UPAYA PAKSA DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN ” SEBUAH PEDOMAN”

STANDAR OPERASIONAL DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN
UPAYA PAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

pjr3
Penindakan merupakan upaya paksa dalam kegiatan penyidikan tindak pidana, meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
Kegiatan-kegiatan didalam penindakan pada dasarnya bersifat membatasi kebebasan atas hak-hak seseorang dan perannya dalam pelaksanaannya harus memperhatikan norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengatur atas tindakan tersebut. Hanjar ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi para anggota Polri dalam melakukan penindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana.
Tujuannya adalah memberikan masukan kepada anggota Polri, agar dalam melaksanakan tugas penindakan dilapangan dapat berjalan dengan baik, tertib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dapat menjadi pengayomu, pelindung dan pelayanan masyarakat. Ruang Lingkup pedoman ini meliputi tata cara pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

1. PEMANGGILAN
1. Pertimbangan
Pemanggilan tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Bahwa seseorang mempunyai peranan sebagai tersangka atau saksi dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi dimana peranannya itu dapat diketahui dari :
1) Laporan Polisi
2) Pengembangan hasil pemeriksaaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
3) Laporan Hasil Penyelidikan
b. Untuk melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang sudah didapatkan dalam hal tertentu masih terdapat beberapa kekurangan.
c. Adanya permintaan bantuan dari Penyidik / Penyidik pembantu ke kesatuan lain / diluar daerah hokum agar seseorang diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi ( Pasal 119 KUHAP ), atau permintaan bantuan untuk kepentingan pemeriksaan melalui Interpol.
2. Ketentuan Hukum
a. Pasal 7 (1) huruf g dan pasal 11 KUHAP mengatur dengan kewenangan Penyidik / Penyidik Pembantu dalam hal pemanggilan.
b. Pasal 112 (1) KUHAP mengatur tentang tata cara pemanggilan pemanggilan tersangka / saksi dengan mempergunakan surat panggilan yang syah yang menyebutkan secara jelas serta memperhatikan tenggang waktu yang wajar.
b. Pasal 112 (2) KUHAP mengatur tentang kewajiban tersangka / saksi untuk datang memenuhi panggilan penyidik dan apabila tidak dating Penyidik melakukan pemanggilan sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa tersangka / saksi kepada penyidik.
c. Pasal 113 KUHAP mengatur tentang alasan Penyidik datang ketempat kediaman tersangka / saksi untuk melakukan pemeriksaan ditempat, karena tersangka / saksi tidak dapat memenuhi panggilan penyidik dengan alasan yang patut dan wajar.
d. Pasal 116 (3) dan (4) KUHAP mengatur tentang kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan tersangka yang dikehendaki / dinyatakan oleh tersangka dalam BAP tersangka.
e. Pasal 119 KUHAP mengatur tentang pemeriksaan tersangka atau saksi yang berada diwilayah hokum .
3. Bentuk Surat Panggilan
a. Pemanggilan terhadap tersangka atau saksi harus dilakukan dengan surat Panggilan yang syah sesuai bentuk dan format yang sudah ditentukan sebagai bukti atas pelanggaran hukum apabila orang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan serta dipergunakan untuk kelengkapan berkas perkara.
b. Dalam surat panggilan harus disebutkan dengan jelas setatus orang yang dipanggil yaitu sebagai tersangka atau saksi.
c. Pejabat yang berwenang menandatangani surat panggilan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik / penyidik pembantu.
4. Pelaksanaan Pemanggilan
a. Penyampaian surat panggilan I
1) Surat panggilan disampaikan oleh petugas Polri langsung kepada tersangka atau saksi yang dipanggil ditempat tinggal / kediaman / dimana yang bersangkutan berada.
2) Petugas yang menyampaikan Surat panggilan supaya memperlihatkan tanda Anggota Polri / memperkenalkan identitasnya.
3) Apabila tersangka / saksi yang dipanggil tidak berada ditempat maka tindakan yang diambil adalah :
a) Surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan (misalnya Keluarga, RT / RW, Pamong desa dan Pegawainya).
b) Lembar lain surat panggilan supaya dibawa kembali oleh petugas yang menyampaikan setelah ditanda tangani oleh ornag yang menerima atau apabila tidak dapat menulis setelah dibubuhi cap jempol.
4) Apabila tersangka atau saksi yang dipanggil menolak untuk menerima surat maka tindakan yang diambil petugas adalah :
a) Petugas yang menyampaikan Surat panggilan memberikan pnejelasan dan meyakinkan yang bersangkutan bahwa :
(1) Memenuhi panggilan tersebut adalah merupakan kewajiban baginya.
(2) Dapat dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHAP.
b) Hasil penyampaian surat Panggilan tersebut harus dilaporkan kepada atasannya / penyidik
b. Penyampaian Surat Panggilan II
1) Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa alasan yang patut dan wajar untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka penyidik dapat membuat panggilan untuk kedua kalinya dengan mencantumkan “ke II” pada baris Surat Panggilan dengan disertai Surat Perintah Membawa
2) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi panggilan atau tetap menolak untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan ke II, maka diberlakukan surat perintah membawa.
3) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak memenuhi panggilan dengan wajar, maka Penyidik datang ketempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan keterangan, sedangkan mengenai alasan yang patut dan wajar diterima dari dokter / Pejabat Kesehatan atau Kepala Desa / Ketua Lingkungan dari tempat tinggal tersangka / saksi.
c. Surat Perintah Membawa Tersangka / Saksi
1) Surat perintah membawa tersangka / saksi diberlakukan / dibuat apabila seorang tersangka / saksi yang dipanggil dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang syah, patut dan wajar.
2) Pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah Membawa tersangka / saksi adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik / penyidik pembantu.
b. Hal-hal yang perlu diperhatikan
1) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada penyidik dimana tersangka atau saksi tersebut bertempat tinggal.
2) Dalam hal penyidikan dilakukan diluar daerah hokum, maka pemanggilan dilakukan oleh penyidik setempat dan pada waktu pemeriksaan wajib didampingi oleh Penyidik setempat tersebut.
3) Dalam hal yang dipanggil adalah anggota MPR / DPR, DPA, BPK dan para Mentri Kabinet serta anggota DPRD tingkat I dan tingkat II, maka tata cara pemanggilannya mengacu dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 Th. 1999 Pasal 28 dan Pasal 55 sebagai berikut :
a) Pemanggilan terhadap pejabat-pejabat tersebut diatas (MPR /DPR, DPA, BPK dan para Mentri Kabinet) harus seijin Presiden RI.
b) Kepala Kesatuan / Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik mengajukan permohonan kepada Kapolri melalui Kabareskrim Polri untuk mendapatkan ijin dari Presiden RI.
c) Untuk pemanggilan terhadap anggota DPRD tingkat I, Kepala Kesatuan / Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik mengajukan permohonan kepada Kapolri melalui Kabareskrim Polri untuk mendapatkan ijin dari Mentri Dalam Negri.
d) Untuk pemanggilan terhadap anggota DPRD Tingkat II, Kepala Kesatuan / Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik mengajukan permohonan kepada Kapolda melaui Kadit Reskrim Polda yang bersangkutan untuk mendapatkan ijin dari Gubernur Kepala Daerah.
4) Pemanggilan terhadap tersangka dan saksi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berada diluar negeri dilaksanakan melalui jalur NCB / ICPO – Interpol.
5) Dalam hal saksi yang dipanggil dengan surat panggilan ke II dan Surat Perintah Membawa, diupayakan untuk tidak terjadi tindakan-tindakan lain sepanjang yang bersangkutan dapat dibawa.

2. PENANGKAPAN
1. Pengertian
a. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.
b. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.
2. Pertimbangan
Penangkapan terhadap tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dilakukan dengan pertimbangan :
a. Bahwa seseorang yang diduga keras mempunyai peranan sebagai pelaku tindak pidana yang terjadi atas dasar adanya bukti permulaan yang cukup, perlu segera didengar keterangannya dan diperiksa.
b. Adanya permintaan dari penyidik / penyidik pembantu kesatuan luar daerah hukum dan NCB / ICPO – Interpol atau Penuntut Umum / Hakim.
c. Tersangka pelaku pelanggran sesudah dipanggil secara syah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang syah.
3. Ketentuan Hukum
a. Pasal 1 butir 20 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penangkapan
b. Pasal 5 (1) huruf b, Pasal 7 (1) huruf d, Pasal 11 dan Pasal 16 (1) dan (2) KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik / Penyidik Pembantu serta Penyelidik atas perintah Penyidik dalam hal penangkapan.
c. Pasal 17 KUHAP mengatur tentang alasan untuk dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.
d. Pasal 18 KUHAP mengatur tentang kelengkapan administrasi dan tata cara dalam melakukan penangkapan.
e. Pasal 19 (1) KUHAP mengatur batas waktu penangkapan.
f. Pasal 19 (2) KUHAP mengatur tentang penangkapan terhadap tersangka pelaku pelanggaran.
g. Pasal 37 (1) dan (2) KUHAP mengatur tentang penangkapan terhadap tersangka dan dapat dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan pakaian.
h. Pasal 102 (2), (3) dan Pasal 111 (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan dan kewajiban dalam tertangkap tangan.
4. Persiapan.
Sebelum melaksanakan penangkapan, perlu dilakukan persiapan – persiapan sebagai berikut :
a. Menerbitkan Surat Perintah Tugas
b. Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan
c. Petugas menguasai data dan informasi mengenai sasaran penangkapan antara lain :
1) Identitas lain selain yang ada pada Surat Perintah Penangkapan
2) Sifat dan kebiasaan orang yang akan ditangkap
3) Jumlah dan kegiatan persenjataan orang yang ditangkap dan kemungkinan adanya pihak tertentu yang membantu / melindunginya.
4) Keadaan dan suasana tempat orang yang akan ditangkap.
d. Disusun rencana penangkapan, pengepungan / penggerebegan
e. Melengkapi petugas dengan peralatan / sarana yang diperlukan, sesuai dengan penugasannya.
5. Pelaksanaan penangkapan
a. Penangkapan dengan surat Perintah Penangkapan
1) Penangkapan dapat dilakukan oleh Penyidik / Penyidik pembantu yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan.
2) Apabila penangkapan dilakukan oleh Penyidik atas perintah Penyidik, maka penangkapan selain dengan surat Surat Perintah Penangkapan juga harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Penyidik yang memerintahkan.
3) Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang namanya / identitasnya tercantum didalam Surat Perintah Penangkapan.
4) Cara – cara pelaksanaan penangkapan sebagai berikut :
a) Penyidik / Penyidik Pembantu yang melakukan Penangkapan memberikan satu (satu) Lembar Surat Perintah Penangkapan kepada Tersangka.
b) Penyelidik yang akan melakukan penangkapan atas Perintah Penyidik, terlebih dahulu menunjukan surat Perintah tugas, kemudian memberikan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka.
c) Satu Lembar Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka setelah dilakukannya penangkapan terhadap tersangka.
d) Setiap kali melakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan sebanyak 7 (tujuh) lembaryang ditanda tangani oleh Penyidik / Penyidik Pembantu / Penyelidik yang melakukan penangkapan dan oleh orang yang ditangkap.
e) Sesudah atau sebelum dilakukannya penangkapan, sebaiknya memberitahukan kepada Kepala Desa / lingkungan dimana tersangka yang ditangkap itu bertempat tinggal / berdiam.
f) Penangkapan yang dilakukan diluar wilayah hukum suatu kesatuan agar memberitahu / menghubungi atau dilaksanakan bersama-sama dengan Penyidik / Penyidik pembantu yang ditunjuk oleh Kepala Kesatuan daerah Hukum dimana Penangkapan akan dilakukan.
g) Dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang berada didalam rumah atau tempat tertutup lain, dapat dilakukan sebagai berikut :
1) Diusahakan / ditunggu agar tersangka keluar dari dalam rumah dan penagkapan dapat dilakukan diluar rumah.
2) Dalam hal tersangka tidak mau keluar rumah, maka apabila waktu, keadaan dan pertimbangan tehknis memungkinkan, diusahakan terlebih dahulu untuk mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sekurang-kurangnya dengan lisan ( dapat melalui telepon )
h) Dalam hal usaha / untuk mendapatkan ijin tidak memungkinkan, sedangkan tersangka tidak akan mau keluar dari dalam rumah dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, maka atas peertimbangan yang layak berdasarkan keadaan, Peyelidik , Penyidik atau Penyidik Pembantu dapat melakukan tindakan lain yaitu memasuki rumah / tempat tertutup dengan cara-cara sebagai berikut :
(1) Dalam memasuki rumah / tempat-tempat tertutup supaya lebih berhati-hati dengan kesiapan tinggi serta mempersiapkan taktik dan tehknik pengepungan dan penggerebegan rumah.
(2) Setelah memasuki rumah / tempat tertutup tersebut supaya diusahakan langkah-langkah sebagai berikut :
– Diusahakan supaya tersangka keluar menemui Penyidik, Penyidik atau Penyidik Pembantu (Petugas) yang memasuki rumah / tempat tertutup tersebut.
– Jelaskan kepada tersangka apa sebab akan dilakukan penangkapan atas dirinya. Untuk itu supaya diperintahkan kepada tersangka supaya mengikuti perintah petugas agar menyerahkan diri guna dibawa kekantor Polisi.
– Dalam hal tersangka tetap tidak mau keluar / tetap bersembunyi, maka petugas / kepala team supaya memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka sebagai berikut : atas nama undang-undang, saya perintahkan kepada saudara supaya menyerahkan diri”.
– Bila perintah pertama tersebut tidak dipatuhi / diindahkan, maka supaya diulang dengan perintah kedua . Apabila juga tetap tidak mengindahkan supaya diulang dengan perintah yang ketiga.
– Apabila perintah ketiga juga tidak diindahkan maka petugas dengan paksa melakukan penangkapan terhadap tersangka, karena telah melawan perintah petugas yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang syah (Pasal 216 KUHAP)
(3) Dalam hal usaha untuk memasuki rumah, tersangka / penghuni tidak mau membukakan pintu dan ada tanda-tanda akan adanya perlawanan maka :
– Ketua team yang akan melakukan penangkapan mengatur posisi petugas-petugas untuk mengadakan pengamanan dan pengawasan agar tersangka tidak meloloskan diri, antara lain dengan menutupi penjaga semua jalan keluar.
– Ketua team memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka, memerintahkan agar tersangka menyerahkan diri.
– Apabila tersangka tidak memenuhi perintah, maka :
– Ketua team memerintahkan sekali lagi kepada tersangka agar keluar dan menyerahkan diri.
– Dalam hal perintah tersebut tidak diindahkan juga, ketua team memberikan peringatan terakhir.
– Apabila peringatan tidak diindahkan, petugas berusaha mamasuki rumah dengan kekerasan dan melakukan penangkapan
(4) Petugas agar lebih berhati-hati dan dengan kesiagaan yang tinggi melakukan tindakan memasuki rumah dengan memperhatikan tehknik dan taktik pengepungan dan penggerebegan rumah.
Pelaksanaan dengan Penggerebegan dilaksanakan sebagai berikut :
– Dengan isyarat dari ketua team memerintahkan petugas (minimal 2 orang) yang telah ditunjuk mendobrak pintu setelah pintu terbuka, pendobrak segera mengambil posisi ditempat yang terlindung disisi bagian luar sambil menunggu reaksi.
– Jika orang yang akan ditangkap menampakan diri dan keluar dengan sikap menyerah segera dilakukan penangkapan dan langsung dilakukan penggeledahan pakaian dan badannya kemudian diborgol
– Apabila tetap tidak ada reaksi (tanda-tanda) untuk menyerah, lemparkan suatu benda untuk memancing reaksi.
– Apabila tidak ada reaksi , atas isyarat dan ketua team kedua petugas pendobrak memasuki rumah dengan cara posisi sedemikian rupa serta sikap menembak agar dapat segala kemungkinan yang dapat terjadi sehingga penangkapan berhasil.
– Petugas dalam hal terpaksa melakukan penembakan sesuai dengan kepentingan hukum yang dibela karena ada perlawanan bersenjata, maka penembakan yang diarahkan pada bagian tubuh yang tidak mematikan.
(5) Penangkapan ditempat ramai dan terbuka dilakukan dengan dan sebagai berikut :
– Berusaha membuntuti orang yang akan ditangkap dengan mengikuti sampai ditempat yang sepi baru dilakukan penangkapan
– Apabila cara tersebut tidak mungkin dilakukan penindakan maka penangkapan harus dilakukan seperti diatas menyergapnya tanpa membahayakan bagi kepanikan khalayak ramai.
– Setelah ditangkap segera diborgol sesuai dengan petunjuk pemborgolan dan petunjuk membawa tahanan.
(6) Dalam hal penangkapan terpaksa dilakukan ditempat gelap (malam hari) maka dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
– Terlebih dahulu melemparkan suatu benda untuk memancing reaksi orang yang akan ditangkap.
– Jika petugas mempergunakan lampu senter jangan dipegang erat tepat didepan badan tetapi disamping badan sejauh mungkin.
(7) Apabila orang yang akan ditangkap dalam keadaan sakit keras, maka atas hasil pengamatan petugas bila perlu dengan nasehat dokter, petugas mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
– Melaporkan tentang keadaan orang yang akan ditangkap kepada Kepala Kesatuan atau penyidik yang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan.
– Petugas menyampaikan perintah Penyidik yang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan kepada orang yang akan ditangkap / keluarganya, antara lain :
– Tetap tinggal dirumah, atau
– Apabila sedang dirawat dirumah sakit, tetap tinggal dirumah sakit, dengan pengawasan petugas Polri dan jaminan tidak melarikan diri dari keluarganya.

