangat kental. Kedudukan tokoh agama dan tokoh masyarakat masih sangat sentral, dibandingkan tokoh formal pemerintahan.
13. Citra Pemerintahan dan Polri khususnya sedang mengalami kemunduran akibat tekanan ekonomi serta masalah masalah social yang belum tuntas terselesaikan.
14. Pemberitaan Koran dan televise telah membangkitkan sentiment dengan bobot keagamaan, di wilayah Temanggung dan sekitarnya.

Strategi Mobilization : Strategi ini menekankan pada penanggulangan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada di Polres Temanggung dalam penanganan demonstrasi yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut : Memanfaatkan secara optimal jumlah kekuatan SSK PHH Brimob dan SSK Dalmas , termasuk alsus Dalmas dan Rantis Water Canon, EOD dan Barrier , ditempatkan pada posisi strategis, dengan memperhatikan isu yang diangkat dalam sidang di PN Temanggung merupakan isu sensitive , sehingga perlu sesegera mungkin meminta bantuan ke satuan atas menyiapkan kekuatan Backup PHH dan Dalmas .
Termasuk diantaranya mengundang dan mengajak tokoh –tokoh masyarakat Temamnggung untuk bersama sama menggalang kekuatan dan memberikan pengertian kepada pengunjung sidang agar tidak bertindak anarkhis .
Ketika Citra Polri selaku pelayan dan pelindung masyarakat yang sedang menurun dan terkait gencar pemberintaan di Media massa mengenai sidang penistaan agama di PN Temanggung, Polri ( Kapolres Temanggung ) Perlu bertindak cepat dengan mengadakan penyiaran maupun menggunakan public addres agar masyarakat tetap tenang dan damai.
STRATEGI INVESTMENT / DIVESTMENT
WEAKNESS OPPORTUNITY
10. Kompi PHH yang digerakkan , adalah merupakan gabungan dari beberapa kompi organik dari Detasemen A Brimob , dengan Kompol Saeran selaku Komandan tugas Gabungan.
11. Kompi Dalmas awal dan lanjutan merupakan gabungan dari organik Sat Sabhara dan anggota unit Sabhara Polsek-polsek dalam jajaran Polres Temanggung.
12. Kapolres selaku Kasatwil pada saat kejadian tidak berada di tempat ( PN Temanggung )
13. Kodal pasukan dan pengendalian Kegiatan di lokasi ( PN temanggung ) didelegasikan kepada Wakapolres Temanggung
14. HT yang digunakan antara pasukan PHH Brimob dengan Polres selaku penanggung jawab wilayah tidak terkoneksi, sehingga harus menggunakan HP untuk mengendalikan pergeseran pasukan.
15. Pengetahuan pengendali ( Kodal ) dalam hal ini Wakapolres Temanggung tentang Standar Operating Procedure dan Pedoman penggunaan Kekuatan PHH Brimob masih kurang, sehingga Pasukan PHH Brimob dalam ikatan SSK dipecah menjadi 3 ( tiga ) titik yaitu di PN Temanggung,Mapolres temanggung dan Pos Lantas temanggung.
16. Upaya penggalangan melalui upaya pencairan dukungan serta penggembosan kekuatan penonton sidang menuju ke PN Temanggung tidak dilakukan secara cepat dan tepat diluar kota Temanggung.
17. Petugas Polri yang melaksanakan pengamanan sidang di PN temanggung tidak melakukan sweeping dan body checking terhadap penonton sidang.
18. Permintaan tambahan pasukan PHH Brimob sangat lambat , setelah terjadi tindakan anarkhis , Kapolres selaku Kasatwil baru memintakan tambahan perkuatan bantuan dari Polda Jateng.
1. Lokasi sidang merupakan suatu kompleks Pemda, di pusat kota Temanggung yang saling berdekatan dengan gereja dan relative dekat dengan Mapolres Temanggung.
2. Type perkotaan di temanggung merupakan type segaris , sehingga mobilisasi massa keluar dan masuk kota melewati satu pintu, sehingga mudah diawasi.
3. Laporan informasi menyebutkan mobilisasi massa yang ingin menghadiri sidang akan menggunakan kendaraan umum, truk dan sepeda motor, sehingga blockade dan pencairan massa dapat dilakukan dari jarak jauh pusat kota.
4. Disekitar lokasi terdapat kekuatan kawan yang dapat didayagunakan seperti Satpol PP Pemda Temanggung, Dinas Pemadam Kebakaran, Kodim Temanggung.

Strategi Investment / Divestment: Pola dari strategi ini adalah memakai kekuatan yang dimiliki oleh Polres Temanggung untuk menghindari ancaman yang telah diidentifikasi dalam penanganan demonstrasi, yaitu sebagai berikut : karena dislokasi pasukan PHH dan Dalmas diprioritaskan pada daerah yang rawan ( dengan membagi menjadi 3 ploting ) , sehingga perlu diikuti upaya preventif untuk melakukan sweeping terhadap pengunjung sidang yang akan memasuki PN Temanggung dan jauh sebelum masuk kota temanggung melalui Razia lalu lintas diluar kota.
Walaupun Kapolres tidak berada di lokasi sidang , kapolres harus senantiasa memantau perkembangan situasi di lokasi sidang dan beradasarkan penilaian situsi untuk segera meminta bantuan tambahan perkuatan dan backup kekuatan dari PHH dan Dalmas.
STRATEGI DAMAGE CONTROL
WEAKNESS THREATENS
1. Kompi PHH yang digerakkan , adalah merupakan gabungan dari beberapa kompi organik dari Detasemen A Brimob , dengan Kompol Saeran selaku Komandan tugas Gabungan.
2. Kompi Dalmas awal dan lanjutan merupakan gabungan dari organik Sat Sabhara dan anggota unit Sabhara Polsek-polsek dalam jajaran Polres Temanggung.
3. Kapolres selaku Kasatwil pada saat kejadian tidak berada di tempat ( PN Temanggung )
4. Kodal pasukan dan pengendalian Kegiatan di lokasi ( PN temanggung ) didelegasikan kepada Wakapolres Temanggung
5. HT yang digunakan antara pasukan PHH Brimob dengan Polres selaku penanggung jawab wilayah tidak terkoneksi, sehingga harus menggunakan HP untuk mengendalikan pergeseran pasukan.
6. Pengetahuan pengendali ( Kodal ) dalam hal ini Wakapolres Temanggung tentang Standar Operating Procedure dan Pedoman penggunaan Kekuatan PHH Brimob masih kurang, sehingga Pasukan PHH Brimob dalam ikatan SSK dipecah menjadi 3 ( tiga ) titik yaitu di PN Temanggung,Mapolres temanggung dan Pos Lantas temanggung.
7. Upaya penggalangan melalui upaya pencairan dukungan serta penggembosan kekuatan penonton sidang menuju ke PN Temanggung tidak dilakukan secara cepat dan tepat diluar kota Temanggung.
8. Petugas Polri yang melaksanakan pengamanan sidang di PN temanggung tidak melakukan sweeping dan body checking terhadap penonton sidang.
9. Permintaan tambahan pasukan PHH Brimob sangat lambat , setelah terjadi tindakan anarkhis , Kapolres selaku Kasatwil baru memintakan tambahan perkuatan bantuan dari Polda Jateng.
1. Isu SARA terkait penodaan agama merupakan isu sentral dan sensitive.
2. Daerah Temanggung dan sekitarnya ( Wonosobo, Banyumas , Solo dan Kedu ) merupakan basis daerah perlawanan dan bergerak kelompok radikal keagamaan tertentu, beberapa peristiwa penangkapan anggota teroris terjadi di Temanggung dan daerah sekitarnya.
3. Kesenjangan ekonomi antara penduduk Pribumi dan Non Pribumi yang dialihkan dengan bentuk konflik agama Islam dan Nasrani.
4. Jarak back up terdekat untuk Polres Temanggung : sekitar 3-4 jam perjalanan dari Semarang, 2-3 jam perjalanan dari wilayah Banyumas dan Kedu.
5. Tingkat pendidikan dan pola komunikasi sosial masyarakat Temanggung masih sangat sederhana dengan menempatkan pola Patron Client yang sangat kental. Kedudukan tokoh agama dan tokoh masyarakat masih sangat sentral, dibandingkan tokoh formal pemerintahan.
6. Citra Pemerintahan dan Polri khususnya sedang mengalami kemunduran akibat tekanan ekonomi serta masalah masalah social yang belum tuntas terselesaikan.
7. Pemberitaan Koran dan televisi telah membangkitkan sentiment dengan bobot keagamaan, di wilayah Temanggung dan sekitarnya.

Strategi Damage Control : Strategi ini menekankan pada memperkecil kelemahan yang ada pada satuan Polres Temanggung dan menghindari ancaman yang telah diidentifikasi dalam penanganan demonstrasi guna menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar (mengendalikan kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan) yaitu sebagai berikut : Anggota pasukan dalmas Polres Temanggung yang mempunyai temperamen tinggi (cepat emosi) tidak diikutkan dalam penanganan demonstrasi pada barisan depan agar tidak mudah terjadinya bentrokan dengan para demonstrans.
Menyiapkan jalur evakuasi dan kendaraan pemadam kebaran di lokasi rawan tindak anarkhisme serta memberikan pengetahuan dan informasi kepada personil Polri yang bersenjata untuk tidak segan segan melakukan tindakan keras terukur sesuai Protap 01/ 2010. Tentang penggunaan kekuatan Polri , sehingga bila dinilai aksi massa yang berlebihan serta mengacam keselamatan jiwa raga dan harta benda masyarkat dapat dihentikan secara professional, proporsional dan legal.

Berdasarkan uraian analisa SWOT tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa Kapolres Temanggung tidak dapat mengidentifikasi alternatif-alternatif strategi bagi penanganan demonstrasi yang terjadi secara efektif dan efisien di wilayah Polres Temanggung , terlihat dalam :
1. Gagal menerapkan Strategi Keunggulan Komparatif berupa penerapan sispam kota yang melibatkan seluruh potensi yang ada dan koordinasi, kerja sama serta keberadaan tokoh masyarakat maupun tokoh politik dalam menangani unjuk rasa di Polres Temanggung dengan tidak segera dengan meminta bantuan satuan satuan kawan terdekat untuk memberikan penebalan kekuatan dalam memelihara keamanan dan ketertiban kota Temanggung
2. Gagal menerapkan Strategi mobilization yang menekankan pada dukungan satuan atas serta satuan samping guna menutupi keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan personil dalam menghadapi demonstrasi dengan tidak melakukan upaya untuk meminta bantuan perkuatan dilakukan sangat terlambat. Lebih dari 3-4 jam dari sejak meletus pertama kali.
3. Gagal menerapakan Strategi investment / divestment yang berupa kebijakan Kapolres terhadap dislokasi pasukan dalmas secara cepat dan tepat pada lokasi strategis bagi penanganan para demonstran serta titik-titik konsentrasi massa dengan dengan memecah pasukan PHH dan Dalmas menjadi satuan satuan kecil yang akhirnya kehilangan daya pukul dan daya gentar.
4. Gagal menerapkan Strategi Damage Control. Dengan mengendalikan kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak anarkis lebih lebar dan fatal dengan tidak menyiapkan bantuan ambulance, evakuasi dan pemadam kebakaran di lokasi rawan kekerasan.

KESIMPULAN
Dari uraian tersebut di atas, maka penulis ( berkesimpulan bahwa : Kapolres Temanggung gagal mengambil keputusan strategis dalam penanganan demonstrasi secara efektif dan efisien karena tidak dapat optimal memanfaatkan strategi comparative advantage (keunggulan komparatif) yaitu penerapan sistem pengamanan kota yang terpadu (melibatkan instansi samping, satuan samping dan satuan atas serta potensi masyarakat yang ada) dan Mobilsasi kekuatan dan ancaman yang ada demi melakukan penghindaraan dan pengurangan kerugian dan korban yang mungkin timbul.
SARAN
1. Penggunaan kekuatan PHH dan Dalmas sebaiknya menggunakan jajaran yang memiliki ikatan komando kuat, terlatih dan memiliki peralatan yang memadai
2. Kodal harus menjadi tanggung jawab pimpinan Satuan wilayah , adapaun pendelegasian tugas tidak menghapus tanggung jawab pimpinan tertinggi.
3. Pemegang kodal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengedalikan pasukan memahami secara taktis dan teknis dilandasi pengetahuan strategis.
4. Memanfaatkan bantuan tokoh masyarakat untuk meredam amuk massa dan anarkhisme.
5. Memiliki data keuatan satuan kawan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas tugas Polri dalam situasi kontijensi.
6. Memiliki jaringan komunikasi utama dan cadangan sebagai sarana penyampaian perintah dan pengendalian.
7. Melakukan upaya –upaya pencegahan secara dini , menafaatkan data intelijen dengan menguatkan konter intelijen, penggalangan masyarakat serta membangun opini public dengan kerja sama media massa.

