PERUBAHAN DALAM ORGANISASI

Belajar dari pengalaman mengahadapi berbagai serangan teror di awal tahun 2000-an dengan kulminasi serangan, berupa teror bom bunuh diri menggunakan mobil di Bali (tragedy Bom Bali I) Polri akhirnya memutuskan untuk memiliki fasilitas latihan yang dibangun lewat kerjasama dengan dunia Internasional.

Prakarsa tersebut diwujudkan dengan membangun beberapa fasilitas pelatihan anti teror seperti : Pusat Latihan Anti Teror Indonesia (PLATINA), Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang berada di Lingkungan AKPOL Semarang dan fasilitas latihan Anti Teror berupa lapangan tembak reaksi di Pusdik Reskrim, Mega Mendung Bogor.

Semenjak diresmikan pada tanggal 1 Juli 2004 oleh Megawati Soekarno Putri selaku Presiden Republik Indonesia sampai awal tahun 2010, Platina secara struktur berada dibawah naungan Akademi Kepolisian (AKPOL) di Semarang, namun seiring perjalanan waktu PLATINA sempat  secara struktur berada di bawah naungan Biro Kermalat SDEOPS Mabes Polri.

Perubahan structural PLATINA secara siginfikan dimulai semenjak mulai tanggal 25 Januari 2011, berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang SOTK Polri pada tingkat Mabes lampiran “S” Korps Brimob Polri, yang menyebutkan bahwa Platina secara struktur berada di bawah naungan Satuan IV Demlat Korbrimob Polri.

Sejak itu PLATINA semakin focus pada penyelenggaraan pelatihan wanteror dengan materi pokok CRT untuk  jajaran personil Korbrimob Polri, aspek kepemimpinan di PLATINA mengalami beberapa kali rotasi, merujuk kepada masa jabatan saya yang cukup lama 2015- 2018 otomatis memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan tranformasional selaku pejabat Kepala Platina, proses perubahan transformasional itu sendiri saya definisikan dari beberapa literature menjadi :

   kepemimpinan transformasional merupakan model pemimpin yang memiliki kemampuan melihat masa depan / visioner dan mampu mengenali berbagai perubahan dalam lingkungan serta mampu menterjemahkan dinamika  antara tantangan masa depan dengan perubahan di lingkunganya kedalam suatu kebijakan organisasi dengan cara  menjadi pelopor perubahan/ agent of change, motivator dan inspirator kepada bawahanya untuk menjadi kreatif dan inovatif, serta memiliki soliditas sebagai team work, pembaharuan manajemen, membuat dan mengambil keputusan secara efektif dan efisien, bertanggung jawab dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian organisasi.

Kesempatan melakukan perubahan transformasional semakin menguat manakala beberapa kali tidak lulus seleksi Sespimmen pada kurun waktu menjabat sebagai Ka Platina, rasa kecewa yang kemudian dikelola menjadi spirit aktualisasi.

1.  Permasalahan

Merujuk kepada kompone-komponen pelatihan wanteror di Platina yang secara factual tidak mengalami perubahan berarti sejak tahun 2004 sampai tahun 2014 kemudian mengalami perubahan radikal sejak tahun 2015 sampai saat ini menunjukan bahwa telah  terjadi perubahan transformasional di Platina.

2.  Persoalan

Bagaimana konsep perubahan transformasional di Platina berlangsung, bagaimana dinamika perubahan tersebut terhadap komponen-komponen pelatihan Wanteror di Platina dapat terwujud dan bagaimana perubahan transformasional dapat dipelihara di Platina secara berkelanjutan.

I.        Pembahasan

Langkah pertama dalam merumuskan perubahan transformasional di Platina adalah dengan melakukan scanning and assessment terhadap komponen –komponen pelatihan yang meliputi : peserta pelatihan, kesiapan instruktur, kurikulum dan hanjar, sarana dan prasarana latihan serta dukungan anggaran latihan.

Hasil scanning dan assessment secara umum tingkat kesiapan penyelenggaraan dan kualitas latihan belum sesuai harapan saya pribadi dilihat dari fakta bahwa Platina merupakan satu-satunya fasilitas latihan lawan teror paling lengkap di Indonesia bahkan dengan beberapa negara khususnya ASEAN.

Peserta: berasal dari personil Korbrimob Polri maupun pada beberapa pelatihan merupakan personil  instansi luar Polri, Platina menjadi hanya menyiapkan tempat latihan saja, belum diwajibkan membawa surat keterangan dokter yang menyatakan sehat dan mampu secara fisik untuk mengikuti pelatihan, tidak memiliki latar belakang taktik dan teknik lawan teror dari kesatuan asal pengiriman, sering ditemukan peserta yang sangat tertinggal dalam menyerap materi latihan.

Pelatih: sebagian besar personil organik Platina tidak memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan termasuk pengalaman wanteror yang memadai sebagai basis kompetensi seorang instruktur wanteror, selama ini pelatih bersumber dari non personil Platina, pelatih didatangkan dari personil Pasukan Gegana Korbrimob Polri, maupun personil Brimob lainnya yang sedang melaksanakan tugas BKO pada Densus 88/AT Mabes Polri.

Kurikulum dan Modul Hanjar: menggunakan kurikulum CRT tahun 2004 oleh DSS/ ATA dengan output kurikulum yang dihasilkan adalah seorang operator CRT, belum dimodifikasi maupun dirubah sesuai   dinamika trend teror saat ini.

Sarana dan Prasarana: belum pernah mengadakan peremajaan maupun penambahan alins dan alongins, banyak yang telah ketinggalan jaman (teknologi yang diapilkasikan adalah teknologi akhir tahun 2000-an) maupun rusak akibat pemakaian secara permanen, melakukan kanibal komponen didukung dengan mengoptimalkan anggaran  pemeliharaan dan perawatan secara sangat terbatas, telah melampaui usia pakai (expired) dan akibat penuaan material maka upaya pemeliharaan dan perbaikan menjadi sangat mahal diluar pagu anggaran pemeliharaan dan perawatan tahunan yang diberikan APBN.

Dukungan Anggaran; semenjak operasional Platina  berada di bawah Satuan IV Demlat Korbrimob Polri ( tahun 2010), Platina mendapatkan alokasi DIPA bersumber APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan 4 (empat) gelombang latihan pertahun anggaran, dimana tiap anggaran digunakan untuk mendukung 2 (dua) unit Tim Wanteror, ditambah anggaran Harwat Fasilitas sekitar Rp. 200 juta,- pertahun.

        Kondisi berbagai komponen pelatihan diatas seolah-olah membuktikan bahwa pada kurun waktu 2010 sampai 2014 Platina sebenarnya merupakan beban bagi organisasi Polri, komponen komponen pelatihan mengalami stagnancy, tanpa ada perubahan berarti yang seharusnya berjalan dinamis sesuai kebutuhan organisasi Polri dalam menghadapi gangguan Kamtibmas khususnya terorisme.

        Beberapa senior yang pernah menjabat Ka Platina sebelum saya menuturkan stagnasi kondisi Platina disebabkan oleh banyak factor antara lain tidak semua Kakor Brimob dan Kapuslat memahami nilai strategis Platina sebagai satu satunya fasilitas latihan wanteror yang 100% dioperasikan oleh Polri, adanya miss link antara Ka Platina dengan pejabat bagian perencanaan dan anggaran Korbrimob dalam penyusunan TOR pagu anggaran tahunan termasuk komunikasi ke Srena dan Puskeu Mabes Polri.

        Terobosan yang pertama kali dilakukan adalah meyakinkan pimpinan Korbrimob (peran Brigjen Pol. Drs. Anang Revandoko selaku Wadankor Brimob saat itu),saya harus membuat TOR RAB terbaru dan naskah telaah staff untuk menjelaskan Platina mau dibawa kemana dengan cara apa, ternyata  dukungan pimpinan puncak organisasi merupakan faktor paling kuat dalam menyusun langkah-langkah perubahan Transformasi.

        Dukungan pimpinan puncak Korbrimob diwujudkan dalam bentuk dukungan dana untuk talangan dalam pembenahan komponen pelatihan, pembenahan dan peningkatan kualitas  latihan harus dimulai dari berbagai komponen secara simultan, seperti membuat TR panggilan calon peserta dengan tambahan persyaratan bahwa calon peserta yang tidak fit secara fisik ( TKJ  saat tiba di Platina) dan mental akan dikembalikan ke satker asal, termasuk membuat panduan pembinaan fisik dan kemampuan dasar wanteror yang dikirimkan kepda masing – masing satbrimobda untuk secara mandiri melakukan fit and proper test sebelum mengikuti pelatihan di Semarang.

        Program penguatan Densus dalam bentuk dukungan anggaran dari Pemerintah, ternyata memberikan peluang bagi Platina untuk memorndenisasi peralatan, namun peluang ini tidak datang dengan mudah, proses yang harus dilalui adalah Platina bisa menghadirkan serta membuat telaah staff berbasis database alumni Platina, trend terorisme serta rekomendasi dari beberapa negara mitra dalam penanggulangan Teror, disinilah peran vital Ka Platina untuk bernegosiasi sekaligus mencari dukungan diluar internal Polri.

        Melakukan perubahan transformasional  pada organsisasi seperti Platina tentunya memiliki catatan dinamika internal itu sendiri, sebagian anggota merupakan personil yang sedang mengidam-idamkan mutasi ke kampong halaman, mereka adalah personil Bintara senior yang direkrut hanya untuk menjadi penyelenggara latihan, biasa melakukan tugas –tugas  sederhana dengan kendali dan pengawasan yang kurang ketat, sebagian lagi merupakan personil yang tidak memiliki basis kompetensi ( diklat dan pengalaman) yang kuat, tinggal terpencar tanpa asrama dan potongan Bank BRI yang masih lama.

        Terobosan kreatif untuk percepatan perubahan trasformasional adalah dengan mendayagunakan lingkungan (AKPOL, JCLEC , Polda dan Polres di Jateng), memberikan kesempatan menggali pengalaman mengajar dan meningkatkan rasa percaya diri bahwa mereka mampu dengan membuka kerjasama pelatihan-pelatihan penanggulangan teror terutama dengan Polda dan Polres di Jawa Tengah, tujuan mendapatkan pengalaman, proses aktualisasi diri sebagaqi instruktur, pembelajaran kemampuan mengajar dan yang pasti kesejahteraan.

        Sebagai wujud pengukuran bagaimana proses transformasional di Platina berjalan adalah : adanya penambahan volume pelatihan dari semula nilai pagu anggaran Diklat berkisar Rp. 1 Milyar (4 angkatan) berubah menjadi Rp. 1,6 Milyar ( 6 angkatan), anggaran Harwat fasilitas pertahun semula berkisar Rp. 200 Juta berubah menjadi Rp. 400. Juta pertahun.

        Perubahan kurikulum dan hanjar pelatihan menjadi berdasar kebutuhan pengembangan organisasi Brimob dengan materi yang lebih beragam serta adanya pengakuan Polri sebagai stimulant setiap peserta pelatihan wanteror dengan adanya pengakuan alumni Platina sebagai persyaratan untuk mengikuti penugasan sebagai pasukan FPU Indonesia.

        Kualitas instruktur dari organik Platina telah dapat menggantikan kebutuhan instruktur yang berasal dari luar Platina, adanya kewajiban mengikuti dikbangspes Instruktur maupun upaya sedikit memaksa JCLEC dan DS/ATA  untuk mengikutkan personil Platina dalam setiap course yang mereka selenggarakan agar menjadi bekal penguatan dan pengembangan kualitas Platina, narasi yang diberikan adalah bila DS/ATA mengikutkan Platina maka output yang didapatkan adalah seorang trainer dengan kapabilitas sama seperti operator aktif.

        Perubahan transformasional yang dilakukan di Platina haruslah merupakan perubahan yang terus menerus secara berlanjut, karena dinamika permasalahan akan dinamis setiap waktu, Korbrimob Polri sampai saat ini belum juga menyadari nilai  strategis  Platina dalam penguatan  kemampuan Brimob, sampai hari ini semenjak saya meninggalkan Platina, belum ditunjuk pejabat Ka Platina yang baru untuk memimpin Platina khususnya dalam rangka pemindahan Platina dari AKPOL Semarang ke Puslat Polri di Cikeas agar lebih representative.

II.      Penutup

Mengadakan scanning dan assessment dalam bentuk  OHA dan ES merupakan langkah pertama yang terus akan saling berkaitan dalam penyusunan perubahan transformasional yang harusnya dilakukan secara menyeluruh.

Hampir seluruh proses transformasional di Platina membutuhkan: kordinasi, komunikasi dan kolaborasi dengan internal dan eksternal Polri, termasuk LSM seperti ICRC, PMI, JCLEC dan instansi K/L seperti Bapeten, BNN, BNPT, Ka Platina harus bisa menjelaskan bagaimana kerjasama dilakukan, kemudian bagaimana sharing manfaat dan output dan outcome pelatihan maupun kegiatan dapat diukur, kuncinya membuat laporan secara benar , terukur dan berbasis database yang valid.

