Security Industry

SENJATA API BAGI SEBAGIAN ORANG MENJAD SEBUAH BENDA YANG MEMILIKI MAKNA KEAHARUSAN, DENGAN LATAR BELAKANG KESELAMATAN DIRI PRIBADI MAUPUN KELUARGA DAN HARTA BENDA MAKA MENJADI SAH UNTUK MEMILIKI DAN MENGGUNAKAN SENJATA API.

DALAM KONTEKS SENJATA API SEBAGAI ALAT BELADIRI , ADALAH SAMPAI SAAT INI REGULASI DAN OTORITAS YANG MENGATUR BOLEH ATAU IDAK SESEORANG MEMILIKI APALAGI MENGGUNAKAN ADALAH POLRI, DENGAN MELIHAT PERKEMBANGAN DI MASYARAKAT SAAT INI ADALAHKETIKA KEJAHATAN SEMAKIN GANAS LANTAS APAKAH KEMUDIAN SENJATA API HARUS MENJADI JAWABAN UNTUK EMNYELESAIKAN KEJAHATAN YANG MENGGANANAS ATAUKAH NANTNYA TIDAK MALAH MENIMBULKAN ATAU SETIDAKNYA MEMINDAHKAN MASALAH MENJADI BANYAK PENYALAH GUNAAN SENJATA API.

BERIKUT INI ADALAH CATATAN YANG INGIN DIBAGIKAN DARI HASIL DISKUSI RUU KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI PERORANGAN

BAHAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN (ibu Riana)

Bahan Paparan Andi Widjajanto (FGD Senpi Handak)

Kebijakan dan Aktivasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bareskrim

PERAN PEM DLM MENATA SENDAK_2013 -intel

PERAN DAN HARAPAN IMPORTIR SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK DALAM MENDUKUNG PENATAAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK

Disajikan Oleh Palmer Situmorang, S.H., M.H.

Dalam
Focus Group Discussion Yang Diselenggarakan Oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar
Jakarta, 26 November 2013

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, demikian bunyi Pasal 28D dan 28F UUD dengan empat kali amandemen.

Berdasarkan UU Darurat No.12/1961 setiap orang tanpa ijin dilarang membawa senjata api ke dalam negeri (impor), menyimpan, menguasai dan mempergunakannya, karena larangan hukum tersebut maka kepemilikan dan penggunaan senjata api harus memiliki ijin. Kata pemilik dan pengguna resmi, didasarkan pada keabsahan dokumen, pembayaran pajak kepada pemerintah, ijin impor, ijin menggunakan dari Polri. Proses sejak pemesanan hingga serah terima barang kepada pemilik, baik legalitas dokumen maupun penguasaan fisik (uji balistik) berada dibawah pengawasan Polri.

Secara keseluruhan setiap usaha dan badan usaha yang bergerak dibidang pengadaan dan penggunaan senpi dan bahan peledak (“handak”) sarat dengan perijinan, yang berarti RUU harus lebih banyak memperhatikan aspek kepastian Hukum Administrasi Negara bagi pemberi ijin, importir maupun pemilik (end user).

Maraknya kejahatan menggunakan senjata api memunculkan tuntutan perlunya tindakan lebih selektif bagi mereka yang memiliki senjata api. Sorotan media akan selalu muncul dalam setiap munculnya kasus penyalahgunaan senjata api, yang tidak kalah penting dan terus mengancam adalah hilangnya komponen bahan peledak beberapa waktu lalu dalam pengangkutan. Pada prinsipnya setiap berita tentang senjata api selalu memunculkan hal-hal yang mengerikan dan tidak disukai oleh masyarakat awam.

Akhir-akhir ini Polri sedikit membuat perubahan paradigma dengan tidak lagi membuat pernyataan yang bernada menyalahkan peredaran senjata api resmi. Dalam berbagai pemberitaan media massa, Polri menyatakan ada lebih kurang 17.500 senjata api pribadi yang beredar dan sekitar 5.600 yang sudah digudangkan, namun disayangkan tidak ada kejelasan, apa alasan hukum penyitaaan dan tidak jelas bentuk larangannya, mengingat dalam permasalahan ijin tersebut Polri bertindak bukan dalam rangka tindakan polisionil. Tindakan polisionil dilakukan setelah ada perbuatan pidana, Polri dalam konteks pemberian dan pencabutan ijin bertindak dalam kerangka Hukum Administrasi Negara (HAN) sehingga dengan demikian Polri wajib tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”) dan UU tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, Polri dalam melayani perijinan senjata api bertindak selaku pejabat TUN, tindakannya demi hukum bisa diuji melalu Peradilan TUN sebagai judicial control.

Menyimak RUU Senpi dan Handak, dirasakan kurang memperlihatkan keseimbangan antara kewajiban warga negara untuk memenuhi semua perijinan yang diperlukan dengan kewajiban Pemerintah, dalam hal ini Polri selaku Pejabat TUN dalam menerbitkan ijin penggunaan senjata api.

Dalam ijin kepemilikan senjata api otomatis didalamnya melekat hak untuk menggunakan senjata api tersebut, demikian asas hukum kepemilikan benda bergerak yang diatur dalam KUHPerdata. Jika dalam kepemilikan melekat hak penggunaan yang tidak bisa dipisahkan, maka Polri mengatur perijinan penggunaannya.

Pemilikan senjata api kalau bukan untuk tujuan koleksi, tidak lain adalah untuk digunakan. Bagaimana menggunakan senjata api yang benar dan sah secara hukum dalam konteks bela diri harus diatur dalam RUU dengan memperhatikan elemen/unsur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi :
(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

RUU juga tidak menjelaskan apakah dalam setiap perpanjangan kepemilikan senjata api akan selalu dilakukan dengan pengecualian tertentu, tidak jelas batasan antara jangka waktu terbitnya perijinan sehingga tidak ada kepastian hukum dan tidak mendisiplinkan aparat penerbit ijin. RUU sarat dengan kekuasaan bertindak bagi Pejabat TUN, tetapi kering dengan tanggung-jawab dan kepastian hukum dari pemerintah bagi usaha pengadaan dan kepemilikan senpi/handak.

Secara filosofis, RUU tersebut tidak memaknai apapun dalam rangka mencari terobosan penertiban senpi dan handak, jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, padahal setiap UU diharapkan menjadi alat (tools engineering) yang menciptakan budaya baru yang bisa membawa masyarakat dan aparatur negara untuk lebih maju, responsif, akuntabel, dan transparan dalam menertibkan pemilikan dan penggunaan senjata api sebagai cermin civil society.

Rumusan perundang-undangan yang tidak jelas dan tuntas justru akan menyulitkan aparat pemberi ijin, yang pada akhirnya menciptakan kegamangan dalam bertindak. Kata pengadaan, pemilik dan pengguna resmi senpi, didasarkan pada keabsahan dokumen, pembayaran pajak kepada pemerintah, izin impor, izin menggunakan dari Polri. Proses sejak pemesanan hingga serah terima barang kepada pemilik, baik legalitas dokumen maupun penguasaan fisik (uji balistik) berada dibawah pengawasan Polri (Pasal 32 RUU).

Seluruh prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar asas-asas hukum dan sekaligus harus melindungi Polri menjalankan tugasnya secara lugas dan memiliki kepastian hukum serta ketertiban yang berkeadilan.

Pengadaan senpi dan handak masih sangat didominasi impor, yang berarti selain pengaturan demi tertib dalam negeri, juga tertib dimata para pemasok senpi dan handak yaitu kepastian hukum. Dalam konteks tatakelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, khusus pengadaan senpi yang penggunanya sangat banyak dan mencakup area yang luas yang sangat berpotensi mengganggu kamtibmas, sepatutnya demi terciptanya kontrol yang baik, dalam RUU perlu juga diatur kewajiban bagi setiap perusahaan yang melakukan impor senpi dan handak antara lain harus menjadi anggota dan mendapatkan rekomendasi dari organisasi importir dalam hal ini Ikatan Pengusaha Senjata Beladiri Indonesia (IPSINDO), dengan demikian selain adanya kontrol pemerintah sebagai pemberi ijin juga ada kontrol dari organisasi importir.

Persoalan yang paling mengganggu Importir dan perlu mendapat ketegasan dalam RUU adalah tiadanya kepastian hukum dalam setiap perubahan kebijakan, dan lebih parah lagi, kebijakan diterbitkan hanya lewat telegram sebagai perangkat hukum yang paling tradisional dalam konteks Negara Hukum, karena tidak transparan dan sudah ketinggalan jaman, karena melanggar azas kepastian hukum dan keterbukaan. Polri harus menghindari diri dari situasi yang hanya tunduk pada UU Polri, tetapi selaku masyarakat sipil juga selaku Pejabat TUN, juga tunduk pada ketentuan asas-asas hukum yang diatur dalam perundang-undangan lainnya seperti UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, kepastian hukum, UU Pelayanan Publik, dengan taat hukum dan taat asas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan juga pelaku usaha (importir) sebagai mitra pemerintah dalam mengadakan dan menertibkan penggunaan senpi dan handak akan berdaya guna.

Sebagai Aparatur Negara dan Pejabat TUN, Polri dalam mengambil setiap kebijakan haruslah memperhatikan implikasinya, karena hukum itu dibuat demi kenyamanan dan ketertiban semua mahluk manusia yang menggunakannya. Kita tidak bisa lagi membiarkan berlangsungnya perubahan kebijakan yang sepihak dan merugikan pihak lain. Kita ambil contoh konkrit, larangan menerbitkan ijin / impor senpi yang baru, dilakukan beberapa tahun lalu dengan telegram Kapolri tanpa ada kejelasan bagaimana dengan senpi yang diimpor dan terus digudangkan oleh importir selama hampir 10 tahun. Sikap sepihak dan tertutup adalah pengingkaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertulis baik yang diatur dalam Konstitusi UUD’45 maupun yang diatur dalam hukum positif lainnya seperti kepemilikan benda bergerak dalam ranah Hukum Perdata dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pemerintah dalam hal ini Polri tidak perlu menunggu RUU ini disahkan untuk menyelesaikan sisa Senpi yang sudah mendapat ijin impor dan belum disalurkan kepada pembelinya. Sehingga saat ini diperlukan sikap yang jelas dan mumpuni untuk menyelesaikan secara tuntas sisa import yang belum disalurkan tersebut dengan demikian akan terdapat neraca yang jelas yang memisahkan pengadaan senpi dan handak sebelum dan sesudah RUU ini disahkan.

Sebagai Negara Hukum, atas setiap keputusan Pejabat TUN yang merugikan masyarakat, harus memberi ganti rugi sebagaimana diatur dalam hak-hak kepemilikan benda yang diatur dalam Pasal 1320 Jo. Pasal 512 Jo. Pasal 570 KUHPerdata dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kebijakan merampas hak milik tanpa ganti rugi oleh negara, sama dengan melanggar HAM.

Asosiasi Pemilik Senjata Bela Diri beberapa tahun lampau telah menyelenggarakan seminar untuk mengkaji nilai-nilai dan hak kepemilikan yang melekat pada senpi dengan menghadirkan Prof. Dr. Agustina, S.H., M.H. (Ahli Hukum Perdata) dan Prof. Dr. Safri Nugraha, S.H. Msc. (Ahli Hukum Administrasi Negara), keduanya adalah Guru Besar Universitas Indonesia; berkesimpulan bahwa kepemilikan senpi sebagai benda bergerak memberi hak kepada pemiliknya untuk menggunakannya tanpa dapat dikurangi, dan kepemilikan tersebut berlaku sebagai harta gono gini yang dapat diwariskan, hal mana belum tercermin dalam RUU Penataan Peredaran dan Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak tersebut.

Jika suatu kepemilikan senpi berakhir karena pemiliknya meninggal dunia, harus dilengkapi dengan aturan hukum tentang tata-cara bertindak untuk mengakhiri kepemilikan tersebut, tidak cukup dengan menyebutnya berakhir saja, jika tidak demikian, tidak ada yang dapat dipersalahkan kepada ahli waris pemilik senjata api jika membiarkan senpi berada di laci seorang pemilik yang sudah meninggal dunia.

Kesimpulan:

Dalam RUU perlu adanya aturan yang jelas dan sejelas-jelasnya tentang prosedur dan jangka waktu penerbitan ijin bagi setiap perijinan yang diperlukan pelaku usaha dibidang senpi dan handak.
Perlu ada kejelasan tindak lanjut dalam setiap kebijakan menyita dan memusnahkan senpi dan handak dengan pengaturan waktu yang tegas.
Perlunya pengaturan tanggung-jawab Pejabat TUN yang melalaikan tugasnya dalam memberikan ijin, memperpanjang ijin dan pengawasan senpi dan handak.
Perlu diatur larangan dengan ancaman pidana atas perbuatan melakukan latihan dan menggunakan senpi dan handak di tempat yang tidak mendapat ijin dari pemerintah, dengan demikian setiap kegiatan di tempat latihan teroris dapat dipidana dengan pidana maksimum 12 tahun.

Sebagai penyeimbang, RUU perlu memberi kewenangan kepada Polri untuk menerbitkan ijin dan membuat perjanjian kerja sama mengenai pelatihan dan penggunaan senpi dan handak dengan lembaga-lembaga swasta yang memenuhi syarat seperti Asosiasi Pemilik Senjata Bela Diri (APSINDO) untuk pelatihan penggunaan dan uji kelaikan kejiwaan pemilik Senpi, PERBAKIN untuk penggunaan senpi bagi olah raga dan berburu.

RUU harus memberi kewenangan kepada Polri untuk mewajibkan perusahaan importir senpi untuk tergabung dalam IPSINDO.

Untuk memenuhi asas kepastian hukum, keterbukaan, Polri sebagai lembaga penerbit ijin (Pejabat TUN) dalam setiap penolakan perpanjangan ijin, wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dan dalam jangka waktu yang diatur.

Aspek pemidanaan karena kelalaian memperpanjang ijin haruslah diimbangi dengan kewajiban Polri sebagai pejabat TUN untuk menerbitkan ijin perpanjangan dalam waktu tertentu, terkecuali ada pelanggaran tersebut Pasal 36 huruf c) RUU.