(8) Apabila orang yang akan ditangkap memungkiri identitas seperti yang dicantum dalam Surat Perintah Penangkapan, maka tindakan petugas adalah sebagai berikut :
– Minta kepada orang yang bersangkutan agar menunjukan tanda pengenal yang dimilikinya apabila identitas yang tercantum dalam surat tanda pengenal tidak sama dengan yang ada surat Perintah Penangkapan, maka perlu dilakukan penelitian kembali.
– Untuk mendapatkan kepastian tentang orang yang bersangkutan, perlu diusahakan dari penduduk sekitarnya terutama Kepala Desa / Ketua Lingkungan setempat.
– Apabila orang yang ditangkap memberikan keterangan yang tidak benar akan identitasnya agar segera dilakukan penangkapan.
(9) dalam hal penangkapan harus dilakukan terhadap orang yang berdiam / bertempat tinggal diderah terpencil yang tidak dapat dicapai dalam waktu satu hari, maka tindakan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :
– diterbitkan 2 (dua) macam Surat Perintah, ialah Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan tersangka.
– Penyidik memerintahkan Penyelidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang akan ditangkap kepadanya, hal mana dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 KUHAP.
– Untuk kepentingan ini maka kepada Penyelidik diberikan Surat Perintah Tugas, dan surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka.
– Orang yang akan ditangkap, diambil / dijemput oleh Penyidik ditempat tinggal / tempat kediaman atau tempat ia berada dengan surat Perintah membawa untuk menghadapkan tersangka kepada penyidik.
– Sesampainya orang yang akan ditangkap ditempat kedudukan Penyidik / Penyidik pembantu, maka dikenakan Surat Perintah Penangkapan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadapnya guna menentukan status orang yang ditangkap itu lebih lanjut.
– Tindakan lain adalah Penyidik / Penyidik pembantu, datang sendiri ketempat orang yang akan ditangkap untuk melakukan penangkapan sekaligus memeriksa tersangka tersebut ditempat.
(10) Dalam melakukan Penangkapan, diusahakan agar tersangka tidak meloloskan diri / melakukan perbuatan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri atau perbuatan yang membahayakan keselamatan petugas sendiri.
(11) Apabila tersangka yang ditangkap berkebangsaan asing, maka sesuai jalur pelaporan, hal tersebut diberitahukan kepada Departement Luar Negeri R.I guna diteruskan kepada perwakilan Negara tersangka dimaksud.
(12) Dalam hal penangkapan terhadap tersangka / terdakwa dilakukan untuk memenuhi permintaan dari kejaksaan atau hakim maka tersangka / terdakwa berikut Berita Acara Penangkapannya diserahkan kepada yang meminta bantuan dengan Berita Acara Penyerahan Tersangka.
b. Penangkapan Tanpa Surat Perintah Penangkapan
1) Setiap orang yang menemukan Tindak Pidana dalam keadaan tertangkap tangan, berhak menangkap tersangka, untuk kemudian segera melaporkan / menyerahkan tersangka tersebut barang bukti yang ada kepada kesatuan Polri terdekat.
2) Apabila anggota Polri menemukan suatu tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan maka tindakan yang perlu diambil antara lain adalah sebagai berijkut :
a) Menangkap pelaku dan menyita barang bukti
b) Melarang orang-orang yang dianggap perlu, untuk tidak meninggalkan tempat sebelum pemeriksaanditempat kejadian selesai.
c) Melaporkan penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada Kesatuan Polri (Pamapta atau Lembaga yang sama fungsinya) yang terdekat disertai Berita Acara tentang tindakan yang telah dilakukan.
3) Kesatuan (Pamapta Polri atau Lembaga yang sama Fungsinya) membuat Laporan Polisi dan memberikan tanda penerimaan Laporan dan Penyerahan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 diatas.
b. Pelepasan tersangka dengan Surat Perintah
1) Pelepasan Penangkapan dengan Surat Perintah dilakukan dengan pertimbangan setelah tersangka diperiksa selama 1 x 24 jam atau 2 x 24 jam untuk kasus narkotika diperoleh petunjuk bahwa :
a) Kejahatan yang dilakukan tersangka tidak terdapat alasan yang kuat untuk ditahan sesuai pasal 21 (4) KUHAP dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
b) Tidak cukup bukti/bukan tindak pidana atau bebas demi hukum.
2) Setiap kali melakukan Pelepasan tersangka, harus dibuat Berita Acaranya.
3) Penyidik / Penyidiuk Pembantu minta tanda tangan tersangka yang dilepas pada lembar catatan surat penangkapan yang diberikan kepadanya dan yang ada pada petugas untuk arsip Penyidik/Penyidik pembantu
4) Surat Perintah pelepasan Penangkapan / Tersangka dibuat dalam rangka 3 (tiga) yang masing-masing ditujukan kepada tersangka/keluarga tersangka dan arsip.
c. Penangkapan atas permintaan Kepolisian Negara anggota ICPO-Interpol
1) Bantuan Penangkapan diberikan atas dasar permintaan melalui Interpol dengan dilengkapi Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh negara peminta.
2) Masa berlaku surat perintah Penangkapan dimaksud harus mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk dilakukannya penangkapan tersebut.
5. Hal-hal yang perlu diperhatikan
a. Dalam pelaksanaan penangkapan, maka hak-hak tersangka dan penasehat Hukum yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :
1) Guna kepentingan Pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum, selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang (Pasal 54 KUHAP)
2) Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang (Pasal 69 KUHAP)
a. Pelaksanaan penangkapan tehadap tersangka anggota MPR/DPR,DPA,BPK dan para Mentri Kabinet serta anggota DPRD Tingkat I dan Tingkat II maka tata cara penangkapannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang yang berlaku baginya.
b. Dalam tersangka yangditangkap berada jauh diluar wilayah Penyidik yang menjalankan Penyidikan, maka masa Penahanan tersangka dihitung sejak tersangka berada dikantor penyidik yang bersangkutan sehingga waktu yang digunakan dalam perjalanan tidak dihitung sebagai masa penahanan tersangka (lihat hasil makehjapol).