Setiap komponen kekuatan dan kelemahan organisasi serta bagaimana pengaruh lingkungan harus didayagunakan agar setiap pemimpin dapat melakukan perubahan transformasional, wujud pengaruh lingkungan yang paling dominan adalah bagaimana persepsi pucuk pimpinan organisasi memandang perubahan transformasional itu perlu dilakukan , mengingat setiap perubahan akan memaksa individu keluar dari zona nyaman, pendekatan dan negosiasi intesif diperlukan untuk menjelaskan mengapa harus berubah.

Low profile tapi high impact

Kata low profile bagi sebagian anggota Polri mungkin saja masih asing terdengar, namun bila disebut dengan istilah Premanan , maka dipastikan semua anggota Polri akan paham maknanya apa.

Low profile sering digunakan untuk menunjuk kepada cara berpakaian bahkan penampilan dengan tidak menggunakan pakaian dinas Kepolisian atau tanpa atribut identitas Polri sama sekali, dengan pertimbangan sedang melaksanakan tugas penyamaran, pengintaian atau surveillance, penyusupan bahkan penetrasi kepada target operasi, bila diperlukan totalitas pakaian dan penampilan fidik termasuk mengubah identitas dan gaya Bahasa dan gesture tubuh akan menjadi keharusan, sekali lagi totalitas dalam tugas.

Pokok-pokok persoalan yang muncul adalah bagaimana pelaksanaan dilapangan khususnya dalam tugas kepolisian yang menuntut serba cepat, tepat tapi harus legal dan akuntabel, mengapa Polri yang sudah totalitas premanan masih saja terdeteksi oleh pelaku kejahatan alias badar.

Sebagai sebuah ide dalam tulisan ini membahas bagaimana Low Profile dijalankan dalam praktek Kepolisian, hal ini menjadi menarik bila kita perhatikan dalam beberapa pemberitaan khususnya informasi yang beredar di social media, adanya beberapa rekan Polri yang karena tugas dan tanggung jawab yang diemban, secara berani menempuh segala resiko agar dapat tuntas melaksanakan tugas dengan pola Low Profile.

Hormat dan salut sebagai apresiasi harus diberikan kepada rekan-rekan Polri tadi, termasuk bagaimana rekan rekan Densus 88 AT yang senantiasa melakukan tugas surveillance secara low profile ” never ending pursuit” maupun bertugas melakukan penjagaan tahanan ternyata juga menjadi salah satu target serangan kelompok terror yang ada.

Kita masih ingat bagaimana identitas berupa foto dan nopol kendaraan milik Bapak Brigadir T dan Bapak AKP A yang bertugas di Rutan teroris cabang Mako Brimob Kelapa Dua sempat beredar di sosmed jaringan teroris sesaat sebelum kerusuhan besar terjadi disana.

Informasi yang paling update adalah ( walaupun bukan tindak pidana terorisme) bagaimana rekan Polri yang ditugaskan untuk melakukan upaya gakum terhadap pelaku Hate speech yang berhasil diamanakan di wilayah Bekasi beberapa saat yang lalu, nama rekan kita Z atau dikenal J C yang memang pernah muncul dibeberapa talkshow TV sebelumnya mendadak viral dan diprofiling oleh oknum tertentu dengan imbuhan isu yang digoreng : anti terhadap agama tertentu serta merupakan bagian dari konspirasi politik yang perlu dijadikan musuh bersama oleh sekelompok orang dengan menggunakan identitas tertentu tadi.

Komen dan profiling tadi dengan lugas dijawab oleh rekan kita Z, yang pada intinya, beliau tidak takut apalagi gentar menghadapi ancaman yang ditebar saat beliau melaksanakan tugas Kepolisian, SALUT.
Kembali kepada konsep Low Profile yang kita bahas diatas, ketika anggota Polri harus menggunakan pakaian preman atau non pakaian dinas adalah bahwa tidak setiap anggota Polri memiliki kadar mental seperti pak Z atau setidaknya tidak semua keluarga anggota Polri tadi memiliki keteguhan dan kesiapan mental menghadapi resiko when Hunter to be Hunted atau ancaman tugas dan tebaran terror yang bisa saja menimpa mereka sebagai konsekuensi tugas dan tanggung jawabnya.

Setidaknya pendapat ini pernah terbukti saat masa kerusuhan menjelang reformasi 98 terjadi, ketika formasi Polri dan TNI saat itu sedemikian kuat, maka salah satu cara yang paling masuk akal untuk mengalihkan konsentrasi petugas Polri yang semula siaga dilapangan adalah dengan isu -isu pembakaran dan penjarahan Asrama Polri yang tersebar di Jakarta.

Tulisan ini lebih kepada upaya mengingatkan kembali bahwa ketika tugas menuntut kita harus secara low profile atau premanan maka ada baiknya kita ingat kembali kepada dasar-dasar makna low profile tadi yakni adanya kepastian bahwa identitas kita tersamar secara baik dan natural, sekali lagi natural atau menyatu dengan lingkungan dimana misi itu dijalankan.

Low profile bukan berarti bisa berpenampilan semaunya saja, atau over to cover kata instruktur surveillance dari Inggris atau bergaya Spion Melayu,namun low profile menuntut adanya daya nalar anggota Polri untuk memilih, menyusun dan menampilkan pakaian, gaya rambut, logat bahkan identitas dan administrasi yang natural, setidaknya bergerak di lingkungan pelajar atau mahasiswa atau lingkungan Rohaniawan tentunya mau tidak mau harus natural sesuai dengan lingkungan mahasiswa apalagi Rohaniawan, termasuk ketika bergerak dilingkungan masyarakat kuli panggul atau keramaian pasar akan sangat aneh melihat orang berpakaian jas apalagi pakai dasi disana begitu pula sebaliknya.

Pertimbangan lain saat harus undercover maupun low profile adalah adanya Manajemen media massa, termasuk social media tampaknya semakin menjadi kebutuhan dalam rangka pengamanan informasi personil, menghindari expose media bukan berarti menjauhi semua akses informasi untuk public, namun lebih bijak menempatkan mana informasi yang perlu diketahui oleh khalayak, mana informasi yang cukup diketahui oleh intern Polri termasuk pilihan informasi pribadi petugas yang tidak perlu diketahui secara umum.

Pengamanan informasi menjadi penting mengingat selain keamanan diri pribadi petugas terdapat kewajiban untuk saling menjaga keselamatan rekan — rekan kerja maupun misi dan tugas Polri selanjutnya termasuk keluarga besar Polri secara umum.
Media massa dan social media memang menjanjikan popularitas maupun glory atas keberhasilan tugas yang kita lakukan namun gemerlap tadi menyimpan resiko lain yakni kebocoran informasi private dan dinamika operasi kepolisan, sehingga perlu bersikap bijak dalam mengelola media masa bagi anggota Polri.

Mengingat kembali tuntutan dan dinamika tugas yang sedemikian cepat, dimana keselamatan setiap petugas Polri harus menjadi perhatian utama karena hanya Polri yang sedang sehat walafiat dan selamat saja yang bisa melaksanakan tugas melayani dan melindungi masyarakat secara optimal, dengan pola Low Profile secara bijak diharapkan memberikan hasil yang High Impact dalam rangka menjamin kepastian hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

its ROBO time

dalam film film animasi jaman  anak  anak dulu bahkan sampai jaman anak saya sekarang, namanya robot selalu identik dengan mesin pintar yang bisa berbuat sesuatu dengan tenaga super luar biasa.

teknologi robotic saat ini berkembang sedemikian pesat, ya robot diciptakan untk membantu meringankan beban pekerjaan umat manusia, mungkin tinggal selangkah lagi ketika robot mulai disematkan artificial Intelligence maka robot dimasa depan akan mampu menelaah sendiri input perintah yang diberikan sambil memberikan alternatif solusi-solusi terbaik bagi manusia, kata kuncinya bagi umat manusia.

ketika teror berdarah di kota Dallas Amerika terjadi, adalah bagaimana pihak kepolisian Kota Dallas harus menurunkan robot penjinak bom sebagai eksekutor terhadap pelaku penembakan yang menewaskan beberapa Polisi serta melukai lusinan orang lain.

Publik di Amerika bahkan dunia pun tercengang bagaimana bisa akhirnya robot penjinak bom digunakan secara efektif menjadi eksekutor penindakan keras terhadap pelaku kriminal bersenjata yang memiliki keahlian bertempur sekaligus mencabut nyawa, menurut kabar di bebrapa media pelaku adalah veteran militer yang memiliki pengalaman bertempur di wilayah konflik.

berangkat dari adanya rasa penasaran pada akhirnya saya mencoba mebuka beberap file video yang ada di youtube, memang terlihat pernyataan dari kepala kepolisian Dallas yang kebetulan berkulit hitam sama seperti pelaku penembakan , bahwa saat itu Polisi Dallas telah kehabisan langkah melawan kebutralan penembakan yang dilakukan oleh pelaku, disebutka saat itu tidak ada opsi lain yang paling memungkinkan ( tidak menggunakan robot )  untuk diambil , hasilnya robot penjinak bom diitugaskan untuk memburu pelaku yang sedang bersembunyi disudut bangunan dengan melemparkan sejumlah peledak ke dekat pelaku , tuntas pelaku pun tewas di tempat.

Melihat ( memahami ) hutan tentutalah tidak dapat dilakukan dengan mengamati pohon dari dalam hutan, bisa jadi harus dengan sudut pandang helicopter ( dari ketinggian ) untuk dapat melihat seberapa lebat hutan yang dimaksud sekaligus mengukur tepian hutan yang bisa jadi tak terkira luasnya dibandingankan berada ditengah hutan diantara pepohonan.

perumpaan diatas bukalah untuk mengamini tindakan out of box Polisi Dallas ketika memutuskan menurunkan robot dilengkapi peledak untuk menetralisir serangan ( pelaku) penembakan dalam insiden tadi, namun berusaha untuk mencari hikmah atas berbagai kelebatan dan luasnya hutan ( kondisi chaos) di Dallas saat ini.

beberapa infomasi terkait mengkritisi penggunaan robot diluar pakem kepolisian khususnya dinegara seperti amerika adalah berkisar antara pertimbangan antara tinjauan etika , pertimabangan  taktis dan sensitivitas isu warna kulit atau ras dinegara adidaya seperti Amerika tadi.

423423252

Menelaah apakah penggunaan robot kepolisian di Dallas sudah tepat atau belum dapat dilihat dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain :

Pendekatan etika Kepolisian :

Polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasionalkan  secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu Etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi , semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat sectarian lainya.

Dalam konteks masyarakat demokrasi, penegakan hukum hendaknya dipandang sebagai perlindungan atau pemulihan hak warga yang terlanggar karena fungsi hukum pada hakekatnya adalah melindungi hak. Penegakan hukum bukan sekedar drama kekerasan lawan kekerasan atau pembalasan dendam namum lebih merupakan sarana pemulihan keseimbangan  yang terganggu.

Kepolisian mengemban 2 sosok yang berbeda bahkan sering bertolak belakang yakni sosok keras (stronghand of law and society) dan sosok lembut (soft hand of law and society). Sosok ini harus ditampilkan dalam suatu ritme sesuai kondisi persoalan yang dihadapi, ketika menghadapi warga yang sabar, patuh dan bisa diajak komunikasi maka sosok lembut yang ditampilkan. Namun ketika berhadapan dengan warga yang membangkang, bersikap bermusuhan bahkan menyerang maka sosok keras terpaksa ditampilkan.

Dalam menghadapi pembangkangan/serangan polisi diberi dispensasi tentang penggunaan cara paksaan, kekerasan dan bahkan penggunaan senjata api tetapi dalam batas batas yang diperbolehkan hukum. Dengan paradigma penegakan hukum yang lebih responsive-persuasif maka kekuatan fisik yang digunakan harus terukur dan seimbang dengan perlawanan.

As police departments acquire more robots that were once seen only in war zones, civilian law enforcement officers are pushing into territory forged by the CIA and the U.S. Air Force to kill terrorists, said Ryan Calo, an assistant law professor at the University of Washington in Seattle and an expert on robotics and the law.

“This is not the beginning of killer robotics, domestically, but it is hard to distinguish this and a drone strike,” Calo said. “The police had exhausted their other options, they thought.”

Like in the military’s lethal drone program, “they are also trying to minimize collateral damage here. They don’t want to risk officers’ safety,” he said.

http://www.latimes.com/nation/la-na-dallas-robot-20160708-snap-story.html

 

Etika kepolisian adalah etika khusus yang berlaku dikalangan kepolisian, baik dalam rangka interaksi intern dalam lingkungan kesatuannya dan interaksi dengan masyarakat khususnya dengan mereka yang menjadi pelanggar-pelanggar peraturan ditempatnya bertugas, bahkan mereka juga sekaligus sebagai bagian dari masyarakat itu, dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban termasuk penegakan hukum, baik dalam hubungan etika khusus profesi maupun etika khusus lingkungan  komunitasnya.