RUU harus merekomendasikan aturan baku tentang penggunaan senpi yang sah, setidak-tidaknya mengatur ketentuan bagaimana cara tersebut dilakukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

RUU harus dengan jelas mengatur perosedur dan acara mengakhiri kepemilikan akibat pemilik senpi meninggal dunia.

oooOOOooo

CARA PRAKTIS MEMBUAT PENILAIAN MANAJEMEN KEAMANAN PADA FASILITAS UMUM

Posted by Jurnal Srigunting on April 16, 2013

Posted in: Security Industry. Tagged: assestment, bujp, crime prevention, kriminalitas, otrep, pencegahan kejahatan, PENGAMANAN, satpam, security industry, TEORI PENCEGAHAN KEJAHATAN, treath. Tinggalkan komentar

MANAJEMEN INDUSTRIAL SECURITY DI PLAZA JAMBU 2 BOGOR

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Bogor sebagai daerah penyangga Ibukota Jakarta , merupakan wilayah yang semakin padat dan dan sesak dengan pembangunan, berbagai sarana dan prasarana, mulai dari sarana pendidikan, hiburan, jasa, pemerintahan, perumahan dan lain-lain. Salah satu fasilitas umum yang banyak dikunjungi baik oleh masyarakat kota Bogor maupun masyarakat lain , adalah pusat-pusat perbelanjaan , karena adanya anggapan bahwa pusat perbelanjaan di Bogor cukup lengkap dan besar, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjunginya, baik untuk kepentingan belanja maupun hanya sekedar untuk berjalan-jalan.
Salah satu fasilitas umum yang ramai dikunjungi adalah Plaza Jambu 2 Bogor, merupakan salah satu pusat perbelanjaan besar yang terletak di pusat kota dan ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik untuk berbelanja, maupun kegiatan lain seperti pemanfaatan fasilitas internet, warung telekomunikasi, café dan sarana kebugaran.
Saat ini sebagian besar fasilitas ruangan Plaza jambu 2 Bogor dimanfaatkan oleh kelompok usaha perdagangan Ramayana Department Store , menempati areal seluas lk 12 ha, berada di Jl. Ahmad Yani No. 1 Bogor. Diantara 5 lantai dari pusat perbelanjaan ini, lantai 3, 4, 5 disewa dan dimanfaatkan oleh Kelompok Ramayana dan anak perusahaannya , sedangkan lantai yang lain dimanfaatkan untuk perdagangan jasa dan barang milik pengusaha berskala menengah. Plasa Jambu 2 Bogor saat ini memiliki petugas keamanan sebanyak 74 orang yang dikelola dan dibina langsung dibawah manajemen Plaza Jambu 2 sendiri.
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang datang ke Plaza Jambu 2 Bogor maka dibutuhkan situasi yang mendukung terwujudnya hal tersebut, yaitu adanya suasana aman dan tertib. Untuk dapat mewujudkan suasana aman dan tertib ini, dibutuhkan suatu sistim manajemen pengamanan perusahaan yang baik dan terkoordinir dengan baik pula.
Dari uraian di atas timbul pertanyaan, bagaimana pelaksanaan sistim manajemen pengamanan perusahaan yang ada di Plaza Jambu 2 Bogor untuk dapat menciptakan suatu suasana yang aman dan tertib, sehingga mampu mendukung terciptanya pelayanan kepada pelanggan yang datang kesana.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan yang dijadikan sebagai obyek penelitian, adalah bagaimana pelaksanaan Sistim pengamanan yang dilaksanakan di Plaza Jambu 2 Bogor , dengan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi sasaran pengamanan?
2. Bagaimana kelengkapan sarana pengamanan?
3. Bagaimana Pelaksanaan metode pengamanan?

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Industrial Security di Plaza Jambu 2 Bogor dalam menciptakan situasi yang aman dan tertib guna mendukung terlaksananya pelaksanaan kegiatan ekonomi dan perdagangan .

2. Tujuan
Tulisan ini adalah untuk mendapatkan dan mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam maksud penelitian serta ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan yang telah dilakukan dalam menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan di Plaza Jambu 2 Bogor . Dengan harapan hasilnya dapat bermanfaat khususnya bagi manajemen pengamanan perusahaan di Plaza Jambu 2 Bogor

RUANG LINGKUP

Dalam penulisan ini, penulis membatasi pada masalah pelaksanaan sistem pengamanan di Plaza Jambu 2 Bogor

METODE DAN PENDEKATAN

1. Metode
a. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode:
1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Yaitu dengan mempelajari laiteratur-literatur, tulisan-tulisan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.
2) Penelitian Lapangan (Field Researh)
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara, yaitu berusaha memperoleh data tentang penelitian yang dilakukan terhadap responden di lapangan.

b. Metode Analisa Data
Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penulisan ini.

2. Pendekatan
Dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menguraikan tentang data-data yang telah diperoleh dalam melakukan penelitian di lapangan, kemudian menganalisa dan mencari pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan cara berfikir secara deduktif dan induktif

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teoritis.
a. Teori Pilihan rasional
1) Teori Rasional Choice merupakan teori yang lahir dalam pandangan klasik. Sebuah tindakan ilegal atau kejahatan adalah semata-mata pilihan yang rasional yang dibuat setelah mempertimbangkan untung dan rugi dari sebuah kejahatan (potential benefit dan concequences of crime).
2) Bila menggunakan pendekatan Crime Prevention, kejahatan akan muncul berdasarkan pertimbangan OTREP (Opprtunity, Target, Risk, Effort dan Pay Off).
3) Awal munculnya Rasional Choice Teori terkait dengan perspektif klasik. Abad 18, pemikiran tentang kejahatan ,didominasi oleh pakar hukum, misalnya Beccaria, yang menganggap bahwa punishment adalah sarana yang paling efektif untuk mengendalikan kejahatan. Dianggap efektif, karena seseorang telah mempertimbangkan berbagai alternatif dan memilih kejahatan sebagai alternatif. Karena sifatnya rasional, maka kejahatan sudah sepatutnya dihukum
4) Eliminasi Kejahatan dengan mempergunakan cara berpikir Teori Pilihan Rasional :
a) Situasional Crime Prevention : Kejahatan dapat dihindari jika orang-orang yang termotivasi dihilangkan aksesnya untuk mendekati target yang menarik, merupakan tugas polisi ( organ kepolisian khusus ) .
b) General Detterence : Seberapa besar konsekuensi terhadap kejahatan mampu memberikan rasa takut bagi orang-orang yang berpotensial melakukan kejahatan
c) Specific Detterence : Derita akibat penghukuman diharapkan tidak akan terjadi lagi bagi pelaku, sehingga seseorang tidak melakukan kejahatan lagi
d) Incapacitation Strategies : Jika kejahatan sedemikian menariknya, satu-satunya cara untuk mengendalikan perilaku adalah memenjarakan pelaku kejahatan.
b. Routine Activities Theory (Cohen & Felson, 1979)
Dapat dilihat dalam konteks kriminologi dan juga viktimologi, yakni korban dapat terjadi bila ada 3 kondisi sekaligus, yaitu : target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan. Teori ini bersifat umum. Adapun hubungan antara pilihan rasional dengan aktivitas rutin :
1) Suitable target : pilihan ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan ditentukan berdasarkan pada persepsi vulnerabilitas.(seberapa besar kerentanan target, yang paling rentan akan dijadikan sasaran kejahatan)
2) Absence of Capable Guardians : pilihan dipastikan apabila tidak ada pengaman yang memadai. Apabila target dianggap secure, maka pelaku tidak akan mendekati target, dan sebaliknya
3) Motivated Offenders : kejahatan akan lebih ditentukan oleh pelaku-pelaku yang termotivasi.
Apabila bertemu ke-3 variabel ini , berada didalam satu tempat, maka disanalah kejahatan akan terjadi.Penelitian oleh Wilson dan Kelling (1982) dengan teori broken windows atau jendela pecah menyatakan bahwa keberadaan tanda-tanda yang menunjukkan adanya decay (pengabaian), decay (penyimpangan) dan incivilities (ketidakpedulian) seperti bangunan yang diabaikan, lampu jalan yang rusak dan dinding yang penuh coretan grafiti mengundang pelaku kejahatan potensial untuk datang ke lingkungan tersebut.

2. Kerangka Konsepsional
a. Industrial
Istilah industrial merupakan hakekat daripada keadaan, situasi dan kondisi yang berawal dan berakibat pada sesuatu yang dihasilkan oleh suatu industri, pabrik, perusahaan, maupun badan usaha milik negara maupun swasta .
b. Security/ keamanan
Keamanan, berasal dari kata dasar aman yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “tidak merasa takut, gelisah atau khawatir, tenteram, sentosa, lepas atau terhindar dari bahaya, kerusuhan, kekacauan atau perang; tidak ada satupun yang menggelisahkan”.

c. Patroli dan pengawalan
Penugasan 2 orang/lebih petugas degan tujuan tertentu untuk mendatangi suatu tempat/menjelajah suatu daerah yang ada/dapa diperkirakan adanya gangguan ter hadap keamanan dan ketertiban umum
1) Tugas Patroli :
i. meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegaiatan di bidang tugas-tugas Kepolisian yang bersifat preventif dan tindakan represif .
2) Kewajiban Patroli :
i. Menjamin keamanan dan ketertiban umum ,
ii. Mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan,
iii. Melindungi anggota masyarakat baik jiwa, harta, benda. terhadap perbuatan/gangguan/ancaman yang dapat merugikan/membahayakan.
iv. Memberikan bantuan/pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan,
v. Termasuk memberi bantuan kepada instansi pemerintah yg memerlukan.

d. Manajemen
Pengertian dari Manajemen Pengamanan Industri yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap upaya pengamanan lingkungan perusahaan/industri yang dapat mendukung produktifitas suatu perusahaan.

e. Pengawalan :
Untuk menyelenggarakan penghantaran, perlindungan & pengamanan terhadap barang atau dokumen dan orang yang dilakukan oleh suatu pasukan/satuan, baik dalam jumlah besar atau kecil untuk diserahkan/dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain.

BAB III
SITUASI UMUM DAN SISTIM PENGAMANAN PLAZA JAMBU 2 BOGOR

1. Situasi Umum

Plaza Jambu 2 Bogor berada di kota Bogor terletak di jalan Ahmad Yani 1 yang merupakan pusat perbelanjaan, dengan kondisi:
a. Mempunyai fasilitas perbelanjaan seperti restaurant, cafe, warung internet (warnet), video game, dan lain lain.
b. Luas Areal Plaza Jambu 2 Bogor seluas 12 Ha
c. Bangunan, terdiri dari gedung dengan tinggi 5 ( lima ) lantai, termasuk basement dan roof
d. Jumlah karyawan sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima ) orang yang bertugas di masing-masing bagian/departemen.

2. Kondisi Pengamanan
Plaza Jambu 2 Bogor dilengkapi dengan bagian keamanan yang merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Sistim pengamanannya dikenal sebagai Security Plaza Jambu 2 Bogor, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menciptakan situasi keamanan dan ketertiban umum di lingkungan Plaza Jambu 2 Bogor.
a. Sistem Keamanan oleh manusia (Satpam)
1) Program Latihan
a) Dilakukan pemberian pelatihan Satpam bekerjasama dengan kepolisian.
b) Pelatihan tentang etiket, penanganan complaint, investigasi, interogasi, identifikasi, pelaporan, penanganan TKP, yang diajarkan oleh security manager.

2) Sarana dan prasarana:
a) Untuk kesiapan satpam dalam pelaksanaan tugas dilengkapi dengan HT, Metal detector,tameng PHH, tongkat, borgol, sangkur.
b) Pakaian yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dimana ditempatkan, antara lain:
(1) Pengamanan terbuka, yang dilaksanakan di Plaza jambu 2 Bogor, yaitu di area parkir, keluar masuk karyawan dan pengunjung, dan di pertokoan, dengan menggunakan pakaian seragam Satpam putih biru, dengan kartu identitas diri.
(2) Pengamanan tertutup dilaksanakan dengan menggunakan pakaian safari dengan identitas diri, di bagian dalam pertokoan.
Tabel 1
Data kondisi perlengkapan Tugas yang dipergunakan
No Jenis Alat Kondisi Jumlah Ket
Baik RR RB
1 Borgol 72 — — 72
2 HT 10 — — 10
3 Senter 2 — — 2
4 Tongkat Polri 72 — — 72
5 Pesawat telepon 1 — — 1
6 Sangkur 72 — — 72
Sumber data: Manajer security Plaza Jambu 2 Bogor.

3) Jumlah satuan pengamanan
Jumlah satuan pengamanan untuk mendukung keamanan di Plaza Jambu 2 Bogor , dengan kekuatan personel, terdiri dari 74 Orang yang terdiri dari 70 orang satpam, 1 orang Komandan team jaga , 1 orang Komandan regu dan 1 orang petugas administrasi dan 1 orang sebagai Chief security.

4) Pembagian shift
Pembagian tugas satpam dilakukan agar pelaksanaan tugas satpam dapat berjalan dengan tertib, serta dapat mengefektifkan pengawasan dan pengendalian. Pembagian shift dibagi menjadi 3 (tiga) shift, dengan pembagian sebagai berikut :
a) shift pagi = jam 08.00 s/d 16.00
b) Shift sore = jam 14.00 s/d 22.00
c) Shift malam = jam 21.00 s/d 08.00

5) Pembagian tugas
a) Tugas Posko
b) Tugas di pos penjagaan
c) Tugas lantai pertokoan
d) Tugas parkir

b. Sistim keamanan elektronik
Peralatan electronik yang digunakan adalah berupa sensor magnetik, yang terdapat di konter-konter tertentu. Sensor magnetik ini diletakkan pada barang-barang dagangan, dan akan bekerja apabila barang tersebut keluar dari konter secara tidak sah (terjadi upaya pencurian), dan pada saat melewati pintu yang menggunakan sensor, akan mengeluarkan bunyi sebagai tanda peringatan.
Peralatan lain yang digunakan adalah sarana parkir yang menggunakan komputer, sehingga semua kendaraan yang masuk dan keluar Plaza Jambu 2 Bogor, dapat terdata dengan baik.

Tabel 2
Data kondisi perlengkapan Tugas yang dipergunakan

No Jenis Peralatan Jumlah Keterangan
1 Alarm bahaya kebakaran 55 Di dalam gedung
2 Komputer Parkir 3 Pintu keluar-masuk kend.
3 Sensor Magnetik 10 Di konter tertentu
Sumber data: Manajer security Plaza Jambu 2 Bogor.

3. Kondisi Keamanan
Sistem kemanan Plaza Jambu 2 Bogor, memiliki satuan pengamanan dan fasilitas keamanan yang memenuhi standar pengamanan, sehingga setidak-tidaknya dapat mencegah serta mengatasi adanya kasus tindak pidana dan kasus lainnya, seperti bahaya kebakaran, bencana alam dan sebagainya yang dapat merugikan Plaza Jambu 2 Bogor Hasil pengumpulan data di lapangan tentang kasus menonjol yang ditangani serta menjadi perhatian khusus adalah kasus sebagai berikut :

Tabel 3
Data kasus Kriminal Tahun 2005 (1 tahun)

No. Jenis Kriminalitas Jumlah
1 Pencurian biasa 6 kasus (pencurian HP )
2 Penyalahgunaan Narkoba 1 Kasus
3 Penyakit masyarakat ( PSK ) 70 kasus
4 Kebakaran Nihil
5 Pencurian dengan pemberatan 4 Kasus
6 Penganiayaan ringan 2 Kasus
Sumber data: Manajer Security Plaza Jambu 2 Bogor

Dari data tersebut di atas, yang terungkap oleh petugas security atau tertangkap tangan dapat dilihat dalam data di bawah ini:

Tabel 4
Data kasus yang diungkap oleh intern Plaza Jambu 2 Bogor (Satpam) selama satu tahun

Tahun CT CC Keterangan
2005 83 81 2 belum terungkap
Sumber data: Manajer Security Plaza Jambu 2 Bogor

Tabel 5
Data Kasus Pencurian yang di proses oleh intern Plaza Jambu 2 Bogor
Selama 1 tahun (tahun 2005)

No. Jenis Jumlah Keterangan
1 Pencurian biasa ( Hp ) 6 kasus Pelaku umumnya pengunjung/pegawai Plaza Jambu 2 Bogor Diproses Security
2 Pencurian dengan pemberatan 4 kasus
3 Pencurian degan kekerasan Nihil
Jumlah
Sumber data: Manajer security Plaza Jambu 2 Bogor

Tabel 6
Data kasus tindak pidana yang dilaporkan kepada Polri
Selama tahun 2005

No. Jenis Jumlah Keterangan
1 Pencurian 6 kasus Untuk kasus penyakit masyarakat (PSK ) sebagian besar diselesaikan dengan surat pernyataan untuk tidak beroperasi di lokasi jambu 2 kembali
2 Penyalahgunaan Narkoba 1 kasus
3 Pencurian dgn kekerasan nihil
Jumlah 7 kasus
Sumber data: Manajer security Plaza Jambu 2 Bogor

