KESIAPAN SATUAN BRIMOB POLRI DALAM MEMBERIKAN BACK-UP KEKUATAN PADA SATUAN WILAYAH DALAM PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 DAN PENJABARAN KEBIJAKAN KAPOLRI DI BIDANG OPERASIONAL PADA LINGKUNGAN KORBRIMOB POLRI

KESIAPAN SATUAN BRIMOB POLRI DALAM MEMBERIKAN BACK-UP KEKUATAN PADA SATUAN WILAYAH DALAM PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 DAN PENJABARAN KEBIJAKAN KAPOLRI DI BIDANG OPERASIONAL PADA LINGKUNGAN KORBRIMOB POLRI

PENDAHULUAN

Korbrimob Polri yang merupakan bagian integral dari Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu unsur pelaksana utama pada tingkat Mabes Polri berada dibawah Kapolri, sedangkan Satuan Brimob Polda sebagai unsur pelaksana pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
Sebagai fungsi operasional Kepolisian, Korbrimob merupakan salah satu unsur pelaksana utama Polri yang bertugas membina kemampuan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri dalam menanggulangi gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, Kejahatan terorganisir menggunakan senjata api, Bom, bahan Kimia, Biologi dan Radioaktif guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas – tugas lain yang dibebankan kepadanya.

DSCN6286

GAG Pulau (3)

5

postur lagi (1)

S8
Peran Brimob dilaksanakan antara lain dengan: berperan untuk Membantu fungsi kepolisian lainnya , berperan untuk Melengkapi dalam Operasi Kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama degan fungsi Kepolisian lainnya, berperan untuk Melindungi anggota Kepolisian demikian juga masyarakat yang sedang mendapat ancaman, berperan untuk Memperkuat fungsi Kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas operasi, serta berperan untuk Menggantikan tugas Kepolisian pada satuan kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang berkadar tinggi.
Sebagai sebuah gambaran terkait kesiapan Satuan Brimob Polri dalam memberikan back-up kekuatan pada satuan wilayah dalam pengamanan Pemilu tahun 2014 dan penjabaran kebijakan Kapolri di bidang operasional pada lingkungan Korbrimob Polri dapat dijelaskan kedalam 6 poin sebagai berikut :
1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI KORBRIMOB POLRI DALAM MENDUKUNG PENGAMANAN PEMILU 2014
Implementasi penjabaran Kebijakan Kapolri di lingkungan Korps Brimob Polri dan satuan Brimob Polda terhadap kesiapan pengamanan pemilu tahun 2014 dan menjaga netralitas Polri pada setiap tahapan Pemilu 2014 dilaksanakan melalui kesiapan personel pengamanan, kesiapan anggaran dan sarpras, kesiapan operasional, kesiapan pengamanan masyarakat dan kesiapan penyelenggara rangkaian pemilu itu sendiri dilakukan dengan :
Menyiapkan Database peta kerawanan dan konflik sosial secara lengkap dan up to date yang dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam merumuskan pola tindak dan antisipasi setiap gangguan kamtibmas yang muncul yang diimplementasikan dengan menyusun dan membuat Data Base peta potensi dan kerawanan konflik sosial di Indonesia.
Korps Brimob Polri menyiapkan 2/3 kekuatan sebagai kekuatan inti dan cadangan dengan didukung , sarpras ( Alut , Alsus, Alkung ) , Cara Bertindak, SOP dan dukungan anggaran memadai untuk menghadapi situasi aman , insidentil dan kontijensi guna memelihara netralitas dalam penyelenggaraan Pengamanan Pemilu 2014.
Menyusun rencana fungsi dan SOP Korps Brimob Polri dalam Operasi Mantap Brata 2014 sebagai Satuan Tugas Pusat III/ Brimob yang terdiri dari : Subsatgas Jibom, Wanteror, SAR , PHH, Anti Anarkhis, termasuk menyiapkan dan menyusun rencana pelibatan kekuatan brimob dalam satgas Pam Capres dan Cawapres 2014 ; baik berupa kesiapan Sarpras serta Dukungan Anggaran guna mendukung pelaksanaan pengamanan Pemilu yang dimulai dengan menginventarisir Sarpras yang akan digunakan Pam Pemilu 2014, merumuskan kesiapan Dukungan anggaran Pam Pemilu 2014.

2. MEKANISME DAN PROSEDUR PENGGUNAAN KEKUATAN BRIMOB POLRI

DSC_8154

DSC08127

GAMBIR 16

Proses pergeseran pasukan sebagai bagian dari kegiatan mobilisassi kekuatan Brimob baik yang berasal dalam satu Zona maupun antar Zona termasuk penggunaan kekuaatan dari Satuan Cadangan Pusat / Satcadpus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan : kepada aspek skala prioritas yang dilihat dari dimensi dan dampak dari suatu gangguan kemanan yang muncul di suatu daerah ; aspek mekanisme pergeran pasukan sebagai satu kesatuan dalam formasi ikatan, kemampuan ,kebutuhan alat , sarana angkutan ; aspek Komando dan pengendalian dan terakhir adalah dengan mempertimbangkan kesiapan dukungan Administrasi dan Logistik.
Tata cara pemberian bantuan perkuatan keada Satuan Kewilayahan : Prioritas I ; Kasatwil meminta bantuan perkuatan Satuan Brimob sesuai dengan tupoksiran Brimob secara tertulis kepada Kapolda setempat diikuti dengan Kapolda setempat secara tertulis membuat Nota Dinas untuk Kasat Brimob Polda setempat dalam rangka bantuan perkuatan Brimob ; Kasat Brimob Polda setempat menyiapkan personil, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsi Brimob yang dibutuhkan dalam rangka bantuan perkuatan Satuan Kewilayahan, dalam pelaksanaan tugas dilapangan Kasatwil setempat bertanggung jawab penuh atas penggunaan kekuatan Brimob Polda setempat.
Prioritas II ; Kapolda setempat dapat meminta tambahan bantuan perkuatan pasukan Brimob berdasarkan penilaian perkembangan situasi dibutuhkan, dengan mekanisme dimulai dari permohonan bantuan perkuatan yang diajukkan oleh Kapolda setempat kepada Kapolri dengan tembusan kepada Kapolda terdekat dalam satu Rayon, setelah Kapolri menyetujui adanya pergeseran pasukan Brimob dan pemberian perkuatan dari Polda terdekat dalam satu Rayon, maka Kapolda terdekat dan Kasat Brimob terdekat menyiapkan rencana pergeseran pasukan, dalam pelaksanaan tugas dilapangan Kasatwil setempat bertanggung jawab penuh atas penggunaan kekuatan Brimob Polda terdekat.
PRIORITAS III ; Kapolda setempat dapat meminta tambahan bantuan perkuatan dari jajaran SATCADPUS :Korps Brimob Polri berdasarkan penilaian perkembangan situasi memang mendesak dibutuhkan, dengan mekanisme yang dimulai dari permohonan bantuan perkuatan yang diajukkan oleh Kapolda setempat kepada Kapolri dengan tembusan kepada Kakorbrimob Polri, setelah Kapolri menyetujui adanya pergeseran pasukan dari jajaran Mako Korps Brimob Polri, maka Kapolda setempat dan Kasat Brimob Polda menyiakan proses penerimaan pasukan termasuk memberikan / mengirimkan perkiraan Intelijen terakhir dan Analisa Daerah Operasi ( ADO ) kepada Kakorbrimob Polri
Tindak lanjut Kakorbrimob Polri adalah menyiapkan personil, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsi Brimob yang dibutuhkan dalam rangka bantuan perkuatan Satuan Kewilayahan dengan catatan bahwa dalam pelaksanaan tugas dilapangan Kapolda setempat bertanggung jawab penuh atas penggunaan kekuatan Jajaran Satcadpus dari Korps Brimob Polri
lomba fotografi 3

DSC_0011
Tata cara pergerakan pasukan dalam ikatan satuan pasukan dalam melaksanakan tugas meliputi perkuatan adalah 1 Subden PHH dengan Jumlah 100 ( seratus ) personil berikut alsus yang dibutuhkan, namun untuk kebutuhan perkuatan pasukan lebih dari satu Subden PHH maka para Kepala Detasemen atau salah seorang Pamen yang dianggap cakap harus memimpin pasukan secara langsung
Komando dan pengendalian atas penggunaan kekuatan Korps Brimob Polri dalam menghadapi situasi krisis di suatu wilayah hukum menjadi tanggung jawab penuh Kasatwil setempat dengan dukungan administrasi dan logistik disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3. SYSTEM RAYONISASI SATUAN BRIMOB POLDA DAN TAHAPAN PELAKSAAN PERGESERAN KEKUATAN BRIMOB POLDA
Wilayah tanggung jawab penugasan dan lingkup bantuan perkuatan antara Korps Brimob Polri dengan jajaran Satbrimob Polda kepada Satuan kewilayahan disusun berdasarkan konsep Rayonisasi
Konsep Rayonisasi dilakukan dalam rangka memudahkan mobilisasi pergeseran pasukan sekaligus untuk meningkatkan response time Polri, secara garis besar konsep Rayonisasi dijelaskan sebagai bantuan perkuatan dari Polda terdekat sebelum Satuan Cadangan Pusat ( Satcadpus) dari Korps Brimob Polri datang dan memberikan bantuan dalam melakukan tindakan Kepolisian.
Kekuatan Korps Brimob Polri pada saat diperlukan terbagi ke dalam rayon sebagai berikut :
a. Rayon I ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Sumut ( Medan ) yang meliputi Wilayah Hukum sebagai berikut : Polda NAD, Polda Sumut, Polda Sumbar, Polda Riau; Polda Kepri.
b. Rayon II ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Sumsel ( Palembang ) yang meliputi wilayah hukum sebagai berikut : Polda Sumsel, Polda Babel; Polda Bengkulu; Polda Jambi: Polda Lampung.
c. Rayon III ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Metro Jaya ( Jakarta ) yang meliputi Wilayah Hukum sebagai berikut : Polda Metrojaya, Polda Banten dan Polda Jabar;
d. Rayon IV ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Jawa Timur ( Surabaya) yang meliputi Wilayah Hukum sebagai berikut : Polda Jateng; Polda DIY, Polda Jatim, Polda Bali, Polda NTB , Polda NTT dan perkuatan Pusdik Brimob di Watukosek Jawa Timur.
e. Rayon V ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Kaltim ( Balikpapan ) meliputi wilayah hukum sebagai berikut : Polda Kalbar, Polda Kalteng, Polda Kaltim , Polda Kalsel.
f. Rayon VI ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Sulsel ( Maksar ) meliputi wilayah hukum sebagai berikut : Polda Sulut, Polda Gorontalo, Polda Sulsel, Polda Sulteng dan Polda Sultra.
g. Rayon VII ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Kaltim ( Balikpapan ) meliputi wilayah hukum sebagai berikut : Polda Kaltim, Polda Kalbar, Polda Kalteng, Polda Kalsel.
h. Rayon VII ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Papua ( Jayapura ) meliputi wilayah hukum sebagai berikut : Polda Papua, Polda Maluku dan Polda Maluku Utara.
i. Satuan Cadangan Pusat ( SATCADPUS) ; dari jajaran Mako Korps Brimob Polri yang berkedudukan di Kelapa Dua Depok dan Kedung Halang Bogor dalam pelaksanaan tugas menghadapi situasi insidentil maupun kontijensi memberikan bantuan perkuatan kepada Rayon I s.d. VII sesuai dengan tugas , fungsi dan peran Brimob dengan mempersipakan personil, peralatan dan perlengkapan dari jajaran : Mako Korps Brimob Polri; Satuan I Gegana, Satuan II Pelopor, Satuan III Pelopor, Satuan IV Demlat.
Pelaksanaan tugas bagi personil jajaran Mako Korps Brimob Polri dapat diperbantukan kepada Satuan Kewilayahan Polda maupun Satker dalam lingkup Mabes Polri sesuai dengan dimensi dan kadar ancaman yang dihadapi, dengan lama penugasan maksimal enam (06) bulan dan selanjutnya diadakan pergantian personil.
4. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN
Sebagai suatu konsep tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian khususnya dalam rangka pengamanan pelaksaan rangkaian Pemilu tahun 2014 prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yang menjadi pertimbangan oleh setiap Kasatwil dalam menggunakan perkuatan pasukan Brimob diharuskan berpedoman kepada :
Legalitas yang berarti bahwa semua penugasan yang dilakukan oleh Korps Brimob Polri harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
Nessesitas yang berarti bahwa penugasan yang dilakukan oleh Korps brimob polri memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
Proporsionalitas yang berarti bahwa penugasan yang dilakukan oleh Korps brimob polri harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon yang dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban penderitaan yang berlebihan;
Preventif yang berarti bahwa tindakan Kepolisian mengutamakan pencegahan dilakukan dengan pertimbangan yang reasonable / masuk akal yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

5. PELAKSANAAN LATIHAN TAHAP VI PENANGGULANGAN TINDAKAN ANARKHIS
Mewujudkan sosok Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang patuh hukum, mahir, terpuji dan dipercaya masyarakat, maka personel Brimob dan Polri pada umumnya, dituntut untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien di dalam pelaksanaan pengamanan pemilihan umum tahun 2014, sehingga perlu adanya pelatihan yang terencana dan terorganisasi.
Bentuk , konsep , skenario dan materi latihan terkait tahap VI penanggulangan tindakan anarkhis sebagaimana yang dimaksud dalam Protap 01 /X/2010 telah disosialisasikan melalui suatu peragaan yang melibatkan unsur preventive, preemptive dan repressive pada Apel Kasatwil pada tahun 2013 yang lalu.
Korps Brimob Polri sendiri telah memberikan dan menyebarluaskan materi latihan yang dimaksud baik berupa soft copy dan hard copy kepada jajaran Satuan Brimob Polda agar dapat dilatihkan secara bersama –sama dengan Satuan Kewilayahan setempat guna menunjang kesiapan Pengamanan Pemilihan Umum tahun 2014 sehingga dapat berjalan tertib, aman dan lancar serta terlaksana secara berhasil guna dan berdaya guna.