Dalam kaitan ini, etika sebagai etika terapan, etika yang berlaku positif atau efektif atau etika yang empiris.

terdapat beberapa kata kunci yang bisa diambil dari pendapat diatas yakni :

  1. Etika Kepolisian merupakan kisi-kisi yang mencegah polisi bertidak berlebihan;
  2. Kekerasan  legal digunakan untuk memulihkan keamanan
  3. Kekerasan merupakan keterpaksaan ketika upaya lain tiada memungkinkan dilakukan.
  4. kekerasan haruslah terukur

Beberapa kata kunci diatas memberikan gambaran apakah ketika serangan berupa penembakan dilakukan oleh pelaku, pihak kepolisian Dallas telah berupaya semaksimal mungkin mengambil langkah yang lebih lunak ? dan apakah pilihan upaya tersebut tidak memiliki tendensius dendam, kemarahan apalagi sentimen ras.

Pers release yang diberikan oleh kepala Kepolisian Dallas ( kebetulan berkulit hitam )

124144

adalah pihak  DPD telah  berusaha melakukan tindakan yang lebih lunak namun kondisi dilapangan yang sangat tidak memungkinkan dan pernyataan yang diberikan pada akhirnya menggiring kepada kondisi yang hanya dapat dimengerti oleh mereka ( polisi , masyarakat dan juga pelaku ) yang berda ditengah-tengah kontak senjata, ibaratnya memahami  gambaran hutan adalah dengan melihat dari udara bukan dengan  hanya sekedar melihat dari pohon pohonya saja.

For what experts are calling the first time in history, US police have used a robot in a show of lethal force. Early Friday morning, Dallas police used a bomb-disposal robot with an explosive device on its manipulator arm to kill a suspect after five police officers were murdered and seven others wounded.

“We saw no other option but to use our bomb robot and place a device on its extension for it to detonate where the suspect was,” Dallas police chief David Brown told reporters.

https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/08/police-bomb-robot-explosive-killed-suspect-dallas

 

sebagai sebuah Profesi dengan ukuran  etikanya sendiri, Polisi sebagai profesi sejatinya  merefleksi pada  3 aspek penting, yaitu ;

  1. aspek sosial berkenaan dengan pelayanan, kebanggaan dan penghargaan,
  2. aspek teknik berkenaan dengan standar pelatihan, alat perlengkapan dan cara pelaksanaan,
  3. aspek kendali diri dan disiplin berkenaan dengan tanggung jawab, komitmen moral dan pengawasan pekerjaan.

Walaupun tidak selalu aspek teknis harus dikaitkan dengan tehnologi yang modern, namun untuk pelaksanaan pemolisian dimanapun haruslah memancarkan jiwa pelayanan yang bersifat melindungi, menertibkan dan mengamankan, sehingga keputusan menggunakan robot sebagai senjata untuk menundukkan pelaku secara garis besar haruslah dipertanyakan secara kritis mengingat pada prinsipnya penggunaan kekuatan haruslah bersifat limitatif dan terukur, artinya bila kelak dikemudian hari salah satu departemen Kepolisian menggunakan robot atau mungkin Drone adalah adanya suatu jaminan tidak akan ada korban lain sebagai collateral damage,ibaratnya kalau keputusan menggunakan Drone, Robot mungkin senjata kaliber besar sekalipun adalah keselamatan masyarakat umum haruslah nomor satu, itupun setelah pilihan-pilihan lain yang sifatnya lebih lunak tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Bukanya tidak setuju tetapi harus ekstra hati-hati.

 

my First Crown

MY FIRST CROWN  akhirnya buku yang dibuat dengan segala dinamika alhirnya bisa diterbitkan, menjadi salah satu buah tangan yang manis saat peringatan hari jadi ke 70 tahun Korbrimob Polri.

sebuah kumpulan catatan perjalanan sebuah organisasi dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, demi kemanusian dan keadilan .

berikut adalAh cuplikan beberapa kisah yang ditulis dalam buku yang berjudul  BRIMOB; DULU, KINI DAN ESOK.

 

14 Jam menahan gelombang serbuan GAM

Diambil dari : (Brimob : Dulu, Kini dan Esok, November 2015, pp. 282-323)

Bisa jadi terinspirasi oleh skenario Serangan Umum Satu Maret di Yogyakarta yang pernah dilakukan oleh Letkol Soeharto saat menghadapi tentara KNIL yang ingin kembali bercokol di Indonesia, ratusan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sempat mencoba menyerang untuk merampas senjata pasukan Polri di sebuah kota kecil, Idi Rayeuk, di Aceh Timur selama 14 jam sejak Kamis (01 Maret 2001) hingga Jumat (02 Maret 2001) pagi.

Ratusan anggota GAM yang bersenjata lengkap itu baru mundur ke arah perkampungan penduduk, sekitar pukul 08.00 WIB pada Jumat pagi setelah digempur oleh pasukan gabungan TNI/Polri dalam jumlah yang besar. Berikutnya, untuk mempertahankan kota tersebut dari serangan gerilyawan balik dari GAM, aparat mengerahkan dua unit panser milik Marinir TNI AL yang datang dari Aceh Utara dan satu helicopter milik Penerbad.

Bendera GAM yang berwarna dasar Merah dan bergambar Bulan Bintang, terlihat berkibar sepanjang 4 kilometer selama kota Idi Rayeuk dalam serbuan GAM. Bendera tersebut diikat pada tiang-tiang yang kayu di sepanjang jalan negara Medan – Banda Aceh.

GAM menduduki kota Idi Rayeuk hingga 14 jam, namun yang menjadi titik serangan sebenarnya adalah Markas Polsek Idi Rayeuk, mungkin adaya informasi yang berhasil dikumpulkan oleh mata-mata GAM bahwa kekuatan Polisi di Mapolsek Idi Rayeuk adalah tidak lebih dari 38an orang dengan senjata campuran dan munisi sangat terbatas.

Pasukan yang bertugas mengamankan Mapolsek Idi Rayeuk terdiri dari 22 orang anggota Brimob dari Resimen I Kedung Halang Bogor yang dipimpin oleh Ipda Gunawan Trilaksono, kemudian 09 orang anggota Perintis Sabhara Polda Yogyakarta ditambah 07 anggota organik Polsek Idi Rayeuk.

Serangan pertama dimulai pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2001, sekitar pukul 17.00 WIB, sebagaimana lazimnya kala itu setiap rencana penyerangan terhadap pos-pos TNI dan Polri oleh kelompok GAM biasanya didahului dengan penutupan jalan menggunakan balok kayu, maupun menebang pohon disepanjang jalan menuju lokasi serangan.

Adanya blokade jalan termasuk listrik padam secara mendadak sudah cukup menjadi peringatan bagi setiap anggota untuk segera meraih senjata dan menduduki posisi alarm stelling sekeliling pos yang sudah disiapkan.

Kesalahan fatal dari piket markas Polsek Idi Rayeuk       adalah gagal mengidentifikasi sekelompok orang berpakaian loreng yang membawa senjata api M16 dan SS1 melintas dari arah pasar Idi Rayeuk menuju kantor PLN Idi Rayeuk (200 meter dari Polsek), piket markas mengira pasukan berpakaian PDL loreng tersebut adalah bagian dari 1 Ton TNI Yonif 301         (ops Bakti TNI ) yang sedang Pull out di Markas Koramil Idi Rayeuk sejak beberapa hari sebelumnya.

Suara tembakan pertama pecah, namun justru mengarah kepada Markas Koramil Idi Rayeuk, barulah berselang 5 menit berikutnya hujan GLM dan tembakan senapan mesin FN minimi mulai menyapu dinding Polsek Idi Rayeuk, perintah stelling dan menempati pillbox segera menggema.

Bermodalkan senjata AK seri 101 dan 102 didukung 2 magasen untuk menampung 75 butir peluru tajam (Mabes Polri memberikan bekal munisi untuk setiap anggota Brimob yang bertugas ke Aceh saat itu adalah 75 butir munisi tajam ditambah 25 butir peluru karet dan 10 butir peluru hampa).

Keadaan terbalik, biasanya persenjataan dan munisi pasukan pemerintah pastilah selalu lebih baik dan lengkap dibanding Gerilyawan, namun dalam peristiwa Idi Rayeuk ini, keadaannya sangat berbeda, selain ratusan pasukan GAM turun gunung bersenjata lengkap ditambah dukungan munisi untuk AK 47, SS1 dan M16 sangat melimpah, belum lagi beberapa pucuk senjata mesin ringan seperti RPD dan FN minimi, lihat saja bahkan untuk butir-butir hujan GLM yang berhasil dihitung oleh Ipda Gunawan Trilaksono terserak di halaman dan tersangkut di atap Polsek Idi Rayeuk pasca serangan adalah sebanyak 48 butir utuh tidak meledak.

Hujan tembakan dan lontaran GLM mendera markas Polsek sepanjang malam, suasana bertambah panik ketika keluarga anggota organik Polsek Idi Rayeuk mulai berlarian kedalam markas Polsek, asrama Polsek yang berjarak sekitar 100 meter dibelakang markas Polsek mulai dibakar GAM, suara teriakan anggota GAM semakin jelas terdengar disekeliling Polsek : PAI……. PAI JAWA MATI KALIAN SEMUA HARI INI…

Melihat ibu-ibu Bhayangkari berlarian menyelamatkan diri sambil menggendong anak dan mengamit barang yang bisa diselamatkan tentulah bukan sebuah pemandangan yang ingin dilihat, konsentrasi pasukan Brimob, Perintis Sabhara dan Organik Polsek mulai goyah, sampai akhirnya terbersit ide untuk mengumpulkan semua ransel, radio dan dokumen pasukan di dalam ruangan Kapolsek untuk kemudian disiram bensin, siapa tahu sewaktu-waktu garis pertahanan patah dan GAM berhasil masuk Polsek, pilihannya saat itu adalah mati karena ditembak atau mati karena digorok dan dikuliti hidup-hidup oleh GAM.

Munisi yang semakin menipis dengan jenis senjata campuran : AK 101 dan 102 menggunakan kaliber 5,56mm sedangkan pasukan Perintis menggunakan campuran AK 47 (kaliber 7,62mm) dan Ruger mini 5,56mm, sedangkan organik Polsek bermodalkan Mouser kaliber 7,92mm, SS1 dan US Caraben kaliber 30mm.

Suasana semakin mencekam, dibutuhkan peluru tam-bahan, tetapi darimana dan siapa yang bisa memberikan munisi tambahan tadi, pasukan kawan terdekat yakni Koramil Idi Rayeuk dan 1 Ton 301 dipastikan juga dalam kondisi terjepit antara hidup dan mati di tempatnya.

Sekitar pukul 23.00 malam masih ditengah sapuan tembakan GAM, Ipda Gunawan Trilaksono berinisiatif untuk meminta munisi tambahan dari Koramil Idi Rayeuk, pilihan yang paling memungkinkan adalah merayap ditengah hujan peluru diantara Polsek dan Koramil yang berjarak sekitar 500 meter, awalnya tidak ada satupun anggota yang punya cukup nyali mendampingi Danton menembus hujan peluru dan sergapan GAM, sampai akhirnya Bharada Riahdo Purba ikut nekat menyusul Komandannya mengambil peluru tambahan dari Koramil.

Sekitar 2 jam waktu yang dibutuhkan berangkat dari Polsek menuju Koramil pulang pergi merayap dan mengendap-endap, 100 butir peluru tambahan dan 1 butir Tabung Pelontar (Granat) berhasil didapatkan, tambahan peluru segera di-bagikan dan disertai bisik-bisik “ tolong dihemat”.

Pengepungan Polsek dan percobaan pendudukan Idi Rayeuk berangsur mulai mengendor menjelang pagi hari, ditambah adanya informasi pasukan bantuan dari kesatuan Brimob Polda Riau sebanyak 1 Peleton dipimpin AKP Kasero Manggolo dari arah Kota Langsa menuju Idi Rayeuk mulai berdatangan, kemudian Pasukan Brimob dari Resimen I Kedung Halang dipimpin Kompol Drs. Irianto dengan kekuatan sebanyak 2 truk Reo dari arah Bireun Aceh Utara mulai masuk perbatasan Aceh Timur di Simpang Uliem.

Sebagai tambahan kabar yang menggembirakan adalah 2 unit Panser milik Marinir TNI AL terlihat bergerak dari arah Rancung, Aceh Utara mengiringi pasukan bantuan, dari udara terdapat 1 unit Helicopter Penerbad dengan 1 team Gegana Mabes Polri dipimpin Ipda Michael Mumbunan langsung dari Banda Aceh menuju lokasi dengan menyisir garis pantai untuk menghindari tembakan GAM, guna menurunkan munisi tambahan bagi pasukan Pelopor pimpinan Ipda Gunawan Trilaksono.