3. PENAHANAN
1. Pengertian
Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau Hakim dengan Penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.
2. Pertimbangan
Penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga keras telah melakukan / percobaan melakukan / membantu melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup.
b. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka :
1) Akan melarikan diri
2) Merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau ;
3) Akan mengulangi tindak pidana
c. Tindak pidana yang dilakukan adalah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, sebagai berikut :
1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, atau lebih.
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 283 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1) Pasal 535 ayat (1) pasal 372, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Ketentuan Hukum
a. Pasal 1 butir 21 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penahanan.
b. Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 11 dan Pasal 20 mengatur tentang wewenang Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal penahanan (Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik)
c. Pasal 21 KUHAP mengatur alasan dan syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan.
d. Pasal 22 KUHAP mengatur tentang jenis penahanan dan Pasal 23 KUHAP.
e. Pasal 24 KUHAP mengatur tentang jangka waktu penahanan .
f. Pasal 29 KUHAP mengatur tentang pengecualian waktu penahanan yang diberikan oleh ketua PN.
g. Pasal 31 KUHAP mengatur tentang Penangguhan penahanan
h. Pasal 123 KUHAP mengatur tentang keberatan penahanan yang dilakukan oleh penyidik.
4. Persiapan
Dalam hal Penyidik / Penyidik Pembantu berdasarkan pelimpahan wewenang dari Penyidik akan melakukan tindakan penahanan atau perpanjangan penahanan atau penangguhan penahanan atau pembantaran penahanan atau pengalihan jenis penahan atau pengeluaran penahanan, maka terlebih dahulu harus :
a. Menerbitkan surat pemberitahuan :
1) Surat Perintah Penahanan, apabila akan melakukan penahanan tersangka.
2) Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan, apabila akan melakukan pengalihan jenis penahanan tersangka.
3) Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan apabila akan melakukan pemindahan tempat penahanan tersangka.
4) Surat Perintah Pembantaran Penahan apabila akan melakukan pembantaran penahanan tersangka.
5) Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan apabila akan melakukan pencabutan pembantaran penahanan.
6) Surat Perintah Penangguhan Penahanan, apabila akan melakukan penangguhan penahanan.
7) Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan apabila akan melakukan pencabutan penangguhan penahanan.
8) Surat Perintah Penahanan Lanjutan apabila akan melakukan penahanan lanjutan terhadap tersangka.
9) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan apabila akan melakukan pengeluaran tersangka dari tahanan.
b. Menyiapkan surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Kepada Penuntut Umum atau Ketua Pengadilan Negri (sesuai keperluan) apabila diperlukan perpanjangan penahanan, Surat permintaan perpanjangan Penahanan diajukan 5 (lima) hari sebelum jangka waktu penahanan habis.
c. Membuat Resume singkat hasil penyidikan pada saat itu, untuk kepentingan permintaan perpanjangan penahanan tersangka.
d. Menyiapkan surat pengantar untuk penyerahan tersangka kepada Pejabat Rutan/Cabang Rutan yang memuat :
1) Identitas tersangka (Sesuai Surat Perintah Penahanan)
2) Nama, Pangkat, Jabatan, Pejabat Rutan yang berwenang menerima, tanggal dan jam penerimaan serta tanda tangan dan cap jabatan.
e. Menyiapkan angkutan dan pengawalan apabila diperlukan
f. Disetiap kesatuan Polri yang mempunyai tahanan agar ditunjuk khusus dari petugas Reserse untuk membantu melakukan pengawasan terhadap para tersangka
5. Pelaksanaan.
a. Penahanan
1) Penahanan di Rutan / Cabang Ruatan.
a) Surat Perintah Penahanan (rangkap 9) diserahkan terhadap tersangka yang akan ditahan untuk ditanda tangani.
b). Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, Pejabata Rutan, Penuntut dan Ketua Pengadilan Negri disamping untuk keperluan kelengkapan Berkas Perkara.
c. Diadakan pemeriksaan kesehatan tersangka (bila ada, oleh Dokter Polisi)
d. Dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangka dan semua barang yang tidak diperkenankan dibawa masuk kedalam ruang tahanan (antara lain benda tajam, selendang tali, ikat pinggang, obat-obatan berbahaya, barang perhiasan, uang, HP)
e. Sebelum dimasukan kedalam Rutan / Cabang Arutan, barang milik tersangka tersebut pada (4) disimpan oleh dan menjadi tanggung jawab Penyidik/ Penyidik pembantu yang memeriksa perkara yang bersangkutan, dengan catatannya didalam buku Register Barang titipan Tahanan, dan kepada tersangka diberikan tanda bukti Penitipan.
f. Tersangka difoto dan diambil sidik jarinya untuk kepentingan filling dan recording.
g. Setelah berada di Rutan, dengan surat pengantar yang dilampiri Surat Perintah penahanan tersangka, tersangka berikut barang titipan diserahkan kepada Pejabat Rutan / Cabang Rutan yang berwenang berikut buku ekspedisi.
h. Pejabat Rutan yang berwenang menerima, diminta menandatangani penyerahan dimaksud pada buku ekspedisi, dengan menyebutkan nama terang, pangkat, tanggal penerimaan dan dibubuhi cap jabatan / dinas.
i. Tindakan tersebut pada (7) dan (8) dituangkan / dibuat Berita Acara penyerahan Tersangka, yang harus ditandatangani petugas Polri yang menyerahkan dan oleh Pejabat Rutan yang menerima dan 2 orang saksi dari pihak Rutan.
j. Dalam hal sebelum diRutan / Cabang Rutan. Maka tersangka ditempatkan didalam ruangan tahanan kantor Kepolisian setempat.

1) Penahanan rumah
a) Dilakukan tindakan sebagaimana tersebut pada angka 1) a) dan b) dengan catatan bahwa Surat Perintah Penahanan Rumah diterbitkan hanya dalam rangkap sembilan (untuk pejabat Rutan / Cabang Rutan tidak dibuat
b) Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal / kediaman tersangka dengan mengadakan pengawasan atau menempatkan penjagaan untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penyidikan
c) Mengadakan penjagaan tepat pada waktu – waktu tertentu dan atau dilakukan patroli ( cheking ) rutin / berubah-ubah, dan atau dichek dengan telepon ( apabila dirumah tersangka ada telepon ), dan atau dengan meminta bantuan / mengikut sertakan pada lingkungan RT / RW / RK dalam rangka SISKAMLING, dengan pengarahan dan koordinasi Kesatuan Polri terdekat.
2) Penahanan Kota
a) Dilakukan tindakan sebagaimana tersebut angka 1) a) dan b) diatas
b) Penahanan Kota dilaksanakan di Kota tempat tinggal / kediaman tersangka dengan kewajiban bagi tersangka melapor diri pada waktu – waktu yang ditentukan
c) Dalam hal tersangka yang ditahan menderita sakit, dan menurut pengamatan Penyidik / Penyidik Pembantu yang bersangkutan serta menurut pendapat dokter perlu dirawat di rumah sakit, maka penahanan dapat dilaksanakan dirumah sakit ( dilakukan pembataran penahanan ) dengan pengawasan kesatuan Penyidik / Penyidik Pembantu tersebut diatas atau minta bantuan dari kesatuan Polri yang terdekat dengan rumah sakit tersebut.
d) Jangka waktu penahanan yang menjadi kewenangan Polri terhadap semua jenis penahanan, paling lama 20 (dua puluh ) hari.
b. Perpanjangan Penahanan
Apabila diperlukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka jangka waktu penahanan dapat diperpanjang dengan :
1) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum
a) Untuk paling lama 40 ( empat puluh ) hari
b) Atas permintaan Penyidik / Penyidik Pembantu kepada Penuntut Umum yang berwenang
c) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan dilampiri resume hasil penyidikan, diajukan 5 ( lima ) hari sebelum waktu penahanan habis

2) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
a) Dalam hal adanya alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena :
(1) Tersangka menderita gangguan fisik dan mental yang berat yang harus dikuatkan dengan surat keterangan dokter, atau
(2) Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan ) tahun atau lebih
b) Perpanjangan penahanan diberikan untuk paling lama 30 ( tiga puluh ) hari, dan dapat diperpanjang sekali untuk paling lama (tiga puluh ) hari
c) Perpanjangan penahanan diperoleh atat permintaan dari Penyidik / Penyidik Pembantu yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat
d) Surat permintaan diajukan 5 ( lima ) hari sebelum waktu penahanan berakhir / habis, dengan dilampiri resume penyidikan
e) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada hutuf b point 1) dan 2) berlaku bagi semua jenis penahanan ( Penahanan di Rumah Tahanan Negara, Penahan Rumah, Penahanan Kota

c. Pengalihan Jenis Penahanan
1) Pertimbangan
a) Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka telah selesai dan tidak dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri serta tidak menyulitkan dalam pengawasannya.
b) Keadaan atau kondisi kesehatan tersangka yang memerlukan perawatan dokter ( rawat jalan ).
c) Kehadiran tersangka sangat diperlukan oleh masyarakat karena profesi/keahliannya.

2) Persyaratan
a) Adanya pengajuan permohonan pengalihan jenis penahanan dari tersangka /keluarganya penasehat hukumnya yang diketahui oleh RT /RW / Kepala Desa setempat.
b) Wajib untuk melapor diri kepada penyidik / penyidik pembantu selama menjalani penahanan tersebut.
3) Pelaksananan
a) Tersangka / keluarganya / penasehat hukumnya mengajukan pengalihan jenis penahanan kepada Kepala Kesatuan /Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik, Penyidik mempelajari dan mempertimbangkan untuk dapat tidaknya dilakukan pengalihan jenis penahanan .
b) Apabila Kepala kesatuan / Pejabat yang ditunjuk mengabulkan permohonan tersebut, maka penyidik / Penyidik Pembantu menyiapkan dan membuat administrasi penyidikan berupa :
(1) Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahan
(2) Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan
(3) Surat Keterangan Wajib Lapor
(4) Membuat Resuma Singkat

c) Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan diserahkan kepada tersangka dalam rangkap 10 (sepuluh ) untuk ditandatangani olehnya dan oleh Petugas Polri yang menyerahkan, masing – masing pada kolom yang telah ditentukan
d) Surat perintah Jenis Pengalihan Jenis Penahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, Pejabat Rutan, Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri, disamping untuk kepentingan Berkas Perkara
e) Kepala Kesatuan / Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik menunjuk anggota untuk melakukan pengawasan terhadap tersangka yang bersangkutan

d. Pemindahan tempat Penahanan
dalam hal penyidikan masih berlangsung kemudian dibutuhkan tindakan untuk memindahkan tersangka dari satu rutan ke rutan yang lain guna memperlancar kegiatan Penyidikan, maka langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut :
a. Penyidikan dimana tersangka itu ditahan menganalisa dan menyimpulkan kasusnya
b. Melakukan koordinasi dangan penyidik dari kesatuan lain yang mempunyai kaitan dengan kasus tersebut
c. Menentukan waktu pemindahan tempat tahanan
d. Mempersiapkan Administrasi Penyidikan berupa :
1) Berita Acara Penyerahan Tersangka, Barang Bukti dan Berkas Perkara
2) Surat Perintah Penyerahan Tersangka
3) Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan
4) Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan
e. Menyerahkan Tersangka dan menyelesaikan administrasi pemindahan tempat penahanan

e. Pembataran Penahanan
1) Dalam hal penyidikan masih berlangsung kemudian tersangka menderita sakit hingga perlu perawatan / opname dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, maka terhadap tersangka dapat dilakukan tindakan pembataran penahanan
2) Apabila tersangka sudah pulih kembali dan memungkinkan untuk dilakukan penahanan, maka pembataran terhadap tersangka dapat dicabut dan tersangka kembali menjalankan masa penahanan sepanjang penyidik masih mempunyai kewenangan untuk menahan / memperpanjang penahanan
3) Langkah – langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut :
a) Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi tersangka untuk memastikan apakah tersangka masih bisa ditahan atau tidak
b) Apabila kondisi tersangka tidak mungkin untuk dilakukan penahanan, maka penyidik segera melakukan pembantaran ( penahannya untuk sementara waktu dihentikan ) untuk memberikan kesempatan kepada tersangka dilakukan perawatan / opname
c) apabila kondisi tersangka sudah dinyatakan pulih oleh dokter, kepada tersangka dapat dilanjutkan masa penahanannya
d) Sepanjang tersangka dalam masa perawatan / opname, penyidik berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap tersangka
e) Membuat Berita Acara Pembantaran dan melaporkan kepada Kepala Kesatuan
f) Membuat Administrasi Penyidikan berupa
1) Surat Perintah Pembantaran Penahanan
2) Berita Acara Pembantaran Penahanan
3) Laporan Pelaksanaan Pembantaran Penahanan

f. Penangguhan Penahanan
Setelah dipenuhinya persyaratan dan persiapan, penangguhan penahanan dapat dikenakan terhadap tersangka yang sedang menjalani penahanan, sebagai berikut :
1) Penangguhan Penahanan terhadap tersangka yang ditahan dalam Rutan dapat dilakukan atas jaminan uang atau jaminan orang dengan ketentuan :
a) Jaminan uang.
(1) Dibuat perjanjian antara penyidik dengan tersangka atau penasehat hukumnya dengan menentukan syarat – syaratnya
(2) Jumlah uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian yang besarnya ditetapkan oleh penyidik
(3) Uang jaminan disetorkan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya ke panitera Pengadilan Negeri dengan Formulir penyetoran yang dikuluarkan oleh penyidik
(4) Bukti setoran dibuat rangkap tiga :
– 1 lembar untuk arsip Panitera
– 1 lembar oleh yang menyetorkan untuk digunakan sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian
– 1 lembar lagi dikirimkan oleh Panitera kepada penyidik melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol
(5) berdasarkan tanda bukti penyetoran uang, uang diperlihatkan oleh keluarga atau kuasanya atau berdasarkan tanda bukti penyetoran uang jaminan yang diterima dan Panitera Pengadilan, maka Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan.

b) Jaminan Orang
(1) Tersangka atau Penasehat Hukumnya membuat surat perjanjian tentang kesanggupan untuk menyerahkan sejumlah uang berdasarkan syarat – syarat dan pertimbangan tertentu dan penyidik, sebagai jaminannya apabila dikemudian hari tersangka tidak dapat dihadirkan dihadapan Penyidik selama 3 bulan berturut – turut.
(2) Identitas orang yang menjamin dicantumkan dalam surat perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang harus dijamin oleh penjamin.
(3) Berdasarkan surat jaminan dari penjamin tersebut, maka Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan.

c) Apabila tersangka melarikan diri dan setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan maka :
(a) Penjamin segera menyerahkan / menyetorkan jaminan uang tersebut ke kas Negara.
(b) Dalam hal jaminan orang Penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh Penyidik sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian untuk disetor ke Kas Negara melalaui Panitera Pengadilan dan apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dengan bantuan juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalaui Panitera Pengadilan ( PP No. 27 tahun 1983 Pasal 35 dan Permenkeh No. M.14 PN.07.03 tahun 1983 )

g. Penahanan Lanjutan
1) Dalam hal penyidikan masih berlangsung, sedangkan atas permintaan tersangka kemudian dilakukan penangguhan penahanan atau tersangka melarikan diri pada saat masa penahanan dan tersangka dapat ditangkap kembali atau ada beberapa alasan, dimana tersangka diduga akan mempersulit proses penyidikan selama menjalani penangguhan penahanan, maka perlu dilakukan penahanan.
2) Langkah – langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut :
a) Menyiapkan Surat Perintah Penangkapan.
b) Melakukan penangkapan dan membuat Berita Acara Penangkapan.
c) Membuat Surat Perintah Penahanan Lanjutan
d) Melakukan penahanan lanjutan dan membuat Berita Acara Penahanan Lanjutan.
e) Melanjutkan penahanan terhadap tersangka yang tertangkap kembali sesudah melarikan diri dari tahanan dan membuat Berita Acaranya.
f) Melanjutkan penahanan terhadap tersangka yang sudah selesai menjalani masa pembantaran dan membuata Berita Acaranya.

h. Pengeluaran Tahanan
1) Pertimbangan
a) Kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan tidak ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau akan merusak / menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan tindak pidana.
b) Setelah waktu penahanan maksimal sudah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi walaupun pemeriksaan belum selesai.
c) Perkara telah selesai karena dicabut ( delik aduan ) walaupun masa penahanan belum berakhir.

