RAMPOK, CURAS, DAN SENJATA API DALAM PENGAMANAN FASILITAS JASA KEUANGAN

ANTISIPASI CERDAS DALAM MENGHADAPI RAMPOK BERSENJATA

Rampok bersenjata api dan kekekerasan terhadap penyelengara jasa keuangan , toko emas , termasuk terhadap kendaraan jasa hantaran ATM dalam kurun waktu belakangan cukup sering terjadi, baik dengan latar belakang sebagai upaya jaringan teroris mencari dan mengumpulkan dana aksi maupun murni suatu pencurian dengan kekerasanoleh sindikat kriminal, terdapat juga beberapa korban jiwa yang harus melayang akibat aksi perampokan bersenjata api ini , belum lagi kerugian material yang harus ditanggung korban selain rasa ketakutan dan ancaman atas keamanan umum yang menggejala di tengah masyarakat, rasa aman menjadi mahal dan sulit , kini tergantikan serba khawatir serba takut dan terancam menjadi korban.
Catatan kepolisian maupun jejak pendapat masyarakat terkait kata kunci seperti : rasa aman, trend pencurian dengan kekerasan (curas) , pemolisian , maupun upaya penanggulangan rampok itu sendiri menjadi suatu perdebatan, manakala pihak kepolisian melalui upaya pemolisian dengan penerapan strategi reaktif dan atau proaktif , ternyata oleh sebagian masyarakat masih dianggap belum optimal mewujudkan rasa aman sebagai main duty police job.
Fenomena curas yang terjadi terhadap jasa layanan keuangan publik seperti Bank, Pegadaian, toko Emas dan hantaran ATM menurut data yang diperoleh dari Pusiknas Polri cukup tinggi, data-data ini juga ketika dibandingkan dengan tulisan dibeberapa media tentang rasa aman , menunjukkan korelasi bahwa rasa aman di tempat umum terutama pada fasilitas keuangan umum menjadi sedemikian mengkhawatirkan ketika fasilitas-fasilitas yang disebut diatas merupakan sasaran pelaku curas beraksi, yang tidak segan segan memuntahkan peluru dari senjata api yang digunakan ataupun setidaknya mengayunkan Golok dan Clurit yang dibawa dalam aksi.
Pemolisian sebagai strategi yang dilakukan oleh Polri seringkali berhadapan dengan adanya kenyataan adanya ketimpangan antara kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi Polri , berupa masalah klasik kekurangan personil untuk melakukan kegiatan patroli dan sambang, keterbatasan dukungan anggaran , peralatan maupun sistem dan methode yang diterapkan antara pemolisian reaktif yang berorientasi penanggulangan dengan pemolisian proaktif yang menitik beratkan kepada upaya pencegahan.
Mengatasi ketimpangan antara kemampuan pemolisian yang dilakuakn Polri dengan potensi pemolisian yang dapat dilakukan masyarakat secara langsung, melahirkan ide untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemolisian swakarsa, melalui sinergi dengan Polri agar secara efektif dan efisien dapat menanggulangi, mencegah dan menindak kejahatan secara dini di lingkungan masing-masing. Dengan melihat kepada konsep pengamanan, konsep pencegahan kejahatan dan strategi pemolisian, memberikan pertimbangan bahwa kejahatan dalam segala manifestasinya adalah merupakan suatu gejala yang “normal” dalam masyarakat yang majemuk, heterogen dan dinamis , ketika kejahatan lahir sebagai “pilihan rasional “ akibat adanya hubungan saling mempengaruhi anatar ketersediaan sasaran potensial mengundang kejahatan, adanya pelaku-pelaku dengan alasan dan motivasi melakukan kejahatan, serta ketiadaan pejaga yang mumpuni dan memadai dalam tugasnya, maka terdapat suatu pemikiran bahwa “kejahatan “bukan terjadi secara tiba –tiba dan “kejahatan “ sebenarnya dapat : dideteksi , ditunda, dialihkan, bahkan dihalau, asalkan tepat cara, tepat orang ,tepat alat terhadap korelasi 3 faktor sebelumnya.
Berpedoman kepada alur berfikir bahwa kejahatan merupakan pilihan rasional atas keberadaan beberapa faktor yang berkorelasi melahirkan kejahatan itu sendiri , pemikiran bagaimana cara, alat dan orang yang tepat untuk melakukan pengamanan swakarsa terhadap diri dan lingkungannya adalah dimulai dengan identifikasi terhadap: Pola korban : yang mendominasi dalam fenomena curas/ rampok bersenjata api dan dengan kekerasan adalah umumnya Toko emas, kantor Pegadaian, Bank dan Mobil hantaran ATM, dengan sasaran uang cash , dan perhiasan emas ;
Pola pelaku : umumnya dilakukan berkelompok, menggunakan senpi baik asli maupun rakitan termasuk senjata tajam, menggunakan lebih dari satu kendaraan , bisa sepeda motor maupun mobil dengan plat nomor yang umumnya palsu maupun kendaraan rental. Sebagian dari pelaku curas adalah merupakan bagian dari jaringan teroris di Indonesia, akan tetapi juga terdapat sebagian lagi adalah murni sebagai anggota sindikat kejahatan ;
Pola modus operandi : adalah cara dan kebiasaan sebagai pola umum yang dilakukan dalam aksi curas , seperti pola aksi yang cenderung dilakukan pada jam–jam tanggung : menjelang pelaksaan Sholat Jumat karena umumnya pegawai Bank dan Toko emas sedang persiapan ibadah, menjelang tutup toko di sore hari ketika fokus pikiran pegawai dan Satpam sedang lengah setelah sehartian bekerja, ataupun pada saat baru buka toko atau bank , pagi-pagi ketika baru sebagian pintu terbuka dan belum semua pegawai maupun Satpam hadir di lokasi.
Komparasi dari Pola : Korban , pelaku dan modus operandi yang telah diidentifikasi diatas dapat diatasi dengan berbagai strategi pemolisian swakarsa ,memang terdapat banyak sekali strategi pemolisian dalam khasanah Ilmu Kepolisian khususnya pada bidang manajemen security yang dipelajari secara mendalam di beberapa Universitas ternama di Indonesia, namun intisari dari belantara ilmu strategi pemolisian swakarsa adalah bagaimana suatu sistem manajemen keamanan mampu mendeteksi suatu ancaman agar tidak berkembang menjadi kejahatan , dapat menunda bahaya yang muncul kalaupun nanti berkembang menjadi kejahatan , mampu mengusahakan untuk mengalihkan sasaran dan pelaku kejahatan, dan termasuk yang paling paripurna adalah suatu sistem mampu menghalau kejahatan yang terjadi terhadap sasaran pengamanan yang terdiri dari : orang , kegiatan , sarana , prasarana dan informasi tertentu yang dianggap penting.
Berikut ini adalah beberapa pemikiran dan saran untuk mengantisipasi fenomena perampokan bersenjata api terhadap Bank, pegadaian dan mobil ATM yang marak terjadi silih berganti melalui pola pemolisian swakarsa yang dapat dilakukan dengan :
1. Ketika pemolisan swakarsa tidak dapat menghalangi atau mencegah motif seseorang menjadi pelaku curas terhadap Toko , Bank dan Pegadaian miliknya, adalah kewajiban pemilik / manajer perusahaan untuk melakukan upaya pencegahan kejahatan lewat suatu desain lingkungan atau bangunan, sewajarnya Toko Emas , Bank , dan Pegadaian membuat etalase kaca/ display yang diperkuat dengan lapisan film tahan pecah, maupun membuat etalase /display yang dilengkapi jeruji kawat , faktor estetika dapat disiasati dengan pemilihan motif dan bahan jeruji yang menarik termasuk memasang teralis tambahan tepat diatas etalase kaca/ display, sehingga sewaktu waktu terjadi perampokan , pelaku tidak mudah memecahkan kaca etalase ( terhalang jeruji halus didalam kaca ) maupun melompat kedalam ruangan, karena terhalang teralis diatas meja etalase/display barang perhiasan.
2. Faktor perlindungan dari lingkungan juga dapat dioptimalkan, caranya adalah : dengan merombak dinding depan bangunan yang masih tertutup atau gelap menjadi kaca tembus pandang, diharapkan lingkungan sekitar juga bisa melihat kedalam ruangan manakala terjadi sesuatu hal yang mencurigakan dapat segera memberikan bantuan. Akan lebih baik bilamana dinding depan juga dilapis teralis besi, termasuk menempatkan pintu dengan mekanisme yang hanya bisa dibuka dari dalam dengan kode khusus, bilamana pengunjung yang mencurigakan ( pake jaket , helm ataupun sebo ) ingin msuk kedalam toko maupun bank , Satpam dapat melakukan upaya pencegahan akses dengan tidak membukakan pintu dari dalam sebelum melepas jacket dan helmnya, demikian juga ketika pelaku bisa masuk kedalam bangunan , maka pelaku membutuhkan upaya ekstra supaya bisa keluar gedung, Handle pintu yang hanya bisa membuka dengan kode atau kunci tertentu seperti sidik jari, maupun pass card tersedia cukup banyak dipasaran peralatan keamanan tergantung budget dan mekanisme yang diinginkan.