Hari itu pasukan GAM batal merayakan kenduri potong Lembu, mereka gagal total merebut senjata dari anggota di Polsek Idi Rayeuk walaupun hanya dijaga oleh sekitar 40an anggota bersenjata minim.

Kekecewaan GAM akhirnya dilampiaskan dengan membakar sejumlah bangunan seperti asrama tempat tinggal keluarga Polri dan asrama keluarga pegawai Lembaga Pemasyarakatan termasuk Rumah Tahanan Negara yang berlokasi di Desa Teupin Batee, sekitar 3 km dari pusat kota Idi Rayeuk, apalagi hujan peluru dan GLM tidak berhasil melukai apalagi menewaskan seorangpun anggota Brimob, Perintis Sabhara Polda Yogyakarta maupun organik Polsek Idi Rayeuk termasuk keluarga Polri didalamnya.

 

 

RUSUH BOLA DI SOLO DAN POTRET MANAJEMEN PENGAMANAN EVENT

TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Fanatisme buta dalam sepak bola Indonesia kembali memakan korban jiwa. Kali ini, satu orang meninggal dunia setelah terlibat kerusuhan antar-suporter di sela pertandingan babak delapan besar Divisi Utama antara Persis Solo dan Martapura FC di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/10/2014).

Antara melaporkan, seorang suporter yang belum diketahui identitasnya itu meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit Panti Waluyo. Korban dikabarkan hingga saat ini masih berada di kamar jenazah rumah sakit.

Kerusuhan antar-suporter tersebut diduga dipicu karena suporter dan tim tuan rumah kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmadi Jafri. Beberapa suporter yang kecewa kemudian berusaha untuk masuk ke lapangan…………………http://www.tribunnews.com/superball/2014/10/23/kronologi-tewasnya-satu-orang-di-kerusuhan-antar-suporter-pada-laga-persis-solo-vs-martapura-fc

Pertanyaan yang timbul adalah apakah kejadian yang tidak saja baru sekali ini terjadi akan terjadi kembali dikemudian hari yang bisa saja ditempat yang sama atau juga beberapa tempat lainnya, sebagai sebuah identifikasi permasalahn mendasar adalah bagaimana menyusun orkestra sistem manajemen pengamanan yang ternyata aktornya bukan hanya Polri didalamnya , namun terdapat rangkaian aktor , rentang tanggung jawab dan yang pasti resiko gagal atau berhasil. setidaknya perlulah adanya terobosan yang memungkinkan “pengambil keputusan” memiliki pilihan -pilihan yang : BENAR,,, BAIK DAN INDAH.

img_20141022_173305.jpg”>wpid-img_20141022_173305.jpg

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_01

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_02

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_03

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_04

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_05

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_06

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_07

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_08

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_09

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_10

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_11

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_12

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_13

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_14

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_15

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_16

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_17

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_18<a href=”https://jurnalsrigunting.files.wordpress.com/2014/10/wpid-

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA_Page_19

” TEMBAK KEPERCAYAAN ‘ DONT TRY THIS AT HOME

menembak kepercayaan dari titian tali

IMG_8668
Kalau dibilang dekat, sebenarnya buka terletak pada jauh dekat sasaran dengan petembak , namun kengerian melihat seseorang berdiri tegak kemudian pada lengan kanan dan kiri mengempit balon plus diantara kedua kaki diselipkan balon juga sementara dari sekitar jarak 25-30 meter seseorang dengan menggunakan senjata api membidik , belum lagi membidik dengan bantuan cermin alias membelakangi si sasaran “ Menembak kepercayaan “
Sementara ini kemampuan unik yang bernama menembak kepercayaan dipercaya masih menjadi ciri khas dari sebagian pasukan elit baik dikalangan militer maupun kepolisian , sebagai sebuah kemampuan unik tentunya memiliki nilai nilai kesulitan tersendiri dalam membentuk dan memelihara kemampuan yang satu ini

100_4413

100_4414

100_4419

beberapa cerita yang dapat digambarkan mengapa beberapa satuan –satuan elit kepolisian maupu militer tetap memelihara dan mengembangkan kemampuan menembak kepercayaan ini, yang pertama adalah menembak kepercayaan atau sebagian disebut dengan Confidence Shooting merupakan sebuah kemampuan khusus yang dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang dari kumpulan pasukan reguler untuk dididik menjadi seorang sniper ataupun sharpshooter, model latihan yang Spartan dengan detil berupa pengenalan sikap dasar menembak, balistik, pengaruh lingkungan terhadap lintasan peluru,sampai detil –detil lainnya akan sangat berguna dalam membentuk seorang anggota pasukan reguler untuk didaulat menyadang petembak sniper maupun sharpshooter.
Menguji keyakinan bahwa seseorang calon / kandidat sniper atau sharpshooter memiliki kesiapan mental , skill dan stamina adalah dengan menguji menggunakan sasaran sebenarnya, asumsinya bila mampu membak tepat sebuah balon yang digigit dengan gigi maupun balon yang diletakkan diantara dua kepala manusia yang saling berdekatan , maka dijamin personel tersebut siap untuk didaulat mengikuti pendidikan sniper atau sharpshooter etape berikutnya, entah dengan polesan kemampuan bergerak secara senyap, kemampuan bertempur dibelakang garis pertahanan musuh bahkan masuk dan menyususp secara siluman ketengah jatung kekuatan lawan dan melakukan aksi sniping sebelum meloloskan diri dari kepungan lawan.
Tentu tidak serta merta anggota pasukan reguler lantas diperintahkan menembak balon diantara dua kepala rekannya, ada tahapan latihan dasar dan teknik –teknik khusus yang harus dilalui, salah satunya dimulai dengan dasar zeroing senjata ditiap=tiap jarak , dengan melihat grouping ( pengelompokan ) kecepatan penembakan dan yang paling penting adalah pelatih bisa melihat ketenangan dan keteguhan si kandidat dalam latihan menembak dasar.

100_4420

100_4421

100_4422

100_4423

100_4424

100_4425

Sebagai sebuah gambaran dilingkungan Polri khususnya Brimob, bahwa kemampuan “ menembak Kepcayaan “ diyakini pertama kali didatangkan sebagai oleh-oleh pasca pengiriman kontingen kader instruktur Brimob mengikuti pendidikan RANGER di Quantico Virginia dan Okinawa , sekaligus pasca kepulangan peserta pendidikan Ranger yang kelak dirubah Indonesiakan menjadi PELOPOR adalah kedatangan senjata AR 15 versi awal sebagai salah satu senjata paling futuristik yang boleh dimiliki satuan bersenjata di luar Amerika Serikat kala itu.
Kemampuan menembak kepercayaan tanpa terasa terus menerus diturunkan sebagai sebuah kemampuan elitis di beberapa satuan Brimob yang dijaga dan dikembangkan terus –menerus , dengan berbagai variasi dan pengembangan teknik –teknik latihan laniinya.
11111 copy

1212133 copy

2131212112 copy

IMG_004011111

Konteks sejarah saat ini adalah para Penembak Kepercayaan Brimob merupakan salah satu anggota regu Wanteror yang terlatih paling tinggi, dalam kebanyakan situasi, merupakan mata dan telinga bagi komandan Wanteror dan merupakan aset intelijen terpercaya yang dimiliki oleh komandan Wanteror.
Anggota Brimob yang bertugas sebagai penembak jitu terlatih dalam teknik pengamatan, pengumpulan intelijen, pengetahuan lapangan, dan ketrampilan menembak tepat dengan senapan, mampu mendapatkan informasi visual mengenai sebuah lokasi kejadian, mampu merumuskan, menyimpulkan, dan menyiarkan informasi tersebut sehingga dapat diolah oleh komandan dan dimanfaatkan untuk menyusun rencana penyerangan dan pastinya mampu menembak sasaran yang telah ditentukan dengan tembakan tepat dan mematikan pada saat diperintahkan oleh komandan.
Pengembangan kemampuan menembak kepercayaan dan petembak kepercayaan saat ini semakin dinamis, dimulai dengan adanya pendifinisian secara jelas dan tegas antara perbedaan peran penembak jitu Polisi dan Militer, bisa saja Polisi Penembak Jitu akan mendapatkan pelatihan dan memiliki peralatan yang serupa dengan penembak jitu Militer, tetapi persamaannya berakhir disitu saja.
Seorang Penembak Jitu Militer (Sniper) bertanggung jawab untuk menghasilkan sebanyak mungkin korban di pihak musuh dari jarak yang sangat jauh dan dengan posisi yang tersembunyi, Sniper memiliki wewenang untuk menembak atas keputusannya sendiri, dengan memanfaatkan ketrampilan kamuflase dan penyembunyiannya sebanyak mungkin untuk menghindari deteksi musuh.
Penembak Jitu Polisi (Sharpshooter, designated markmanship), memiliki tugas adalah untuk melindungi masyarakat dan dalam rangka menegakkan hukum, Penggunaan kekerasan mematikan mungkin akan menjadi tindakan yang harus diambil berdasarkan situasi yang dihadapinya tetapi tujuan utamanya adalah keselamatan warga masyarakat dan anggota regunya.
Tindakan seorang Sharpshooter harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum, biasanya hanya akan menembak melalui perintah atasannya, dan dalam beberapa kasus, SOP kesatuan akan membatasi jarak penembakan yang boleh diambil.
Perkembangan aspek kesenjataan penembak kepercayaan Brimob (Sharpshooter) tidak lepas dari kondisi Polri sesuai masanya, secara singkat senjata-senjata penembak kepercayaan maupun tugas secara umum bagi Brimob dapat dilihat sebagai berikut :
1. M1 US Carabine / Jungle: walaupun tanpa penambahan alat optik, senjata ini sangat familiar dalam atraksi menembak kepercayaan yang sering diperagakan Menpor, bentuk yang ringan dan ringkas ( terdapat versi popor lipat untuk pasukan para), merupakan senjata organik andalan Dua peleton Kompi A Brimob Rangers yang didaratkan di kawasan Pantai Ipuh pada Mei 1960 dengan kapal pendarat milik Polairud dengan kode lambung 801. Kompi A Brimob Rangers ini dikirim ke Sumatera untuk membantu Brimob Bengkulu yang beberapa minggu sebelumnya dibantai oleh Batalion Nawawi. Satu Batalion Brimob Bengkulu ini mengalami jumlah korban sangat besar karena serangan mendadak (raid) dari pembrontak PRRI. Brimob Rangers difungsikan sebagai peleton pengintai dengan jarak lima kilometer di depan Batalyon Infanteri TNI AD. Pada saat itu (1960) Brimob Rangers yang menggunakan Carbine, submachine gun Carl Gustav dan Bren MK3.
2. AR 15: merupakan senjata legendaris yang menjadi trademark Menpor, Rangers/Pelopor menerima senjata yang menjadi trade mark mereka yaitu AR-15. Penugasan selanjutnya dari pasukan ini adalah menyusup ke Irian Barat/Papua dalam rangka menjadi bagian dari Komando Trikora. Pasukan ini berhasil mendarat di Fak-fak pada bulan Mei 1962 dan terlibat dalam pertempuran dengan Angkatan Darat Belanda. Pasukan ini juga terlibat dalam konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Pada masa ini pasukan Brimob-Rangers Indonesia berhadapan dengan unit elite SAS dari Inggris, AR 15 juga pernah digunakan Pasukan Menpor yang berangkat ke Sulsel pada pertengahan 1964, sebagian besar dari mereka bermarkas di Palopo, pasukan Menpor dipecah dalam unit peleton dan tim dan bergabung dengan unit Angkatan Darat.
3. Winchester M70: merupakan senapan dengan sistem bolt action, di mana dalam menggunakannya kokang senjata api masih dioperasikan secara manual,kehebatan Winchester 70 dikenal pada tahun 1966 saat perang Vietnam, sampai kini M70 masih digunakan secara optimal oleh penembak jitu Brimob khususnya Sat I Gegana.
4. M14 : Senapan ini walaupun merepotkan karena ukurannya yang besar, namum peluru 7.62 mm milik M14 bisa menembus penghalang dengan baik. Senapan ini juga menjadi senapan yang handal yang tetap berfungsi dengan baik di lingkungan yang keras. Sampai saat ini M14 masih dipakai sebagai senapan runduk dan senapan penembak jitu (designated marksman), karena akurasi jarak jauhnya yang baik.
5. Styer AUG: adalah rangkaian senapan yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977 oleh perusahaan senjata Austria, Austria Steyr Mannlicher. AUG adalah singkatan dari Armee Universal Gewehr, nama Steyr AUG sendiri lebih sering digunakan untuk menyebut versi yang spesifik, yaitu varian senapan serbu bullpup kaliber 5.56 mm NATO, dengan warna hijau (versi militer) dan warna hitam (versi polisi) dengan teleskop yang terintegrasi.
6. SIG SG 550: adalah buatan pabrik senapan SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) merupakan salah satu pabrik senapan terkemuka dunis dari Swiss, senapan semi-otomatis dengan kaliber 5,56x45mm (.223 Remington), menjadi arsenal jajaran Korbrimob Polri di era 2000an untuk menggantikan Sniper lawas M14 dan Winchester M70 sebelumnya.
7. AK seri 100: Pada masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Rusdiharjo, Asisten Operasi Kapolri yang kemudian menjadi Kapolri Jenderal Polisi Surojo Bimantoro, Asisten Perencanaan Kapolri Inspektur Jenderal James D. Sitorus, Direktur Logistik Polri Brigjen Pol. Sistyanto dan Kepala Korps Brimob Polri dijabat oleh Inspektur Jenderal Jusuf Manggabarani pada bulan Maret tahun 2000, menilai perlunya untuk menambal minimnya persenjataan Brimob yang pada saat itu, sementara pergolakan terus menyala di mana-mana. Pada 24 Maret 2000 Turun surat perintah Kapolri Jenderal Rusdihardjo No. Sprin/1013/III/2000 perihal presentasi dan uji coba senapan serbu AK-101 dan AK-102 di Rusia. Tanggal 27-31 Maret 2000, Tim Mabes Polri yang dipimpin Brigjen Pol. Logan Siagian, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Polri ketika itu, berangkat ke Moskow untuk melakukan uji coba. Mereka ditemani Dirut Austamindo Environmental Services, Ny. Amaniah Rai (Austamindo Environmental Services adalah agen State Corporation Rosvoorouzhenie, perusahaan negara Rusia produsen AK-101 dan 102), dalam rombongan, juga turut Wakil Komandan Batalyon Intai Amphibi Marinir, Mayor A.L. Situmorang. Uji coba digelar 29 Maret di Central Scientific Research Institute Klimovsk, Moskow. Untuk mengetes daya tahannya, senapan dijatuhkan dari ketinggian 7 meter, yang biasanya cukup 3 meter selanjutnya adalah tiba Empat ribu (4000) pucuk dari dua tipe: AK-101 (3.000 pucuk) dan AK-102 (1.000 pucuk) kaliber standar NATO 5,56 x 45 mm mengisi inventori Brimob.
8. SPR P1 Pindad : Ciri khas dari senapan jenis ini adalah memungkinkan penembak untuk mengatur ketinggian posisi dan stabilitas senapan dengan cara mengatur bipod pada bagian bawah depan laras serta melihat sasaran dengan alat bidik tipe teleskop yang memungkinkannya menembak sasaran yang berjarak jauh dengan akurasi yang tinggi. Pindad SPR menggunakan peluru kaliber 7,62 mm x 51 mm, Menggunakan mekanisme pemicu ledak tipe bolt action dengan mengadopsi model senapan Remington 700
9. SS2 V4 Pindad : merupakan senapan serbu generasi kedua dari senapan serbu Pindad sebelumnya, SS1. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh SS2 dibanding generasi sebelumnya adalah desain yang lebih ergonomis, tahan terhadap kelembaban tinggi, berat yang lebih ringan juga akurasi yang lebih terjaga. Senapan ini menggunakan peluru kaliber 5,56 x 45 mm standar NATO dan khusus V4 dilengkapi dengan pejera optik