Dari data-data hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Terhadap Kasus tindak pidana yang terjadi, jika pelakunya orang dalam/ karyawan Plaza Jambu 2 Bogor, maka dilakukan interogasi oleh security kemudian terhadap pelakunya dilakukan pemutusan hubungan kerja, untuk menjaga nama baik Plaza Jambu 2 Bogor, sebaliknya jika pelakunya adalah pengunjung maka akan diserahkan kepada polri. Dalam tabel 5 dan 6 terlihat bahwa perkara ditangani secara intern oleh Plaza Jambu 2 Bogor , sedangkan kasus lain diserahkan kepada Polri untuk tindak lanjut penyidikan.
2. Selain kasus tertangkap tangan, terdapat bebrapa kasus yang belum diketahui tersangkanya yang dilaporkan kepada Polri.
3. Pada umumnya tindak pidana yang terjadi adalah berupa kasus pencurian sedangkan kasus penyalahgunaan narkoba hanya terjadi 1 (satu ) kali.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGAMANAN

1. Sasaran Pengamanan.
Dalam kegiatan pengamanan yang dilaksanakan di Plaza Jambu 2 Bogor, yang menjadi sasaran dari pengamanan adalah:
a. Pimpinan dan karyawan
Terlaksananya suatu kegiatan ditentukan oleh unsur-unsur yang ada di dalam suatu rangkaian kegiatan tersebut, yaitu pemimpin dan yang dipimpin / pelaksana/pegawai. Dalam rangka menjaga kelancaran dan produktifitas dari kegiatan di Plaza Jambu 2 Bogor maka pimpinan dan karyawan menjadi sasaran kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengaman Plaza Jambu 2 Bogor sehingga diharapkan dengan adanya rasa aman bagi pimpinan dan karyawan, produktifitas kerja Plaza Jambu 2 Bogor dapat berjalan dengan baik, sehingga perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya.
b. Proses Kegiatan dan customer
Hal lain disamping pimpinan dan karyawan, yang penting mendapat pengamanan dari satuan pengaman Plaza Jambu 2 Bogor adalah proses kegiatan dan pelanggan. Dalam proses kegiatan, dibutuhkan suatu situasi dan kondisi yang aman dan tertib serta terhindar dari gangguan, baik berupa tindakan kriminalitas, kebakaran dan hal lainnya yang dapat mengganggu kelancaran proses produksi dan pengamanan juga dilakukan untuk menciptakan kenyamanan kepada pelanggan dalam kegiatan mereka pada saat melakukan perbelanjaan Plaza Jambu 2 Bogor
c. Kawasan Plaza Jambu 2 Bogor beserta assetnya.
Masyarakat yang mengunjungi suatu tempat/pusat perbelanjaan, akan melihat situasi dan kondisi dari tempat yang akan dikunjungi. Mereka akan memilih tempat yang dianggap aman dan nyaman bagi dirinya pada saat melakukan aktivitasnya di tempat tersebut. Untuk itu satuan pengaman di Plaza Jambu 2 Bogor harus berusaha untuk menjaga dan menciptakan suasana aman di kawasan Plaza Jambu 2 Bogor sehingga para pelanggan merasa aman jika datang ke Plaza Jambu 2 Bogor dan melakukan aktivitasnya dengan tenang.
Disamping menjaga kawasan Plaza Jambu 2 Bogor dengan tujuan menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pelanggan, satuan pengaman juga bertugas mengamankan asset yang dimiliki perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan. Dengan terjaganya asset yang dimiliki, hal ini berarti mengurangi kerugian-kerugian yang timbul, sehingga produktivitas Plaza Jambu 2 Bogor dapat terus berjalan dengan baik.
Pengamanan terhadap asset yang dimiliki Plaza Jambu 2 Bogor, bukan hanya terhadap faktor dari luar saja, termasuk terhadap kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh pegawai dari Plaza Jambu 2 Bogor itu sendiri. Untuk mencegah hal ini maka satuan pengaman melakukan pemeriksaan terhadap pegawai pada waktu masuk dan pulang kerja.
2. Metode Pengamanan
Peranan satpam Plaza Jambu 2 Bogor adalah mencegah dan menanggulangi setiap bentuk ancaman dan gangguan yang akan mempengaruhi produktivitas kerja, untuk itu setiap anggota satuan pengaman dilatih untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Tindakan menghadapi adanya tanda-tanda yang mencurigakan
b. Tindakan menghadapi terjadinya pelanggaran dan kejahatan
c. Tindakan menghadapi kejadian kebakaran
d. Tindakan dalam menangani kerusuhan, demonstrasi ,dan huru-hara.
Metode pengamanan yang digunakan dalam upaya mengamankan Plaza Jambu 2 Bogor adalah dengan metode:

a. Preventif
Upaya preventif atau pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum adanya suatu kejadian, yang bertujuan menghindari/menekan kemungkinan timbulnya suatu peristiwa yang tidak diharapkan/merugikan perusahaan.

Upaya preventif dilaksanakan dengan cara melakukan tindakan:
1) Deteksi dini
Diteksi dini dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya sutu kejahatan atau pelanggaran. Upaya deteksi dini ini dilakukan dengan menggunakan peralatan sebagai berikut :
Sensor Magnetik
Sensor magnetik merupakan alat deteksi (detektor), yang diletakkan pada suatu barang, yang akan aktif apabila barang tersebut dikeluarkan dari konter tanpa sepengetahuan penjual (pencurian), karena terdapat alat penditeksi di pintu-pintu konter yang akan memberikan tanda peringatan berupa bunyi alarm. Sensor magnetik ini hanya terdapat di konter-konter tertentu.
2) Pengamanan umum
Pengamanan umum yang dilakukan oleh Plaza Jambu 2 Bogor, dilakukan dengan membangun sarana pengamanan secara umum, berupa:
a) Pemagaran kawasan Plaza Jambu 2 Bogor
Untuk melindungi Plaza Jambu 2 Bogor dari gangguan yang mungkin timbul dari luar area Plaza Jambu 2 Bogor ,maka dibangun pagar disekitar kawasan Plaza Jambu 2 Bogor. Disamping melindungi terhadap kemungkinan gangguan dari luar, pemagaran ini juga membuat jalan keluar masuk ke kawasan Plaza Jambu 2 Bogor hanya dapat melalui pintu-pintu tertentu, sehingga memudahkan pengawasan dalam kegiatan pengamanan.
b) Tempat parkir
Penyediaan sarana parkir yang luas, akan dapat menampung banyak kendaraan dari pengunjung. Dengan demikian pengunjung tidak perlu memarkir kendaraan di luar kawasan Plaza Jambu 2 Bogor, sehingga keamanan kendaraan dapat lebih terjamin, dan pengunjung merasa aman karena kendaraan mereka berada di tempat yang diawasi.

c) Penerangan
Sistim penerangan yang ada di Plaza Jambu 2 Bogor ,dibangun untuk dapat menerangi Plaza Jambu 2 Bogor di malam hari, sehingga memudahkan pengawasan bagi satuan pengaman. Sistim penerangan dibangun dengan menitik beratkan pada tempat-tempat yang dianggap rawan dan pada daerah-daerah yang penting, antara lain bangunan, pintu keluar dan masuk dan pada pos-pos penjagaan.
d) Pengamanan pintu keluar dan masuk
Pintu keluar masuk kendaraan ke kawasan Plaza Jambu 2 Bogor terdapat di 3 titik, yang memiliki sistim keamanan dengan menggunakan sistim komputerisasi. Pada saat kendaraan masuk akan didata dan pada saat keluar akan didata kembali, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas berupa pencurian kendaraan

c) Komunikasi dan sistem alarm
Sistem komunikasi yang digunakan oleh satuan pengaman, yaitu dengan menggunakan telepon dan Handy Talky dalam pelaksanaan dan tugas rutin.
Dalam komunikasi darurat telah terpasang sistem alarm kebakaran, yang akan memberikan alarm/tanda bahaya apabila terdapat kebakaran.
d) Tugas satuan pengaman
Penugasan satuan pengaman, baik di pos utama maupun di pos-pos lain dilakukan secara terjadwal dan dituangkan dalam mutasi. Tugas yang dilakukan oleh satuan pengaman Plaza Jambu 2 Bogor adalah melakukan pengamanan fisik, dengan melakukan kegiatan penjagaan yang diatur dalam 3 (tiga) shift, kegiatan patroli yang dilakukan baik pada saat jam operasional, maupun pada malam hari. Pelaksanaan patroli dilakukan dengan cara jalan kaki. Tugas lain yang diemban oleh satuan pengaman adalah melakukan bimbingan terhadap karyawan.
c. Represif
1) Tindakan administrasi
2) Tindakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
3) Tindakan hukum

BAB V
ANALISA DATA

1. Sistem keamanan
Pelaksanaan sistem keamanan yang dilakukan oleh Plaza Jambu 2 Bogor adalah:

a. Sistem keamanan oleh manusia
Pelaksanaan sistem keamanan oleh manusia yang dilakukan di Plaza Jambu 2 Bogor yang terdiri dari 74( tujuh puluh empat ) orang satpam, dan 28 ( dua puluh delapan ) orang bagian parkir, belum cukup secara kuantitas untuk menghadapi kemungkinan timbulnya ancaman kejahatan, bila dibanding dengan banyaknya karyawan, pelanggan yang datang dan kendaraan yang parkir.
Secara kualitas, walaupun telah mengikuti program pendidikan satpam namun masih diperlukan latihan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Pelatihan tentang etiket, penanganan complain, investigasi, interogasi, pelaporan, penanganan TKP yang diajarkan oleh security manager sudah baik dan berguna untuk membentuk satpam Plaza Jambu 2 Bogor agar dapat memberikan pelayanan dengan etika yang baik kepada setiap pelanggan.
Sistem keamanan yang dilakukan secara terbuka dan tertutup di Plaza Jambu 2 Bogor sudah baik dan dapat secara preventif mencegah bertemunya niat dan kesempatan sehingga tidak timbul kejahatan.
Sistem pembagian shift yang dilakukan belum memenuhi standart suatu regu jaga, yaitu adanya pembagian waktu jaga yang tidak sama antara shift I, II dan III. Sedangkan pembagian tugas yang dilaksanakan, cukup memadai, karena telah dapat mencakup aspek-aspek yang perlu diamankan di Plaza Jambu 2 Bogor yaitu pimpinan dan karyawan, proses kegiatan dan customer, dan Plaza Jambu 2 Bogor , beserta assetnya.

b. Sistem keamanan elektonik
Penggunaan komputer parkir yang mendata keluar masuk kendaraan juga penting dalam mengamankan kendaraan yang ada di Plaza Jambu 2 Bogor.
Penggunaan sensor magnetik yang ditempatkan pada kounter-kounter tertentu, akan dapat mencegah terjadinya pencurian.
c. Pengamanan umum
Pengamanan umum dilakukan dengan cara pemagaran kawasan Plaza Jambu 2 Bogor, penyediaan tempat parkir, penerangan dan pengawasan pintu keluar masuk Plaza Jambu 2 Bogor
Pemagaran kawasan Plaza Jambu 2 Bogor berdasarkan pedoman yang ada, walaupun sudah mengikuti aturan namun masih ada kekurangan yaitu masih adanya bagian pagar yang rusak dan memerlukan perbaikan.
Penyediaan sarana parkir yang teridiri dari sarana parkir tertutup untuk kendaraan roda empat dan roda dua dengan menggunakan karcis parkir yang terdata secara komputerisasi, telah memenuhi persyaratan. Namun pada hari-hari tertentu, seperti hari Minggu, sarana parkir yang ada terkadang tidak mampu menampung kendaraan yang akan parkir.
Penerangan lampu yang ada telah sesuai dengan pedoman, yaitu penerangan dengan menitik beratkan pada tempat-tempat yang dianggap rawan dan pada daerah-daerah yang penting, seperti bangunan, pintu keluar masuk dan pos-pos penjagaan.
Pengawasan yang dilakukan terhadap keluar masuk kendaraan dari dan ke dalam kawasan Plaza Jambu 2 Bogor khususnya di pintu-pintu, belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya petugas satpam di tempat-tempat tersebut dan tidak adanya pintu penghambat/palang/portal di pintu keluar.

2. Analisa Resiko
Berdasarkan data terjadinya kriminalitas dan ancaman yang ada,
Tingkat resiko yang dihadapi Plaza Jambu 2 Bogor untuk jenis ancaman yang ada,yaitu:
1) Ancaman Kebakaran.
2) Ancaman Kejahatan dengan kekerasan (Pencurian dengan kekerasan, penodongan, perampasan ).
3) Ancaman Kejahatan biasa (Pencurian, Pencurian dengan pemberatan, Penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyalahgunaan narkotik.).
4) Ancaman Kerusuhan.
5) Ancaman Unjuk Rasa.

BAB VI
PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan sistem pengamanan perusahaan di Plaza Jambu 2 Bogor, maka disarankan:
a. Perlu dilakukan peningkatan kualitas satuan pengaman dengan memberi pelatihan secara rutin dengan melakukan koordinasi dengan polri.
b. Dalam penanganan setiap kejadian, apabila berupa tindak pidana, maka pihak satuan keamanan wajib menyerahkan penanganannya kepada pihak penyidik, yaitu polri.
c. Pelaksanaan penjagaan, khususnya pada pintu keluar dan masuk kendaraan, perlu dilaksanakan dengan menempatkan satpam pada tempat tersebut, untuk membantu petugas parkir.
d. Perlu diadakannya kamera CCTV pada setiap pintu keluar masuk kendaraan, agar memudahkan petugas keamanan untuk memeriksa keluar masuk orang dan kendaraan.
Pelaksanaan pencegahan kejahatan melalui rekayasa lingkungan fisik belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Hanya perumahan atau pertokoan menengah ke atas yang dapat menerapkan upaya ini itupun dengan biaya yang mahal karena menerapkan teknologi dan mengerahkan sumber daya manusia.
Padahal upaya pencegahan kejahatan berbasis desain lingkungan ini dapat pula diterapkan pada lingkungan pertokoan menengah kebawah maupun perkampungan. Oleh karena itu hal yang perlu dilakukan oleh kepolisian adalah meningkatkan pembinaan kamtibmas kepada masyarakat dengan cara-cara yang mudah, terjangkau dan teknologi sederhana.