3. Peralatan CCTV yang sering terpasang ternyata seringkali tidak memberikan manfaat pasca terjadinya perampokan adalah dikarenakan kekurangan teknis pemasangan yang tepat maupun metode pengamanan yang memadai, solusinya adalah dengan merancang ulang penempatan peralatan, yang diharapkan adalah CCTV mampu merekam wajah pelaku , bukan merekam perawakan atau topi pelaku, jadi CCTV harusnya terpasang pada posisi paling tepat untuk merekam wajah pelaku , paling ideal adalah dipasang setinggi orang dewasa, bukan pada langit –langit ruangan yang tinggi, demikian juga dengan ruang penyimpanan hard disc rekaman CCTV , sebaiknya disimpan dalam ruangan terkunci , tidak diruangan kepala kantor( basi dan sudah diketahui umum dilakukan ) , akan lebih baik lagi bila hard disc rekaman disimpan di tempat yang akan sulit dijangkau dalam waktu singkat dan cepat, terlindung cukup kuat ( kotak teralis ) dengan akses terbatas.
4. Pemikiran untuk memasang peralatan GPS locator ( penanda GPS ) yang makin hari ukurannya makin minimalis dengan harga bersaing adalah didasarkan pemikiran bahwa 24 jam pertama kejadian merupakan golden period , dimana umumnya pelaku curas tidak serta merta membagi hasil jarahannya , namun disimpan lebih dahulu dengan disembunyikan di suatu tempat rahasia, barulah ketika pemberitaan mulai mereda , hasil jarahan akan dibagi bagi. Menyisipkan GPS locator yang dimensinya ringkas dapat dilakukan terhadap barang-barang berharga seperti perhiasan emas , maupun berupa dummy ( replika emas batangan) termasuk kantung uang dan mobil hantaran ATM , gepokkan uang yang dirancang khusus juga dapat digunakan untuk menysisipkan GPS locator sebagai upaya pencegahan, ketika potensi sedemikian besar dan nilai asset yang diamankan juga sangat tinggi , keberadaan GPS locator yang cukup banyak , tidak hanya 1 unit saja , akan meningkatkan rasa aman perusahaan dan karyawan.
5. Keadaan emergency yang terjadi sering tidak diketahui oleh lingkungan, tidak semua korban perampokkan sempat dan berani berteriak minta tolong , apalagi melakukan perlawanan terhadap pelaku curas, penempatan panic button dalam wujud yang paling sederhana adalah berupa “bel sekolah” dengan tombol on-off dibawah meja kasir , dan lonceng / speaker berada diluar gedung, tentunya bentuk panic button dengan fitur-fitur lebih canggih dapat diadakan oleh manajer gedung atau perusahaan, bahkan kini tersedia dengan fitur langsung terkoneksi dengan kantor polisi maupun security setempat, tips tambahan adalah penempatan panic button tidak hanya satu titik dibawah kasir , namun perlu dipikirkan penempatan panic button cadangan di ruangan satpam , meja manajer maupun ruang pantry gedung.
6. Hantaran ATM dalam bentuk cash in transfer juga menyimpan cukup banyak peluang menjadi korban curas, mulai dari aksi yang dilakukan atau didalangi oleh karyawan dan pengawal itu sendiri , ditengah jalan dihentikan secara paksa ( modus pura-pura tabrakan ) atau saat mengisi ATM dimana penjaga dan karyawan lengah dengan situasi sekitar, obat yang mujarab bagi manager BUJP yang mendapatkan kontrak pengamanan maupun pemilik ATM adalah dengan membuat SOP pengantaran ATM secara ketat, contohnya dimulai dari awal pemberangkatan dengan mewajibkan crew yang berangkat untuk difoto bersama secara lengkap, maksudnya secara teknis untuk menyamakan database karyawan dan pengawal dengan jadwal kerja , termasuk memberikan efek psikologis pengawasan terhadap crew, akan lebih canggih adalah dengan menempatkan GPS pada kendaraan termsuk GPS locator pada kantung uang ATM yang dibawa,diikuti dengan penilaian terhadap standar kinerja, penampilan dan sikap karyawan dan pengawal baik internal dan outsourcing harus dinilai secara periodik, database biometri ( foto, sidik jari dan sinyalemen tubuh lain ) di update terus menerus termasuk melakukan screening latar belakang karyawan ( keluarga , alamat asli dan alamat sementara) bagaimanapun pencegahan adalah lebih baik dari penindakan.
7. Pada umumnya Toko Emas , Bank dan ATM berada dalam suatu kawasan perdagangan yang memiliki satuan pengaman sendiri , tidak ada salahnya manajer gedung mengusahakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan antara Satpam gedung dengan Satpam lingkungan , terlebih dengan satuan kepolisian setempat, yang terjadi saat ini adalah pihak kepolisian menggunakan HT dengan jenis frekuensi berbeda dengan yang digunakan Satpam kawasan, setidaknya bilamana antara Satpam gedung bekerja sama dengan Satpam kawasan maupun sesama Satpam disekitarnya lewat alkom seperti HT yang cukup terjangkau dan fleksibel dalam penggunaan, diharapkan mampu mendeteksi sekaligus menghalau kejahatan yang akan terjadi.
8. Upaya sederhana untuk memindahkan, menunda, bahkan menghalau upaya curas maupun kejahatan lainnya , dapat dilakukan dengan cara antara lain menempatkan tulisan ataupun stiker pada tempat strategis seperti kawasan : parkir, pintu masuk , didalam Toko, Pegadaian dan Bank berupa stiker tulisan bahwa adanya pengawasan menggunakan CCTV dan atau alat elektronik lainnya di area yang dimaksud, termasuk stiker atau papan petunjuk nomor telepon Polsek terdekat ( layanan kepolisian 110 ) , no telpon manajer keamanan/ satpam yang bertugas , maksudnya bila menemukan hal-hal yang mencurigakan maka pengunjung dapat langsung berkomunikasi dan memberitahu.
9. Apa yang harus dilakukan perampokan bersenjata api benar-benar terjadi dan pelaku telah masuk kedalam bangunan untuk beraksi ? adalah sangat bijaksana apabila atas pertimbangan kekuatan dan senjata yang dimiliki pelaku, adalah sangat membahayakan keselamatan jiwa karyawan dan Satpam, ketika nyali saja tidak cukup , dibutuhkan keahlian khusus dan peralatan memadai bila ingin melakukan perlawanan atau membekuk pelaku, yang paling bijak adalah melakukan perlawanan pasif dengan cerdas seperti menyalakan alarm / panic button sesegera mungkin , dan mempersiapkan diri untuk menghapal ciri-ciri fisik identitas pelaku termasuk kendaraan yang dipakai, cara menghapal ciri-ciri pelaku adalah dengan melihat bentuk wajah, bagaimana alisnya, bentuk telinga , mulut dan hidung, terutama bekas luka atau jerawat dan parut pada wajah, pakaian bisa saja berganti dalam sekejap apalagi bila pelaku menggunakan jacket dan penutup wajah ( helm dan sebo ), namun logat nada bicara , aksen dan gerak gerik pelaku, selain itu cara paling mudah mengukur ketinggian postur tubuh pelaku adalah dengan membandingkan saat tersangka berdiri dengan benda sekitarnya , misalnya setinggi gerendel jendela, atau noda pada dinding, mengumpulkan catatan ciri-ciri pelaku sebanyak dan sedetail mungkin akan sangat membantu dalam pengungkapan kasus nantinya.
10. Proses olah TKP secara benar dan teliti sangat berarti dalam upaya penmgungkapan kasus, peran karyawan , satpam dan manager sebagai saksi korban sangat penting artinya, benda –benda yang dipegang ( etalase, display atau benda yang sempat terpegang) pelaku agar ditunjukkan kepada petugas olah TKP, tanpa diotak atik oleh siapapun juga termasuk memandu petugas olah TKP agar dapat menemukan sidik jari milik pelaku, pasca kejadian sebelum petugas kepolisian tiba di TKP adalah lebih baik agar setiap informasi yang berhasil diingat oleh karyawan maupun satpam segera ditulis dalam secarik kertas , seperti info jumlah pelaku, ciri-ciri mencolok pelaku, pakaian, kendaraan dan info-info lain terkait , dalam masa golden period adalah sangat penting untuk mengidentifikasi pelaku agar pihak kepolisian dapat segera melakuakan upaya pengejaran dan penutupan jalan.
Sebagai sumbang saran dan berbagi ide-ide diatas hanya akan terlaksana dan memberikan daya guna apabila terdapat pemahaman dari kalangan karyawan , security dan manajer gedung terhadap konsep keamanan intu sendiri sebagai sebuah asset dan bukan sebagai beban, biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan security, pelatihan tenaga keamanan, konsultasi keamanan dengan menggandeng BUJP dalam suatu sistem manajemen keamanan secara paripurna, tidak akan sebanyak kerugian yang muncul akibat curas maupun kejahatan lain , selain korban material , adalah ancaman keselamatan nyawa manusia, karyawan dan pengunjung juga termasuk nama baik perusahaan dengan kredibilitas rawan dirampok, untuk itu jadikan upaya pencegahan kejahatan lewat peningkatan peran pemolisian swakarsa masyarakat sebagai upaya mewujudkan paradigma “keamanan” sebagai asset dalam dunia usaha dan bukan suatu beban yang harus dihindari.