LITSUS ANTARA ADA DAN TIADA

PEMANFAATAN DECISION SUPPORT SYSTEM DALAM MENDUKUNG TUPOKSI
BAGIAN PENELITIAN PERSONIL DIVPROPAM POLRI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Divpropam Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri.
Ropaminal merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivpropam Polri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan termasuk penyelidikan terhadap pelanggaran atau penyimpangan dalam melaksanakan tugas Polri pada tingkat Mabes Polri.
Sebagai biro yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan internal Biro Paminal telah melakukan kegiatan sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya baik berupa kegiatan operasional maupun mengumpulan data dan fakta guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas yaitu memberikan informasi yang akurat bagi pimpinan sbagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait pembinaan personel Polri.
Namun dalam perkembangan sistem pendataan dan pengarsipan yang dilakukan oleh saat ini, kebutuhan informasi yang tinggi kadang jika tidak diimbangi dengan penyajian informasi yang memadai, sering kali informasi tersebut masih harus di gali ulang dari data yang jumlahnya sangat besar. Kemampuan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai tipe data jauh meninggalkan kemampuan untuk menganalisis, meringkas dan mengekstrak pengetahuan dari data. Metode tradisional untuk menganalisis data yang ada, tidak dapat menangani data dalam jumlah besar. Pemanfaatan data yang ada di dalam sistem informasi untuk menunjang kegiatan pengambilan keputusan, tidak cukup hanya mengandalkan data operasional saja, diperlukan suatu analisis data untuk menggali potensi-potensi informasi yang ada.
Berdasarkan pengalaman penulis selama bertugas di Biropaminal Divpropam Polri masih ditemui adanya kelemahan dalam pengolahan maupun penyiapan data/ informasi yang seringkali dibutuhkan kesegeraan, maupun pengambilan keputusan berdasarkan data manual saja yang terkadang belum uptodate.
Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas kinerja Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri, dinilai perlu menggunakan Decision Support System (DSS) yang dapat memberikan kontribusi kepada para Kabag dan Kasubbag untuk memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Maksud dari penulisan ini adalah membuat penulisan yang bersifat analitik mengenai pemanfaatan Decision Support System yang terkait dengan Tupoksi Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri.
2. Tujuan
Tujuan pembuatan makalah ini adalah membuat suatu Decision Support System guna mendukung tugas pokok dan fungsi Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri.
C. RUANG LINGKUP
Penulisan ini dibatasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri sebagai database yang dapat mendukung Kabag Litpers dan para Kasubbag dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan hasil penelitian personil yang telah tersedia dalam bentuk data warehouse.

BAB II
DATA DAN FAKTA
Banyak indikator yang dapat dijadikan petunjuk bahwa sosok Polri idaman belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Indikator-indikator tersebut antara lain: masih banyaknya anggota Polri yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana yang secara langsung maupun tidak langsung menyakiti hati rakyat, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan buruknya citra Polri di masyarakat.
Data Pelanggaran Anggota Polri Periode 2004-2009
TAHUN PELANGGARAN DISIPLIN PELANGGARAN PIDANA PTDH
TOTAL SELESAI PROSES TOTAL SELESAI PROSES
2004 3.835 2.243 1.592 1.072 886 186 131
2005 2.830 2.142 688 697 411 286 254
2006 2.961 1.681 1.280 961 549 412 150
2007 5.703 4.228 1.475 357 301 56 160
2008 7.035 4.517 2.518 1.164 272 892 252
2009 5.454 1.582 3.872 1.082 108 974 270
Sumber: Mabes Polri,11 Desember 2009

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri masih rendah. Hasil penelitian yang dilakukan Kompas yang dimuat pada tanggal 31 Januari 2011 menunjukkan betapa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri hanya 6,5 %. Tingkat kepercayaan ini lebih rendah dibandingkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga agama dan media massa yaitu 7,2 % .
Rendahnya tingkat kepercayaan diikuti dengan merosotnya citra Polri di masyarakat. Hasil survei beberapa lembaga penelitian yang pernah dilangsir selama era reformasi ini menambah lengkap bukti kemerosotan citra Polri di mata masyarakat Indonesia. Salah satu hasil survei LSM Transparansi Internasional Indonesia pada Desember 2007 menyebutkan bahwa citra Polri menduduki peringkat tertinggi sebagai institusi terkorup dengan skor 4,2 yang disusul lembaga pengadilan dan parlemen . Hasil survei tersebut menguatkan hasil penelitian mahasiswa PTIK terhadap institusi Polri sebagai tempat mereka mengabdi sekitar tahun 2005 yang menyimpulkan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh Polri sudah mengakar .
Masyarakat tidak puas terhadap kinerja Polri dalam banyak hal. Survei imparsial yang dilakukan oleh Lembaga Penggiat Hak Asasi Manusia terhadap kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Polri menunjukkan ketidakpuasan tersebut. Survei dilakukan di Jakarta pada tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2011 meliputi populasi warga Jakarta dengan responden 500 orang terdiri dari umumnya berumur 17 tahun dan sudah menikah. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah multistage random sampling dengan tingkat kesalahan 4 persen. Hasil survei menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat mencapai 61,2 persen.

Tabel 2
Tingkat Ketidakpuasan Masyarakat Jakarta terhadap Kinerja Polri
NO BIDANG YANG DINILAI TINGKAT KETIDAKPUASAN (%) KET
1. Penanganan Kasus Korupsi 78,4
2. Penanganan Lalu Lintas 76,6
3. Penanganan Pencurian Kendaraan 67
4. Penegakkan Hukum dan HAM 58
5. Penanganan Lahgun Narkoba 53,2
6. Penanganan Premanisme 53,2
7. Penanganan Sara 40
8. Reformasi Polri gagal 61,2
9. Persepsi keterlibatan dalam KKN 74
10. Keterlibatan dlm Pembuatan SIM 75,8
11. Keterlibatan dlm pungli 61,6
12. Keterlibatan dlm dagang narkoba 59,2
13. Keterlibatan lakukan siksa dlm sidik 49,4
14. Keterlibatan dlm mafia hukum 65,8
15. Kemampuan selesaikan kasus mafia hukum 58,2
Sumber: Hasil Survei Imparsial oleh Lembaga Penggiat HAM di jakarta pada 17 Juni sampai 14 Juli 2011.

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

A. DECISION SUPPORT SYSTEM

Turban (1995) mendefinisikan secara lebih spesifik dengan, sesuatu yang interaktif,flexible dan dapat menyesuaikan diri (adaptable) dari sistem informasi berdasarkan komputer, khususnya pengembangan untuk mendukung pemecahan masalah dari non-struktur management, untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan data, mendukung antar muka yang mudah digunakan dan memberikan wawasan untuk sang pengambil keputusan.
Istilah dari decision support system telah digunakan dengan banyak cara (Alter 1980) dan menerima banyak definisi yang berbeda menurut pandangan dari sang penulis (Druzdzel dan Flynn 1999). Finlay (1994) dan lainnya mendefiniskan DSS kurang lebih sebagai sebuah sistem berbasis komputer yang membantu dalam proses pengambilan keputusan.
Decision Support System dapat dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik.
Definisi lainnya bisa jadi gugur dibandingkan dengan dua pandangan ekstrim berikut, Keen dan Scott Morton (1978), DSS adalah dukungan berdasar kan komputer untuk para pengambil keputusan management yang berurusan dengan masalah semi-struktur. Sprague dan Carlson (1982), DSS adalah sistem berdasarkan komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan menggunakan data dan model-model untuk memecahkan masalah yang tak terstruktur(unstructured problem). Menurut Power (1997), istilah DSS mengingatkan suatu yang berguna dan istilah inklusif untuk banyak jenis sistem informasi yang mendukung pembuatan pengambilan keputusan. Dia dengan penuh humor menambahkan bahwa jika suatu sistem komputer yang bukan OLTP, seseorang akan tergoda untuk menyebutnya sebagai DSS.
Seperti yang kita lihat, DSS memiliki banyak arti dengan maksud yang kurang lebih hampir sama, yaitu suatu sistem komputer yang berguna bagi para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah mereka yang kurang lebih berhadapan dengan masalah non-struktur atau semi-struktur.

Tujuan dari Decision Support System (DSS) antara lain adalah :
• membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktur
• mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya
• meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan seorang manajer dari pada efisiensinya.

Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan antara lain adalah :
• kegiatan intelijen,
• kegiatan merancang,
• kegiatan memilih dan menelaah.
Kegiatan intelijen ini merupakan kegiatan mengamati lingkungan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Kegiatan ini merupakan tahapan dalam perkembangan cara berfikir. Untuk melakukan kegiatan intelijen ini diperlukan sebuah sistem informasi, dimana informasi yang diperlukan ini didapatkan dari kondisi internal maupun eksternal sehingga seorang manajer dapat mengambil sebuah keputusan dengan tepat.
Kegiatan merancang merupakan sebuah kegiatan untuk menemukan, mengembangkan dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Tahap perancangan ini meliputi pengembangan dan mengevaluasi serangkaian kegiatan alternatif. Pertimbangan-pertimbangan utama telah diperkenalkan oleh Simon untuk melakukan tahapan ini, apakah situasi keputusan ini terprogram atau tidak. Sedangkan kegiatan memilih dan menelaah ini digunakan untuk memilih satu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia dan melakukan penilaian terhadap tindakan yang telah dipilih.
Jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut:
• Mengambil elemen-elemen informasi.
• Menaganalisis seluruh file.
• Menyiapkan laporan dari berbagai file.
• Memperkirakan dari akibat keputusan.
• Mengusulkan keputusan.
• Membuat keputusan.
Model DSS terdiri dari:
a. Model matematika;
b. Database;
c. Perangkat lunak.