SAM_0939

6. PENJABARAN KEBIJAKAN KAPOLRI DI LINGKUNGAN KORBRIMOB POLRI DAN SATUAN BRIGADE MOBIL POLDA
Implementasi strategi kebijakan Korps Brimob Polri sebagai penjabaran kebijakan Kapolri tentang penguatan fungsi kepolisian guna mewujudkan keamanan dalam negeri dalam rangka mendukung pembangunan nasional adalah tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis dan harapan / tuntutan masyarakat yang semakin berkembang terhadap akuntabilitas Polri selaku garda terdepan penegakkan hukum di Indonesia.
Strategi yang dilakukan oleh Korps Brimob Polri dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman laten yang mengendap pada aspek-aspek Astagatra, Geografi, Demografi, Sumber Daya Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam, merupakan upaya yang dikonsepsikan sejak dini, mulai dari upaya-upaya yang berskala pre-emptif, preventif, hingga upaya-upaya yang berskala represif dalam format tugas , fungsi , peran dan kemampuan yang dimiliki oleh Korps Brimob Polri, dimana upaya pre-emptif ditujukan untuk menanggulangi akar-akar dan potensi kejahatan dan ketidaktertiban (Potensi Gangguan), upaya-upaya preventif ditujukan untuk mencegah Ambang Gangguan / AG berkembang menjadi Gangguan Nyata (GN), sementara upaya-upaya penegakan hukum ditujukan untuk menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Mencermati tantangan aktual yang sedang dan akan dihadapi, Kapolri telah menetapkan 12 ( dua belas ) program prioritas sebagai berikut :
1. Pengamanan Pemilu 2014
2. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus korupsi
3. Meningkatkan penanggulangan terorisme
4. Penguatan integritas seluruh personil Polri
5. Penguatan pemeliharaan Kamtibmas
6. Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol
7. Penguatan kejasama lintas lembaga
8. Pengembangan sistem pembinaan personil
9. Peningkatan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan
10. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan Polri
11. Penguatan sistem pengawasan
12. Penguatan institusi dalam rangka merealisasikan visi dan misi Polri
Program-program yang meniadi prioritas tersebut dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode waktu secara berkelanjutan dan berkesinambungan, dengan maksud agar dapat diukur dan diuji pencapaian dan perkembangan yang telah dilakukan, adapun rincian sebagai berikut : tahap Kesatu (bulan November 2013-Januari 2014) ; tahap Kedua (tahun 2014) ; tahap Ketiga (tahun 2015), dalam prakteknya terdapat pengkhususan / fokus berupa pengutamaan kepada :
1. Kesiapan pengamanan Pemilu tahun 2014 & menjaga netralitas Polri pada setiap tahapan Pemilu 2014 melalui kesiapan personel pengamanan, kesiapan anggaran & sarpras, kesiapan operasional terhadap kesiapan kegiatan masyarakat & kesiapan penyelenggara Pemilu, yang dilaksanakan melalui kesiapan personel pengamanan, kesiapan anggaran dan sarpras, kesiapan operasional, kesiapan pengamanan masyarakat dan kesiapan penyelenggara rangkaian pemilu itu sendiri dilakukan dengan berupa adanya kesiapan Database peta kerawanan dan konflik sosial secara lengkap dan up to date yang dapat digunakan secara efisien dan efektif bagi 2/3 kekuatan Brimob Polri sebagai kekuatan inti dan cadangan dengan didukung , sarpras ( Alut , Alsus, Alkung ), Cara Bertindak, SOP dan dukungan anggaran memadai untuk menghadapi situasi aman , insidentil dan kontijensi guna memelihara netralitas dalam penyelenggaraan pengamanan Pemilu 2014.
2. Tergelarnya anggota Polri pada saat dibutuhkan di setiap kegiatan masyarakat, sehingga keberadaanya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dengan kedepankan Bhabinkamtibmas dan optimalkan kegiatan turjawali dilaksanakan dengan :
a. Menyiapkan/ menjadikan setiap Markas Brimob sebagai pusat early warning dan early detection potensi gangguan kamtibmas bagi lingkungan sekitar dan menjadikan setiap anggota Brimob Polri mitra masyarakat dalam memecahkan masalah Kamtibmas di lingkungan tempat tinggalnya diikuti dengan tahapan kegiatan yang dimulai dengan pelaksanakan sosialisasi perubahan culture set dan mind set Brimob menjadi pelayan terbaik dalam harkamtibmas;
b. Merumuskan/ menyusun konsep pemberdayaan personil Brimob sebagai agent early warning dan early detection untuk lingkungan sekitarnya.
c. Melaksanakan pilot project program (percontohan) konsep pemberdayaan personil Brimob sebagai agent early warning dan early detection untuk lingkungan sekitarnya dan evaluasi untuk selajutnya
d. Mereplikasi pencapaian pelaksanaan pilot project program ( percontohan ) konsep pemberdayaan personil Brimob sebagai agent early warning dan early detection untuk lingkungan sekitarnya.
3. Pengungkapan kasus-kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat (premanisme, kejahatan jalanan, perjudian) & kejahatan terorisme, korupsi, narkoba dilaksanakan dengan :
a. Menyiapkan/ Menjadikan Korps Brimob sebagai satuan pamungkas Polri yang disiapkan menghadapi Kejahatan berkadar ancaman tinggi yang memiliki pola pembinaan dan penggunaan kekuatan secara optimal.
b. Mengoptimalkan peran Brimob Polri dalam membantu, melengkapi , melindungi, memperkuat dan menggantikan Satuan kewilayahan guna pengungkapan Kasus-kasus kejahatan berintensitas tinggi : dengan melakukan analisa dan pembaharuan piranti lunak yang dimiliki dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Brimob, termasuk penyusunan CB taktis dan Teknis yang belum diatur secara tertulis dalam beberapa produk hukum yang ada.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas anggota, baik dengan meningkatkan pengendalian diri setiap individu melalui pengawasan fungsi (waskat) & was internal/ eksternal, dilaksanakan dengan :
a. Menjadikan Korps Brimob Polri sebagai organisasi yang memiliki akuntabilitas , mampu bekerja secara profesional dan patuh hukum.
b. Membangun akuntabilitas tindakan kepolisian yang dilakukan melalui SMS / Hotline Sevice pimpinan Satuan di jajaran Korps Brimob Polri untuk menampung pengaduan, keluhan dan masukkan masyarakat.
c. Menyempurnakan efektivitas kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tupoksi Korps Brimob Polri, baik secara internal maupun eksternal.
d. Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur pengawasan internal Korps Brimob Polri melalui sosialisasi dan pelatihan, berupa membuat pakta integritas kinerja bagi setiap pimpinan satuan dalam jajaran Korps Brimob Polri, pendekatan punish and reward terhadap aspek perilaku ,kinerja dan disiplin anggota Korps Brimob Polri
e. Mengefektifkan mekanisme pengawasan eksternal pada pelaksanaan Tupoksi dan Peran Korps Brimob Polri bekerjasama dengan instansi pemerintah dan potensi masyarakat

PENUTUP
Demikian naskah kesiapan Satuan Brimob Polri dalam memberikan back-up kekuatan pada satuan wilayah dalam pengamanan Pemilu tahun 2014 dan penjabaran kebijakan Kapolri di bidang operasional pada lingkungan Korbrimob Polri dibuat sebagai sebuah gambaran bagi seluruh peserta Rapim TNI dan Polri than 2013 tentang kesiapan jajaran Korps Brimob Polri untk mengamankan Pemilu tahun 2014 dalam sosok Polri yang penolong, melayani , melindungi dan mengayomi masyarakat sebagai sahabat yang kehadirannya mampu memberikan suasana aman , tentram dan damai.

CARA PRAKTIS MEMBUAT PENILAIAN MANAJEMEN KEAMANAN PADA FASILITAS UMUM

MANAJEMEN INDUSTRIAL SECURITY DI PLAZA JAMBU 2 BOGOR

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Bogor sebagai daerah penyangga Ibukota Jakarta , merupakan wilayah yang semakin padat dan dan sesak dengan pembangunan, berbagai sarana dan prasarana, mulai dari sarana pendidikan, hiburan, jasa, pemerintahan, perumahan dan lain-lain. Salah satu fasilitas umum yang banyak dikunjungi baik oleh masyarakat kota Bogor maupun masyarakat lain , adalah pusat-pusat perbelanjaan , karena adanya anggapan bahwa pusat perbelanjaan di Bogor cukup lengkap dan besar, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjunginya, baik untuk kepentingan belanja maupun hanya sekedar untuk berjalan-jalan.
Salah satu fasilitas umum yang ramai dikunjungi adalah Plaza Jambu 2 Bogor, merupakan salah satu pusat perbelanjaan besar yang terletak di pusat kota dan ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik untuk berbelanja, maupun kegiatan lain seperti pemanfaatan fasilitas internet, warung telekomunikasi, café dan sarana kebugaran.
Saat ini sebagian besar fasilitas ruangan Plaza jambu 2 Bogor dimanfaatkan oleh kelompok usaha perdagangan Ramayana Department Store , menempati areal seluas lk 12 ha, berada di Jl. Ahmad Yani No. 1 Bogor. Diantara 5 lantai dari pusat perbelanjaan ini, lantai 3, 4, 5 disewa dan dimanfaatkan oleh Kelompok Ramayana dan anak perusahaannya , sedangkan lantai yang lain dimanfaatkan untuk perdagangan jasa dan barang milik pengusaha berskala menengah. Plasa Jambu 2 Bogor saat ini memiliki petugas keamanan sebanyak 74 orang yang dikelola dan dibina langsung dibawah manajemen Plaza Jambu 2 sendiri.
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang datang ke Plaza Jambu 2 Bogor maka dibutuhkan situasi yang mendukung terwujudnya hal tersebut, yaitu adanya suasana aman dan tertib. Untuk dapat mewujudkan suasana aman dan tertib ini, dibutuhkan suatu sistim manajemen pengamanan perusahaan yang baik dan terkoordinir dengan baik pula.
Dari uraian di atas timbul pertanyaan, bagaimana pelaksanaan sistim manajemen pengamanan perusahaan yang ada di Plaza Jambu 2 Bogor untuk dapat menciptakan suatu suasana yang aman dan tertib, sehingga mampu mendukung terciptanya pelayanan kepada pelanggan yang datang kesana.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan yang dijadikan sebagai obyek penelitian, adalah bagaimana pelaksanaan Sistim pengamanan yang dilaksanakan di Plaza Jambu 2 Bogor , dengan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi sasaran pengamanan?
2. Bagaimana kelengkapan sarana pengamanan?
3. Bagaimana Pelaksanaan metode pengamanan?

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Industrial Security di Plaza Jambu 2 Bogor dalam menciptakan situasi yang aman dan tertib guna mendukung terlaksananya pelaksanaan kegiatan ekonomi dan perdagangan .

2. Tujuan
Tulisan ini adalah untuk mendapatkan dan mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam maksud penelitian serta ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan yang telah dilakukan dalam menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan di Plaza Jambu 2 Bogor . Dengan harapan hasilnya dapat bermanfaat khususnya bagi manajemen pengamanan perusahaan di Plaza Jambu 2 Bogor

RUANG LINGKUP

Dalam penulisan ini, penulis membatasi pada masalah pelaksanaan sistem pengamanan di Plaza Jambu 2 Bogor

METODE DAN PENDEKATAN

1. Metode
a. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode:
1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Yaitu dengan mempelajari laiteratur-literatur, tulisan-tulisan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.
2) Penelitian Lapangan (Field Researh)
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara, yaitu berusaha memperoleh data tentang penelitian yang dilakukan terhadap responden di lapangan.

b. Metode Analisa Data
Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penulisan ini.

2. Pendekatan
Dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menguraikan tentang data-data yang telah diperoleh dalam melakukan penelitian di lapangan, kemudian menganalisa dan mencari pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan cara berfikir secara deduktif dan induktif

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teoritis.
a. Teori Pilihan rasional
1) Teori Rasional Choice merupakan teori yang lahir dalam pandangan klasik. Sebuah tindakan ilegal atau kejahatan adalah semata-mata pilihan yang rasional yang dibuat setelah mempertimbangkan untung dan rugi dari sebuah kejahatan (potential benefit dan concequences of crime).
2) Bila menggunakan pendekatan Crime Prevention, kejahatan akan muncul berdasarkan pertimbangan OTREP (Opprtunity, Target, Risk, Effort dan Pay Off).
3) Awal munculnya Rasional Choice Teori terkait dengan perspektif klasik. Abad 18, pemikiran tentang kejahatan ,didominasi oleh pakar hukum, misalnya Beccaria, yang menganggap bahwa punishment adalah sarana yang paling efektif untuk mengendalikan kejahatan. Dianggap efektif, karena seseorang telah mempertimbangkan berbagai alternatif dan memilih kejahatan sebagai alternatif. Karena sifatnya rasional, maka kejahatan sudah sepatutnya dihukum
4) Eliminasi Kejahatan dengan mempergunakan cara berpikir Teori Pilihan Rasional :
a) Situasional Crime Prevention : Kejahatan dapat dihindari jika orang-orang yang termotivasi dihilangkan aksesnya untuk mendekati target yang menarik, merupakan tugas polisi ( organ kepolisian khusus ) .
b) General Detterence : Seberapa besar konsekuensi terhadap kejahatan mampu memberikan rasa takut bagi orang-orang yang berpotensial melakukan kejahatan
c) Specific Detterence : Derita akibat penghukuman diharapkan tidak akan terjadi lagi bagi pelaku, sehingga seseorang tidak melakukan kejahatan lagi
d) Incapacitation Strategies : Jika kejahatan sedemikian menariknya, satu-satunya cara untuk mengendalikan perilaku adalah memenjarakan pelaku kejahatan.
b. Routine Activities Theory (Cohen & Felson, 1979)
Dapat dilihat dalam konteks kriminologi dan juga viktimologi, yakni korban dapat terjadi bila ada 3 kondisi sekaligus, yaitu : target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan. Teori ini bersifat umum. Adapun hubungan antara pilihan rasional dengan aktivitas rutin :
1) Suitable target : pilihan ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan ditentukan berdasarkan pada persepsi vulnerabilitas.(seberapa besar kerentanan target, yang paling rentan akan dijadikan sasaran kejahatan)
2) Absence of Capable Guardians : pilihan dipastikan apabila tidak ada pengaman yang memadai. Apabila target dianggap secure, maka pelaku tidak akan mendekati target, dan sebaliknya
3) Motivated Offenders : kejahatan akan lebih ditentukan oleh pelaku-pelaku yang termotivasi.
Apabila bertemu ke-3 variabel ini , berada didalam satu tempat, maka disanalah kejahatan akan terjadi.Penelitian oleh Wilson dan Kelling (1982) dengan teori broken windows atau jendela pecah menyatakan bahwa keberadaan tanda-tanda yang menunjukkan adanya decay (pengabaian), decay (penyimpangan) dan incivilities (ketidakpedulian) seperti bangunan yang diabaikan, lampu jalan yang rusak dan dinding yang penuh coretan grafiti mengundang pelaku kejahatan potensial untuk datang ke lingkungan tersebut.

2. Kerangka Konsepsional
a. Industrial
Istilah industrial merupakan hakekat daripada keadaan, situasi dan kondisi yang berawal dan berakibat pada sesuatu yang dihasilkan oleh suatu industri, pabrik, perusahaan, maupun badan usaha milik negara maupun swasta .
b. Security/ keamanan
Keamanan, berasal dari kata dasar aman yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “tidak merasa takut, gelisah atau khawatir, tenteram, sentosa, lepas atau terhindar dari bahaya, kerusuhan, kekacauan atau perang; tidak ada satupun yang menggelisahkan”.

c. Patroli dan pengawalan
Penugasan 2 orang/lebih petugas degan tujuan tertentu untuk mendatangi suatu tempat/menjelajah suatu daerah yang ada/dapa diperkirakan adanya gangguan ter hadap keamanan dan ketertiban umum
1) Tugas Patroli :
i. meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegaiatan di bidang tugas-tugas Kepolisian yang bersifat preventif dan tindakan represif .
2) Kewajiban Patroli :
i. Menjamin keamanan dan ketertiban umum ,
ii. Mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan,
iii. Melindungi anggota masyarakat baik jiwa, harta, benda. terhadap perbuatan/gangguan/ancaman yang dapat merugikan/membahayakan.
iv. Memberikan bantuan/pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan,
v. Termasuk memberi bantuan kepada instansi pemerintah yg memerlukan.

d. Manajemen
Pengertian dari Manajemen Pengamanan Industri yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap upaya pengamanan lingkungan perusahaan/industri yang dapat mendukung produktifitas suatu perusahaan.

e. Pengawalan :
Untuk menyelenggarakan penghantaran, perlindungan & pengamanan terhadap barang atau dokumen dan orang yang dilakukan oleh suatu pasukan/satuan, baik dalam jumlah besar atau kecil untuk diserahkan/dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain.

BAB III
SITUASI UMUM DAN SISTIM PENGAMANAN PLAZA JAMBU 2 BOGOR

1. Situasi Umum

Plaza Jambu 2 Bogor berada di kota Bogor terletak di jalan Ahmad Yani 1 yang merupakan pusat perbelanjaan, dengan kondisi:
a. Mempunyai fasilitas perbelanjaan seperti restaurant, cafe, warung internet (warnet), video game, dan lain lain.
b. Luas Areal Plaza Jambu 2 Bogor seluas 12 Ha
c. Bangunan, terdiri dari gedung dengan tinggi 5 ( lima ) lantai, termasuk basement dan roof
d. Jumlah karyawan sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima ) orang yang bertugas di masing-masing bagian/departemen.

2. Kondisi Pengamanan
Plaza Jambu 2 Bogor dilengkapi dengan bagian keamanan yang merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Sistim pengamanannya dikenal sebagai Security Plaza Jambu 2 Bogor, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menciptakan situasi keamanan dan ketertiban umum di lingkungan Plaza Jambu 2 Bogor.
a. Sistem Keamanan oleh manusia (Satpam)
1) Program Latihan
a) Dilakukan pemberian pelatihan Satpam bekerjasama dengan kepolisian.
b) Pelatihan tentang etiket, penanganan complaint, investigasi, interogasi, identifikasi, pelaporan, penanganan TKP, yang diajarkan oleh security manager.

2) Sarana dan prasarana:
a) Untuk kesiapan satpam dalam pelaksanaan tugas dilengkapi dengan HT, Metal detector,tameng PHH, tongkat, borgol, sangkur.
b) Pakaian yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dimana ditempatkan, antara lain:
(1) Pengamanan terbuka, yang dilaksanakan di Plaza jambu 2 Bogor, yaitu di area parkir, keluar masuk karyawan dan pengunjung, dan di pertokoan, dengan menggunakan pakaian seragam Satpam putih biru, dengan kartu identitas diri.
(2) Pengamanan tertutup dilaksanakan dengan menggunakan pakaian safari dengan identitas diri, di bagian dalam pertokoan.
Tabel 1
Data kondisi perlengkapan Tugas yang dipergunakan
No Jenis Alat Kondisi Jumlah Ket
Baik RR RB
1 Borgol 72 — — 72
2 HT 10 — — 10
3 Senter 2 — — 2
4 Tongkat Polri 72 — — 72
5 Pesawat telepon 1 — — 1
6 Sangkur 72 — — 72
Sumber data: Manajer security Plaza Jambu 2 Bogor.

3) Jumlah satuan pengamanan
Jumlah satuan pengamanan untuk mendukung keamanan di Plaza Jambu 2 Bogor , dengan kekuatan personel, terdiri dari 74 Orang yang terdiri dari 70 orang satpam, 1 orang Komandan team jaga , 1 orang Komandan regu dan 1 orang petugas administrasi dan 1 orang sebagai Chief security.

