Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam KUHAP Oleh : Awaloedin Djamin

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia
dalam KUHAP
Oleh : Awaloedin Djamin

I.Pendahuluan

1.Pada tanggal 12 Februari 2008, saya menghadiri siding Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Ahli Pihak Terkait (kepolisian) dalam perkara perihal permohonan pengujian Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tenang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

2.Permohonan Pemohon adalah menyangkut pengujian atas pasal 30 ayat (1) UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 G ayat (1) UUD RI 1945.

Pasal 30 ayat (1) UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ayat (1) :
“Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
a.
b.
c.
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
e.

3.UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) dan 28 G ayat (1) menyatakan :
“Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
Indonesia adalah ”negara hukum” di mana ada kepastian hukum dan perlindungan hak azasi manusia.
Karenanya undang-undang harus menjamin kepastian hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hak azasi manusia

4.Karena Penulis sebagai ahli terkait menyampaikan uraiannya secara lisan dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Februari 2008 itu, maka Ketua Mahkamah meminta agar uraian tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu satu minggu.
Naskah ini ditulis sesuai dengan pointers uraian lisan tersebut.

II.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1.Waktu UU No. 8 tahun 1981 diundangkan, UU tersebut dinyatakan sebagain”Karya agung” oleh DPR, Pemerintah, para pakar hukum dan media massa. KUHAP adalah pengganti HIR (Herziene Inlandisch Reglement) dari zaman Kolonial Hindia Belanda.

2.Sewaktu mempersiapkan RUU KUHAP, tiga pejabat berkumpul di Sekretariat Kabinet, yaitu Jaksa Agung Ali Said, SH (Alm), Menteri Kehakiman Mudjono, SH (Alm) dan Kapolri Awaloedin Djamin (saya sendiri). Kami bertiga sudah saling kenal dengan baik. Juga hadir Sekretaris Kabinet Ismail Saleh, SH.

Dalam permulaan pembicaraan kami bertukar pikiran untuk kemudian menyepakati prinsip-prinsip apa yang akan dipakai dalam RUU KUHAP yang sedang dirumuskan. Kami melupakan jabatan masing-masing (yang hanya beberapa tahun) dan mengutamakan masa depan yang dihadapi anak cucu kita. Apakah kita setuju anak cucu kita ditangkap dan ditahan oleh bermacam-macam pejabat, oleh HANSIP, Polisi Pamong Praja, Koramil,dan KODIM (ingat waktu itu KODAM adalah Laksus Kopkamtib), oleh Jaksa dan Polisi? Semua kita sepakat : ”Tidak”. Harus ada kepastian hukum, harus ada kejelasan pejabat penyidik dari instansi mana dengan tugas dan wewenang yang jelas, profesional di bidang penyidikan dan bertambah canggih dan harus bertanggung jawab.

3.Walaupun HIR memberi wewenang penyidikan kepada kejaksaan sama dengan kepolisian; disepakati agar Polri lah yang seharusnya diberi tugas dan wewenang penyidikan, mengembangkan profesionalisme dan bertanggung jawab di bidang penyidikan.

Penyidikan adalah ”wewenang melanggar hak azasi manusia secara syah”. Karena itu pejabat dan instansinya harus jelas diatur dengan UU; sebab UU merupakan hasil dari wakil rakyat di DPR.

4.Sejak zaman Hindia Belanda juga sudah ada UU yang memberikan wewenang penyidikan terbatas (beperkte opsporings bevoegdheid) pada pegawai negeri sipil dari instansi pemerintah tertentu, seperti bea dan cukai, imigrasi. Sesuai bidang tugas instansi tersebut perlu ada pengetahuan dan kemampuan teknis. Karena penyidik pegawai negeri sipil juga disebut ”technische politie”

Disepakati hanya ada 2 macam penyidik dalam RUU KUHAP, yaitu (1) Penyidik Polri dan (2) penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), yang kemudian dirumuskan menjadi pasal 6 KUHAP, yang berbunyi : ”Penyidik” adalah :
a.Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
b.Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian dalam KUHAP diatur pula tugas Polri untuk mengkoordinasikan dan mengawasi PPNS (Pasal….)

Tugas ini di dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, ditambah dengan tugas memberikan “pembinaan teknis” bagi PPNS (UU No. 2 tahun 2002, pasal….)
5.KUHAP merupakan integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu), dimana penyidikan, penuntutan dan peradilan (sebenarnya juga pemasyarakatan) merupakan satu keseluruhan yang saling terkait. Pembagian tugas penyidikan, penuntutan dan peradilan, merupakan pembagian tugas secara functional-horizontal, bukan vertikal.

Ini dimaksud agar hak azasi manusia (tersangka) lebih terjamin dan dilindungi. Juga untuk mengembangkan profesionalisme penyidik, penuntut umum dan hakim serta pengacara.

6.Tentang Hak Tersangka dan Terdakwa, diatur secara rinci dalam BAB VI, dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Tentang Bantuan hukum diatur dalam BAB VII dari pasal 69 sampai dengan pasal 74.

7.Dalam kesepakatan perumusan RUU KUHAP, yang kemudian dirumuskan dan ditetapkan dalam UU No. 8 tahun 1981 diadakan ketentuan peralihan , sebagai masa transisi, kejaksaan dalam waktu dua tahun masih diberi wewenang penyidikan berkaitan dengan :

a.Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan, peradilan tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Drt tahun 1955)
b.Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 3 tahun 1971).

Seharusnya setelah dua tahun, yaitu tahun 1983, kejaksaan tidak lagi menyidik, sehingga pasal 6 KUHAP sepenuhnya berlaku; agar tidak ada lagi tumpang tindih penyidikan terhadap tersangka dan terdakwa, yang bertentangan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak azasi manusia, sesuai UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen)

8.Pembatasan yang ketat bagi penyidik dalam KUHAP (yang tidak ada dalam HIR), seperti ”bukti permulaan yang cukup, pemeriksaan ”within sight and within hearing”, hak tersangka didampingi penasihat hukum, pra-peradilan, rehabilitasi dan ganti rugi dapat dikatakan merupakan ”lini” pertama perlindungan hak azasi manusia (tersangka), ”lini” kedua adalah pemeriksaan BAP oleh Jaksa Penuntut Umum agar memenuhi segala persyaratan untuk diajukan ke pengadilan. ”Lini” ketiga adalah sidang peradilan. Ini merupakan pembagian tugas functional-horizontal atau diferensiasi fungsi dan wewenang untuk pemnyelenggaraan koordinasi dan pengawasan horizontal. Karenanya fungsi penyidikan, penuntutan, dan peradilan harus dipisahkan, juga untuk peningkatan profesionalisme masing-masing. Penyidik harus mahir dalam scientific criminal investigation dan teknologi forensik yang canggih. Bidang criminal investigation telah menuntut adanya spesialisasi, bahkan ”super spesialisasi”.
9.Sistem peradilan pidana dapat dibagankan sebagai berikut :

Pre-emtif
Preventif
Represif
(penyidikan)

Non- Justisial

PPNS

III.Perbandingan Sistem Peradilan Pidana dan Perbandingan Sistem Kepolisian
1.Dalam era reformasi, Indonesia sangat ”getol” melakukan ”studi banding”, baik MPR, DPR, DPD, DPRD, Pemda, Instansi pemerintah, dan lain-lain.
2.Richard J Terrill dalam buku ”World Criminal Justice System : A Survey menulis :
3.Mengenai Comparative Police System, Dilip K. Das dalam bukunya “Police Practices : An International Review menyatakan mempelajari sistem kepolisian suatu negara “with a view to enabling the reader to appreciate the police as the product of a unique culture”.
4.
IV.Penutup

TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP PERAN MASYARAKAT
DALAM SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
BY RDD

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
Dalam era reformasi Polri, salah satu tantangan yang dihadapi Polri adalah menjadi tulang punggung atau pelaku utama dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Bila dalam era sebelumnya peran Polri kurang begitu menonjol karena adanya kekuatan pertahanan dan keamanan yang lain, maka dalam era reformasi dimana dikatakan Polri sebagai institusi yang mandiri, seolah tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut berada sepenuhnya di pundak Polri.
Namun sesungguhnya tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut tidak akan dapat dipikul sendirian oleh Polri. Polri membutuhkan dukungan sepenuhnya dari segenap komponen masyarakat untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disebabkan karena keamanan dan ketertiban maasyarakat merupakan kebutuhan dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Untuk itu maka Polri senantiasa berupaya keras untuk mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat, dengan upaya meningkatkan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Namun sejauh ini upaya peningkatkan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut belum sepenuhnya berhasil. Salah satu faktornya adalah pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah, sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat ?

3. MAKSUD DAN TUJUAN
Tulisan ini disusun dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sedangkan tujuan penulisan ini adalah sebagai pelaksanaan tugas dalam mata kuliah Siskamtibmas Swakarsa dalam rangka mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

4. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada upaya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. POPULASI DAN SAMPLE
Populasi penelitian ini meliputi masyarakat disekitar atau di lingkungan tempat tinggal mahasiswa PTIK 44.
Mengingat luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk dan beragamnya masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal mahasiswa PTIK 44, maka diambil sampel secara acak (random).

6.METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini digunakan metode survei dengan tehnik pengumpulan data menggunakan angket sederhana. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menghitung prosentase.

II. PEMBAHASAN

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, digunakan metode survei dengan tehnik pengumpulan data menggunakan angket sederhana yang terdiri dari 4(empat) pertanyaan tertutup dan 1(satu) pertanyaan terbuka.
Responden terdiri dari 30 (tiga puluh) orang anggota masyarakat, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia bervariasi dari 17 sampai 67 tahun, dengan jenis pekerjaan yang berbeda, yang dipilih secara acak atau random.
Data yang diperoleh diolah dengan menghitung prosentase dan masing – masing kemudian dianalisa, untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

1. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 1 yang berbunyi “Menurut Saudara, siapa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat ?”, dengan pilihan jawaban
a. Polisi c. Polisi dan Masyarakat
b. Masyarakat d. Lembaga lain……………………
Diperoleh hasil sebanyak 24 orang responden ( 80 %) menjawab bahwa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat adalah Polisi dan masyarakat (C), sedangkan 4 orang responden (13,33 %) menjawab Polisi (A), sementara 2 orang responden (6,77%) menjawab masyarakat (B).

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya mayarakat memahami bahwa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat adalah polisi dan masyarakat.

2. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 2 yang berbunyi “Menurut Saudara, seberapa besar peran masyarakat dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat ?” dengan pilihan jawaban
a. Berperan Besar c. Tidak Berperan
b. Berperan, tapi kecil d. Tidak Tahu
Diperoleh hasil sebanyak 26 orang responden (86,66%) menjawab bahwa masyarakat berperan besar dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat (A), sedangkan 4 orang responden (13,44%) menyatakan bahwa masyarakat mempunyai peran dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat, tapi kecil (B).

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat memahami bahwa masyarakat berperan besar dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat.

3. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 3 yang berbunyi “Menurut saudara, apakah masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?” dengan pilihan jawaban
a. Dapat c. Tidak tahu
b. Tidak dapat
Diperoleh hasil sebanyak 26 orang responden (86,66%) menjawab bahwa masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (A), sedangkan 4 orang responden(13,44%) menyatakan bahwa masyarakat tidak dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (B).

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat memahami bahwa masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 4 yang berbunyi “Menurut saudara, mampukah Polisi menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri ?”, dengan pilihan jawaban :
a. Mampu c. Tidak tahu
b. Tidak mampu
Diperoleh hasil sebanyak 6 orang responden (20 %) menjawab bahwa Polisi mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan 24 orang responden (80 %) menyatakan bahwa Polisi tidak mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri.

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat memahami bahwa Polisi tidak mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri.

5. Terhadap pertanyaan terbuka nomor 5 yang berbunyi “Menurut saudara, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menciptakan & menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ?” , diperoleh berbagai jawaban yang bervariasi, diantaranya adalah bahwa masyarakat dapat ikut menciptakan & menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan :
a. Mematuhi peraturan lalu lintas.
b. Tidak main hakim sendiri.
c. Selalu memperhatikan lingkungan.
d. Mempunyai kegiatan.
e. Membantu masyarakat yang membutuhkan
f. Menjaga keamanan daerahnya.
g. Siskamling.
h. Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan
i. Mengunci kendaraan bermotor dengan benar.
j. Tidak melanggar aturan.
k. Mematuhi hukum dan norma norma.
l. Melaporkan kejahatan dilingkungan.
m. Ronda.
n. Menjadi satpam
o. Disiplin.
p. Melaporkan hal hal yang mencurigakan.
q. Adakan koordinasi denga aparat kepolisian.
r. Membantu polisi.

Dari jawaban yang bervariasi tersebut, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menciptakan & menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangatlah bervariasi, sesuai dengan tingkat pemahaman yang dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya usia, jenis pekerjaan dan latar belakang pendidikan.

III. PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa secara umum masyarakat memahami bahwa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat adalah polisi dan masyarakat. Dan masyarakat berperan besar dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat.
Masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi tidak mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri. Peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan.

MANAJEMEN SEKURITI (PAM SWAKARSA) DALAM UU NO 2 TAHUN 2002

MANAJEMEN SEKURITI (PAM SWAKARSA)
DALAM UU NO 2 TAHUN 2002

I.PENDAHULUAN

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut diperlukan berbagai upaya tidak terbatas pada Polisi saja, tetapi juga harus didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Karena disadari benar dengan segala keterbatasan Polisi, tanpa peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi, akan sangat sulit Polisi mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Gohlstein (1977) mengemukakan “ Apapun yang Polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat tergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat. Kenyataan menunjukkan, bahwa Polisi tidak akan mungkin membuahkan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeraan kejahatan, dalam melaporkan adanya pelanggaran, dalam mengidentifikasi pelaku, dan dalam membantu proses penuntutan.” Mengenai hal ini Awaloedin Djamin sewaktu menjabat Kapolri pada akhir tahun 70-an menyatakan bahwa Polri tidak mungkin memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sendiri tanpa partisipasi masyarakat dalam bentuk pengamanan swakarsa, swadaya dan swadana.
Konsep peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan bukanlah konsep baru. Sebelum didirikannya organisasi polisi, tugas-tugas pembinaan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab masyarakat sendiri. Dapat dicontohkan bahwa pada awal abad sebelas di Inggris telah terbentuk Kepolisian yang dibawa oleh suku Saxon, di mana kewajiban untuk memelihara keamanan didasarkan pada kelompok keluarga yang dinamakan “Kin Police.”
Efektifitas pencegahan kejahatan hanya mungkin dapat dicapai hanya melalui keikutsertaan masyarakat secara luas yang meliputi kesadaran dan ketertiban nyata (Perry, 1984). Di sini dituntut peran besar Polisi dalam menimbulkan kesadaran dalam diri masyarakat sehingga timbul pemikiran bahwa penanggulangan kejahatan merupakan kepentingan bersama. Polisi harus mempunyai kemampuan dalam mengorganisasikan masyarakat dan merubah persepsi masyarakat dari sikap acuh tak acuh menjadi siap ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat modern dewasa ini Polisi tidak akan dapat menanggulangi kejahatan sendirian secara efektif. Kerja sama dan peran serta masyarakat nampaknya sangat berarti bagi penanggulangan kejahatan di berbagai lingkungan masyarakat. Di Indonesia, penerapan konsep pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada keterlibatan dan peran serta masyarakat telah dituangkan dalam konsep keamanan swakarsa. Secara formal istilah keamanan swakarsa mulai dikenal pada tahun 1981, melalui surat keputusan Menhankam/ Pangab, Nomor : Skep/618/V/1981 tanggal 25 Mei 1981 tentang Pedoman Pembinaan Sistem Keamanan Swakarsa. Disebutkan bahwa sistem keamanan swakarsa adalah suatu sistem keamanan yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan keamanan, menyeimbangkan dan menyesuaikan hubungan satu sama lain, yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap setiap kemungkinan gangguan keamanan serta daya tanggap dan penyesuaian masyarakat terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial yang membudaya dalam bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku masyarakat, sehingga gangguan keamanan dapat dicegah sedini mungkin sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparatur keamanan digunakan seminimal mungkin dan secara selektif.
Fungsi utama kepolisian secara universal adalah “represif” dan “preventif.” Represif, yaitu bila kejahatan telah terjadi, maka penyidik mencari bukti dan pelakunya agar dapat diajukan ke penuntutan dan peradilan, sehingga si pelaku divonis dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Dalam rangka melaksanakan fungsi represif ini kepolisian diberi wewenang penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan sebagainya yang diatur dengan undang-undang. Semua kepolisian juga menyadari, bahwa fungsi pencegahan atau preventif lebih penting dari represif (prevent is better than cure). Fungsi preventif ini terdiri dari preventif langsung dan preventif tidak langsung. Pada zaman Kapolri R.S.Soekanto dikenal istilah pembinaan masyarakat, yaitu menggugah partisipasi masyarakat agar anggota masyarakat patuh dan taat hukum.
Awaloedin Djamin mengatakan bahwa, di bidang preventif ini Polisi menyelenggarakan kerjasama dengan masyarakat yang dikenal sebagai pengamanan swakarsa, yang bertugas dalam lingkungan kerja atau pemukiman tertentu. Di sektor tradisional, sejak dulu dikenal adanya ronda kampung, yang kemudian disempurnakan dengan istilah sistem pengamanan/keamanan lingkungan (Siskamling). Di sektor modern, perusahaan dalam segala bentuk dan kegiatannya seperti pabrik, hotel, perbankan, mall, perkebunan, pertambangan, instalasi penting, instansi pemerintah, kedutaan besar asing, dan lain-lain, dikenal dengan sebutan “industrial security”, yang dipertanggung jawabkan kepada pimpinan dari perusahaan dan instansi yang bersangkutan.
Teknologi industrial security dan manajemen security telah berkembang pesat sekali di negara-negara maju. Mulanya industrial security hanya terbatas pada usaha pengamanan langsung, tetapi kemudian berkembang dengan hubungan industrial, community development dan coorporate social responsibility.
Untuk mengikuti perkembangan industrial security yang begitu pesat ini dibutuhkan peran serta aktif Polisi dalam rangka memanage industri-industri pengamanan swakarsa sehingga dapat tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam rangka pembinaan pengamanan swakarsa ini tentunya Polri bertindak berdasarkan peraturan perundang –undangan yang menjadi dasar hukumnya. Di Indonesia sejak zaman kemerdekaan telah diadakan tiga kali perubahan undang-undang kepolisian mulai Undang-Undang No 13 Tahun 1961, Undang-Undang No 28 Tahun 1997 dan terakhir sekarang Undang-Undang No 2 Tahun 2002. Penulis mencoba membahas sistem manajemen pengamanan swakarsa (management security) yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 sebagai landasan pelaksanaan tugas Polri saat ini.