Perangkat lunak DSS sering disebut juga dengan DSS generator. DSS generator ini berisi modul-modul untuk database, model dan dialog manajemen. Modul database ini menyediakan beberapa hal, seperti: creation, interrogation dan maintenance untuk DSS database. DSS database memiliki kemampuan untuk menemukan sistem database yang telah disimpan. Sedangkan modul model digunakan untuk menyajikan kemampuan membuat, menjaga dan memanipulasi ke dalam bentuk model matematika. Model dasar ini menampilkan electronic spreadsheet. Model dialog digunakan untuk menarik perhatian para pengguna untuk berhubungan langsung antara pengguna dengan komputer dalam mencari solusi.
Setelah kita lihat dan selami tentang data warehouse, kita dapat menyimpulkan bahwa data warehouse adalah sebuah model database yang berguna untuk menyimpan dan memproses data dengan pendekatan kepada kegunaan data dalam pengambilan keputusan bagi EIS atau DSS.
Sebuah DSS (tergantung dengan yang disupport-nya)membutuhkan data warehouse agar dapat menjalankan kerjanya dengan baik. Dan memang data warehouse sendiri dibangun untuk memenuhi kebutuhan DSS.
Karakteristik dan kemampuan ideal dari suatu DSS antara lain: 1) DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi, 2) Dukungan disediakan untuk pelbagai level, manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer di lapangan, 3) Dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi group, 4) Menyediakan keputusan ke pelbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan, 5) Mendukung pelbagai fase proses pengambil keputusan: intelligence, design, choice dan implementation, 6) Mendukung pelbagai proses pengambilan keputusan style yang berbeda – beda, 7) Selalu bisa beradaptasi sepanjang masa, 8) Mudah digunakan, 9) Mencoba untuk meningkatkan efektifitas dari pengambilan keputusan, lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh, 10) Pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah.
Komponen DSS: 1) Data Management, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk pelbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System ( DBMS ), 2) Model Management , melibatkan model finansial, statistikal, management science, atau pelbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan, 3) Communication ( dialog subsystem ), user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsystem ini, 4) Knowledge Management, subsystem optional dapat mendukung subsystem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri.
Data Management Subsystem terdiri dari dari elemen – elemen: 1) DSS database, 2) Database Management System, 3) Data Directory, 4) Query Facility.
Sistem adalah kumpulan dari obyek – obyek seperti orang, resource, konsep, dan prosedur yang ditujukan untuk melakukan fungsi tertentu atau memenuhi suatu tujuan. Sistem terbuka adalah sangat tergantung pada lingkungannya. Sistem ini menerima in put ( informasi, energi, material ) dari lingkungannya dan bisa juga memberikan out putnya kembali ke lingkungan tersebut.
Dua ukuran utama dari sistem adalah efektifitas dan efisiensi. Efektifitas adalah derajat seberapa banyak tujuan sistem tercapai. Ini mengacu pada hasil atau out put pada suatu sistem. Efisiensi adalah ukuran penggunaan in put ( atau resource ) untuk mencapi tujuannya.
Karakteristik utama DSS adalah adanya kemampuan pemodelan. Model adalah representasi sederhan atau penggambaran dari kenyataan. Terdapat 3 jenis model : 1) Iconic, yaitu replika fisik dari sistem, biasanya dalam skala tertentu dari bentuk aslinya, 2) Analog, yaitu tak seperti sistem yang sesungguhnya tetapi berlaku seperti itu. Lebih abstrak dari model Iconic dan merupakan representasi simbolis dari kenyataan, 3) Matematis, yaitu kompleksitas hubungan dalam sistem organisasi tak dapat direpresentasikan dengan iconic atau analog, karena kalaupun bisa akan memakan waktu lama dan sulit. Analisis DSS menggunakan perhitungan numerik yang dibantu dengan model matematis atau model kuantitatif lainnya.
Keuntungan model: 1) Biaya analisis model lebih murah daripada percobaan yang dilakukan pada sistem yang sesungguhnya, 2) Model memungkinkan menyingkat waktu, 3) Manipulasi model ( perubahan variabel ) lebih mudah dilakukan bila diterapkan pada sistem nyata, 4) Akibat yang ditimbulkan dari kesalahan – kesalahan suatu proses trial and error lebih kecil daripada penggunaan model langsung di sistem nyata, 5) Lingkungan sekarang yang makin berada pada ketidakpastian. Penggunaan pemodelan menjadikan seorang manajer dapat menghitung resiko yang ada pada proses – proses tertentu, 6) Penggunaan model matematis bisa menjadikan analisis dilakukan pada kemungkinan – kemungkinan solusi yang banyak sekali, bahkan bisa tak terhitung. 7) Model meningkatkan proses pembelajaran dan meningkatkan pelatihan.
Proses Pemodelan: 1 ) Trial And Error dengan sistem nyata, tapi ini tak berjalan bila terlalu banyak alternatif untuk dicoba, akibat samping dari error yang terjadi besar pengaruhnya, lingkungan itu sendiri selalu berubah, 2) Simulasi, 3) Optimisasi, 4) Heuristic.
Pengambilan Keputusan adalah proses pemilihan, diantara pelbagai alternatif aksi yang bertujuan untuk memenuhi satu atau beberapa sasaran. 4 fase Pengambilan Keputusan: 1) Intelligence, 2) Design, 3) Choice, 4) Implementation. Fase 1 sampai 3 merupakan dasar pengambilan keputusan, yang diakhiri dengan suatu rekomendasi, sedangkan pemecahan masalah adalah serupa dengan pengambilan keputusan ( fase 1 sampai 3 ) ditambah dengan implementasi dari rekomendasi ( fase 4 ). Pemecahan/ penyelesaian masalah tak hanya mengacu ke solusi dari area masalah/ kesulitan – kesulitan tapi mencakup juga penyelidikan mengenai kesempatan – kesempatan yang ada.
Intelligence Phase, di mana proses yang terjadi pada fase ini: 1) Menemukan masalah, 2) Klasifikasi masalah, 3) Penguraian masalah,4 ) Kepemilikan masalah.
Design Phase, tahap ini meliputi pembuatan, pengembangan, dan analisis hal – hal yang mungkin dilakukan termasuk juga di sini pemahaman masalah dan pengecekan solusi yang layak. Juga model dari masalahnya dirancang, dites dan divalidasi. Tugas – tugas yang ada pada tahap ini merupakan kombinasi dari seni dan pengetahuan yaitu: 1) Komponen – komponen model, 2) Struktur model, 3) Seleksi prinsip – prinsip pemilihan ( kriteria evaluasi ), 4) Pengembangan ( penyediaan ) alternatif, 5) Prediksi hasil, 6) Pengukuran hasil, 7) Skenario.
Choice Phase adalah fase pendekatan pencarian pilihan di mana ada dua pendekatan yaitu: 1) Teknis Analitis, menggunakan rumusan matematis, 2) Algoritma, langkah demi langkah proses. Suatu DSS menurut definisinya adalah merekomendasikan tetapi tidak membuat suatu pilihan sebagai tambahan untuk menggunakan model yang secara cepat mengidentifikasi alternatif terbaik, DSS dapat mendukung Choice Phase melalui analisi “ what – if “ dan “ goal seeking “. Skenario – skenario yang berbeda dapat dites untuk pilihan yang diinginkan yang bisa memperkuat keputusan akhir.
Impelementasi, di mana pada fase ini ternyata keuntungan yang didapat dari DSS juga sepenting atau malah lebih penting dibanding penggunaan DSS pada fase – fase sebelumnya. Keuntungannya adalah dalam memberikan ketajaman dan detail dari analisis dan out put yang dihasilkan.
Cognition adalah aktifitas suatu individu dalam mengatasi perbedaan antara cara pandangnya dari dalam lingkungan dan apa yang memang benar – benar ada dalam lingkungan itu. Dengan kata lain kemampuan untuk mempersepsi dan memahami informasi.
Pengambil keputusan berfikir dan bereaksi terhadap suatu masalah, berpersepsi, memahami nilai- nilai dan kepercayaan yang dianut, berbeda-beda dari satu individu ke individu yang lain dan juga dari situasi ke situasi yang lain. Sehingga tiap orang akan membuat keputusan yang berbeda – beda. Perilaku bagaimana manajer mengambil keputusan ( dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain ) menjelaskan gaya keputusan mereka.
B. PERBANDINGAN

Berikut ini ulasan Studi Penerapan DSS di Bengkel Manchining Center PT. IPTN (PT. DI) menggunakan Decision Support System sebagai perbandingan dengan Sistem Database Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri.

Bengkel Manchining Center PT. IPTN menerima pemesanan dari Engineering Office. Pesanan yang datang berupa Jadwal Induk Produksi lengkap dengan struktur produk, routing sheet dan lead time tiap item produk. Manajer bengkel harus memutuskan dengan segera mampu atau tidak mampu melayani pesanan tersebut. Tanpa bantuan suatu sistem yang mampu menghitung kapasitas yang tersedia dari bengkel tersebut dan yang juga mampu menghitung dengan cepat kebutuhan kapasitas akan pesanan tersebut, keputusan dari manajer tidak dapat segera terwujud. Kalaupun manajer dapat segera memutuskan mampu, keputusan tersebut tentunya hanya berdasarkan pengalaman masa lalu dan keberanian semata dalam mengambil keputusan. Sehingga hasil akhirnya tidak seperti yang diharapkan.

Suatu sistem pendukung keputusan yang mampu membantu manajer menghadapi masalah tersebut diatas telah berhasil dirancang dalam tesis Antonius Sarwedi (Teknik Industri ITB, 1995) yang berjudul ‘Rancangan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Waktu Penyelesaian Produk Dan Penentuan Harga Pokok Barang’. Untuk dapat diterapkan di bengkel Machining Center PT. IPTN pada kondisi riil sistem tersebut perlu dimodifikasi.

Sistem Pendukung Keputusan telah berhasil dimodifikasi dengan memperhitungkan penjadwalan ditingkat shop floor sehingga didapatkan JPI realistis. Akan tetapi ternyata sistem ini tidak dapat diterapkan di bengkel Machining Center PT. IPTN pada kondisi riilnya. Hal ini disebabkan karena di bengkel tersebut tidak tersedia data struktur produk, data routing sheet dan data kapasitas mesin tersedia.

Dibandingkan dengan Sistem Pendukung Keputusan Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri yang pada kondisi riilnya telah menyediakan berbagai data dan arsip yang diperlukan untuk menjalankan sistem DSS yang dirancang secara sederhana dalam makalah ini, Sistem DSS dalam tesis Antonius Sarwedi (Teknik Industri ITB, 1995) menurut pendapat penulis tidak diimbangi dengan pengetahuan atau informasi secara riil dan terperinci dari data warehouse dan data mining yang dimiliki secara manual oleh bengkel Machining Center PT. IPTN.

Manajer bengkel seharusnya mengatur cara pengumpulan dan penyimpanan data dan informasi dengan baik, walaupun hanya secara manual namun dapat memutuskan dengan segera mampu atau tidak mampu melayani suatu pesanan. Pada intinya pembuatan sistem suatu perusahaan ataupun suatu satuan kerja memerlukan dua sisi pengetahuan ( DSS dan pengumpulan dan penyimpanan database secara riil) dimana keduanya harus digabungkan pada saat membuat sistem DSS.

BAB III
PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI

A. PENERAPAN
Sebuah aplikasi berupa Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) mulai dikembangkan pada tahun 1970. Decision Support Sistem (DSS) dengan didukung oleh sebuah sistem informasi berbasis komputer dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kinerjanya dalam pengambilan keputusan. Seorang manajer disuatu perusahaan dapat memecahkan masalah semi struktur, dimana manajer dan komputer harus bekerja sama sebagai tim pemecah masalah dalam memecahkan masalah yang berada di area semi struktur. DSS mendayagunakan resources individu-individu secara intelek dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan.

Data dan Informasi dimasukkan kedalam database dari Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri. Isi Database digunakan oleh Perangkat Lunak Penulisan Laporan, menghasilkan laporan periodik maupun khusus. Laporan periodik disiapkan sesuai jadwal dan biasanya dihasilkan oleh perangkat lunak yang dikodekan dalam suatu bahasa prosedural seperti COBOL (Common Business Oriented Language) yang merupakan bahasa pemrograman generasi ke-3. Laporan khusus disiapkan sebagai jawaban atas kebutuhan informasi yang tak terduga dan berbentuk database query oleh pemakai yang menggunakan query language dari DBMS atau bahasa pemrograman generasi keempat.