4) Pembagian shift
Pembagian tugas satpam dilakukan agar pelaksanaan tugas satpam dapat berjalan dengan tertib, serta dapat mengefektifkan pengawasan dan pengendalian. Pembagian shift dibagi menjadi 3 (tiga) shift, dengan pembagian sebagai berikut :
a) shift pagi = jam 08.00 s/d 16.00
b) Shift sore = jam 14.00 s/d 22.00
c) Shift malam = jam 21.00 s/d 08.00

5) Pembagian tugas
a) Tugas Posko
b) Tugas di pos penjagaan
c) Tugas lantai pertokoan
d) Tugas parkir

b. Sistim keamanan elektronik
Peralatan electronik yang digunakan adalah berupa sensor magnetik, yang terdapat di konter-konter tertentu. Sensor magnetik ini diletakkan pada barang-barang dagangan, dan akan bekerja apabila barang tersebut keluar dari konter secara tidak sah (terjadi upaya pencurian), dan pada saat melewati pintu yang menggunakan sensor, akan mengeluarkan bunyi sebagai tanda peringatan.
Peralatan lain yang digunakan adalah sarana parkir yang menggunakan komputer, sehingga semua kendaraan yang masuk dan keluar Plaza Jambu 2 Bogor, dapat terdata dengan baik.

Tabel 2
Data kondisi perlengkapan Tugas yang dipergunakan

No Jenis Peralatan Jumlah Keterangan
1 Alarm bahaya kebakaran 55 Di dalam gedung
2 Komputer Parkir 3 Pintu keluar-masuk kend.
3 Sensor Magnetik 10 Di konter tertentu
Sumber data: Manajer security Plaza Jambu 2 Bogor.

3. Kondisi Keamanan
Sistem kemanan Plaza Jambu 2 Bogor, memiliki satuan pengamanan dan fasilitas keamanan yang memenuhi standar pengamanan, sehingga setidak-tidaknya dapat mencegah serta mengatasi adanya kasus tindak pidana dan kasus lainnya, seperti bahaya kebakaran, bencana alam dan sebagainya yang dapat merugikan Plaza Jambu 2 Bogor Hasil pengumpulan data di lapangan tentang kasus menonjol yang ditangani serta menjadi perhatian khusus adalah kasus sebagai berikut :

Tabel 3
Data kasus Kriminal Tahun 2005 (1 tahun)

No. Jenis Kriminalitas Jumlah
1 Pencurian biasa 6 kasus (pencurian HP )
2 Penyalahgunaan Narkoba 1 Kasus
3 Penyakit masyarakat ( PSK ) 70 kasus
4 Kebakaran Nihil
5 Pencurian dengan pemberatan 4 Kasus
6 Penganiayaan ringan 2 Kasus
Sumber data: Manajer Security Plaza Jambu 2 Bogor

Dari data tersebut di atas, yang terungkap oleh petugas security atau tertangkap tangan dapat dilihat dalam data di bawah ini:

Tabel 4
Data kasus yang diungkap oleh intern Plaza Jambu 2 Bogor (Satpam) selama satu tahun

Tahun CT CC Keterangan
2005 83 81 2 belum terungkap
Sumber data: Manajer Security Plaza Jambu 2 Bogor

Tabel 5
Data Kasus Pencurian yang di proses oleh intern Plaza Jambu 2 Bogor
Selama 1 tahun (tahun 2005)

No. Jenis Jumlah Keterangan
1 Pencurian biasa ( Hp ) 6 kasus Pelaku umumnya pengunjung/pegawai Plaza Jambu 2 Bogor Diproses Security
2 Pencurian dengan pemberatan 4 kasus
3 Pencurian degan kekerasan Nihil
Jumlah
Sumber data: Manajer security Plaza Jambu 2 Bogor

Tabel 6
Data kasus tindak pidana yang dilaporkan kepada Polri
Selama tahun 2005

No. Jenis Jumlah Keterangan
1 Pencurian 6 kasus Untuk kasus penyakit masyarakat (PSK ) sebagian besar diselesaikan dengan surat pernyataan untuk tidak beroperasi di lokasi jambu 2 kembali
2 Penyalahgunaan Narkoba 1 kasus
3 Pencurian dgn kekerasan nihil
Jumlah 7 kasus
Sumber data: Manajer security Plaza Jambu 2 Bogor

Dari data-data hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Terhadap Kasus tindak pidana yang terjadi, jika pelakunya orang dalam/ karyawan Plaza Jambu 2 Bogor, maka dilakukan interogasi oleh security kemudian terhadap pelakunya dilakukan pemutusan hubungan kerja, untuk menjaga nama baik Plaza Jambu 2 Bogor, sebaliknya jika pelakunya adalah pengunjung maka akan diserahkan kepada polri. Dalam tabel 5 dan 6 terlihat bahwa perkara ditangani secara intern oleh Plaza Jambu 2 Bogor , sedangkan kasus lain diserahkan kepada Polri untuk tindak lanjut penyidikan.
2. Selain kasus tertangkap tangan, terdapat bebrapa kasus yang belum diketahui tersangkanya yang dilaporkan kepada Polri.
3. Pada umumnya tindak pidana yang terjadi adalah berupa kasus pencurian sedangkan kasus penyalahgunaan narkoba hanya terjadi 1 (satu ) kali.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGAMANAN

1. Sasaran Pengamanan.
Dalam kegiatan pengamanan yang dilaksanakan di Plaza Jambu 2 Bogor, yang menjadi sasaran dari pengamanan adalah:
a. Pimpinan dan karyawan
Terlaksananya suatu kegiatan ditentukan oleh unsur-unsur yang ada di dalam suatu rangkaian kegiatan tersebut, yaitu pemimpin dan yang dipimpin / pelaksana/pegawai. Dalam rangka menjaga kelancaran dan produktifitas dari kegiatan di Plaza Jambu 2 Bogor maka pimpinan dan karyawan menjadi sasaran kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengaman Plaza Jambu 2 Bogor sehingga diharapkan dengan adanya rasa aman bagi pimpinan dan karyawan, produktifitas kerja Plaza Jambu 2 Bogor dapat berjalan dengan baik, sehingga perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya.
b. Proses Kegiatan dan customer
Hal lain disamping pimpinan dan karyawan, yang penting mendapat pengamanan dari satuan pengaman Plaza Jambu 2 Bogor adalah proses kegiatan dan pelanggan. Dalam proses kegiatan, dibutuhkan suatu situasi dan kondisi yang aman dan tertib serta terhindar dari gangguan, baik berupa tindakan kriminalitas, kebakaran dan hal lainnya yang dapat mengganggu kelancaran proses produksi dan pengamanan juga dilakukan untuk menciptakan kenyamanan kepada pelanggan dalam kegiatan mereka pada saat melakukan perbelanjaan Plaza Jambu 2 Bogor
c. Kawasan Plaza Jambu 2 Bogor beserta assetnya.
Masyarakat yang mengunjungi suatu tempat/pusat perbelanjaan, akan melihat situasi dan kondisi dari tempat yang akan dikunjungi. Mereka akan memilih tempat yang dianggap aman dan nyaman bagi dirinya pada saat melakukan aktivitasnya di tempat tersebut. Untuk itu satuan pengaman di Plaza Jambu 2 Bogor harus berusaha untuk menjaga dan menciptakan suasana aman di kawasan Plaza Jambu 2 Bogor sehingga para pelanggan merasa aman jika datang ke Plaza Jambu 2 Bogor dan melakukan aktivitasnya dengan tenang.
Disamping menjaga kawasan Plaza Jambu 2 Bogor dengan tujuan menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pelanggan, satuan pengaman juga bertugas mengamankan asset yang dimiliki perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan. Dengan terjaganya asset yang dimiliki, hal ini berarti mengurangi kerugian-kerugian yang timbul, sehingga produktivitas Plaza Jambu 2 Bogor dapat terus berjalan dengan baik.
Pengamanan terhadap asset yang dimiliki Plaza Jambu 2 Bogor, bukan hanya terhadap faktor dari luar saja, termasuk terhadap kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh pegawai dari Plaza Jambu 2 Bogor itu sendiri. Untuk mencegah hal ini maka satuan pengaman melakukan pemeriksaan terhadap pegawai pada waktu masuk dan pulang kerja.
2. Metode Pengamanan
Peranan satpam Plaza Jambu 2 Bogor adalah mencegah dan menanggulangi setiap bentuk ancaman dan gangguan yang akan mempengaruhi produktivitas kerja, untuk itu setiap anggota satuan pengaman dilatih untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Tindakan menghadapi adanya tanda-tanda yang mencurigakan
b. Tindakan menghadapi terjadinya pelanggaran dan kejahatan
c. Tindakan menghadapi kejadian kebakaran
d. Tindakan dalam menangani kerusuhan, demonstrasi ,dan huru-hara.
Metode pengamanan yang digunakan dalam upaya mengamankan Plaza Jambu 2 Bogor adalah dengan metode:

a. Preventif
Upaya preventif atau pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum adanya suatu kejadian, yang bertujuan menghindari/menekan kemungkinan timbulnya suatu peristiwa yang tidak diharapkan/merugikan perusahaan.

Upaya preventif dilaksanakan dengan cara melakukan tindakan:
1) Deteksi dini
Diteksi dini dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya sutu kejahatan atau pelanggaran. Upaya deteksi dini ini dilakukan dengan menggunakan peralatan sebagai berikut :
Sensor Magnetik
Sensor magnetik merupakan alat deteksi (detektor), yang diletakkan pada suatu barang, yang akan aktif apabila barang tersebut dikeluarkan dari konter tanpa sepengetahuan penjual (pencurian), karena terdapat alat penditeksi di pintu-pintu konter yang akan memberikan tanda peringatan berupa bunyi alarm. Sensor magnetik ini hanya terdapat di konter-konter tertentu.
2) Pengamanan umum
Pengamanan umum yang dilakukan oleh Plaza Jambu 2 Bogor, dilakukan dengan membangun sarana pengamanan secara umum, berupa:
a) Pemagaran kawasan Plaza Jambu 2 Bogor
Untuk melindungi Plaza Jambu 2 Bogor dari gangguan yang mungkin timbul dari luar area Plaza Jambu 2 Bogor ,maka dibangun pagar disekitar kawasan Plaza Jambu 2 Bogor. Disamping melindungi terhadap kemungkinan gangguan dari luar, pemagaran ini juga membuat jalan keluar masuk ke kawasan Plaza Jambu 2 Bogor hanya dapat melalui pintu-pintu tertentu, sehingga memudahkan pengawasan dalam kegiatan pengamanan.
b) Tempat parkir
Penyediaan sarana parkir yang luas, akan dapat menampung banyak kendaraan dari pengunjung. Dengan demikian pengunjung tidak perlu memarkir kendaraan di luar kawasan Plaza Jambu 2 Bogor, sehingga keamanan kendaraan dapat lebih terjamin, dan pengunjung merasa aman karena kendaraan mereka berada di tempat yang diawasi.

c) Penerangan
Sistim penerangan yang ada di Plaza Jambu 2 Bogor ,dibangun untuk dapat menerangi Plaza Jambu 2 Bogor di malam hari, sehingga memudahkan pengawasan bagi satuan pengaman. Sistim penerangan dibangun dengan menitik beratkan pada tempat-tempat yang dianggap rawan dan pada daerah-daerah yang penting, antara lain bangunan, pintu keluar dan masuk dan pada pos-pos penjagaan.
d) Pengamanan pintu keluar dan masuk
Pintu keluar masuk kendaraan ke kawasan Plaza Jambu 2 Bogor terdapat di 3 titik, yang memiliki sistim keamanan dengan menggunakan sistim komputerisasi. Pada saat kendaraan masuk akan didata dan pada saat keluar akan didata kembali, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas berupa pencurian kendaraan

3) Pengamanan khusus
a) Pengaturan penjagaan
Pengaturan dan pengendalian tugas satuan pengaman dalam hal penjagaan sehari-hari dilaksanakan secara terus-menerus selama 1×24 jam, dengan pembagian waktu jaga yang dibagi menjadi tiga shift, shift I selama 8 (delapan) jam, shift II selama 8 (delapan) jam dan shift III selama 11 (sebelas) jam. Masing-masing shift beranggotakan 20 (dua puluh ) orang anggota satuan pengaman.
b) Pos-pos penjagaan
Pos penjagaan di dalam kegiatan pengamanan Plaza Jambu 2 Bogor berupa pos tetap dan tidak tetap. Pos tetap dipusatkan di lantai III gedung A, sedangkan pos tidak tetap terdapat di setiap lantai, dimana terdapat 1 (satu) orang satuan pengaman di setiap lantai yang bertugas mengawasi dan menjaga keamanan di setiap lantai. Selain di setiap lantai, juga terdapat pos-pos di tempat parkir.

c) Komunikasi dan sistem alarm
Sistem komunikasi yang digunakan oleh satuan pengaman, yaitu dengan menggunakan telepon dan Handy Talky dalam pelaksanaan dan tugas rutin.
Dalam komunikasi darurat telah terpasang sistem alarm kebakaran, yang akan memberikan alarm/tanda bahaya apabila terdapat kebakaran.
d) Tugas satuan pengaman
Penugasan satuan pengaman, baik di pos utama maupun di pos-pos lain dilakukan secara terjadwal dan dituangkan dalam mutasi. Tugas yang dilakukan oleh satuan pengaman Plaza Jambu 2 Bogor adalah melakukan pengamanan fisik, dengan melakukan kegiatan penjagaan yang diatur dalam 3 (tiga) shift, kegiatan patroli yang dilakukan baik pada saat jam operasional, maupun pada malam hari. Pelaksanaan patroli dilakukan dengan cara jalan kaki. Tugas lain yang diemban oleh satuan pengaman adalah melakukan bimbingan terhadap karyawan.
c. Represif
1) Tindakan administrasi
2) Tindakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
3) Tindakan hukum

BAB V
ANALISA DATA

1. Sistem keamanan
Pelaksanaan sistem keamanan yang dilakukan oleh Plaza Jambu 2 Bogor adalah:

a. Sistem keamanan oleh manusia
Pelaksanaan sistem keamanan oleh manusia yang dilakukan di Plaza Jambu 2 Bogor yang terdiri dari 74( tujuh puluh empat ) orang satpam, dan 28 ( dua puluh delapan ) orang bagian parkir, belum cukup secara kuantitas untuk menghadapi kemungkinan timbulnya ancaman kejahatan, bila dibanding dengan banyaknya karyawan, pelanggan yang datang dan kendaraan yang parkir.
Secara kualitas, walaupun telah mengikuti program pendidikan satpam namun masih diperlukan latihan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Pelatihan tentang etiket, penanganan complain, investigasi, interogasi, pelaporan, penanganan TKP yang diajarkan oleh security manager sudah baik dan berguna untuk membentuk satpam Plaza Jambu 2 Bogor agar dapat memberikan pelayanan dengan etika yang baik kepada setiap pelanggan.
Sistem keamanan yang dilakukan secara terbuka dan tertutup di Plaza Jambu 2 Bogor sudah baik dan dapat secara preventif mencegah bertemunya niat dan kesempatan sehingga tidak timbul kejahatan.
Sistem pembagian shift yang dilakukan belum memenuhi standart suatu regu jaga, yaitu adanya pembagian waktu jaga yang tidak sama antara shift I, II dan III. Sedangkan pembagian tugas yang dilaksanakan, cukup memadai, karena telah dapat mencakup aspek-aspek yang perlu diamankan di Plaza Jambu 2 Bogor yaitu pimpinan dan karyawan, proses kegiatan dan customer, dan Plaza Jambu 2 Bogor , beserta assetnya.

b. Sistem keamanan elektonik
Penggunaan komputer parkir yang mendata keluar masuk kendaraan juga penting dalam mengamankan kendaraan yang ada di Plaza Jambu 2 Bogor.
Penggunaan sensor magnetik yang ditempatkan pada kounter-kounter tertentu, akan dapat mencegah terjadinya pencurian.
c. Pengamanan umum
Pengamanan umum dilakukan dengan cara pemagaran kawasan Plaza Jambu 2 Bogor, penyediaan tempat parkir, penerangan dan pengawasan pintu keluar masuk Plaza Jambu 2 Bogor
Pemagaran kawasan Plaza Jambu 2 Bogor berdasarkan pedoman yang ada, walaupun sudah mengikuti aturan namun masih ada kekurangan yaitu masih adanya bagian pagar yang rusak dan memerlukan perbaikan.
Penyediaan sarana parkir yang teridiri dari sarana parkir tertutup untuk kendaraan roda empat dan roda dua dengan menggunakan karcis parkir yang terdata secara komputerisasi, telah memenuhi persyaratan. Namun pada hari-hari tertentu, seperti hari Minggu, sarana parkir yang ada terkadang tidak mampu menampung kendaraan yang akan parkir.
Penerangan lampu yang ada telah sesuai dengan pedoman, yaitu penerangan dengan menitik beratkan pada tempat-tempat yang dianggap rawan dan pada daerah-daerah yang penting, seperti bangunan, pintu keluar masuk dan pos-pos penjagaan.
Pengawasan yang dilakukan terhadap keluar masuk kendaraan dari dan ke dalam kawasan Plaza Jambu 2 Bogor khususnya di pintu-pintu, belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya petugas satpam di tempat-tempat tersebut dan tidak adanya pintu penghambat/palang/portal di pintu keluar.

2. Analisa Resiko
Berdasarkan data terjadinya kriminalitas dan ancaman yang ada,
Tingkat resiko yang dihadapi Plaza Jambu 2 Bogor untuk jenis ancaman yang ada,yaitu:
1) Ancaman Kebakaran.
2) Ancaman Kejahatan dengan kekerasan (Pencurian dengan kekerasan, penodongan, perampasan ).
3) Ancaman Kejahatan biasa (Pencurian, Pencurian dengan pemberatan, Penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyalahgunaan narkotik.).
4) Ancaman Kerusuhan.
5) Ancaman Unjuk Rasa.