LAPORAN DISKUSI KELOMPOK TENTANG OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ANTAR WARGA (DESA) GUNA MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DALAM RANGKA KAMDAGRI DALAM RAPIM POLRI 2013

LAPORAN DISKUSI KELOMPOK TENTANG OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ANTAR WARGA (DESA) GUNA MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DALAM RANGKA KAMDAGRI
DALAM RAPIM POLRI 2013

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Arus globalisasi yang terjadi saat ini membawa perubahan terhadap tatanan dunia. Dampaknya telah berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat internasional, regional dan nasional. Selain dampak positif globalisasi berupa kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi yang dapat diterima masyarakat, juga muncul dampak negatif yang tidak terhindarkan terkait perubahan budaya masyarakat yang cenderung bersifat konsumerisme, individualisme, anarkisme, dan lain-lain. Nilai-nilai kekeluargaan yang mencerminkan kebersamaan dan toleransi berubah drastis dengan munculnya konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal, dengan latar belakang tertentu.
Akhir-akhir ini di Indonesia marak terjadi konflik sosial. Konflik horizontal di tingkat pedesaan umumnya berlatar belakang isu SARA, sengketa lahan, tapal batas daerah dan dari adanya perbedaan nilai dan ideologi dimana setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup dan masalah – masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut disebabkan karena masing –masing pihak memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda, serta terlahir dalam cara hidup tertentu dimana masing – masing memiliki nilai yang memandu pikiran dan mengambil tindakan tertentu .
Keaneka ragaman suku, agama, ras dan kebudayaan Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberi kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi yang lain kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial,ekonomi, serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali. Disamping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang terbuka mengakibatkan semakin cepatnya dinamika sosial,termasuk faktor intervensi asing, dimana kondisi tersebut dapat memunculkan kerawanan konflik vertikal maupun horisontal. Konflik yang terjadi selama ini tentunya dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologi sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum yang menjadi cita – cita bangsa. Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas mulai dari konflik kecil atau perorangan, konflik antar keluarga, sampai dengan konflik antar kampung / desa dan bahkan sampai konflik komunal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial. Konflik massal seperti perkelahian antar warga (desa) tidak terjadi serta merta, melainkan diawali dengan adanya benih-benih yang mengendap di dalam individu, yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak menjadi konflik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik. Oleh karenanya dalam rangka penanggulangan konflik, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah penting adalah faktor-faktor yang dapat menjadi sumber timbulnya konflik.
Indonesia merupakan wilayah yang cukup strategis dan kompleks dari sisi keberagaman budaya, etnis dan sumber daya manusianya. Tentunya dapat muncul beberapa -gesekan sosial yang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunan di Indonesia. Gesekan sosial tersebut dapat menjadi konflik antar warga baik bersifat sporadis maupun potensial dalam satu titik yang dapat berujung pada tawuran antar warga (desa). Hal ini perlu dikelola secara konseptual untuk antisipasi secara dini. Menyikapi hal tersebut, Polri tentunya harus memiliki konsep penanganan konflik dengan membangun interaksi sosial baik dengan masyarakat maupun instansi pemerintah agar masing-masing pihak dapt memahami akan kebutuhan rasa aman bagi setiap warganya dan memunculkan ide-ide positif yang dituangkan dalam kegiatan secara bersama-sama. Khusus terkait penanggulangan maraknya konflik sosial tentunya lebih dikedepankan tahap penghentian konflik sosial dan pemulihan konflik sosial. Selanjutnya dengan terwujudnya sinergitas antara Polri dengan unsur pemerintahan daerah dan TNI serta masyarakat diharapkan dapat mengeliminir setiap sumber konflik antar warga sehingga tidak menjadi sebuah ketegangan sosial yang berakibat terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Tujuan
Adapun tujuan dari diskusi kelompok IV ini adalah untuk merumuskan suatu produk tentang penanggulangan konflik sosial antar warga

3. Pemapar dan Materi
Brigjen Pol Drs. Dewa Parsana, MSi dengan paparan “optimalisasi penanganan konflik sosial antar warga (desa) guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dalam rangka kamdagri”.

4. Susunan Acara
a. Paparan oleh Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Drs. Dewa Parsana, Msi.
b. Tanya jawab
c. Penyusunan dan pembuatan produk

BAB II
PELAKSANAAN
1. Tema Diskusi
Optimalisasi Penanganan Konflik Sosial Antar Warga (desa) Guna Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif dalam rangka Kamdagri