STRATEGI JANGKA SEDANG PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN BRIMOB POLRI

STRATEGI JANGKA SEDANG
PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN BRIMOB POLRI
Oleh : Drs. SUJITNO

PENDAHULUAN

1. U m u m.

a. Globalisasi yang ditandai oleh adanya isue-isue demokratisasi, lingkungan hidup, dan HAM, telah membawa angin reformasi di negara Indonesia. Dalam era reformasi tersebut masyarakat semakin berani mengemukakan pendapat secara terbuka dan cenderung memaksakan kehendaknya melalui kegiatan pengerahan massa, yang dalam sebagian pelaksanaannya tersebut menimbulkan tindakan arogansi massa berupa pengrusakan, pembakaran, penjarahan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan.
b. Dengan adanya ketetapan MPR RI Nomor : VI/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang pemisahan Polri dengan TNI, yang memiliki makna tersendiri bahwa Polri diberi kewenangan luas dalam melaksanakan tugas–pokok, fungsi dan peranannya sebagai aparat penegak hukum, sebagai pengayom, dan sebagai pelayan masyarakatnya, dalam kaitannya dengan tugas yang diamanatkan oleh GBHN dimana Polri mempunyai tugas negara yaitu sebagai aparat yang bertanggung-jawab terhadap keamanan dalam negeri (Kamdagri) dari setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang terjadi atau yang akan dan atau yang terjadi di wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).
c. Seperti halnya Fungsi-fungsi kepolisian di Polri lainnya yang mengemban tugas penegakan hukum, Brimob Polri sebagai fungsi bantuan taktis operasional yang merupakan kesatuan pemukul (Stricking force) bagi Polri dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polri selaku aparat penegak hukum, pada era lima tahun kedepan yang penuh dengan nuansa demokratisasi dan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum,
dituntut agar mampu menampilkan jatidirinya (Good governance) dan sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang bersih (Clean government) dalam setiap pelaksanaan tugasnya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hukum dan HAM).
d. Terhadap terjadinya kerusuhan massa apabila tidak segera diterima oleh pihak yang menjadi sasaran unjuk rasa, dapat memancing emosional petugas lapangan berupa aksi kekerasan terhadap pengunjuk rasa, dalam bentuk pemukulan dengan rotan/tongkat PHH dan penendangan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan. Aksi emosional aparat tersebut oleh para praktisi hukum yang mengaku sebagai pembela kepentingan rakyat, menuduh sebagai pelanggaran hak azasi manusia (HAM).
e. Akibat dari tingkah laku sebagian aparat penegak hukum yang arogan tersebut atau akibat penyebab yang lain berkaitan dengan upaya penegakan hukum, dapat berakibat adanya tindakan balas-dendam dari masyarakat kepada aparat atau institusinya dalam bentuk pengrusakan dan atau pembakaran kantor Polisi.
f. Guna mencegah timbulnya kerusuhan dan balas membalas antara masyarakat dan petugas lapangan, dalam rangka menjaga stabilitas keamanan yang berdampak pada kegiatan perekonomian nasional maka perlu upaya-upaya internal maupun eksternal, dengan mengajukan konsep kebijakan dan strategi penanggulangan serta pembenahan internal Polisi sendiri yang diarahkan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan menjaga stabilitas Kamdagri.
g. Bertolak dari penetapan judul dan uraian secara umum tersebut diatas, maka yang dijadikan permasalahan pokok adalah “ Bagaimana strategi jangka sedang pembangunan dan penggunaan kekuatan Brimob Polri? “ Dari pokok permasalahan tersebut, dapat dikemukakan persoalan-persoalan yang akan dijawab dalam pembahasan makalah, sebagai berikut :
1) Bagaimana keberadaan Brimob Polri saat ini ?
2) Bagaimana analisis ancaman jangka sedang yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Brimob Polri ?
3) Bagaimana Brimob Polri yang diharapkan ?
4) Bagaimana strategi jangka sedang pembangunan kekuatan dan penggunaan kekuatan Brimob Polri ?
2. Maksud dan tujuan.
a. Maksud penyusunan kertas karya perorangan (Taskap) ini adalah untuk memberikan gambaran tentang strategi pembangunan dan penggunaan kekuatan Brimob Polri dalam kurun waktu jangka sedang.
b. Tujuannya adalah agar Brimob Polri mampu menampilkan jati-dirinya dengan profesionalisme yang lebih berkualitas guna menghadapi ancaman kedepan dalam jangka sedang.
3. Ruang lingkup.
Lingkup materi penulisan kertas karya perorangan ini dibatasi pada bahasan tentang strategi pembangunan dan penggunaan kekuatan Brimob Polri dalam kurun waktu jangka sedang, dalam rangka bantuan taktis operasional serta bantuan pertahanan, guna terwujudnya supremasi hukum dan stabilitas Kamdagri.
4. Metode pendekatan.
Dalam penulisan makalah ini dipergunakan metode pendekatan sebagai berikut :
a. Metode penulisan adalah deskriptis analitis yaitu menggambarkan data secara faktual yang selanjutnya dianalisis guna memecahkan permasalahan dan persoalan dalam rangka mendapatkan kesimpulan.
b. Pendekatan yang dipergunakan adalah disiplin ilmu Kepolisian dan disiplin ilmu lainnya yang berkaitan dengan pendaya-gunaan Brimob Polri (Yuridis, Historik, Sosiologis, Filosofis, dan Psikologis).
5. Tata urut.
Tata urut penulisan Taskap ini disusun dalam Bab-bab sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KEBERADAAN BRIMOB POLRI SAAT INI
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
BAB IV KEBERADAAN BRIMOB POLRI JANGKA SEDANG
BAB V STRATEGI JANGKA SEDANG PEMBANGUNAN KEKUATAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN BRIMOB POLRI
BAB VI PENUTUP

6. Pengertian-pengertian.

Untuk menyamakan pemahaman tentang beberapa peristilahan yang ada didalam naskah Taskap ini, dijelaskan beberapa kutipan dan berbagai referensi sebagai berikut :

a. Brimob Polri.
1) Dalam Ensiklopedi nasional Indonesia, jilid 3, P.T. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 475, dijelaskan bahwa Brimob Polri disingkat Brimob adalah kesatuan operasional Polri yang merupakan salah satu unsur Samapta Polri.
2) Dalam petunjuk pelaksanaan Kapolri No.Pol.: Juklak/08/V/1994 tanggal Mei 1994 tentang Pendayagunaan Brimob, dijelaskan bahwa Brimob adalah merupakan unsur bantuan taktis operasional Kepolisian yang diorganisir berdasarkan daftar susunan personel dan perlengkapan (DSPP) untuk dapat melakukan manuver dengan daya gerak dan daya tembak yang mampu melumpuhkan kejahatan terorganisir.
3) Pengertian Brimob Polri pada naskah ini adalah salah satu fungsi Polri sebagai unsur bantuan taktis operasional Kepolisian yang diberi kemampuan sesuai dengan DSPP untuk mengatasi gangguan Kamtibmas dengan intensitas tinggi, kejahatan terorganisir, terutama yang menggunakan senjata api dan bahan peledak, serta melaksanakan bantuan pertahanan.

b. Strategi.
1) Dalam buku The new lexicon webster encyclopedie dictionary of english language, Lexicon publication, tahun 1991, New York,halaman 979, dijelaskan bahwa strategiy : The use of such skill in achieving a purpose (Penggunaan ketrampilan tertentu dalam pencapaian suatu tujuan).
2) Dalam buku The cincise oxford dictionary new edition, Oxford university press, Walton street, tahun 1976, London, halaman 1138, dijelaskan bahwa strategi : Plan formed according to (Rencana yang dibentuk dan berkaitan dengan).
3) Dalam Ensiklopedi nasional Indonesia, Jilid 15, P.T. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1991, halaman 259, dijelaskan bahwa Strategi adalah cara menggunakan pertempuran-pertempuran bagi upaya mencapai tujuan-tujuan perang.
4) Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. , Balai Pustaka, Jakarta, 1999, halaman 859, adalah : Rencana yang cermat mengenai kegiatan mencapai sasaran khusus.
5) Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan strategi dalam Taskap ini adalah cara menggunakan sumber daya yang berisi suatu rencana yang cermat yang dibentuk untuk pencapaian suatu tujuan atau sasaran khusus.

c. Jangka sedang.
1) Pengertian jangka.
a) Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, susunan WJS POERWADARMINTA, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, halaman 401, dijelaskan bahwa jangka adalah waktu yang telah ditentukan lamanya.
b) Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Departemen pendidikan dan kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta,1999, halaman 400, dijelaskan bahwa jangka adalah ukuran waktu tertentu.
2) Pengertian sedang dalam kamus umum Bahasa Indonesia, susunan WJS POERWADARMINTA, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, halaman 882, djelaskan bahwa sedang adalah pertengahan.
3) Pengertian jangka sedang sesuai dalam buku Lima GBHN, editor Dra. ARNICUN AZIZ, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, halaman 9, dijelaskan tentang jangka sedang adalah waktu lima tahun.

d. Strategi jangka sedang.
Dari pengertian strategi, jangka, dan sedang diatas, maka yang dimaksudkan dengan strategi jangka sedang dalam kertas karya perorangan ini adalah strategi yang diselesaikan dalam kurun waktu sedang (Antara waktu dua sampai dengan lima tahun).

e. Pembangunan kekuatan.
1) Pengertian pembangunan.
a) Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, susunan WJS POERWADARMINTA, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, halaman 88, djelaskan bahwa pembangunan adalah pembinaan.
b) Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Departemen pendidikan dan kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta,1999, halaman 89, dijelaskan bahwa pembangunan adalah proses, perbuatan, cara membangun.
2) Pengertian kekuatan dalam kamus umum Bahasa Indonesia, susunan WJS POERWADARMINTA, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, halaman 530, adalah tenaga atau kekuasaan.
3) Pengertian pembangunan kekuatan dalam kertas karya perorangan ini adalah pembangunan tenaga (Manusia dan sarana prasarana) untuk mendorong organisasi berusaha mencapai modernisasi, meliputi perubahan Institusi untuk mendukung usaha nasional dalam mengembangkan kemudahan.

f. Penggunaan kekuatan.
1) Pengertian penggunaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Departemen pendidikan dan kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta,1999, halaman 328, adalah proses, perbuatan, cara mempergunakan sesuatu.
2) Pengertian kekuatan dalam kamus umum Bahasa Indonesia, susunan WJS POERWADARMINTA, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, halaman 530, adalah tenaga atau kekuasaan.
3) Pengertian penggunaan kekuatan dalam kertas karya perorangan ini adalah pendayagunaan tenaga/kekuatan dan kemampuan (Manusia dan sarana prasarana) kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan cara atau metode yang telah ditetapkan.

