contoh pembuatan analisa pelaksanaan ” Industrial Security” bagi BUJP

PELAKSANAAN INDUSTRIAL SECURITY
DI PASARAYA BLOK M

BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Jakarta sebagai Ibukota negara Indonesia merupakan pusat pemerintahan dan menjadi pusat pembangunan. Di Jakarta dibangun berbagai sarana dan prasarana, mulai dari sarana pendidikan, hiburan, jasa, pemerintahan, perumahan dan lain-lain. Salah satu yang banyak dikunjungi baik oleh masyarakat ibu kota maupun pendatang adalah sarana perbelanjaan yang ada, karena dianggap bahwa pusat perbelanjaan di Jakarta lebih lengkap dan lebih besar, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjunginya, baik untuk kepentingan belanja maupun hanya sekedar untuk berjalan-jalan.
Pasaraya merupakan salah satu pusat perbelanjaan besar yang terdapat di Jakarta, yang terletak di pusat kota dan ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik untuk berbelanja, maupun kegiatan lain seperti pemanfaatan fasilitas internet, warung telekomunikasi, café dan sarana kebugaran.
Pasaraya yang berada di bawah naungan A. Latief Coorporation, menempati dua areal, yaitu di Jl. Iskandarsyah II/2 Blok M Jakarta Selatan dan di Jl. Sultan Agung no.1 Manggarai Jakarta Selatan. Diantara ke dua pusat perbelanjaan ini, Pasaraya Blok M merupakan yang terbesar dan lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat, serta memiliki pegawai yang lebih banyak,dan sarana / prasarana yang lebih lengkap.
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang datang ke Pasaraya Blok M, maka dibutuhkan situasi yang mendukung terwujudnya hal tersebut, yaitu adanya suasana aman dan tertib. Untuk dapat mewujudkan suasana aman dan tertib ini, dibutuhkan suatu sistim manajemen pengamanan perusahaan yang baik dan terkoordinir dengan baik pula.
Dari uraian di atas timbul pertanyaan, bagaimana pelaksanaan sistim manajemen pengamanan perusahaan yang ada di Pasaraya Blok M untuk dapat menciptakan suatu suasana yang aman dan tertib, sehingga mampu mendukung terciptanya pelayanan kepada pelanggan yang datang ke Pasaraya Blok M.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan yang dijadikan sebagai obyek penelitian, adalah bagaimana pelaksanaan Sistim pengamanan yang dilaksanakan di Pasaraya Blok M, dengan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi sasaran pengamanan?
2. Bagaimana kelengkapan sarana pengamanan?
3. Bagaimana Pelaksanaan metode pengamanan?

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Industrial Security di Pasaraya Blok M dalam menciptakan situasi yang aman dan tertib guna mendukung terlaksananya pelaksanaan kegiatan di Pasaraya Blok M.

2. Tujuan
Tulisan ini adalah untuk mendapatkan dan mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam maksud penelitian serta ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan yang telah dilakukan dalam menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan di Pasaraya Blok M. Dengan harapan hasilnya dapat bermanfaat khususnya bagi manajemen pengamanan perusahaan di Pasaraya blok M.

RUANG LINGKUP

Dalam penulisan ini, penulis membatasi pada masalah pelaksanaan sistem pengamanan di Pasaraya Blok M.

METODE DAN PENDEKATAN

1. Metode
a. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode:
1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Yaitu dengan mempelajari laiteratur-literatur, tulisan-tulisan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.
2) Penelitian Lapangan (Field Researh)
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara, yaitu berusaha memperoleh data tentang penelitian yang dilakukan terhadap responden di lapangan.

b. Metode Analisa Data
Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penulisan ini.