2) Pelaksanaan
a) Dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Penyidik / Penyidik Pembantu menyiapkan dan membuat administrasi penyidikan berupa :
(1) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan.
(2) Berita Acara Pengeluaran Tahanan.
(3) Membuat resume singkat

b) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan diserahkan kepada tersangka dalam rangkap 10 ( sepuluh ) untuk ditanda tangani olehnya dan oleh petugas Polri yang menyerahkan, masing – masing pada kolom yang telah ditentukan

c) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, Pejabat Rutan, Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri, disamping untuk kepentingan kelengkapan Berkas Perkara.

d) Dilakukan permeriksaan kesehatan ( bila ada, oleh Dokter Polisi)

6. Hal – hal yang perlu diperhatikan :
a. Dalam pelaksanaan tindakan penahanan hak – hak tersangka yang ditahan perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :
1) Dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa (Pasal 122 KUHAP)
2) Menghubungi Penasehat Hukum ( Pasal 57 ayat (1) KUHAP )
3) Mengbungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya apabila tersangka berkebangsaan asing ( Pasal 57 ayat (2) KUHAP )
4) Diberitahukan Penahanan atas dirinya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya ( Pasal 59 KUHAP )
5) Mengadakan hubungan surat – menyurat dengan penasehat hukum atau dengan keluarganya dan harus disediakan alat tulis menulisnya ( Pasal 62 KUHAP )
6) Menghubungi dan menerima kunjungan
a) Dokter pribadi ( Pasal 58 KUHAP )
b) Pihak yang mempunyai hubungan keluarga ( pihak ) lain guna mendapatkan jaminan baik penangguhan penahanan atau untuk usaha mendapatkan bantuan Hukum ( Pasal 60 KUHAP )
c) Sanak keluarganya untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan ( Pasal 61 KUHAP )
7) Mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negri setempat untuk dilakukan penerimaan Pra peradilan tentang sah atau tidak sahnya penahanan atas dirinya ( Pasal 124 KUHAP )

b. Penahanan terhadap tersangka anggota MPR/ DPR, DPA, BPK dan para menteri Kabinet serta anggota DPRD Tingkat I dan II dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang berlaku baginya
c. Penahanan terhadap warga negara asing segera diberitahukan kepada Perwakilan Negara melalui Departemen Luar Negeri ( DEPLU )
d. Bagi setiap tindakan penahanan, Penangguhan Penahanan, pengalihan jenis penahanan, Pembantaran Penahanan dan Pengeluaran Tahanan harus dibuat Berita Acaranya masing – masing yang ditanda tangani oleh Penyidik / penyidik Pembantu dan tersangka yang bersangkutans

4. PENGGELEDAHAN

1. Pengertian
a. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang
b. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita
2. Pertimbangan
a. Salah satu kegiatan penindakan upaya paksa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana adalah tindakan penggeledahan ( badan, rumah, tempat tertutup )
b. Tindakan penggeledahan dilakukan dengan maksud :
1) Untuk mendapatkan bukti – bukti dan atau barang bukti
2) Untuk mendahului tindakan penangkapan terhadap tersangka
3) Menekan peluang serangan tersangka kepada petugas
3. Ketentuan Hukum
a. Pasal 1 butir 17 dan 18 merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penggeledahan
b. Pasal 5 (1) huruf b pasal 7 (1) huruf d pasal 11, pasal 32 dan pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan penyidik / Penyidik Pembantu dalam hal penggeledahan
c. Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan
d. Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa ijin dari Ketua PN serta tindakan yang tidak diperkenankan
e. Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan rumah diluar daerah hukum Penyidik / Penyidik Pembantu
4. Persiapan
Persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penggeledahan adalah :
a. Mengajukan Permintaan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri sedaerah hukum untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya
b. Mengajukan permintaan ijin penggeledahan rumah disertai dengan permintaan ijin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat – surat lainnya apabila dalam penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat – surat lain.
c. Menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan, setelah memperoleh Surat Ijin / Surat Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri sedaerah hukum ( foto copy Surat dan Ketua Pengadilan Negeri dilampirkan pada surat Perintah Penggeledahan )
d. Mengajukan surat permintaan bantuan kepad Pejabat Kesehatan ( dokter / paramedis ), apabila akan dilakukan pemeriksaan bagian dalam badan ( dalam hal diduga tersangka menyimpan / menalan barang bukti )
e. Melakukan koordinasi dengan fungsi lain dilingkungan Polri / Instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penggeledahan, apabila akan melakukan penggeledahan terhadap alat angkutan, darat atau air atau udara ( bus, kereta api, kapal laut, kapal udara)
f. Catatan
1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, Surat Perintah Penggeledahan diterbitkan dan diberlakukan tanpa menunggu adanya Surat Ijin / Surat Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri sedaerah hukum terlebih dahulu
2) Petugas pelaksana harus menguasai keterangan dan data mengenai sasaran penggeledahan baik berupa barang, surat lain ataupun identitas tersangka yang harus dicari dan harus ditemukan.
5. Pelaksanaan Penggeledahan
a. Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya
1) Diluar hal tertangkap tangan
a) Diperlukan Surat Ijin Penggeledahan Rumah dari Ketua Pengadilan sedaerah hukum (dicantumkan didalam kolom dasar dan pertimbangan pada Surat Perintah Penggeledahan )
b) Diperlukan Surat Perintah Penggeledahan ( pada kolom dasar dan pertimbangan mencantumkan tanggal dan nomor Surat Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Nageri )
c) Dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu dan atau Penyelidik atas perintah Penyidik
2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak
a) Dapat dilakukan tanpa Surat Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri
b) Diperlukan surat Perintah Penggeledahan
c) Penyidik, Penyidik Pembantu dan Penyelidik atas Perintah penyidik dapat melakukan penggeledahan :
(1) Halaman rumah tersangka bertempat tinggal / berdiam atau berada, dan yang ada diatasnya
(2) Setiap tempat lain dimana tersangka bertempat tinggal / berdiam atau berada
(3) Di tempat tindak pidana dilakukan atau tempat lain yang terdapat bekas tindak pidana
(4) Tempat penginapan dan tempat umum lainnya
3) Dalam hal tertangkap tangan
a) Tidak diperlukan Surat Ijin Penggeledahan dari Ketua pengadilan Negeri
b) Tidak diperlukan Surat Perintah Penggeledahan
c) Dapat dilakukan oleh Penyidik, Penyidik Pembantu dan Penyelidik atas perintah Penyidik disemua tempat, kecuali :
(1) Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR dan DPRD
(2) Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan
(3) ruang dimana sedang berlangsung Sidang Pengadilan
(4) Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu atau Penyelidik atas perintah Penyidik yang nama dan identitasnya tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan
(5) Tempat / sasaran yang digeledah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan
(6) Penggeledahan supaya dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua ) orang petugas
(7) Penggeledahan diusahakan dapat dilaksanakan pada waktu siang hari
(8) Untuk kelancaran, keamanan, dan ketertiban, penggeledahan dapat diadakan / diatur penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan Penyidik / Penyidik Pembantu serta Penyelidik atas perintah Penyidik yang melakukan penggeledahan dapat memerintahkan setiap orang yang berada ditempat tersebut untuk meninggalkan tempat selama penggeledahan berlangsung.
(9) Penyidik / Penyidik Pembantu atau Penyelidik yang akan melakukan penggeledahan dengan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah penggeledahan ( dilampiri salinan / foto copy Surat Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri ) kepada tersangka / keluarga tersangka atau penghuni lainnya
(10)Penggeledahan dilakukan sesuai prosedur, hati – hati dan waspada, wajar, sopan serta mengindahkan norma – norma agama, adat istiadat, sosial, hukum dan sopan santun
(11)Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh 2 ( dua ) orang warga lingkungan yang bersangkutan bila tersangka / keluarga tersangka / penghuni menyetujui
(12)Dalam hal tersangka / keluarga / penghuni tidak menyetujui atau tidak hadir, maka penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh kepala desa / Ketua Lingkungan dan 2 (dua ) orang warga lingkungan yang bersangkutan
(13)Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya diluar daerah hukum harus ada Surat Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sedaerah hukum, kecuali oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dilakukan dengan didampingi oleh Penyidik / Penyidik Pembantu yang ditunjuk oleh Komandan Kesatuan daerah hukum tempat dilakukannya penggeledahan.
(14)Penggeledahan harus dilakukan secara teliti, seksama dan hati – hati selama mencari dan menemukan bukti – bukti.
(15)Dalam waktu 2 hari setelah dilakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, harus dibuat Berita Acara Penggeledahan Rumah dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
(a) Berita Acara harus memuat uraian tentang pelaksanaan dan hasil penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya
(b) Berita Acara harus dibacakan terlebih dahulu oleh penyidik kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua ) orang saksi
(c) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membutuhkan tanda tangnnya, hal itu dicatat dalam Berita Acara dengan menyebutkan alasannya.
(16)Dalam hal penggeledahan dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ( tanpa surat ijin Ketua Pengadilan Negeri sedaerah hukum ), maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut diberitahukan kemudian dengan surat yang dilampiri Berita Acara Penggeledahan dimaksud, sekaligus guna meminta persetujuannya.
(17)Penggeledahan terhadap tersangka anggota MPR / DPR, DPA, BPK dan para Menteri Kabinet serta anggota DPRD Tingkat I dan Tingkat II dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam undang – undang masing – masing.

b. Penggeledahan Pakaian
Apabila terdapat dugaan keras bahwa pada tersangka terdapat benda yang dapat disita, penggeledahan pakaian tersangka dan barang yang dibawanya dapat dilakukan pada waktu menangkapnya dengan cara sebagai berikut :
1) Penyidik / Penyidik Pembantu dan atau Penyidik menanyakan identitas tersangka
2) Untuk kepentingan keamanan kepada orang yang akan digeledah diperintahkan terlebih dahulu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan perlawanan terhadap petugas yang menggeledah
3) Penggeledahan pakaian pada badan harus dilakukan seteliti mungkin mulai dari atas sampai ke bawah dengan mengindahkan norma – norma kesusilaan dan kesopanan
4) Penggeledahan pakaian tersebut hendaknya dilakukan oleh 2 ( dua ) orang atau lebih dimana yang seseorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lainnya mengawasi
5) Penggeledahan pakaian, seorang wanita sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan dan bila tidak ada Polwan, pelaksanaanya dibantu oleh karyawan sipil Wanita Polri atau anggota Bhayangkari di hadapan Penyidik / Penyidik Pembantu yang bersangkutan
6) Selain terhadap pakaian, penggeledahan dilakukan juga terhadap barang – barang yang dibawanya guna mencari barang – barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana
7) Sedapat mungkin penggeledahan pakaian tidak dilakukan di depan umum
8) Setelah melakukan penggeledahan pakaian dapat digabung dengan berita acara peggeledahan badan apabila penggeledahan dilakukan oleh seorang Penyidik / Penyidk Pembantu yang sama.