KEBERADAAN BRIMOB POLRI SAAT INI

7. Latar belakang pemikiran.
a. Landasan Yuridis (Menurut Hukum).
1) Bahwa situasi tidak aman dapat ditimbulkan oleh adanya perbuatan melawan hukum.
2) Bahwa terhadap pelaku kejahatan harus dilakukan penyidikan secara tuntas dan menyeluruh.
3) Bahwa akar permasalahan dan pembinaan situasi paska tidak aman harus ditangani dan dilakukan secara optimal.
4) Demi terciptanya kepastian hukum dalam rangka supremasi hukum dan sekaligus dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri, maka situasi tidak aman harus ditanggulangi secara konsepsional.
b. Landasan Sosiologis (Ilmu Masyarakat).
1) Bahwa situasi tidak aman beserta dampak yang ditimbulkan merupakan masalah bersama yang harus diatasi secara terpadu/ lintas sektoral.
2) Bahwa situasi tidak aman telah menimbulkan rasa tidak tenteram bagi masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap tingkah laku kehidupan sehari-hari yang merugikan keamanan.
3) Bahwa guna menanggulangi situasi tidak aman tersebut diperlukan pendekatan sosiologis kepada semua pihak.

c. Landasan Anthropologis (Pengetahuan Manusia).
1) Bahwa masing-masing pihak selalu mempunyai nilai-nilai intrinsik yang dianggap luhur.
2) Nilai intrinsik tersebut diperoleh secara turun temurun dan diakui berlakunya secara universal di lingkungan masing-masing.
3) Pelanggaran atas nilai yang berlaku akan dikenakan sanksi dan dapat menimbulkan reaksi yang emosional.

d. Landasan Filosofis.
1) Bahwa perbuatan pelanggaran hukum tidak dapat diterima oleh siapapun karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, serta bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2) Dalam kehidupoan sehari-hari sepanjang tidak ada pemicu permasalahan, kehidupan dapat tenang dan damai dalam suasana keagamaan, kekeluargaan, dan keakraban yang harmonis.

e. Landasan Historik (Sejarah).
1) Perjalanan sejarah kehidupan di Indonesia diwarnai adanya budaya timur yang saling asah, saling asih, dan saling asuh.
2) Terjadinya situasi tidak aman disebabkan oleh adanya banyak faktor, terutama faktor pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang semakin sulit diperoleh.

f. Landasan Psikologis (Kejiwaan).
1) Situasi tidak aman telah menimbulkan dampak luas dan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan situasi keamanannya.
2) Akibat rasa takut tersebut, masyarakat banyak yang meninggalkan wilayahnya menuju ke tempat lain yang dinilai lebih aman.
3) Secara psikologis, ada pihak yang dikalahkan dan ada yang merasa menang/berkuasa.

8. Lintasan sejarah Brimob Polri.

a. Periode Pra Kemerdekaan.
1) Pembentukan pasukan kepolisian telah dimulai pada zaman kerajaan Majapahit oleh Mahapatih GAJAHMADA, yang bertugas menjaga keselamatan Raja dan Kerajaan.
2) Zaman pendudukan Belanda, pada tahun 1912 dibentuk Polisi Bersenjata yang diambil dari Tentara (Militer) bertujuan menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman, disamping mempertahankan kekuasaan, Korps Polisi Bersenjata ini dibagi dalam Divisi, Brigade, dan Detasemen, termasuk Departemen PBB, dan diluar Batavia (Jakarta) dibentuk Corps Polisi Dienaar yang bertugas menjaga wibawa pemerintah dan membina ketertiban keamanan umum.
3) Zaman pendudukan Jepang, pada tahun 1944 dibentuk pasukan Mobile dibawah Syuchiang Butyo (Kepala Bagian Keamanan) bernama pasukan Tokubetsu Keisatsu Tai (Pasukan Polisi Istimewa) yang memiliki persenjataan lengkap dari warisan persenjataan zaman Belanda.

b. Periode Revolusi Pisik sampai dengan Orde Baru.

1) Polisi Istimewa tersebut merupakan cikal bakal Brimob Polri yang sebelumnya bernama Mobile Brigade (Mobbrig) yaitu suatu bagian dari Polri yang dibentuk secara resmi berdasarkan surat keputusan (Order) Kepala Muda Kepolisian No.Pol.: 12/78/91 tanggal 14 Nopember 1946.
Pokok tujuan pembentukan Mobbrig waktu itu adalah untuk memperoleh pasukan-pasukan kecil sebagai inti dari Kepolisian, yang kuat dan mobile, sebagai pasukan gerak cepat dan merupakan tulang punggung dari Kepolisian yang kurang kuat persenjataannya, serta merupakan kekuatan tempur samapta (Ready stricking force).
Dalam pelaksanaan tugasnya Mobbrig memberikan bantuan sekuat-kuatnya dalam usaha Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan keamanan dan ketentraman umum khususnya dan menegakkan kedaulatan negara.
Penunjukan menjadi anggota Mobbrig dipilih dari pegawai-pegawai Polisi yang berusia muda, sehat, kuat, dan belum kawin.
Susunan pasukan dibagi dalam Group (6 – 7 orang) yang dipimpin oleh AP Tk I, 3 Group menjadi satu Brigade yang dipimpin oleh Komandan Polisi, 3 Brigade menjadi satu Seksi yang dipimpin oleh Pembantu Inspektur Polisi, 2 Seksi membentuk satu Kompi yang dipimpin oleh Inspektur Polisi.
Susunan tersebut kemudian dirubah terdiri dari satu Regu 18 – 20 anggota, satu Seksi empat Regu, satu Kompi empat Seksi.
Pasukan Mobbrig tersebut diasramakan dengan maksud agar dapat digerakkan secara cepat, dan untuk menjaga disiplin, moril, dan untuk mencegah pengaruh buruk dari luar, diberi kewajiban :
a) Mengikuti latihan-latihan praktis, patroli, berbaris.
b) Mengikuti pendidikan teori tentang kepolisian.
c) Latihan menembak.
d) Olah raga.

2) Pembentukan satuan Mobbrig tersebut diakui dan direstui oleh Panglima Besar APRI Jenderal Sudirman dengan suratnya tanggal 4 Agustus 1947, demikian juga pemberian penghargaan “Nugraha Sakanti Yana Utama” dari Presiden Soekarno pada tanggal 14 Nopember 1961.

3) Perkembangan organisasi.
a) Dengan order (Skep) Kepala Kepolisian Negara (KKN) Nomor : 04 Tahun 1951 tanggal 9 Juli 1951 dan Nomor : 26/XII/52 tanggal 6 Mei 1952, Korps Brimob Polri di reorganisasi sebagai berikut :
(1) Di tingkat pusat; Kepala Bagian Inspektur Mobbrig Jawatan Kepolisian Negara.
(2) Di tingkat Propinsi; Koordinator Inspektur Mobbrig.
(3) Di tingkat Karesidenan; Mobbrig Rayon.
b) Dengan surat KKN No.Pol.: 13/MB/1959 tanggal 25 April 1959 diadakan reorganisasi sebagai berikut :
(1) Di tingkat Jawatan Kepolisian Negara; Komandan Mobbrig Pusat dengan Staf lengkap dan service elementen.
(2) Di tingkat Provinsi; Komandan Mobbrig Daerah dengan Staf lengkap dan organik tiga Batalyon senapan sebagai unsur pelaksana tugas.
(3) Di tingkat Karesidenan; adanya Kesatuan Mobbrig yang semata-mata didasarkan atas lokasi pasukan.
c) Perkembangan berikutnya Korps Brimob Polri mengikuti perkembangan organisasi Polri sebagai berikut :
(1) Di tingkat Pusat; dengan sebutan Pusat Brigade Mobil terwadahi dalam Ditsamapta Polri, yang mempunyai tugas :
(a) Menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis kepada seluruh Satuan Brimob Polri melalui lembaga Pusdik Brimob.
(b) Melakukan operasional secara terpusat atas perintah Kapolri.

(2) Di tingkat Daerah; dengan sebutan Satbrimob Daerah terwadahi dalam Ditsamapta Polda, yang mempunyai tugas :
(a) Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan teknis Satbrimob Polri di daerahnya.
(b) Melaksanakan tugas operasional atas perintah Kapolda.

d) Dengan keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/10/IX/1996 tanggal 16 September 1996, diadakan reorganisasi sebagai berikut :
(1) Di tingkat pusat; dengan sebutan Korps Brimob yang langsung dibawah Kapolri, memiliki Staf lengkap dan membawahi dua Resimen.
(2) Di tingkat daerah; dengan sebutan Satbrimob Daerah, memiliki Staf lengkap dan membawahi Batalyon-Batalyon.

4) Peranan Brimob Polri dalam menghadapi keamanan dalam negeri.
a) Tahun 1945, tergabung dalam pertempuran 10 Nopember di Surabaya.
b) Tahun 1948, menumpas gerakan PKI di Madiun.
c) Tahun 1949, menumpas pemberontakan DI/TII pimpinan Karto Suwiryo di Jawa Barat.
d) Tahun 1949, tergabung dalam serangan 1 Maret di Yogyakarta yang diberi tanda janur kuning.
e) Tahun 1954-1959, mengamankan dan memadamkan pemberontakan DI/TII pimpinan Abdul Kahar Muzakar di Maluku.
f) Tahun 1956, penumpasan PRRI/Permesta di Sumatera dan Maluku.
g) Tahun 1958, penumpasan Permesta di Sulawesi.
h) Tahun 1961, penumpasan pemberontakan DI/TII di daerah Sumut dan Aceh.
i) Tahun 1961-1963, melaksanakan Operasi Trikora di Irian Barat.
j) Tahun 1962-1963, penumpasan pemberontakan di Bengkulu-Sumbar-Sumsel.
k) Tahun 1964-1965, melaksanakan Operasi Dwikora di Malaysia.
l) Tahun 1965-1966, penumpasan G30S/PKI.
m) Tahun 1975-1997, melaksanakan operasi Seroja Timor-Timur.
n) Tahun 1994, melaksanakan Operasi pengamanan pemulangan pengungsi Vietnam di Pulau Galang.

c. Periode Reformasi.
Sejalan dengan tekad bangsa Indonesia untuk melaksanakan reformasi, berdasarkan Instruksi Presiden R.I. Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 1 April 1999 sebagai tindak lanjut ketetapan MPR RI Nomor : X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan sebagai Haluan Negara, Brimob Polri sebagai bagian aparat penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pembimbing masyarakat, menganut paradigma baru menjunjung tinggi supremasi hukum, moral dan etika, demokratisasi, HAM, transparansi, dan keadilan.
Dengan semakin meningkatnya situasi keamanan menjadi tidak kondusif, dimana tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum dan terjadinya konflik etnis maupun agama yang terjadi di beberapa bagian wilayah hukum NKRI (Banyuwangi, Kupang, Kerawang, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Ambon, Aceh), Brimob Polri di- reorganisasi kembali dengan keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/9/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 sebagai berikut :
1) Di tingkat pusat; dengan sebutan Korps Brimob yang terwadahi dalam Deops Polri, memiliki Staf yang lengkap dan membawahi lima Resimen.
2) Di Tingkat daerah; dengan sebutan Satbrimob Daerah yang langsung berada dibawah Kapolda, memiliki Staf lengkap dan membawahi Batalyon-Batalyon.
Pada era reformasi banyak diwarnai adanya peristiwa/kejadian unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu baik masyarakat maupun mahasiswa, antara lain sebagai berikut :
1) Peristiwa 12 Mei 1998 di Kampus Universitas Trisakti Jakarta.
2) Peristiwa 13-15 Mei 1998, merupakan aksi massa di Jakarta dan sekitarnya, Solo dan Yogyakarta.
3) Peristiwa Semanggi 13 Nopember 1998.
4) Pengamanan kasus-kasus kerusuhan antar etnis dan agama, yang masih berlangsung hingga kini :
a) Kerusuhan di Kalbar.
b) Kerusuhan di Kalteng.
c) Kerusuhan di Maluku.
d) Kerusuhan di Poso – Sulteng.
5) Penanggulangan kasus-kasus separatis, yang masih terus berlangsung hingga kini :
a) Separatis di Aceh.
b) Separatis di Irian Jaya.
9. Keberadaan Brimob Polri.
Paradigma Polri pada era reformasi telah sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, moral dan demokratisasi, transparansi, serta keadilan, namun kondisi nyata masih diwarnai dengan indikasi sebagai berikut :

a. Profesionalisme Brimob Polri.
1) Aspek Struktural (Organisasi).
Dari aspek struktural masih terlihat adanya hal-hal :
a) Organisasi yang terkesan masih bernuansa militeristik.
b) Kualitas intelektual Bintara (Brigadir) dan Tamtama (Bhayangkara/Ajun Brigadir) yang dinilai masih lebih rendah daripada masyarakat yang dilayani.
c) Metode kerja masih seragam yang kurang memenuhi kebutuhan khas masyarakat setempat/lokal.
d) Orientasi kerja yang masih berdasarkan perintah Atasan, bukan karena kebutuhan masyarakat.
e) Kurang mandirinya lembaga penegakan hukum akibat adanya intervensi lembaga eksternal terutama diluar sistem peradilan pidana.
2) Aspek Instrumental (Fungsi, otonomi kewenangan, dan kompetensi).
a) Masih adanya resistensi pemahaman doktrin ABRI “Catur Dharma Eka Karma” yang masih melekat pada sebagian anggota Polri, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kemandirian Polri.
b) Peran Polri yang kurang tegas dan masih tumpang tindihnya kewenangan khususnya dalam bidang penegakan hukum.
c) Masih adanya kemampuan fungsi yang belum berorientasi pada penguasaan kemampuan khusus/spesifik.
d) Standarisasi dan persyaratan Iptek belum terumuskan secara tegas agar sesuai dengan profesionalisme fungsi.
3) Aspek Kultural (Jatidiri sikap dan perilaku/budaya Kepolisian).
Dari aspek kultural dilihat masih mencerminkan adanya sikap paradigma lama, seperti :
a) Sebagai alat penguasa.
b) Budaya pelayanan masih kaku dan terkesan mencari-cari peluang untuk kepentingan pribadi.
c) Masih nampak adanya diskriminasi atas perlakuan terhadap masyarakat yang harus dilayani.
d) Masih nampak adanya gaya militeristik dalam melayani masyarakat (Kurang luwes, kaku, patah-patah).
e) Masih adanya pepatah usang “Jasa tak terhimpun dan dosa tak terampun”.