Jakarta, 14 November 2006

Daftar Pustaka
Soekanto, Soerjono. 1983. Penegakan Hukum, Bandung : Bina Cipta
Echols, John M., dan Shadily, Hasan. 1981. Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia.
Kelana, Momo. 1994. Hukum Kepolisian, Cetakan Kelima, Jakarta : Grasindo.
—–. 2002. Memahami Undang-undang Kepolisian, UU No.2 Tahun 2002, Jakarta : PTIK Press.
Republik Indonesia. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Republik Indonesia. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Crawford, Adam. 2004. “Public Participation in Criminal Justice”, Criminal Justice Review 1999-2001. http://www.leeds.ac.uk/law/ccjs/homepage.htm. 27 Oktober 2004

RAMPOK, CURAS, DAN SENJATA API DALAM PENGAMANAN FASILITAS JASA KEUANGAN

Posted by Jurnal Srigunting on April 7, 2013

Posted in: Security Industry. Tagged: alarm, cctv, curas, curat, instalasi, kata kunci, KELOMPOK, korban kejahatan, naskap, nkp, nkp sip, panic button, pegadaian, PEMOLISIAN, pencurian, PENGAMANAN, perampokan bersenjata, reaktif, satpam, security, Senjata Api, setukpa, sumber daya, swakarsa, TERORISME, toko emas. 1 Komentar

ANTISIPASI CERDAS DALAM MENGHADAPI RAMPOK BERSENJATA

Rampok bersenjata api dan kekekerasan terhadap penyelengara jasa keuangan , toko emas , termasuk terhadap kendaraan jasa hantaran ATM dalam kurun waktu belakangan cukup sering terjadi, baik dengan latar belakang sebagai upaya jaringan teroris mencari dan mengumpulkan dana aksi maupun murni suatu pencurian dengan kekerasanoleh sindikat kriminal, terdapat juga beberapa korban jiwa yang harus melayang akibat aksi perampokan bersenjata api ini , belum lagi kerugian material yang harus ditanggung korban selain rasa ketakutan dan ancaman atas keamanan umum yang menggejala di tengah masyarakat, rasa aman menjadi mahal dan sulit , kini tergantikan serba khawatir serba takut dan terancam menjadi korban.
Catatan kepolisian maupun jejak pendapat masyarakat terkait kata kunci seperti : rasa aman, trend pencurian dengan kekerasan (curas) , pemolisian , maupun upaya penanggulangan rampok itu sendiri menjadi suatu perdebatan, manakala pihak kepolisian melalui upaya pemolisian dengan penerapan strategi reaktif dan atau proaktif , ternyata oleh sebagian masyarakat masih dianggap belum optimal mewujudkan rasa aman sebagai main duty police job.
Fenomena curas yang terjadi terhadap jasa layanan keuangan publik seperti Bank, Pegadaian, toko Emas dan hantaran ATM menurut data yang diperoleh dari Pusiknas Polri cukup tinggi, data-data ini juga ketika dibandingkan dengan tulisan dibeberapa media tentang rasa aman , menunjukkan korelasi bahwa rasa aman di tempat umum terutama pada fasilitas keuangan umum menjadi sedemikian mengkhawatirkan ketika fasilitas-fasilitas yang disebut diatas merupakan sasaran pelaku curas beraksi, yang tidak segan segan memuntahkan peluru dari senjata api yang digunakan ataupun setidaknya mengayunkan Golok dan Clurit yang dibawa dalam aksi.
Pemolisian sebagai strategi yang dilakukan oleh Polri seringkali berhadapan dengan adanya kenyataan adanya ketimpangan antara kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi Polri , berupa masalah klasik kekurangan personil untuk melakukan kegiatan patroli dan sambang, keterbatasan dukungan anggaran , peralatan maupun sistem dan methode yang diterapkan antara pemolisian reaktif yang berorientasi penanggulangan dengan pemolisian proaktif yang menitik beratkan kepada upaya pencegahan.
Mengatasi ketimpangan antara kemampuan pemolisian yang dilakuakn Polri dengan potensi pemolisian yang dapat dilakukan masyarakat secara langsung, melahirkan ide untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemolisian swakarsa, melalui sinergi dengan Polri agar secara efektif dan efisien dapat menanggulangi, mencegah dan menindak kejahatan secara dini di lingkungan masing-masing. Dengan melihat kepada konsep pengamanan, konsep pencegahan kejahatan dan strategi pemolisian, memberikan pertimbangan bahwa kejahatan dalam segala manifestasinya adalah merupakan suatu gejala yang “normal” dalam masyarakat yang majemuk, heterogen dan dinamis , ketika kejahatan lahir sebagai “pilihan rasional “ akibat adanya hubungan saling mempengaruhi anatar ketersediaan sasaran potensial mengundang kejahatan, adanya pelaku-pelaku dengan alasan dan motivasi melakukan kejahatan, serta ketiadaan pejaga yang mumpuni dan memadai dalam tugasnya, maka terdapat suatu pemikiran bahwa “kejahatan “bukan terjadi secara tiba –tiba dan “kejahatan “ sebenarnya dapat : dideteksi , ditunda, dialihkan, bahkan dihalau, asalkan tepat cara, tepat orang ,tepat alat terhadap korelasi 3 faktor sebelumnya.
Berpedoman kepada alur berfikir bahwa kejahatan merupakan pilihan rasional atas keberadaan beberapa faktor yang berkorelasi melahirkan kejahatan itu sendiri , pemikiran bagaimana cara, alat dan orang yang tepat untuk melakukan pengamanan swakarsa terhadap diri dan lingkungannya adalah dimulai dengan identifikasi terhadap: Pola korban : yang mendominasi dalam fenomena curas/ rampok bersenjata api dan dengan kekerasan adalah umumnya Toko emas, kantor Pegadaian, Bank dan Mobil hantaran ATM, dengan sasaran uang cash , dan perhiasan emas ;
Pola pelaku : umumnya dilakukan berkelompok, menggunakan senpi baik asli maupun rakitan termasuk senjata tajam, menggunakan lebih dari satu kendaraan , bisa sepeda motor maupun mobil dengan plat nomor yang umumnya palsu maupun kendaraan rental. Sebagian dari pelaku curas adalah merupakan bagian dari jaringan teroris di Indonesia, akan tetapi juga terdapat sebagian lagi adalah murni sebagai anggota sindikat kejahatan ;
Pola modus operandi : adalah cara dan kebiasaan sebagai pola umum yang dilakukan dalam aksi curas , seperti pola aksi yang cenderung dilakukan pada jam–jam tanggung : menjelang pelaksaan Sholat Jumat karena umumnya pegawai Bank dan Toko emas sedang persiapan ibadah, menjelang tutup toko di sore hari ketika fokus pikiran pegawai dan Satpam sedang lengah setelah sehartian bekerja, ataupun pada saat baru buka toko atau bank , pagi-pagi ketika baru sebagian pintu terbuka dan belum semua pegawai maupun Satpam hadir di lokasi.
Komparasi dari Pola : Korban , pelaku dan modus operandi yang telah diidentifikasi diatas dapat diatasi dengan berbagai strategi pemolisian swakarsa ,memang terdapat banyak sekali strategi pemolisian dalam khasanah Ilmu Kepolisian khususnya pada bidang manajemen security yang dipelajari secara mendalam di beberapa Universitas ternama di Indonesia, namun intisari dari belantara ilmu strategi pemolisian swakarsa adalah bagaimana suatu sistem manajemen keamanan mampu mendeteksi suatu ancaman agar tidak berkembang menjadi kejahatan , dapat menunda bahaya yang muncul kalaupun nanti berkembang menjadi kejahatan , mampu mengusahakan untuk mengalihkan sasaran dan pelaku kejahatan, dan termasuk yang paling paripurna adalah suatu sistem mampu menghalau kejahatan yang terjadi terhadap sasaran pengamanan yang terdiri dari : orang , kegiatan , sarana , prasarana dan informasi tertentu yang dianggap penting.
Berikut ini adalah beberapa pemikiran dan saran untuk mengantisipasi fenomena perampokan bersenjata api terhadap Bank, pegadaian dan mobil ATM yang marak terjadi silih berganti melalui pola pemolisian swakarsa yang dapat dilakukan dengan :
1. Ketika pemolisan swakarsa tidak dapat menghalangi atau mencegah motif seseorang menjadi pelaku curas terhadap Toko , Bank dan Pegadaian miliknya, adalah kewajiban pemilik / manajer perusahaan untuk melakukan upaya pencegahan kejahatan lewat suatu desain lingkungan atau bangunan, sewajarnya Toko Emas , Bank , dan Pegadaian membuat etalase kaca/ display yang diperkuat dengan lapisan film tahan pecah, maupun membuat etalase /display yang dilengkapi jeruji kawat , faktor estetika dapat disiasati dengan pemilihan motif dan bahan jeruji yang menarik termasuk memasang teralis tambahan tepat diatas etalase kaca/ display, sehingga sewaktu waktu terjadi perampokan , pelaku tidak mudah memecahkan kaca etalase ( terhalang jeruji halus didalam kaca ) maupun melompat kedalam ruangan, karena terhalang teralis diatas meja etalase/display barang perhiasan.
2. Faktor perlindungan dari lingkungan juga dapat dioptimalkan, caranya adalah : dengan merombak dinding depan bangunan yang masih tertutup atau gelap menjadi kaca tembus pandang, diharapkan lingkungan sekitar juga bisa melihat kedalam ruangan manakala terjadi sesuatu hal yang mencurigakan dapat segera memberikan bantuan. Akan lebih baik bilamana dinding depan juga dilapis teralis besi, termasuk menempatkan pintu dengan mekanisme yang hanya bisa dibuka dari dalam dengan kode khusus, bilamana pengunjung yang mencurigakan ( pake jaket , helm ataupun sebo ) ingin msuk kedalam toko maupun bank , Satpam dapat melakukan upaya pencegahan akses dengan tidak membukakan pintu dari dalam sebelum melepas jacket dan helmnya, demikian juga ketika pelaku bisa masuk kedalam bangunan , maka pelaku membutuhkan upaya ekstra supaya bisa keluar gedung, Handle pintu yang hanya bisa membuka dengan kode atau kunci tertentu seperti sidik jari, maupun pass card tersedia cukup banyak dipasaran peralatan keamanan tergantung budget dan mekanisme yang diinginkan.
3. Peralatan CCTV yang sering terpasang ternyata seringkali tidak memberikan manfaat pasca terjadinya perampokan adalah dikarenakan kekurangan teknis pemasangan yang tepat maupun metode pengamanan yang memadai, solusinya adalah dengan merancang ulang penempatan peralatan, yang diharapkan adalah CCTV mampu merekam wajah pelaku , bukan merekam perawakan atau topi pelaku, jadi CCTV harusnya terpasang pada posisi paling tepat untuk merekam wajah pelaku , paling ideal adalah dipasang setinggi orang dewasa, bukan pada langit –langit ruangan yang tinggi, demikian juga dengan ruang penyimpanan hard disc rekaman CCTV , sebaiknya disimpan dalam ruangan terkunci , tidak diruangan kepala kantor( basi dan sudah diketahui umum dilakukan ) , akan lebih baik lagi bila hard disc rekaman disimpan di tempat yang akan sulit dijangkau dalam waktu singkat dan cepat, terlindung cukup kuat ( kotak teralis ) dengan akses terbatas.
4. Pemikiran untuk memasang peralatan GPS locator ( penanda GPS ) yang makin hari ukurannya makin minimalis dengan harga bersaing adalah didasarkan pemikiran bahwa 24 jam pertama kejadian merupakan golden period , dimana umumnya pelaku curas tidak serta merta membagi hasil jarahannya , namun disimpan lebih dahulu dengan disembunyikan di suatu tempat rahasia, barulah ketika pemberitaan mulai mereda , hasil jarahan akan dibagi bagi. Menyisipkan GPS locator yang dimensinya ringkas dapat dilakukan terhadap barang-barang berharga seperti perhiasan emas , maupun berupa dummy ( replika emas batangan) termasuk kantung uang dan mobil hantaran ATM , gepokkan uang yang dirancang khusus juga dapat digunakan untuk menysisipkan GPS locator sebagai upaya pencegahan, ketika potensi sedemikian besar dan nilai asset yang diamankan juga sangat tinggi , keberadaan GPS locator yang cukup banyak , tidak hanya 1 unit saja , akan meningkatkan rasa aman perusahaan dan karyawan.
5. Keadaan emergency yang terjadi sering tidak diketahui oleh lingkungan, tidak semua korban perampokkan sempat dan berani berteriak minta tolong , apalagi melakukan perlawanan terhadap pelaku curas, penempatan panic button dalam wujud yang paling sederhana adalah berupa “bel sekolah” dengan tombol on-off dibawah meja kasir , dan lonceng / speaker berada diluar gedung, tentunya bentuk panic button dengan fitur-fitur lebih canggih dapat diadakan oleh manajer gedung atau perusahaan, bahkan kini tersedia dengan fitur langsung terkoneksi dengan kantor polisi maupun security setempat, tips tambahan adalah penempatan panic button tidak hanya satu titik dibawah kasir , namun perlu dipikirkan penempatan panic button cadangan di ruangan satpam , meja manajer maupun ruang pantry gedung.
6. Hantaran ATM dalam bentuk cash in transfer juga menyimpan cukup banyak peluang menjadi korban curas, mulai dari aksi yang dilakukan atau didalangi oleh karyawan dan pengawal itu sendiri , ditengah jalan dihentikan secara paksa ( modus pura-pura tabrakan ) atau saat mengisi ATM dimana penjaga dan karyawan lengah dengan situasi sekitar, obat yang mujarab bagi manager BUJP yang mendapatkan kontrak pengamanan maupun pemilik ATM adalah dengan membuat SOP pengantaran ATM secara ketat, contohnya dimulai dari awal pemberangkatan dengan mewajibkan crew yang berangkat untuk difoto bersama secara lengkap, maksudnya secara teknis untuk menyamakan database karyawan dan pengawal dengan jadwal kerja , termasuk memberikan efek psikologis pengawasan terhadap crew, akan lebih canggih adalah dengan menempatkan GPS pada kendaraan termsuk GPS locator pada kantung uang ATM yang dibawa,diikuti dengan penilaian terhadap standar kinerja, penampilan dan sikap karyawan dan pengawal baik internal dan outsourcing harus dinilai secara periodik, database biometri ( foto, sidik jari dan sinyalemen tubuh lain ) di update terus menerus termasuk melakukan screening latar belakang karyawan ( keluarga , alamat asli dan alamat sementara) bagaimanapun pencegahan adalah lebih baik dari penindakan.
7. Pada umumnya Toko Emas , Bank dan ATM berada dalam suatu kawasan perdagangan yang memiliki satuan pengaman sendiri , tidak ada salahnya manajer gedung mengusahakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan antara Satpam gedung dengan Satpam lingkungan , terlebih dengan satuan kepolisian setempat, yang terjadi saat ini adalah pihak kepolisian menggunakan HT dengan jenis frekuensi berbeda dengan yang digunakan Satpam kawasan, setidaknya bilamana antara Satpam gedung bekerja sama dengan Satpam kawasan maupun sesama Satpam disekitarnya lewat alkom seperti HT yang cukup terjangkau dan fleksibel dalam penggunaan, diharapkan mampu mendeteksi sekaligus menghalau kejahatan yang akan terjadi.
8. Upaya sederhana untuk memindahkan, menunda, bahkan menghalau upaya curas maupun kejahatan lainnya , dapat dilakukan dengan cara antara lain menempatkan tulisan ataupun stiker pada tempat strategis seperti kawasan : parkir, pintu masuk , didalam Toko, Pegadaian dan Bank berupa stiker tulisan bahwa adanya pengawasan menggunakan CCTV dan atau alat elektronik lainnya di area yang dimaksud, termasuk stiker atau papan petunjuk nomor telepon Polsek terdekat ( layanan kepolisian 110 ) , no telpon manajer keamanan/ satpam yang bertugas , maksudnya bila menemukan hal-hal yang mencurigakan maka pengunjung dapat langsung berkomunikasi dan memberitahu.
9. Apa yang harus dilakukan perampokan bersenjata api benar-benar terjadi dan pelaku telah masuk kedalam bangunan untuk beraksi ? adalah sangat bijaksana apabila atas pertimbangan kekuatan dan senjata yang dimiliki pelaku, adalah sangat membahayakan keselamatan jiwa karyawan dan Satpam, ketika nyali saja tidak cukup , dibutuhkan keahlian khusus dan peralatan memadai bila ingin melakukan perlawanan atau membekuk pelaku, yang paling bijak adalah melakukan perlawanan pasif dengan cerdas seperti menyalakan alarm / panic button sesegera mungkin , dan mempersiapkan diri untuk menghapal ciri-ciri fisik identitas pelaku termasuk kendaraan yang dipakai, cara menghapal ciri-ciri pelaku adalah dengan melihat bentuk wajah, bagaimana alisnya, bentuk telinga , mulut dan hidung, terutama bekas luka atau jerawat dan parut pada wajah, pakaian bisa saja berganti dalam sekejap apalagi bila pelaku menggunakan jacket dan penutup wajah ( helm dan sebo ), namun logat nada bicara , aksen dan gerak gerik pelaku, selain itu cara paling mudah mengukur ketinggian postur tubuh pelaku adalah dengan membandingkan saat tersangka berdiri dengan benda sekitarnya , misalnya setinggi gerendel jendela, atau noda pada dinding, mengumpulkan catatan ciri-ciri pelaku sebanyak dan sedetail mungkin akan sangat membantu dalam pengungkapan kasus nantinya.
10. Proses olah TKP secara benar dan teliti sangat berarti dalam upaya penmgungkapan kasus, peran karyawan , satpam dan manager sebagai saksi korban sangat penting artinya, benda –benda yang dipegang ( etalase, display atau benda yang sempat terpegang) pelaku agar ditunjukkan kepada petugas olah TKP, tanpa diotak atik oleh siapapun juga termasuk memandu petugas olah TKP agar dapat menemukan sidik jari milik pelaku, pasca kejadian sebelum petugas kepolisian tiba di TKP adalah lebih baik agar setiap informasi yang berhasil diingat oleh karyawan maupun satpam segera ditulis dalam secarik kertas , seperti info jumlah pelaku, ciri-ciri mencolok pelaku, pakaian, kendaraan dan info-info lain terkait , dalam masa golden period adalah sangat penting untuk mengidentifikasi pelaku agar pihak kepolisian dapat segera melakuakan upaya pengejaran dan penutupan jalan.
Sebagai sumbang saran dan berbagi ide-ide diatas hanya akan terlaksana dan memberikan daya guna apabila terdapat pemahaman dari kalangan karyawan , security dan manajer gedung terhadap konsep keamanan intu sendiri sebagai sebuah asset dan bukan sebagai beban, biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan security, pelatihan tenaga keamanan, konsultasi keamanan dengan menggandeng BUJP dalam suatu sistem manajemen keamanan secara paripurna, tidak akan sebanyak kerugian yang muncul akibat curas maupun kejahatan lain , selain korban material , adalah ancaman keselamatan nyawa manusia, karyawan dan pengunjung juga termasuk nama baik perusahaan dengan kredibilitas rawan dirampok, untuk itu jadikan upaya pencegahan kejahatan lewat peningkatan peran pemolisian swakarsa masyarakat sebagai upaya mewujudkan paradigma “keamanan” sebagai asset dalam dunia usaha dan bukan suatu beban yang harus dihindari.