BAB VI
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari seluruh materi yang telah diuraikan dari Bab I sampai dengan Bab VI, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Sistem Manajemen pengamanan Perusahaan yang dilaksanakan di Plaza Jambu 2 Bogor ,sudah memenuhi standar, dengan melakukan pembangunan sistem keamanan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana suatu sistem pengamanan yang baik. Hal ini terlihat dengan adanya satuan pengamanan yang didukung, komputer parkir, sensor magnetik , sarana parkir, penerangan, pagar, Namun masih terdapat kekurangan yaitu adanya bagian pagar yang rusak dan tidak adanya satpam pada pintu keluar masuk Plaza Jambu 2 Bogor sehingga pengamanan ditempat tersebut menjadi tidak baik,serta ketiadaan peralatan elektronik seperti CCTV
b. Perbandingan jumlah satuan pengaman yang ada di Plaza Jambu 2 Bogor yang berjumlah 74 personil, dibanding dengan karyawan, luas areal yang harus diawasi dan jumlah pengunjung yang datang ke Plaza Jambu 2 Bogor terlihat masih perlu adanya peningkatan kuantitas.

2. Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan sistem pengamanan perusahaan di Plaza Jambu 2 Bogor, maka disarankan:
a. Perlu dilakukan peningkatan kualitas satuan pengaman dengan memberi pelatihan secara rutin dengan melakukan koordinasi dengan polri.
b. Dalam penanganan setiap kejadian, apabila berupa tindak pidana, maka pihak satuan keamanan wajib menyerahkan penanganannya kepada pihak penyidik, yaitu polri.
c. Pelaksanaan penjagaan, khususnya pada pintu keluar dan masuk kendaraan, perlu dilaksanakan dengan menempatkan satpam pada tempat tersebut, untuk membantu petugas parkir.
d. Perlu diadakannya kamera CCTV pada setiap pintu keluar masuk kendaraan, agar memudahkan petugas keamanan untuk memeriksa keluar masuk orang dan kendaraan.
Pelaksanaan pencegahan kejahatan melalui rekayasa lingkungan fisik belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Hanya perumahan atau pertokoan menengah ke atas yang dapat menerapkan upaya ini itupun dengan biaya yang mahal karena menerapkan teknologi dan mengerahkan sumber daya manusia.
Padahal upaya pencegahan kejahatan berbasis desain lingkungan ini dapat pula diterapkan pada lingkungan pertokoan menengah kebawah maupun perkampungan. Oleh karena itu hal yang perlu dilakukan oleh kepolisian adalah meningkatkan pembinaan kamtibmas kepada masyarakat dengan cara-cara yang mudah, terjangkau dan teknologi sederhana.

Jakarta, 14 November 2006

Daftar Pustaka
Soekanto, Soerjono. 1983. Penegakan Hukum, Bandung : Bina Cipta
Echols, John M., dan Shadily, Hasan. 1981. Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia.
Kelana, Momo. 1994. Hukum Kepolisian, Cetakan Kelima, Jakarta : Grasindo.
—–. 2002. Memahami Undang-undang Kepolisian, UU No.2 Tahun 2002, Jakarta : PTIK Press.
Republik Indonesia. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Republik Indonesia. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Crawford, Adam. 2004. “Public Participation in Criminal Justice”, Criminal Justice Review 1999-2001. http://www.leeds.ac.uk/law/ccjs/homepage.htm. 27 Oktober 2004

RAMPOK, CURAS, DAN SENJATA API DALAM PENGAMANAN FASILITAS JASA KEUANGAN

ANTISIPASI CERDAS DALAM MENGHADAPI RAMPOK BERSENJATA

Rampok bersenjata api dan kekekerasan terhadap penyelengara jasa keuangan , toko emas , termasuk terhadap kendaraan jasa hantaran ATM dalam kurun waktu belakangan cukup sering terjadi, baik dengan latar belakang sebagai upaya jaringan teroris mencari dan mengumpulkan dana aksi maupun murni suatu pencurian dengan kekerasanoleh sindikat kriminal, terdapat juga beberapa korban jiwa yang harus melayang akibat aksi perampokan bersenjata api ini , belum lagi kerugian material yang harus ditanggung korban selain rasa ketakutan dan ancaman atas keamanan umum yang menggejala di tengah masyarakat, rasa aman menjadi mahal dan sulit , kini tergantikan serba khawatir serba takut dan terancam menjadi korban.
Catatan kepolisian maupun jejak pendapat masyarakat terkait kata kunci seperti : rasa aman, trend pencurian dengan kekerasan (curas) , pemolisian , maupun upaya penanggulangan rampok itu sendiri menjadi suatu perdebatan, manakala pihak kepolisian melalui upaya pemolisian dengan penerapan strategi reaktif dan atau proaktif , ternyata oleh sebagian masyarakat masih dianggap belum optimal mewujudkan rasa aman sebagai main duty police job.
Fenomena curas yang terjadi terhadap jasa layanan keuangan publik seperti Bank, Pegadaian, toko Emas dan hantaran ATM menurut data yang diperoleh dari Pusiknas Polri cukup tinggi, data-data ini juga ketika dibandingkan dengan tulisan dibeberapa media tentang rasa aman , menunjukkan korelasi bahwa rasa aman di tempat umum terutama pada fasilitas keuangan umum menjadi sedemikian mengkhawatirkan ketika fasilitas-fasilitas yang disebut diatas merupakan sasaran pelaku curas beraksi, yang tidak segan segan memuntahkan peluru dari senjata api yang digunakan ataupun setidaknya mengayunkan Golok dan Clurit yang dibawa dalam aksi.
Pemolisian sebagai strategi yang dilakukan oleh Polri seringkali berhadapan dengan adanya kenyataan adanya ketimpangan antara kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi Polri , berupa masalah klasik kekurangan personil untuk melakukan kegiatan patroli dan sambang, keterbatasan dukungan anggaran , peralatan maupun sistem dan methode yang diterapkan antara pemolisian reaktif yang berorientasi penanggulangan dengan pemolisian proaktif yang menitik beratkan kepada upaya pencegahan.
Mengatasi ketimpangan antara kemampuan pemolisian yang dilakuakn Polri dengan potensi pemolisian yang dapat dilakukan masyarakat secara langsung, melahirkan ide untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemolisian swakarsa, melalui sinergi dengan Polri agar secara efektif dan efisien dapat menanggulangi, mencegah dan menindak kejahatan secara dini di lingkungan masing-masing. Dengan melihat kepada konsep pengamanan, konsep pencegahan kejahatan dan strategi pemolisian, memberikan pertimbangan bahwa kejahatan dalam segala manifestasinya adalah merupakan suatu gejala yang “normal” dalam masyarakat yang majemuk, heterogen dan dinamis , ketika kejahatan lahir sebagai “pilihan rasional “ akibat adanya hubungan saling mempengaruhi anatar ketersediaan sasaran potensial mengundang kejahatan, adanya pelaku-pelaku dengan alasan dan motivasi melakukan kejahatan, serta ketiadaan pejaga yang mumpuni dan memadai dalam tugasnya, maka terdapat suatu pemikiran bahwa “kejahatan “bukan terjadi secara tiba –tiba dan “kejahatan “ sebenarnya dapat : dideteksi , ditunda, dialihkan, bahkan dihalau, asalkan tepat cara, tepat orang ,tepat alat terhadap korelasi 3 faktor sebelumnya.
Berpedoman kepada alur berfikir bahwa kejahatan merupakan pilihan rasional atas keberadaan beberapa faktor yang berkorelasi melahirkan kejahatan itu sendiri , pemikiran bagaimana cara, alat dan orang yang tepat untuk melakukan pengamanan swakarsa terhadap diri dan lingkungannya adalah dimulai dengan identifikasi terhadap: Pola korban : yang mendominasi dalam fenomena curas/ rampok bersenjata api dan dengan kekerasan adalah umumnya Toko emas, kantor Pegadaian, Bank dan Mobil hantaran ATM, dengan sasaran uang cash , dan perhiasan emas ;
Pola pelaku : umumnya dilakukan berkelompok, menggunakan senpi baik asli maupun rakitan termasuk senjata tajam, menggunakan lebih dari satu kendaraan , bisa sepeda motor maupun mobil dengan plat nomor yang umumnya palsu maupun kendaraan rental. Sebagian dari pelaku curas adalah merupakan bagian dari jaringan teroris di Indonesia, akan tetapi juga terdapat sebagian lagi adalah murni sebagai anggota sindikat kejahatan ;
Pola modus operandi : adalah cara dan kebiasaan sebagai pola umum yang dilakukan dalam aksi curas , seperti pola aksi yang cenderung dilakukan pada jam–jam tanggung : menjelang pelaksaan Sholat Jumat karena umumnya pegawai Bank dan Toko emas sedang persiapan ibadah, menjelang tutup toko di sore hari ketika fokus pikiran pegawai dan Satpam sedang lengah setelah sehartian bekerja, ataupun pada saat baru buka toko atau bank , pagi-pagi ketika baru sebagian pintu terbuka dan belum semua pegawai maupun Satpam hadir di lokasi.
Komparasi dari Pola : Korban , pelaku dan modus operandi yang telah diidentifikasi diatas dapat diatasi dengan berbagai strategi pemolisian swakarsa ,memang terdapat banyak sekali strategi pemolisian dalam khasanah Ilmu Kepolisian khususnya pada bidang manajemen security yang dipelajari secara mendalam di beberapa Universitas ternama di Indonesia, namun intisari dari belantara ilmu strategi pemolisian swakarsa adalah bagaimana suatu sistem manajemen keamanan mampu mendeteksi suatu ancaman agar tidak berkembang menjadi kejahatan , dapat menunda bahaya yang muncul kalaupun nanti berkembang menjadi kejahatan , mampu mengusahakan untuk mengalihkan sasaran dan pelaku kejahatan, dan termasuk yang paling paripurna adalah suatu sistem mampu menghalau kejahatan yang terjadi terhadap sasaran pengamanan yang terdiri dari : orang , kegiatan , sarana , prasarana dan informasi tertentu yang dianggap penting.
Berikut ini adalah beberapa pemikiran dan saran untuk mengantisipasi fenomena perampokan bersenjata api terhadap Bank, pegadaian dan mobil ATM yang marak terjadi silih berganti melalui pola pemolisian swakarsa yang dapat dilakukan dengan :
1. Ketika pemolisan swakarsa tidak dapat menghalangi atau mencegah motif seseorang menjadi pelaku curas terhadap Toko , Bank dan Pegadaian miliknya, adalah kewajiban pemilik / manajer perusahaan untuk melakukan upaya pencegahan kejahatan lewat suatu desain lingkungan atau bangunan, sewajarnya Toko Emas , Bank , dan Pegadaian membuat etalase kaca/ display yang diperkuat dengan lapisan film tahan pecah, maupun membuat etalase /display yang dilengkapi jeruji kawat , faktor estetika dapat disiasati dengan pemilihan motif dan bahan jeruji yang menarik termasuk memasang teralis tambahan tepat diatas etalase kaca/ display, sehingga sewaktu waktu terjadi perampokan , pelaku tidak mudah memecahkan kaca etalase ( terhalang jeruji halus didalam kaca ) maupun melompat kedalam ruangan, karena terhalang teralis diatas meja etalase/display barang perhiasan.
2. Faktor perlindungan dari lingkungan juga dapat dioptimalkan, caranya adalah : dengan merombak dinding depan bangunan yang masih tertutup atau gelap menjadi kaca tembus pandang, diharapkan lingkungan sekitar juga bisa melihat kedalam ruangan manakala terjadi sesuatu hal yang mencurigakan dapat segera memberikan bantuan. Akan lebih baik bilamana dinding depan juga dilapis teralis besi, termasuk menempatkan pintu dengan mekanisme yang hanya bisa dibuka dari dalam dengan kode khusus, bilamana pengunjung yang mencurigakan ( pake jaket , helm ataupun sebo ) ingin msuk kedalam toko maupun bank , Satpam dapat melakukan upaya pencegahan akses dengan tidak membukakan pintu dari dalam sebelum melepas jacket dan helmnya, demikian juga ketika pelaku bisa masuk kedalam bangunan , maka pelaku membutuhkan upaya ekstra supaya bisa keluar gedung, Handle pintu yang hanya bisa membuka dengan kode atau kunci tertentu seperti sidik jari, maupun pass card tersedia cukup banyak dipasaran peralatan keamanan tergantung budget dan mekanisme yang diinginkan.
3. Peralatan CCTV yang sering terpasang ternyata seringkali tidak memberikan manfaat pasca terjadinya perampokan adalah dikarenakan kekurangan teknis pemasangan yang tepat maupun metode pengamanan yang memadai, solusinya adalah dengan merancang ulang penempatan peralatan, yang diharapkan adalah CCTV mampu merekam wajah pelaku , bukan merekam perawakan atau topi pelaku, jadi CCTV harusnya terpasang pada posisi paling tepat untuk merekam wajah pelaku , paling ideal adalah dipasang setinggi orang dewasa, bukan pada langit –langit ruangan yang tinggi, demikian juga dengan ruang penyimpanan hard disc rekaman CCTV , sebaiknya disimpan dalam ruangan terkunci , tidak diruangan kepala kantor( basi dan sudah diketahui umum dilakukan ) , akan lebih baik lagi bila hard disc rekaman disimpan di tempat yang akan sulit dijangkau dalam waktu singkat dan cepat, terlindung cukup kuat ( kotak teralis ) dengan akses terbatas.
4. Pemikiran untuk memasang peralatan GPS locator ( penanda GPS ) yang makin hari ukurannya makin minimalis dengan harga bersaing adalah didasarkan pemikiran bahwa 24 jam pertama kejadian merupakan golden period , dimana umumnya pelaku curas tidak serta merta membagi hasil jarahannya , namun disimpan lebih dahulu dengan disembunyikan di suatu tempat rahasia, barulah ketika pemberitaan mulai mereda , hasil jarahan akan dibagi bagi. Menyisipkan GPS locator yang dimensinya ringkas dapat dilakukan terhadap barang-barang berharga seperti perhiasan emas , maupun berupa dummy ( replika emas batangan) termasuk kantung uang dan mobil hantaran ATM , gepokkan uang yang dirancang khusus juga dapat digunakan untuk menysisipkan GPS locator sebagai upaya pencegahan, ketika potensi sedemikian besar dan nilai asset yang diamankan juga sangat tinggi , keberadaan GPS locator yang cukup banyak , tidak hanya 1 unit saja , akan meningkatkan rasa aman perusahaan dan karyawan.
5. Keadaan emergency yang terjadi sering tidak diketahui oleh lingkungan, tidak semua korban perampokkan sempat dan berani berteriak minta tolong , apalagi melakukan perlawanan terhadap pelaku curas, penempatan panic button dalam wujud yang paling sederhana adalah berupa “bel sekolah” dengan tombol on-off dibawah meja kasir , dan lonceng / speaker berada diluar gedung, tentunya bentuk panic button dengan fitur-fitur lebih canggih dapat diadakan oleh manajer gedung atau perusahaan, bahkan kini tersedia dengan fitur langsung terkoneksi dengan kantor polisi maupun security setempat, tips tambahan adalah penempatan panic button tidak hanya satu titik dibawah kasir , namun perlu dipikirkan penempatan panic button cadangan di ruangan satpam , meja manajer maupun ruang pantry gedung.
6. Hantaran ATM dalam bentuk cash in transfer juga menyimpan cukup banyak peluang menjadi korban curas, mulai dari aksi yang dilakukan atau didalangi oleh karyawan dan pengawal itu sendiri , ditengah jalan dihentikan secara paksa ( modus pura-pura tabrakan ) atau saat mengisi ATM dimana penjaga dan karyawan lengah dengan situasi sekitar, obat yang mujarab bagi manager BUJP yang mendapatkan kontrak pengamanan maupun pemilik ATM adalah dengan membuat SOP pengantaran ATM secara ketat, contohnya dimulai dari awal pemberangkatan dengan mewajibkan crew yang berangkat untuk difoto bersama secara lengkap, maksudnya secara teknis untuk menyamakan database karyawan dan pengawal dengan jadwal kerja , termasuk memberikan efek psikologis pengawasan terhadap crew, akan lebih canggih adalah dengan menempatkan GPS pada kendaraan termsuk GPS locator pada kantung uang ATM yang dibawa,diikuti dengan penilaian terhadap standar kinerja, penampilan dan sikap karyawan dan pengawal baik internal dan outsourcing harus dinilai secara periodik, database biometri ( foto, sidik jari dan sinyalemen tubuh lain ) di update terus menerus termasuk melakukan screening latar belakang karyawan ( keluarga , alamat asli dan alamat sementara) bagaimanapun pencegahan adalah lebih baik dari penindakan.
7. Pada umumnya Toko Emas , Bank dan ATM berada dalam suatu kawasan perdagangan yang memiliki satuan pengaman sendiri , tidak ada salahnya manajer gedung mengusahakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan antara Satpam gedung dengan Satpam lingkungan , terlebih dengan satuan kepolisian setempat, yang terjadi saat ini adalah pihak kepolisian menggunakan HT dengan jenis frekuensi berbeda dengan yang digunakan Satpam kawasan, setidaknya bilamana antara Satpam gedung bekerja sama dengan Satpam kawasan maupun sesama Satpam disekitarnya lewat alkom seperti HT yang cukup terjangkau dan fleksibel dalam penggunaan, diharapkan mampu mendeteksi sekaligus menghalau kejahatan yang akan terjadi.
8. Upaya sederhana untuk memindahkan, menunda, bahkan menghalau upaya curas maupun kejahatan lainnya , dapat dilakukan dengan cara antara lain menempatkan tulisan ataupun stiker pada tempat strategis seperti kawasan : parkir, pintu masuk , didalam Toko, Pegadaian dan Bank berupa stiker tulisan bahwa adanya pengawasan menggunakan CCTV dan atau alat elektronik lainnya di area yang dimaksud, termasuk stiker atau papan petunjuk nomor telepon Polsek terdekat ( layanan kepolisian 110 ) , no telpon manajer keamanan/ satpam yang bertugas , maksudnya bila menemukan hal-hal yang mencurigakan maka pengunjung dapat langsung berkomunikasi dan memberitahu.
9. Apa yang harus dilakukan perampokan bersenjata api benar-benar terjadi dan pelaku telah masuk kedalam bangunan untuk beraksi ? adalah sangat bijaksana apabila atas pertimbangan kekuatan dan senjata yang dimiliki pelaku, adalah sangat membahayakan keselamatan jiwa karyawan dan Satpam, ketika nyali saja tidak cukup , dibutuhkan keahlian khusus dan peralatan memadai bila ingin melakukan perlawanan atau membekuk pelaku, yang paling bijak adalah melakukan perlawanan pasif dengan cerdas seperti menyalakan alarm / panic button sesegera mungkin , dan mempersiapkan diri untuk menghapal ciri-ciri fisik identitas pelaku termasuk kendaraan yang dipakai, cara menghapal ciri-ciri pelaku adalah dengan melihat bentuk wajah, bagaimana alisnya, bentuk telinga , mulut dan hidung, terutama bekas luka atau jerawat dan parut pada wajah, pakaian bisa saja berganti dalam sekejap apalagi bila pelaku menggunakan jacket dan penutup wajah ( helm dan sebo ), namun logat nada bicara , aksen dan gerak gerik pelaku, selain itu cara paling mudah mengukur ketinggian postur tubuh pelaku adalah dengan membandingkan saat tersangka berdiri dengan benda sekitarnya , misalnya setinggi gerendel jendela, atau noda pada dinding, mengumpulkan catatan ciri-ciri pelaku sebanyak dan sedetail mungkin akan sangat membantu dalam pengungkapan kasus nantinya.
10. Proses olah TKP secara benar dan teliti sangat berarti dalam upaya penmgungkapan kasus, peran karyawan , satpam dan manager sebagai saksi korban sangat penting artinya, benda –benda yang dipegang ( etalase, display atau benda yang sempat terpegang) pelaku agar ditunjukkan kepada petugas olah TKP, tanpa diotak atik oleh siapapun juga termasuk memandu petugas olah TKP agar dapat menemukan sidik jari milik pelaku, pasca kejadian sebelum petugas kepolisian tiba di TKP adalah lebih baik agar setiap informasi yang berhasil diingat oleh karyawan maupun satpam segera ditulis dalam secarik kertas , seperti info jumlah pelaku, ciri-ciri mencolok pelaku, pakaian, kendaraan dan info-info lain terkait , dalam masa golden period adalah sangat penting untuk mengidentifikasi pelaku agar pihak kepolisian dapat segera melakuakan upaya pengejaran dan penutupan jalan.
Sebagai sumbang saran dan berbagi ide-ide diatas hanya akan terlaksana dan memberikan daya guna apabila terdapat pemahaman dari kalangan karyawan , security dan manajer gedung terhadap konsep keamanan intu sendiri sebagai sebuah asset dan bukan sebagai beban, biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan security, pelatihan tenaga keamanan, konsultasi keamanan dengan menggandeng BUJP dalam suatu sistem manajemen keamanan secara paripurna, tidak akan sebanyak kerugian yang muncul akibat curas maupun kejahatan lain , selain korban material , adalah ancaman keselamatan nyawa manusia, karyawan dan pengunjung juga termasuk nama baik perusahaan dengan kredibilitas rawan dirampok, untuk itu jadikan upaya pencegahan kejahatan lewat peningkatan peran pemolisian swakarsa masyarakat sebagai upaya mewujudkan paradigma “keamanan” sebagai asset dalam dunia usaha dan bukan suatu beban yang harus dihindari.