c. Penggeledahan Badan
Penggeledahan badan tersangka dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu pada waktu penangkapan tersangka atau pada waktu tersangka diserahkan kepada Penyidik / Penyidik Pembantu dengan ketentuan dan cara – cara sebagai berikut :
a. Penggeledahan badan tersangka sedapat mungkin dilakukan ditempat yang tertutup
b. Memerintahkan kepada yang akan digeledah untuk menanggalkan seluruh pakaian kecuali pakaian dalam
c. Untuk kepentingan keamanan, kepada orang yang akan digeledah badannya diperintahkan terlebih dahulu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan perlawanan
d. Penggeledahan badan harus dilakukan seteliti mungkin mulai dari atas sampai ke bawah dengan mengindahkan norma – norma kesusilaan dan kesopanan
e. Penggeledahan badan tersebut hendaknya dilakukan oleh 2 (dua ) orang atau lebih dimana yang seseorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lainnya mengawasi
f. Penggeledahan badan seorang wanita sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan dan bila tidak ada Polwan, pelaksanaanya dibantu oleh karyawan Sipil Wanita Polri atau anggota Bhayangkari dihadapan Penyidik / Penyidik Pembantu yang bersangkutan
g. Penggeledahan badan apabila diperlukan dengan cara menanggalkan semua pakaian yang dikenakan sehingga dengan demikian dapat diperiksa bagian – bagian badan yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana
h. Untuk melakukan penggeledahan rongga badan agar meminta bantuan kepada Pejabat Kesehatan ( dokter / para medis )
i. Setelah melakukan penggeledahan badan Penyidik / Penyidik Pembantu wajib membuat Berita Acara penggeledahannya rangkap 6 ( enam )
j. Pembuatan Berita Acara penggeledahan badan dapat digabung dengan penggeledahan pakaian apabila yang melaksanakan kedua macam penggeledahan adalah Penyidik / Penyidik Pembantu yang sama
d. Penggeledahan alat angkutan darat, air, dan udara penggeledahan dilakukan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri
a. Penggeledahan alat angkutan darat
Pelaksanaan penggeledahan dilakukan dengan ketentuan dan cara – cara sebagai berikut :
1) Perintahkan pengemudi untuk memberhentikan dan menempatkan kendaraannya pada tempat yang akan dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang lain
2) Salah seorang petugas memerintahkan kepada semua penumpang turun dan kendaraan tanpa membawa barang apapun, kalau perlu dengan tangan masing – masing di atas kepala sedangkan petugas yang lain malakukan pengamanan
3) Membawa para penumpang ke tempat yang berjauhan dari kendaraan tersebut dan melakukan penggeledahan pakaian dan badan
4) Setelah menyelesaikan melakukan penggeledahan badan dan pakaian barulah dilakukan penggeledahan terhadap kendaraannya secara cermat dan teliti
5) Apabila terhadap suatu keyakinan bahwa barang bukti yang disembunyikan di suatu bagian dan kendaraan yang sulit untuk dicapai maka diminta bantuan ahli untuk mengambilnya
6) Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan surat yang berhubungan dengan kendaraan ( SIM dan STNK )
7) Taktis dan tehnis penggeledahan terhadap angkutan darat agar mengindahkan petunjuk tehnis yang dirumuskan masing – masing fungsi yang bersangkutan
8) Penggeledahan terhadap kendaraan yang berjalan di atas rel supaya terlebih dahulu meminta izin dan bantuan Kepala Stasiun setempat supaya gerbong yang dicurigai dipindahkan dan rangkaian yang lainnya, guna keperluan tersebut dimintakan bantuan POSUS KA, kemudian barulah diadakan penggeledahan secara cermat dan teliti terhadap gerbong, penumpang dan barang – barang.
9) Dua hari setelah dilakukan penggeledahan harus dibuat Berita Acara penggeledahan alat angkut darat.
b. Penggeledahan alat angkut air dan udara
Penggeledahan alat angkutan air dan udara dilakukan dengan ketentuan dengan cara – cara sebagai berikut :
1) Adakan koordinasi dan minta bantuan dari instansi – instansi yang berwenang dalam bidang pengaturan, pengurusan, dan penyelenggaraan angkutan air dan udara.
2) Taktis dan teknis penggeledahan terhadap angkutan air dan udara agar mengindahkan ketentuan – ketentuan dan petunjuk – petunjuk tehnis yang dirumuskan oleh masing – masing fungsi yang bersangkutan.
3) Dua hari setelah dilakukan penggeledahan supaya dibuat Berita Acaranya.
e. Hal – hal yang perlu diperhatikan :
a. Meskipun kewenangan penggeledahan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu secara yuridis diatur dan ditentukan oleh KUHAP dan Undang – undang No. 2 tahun 2002, namun pada kasus – kasus yang menyangkut atau melibatkan anak diperlukan ketentuan – ketentuan yang bersifat khusus (Lex Specialis derogat lex generalis ).
b. Dalam melakukan penggeledahan terhadap anak, Penyidik wajib mempertimbangkan faktor – faktor psikologis bagi anak.
c. Dalam melakukan penggeledahan perlu memperhatikan faktor – faktor keamanan.
d. Penggeledahan badan terhadap seorang wanita harus dilakukan oleh Polwan atau seorang wanita yang ditunjuk oleh Penyidik.
e. Penggeledahan yang menyangkut benda, alat, fasilitas dan tempat – tempat lain yang menyangkut keamanan negara agar dikoordinasikan dengan instansi yang terkait.

5. PENYITAAN
1. Pengertian
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
2. Pertimbangan
Penyitaan dilakukan dengan pertimbangan :
a. Diperlukannya barang bukti yang ada kaitannya dengan kasus / tindak pidana yang terjadi untuk penentuan kasus.
b. Diperlukannya persyaratan kelengkapan berkas perkara guna pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
3. Ketentuan Hukum
a. Pasal 1 butir 6 KUHAP memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penyitaan.
b. Pasal 5 ( 1 huruf b angka 1, pasal 7 (1) huruf d, pasal 14, 40, 41 dan 42 ) KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik / Penyidik Pembantu dalam hal penyitaan.
c. Pasal 38, 128 dan pasal 129 KUHAP mengatur dengan syarat – syarat penyitaan.
d. Pasal 39 dan pasal 131 KUHAP mengatur tentang benda / barang yang dapat disita.
e. Pasal 43 KUHAP mengatur tentang penyitaan yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan ijin kusus Ketua PN.
f. Pasal 44 KUHAP mengatur tentang penyimpanan benda sitaan.
g. Pasal 45 KUHAP mengatur tentang syarat – syarat benda sitaan yang dapat dijual lelang, dirampas atau dimusnahkan.
h. Pasal 46 KUHAP mengatur tentang pengembalian benda sitaan kepada orang yang paling berhak / dari siapa benda itu disita.
i. Pasal 47 KUHAP mengatur tentang kewenangan penyitaan terhadap surat lain yang dikirim melalui kantor pos / telkom atau perusahaan pengangkutan.
j. Pasal 130 KUHAP mengatur tentang penanganan dan pengamanan terhadap benda sitaan.
4. Persiapan
Sebelum melaksanakan penyitaan, perlu dilakukan persiapan sebagai berikut :
a. Mengajukan permintaan ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh Surat Ijin Penyitaan atau Surat Ijin Khusus untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat / surat – surat lain.
b. Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, rangkap 9 (sembilan ), setelah memperoleh Surat Ijin / Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat ( salinan / foto copy Surat Ijin / Ijin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri pada Surat Perintah Penyitaan )
c. Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan tanpa Surat Ijin / Ijin Khusus Ketua Pengdilan Negeri setempat terlebih dahulu, apabila tindakan penyitaan perlu segera dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.
d. Disetiap Kesatuan Polri agar ditunjuk petugas yang melakukan pengawasan terhadap barang – barang yang disita / barang bukti.

5. Pelaksanaan Penyitaan
a. Penyitaan Benda
(1) Diluar hal tertangkap tangan
a) Diperlukan Surat Ijin / Ijin Khusus Penyidik dari Ketua Pengadilan Negeri.
b) Diperlukan Surat Perintah Penyitaan.
c) Dapat dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu dan Penyelidik atau perintah Penyidik.
d) Penyitaan dilakukan terhadap benda – benda bergerak ataupun benda tidak bergerak berupa :
(1) Benda atau tagihan tersangka / terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga / diperoleh / sebagai hasil tindak pidana.
(2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
(3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi Penyidikan tindak pidana.
(4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
(5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
(6) Benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau pailit sepanjang memenuhi sebagaimana tersebut pada (1), (2), (3), (4) dan (5).
(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak
a) Dapat dilakukan tanpa Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri.
b) Tidak diperlukan Surat Perintah Penyitaan.
c) Penyitaan terbatas hanya terdapat benda bergerak saja.
d) Dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu dan Penyelidik Perintah Penyidik.
(3) Dalam hal tertangkap tangan
a) Tidak diperlukan Surat Ijin / Surat Ijin Khusus Ketua Pengadilan Negeri .
b) Tidak diperlukan Surat Perintah Penyitaan .
c) Penyitaan dapat dilakukan terhadap benda dan alat yang ternyata / diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
d) Dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu, baik karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari Penyidik atau orang lain.
e) Dilakukan oleh Penyidik, baik karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari orang lain, untuk segera diserahkan kepada Penyidik / Penyidik Pembantu sedaerah hukum dengan disertai BARANG BUKTI tentang tindakan yang dilakukannya.
(4) Dalam hal penyitaan diluar daerah hukum, maka pelaksanaannya selain harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri juga didampingi oleh Penyidik / Penyidik Pembantu yang ditunjuk oleh kepala kesatuan daerah hukum tempat dilakukannya penyitaan.
(5) Penyitaan supaya dilakukan oleh paling sedikit 2 orang petugas.
(6) Menghubungi Kepala Desa / Ketua lingkungan, diminta untuk menjadi saksi dalam tindakan penyitaan itu.
(7) Penyidik / Penyidik Pembantu dan atau Penyelidik atas perintah Penyidik yang akan melakukan penyitaan menunjukkan tanda pengenal dan Surat Perintah Penyitaan ( dilampiri salinan / poto copy Surat Ijin / Ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri ) kepada tersangka / keluarganya / orang lain dari siapa benda akan disita.
(8) Benda – benda yang akan disita, diperlihatkan kepada tersangka / keluarganya / orang lain dan dari siapa benda – benda tersebut akan disita termasuk data dan keterangan tentang asal benda – benda tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Desa / Ketua Lingkungan beserta 2 (dua ) orang saksi
(9) Membuat daftar benda – benda yang disita secara terperinci tentang jumlah atau berat menurut jenis masing – masing
(10) Untuk kepentingan pengamanan, apabila dianggap perlu benda yang akan disita dilakukan pemotretan terlebih dahulu
(11) Benda –benda sitaan dibungkus atau diikat menurut jenisnya masing –masing dan diberi label
(12) Tata cara pembungkusan benda sitaan :
a) Benda sitaan dibungkus dan diberi label
b) Pada label tersebut harus dicatat :
(1) Nomor registrasi barang bukti
(2) Jenis
(3) Jumlah dan atau beratnya
(4) Ciri maupun sifat khasnya
(5) Tempat hari dan tanggal penyitaan
(6) Nomor laporan Polisi
(7) Identitas orang dari mana benda itu disita
(8) Ditandatangani oleh yang menyita
c) Diberi lak dan stempel
d) Terhadap barang sitaan yang berbentuk cairan, bubuk dan yang mudah menguap agar pembungkusannya disesuaikan dengan alat pembungkus yang akan digunakan sehingga dapat menghindari kemungkinan hilang atau berkurangnya jumlah barang yang telah disita
(13) Untuk pembungkusan dan penyegelan benda sitaan / barang bukti ini dibuatkan berita acaranya yang memuat uraian tentang alat / pembungkusan dan penyegelannya sehingga barang atau benda sitaan tersebut tidak dapat dikeluarkan dari dalam pembungkusnya tanpa merusak segel dan pembungkus itu sendiri.
(14) Untuk benda sitaan yang tidak mungkin dibungkus :
a) Diberi label yang memuat catatan yang sama seperti label dimaksud pada huruf b) diatas, kemudian ditempatkan atau dikaitkan pada bagian sitaan yang memungkinkan label tersebut mudah terlihat
b) Dalam hal benda sitaan disimpan di dalam kemasan / peti jumlahnya banyak sehingga benda sitaan akan disimpan tetap ditempat semula, maka dengan mempergunakan benang (tali) yang kuat, peti – peti tersebut dihubungkan satu sama lain sedemikian rupa dan pada bagian – bagian tertentu tali tersebut disimpul dan dilak serta cap / stempel lak, sehingga apabila ada perubahan ( diambil dan sebagainya ) akan mudah diketahui oleh petugas
(15) Memberikan surat tanda penerimaan kepada tersangka / keluarganya / jawatan / lembaga / orang lainnya yang menyerahkan benda – benda yang dapat disita
(16) Membuat Berita Acara Penyitaan, yang telah dibacakan terlebih dahulu oleh Penyidik / Penyidik Pembantu dan atau Penyelidik malakukan penyitaan atas perintah Penyidik kemudian ditandatangani olehnya dan oleh tersangka / keluarganya / jawatan / lembaga / orang lain dari siapa benda itu disita serta oleh Kepala Desa / Ketua Lingkungan
(17) Dalam hak tersangka keluarganya / jawatan / badan / orang lainnya dari siapa benda itu disita menolak untuk menandatangani Berita Acara penyitaan dicatat di dalam Berita Acara penyitaan dan disebutkan alasan penolakan tersebut.
(18) Benda yang telah disita harus dicatat dalam buku register barang bukti
(19) Barang bukti harus disimpan
a) Ditempat penyimpanan barang bukti pada Kantor Kepolisian setempat ( sebelum adanya RUPBASAN )
b) Di RUPBASAN apabila sudah ada RUPBASAN
c) Di tempat penitipan barang pada Bank Pemerintah
d) Di tempat semula ketika benda itu disita
e) Penyerahan barang bukti kepada Pejabat
(20) Penyerahan barang bukti kepada pejabat RUPBASAN dilaksanakan dengan Surat Pengantar yang dilampiri daftar barang bukti yang diserahkan dan dibuat Berita Acara Penyitaan Barang bukti
(21) Penyimpanan barang bukti di kantor Kepolisian dilakukan oleh petugas yang khusus ditunjuk untuk itu. Untuk setiap penyerahan barang bukti dari Penyidik / Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan atau dari petugas yang memberikan Surat Tanda Penerimaan, barang harus disimpan sebaik – baiknya dan dengan penuh tanggung jawab
(22) Sebelum adanya RUPBASAN, pertanggunga jawaban fisik atas barang bukti ada pada petugas penyimpanan barang bukti, sedangkan pertanggung jawaban yuridis ada pada pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pennyidikan perkara yang bersangkutan. Untuk keamanan barang bukti siapapun dilarang memakai barang bukti
(23) Setelah ada RUPBASAN, pertanggung jawaban fisik ada pada pejabat RUPBASAN, sedangkan tanggung jawab Yuridis ada pada Pejabat yang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam rangka proses peradilan pidana.
(24) Dalam hal barang bukti akan dilelang, maka sebagian kecil disisihkan untuk keperluan pembuktian di depan sidang pengadilan, hasil lelang disimpan untuk pengganti barang bukti proses lelang agar mengacu kepada Pasal 45 KUHAP dan penjelasannya. Untuk itu dibuat barang Penyidikan Barang Bukti dan Berita Acara Pelelangan.
(25) Dalam hal Penyidik / Penyidik Pembantu mengembalikan barang bukti, karena :
a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi (setelah konsultasi lebih dahulu dengan Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang)
b) Ada putusan pra peradilan yang menetapkan bahwa ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian dan harus dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
c) Penyidikan dihentikan, karena tidak cukup bukti, atau bukan merupakan tindak pidana, atau demi hukum. Untuk itu harus dibuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.
(26) Dalam hal penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti, atau Penyidik sudah tidak membutuhkan lagi, maka barang bukti yang disita harus dikembalikan kepada pihak yang berhak, sepanjang pihak tersebut mempunyai bukti – bukti yang memperkuat kepemilikannya.
b. Penyitaan Surat Lain
1) Diperlukan Surat Izin Khusus Ketua Pengadilan
2) Penyidik / Penyidik Pembantu secara tertulis meminta kepada Kepala Kantor Pos. Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Transportasi atau perusahaan jasa yang terkait, agar menyerahkan “ Surat Lain “ yang diperlukan.
3) Pembukaan “ Surat Lain “ dilakukan dengan cara memotong salah satu sisi sampul surat sedemikian rupa sehingga tidak termasuk isi surat atau tulisan yang ada didalam sampul tersebut.
4) Apabila setelah dibuka dan diperiksa ternyata “ Surat Lain “ tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, maka dilakukan penyitaan.
5) Apabila ternyata “ Surat Lain “ tersebut tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa maka “ Surat Lain “ tersebut dicap “ TELAH DIBUKA OLEH PENYIDIK “, dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, nama dan pangkat Penyidik / Penyitaan yang bersangkutan, kemudian dikembalikan kepada Kepala Kantor Pos danm Telekomunikasi atau Transportasi atau perusahaan jasa yang terkait dengan dibuatkan Tanda Bukti Penyerahan kembali
6) Penutupan kembali “ Surat Lain “ yang tidak disita adalah dengan cara menutup dengan kertas yang direkat ( dilem ) sedemikian rupa sehingga tidak mudah dibuka kembali dan dicap yang membekas pada sebagian kertas penutup dan sebagian pada sampul surat tersebut.
7) Dibuat BA tentang pembukaan, pemeriksaan dan penyitaan “ Surat Lain “ tersebut, ditandatangani oleh Penyidik / Penyidik Pembantu dan Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi atau Perusahaan jasa terkait, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Transportasi.
6. Hal – hal yang perlu diperhatikan
a. Dalam melakukan penyitaan minimal harus disaksikan oleh 2 (dua) orang yang identitasnya jelas.
b. Harus dicatat secara rinci jumlah, jenis, keadaan / bentuk dan cirri – cirri khusus dari benda sitaan.
c. Perlakuan terhadap barang sitaan berupa uang, harus dihitung lembar perlembar, catat angka nominal dan nomor seri.
d. Terhadap barang bukti yang tidak bergerak, prinsip harus mendapat ijin Pengadilan Negeri setempat.
e. Penyimpanan barang bukti hasil sitaan sedapat mungkin di RUPBASAN.