b. Kondisi Brimob Polri.
Kondisi Brimob Polri saat ini dapat dijelaskan seperti berikut :
1) Jumlah personel.
Kekuatan sesuai dengan DSP adalah 133.808 orang sedangkan kekuatan Riel baru 31.744 orang (23,7 %) atau masih kurang 102.068 orang (76,3 %), yang terinci sebagai berikut :
a) Korps Brimob Polri berjumlah 7.303 orang terdiri dari :
(1) Staf Mako Korps Brimob Polri : 555 orang.
(2) Resimen I – V : 6.748 orang.
b) Satuan Brimob Polda berjumlah 24.079 orang terdiri dari :
(1) Satbrimob type A (9 Polda) : 11.850 orang.
(2) Satbrimob type B (17 Polda) : 12.229 orang.
c) Pusdik Brimob berjumlah 362 orang.
2) Keadaan materiel.
Standarisasi materiel Brimob Polri belum ada sehingga mempengaruhi kemampuan dan penggunaan kekuatan. Materiel yang ada dapat dilihat dari data sebagai berikut :
a) Alat utama :
(1) Senjata api sesuai dengan standard yang baru :
(a) Senjata api genggam (Pistol/Revolver) :
(1)) DSP : 29.865 pucuk.
(2)) Riel : 11.763 pucuk (39,4 %).
(3)) Kurang : 18.102 pucuk (60,6 %).
(b) Senjata api bahu :
(1)) DSP : 43.483 pucuk.
(2)) Riel : 29.537 pucuk (68,0 %).
(3)) Kurang : 13.946 pucuk (32,0 %).
(2) Kendaraan bermotor :
(a) Kendaraan bermotor roda – 2 (Sepeda motor) :
(1)) DSP : 8.402 buah.
(2)) Riel : 2.198 buah (26,2 %).
(3)) Kurang : 6.204 buah (73,8 %).
(b) Kendaraan bermotor Sedan :
(1)) DSP : 40 buah.
(2)) Riel : 12 buah (30,0 %).
(3)) Kurang : 28 buah (70,0 %).
(c) Kendaraan bermotor Jeep :
(1)) DSP : 1.468 buah.
(2)) Riel : 396 buah (27,0 %).
(3)) Kurang : 1.072 buah (73,0 %).
(d) Kendaraan bermotor Bus :
(1)) DSP : 664 buah.
(2)) Riel : 65 buah ( 9,8 %).
(3)) Kurang : 599 buah (90,2 %).
(e) Kendaraan bermotor Truk :
(1)) DSP : 2.609 buah.
(2)) Riel : 980 buah (37,6 %).
(3)) Kurang : 1.629 buah (62,4 %).
(3) Komlek :
(a) Radio punggung :
(1)) DSP : 2.530 unit.
(2)) Riel : 266 unit (10,5 %).
(3)) Kurang : 2.264 unit (89,5 %).
(b) Radio tangan (Handy talky) :
(1)) DSP : 6.344 unit.
(2)) Riel : 1.595 unit (25,1 %) .
(3)) Kurang : 4.749 unit (74,9 %).
b) Alat khusus :
(1) Alsus PHH (Alat bantu fungsi Hartibum) :
(a) Perlengkapan perorangan :
(1)) DSP : 41.928 unit.
(2)) Riel : 198.124 unit.
(3)) Lebih : 156.196 unit.
(b) AWC (Armomed Water Canon) :
(1)) DSP : 441 unit.
(2)) Riel : 16 unit ( 3,6 %).
(3)) Kurang : 425 unit (96,4 %).
(c) ATG (Armomed Tear Gas) :
(1)) DSP : 441 unit.
(2)) Riel : 2 unit ( 0,5 %).
(3)) Kurang : 439 unit (99,5 %).
(2) Alsus Jihandak (Alat bantu fungsi Gakkum) :
(a) DSP : 122 unit.
(b) Riel : 6 unit ( 4,9 %).
(c) Kurang : 116 unit (95,1 %).
(3) Alsus Wanteror (Alat bantu fungsi Gakkum) :
(a) DSP : 34 unit.
(b) Riel : – unit ( 0,0 %).
(c) Kurang : 34 unit (100,0 %).
(4) Alsus Resintelmob (Alat bantu fungsi Gakkum) :
(a) DSP : 752 unit.
(b) Riel : – unit ( 0,0 %).
(c) Kurang : 752 unit (100,0 %).
(5) Alsus SAR (Alat bantu fungsi Gakkum dan Pam) :
(a) DSP : 164 unit.
(b) Riel : 3.637 unit.
(c) Lebih : 3.473 unit.
(6) Alsus Banhan (Alat bantu fungsi Hanneg), termasuk didalamnya adalah APC (Armomed Personel Carrier), Senapan mesin ringan, Mortir 60 atau 80, PGI (Pelontar Granat Infantry), Granat tangan, tidak diprogramkan.
c) Perlengkapan perorangan (Kaporlap) rutin, pada dua tahun terakhir ini tidak menerima karena diberikan kepada personel yang bertugas ke daerah konflik/krisis.
d) Pangkalan masih merupakan masalah karena baru dapat tersedia 40 % dari jumlah riel personel.
e) Sarana dan prasarana pendukung tugas, pada umumnya masih memprihatinkan bahkan masih ada yang terpaksa menggunakan rumah dinas untuk kantor.

3) Anggaran.
a) Sebagai gambaran nyata tentang dukungan anggaran yang disalurkan ke Korps Brimob Polri pada Tahun 2001 sebesar Rp 72.336.170.000,–
b) Untuk dukungan anggaran Satbrimob Polda, disalurkan melalui Polda masing-masing.
c) Untuk dukungan anggaran Pusdik Brimob, disalurkan melalui Dediklat Polri.

4) Sistem dan metoda.
a) Sistem yang masih diterapkan dewasa ini adalah sebagai berikut :
(1) Bahwa nilai-nilai kepribadian masih menggunakan doktrin ABRI Cadek yang masih nampak gaya militeristiknya.
(2) Sistem rekruitmen masih belum mengacu pada kepentingan profesi sebagai aparat penegak hukum.
(3) Pemberdayaan kesatuan Brimob Polri dalam rangka back up wilayah kepolisian masih sering terlambat karena birokrasi yang belum luwes.
(4) Masih adanya tumpang tindih pemberdayaan kesatuan Brimob Polri dengan fungsi Polri lainnya terutama fungsi Sabhara/Perintis dalam menangani kerusuhan.
(5) Pengguna kekuatan Brimob Polri yang belum tegas sehingga menimbulkan permasalahan yang kurang proporsional.
b) Metoda yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas masih berorientasi kepada :
(1) Penugasan masih mengacu pada ikatan Regu (Gaya militer) belum mengacu pada gaya penugasan kepolisian yang memiliki kewenangan khusus (Diskresi) secara Body system (Minimal dua orang).
(2) Khusus dalam penanganan masalah kerusuhan, tetap dituntut dalam ikatan besar, meskipun rawan terhadap pelanggaran HAM.

5) Struktur Kemampuan Brimob Polri.
Berdasarkan keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/10/IX/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Validasi Korps Brimob Polri, dijelaskan bahwa kemampuan Brimob Polri meliputi :
a) Kemampuan dasar :
(1) Penindakan gangguan Kamtibmas.
(2) Penyelamatan masyarakat.
b) Kemampuan teknis :
(1) Penindakan Huru-hara.
(2) Reserse dan Intelijen.
(3) Penjinakan bahan peledak.
(4) Search and Resque.
(5) Lawan teror.
(6) Bantuan Pertahanan.
c) Kemampuan dukungan :
(1) K3I.
(2) Penelitian dan pengembangan.
(3) Pendidikan dan latihan.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

10. Faktor lingkungan.

a. Eksternal.

1) Pengaruh globalisasi.
Sejak terjadinya krisis di bidang ekonomi yang berpengaruh terhadap krisis di bidang lainnya, Polri dituntut untuk menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan dengan mereformasi diri guna meningkatkan dan menumbuh kembangkan kredibilitas, peran dan fungsi Polri sehingga benar-benar mampu mandiri dan lebih profesional.
Dalam buku Polisi Demokrasi vs Anarkhi oleh Drs CHAERUDDIN ISMAIL halaman 93 – 94, dijelaskan bahwa untuk dapat lebih profesional, maka harus :
a) Menggunakan teori ilmu pengetahuan untuk pekerjaannya.
b) Keahlian yang didasarkan pada pelatihan atau pendidikan berjangka panjang.
c) Pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya.
d) Memiliki otonomi dan cara mengontrol perilaku anggota profesi.
e) Mengembangkan kelompok profesinya melalui asosiasi seperti “The international chief of police association” yang cukup terkenal di manca negara.
f) Memiliki kode etik sebagai pedoman melakukan profesinya.
g) Memilih profesinya sebagai pengabdian berdasarkan panggilan jiwanya.
h) Memiliki kebanggaan terhadap profesinya, dan bertanggung jawab penuh atas monopoli keahlian profesi.

2) Pengaruh lingkungan strategis.
Dengan adanya banyak tuntutan dan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang menyangkut aspek Astagatra, tantangan yang dihadapi oleh Polri adalah pesatnya kemajuan Ilpengtek, yang antara lain ditandai oleh :
a) Munculnya kejahatan berdimensi baru yang beragam dan kompleks.
b) Tuntutan adanya kemandirian struktur Polri.
c) Polri yang diharapkan sebagai pengawal dan penopang supremasi hukum demi terwujudnya masyarakat yang demokratis.

3) Di bidang politik dan hukum :
a) Masalah Hukum/perundang-undangan.
(1) Masih tumpang-tindihnya substansi dan materi hukum bahkan ada aturan yang statusnya dibawah mengalahkan aturan yang lebih tinggi.
(2) Masih adanya produk hukum dari zaman Belanda.
(3) Belum lengkapnya aturan yang mampu menyelesaikan semua masalah yang berkembang.
b) Masyarakat sebagai obyek/subyek hukum.
(1) Kemajemukan masyarakat, baik dari sisi adat, hukum, maupun tingkat pengetahuan dan penguasaan hukum, berpengaruh terhadap sikap perilaku dalam hukum.
(2) Kondisi sosial ekonomi yang lemah dan memprihatinkan terlebih dalam situasi krisis multi dimensional yang masih berlanjut.
(3) Lemahnya pengendali/kontrol sosial oleh masyarakat karena tidak dibangun/dibina secara konsisten, sehingga tidak terkendali dan dapat menimbulkan anarkhi dalam bentuk pelanggaran hukum dan bahkan main hakim sendiri.
c) Political will Pemerintah.
(1) Masih terkesan akibat dari kondisi lama yaitu aparat penegak hukum sering digunakan untuk kepentingan politik tertentu sebagai alat penguasa.
(2) Dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan tugas CJS dalam pemenuhan tuntutan sarana prasarana dan kesejahteraan yang belum memadai.
(3) Mekanisme penegakan hukum dalam lingkungan CJS yang masih perlu penataan kembali.

b. Internal.
1) Jumlah/kekuatan personel Brimob Polri sampai akhir tahun 2001 sebesar 31.740 orang (23,7 %) dari kekuatan yang diperlukan 133.808 orang, disamping kualitas sumberdaya manusia Brimob Polri yang masih belum mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan dalam masyarakat yang berkembang sangat cepat.
2) Dukungan anggaran masih terbatas pada kegiatan rutin saja, sedangkan dukungan anggaran untuk kegiatan operasional masih terpusat, sehingga hal ini menghambat mobilitas kehadiran Brimob Polri yang seharusnya dilaksanakan secara cepat.
3) Materiel dan fasilitas yang dimiliki guna mendukung pelaksanaan tugas belum dapat memenuhi standard yang diperlukan, kalaupun ada masih belum berorientasi kepada kepentingan ancaman yang dihadapi dalam masyarakat.
4) Sarana prasarana untuk mendukung kegiatan operasional, baik taktis maupun teknis yang masih kecil (Secara keseluruhan baru 21,5 %) dari kebutuhan, sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan maksimum dalam memenuhi tuntutan masyarakat.
5) Sistem dan metoda yang diterapkan masih diwarnai oleh nuansa pra reformasi, sehingga berdampak pada sikap perilaku serta kinerja Brimob Polri.