contoh pembuatan analisa pelaksanaan ” Industrial Security” bagi BUJP

PELAKSANAAN INDUSTRIAL SECURITY
DI PASARAYA BLOK M

BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Jakarta sebagai Ibukota negara Indonesia merupakan pusat pemerintahan dan menjadi pusat pembangunan. Di Jakarta dibangun berbagai sarana dan prasarana, mulai dari sarana pendidikan, hiburan, jasa, pemerintahan, perumahan dan lain-lain. Salah satu yang banyak dikunjungi baik oleh masyarakat ibu kota maupun pendatang adalah sarana perbelanjaan yang ada, karena dianggap bahwa pusat perbelanjaan di Jakarta lebih lengkap dan lebih besar, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjunginya, baik untuk kepentingan belanja maupun hanya sekedar untuk berjalan-jalan.
Pasaraya merupakan salah satu pusat perbelanjaan besar yang terdapat di Jakarta, yang terletak di pusat kota dan ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik untuk berbelanja, maupun kegiatan lain seperti pemanfaatan fasilitas internet, warung telekomunikasi, café dan sarana kebugaran.
Pasaraya yang berada di bawah naungan A. Latief Coorporation, menempati dua areal, yaitu di Jl. Iskandarsyah II/2 Blok M Jakarta Selatan dan di Jl. Sultan Agung no.1 Manggarai Jakarta Selatan. Diantara ke dua pusat perbelanjaan ini, Pasaraya Blok M merupakan yang terbesar dan lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat, serta memiliki pegawai yang lebih banyak,dan sarana / prasarana yang lebih lengkap.
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang datang ke Pasaraya Blok M, maka dibutuhkan situasi yang mendukung terwujudnya hal tersebut, yaitu adanya suasana aman dan tertib. Untuk dapat mewujudkan suasana aman dan tertib ini, dibutuhkan suatu sistim manajemen pengamanan perusahaan yang baik dan terkoordinir dengan baik pula.
Dari uraian di atas timbul pertanyaan, bagaimana pelaksanaan sistim manajemen pengamanan perusahaan yang ada di Pasaraya Blok M untuk dapat menciptakan suatu suasana yang aman dan tertib, sehingga mampu mendukung terciptanya pelayanan kepada pelanggan yang datang ke Pasaraya Blok M.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan yang dijadikan sebagai obyek penelitian, adalah bagaimana pelaksanaan Sistim pengamanan yang dilaksanakan di Pasaraya Blok M, dengan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi sasaran pengamanan?
2. Bagaimana kelengkapan sarana pengamanan?
3. Bagaimana Pelaksanaan metode pengamanan?

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Industrial Security di Pasaraya Blok M dalam menciptakan situasi yang aman dan tertib guna mendukung terlaksananya pelaksanaan kegiatan di Pasaraya Blok M.

2. Tujuan
Tulisan ini adalah untuk mendapatkan dan mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam maksud penelitian serta ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan yang telah dilakukan dalam menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan di Pasaraya Blok M. Dengan harapan hasilnya dapat bermanfaat khususnya bagi manajemen pengamanan perusahaan di Pasaraya blok M.

RUANG LINGKUP

Dalam penulisan ini, penulis membatasi pada masalah pelaksanaan sistem pengamanan di Pasaraya Blok M.

METODE DAN PENDEKATAN

1. Metode
a. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode:
1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Yaitu dengan mempelajari laiteratur-literatur, tulisan-tulisan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.
2) Penelitian Lapangan (Field Researh)
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara, yaitu berusaha memperoleh data tentang penelitian yang dilakukan terhadap responden di lapangan.

b. Metode Analisa Data
Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penulisan ini.

2. Pendekatan
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menguraikan tentang data-data yang telah diperoleh dalam melakukan penelitian di lapangan, kemudian menganalisa dan mencari pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan cara berfikir secara deduktif dan induktif

TATA URUT

Sistematika penulisan ini dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
BAB I : Pendahuluan yang isinya membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan
BAB II: Tinjauan Pustaka yang memuat tentang kerangka teoritis Industrial security Manajemen, Sistem Pengamanan dan peranan satpam dalam mencegah dan menanggulangi ancaman dan gangguan kamtibmas dan pola pembinaan satpam.
BAB III: Data dari hasil penelitian tentang sistem pengamanan Pasaraya blok M secara umum.
BAB IV: Pelaksanaan pengamanan, yang akan menggambarkan tentang pelaksanaan manajemen sistem pengamanan perusahaan di Pasaraya Blok M.
BAB V: Analisa data permasalahan yang berisi tentang pembahasan data lapangan dan kepustakaan untuk mengetahui pelaksanaan dari pada Pengamanan Pasaraya Blok M.
BAB VI :Tentang kesimpulan dan saran, yang merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, dikemukakan tentang beberapa pokok kesimpulan dari bb-bab terdahulu, sehingga akan tampak jelas bentuk dari penulisan skripsi ini, dan selanjutnya penulis juga tidak lupa memberikan sara-saran yang dianggap perlu dalam penulisan ini.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teoritis.
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori:
a. Plant Protection
Perlindungan yang disertai tindakan pengamanan yang ditujuan terhadap sebidang tanah, bangunan, pabrik atau keseluruhan fasilitas maupun asset yang tersedia dalam suatu produksi yang di dalamnya terdapat unsur manusia sebagai unsur daripada setiap kegiatan.

b. Risk Management (manajemen resiko)
Manajemen resiko digunakan untuk menganalisa Resiko dan ancaman, serta dapat menjelaskan tentang tingkat kemungkinan dan tingkat konsekuensi terhadap ancaman yang ada, sehingga dengan melakukan analisa ini akan dapat pula menentukan pilihan dari lima pilihan dasar Risk Management (manajemen resiko) dalam menangani ancaman .

Lima pilihan dasar Risk Management dalam menangani ancaman, yaitu:
1. Mengurangi resiko:
Prosedur keamanan yang baik dan sederhana yang dipadukan dengan perangkat keras keamanan adalah suatu pengurangan resiko.
2. Mengalihkan resiko:
Sumber dari luar yang berfungsi mengalihkan resiko organisasi.
3. Menghindari resiko:
Menghilangkan aktivitas yang mengakibatkan resiko, misalnya penggajian pegawai melalui bank.
4. Memisahkan resiko:
Pemilahan yang bertujuan memisahkan resiko.
5. Menerima resiko:
Tidak ada pilihan lain kecuali menerima resiko.

Matriks tingkat resiko
Probability Degree (Likely Hood) CONSEQUENCES
Tk. Tdk Berarti (Insignificant Kecil
(Minor) Sedang
(Moderate) Berat
(Major) Sangat Berat
(Catastropic)
Hampir Pasti/ Almost Certain S S M H H
Sangat Mungkin/ Likely M S S H H
Mungkin/
Moderate L M S H H
Jarang/
Unlikely L L M H H
Sangat Jarang/
Unlikely L M H S S

2. Kerangka Konsepsional
a. Industrial
Istilah industrial merupakan hakekat daripada keadaan, situasi dan kondisi yang berawal dan berakibat pAda sesuatu yang dihasilkan oleh suatu industri, pabrik, perusahaan, maupun badan usaha milik negara maupun swasta sebagaimana diungkapkan oleh DAVID YARKES dalam bukunya, yaitu “of, pertaining to, of the nature of, or resulting from industry”
b. Security
Keamanan, berasal dari kata dasar aman yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “tidak merasa takut, gelisah atau khawatir, tenteram, sentosa, lepas atau terhindar dari bahaya, kerusuhan, kekacauan atau perang; tidak ada satupun yang menggelisahkan”.
c. Manajemen
Pengertian dari Manajemen Pengamanan Industri yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap upaya pengamanan lingkungan perusahaan/industri yang dapat mendukung produktifitas suatu perusahaan.
d. Patroli
Patroli berasal dari bahasa Perancis “patreoulle”, yang mempunyai makna:
Kesatuan pasukan yang ditugaskan untuk mengumpulkan bahan keterangan, sering diikuti dengan penangkapan untuk penyelidikan atau untuk tugas keamanan, mengganggu kedudukan musuh, penggeledahan atau pembersihan, besar kecil penggolongan komposisi dan peralatan patroli tergantung kepada bentuk tugas yang diberikan, misalnya patroli tempur, patroli kapal selam, dan patroli udara.

BAB III
SITUASI UMUM DAN SISTIM PENGAMANAN PASARAYA BLOK M

1. Situasi Umum

Pasaraya Blok M berada di pusat kota Jakarta Selatan terletak di jalan Iskandarsyah II/2 Blok M Jakarta Selatan, yang merupakan pusat perbelanjaan, dengan kondisi:
a. Mempunyai fasilitas shoping centre seperti restaurant, café, warung internet (warnet), video game, dll.
b. Luas Areal Pasaraya Blok M seluas 10 Ha
c. Bangunan, terdiri dari gedung A dengan tinggi 10 (sepuluh) lantai, gedung B dengan tinggi 15 (lima belas) lantai, dan gedung C setinggi 10 (sepuluh) lantai.
d. Jumlah karyawan sebanyak 6.000 personel yang bertugas di masing-masing bagiannya/departemen.

2. Kondisi Pengamanan
Pasaraya Blok M dilengkapi dengan bagian keamanan yang merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Sistim Pengamanannya dikenal sebagai Security Pasaraya Blok M (satpam), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menciptakan situasi keamanan dan ketertiban umum di lingkungan Pasaraya Blok M.
a. Sistem Keamanan oleh manusia (Satpam)
1) Program Latihan
a) Dilakukan pemberian pelatihan Satpam bekerjasama dengan kepolisian.
b) Pelatihan tentang etiket, penanganan complain, investigasi, interogasi, identifikasi, pelaporan, penanganan TKP, yang diajarkan oleh security manager.

2) Sarana dan prasarana:
a) Untuk kesiapan satpam dalam pelaksanaan tugas dilengkapi dengan HT, senter, dll.
b) Pakaian yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dimana ditempatkan, antara lain:
(1) Pengamanan terbuka, yang dilaksanakan di Pasaraya blok M, yaitu di area parkir, keluar masuk karyawan dan pengunjung, dan di pertokoan, dengan menggunakan pakaian seragam Satpam putih biru, dengan kartu identitas diri.
(2) Pengamanan tertutup dilaksanakan dengan menggunakan pakaian batik dan safari dengan identitas diri di bagian dalam pertokoan.

Tabel 1
Data kondisi perlengkapan Tugas yang dipergunakan

No Jenis Alat Kondisi Jumlah Ket
Baik RR RB
1 Borgol 51 — — 51
2 HT 12 12 3 27
3 Senter 2 — — 2
4 Tongkat Polri 200 — — 200
5 Pesawat telepon 3 — — 3
6 Sangkur 51 — — 51
Sumber data: Manajer security Pasaraya Blok M

3) Jumlah satuan pengamanan
Jumlah satuan pengamanan untuk mendukung keamanan di Pasaraya Blok M, dengan kekuatan personel, terdiri dari 119 Orang yang terdiri dari 60 orang satpam, 37 orang petugas parkir, 6 orang SPBK (Satuan Penanggulangan Bahaya Kebakaran) dan 16 orang anggota Polri.

4) Pembagian shift
Pembagian tugas satpam dilakukan agar pelaksanaan tugas satpam dapat berjalan dengan tertib, serta dapat mengefektifkan pengawasan dan pengendalian. Pembagian shift dibagi menjadi 3 (tiga) shift, dengan pembagian sbb.:
a) shift pagi = jam 08.00 s/d 16.00
b) Shift sore = jam 14.00 s/d 22.00
c) Shift malam = jam 21.00 s/d 08.00

5) Pembagian tugas
a) Tugas Posko
b) Tugas di pos penjagaan
c) Tugas lantai pertokoan
d) Tugas parkir
e) Tugas operator CCTV

b. Sistim keamanan elektronic
Untuk mendukung pelaksanaan sistim pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan, maka Pasaraya Blok M melengkapi bangunan dengan penggunaan CCTV di tempat-tempat yang dianggap strategis, sehingga memudahkan satuan pengaman melakukan pemantauan di tempat-tempat tersebut.
Adapun CCTV yang digunakan di Pasaraya Blok M, berjumlah 55 buah, yang kesemuanya terdapat di dalam gedung (bagian dalam), yang dihubungkan ke pusat pemantauan.
Selain CCTV, peralatan electronic lain yang digunakan adalah berupa sensor magnetik, yang terdapat di konter-konter tertentu. Sensor magnetik ini diletakkan pada barang-barang dagangan, dan akan bekerja apabila barang tersebut keluar dari konter secara tidak sah (terjadi upaya pencurian), dan pada saat melewati pintu yang menggunakan sensor, akan mengeluarkan bunyi sebagai tanda peringatan.
Peralatan lain yang digunakan adalah sarana parkir yang menggunakan komputer, sehingga semua kendaraan yang masuk dan keluar Pasaraya Blok M dapat terdata dengan baik.