PELAKSANAAN INDUSTRIAL SECURITY
DI PASARAYA BLOK M

BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Jakarta sebagai Ibukota negara Indonesia merupakan pusat pemerintahan dan menjadi pusat pembangunan. Di Jakarta dibangun berbagai sarana dan prasarana, mulai dari sarana pendidikan, hiburan, jasa, pemerintahan, perumahan dan lain-lain. Salah satu yang banyak dikunjungi baik oleh masyarakat ibu kota maupun pendatang adalah sarana perbelanjaan yang ada, karena dianggap bahwa pusat perbelanjaan di Jakarta lebih lengkap dan lebih besar, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjunginya, baik untuk kepentingan belanja maupun hanya sekedar untuk berjalan-jalan.
Pasaraya merupakan salah satu pusat perbelanjaan besar yang terdapat di Jakarta, yang terletak di pusat kota dan ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik untuk berbelanja, maupun kegiatan lain seperti pemanfaatan fasilitas internet, warung telekomunikasi, café dan sarana kebugaran.
Pasaraya yang berada di bawah naungan A. Latief Coorporation, menempati dua areal, yaitu di Jl. Iskandarsyah II/2 Blok M Jakarta Selatan dan di Jl. Sultan Agung no.1 Manggarai Jakarta Selatan. Diantara ke dua pusat perbelanjaan ini, Pasaraya Blok M merupakan yang terbesar dan lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat, serta memiliki pegawai yang lebih banyak,dan sarana / prasarana yang lebih lengkap.
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang datang ke Pasaraya Blok M, maka dibutuhkan situasi yang mendukung terwujudnya hal tersebut, yaitu adanya suasana aman dan tertib. Untuk dapat mewujudkan suasana aman dan tertib ini, dibutuhkan suatu sistim manajemen pengamanan perusahaan yang baik dan terkoordinir dengan baik pula.
Dari uraian di atas timbul pertanyaan, bagaimana pelaksanaan sistim manajemen pengamanan perusahaan yang ada di Pasaraya Blok M untuk dapat menciptakan suatu suasana yang aman dan tertib, sehingga mampu mendukung terciptanya pelayanan kepada pelanggan yang datang ke Pasaraya Blok M.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan yang dijadikan sebagai obyek penelitian, adalah bagaimana pelaksanaan Sistim pengamanan yang dilaksanakan di Pasaraya Blok M, dengan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi sasaran pengamanan?
2. Bagaimana kelengkapan sarana pengamanan?
3. Bagaimana Pelaksanaan metode pengamanan?

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Industrial Security di Pasaraya Blok M dalam menciptakan situasi yang aman dan tertib guna mendukung terlaksananya pelaksanaan kegiatan di Pasaraya Blok M.

2. Tujuan
Tulisan ini adalah untuk mendapatkan dan mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam maksud penelitian serta ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan yang telah dilakukan dalam menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan di Pasaraya Blok M. Dengan harapan hasilnya dapat bermanfaat khususnya bagi manajemen pengamanan perusahaan di Pasaraya blok M.

RUANG LINGKUP

Dalam penulisan ini, penulis membatasi pada masalah pelaksanaan sistem pengamanan di Pasaraya Blok M.

METODE DAN PENDEKATAN

b. Metode Analisa Data
Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penulisan ini.

2. Pendekatan
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menguraikan tentang data-data yang telah diperoleh dalam melakukan penelitian di lapangan, kemudian menganalisa dan mencari pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan cara berfikir secara deduktif dan induktif

TATA URUT

Sistematika penulisan ini dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
BAB I : Pendahuluan yang isinya membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan
BAB II: Tinjauan Pustaka yang memuat tentang kerangka teoritis Industrial security Manajemen, Sistem Pengamanan dan peranan satpam dalam mencegah dan menanggulangi ancaman dan gangguan kamtibmas dan pola pembinaan satpam.
BAB III: Data dari hasil penelitian tentang sistem pengamanan Pasaraya blok M secara umum.
BAB IV: Pelaksanaan pengamanan, yang akan menggambarkan tentang pelaksanaan manajemen sistem pengamanan perusahaan di Pasaraya Blok M.
BAB V: Analisa data permasalahan yang berisi tentang pembahasan data lapangan dan kepustakaan untuk mengetahui pelaksanaan dari pada Pengamanan Pasaraya Blok M.
BAB VI :Tentang kesimpulan dan saran, yang merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, dikemukakan tentang beberapa pokok kesimpulan dari bb-bab terdahulu, sehingga akan tampak jelas bentuk dari penulisan skripsi ini, dan selanjutnya penulis juga tidak lupa memberikan sara-saran yang dianggap perlu dalam penulisan ini.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teoritis.
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori:
a. Plant Protection
Perlindungan yang disertai tindakan pengamanan yang ditujuan terhadap sebidang tanah, bangunan, pabrik atau keseluruhan fasilitas maupun asset yang tersedia dalam suatu produksi yang di dalamnya terdapat unsur manusia sebagai unsur daripada setiap kegiatan.

b. Risk Management (manajemen resiko)
Manajemen resiko digunakan untuk menganalisa Resiko dan ancaman, serta dapat menjelaskan tentang tingkat kemungkinan dan tingkat konsekuensi terhadap ancaman yang ada, sehingga dengan melakukan analisa ini akan dapat pula menentukan pilihan dari lima pilihan dasar Risk Management (manajemen resiko) dalam menangani ancaman .

Lima pilihan dasar Risk Management dalam menangani ancaman, yaitu:
1. Mengurangi resiko:
Prosedur keamanan yang baik dan sederhana yang dipadukan dengan perangkat keras keamanan adalah suatu pengurangan resiko.
2. Mengalihkan resiko:
Sumber dari luar yang berfungsi mengalihkan resiko organisasi.
3. Menghindari resiko:
Menghilangkan aktivitas yang mengakibatkan resiko, misalnya penggajian pegawai melalui bank.
4. Memisahkan resiko:
Pemilahan yang bertujuan memisahkan resiko.
5. Menerima resiko:
Tidak ada pilihan lain kecuali menerima resiko.

Matriks tingkat resiko
Probability Degree (Likely Hood) CONSEQUENCES
Tk. Tdk Berarti (Insignificant Kecil
(Minor) Sedang
(Moderate) Berat
(Major) Sangat Berat
(Catastropic)
Hampir Pasti/ Almost Certain S S M H H
Sangat Mungkin/ Likely M S S H H
Mungkin/
Moderate L M S H H
Jarang/
Unlikely L L M H H
Sangat Jarang/
Unlikely L M H S S

2. Kerangka Konsepsional
a. Industrial
Istilah industrial merupakan hakekat daripada keadaan, situasi dan kondisi yang berawal dan berakibat pAda sesuatu yang dihasilkan oleh suatu industri, pabrik, perusahaan, maupun badan usaha milik negara maupun swasta sebagaimana diungkapkan oleh DAVID YARKES dalam bukunya, yaitu “of, pertaining to, of the nature of, or resulting from industry”
b. Security
Keamanan, berasal dari kata dasar aman yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “tidak merasa takut, gelisah atau khawatir, tenteram, sentosa, lepas atau terhindar dari bahaya, kerusuhan, kekacauan atau perang; tidak ada satupun yang menggelisahkan”.
c. Manajemen
Pengertian dari Manajemen Pengamanan Industri yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap upaya pengamanan lingkungan perusahaan/industri yang dapat mendukung produktifitas suatu perusahaan.
d. Patroli
Patroli berasal dari bahasa Perancis “patreoulle”, yang mempunyai makna:
Kesatuan pasukan yang ditugaskan untuk mengumpulkan bahan keterangan, sering diikuti dengan penangkapan untuk penyelidikan atau untuk tugas keamanan, mengganggu kedudukan musuh, penggeledahan atau pembersihan, besar kecil penggolongan komposisi dan peralatan patroli tergantung kepada bentuk tugas yang diberikan, misalnya patroli tempur, patroli kapal selam, dan patroli udara.

BAB III
SITUASI UMUM DAN SISTIM PENGAMANAN PASARAYA BLOK M

1. Situasi Umum

Pasaraya Blok M berada di pusat kota Jakarta Selatan terletak di jalan Iskandarsyah II/2 Blok M Jakarta Selatan, yang merupakan pusat perbelanjaan, dengan kondisi:
a. Mempunyai fasilitas shoping centre seperti restaurant, café, warung internet (warnet), video game, dll.
b. Luas Areal Pasaraya Blok M seluas 10 Ha
c. Bangunan, terdiri dari gedung A dengan tinggi 10 (sepuluh) lantai, gedung B dengan tinggi 15 (lima belas) lantai, dan gedung C setinggi 10 (sepuluh) lantai.
d. Jumlah karyawan sebanyak 6.000 personel yang bertugas di masing-masing bagiannya/departemen.

2. Kondisi Pengamanan
Pasaraya Blok M dilengkapi dengan bagian keamanan yang merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Sistim Pengamanannya dikenal sebagai Security Pasaraya Blok M (satpam), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menciptakan situasi keamanan dan ketertiban umum di lingkungan Pasaraya Blok M.
a. Sistem Keamanan oleh manusia (Satpam)
1) Program Latihan
a) Dilakukan pemberian pelatihan Satpam bekerjasama dengan kepolisian.
b) Pelatihan tentang etiket, penanganan complain, investigasi, interogasi, identifikasi, pelaporan, penanganan TKP, yang diajarkan oleh security manager.

2) Sarana dan prasarana:
a) Untuk kesiapan satpam dalam pelaksanaan tugas dilengkapi dengan HT, senter, dll.
b) Pakaian yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dimana ditempatkan, antara lain:
(1) Pengamanan terbuka, yang dilaksanakan di Pasaraya blok M, yaitu di area parkir, keluar masuk karyawan dan pengunjung, dan di pertokoan, dengan menggunakan pakaian seragam Satpam putih biru, dengan kartu identitas diri.
(2) Pengamanan tertutup dilaksanakan dengan menggunakan pakaian batik dan safari dengan identitas diri di bagian dalam pertokoan.

Tabel 1
Data kondisi perlengkapan Tugas yang dipergunakan

No Jenis Alat Kondisi Jumlah Ket
Baik RR RB
1 Borgol 51 — — 51
2 HT 12 12 3 27
3 Senter 2 — — 2
4 Tongkat Polri 200 — — 200
5 Pesawat telepon 3 — — 3
6 Sangkur 51 — — 51
Sumber data: Manajer security Pasaraya Blok M

3) Jumlah satuan pengamanan
Jumlah satuan pengamanan untuk mendukung keamanan di Pasaraya Blok M, dengan kekuatan personel, terdiri dari 119 Orang yang terdiri dari 60 orang satpam, 37 orang petugas parkir, 6 orang SPBK (Satuan Penanggulangan Bahaya Kebakaran) dan 16 orang anggota Polri.

4) Pembagian shift
Pembagian tugas satpam dilakukan agar pelaksanaan tugas satpam dapat berjalan dengan tertib, serta dapat mengefektifkan pengawasan dan pengendalian. Pembagian shift dibagi menjadi 3 (tiga) shift, dengan pembagian sbb.:
a) shift pagi = jam 08.00 s/d 16.00
b) Shift sore = jam 14.00 s/d 22.00
c) Shift malam = jam 21.00 s/d 08.00

5) Pembagian tugas
a) Tugas Posko
b) Tugas di pos penjagaan
c) Tugas lantai pertokoan
d) Tugas parkir
e) Tugas operator CCTV

b. Sistim keamanan elektronic
Untuk mendukung pelaksanaan sistim pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan, maka Pasaraya Blok M melengkapi bangunan dengan penggunaan CCTV di tempat-tempat yang dianggap strategis, sehingga memudahkan satuan pengaman melakukan pemantauan di tempat-tempat tersebut.
Adapun CCTV yang digunakan di Pasaraya Blok M, berjumlah 55 buah, yang kesemuanya terdapat di dalam gedung (bagian dalam), yang dihubungkan ke pusat pemantauan.
Selain CCTV, peralatan electronic lain yang digunakan adalah berupa sensor magnetik, yang terdapat di konter-konter tertentu. Sensor magnetik ini diletakkan pada barang-barang dagangan, dan akan bekerja apabila barang tersebut keluar dari konter secara tidak sah (terjadi upaya pencurian), dan pada saat melewati pintu yang menggunakan sensor, akan mengeluarkan bunyi sebagai tanda peringatan.
Peralatan lain yang digunakan adalah sarana parkir yang menggunakan komputer, sehingga semua kendaraan yang masuk dan keluar Pasaraya Blok M dapat terdata dengan baik.