Penerapan DSS pada Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri digunakan karena Anggaran Satker yang tidak memadai, Bagian Penelitian Personil juga dihadapkan pada meningkatnya jumlah data dan arsip yang harus disimpan dan sewaktu-waktu dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, disamping itu peningkatan kesulitan dalam hal melacak jumlah kasus personil Polri dan data/ informasi menonjol yang berkaitan dengan Personil Polri yang bermasalah serta Sistem komputer tidak mendukung peningkatan tujuan satuan kerja dalam hal efisiensi, efektifitas dan membuat laporan serta analisa dan evaluasi secara periodik khususnya setiap tahun.

  1. Dampak Pemanfaatan DSS
    Dampak dari pemanfaatan Decision Support System (DSS) antara lain :
    • Masalah-masalah semi struktur dapat dipecahkan.
    • Problem yang kompleks dapat diselesaikan.
    • Sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya.
    o Dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara intuisi, pengambilan keputusan dengan DSS dinilai lebih cepat dan hasilnya lebih baik.
    o Menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Kasat/ Kanit yang kurang berpengalaman.
    o Untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi keputusan yang lebih efektif.
    o Fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan kesempatan bagi Kabag Litpers untuk berkomunikasi dengan lebih baik.
    o Meningkatkan produktivitas dan kontrol dari Kabag Litpers dan para Kasubbag.
  2. Faktor Pendukung DSS
    Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh :
    • Faktor teknologi
    • Faktor kompleksitas struktural
    • Faktor stabilitas politik
    • Faktor intervensi pemerintah
    • Faktor informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut,
    • Faktor gaya pengambilan keputusan dan
    • Faktor kemampuan (intelegensi ,persepsi, dan falsafah)

Pertimbangan pengambil keputusan. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan ketidakpastian dari hasil keputusan yang diambil. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian tersebut, keputusan membutuhkan informasi yang sahih mengenai kondisi yang telah, dan mungkin akan terjadi, kemudian mengolah informasi tersebut menjadi beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai bahan pertimbangannya dalam memutuskan langkah yang akan dilaksanakannya, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat menberikan keuntungan yang maksimal dengan menggunakan aplikasi Computer Base Information System (CBIS) untuk lingkungan kelompok, seperti: Electronic Meeting System (EMS) dan Group Decision Support System (GDSS). Sistem Pendukung Keputusan Kelompok (group decision support system).

B. IMPLEMENTASI

APLIKASI DATA SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN
BAGIAN PENELITIAN PERSONIL DIVPROPAM POLRI

  1. APLIKASI PENGOLAH DATA HISTORY PERSONIL
    Merupakan aplikasi yang menyediakan informasi mengenai data litsus personil/anggota Polri dan PNS serta history mereka selama berkarir dalam organisasi Polri, mulai dari saat mereka masuk sebagai polisi / PNS sampai dengan status pangkat dan jabatan terakhir, pendidikan yang pernah mereka ambil baik pendidikan kepolisian atau latar belakang pendidikan awal mereka, kemudian prestasi apa saja yang pernah mereka lakukan, pernah atau tidaknya mereka melakukan pelanggaran atau tindak pidana selama bertugas serta penghargaan atau hukuman apa yang pernah mereka terima sesuai dengan tanggal perubahan yang terjadi. Selain itu aplikasi ini juga menyediakan informasi mengenai latar belakang keluarga personil yang berguna untuk menarik benang merah latar belakang keluarga mereka terhadap bahaya laten seperti keterlibatan dengan aliran komunisme ataupun jaringan Teroris / Radikalisme.
    Aplikasi ini akan memudahkan Kabag Litpers Divpropam Polri dalam mendapatkan informasi mengenai anggota Polri secara cepat dan efektif terutama pada saat mereka menyelidiki setiap anggota Polri yang pernah atau sedang terjerat masalah pelanggaran maupun tindak kriminal, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap para anggota yang terjerat kasus ataupun sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan personil dalam kenaikan pangkat atau jabatan.
  • APLIKASI PENGOLAHAN ARSIP DATA PERSONIL
    Merupakan aplikasi yang menyediakan informasi berupa arsip – arsip hasil scan mengenai anggota tertentu, sehingga dapat mengurangi penggunaan arsip secara fisik yang beresiko mengalami kerusakan ataupun hilang sekaligus mempermudah proses pencarian arsip penting mengenai personil Polri pada saat dibutuhkan baik oleh Satker Polri lain maupun kebutuhan di Divpropam Polri dalam melakukan penyelidikan pada anggota Polri yang terlibat kasus. Aplikasi ini juga berguna dalam memudahkan proses pengiriman data arsip secara digital untuk keperluan Satker lain seperti halnya jika ada personil di Satker lain yang mengajukan kenaikan pangkat, sehingga membutuhkan arsip digital sebagai bukti penghargaan ataupun hukuman yang mereka terima selama karir mereka.
    ARSITEKTUR DSS DALAM DALAM MENDUKUNG TUPOKSI BAGIAN PENELITIAN PERSONIL DIVPROPAM POLRI
    WAREHOUSE DATA :

  • internal. : berupa riwayat histori personil yang terdapat pada bag litpers divpropam polri.
  • eksternal : catatan khusus terkait pelayanan pengaduan masyarakat, skep hukuman dan copy vonis pidana dari pengadilan .
    dalam merancang DSS untuk mendukung tupoksi bagian penelitian personil divpropam polri diperlukan konsep implementasi yang disesuaikan sesuai dengan tugas pokok dari bag litpers divpropam polri, adalah sebagai filter terhadap segenap aspek etika profesi polri selakau pelindung , pengayom dan pelayan masyarakat , dimana penilaian yang dikeluarkan oleh litpers divpropam merupakan dasar pertimbangan oleh satker lain untuk kelangsungan karir , promosi , jabatan serta pengembangan organisasi polrisecara lebih luas . berkenaan dengan tugas pokoknya bag litpers selanjutnya akan mengolah data dan informasi terkait etika profesi seseorang anggota polri untuk dinyatakan layak, atau ytidak layak bekerja sebagai anggota polri.
    tumpukan data terkait histori personil maupun data catatan khusus akan diolah melalui manajemmen pengelolaan data / Database Management System ( DBMS) , untuk kemudian dikelola, dengan dipilih dan dilihat hubungan dari masing masing data yang ada untuk menetukan kriteria kelayakan etika dan profesi personil yang bersangkutan.
  • Manajemen pengelolaan data berdasarkan Entitas dan atribut data
    ENTITAS DATA CATATAN KHUSUS/ KUMPLIN RIWAYAT HIDUP PERSONIL PENGADUAN MASYARAKAT
    ATRIBUT DATA Identitas personil identitas personil identitas personil
    jenis pelanggaran pendidikan jenis pelanggaran
    jenis hukuman jabatan identitas korban
    lama hukuman keluarga kerugian yang timbul
    kinerja pasca hukuman prestasi upaya yang telah dilakukan
    frekuensi pelanggran pelanggaran
    nama penyidik kualifikasi

    Dengan pendekatan Quantitative Model dapat melakukan pemilihan dan perhitungan secara parsial dan komulatif sesuai ketentuan terhadap data-data kuantitatif yang ada, meliputi: hasil ada atau tidak ada catatan khusus/ kumplin, rangking hasil pendidikan dan kejuruan,ada atau tidak ada laporan pengaduan masyarakat
    KNOWLEDGE MANAGEMENT
    Dalam Penyiapan data personil terkait aspek ETIKA dan profesi, bila terdapat penilaian negative yang bersumber dari data KUMPLIN , maupun adanya YANDUMAS maka , berdasarkan peraturan kapolri yang digunakan, untuk personil tersebut dinyatakan tidak layak untuk diberikan kenaikanpangkat, promosi jabatan, mutasi sampai terdapat suatu perbaikan dan pemberian hukuman / selesai melaksanakan hukuman sesuai pelanggaran yang dilakukan
    ALGORITMA :
    1. IF ANGGOTA = TERDAPAT DALAM DAFTAR KUMPLIN THEN KATEGORI = PENGAWASAN ; SOLUSI TIDAK BOLEH DAPAT PROMOSI SAMPAI MASA PENGAWASAN SELESAI.
    2. IF ANGGOTA = TIDAK TERDAPAT DALAM DAFTAR KUMPLIN NAMUN ADA YANDUMAS THEN KATEGORI = PENGAWASAN ; SOLUSI TIDAK BOLEH DAPAT PROMOSI SAMPAI MASA PENGAWASAN SELESAI.
    3. IF ANGGOTA = TIDAK TERDAPAT DALAM DAFTAR KUMPLIN DAN DAFTAR YANDUMAS THEN KATEGORI = BERSIH ; SOLUSI BOLEH MENDAPAT PROMOSI.

    BAB IV
    KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

    A. KESIMPULAN

    1. Implementasi DSS akan menyediakan data atau informasi mengenai anggota Polri / PNS secara cepat dan efektif terutama pada saat mereka menyelidiki setiap anggota Polri / PNS yang pernah atau sedang terjerat masalah pelanggaran maupun tindak kriminal.
    2. Dengan Penerapan dan Implementasi Decision Support System, Kabag Litpers Divpropam Polri dapat memperoleh informasi yang memberikan pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap para anggota yang terjerat kasus ataupun sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan personil dalam kenaikan pangkat atau jabatan.
    3. Aplikasi DSS ini juga berguna dalam memudahkan proses pengiriman data arsip secara digital untuk keperluan Satker lain seperti halnya jika ada personil di Satker lain yang mengajukan kenaikan pangkat, sehingga membutuhkan arsip digital sebagai bukti penghargaan ataupun hukuman yang diterima selama masa dinas Personil yang bersangkutan.
    4. Pertimbangan pengambil keputusan. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan ketidakpastian dari hasil keputusan yang diambil. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian tersebut, keputusan membutuhkan informasi yang sahih mengenai kondisi yang telah, dan mungkin akan terjadi, kemudian mengolah informasi tersebut menjadi beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai bahan pertimbangannya dalam memutuskan langkah yang akan dilaksanakannya, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan keuntungan yang maksimal.

    B. REKOMENDASI

    1. Sebagai sebuah Satuan Kerja yang menangani bidang Penelitian Personil Polri / PNS yang mempunyai Tupoksi melakukan screening dalam rangka menentukan kelayakan para personil Polri / PNS pada tingkat nasional dan di tingkat Mabes pada khususnya, sudah selayaknya menggunakan aplikasi DSS dalam mendukung Tupoksi di masing-masing penugasan yang telah diatur oleh Divpropam Polri.
    2. Dalam rangka mendukung pemanfaatan DSS pada Database Bag Litpers Divpropam Polri perlu dikembangkan kemampuan para personilnya dengan memberikan pelatihan guna mengoperasikan secara tepat dan efisien mengenai aplikasi DSS yang telah dirancang oleh Penulis.
    3. Dukungan Anggaran dalam bentuk kebijakan baru dan motivasi dari Pimpinan perlu ditingkatkan guna mempercepat terlaksananya pemanfaatan DSS secara tepat guna dan efisien demi memajukan penggunaan teknologi di Bag Litpers Divpropam Polri.

    DAFTAR PUSTAKA

     Irfan Subakti, Diktat Mahasiswa STIK, Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System), Jakarta, Juni 2011;
     A.Turban, Efraim; Aronson, Jay, E.; Liang, Ting-Peng. Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice-Hall ,2005;
     Irfan Subakti, Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System), ITS, Surabaya, 2002.
     Anonimous. 2007. Sistem Pendukung Keputusan Jaringan Saraf Tiruan Untuk Optimasi Pemilihan Multiple Proyek.
    http://arisn.staff.ugm.ac.id/files/10/8/Presentasi Tugas Besar – Optimasi Pemilihan Proyek.pdf.
     Anonimous. 2005. Managerial Decision Making And Decision Support System.
    http://library.gunadarma.ac.id/files/disk1/5/jbptgunadarma-gdl-course-2005-tim pengajar – 202-dss.doc.
     Proposal AIPT 2007: Standar Sistem Informasi Universitas Airlangga
     Santoso, Lucky E. 2006. Mengajarkan Sistem Pendukung Keputusan Dengan Menggunakan Microsoft Excel Dan Visual Basic For Applications. http://www.lesantoso.com.
     Sarwedi, Antonius. 1995. Studi Penerapan Sistem Pendukung Keputusan Di Bengkel Machining Center PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara.
    http://digilib.ti.itb.ac.id/go.php?id= jbptitbti-gdl-s2-1995-antoniussa-1341.

    SS2 buat Polri

    Selamat datang SS2

    Senjata dan sistem kesenjataan merupakan tulang punggung dalam penggunaan kekuatan sebuah pasukan, memang tidak semudah peribahasa yang mengatakan : Man behind the gun untuk mengatakan superioritas daya gempur , daya gerak dan daya tembak terletak kepada bagaimana seorang petembak menguasai suatu senapan yang menjadi miliknya.