Tabel 2
Data kondisi perlengkapan Tugas yang dipergunakan

No Jenis Peralatan Jumlah Keterangan
1 CCTV 55 Di dalam gedung
2 Komputer Parkir 5 Pintu keluar-masuk kend.
3 Sensor Magnetik 10 Di konter tertentu
Sumber data: Manajer security Pasaraya Blok M

3. Kondisi Keamanan
Sistem kemanan Pasaraya Blok M memiliki satuan pengamanan dan fasilitas keamanan yang memenuhi standar pengamanan, sehingga setidak-tidaknya dapat mencegah serta mengatasi adanya kasus tindak pidana dan kasus lainnya, seperti bahaya kebakaran, bencana alam dan sebagainya yang dapat merugikan Pasaraya Blok M. Hasil pengumpulan data di lapangan tentang kasus menonjol yang ditangani serta menjadi perhatian khusus adalah kasus sbb:

Tabel 3
Data kasus Kriminal Tahun 2000 (1 tahun)

No. Jenis Kriminalitas Jumlah
1 Pencurian 68
2 Penyalahgunaan Narkoba 1
3 Pencurian dgn kekerasan —
4 Kebakaran —
Sumber data: Manajer Security Pasaraya Blok M

Dari data tersebut di atas, yang terungkap oleh petugas security atau tertangkap tangan adalah sebesar 71 %, dari data di bawah ini:

Tabel 4
Data kasus yang diungkap oleh intern Pasaraya Blok M (Satpam) selama satu tahun

Tahun CT CC Keterangan
2000 69 49 71 %
Sumber data: Manajer Security Pasaraya Blok M

Tabel 5
Data Kasus Pencurian yang di proses oleh intern Pasaraya Blok M
Selama 1 tahun (tahun 2000)

No. Jenis Jumlah Keterangan
1 Pencurian 18 Pelaku umumnya pengunjung/pegawai Pasaraya Blok M
Diproses Security
2 Penyalahgunaan Narkoba —
3 Pencurian dgn kekerasan —
Jumlah 18
Sumber data: Manajer security Pasaraya Blok M

Tabel 6
Data kasus tindak pidana yang dilaporkan kepada Polri
Selama tahun 2000

No. Jenis Jumlah Keterangan
1 Pencurian 50 – 31 kasus beserta tersangka
– 20 kasus tanpa tersangka.
2 Penyalahgunaan Narkoba 1
3 Pencurian dgn kekerasan —
Jumlah 51
Sumber data: Manajer security Pasaraya Blok M

Dari data-data hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sbb:
1. Terhadap Kasus tindak pidana yang terjadi, jika pelakunya orang dalam/ karyawan Pasaraya Blok M, maka dilakukan interogasi oleh security kemudian terhadap pelakunya dilakukan pemutusan hubungan kerja, untuk menjaga nama baik Pasaraya Blok M, sebaliknya jika pelakunya adalah orang luar akan diserahkan kepada polri. Dalam tabel 5 dan 6 terlihat bahwa 18 perkara ditangani secara intern oleh Pasaraya Blok M, sedangkan 51 kasus diserahkan kepada polri untuk tindak lanjut penyidikan.
2. Selain kasus tertangkap tangan, terdapat 20 kasus yang belum diketahui tersangkanya yang dilaporkan kepada polri.
3. Pada umumnya tindak pidana yang terjadi adalah berupa kasus pencurian sedangkan kasus penyalahgunaan narkoba hanya terjadi satu kali.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGAMANAN

1. Sasaran Pengamanan.
Dalam kegiatan pengamanan yang dilaksanakan di Pasaraya Blok M, yang menjadi sasaran dari pengamanan adalah:
a. Pimpinan dan karyawan
Terlaksananya suatu kegiatan ditentukan oleh unsur-unsur yang ada di dalam suatu rangkaian kegiatan tersebut, yaitu pemimpin dan yang dipimpin / pelaksana/pegawai. Dalam rangka menjaga kelancaran dan produktifitas dari kegiatan di Pasaraya Blok M, maka pimpinan dan karyawan menjadi sasaran kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengaman Pasaraya Blok M, sehingga diharapkan dengan adanya rasa aman bagi pimpinan dan karyawan, produktifitas kerja Pasaraya Blok M dapat berjalan dengan baik, sehingga perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya.
b. Proses Kegiatan dan customer
Hal lain disamping pimpinan dan karyawan, yang penting mendapat pengamanan dari satuan pengaman Pasaraya Blok M adalah proses kegiatan dan pelanggan. Dalam proses kegiatan, dibutuhkan suatu situasi dan kondisi yang aman dan tertib serta terhindar dari gangguan, baik berupa tindakan kriminalitas, kebakaran dan hal lainnya yang dapat mengganggu kelancaran proses produksi dan pengamanan juga dilakukan untuk menciptakan kenyamanan kepada pelanggan dalam kegiatan mereka pada saat melakukan perbelanjaan di Pasaraya Blok M.
c. Kawasan Pasaraya Blok M beserta assetnya.
Masyarakat yang mengunjungi suatu tempat/pusat perbelanjaan, akan melihat situasi dan kondisi dari tempat yang akan dikunjungi. Mereka akan memilih tempat yang dianggap aman dan nyaman bagi dirinya pada saat melakukan aktivitasnya di tempat tersebut. Untuk itu satuan pengaman di Pasaraya Blok M harus berusaha untuk menjaga dan menciptakan suasana aman di kawasan Pasaraya Blok M sehingga para pelanggan merasa aman jika datang ke Pasaraya Blok M dan melakukan aktivitasnya dengan tenang.
Disamping menjaga kawasan Pasaraya Blok M dengan tujuan menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pelanggan, satuan pengaman juga bertugas mengamankan asset yang dimiliki perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan. Dengan terjaganya asset yang dimiliki, hal ini berarti mengurangi kerugian-kerugian yang timbul, sehingga produktivitas Pasaraya Blok M dapat terus berjalan dengan baik.
Pengamanan terhadap asset yang dimiliki Pasaraya Blok M, bukan hanya terhadap faktor dari luar saja, termasuk terhadap kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh pegawai dari Pasaraya Blok M itu sendiri. Untuk mencegah hal ini maka satuan pengaman melakukan pemeriksaan terhadap pegawai pada waktu masuk dan pulang kerja. Tindakan permeriksaan ini disebut dengan istilah “check body”

2. Metode Pengamanan
Peranan satpam pasaraya Blok M adalah mencegah dan menanggulangi setiap bentuk ancaman dan gangguan yang akan mempengaruhi produktivitas kerja, untuk itu setiap anggota satuan pengaman dilatih untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Tindakan menghadapi adanya tanda-tanda yang mencurigakan
b. Tindakan menghadapi terjadinya pelanggaran dan kejahatan
c. Tindakan menghadapi kejadian kebakaran
d. Tindakan dalam menangani kerusuhan dan huru-hara.
Metode pengamanan yang digunakan dalam upaya mengamankan Pasaraya Blok M adalah dengan metode:

a. Preventif
Upaya preventif atau pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum adanya suatu kejadian, yang betujuan menghindari/menekan kemungkinan timbulnya suatu peristiwa yang tidak diharapkan/merugikan perusahaan.
Upaya preventif dilaksanakan dengan cara melakukan tindakan:

1) Diteksi dini
Diteksi dini dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya sutu kejahatan atau pelanggaran. Upaya diteksi dini ini dilakukan dengan menggunakan peralatan sbb:
a) Monitoring system (CCTV)
Merupakan upaya pengamanan yang dilakukan dengan menggunakan sistim pengamanan electronic yang berupa CCTV yang diletakkan dibagian dalam Pasaraya Blok M, pada tempat-tempat strategis yang dinilai rawan terhadap kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran dan dapat memantau secara umum situasi di dalam pertokoan/gedung Pasaraya Blok M.
b) Sensor Magnetik
Sensor magnetik merupakan alat deteksi (detektor), yang diletakkan pada suatu barang, yang akan aktif apabila barang tersebut dikeluarkan dari konter tanpa sepengetahuan penjual (pencurian), karena terdapat alat penditeksi di pintu-pintu konter yang akan memberikan tanda peringatan berupa bunyi alarm. Sensor magnetik ini hanya terdapat di konter-konter tertentu.

2) Pengamanan umum
Pengamanan umum yang dilakukan oleh Pasaraya Blok M, dilakukan dengan membangun sarana pengamanan secara umum, berupa:
a) Pemagaran kawasan Pasaraya Blok M.
Untuk melindungi Pasaraya Blok M dari gangguan yang mungkin timbul dari luar area Pasaraya Blok M, maka dibangun pagar disekitar kawasan Pasaraya Blok M. Disamping melindungi terhadap kemungkinan gangguan dari luar, pemagaran ini juga membuat jalan keluar masuk ke kawasan Pasaraya Blok M hanya dapat melalui pintu-pintu tertentu, sehingga memudahkan pengawasan dalam kegiatan pengamanan.

b) Tempat parkir
Penyediaan sarana parkir yang luas, akan dapat menampung banyak kendaraan dari pengunjung. Dengan demikian pengunjung tidak perlu memarkir kendaraan di luar kawasan Pasaraya Blok M, sehingga keamanan kendaraan dapat lebih terjamin, dan pengunjung merasa aman karena kendaraan mereka berada di tempat yang aman.
c) Penerangan
Sistim penerangan yang ada di Pasaraya Blok M, dibangun untuk dapat menerangi Pasaraya Blok M di malam hari, sehingga memudahkan pengawasan bagi satuan pengaman. Sistim penerangan dibangun dengan menitik beratkan pada tempat-tempat yang dianggap rawan dan pada daerah-daerah yang penting, antara lain bangunan, pintu keluar dan masuk dan pada pos-pos penjagaan.
d) Pengamanan pintu keluar dan masuk
Pintu keluar masuk kendaraan ke kawasan Pasaraya Blok terdapat di tiga titik, yang memiliki sistim keamanan dengan menggunakan sistim komputerisasi. Pada saat kendaraan masuk akan didata dan pada saat keluar akan didata kembali, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas berupa pencurian kendaraan

3) Pengamanan khusus
a) Pengaturan penjagaan
Pengaturan dan pengendalian tugas satuan pengaman dalam hal penjagaan sehari-hari dilaksanakan secara terus-menerus selama 1×24 jam, dengan pembagian waktu jaga yang dibagi menjadi tiga shift, shift I selama 8 (delapan) jam, shift II selama 8 (delapan) jam dan shift III selama 11 (sebelas) jam. Masing-masing shift beranggotakan 18 (delapan belas) orang anggota satuan pengaman.
b) Pos-pos penjagaan
Pos penjagaan di dalam kegiatan pengamanan Pasaraya Blok M, berupa pos tetap dan tidak tetap. Pos tetap dipusatkan di lantai III gedung A, sedangkan pos tidak tetap terdapat di setiap lantai, dimana terdapat 1 (satu) orang satuan pengaman di setiap lantai yang bertugas mengawasi dan menjaga keamanan di setiap lantai. Selain di setiap lantai, juga terdapat pos-pos di tempat parkir.
c) Komunikasi dan sistem alarm
Sistem komunikasi yang digunakan oleh satuan pengaman, yaitu dengan menggunakan telepon dan Handy Talky dalam pelaksanaan dan tugas rutin.
Dalam komunikasi darurat telah terpasang sistem alarm kebakaran, yang akan memberikan alarm/tanda bahaya apabila terdapat kebakaran.
d) Tugas satuan pengaman
Penugasan satuan pengaman, baik di pos utama maupun di pos-pos lain dilakukan secara terjadwal dan dituangkan dalam mutasi. Tugas yang dilakukan oleh satuan pengaman Pasaraya Blok M adalah melakukan pengamanan fisik, dengan melakukan kegiatan penjagaan yang diatur dalam 3 (tiga) shift, kegiatan patroli yang dilakukan baik pada saat jam operasional, maupun pada malam hari. Pelaksanaan patroli dilakukan dengan cara jalan kaki. Tugas lain yang diemban oleh satuan pengaman adalah melakukan bimbingan terhadap karyawan.
c. Represif
1) Tindakan administrasi
2) Tindakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
3) Tindakan hukum

BAB V
ANALISA DATA

1. Sistem keamanan
Pelaksanaan sistem keamanan yang dilakukan oleh Pasaraya Blok M adalah:

a. Sistem keamanan oleh manusia
Pelaksanaan sistem keamanan oleh manusia yang dilakukan di Pasaray Blok M, yang terdiri dari 60 orang satpam, 37 orang bagian parkir, 16 orang tenaga bantuan polri dan 6 orang bagian SPBK, masih belum cukup secara kuantitas untuk menghadapi kemungkinan timbulnya ancaman kejahatan, bila dibanding dengan banyaknya karyawan, pelanggan yang datang dan kendaraan yang parkir.
Secara kualitas, walaupun telah mengikuti program pendidikan satpam namun masih diperlukan latihan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Pelatihan tentang etiket, penanganan complain, investigasi, interogasi, pelaporan, penanganan TKP yang diajarkan oleh security manager sudah baik dan berguna untuk membentuk satpam di Pasaraya agar dapat memberikan pelayanan dengan etika yang baik kepada setiap pelanggan.
Sistem keamanan yang dilakukan secara terbuka dan tertutup di Pasaraya Blok M, sudah baik dan dapat secara preventif mencegah bertemunya niat dan kesempatan sehingga tidak timbul kejahatan.
Sistem pembagian shift yang dilakukan belum memenuhi standard suatu regu jaga, yaitu adanya pembagian waktu jaga yang tidak sama antara shift I, II dan III. Sedangkan pembagian tugas yang dilaksanakan, cukup memadai, karena telah dapat mencakup aspek-aspek yang perlu diamankan di Pasaraya Blok M, yaitu pimpinan dan karyawan, proses kegiatan dan customer, dan kawasan pasaraya blok M beserta assetnya.

b. Sistem keamanan elektonik
Pelaksanaan sistem keamanan dengan menggunakan peralatan elektronik yang diterapkan di pasaraya blok M, dengan peralatan seperti CCTV, komputer parkir dan sensor magnetik, dapat mendukung pengamanan yang dilakukan oleh manusia.
Pengamanan dengan CCTV, dapat mempermudah bagi satuan pengaman melakukan pengamatan pada bagian-bagian pertokoan yang telah dilengkapi dengan peralatan tersebut. Disamping itu, peralatan CCTV ini didukung dengan peralatan yang dapat merekam, sehingga apabila terjadi peristiwa kejahatan yang termonitor dengan CCTV, maka rekaman yang ada dapat mempermudah pembuktian dan menjadi alat bukti dalam penyidikan nantinya.
Penggunaan komputer parkir yang mendata keluar masuk kendaraan juga penting dalam mengamankan kendaraan yang ada di pasaraya blok M. Penggunaan sensor magnetik yang ditempatkan pada kounter-kounter tertentu, akan dapat mencegah terjadinya pencurian.

c. Pengamanan umum
Pengamanan umum dilakukan dengan cara pemagaran kawasan pasaraya blok M, penyediaan tempat parkir, penerangan dan pengawasan pintu keluar masuk pasaraya blok M..
Pemagaran kawasan pasaraya blok M, berdasarkan pedoman yang ada, walaupun sudah mengikuti aturan namun masih ada kekurangan yaitu masih adanya bagian pagar yang rusak dan memerlukan perbaikan.
Penyediaan sarana parkir yang teridiri dari sarana parkir tertutup untuk kendaraan roda empat dan roda dua dengan menggunakan karcis parkir yang terdata secara komputerisasi, telah memenuhi persyaratan. Namun pada hari-hari tertentu, seperti hari Minggu, sarana parkir yang ada terkadang tidak mampu menampung kendaraan yang akan parkir.
Penerangan lampu yang ada telah sesuai dengan pedoman, yaitu penerangan dengan menitik beratkan pada tempat-tempat yang dianggap rawan dan pada daerah-daerah yang penting, seperti bangunan, pintu keluar masuk dan pos-pos penjagaan.
Pengawasan yang dilakukan terhadap keluar masuk kendaraan dari dan ke dalam kawasan pasaraya blok M, khususnya di pintu-pintu, belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya petugas satpam di tempat-tempat tersebut dan tidak adanya pintu penghambat/palang/portal di pintu keluar.