II.PENGAMANAN SWAKARSA DALAM UU NO 2 TAHUN 2002
Dalam UU No 2 tahun 2002 disebutkan pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu, suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukumdan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Dalam pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa “pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dibantu oleh : Kepolisian Khusus; Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Mereka ini melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” dalam undang-undang ini adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ini memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan di lingkungan pemukiman/perumahan, satuan pengamanan di lingkungan perkantoran/instansi atau satuan pengamanan di lingkungan pertokoan, dan sebagainya.
Dengan demikian sudah jelas bahwa tugas pembinaan pengamanan swakarsa ini merupakan tanggung jawab Polri. Pelaksanaan tugas ini tentu tidak dapat dilakukan Polri dengan baik hanya dengan berlandaskan bunyi pasal dalam UU No 2 tahun 2002 yang relatif mengatur secara umum ini. Perlu kiranya dikeluarkan peraturan kepolisian sebagai penjabaran tugas tentang bagaimana bentuk dan cara Polri dalam melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan semacam SK Kapolri, karena dalam UU No 2 tahun 2002 pasal 15 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Polri memiliki wewenang mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administratif kepolisian.
Dalam rangka tugas koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis ini UU No 2 tahun 2002 menjelaskannya dalam pasal 15 ayat (2) huruf f di mana Polri berwenang dalam memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Pesatnya perkembangan usaha di bidang jasa pengamanan telah menimbulkan urgensi pengawasan oleh Polri. Berbagai perusahaan, badan usaha tidak saja menyediakan personel pengamanan terlatih untuk pengamanan berbagai kegiatan dan industri, tetapi juga menawarkan berbagai produk alat dan teknologi pengamanan sampai kepada senjata api untuk pengamanan pribadi. Operasional dari badan usaha tersebut memerlukan izin dari Polri dan selanjutnya dilakukan pengawasan agar tidak timbul ekses yang justru menimbulkan kerawanan keamanan. Hal ini mengandung arti bahwa Polri wajib merumuskan dan membuat peraturan tentang apa saja yang dimaksud badan usaha jasa pengamanan itu yang harus dirumuskan secara jelas.
Lebih lanjut dalam pasal 15 ayat (2) huruf g disebutkan bahwa Polri juga diberi kewenangan dalam hal memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Rumusan kewenangan ini memberikan penegasan kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No 372 tahun 1962 tentang koordinasi alat-alat kepolisian khusus yang membawa konsekuensi perlunya kewenangan pemberian petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Hal ini mengandung arti bahwa dalam hal pembinaan pengamanan swakarsa, Polri diharuskan serta diberikan kewenangan dalam membina industrial security yang ada. Industrial security yang merupakan salah satu usaha “crime prevention” dan “loss prevention” ini menurut Awaloedin Djamin mencakup: physical security; information security; dan personnel security ditambah industrial relations; community development;dan coorporate social responsibility. Polri bertanggung jawab dalam hal memberikan petunjuk perencanaan dan menentukan langkah-langkah pengamanan yang harus diambil oleh unsur-unsur pengamanan swakarsa yang ada seperti, memberikan pengetahuan dan kemamlpuan tentang risk analysis, security survey, security management, dan sebagainya yang berkaitan dengan pengamanan swakarsa. Polri seyogianya memberikan pembinaan teknis mengenai usaha pencegahan ancaman dari dalam dan dari luar terhadap perusahaan maupun instansi seperti pintu gerbang, pagar, tempat parkir, pengaturan penerangan, jendela, pintu, kunsi, alarm serta jumlah dan klasifikasi satuan pengamanan yang dibutuhkan. Bagaimana cara pencegahan kebakaran, penyelamatan, evakuasi personel (VIP) dan memberikan usul tentang peralatan-peralatan keamanan yang dibutuhkan suatu perusahaan/instansi.
Pasal 36 UU No 2 tahun 2002 menegaskan bahwa setiap pejabat Polri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya. Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal diatur dengan Keputusan Kapolri. Bunyi pasal ini menegaskan kewenangan Polri dalam memberikan pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis kepada bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Konsekuensinya adalah bahwa semua bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang ada di Indonesia harus menyesuaikan dan berdasar kepada Keputusan Kapolri yang mengatur mengenai atribut dan tanda pengenal pengamanan swakarsa. Kenyataan di lapangan banyak satuan pengamanan dari berbagai instansi/perusahaan yang menyalahi aturan yang dibuat Polri. Dan ironisnya Polri bersifat statis dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki atau mengoreksi keadaan yang terjadi. Seharusnya Polri tegas dalam menyikapi hal ini karena hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang yakni UU No 2 tahun 2002.
Berbicara mengenai tugas pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis Polri terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa tentunya juga menyangkut kemampuan Polri sendiri dalam melaksanakan tugas tersebut. Tugas ini menyangkut manajemen sekuriti. Tentunya Polri sebagai institusi yang ditunjuk melakukan pembinaan teknis juga harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang manajemen sekuriti sehingga pada gilirannya dapat memberikan pembinaan teknis terhadap pengamanan swakarsa yang ada. Pasal 32 UU No 2 tahun 2002 menyebutkan bahwa pembinaan kemampuan profesi pejabat Polri diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah apakah Polri sendiri sudah mampu memberikan pembinaan teknis kepada pengamanan swakarsa melalui pendidikan, pelatihan yang diberikan kepada personelnya? Sepengetahuan penulis pelajaran manajemen sekuriti hanya didapati pada S2 Kajian Ilmu Kepolisian. Pada tingkat pendidikan dasar maupun lanjutan Polri seperti SPN, Akpol, PTIK, Selapa pelajaran mengenai manajemen sekuriti ini tidak didapatkan. Hal ini tentu menjadi kendala khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis terhadap pengamanan swakarsa. Seyogianya seluruh personel kepolisian sudah harus paham betul mengenai manajemen sekuriti, sehingga pada gilirannya mampu dan cakap dalam memberikan pembinaan teknis kepada pengamanan swakarsa.
Hubungan dan kerjasama Polri dalam konteks pembinaan pengamanan swakarsa ini dilakukan dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Sifat ”dibantu” dalam lingkup fungsi kepolisian bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis. Dalam melakukan pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis pengamanan swakarsa ini dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional. Polri dapat memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada instansi terkait serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang ada.
Sebenarnya tentang pentingnya “pengamanan swakarsa” yang mencakup sektor tradisional dan sektor modern telah dicanangkan oleh Awaloedin Djamin pada saat beliau menjabat Kapolri dengan sebutan Pengamanan Swakarsa, Swadaya dan Swasana. Tanggal 30 Desember 1980 dengan SK Kapolri diatur mengenai Satuan Pengamanan (SATPAM). Pakaian, atribut serta syarat-syarat penerimaan dan pelatihan diatur dalam SK Kapolri tersebut. SK Kapolri ini sebenarnya berkaitan dengan penjabaran pasal 36 ayat (2) tentang pengaturan atribut dan tanda pengenal satuan pengamanan. Perkembangan terakhir keluar Peraturan Kapolri No 24 tahun 2008 tentang ”Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan/Instansi.” Namun Peraturan Kapolri ini mencampuradukkan pengaturan mengenai Satuan Pengamanan dengan manajer sekuriti. Belum secara jelas juga dikemukakan masalah pengawasan, pembinaan teknis terhadap badan usaha jasa pengamanan yang ada. Realitas yang ada menunjukkan bahwa sudah sedemikian pesatnya perkembangan badan usaha di bidang jasa pengamanan ini di Indonesia, tetapi pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Polri hampir dikatakan nihil. Polri berdasarkan kewenangan yang diberikan UU No 2 tahun 2002 seharusnya dapat menginventarisir dan mengevaluasi perusahaan-perusahaan jasa di bidang pengamanan, selanjutnya melakukan koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis sehingga perusahaan-perusahaan tersebut tidak lepas kendali.

III.PENUTUP
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa UU No 2 tahun 2002 telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab terhadap pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Tugas tersebut juga sudah dijabarkan melalui Peraturan Kapolri No 24 tahun 2008 tentang ”Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan/Instansi” dan dapat mempedomani SK Kapolri tanggal 30 Desember 1980 mengenai sebutan dan pakaian seragam Satuan Pengamanan. Namun realitas yang terjadi di lapangan pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ini belum dilakukan secara optimal oleh Polri.

POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA

POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kekuatan yang selalu dibutuhkan masyarakat untuk mengawasi masyarakat yang melanggar aturan masyarakat yang telah disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dengan kehadiran Polri, diharapkan ketertiban dan rasa aman dapat terjamin sebagaimana mestinya. Fungsi utama dari Polri adalah penegakan hukum dan pengayom seta pelindung masyarakat.
Menurut Walter Reckles pada tahun 1973 sebagai seorang perwira polisi dan ahli dalam bidang Kepolisian, didalam bukunya THE CRIME PROBLEM, dia menempatkan keberadaan polisi sebagai syarat mutlak terhadap pendisiplinan suatu bangsa dalam suatu negara. Berkaitan dengan hal itu Polri memegang peranan yang sangat penting sebagai alat negara penegak hukum untuk mencegah gangguan dalam masyarakat yang mana didalam prakteknya polisi ditugaskan untuk mengatasi dan mencegah kejahatan itu sendiri.
Dahulu didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara republik Indonesia, ditetapkan Polri sebagai Aparat Penegak Hukum bertugas memelihara Keamanan dalam negeri sebagai agen pertama dalam proses peradilan pidana. Polri juga mempunyai kewenangan sebagai tahap awal proses peradilan pidana dalam rangka penangkapan dan penyidikan orang yang diduga telah melaksanakan kejahatan serta melaksanakan penahanan sementara terhadap tersangka untuk selanjutnya diproses kedalam tahap berikutnya.
Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1997, yang berkaitan dengan masalah HAM secara jelas dinyatakan dalam Pasal pasal 2 (dua) undang-undang tersebut dinyatakan : bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk manjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan alam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan kemanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan mejunjung Hak Asasi Manusia. Penjelasannyalebih rinci dinyatakan:
Hak Asasi manusia adalah hak dasar secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-undang dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Right 1948 dan Konvensi Internasional lainnya.

Selanjutnya didalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang no 28 tahun 1997, menyatakan :
“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum,mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-undang Polri tersebut tampak jelas menyatakan bahwa pemerintahan kita, memberikan kewenangan polisi yang lebih besar, para ahli mengatakan sayangnya kewenangan yang besar itu tidak diimbangi oleh kontrol sosial yang memadai sebagai pertanggungjawaban yang dilaksanakan Polri. Berkaitan dengan konteks diatas menurut Broom and Selnick terdapat lima fungsi sosial hukum :
1.Hukum berfungsi menegakan hak dan kewajiban
2.Hukum berfungsi menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat
3.Hukum berfungsi menciptakan ketertiban dalam masyarakat
4.Hukum berfungsi menggabungkan standar moral
5.Hukum memberikan legitimasi
Disamping itu Fungsi Hukum menurut Soerjono Soekanto, Hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial (social control) dan bahkan selalu menghadapi tantangan dari pertentangan kepentingan-kepentingan.
Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran bagi Polri dalam melaksanakan kegiatannya atau dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat negara penegak hukum. Kita tahu bahwa didalam masyarakat banyak terdapat nilai-nilai sosial, nilai utama diangkat sebagai moral sehingga perbuatan yang tidak disukai masyarakat dinamakan sebagai perbuatan yang immoral. Moral adalah standard ditiap-tiap masyarakat. Kepemilikian nilai utama untuk melindungi kepemilikan ada norma hukum berfungsi menghubungkan standard moral. Menurut Paul M. Mulyono, seorang pendiri Kriminologi Indonesia, fungsi yang paling utama dari fungsi sosial hukum adalah memberikan perlindungan kepada yang lemah karena mereka yang tidak berdaya dan berada diurutan bawah.
Upaya yang bersifat memaksa tersebut tidak jarang melahirkan tindakan-tindakan kekerasan,yang didialam masyarakat modern sering diteropong tajam. Disinilah dilema pelaksanaan tugas Polri itu sering menajam; karena disatu pihak tindakan kekerasan itu harus dilakukan, sedang dipihak lain masyarakat memandang tindak kekerasan itu seharusnya tidak dilakukan.1
Pada hakekatnya polisi memang harus berwajah ganda.2 Dalam pengertian penulis berwajah ganda hampir sama dengan pengertian dua sisi dalam satu mata uang logam, dimana satu sisi sebagai penegak hukum yang harus senantias loyal terhadap hukum dan menegakkannya dan disatu sisi sebagai pengayom masyarakat yang dengan budaya bangsa kita yang ramah dan penuh gotong royong. Sehingga melahirkan konsep pelayanan yang dikenal dengan senyum, sapa dan salam. Disinilah diperlukan kemampuan anggota Polri untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan memenuhi atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, agar didalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan harapan dan keinginan masyarakat, yang selanjutnya dikatakan sebagai kesalahan prosedur. Benarkah hal itu dikatakan sebagai kesalahan prosedur ataukah ada alasan lain yang lebih mendasar yang sebenarnya memang terjadi pelanggaran tersebut.
Masyarakat mengklaim bahwa polri merupakan lembaga yang tidak memiliki sumberdaya manusia yang profesional untuk melaksanakan tuntutan tugasnya. Klaim masyarakay dapat dimengerti karena bagaimana tidak hal itu terjadi. Sebagi bahan pemikiran bahwa pelaksana-pelaksana Polri dilapangan adalah tamtama dan Bintara, smentara mereka tidak pernah mengetahui bahkan mempelajari mengenai hak Asasi manusia it sendiri, sperti disampaikan tadi barangkali hal itu bisa dijadikan bahan pemikiran bagi Polri. Dewasa ini meskipun HAM telah menjadi isu yang kontroversial namun sampai saat ini Ham massih merupakan pengetahuan yang berada dalam tataran kaum intelektual. Dikatakan demikaian karena masyarakat Polri secara umum belum mengetahui secara jelas esensi yang terkandung didalam HAM yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian Umum. Secara khusus HAM tidak terdapat dalam kurikulum pengajaran yang diberikan kepada para Siswa calon tamtama atau bintara yang nantinya sebagai petugas pelaksana dilapangan.
Menurut Kunarto, bahwa pandangan masyarakat perlu dikajisecara jujur, hampir keseluruhan mengandung kebenaran. Polri dalam menjalankan tugasnya selalu menghadapi kerancuan dan hambatan serta seiring melalaikan ketentuan-ketentuan mendasar dari aturan yang mengikat dirinya, hal ini memang sering terjadi; Pertama belum mempunyai cukup kemampuan, atau tepatnya tidak diberdayakan untuk berkemampuan menangani semua aspek keamanan danpenegakan hukum, disamping polri memang sering lalai untuk memagari dengan kokoh serta menggarap lahan tugasnya dengan baik, sehingga orang lain dengan mudah memasuki areal tugasnya. Kedua, Polri sering tidak mengerti adanya perkembangan dan penambahan berbagai aturan, karena pemasyarakatan dilingkungan polri atas aturan yang ada tidak pernah bersifat intensif. Ketiga, karena tekanan tugas yang sangat besar, selalu terabaikan upaya-upaya untuk selalu meng Up date pengetahuan dan keterampilan, khusunya masalah hukum dan etika, sehingga Polisi yang melek hukum secara luas dan mendalam serta berbuat etis dalam bertugas menjadi semakin langka. Keempat, unsur pimpinan yang seharusnya memprakarsai, bertanggungjawab dan mengendalikan kecerdasan Polri, rata-rata tidak melaksanakan tugas pimpinan itu dengan baik, akibatnya memang lalu tidak cukup mudah menemukan polisi yang mempunyai kepedulian yang tinggi pada masyarakat, mampu melaksanakan tugas seperti yang diharapkan dan dituntut masyarakat, khususnya dalam menghormati HAM. 3
Seperti telah diuraikan diatas bahwa keberadaan Polri sebagai lembaga dan kurang didukung sumber daya profesional dan dijustifikasi dengan berbagi pandang dari pimpinan polri maka hal tersebut merupakan salah atau yang menyebabkan polri sangat rentanterhadap pelanggaran HAM. Faktor lain yang menyebabkan Polisi melanggar Hak Asasi Manusia yakni Pemahaman yang minim terhadap KUHAP dan adaya tuntuatan pengakuan atas tuduhan pada tersangka sebagimana yang termuat secara implisit didalam pasal 184 KUHAP. Faktor ini berpengaruh terhadap pemahaman dan realisasi hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Disisi lain baharudin Lopa mengatakan dalam sebuah dialog Nasional Evaluasi pelaksanaan HAM yang digelar oleh CIDES (Centre of Information and Development Studies, di Jakarta, menyatakan bahwa terdapat persoalan dimana salah satu pihak berada pada posisi yang lebih kuat-karena atribut dan kekuasaannya- sementara pihak lain berada dalam posisi yang lemah, hal ini sangat menimbulkan penekanan oleh sikuat terhadap si lemah. Terdapat prasayarat yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan si lemah terhadap sikuat. Didalam konetks politik, wujudnya adalah bentuk kekuasaan yang bisa dikontrol oleh kekauatan masyarakat, yang selanjutnya disebut kedaulatan rakyat. Prasyarat lain adalah sistem hukum yang kuat dan bebas tekanan dari manapun. Dengan hukum beserta alatnya yang kuat, kontrol terhadap kekeuasan bisa dilakukan.4