2. Waktu dan Tempat
Waktu pelaksanaan : Kamis tanggal 31Januari 2012
Tempat pelaksanaan : Auditorium STIK-PTIK

3. Pembukaan oleh Moderator oleh Irjen Pol Drs. Tubagus Anis

4. Paparan oleh Kapolda Sulawesi Tengah Brigejen Pol Drs. Dewa Parsana, Msi.
Potensi konflik yaitu Poleksosbudkam, SARA, batas wilayah, dan sumber daya alam. Identifikasi permasalahan yang berpotensi memunculkan gangguan kamtibmas di Sulawesi tengah didominasi masalah terkait terorisme, perkelahian antar warga dan konflik yang bernuansa politik dan pemilukada. Faktor yang menjadi potensi gangguan penyebab konflik antar warga di Sulawesi Tengah diantaranya peran stake holder saat ini antara lain :
a.pemda :
1) kurangnya komunikasi pemda dengan masyarakat.
2) kurang optimalnya peran perangkat desa.
3) terbatasnya penyuluhan dan pelatihan keterampilan di desa.
4) kurangnya sinkronisasi dan sinergitas program – program pembangunan desa lintas skpd dan instansi terkait.
5) lemahnya penyaluran, birokrasi yang rumit dan kurangnya pengawasan terhadap program bantuan sosial kemasyarakatan yang tepat sasaran.
b. Legislatif/ DPRD :
1) Jarangnya kehadiran anggota dewan untuk turun ke desa dapilnya.
2) Kurang menampung dan memperjuangkan aspirasi warga desanya kepada pihak pemda.
c. polisi :
1) belum mampu mewujudkan program 1 bhabinkamtibmas untuk 1 desa.
2) kualitas anggota bhabinkamtibmas belum maksimal.
3) kurangnya sensitifitas anggota terhadap lingkungannya.
Langkah – langkah yang harus diambil dalam rangka penanganan konflik antar warga.
a. pencegahan.
target : konflik tidak terjadi/ meluas.
 inventarisir akar masalah + provokatornya.
 deteksi potensi konflik / motif.
 patroli dialogis (himbauan, arahan / penyuluhan).
 penggalangan (giat intelijen dan polmas).
 sudah bersinergi dgn komponen terkait.
 penempatan pos-pos taktis pada daerah rawan konflik.
 tiada hari tanpa ops pekat.
 razia dum-dum, panah, busur, sajam dan benda berbahaya lainnya.
 menyebarkan no hp kapolda sampai dengan tingkat bhabinkamtibmas.
b. Penghentian
target : konflik segera dapat di redam.
 Melakukan penyekatan dan isolasi terhadap kedua belah pihak yang bertikai.
 Penangkapan dilakukan bila situasi kondisi memungkinkan.
 Melakukan proses hukum secara tegas, humanis, legal-ligitimate sampai tuntas.
 Sudah bersinergi dgn komponen terkait.
c. pemulihan pasca konflik.
target : aktivitas masyarakat normal.
 bersama pemda dan stakeholder lainnya mempertemukan keduabelah pihak yang bertikai dan membuat nota kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah dan menyelesaikan konflik secara musyawarah dan hukum.
 memperbaiki sarpras yang rusak akibat konflik.
 memberikan pengobatan gratis kepada korban jiwa yang menderita luka ringan / berat.
giat rehabilitasi.
Langkah taktis merupakan terobosan kreatif (creative breakthrough)
a. Buku forum bankamdes : dlm rangka pencegahan konflik sosial.
b. Buku pedoman perilaku humanis. Dalam rangka penjabaran perkap, protap dan tindakan tegas di lapangan.
c. Buku pedoman kemitraan dengan civitas akademika : dalam rangka kat mitra dgn akademika.
d. Buku pedoman merebut hati masyarakat.
e. Buku pedoman merebut hati organisasi masyarakat.
f. Maklumat kapolda sulteng : tegas, humanis, legal-ligitimate.
g. Buku sinkronisasi kebijakan dan sinergitas peran dalam rangka kontra radikalisme dan de-radikalisasi.
h. Buku sadar dan peduli sulawesi tengah melalui catur harmoni.
i. Pembangunan palu art center.
j. Monumen perdamaian dan pariwisata nosarara nosabatutu.

BAB III
TANGGAPAN PESERTA DISKUSI

MODERATOR: IRJEN POL DRS. TUBAGUS ANIS
PEMAPAR: 30 MNT (KAPOLDA SULTENG)
SEKERTARIS: KAPOLDA NTB

JALANNYA PAPARAN:
1. PAPARAN OLEH PEMAPAR
a. Sebagaimana hasil diskusi tadi malam dan menggunakan slide yang telah dibuat semalam maka fokus penulisan adalah konflik antar warga (horisontal)
b. Kesan yang terjadi di lapangan adalah polisi seakan sendiri dalam menanggulangi konflik sosial. Polisi belum sinergi dengan stakeholder lainnya (sinergi polisional).

2. SESI DISKUSI DAN TANYA JAWAB
a. BRIGJEN SAHRUL MAMA (wakapolda Sulsel)
i. Judulnya optimalisasi pencegahan, identifikasi masalah, maupun langkah-langkah yang diambil.
ii. Tidak sinkron, bila optimalisasi yang diambil berarti yang harus menjadi fokus adalah faktor manajerialnya (subyek pelaksananya). Akan tetapi, dalam paparan ini justru dibahas tentang berbagai permasalahannya.

b. JEND (berjaket hitam baris II)
i. Masukan agar para Kepala Desa tersebut dipilih atas dasar kemampuannya sehingga yang harus diperhatikan oleh Kepolisian adalah pengawasan maupun pengamanan terhadap proses pemilihan Kepala Desa.

c. BRIGJEN MUKTIONO
i. Masukan dari beliauperlunya pelibatan media dalam turut menciptakan kondisi yang kondusif
ii. Mengubah mind set masyarakat yang akrab dengan kekerasan (konflik), dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti seminar, sarasehan, dll. Serta, perubahan mind set anggota Kepolisian.
iii. Konflik adalah masalah yang wajar karena perubahan sosial yang ada. akan tetapi yang harus dilakukan adalah pengawasan sehingga konflik tidak berkembang menjadi kekerasan.
iv. Penanaman nilai-nilai anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d. IRJEN M AMIN SALEH
i. Pembahasan kali ini menarik karena judul yang dipilih adalah optimalisasi, sehingga output yang dihasilkan tentunya merupakan suatu peningkatan kemampuan.
ii. Masukan dari beliau adalah perlunya tahapan waktu dalam implementasi program optimalisasi.

e. BRIGJEN SYAFRIZAL
i. Pengertian konflik sosial berdasarkan UU PKS tidak sama dengan pengertian konflik sosial yang dipahami secara awam.
ii. Penyelesaian ADR dengan restorative justice
iii. ADR juga dapat dilakukan restorative justice

3. TANGGAPAN DARI PEMAPAR
a. Penyampaian terima kasih atas berbagai masukan dan akan dirumuskan kembali kepada naskah yang lebih baik.

4. TANGGAPAN DARI STAF AHLI KAPOLRI
a. Prof Sarlito
i. Kepolisian saat ini sudah sangat maju, sudah ada pergeseran prioritas pendekatan Kepolisian yang dulunya pada represif kini sudah pada pre-emtif.
ii. Penyelesaian terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kepolisian harus dilaksanakan secara tuntas.
iii. Yang utama adalah pemanfaatan berbagai instansi yang telah ada, khususnya adalah anggota Polri berpangkat bintara yang jumlahnya mayoritas. Mereka perlu untuk ditingkatkan kemampuannya.
b. Prof Ronny
i. Koreksi atas penggunaan pasal 170 KUHP yang sering digunakan dalam penanganan konflik sosial. Pidana kita tidak mempunyai konsep pertanggungjawaban kolektif. Padahal, dalam konflik tersebut yang terjadi adalah perilaku kolektif.
ii. Tawuran antar pelajar juga perlu untuk menjadi perhatian karena eskalasi kejadiannya cukup tinggi. Dan, merupakan juga bentuk konflik yang terjadi antar warga (yg dalam hal ini adalah warga pelajar).

5. PAPARAN OLEH SEKERTARIS (KAPOLDA NTB)
a. Pada intinya yang disampaikan adalah sesuai dengan hasil notulensi dan disampaikan secara umum.

BAB IV
KESIMPULAN

Diskusi kelompok IV yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 di Auditorium STIK-PTIK dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Diskusi ini bertujuan untuk membuat produk perumusan dengan judul “Penanggulangan Konflik Sosial Antarwarga”.
2. Penanggulangan konflik meliputi tindakan pada ruang lingkup pencegahan, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik, dengan lebih mengutamakan pencegahan yang dilakukan dengan pendekatan preemtif dan preventif.
3. Langkah pencegahan dan pemulihan yang diambil dengan membangun sinergitas antara pihak terkait.
4. Penanggulangan konflik sosial merupakan tanggung jawab bersama sehingga diperlukan kerjasama dengan didasari kesadaran atas peran masing-masing.