EVALUASI PERMASALAHAN :
Anda selaku Kasat Reskrim / Kapolsek disuatu Polres mendapat perintah dari Kapolres untuk melakukan penangkapan. Tentukan tahap – tahap mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

JAWABAN :
1. Tahap Perencanaan :
– Menginventarisir jumlah anggota
– Menentukan jadwal
– Menyiapkan sarana dan peralatan
– Membuat Sprint
– APP
2. Tahap Pengorganisasian
– Menentukan Team
– Menentukan cara bertindak/ CB
– Membagi tugas
3. Tahap Pelaksanaan :
– Cara bertindak sesuai dengan yang direncanakan ( dengan menyesuaikan situasi )
4. Tahap Pengendalian
– Mengikuti kegiatan dilapangan
– Melaporkan setiap perkembangan secara berjenjang
– Membuat Berita Acara Penangkapan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas/
– Membuat Analisa dan Evaluasi

CARA PRAKTIS MEMBUAT PENILAIAN MANAJEMEN KEAMANAN PADA FASILITAS UMUM

MANAJEMEN INDUSTRIAL SECURITY DI PLAZA JAMBU 2 BOGOR

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Bogor sebagai daerah penyangga Ibukota Jakarta , merupakan wilayah yang semakin padat dan dan sesak dengan pembangunan, berbagai sarana dan prasarana, mulai dari sarana pendidikan, hiburan, jasa, pemerintahan, perumahan dan lain-lain. Salah satu fasilitas umum yang banyak dikunjungi baik oleh masyarakat kota Bogor maupun masyarakat lain , adalah pusat-pusat perbelanjaan , karena adanya anggapan bahwa pusat perbelanjaan di Bogor cukup lengkap dan besar, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjunginya, baik untuk kepentingan belanja maupun hanya sekedar untuk berjalan-jalan.
Salah satu fasilitas umum yang ramai dikunjungi adalah Plaza Jambu 2 Bogor, merupakan salah satu pusat perbelanjaan besar yang terletak di pusat kota dan ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik untuk berbelanja, maupun kegiatan lain seperti pemanfaatan fasilitas internet, warung telekomunikasi, café dan sarana kebugaran.
Saat ini sebagian besar fasilitas ruangan Plaza jambu 2 Bogor dimanfaatkan oleh kelompok usaha perdagangan Ramayana Department Store , menempati areal seluas lk 12 ha, berada di Jl. Ahmad Yani No. 1 Bogor. Diantara 5 lantai dari pusat perbelanjaan ini, lantai 3, 4, 5 disewa dan dimanfaatkan oleh Kelompok Ramayana dan anak perusahaannya , sedangkan lantai yang lain dimanfaatkan untuk perdagangan jasa dan barang milik pengusaha berskala menengah. Plasa Jambu 2 Bogor saat ini memiliki petugas keamanan sebanyak 74 orang yang dikelola dan dibina langsung dibawah manajemen Plaza Jambu 2 sendiri.
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang datang ke Plaza Jambu 2 Bogor maka dibutuhkan situasi yang mendukung terwujudnya hal tersebut, yaitu adanya suasana aman dan tertib. Untuk dapat mewujudkan suasana aman dan tertib ini, dibutuhkan suatu sistim manajemen pengamanan perusahaan yang baik dan terkoordinir dengan baik pula.
Dari uraian di atas timbul pertanyaan, bagaimana pelaksanaan sistim manajemen pengamanan perusahaan yang ada di Plaza Jambu 2 Bogor untuk dapat menciptakan suatu suasana yang aman dan tertib, sehingga mampu mendukung terciptanya pelayanan kepada pelanggan yang datang kesana.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan yang dijadikan sebagai obyek penelitian, adalah bagaimana pelaksanaan Sistim pengamanan yang dilaksanakan di Plaza Jambu 2 Bogor , dengan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi sasaran pengamanan?
2. Bagaimana kelengkapan sarana pengamanan?
3. Bagaimana Pelaksanaan metode pengamanan?

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Industrial Security di Plaza Jambu 2 Bogor dalam menciptakan situasi yang aman dan tertib guna mendukung terlaksananya pelaksanaan kegiatan ekonomi dan perdagangan .

2. Tujuan
Tulisan ini adalah untuk mendapatkan dan mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam maksud penelitian serta ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan yang telah dilakukan dalam menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan di Plaza Jambu 2 Bogor . Dengan harapan hasilnya dapat bermanfaat khususnya bagi manajemen pengamanan perusahaan di Plaza Jambu 2 Bogor

RUANG LINGKUP

Dalam penulisan ini, penulis membatasi pada masalah pelaksanaan sistem pengamanan di Plaza Jambu 2 Bogor

METODE DAN PENDEKATAN

1. Metode
a. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode:
1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Yaitu dengan mempelajari laiteratur-literatur, tulisan-tulisan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.
2) Penelitian Lapangan (Field Researh)
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara, yaitu berusaha memperoleh data tentang penelitian yang dilakukan terhadap responden di lapangan.

b. Metode Analisa Data
Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penulisan ini.

2. Pendekatan
Dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menguraikan tentang data-data yang telah diperoleh dalam melakukan penelitian di lapangan, kemudian menganalisa dan mencari pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan cara berfikir secara deduktif dan induktif

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teoritis.
a. Teori Pilihan rasional
1) Teori Rasional Choice merupakan teori yang lahir dalam pandangan klasik. Sebuah tindakan ilegal atau kejahatan adalah semata-mata pilihan yang rasional yang dibuat setelah mempertimbangkan untung dan rugi dari sebuah kejahatan (potential benefit dan concequences of crime).
2) Bila menggunakan pendekatan Crime Prevention, kejahatan akan muncul berdasarkan pertimbangan OTREP (Opprtunity, Target, Risk, Effort dan Pay Off).
3) Awal munculnya Rasional Choice Teori terkait dengan perspektif klasik. Abad 18, pemikiran tentang kejahatan ,didominasi oleh pakar hukum, misalnya Beccaria, yang menganggap bahwa punishment adalah sarana yang paling efektif untuk mengendalikan kejahatan. Dianggap efektif, karena seseorang telah mempertimbangkan berbagai alternatif dan memilih kejahatan sebagai alternatif. Karena sifatnya rasional, maka kejahatan sudah sepatutnya dihukum
4) Eliminasi Kejahatan dengan mempergunakan cara berpikir Teori Pilihan Rasional :
a) Situasional Crime Prevention : Kejahatan dapat dihindari jika orang-orang yang termotivasi dihilangkan aksesnya untuk mendekati target yang menarik, merupakan tugas polisi ( organ kepolisian khusus ) .
b) General Detterence : Seberapa besar konsekuensi terhadap kejahatan mampu memberikan rasa takut bagi orang-orang yang berpotensial melakukan kejahatan
c) Specific Detterence : Derita akibat penghukuman diharapkan tidak akan terjadi lagi bagi pelaku, sehingga seseorang tidak melakukan kejahatan lagi
d) Incapacitation Strategies : Jika kejahatan sedemikian menariknya, satu-satunya cara untuk mengendalikan perilaku adalah memenjarakan pelaku kejahatan.
b. Routine Activities Theory (Cohen & Felson, 1979)
Dapat dilihat dalam konteks kriminologi dan juga viktimologi, yakni korban dapat terjadi bila ada 3 kondisi sekaligus, yaitu : target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan. Teori ini bersifat umum. Adapun hubungan antara pilihan rasional dengan aktivitas rutin :
1) Suitable target : pilihan ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan ditentukan berdasarkan pada persepsi vulnerabilitas.(seberapa besar kerentanan target, yang paling rentan akan dijadikan sasaran kejahatan)
2) Absence of Capable Guardians : pilihan dipastikan apabila tidak ada pengaman yang memadai. Apabila target dianggap secure, maka pelaku tidak akan mendekati target, dan sebaliknya
3) Motivated Offenders : kejahatan akan lebih ditentukan oleh pelaku-pelaku yang termotivasi.
Apabila bertemu ke-3 variabel ini , berada didalam satu tempat, maka disanalah kejahatan akan terjadi.Penelitian oleh Wilson dan Kelling (1982) dengan teori broken windows atau jendela pecah menyatakan bahwa keberadaan tanda-tanda yang menunjukkan adanya decay (pengabaian), decay (penyimpangan) dan incivilities (ketidakpedulian) seperti bangunan yang diabaikan, lampu jalan yang rusak dan dinding yang penuh coretan grafiti mengundang pelaku kejahatan potensial untuk datang ke lingkungan tersebut.