POLISI DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM
Didalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan :
“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan bahwa Polri dalam proses Pidana mempunyai wewenang yang ada kaitannya dengan hak asasai manusia, yaitu :
1)Melakukan penangkapan
2)Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
3)Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4)Menyuruh berhenti orang yang dicurigai danmenanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5)Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6)Memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7)Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8)Mengadakan penghentian penyidikan.
9)Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10)Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11)Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Beberapa pasal dalam KUHAP menyatakan bahwa perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap tersangka dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Karena undang-undang tersebut merupakan salah satu pedoman dan pegangan bagi kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam menjunjung tinggi HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal-pasal yang mengatur masalah tersebut diantaranya yaitu :

1)Pasal 50, Hak segera dilakukan mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan diajukan kepengadilan dan segera untuk diadili di pengadilan.

Dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri adalah untuk mentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dapat atau tidaknya suatu perkara dilakukan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam hal ini juga polri mengupayakan mendapatkan keterangan atau penjelasan perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka pada suatu peristiwa kejahatan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri hendaknya memperhatikan keberadaan tersangka sebagai manusia yang memiliki kebutuhan sebagai manusia pada umumnya. Diantaranya yaitu tidak perlu memaksakan kehendak polri dengan mengharapkan pengakuan yang didapatkan dari tersangka, dengan cara-cara pemaksaan atau kekerasan. Hendaknya digunakan tehnik-tehnik yang diajarkan dalam psikologi pemeriksaan, implikasinya hal ini diperlukan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kearah itu.

2)Pasal 51, Hak untuk mengetahui apa yang dipersangkakan kepadanya dan menyiapakan pembelaan sesuai yang dituduhkan kepadanya.

3)Pasal 52, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik
“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atu terdakwa berhakmemberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa ia akan diperlakukan secara wajar oleh penyidik ataupun hakim. Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui diantaranya yaitu :
a)tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek pemeriksaan, yang tidak berhak untuk berbuat lain kecuali menjawab peetanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepdanya atau harus mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya.
b)Tidak ada kewajiban dari tersangka atau terdakwa untuk mengakui apa yang disangkakan tau didakwakan kepadanya disemua tingkat pemeriksaan.
c)Tidak boleh dipergunakan sebaga bentuk pemaksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari tersangka atau terdakwa, baik secar fisik maupun secara psikis:
Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang apabila dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam suatu tindak pidana oleh pasal 422 KUHAP telah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. 5

4)Pasal 53, Pada tingkat penyidikan dan peadilan tersangka berhak mendapatkan juru bahasa.
Dalam bagian ini dinyatakan bahwa setiap tersangka berhak mendapatkan bantuan interpreter atau juru bahasa sesuai dengan bahasa yang difahaminya, sebagai upaya untuk memberikan pengertian kepada tersangka dalam kaitannya dengan pemeriksaan yang dilakukan.

5)Pasal 54, Berhak mendapatkan bantuan hukum
Bantuan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka pada tingkat pemeriksaan awal adalah sebagai upaya untuk menciptakan tertib hukum , kepastian hukum dan upaya melindungi hak-hak tersangka itu sendiri, dengan demikian dapat diminimalissir segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersangka itu sendiri sehingga dengan hal itu diterapkan maka akan mengurangi citra polri yang selama ini dianggap melangar HAM. Implementasi aktual yang dilakukan oleh polri adalah dengan upata mewujudkan prinsip persumption of innocent (asas praduga tak bersalah) dimana semua tersangka pada tahap upaya paksa dan belum mendapat satu keputusan yang tetap maka diwajibkan untuk tidak dipersangkakan salah kepadanya. Pada kenyataan nya harus disadari oleh anggota polri bahwa kadangkala hal itu jauh dari kenyataan, faktanya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan asas dimaksud.

6)Pasal 55, Berhak untuk mendapatkan penasehat hukum dengan memilih sendiri penasehat hukumnya
7)Pasal 56, Berhak mendapatkan penasehat hukum yang ditunjuk untuk kasusnya
8)Pasal 57, Berhak menghubungi penasihat hukum apabila dilakukan penahanan terhadap dirinya.
Hak untuk mendapatkan bantan hukum ini adalah sebagai implikasi adanya pemberlakuan asas praduga tak bersalah. Dengan kata lain bahwa asas praduga tak bersalah memberikan hak kepada tersangka untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya atas segala tuduhan yang disangkakan kepadanya.
Hak yang dimiliki oleh penasehat hukum terhadap tersangka diantaranya :
a)Pasal 69 KUHAP
Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/diatahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tat cara yang ditentukan dalam Undang-undang
b)Pasal 70 KUHAP
Penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya

c)Pasal 72 KUHAP
Penasihat hukum/tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya

d)Pasal 73 KUHAP
Penasihat hukum berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka

Namun demikian berdasarkan hak yang dimiliki oleh penasehat hukum terhadap tersangkaya pada setiap tingkat penyelidikan memiliki pembatasan-pembatasan yang juga diatur lebih lanjut dalam pasal 71 KUHAP diantaranya bahwa penasehat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum (jaksa) atau petugas Lembaga Pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan yang dilakukan dan dalam hal kejahatan terhadap keamnan negara maka pejabat tersebut dapat mendengarkan isi percakapan yang ada.
Apabila terjadi penyalahgunaan dengan apa yang dilakukan oleh penasihat hukum maka pembatasan dilakukan secara persuasif oleh pejabat yang berwenang melalui tahap-tahap dari yang ringan sampai yang berat yaitu :
1.Pemberian peringatan kepada penasihat hukum
2.Dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan
3.Dan hubungan yang selanjutnya dilarang (Pasal 70 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. 6
Berkaitan dengan hubungan tersangka dengan penasihat hukum perlu diwaspadai adanya akibat buruk yang mungkin ditimbulkan dari hubungan tersebut, kemungkinannya adalah :
(1)Tersangka akan menjawab sebagian atau seluruhnya pertanyaan tentang apa yang dilihat dan dialaminya sendiri tergantung kepada pengarahan dan anjuran yang diberikan oleh penasihat hukumnya.
(2)Tersangka tidak menjawab sebagian atau seluruhnya, apabila materi pertanyaan mengarah kepada pencapaian pembuktian kepada unsur-unsur pidana yang dilakukannya.
(3)Tersangka bersifat tidak akan menjawab sama sekali atau bngkam terhadap semua pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa.
(4)Tersangka akan menunjuk kepad orang lain untuk menutupi perbuatannya.5

9)Pasal 58, Berhak mendapatkan kunjungan dari dokter pribadinya
10)Pasal 59, Tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
11)Pasal 60, Berhak mendapatkan kunjungan dari keluarganya
12)Pasal 61, Berhak menerima kunjungan dari sanak keluarganya dalam hal untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya, secara langsung atau melalui perantara penasihat hukumnya.
13)Pasal 62, Berhak menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukumnya atau sanak keluarganya
14)Pasal 63, Berhak mendapatkan kunjungan rohaniawan
15)Pasal 68, Berhak meminta ganti kerugian dan memperoleh rehabilitasi.
Tersangka, berhak menngajukan ganti kerugian karena diatankap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang yang berdasarkan dengan undang-undang atau karena kekliruan terhadap orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan “dikenakan tindakan lain”, menurut penjelasan KUHAP adalah akibat kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak syah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan.
Disamping tindakan–tindakan yang telah dilakukan diatas, Polri juga memiliki kewenangan lain yang berkaitan dengan wewenang dan hak dari Polisi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 dan 7, disamping melakukan upaya paksa maka Polri dapat melakukan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab” yang selanjutnya dikenal dengan Diskresi kepolisian yang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut :
a.Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum yang berlaku
b.Selaras dengan kewajiban hukum mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
c.Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
d.Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
e.Menghormati hak asasi manusia.

POLISI DAN PRA PERADILAN
Terlepas dari segala ketentuan yang ada terdapat harapan masyarakat, bersamaan dengan dilaksanakan penahanan yang dilakukan oleh polisi adalah muncul perlindungan hak tersangka, pada tahap penyelidikan. Karena kalau direnungkan dalam salah satu asas praduga tidak bersalah, tersangka yang ditahan dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan. Kesalahan-kesalahan dalam proses penyidikan oleh Polri berimplikasi terhadap masalah-masalah lain yang akan timbul seiring dengan keberadaan HAM itu sendiri.
Pada jaman Romawi sudah terdapat yang dikenal dengan Habeas Corpus. Dalam hal ini yang menjadi hak dari Habeas Corpus adalah agar penahanan yang dilakukan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, maka setiap penahanan yang dilakukan oleh Polisi harus disertai surat dari pengadilan/hakim, untuk melihat apakah perlu atau tidaknya seseorang dilaksanakan penahanan. Habeas Corpus juga adalah merupakan upaya hukum untuk menentang dilaksanakan secara semena-mena terhadap tersangka. Habeas Corpus banyak dipraktekan di Amerika. Di Belanda menurut Rechte Comissaris adalah suatu lembaga yang mengawasi apakah upaya paksa termasuk penahanan di laksanakan secara paksa atau tidak.
Di Indonesia ada suatu Lembaga Pra Peradilan (Heaber Corpus), tetapi nyatanya lembaga pra peradilan tidak pernah dilakukan untuk orang kecil. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat menrima haknya dengan benar dan apabila dibiarkan akan ada bahaya yang besar di masyarakat yang akan melihat hukum hanya artifisial atau hanya formal saja, yang pada akhirnya masyarakat bersikap skeptis pada Penegakan hukum, misalnya menjai memiliki perilaku masyarakat main hakim sendiri. Yang diharapkan dari lembaga pra peradilan adalah sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, dan ganti rugi dan relabilitasi.
Menurut Mardjono Reksodiputro, Negara harus melindungi setiap warga negara dari segala kemungkinan pelanggaran yang dilaksanakan oleh siapa saja baik perorangan maupun lembaga termasuk pelanggaran dari negara atau aparat negara itu sendiri.
Didalam KUHAP ada dua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum :
1.Kepentingan masyarakat yaitu bahwa seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana harus dapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya karena telah mengganggu kamtibmas.
2.Kepentingan seseorang yang dituntut yaitu dia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak bersalah mendapat hukuman.
Praperadilan sebagai lembaga baru dalam hukum acara pidana Indonesia, merupakan sarana bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap masalah tindakan penegak hukum dalam proses pemeriksaan pendahuluan. 6 Didalam KUHAP , masalah Praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Pasal 77 menyebutkan :
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang ini tentang :
a.Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
b.Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Ketentuan-ketentuan yang ada merupakan jalan dan aturan yang harus dipatuhi oleh Polri dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat negara penegak hukum.

Walaupun hak seseorang sudah di berikan oleh KUHAP ternyata hingga saat ini penyiksaan terus berlangsung, mengapa ? Karena KUHAP tidak memberikan perlindungan atau sangsi terhadap perbuatan yang diwarnai penyiksaan tadi.
Yang bahaya adalah kasus penyikasaan bertambah banyak dan bahayanya kepastian akan hilang dalam masyarakat, padahal kepastian hukum adalah syarat mutlak bagi terciptannya ketertiban masyarakat.