    Sebuah bantahan atau bisa jadi memperkuat pribahasa diatas adalah bagaimana Mao Tze Tung mengatakan bahwa Power is derived from the barrel of the weapon, sehingga dengan demikian kekuatan sebagai superioritas sangat ditentukan oleh ” laras” keunggulan senjata dan sistem kesenjataan itu sendiri.

    Kelahiran SS2 Pindad yang sebagai sebuah penyempurnaan teknologi dengan berbagai sentuhan baru di bidang mekanika, ergonomis dan kebijakan negara untuk memberikan ruang lebih lebar kepada penggunaan produksi dalam negeri patut mendapat apresiasi.

    Keunggulan SS2 sebagai sebuah produk yang disempurnakan dari SS1 Pindad yang mengambil basis design FNC Belgia dalam beberapa event perlombaan menembak seperti AARM ( asean armies rifle meet )maupun beberapa event lain yang umum dilaksanakan satuan TNI

    Kehadiran SS2 dalam inventori senjata Polri dimulai pertama dengan penggunaan SS2 terutama varian V5 yang dijadikan senjata utama bagi pasukan dalam penugasan FPU di Sudan dimana semenjak tahun 2012, SS2 V5 dipilih untuk menggantikan Styer AUG 3 yang telah digunakan oleh beberapa rotasi penugasan FPU Polri ” Garuda Bhayangkara”.

    Konsep Modular ( mudah diganti ganti ) merupakan suatu keistimewaan yang ditawarkan SS2, betapa tidak , dengan kehadiran SS2 artinya Brimob dapat meningkatkan daya gempur , daya tembak dan kemampuan manuver dilapangan.

    Beberapa fitur tambahan seperti GLM sebagai senjata bantuan lintas lengkung akan dengan mudah didapatkan , baik peluncur GLM itu sendiri maupun munisi GLM tentunya dengan disesuaikan kebutuhan tugas Brimob Polri , bisa jadi mulai dari munisi dummy untuk latihan , munisi pecahan tajam , anti material , dan bisa juga untuk kepentingan penindakan huru hara berupa munisi GLM dengan isian CN atau CS ( gas air mata)

    Fitur tambahan lainnya adalah SS2 sudah mengadopsi sistem Rel sehingga akan mudah ditambahkan teleskop , maupun aimpoint sebagai pembidik optik yang selama ini cukup sulit untuk ditambahkan pada AK series 100 yg menjadi inventori Brimob.

    SS2 yang diproduksi oleh Pindad sebagai imdustri strategis dalam negeri tentunya akan memberikan kemudahan bilamana terjadi kerusakan sehingga memerlukan penanganan teknisi pindad dengan cepat. Secara berturut turut antara SS2 dari varian 1,2 dan 4 menurut situs resmi Pindad adalah;
    Assault Rifle SS2, Specifications, Pindad Code
    SS2-V1 SS2-V2 SS2-V4
    NSN
    – – –
    Calibre
    5.56 X 45 mm 5.56 X 45 mm 5.56 X 45 mm
    Barrel Length
    460 403 460
    Overall Length

    Butt Extended
    990 920 990
    But Folded
    740 670 740
    Weight

    With Empty Magazine
    3.4 kg 3.2 kg 4.2 kg
    Cyclic Rate of Fire
    675 – 725 rpm 675 – 725 rpm 675 – 725 rpm
    Mode Firing
    Single, Full Auto, Safe Single, Full Auto, Safe Single, Full Auto, Safe
    Sight
    Mechanical Sight Mechanical Sight Optical Sight
    Max Effective Range
    500 m 400 m 600 m
    Finishing
    Black / Gray Black / Gray Black / Gray

    Magasen SS2 juga dibuat dengan mengambil pola Magasen STANAG: SS1 , FNC , dan M16 sebagai magasen standar NATO , akan memberikan kemudahan manakala diperlukan sejumlah magasen dalam jumlah besar , selain dapat diproduksi oleh Pindad sendiri , surplus dari produsen pernak pernik senjata terkenal dapat ditemukan dengan mudah di pasaran internasional.

    Pindad telah mengeluarkan beberapa Varian SS2 lainnya, tergantung pilihan dan keinginan konsumen ,Pindad sanggup memenuhi , varian SS2 V1 ditujukan untuk senapan serbu infanteri , dengan panjang laras 460 mm. Diharapkan prajurit dilapangan dapat dengan mudah menggunakan tambahan Tabung Pelontar ( TP ) sebagai pendukung senjata lintas lengkung yang mumpuni .

    SS2 V2 dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan para unsur pimpinan maupun pasukan yang dipersiapkan untuk melaksanakan infiltrasi menggunakan metode penerjunan, dengan panjang laras yg lebih pendek dari Varian pertama , SS2 V2 sangat sesuai untuk pertempuran di medan sempit maupun untuk penerjunan.

    Varian lainnya adalah V4 dan V5 yang ditujukan untuk kebutuhan senjata dengan tingkat presisi tinggi karena dilengkapi dengan teleskop yang dapat dengan mudah dibongkar pasang , sedangkan V5 yang telah digunakan untuk misi Garuda Bhayangkara FPU Polri di Sudan dibuat menjadi sedemikian ringkas dalam format karaben yang sangat cocok untuk senjata utama awak kendaraan taktis , maupun lapis baja serta untuk aksi serbuan ruangan dalam pertempuran jarak dekat.

    Selain Keunggulan yang ditawarkan oleh SS2 , terdapat beberapa kondisi yang perlu dicermati bersama menjadi suatu kajian, adalah penggunaan amunisi itu sendiri dalam konteks logistical matters ,ketika logistik sebagai sebuat unit pendukung diyakini tidak akan memenangkan sebuah pertempuran , namun adalah sebuah keniscayaan bahwa tidak sebuah peperangan pun yang akan dapat dimenangkan oleh logistik.

    Kebutuhan munisi khususnya kaliber 5,56mm merupakan sebuah keharusan manakala pengadaan senjata dilakukan , sebagai informasi pembanding bahwa sampai saat ini Polri secara faktual masih menggunakan berbagai jenis munisi yang sangat beragam untuk mendukung inventori senjata yang dimiliki.

    Kelas senjata gengam saja , setidaknya polri membutuhkan 2 jenis munisi : mulai 9X19 mm untuk pistol Glock dan beberapa varian lainnya , dan kaliber 38 mm untuk revolver yg digunakan.
    Tidak kalah rumitnya adalah senjata pinggang dari kelompok scorpion buatan ceko yang juga mengisi gudang arsenal polri khususnya Brimob , selain kalibernya yang 7,65 mm cukup imut untuk ukuran senjata serbuan ditambah kenyataan bahwa industri dalam negeri seperti pindad belum memproduksi munisi yang dimaksud , apalagi ditambah inventori arsenal lawas namun mumpuni seperti M10 Ingram yang membutuhkan caliber 45 ACP.

    Sebagai sebuah pertimbangan kedepan adalah , urusan amunisi untuk ukuran Mako Korpbrimob Polri sebagai unsur pelaksana utama tingkat Mabes yang memiliki kekuatan 4 satuan setingkat resimen , bisa jadi urusan logistik munisi nantinya diyakini akan menjadi sandungan dalam giat operasional maupun pembinaan Brimob itu sendiri.

    Ketika Resimen 1 Gegana menggunakan Styer AUG dan M4 sebagai senapan serbu , maka kebutuhan mutlak munisi berkaliber 5,56mm dengan rifling twist 1/9 menjadi suatu keharusan , Pindad dalam hal ini mampu memenuhi kebutuhan munisi 223 ( rifling twist 1/9) tadi dengan memproduksi munisi 5,56mm dari jenis 4 TJ demikian juga dengan Resimen 2 , 3 dan Puslat Korpbrimob sendiri sampai saat ini masih menggunakan senjata serbu berjenis AK series 100 , mulai varian 101 dan 102 , yang membutuhkan munisi 223 sama seperti 5,56mm ( 4 TJ ) pindad namun aka berubah manakala dengan kehadiran SS2 yang membutuhkan munisi kaliber 5,56mm dengan Rifling twist sedikit berbeda ( 1/7 ) secara otomatis membutuhkan pengadaan munisi 5 TJ dari produksi Pindad maupun produsen lainnya,masih menurut situs resmi pindad, terhadap perbandingan antara munisi 4 tj dan 5 tj dapat dilihat dalam tabel berikut :
    Specifications
    Pindad Code
    MU4-TJ MU5-TJ MU5-M
    Name
    5.56 x 45 mm M193 5.56 x 45 mm NATO 5.56 x 45 mm NATO
    Type
    Ball. FMJ Ball. FMJ Steel Core Match, FMJ
    NSN
    1305-45-000-1781 1305-45-000-1784 1305-45-000-1787
    Synonym
    0.223 Armalite 0.223 Rem. Special – –
    Armamament
    M16-A1 Rifles, Steyr SS1, M16-A2 Rifles SS1, M16-A2 Rifles
    Cartridge Length
    57.40 mm 57.40 mm 57.40 mm
    Case Length
    44.70 mm 44.70 mm 44.70 mm
    Rim Diameter
    9.60 mm 9.60 mm 9.60 mm
    Bullet Diameter
    5.70 mm 5.70 mm 5.70 mm
    Extractor Diameter
    8.44 mm 8.44 mm 8.44 mm
    Bullet Weight
    3.62 g 4.00 g 4.00 g
    Characteristics (Barel Test)

    Velocity
    V10 = 989 m/s V25 = 915 m/s V25 = 915 m/s
    Chamber Pressure
    -Ma. 4,070 kg/cm2 Max. 4,200 kg/cm2 Max. 4,200 kg/cm2
    Accuracy
    At 100 m = Max. Dia 14 cm Extreme Spread At 100 m = 20 cm H + L At 100 m = Max. dia 13 cm Extreme Spread
    Tracer Performance
    – – –

    Logistical Nightmare terjadi manakala, dalam suatu misi tidak ditemukan senjata dan munisi yang dapat saling menutup dan melengkapi/ dipertukar pakaikan , ketika satuan Gegana dan satuan Pelopor saling melibatkan anggotanya dalam suatu aksi gabungan yang mengharuskan adanya fleksibilitas logistik (khususnya munisi ) , maka tinggal menunggu waktu saja terjadi kerusakan secara massal senjata milik polri dimasa depan , persis seperti yang pernah dilakukan oleh TNI pada masa operasi Seroja di Timor Timur, ( ABRI saat itu ), memaksakan penggunaan munisi kaliber 223 mm milik M16 A1. Kedalam laras SS1 versi awal , atau sebaliknya memaksakan 5,56mm ( 5TJ) milik SS1 ke laras M16 milik satuan teritorial TNI AD kala itu.

    Sebagai sebuah diskusi untuk menemukan solusi yang paling memungkinkan ketika SS2 sudah datang dan menjelma menjadi senjata serbu utama Brimob adalah dengan alternatif : mengelompokkan pengguna , mengalihkan , merubah sesuaikan kaliber pesanan Polri .

    secara praktis dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

    1. Mengadakan clustering user atau pengelompokkan pemakai akhir, bisa jadi dengan pertimbangan kemudahan pengiriman material logistik untuk jajaran brimob di sumatera , kalimantan , Jawa dan sebagainya , maka seluruh sumatera diberikan AK series 100 bekas pakai Mako Korpbrimob atau daerah- daerah lain yang saling berdekatan untuk menggunakan jenis senpi dan kaliber munisi yang sama.

    2. Levelling user ! Apabila SS2 dan SS1 dirasakan mencukupi untuk seluruh pasukan Brimob di tingkat Mabes dan satuan wilayah , maka adalah suatu pilihan yang paling mudah untuk menghibahkan inventori AK series 100 dan Series 2000 China kepada satuan selain Brimob , bisa jadi Sabhara ataupun Polair dan Udara yang masih menggunakan varian SS Sabhara. , Ruger Mini dan SKS termasuk warisan perang Dunia II seperti LE dan Mouser terutama di polsek polsek terjauh.

    3. Mengajukan perubahan design laras SS2 khusus Polri untuk beralih menggunakan munisi dengan rifling twist 1/9 seperti yang telah dipakai untuk M16A1, M4, AK series 100, Styer AUG selama ini.

    Ketiga alternatif solusi tadi pastilah membutuhkan waktu , tenaga, metode dan anggaran yang tidak saja rumit ,tetapi juga mahal, dan tidak bisa dalam sekejap, namun adalah suatu keharusan dalam menangkal logistical Nightmare saat logistik dibutuhkan dalam memenangkan sebuah “pertempuran “, yang artinya juga , bahwa logistik bisa berarti memberikan kontribusi atas kekalahan dan kegagalan sebuah pertempuran maupun missi yang harus dijalankan.

    Selamat datang SS2 ,adi karya anak bangsa , kami bangga memilikimu.
    Saya menulis, maka saya ada.

    20130729-141443.jpg

    20130729-141534.jpg

    20130729-194205.jpg