Kejahatan Jalanan dan Premanisme Latar belakang dan Penanggulangannya Oleh: Prof. Dr. Sarlito Wirawan S.

Kejahatan Jalanan dan Premanisme
Latar belakang dan Penanggulangannya
Oleh: Prof. Dr. Sarlito Wirawan S.

Kejahatan jalanan (street crime) dan premanisme adalah kejahatan-kejahatan tingkat akar rumput yang benar-benar meresahkan rakyat kecil. Jauh lebih meresahkan ketimbang kasus Nazarudiin atau Chandra Hamzah yang saat ini banyak dibicarakan di media massa. Akan tetapi media massa tidak terlalu tertarik untuk membahas kejahatan jalanan, karena dianggap sebagai masalah kecil yang tidak menarik untuk diberitakan di media (kecuali mungkin harian seperti Pos Kota).
Di sisi lain, kejahatan-kejahatan besar seperti kasus sodomi dan mutilasi anak-anak oleh pelaku Robot Gedek dan Baiquini (Babeh) terjadi di jalanan dan korbannya adalah anak-anak jalanan. Aksi-aksi Kapak Merah, perampokan dengan berpura-pura menunjukkan ban rusak (sasarannya wanita yang menyetir sendiri), sweeping FPI, pencurian kendaraan bermotor sampai tawuran antar geng (rebutan lahan parkir), antar kampong, dan antar sekolah terjadi hampir setiap hari dengan mengambil jalanan sebagai arenanya.
Pasalnya, jalanan adalah arena publik, dimana berbagai kepentingan tertumpah menjadi satu, bertemu, bersatu dan membaur, dan tidak ada aturan yang jelas di sana. Aturan lalu lintas yang sudah jelas pun dilanggar (parkir di tempat terlarang, naik motor melawan arus, berkendara motor di atas kaki lima, atau justru berdagang (statis) di atas kaki Lima. Polisi yang harusnya mengatur, menertibkan situasi di jalan raya tidak selalu berada di sana, dan kalaupun ada maka dia kewalahan mengatur situasi.
Mengapa arena publik jadi sasaran? Selain karena di sana tidak ada yang mengatur, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri, juga karena terlalu banyaknya penduduk. Sebagian dari penduduk kota metropolitan tidak akan keluar ke jalanan kalau ada tempat lain yang lebih menyenangkan. Karena rumah yang sempit dan sumpek, tidak ada hiburan, maka mereka nongkrong di pinggir jalan. Sebagian hanya sekedar kong-kouw saja, sebagian yang lain bekerja, mencari nafkah dan seterusnya, termasuk terlibat kriminal.
Jadi faktor pertama dari kejahatan jalanan adalah faktor demografis. Di kota-kota besar yang penduduknya jarang (seperti Melbourne), hampir tidak kita temui orang menumpuk di jalanan dalam jumlah besar, kecuali ada acara tertentu, misalnya festival. Yang kedua adalah faktor pengangguran dan kemiskinan. Yang nongkrong berlama-lama di jalanan sudah pasti bukan orang-orang yang sibuk bekerja termasuk supir taksi, kurir paket, salesman atau agen asuransi yang pekerjaannya setiap hari memang menelusuri jalan, melainkan orang-orang yang tidak bekerja, atau tidak mau bekerja. Yang meramaikan jalanan adalah anak-anak Balita, ABG, Remaja, dewasa, sampai tua. Yang miskin, cacat, sampai berpakaian perlente, semuanya dengan tujuannya masing-masing.
Sebagaimana di setiap kesempatan, keramaian jalanan juga dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang ingin mengambil keuntungan. Pencopet, pemeras, tukang palak, pengamen, dsb. semua mencari kesempatan dengan caranya masing-masing. Sebagian terorganisasi, misalnya pengemis, pencopet, tukang parkir, sebagian bahkan terlibat dalam organisasi Mafia internasional (misalnya: jaringan Narkoba), tetapi sebagian yang lain bekerja secara perorangan.
Mereka yang melakukan kejahatan perorangan dampaknya kecil pada masyarakat (kalau tertangkap mereka bisa habis dipukuli masyarakat). Tetapi kejahatan-kejahatan terorgansasi bisa sangat meresahkan masyarakat. Tawuran antar sekolah, misalnya, adalah salah satu bentuk kejahatan terorganisasi yang mengganggu masyarakat secara kronis. Preman-preman berjubah organisasi agama Islam, juga meresahkan karena mereka sering melakukan sweeping, khususnya pada pihak-pihak yang kurang setoran pada mereka. Hal ini diperkuat oleh faktor ketiga, yaitu adanya identitas kelompok mereka yang kuat (ingroup feeling). Dengan adanya perasaan identitas kelompok yang kuat itu, maka rasa persaingan antar kelompok bisa sangat kental dan permusuhan/tawuran jalanan bisa berlangsung bertahun-tahun.
Tetapi faktor yang paling utama (faktor keempat), sebetulnya adalah lemahnya control sosial dari pihak aparat. NYPD (New York Polce Department) yang sudah sangat canggihpun, termasuk dalam hal anggaran, masih tidak bisa mengatasi sepenuhnya kejahatan di kota New York. Apalagi Polda Metro yang dananya memang serba terbatas.
Untuk mengatasi hal itu, di beberapa kota di dunia ini, diadakan polisi sukarela. Di Malaysia sejumlah orang sipil (biasa diapanggil: Rela), membantu PDRM (Polis Di Raja Malaysia), untuk menangkapi warga Negara Indonesia yang berkeliaran di Malaysia tanpa surat-surat keterangan dan ditengarai sebagai sumber kejahatan. Di Indonesia sudah lama di kenal Siskamling (Sistem keamanan Lingkungan), tetapi tidak terlalu berjalan, khususnya di kota-kota besar, karena suasana keakraban/kekeluargaan sudah tidak ada lagi di kota seperti Jakarta.
Walaupun begitu, cara paling jitu untuk mengurangi kejahatan jalanan adalah dengan mencegah urbanisasi. Kita tahu bahwa masalah pokoknya adalah kepadatan penduduk, maka dengan mencegah urbanisasi, kita bisa mengurangi kemungkinan berkembangnya kejahatan jalanan. Namun mengurangi urbanisasi tidak cukup dengan mencegah orangluar Jakarta masuk ke Jakarta (razia KTP, misalnya), namun harus dengan pendekatan yang jauh lebih komprehensif, yaitu misalnya dengan mengadakan lapangan kerja di daerah-daerah asal. Sehingga penduduk tidak perlu bermigrasi ke kota besar. Namun pendekatan-pendekatan komprehensif seperti ini belum bisa terlaksana di Indonesia. Cara kerja pemerintah dan pemerintah daerah kita masuh disertai dengan ego-sektoral yang tingggi, sehingga kurang perduli pada strategi pembangunan yang menyeluruh. Ketika sudah menjadi masalah di jalanan, barulah Polisi, Satpol PP dan aparat keamanan lainnya dikerahkan untuk menanggulangi, yang hasilnya pasti jauh dari efektif.