HERBERT PARKER (Limit Of Criminal Sanctio)
DPM yaitu dua proses model
CCM yaitu crime control model
DPM terbagi menjadi dua yaitu :
1.Adanya kebebasan sebagai pemerintah membatasi kesewenangan pengeuasa, tersangka dianggap tidak realiable.
2.Uji kemampuan aparat gakkum dalam menggiring tersangka ke p[roses berikutnya, tidak efisiensi yang penting kebenaran (realiable).
CCM terbagi menjadi tiga yaitu :
1.Memberikan tekanan pada kekuasaan aparat gakkan, besar kemungkinan tersangka bersalah yaitu condong pada asas praduga tak bersalah.
2.Asumsi fungi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, menekannkan pada prinsip efisien yang artinya dalam surat perintah penahanan jumlah perkara yang masuk sama dengan jumlah perkara yang keluar.
Efisien, berarti sudah realible.
Menurut Rustan Saleh yaitu yang menjadi hak warga negara adalah hak membela diri dan persamaan kedudukan dimuka hukum melalui hukum yang adil dan tidak memihak
Kebebasan dan kemerdekaan manusia adalah hak setiap individu yang dijunjung olehpemerintah Republik Indonesia. Mengapa ? Karena kalau pemerintah tidak junjung tinggi ham, pemerintah akan kehilangan otoritas pemerintahannya.
Yang dicanangkan oleh pemerintah dituangkan dalam UU Kehakiman, UU Kejaksaan, UU Polri. Kesimpulan dari UU tersebut mengatakan tiada seorang juapun dapat di kenakan penangakapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dan menurut cara-cara yang diatur oleh UU.
Menurut materi UU tersebut penyeledik dan atau penyidik dituntut senantiasa mengindahkan norma-norma agama, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

dKESUKSESAN DAN KEGAGALAN : EVALUASI PROGRAM KOMPENSASI

Beberapa argumentasi mengenai “kebenaran” kompensasi tergantung kepada model bantuan secara financial yang dibutuhkan untuk membantu korban kejahatan dan asumsi mengenai kemampuan program untuk melihat kebutuhan tersebut. Sekarang banyak program yang telah dioperasikan diberbagai negara sekitar 13 tahun atau mungkin lebih. Hal yang substansial dari tubuh data yang ada menjadi mungkin untuk dianalisis. Studi mengenai evaluasi dapat menentukan tinggi rendahnya kebutuhan atas justifikasi atau prosedur peraturan baru yang dikeluarkan disamping perminataan untuk kelebihan dana dan penilaian efisiensi praktek kontribusi admministratif dalam mendukung atau membantu mengeleminir penundaan atau keterlambatan-keterlambatan, meminimalisir dan mengatasi ketidakadilan. Evaluasi diartikan juga dalam upaya mengembangkan pelayanan adalah menjadi hal yang penting secara khusus selama periode berjalan

REVEALING HOW PROGRAMS WORK
Pusat proses evalaluasi didalam operasi program internal menganalisa beberapa variabel-variabel seperti volume kerja, indikasi dengan melihat angka penyelidikan yang diterima, menelaah aplikasi, dan garansi hadiah; produktivitas, sehingga teratur dalam jumlah keputusan, waktu proses rata-rata dari sebuah klaim, ukuran dan jaminan klaim yang belum dilunasi dan dari waktu yang ditentukan untuk keputusan pembayaran;biaya pengeluaran tambahan, kalkulasi dari pengeluaran belanja per klaim atau per hadiah/penghargaan dan rasio biaya administrasi untuk membayar keuntungan dan keputusan membuat pola, yang mengungkapkan type membuat pembayaran kembali. Serta alasan untuk menghindari klaim. Proses evaluasi juga melibatkan pengembanan profil dari type tuntutan dan resipan dalam arti jenis kelamin, race, umur, pendapatan dan atribut lainnya.
Analisa dara bearing dalam menjawab pertanyaan evaluator untuk menyediakan pengunaan latarbelakang kepada administrator dan papan anggota (kartu anggota) mengenai trend dan pola karakteristik yang mendukung. Kebanyakan alasan frekuensi pengingkatan untuk melakukan pembayaran kembali bahwa aplikasi gagal untuk mewajibkan membocorkanlatarbelakang data mengenai pendapatan dan ongkos dan tipe kehilangan yang tidak dapat dilindungi oleh program. Bagian terpenting dari pembayaran benefit untutk korban dependent yang meninggal dari their wounds untuk menukung daripada untuk pemakaman dan penguburan.

DETECTING THE EFFECT OF PROGRAMS
Pengaruh evaluasi menjelaskan konsekuensi program terhadap klien dan masyarakat. Studi ini membandingkan waktu dengan penyelesaian yang aktual. Untuk menilai pengaruh program dalam partisipasi dari kompensasi korban dalam sistem peradilan pidana. Yang menerima dan tidak menerima bantuan akan dibandingkan dengan baik pada rata-rata kehadiran sebagai saksi pada jalur kepolisaian dan peradilan. Perbedaan yang berlaku dari struktur dan prosedur dalam program perbedaan negara menyediakan kesempatan untuk melakukan tes yang menyusun pekerjaan terbaik dibawah beberapa kondisi.
Penemu dari penelitian dan studi akan memiliki konsekuensi penting terhadap kompensasi dimasa yang akan datang. Beberapa persiapan mempengaruhi evaluasi program kompensasi telah menghasilkan penemuan bahwa menjadi pembatalan perjanjian dari adminastrator. Hal itu diharapkan merupakan prospek dari pembayaran kembali akan mengembangkan tingkat kerjasama publik dengan penegakan hukum. Tetapi studi melaporkan rata-rata untuk kejahatan kekerasan dinegara membandingkan korban dengan negara tanpa program, tidak menunjukan perbedaan yang cukup besar dalam tingkat korban dalam kota mengatakan bahwa polisi tentang ketidak beruntungan mereka (Doerner, 1978) Penelitian mengenai perilaku penuntut di florida yang dapat penghargaan dibandingkan dengan permintaan yang ditolak mengungkapkan bahwa mendapatkan pembayaran secara tidak signifikan mengembangkan perilaku korban terhadap polisi, prosecutor atau hakim (Doerner, 1980)
Dalam evaluasi dari program New York dan New Jersey berkesimpulan bahwa penuntut lebih menjauhkan diri dari sistim peradilan pidana setelah memohon untuk kompensasi daripada bukan tuntutan. Malahan dari pelayanan berarti penurunan ketidakpuasan publik dengan polisi dan pengadilan kompensai program diprovokasi prustasi tambahan. Pengundangan dari program kompensasi terhadap korban dapat diliat sebagai latihan dalam “symbolic politics” (Elias 1983b). Tidak menyadari bahwa mayoritas dari penuntut mengingatkan ketidakpuasan secara luas dengan tingkat dari pembayaran, publik dibimbing untu percaya bahwa efektif “safety net” telah dikonstruksi untuk menyangga kejahatan kekerasan.

A N A L I S A :
Dalam hal kompensasi di Indonesia berbeda dengan yang disampaikan diatas, di Indonesia ganti kerugian dan rehabilitasi diatur secara tersendiri didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana mengatur prodesur permintaan ganti rugi bagi tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang syah atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Kemudian selanjutnya kepada siapakah tuntutan tersebut ditujukan dan diajukan. Apabila perkara yang diperiksa itu tidak diajukan ke pengadilan negeri, jadi hanya disampaikan pada tingkat penyidikan ataupun tingkat penuntutan saja maka tuntutan ganti rugu kerugian harus diajukan kepada lembaga peradilan. Namun bila perkara yang diperiksa itu diajukan sampai pada tingkat peradilan, jadi diperiksa oleh pengadilan, maka tuntutan ganti kerugian harus diajukan kepengadilan negeri. Sementara rehabilitasi diberikan kepada seseorang apabila oleh pengadilan diputus bebas atau di putus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kepada siapakah permintaan rehabilitasi itu harus diajukan? jikalau perkaranya diperiksa dipengadilan negeri maka permintaan rehabilitasi diajukan kepada hakim Pengadilan Negeri, diperiksa oleh majelis pengadilan itu dan apabila rehabilitasi diberikan, maka hal itu dicantumkan dalam putusan pengadilan. Akan tetapi jikalau perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, jadi hanya disampaikan kepeda tingkat penyidikan ataupun pada tingkat penuntutan saja maka permintaan rehabilitasi maka permintaan harus ditujukan kepada lembaga pra peradilan.

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

A. GAGASAN KONTITUSIONALISME KLASIK
1. Politeia dan Constitutio
Politeia dan Constitutio merupakan awal mula gagasan konstitualisme yang diekspresikan oleh umat manusia. Politeia (Yunani) mencakup pengertian luas tentang segala karakteristik yang menentukan ciri khas alamiah suatu negara dan segala urusan perekonomian dan urusan sosial, termasuk pengertian konstitusi dalam arti luas. Istilah Constitutio tidak dikenal dalam masa Yunani. Dalam masa Romawi, Constitutio dikenal dalam hal yang berkaitan dengan hukum gereja. Di Inggris, istilah Constitution dikenal pertama kali dalam hubungan antara gereja dan pemerintah. Di Perancis istilah Constitution digunakan di lingkungan kerajaan untk membedakan antara particular enactment dari ancient custom (kebiasaan). Konstitusi dapat dipahami dalam dua konsepsi, yaitu sebagai “the natural frame of the state” dan sebagai “the public Law of the realm”. Secara tradisional sebelum abad ke 18, konstitualisme selalu dilihat sebagi seperangkat prinsip yang tercermin dalam kelembagaan suatu bangsa dan tidak ada yang mengatasi dari luar serta tidak ada pula yang mendahuluinya.
2. Warisan Yunani Kuno (Plato dan Aristoteles)
Plato dalam bukunya Republic, Nomoi dan Politicus telah memuat tema – tema yang berkaitan erat dengan gagasan konstitusionalisme. Gagasan tentang konstitusionalisme juga dikemukakan oleh Aristoteles berkaitan dengan negara dan hukum. Hukum belum dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari negara dimana negara harus tunduk dan menyesuaikaan diri dengan aturan yang ditentukan olehnya.
3. Warisan Cicero (Romawi Kuno)
Cicero memberikan sumbangan penting dalam pengertian konstitusi melalui bukunya De Re Publica dan De Legibus, dimana konstitusi mulai dipahami sebagi sesuatu yang berada diluar bahkan diatas negara. Konstitusi mulai dipahami sebagai lex yang menentukan bagaimana bangunan kenegaraan harus dikembangkan dengan prinsip the higher law.

B. KONTITUSIONALISME DAN PIAGAM MADINAH
Piagam Madinah dibuat atas persetujuan bersama Nabi Muhammad SAW dengan wakil penduduk Madinah pada tahun 622 M, terdiri dari 47 pasal. Karena fungsinya sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan menyebabkan dokumen tersebut juga disebut sebagai konstitusi.

C. KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME MODERN
1. Konstitusi
Konstitusi adalah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk beropersainya suatu organisasi (Brian Thompson). Negara pada umumnya selalu meiliki naskah yang disebut sebagai konsitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam konsep konstitusi tercakup pengertian tertulis, kebiasaan dan konvensi negara yang menentukan susunan dan kedudukan organ –organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Konstitusi juga mengatur pembatasan kekuasaan. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut suatu negara. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundangan lainnya.
2. Konstitusionalisme
Constituionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action (C.J.Friedrich). Intinya adalah kesepakatan umum atau konsensus diantara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitualisme dipahami berdasarkan elemen kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, dan kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur kenegaraan. Prinsip konstitualisme modern menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau prinsip limited government. Konstitualisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan antara pemerintahan dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.
Konstitusi dapat berfungsi sebagai penentu dan pembatas kekuasaan organ negara, pengatur hubungan antar organ negara, pengatur hubungan organ negara dan warga negara, sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara, pengalih kewenangan, pemersatu, rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, pusat upacara, sebagai sarana pengendalian masyarakat, dan sebagai ssarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.

KONSITUSI INDONESIA DARI MASA KE MASA

A. KONSITUSI DAN HUKUM DASAR
Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulisbeserta nilai dan norma yang tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk dalam pengertian konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara. Isi UUD 45 yang telah diamandemen mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali terhadap penyimpangan dalam dinamika perkembangan zaman dan sarana pembaruan masyarakat serta sarana perekayasaan ke arah cita-cita kolektif bangsa.

B. UNDANG – UNDANG DASAR 1945
UUD 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada awalnya dijadikan alat ntuk sesegera mungkin membentuk negara RI yang merdeka, sehingga bersifat sementara. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 UUD 45 secara formil berlaku sebagai konstitusi resmi, namun nilainya bersifat nominal, yaitu baru diatas kertas saja.

C. KONSITUSI RIS 1949
Konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi Indonesia dan BFO dalam Konferensi Meja Bundar, kemudian diberlakukan sebagai UUD RIS. Konstitusi RIS itu bersifat sementara karena lembaga pembuatnya tidak representatif.

D. UNDANG – UNDANG DASAR SEMENTARA 1950
UUDS diberlakukan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950 setelah disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, DPR dan Senat Republik Indonesia. UUDS 50 bersifat sementara, bersifat pengganti terhadap Konstitusi RIS. UUDS berhasil menjadi dasar penyelenggaraan pemilu yang menghasilkan Majelis Konstituante, namun belum berhasil menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang Undang Dasar yang baru.

E. PERUBAHAN UNDANG – UNDANG DASAR
1. Bentuk Perubahan
Bentuk perubahan UUD dapat berupa penggantian dan perubahan pada pokoknya yang merupakan perubahan dalam arti luas. Perubahan juga dapat dilakukan dengan cara memasukkan (insert) materi baru kedalam naskah UUD.
Berdasarkan prosedur perubahan UUD, dianut tiga tradisi yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain, yaitu tradisi mengubah materi UUD dengan langsung memasukan materi perubahan kedalam UUD. Tradisi kedua dengan mengadakan penggantian naskah UUD, dan ketiga tradisi perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut sebagai amandemen, dimana naskah perubahan tersebut dijadikan adendum tambahan terhadap naskah aslinya.
2. Prosedur Perubahan
Prosedur perubahan dianggap lebih penting dan lebih menentukan kaku atau rigid tidaknya suatu UUD. Makin ketat prosedur dan makin rumit mekanisme perubahan, makin rigid tipe konstitusi tersebut.

3. Empat Perubahan Pertama
UUD 45 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Secara substansif, perubahan UUD 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi tersebut menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan UUD 1945.

PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN NEGARA

A. POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD
Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran, yang pertama bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan. Kedua, bahwa negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Ketiga, bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang disebut sebagai sistem demokrasi. Keempat, bahwa negara indonesia adalah negara yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran tersebut mencerminkan falsafah hidup dan pandangan dunia bangsa Indonesia serta cita-cita hukum yang menguasai dan menjiwai hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis.
B. SEMBILAN PRINSIP PENYELENGGARAAN NEGARA
1. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
Paham ke-Tuhan-an Yang Maha Esa merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai seluruh wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Sebagai konsekwensi pinsip ini, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundangan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Cita Negara Hukum dan The Rule of Game
Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum sesuai dengan pinsip the rule of law, and not of man, sejalan dengan perngertian nomokratic, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum.
3. Paham Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi
Dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional democracy). UUD Republik Indonesia hendaknya enganut pengertian bahwa negara Republi Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan sekaligusadalah negara demokratis yang berdasar atas hukum, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
4. Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan
Kedaulatan rakyat (demokrasi) secara langsung diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yaitu kewenangan legislatif (MPR, DPR, DPD) kewenangan eksekutif (Preseiden/Wapres), dan kekuasaan kehakiman (MA dan MK). Sedangkan fungsi legislatif dan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan disalurkan melalui sistem perwakilan (DPR,DPD, DPRD). Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung juga dilakukan melalui pemilu, pemilihan presiden / wapres, pelaksanaan referendum, dan pelaksanaan hak asasi (hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan memperoleh informasi, hak berserikat dan lain-lain).
5. Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Check and Balances
Kedaulatan rakyat dibagi secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan yang dinisbatkan sebagi fngsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip check and balances. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada ditangan MPR, namun terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sedarajat dengan lembaga negara lainnya. Selain itu dibentuk juga Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden dan Wapres. Cabang kekuasaan yudikatif dipegang oleh dua mahkamah yaitu Mahkamaha Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga cabang kekuasaan tersebut (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai prinsip check and balances.
6. Sistem Pemerintahan Presidensiil
Presiden dan Wapres merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD. Presiden dan Wapres dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga secara politik bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Presiden dan Wapres dapat dimintakan pertanggung jawabnya secara hukum apabila Presiden/Wapres melkukan pelanggaran hukum dan konsititusi. Menteri adalah pembantu Presiden. Mas jabatan Presiden/Wapres selama lima tahun dan tidak boleh dijabat oleh orng yang sama lebih dari dua masa jabatan, untuk membatasi kekuasaan Pesiden/Wapres.
7. Persatuan dan Keragaman
Negara Kesatuan republik Indonesia merupakan Negara Persatuan dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengataasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. NegaraKesatuan republik indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang ssesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masin, dengan dorongan, dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat.
8. Paham Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pasar Sosial
Dengan adanya doktrin demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, sistem sosial Indonesia dapat dikembangkan menurut prinsp-prinsip demokrasi yang seimbang, sehingga menumbuhkan kultur demokrasi sosial yang kokoh dan menjadi basis sosial bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Dalam paham demokrasi sosial, negara berfungsi sebagi alat kesejahteraan.
9. Cita Masyarakat Madani
Untuk menjamin peradaban bangsa di masa depan, ketiga domain (wilayah) yaitunegara, masyarakat dan pasar harus sama-sama dikembangkan keberdayaannya dalam hubungan yang fungsional, strategis dan seimbang. Doktrin masyarakat madani perlu terus dikembangkan sejalan dengan gelombang demokratisasi dalam kehidupan permasyarakat, berbangsa dan bernegara.

KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PT. JASA MARGA (PERSERO) (PEMBLOKIRAN RUAS JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK OLEH WARGA MASYARAKAT TERKAIT UPAYA PENUTUPAN TERMINAL BAYANGAN DI LOKASI EKS GERBANG TOL PONDOK GEDE TIMUR)

KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PT. JASA MARGA (PERSERO)
(PEMBLOKIRAN RUAS JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK OLEH WARGA MASYARAKAT TERKAIT UPAYA PENUTUPAN TERMINAL BAYANGAN DI LOKASI EKS GERBANG TOL PONDOK GEDE TIMUR)

I. PENDAHULUAN
Penutupan akses terminal bayangan Jatibening di dalam ruas tol Jakarta-Cikampek pada Jumat (27/7/2012) dini hari disambut protes ribuan warga . Pada Hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, mulai pukul 05.30 sampai dengan pukul 07.50 Wib, telah terjadi pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek di lokasi eks gerbang tol Pondok Gede Timur. Pemblokiran tersebut dilakukan oleh sekitar 1000 orang warga masyarakat. Mereka melakukannya sebagai wujud reaksi protes warga atas tindakan PT. Jasa Marga (Persero) yang telah melakukan penutupan terhadap terminal bayangan sebagai akses naik turun penumpang kendaraan umum di lokasi eks gerbang tol Pondok Gede Timur.
Pemblokiran ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29, yaitu di lokasi eks gerbang tol Pondok Gede, telah mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas yang parah di kedua ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Kemacetan yang terjadi sampai mencapai radius sekitar 18 km dan berdampak pada akses jalur-jalur alternatif yang ada di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut, namun massa yang melakukan pemblokiran telah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap sebuah kendaraan pick-up merk Daihatsu Espass No. Pol. B-9548-YT milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero) yang kebetulan melintas, melakukan pelemparan terhadap kendaraan para pengguna jalan tol, serta melakukan pengrusakan terhadap beberapa rambu lalu lintas di sekitar area tersebut.
Aksi pemblokiran tidak berlangsung lama. Polisi telah bergerak cepat dan dalam tempo kurang dari 3 jam telah berhasil membuka kembali arus lalu lintas di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek. Meskipun berlangsung singkat, dampak yang ditimbulkan oleh pemblokiran tersebut cukup signifikan. Tol Jakarta-Cikampek merupakan salah satu jalur vital transportasi dari dan ke Jakarta sehingga kemacetan yang terjadi menimbulkan terganggunya sebagian besar masyarakat yang akan beraktivitas dari dan ke Jakarta. Selain itu, kerugian materi yang ditimbulkan juga cukup besar. Semua kerugian yang timbul tersebut adalah akibat adanya konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero).
Guna mendalami konflik yang melatarbelakangi terjadinya pemblokiran di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, penulis menyusun tulisan ini. Permasalahan pokok dalam tulisan ini ialah bagaimanakah konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero)? Untuk memperjelas permasalahan pokok tersebut, penulis menentukan sub-sub permasalahan, yaitu: (a) bagaimanakah tahapan konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero)?; (b) bagaimanakah peta konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut; dan (c) apakah terjadi pergeseran konflik dalam konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut?
Penyusunan tulisan ini memiliki beberapa maksud dan tujuan. Maksud penulis ialah: (a) menganalisa dan mendeskripsikan tahapan konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); (b) menganalisa dan memetakan konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); dan (c) menganalisa dan menjelaskan pergeseran konflik dalam konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero). Tujuannya adalah: (a) agar diketahuinya tahapan konflik yang terjadi masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); (b) agar diketahuinya peta konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); dan (c) agar diketahuinya pergeseran konflik dalam konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero).

II. TAHAPAN KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PT. JASA MARGA (PERSERO)
Konflik berasal dari Bahasa Latin, yaitu configere yang berarti saling memukul . Pace dan Faules (1994) menyatakan bahwa konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan . Pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya . Sebagai suatu proses sosial, Fisher (2001) dalam Novri Susan (2009) membagi tahapan dinamika konflik meliputi: prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca-konflik .
A. Prakonflik
Terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 telah beroperasi sejak Tahun 1995. Saat itu, terminal bayangan tepat berada di Pintu Tol Pondok Gede Timur. Terminal tersebut sebagai akses naik turunnya penumpang akngkutan umum baik dari dan ke Jakarta serta terbentuk secara alami. Warga masyarakat sekitar area tersebut maupun dari wilayah lain memanfaatkannya untuk mencari nafkah dengan menjadi pengojek, pedagang asongan, timer, ataupun menyediakan fasilitas penitipan kendaraan. Namun, pada saat terjadi kerusuhan 1998, warga sekitar berhasil menghalangi upaya para demonstran (dari komponen mahasiswa) saat itu untuk membakar Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sehingga terjadi kesepakatan antara warga dan PT. Jasa Marga (Persero) untuk memfasilitasi gerbang tol dengan terminal bayangan dan warga masyarakat dapat memanfaatkan untuk mencari nafkah.
Sejak itu, jumlah warga yang memanfaatkan fasilitas terminal bayangan untuk mencari nafkah dan beraktivitas semakin bertambah. Sampai saat ini, berdasarkan data yang dihimpun oleh Sat Intelkam Polresta Bekasi Kota, warga masyarakat yang telah memanfaatkan terminal bayangan tersebut antara lain:
“(a) 9 (sembilan) orang warga menyediakan penitipan motor di sebelah selatan dengan kapasitas rata-rata 100-200 motor per hari dan 4 (empat) orang warga menyediakan penitipan motor di sebelah utara dengan kapasitas 25-100 motor per hari; (b) 300 (tiga ratus) unit ojek di sebelah selatan dengan koordinator SUPRIYADI dan AHMAD dan 400 (empat ratus) unit ojek di sebelah utara dengan koordinator H. ABDUL ROHMAN alias H. DOMAN dan MININ; (c) 3 (tiga) warung klontong di sebelah utara dan 4 (empat) warung klontong di sebelah selatan; (d) 25 (dua puluh lima) orang sebagai timer yang dikoordinir oleh ALIT; dan (e) sekitar 1000 (seribu) orang penumpang kendaraan umum (pegawai negeri, pegawai swasta maupun pelajar) setiap harinya yang memanfaatkan terminal bayangan tersebut” .

Adanya larangan untuk tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol sejak diberlakukannya UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP RI Nomor 15 tahun 2005 dan UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, serta adanya pertimbangan untuk melakukan perubahan teknis di Ruas Tol Jakarta-Cikampek guna meningkatkan pelayanan pengguna jalan tol dan mengurangi kemacetan mendorong pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk melakukan penataan Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Untuk itu, PT. Jasa Marga (Persero) telah memindahkan Gerbang Tol Pondok Gede Timur ke wilayah Cikarang, selain itu, mereka juga berniat melakukan penutupan total terhadap terminal bayangan di area eks Pintu Gerbang Tol Pondok Gede Timur.
Rencana penutupan total terhadap terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek telah dicanangkan sejak tanggal 5 Januari 2012. Sejak pencanangan tersebut, PT. Jasa Marga (Persero) melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk menyiapkan penutupan total terhadap terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Sosialisasi dilaksanakan mulai tanggal 9–29 Januari 2012 dengan cara mengirimkan surat kepada para pengusaha bus, penyebaran pamflet di beberapa lokasi di sekitar eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, serta melakukan sosialisasi langsung kepada para pemakai jalan, pengemudi bus, dan penumpang angkutan umum.
Selain melakukan sosialisasi, PT. Jasa Marga (Persero) telah melakukan rapat-rapat koordinasi baik internal maupun dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait, antara lain: perwakilan PT. Jasa Marga (Persero), perwakilan dari Korlantas Mabes Polri, perwakilan dari Polresta Bekasi Kota, perwakilan dari Kodim 0507 Bekasi, dan perwakilan dari Sub POM Bekasi. Rapat-rapat koordinasi yang telah dilaksanakan antara lain pada tanggal 8, 10 dan 23 Februari 2012. Rapat-rapat koordinasi tersebut menyimpulkan bahwa:
“(a) akan dilaksanakan operasi penertiban; (b) disarankan dibuatkan jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan (bus) sebagai akses naik turunnya penumpang; (c) lebih diintensifkan pendekatan dengan potensi masyarakat (potmas) sekitar untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas; dan (d) akan dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan untuk mematangkan rencana penertiban” .

B. Konfrontasi
Di sela-sela pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi serta sebelum hasil-hasil rapat koordinasi diputuskan dan dilaksanakan, mulai tanggal 12 Februari 2012, PT. Jasa Marga (Persero) telah melakukan penutupan dengan pemagaran pada akses masuk di sebelah Utara dan Selatan terminal bayangan dengan menggunakan BRC untuk melakukan penutupan total terhadap terminal bayangan di Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Selain itu, mereka juga telah melakukan tindakan-tindakan antara lain:
“(a) meminta bantuan kepada PJR untuk melaksanakan penilangan terhadap Bus AKAP atau kepada yang menaikkan atau menurunkan penumpang di lokasi tersebut; (b) sejak 13 Maret 2012, PT. Jasa Marga (Persero) melakukan penutupan akses keluar masuk tol, baik dari maupun ke arah Jakarta; (c) tanggal 19-20 Maret 2012, menempatkan petugas di lokasi untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran pamflet larangan menaikkan dan menurunkan penumpang serta melakukan kunjungan sosialisasi ke manajemen PO. Bus; dan (d) tanggal 21-24 Maret 2012, melakukan pemasangan rubber cone di lokasi dan menempatkan petugas untuk melaksanakan penilangan terhadap pengemudi bus yang berhenti di lokasi tersebut” .

Akibat tindakan-tindakan dari PT. Jasa Marga (Persero), warga masyarakat di sekitar lokasi terutama yang menggantungkan hidup pada terminal bayangan tersebut bereaksi. Mereka menolak penutupan dan mengancam akan melakukan unjuk rasa untuk menuntut dibukanya kembali akses terminal bayangan di lokasi eks Pintu Tol Pondok Gede Timur. Selain itu, protes warga diwarnai dengan tindakan-tindakan antara lain:
“(a) Pada tanggal 9 Pebruari 2012 telah terjadi pengrusakan terhadap sebuah spanduk himbauan PT. Jasa Marga (Persero) yang bertuliskan “Dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di ruas jalan Tol sesuai UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 dan PP RI Nomor 15 tahun 2005 Pasal 14” yang dipasang di sisi selatan jalan tol; (b) Pada tanggal 13 Pebruari 2012 diketahui bahwa 2 (dua) buah spanduk milik PT. Jasa Marga (Persero) lainnya juga telah dirusak dengan cara disobek-sobek oleh sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya; (c) pada tanggal 13 Pebruari 2012, sekelompok tukang ojek telah memasang spanduk bertuliskan ”Kami masyarakat dan pengguna jalan Jatibening menolak penutupan akses turun naik penumpang; (d) Pada tanggal 26 Pebruari 2012, melakukan protes dalam perbaikan (pengelasan) terhadap pagar BRC di jalur Selatan, namun pekerjaan tersebut tetap diteruskan oleh pekerja dari PT. Jasa Marga (Persero) sampai selesai; dan (e) mengirimkan surat keberatan atas penutupan area terminal bayangan kepada pihak PT. Jasa Marga (Persero)” .

Guna meredam gejolak masyarakat, pada tanggal 25 Maret 2012, pihak PT. Jasa Marga (Persero) melaksanakan pertemuan dengan perwakilan aliansi warga yang dipimpin oleh H. DOMAN dan dihadiri oleh perwakilan dari PJR Polda Metro dan perwakilan dari Subbag Tramtib Bekasi Kota. Dalam pertemuan tersebut, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menyatakan bahwa penutupan terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur dilakukan demi keselamatan pengguna jalan tol dan merupakan wujud pelaksanaan UU dan PP yang tidak memperbolehkan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu pengguna jalan tol termasuk larangan menaikkan atau menurunkan penumpang di jalan tol. Sedangkan, perwakilan warga masyarakat menyampaikan bahwa mereka tidak pernah diajak dialog oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero) mengenai penutupan terminal bayangan tersebut dan akibat penutupan yang telah dilakukan, banyak warga masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, mereka meminta pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk membuka kembali akses yang ada dan apabila penutupan tetap akan dilaksanakan, mereka meminta untuk dibuatkan jalur khusus bagi angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di area tersebut.
Pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak tetap pada keinginannya, pihak PT. Jasa Marga (Persero) tetap melakukan penutupan terhadap terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sedangkan warga masyarakat melalui perwakilan mereka tetap menuntut pembukaan kembali terminal bayangan tersebut atau meminta pihak PT. Jasa Marga (persero) untuk menyediakan jalur khusus bagi angkutan umum untuk akses naik turun penumpang di area tersebut. Meskipun belum ada titik temu, namun akibat adanya pertimbangan keamanan dari pihak Polresta Bekasi Kota dan instansi terkait, maka pihak PT. Jasa Marga (Persero) setuju untuk sementara membuka kembali terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur sampai diupayakan suatu solusi alternatif pemecahan selanjutnya.
Pada tanggal 25 Mei 2012, pihak PT. Jasa Marga (Persero) kembali mengadakan rapat koordinasi di Ruang Rapat Utama Kantor PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan-perwakilan antara lain dari: PT. Jasa Marga (Persero), Koorlantas Mabes Polri, Biro Ops Polda Metro Jaya, Polresta Bekasi Kota, Kodim 0507 Bekasi, Dishub Kota Bekasi, Polsek Pondok Gede, Koramil Pondok Gede, dan Dinas Tramtib Kecamatan Pondok Gede. Hasil rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:
“(a) agar lebih diintensifkan pendekatan terhadap potensi-potensi masyarakat sekitar agar dampak yang ditimbulkan tidak berkembang menjadi tindakan anarkis atau penutupan jalan tol; (b) agar dibuatkan jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum untuk dapat digunakan sebagai akses naik turunnya penumpang; (c) PT. Jasa Marga (Persero) perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif terhadap potensi masyarakat dan tokoh masyarakat di sekitar karena sudah ada indikasi perlawanan dengan cara menyobek spanduk yang di pasang PT. Jasa Marga (Persero); (d) agar PT. Jasa Marga (Persero) mempertimbangkan solusi untuk membuat gardu masuk Tol dan tetap dapat menampung pedagang, tukang ojek dan penumpang; (e) solusi lain yang perlu dipertimbangkan PT. Jasa Marga (Persero) adalah membuat jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum dengan memberikan stiker khusus atau menuliskan rute untuk tidak berhenti di area Eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur bagi kendaraan umum yang dapat masuk tempat tersebut; (f) akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan untuk mematangkan rencana operasi penertiban dengan melibatkan anggota Polda Metro Jaya, Polresta Bekasi Kota, Kodim 0507 Bekasi dan instansi terkait; dan (g) pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melaporkan kepada Kacab Tol Jakarta-Cikampek mengenai hasil rapat dan akan mengundang kembali setelah pimpinan mengambil keputusan terkait solusi yang diberikan oleh pihak-pihak keamanan” .

Pada tanggal 13 Juni 2012, di ruang kerja Kasat Intelkam Polresta Bekasi Kota telah dilaksanakan pertemuan antara Pihak Polresta Bekasi Kota dengan pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan perwakilan dari Induk PJR Jakarta-Cikampek untuk kembali mencari solusi penyelesaian yang menyangkut masalah penertiban di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Hasil pertemuan terdapat 3 (tiga) solusi yang diwacanakan sebagai jalan penyelesaian yaitu:
“(a) Bus atau mobil angkutan umum yang akan menurunkan atau menaikan penumpang di lokasi tersebut yang dari arah Jakarta dan keluar Pintu Tol Caman, serta masuk kembali ke jalur tol dibuatkan gerbang masuk; (b) Tetap menggunakan jalur yang sudah ada di lokasi penyimpanan mobil kecelakaan lalu lintas dan akan membuka kembali beton sebagai jalur khusus untuk akses naik turun penumpang; dan (c) Alternatif terakhir ialah lokasi tersebut akan ditutup secara total” .