11. Ancaman jangka sedang.
Dampak krisis yang dimulai tahun 1998 diperkirakan masih akan berlangsung sampai sepuluh tahun kedepan, yang apabila tidak diantisipasi secara dini dapat menjadi ancaman dalam negeri dalam bentuk sebagai berikut :
a. Ancaman secara umum.
1) Masih diwarnai adanya pertentangan para elite politik, berupa:
a) Silang pendapat yang berdampak pada ketidak mampuan di bidang pollitik dan ekonomi, yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu menjadi krisis.
b) Ketidak mampuan di bidang politik dan ekonomi diatas dapat berdampak terhadap kondisi ketidak pastian di bidang hukum, yang lebih lanjut juga berpengaruh terhadap penegakan hukum.
c) Kondisi ketidak mampuan diatas berdampak terhadap krisis persatuan/kesatuan nusantara (Wawasan nusantara) yang terus akan bergulir, disamping masalah lama belum dapat diselesaikan (Khususnya masalah Aceh dan Irian Jaya).
d) Dampak kebijakan pemerintahan Gus Dur yang dinilai membabi buta, tetap berpengaruh terhadap penegakan hukum yang diwarnai adanya ancaman/teror pisik maupun jiwa.
2) Di bidang legislasi, masih adanya aturan perundang-undangan yang tumpang tindih, terutama peraturan tentang Otonomi Daerah (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya Pasal 4) dengan peraturan tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 khususnya Pasal 17 ayat 1) dan peraturan tentang Kewenangan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 khusunya Pasal 3 ayat 1), dapat menimbulkan permasalahan di tingkat kewilayahan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Kapolri di bidang operasional yang bertumpu pada kekuatan kewilayahan, sehingga perlu antisipasi :
a) Adanya Kabupaten yang tidak mau mengikuti arahan, kebijaksanaan atau perintah dari Propinsi.
b) Adanya perebutan daerah penghasil devisa dalam rangka upaya meningkatkan APBD-nya.
c) Dapat terjadinya peraturan daerah (Perda) yang tumpang tindih atas jenis komuditi/devisa tertentu.
d) Dapat menimbulkan arogansi kedaerahan yang berakibat kekerasan bahkan separatisme.

b. Ancaman secara khusus.
Permasalahan yang tidak tuntas atau diambangkan penyelesaiannya dapat menjadi ancaman yang destruktif :

1) Pelampiasan akibat rasa tidak senang atau tidak puas, emosional terhadap masalah yang meresahkan masyarakat, dapat berupa :
a) Kerusuhan massa.
b) Tindakan main hakim sendiri.
c) Tindakan anarkhi.
2) Kesenjangan sosial yang semakin lebar akibat dari krisis ekonomi, membawa akibat terjadinya :
a) Bertambahnya pengangguran akibat dari PHK, berupa maraknya Gepeng dan tidak menutup kemungkinan menjamurnya prostitusi serta pelanggaran hukum lainnya.
b) Mudah diprovokasi dengan janji imbalan kehidupan, untuk melakukan tindakan melawan hukum dan bahkan menjurus kearah anarkhis, berupa :
(1) Penjarahan/pengrusakan sumber daya alam dan tempat usaha.
(2) Pengambil alihan hak orang lain secara paksa untuk dimiliki secara pribadi.
(3) Kelompok-kelompok yang disebut Preman, dapat berakibat terjadinya bentrokan pisik yang merugikan pihak lain.
c) Perdagangan obat-obat terlarang oleh kelompok tertentu, disamping untuk kepentingan kehidupan juga merusak generasi.

KEBERADAAN RIMOB POLRI JANGKA SEDANG

12. Aspek pembangunan kekuatan.
Dalam rangka menghadapi dunia tanpa batas pada era kedepan, maka diperlukan Brimob Polri yang profesional sehingga mampu menanggulangi ancaman kedepan, dengan memperhatikan tiga aspek sebagai berikut :

a. Aspek Struktural (Organisasi).
Kebijakan Kapolri tanggal 1 Desember 2001 menjelaskan adanya struktur Polri yang hemat dan fungsi yang luas, memberi peluang untuk mengembangkan kerjasama secara langsung dan tetap dalam koridor yang ditetapkan.
1) Dari segi kelembagaan sebagai salah satu fungsi dari institusi Polri, berdasarkan Keppres Nomor 89 Tahun 2000 dijelaskan bahwa Polri adalah suatu badan penyelenggara fungsi kepolisian yang bersifat otonom dan mandiri, merupakan perangkat lembaga pemerintah non departemen yang langsung dibawah Presiden, artinya Brimob Polri dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya, mengacu pada hirarkhi organisasi Polri.
2) Dari segi susunan dan kedudukan dengan melandasi kelembagaan diatas, Brimob Polri memiliki peluang untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan bantuan kewilayahan, maka keberadaan Brimob Polri seyogyanya didisposisikan pada wilayah KOD terutama yang memiliki tingkat ancaman tertentu, sesuai dengan prinsip-prinsip :
a) Polri yang menganut integrated system sebagai Polisi nasional dengan pendekatan organisasi secara bottom up dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang luas kepada satuan kewilayahan.
b) Pembagian wilayah kesatuan kepolisian disusun menyesuaikan pembagian wilayah pemerintah daerah.
c) Organisasi Polri yang disusun tanpa birokrasi yang panjang (Hemat struktur kaya fungsi) guna menjamin pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

b. Aspek Instrumental (Piranti/Alat).
Dari aspek instrumental diharapkan adanya perwujudan perubahan di bidang filosofi, doktrin, kode etik, kompetensi, dan kemampuannya, dengan paradigma Brimob yang profesional, dicintai rakyat, dan dekat dengan rakyat.
1) Secara filosofis nilai-nilai kepolisian terkandung dalam falsafah negara Pancasila dan pedoman hidup Tri Brata sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan, dan kewajiban menjaga ketertiban pribadi rakyat, yang hendak diwujudkan melalui :
a) Visi Brimob Polri adalah visi Polri, dengan unsur-unsurnya :
(1) Mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
(2) Selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat.
(3) Sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
(4) Memelihara Kamtibmas serta mewujudkan Kamdagri.
b) Misi Brimob Polri adalah misi Polri, yaitu sebagai berikut :
(1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, baik pisik maupun psikis.
(2) Membantu fungsi Polri lainnya dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
(3) Menegakkan hukum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan HAM, guna memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.
(4) Menjaga integritas wilayah hukum NKRI dengan memelihara Kamtibmas.
(5) Mempertahankan soliditas kesatuan Brimob Polri :
(a) Menyamakan visi dan misi Brimob Polri.
(b) Menolak pengaruh eksternal yang merugikan Brimob Polri.
2) Doktrin Polri “Tata Tentrem Kerta Raharja” sebagai nafas seluruh anggota Polri, memuat aspek :
a) Pandangan kedalam, yang berisi tentang penyusunan kemampuan dan pembangunan kekuatan yang sesuai dengan tuntutan tugas.
b) Pandangan keluar, yang memuat tentang operasional Polri yang mengidentifikasikan bentuk-bentuk tugas, pengembangan sistem dan metoda, taktik dan teknik, serta pandangan tentang lingkungannya.
3) Kewenangan Brimob Polri adalah kewenangan Polri seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang diharapkan dapat membawa dampak :
a) Status dan kedudukan Polri yang otonom setara dengan aparat CJS lainnya.
b) Mencegah adanya intervensi kekuasaan terhadap penegakan hukum.
c) Penegasan peran dan kewenangan Polri dalam proses penegakan hukum dan pembinaan/pemeliharaan Kamdagri.
d) Adanya peraturan pelaksanaan Undang-undang tentang Polri yang mengatur tentang Polri sebagai lembaga non departemen dibawah Presiden dan terpisah dengan TNI.
4) Kode etik Brimob Polri adalah kode etik Polri, yang berisikan nilai ideal tentang Polri yang bersumber dari falsafah negara Pancasila, pedoman hidup Tri Brata, dan pedoman kerja Catur Prasatya, berupa jatidiri Polri sebagai Abdi Sejati Nusa dan Bangsa (Insan Rastra Sewa Kottama), yang harus berbakti kepada negara dan masyarakat,
berdarma sebagai warga negara teladan dari negara (Insan Nagara Yanottama), dan waspada sesuai dengan hati nurani masyarakat dalam mendorong terselenggaranya kesadaran dan kepatuhan hukum (Insan Yana Anuca Canadharma), dengan prinsip-prinsip :
a) Pemuliaan profesi kepolisian.
b) Batas-batas tugas dan kekuasaan kepolisian.
c) Hubungan dengan masyarakat.
d) Penggunaan upaya paksa.
e) Pengumpulan barang bukti dan informasi.
f) Perawatan peralatan kepolisian.
g) Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi moral terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian oleh Komisi kode etik Polri.
5) Kompetensi Brimob Polri adalah kompetensi Polri yang berkaitan erat dengan kewenangan Polri dan kewenangan instansi lain terkait, yang harus dikembangkan dengan kerjasama yang saling mendukung melalui penerapan azas partisipasi dan subsidiaritas.
6) Kemampuan fungsi Brimob Polri.
(1) Diarahkan kepada penguasaan kemampuan spesifik, sesuai dengan bentuk tuntutan masyarakat yang beraneka ragam dan khusus.
(2) Kemampuan Brimob Polri sesuai dengan bentuk tugas aktual dan jenis ancaman yang akan dihadapi serta harapan masyarakat, dilaksanakan melalui :
(a) Pelatihan rutin di kesatuan.
(b) Perubahan materi bahan pelajaran di Lemdik Polri khususnya di Pusdik Brimob.
7) Ilmu pengetahuan dan teknologi harus berorientasi pada visi dan misi serta tujuan diatas, yang perlu dirumuskan agar sesuai dengan persyaratan profesionalisme serta obyektifitas pelaksanaan tugas, dengan memperhatian azas manfaat dan mobilitas.
c. Aspek Kultural (Kebudayaan).
Aspek kultural harus dapat menggambarkan budaya kepolisian yang dapat diterima oleh masyarakat, yang terwujud dalam pujian tanpa celaan dan perasaan puas masyarakat, sebagai berikut :
1) Terwujudnya budaya kerja, budaya bersih, dan budaya tertib, di segenap jajaran Polri.
2) Hilangnya budaya negatif seperti KKN dan persaingan tidak sehat, untuk kepentingan pribadi dan merugikan organisasi.
3) Terwujudnya tradisi kesatuan yang dapat menimbulkan gelora semangat juang, produktivitas, profesionalisme, proaktif, progresif, proporsional dan prosedural, serta adanya komitmen, konsisten, dan koneksen, baik perorangan maupun kesatuan.
4) Terwujudnya perubahan manajemen sumber daya :
a) Pembinaan personel, yang meliputi rekruitmen dan sistem pendidikan Polri,
b) Pembinaan materiel, fasilitas, dan jasa,
c) Sistem penganggaran.
5) Terwujudnya perubahan manajemen operasional, yang meliputi :
a) Sistem operasional Polri,
b) Sistem dukungan operasional Polri.
6) Diwujudkannya suatu model pengawasan kepolisian oleh masyarakat terhadap kinerja Polri, guna menghindarkan penyalah-gunaan kekuasaan oleh Polri.