Tabel 2
Data kondisi perlengkapan Tugas yang dipergunakan

No Jenis Peralatan Jumlah Keterangan
1 CCTV 55 Di dalam gedung
2 Komputer Parkir 5 Pintu keluar-masuk kend.
3 Sensor Magnetik 10 Di konter tertentu
Sumber data: Manajer security Pasaraya Blok M

3. Kondisi Keamanan
Sistem kemanan Pasaraya Blok M memiliki satuan pengamanan dan fasilitas keamanan yang memenuhi standar pengamanan, sehingga setidak-tidaknya dapat mencegah serta mengatasi adanya kasus tindak pidana dan kasus lainnya, seperti bahaya kebakaran, bencana alam dan sebagainya yang dapat merugikan Pasaraya Blok M. Hasil pengumpulan data di lapangan tentang kasus menonjol yang ditangani serta menjadi perhatian khusus adalah kasus sbb:

Tabel 3
Data kasus Kriminal Tahun 2000 (1 tahun)

No. Jenis Kriminalitas Jumlah
1 Pencurian 68
2 Penyalahgunaan Narkoba 1
3 Pencurian dgn kekerasan –
4 Kebakaran –
Sumber data: Manajer Security Pasaraya Blok M

Dari data tersebut di atas, yang terungkap oleh petugas security atau tertangkap tangan adalah sebesar 71 %, dari data di bawah ini:

Tabel 4
Data kasus yang diungkap oleh intern Pasaraya Blok M (Satpam) selama satu tahun

Tahun CT CC Keterangan
2000 69 49 71 %
Sumber data: Manajer Security Pasaraya Blok M

Tabel 5
Data Kasus Pencurian yang di proses oleh intern Pasaraya Blok M
Selama 1 tahun (tahun 2000)

No. Jenis Jumlah Keterangan
1 Pencurian 18 Pelaku umumnya pengunjung/pegawai Pasaraya Blok M
Diproses Security
2 Penyalahgunaan Narkoba –
3 Pencurian dgn kekerasan –
Jumlah 18
Sumber data: Manajer security Pasaraya Blok M

Tabel 6
Data kasus tindak pidana yang dilaporkan kepada Polri
Selama tahun 2000

No. Jenis Jumlah Keterangan
1 Pencurian 50 – 31 kasus beserta tersangka
– 20 kasus tanpa tersangka.
2 Penyalahgunaan Narkoba 1
3 Pencurian dgn kekerasan –
Jumlah 51
Sumber data: Manajer security Pasaraya Blok M

Dari data-data hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sbb:
1. Terhadap Kasus tindak pidana yang terjadi, jika pelakunya orang dalam/ karyawan Pasaraya Blok M, maka dilakukan interogasi oleh security kemudian terhadap pelakunya dilakukan pemutusan hubungan kerja, untuk menjaga nama baik Pasaraya Blok M, sebaliknya jika pelakunya adalah orang luar akan diserahkan kepada polri. Dalam tabel 5 dan 6 terlihat bahwa 18 perkara ditangani secara intern oleh Pasaraya Blok M, sedangkan 51 kasus diserahkan kepada polri untuk tindak lanjut penyidikan.
2. Selain kasus tertangkap tangan, terdapat 20 kasus yang belum diketahui tersangkanya yang dilaporkan kepada polri.
3. Pada umumnya tindak pidana yang terjadi adalah berupa kasus pencurian sedangkan kasus penyalahgunaan narkoba hanya terjadi satu kali.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGAMANAN

1. Sasaran Pengamanan.
Dalam kegiatan pengamanan yang dilaksanakan di Pasaraya Blok M, yang menjadi sasaran dari pengamanan adalah:
a. Pimpinan dan karyawan
Terlaksananya suatu kegiatan ditentukan oleh unsur-unsur yang ada di dalam suatu rangkaian kegiatan tersebut, yaitu pemimpin dan yang dipimpin / pelaksana/pegawai. Dalam rangka menjaga kelancaran dan produktifitas dari kegiatan di Pasaraya Blok M, maka pimpinan dan karyawan menjadi sasaran kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengaman Pasaraya Blok M, sehingga diharapkan dengan adanya rasa aman bagi pimpinan dan karyawan, produktifitas kerja Pasaraya Blok M dapat berjalan dengan baik, sehingga perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya.
b. Proses Kegiatan dan customer
Hal lain disamping pimpinan dan karyawan, yang penting mendapat pengamanan dari satuan pengaman Pasaraya Blok M adalah proses kegiatan dan pelanggan. Dalam proses kegiatan, dibutuhkan suatu situasi dan kondisi yang aman dan tertib serta terhindar dari gangguan, baik berupa tindakan kriminalitas, kebakaran dan hal lainnya yang dapat mengganggu kelancaran proses produksi dan pengamanan juga dilakukan untuk menciptakan kenyamanan kepada pelanggan dalam kegiatan mereka pada saat melakukan perbelanjaan di Pasaraya Blok M.
c. Kawasan Pasaraya Blok M beserta assetnya.
Masyarakat yang mengunjungi suatu tempat/pusat perbelanjaan, akan melihat situasi dan kondisi dari tempat yang akan dikunjungi. Mereka akan memilih tempat yang dianggap aman dan nyaman bagi dirinya pada saat melakukan aktivitasnya di tempat tersebut. Untuk itu satuan pengaman di Pasaraya Blok M harus berusaha untuk menjaga dan menciptakan suasana aman di kawasan Pasaraya Blok M sehingga para pelanggan merasa aman jika datang ke Pasaraya Blok M dan melakukan aktivitasnya dengan tenang.
Disamping menjaga kawasan Pasaraya Blok M dengan tujuan menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pelanggan, satuan pengaman juga bertugas mengamankan asset yang dimiliki perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan. Dengan terjaganya asset yang dimiliki, hal ini berarti mengurangi kerugian-kerugian yang timbul, sehingga produktivitas Pasaraya Blok M dapat terus berjalan dengan baik.
Pengamanan terhadap asset yang dimiliki Pasaraya Blok M, bukan hanya terhadap faktor dari luar saja, termasuk terhadap kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh pegawai dari Pasaraya Blok M itu sendiri. Untuk mencegah hal ini maka satuan pengaman melakukan pemeriksaan terhadap pegawai pada waktu masuk dan pulang kerja. Tindakan permeriksaan ini disebut dengan istilah “check body”

2. Metode Pengamanan
Peranan satpam pasaraya Blok M adalah mencegah dan menanggulangi setiap bentuk ancaman dan gangguan yang akan mempengaruhi produktivitas kerja, untuk itu setiap anggota satuan pengaman dilatih untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Tindakan menghadapi adanya tanda-tanda yang mencurigakan
b. Tindakan menghadapi terjadinya pelanggaran dan kejahatan
c. Tindakan menghadapi kejadian kebakaran
d. Tindakan dalam menangani kerusuhan dan huru-hara.
Metode pengamanan yang digunakan dalam upaya mengamankan Pasaraya Blok M adalah dengan metode:

a. Preventif
Upaya preventif atau pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum adanya suatu kejadian, yang betujuan menghindari/menekan kemungkinan timbulnya suatu peristiwa yang tidak diharapkan/merugikan perusahaan.
Upaya preventif dilaksanakan dengan cara melakukan tindakan:

1) Diteksi dini
Diteksi dini dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya sutu kejahatan atau pelanggaran. Upaya diteksi dini ini dilakukan dengan menggunakan peralatan sbb:
a) Monitoring system (CCTV)
Merupakan upaya pengamanan yang dilakukan dengan menggunakan sistim pengamanan electronic yang berupa CCTV yang diletakkan dibagian dalam Pasaraya Blok M, pada tempat-tempat strategis yang dinilai rawan terhadap kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran dan dapat memantau secara umum situasi di dalam pertokoan/gedung Pasaraya Blok M.
b) Sensor Magnetik
Sensor magnetik merupakan alat deteksi (detektor), yang diletakkan pada suatu barang, yang akan aktif apabila barang tersebut dikeluarkan dari konter tanpa sepengetahuan penjual (pencurian), karena terdapat alat penditeksi di pintu-pintu konter yang akan memberikan tanda peringatan berupa bunyi alarm. Sensor magnetik ini hanya terdapat di konter-konter tertentu.

2) Pengamanan umum
Pengamanan umum yang dilakukan oleh Pasaraya Blok M, dilakukan dengan membangun sarana pengamanan secara umum, berupa:
a) Pemagaran kawasan Pasaraya Blok M.
Untuk melindungi Pasaraya Blok M dari gangguan yang mungkin timbul dari luar area Pasaraya Blok M, maka dibangun pagar disekitar kawasan Pasaraya Blok M. Disamping melindungi terhadap kemungkinan gangguan dari luar, pemagaran ini juga membuat jalan keluar masuk ke kawasan Pasaraya Blok M hanya dapat melalui pintu-pintu tertentu, sehingga memudahkan pengawasan dalam kegiatan pengamanan.

b) Tempat parkir
Penyediaan sarana parkir yang luas, akan dapat menampung banyak kendaraan dari pengunjung. Dengan demikian pengunjung tidak perlu memarkir kendaraan di luar kawasan Pasaraya Blok M, sehingga keamanan kendaraan dapat lebih terjamin, dan pengunjung merasa aman karena kendaraan mereka berada di tempat yang aman.
c) Penerangan
Sistim penerangan yang ada di Pasaraya Blok M, dibangun untuk dapat menerangi Pasaraya Blok M di malam hari, sehingga memudahkan pengawasan bagi satuan pengaman. Sistim penerangan dibangun dengan menitik beratkan pada tempat-tempat yang dianggap rawan dan pada daerah-daerah yang penting, antara lain bangunan, pintu keluar dan masuk dan pada pos-pos penjagaan.
d) Pengamanan pintu keluar dan masuk
Pintu keluar masuk kendaraan ke kawasan Pasaraya Blok terdapat di tiga titik, yang memiliki sistim keamanan dengan menggunakan sistim komputerisasi. Pada saat kendaraan masuk akan didata dan pada saat keluar akan didata kembali, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas berupa pencurian kendaraan

3) Pengamanan khusus
a) Pengaturan penjagaan
Pengaturan dan pengendalian tugas satuan pengaman dalam hal penjagaan sehari-hari dilaksanakan secara terus-menerus selama 1×24 jam, dengan pembagian waktu jaga yang dibagi menjadi tiga shift, shift I selama 8 (delapan) jam, shift II selama 8 (delapan) jam dan shift III selama 11 (sebelas) jam. Masing-masing shift beranggotakan 18 (delapan belas) orang anggota satuan pengaman.
b) Pos-pos penjagaan
Pos penjagaan di dalam kegiatan pengamanan Pasaraya Blok M, berupa pos tetap dan tidak tetap. Pos tetap dipusatkan di lantai III gedung A, sedangkan pos tidak tetap terdapat di setiap lantai, dimana terdapat 1 (satu) orang satuan pengaman di setiap lantai yang bertugas mengawasi dan menjaga keamanan di setiap lantai. Selain di setiap lantai, juga terdapat pos-pos di tempat parkir.
c) Komunikasi dan sistem alarm
Sistem komunikasi yang digunakan oleh satuan pengaman, yaitu dengan menggunakan telepon dan Handy Talky dalam pelaksanaan dan tugas rutin.
Dalam komunikasi darurat telah terpasang sistem alarm kebakaran, yang akan memberikan alarm/tanda bahaya apabila terdapat kebakaran.
d) Tugas satuan pengaman
Penugasan satuan pengaman, baik di pos utama maupun di pos-pos lain dilakukan secara terjadwal dan dituangkan dalam mutasi. Tugas yang dilakukan oleh satuan pengaman Pasaraya Blok M adalah melakukan pengamanan fisik, dengan melakukan kegiatan penjagaan yang diatur dalam 3 (tiga) shift, kegiatan patroli yang dilakukan baik pada saat jam operasional, maupun pada malam hari. Pelaksanaan patroli dilakukan dengan cara jalan kaki. Tugas lain yang diemban oleh satuan pengaman adalah melakukan bimbingan terhadap karyawan.
c. Represif
1) Tindakan administrasi
2) Tindakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
3) Tindakan hukum

BAB V
ANALISA DATA

1. Sistem keamanan
Pelaksanaan sistem keamanan yang dilakukan oleh Pasaraya Blok M adalah:

a. Sistem keamanan oleh manusia
Pelaksanaan sistem keamanan oleh manusia yang dilakukan di Pasaray Blok M, yang terdiri dari 60 orang satpam, 37 orang bagian parkir, 16 orang tenaga bantuan polri dan 6 orang bagian SPBK, masih belum cukup secara kuantitas untuk menghadapi kemungkinan timbulnya ancaman kejahatan, bila dibanding dengan banyaknya karyawan, pelanggan yang datang dan kendaraan yang parkir.
Secara kualitas, walaupun telah mengikuti program pendidikan satpam namun masih diperlukan latihan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Pelatihan tentang etiket, penanganan complain, investigasi, interogasi, pelaporan, penanganan TKP yang diajarkan oleh security manager sudah baik dan berguna untuk membentuk satpam di Pasaraya agar dapat memberikan pelayanan dengan etika yang baik kepada setiap pelanggan.
Sistem keamanan yang dilakukan secara terbuka dan tertutup di Pasaraya Blok M, sudah baik dan dapat secara preventif mencegah bertemunya niat dan kesempatan sehingga tidak timbul kejahatan.
Sistem pembagian shift yang dilakukan belum memenuhi standard suatu regu jaga, yaitu adanya pembagian waktu jaga yang tidak sama antara shift I, II dan III. Sedangkan pembagian tugas yang dilaksanakan, cukup memadai, karena telah dapat mencakup aspek-aspek yang perlu diamankan di Pasaraya Blok M, yaitu pimpinan dan karyawan, proses kegiatan dan customer, dan kawasan pasaraya blok M beserta assetnya.

b. Sistem keamanan elektonik
Pelaksanaan sistem keamanan dengan menggunakan peralatan elektronik yang diterapkan di pasaraya blok M, dengan peralatan seperti CCTV, komputer parkir dan sensor magnetik, dapat mendukung pengamanan yang dilakukan oleh manusia.
Pengamanan dengan CCTV, dapat mempermudah bagi satuan pengaman melakukan pengamatan pada bagian-bagian pertokoan yang telah dilengkapi dengan peralatan tersebut. Disamping itu, peralatan CCTV ini didukung dengan peralatan yang dapat merekam, sehingga apabila terjadi peristiwa kejahatan yang termonitor dengan CCTV, maka rekaman yang ada dapat mempermudah pembuktian dan menjadi alat bukti dalam penyidikan nantinya.
Penggunaan komputer parkir yang mendata keluar masuk kendaraan juga penting dalam mengamankan kendaraan yang ada di pasaraya blok M. Penggunaan sensor magnetik yang ditempatkan pada kounter-kounter tertentu, akan dapat mencegah terjadinya pencurian.

c. Pengamanan umum
Pengamanan umum dilakukan dengan cara pemagaran kawasan pasaraya blok M, penyediaan tempat parkir, penerangan dan pengawasan pintu keluar masuk pasaraya blok M..
Pemagaran kawasan pasaraya blok M, berdasarkan pedoman yang ada, walaupun sudah mengikuti aturan namun masih ada kekurangan yaitu masih adanya bagian pagar yang rusak dan memerlukan perbaikan.
Penyediaan sarana parkir yang teridiri dari sarana parkir tertutup untuk kendaraan roda empat dan roda dua dengan menggunakan karcis parkir yang terdata secara komputerisasi, telah memenuhi persyaratan. Namun pada hari-hari tertentu, seperti hari Minggu, sarana parkir yang ada terkadang tidak mampu menampung kendaraan yang akan parkir.
Penerangan lampu yang ada telah sesuai dengan pedoman, yaitu penerangan dengan menitik beratkan pada tempat-tempat yang dianggap rawan dan pada daerah-daerah yang penting, seperti bangunan, pintu keluar masuk dan pos-pos penjagaan.
Pengawasan yang dilakukan terhadap keluar masuk kendaraan dari dan ke dalam kawasan pasaraya blok M, khususnya di pintu-pintu, belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya petugas satpam di tempat-tempat tersebut dan tidak adanya pintu penghambat/palang/portal di pintu keluar.