Selain itu, pihak Polresta Bekasi Kota dan pihak Induk PJR Jakarta-Cikampek menyarankan agar sebelum adanya solusi pemecahan permasalahan, pihak PT. Jasa Marga (Persero) tidak melakukan penutupan terhadap lokasi dan dari ketiga alternatif tersebut yang memiliki potensi kerawanan terkecil adalah solusi alternatif jalur khusus . Atas adanya saran tersebut, pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melaporkan dan meminta ijin kepada PT. Jasa Marga (Persero) Pusat.
Selanjutnya, pada tanggal yang sama, juga diadakan pertemuan antara para perwakilan dari pihak warga masyarakat dengan perwakilan dari PT. Jasa Marga (Persero). Pertemuan dilakukan karena adanya inisiatif dari perwakilan pihak warga masyarakat untuk mendatangi Kantor PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek. Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan dari pihak warga masyarakat menanyakan mengenai balasan dari PT. Jasa Marga (Persero) atas surat yang telah dikirimkan mengenai keberatan dan protes mereka terhadap penutupan yang telah dilakukan oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero). Tanggapan dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) ialah:
“Pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melakukan pengukuran lahan di sekitar lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur untuk membuat akses naik turun penumpang seperti di Gerbang Tol Kebun Jeruk yang akan diajukan ke PT. Jasa Marga (Persero) Pusat dan untuk akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur tidak akan di tutup seluruhnya. Selain itu, pihak PT. Jasa Marga (Persero) juga meminta kepada warga untuk bekerjasama membantu petugas untuk menertibkan naik turun penumpang dan jangan sampai mengganggu pengguna jalan tol lainnya” .

Setelah mendapatkan jawaban dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek, warga membubarkan diri dan kembali ke lokasi di sekitar eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Selanjutnya, perwakilan dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengukuran lahan yang dapat dijadikan tempat pemberhentian angkutan umum dengan didampingi oleh perwakilan dari pihak warga masyarakat.
Dalam mencari solusi, ternyata terdapat perbedaan pendapat antara pihak Polresta Bekasi Kota dan pihak Den Wal PJR Korlantas Mabes Polri. Pihak Polresta Bekasi Kota selama ini tetap menyarankan dan menghendaki dicarikan solusi alternatif penyelesaian sebelum dilakukan penertiban dan penutupan secara total dengan pertimbangan tingginya potensi kerawanan, namun dari pihak Den Wal PJR Korlantas Polri menghendaki penutupan area tersebut secara total dengan pertimbangan penegakan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tidak puas dengan masukan dari pihak Polresta Bekasi Kota. Oleh karena itu, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menghendaki agar pihak PJR Korlantas Polri untuk membantu melakukan penertiban terhadap kendaraan umum agar tidak menggunakan terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur untuk menaikan atau menurunkan penumpang, sehingga pada tanggal 20 Juni 2012, pihak PT. Jasa Marga (Persero) mengadakan pertemuan dengan pihak Den Wal PJR Korlantas Mabes Polri.
Sebelumnya, ternyata pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan pihak PJR Korlantas Polri telah merencanakan akan melakukan penertiban berskala besar terhadap warga masyarakat dan kendaraan umum yang beraktivitas di sekitar terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Namun, dalam pertemuan tersebut, kedua pihak memutuskan bahwa rencana penertiban berskala besar yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2012 dibatalkan dengan pertimbangan situasi yang kurang mendukung, tetapi pasukan akan tetap disiagakan di Kantor Gardu Induk PJR Jati Bening. Selain membatalkan rencana penertiban berskala besar, pihak PT. Jasa Marga (Persero) memutuskan untuk mengaktifkan kembali jalur bus yang sudah ada dengan cara membuka kembali beton penutup.
Pada tanggal 8 Juli 2012, di Ruang Rapat Utama PT. Jasa Marga (Persero) Jakarta Timur telah dilaksanakan rapat rencana persiapan penutupan akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Rapat tersebut memutuskan bahwa akan dilakukan penutupan akses naik turun penumpang dengan cara menggunakan beton pada Hari Senin, tanggal 9 Juli 2012, mulai pukul 00.00 WIB, dengan perkuatan pengamanan yang dilibatkan Brimobda Polda Metro Jaya dan Sabhara Baharkam Polri serta meminta bantuan pengamanan dari Ormas, yaitu: Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempug (FBR), Front Betawi Bersatu dan Barisan Muda Jakarta Indonesia.
Selanjutnya, pada tanggal tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB, warga masyarakat bergabung dengan tukang ojek yang mencari nafkah di sekitar lokasi lebih kurang 300 orang telah berkumpul di pangkalan ojek sebelah selatan dan di atas jembatan penyeberangan tol (Jalan Raya Kincan). Mereka telah mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan penutupan akses terminal bayangan oleh PT. Jasa Marga (Persero). Mereka membawa dan memasang spanduk warna putih di pagar yang bertuliskan “Kami warga masyarakat dan pengguna jalan, menolak keras ditutupnya akses naik turun penumpang, PT. Jasa Marga tolong buka mata dan hati nurani di sini lokasi kami mencari nafkah” .
Reaksi masyarakat mendorong PT. Jasa Marga (Persero) kembali mengadakan pertemuan internal. Sekitar pukul 00.00 Wib, di Kantor Induk PJR Koorlantas Polri, telah dilaksanakan pertemuan tertutup antara pihak PT. Jasa Marga (Persero) dengan KaInduk PJR Koorlantas Polri untuk membahas rencana penutupan serta berkumpulnya warga masyarakat dan tukang ojek tersebut. Karena situasi dinilai rawan menimbulkan gangguan kamtibmas, maka pertemuan tertutup tersebut membatalkan rencana penutupan akses naik turun penumpang.
Pada tanggal 11 Juli 2012, Walikota Bekasi mengunjungi akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Walikota melakukan dialog dengan perwakilan warga dan perwakilan PT. Jasa Marga (Persero). Perwakilan warga meminta agar akses tersebut tidak ditutup oleh PT. Jasa Marga (Persero) atau memfungsikan kembali jalur bis yang saat ini telah ditutup menggunakan beton, sedangkan perwakilan PT. Jasa Marga (Persero) menyatakan bahwa penutupan merupakan program PT. Jasa Marga (Persero) karena sudah tidak adanya Gerbang Tol Pondok Gede Timur sehingga dapat menyebabkan arus lalu lintas di jalan tol terganggu akibat adanya pemberhentian bis. Setelah itu, Walikota menyarankan kepada PT. Jasa Marga (Persero) untuk melakukan perundingan dengan Muspida Kota Bekasi dan Koorlantas Polri guna mencari solusi dan apabila PT. Jasa Marga (Persero) tidak sanggup mengelola/memfungsikan kembali jalur bis yang sudah ada, maka pihak Pemda Kota Bekasi akan mengambil alih pengelolaan rest area untuk digunakan oleh masyarakat sekitar/warga Jatibening.
C. Krisis
Pada hari Jum’at, tanggal 27 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wib, pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek melakukan penutupan akses naik turun penumpang (terminal bayangan) di sebelah Utara dan Selatan lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Penutupan dilakukan dengan menggunakan pagar beton setinggi + 2 meter untuk akses sebelah Utara dan beton setinggi + 1 meter untuk akses sebelah Selatan. Dalam melakukan penutupan terminal bayangan tersebut, pihak PT. Jasa Marga (Persero) melibatkan sekitar 10 (sepuluh) orang anggota Provost TNI AU, 5 (lima) orang anggota TNI AD, dan sekitar 100 (seratus) orang anggota Ormas.
Akibat penutupan terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur yang telah dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga (Persero), sekitar pukul 05.30 Wib, massa gabungan dari warga masyarakat sekitar lokasi, para timer, para pemilik warung, para pemilik penitipan motor, dan para tukang ojek sekitar 100 orang dari sisi Selatan datang ke lokasi dan secara spontan mulai melakukan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek arah ke Jakarta. Selain itu, massa sempat melempari mobil-mobil yang melintas di jalan tol dengan menggunakan botol dan batu serta melakukan pengrusakan terhadap rambu-rambu yang ada di sekitar area pemblokiran.
Pada saat melakukan pemblokiran, massa sempat melihat mobil Pick-Up Daihatsu Espass No. Pol. B-9548-YT milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero) yang sedang melakukan pengerjaan pengelasan untuk melakukan penutupan pagar akses keluar masuk penumpang. Melihat mobil tersebut, tiba-tiba massa terpancing emosi dan secara bersama-sama mereka melakukan pengrusakan dan membalikkan kendaraan tersebut. Akibat tindakan massa tersebut, diduga terjadi konsleting listrik pada mesin las di mobil pick-up sehingga menimbulkan percikan api dan mengakibatkan kendaraan terbakar.
Aksi massa dari Selatan yang melakukan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek dari arah menuju Jakarta, mendorong massa yang berada di sisi Utara untuk ikut turun ke jalan tol dan menutup ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek yang ke arah menuju Cikampek. Dalam sekejap, sekitar 1.000 (seribu) orang massa telah menguasai ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Penutupan dilakukan dengan melakukan pembakaran ban-ban bekas sehingga kendaraan tidak ada yang dapat melintas dan menimbulkan kemacetan parah di Jalan Tol Jakarta-Cikampek baik arah Cikampek maupun arah Jakarta.
Guna meredam aksi massa, sekitar pukul 06.30 Wib, Kapolresta Bekasi Kota tiba di lokasi dan melakukan negosiasi dengan perwakilan massa yaitu: Sdr. MARSAN. Dalam negosiasi tersebut, Kapolresta Bekasi Kota menghimbau agar massa segera membubarkan diri dan membuka blokir ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek agar masyarakat pengguna jalan tol tidak dirugikan. Atas adanya himbauan tersebut, Sdr. MARSAN menyampaikan bahwa warga sudah terlalu sering dikecewakan oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan warga/massa mau membubarkan diri apabila PT. Jasa Marga (Persero) mau membuat pernyataan secara tertulis yang intinya tidak akan melakukan penutupan akses turun naik penumpang (terminal bayangan) di area eks Gerbang Tol Pondok Gede ataupun melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan bagi warga Jatibening.
Selanjutnya, sekitar pukul 07.40 Wib, Wakapolda Metro Jaya tiba di lokasi. Ia lalu melakukan dialog dengan beberapa perwakilan warga, yaitu: Sdr. MASRAN, Sdr. H. DOMAN, Sdr. MANIN, Sdr. GOBANG dan Sdr. BONDAN. Dalam dialog tersebut, Wakapolda Metro Jaya menghimbau kepada massa untuk segera membubarkan diri dan pihak kepolisian pada intinya akan memperjuangkan aspirasi warga setempat agar lokasi tersebut tidak ditutup total, melainkan masih tetap diberikan akses untuk turun naik penumpang secara legal.
Hasil dialog tersebut dituangkan dalam suatu kesepakatan antara warga dan Polri yang ditandatangani oleh Kapolresta Bekasi Kota dan diketahui oleh Wakapolda Metro Jaya. Adapun dengan isi kesepakatan tersebut yaitu: bagi pihak PT. Jasa Marga (Persero): (a) membuka akses jalur naik turun penumpang di tol Jakarta-Cikampek Km. 29 Jatibening (eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur) di kedua arah kiri dan kanan atau Selatan dan Utara; (b) menghadirkan alat berat untuk merapihkan akses naik turun penumpang; dan (c) memfungsikan kembali jalur yang ada di luar tol untuk naik turun penumpang, sedangkan bagi massa/perwakilan warga, sekira pukul 07.50 wib, mereka harus membuka ruas jalur Tol Jakarta-Cikampek yang telah diblokir sambil menunggu pembukaan jalur akses naik turun penumpang secara resmi oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero).
D. Akibat
Jalan Tol Jakarta-Cikampek merupakan salah satu akses vital dari dan ke Jakarta. Aksi pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 berlangsung kurang dari 3 (tiga) jam. Aksi tersebut mengakibatkan kemacetan di jalur Tol Jakarta-Cikampek baik ke arah Cikampek maupun ke arah Jakarta. Kemacetan yang terjadi sampai mencapai radius sekitar 18 km dan berdampak kemacetan pada akses jalur-jalur alternatif yang ada. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut, namun massa yang melakukan pemblokiran telah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap sebuah kendaraan pick-up merk Daihatsu Espass No. Pol. B-9548-YT milik rekanan Dinas PT. Jasa Marga (Persero) yang kebetulan melintas serta melakukan pengrusakan terhadap beberapa rambu-rambu lalu lintas di sekitar area pemblokiran dan pembakaran terhadap ban-ban bekas.
E. Pasca-Konflik
Kondisi akhirnya dapat dikendalikan. Sekitar pukul 07.50 Wib, massa telah membuka blokir pada ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Jalanan sudah dibersihkan dan kendaraan dapat melintas kembali melanjutkan perjalanannya masing-masing. Setelah itu, pada pukul 09.00 Wib s.d 11.00 Wib dilakukan pertemuan antara perwakilan dari warga masyarakat Jatibening dengan perwakilan dari PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek yang disaksikan oleh Walikota Bekasi, Kapolresta Bekasi Kota, dan Kaden Wal PJR Korlantas Polri. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
“(a) Sementara akses naik turun penumpang di Tol Jatibening Km. 29 baik yang ke arah Jakarta maupun ke arah Cikampek tetap dibuka, sampai dengan selesainya hasil kajian dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Badan Pengatur Jalan Tol; (b) Pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melakukan penataan jalur khusus bus ke rest area (kantong parkir); dan (c) Masyarakat Jatibening akan ikut berperan dalam menertibkan jalur khusus bus, agar tidak semrawut dan mengganggu kelancaran lalu lintas” .

Setelah kesepakatan tersebut, aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di lokasi Eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi masih dilakukan dan berjalan seperti biasa. Selain itu, saat ini, telah dibuatkan jalur sementara bagi angkutan umum untuk menaikkan atau menurunkan penumpang sehingga aktivitas tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas baik yang akan ke Jakarta maupun ke arah Cikampek. Untuk pihak yang dirugikan, dalam hal ini rekanan PT. Jasa Marga (Persero) yang mobilnya telah dirusak massa, mereka telah membuat laporan resmi kejadian tindak pidana pengrusakan terhadap barang ke Polresta Bekasi Kota dan kasusnya sampai saat ini dalam penanganan penyidik Sat Reskrim Polresta Bekasi Kota.

III. PEMETAAN KONFLIK
Langkah penting dalam analitis konflik adalah pemetaan konflik. Pemetaan konflik merupakan metode menghadirkan analisis struktural terhadap konflik tertentu pada waktu tertentu . Pemetaan tersebut memberikan deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Selain itu, metode ini dapat memberikan gambaran singkat tentang pandangan mereka terhadap situasi konflik dan dapat digunakan dalam workshop penyelesaian konflik untuk memberikan gambaran konflik yang sedang diamati.
Terdapat beberapa teknik pemetaan konflik. Arm Abdalla (2002), seorang sosiolog dari United Nations-University for Peace, dalam Novri Susan (2009), memberikan suatu model pemetaan konflik, yaitu: model SIPABIO . Model SIPABIO meliputi: (a) Source (sumber konflik); (b) Issue (isu-isu); (c) Parties (pihak); (d) Attitude/feelings (sikap); (e) Behaviour (perilaku/tindakan); (f) Intervention (campur tangan pihak lain); dan (g) Outcome (hasil akhir).