13. Aspek penggunaan kekuatan.
Mengacu pada pengaruh lingkungan dan hakekat ancaman kedepan, maka profesionalisme Brimob Polri haruslah disesuaikan agar mampu mengantisipasi dan menanggulangi setiap ancaman yang terjadi.

a. Struktur kemampuan dan strata kemampuan Brimob Polri.
Berdasarkan keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/9/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Validasi organisasi dan tata-kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri, strata dan struktur kemampuan teknis profesionalisme Brimob Polri disusun sebagai berikut :

1) Struktur kemampuan teknis profesionalisme Brimob Polri:
a) Kemampuan dasar.
(1) Dasar kepolisian.
(2) Penindakan Huru-hara (PHH).
(3) Reserse mobil (Resmob).
(4) Lawan teror (Wanteror) dan Jihandak.
(5) Search and Resque (SAR).
(6) Penjinak Bahan peledak (Jihandak).
(7) Bantuan Pertahanan (Banhan).

b) Kemampuan khusus.
(1) Intelijen lapangan.
(2) Gerilya lawan gerilya (GLG) / Lawan Insurjensi.
(3) Operator Jihandak.
(4) Penindakan Teror.
c) Kemampuan dukungan.
(1) Dukungan operasional Brimob.
(a) Bantuan taktis.
(b) Bantuan Administrasi.
(c) Penelitian dan pengembangan.
(d) K3I.
(e) Latihan.
(2) Dukungan fungsi teknis kepolisian.
(a) Patroli daerah rawan.
(b) Pelatihan.
(c) Pengamanan VVIP.
(d) Pengamanan perbatasan.
(e) Eksekusi.
2) Strata kemampuan (Kualifikasi) Brimob.
a) Brimob Dasar, meliputi struktur kemampuan teknis :
(1) Dasar kepolisian.
(2) PHH.
(3) Resmob.
(4) Jihandak.
(5) Wanteror.
(6) SAR.
(7) Bantuan pertahanan.
b) Pelopor, meliputi struktur kemampuan teknis :
(1) Brimob Dasar.
(2) Gerilya lawan gerilya / Lawan insurjensi.
c) Gegana, meliputi struktur kemampuan teknis :
(1) Pelopor.
(2) Intelijen lapangan.
(3) Operator Jihandak.
(4) Penindakan Teror.
d) Instruktur, meliputi struktur kemampuan teknis :
(1) Gegana.
(2) Pengajaran dan latihan.
(3) Pengembangan kemampuan.

b. Susunan kekuatan Brimob Polri.
Berdasarkan keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/9/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Validasi organisasi dan tata-kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri dan dalam rangka memudahkan penggunaan kesatuan Brimob Polri, kekuatan disusun secara berjenjang dari daerah sampai pusat, sebagai berikut :
1) Pada tingkat daerah (Satbrimob Polda), susunan kekuatan dengan kualifikasi Brimob Dasar.
2) Pada tingkat pusat (Korps Brimob Polri), susunan kekuatan sesuai dengan strata kemampuan :
a) Resimen – I, II, III, dengan kualifikasi Pelopor.
b) Resimen – IV, dengan kualifikasi Gegana.
c) Resimen – V, dengan kualifikasi Instruktur.

b. Gelar kekuatan Brimob Polri yang dikembangkan.
Dalam rangka menghadapi ancaman yang berbeda spektrumnya dan dengan pertimbangan jarak tempuh, dislokasi kesatuan Brimob Polri ditata sebagai berikut :

1) Korps Brimob Polri, dipimpin oleh Dankor Brimob berpangkat Pati bintang dua.
a) Berkedudukan di Ibukota Negara Jakarta.
b) Merupakan kesatuan pemukul strategis Polri tingkat pusat dibawah kendali Deops Kapolri.
c) Bertanggung jawab atas pembinaan teknis profesional dan penggunaan kekuatan Brimob seluruh Indonesia.
d) Kekuatan Strategis terdiri dari :
(1) Unsur Staf Korbrimob, di Kelapadua.
(2) Tiga Resimen Pelopor, dengan pengembangan kualifikasi “Pemburu”, berkedudukan di :
(a) Satu Resimen Pelopor di Kedunghalang – Bogor.
(b) Satu Resimen Pelopor di Medan.
(c) Satu Resimen Pelopor di Makassar.
(3) Satu Resimen Gegana, di Kelapadua.
(4) Satu Resimen Instruktur (Berkedudukan satu atap dengan Pusdik Brimob di Watukosek – Jawa Timur).
(5) Satu Pusdik Brimob (Berkedudukan di Watukosek Jawa Timur).

2) Satuan Brimob Daerah, dipimpin oleh Dansat Brimob berpangkat Kombespol.
a) Berkedudukan di Ibukota Propinsi.
b) Merupakan kesatuan pemukul taktis Polri tingkat daerah dibawah kendali Dankorbrimob Polri, yang penggunaan sehari-hari oleh Kapolda masing-masing.
c) Bertanggung jawab atas pembinaan teknis profesional Brimob, didaerahnya.
d) Kekuatan Taktis terdiri dari :
(1) Unsur Staf Satbrimob Daerah.
(2) Batalyon-Batalyon Brimob yang ada didaerahnya.
e) Pada tiap-tiap Satuan Brimob Polda, dikembangkan dengan penambahan/pembentukan satu Subden Gegana yang memiliki kualifikasi :
(1) Dasar Brimob.
(2) Gerilya lawan gerilya.
(3) Intelijen lapangan.
(4) Operator Jihandak.
(5) Penindakan Teror.

STRATEGI JANGKA SEDANG PEMBANGUNAN KEKUATAN
DAN PENGGUNAAN KEKUATAN BRIMOB POLRI

14. Kebijakan.
a. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas Tahun 2000 – 2004 Bab XI butir B Arah kebijakan pembangunan Polri adalah :
1) Mengembangkan kemampuan Sishankamrata yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Polri sebagai kekuatan utamanya (Disamping TNI) didukung komponen lainnya dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat.
2) Menuntaskan upaya memandirikan Polri dalam rangka pemisahan dari TNI secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan keprofesionalannya sebagai alat negara penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat, selaras dengan perluasan otonomi daerah.
b. Mengacu pada kebijakan Kapolri, maka kebijakan Brimob Polri adalah meningkatkan sumber daya manusia Polri yang diarahkan untuk memiliki tingkat profesionalisme sesuai dengan jatidiri agar mampu melaksanakan tugas secara baik dengan dukungan masyarakat, yang bertumpu pada aspek instrumental, aspek struktural, dan aspek kultural.

15. Strategi.

a. Mengacu strategi yang dicanangkan Kapolri pada tanggal 1 Desember 2001, maka strategi Brimob Polri menghadapi ancaman jangka sedang adalah sebagai berikut :
1) Strategi di bidang pembangunan kekuatan :
a) Pemberian kewenangan kepada Satbrimob Polda untuk mampu mengatasi ancaman yang meresahkan masyarakat, sedangkan kewenangan yang berskala nasional menjadi porsi Korbrimob Polri.
b) Penggelaran kekuatan didasarkan pada hakekat ancaman pada masing-masing wilayah kepolisian.
c) Pembangunan kekuatan disesuaikan dengan tantangan tugas berintensitas tinggi dan bantuan operasi pertahanan negara.
2) Strategi di bidang penggunaan kekuatan.
a) Membantu fungsi-fungsi Polri dalam rangka menanggulangi kejahatan intensitas tinggi terutama yang menggunakan senjata api / bahan peledak.
b) Menanggulangi unjukrasa anarkhis dengan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur.
c) Meningkatkan kemampuan intelijen dalam rangka cegah dini terhadap ancaman intensitas tinggi.
d) Penanganan daerah konflik yang dilakukan oleh separatis, secara tegas dan keras guna tegaknya supremasi hukum dan tetap terjaminnya integritas wilayah NKRI.

b. Tujuan yang ingin dicapai.
Brimob Polri dalam pelaksanakan tugasnya mempunyai tujuan sesuai yang terkandung dalam strateginya adalah ikut serta memelihara Kamdagri.

c. Sasaran yang ingin dicapai.
1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat, dengan menyajikan pelayanan jasa kepolisian sesuai tuntutan masyarakat dan percepatan penyelesaian kasus melalui proses hukum.
2) Terwujudnya Brimob Polri yang dicintai masyarakat, dengan merubah perilaku dengan cara arif, sopan, menghargai orang lain, dan menjunjung adat yang berlaku.
3) Terwujudnya transparansi dalam bertindak, dengan memperhatikan nuansa aspirasi masyarakat.

d. Sumberdaya.

1) Sumberdaya manusia (Personel Brimob Polri).
a) Pembangunan kekuatan diarahkan untuk melakukan perubahan perilaku menjadi dicintai masyarakat, yaitu dengan :
(1) Tidak menyalahgunakan kekuasaan.
(2) Tidak menuntut imbalan, memeras, dan Pungli.
(3) Sopan, tidak arogan, dan dapat memperlakukan manusia secara patut.
b) Perubahan tersebut harus diawali dari para Pimpinan yang harus :
(1) Perlakuan terhadap bawahan sebagai yang ikut serta mengambil keputusan.
(2) Hubungan antara atasan dan bawahan sesuai dengan fungsi dan dapat bekerja sama.
(3) Suasana lingkungan kerja yang terbuka sehingga bawahan berani mengemukakan pendapat yang berbeda.
(4) Penilaian loyalitas kepada atasan dirubah menjadi loyal kepada organisasi dan misi.
(5) Sikap obyektifitas kerja bukan subyektifitas ABS.
(6) Penugasan lebih bersifat memotivasi dan mendorong.
(7) Kontrol dan pengawasan dilakukan secara obyektif berdasarkan pengamatan langsung dan pengecekan silang.

c) Untuk dapat dan mampu mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, perlu adanya standard/mutu sumberdaya manusia Brimob Polri sebagai berikut :
(1) Pimpinan yang visioner (Visioner Leadership).
Pimpinan dalam organisasi Brimob Polri diharapkan memiliki totalitas dan kredibilitas sesuai dengan sifat organisasinya, yaitu :
(a) Menjiwai azas-azas kepemimpinan Polri.
(b) Menjiwai doktrin, kode etik, dan pedoman-pedoman dalam organisasi.
(c) Memiliki kemampuan pribadi membangun, menggunakan, dan mengembangkan organisasi.
(d) Memiliki kemampuan teknis profesionalisme yang lebih daripada anggotanya.
(e) Memiliki semangat, jiwa korsa dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi dan anggotanya.

Dalam buku Kepemimpinman visioner tulisan BURT NANUS, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001, Pemimpin yang visioner selalu mempunyai rencana, berorientasi penuh pada hasil, mengadopsi visi-visi baru yang menantang yang dibutuhkan dan bisa dijangkau, mengkomunikasikan visi-visi tersebut, mempengaruhi orang lain sehingga arah barunya mendapat dukungan, bersemangat memanfaatkan sumberdaya dan energi yang dimiliki untuk mewujudkan visi-visi tersebut.

Untuk mampu membangun lembaga-lembaga besar yang dapat mengubah dunia, dibutuhkan empat keseimbangan sebagai berikut :
(a) Mampu berhubungan secara terampil dengan para Pimpinan bawahan dan anggotanya dalam organisasi yang mengharapkan bimbingan, dorongan, dan motivasi Pimpinan.
(b) Mampu memanfaatkan lingkungan eksternal secara maksimal dan berhubungan secara terampil dengan pihak-pihak diluar organisasi yang mempengaruhi keberhasilan organisasi.
(c) Mampu membentuk dan mempengaruhi semua aspek operasi organisasi, termasuk kualitas sistem pengendalian, struktur organisasi dan sistem informasinya.
(d) Cerdik dalam menyiasati masa depan yang cenderung memiliki implikasi kritis terhadap organisasi di masa depan.

(2) Anggota Brimob Polri.

Anggota dalam organisasi Brimob Polri diharapkan memiliki totalitas dan kredibilitas sesuai dengan sifat organisasinya, yaitu :
(a) Menjiwai peranannya sebagai bawahan.
(b) Menjiwai doktrin, kode etik, dan pedoman-pedoman dalam organisasi.
(c) Memiliki kemampuan teknis profesionalisme.
(d) Memiliki semangat, jiwa korsa dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi dan sesama anggota.

d) Rekruitmen dan seleksi.
Rekruitmen dan seleksi dilaksanakan dengan sistem desentralisasi yang bersifat otonom dan dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Personel Brimob Polri bersama Bagian Seleksi dan Pendidikan Sumdaman Polri, hal ini dimaksudkan :
(1) Agar muatan budaya lokal tidak perlu menjadi bahan ajaran dalam pendidikan,
(2) Keluaran pendidikan terwujud adanya hubungan emosional yang harmonis antara petugas dengan masyarakat setempat.
2) Sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana yang sesuai dengan kemampuan-kemampuan Brimob yaitu yang dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas yang dibebankannya, dibedakan dalam bentuk penugasannya sebagai berikut :
a) Tugas kepolisian pada umumnya.
b) PHH anarkhis.
c) Reserse Mobile.
d) Jihandak .
e) Lawan/Penindakan Teror.
f) SAR.
g) Intelijen lapangan.
h) Gerilya lawan gerilya / Lawan insurjensi.
i) Tugas-tugas dukungan operasional/fungsi teknis.
j) Bantuan Pertahanan.