2. Analisa Resiko
Berdasarkan data kriminalitas dan ancaman yang ada, dikaitkan dengan tingkat resiko, dengan menggunakan matriks tingkat resiko, maka dapat digambarkan sbb:

Matriks tingkat resiko

Probability Degree (Likely Hood) CONSEQUENCES
Tk. Tdk Berarti (Insignificant Kecil
(Minor) Sedang
(Moderate) Berat
(Major) Sangat Berat
(Catastropic)
Hampir Pasti/ Almost Certain S S M H H
Sangat Mungkin/ Likely M S S H H
Mungkin/
Moderate L M S H H
Jarang/
Unlikely L L M H H
Sangat Jarang/
Unlikely L M H S S

Dikaitkan dengan matriks tingkat resiko di atas, maka Tingkat resiko yang dihadapi Pasaraya Blok M untuk jenis ancaman yang ada, yaitu:

No. Jenis Ancaman Tingkat Kemungkinan Tingkat Konsekuensi Tingkat Resiko
1 Kebakaran Sangat Jarang Sangat Berat Significant (Berarti)
2 Kejahatan dengan kekerasan Sangat Mungkin Sedang Significant (Berarti)
3 Kejahatan Biasa Hampir Pasti Sedang Moderate (Sedang)

4 Kerusuhan Jarang Berat High
(berat)
5 Unjuk Rasa Mungkin Sedang Significant (Berarti)

Tingkat resiko yang dihadapi Pasaraya Blok M untuk jenis ancaman yang ada, yaitu:
1) Ancaman Kebakaran: dengan tingkat kemungkinan sangat jarang (rare) dan tingkat konsekuensi sangat berat (catastropic), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).
2) Ancaman Kejahatan dengan kekerasan (Pencurian dengan kekerasan, penodongan, perampasan, dll.): dengan tingkat kemungkinan sangat mungkin (likely) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).
3) Ancaman Kejahatan biasa (Pencurian, Pencurian dengan pemberatan, Penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyalahgunaan narkotikdll.): dengan tingkat kemungkinan hampir pasti (almost certain) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah moderate (sedang).
4) Ancaman Kerusuhan, dengan tingkat kemungkinan jarang (unlikely) dan tingkat konsekuensi berat (major) maka tingkat resiko yang dihadapi adalah High (sangat berat).
5) Ancaman Unjuk Rasa, dengan tingkat kemungkinan sangat mungkin (likely) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).

BAB VI
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari seluruh materi yang telah diuraikan dari Bab I sampai dengan Bab VI, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Sistem Manajemen pengamanan Perusahaan yang dilaksanakan di Pasaraya Blok M, sudah memenuhi standar, dengan melakukan pembangunan sistem keamanan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana suatu sistem pengamanan yang baik. Hal ini terlihat dengan adanya satuan pengamanan yang didukung peralatan elektronik seperti CCTV, komputer parkir, sensor magnetik , sarana parkir, penerangan, pagar, dll. Namun masih terdapat kekurangan yaitu adanya bagian pagar yang rusak dan tidak adanya satpam pada pintu keluar masuk pasaraya blok M sehingga pengamanan ditempat tersebut menjadi tidak baik
b. Perbandingan jumlah satuan pengaman yang ada di Pasaraya Blok M yang berjumlah 119 personil, dibanding dengan karyawan, luas areal yang harus diawasi dan jumlah pengunjung yang datang ke Pasaraya Blok M terlihat masih perlu adanya peningkatan kuantitas.
c. Tingkat resiko yang dihadapi Pasaraya Blok M untuk jenis ancaman yang ada, yaitu:
1) Ancaman Kebakaran: dengan tingkat kemungkinan sangat jarang (rare) dan tingkat konsekuensi sangat berat (catastropic), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).
2) Ancaman Kejahatan dengan kekerasan (Pencurian dengan kekerasan, penodongan, jambret,dll.): dengan tingkat kemungkinan sangat mungkin (likely) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).
3) Ancaman Kejahatan biasa (Penipuan, pemalsuan, penggelapan, dll.): dengan tingkat kemungkinan hampir pasti (almost certain) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah moderate (sedang).
4) Ancaman Kerusuhan, dengan tingkat kemungkinan jarang (unlikely) dan tingkat konsekuensi berat (major) maka tingkat resiko yang dihadapi adalah High (sangat berat).
5) Ancaman Unjuk Rasa, dengan tingkat kemungkinan sangat mungkin (likely) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).

2. Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan sistem pengamanan perusahaan di Pasaraya Blok M, maka disarankan:
a. Perlu dilakukan peningkatan kualitas satuan pengaman dengan memberi pelatihan secara rutin dengan melakukan koordinasi dengan polri.
b. Dalam penanganan setiap kejadian, apabila berupa tindak pidana, maka pihak satuan keamanan wajib menyerahkan penanganannya kepada pihak penyidik, yaitu polri.
c. Pelaksanaan penjagaan, khususnya pada pintu keluar dan masuk kendaraan, perlu dilaksanakan dengan menempatkan satpam pada tempat tersebut, untuk membantu petugas parkir.
d. Perlu diadakannya palang/portal pada setiap pintu keluar masuk kendaraan, agar memudahkan petugas parkir untuk memeriksa kartu tanda parkir.

Penulis,

Daftar Pustaka

Satrio Saputro, Drs., Msi., Diktat kuliah Industrial Security Management, PTIK Angkatan XXXVI, Jakarta, 2001
David Yerkes, Webster’s Encyclopedy Unabridged Dictionary, Porland House, New York, 1989, halaman 272.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, halaman 25.
Ensiklopedi Indonesia, buku jilid 5,F, Penerbit Buku Ikhtisar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1984, halaman 2586

ANALISA SWOT TERHADAP KEGAGALAN STRATEGI PENGAMANAN POLRI DALAM PERISTIWA RUSUH TEMANGGUNG

ANALISA SWOT TERHADAP KEGAGALAN STRATEGI PENGAMANAN POLRI DALAM PERISTIWA RUSUH TEMANGGUNG

PENDAHULUAN
Latar belakang
Polri sesuai dengan tugas pokoknya yang diatur dalam Undang-Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia , memiliki kewajiban untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat melalui kegiatan Pengaturan, Penjagaan,Pengawalan dan Patroli. Disamping tugas pokoknya, Polri dalam rangka mengimplementasikan niat dan komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan Supremasi Hukum terhadap berbagai kekerasan dan kerusuhan massa yang dirasakan sangat merugikan masyarakat bangsa dan negara Indonesia, maka Polri sesuai tugas, fungsi dan perannya sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat harus melakukan berbagai upaya cepat dan tepat untuk mengantisipasi dan menanggulangi munculnya kekerasan dan kerusuhan massa di Indonesia.
Menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang “. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas “. Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum ini oleh pemerintah Indonesia telah diatur secara rinci untuk memberikan perlindungan bagi warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai harapan dan aspirasi terhadap negara .
Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum , yang berbunyi : “ Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara “. Undang-undang tersebut mengkatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk tempat yang dapat didatangi dan dilihat oleh semua orang, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, Polri memiliki payung hukum dalam melakukan tindakan penegakan hukum yang berkenaan dengan unjuk rasa. Penegakkan Hukum terhadap pelaku kekerasan maupun kerusuhan yang terjadi pada saat penyampaian pendapat di muka umum mengandung pengertian setiap tindakan Polri yang harus dilakukan untuk menjamin tercipta suasana kondusif , adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam mewujudkan situasi dan kondisi seperti yang dimaksud tadi, Polri memberikan suatu pedoman berupa Nomor 8 Tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara
Adalah suatu kekhawatiran manakala dalam penyelengaraan pelayanan, Kepolisian berpedoman kepada landasan operasional lawas, tertinggal, atau bertentangan dengan kebijakan organisasi dan peraturan perundang undangan lainnya. Kebutuhan aktualisasi setiap perkap maupun produk hukum harus segera dilakukan, karena Polri pada hakekatnya adalah melindungi dan melayani masyarakat justru dengan cara membatasi dan mengusik masyarakat sehingga kesalahan prosedur tidak dapat ditolerir
Permasalahan
Bagaimana analisa SWOT terhadap konsep pengamanan sidang di PN Temanggung yang berakhir dengan kerusuhan.
PEMBAHASAN
Kronologi Kasus Kerusuhan Temanggung
Masyarakat Temanggung dikenal sebagai masyarakat yang religius, santun dan bersahabat, Namun dengan adanya sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa sdr. Antonius Richmond Bawengan di Pengadilan Negeri Temanggung, membuat situasi dan kondisi menjadi kurang kondusif serta menjadikan suasana di kota Temanggung menjadi panas dengan adanya aksi unjuk rasa dari massa, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Temanggung membutuhkan back-up perkuatan pasukan Brimob untuk membantu pengamanan jalannya persidangan.
Pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2011 pukul 15.00 Wib, anggota Sat Brimob Polda jateng yang berjumlah 149 personil dipimpin Kompol Saeran melaksanakan pengamanan sidang kasus penistaan agama di PN Temanggung
Selasa, 8 Peb 2011 pukul 05.30 wib ,Tim jibom dan wanteror dipimpin oleh AKP Bayu, Sik berangkat menuju Polres Temanggung dan PN Temanggung, pukul 06.00 wib, Apel pagi di Mapolres Temanggung dilanjutkan dengan ploting pasukan, 1 SST di PN Temanggung, 1 SST dan mobil Barrier di Mapolres, 1 SST dan 1 unit water cannon di Pos lantas Polres, 09.00 wib Datang massa dari berbagai elemen masyarakat berjumlah kurang lebih 1000 orang yang akan melaksanakan unjuk rasa tiba di PN Temanggung, 10.00 wib, Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa sdr. ANTONIUS RICHMOND BAWENGAN di PN Temanggung dimulai, 10.15 wib, Sidang kasus penistaan agama ditunda dikarenakan pengunjung sidang membuat kerusuhan di PN Temanggung.
Pukul 10.30 wib, Sidang dibuka kembali dan memutuskan vonis hakim 5 tahun penjara kepada terdakwa, dengan hasil vonis tersebut para pengunjung sidang tidak mau menerima dan melakukan kerusuhan di pengadilan, 11.00 wib,Terpidana kasus penistaan agama dievakuasi menggunakan rantis baracuda menuju Sat Brimob Polda Jateng, Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Brimob atas perintah Wakapolres Temanggung pada saat terjadi keributan, dengan melakukan himbauan, pelemparan gas air mata dan pendorongan terhadap massa unjuk rasa yang melempari petugas Kepolisian dan melakukan pembakaran terhadap mobil truck milik Sabhara Polda Jateng, sehingga massa tercerai berai. Kemudian situasi dan kondisi di PN Temanggung dapat dikendalikan kembali.
Polres Temanggung pada pukul 11.35 wib, mengajukan penambahan anggota Sat Brimob Polda Jateng untuk melaksanakan penebalan pasukan sebanyak 3 SSK (330 pers) membantu perkuatan pasukan dalam menanggulangi rusuh massa.
Pukul 13.30 wib, anggota Sat Brimob ( penebalan ) tiba di Mapolres Temanggung, kemudian melaksanakan koordinasi dan ploting penempatan pasukan. Pukul 17.00 wib , Unit tindak anti anarkis, tim Jibom dan rantis Baracuda dari Detasemen Gegana, termasuk mobil Barrier dan rantis Water Cannon stand by di Mapolres Temanggung, anggota Brimob melaksanakan pengamanan terhadap Gereja-geraja, kantor pemerintahan dan Rumah Sakit Kristen untuk antisipasi terjadinya pengrusakan, pukul 21.00 s.d 24.00 wib Anggota yang sudah menempati pos, kemudian melaksanakan patroli dengan menggunakan ranmor secara rutin dan bergantian untuk memantau situasi dan melakukan tindakan preventif terjadinya unjuk rasa.
Penebalan pasukan berjumlah 330 personil yang dipimpin Kasat Brimob Polda Jateng Kombes Pol Drs. Mashudi Nrp 67030503, sehingga anggota Sat Brimob Polda Jateng yang melaksanakan tugas pengamanan sidang di Pengadilan Negeri Temanggung berjumlah 479 Personil
Analisa SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang dapat digunakan oleh para pembuat keputusan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasinya. SWOT merupakan akronim dari Strenghts (kekuatan yang berisi tentang kemampuan, keunggulan, keterampilan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi, Weaknesses (kelemahan ), yaitu memuat tentang keterbatasan, atau kekurangan dalam hal sumber, kemampuan dan keterampilan yang menjadi penghalang kinerja organisasi, Oportunities ( peluang ), berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu organisasi, Threats ( ancaman ), faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu organisasi ( Sondang Siagian, 2001).
Strenghts (kekuatan yang berisi tentang kemampuan, keunggulan, keterampilan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi.
1. Jumlah kekuatan Brimob sebelum terjadi kerusuhan pasca sidang di PN Temanggung adalah 1 ( satu ) SSK PHH Brimob , 149 personil.
2. Personil PHH Brimob merupakan personil terlatih dalam menangani PHH dengan pengalaman dan penugasan cukup baik.
3. Jumlah Kekuatan Dalmas Polres Temanggung merupakan gabungan kekuatan personil Sabhara Polres dan bantuan perkuatan dari Polsek sejajaran Polres Temanggung.
4. Alsus PHH dan Dalmas mencukupi mulai dari Dalmas awal, lanjutan dan PHH Brimob.
5. Di Polres Temanggung, BKO Brimob dilengkapi dengan rantis Baracuda dan Water Canon
6. Terdapat 1 unit Team Jibom, berikut peralatan dan kendaraan EOD Jibom.
Weaknesses (kelemahan), yaitu memuat tentang keterbatasan, atau kekurangan dalam hal sumber, kemampuan dan keterampilan yang menjadi penghalang kinerja organisasi.
1. Kompi PHH yang digerakkan , adalah merupakan gabungan dari beberapa kompi organik dari Detasemen A Brimob , dengan Kompol Saeran selaku Komandan tugas Gabungan.
2. Kompi Dalmas awal dan lanjutan merupakan gabungan dari organik Sat Sabhara dan anggota unit Sabhara Polsek-polsek dalam jajaran Polres Temanggung.
3. Kapolres selaku Kasatwil pada saat kejadian tidak berada di tempat ( PN Temanggung )
4. Kodal pasukan dan pengendalian Kegiatan di lokasi ( PN temanggung ) didelegasikan kepada Wakapolres Temanggung
5. HT yang digunakan antara pasukan PHH Brimob dengan Polres selaku penanggung jawab wilayah tidak terkoneksi, sehingga harus menggunakan HP untuk mengendalikan pergeseran pasukan.
6. Pengetahuan pengendali ( Kodal ) dalam hal ini Wakapolres Temanggung tentang Standar Operating Procedure dan Pedoman penggunaan Kekuatan PHH Brimob masih kurang, sehingga Pasukan PHH Brimob dalam ikatan SSK dipecah menjadi 3 ( tiga ) titik yaitu di PN Temanggung,Mapolres temanggung dan Pos Lantas temanggung.
7. Upaya penggalangan melalui upaya pencairan dukungan serta penggembosan kekuatan penonton sidang menuju ke PN Temanggung tidak dilakukan secara cepat dan tepat diluar kota Temanggung.
8. Petugas Polri yang melaksanakan pengamanan sidang di PN temanggung tidak melakukan sweeping dan body checking terhadap penonton sidang.
9. Permintaan tambahan pasukan PHH Brimob sangat lambat , setelah terjadi tindakan anarkhis , Kapolres selaku Kasatwil baru memintakan tambahan perkuatan bantuan dari Polda Jateng.
Oportunities ( peluang ), berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu organisasi.
1. Lokasi sidang merupakan suatu kompleks Pemda, di pusat kota Temanggung yang saling berdekatan dengan gereja dan relative dekat dengan Mapolres Temanggung.
2. Type perkotaan di temanggung merupakan type segaris , sehingga mobilisasi massa keluar dan masuk kota melewati satu pintu, sehingga mudah diawasi.
3. Laporan informasi menyebutkan mobilisasi massa yang ingin menghadiri sidang akan menggunakan kendaraan umum, truk dan sepeda motor, sehingga blockade dan pencairan massa dapat dilakukan dari jarak jauh pusat kota.
4. Disekitar lokasi terdapat kekuatan kawan yang dapat didayagunakan seperti Satpol PP Pemda Temanggung, Dinas Pemadam Kebakaran, Kodim Temanggung.
Threats ( ancaman ), faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu organisasi
1. Isu SARA terkait penodaan agama merupakan isu sentral dan sensitive.
2. Daerah Temanggung dan sekitarnya ( Wonosobo, Banyumas , Solo dan Kedu ) merupakan basis daerah perlawanan dan bergerak kelompok radikal keagamaan tertentu, beberapa peristiwa penangkapan anggota teroris terjadi di Temanggung dan daerah sekitarnya.
3. Kesenjangan ekonomi antara penduduk Pribumi dan Non Pribumi yang dialihkan dengan bentuk konflik agama Islam dan Nasrani.
4. Jarak back up terdekat untuk Polres Temanggung : sekitar 3-4 jam perjalanan dari Semarang, 2-3 jam perjalanan dari wilayah Banyumas dan Kedu.
5. Tingkat pendidikan dan pola komunikasi sosial masyarakat Temanggung masih sangat sederhana dengan menempatkan pola Patron Client yang sangat kental. Kedudukan tokoh agama dan tokoh masyarakat masih sangat sentral, dibandingkan tokoh formal pemerintahan.
6. Citra Pemerintahan dan Polri khususnya sedang mengalami kemunduran akibat tekanan ekonomi serta masalah masalah social yang belum tuntas terselesaikan.
7. Pemberitaan Koran dan televisi telah membangkitkan sentiment dengan bobot keagamaan, di wilayah Temanggung dan sekitarnya.