A. Sumber Konflik
Fisher dkk (2001) dalam Anwar Haidar (2010) menyatakan bahwa ada 6 (enam) teori penyebab konflik, yaitu: (1) Teori Hubungan Masyarakat; (2) Teori Negosiasi Prinsip; (3) Teori Kebutuhan Manusia; (4) Teori Identitas; (5) Teori Kesalahpahaman Budaya; dan (6) Teori Transformasi Konflik . Apabila penulis mencermati tahapan konflik yang telah penulis jabarkan sebelumnya, penulis melihat bahwa sumber konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) sesuai dengan salah satu teori penyebab konflik dari Fisher, yaitu Teori Kebutuhan Manusia.
Teori Kebutuhan Manusia menekankan pada konflik yang disebabkan oleh kebutuhan fisik, mental dan sosial manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi . Apabila dikaitkan dengan konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero), penulis melihat bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Warga masyarakat berkepentingan untuk memanfaatkan akses terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sedangkan PT. Jasa Marga (Persero) berkepentingan untuk menutup terminal bayangan tersebut demi keselamatan pengguna jalan tol dan karena adanya larangan menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
Kepentingan kedua belah pihak saling menghalangi dan berbenturan, yaitu: (a) Pihak warga masyarakat merasa bahwa mereka telah memanfaatkan akses tersebut sejak lama (sejak konsensus 1998) dan kepentingan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat terhalangi oleh kepentingan PT. Jasa Marga (Persero). Penutupan terminal bayangan “tanpa adanya alternatif solusi” dapat menghalangi kepentingan bahkan “mematikan” mata pencaharian mereka, sehingga mereka berupaya keras untuk menggagalkan upaya penutupan yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) atau memberikan solusi alternatif pemecahannya; dan (b) pihak PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pengelola jalan Tol Jakarta-Cikampek merasa berwenang untuk melakukan penataan jalan tol tersebut. Untuk itu, mereka berkepentingan untuk menutup terminal bayangan yang ada dengan alasan demi keselamatan dan guna memberikan pelayanan optimal bagi pengguna jalan tol, serta menjalankan amanat UU yang berlaku karena Keberadaan terminal bayangan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dianggap membahayakan dan mengganggu pengguna jalan tol serta bertentangan dengan amanat UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Tol.
B. Isu-Isu dalam Konflik
Isu menunjuk pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak yang bertikai . Isu-isu dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) meliputi: (a) keberadaan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 (lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur) dianggap dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan tol, selain itu aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di ruas jalan tol dianggap bertentangan dengan larangan UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 15 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ; dan (b) penutupan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek “tanpa adanya solusi alternatif” dianggap dapat “mematikan” mata pencaharian warga masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada keberadaan terminal bayangan tersebut.
C. Pihak-Pihak yang Terlibat
Terdapat beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain: (1) Pihak warga masyarakat sekitar lokasi terminal bayangan terutama mereka yang berkepentingan terhadap dan mencari nafkah di akses naik turun penumpang di terminal bayangan tersebut; (2) Pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek; (3) Pihak PT. Jasa Marga (Persero) pusat sebagai atasan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek; (4) Pihak Pemerintah Daerah Kota Bekasi; (5) Pihak Polresta Bekasi Kota; (6) Pihak Polda Metro Jaya; (7) Pihak Den Wal PJR Korlantas Mabes Polri; (8) Pihak Baharkam Mabes Polri; (9) Pihak Induk PJR Jakarta-Cikampek; (10) Pihak Kodim 0507 Bekasi; (11) Pihak Provos TNI AU, TNI AD dan ormas yang terlibat saat penutupan terminal bayangan.
D. Sikap dalam Konflik
Sikap adalah perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik . Sikap-sikap yang muncul dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) antara lain: (a) Sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek, pihak PT. Jasa Marga (Persero) merasa “berwenang” untuk melakukan penataan terhadap jalan tol tersebut, sehingga mereka lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol serta amanat UU dan PP untuk menutup akses naik turun penumpang yang ada di ruas jalan tol tersebut, oleh karena itu, mereka menganggap bahwa mereka dapat melakukan penertiban dengan bantuan aparat, instansi yang berwenang, dan ormas tanpa perlu memperhatikan solusi alternatif bagi warga masyarakat; dan (b) Warga masyarakat merasa bahwa mereka telah lama (terutama sejak adanya konsensus dengan PT. Jasa Marga pada tahun 1998) dan terlanjur menggantungkan hidupnya pada akses naik turun penumpang tersebut, sehingga mereka merasa bahwa penutupan terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur tanpa adanya solusi alternatif dapat “mematikan” mata pencaharian mereka, selain itu, mereka menganggap bahwa PT. Jasa Marga (Persero) sangat semena-mena, penuh kebohongan, dan sebenarnya tidak akan memperhatikan nasib mereka dengan memberikan solusi alternatif.
E. Perilaku dalam Konflik
Perilaku adalah aspek tindak sosial dari pihak berkonflik, baik muncul dalam bentuk coersive action dan noncoercive action . Berdasarkan tahapan konflik yang telah penulis jabarkan sebelumnya, perilaku-perilaku dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) antara lain:
1. Pihak PT. Jasa Marga (Persero), antara lain:
a. melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk menyiapkan penutupan total terhadap terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 dengan cara mengirimkan surat kepada para pengusaha bus, penyebaran pamflet di beberapa lokasi di sekitar terminal bayangan, serta melakukan sosialisasi langsung kepada para pemakai jalan, pengemudi bus, dan penumpang angkutan umum;
b. melakukan rapat-rapat koordinasi baik internal maupun dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait, antara lain: perwakilan PT. Jasa Marga (Persero) Pusat, perwakilan dari Koorlantas Mabes Polri, perwakilan dari Polresta Bekasi Kota, perwakilan dari Kodim 0507 Bekasi, perwakilan Pemda Kota Bekasi, perwakilan ormas dan perwakilan dari Sub POM Bekasi, untuk menyiapkan penutupan terminal bayangan;
c. mulai tanggal 12 Februari 2012, telah melakukan penutupan dengan pemagaran pada akses masuk di sebelah Utara dan Selatan terminal bayangan dengan menggunakan BRC untuk melakukan penutupan total terhadap terminal bayangan di Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Selain itu, mereka meminta bantuan kepada PJR untuk melaksanakan penilangan terhadap Bus AKAP atau kepada yang menaikkan atau menurunkan penumpang di lokasi tersebut;
d. sejak 13 Maret 2012, PT. Jasa Marga (Persero) melakukan penutupan akses keluar masuk tol, baik dari maupun ke arah Jakarta;
e. pada tanggal 19-20 Maret 2012, menempatkan petugas di lokasi untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran pamflet larangan menaikkan dan menurunkan penumpang serta melakukan kunjungan sosialisasi ke manajemen PO. Bus;
f. pada tanggal 21-24 Maret 2012, melakukan pemasangan rubber cone di lokasi dan menempatkan petugas untuk melaksanakan penilangan terhadap pengemudi bus yang berhenti di lokasi tersebut;
g. melakukan pertemuan dengan perwakilan warga masyarakat untuk menyampaikan alasan rencana penutupan terminal bayangan;
h. perwakilan dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek mendatangi lokasi terminal bayangan dan melakukan pengukuran lahan sebagai masukan bagi PT. Jasa Marga (Persero) Pusat yang dapat dijadikan tempat alternatif pemberhentian angkutan umum dengan didampingi oleh perwakilan dari pihak warga masyarakat;
i. pada tanggal 9 Juli 2012, merencanakan untuk melakukan penutupan terminal bayangan secara permanen, namun dibatalkan karena adanya penolakan dari warga masyarakat; dan
j. pada hari Jum’at, tanggal 27 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wib, pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek dengan melibatkan personil Provos TNI AU, personil AD, dan sekelompok anggota ormas melakukan penutupan total terhadap akses naik turun penumpang (terminal bayangan) di sebelah Utara dan Selatan lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur dengan menggunakan pagar beton setinggi + 2 meter untuk akses sebelah Utara dan beton setinggi + 1 meter untuk akses sebelah Selatan.
2. Pihak warga Masyarakat, antara lain:
a. pada tanggal 9 Pebruari 2012, oknum warga telah melakukan pengrusakan terhadap sebuah spanduk himbauan PT. Jasa Marga (Persero) yang bertuliskan “Dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di ruas jalan Tol sesuai UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 dan PP RI Nomor 15 tahun 2005 Pasal 14” yang dipasang di sisi selatan jalan tol;
b. pada tanggal 13 Pebruari 2012, diketahui bahwa oknum warga telah melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) buah spanduk milik PT. Jasa Marga (Persero) lainnya dengan cara disobek-sobek;
c. pada tanggal 13 Pebruari 2012, sekelompok tukang ojek telah memasang spanduk bertuliskan ”Kami masyarakat dan pengguna jalan Jatibening menolak penutupan akses turun naik penumpang;
d. pada tanggal 26 Pebruari 2012, melakukan protes dalam perbaikan (pengelasan) terhadap pagar BRC di jalur Selatan;
e. mengirimkan surat keberatan atas penutupan area terminal bayangan kepada pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek;
f. pada setiap pertemuan dengan perwakilan PT. Jasa Marga (Persero) dan dengan perwakilan Pemda Kota Bekasi maupun instansi lainnya, mereka selalu menyampaikan keberatan atas penutupan area terminal bayangan dan memohon adanya solusi alternatif bila penutupan tetap harus dilaksanakan;
g. pada tanggal 8 Juli 2012, sekitar pukul 22.00 WIB, warga masyarakat bergabung dengan tukang ojek yang mencari nafkah di sekitar lokasi lebih kurang 300 (tiga ratus) orang telah berkumpul di pangkalan ojek sebelah selatan dan di atas jembatan penyeberangan tol (Jalan Raya Kincan) untuk menolak rencana penutupan permanen terminal bayangan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dan memasang spanduk warna putih di pagar yang bertuliskan “Kami warga masyarakat dan pengguna jalan, menolak keras ditutupnya akses naik turun penumpang, PT. Jasa Marga tolong buka mata dan hati nurani di sini lokasi kami mencari nafkah”;
h. pada tanggal 27 Juli 2012, mulai pukul 05. 20 Wib sampai dengan pukul 07.50 Wib, melakukan pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek baik yang menuju ke arah Jakarta maupun yang menuju ke arah Cikampek. Selain itu, mereka melakukan pengrusakan terhadap rambu-rambu di sekitar area serta melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero).
F. Intervensi atau Campur Tangan Pihak Lain
Intervensi adalah tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian . Intervensi dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu: Polresta Bekasi Kota, Induk PJR Jakarta-Cikampek, Polda Metro Jaya, Kodim 0507 Bekasi, dan Pemda Kota Bekasi. Intervensi-intervensi yang telah dilakukan terutama berupaya mengedepankan dialog dan mempertemukan kedua belah pihak serta memberikan saran solusi alternatif dalam konflik yang terjadi antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut. Solusi alternatif yang diberikan tersebut meliputi:
1. Pada tahap konfrontasi, antara lain: PT. Jasa Marga (Persero) agar (a) lebih mengintensifkan pendekatan terhadap potensi-potensi masyarakat sekitar agar dampak yang ditimbulkan tidak berkembang menjadi tindakan anarkis atau penutupan jalan tol; (b) membuatkan jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum untuk dapat digunakan sebagai akses naik turunnya penumpang; (c) perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif terhadap potensi masyarakat dan tokoh masyarakat di sekitar karena sudah ada indikasi perlawanan dengan cara menyobek spanduk yang di pasang PT. Jasa Marga (Persero); (d) mempertimbangkan solusi untuk membuat gardu masuk Tol dan tetap dapat menampung pedagang, tukang ojek dan penumpang; (e) mempertimbangkan solusi lain dengan membuat jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum dengan memberikan stiker khusus atau menuliskan rute untuk tidak berhenti di area Eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur bagi kendaraan umum yang dapat masuk tempat tersebut.
2. Pada tahap krisis, antara lain: bagi pihak PT. Jasa Marga (Persero): (a) membuka akses jalur naik turun penumpang di tol Jakarta-Cikampek Km. 29 Jatibening (eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur) di kedua arah kiri dan kanan atau Selatan dan Utara; (b) menghadirkan alat berat untuk merapihkan akses naik turun penumpang; dan (c) memfungsikan kembali jalur yang ada di luar tol untuk naik turun penumpang; sedangkan bagi massa/perwakilan warga: mereka harus membuka ruas jalur Tol Jakarta-Cikampek yang telah diblokir sambil menunggu pembukaan jalur akses naik turun penumpang secara resmi oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero).
3. Pada tahap pasca-konflik, antara lain: (a) pihak PT. Jasa Marga (Persero) agar tetap membuka akses naik turun penumpang di Tol Jatibening Km. 29 baik yang ke arah Jakarta maupun ke arah Cikampek sampai dengan selesainya hasil kajian dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Badan Pengatur Jalan Tol; (b) pihak PT. Jasa Marga (Persero) agar melakukan penataan jalur khusus bus ke rest area (kantong parkir); dan (c) masyarakat Jatibening agar tidak bertindak anarkhis dan ikut berperan dalam menertibkan jalur khusus bus agar tidak semrawut dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
G. Hasil Akhir
Hasil akhir adalah dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi . Hasil akhir yang ditemukan dalam konflik ialah pihak PT. Jasa Marga (Persero) tidak menghiraukan alternatif solusi yang telah diberikan oleh aparat dan instansi terkait, terutama yang seolah-olah menghalang-halangi kepentingan mereka. Mereka merangkul instansi dan kelompok masyarakat yang dianggap dapat membantu (antara lain: provos TNI AU, TNI AD, Den Wal PJR Korlantas Polri, dan ormas-ormas yang ada) dan tetap bersikeras untuk melakukan penutupan secara permanen terhadap terminal bayangan (akses naik turun penumpang) di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur (Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29).
Dengan bantuan aparat dari Provos TNI AU, TNI AD dan beberapa kelompok ormas, pada tanggal 27 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wib, mereka melakukan penutupan terhadap terminal bayangan dengan menggunakan pagar beton setinggi + 2 meter untuk akses sebelah Utara dan beton setinggi + 1 meter untuk akses sebelah Selatan terminal bayangan. Akibatnya, warga masyarakat marah dan bereaksi. Mereka memblokir ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 serta melakukan aksi anarkhis pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil rekanan PT. Jasa Marga (Persero) serta melakukan pengrusakan terhadap rambu-rambu yang ada di lokasi.
Untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi, aparat dari Polresta Bekasi Kota, Polda Metro Jaya dan Pemda Kota Bekasi harus turun tangan meredakan amarah warga masyarakat. Akhirnya, aksi warga dapat diredam. Aparat dan instansi terkait dapat mempertemukan kedua belah pihak dan tercapai kesepakatan untuk pembukaan kembali terminal bayangan dan menghentikan aksi pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Selain itu, pihak yang dirugikan (rekanan PT. Jasa Marga) membuat laporan resmi terjadinya tindak pidana pengrusakan terhadap kendaraan mereka oleh oknum warga masyarakat kepada penyidik Polresta Bekasi Kota untuk diusut lebih lanjut dan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peta Konflik
Antara Warga Masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero)