Sarana prasarana Brimob Polri yang tidak sesuai dengan sifat penugasan Brimob Polri, seyogyanya diserahkan kepada fungsi lain (Misalnya Perintis/Sabhara Polri) sehingga penanganan ancaman benar-benar sesuai dengan lapis-lapis kemampuan berdasarkan spektrum ancaman.

e. Sistem dan metoda.
1) Penerimaan personel (Rekruitmen).
Sesuai dengan dislokasi satuan-satuan Brimob Polri diatas dan dengan memperhatikan keterbatasan yang masih ada, maka penerimaan personel Brimob Polri dalam rangka penambahan jumlah kekuatan dengan sistem “Local boy for local job” yang idealnya sebagai berikut :
a) Rekruitmen Perwira Brimob bersumber dari Akpol/Setukpa, yang diberi kemampuan profesional Brimob di Pusdik Brimob.
b) Rekruitmen Bintara Brimob bersumber dari :
(1) Umum (Lulusan SLTA), yang dididik langsung di Pusdik Brimob dengan materi pelajaran :
(a) Tugas kepolisian secara umum, dengan penajaman materi hukum dan HAM.
(b) Kemampuan dasar profesional Brimob.
(2) Alih golongan dari Tamtama.

c) Rekruitmen Tamtama Brimob bersumber dari umum (Lulusan SLTA), yang dididik langsung di Pusdik Brimob dengan materi pelajaran :
(1) Tugas kepolisian secara umum, dengan penajaman materi hukum dan HAM.
(2) Kemampuan dasar profesional Brimob.
2) Pendidikan dan latihan.
Disamping pendidikan dasar Brimob diatas (Dalam rangka rekruitmen dan alih golongan), untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan strata penugasan dan jabatan pimpinan, maka diadakan pendidikan/latihan sebagai berikut :
a) Pendidikan dan latihan peningkatan strata kemampuan :
(1) Pendidikan Pelopor untuk calon personel yang akan ditempatkan pada Resimen Pelopor, diselenggarakan oleh Puslatbang Brimob bertempat di Pusdik Brimob dengan materi pelajaran :
(a) Refreshing :
(1)) Kemampuan dasar kepolisian (Penajaman materi hukum dan HAM).
(2)) Kemampuan dasar profesional Brimob.
(b) Penambahan kemampuan khusus Pelopor yaitu Gerilya lawan gerilya.

(2) Pendidikan Gegana untuk calon personel yang akan ditempatkan pada Resimen Gegana, diselenggarakan oleh Puslatbang Brimob bertempat di Pusdik Brimob dengan materi pelajaran :
(a) Refreshing :
(1)) Kemampuan dasar kepolisian (Penajaman materi hukum dan HAM).
(2)) Kemampuan dasar profesional Brimob.
(3)) Kemampuan khusus Pelopor.

(b) Penambahan kemampuan khusus Gegana :
(1)) Intelijen lapangan.
(2)) Operator Jihandak.
(3)) Penindakan Teror.

(3) Pendidikan Instruktur untuk calon personel yang akan ditempatkan pada Resimen Instruktur dan Pusdik Brimob, diselenggarakan oleh Puslatbang Brimob bertempat di Pusdik Brimob dengan materi pelajaran :

(a) Refreshing :
(1)) Kemampuan dasar kepolisian (Penajaman materi hukum dan HAM).
(2)) Kemampuan dasar profesional Brimob.
(3)) Kemampuan khusus Pelopor.
(4)) Kemampuan khusus Gegana.
(b) Penambahan kemampuan khusus Instruktur :
(1)) Pengajaran dan latihan.
(2)) Pengembangan kemampuan.

b) Pendidikan jabatan Brimob Polri.
Pendidikan jabatan diberikan kepada calon pimpinan Brimob yang diselenggarakan oleh Puslatbang Brimob bertempat di Pusdik Brimob sebagai berikut :
(1) Pendidikan jabatan Komandan Regu dan Komandan Tim Gegana, untuk strata jabatan tingkat Danru Brimob atau Dantim Gegana, dengan materi :
(a) Kepemimpinan visioner Brimob tingkat Regu.
(b) Refreshing kemampuan profesional Brimob.
(c) Kemampuan taktis Brimob tingkat Regu.
(d) Pengetahuan Penyidik Pembantu.
(2) Pendidikan jabatan Komandan Peleton dan Komandan Unit Gegana, untuk strata jabatan tingkat Danton Brimob atau Danunit Gegana.
(a) Kepemimpinan visioner Brimob tingkat Peleton.
(b) Refreshing kemampuan profesional Brimob.
(c) Kemampuan taktis Brimob tingkat Peleton.
(d) Pengetahuan dasar Kapolsek.
(e) Pengetahuan Penyidik.
(3) Pendidikan jabatan Komandan Kompi dan Komandan Sub Detasemen Gegana, untuk strata jabatan tingkat Danki Brimob atau Dansubden Gegana.
(a) Kepemimpinan visioner Brimob tingkat Kompi.
(b) Refreshing :
(1)) Kemampuan profesional Brimob.
(2)) Pengetahuan Penyidik.
(c) Kemampuan taktis tingkat Kompi.
(d) Pengetahuan dasar Kapolres.
(4) Pendidikan jabatan Komandan Batalyon dan Komandan Detasemen Gegana, untuk strata jabatan tingkat Danyon Brimob atau Danden Gegana.
(a) Kepemimpinan visioner Brimob tingkat Batalyon.
(b) Refreshing :
(1)) Kemampuan profesional Brimob.
(2)) Pengetahuan Penyidik.
(3)) Pengetahuan dasar Kapolres.
(c) Kemampuan taktis tingkat Batalyon.

3) Pembinaan personel.
Pembinaan personel Brimob Polri disusun mulai dari penerimaan, pembinaan di kesatuan, sampai dengan akhir tugas, yang dikelola secara hirarkhis keatas (Bottom up) dari kesatuan terkecil tingkat Regu dan kepangkatan terendah Bharada, dengan memperhatikan aspek kesejahteraan guna dapat menjaga disiplin dan kemampuan profesi.

4) Penggunaan kekuatan.
Penggunaan kekuatan Brimob Polri pada dasarnya disesuaikan dengan lapis-lapis strata kemampuan kesatuan dan tingkatan struktur kualifikasi kemampuan profesional Brimob, dengan menitikberatkan gelar kekuatan pada kepolisian tingkat kewilayahan terutama yang dinilai rawan situasi, sedangkan gelar kekuatan tingkat pusat sebagai back up tingkat nasional.

16. Implementasi.
Untuk menentukan kekuatan dan kemampuan suatu kesatuan di lapangan seyogyanya dibedakan pada eskalasi situasi yang dihadapai dan yang berkembang, ada pemahaman yang dapat dijadikan pedoman tentang eskalasi/tingkatan situasi :

a. Dalam buku Strategi penangkalan Hankamneg, Dephankam, Jakarta, 14 April 1998, halaman 31, dijelaskan tentang spektrum eskalasi sesuai dengan derajat kerawanannya yang merupakan interaksi antara dinamika yang timbul dari dalam maupun dari luar, yang terstruktur sebagai berikut :
1) Kondisi Aman
2) Kondisi Rawan
3) Kondisi Gawat
4) Kondisi Krisis

b. Berkaitan dengan tugas Polri sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban masyarakat, dalam buku Mengelola Konflik tulisan SIMON FISHER DKK, SMK Grafika Desa Putra, Jakarta, 2001, dijelaskan bahwa tahapan konflik adalah sebagai berikut :
1) Pra Konflik
2) Konfrontasi
3) Krisis
4) Akibat krisis
5) Pasca konflik
c. Dalam aspek hukum disusun tahapan (Spectrum) konflik (Conflict = Perselisihan, Bentrokan) dan kekerasan (Violence) sebagai berikut :
1) Latent Conflict (Konflik tersembunyi).
2) Non Violence Conflict (Konflik bukan kekerasan).
3) Violence conflict (Konflik dengan kekerasan).
4) War (Perang)

Dari pemahaman tahapan konflik diatas, Brimob Polri menyusun pembangunan kekuatan dan penggunaannya sebagai berikut.
a. Pembangunan kekuatan jangka sedang.
Pembangunan kekuatan Brimob Polri diarahkan pada perubahan Visi, Misi, dan Tujuan organisasi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang reformis.
1) Pembangunan organisasi yang mampu mengakomodasikan tuntutan masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan :
a) Undang-undang tentang Polri (Baru).
b) Undang-undang tentang KUHP (Baru).
c) Undang-undang tentang KUHAP.
d) Undang-undang tentang Otonomi Daerah.
2) Pembangunan sumberdaya manusia.
a) Pemenuhan jumlah kekuatan secara bertahap sesuai dengan DSP sebesar 133.808 orang (Minimal dapat terpenuhi 50 %), yang dapat diwujudkan dengan jalan :
(1) Menambah quota jumlah penerimaan personel baru yang dididik di Pusdik Brimob Watukosek, dan atau
(2) Mengambil/menjaring sebagian personel hasil didik di SPN-SPN, dengan penjelasan bahwa perlu adanya penambahan enam jenis mata pelajaran Dasar Brimob di SPN yang terdiri dari:
(a) PHH.
(b) Resmob.
(c) SAR.
(d) Wanteror.
(e) Jihandak.
(f) Bantuan Pertahanan.
b) Peningkatan kemampuan profesional Brimob, terutama :
(1) Kemampuan mengatasi kerusuhan massa.
(2) Kemampuan mengatasi kejahatan intensitas tinggi.
(3) Kemampuan mengatasi terorisme.
(4) Kemampuan mengatasi separatis.
3) Pembangunan materiel, fasilitas dan jasa, diarahkan semaksimal mungkin dengan memperhatikan prinsip tanpa KKN atau upaya Mark up, dengan urutan prioritas :
a) Pengadaan/penggantian peralatan utama dan khusus yang mendukung kemampuan profesional Brimob.
b) Pembangunan/penambahan/rehabilitasi fasilitas Asrama/ Barak anggota.
c) Pengadaan/penggantian sarana mobilitas pasukan.
d) Pelimpahan materiel yang bukan lagi menjadi peralatan tugas Brimob Polri kepada fungsi kepolisian lainnya terutama Perintis Sabhara Polri, antara lain :
(1) Peralatan Dalmas.
(2) Kendaraan taktis PHH (Jenis Armomed Water Canon).
4) Pembangunan anggaran yang diprioritaskan kepada peningkatan kesejahteraan anggota (Gaji, ULP, Tunjangan Khusus/Kemampuan/ Kualifikasi, Tunjangan Jabatan/Fungsional, Perkoperasian).
5) Pembangunan sistem dan metode diarahkan untuk mengadakan perubahan sikap dan perilaku organisasi, sebagai berikut :
a) Perwujudan pengakuan legitimasi tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta pemelihara Kamdagri.
b) Menyusun pedoman pelaksanaan tugas sebagai payung guna mencegah tindakan salah prosedur.
c) Menentukan kajian tolok ukur standard kemampuan profesional Brimob Polri sebagai antisipasi menghadapi ancaman masa depan.
d) Pelaksanaan pendidikan secara terpusat di Pusdik Brimob mulai pembentukan, kemampuan, dan jabatan, dengan perubahan kurikulum sesuai dengan struktur penugasan dan strata kemampuan.
e) Penerapan reward and punishmen yang obyektif guna menghindari perselisihan dalam organisasi.