2. Analisa Resiko
Berdasarkan data kriminalitas dan ancaman yang ada, dikaitkan dengan tingkat resiko, dengan menggunakan matriks tingkat resiko, maka dapat digambarkan sbb:

Matriks tingkat resiko

Probability Degree (Likely Hood) CONSEQUENCES
Tk. Tdk Berarti (Insignificant Kecil
(Minor) Sedang
(Moderate) Berat
(Major) Sangat Berat
(Catastropic)
Hampir Pasti/ Almost Certain S S M H H
Sangat Mungkin/ Likely M S S H H
Mungkin/
Moderate L M S H H
Jarang/
Unlikely L L M H H
Sangat Jarang/
Unlikely L M H S S

Dikaitkan dengan matriks tingkat resiko di atas, maka Tingkat resiko yang dihadapi Pasaraya Blok M untuk jenis ancaman yang ada, yaitu:

No. Jenis Ancaman Tingkat Kemungkinan Tingkat Konsekuensi Tingkat Resiko
1 Kebakaran Sangat Jarang Sangat Berat Significant (Berarti)
2 Kejahatan dengan kekerasan Sangat Mungkin Sedang Significant (Berarti)
3 Kejahatan Biasa Hampir Pasti Sedang Moderate (Sedang)

4 Kerusuhan Jarang Berat High
(berat)
5 Unjuk Rasa Mungkin Sedang Significant (Berarti)

Tingkat resiko yang dihadapi Pasaraya Blok M untuk jenis ancaman yang ada, yaitu:
1) Ancaman Kebakaran: dengan tingkat kemungkinan sangat jarang (rare) dan tingkat konsekuensi sangat berat (catastropic), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).
2) Ancaman Kejahatan dengan kekerasan (Pencurian dengan kekerasan, penodongan, perampasan, dll.): dengan tingkat kemungkinan sangat mungkin (likely) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).
3) Ancaman Kejahatan biasa (Pencurian, Pencurian dengan pemberatan, Penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyalahgunaan narkotikdll.): dengan tingkat kemungkinan hampir pasti (almost certain) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah moderate (sedang).
4) Ancaman Kerusuhan, dengan tingkat kemungkinan jarang (unlikely) dan tingkat konsekuensi berat (major) maka tingkat resiko yang dihadapi adalah High (sangat berat).
5) Ancaman Unjuk Rasa, dengan tingkat kemungkinan sangat mungkin (likely) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).

BAB VI
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari seluruh materi yang telah diuraikan dari Bab I sampai dengan Bab VI, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Sistem Manajemen pengamanan Perusahaan yang dilaksanakan di Pasaraya Blok M, sudah memenuhi standar, dengan melakukan pembangunan sistem keamanan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana suatu sistem pengamanan yang baik. Hal ini terlihat dengan adanya satuan pengamanan yang didukung peralatan elektronik seperti CCTV, komputer parkir, sensor magnetik , sarana parkir, penerangan, pagar, dll. Namun masih terdapat kekurangan yaitu adanya bagian pagar yang rusak dan tidak adanya satpam pada pintu keluar masuk pasaraya blok M sehingga pengamanan ditempat tersebut menjadi tidak baik
b. Perbandingan jumlah satuan pengaman yang ada di Pasaraya Blok M yang berjumlah 119 personil, dibanding dengan karyawan, luas areal yang harus diawasi dan jumlah pengunjung yang datang ke Pasaraya Blok M terlihat masih perlu adanya peningkatan kuantitas.
c. Tingkat resiko yang dihadapi Pasaraya Blok M untuk jenis ancaman yang ada, yaitu:
1) Ancaman Kebakaran: dengan tingkat kemungkinan sangat jarang (rare) dan tingkat konsekuensi sangat berat (catastropic), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).
2) Ancaman Kejahatan dengan kekerasan (Pencurian dengan kekerasan, penodongan, jambret,dll.): dengan tingkat kemungkinan sangat mungkin (likely) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).
3) Ancaman Kejahatan biasa (Penipuan, pemalsuan, penggelapan, dll.): dengan tingkat kemungkinan hampir pasti (almost certain) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah moderate (sedang).
4) Ancaman Kerusuhan, dengan tingkat kemungkinan jarang (unlikely) dan tingkat konsekuensi berat (major) maka tingkat resiko yang dihadapi adalah High (sangat berat).
5) Ancaman Unjuk Rasa, dengan tingkat kemungkinan sangat mungkin (likely) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).

2. Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan sistem pengamanan perusahaan di Pasaraya Blok M, maka disarankan:
a. Perlu dilakukan peningkatan kualitas satuan pengaman dengan memberi pelatihan secara rutin dengan melakukan koordinasi dengan polri.
b. Dalam penanganan setiap kejadian, apabila berupa tindak pidana, maka pihak satuan keamanan wajib menyerahkan penanganannya kepada pihak penyidik, yaitu polri.
c. Pelaksanaan penjagaan, khususnya pada pintu keluar dan masuk kendaraan, perlu dilaksanakan dengan menempatkan satpam pada tempat tersebut, untuk membantu petugas parkir.
d. Perlu diadakannya palang/portal pada setiap pintu keluar masuk kendaraan, agar memudahkan petugas parkir untuk memeriksa kartu tanda parkir.

Penulis,

Daftar Pustaka

Satrio Saputro, Drs., Msi., Diktat kuliah Industrial Security Management, PTIK Angkatan XXXVI, Jakarta, 2001
David Yerkes, Webster’s Encyclopedy Unabridged Dictionary, Porland House, New York, 1989, halaman 272.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, halaman 25.
Ensiklopedi Indonesia, buku jilid 5,F, Penerbit Buku Ikhtisar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1984, halaman 2586

MANAJEMEN SEKURITI (PAM SWAKARSA) DALAM UU NO 2 TAHUN 2002

Posted by Jurnal Srigunting on Desember 22, 2012

Posted in: Security Industry. Tagged: (PAM SWAKARSA), DALAM, kapolri, KERJASAMA, MANAJEMEN SEKURITI, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, Public and Human Security, tanggung jawab, uu no 2 tahun 2002. Tinggalkan komentar

MANAJEMEN SEKURITI (PAM SWAKARSA)
DALAM UU NO 2 TAHUN 2002

I.PENDAHULUAN

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut diperlukan berbagai upaya tidak terbatas pada Polisi saja, tetapi juga harus didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Karena disadari benar dengan segala keterbatasan Polisi, tanpa peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi, akan sangat sulit Polisi mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Gohlstein (1977) mengemukakan “ Apapun yang Polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat tergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat. Kenyataan menunjukkan, bahwa Polisi tidak akan mungkin membuahkan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeraan kejahatan, dalam melaporkan adanya pelanggaran, dalam mengidentifikasi pelaku, dan dalam membantu proses penuntutan.” Mengenai hal ini Awaloedin Djamin sewaktu menjabat Kapolri pada akhir tahun 70-an menyatakan bahwa Polri tidak mungkin memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sendiri tanpa partisipasi masyarakat dalam bentuk pengamanan swakarsa, swadaya dan swadana.
Konsep peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan bukanlah konsep baru. Sebelum didirikannya organisasi polisi, tugas-tugas pembinaan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab masyarakat sendiri. Dapat dicontohkan bahwa pada awal abad sebelas di Inggris telah terbentuk Kepolisian yang dibawa oleh suku Saxon, di mana kewajiban untuk memelihara keamanan didasarkan pada kelompok keluarga yang dinamakan “Kin Police.”
Efektifitas pencegahan kejahatan hanya mungkin dapat dicapai hanya melalui keikutsertaan masyarakat secara luas yang meliputi kesadaran dan ketertiban nyata (Perry, 1984). Di sini dituntut peran besar Polisi dalam menimbulkan kesadaran dalam diri masyarakat sehingga timbul pemikiran bahwa penanggulangan kejahatan merupakan kepentingan bersama. Polisi harus mempunyai kemampuan dalam mengorganisasikan masyarakat dan merubah persepsi masyarakat dari sikap acuh tak acuh menjadi siap ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat modern dewasa ini Polisi tidak akan dapat menanggulangi kejahatan sendirian secara efektif. Kerja sama dan peran serta masyarakat nampaknya sangat berarti bagi penanggulangan kejahatan di berbagai lingkungan masyarakat. Di Indonesia, penerapan konsep pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada keterlibatan dan peran serta masyarakat telah dituangkan dalam konsep keamanan swakarsa. Secara formal istilah keamanan swakarsa mulai dikenal pada tahun 1981, melalui surat keputusan Menhankam/ Pangab, Nomor : Skep/618/V/1981 tanggal 25 Mei 1981 tentang Pedoman Pembinaan Sistem Keamanan Swakarsa. Disebutkan bahwa sistem keamanan swakarsa adalah suatu sistem keamanan yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan keamanan, menyeimbangkan dan menyesuaikan hubungan satu sama lain, yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap setiap kemungkinan gangguan keamanan serta daya tanggap dan penyesuaian masyarakat terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial yang membudaya dalam bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku masyarakat, sehingga gangguan keamanan dapat dicegah sedini mungkin sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparatur keamanan digunakan seminimal mungkin dan secara selektif.
Fungsi utama kepolisian secara universal adalah “represif” dan “preventif.” Represif, yaitu bila kejahatan telah terjadi, maka penyidik mencari bukti dan pelakunya agar dapat diajukan ke penuntutan dan peradilan, sehingga si pelaku divonis dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Dalam rangka melaksanakan fungsi represif ini kepolisian diberi wewenang penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan sebagainya yang diatur dengan undang-undang. Semua kepolisian juga menyadari, bahwa fungsi pencegahan atau preventif lebih penting dari represif (prevent is better than cure). Fungsi preventif ini terdiri dari preventif langsung dan preventif tidak langsung. Pada zaman Kapolri R.S.Soekanto dikenal istilah pembinaan masyarakat, yaitu menggugah partisipasi masyarakat agar anggota masyarakat patuh dan taat hukum.
Awaloedin Djamin mengatakan bahwa, di bidang preventif ini Polisi menyelenggarakan kerjasama dengan masyarakat yang dikenal sebagai pengamanan swakarsa, yang bertugas dalam lingkungan kerja atau pemukiman tertentu. Di sektor tradisional, sejak dulu dikenal adanya ronda kampung, yang kemudian disempurnakan dengan istilah sistem pengamanan/keamanan lingkungan (Siskamling). Di sektor modern, perusahaan dalam segala bentuk dan kegiatannya seperti pabrik, hotel, perbankan, mall, perkebunan, pertambangan, instalasi penting, instansi pemerintah, kedutaan besar asing, dan lain-lain, dikenal dengan sebutan “industrial security”, yang dipertanggung jawabkan kepada pimpinan dari perusahaan dan instansi yang bersangkutan.
Teknologi industrial security dan manajemen security telah berkembang pesat sekali di negara-negara maju. Mulanya industrial security hanya terbatas pada usaha pengamanan langsung, tetapi kemudian berkembang dengan hubungan industrial, community development dan coorporate social responsibility.
Untuk mengikuti perkembangan industrial security yang begitu pesat ini dibutuhkan peran serta aktif Polisi dalam rangka memanage industri-industri pengamanan swakarsa sehingga dapat tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam rangka pembinaan pengamanan swakarsa ini tentunya Polri bertindak berdasarkan peraturan perundang –undangan yang menjadi dasar hukumnya. Di Indonesia sejak zaman kemerdekaan telah diadakan tiga kali perubahan undang-undang kepolisian mulai Undang-Undang No 13 Tahun 1961, Undang-Undang No 28 Tahun 1997 dan terakhir sekarang Undang-Undang No 2 Tahun 2002. Penulis mencoba membahas sistem manajemen pengamanan swakarsa (management security) yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 sebagai landasan pelaksanaan tugas Polri saat ini.

II.PENGAMANAN SWAKARSA DALAM UU NO 2 TAHUN 2002
Dalam UU No 2 tahun 2002 disebutkan pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu, suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukumdan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Dalam pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa “pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dibantu oleh : Kepolisian Khusus; Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Mereka ini melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” dalam undang-undang ini adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ini memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan di lingkungan pemukiman/perumahan, satuan pengamanan di lingkungan perkantoran/instansi atau satuan pengamanan di lingkungan pertokoan, dan sebagainya.
Dengan demikian sudah jelas bahwa tugas pembinaan pengamanan swakarsa ini merupakan tanggung jawab Polri. Pelaksanaan tugas ini tentu tidak dapat dilakukan Polri dengan baik hanya dengan berlandaskan bunyi pasal dalam UU No 2 tahun 2002 yang relatif mengatur secara umum ini. Perlu kiranya dikeluarkan peraturan kepolisian sebagai penjabaran tugas tentang bagaimana bentuk dan cara Polri dalam melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan semacam SK Kapolri, karena dalam UU No 2 tahun 2002 pasal 15 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Polri memiliki wewenang mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administratif kepolisian.
Dalam rangka tugas koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis ini UU No 2 tahun 2002 menjelaskannya dalam pasal 15 ayat (2) huruf f di mana Polri berwenang dalam memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Pesatnya perkembangan usaha di bidang jasa pengamanan telah menimbulkan urgensi pengawasan oleh Polri. Berbagai perusahaan, badan usaha tidak saja menyediakan personel pengamanan terlatih untuk pengamanan berbagai kegiatan dan industri, tetapi juga menawarkan berbagai produk alat dan teknologi pengamanan sampai kepada senjata api untuk pengamanan pribadi. Operasional dari badan usaha tersebut memerlukan izin dari Polri dan selanjutnya dilakukan pengawasan agar tidak timbul ekses yang justru menimbulkan kerawanan keamanan. Hal ini mengandung arti bahwa Polri wajib merumuskan dan membuat peraturan tentang apa saja yang dimaksud badan usaha jasa pengamanan itu yang harus dirumuskan secara jelas.
Lebih lanjut dalam pasal 15 ayat (2) huruf g disebutkan bahwa Polri juga diberi kewenangan dalam hal memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Rumusan kewenangan ini memberikan penegasan kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No 372 tahun 1962 tentang koordinasi alat-alat kepolisian khusus yang membawa konsekuensi perlunya kewenangan pemberian petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Hal ini mengandung arti bahwa dalam hal pembinaan pengamanan swakarsa, Polri diharuskan serta diberikan kewenangan dalam membina industrial security yang ada. Industrial security yang merupakan salah satu usaha “crime prevention” dan “loss prevention” ini menurut Awaloedin Djamin mencakup: physical security; information security; dan personnel security ditambah industrial relations; community development;dan coorporate social responsibility. Polri bertanggung jawab dalam hal memberikan petunjuk perencanaan dan menentukan langkah-langkah pengamanan yang harus diambil oleh unsur-unsur pengamanan swakarsa yang ada seperti, memberikan pengetahuan dan kemamlpuan tentang risk analysis, security survey, security management, dan sebagainya yang berkaitan dengan pengamanan swakarsa. Polri seyogianya memberikan pembinaan teknis mengenai usaha pencegahan ancaman dari dalam dan dari luar terhadap perusahaan maupun instansi seperti pintu gerbang, pagar, tempat parkir, pengaturan penerangan, jendela, pintu, kunsi, alarm serta jumlah dan klasifikasi satuan pengamanan yang dibutuhkan. Bagaimana cara pencegahan kebakaran, penyelamatan, evakuasi personel (VIP) dan memberikan usul tentang peralatan-peralatan keamanan yang dibutuhkan suatu perusahaan/instansi.
Pasal 36 UU No 2 tahun 2002 menegaskan bahwa setiap pejabat Polri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya. Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal diatur dengan Keputusan Kapolri. Bunyi pasal ini menegaskan kewenangan Polri dalam memberikan pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis kepada bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Konsekuensinya adalah bahwa semua bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang ada di Indonesia harus menyesuaikan dan berdasar kepada Keputusan Kapolri yang mengatur mengenai atribut dan tanda pengenal pengamanan swakarsa. Kenyataan di lapangan banyak satuan pengamanan dari berbagai instansi/perusahaan yang menyalahi aturan yang dibuat Polri. Dan ironisnya Polri bersifat statis dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki atau mengoreksi keadaan yang terjadi. Seharusnya Polri tegas dalam menyikapi hal ini karena hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang yakni UU No 2 tahun 2002.
Berbicara mengenai tugas pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis Polri terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa tentunya juga menyangkut kemampuan Polri sendiri dalam melaksanakan tugas tersebut. Tugas ini menyangkut manajemen sekuriti. Tentunya Polri sebagai institusi yang ditunjuk melakukan pembinaan teknis juga harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang manajemen sekuriti sehingga pada gilirannya dapat memberikan pembinaan teknis terhadap pengamanan swakarsa yang ada. Pasal 32 UU No 2 tahun 2002 menyebutkan bahwa pembinaan kemampuan profesi pejabat Polri diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah apakah Polri sendiri sudah mampu memberikan pembinaan teknis kepada pengamanan swakarsa melalui pendidikan, pelatihan yang diberikan kepada personelnya? Sepengetahuan penulis pelajaran manajemen sekuriti hanya didapati pada S2 Kajian Ilmu Kepolisian. Pada tingkat pendidikan dasar maupun lanjutan Polri seperti SPN, Akpol, PTIK, Selapa pelajaran mengenai manajemen sekuriti ini tidak didapatkan. Hal ini tentu menjadi kendala khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis terhadap pengamanan swakarsa. Seyogianya seluruh personel kepolisian sudah harus paham betul mengenai manajemen sekuriti, sehingga pada gilirannya mampu dan cakap dalam memberikan pembinaan teknis kepada pengamanan swakarsa.
Hubungan dan kerjasama Polri dalam konteks pembinaan pengamanan swakarsa ini dilakukan dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Sifat ”dibantu” dalam lingkup fungsi kepolisian bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis. Dalam melakukan pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis pengamanan swakarsa ini dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional. Polri dapat memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada instansi terkait serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang ada.
Sebenarnya tentang pentingnya “pengamanan swakarsa” yang mencakup sektor tradisional dan sektor modern telah dicanangkan oleh Awaloedin Djamin pada saat beliau menjabat Kapolri dengan sebutan Pengamanan Swakarsa, Swadaya dan Swasana. Tanggal 30 Desember 1980 dengan SK Kapolri diatur mengenai Satuan Pengamanan (SATPAM). Pakaian, atribut serta syarat-syarat penerimaan dan pelatihan diatur dalam SK Kapolri tersebut. SK Kapolri ini sebenarnya berkaitan dengan penjabaran pasal 36 ayat (2) tentang pengaturan atribut dan tanda pengenal satuan pengamanan. Perkembangan terakhir keluar Peraturan Kapolri No 24 tahun 2008 tentang ”Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan/Instansi.” Namun Peraturan Kapolri ini mencampuradukkan pengaturan mengenai Satuan Pengamanan dengan manajer sekuriti. Belum secara jelas juga dikemukakan masalah pengawasan, pembinaan teknis terhadap badan usaha jasa pengamanan yang ada. Realitas yang ada menunjukkan bahwa sudah sedemikian pesatnya perkembangan badan usaha di bidang jasa pengamanan ini di Indonesia, tetapi pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Polri hampir dikatakan nihil. Polri berdasarkan kewenangan yang diberikan UU No 2 tahun 2002 seharusnya dapat menginventarisir dan mengevaluasi perusahaan-perusahaan jasa di bidang pengamanan, selanjutnya melakukan koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis sehingga perusahaan-perusahaan tersebut tidak lepas kendali.