IV. PERGESERAN KONFLIK
Fisher dkk (2001) dalam Novri Susan (2009) membagi konflik menjadi 4 (empat) tipe, yaitu: (a) tanpa konflik; (b) konflik laten; (c) konflik terbuka; dan (d) konflik di permukaan . Apabila mengamati tahapan konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero), penulis melihat bahwa dalam tahapan konflik tersebut telah terjadi pergeseran konflik. Pergeseran konflik terjadi mulai dari kondisi tanpa konflik ke kondisi konflik laten sampai dengan munculnya kondisi konflik terbuka antara pihak warga masyarakat dan pihak PT. Jasa Marga (Persero).
Kondisi “tanpa konflik” tergambar sejak tahun 1995 (mulai timbul terminal bayangan) sampai tahun 2004 (sebelum muncul UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan). Sebenarnya, pada saat itu, telah muncul “bibit” konflik antara warga masyarakat yang memanfaatkan ruas jalan tol di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur untuk akses naik turun penumpang dan mencari nafkah di area tersebut dengan PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek, namun konflik dapat diredam dan dicegah dengan adanya kejadian tahun 1998, yaitu keberhasilan warga masyarakat sekitar menghalau upaya kelompok mahasiswa pengunjuk rasa untuk membakar gerbang tol. Hasilnya, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menganggap bahwa keberadaan masyarakat di sekitar gerbang tol tersebut sangat membantu mereka dan sebagai bentuk apresiasi, pihak PT. Jasa Marga (Persero) memperbolehkan mereka memanfaatkan ruas jalan tersebut sehingga terbentuklah terminal bayangan di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur.
Kondisi “konflik laten” muncul setelah terbitnya UU No. 38 Tahun 2004 sampai dengan sebelum munculnya wacana penutupan terminal bayangan pada tanggal 5 Januari 2012. UU No. 38 Tahun 2004 mencantumkan larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu dan memasuki jalan tol termasuk menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol, hal ini diperkuat dengan PP No. 15 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan konflik laten antara pihak PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pengelola dengan warga masyarakat yang memanfaatkan akses naik turun di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur sebagai terminal bayangan. PT. Jasa Marga (Persero) seharusnya sudah menertibkan terminal bayangan yang ada, namun pada saat itu, pihak mereka belum bereaksi dan menganggap keberadaan warga masyarakat di lokasi terminal bayangan masih dapat ditoleransi karena belum terlalu mengganggu pengguna jalan tol dan dapat mengamankan Gerbang Tol Pondok Gede Timur sehingga mereka tetap memperbolehkan adanya terminal bayangan di lokasi tersebut.
Keadaan dimana kondisi “konflik laten” berkembang menjadi kondisi “konflik terbuka” terjadi sejak munculnya wacana dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk menutup akses terminal bayangan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Wacana tersebut muncul karena dorongan adanya penertiban ruas jalan tol guna mengatasi kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan tol. Gerbang Tol Pondok Gede Timur, dalam penertiban tersebut, dipindahkan ke daerah Cikampek sehingga lokasi sebelumnya menjadi jalur jalan biasa. Akibatnya, kendaraan-kendaraan pengguna jalan tol yang melalui lokasi tersebut melaju dengan kecepatan normal (minimal 60 km/jam atau 80 km/jam) sesuai ketentuan batas kecepatan di jalan tol. Hal ini dianggap membahayakan, oleh karena itu, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menggulirkan wacana penutupan terhadap terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur tersebut.
Guna melancarkan upaya penutupan, pihak PT. Jasa Marga (Persero) segera melakukan langkah-langkah berupa sosialisasi, mencari dukungan aparat dan instansi terkait serta merangkul aparat kepolisian untuk melakukan “penertiban” terhadap kendaraan umum yang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di area tersebut. Wacana dan langkah-langkah tersebut mendapat reaksi keras dari dari warga masyarakat. Mereka menganggap bahwa upaya penutupan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dapat mempersulit aktivitas akses naik turun kendaraan umum (karena apabila menggunakan akses lain, jaraknya sangat jauh, macet dan memakan waktu lama) dan “mematikan” mata pencaharian mereka (bagi yang telah menggantungkan hidupnya terhadap adanya terminal bayangan tersebut).
Warga masyarakat melalui perwakilannya berupaya berdialog dengan pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk mempertimbangkan kembali wacana penutupan terhadap terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, selain itu, mereka meminta agar ada solusi alternatif bila penutupan tetap harus dilaksanakan. Namun, kesepakatan antara kedua belah pihak tidak tercapai. Pihak PT. Jasa Marga (Persero) tetap akan melakukan penutupan dan tidak mengupayakan satu solusi alternatif pun. Akhirnya, warga masyarakat melakukan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang mengarah ke tindak pidana, seperti: melakukan pengrusakan spanduk-spanduk himbauan milik PT. Jasa Marga (Persero) dan melakukan penutupan akses terminal dengan menggunakan kayu dan bambu untuk menghalangi-halangi pihak PT. Jasa Marga (Persero) melakukan penutupan, sampai akhirnya pecah menjadi tindakan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek serta pengrusakan rambu-rambu jalan, melempari kendaraan pengguna jalan tol yang lewat, termasuk pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero).
Berdasarkan analisa kondisi-kondisi konflik di atas, penulis mengetahui bahwa dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) telah terjadi pergeseran konflik. Pergeseran konflik yang terjadi yaitu kondisi yang semula “tanpa konflik” berubah menjadi kondisi “konflik laten” dan akhirnya, memuncak menjadi kondisi “konflik terbuka”. Konfllik terbuka mengakibatkan konflik laten yang terjadi antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) muncul ke permukaan dan bermuara pada tindakan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek yang disertai pengrusakan terhadap rambu-rambu di ruas jalan tol, pelemparan kendaraan-kendaraan para pengguna jalan tol yang lewat serta pengrusakan dan pembakaran terhadap sebuah mobil. Permasalahannya ialah mengapa hal tersebut dapat terjadi?
Guna menjelaskan pergeseran konflik dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut, penulis menggunakan Teori Konflik dari Ralf Dahrendorf. Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial dengan titik sentral terletak pada perbedaan distribusi otoritas. Inti tesisnya ialah:
“Berbagai posisi dalam masyarakat memiliki kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tersebut tidak terletak dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hirarki otoritas. Orang yang berada pada posisi dominan berupaya mempertahankan status quo, sedangkan orang yg berada pada posisi sub ordinat berupaya mengadakan perubahan. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang” .

Apabila tesis Dahrendorf tersebut dikaitkan dengan konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero), maka penulis mengamati bahwa ada “perbedaan distribusi otoritas” dalam pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek . Dalam hal ini, otoritas pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dipegang oleh PT. Jasa Marga (Persero), sedangkan otoritas yang dimiliki oleh warga masyarakat adalah berasal dari kebijakan PT. Jasa Marga (Persero) pada tahun 1998. Oleh karena itu, dalam hal ini, PT. Jasa Marga (Persero) dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengusahaan jalan tol, sedangkan pihak warga masyarakat merupakan pihak kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap jalan tol, yaitu memanfaatkan akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur.
Menurut Ralf Dahrendorf, pergeseran konflik dapat terjadi apabila terpenuhi 3 (tiga) syarat aksi, yaitu: (a) syarat teknis; (b) syarat sosiologis; dan (c) syarat politis .
A. Syarat Teknis
Otoritas dari pemerintah dalam pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek mendorong pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk aktif melakukan berbagai tindakan dalam rangka pengusahaan jalan tol tersebut, termasuk penataan dan penertiban terhadap para pengguna jalan dan ruas-ruas jalan tol yang ada, serta meminta bantuan aparat yang berwenang dan/atau instansi yang terkait untuk mendukung upaya penataan dan penertiban tersebut.
Keberadaan terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Bekasi Timur dianggap sangat mengganggu kepentingan PT. Jasa Marga (Persero) dalam memberikan pelayanan bagi para pengguna jalan tol. Untuk itu, guna mengamankan kepentingan dan meningkatkan pelayanan, PT. Jasa Marga (Persero) merasa berwenang untuk melakukan penutupan terhadap terminal bayangan tersebut. Mereka menganggap bahwa kewenangan tersebut telah memiliki legitimasi yang kuat dari pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga warga masyarakat harus patuh dan upaya mereka untuk menghalang-halangi dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta patut diberikan sanksi yang tegas.
Pihak warga masyarakat merasa juga memiliki kepentingan terhadap adanya terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur sejak tahun 1998 {setelah diberikan otoritas oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero)}. Sejak adanya konsensus (pemberian otoritas) tersebut, jumlah warga yang mencari nafkah dan menggantungkan hidup pada keberadaan terminal bayangan tersebut semakin banyak dan terus bertambah. Oleh karena itu, upaya penutupan “tanpa solusi alternatif” yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dianggap dapat “mengganggu” kepentingan karena dapat “mematikan” mata pencaharian mereka.
Banyaknya jumlah warga masyarakat yang berkepentingan mendorong mereka untuk “berani” melawan dan menentang setiap upaya penutupan yang dilakukan oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero). Mereka menuntut adanya solusi alternatif dari PT. Jasa Marga (Persero) agar mereka tetap dapat menjalankan kepentingannya di lokasi tersebut. Selain itu, diantara mereka hadir tokoh-tokoh informal, seperti: Sdr. MASRAN, Sdr. H. DOMAN, Sdr. MANIN, Sdr. GOBANG dan Sdr. BONDAN. Tokoh-tokoh tersebut ternyata mampu memimpin, mengorganisir dan memobilisasi warga, selain itu, mereka selalu gigih, berani dan pantang menyerah memperjuangkan nasib mereka dan warganya, sehingga, secara teknis, kehadiran tokoh-tokoh informal tersebut mendorong pihak warga masyarakat untuk lebih sadar, berani dan gigih dalam memperjuangkan nasibnya.
B. Syarat Sosiologis
Dahrendorf membedakan kelompok teori konfliknya dalam 3 (tiga) tipe utama, yaitu: (a) kelompok semu (quasi group); (b) kelompok kepentingan; dan (c) kelompok konflik . Kelompok semu ialah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, kelompok kepentingan ialah kelompok yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar, sedangkan kelompok konflik ialah kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual .
Sebelum PT. Jasa Marga (Persero) memberikan otoritas kepada warga masyarakat sekitar untuk memanfaatkan akses naik turun penumpang di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sebenarnya di lokasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 telah ada terminal bayangan ilegal (tanpa persetujuan pihak PT. Jasa Marga). Saat itu, kelompok “kepentingan semu” telah terbentuk, yaitu: kelompok yang sama-sama memiliki kepentingan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang meliputi: kelompok-kelompok warga masyarakat sekitar lokasi, pihak PT. Jasa Marga (Persero), pihak angkutan umum (pengusaha bus), dan pihak para pengguna jalan tol.
“Kelompok kepentingan” terbentuk ketika PT. Jasa Marga (Persero) untuk kepentingan pengamanan Gerbang Tol Pondok Gede Timur memberikan otoritas bagi sebagian warga masyarakat untuk mengelola fasilitas terminal bayangan. Setelah itu, jumlah warga masyarakat yang memanfaatkan terminal bayangan semakin banyak dan beragam, antara lain: untuk naik turun angkutan umum, berdagang, menyediakan jasa ojek, menjadi timer, dan lain sebagainya. Mereka memiliki “kepentingan yang sama” terhadap keberadaan terminal bayangan, sehingga, secara sosiologis, timbul interaksi sehari-hari dan komunikasi yang intens diantara mereka.
C. Syarat Politis
Secara politis, Dahrendorf mensyaratkan adanya regulasi atau aturan main agar aksi yang mengakibatkan pergeseran konflik terjadi . UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan mewajibkan pengguna jalan tol untuk menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan perundang-undangan tentang jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya serta pengguna dan petugas jalan tol, setiap orang dilarang untuk memasuki jalan tol . Hal tersebut dikuatkan dengan PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol menyatakan bahwa penggunaan jalur lalu lintas jalan tol tidak digunakan untuk berhenti maupun untuk menaikkan atau menurunkan penumpang . Selain itu, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan perlunya mengutamakan keselamatan pengguna jalan termasuk pengguna jalan tol.
Dahrendorf menyatakan bahwa di dalam negara, jalur-jalur yang penting dari konflik adalah mereka yang memberi dan mereka yang menerima aturan-aturan . Negara adalah organisasi yang paling berkuasa dalam masyarakat . Adanya peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya kuasa negara untuk mengatur mengenai pengusahaan jalan tol. Pihak PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pemegang otoritas dari negara/pemerintah dalam pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek merasa berkewajiban untuk menaati aturan-aturan tersebut. Oleh kerena itu, mereka perlu melakukan penataan dan penertiban di setiap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek termasuk melakukan penutupan terminal bayangan yang dinilai mengganggu keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan tol serta bertentangan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENUTUP
Berdasarkan uraian mengenai konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) melalui tahapan-tahapan, yaitu: (a) prakonflik, yaitu sejak timbulnya terminal bayangan sampai dengan sebelum munculnya wacana penutupan terminal bayangan; (b) konfrontasi, yaitu sejak munculnya wacana penutupan terminal bayangan; (c) krisis, yaitu sejak PT. Jasa Marga (Persero) melakukan upaya penutupan terminal bayangan sampai aksi penutupan ruas jalan tol oleh warga masyarakat; (d) akibat, yaitu terjadinya pengrusakan dan pembakaran sebuah mobil milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero), pengrusakan rambu-rambu di ruas jalan tol, dan pelemparan mobil-mobil para pengguna jalan tol; serta (e) pasca-konflik, yaitu upaya penyelesaian setelah krisis terjadi yang melibatkan pihak-pihak terkait.
2. Dalam pemetaan konflik, penulis menemukan beberapa hal pokok, yaitu:
a. Sumber konflik, yaitu: perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak yang saling menghalangi dan berbenturan.
b. Isu-isu dalam konflik, yaitu: (1) keberadaan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 dianggap dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan tol, serta bertentangan dengan larangan UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 15 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ; dan (2) penutupan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek “tanpa adanya solusi alternatif” dianggap dapat “mematikan” mata pencaharian warga masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada keberadaan terminal bayangan tersebut.
c. pihak-pihak yang berkonflik yaitu pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan warga masyarakat yang berkepentingan terhadap adanya terminal bayangan serta beberapa institusi dan pihak-pihak terkait.
d. sikap dalam konflik, yaitu: (1) sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek, pihak PT. Jasa Marga (Persero) merasa “berwenang” untuk melakukan penataan terhadap jalan tol tersebut; dan (2) Warga masyarakat merasa bahwa mereka telah lama (terutama sejak adanya konsensus dengan PT. Jasa Marga pada tahun 1998) dan terlanjur menggantungkan hidupnya pada terminal bayangan tersebut.
e. perilaku dalam konflik, yaitu: pihak PT. Jasa Marga (Persero) bersikeras dan melakukan berbagai upaya untuk melakukan penutupan terminal bayangan, sedangkan pihak warga masyarakat terus menghalangi dan berusaha menggagalkan upaya tersebut sampai akhirnya terjadi pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
f. intervensi atau campur tangan dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu: Polresta Bekasi Kota, Induk PJR Jakarta-Cikampek, Polda Metro Jaya, Kodim 0507 Bekasi, dan Pemda Kota Bekasi. Intervensi-intervensi yang telah dilakukan terutama berupaya mengedepankan dialog dan mempertemukan kedua belah pihak serta memberikan saran solusi alternatif dalam konflik yang terjadi.
g. hasil akhir konflik, yaitu: Aparat dan instansi terkait dapat mempertemukan kedua belah pihak dan tercapai kesepakatan untuk pembukaan kembali terminal bayangan dan menghentikan aksi pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Selain itu, pihak yang dirugikan (rekanan PT. Jasa Marga) membuat laporan resmi terjadinya tindak pidana pengrusakan terhadap kendaraan mereka oleh oknum warga masyarakat kepada penyidik Polresta Bekasi Kota.
3. Dalam konflik tersebut, penulis melihat bahwa telah terjadi pergeseran konflik. Hal tersebut terjadi karena ketiga syarat aksi dari Dahrendorf (teknis, sosiologis, dan politis) telah terpenuhi sehingga kondisi “tanpa konflik” berkembang menjadi kondisi “konflik laten” dan akhirnya meningkat menjadi kondisi “konflik terbuka” antara pihak warga masyarakat dan pihak PT. Jasa Marga (Persero).
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, penulis menyarankan antara lain: (a) guna mengakhiri konflik secara tuntas, pihak terkait (Polri dan Pemda Kota Bekasi serta pihak terkait lainnya) perlu terus mengupayakan pihak-pihak yang berkonflik {warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero)} agar mencapai kesepakatan terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak; (b) Perlu upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap kasus pengrusakan dan pembakaran 1 (satu) unit mobil yang telah dilaporkan oleh rekanan PT. Jasa Marga (Persero) untuk memberikan efek jera dan mencegah aksi serupa timbul kembali dalam rangka menemukan kesepakatan dalam konflik tersebut; dan (c) Perlu upaya pengawasan oleh pihak-pihak dan instansi-instansi terhadap proses penyelesaian agar tetap berjalan sesuai kesepakatan dan tidak timbul kembali aksi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., Modern Sosiological Theory, 6th Edition, diterjemahkan oleh Alimandan, Kencana, Jakarta, 2004.
Susan, Novri, Sosiologi Konflik: Isu-Isu Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2009.
Zamroni, Teori Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.

INTERNET
Asril, Sabrina, Rusuh di Tol Jatibening: Kronologi Penutupan Tol Jatibening, Kompas.com, 27 Juli 2012, Jakarta, dapat diakses melalui http://megapolitan.kompas.com/read/2012/07/27/13010966/Kronologi.Penutupan.Tol.Jatibening.
Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Konflik, dapat diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik.

BAHAN PERKULIAHAN
Sutrisno, Pergeseran Konflik, bahan kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Konsentrasi Manajemen Keamanan dan Teknologi Kepolisian.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2004.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009.

BAHAN TERKAIT LAINNYA
Haidar, Anwar, Penyelesaian Konflik Masyarakat dengan Industri (Studi Kasus: Konflik Masyarakat Pasirwangi dengan Perusahaan Chevron di Kawasan Darajat Garut), Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
Sat Intelkam Polresta Bekasi Kota, Kronologis Munculnya Aksi Pemblokiran Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Surat Kapolresta Bekasi Kota kepada Kapolda Metro Jaya, 28 Juli 2012.