ANALISA PSIKOLOGI SOSIAL DALAM KASUS ” PENGEROYOKAN HINGGA TEWAS TERHADAP 2 (DUA) ORANG ANGGOTA POLRES KUNINGAN ”

ANALISA PSIKOLOGI SOSIAL DALAM KASUS
” PENGEROYOKAN HINGGA TEWAS
TERHADAP
2 (DUA) ORANG ANGGOTA POLRES KUNINGAN ”

I. URAIAN KASUS
Pada hari senin tanggal 26 agustus 2002 terjadi pengeroyokan terhadap 2 (dua) anggota Polres Kuningan berpangkat Bripda, masing-masing Asep Irawan (24) dan Mayan Radiana (24) tewas dikeroyok massa. Salah seorang diantaranya sempat dibakar hingga hampir gosong. Peristiwa tragis ini terjadi di Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Majalengka Jawa Barat.
Almarhum Bripda Asep adalah penduduk Desa Pangkalan, Kecamatan Ciawigebang, Kuningan, yang bertugas di Satuan Lalu Lintas. Sedangkan Bripda Mayan adalah anggota Provost, penduduk Padalarang Kab. Bandung, sekujur tubuh Bripda Mayan, nyaris gosong.
Kedua petugas yang tengah berpakaian preman itu, dikeroyok setelah sebelumnya dituding hendak merampok sepeda motor oleh tersangka pencuri sepeda motor yang tengah dikejar kedua petugas naas tersebut.
Pengeroyokan yang berlangsung di wilayah hukum Polres Majalengka antara pukul 16.00 – 17.00 WIB. Insiden itu bermula ketika kedua polisi tersebut tengah mengejar sepeda motor yang dikendarai PLG, warga Desa Sindangpanji. PLG diduga sebagai pencuri sepeda motor. PLG dikejar dari wilayah Kuningan sampai Sindangpanji, Majalengka.
Di luar perkiraan ke dua polisi naas tersebut, lanjutnya, ternyata PLG lebih dulu tiba di Sindangpanji. Dia langsung menyebar informasi bahwa dirinya sedang dikejar-kejar pencuri sepeda motor. Sehingga begitu melihat kedua petugas berpakaian preman yang berboncengan sepeda motor itu tiba di wilayah perbatasan desanya, puluhan hingga ratusan masa langsung mencegatnya. Dan tanpa banyak basa basi lagi, mereka langsung mengeroyok keduanya hingga babak belur dan jatuh tak berdaya.
Ratusan masa yang sudah terprovokasi itu, bahkan terus beramai-ramai memukulinya dengan batu, potogan kayu dan bambu hingga kedua petugas itu tewas. Selain itu, aksi pembantaian masa juga diwarnai pembakaran terhadap korban Bripda Mayan. Aksi pembantaian sadis tersebut baru berakhir setelah pihak kepolisian dari Polres Majalengka dan Polres Kuningan menerjunkan puluhan petugasnya ke lokasi kejadian. Dari lokasi itu, polisi langsung menyeret 150 warga Desa Sindangpanji ke Mapolres Majalengka untuk dimintai keteranganya .
Polres Majalengka sudah menangkap dan mengamankan 150 orang penduduk Desa Sindangpanji. Delapan orang diantaranya termasuk PLG yang diduga sebagai pelaku utama pembantaian itu, tertangkap.
Kedua jenazah sempat divisum di rumah sakit Majalengka dan Selasa dinihari disemayamkan di Mapolres Kuningan. Selasa pagi sekira pukul 09.00 WIB kemarin, kedua jenazah telah diantarkan pihak Polres Kuningan untuk dikebumikan di alamatnya masing-masing. Pengantaran jenazah kedua polisi itu, didahului upacara pelepasan jenazah dipimpin Kapolres Kuningan AKBP Drs. Adios Salova.
Sejumlah warga Desa Sindangpanji yang kebetulan tengah berada di lokasi bekas kejadian, umumnya mengaku hanya mengetahui kejadiannya saja. Namun mereka menyatakan tidak mengetahui persis pemicu maupun asal-usul masa pengeroyoknya.
Ada yang menduga aksi pengeroyokan itu dipicu pula oleh kekesalan warga karena di jalan raya provinsi antara Cipasung Kuningan hingga Sindangpanji Cikijing, akhir-akhir ini sering terjadi aksi perampasan sepeda motor. Menurut informasi yang ter dengar, pada bulan-bulan tersebut, di jalur antara Cipasung-Sindangpanji sudah beberapa kali terjadi aksi perampasan sepeda motor. Bahkan diantaranya pernah terjadi di siang bolong, kata seorang warga yang enggan menyebutkan namanya.
Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Sudirman Ail, SH, MBA di Mapolda menyesalkan aksi main hakim sendiri oleh masyarakat itu. Menurut Kapolda, cara-cara penghakiman seperti itu seharusnya jangan dibiarkan terjadi karena tidak akan menyelesaikan masalah. Menjelaskan soal awal mula kejadian itu, Kapolda menduga karena dua aparatnya kurang betul dalam menerapkan taktik dan teknik penangkapan terhadap pihak yang dicurigainya. Akibatnya, mereka diteriaki oleh massa.
II. ANALISA KASUS DAN PEMBAHASAN PSIKOLOGI
Dari kasus yang telah kami paparkan diatas, akan kami ‘analisa’ dengan menggunakan beberapa teori Psikologi sebagai acuan dalam membahas dan menjawab permasalahan yang terjadi tersebut.
Adapun teori-teori yang kami gunakan untuk membahas permasalah yang telah kami sampaikan diatas adalah sebagai berikut :
a. Teori AGRESI (Myers-1996): “Perbuatan agresif adalah perilaku fisik atau lisan yang disengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain”
Secara sepintas setiap perilaku yang merugikan atau menimbulkan korban pada pihak orang lain dapat disebut sebagai perilaku agresif.
Termasuk juga yang dapat kita lihat pada permasalahan diatas, dimana perilaku penduduk/massa dari Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing kabupaten Majalengka yang yang melakukan pengeroyokan hingga menewaskan 2 (dua) orang anggota Polres Kuningan Jawa Barat tersebut diatas.
Demikian pula pada awal mula kejadian yaitu pada saat pengeroyokan yang dilakukan dimana PLG yang langsung menyebar informasi bahwa dirinya sedang dikejar-kejar pencuri sepeda motor. Sehingga begitu melihat kedua petugas berpakaian preman yang berboncengan sepeda motor itu tiba di wilayah perbatasan desanya, puluhan hingga ratusan masa langsung mencegatnya. Dan tanpa banyak basa basi lagi, mereka langsung mengeroyok keduanya hingga babak belur dan jatuh tak berdaya , termasuk juga dalam perbuatan agresi.
Secara umum, Myers (1996) membagi agresi dalam 2 (dua) jenis yaitu :
– Agresi rasa benci atau Agresi Emosi (Hostile Aggression)
Jenis agresi yang pertama (Hostile Aggression) ini merupakan ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi, perilaku agresi ini adalah tujuan dari agresi itu sendiri. Jadi, agresi sebagai agresi itu sendiri. Sering disebut juga agresi jenis panas.
Akibat dari jenis agresi ini tidak dipikirkan oleh pelaku dan pelaku memang tidak peduli jika perbuatannya lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat yang didapat, dan

– Agresi sebagai sarana untuk mencapai tujuan (Instumental Aggression)
Perbuatan yang dilakukan oleh penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka tersebut dapat dikategorikan kedalam jenis agresi yang pertama yaitu Agresi Rasa Benci atau Agresi Emosi (Hostile Aggression) yang semata-mata dilakukan untuk melampiaskan emosi terhadap 2 (dua) orang anggota Polres Kuningan tersebut karena mendapat informasi dar PLG yang menurutnya sedang dikejar-kejar oleh 2 (dua) orang pencuri kendaraan bermotor, Penduduk Desa Sindang Panji tidak memikirkan akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara beramai-ramai tersebut (agresi-nya) terhadap 2 (dua) orang anggota Polres Kuningan yang menggunakan pakaian preman tersebut, dan para penduduk Desa Sindang Panji tersebut memang tidak peduli jika perbuatannya (penganiayaan secara beramai-ramai) akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak daripada manfaat yang didapat oleh mereka, dalam hal ini tuntutan dilakukannya terhadap pelaku.

b. Teori Lingkungan yaitu Teori Frustrasi-Agresi Baru (Berkowitz, 1978-1989 dan Berkowitz & Le Page, 1967). 
“ Jika suatu hambatan terhadap pencapaian suatu tujuan tidak dapat dimengerti alasannya maka akan timbullah Frustasi, yang akan membuat seseorang menjadi agresif ”.
Pada contoh kasus diatas, timbulnya rasa frustasi dari penduduk Desa Sindang Panji kec.Cikijing kab. Majalengka Jawa Barat karena sudah terlalu seringnya terjadi pencurian (pencurian kendaraan bermotor, pencurian hewan dan pencurian dengan kekerasan, pembobolan rumah kosong) pada bulan bulan terakhir sebelum kejadian pengeroyokan diatas
Sehingga karena ketidakmengertian tanpa alasan dan penjelasan yang tepat pada mereka itulah yang dapat memicu perilaku agresif dari para penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat.