2. Kerangka Konsepsional
a. Industrial
Istilah industrial merupakan hakekat daripada keadaan, situasi dan kondisi yang berawal dan berakibat pada sesuatu yang dihasilkan oleh suatu industri, pabrik, perusahaan, maupun badan usaha milik negara maupun swasta .
b. Security/ keamanan
Keamanan, berasal dari kata dasar aman yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “tidak merasa takut, gelisah atau khawatir, tenteram, sentosa, lepas atau terhindar dari bahaya, kerusuhan, kekacauan atau perang; tidak ada satupun yang menggelisahkan”.

c. Patroli dan pengawalan
Penugasan 2 orang/lebih petugas degan tujuan tertentu untuk mendatangi suatu tempat/menjelajah suatu daerah yang ada/dapa diperkirakan adanya gangguan ter hadap keamanan dan ketertiban umum
1) Tugas Patroli :
i. meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegaiatan di bidang tugas-tugas Kepolisian yang bersifat preventif dan tindakan represif .
2) Kewajiban Patroli :
i. Menjamin keamanan dan ketertiban umum ,
ii. Mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan,
iii. Melindungi anggota masyarakat baik jiwa, harta, benda. terhadap perbuatan/gangguan/ancaman yang dapat merugikan/membahayakan.
iv. Memberikan bantuan/pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan,
v. Termasuk memberi bantuan kepada instansi pemerintah yg memerlukan.

d. Manajemen
Pengertian dari Manajemen Pengamanan Industri yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap upaya pengamanan lingkungan perusahaan/industri yang dapat mendukung produktifitas suatu perusahaan.

e. Pengawalan :
Untuk menyelenggarakan penghantaran, perlindungan & pengamanan terhadap barang atau dokumen dan orang yang dilakukan oleh suatu pasukan/satuan, baik dalam jumlah besar atau kecil untuk diserahkan/dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain.

BAB III
SITUASI UMUM DAN SISTIM PENGAMANAN PLAZA JAMBU 2 BOGOR

1. Situasi Umum

Plaza Jambu 2 Bogor berada di kota Bogor terletak di jalan Ahmad Yani 1 yang merupakan pusat perbelanjaan, dengan kondisi:
a. Mempunyai fasilitas perbelanjaan seperti restaurant, cafe, warung internet (warnet), video game, dan lain lain.
b. Luas Areal Plaza Jambu 2 Bogor seluas 12 Ha
c. Bangunan, terdiri dari gedung dengan tinggi 5 ( lima ) lantai, termasuk basement dan roof
d. Jumlah karyawan sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima ) orang yang bertugas di masing-masing bagian/departemen.

2. Kondisi Pengamanan
Plaza Jambu 2 Bogor dilengkapi dengan bagian keamanan yang merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Sistim pengamanannya dikenal sebagai Security Plaza Jambu 2 Bogor, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menciptakan situasi keamanan dan ketertiban umum di lingkungan Plaza Jambu 2 Bogor.
a. Sistem Keamanan oleh manusia (Satpam)
1) Program Latihan
a) Dilakukan pemberian pelatihan Satpam bekerjasama dengan kepolisian.
b) Pelatihan tentang etiket, penanganan complaint, investigasi, interogasi, identifikasi, pelaporan, penanganan TKP, yang diajarkan oleh security manager.

2) Sarana dan prasarana:
a) Untuk kesiapan satpam dalam pelaksanaan tugas dilengkapi dengan HT, Metal detector,tameng PHH, tongkat, borgol, sangkur.
b) Pakaian yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dimana ditempatkan, antara lain:
(1) Pengamanan terbuka, yang dilaksanakan di Plaza jambu 2 Bogor, yaitu di area parkir, keluar masuk karyawan dan pengunjung, dan di pertokoan, dengan menggunakan pakaian seragam Satpam putih biru, dengan kartu identitas diri.
(2) Pengamanan tertutup dilaksanakan dengan menggunakan pakaian safari dengan identitas diri, di bagian dalam pertokoan.
Tabel 1
Data kondisi perlengkapan Tugas yang dipergunakan
No Jenis Alat Kondisi Jumlah Ket
Baik RR RB
1 Borgol 72 — — 72
2 HT 10 — — 10
3 Senter 2 — — 2
4 Tongkat Polri 72 — — 72
5 Pesawat telepon 1 — — 1
6 Sangkur 72 — — 72
Sumber data: Manajer security Plaza Jambu 2 Bogor.

3) Jumlah satuan pengamanan
Jumlah satuan pengamanan untuk mendukung keamanan di Plaza Jambu 2 Bogor , dengan kekuatan personel, terdiri dari 74 Orang yang terdiri dari 70 orang satpam, 1 orang Komandan team jaga , 1 orang Komandan regu dan 1 orang petugas administrasi dan 1 orang sebagai Chief security.

4) Pembagian shift
Pembagian tugas satpam dilakukan agar pelaksanaan tugas satpam dapat berjalan dengan tertib, serta dapat mengefektifkan pengawasan dan pengendalian. Pembagian shift dibagi menjadi 3 (tiga) shift, dengan pembagian sebagai berikut :
a) shift pagi = jam 08.00 s/d 16.00
b) Shift sore = jam 14.00 s/d 22.00
c) Shift malam = jam 21.00 s/d 08.00

5) Pembagian tugas
a) Tugas Posko
b) Tugas di pos penjagaan
c) Tugas lantai pertokoan
d) Tugas parkir

b. Sistim keamanan elektronik
Peralatan electronik yang digunakan adalah berupa sensor magnetik, yang terdapat di konter-konter tertentu. Sensor magnetik ini diletakkan pada barang-barang dagangan, dan akan bekerja apabila barang tersebut keluar dari konter secara tidak sah (terjadi upaya pencurian), dan pada saat melewati pintu yang menggunakan sensor, akan mengeluarkan bunyi sebagai tanda peringatan.
Peralatan lain yang digunakan adalah sarana parkir yang menggunakan komputer, sehingga semua kendaraan yang masuk dan keluar Plaza Jambu 2 Bogor, dapat terdata dengan baik.

Tabel 2
Data kondisi perlengkapan Tugas yang dipergunakan

No Jenis Peralatan Jumlah Keterangan
1 Alarm bahaya kebakaran 55 Di dalam gedung
2 Komputer Parkir 3 Pintu keluar-masuk kend.
3 Sensor Magnetik 10 Di konter tertentu
Sumber data: Manajer security Plaza Jambu 2 Bogor.

3. Kondisi Keamanan
Sistem kemanan Plaza Jambu 2 Bogor, memiliki satuan pengamanan dan fasilitas keamanan yang memenuhi standar pengamanan, sehingga setidak-tidaknya dapat mencegah serta mengatasi adanya kasus tindak pidana dan kasus lainnya, seperti bahaya kebakaran, bencana alam dan sebagainya yang dapat merugikan Plaza Jambu 2 Bogor Hasil pengumpulan data di lapangan tentang kasus menonjol yang ditangani serta menjadi perhatian khusus adalah kasus sebagai berikut :

Tabel 3
Data kasus Kriminal Tahun 2005 (1 tahun)

No. Jenis Kriminalitas Jumlah
1 Pencurian biasa 6 kasus (pencurian HP )
2 Penyalahgunaan Narkoba 1 Kasus
3 Penyakit masyarakat ( PSK ) 70 kasus
4 Kebakaran Nihil
5 Pencurian dengan pemberatan 4 Kasus
6 Penganiayaan ringan 2 Kasus
Sumber data: Manajer Security Plaza Jambu 2 Bogor

Dari data tersebut di atas, yang terungkap oleh petugas security atau tertangkap tangan dapat dilihat dalam data di bawah ini:

Tabel 4
Data kasus yang diungkap oleh intern Plaza Jambu 2 Bogor (Satpam) selama satu tahun

Tahun CT CC Keterangan
2005 83 81 2 belum terungkap
Sumber data: Manajer Security Plaza Jambu 2 Bogor

Tabel 5
Data Kasus Pencurian yang di proses oleh intern Plaza Jambu 2 Bogor
Selama 1 tahun (tahun 2005)

No. Jenis Jumlah Keterangan
1 Pencurian biasa ( Hp ) 6 kasus Pelaku umumnya pengunjung/pegawai Plaza Jambu 2 Bogor Diproses Security
2 Pencurian dengan pemberatan 4 kasus
3 Pencurian degan kekerasan Nihil
Jumlah
Sumber data: Manajer security Plaza Jambu 2 Bogor

Tabel 6
Data kasus tindak pidana yang dilaporkan kepada Polri
Selama tahun 2005

No. Jenis Jumlah Keterangan
1 Pencurian 6 kasus Untuk kasus penyakit masyarakat (PSK ) sebagian besar diselesaikan dengan surat pernyataan untuk tidak beroperasi di lokasi jambu 2 kembali
2 Penyalahgunaan Narkoba 1 kasus
3 Pencurian dgn kekerasan nihil
Jumlah 7 kasus
Sumber data: Manajer security Plaza Jambu 2 Bogor

Dari data-data hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Terhadap Kasus tindak pidana yang terjadi, jika pelakunya orang dalam/ karyawan Plaza Jambu 2 Bogor, maka dilakukan interogasi oleh security kemudian terhadap pelakunya dilakukan pemutusan hubungan kerja, untuk menjaga nama baik Plaza Jambu 2 Bogor, sebaliknya jika pelakunya adalah pengunjung maka akan diserahkan kepada polri. Dalam tabel 5 dan 6 terlihat bahwa perkara ditangani secara intern oleh Plaza Jambu 2 Bogor , sedangkan kasus lain diserahkan kepada Polri untuk tindak lanjut penyidikan.
2. Selain kasus tertangkap tangan, terdapat bebrapa kasus yang belum diketahui tersangkanya yang dilaporkan kepada Polri.
3. Pada umumnya tindak pidana yang terjadi adalah berupa kasus pencurian sedangkan kasus penyalahgunaan narkoba hanya terjadi 1 (satu ) kali.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGAMANAN

1. Sasaran Pengamanan.
Dalam kegiatan pengamanan yang dilaksanakan di Plaza Jambu 2 Bogor, yang menjadi sasaran dari pengamanan adalah:
a. Pimpinan dan karyawan
Terlaksananya suatu kegiatan ditentukan oleh unsur-unsur yang ada di dalam suatu rangkaian kegiatan tersebut, yaitu pemimpin dan yang dipimpin / pelaksana/pegawai. Dalam rangka menjaga kelancaran dan produktifitas dari kegiatan di Plaza Jambu 2 Bogor maka pimpinan dan karyawan menjadi sasaran kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengaman Plaza Jambu 2 Bogor sehingga diharapkan dengan adanya rasa aman bagi pimpinan dan karyawan, produktifitas kerja Plaza Jambu 2 Bogor dapat berjalan dengan baik, sehingga perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya.
b. Proses Kegiatan dan customer
Hal lain disamping pimpinan dan karyawan, yang penting mendapat pengamanan dari satuan pengaman Plaza Jambu 2 Bogor adalah proses kegiatan dan pelanggan. Dalam proses kegiatan, dibutuhkan suatu situasi dan kondisi yang aman dan tertib serta terhindar dari gangguan, baik berupa tindakan kriminalitas, kebakaran dan hal lainnya yang dapat mengganggu kelancaran proses produksi dan pengamanan juga dilakukan untuk menciptakan kenyamanan kepada pelanggan dalam kegiatan mereka pada saat melakukan perbelanjaan Plaza Jambu 2 Bogor
c. Kawasan Plaza Jambu 2 Bogor beserta assetnya.
Masyarakat yang mengunjungi suatu tempat/pusat perbelanjaan, akan melihat situasi dan kondisi dari tempat yang akan dikunjungi. Mereka akan memilih tempat yang dianggap aman dan nyaman bagi dirinya pada saat melakukan aktivitasnya di tempat tersebut. Untuk itu satuan pengaman di Plaza Jambu 2 Bogor harus berusaha untuk menjaga dan menciptakan suasana aman di kawasan Plaza Jambu 2 Bogor sehingga para pelanggan merasa aman jika datang ke Plaza Jambu 2 Bogor dan melakukan aktivitasnya dengan tenang.
Disamping menjaga kawasan Plaza Jambu 2 Bogor dengan tujuan menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pelanggan, satuan pengaman juga bertugas mengamankan asset yang dimiliki perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan. Dengan terjaganya asset yang dimiliki, hal ini berarti mengurangi kerugian-kerugian yang timbul, sehingga produktivitas Plaza Jambu 2 Bogor dapat terus berjalan dengan baik.
Pengamanan terhadap asset yang dimiliki Plaza Jambu 2 Bogor, bukan hanya terhadap faktor dari luar saja, termasuk terhadap kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh pegawai dari Plaza Jambu 2 Bogor itu sendiri. Untuk mencegah hal ini maka satuan pengaman melakukan pemeriksaan terhadap pegawai pada waktu masuk dan pulang kerja.
2. Metode Pengamanan
Peranan satpam Plaza Jambu 2 Bogor adalah mencegah dan menanggulangi setiap bentuk ancaman dan gangguan yang akan mempengaruhi produktivitas kerja, untuk itu setiap anggota satuan pengaman dilatih untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Tindakan menghadapi adanya tanda-tanda yang mencurigakan
b. Tindakan menghadapi terjadinya pelanggaran dan kejahatan
c. Tindakan menghadapi kejadian kebakaran
d. Tindakan dalam menangani kerusuhan, demonstrasi ,dan huru-hara.
Metode pengamanan yang digunakan dalam upaya mengamankan Plaza Jambu 2 Bogor adalah dengan metode:

a. Preventif
Upaya preventif atau pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum adanya suatu kejadian, yang bertujuan menghindari/menekan kemungkinan timbulnya suatu peristiwa yang tidak diharapkan/merugikan perusahaan.