ANALISA SWOT
Setelah mengidentifikasi unsur-unsur dari setiap aspek SWOT di atas, maka penulis akan menguraikan strategi dalam analisis SWOT. Keempat strategi analisis SWOT yaitu :
STRATEGI COMPARATIVE ADVANTAGE
STRENGTH OPPORTUNITY
7. Jumlah kekuatan Brimob sebelum terjadi kerusuhan pasca sidang di PN Temanggung adalah 1 ( satu ) SSK PHH Brimob , 149 personil.
8. Personil PHH Brimob merupakan personil terlatih dalam menangani PHH dengan pengalaman dan penugasan cukup baik.
9. Jumlah Kekuatan Dalmas Polres Temanggung merupakan gabungan kekuatan personil Sabhara Polres dan bantuan perkuatan dari Polsek sejajaran Polres Temanggung.
10. Alsus PHH dan Dalmas mencukupi mulai dari Dalmas awal, lanjutan dan PHH Brimob.
11. Di Polres Temanggung, BKO Brimob dilengkapi dengan rantis Baracuda dan Water Canon
12. Terdapat 1 unit Team Jibom, berikut peralatan dan kendaraan EOD Jibom.
5. Lokasi sidang merupakan suatu kompleks Pemda, di pusat kota Temanggung yang saling berdekatan dengan gereja dan relative dekat dengan Mapolres Temanggung.
6. Type perkotaan di temanggung merupakan type segaris , sehingga mobilisasi massa keluar dan masuk kota melewati satu pintu, sehingga mudah diawasi.
7. Laporan informasi menyebutkan mobilisasi massa yang ingin menghadiri sidang akan menggunakan kendaraan umum, truk dan sepeda motor, sehingga blockade dan pencairan massa dapat dilakukan dari jarak jauh pusat kota.
8. Disekitar lokasi terdapat kekuatan kawan yang dapat didayagunakan seperti Satpol PP Pemda Temanggung, Dinas Pemadam Kebakaran, Kodim Temanggung.

Strategi Comparative Advantage : Strategi ini menekankan pada penggunaan semua potensi kekuatan Polres Temanggung untuk memanfaatkan semua peluang yang telah diidentifikasi bagi upaya penanganan rusuh masa dan tindakan anarkis secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut : Memanfaatkan secara optimal jumlah kekuatan SSK PHH Brimob dan SSK Dalmas , termasuk alsus Dalmas dan Rantis Water Canon, EOD dan Barrier , ditempatkan pada posisi strategis dengan melaksananakan kegiatan sweeping di jalan masuk dan keluar Temanggung , dan mengoptimalkan peran serta kekuatan saruan kawan untuk aktif mengamankan kompleks perkantoran sekitar lokasi sidang maupun sepanjang jalan menuju ke Alun alun Temanggung.
STRATEGI MOBILIZATION
STRENGTH THREATENS
1. Jumlah kekuatan Brimob sebelum terjadi kerusuhan pasca sidang di PN Temanggung adalah 1 ( satu ) SSK PHH Brimob , 149 personil.
2. Personil PHH Brimob merupakan personil terlatih dalam menangani PHH dengan pengalaman dan penugasan cukup baik.
3. Jumlah Kekuatan Dalmas Polres Temanggung merupakan gabungan kekuatan personil Sabhara Polres dan bantuan perkuatan dari Polsek sejajaran Polres Temanggung.
4. Alsus PHH dan Dalmas mencukupi mulai dari Dalmas awal, lanjutan dan PHH Brimob.
5. Di Polres Temanggung, BKO Brimob dilengkapi dengan rantis Baracuda dan Water Canon
6. Terdapat 1 unit Team Jibom, berikut peralatan dan kendaraan EOD Jibom.
8. Isu SARA terkait penodaan agama merupakan isu sentral dan sensitive.
9. Daerah Temanggung dan sekitarnya ( Wonosobo, Banyumas , Solo dan Kedu ) merupakan basis daerah perlawanan dan bergerak kelompok radikal keagamaan tertentu, beberapa peristiwa penangkapan anggota teroris terjadi di Temanggung dan daerah sekitarnya.
10. Kesenjangan ekonomi antara penduduk Pribumi dan Non Pribumi yang dialihkan dengan bentuk konflik agama Islam dan Nasrani.
11. Jarak back up terdekat untuk Polres Temanggung : sekitar 3-4 jam perjalanan dari Semarang, 2-3 jam perjalanan dari wilayah Banyumas dan Kedu.
12. Tingkat pendidikan dan pola komunikasi sosial masyarakat Temanggung masih sangat sederhana dengan menempatkan pola Patron Client yang sangat kental. Kedudukan tokoh agama dan tokoh masyarakat masih sangat sentral, dibandingkan tokoh formal pemerintahan.
13. Citra Pemerintahan dan Polri khususnya sedang mengalami kemunduran akibat tekanan ekonomi serta masalah masalah social yang belum tuntas terselesaikan.
14. Pemberitaan Koran dan televise telah membangkitkan sentiment dengan bobot keagamaan, di wilayah Temanggung dan sekitarnya.

Strategi Mobilization : Strategi ini menekankan pada penanggulangan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada di Polres Temanggung dalam penanganan demonstrasi yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut : Memanfaatkan secara optimal jumlah kekuatan SSK PHH Brimob dan SSK Dalmas , termasuk alsus Dalmas dan Rantis Water Canon, EOD dan Barrier , ditempatkan pada posisi strategis, dengan memperhatikan isu yang diangkat dalam sidang di PN Temanggung merupakan isu sensitive , sehingga perlu sesegera mungkin meminta bantuan ke satuan atas menyiapkan kekuatan Backup PHH dan Dalmas .
Termasuk diantaranya mengundang dan mengajak tokoh –tokoh masyarakat Temamnggung untuk bersama sama menggalang kekuatan dan memberikan pengertian kepada pengunjung sidang agar tidak bertindak anarkhis .
Ketika Citra Polri selaku pelayan dan pelindung masyarakat yang sedang menurun dan terkait gencar pemberintaan di Media massa mengenai sidang penistaan agama di PN Temanggung, Polri ( Kapolres Temanggung ) Perlu bertindak cepat dengan mengadakan penyiaran maupun menggunakan public addres agar masyarakat tetap tenang dan damai.
STRATEGI INVESTMENT / DIVESTMENT
WEAKNESS OPPORTUNITY
10. Kompi PHH yang digerakkan , adalah merupakan gabungan dari beberapa kompi organik dari Detasemen A Brimob , dengan Kompol Saeran selaku Komandan tugas Gabungan.
11. Kompi Dalmas awal dan lanjutan merupakan gabungan dari organik Sat Sabhara dan anggota unit Sabhara Polsek-polsek dalam jajaran Polres Temanggung.
12. Kapolres selaku Kasatwil pada saat kejadian tidak berada di tempat ( PN Temanggung )
13. Kodal pasukan dan pengendalian Kegiatan di lokasi ( PN temanggung ) didelegasikan kepada Wakapolres Temanggung
14. HT yang digunakan antara pasukan PHH Brimob dengan Polres selaku penanggung jawab wilayah tidak terkoneksi, sehingga harus menggunakan HP untuk mengendalikan pergeseran pasukan.
15. Pengetahuan pengendali ( Kodal ) dalam hal ini Wakapolres Temanggung tentang Standar Operating Procedure dan Pedoman penggunaan Kekuatan PHH Brimob masih kurang, sehingga Pasukan PHH Brimob dalam ikatan SSK dipecah menjadi 3 ( tiga ) titik yaitu di PN Temanggung,Mapolres temanggung dan Pos Lantas temanggung.
16. Upaya penggalangan melalui upaya pencairan dukungan serta penggembosan kekuatan penonton sidang menuju ke PN Temanggung tidak dilakukan secara cepat dan tepat diluar kota Temanggung.
17. Petugas Polri yang melaksanakan pengamanan sidang di PN temanggung tidak melakukan sweeping dan body checking terhadap penonton sidang.
18. Permintaan tambahan pasukan PHH Brimob sangat lambat , setelah terjadi tindakan anarkhis , Kapolres selaku Kasatwil baru memintakan tambahan perkuatan bantuan dari Polda Jateng.
1. Lokasi sidang merupakan suatu kompleks Pemda, di pusat kota Temanggung yang saling berdekatan dengan gereja dan relative dekat dengan Mapolres Temanggung.
2. Type perkotaan di temanggung merupakan type segaris , sehingga mobilisasi massa keluar dan masuk kota melewati satu pintu, sehingga mudah diawasi.
3. Laporan informasi menyebutkan mobilisasi massa yang ingin menghadiri sidang akan menggunakan kendaraan umum, truk dan sepeda motor, sehingga blockade dan pencairan massa dapat dilakukan dari jarak jauh pusat kota.
4. Disekitar lokasi terdapat kekuatan kawan yang dapat didayagunakan seperti Satpol PP Pemda Temanggung, Dinas Pemadam Kebakaran, Kodim Temanggung.

Strategi Investment / Divestment: Pola dari strategi ini adalah memakai kekuatan yang dimiliki oleh Polres Temanggung untuk menghindari ancaman yang telah diidentifikasi dalam penanganan demonstrasi, yaitu sebagai berikut : karena dislokasi pasukan PHH dan Dalmas diprioritaskan pada daerah yang rawan ( dengan membagi menjadi 3 ploting ) , sehingga perlu diikuti upaya preventif untuk melakukan sweeping terhadap pengunjung sidang yang akan memasuki PN Temanggung dan jauh sebelum masuk kota temanggung melalui Razia lalu lintas diluar kota.
Walaupun Kapolres tidak berada di lokasi sidang , kapolres harus senantiasa memantau perkembangan situasi di lokasi sidang dan beradasarkan penilaian situsi untuk segera meminta bantuan tambahan perkuatan dan backup kekuatan dari PHH dan Dalmas.
STRATEGI DAMAGE CONTROL
WEAKNESS THREATENS
1. Kompi PHH yang digerakkan , adalah merupakan gabungan dari beberapa kompi organik dari Detasemen A Brimob , dengan Kompol Saeran selaku Komandan tugas Gabungan.
2. Kompi Dalmas awal dan lanjutan merupakan gabungan dari organik Sat Sabhara dan anggota unit Sabhara Polsek-polsek dalam jajaran Polres Temanggung.
3. Kapolres selaku Kasatwil pada saat kejadian tidak berada di tempat ( PN Temanggung )
4. Kodal pasukan dan pengendalian Kegiatan di lokasi ( PN temanggung ) didelegasikan kepada Wakapolres Temanggung
5. HT yang digunakan antara pasukan PHH Brimob dengan Polres selaku penanggung jawab wilayah tidak terkoneksi, sehingga harus menggunakan HP untuk mengendalikan pergeseran pasukan.
6. Pengetahuan pengendali ( Kodal ) dalam hal ini Wakapolres Temanggung tentang Standar Operating Procedure dan Pedoman penggunaan Kekuatan PHH Brimob masih kurang, sehingga Pasukan PHH Brimob dalam ikatan SSK dipecah menjadi 3 ( tiga ) titik yaitu di PN Temanggung,Mapolres temanggung dan Pos Lantas temanggung.
7. Upaya penggalangan melalui upaya pencairan dukungan serta penggembosan kekuatan penonton sidang menuju ke PN Temanggung tidak dilakukan secara cepat dan tepat diluar kota Temanggung.
8. Petugas Polri yang melaksanakan pengamanan sidang di PN temanggung tidak melakukan sweeping dan body checking terhadap penonton sidang.
9. Permintaan tambahan pasukan PHH Brimob sangat lambat , setelah terjadi tindakan anarkhis , Kapolres selaku Kasatwil baru memintakan tambahan perkuatan bantuan dari Polda Jateng.
1. Isu SARA terkait penodaan agama merupakan isu sentral dan sensitive.
2. Daerah Temanggung dan sekitarnya ( Wonosobo, Banyumas , Solo dan Kedu ) merupakan basis daerah perlawanan dan bergerak kelompok radikal keagamaan tertentu, beberapa peristiwa penangkapan anggota teroris terjadi di Temanggung dan daerah sekitarnya.
3. Kesenjangan ekonomi antara penduduk Pribumi dan Non Pribumi yang dialihkan dengan bentuk konflik agama Islam dan Nasrani.
4. Jarak back up terdekat untuk Polres Temanggung : sekitar 3-4 jam perjalanan dari Semarang, 2-3 jam perjalanan dari wilayah Banyumas dan Kedu.
5. Tingkat pendidikan dan pola komunikasi sosial masyarakat Temanggung masih sangat sederhana dengan menempatkan pola Patron Client yang sangat kental. Kedudukan tokoh agama dan tokoh masyarakat masih sangat sentral, dibandingkan tokoh formal pemerintahan.
6. Citra Pemerintahan dan Polri khususnya sedang mengalami kemunduran akibat tekanan ekonomi serta masalah masalah social yang belum tuntas terselesaikan.
7. Pemberitaan Koran dan televisi telah membangkitkan sentiment dengan bobot keagamaan, di wilayah Temanggung dan sekitarnya.

Strategi Damage Control : Strategi ini menekankan pada memperkecil kelemahan yang ada pada satuan Polres Temanggung dan menghindari ancaman yang telah diidentifikasi dalam penanganan demonstrasi guna menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar (mengendalikan kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan) yaitu sebagai berikut : Anggota pasukan dalmas Polres Temanggung yang mempunyai temperamen tinggi (cepat emosi) tidak diikutkan dalam penanganan demonstrasi pada barisan depan agar tidak mudah terjadinya bentrokan dengan para demonstrans.
Menyiapkan jalur evakuasi dan kendaraan pemadam kebaran di lokasi rawan tindak anarkhisme serta memberikan pengetahuan dan informasi kepada personil Polri yang bersenjata untuk tidak segan segan melakukan tindakan keras terukur sesuai Protap 01/ 2010. Tentang penggunaan kekuatan Polri , sehingga bila dinilai aksi massa yang berlebihan serta mengacam keselamatan jiwa raga dan harta benda masyarkat dapat dihentikan secara professional, proporsional dan legal.

Berdasarkan uraian analisa SWOT tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa Kapolres Temanggung tidak dapat mengidentifikasi alternatif-alternatif strategi bagi penanganan demonstrasi yang terjadi secara efektif dan efisien di wilayah Polres Temanggung , terlihat dalam :
1. Gagal menerapkan Strategi Keunggulan Komparatif berupa penerapan sispam kota yang melibatkan seluruh potensi yang ada dan koordinasi, kerja sama serta keberadaan tokoh masyarakat maupun tokoh politik dalam menangani unjuk rasa di Polres Temanggung dengan tidak segera dengan meminta bantuan satuan satuan kawan terdekat untuk memberikan penebalan kekuatan dalam memelihara keamanan dan ketertiban kota Temanggung
2. Gagal menerapkan Strategi mobilization yang menekankan pada dukungan satuan atas serta satuan samping guna menutupi keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan personil dalam menghadapi demonstrasi dengan tidak melakukan upaya untuk meminta bantuan perkuatan dilakukan sangat terlambat. Lebih dari 3-4 jam dari sejak meletus pertama kali.
3. Gagal menerapakan Strategi investment / divestment yang berupa kebijakan Kapolres terhadap dislokasi pasukan dalmas secara cepat dan tepat pada lokasi strategis bagi penanganan para demonstran serta titik-titik konsentrasi massa dengan dengan memecah pasukan PHH dan Dalmas menjadi satuan satuan kecil yang akhirnya kehilangan daya pukul dan daya gentar.
4. Gagal menerapkan Strategi Damage Control. Dengan mengendalikan kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak anarkis lebih lebar dan fatal dengan tidak menyiapkan bantuan ambulance, evakuasi dan pemadam kebakaran di lokasi rawan kekerasan.

KESIMPULAN
Dari uraian tersebut di atas, maka penulis ( berkesimpulan bahwa : Kapolres Temanggung gagal mengambil keputusan strategis dalam penanganan demonstrasi secara efektif dan efisien karena tidak dapat optimal memanfaatkan strategi comparative advantage (keunggulan komparatif) yaitu penerapan sistem pengamanan kota yang terpadu (melibatkan instansi samping, satuan samping dan satuan atas serta potensi masyarakat yang ada) dan Mobilsasi kekuatan dan ancaman yang ada demi melakukan penghindaraan dan pengurangan kerugian dan korban yang mungkin timbul.
SARAN
1. Penggunaan kekuatan PHH dan Dalmas sebaiknya menggunakan jajaran yang memiliki ikatan komando kuat, terlatih dan memiliki peralatan yang memadai
2. Kodal harus menjadi tanggung jawab pimpinan Satuan wilayah , adapaun pendelegasian tugas tidak menghapus tanggung jawab pimpinan tertinggi.
3. Pemegang kodal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengedalikan pasukan memahami secara taktis dan teknis dilandasi pengetahuan strategis.
4. Memanfaatkan bantuan tokoh masyarakat untuk meredam amuk massa dan anarkhisme.
5. Memiliki data keuatan satuan kawan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas tugas Polri dalam situasi kontijensi.
6. Memiliki jaringan komunikasi utama dan cadangan sebagai sarana penyampaian perintah dan pengendalian.
7. Melakukan upaya –upaya pencegahan secara dini , menafaatkan data intelijen dengan menguatkan konter intelijen, penggalangan masyarakat serta membangun opini public dengan kerja sama media massa.