b. Penggunaan kekuatan jangka sedang.
Penggunaan kekuatan Brimob Polri diarahkan untuk melakukan pemulihan kepercayaan masyarakat melalui perubahan paradigma yaitu profesional, dekat dan dicintai masyarakat, yang meliputi :
1) Perubahan pendekatan yang bersifat kekerasan menjadi kekeluargaan namun tegas dan keras terhadap pelanggar hukum.
2) Transparan dalam melaksanakan aspirasi masyarakat.
3) Meningkatkan kualitas penegakan hukum secara cepat dan tuntas, tanpa KKN, Pungli dan imbalan jasa.
4) Meningkatkan kualitas pengayoman terhadap masyarakat dengan pemberdayaan potensi masyarakat.
5) Kecepatan dan ketepatan menangani kasus tanpa membedakan golongan/kelompok/perorangan.
Dalam rangka pemberian bantuan taktis kepada satuan kepolisian kewilayahan, maka cara bertindak yang dipolakan adalah sebagai berikut :
1) Menggunakan cara bertindak operasional kepolisian bersifat deteksi, preemtif, preventif, represif, sesuai dengan sasaran tugas yang dibebankan.
2) Pengerahan kekuatan menggunakan sistem kekuatan berlapis (Toratorium) sebagai berikut :
a) Lapis – I, menggunakan kekuatan Polda setempat.
b) Lapis – II, menggunakan kekuatan Polda terdekat/ berbatasan.
c) Lapis – III, menggunakan kekuatan Satbrimob Polda setempat.
d) Lapis – IV, menggunakan kekuatan Korbrimob Polri.
3) Setiap penugasan berkekuatan satu SSK Brimob diperkuat dengan satu Unit Gegana.
4) Setiap penugasan BKO Satwil, didampingi Perwira Koordinator Lapangan (Pakorlap) sebagai konsultan Kasatwil yang bersangkutan.
Pemberian bantuan teknis kepolisian menggunakan pola dan cara bertindak sebagai berikut :
1) Penugasan deteksi :
a) Sasaran penugasan diarahkan pada sumber gangguan Kamtibmas berkadar tinggi.
b) Susunan kekuatan :
(1) Unit Reserse mobil.
(2) Unit Intelijen Lapangan.
(3) Unit Combat Intelijen.
c) Cara bertindak :
(1) Penyelidikan lapangan.
(2) Pendayagunaan peran masyarakat.
(3) Menggunakan Prinsip penggandaan deteksi.
2) Penugasan Pre-emtif :
a) Sasaran penugasan diarahkan pada FKK yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas kadar tinggi.
b) Susunan kekuatan dalam bentuk ikatan kelompok atau lebih sesuai sasaran yang dihadapi.
c) Cara bertindaknya dengan pola Bimmas.
3) Penugasan Preventif :
a) Sasaran penugasan diarahkan pada bentuk kegiatan masyarakat yang potensial menjadi gangguan Kamtibmas kadar tinggi.
b) Susunan kekuatan minimal tingkat Regu dengan Kodal melekat pada Satuan atasannya.
c) Cara bertindak teknis Preventif kepolisian :
(1) Turjawalli.
(2) Pengembangan peranserta masyarakat.
4) Penugasan Represif :
a) Sasaran penugasan diarahkan pada bentuk gangguan Kamtibmas berkadar tinggi.
b) Susunan kekuatan minimal tingkat Regu dengan kelengkapan dan Kodal sesuai konsep Operasi.
c) Cara bertindak :
(1) Taktis dan teknis kepolisian dengan standard profesi dan petunjuk Brimob.
(2) Terampil dan kecepatan tinggi.

Penerapan penggunaan kekuatan Brimob Polri pada dasarnya sebagai penindak konflik dan kerusuhan pada eskalasi Violence Conflict dan War, dengan visualisasi sebagai berikut :

1) Tahap Latent conflict.
Pada tahap latent conflict (Konflik tersembunyi) dimana permasalahan masih bersifat korelatif (FKK) belum merupakan ancaman faktual (AF), maka yang dikedepankan adalah :
a) Fungsi Intelijen kepolisian, melakukan deteksi atas konflik tersebut terhadap kemungkinan berkembang mengarah kepada terjadinya kerusuhan.
b) Fungsi Bimmas kepolisian :
(1) Melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada masyarakat yang berkonflik agar tidak berkembang menjadi kerusuhan.
(2) Melakukan pembimbingan terhadap masyarakat yang tidak berkonflik agar tidak melibatkan diri atau terprovokasi kedalam kelompok tersebut.
c) Fungsi Sabhara Polri, melakukan patroli selektif untuk menciptakan effect deterren dan upaya pencegahan dini.
d) Fungsi Brimob Polri, stand by di kesatuan sambil menugaskan intelijen lapangan guna percepatan analisis perkembangan situasi konflik tersebut.

2) Tahap Non Violence Conflict.
Pada tahap non violence conflict (Konflik tanpa kekerasan) dimana permasalahan telah berubah menjadi hazard (PH) dan merupakan ancaman faktual (AF), maka yang dikedepankan adalah :
a) Fungsi Sabhara Polri :
(1) Melakukan penjagaan dan antisipasi terjadinya kerusuhan terbuka.
(2) Melakukan penindakan dini terhadap ancaman faktual yang timbul guna mencegah meluasnya kerusuhan.
b) Fungsi Bimmas kepolisian :
(1) Melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada masyarakat yang berkonflik agar tidak berkembang menjadi kerusuhan terbuka.
(2) Melakukan pembimbingan terhadap masyarakat yang tidak berkonflik agar tidak melibatkan diri atau terprovokasi kedalam kelompok tersebut serta membantu menetralisir situasi.
c) Fungsi Intelijen kepolisian, melakukan deteksi atas perkembangan konflik tersebut terhadap kemungkinan berkembang menjadi kerusuhan terbuka.
d) Fungsi Brimob Polri :
(1) Stand by di kesatuan sambil menentukan rencana CB apabila terjadi kerusuhan anarkhis.
(2) Menugaskan intelijen lapangan guna percepatan analisis perkembangan situasi konflik tersebut.

3) Tahap Violence Conflict.
Pada tahap violence conflict (Konflik dengan kekerasan) dimana permasalahan telah berubah menjadi ancaman faktual (AF), maka yang dikedepankan adalah :
a) Fungsi Sabhara Polri :
(1) Melakukan penanggulangan dan penindakan cepat dan tepat terhadap terjadinya kerusuhan dengan kekerasan.
(2) Melakukan kerjasama dengan unsur Brimob Polri sebagai penindak pelaku anarkhis.
b) Fungsi Brimob Polri :
(1) Berada bersama pasukan PHH Perintis Sabhara Polri melakukan penindakan pelaku anarkhis.
(2) Menugaskan intelijen lapangan guna mendapatkan agitator pelaku kerusuhan dengan kekerasan serta menemukan provokator terjadinya kerusuhan tersebut.
c) Fungsi Bimmas kepolisian :
(1) Melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada masyarakat yang berkonflik dengan mengedepankan peran Negosiator agar tidak berkembang menjadi lebih parah.
(3) Melakukan pembimbingan terhadap masyarakat yang tidak berkonflik agar tidak melibatkan diri atau terprovokasi kedalam kelompok tersebut serta membantu Polri untuk menetralisir situasi.
d) Fungsi Intelijen kepolisian, melakukan deteksi atas perkembangan konflik tersebut terhadap campur tangannya pihak ketiga dan bertambahnya massa dari luar daerah konflik.

4) Tahap War/Perang.
Pada tahap ini permasalahan yang terjadi merupakan ancaman faktual (AF) yang bersifat mengancam eksistensi wilayah hukum NKRI, maka yang dikedepankan adalah :
a) Fungsi Brimob Polri :
(1) Pada saat situasi dinyatakan “Darurat Sipil”, melakukan penanggulangan ancaman perang terbatas.
(2) Pada situasi yang dinyatakan “Darurat Militer” :
(a) Yang dikedepankan adalah unsur TNI sebagai aparat Pertahanan Negara.
(b) Brimob Polri melakukan fungsi Bantuan Pertahanan dengan tugas pengamanan pada obyek-obyek vital dan VVIP.
(3) Pada situasi “Perang” :
(a) Dilakukan mobilisasi wajib militer oleh Penguasa Perang.
(b) Brimob Polri sebagai fungsi Bantuan Pertahanan :
(1)) Melakukan pengamanan obyek vital.
(2)) Melakukan pengamanan VVIP.
(3)) Melakukan evakuasi korban perang dan pengamanannya.
(4)) Melakukan pengamanan lokasi dan personel pengungsi.
(5)) Melakukan pengamanan daerah-daerah yang telah dapat dikuasai oleh TNI.
b) Fungsi Polri lainnya :
(1) Melakukan tugas pokok masing-masing sesuai dengan kekuatan dan kemampuan.
(2) Melakukan pengamanan markas dan asset Polri serta personel (Keluarga Polri).
P E N U T U P

17. Kesimpulan.
Dari uraian pembahasan kertas karya perorangan diatas, dapatlah disimpulkan sebagai berikut :
a. Dalam rangka menghadapi ancaman jangka sedang yang diwarnai oleh dampak krisis dan dunia tanpa batas serta tuntutan masyarakat reformis, Brimob Polri sebagai salah satu fungsi bantuan taktis operasional Polri memberdayakan dirinya dengan melakukan perubahan paradigma sesuai dengan kebijakan, visi, dan misi Polri yang dicanangkan oleh Kapolri pada tanggal 1 Desember 2001.
b. Perekembangan lingkungan strategis global membawa kosekuensi perubahan di berbagai bidang kehidupan, dan bagi Brimob Polri diwujudkan dalam perubahan paradigma sebagai respon berbagai perkembangan lingkungan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas, baik aspek instrumental, aspek struktural, maupun aspek kultural.
c. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis dan perubahan tersebut, serta kondisi saat ini dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh lainnya, Brimob Polri menyusun strategi pembangunan dan penggunaan kekuatannya agar mampu menghadapi ancaman jangka sedang dalam negeri, dengan :
1) Melakukan perubahan pembangunan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, sistem dan metoda, serta pola pemberdayaannya.
2) Dalam rangka memenuhi tuntutan msyarakat dan antisipasi ancaman kedepan serta otonomi daerah, Brimob Polri mengupayakan penempatan kesatuan-kesatuan sesuai dengan hakekat ancaman wilayah kepolisian.
3) Memberdayakan kekuatan sesuai dengan struktur kesatuan dan strata kemampuan/kualifikasi serta eskalasi struktur ancaman yang terjadi.
18. Rekomendasi.
a. Untuk dapat merealisasikan konsep strategi pembangunan dan penggunaan kekuatan Brimob Polri jangka sedang ini perlu disosialisasi-kan kepada penanggung jawab Brimob beserta para pejabat di lingkungan Brimob dan para sesepuh Brimob.
b. Pemikiran penulis yang tidak sesuai dengan keinginan organisasi saat ini hendaknya dijadikan bahan renungan dalam menghadapi perkembangan situasi jangka sedang, antara lain :
1) Rekruitmen personel Brimob Polri, dilaksanakan oleh ”Panitia khusus dari Brimob Polri bersama-sama Bagian Seleksi Sumdaman Polri”.
2) Penugasan Brimob Polri sebagai ”Penindak gangguan Kamtibmas berkadar/intensitas tinggi” sedangkan gangguan Kamtibmas yang lebih rendah intensitasnya ditangani oleh fungsi kepolisian lainnya, oleh sebab itu alat peralatan yang tidak sesuai dengan penugasan intensitas tinggi seyogyanya disalurkan/dipertanggung-jawabkan kepada fungsi penindak awal.
3) Resimen Pelopor didisposisikan pada tiga wilayah, sebagai berikut :
a) Satu Resimen Pelopor, di Medan – Sumatera Utara.
b) Satu Resimen Pelopor, di Kedunghalang – Bogor.
c) Satu Resimen Pelopor, di Makassar – Sulawesi selatan.
4) Puslatbang Brimob (Resimen – V) berada ”Satu atap” bersama-sama Pusdik Brimob di Watukosek, guna menyelaraskan jenjang pendidikan kemampuan profesional Brimob, dan kemampuan para pejabat jajaran Brimob Polri.
5) Pada tiap-tiap Satbrimob Daerah, dikembangkan dengan menambah/membentuk satu Subden Gegana.
6) Dalam rangka memudahkan menjaring tambahan personel di Satuan Brimob Polri, disamping melalui Pusdik Brimob di Watukosek, disarankan adanya penambahan mata pelajaran “Dasar Brimob” di SPN bagi yang akan ditempatkan di Satuan Brimob, sebagai berikut :
a) PHH.
b) Resmob.
c) SAR.
d) Wanteror.
e) Jihandak.
f) Bantuan Pertahanan.
7) Untuk membedakan dengan eskalasi yang ber-visi militer/perang, maka ditawarkan menggunakan konsep eskalasi situasi/ancaman dengan “Spektrum Konflik” yang ber-visi hukum sebagai paradigma baru Brimob Polri, sebagai berikut :
a) Tahap Latent Conflict (Konflik terselubung).
b) Tahap Non Violence Conflict (Konflik tanpa kekerasan).
c) Tahap Violence Conflict (Konflik dengan kekerasan).
d) Tahap War (Perang).

Lembang, 27 Pebruari 2002