Upaya preventif dilaksanakan dengan cara melakukan tindakan:
1) Deteksi dini
Diteksi dini dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya sutu kejahatan atau pelanggaran. Upaya deteksi dini ini dilakukan dengan menggunakan peralatan sebagai berikut :
Sensor Magnetik
Sensor magnetik merupakan alat deteksi (detektor), yang diletakkan pada suatu barang, yang akan aktif apabila barang tersebut dikeluarkan dari konter tanpa sepengetahuan penjual (pencurian), karena terdapat alat penditeksi di pintu-pintu konter yang akan memberikan tanda peringatan berupa bunyi alarm. Sensor magnetik ini hanya terdapat di konter-konter tertentu.
2) Pengamanan umum
Pengamanan umum yang dilakukan oleh Plaza Jambu 2 Bogor, dilakukan dengan membangun sarana pengamanan secara umum, berupa:
a) Pemagaran kawasan Plaza Jambu 2 Bogor
Untuk melindungi Plaza Jambu 2 Bogor dari gangguan yang mungkin timbul dari luar area Plaza Jambu 2 Bogor ,maka dibangun pagar disekitar kawasan Plaza Jambu 2 Bogor. Disamping melindungi terhadap kemungkinan gangguan dari luar, pemagaran ini juga membuat jalan keluar masuk ke kawasan Plaza Jambu 2 Bogor hanya dapat melalui pintu-pintu tertentu, sehingga memudahkan pengawasan dalam kegiatan pengamanan.
b) Tempat parkir
Penyediaan sarana parkir yang luas, akan dapat menampung banyak kendaraan dari pengunjung. Dengan demikian pengunjung tidak perlu memarkir kendaraan di luar kawasan Plaza Jambu 2 Bogor, sehingga keamanan kendaraan dapat lebih terjamin, dan pengunjung merasa aman karena kendaraan mereka berada di tempat yang diawasi.

c) Penerangan
Sistim penerangan yang ada di Plaza Jambu 2 Bogor ,dibangun untuk dapat menerangi Plaza Jambu 2 Bogor di malam hari, sehingga memudahkan pengawasan bagi satuan pengaman. Sistim penerangan dibangun dengan menitik beratkan pada tempat-tempat yang dianggap rawan dan pada daerah-daerah yang penting, antara lain bangunan, pintu keluar dan masuk dan pada pos-pos penjagaan.
d) Pengamanan pintu keluar dan masuk
Pintu keluar masuk kendaraan ke kawasan Plaza Jambu 2 Bogor terdapat di 3 titik, yang memiliki sistim keamanan dengan menggunakan sistim komputerisasi. Pada saat kendaraan masuk akan didata dan pada saat keluar akan didata kembali, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas berupa pencurian kendaraan

3) Pengamanan khusus
a) Pengaturan penjagaan
Pengaturan dan pengendalian tugas satuan pengaman dalam hal penjagaan sehari-hari dilaksanakan secara terus-menerus selama 1×24 jam, dengan pembagian waktu jaga yang dibagi menjadi tiga shift, shift I selama 8 (delapan) jam, shift II selama 8 (delapan) jam dan shift III selama 11 (sebelas) jam. Masing-masing shift beranggotakan 20 (dua puluh ) orang anggota satuan pengaman.
b) Pos-pos penjagaan
Pos penjagaan di dalam kegiatan pengamanan Plaza Jambu 2 Bogor berupa pos tetap dan tidak tetap. Pos tetap dipusatkan di lantai III gedung A, sedangkan pos tidak tetap terdapat di setiap lantai, dimana terdapat 1 (satu) orang satuan pengaman di setiap lantai yang bertugas mengawasi dan menjaga keamanan di setiap lantai. Selain di setiap lantai, juga terdapat pos-pos di tempat parkir.

c) Komunikasi dan sistem alarm
Sistem komunikasi yang digunakan oleh satuan pengaman, yaitu dengan menggunakan telepon dan Handy Talky dalam pelaksanaan dan tugas rutin.
Dalam komunikasi darurat telah terpasang sistem alarm kebakaran, yang akan memberikan alarm/tanda bahaya apabila terdapat kebakaran.
d) Tugas satuan pengaman
Penugasan satuan pengaman, baik di pos utama maupun di pos-pos lain dilakukan secara terjadwal dan dituangkan dalam mutasi. Tugas yang dilakukan oleh satuan pengaman Plaza Jambu 2 Bogor adalah melakukan pengamanan fisik, dengan melakukan kegiatan penjagaan yang diatur dalam 3 (tiga) shift, kegiatan patroli yang dilakukan baik pada saat jam operasional, maupun pada malam hari. Pelaksanaan patroli dilakukan dengan cara jalan kaki. Tugas lain yang diemban oleh satuan pengaman adalah melakukan bimbingan terhadap karyawan.
c. Represif
1) Tindakan administrasi
2) Tindakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
3) Tindakan hukum

BAB V
ANALISA DATA

1. Sistem keamanan
Pelaksanaan sistem keamanan yang dilakukan oleh Plaza Jambu 2 Bogor adalah:

a. Sistem keamanan oleh manusia
Pelaksanaan sistem keamanan oleh manusia yang dilakukan di Plaza Jambu 2 Bogor yang terdiri dari 74( tujuh puluh empat ) orang satpam, dan 28 ( dua puluh delapan ) orang bagian parkir, belum cukup secara kuantitas untuk menghadapi kemungkinan timbulnya ancaman kejahatan, bila dibanding dengan banyaknya karyawan, pelanggan yang datang dan kendaraan yang parkir.
Secara kualitas, walaupun telah mengikuti program pendidikan satpam namun masih diperlukan latihan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Pelatihan tentang etiket, penanganan complain, investigasi, interogasi, pelaporan, penanganan TKP yang diajarkan oleh security manager sudah baik dan berguna untuk membentuk satpam Plaza Jambu 2 Bogor agar dapat memberikan pelayanan dengan etika yang baik kepada setiap pelanggan.
Sistem keamanan yang dilakukan secara terbuka dan tertutup di Plaza Jambu 2 Bogor sudah baik dan dapat secara preventif mencegah bertemunya niat dan kesempatan sehingga tidak timbul kejahatan.
Sistem pembagian shift yang dilakukan belum memenuhi standart suatu regu jaga, yaitu adanya pembagian waktu jaga yang tidak sama antara shift I, II dan III. Sedangkan pembagian tugas yang dilaksanakan, cukup memadai, karena telah dapat mencakup aspek-aspek yang perlu diamankan di Plaza Jambu 2 Bogor yaitu pimpinan dan karyawan, proses kegiatan dan customer, dan Plaza Jambu 2 Bogor , beserta assetnya.

b. Sistem keamanan elektonik
Penggunaan komputer parkir yang mendata keluar masuk kendaraan juga penting dalam mengamankan kendaraan yang ada di Plaza Jambu 2 Bogor.
Penggunaan sensor magnetik yang ditempatkan pada kounter-kounter tertentu, akan dapat mencegah terjadinya pencurian.
c. Pengamanan umum
Pengamanan umum dilakukan dengan cara pemagaran kawasan Plaza Jambu 2 Bogor, penyediaan tempat parkir, penerangan dan pengawasan pintu keluar masuk Plaza Jambu 2 Bogor
Pemagaran kawasan Plaza Jambu 2 Bogor berdasarkan pedoman yang ada, walaupun sudah mengikuti aturan namun masih ada kekurangan yaitu masih adanya bagian pagar yang rusak dan memerlukan perbaikan.
Penyediaan sarana parkir yang teridiri dari sarana parkir tertutup untuk kendaraan roda empat dan roda dua dengan menggunakan karcis parkir yang terdata secara komputerisasi, telah memenuhi persyaratan. Namun pada hari-hari tertentu, seperti hari Minggu, sarana parkir yang ada terkadang tidak mampu menampung kendaraan yang akan parkir.
Penerangan lampu yang ada telah sesuai dengan pedoman, yaitu penerangan dengan menitik beratkan pada tempat-tempat yang dianggap rawan dan pada daerah-daerah yang penting, seperti bangunan, pintu keluar masuk dan pos-pos penjagaan.
Pengawasan yang dilakukan terhadap keluar masuk kendaraan dari dan ke dalam kawasan Plaza Jambu 2 Bogor khususnya di pintu-pintu, belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya petugas satpam di tempat-tempat tersebut dan tidak adanya pintu penghambat/palang/portal di pintu keluar.

2. Analisa Resiko
Berdasarkan data terjadinya kriminalitas dan ancaman yang ada,
Tingkat resiko yang dihadapi Plaza Jambu 2 Bogor untuk jenis ancaman yang ada,yaitu:
1) Ancaman Kebakaran.
2) Ancaman Kejahatan dengan kekerasan (Pencurian dengan kekerasan, penodongan, perampasan ).
3) Ancaman Kejahatan biasa (Pencurian, Pencurian dengan pemberatan, Penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyalahgunaan narkotik.).
4) Ancaman Kerusuhan.
5) Ancaman Unjuk Rasa.

BAB VI
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari seluruh materi yang telah diuraikan dari Bab I sampai dengan Bab VI, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Sistem Manajemen pengamanan Perusahaan yang dilaksanakan di Plaza Jambu 2 Bogor ,sudah memenuhi standar, dengan melakukan pembangunan sistem keamanan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana suatu sistem pengamanan yang baik. Hal ini terlihat dengan adanya satuan pengamanan yang didukung, komputer parkir, sensor magnetik , sarana parkir, penerangan, pagar, Namun masih terdapat kekurangan yaitu adanya bagian pagar yang rusak dan tidak adanya satpam pada pintu keluar masuk Plaza Jambu 2 Bogor sehingga pengamanan ditempat tersebut menjadi tidak baik,serta ketiadaan peralatan elektronik seperti CCTV
b. Perbandingan jumlah satuan pengaman yang ada di Plaza Jambu 2 Bogor yang berjumlah 74 personil, dibanding dengan karyawan, luas areal yang harus diawasi dan jumlah pengunjung yang datang ke Plaza Jambu 2 Bogor terlihat masih perlu adanya peningkatan kuantitas.

2. Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan sistem pengamanan perusahaan di Plaza Jambu 2 Bogor, maka disarankan:
a. Perlu dilakukan peningkatan kualitas satuan pengaman dengan memberi pelatihan secara rutin dengan melakukan koordinasi dengan polri.
b. Dalam penanganan setiap kejadian, apabila berupa tindak pidana, maka pihak satuan keamanan wajib menyerahkan penanganannya kepada pihak penyidik, yaitu polri.
c. Pelaksanaan penjagaan, khususnya pada pintu keluar dan masuk kendaraan, perlu dilaksanakan dengan menempatkan satpam pada tempat tersebut, untuk membantu petugas parkir.
d. Perlu diadakannya kamera CCTV pada setiap pintu keluar masuk kendaraan, agar memudahkan petugas keamanan untuk memeriksa keluar masuk orang dan kendaraan.
Pelaksanaan pencegahan kejahatan melalui rekayasa lingkungan fisik belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Hanya perumahan atau pertokoan menengah ke atas yang dapat menerapkan upaya ini itupun dengan biaya yang mahal karena menerapkan teknologi dan mengerahkan sumber daya manusia.
Padahal upaya pencegahan kejahatan berbasis desain lingkungan ini dapat pula diterapkan pada lingkungan pertokoan menengah kebawah maupun perkampungan. Oleh karena itu hal yang perlu dilakukan oleh kepolisian adalah meningkatkan pembinaan kamtibmas kepada masyarakat dengan cara-cara yang mudah, terjangkau dan teknologi sederhana.

Jakarta, 14 November 2006

Daftar Pustaka
Soekanto, Soerjono. 1983. Penegakan Hukum, Bandung : Bina Cipta
Echols, John M., dan Shadily, Hasan. 1981. Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia.
Kelana, Momo. 1994. Hukum Kepolisian, Cetakan Kelima, Jakarta : Grasindo.
—–. 2002. Memahami Undang-undang Kepolisian, UU No.2 Tahun 2002, Jakarta : PTIK Press.
Republik Indonesia. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Republik Indonesia. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Crawford, Adam. 2004. “Public Participation in Criminal Justice”, Criminal Justice Review 1999-2001. http://www.leeds.ac.uk/law/ccjs/homepage.htm. 27 Oktober 2004