Berkowitz mengatakan bahwa “frustrasi menimbulkan kemarahan dan emosi marah, hal inilah yang dapat memicu agresi. Marah itu sendiri baru timbul jika sumber frustasi dinilai mempunyai alternatif perilaku lain dari pada perilaku yang menimbulkan frustrasi itu”.
“Agresi beremosi benci tidak terjadi begitu saja (tiba-tiba), kemarahan memerlukan pancingan (cue) tertentu untuk dapat menjadi perilaku agresi yang nyata” (Berkowitz & Le Page, 1967).

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Myers pada teorinya tentang Agresi rasa benci atau Agresi Emosi (Hostile Aggression), maka hal itupun berlaku pula pada teori Berkowitz dan Le Page, bahwa frustasi yang menimbulkan kemarahan dan emosi dari para penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat dapat menimbulkan/memicu agresi. Apalagi jika ditambah dengan informasi dar PLG yang menurutnya sedang dikejar-kejar oleh 2 (dua) orang pencuri kendaraan bermotor
Jadi agresi beremosi rasa benci dari para penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat tidak dilakukan tiba-tiba saja, tetapi ada pancingan tertentu PLG yang menginformasikan bahwa dirinya dikejar kejar pelaku pencurian kendaraan bermotor secara nyata melakukan perbuatan/perilaku agresinya.

c. Teori Pengaruh Kelompok (Staub-1996). 
“ Pengaruh Kelompok terhadap Perilaku Agresif, antara lain akan dapat menurunkan hambatan dari kendali moral.”
Selain karena faktor ikut terpengaruh, juga karena ada perancuan tanggung jawab (tidak merasa ikut bertanggung jawab karena dikerjakan beramai-ramai), ada desakan kelompok dan identitas kelompok (kalau tidak ikut akan dianggap bukan anggota kelompok) dan ada ‘deindividuasi’ (identitas sebagai individu tidak akan dikenal).

Bila dilihat dari sisi penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat yang melakukan penganiayaan secara beramai-ramai terhadap para korban yaitu Bripda Asep Irawan (24) dan Bripda Mayan Radiana (24) yang menyebabkan hingga tewasnya 2 (dua) orang anggota Polres Kuningan tersebut, maka dapat kita katakan bahwa kelompok mempunyai pengaruh terhadap perilaku agresif.
Ketika salah satu orang saja dari penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat melakukan pengeroyokan terhadap , Bripda Asep Irawan (24) dan Bripda Mayan Radiana (24) maka penduduk lainnya (massa) yang tadinya ragu-ragu/tidak mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan akan terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan para pelaku pencurian dengan kekerasan ( yang pada bulan – bulan terakhir sering terjadi di majalengka terhadap para korbannya ) bahkan mungkin dapat lebih kejam lagi dari perbuatan awal yang disaksikannya.

Disamping faktor ikut terpengaruh, penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat juga menganggap tidak ada yang bertanggung jawab/kerancuan tanggung jawab dalam penganiayaan secara beramai-ramai/pengeroyokan tersebut (tidak merasa ikut bertanggung jawab karena dikerjakan beramai-ramai). Juga karena adanya desakan dari para penduduk yang lain (kelompok) untuk ikut melakukan perbuatan itu, dan juga karena adanya identitas kelompok sehingga jika tidak melakukan penganiayaan secara-beramai-ramai akan dianggap bukan sebagai bagian dari penduduk . Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat

Selain itu, adanya de-individuasi yang menyebabkan pemikiran dari masyarakat Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat beranggapan bahwa identitas individunya tidak akan dikenal oleh orang lain karena perbuatan yang mereka lakukan secara beramai-ramai.
De-individuasi adalah keadaan hilangnya kesadaran akan diri sendiri (self awareness) dan pengertian evaluatif terhadap diri sendiri (evaluation apprehension) dalam situasi kelompok yang memungkinkan anonimitas dan mengalihkan (menjauhkan) perhatian dari individu (Festinger, Pepitone & Newcomb – 1952).

d. Teori Keterpaduan Kelompok / Group Cohesiveness (Gustave Le Bon-1975). 
Menurut Gustave Le Bon, psikologi massa berbeda sekali dengan psikologi individual.
Massa (crowd) mempunyai pikiran-pikiran, gagasan-gagasan dan kehendak sendiri yang tidak sama dengan yang ada pada pribadi. Massa mempunyai jiwa yang tidak sama dengan jiwa pribadi.
Jadi Le Bon berpendapat bahwa jiwa kelompok adalah irasional, impulsif, agresif, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan khayalan, serta seolah berada dibawah pengaruh hipnotis.
Jika teori ini dikaitkan dengan permasalahan diatas, maka ;

Pada saat sebelum terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh massa dari Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat, masyarakat tersebut belum dipengaruhi oleh Psikologi massa, mereka dalam jiwa pribadinya sebagai individual dengan tetap menjalankan aktifitas sehari-hari mereka, namun dengan adanya informasi dari PLG bahwa adanya pelaku pencurian kendaraan bermotor yang dianggap telah mengganggu tatanan keamanan dan ketertiban di , Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat terlebih dengan PLG (yang menurut dirinya adalah calon korban kejahatan) adalah warga Sindang Panji, maka perbuatan tersebut memberikan aksi dari warga Desa Lubuk Ruso yang melakukan perbuatan secara massal yang irasional, implusif, agresi, dengan tidak dapat membedakan antara kenyataan dan khayalan, hal ini ditunjukkan dengan perbuatan secara massal mengeroyok 2 (dua) orang anggota Polres Kuningan tersebut dan kemudian secara beramai-ramai meluapkan rasa kebencian itu dengan melakukan penganiayaan, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan itu bagaikan dibawah pengaruh hipnotis.

e. Teori Dinamika Kelompok yaitu Theory of Collective Behavior (NJ. Smelser-1963) 
Menurut Smelser, dalam perilaku massa ada tahapan-tahapan persyaratan (determinan) yang secara bertahap harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perilaku massa. Secara logis kelima prasyarat itu berurutan. Artinya, pertama kali diperlukan adanya determinan pertama terlebih dahulu, kemudian determinan kedua menambah nilai (value added) dari determinan pertama, determinan ketiga menambah nilai determinan pertama dan kedua, dan seterusnya sehingga pada akhirnya terjadi kumulasi nilai pada determinan kelima sehingga meletus aksi itu. Determinan itu berturut-turut adalah sebagai berikut :

1. Situasi sosial (Sosial condusivenness).
2. Kejengkelan atau tekanan sosial ( Structural strain).
3. Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas (Generalized hostile belief) terhadap suatu sasaran tertentu, yang berkaitan erat dengan faktor pencetus (precipitating factor).
4. Mobilisasi massa untuk beraksi (Mobilization for action).
5. Kontrol sosial (Social control).

Jika teori ini dikaitkan dengan permasalahan diatas, maka dapat
dicermati sebagai berikut ;

1, Dengan adanya sistem kemasyarakatan yang ada di Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat dan adanya saling komunikasi antar warga yang begitu erat dan kekeluargaan, memberikan suatu ikatan kelompok yang kuat, dimana apabila ada salah satu warga yang mengalami keadaan yang dirugikan oleh orang lain diluar Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat, yang kemudian mekanisme dan sistem penyelesaian sengketa tidak dapat terakomodasi maka situasi tersebut memberikan peluang yang kondusif untuk terjadinya kerusuhan massa (Social Condusiveness). Social Condusiveness ini merupakan syarat Determinan pertama dalam teori ini.