III.PENUTUP
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa UU No 2 tahun 2002 telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab terhadap pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Tugas tersebut juga sudah dijabarkan melalui Peraturan Kapolri No 24 tahun 2008 tentang ”Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan/Instansi” dan dapat mempedomani SK Kapolri tanggal 30 Desember 1980 mengenai sebutan dan pakaian seragam Satuan Pengamanan. Namun realitas yang terjadi di lapangan pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ini belum dilakukan secara optimal oleh Polri.

Industri Pengamanan ; antara keuntungan dan kerugian

Posted by Jurnal Srigunting on Juli 11, 2012

Posted in: Security Industry. Tagged: eksternal, industrial security, internal, konflik dan resolusi sosial, outsourcing, pengamanan industri, satpam, security. Tinggalkan komentar

Pengamanan secara Internal

Keuntungan

a) Adanya kemungkinan loyalitas yang kuat dari personil pengamanan terhadap perusahaan. Hal ini kami asumsikan karena dengan direkrutnya personil sebagi karyawan perusahaan tersebut maka loyalitasnya dapat terhadap perusahaan dapat diandalkan karena personil perusahaan tersebut kehidupannya tergantung dari perusahaan tersebut. Disamping itu personil pengamanan akan merasa menjadi bagian dari perusahaan. Walaupun akan dapat terjadi sebaliknya bila perusahaan tersebut memperlakukan karyawan-karyawannya dengan buruk termasuk personil pengamanan.

b) Untuk menjamin keamanan rahasia perusahaan. Umumnya perusahaan mempunyai rahasia yang bila bocor keperusahaan saingan akan merugikannya. Dengan diselenggarakannya pengamanan secara internal maka kerahasian tersebut dapat lebih terjamin.

c) Merupakan strategi bagi pengamanan perusahaan terhadap gejolak lingkungan. Upaya yang umum dilakukan perusahaan untuk menciptakan kerjasama dengan lingkungan sekitarnya aadalah merekrut karyawan dari masyarakat sekitarnya yang salah satunya merekrut sebagai personil pengamanan. Dengan hal ini maka gejolak atau konflik dengan lingkungan sekitar perusahaan dapat diredam.

d) Pengendalian dapat dilakukan secara langsung. Dengan penyelenggaraan secara internal maka pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja personil pengamanan dapat dilakukan secara langsung karena mereka merupakan karyawan perusahaan tersebut.

Kerugian

a) Biaya yang lebih besar. Dengan menyelenggarakan pengamanan secara internal maka tentunya perusahaan akan mengeluarkan biaya-biaya lebih besar seperti biaya untuk memberikan latihan, biaya untuk menyiapkan perlengkapan, serta biaya-biaya yang menjadi hak karyawan seperti tunjangan dan lain sebagainya.

b) Menyita waktu manajemen perusahan. Dengan pengamanan secara internal tentunya memerlukan pemikiran tersendiri bagi perusahaan untuk menyediakan waktunya dalam menyelenggaran pengamanan tersebut.

c) Bila dibandingkan dengan personil yang disiapkan oleh perusahaan jasa pengamanan maka personil pengamanan internal agak sedikit kurang dalam pengetahuan tentang segi-segi pengamanan karena perusahaan jasa pengaman lebih mendalami segi-segi pengamanan lebih mendetail.

Upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut di atas :

a) Melakukan pendataan tentang perusahaan dan aktivitasnya sehingga dapat mengurangi anggaran yang harus disediakan.

b) Mengetahui situasi dan kondisi lingkungan sekitar perusahaan untuk mengefektifkan kinerja petugas keamanan.

c) Melakukan inventarisasi permasalahan – permasakahan yang ada termasuk kerawanannya, sehingga dapat membuat skala prioritas berdasarkan data diatas.

d) Melakukan pembinaan kepada karyawan pengamanan agar mereka mau dan mampu menampilkan kinerja yang baik demi kelangsungan hidup perusahaan, dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan mempersiapkan tenaga pengajar dari perusahaan sehingga tidak perlu lagi menyewa tenaga pengajar dari luar perusahaan.

e) Mengadakan penelitian atau survey untuk mengetahui kerawanan yang ada sebagai dasar untuk mempersiapakan piras / pilun yg sesuai.

f) Pemasangan CCTV, Komputer parkir, Sensor magnetic, Pemasangan alat pemadam kebakaran, Pemagaran lingkungan, Pemasangan lampu penerangan, Penggunaan alat komunikasi dll, untuk mengurangi tenaga kerja pengamanan sehingga biaya yang harus dikeluarkan dapat diperkecil dengan pemanfaatan teknologi

a. Pengamanan dengan menggunakan jasa eksternal
1. Keuntungan

a) Biaya lebih murah. Umumnya perusahaan telah menghitung biaya yang harus dikeluarkan bila menggunakan jasa pengamanan eksternal. Salah satu pertimbangannya adalah biaya lebih murah aatau bila biaya yang dikeluarkan sama maka keuntungan yang didapatkan lebih banyak.

b) Lebih memiliki standar kualitas yang lebih tinggi. Karena perusahaan jasa keamanan bergerak pada bidang pengamanan industri tentunya mereka mempunyai standar yang lebih bagi personil-personilnya.

c) Lebih praktis. Dengan menggunakan jasa dari luar maka manajemen perusahaan tidak akan disibukkan dengan penyelenggaraan pengamanan lagi.

Kerugian

a) Loyalitas personil pengamanan lebih kepada perusahaannya sendiri. Karena pada dasarnya mereka bukan merupakan karyawan dari perusahaan pengguna

b) Lebih rentan terhadap kebocoran rahasia perusahaan. Karena bukan merupakan karyawan perusahaan pengguna maka tanpa disadari kadang-kadang dapat dimanfaat oleh perusahaan pesaing untuk mencuri rahasia perusahaan.

c) Umumnya personil perusahaan jasa pengamanan harus melakukan sosialisi dari awal khususnya terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

d) Pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja personil pengamanan tidak dapat dilakukan secara langsung tetapi harus melalui perusahaan yang menyewakannya.

Upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut di atas :

a) Pengendalian terhadap petugas perusahaan jasa pengamanan bisa baik kalau perusahaan memiliki program pengamanan yang sesuai standar dan kriteria perusahaan sendiri (Security Manual), sehingga sewaktu-waktu bisa diadakan perubahan sesuai kebutuhan perusahaan itu sendiri, termasuk dalam menangani keadaan darurat.

b) Prosedur penelitian pegawai dari perusahaan jasa pengamanan harus lebih ketat sesuai syarat yang ditentukan, hal ini sangat penting mengingat banyaknya data yang harus dirahasiakan dari perusahaan atau instansi lain.

c) File arsip disederhanakan agar tidak membebani petugas jasa pengamanan. Catatan di pelihara untuk pendataan dan pengkajian serta sebagai alat kontrol dari perusahaan yang menyewa perusahaan jasa pengamanan.

d) Menekanakan kepada manajer pengamanan dari perusahaan jasa pengamanan yang disewa agar dapat menumbuhkan motivasi dan profesionalisme anggotanya sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan yang menyewa mereka, sesuai dengan panduan security (security manual) yang diberikan oleh perusahaan yang menyewa.

Dari hasil-hasil diatas maka disesuaikan dengan hal-hal yang kami sampaikan terdahulu maka keuntungan dan kerugian tersebut sifatnya tetap relatif karena masih ada hal lain yang mempengaruhinya. Akan tetapi satu hal yang pasti bahwa dalam menentukan pilihan penyelengaraan pengamanan perusahaan sangat memperhitungkan keuntungan maksimal yang didapat dari apa-apa yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi permasalahan atau kerugian yang ada.

SOP CASH TRANSFER, SEBUAH UJIAN DAN PENDALAMAN

Posted by Jurnal Srigunting on Januari 14, 2012

Posted in: Security Industry. Tagged: ATM, BOCOR, CASH TRANSFER, IJIN SENPI, kejahatan dan korporasi, LALAI, PENGAWALAN, PENGAWALAN UANG, PERAMPOKAN, polisi, SENJATA, TAMBAL BAN. Tinggalkan komentar

SOP PENGAWALAN CASH TRANSFER ( HANTARAN UANG )
1. PETUGAS PENGAWAL WAJIB MENGGUNAKAN BODY VEST
2. SENJATA SUDAH DALAM KEADAAN TERISI DAN TERKUNCI.
3. MEMBAWA AMUNISI CADANGAN DALAM MAGASEN CADANGAN.
4. DENGAN ALASAN APAPUN TIDAK DIIJINKAN UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG LAIN BAIK YANG DIKENAL MAUPUN REKAN SENDIRI DARI KEPOLISIAN DAN SECURITY SELAIN AWAK KENDARAAN YANG BERTUGAS LANGSUNG DALAM KEGIATAN.
5. KENDARAAN BERHENTI HANYA DI TEMPAT YANG DITENTUKAN ( BANK TUJUAN)
6. POSISI DUDUK PENGAWAL (POLRI ) DI DALAM MOBIL HARUS TERLINDUNG DARI SERANGAN LANGSUNG BAIK DARI SISI DEPAN BELAKANG MAUPUN SAMPING, DALAM FORMASI PENGAWALAN 3 ORANG DALAM 1 KENDARAAN ( SOPIR , SECURITY DUDUK DIDEPAN BERDAMPINGAN SEDANGKAN PETUGAS POLRI BERADA DIKURSI BELAKANG )
7. PETUGAS PENGAWAL DARI POLRI WAJIB MENCATAT IDENTITAS KARYAWAN PERUSAHAAN CASH TRANSFER DI MUTASI JAGA MAKO
8. BILA MENGALAMI GANGGUAN TEKNIS PADA KENDARAAN SEGERA MENCARI TEMPAT YANG AMAN , RAMAI DAN TERBUKA,:
a. GANTI BAN BOCOR : SEGERA ARAHKAN KE POLSEK TERDEKAT., PENGAWAL BERSENJATA TIDAK BOLEH TURUN HARUS TETAP DI DALAM KENDARAAN.
b. BILA TIDAK MENEMUKAN POLSEK TERDEKAT , MENGGANTI BAN HANYA DILAKUKAN DI TEMPAT TERBUKA , RAMAI DAN PENGAWAL SERTA SECURITY TETAP DI DALAM MOBIL MEMANTAU KEAMANAN DARI DALAM . SENJATA HARUS SIAP DITEMBAKAN ( BUKA KUNCI SENJATA), HANYA DRIVER YANG BOLEH TURUN MENGGANTI BAN
c. APABILA KENDARAAN MOGOK , SEGERA KONTAK PERUSAHAAN PENGAWAL UNTUK MENJEMPUT DAN MENGGANTI KENDARAAN , SELAMA MENUNGGU PENGAWAL DAN SECURITY DILARANG TURUN DAN KELUAR DARI KENDARAAN.
9. APABILA MENGALAMI KECELAKAAN ( SEREMPETAN , TUMBUKAN , LEMPARAN BATU), DENGAN KENDARAAN LAIN MAUPUN MENABRAK ORANG, PENGAWAL DILARANG TURUN DARI MOBIL , LANGSUNG ARAHKAN KENDARAAN KE POLSEK ATAU POS LANTAS TERDEKAT UNTUK MINTA PERLINDUNGAN.

	Jurnal Srigunting on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	sugiarto on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Jurnal Srigunting on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Rendi on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Rendi on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Jurnal Srigunting on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	hamzah on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Jurnal Srigunting on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Sutarto Sid on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…

Jurnal Srigunting

serba benar membuat diri kita tak mau melihat yang lain, serba tahu membuat diri kita tak mau mendengarkan orang lain

Security Industry

LEGALITAS KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API DALAM SEBUAH DISKUSI DALAM PENYUSUNAN RUU KEPEMILIKAN SENJATA API

CARA PRAKTIS MEMBUAT PENILAIAN MANAJEMEN KEAMANAN PADA FASILITAS UMUM

RAMPOK, CURAS, DAN SENJATA API DALAM PENGAMANAN FASILITAS JASA KEUANGAN

contoh pembuatan analisa pelaksanaan ” Industrial Security” bagi BUJP

MANAJEMEN SEKURITI (PAM SWAKARSA) DALAM UU NO 2 TAHUN 2002

Industri Pengamanan ; antara keuntungan dan kerugian

SOP CASH TRANSFER, SEBUAH UJIAN DAN PENDALAMAN

KETIK KATA PENCARIAN DISINI

Apa Kabar !!!!

Top Posts & Halaman

dari pembaca

KATEGORI TULISAN SRIGUNTING

KUMPULAN TULISAN SRIGUNTING

RANA

Ikuti Blog melalui surat elektromik

tulisan-tulisan srigunting

Follow “Jurnal Srigunting”