2. Pada syarat Determinan kedua ini menambah nilai (Value added) pada Determinan pertama, hal ini ditunjukkan oleh warga Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat dengan secara bersama-sama (massal) warga Desa dengan segala rasa kebencian dan frustasi melakukan tindakan agresi terhadap dengan melakukan penganiayaan secara membabi buta dan kejam, terhadap Bripda Asep Irawan dan Bripda Mayan Radiana (yang disangka adalah pencuri kendaraan bermotor) sehingga menyebabkan meninggalnya kedua orang tersebut, dengan tidak mempedulikan sama sekali apapun akibatnya. Hal ini merupakan luapan kejengkelan dan atau tekanan sosial (Structural strain).

3. Begitu juga pada syarat Determinan Ketiga, memberikan dukungan terhadap determinan pertama dan determinan kedua, sehingga mewujudkan berkembangnya prasangka kebencian yang meluas (Generalized hostile belief) yang terbentuk pada warga Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat terhadap para pelaku pencurian, dalam kasus tersebut dapat kita lihat dengan adanya perubahan situasi yang berkembang melalui prasangka kebencian warga terhadap Bripda Asep Irawan dan Bripda Mayan Radiana yang disangka adlah kawanan pelaku pencurian sehingga menjadikan faktor pencetus (Precipitating factor), menjadikan peristiwa itu mengawali dari tindakan warga untuk melakukan penganiayaan secara massal dengan tidak manusiawi.

4. Pada syarat Determinan keempat ini juga memberikan nilai tambah terhadap Determinan kesatu, kedua dan ketiga, sehingga terwujudnya determinan keempat ini berupa bentuk mobilisasi massa untuk beraksi (Mobilization for action ), Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat siap menghadapi masalah yang sewaktu-waktu akan timbul dengan bentuk pengaktualisasian aksi massa.

5. Akhirnya terbentuknya syarat Determinan kelima dimana tentunya juga determinan kelima ini menambah nilai terhadap determinan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Determinan kelima merupakan lawan dari determinan kesatu sampai dengan keempat. Jika determinan kelima ini kuat, maka kejadian kasus tersebut diatas, tidak akan terjadi, determinan kelima ini adalah Kontrol sosial (Social control). Dalam hal ini sejauh mana aparat keamanan yang ada/bersiaga dari tingkat bawahan sampai dengan tingkat atas, dapat melakukan pengendalian situasi di atau paling tidak menghambat faktor-faktor terhadap pemenuhan determinan-determinan sebelumnya, sehingga mata rantai determinan sebelumnya dapat putus dari hubungannya. Semakin kuat Determinan Kontrol sosial ini diwilayah Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat yang masyarakatnya cukup dikenal keras, maka semakin kecil peluang meletusnya kerusuhan atau penganiayaan massa itu.
Dengan terpenuhinya kelima syarat determinan secara berurutan dan tiap-tiap determinan menambah nilai determinan sebelumnya secara berurutan, maka Theory of Collective Behavior oleh N.J. Smelser secara analisa terpenuhi,

III. KESIMPULAN

Dari apa yang sudah kami paparkan diatas, maka kami dapat menarik beberapa kesimpulan terhadap kasus telah yang terjadi di Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat yang mengakibatkan 2 (dua) orang anggota Polres Kuningan yaitu Bripda Asep Irawan dan Bripda Mayan Radiana meninggal dunia ialah merupakan suatu sebab dan akibat dari beberapa persoalan/kekecewaan masyarakat Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat terhadap korban yang disangka adalah pelaku pencurian sehingga terjadi luapan emosi (yang menyebabkan agresivitas massa) setelah adanya beberapa faktor pemicu, antara lain :

1. kekesalan Warga karena sering terjadinya pencurian (curat, curas, curanmor)
2. Salah seorang warganya yaitu JPG menginformasikan bahwa dirinya menjadi calon korban pencurian kendaraan bermotor
Teori-teori Psikologi yang dapat menjelaskan permasalahan seperti yang kami kemukakan pada analisa kasus diatas, antara lain :
1. Berlakunya Teori AGRESI (Myers) pada saat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan karena ada salah seorang warga Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat yaitu PLG menginformasikan bahwa dirinya menjadi calon korban pencurian kendaraan bermotor dan warga pun melakukan apa yang disebut perilaku agresi.
Perbuatan yang dilakukan oleh penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat dapat dikategorikan kedalam jenis agresi yang pertama yaitu Agresi Rasa Benci atau Agresi Emosi (Hostile Aggression) yang semata-mata dilakukan untuk melampiaskan emosi mereka terhadap2 (dua) orang anggota Polres Kuningan yaitu Bripda Asep Irawan dan Bripda Mayan Radiana yang disangka adalah kawanan pencuri kendararaan bermotor tersebut tidak peduli jika perbuatannya (penganiayaan secara beramai-ramai) akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak daripada manfaat yang didapat oleh mereka.

2. Berlakunya Teori Lingkungan yaitu Teori Frustrasi-Agresi Baru (Berkowitz dan Berkowitz & Le Page), dengan timbulnya rasa frustasi dari penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat disebabkan karena sering terjadinya pencurian di desanya Agresi beremosi rasa benci dari para penduduk tidak dilakukan tiba-tiba saja, tetapi ada pancingan tertentu yaitu informasi adnya pelaku pencurian yang ‘disiarkan’ oleh PLG

3. Berlakunya Teori Pengaruh Kelompok (Staub) yang dapat terlihat dari penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat yang melakukan penganiayaan secara beramai-ramai terhadap para korban, maka dapat kita katakan bahwa kelompok mempunyai pengaruh terhadap perilaku agresif.

Semakin besar jumlah gerombolan pelakunya, maka semakin kejam juga proses pengeroyokan dan penganiayaannya (Mullen, 1986)
Mereka menganggap tidak ada yang bertanggung jawab/kerancuan tanggung jawab (karena dikerjakan beramai-ramai). Juga karena adanya desakan dari yang lain (kelompok) untuk ikut melakukan perbuatan itu, dan juga karena adanya identitas kelompok sehingga jika tidak melakukan akan dianggap bukan sebagai bagian dari mereka.
Selain itu, adanya de-individuasi yang menyebabkan pemikiran mereka beranggapan bahwa identitas individunya tidak akan dikenal oleh orang lain karena perbuatan yang mereka lakukan secara beramai-ramai.

4. Berlakunya Teori Keterpaduan Kelompok/Group Cohesiveness (Gustave Le Bon) yang menyebutkan bahwa psikologi massa berbeda sekali dengan psikologi individual.
Le Bon juga berpendapat bahwa jiwa kelompok adalah irasional, impulsif, agresif, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan khayalan, serta seolah berada dibawah pengaruh hipnotis.

5. Berlakunya Teori Dinamika Kelompok yaitu Theory of Collective Behavior (NJ. Smelser) yang menyebutkan bahwa dalam perilaku massa ada tahapan-tahapan persyaratan (determinan) yang secara bertahap harus dipenuhi untuk terjadinya perilaku massa dan ke-5 (lima) prasyarat itu harus berurutan.
Determinan itu berturut-turut adalah sebagai berikut :

a. Situasi sosial (Sosial condusivennes).
b. Kejengkelan atau tekanan sosial ( Structural strain).
c. Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas (Generalized hostile belief) terhadap suatu sasaran tertentu, yang berkaitan erat dengan faktor pencetus (precipitating factor).
d, Mobilisasi massa untuk beraksi (Mobilization for action).
e. Kontrol sosial (Social control).

Dengan timbulnya kelima syarat determinan secara berurutan dan tiap-tiap determinan menambah nilai determinan sebelumnya, maka Theory of Collective Behavior oleh N.J. Smelser akan dapat terpenuhi, sehingga akhirnya akan dapat menyebabkan gerakan massa/perilaku massa yang bila tidak dapat terkendali bisa menimbulkan kerugian pada semua pihak.

Daftar bacaan dan referensi :
1. Sarwono, Sarlito Wirawan (1997) : Individu & Teori-Teori Psikologi Sosial.
2. Sarwono, Sarlito Wirawan (1999) : Psikologi Kelompok & Psikologi Terapan.
3. Sunarto, Kamanto (2000) : Pengantar Sosiologi (Edisi Kedua), sebagai bahan bacaan.