2. Pendekatan
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menguraikan tentang data-data yang telah diperoleh dalam melakukan penelitian di lapangan, kemudian menganalisa dan mencari pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan cara berfikir secara deduktif dan induktif

TATA URUT

Sistematika penulisan ini dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
BAB I : Pendahuluan yang isinya membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan
BAB II: Tinjauan Pustaka yang memuat tentang kerangka teoritis Industrial security Manajemen, Sistem Pengamanan dan peranan satpam dalam mencegah dan menanggulangi ancaman dan gangguan kamtibmas dan pola pembinaan satpam.
BAB III: Data dari hasil penelitian tentang sistem pengamanan Pasaraya blok M secara umum.
BAB IV: Pelaksanaan pengamanan, yang akan menggambarkan tentang pelaksanaan manajemen sistem pengamanan perusahaan di Pasaraya Blok M.
BAB V: Analisa data permasalahan yang berisi tentang pembahasan data lapangan dan kepustakaan untuk mengetahui pelaksanaan dari pada Pengamanan Pasaraya Blok M.
BAB VI :Tentang kesimpulan dan saran, yang merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, dikemukakan tentang beberapa pokok kesimpulan dari bb-bab terdahulu, sehingga akan tampak jelas bentuk dari penulisan skripsi ini, dan selanjutnya penulis juga tidak lupa memberikan sara-saran yang dianggap perlu dalam penulisan ini.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teoritis.
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori:
a. Plant Protection
Perlindungan yang disertai tindakan pengamanan yang ditujuan terhadap sebidang tanah, bangunan, pabrik atau keseluruhan fasilitas maupun asset yang tersedia dalam suatu produksi yang di dalamnya terdapat unsur manusia sebagai unsur daripada setiap kegiatan.

b. Risk Management (manajemen resiko)
Manajemen resiko digunakan untuk menganalisa Resiko dan ancaman, serta dapat menjelaskan tentang tingkat kemungkinan dan tingkat konsekuensi terhadap ancaman yang ada, sehingga dengan melakukan analisa ini akan dapat pula menentukan pilihan dari lima pilihan dasar Risk Management (manajemen resiko) dalam menangani ancaman .

Lima pilihan dasar Risk Management dalam menangani ancaman, yaitu:
1. Mengurangi resiko:
Prosedur keamanan yang baik dan sederhana yang dipadukan dengan perangkat keras keamanan adalah suatu pengurangan resiko.
2. Mengalihkan resiko:
Sumber dari luar yang berfungsi mengalihkan resiko organisasi.
3. Menghindari resiko:
Menghilangkan aktivitas yang mengakibatkan resiko, misalnya penggajian pegawai melalui bank.
4. Memisahkan resiko:
Pemilahan yang bertujuan memisahkan resiko.
5. Menerima resiko:
Tidak ada pilihan lain kecuali menerima resiko.

Matriks tingkat resiko
Probability Degree (Likely Hood) CONSEQUENCES
Tk. Tdk Berarti (Insignificant Kecil
(Minor) Sedang
(Moderate) Berat
(Major) Sangat Berat
(Catastropic)
Hampir Pasti/ Almost Certain S S M H H
Sangat Mungkin/ Likely M S S H H
Mungkin/
Moderate L M S H H
Jarang/
Unlikely L L M H H
Sangat Jarang/
Unlikely L M H S S

2. Kerangka Konsepsional
a. Industrial
Istilah industrial merupakan hakekat daripada keadaan, situasi dan kondisi yang berawal dan berakibat pAda sesuatu yang dihasilkan oleh suatu industri, pabrik, perusahaan, maupun badan usaha milik negara maupun swasta sebagaimana diungkapkan oleh DAVID YARKES dalam bukunya, yaitu “of, pertaining to, of the nature of, or resulting from industry”
b. Security
Keamanan, berasal dari kata dasar aman yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “tidak merasa takut, gelisah atau khawatir, tenteram, sentosa, lepas atau terhindar dari bahaya, kerusuhan, kekacauan atau perang; tidak ada satupun yang menggelisahkan”.
c. Manajemen
Pengertian dari Manajemen Pengamanan Industri yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap upaya pengamanan lingkungan perusahaan/industri yang dapat mendukung produktifitas suatu perusahaan.
d. Patroli
Patroli berasal dari bahasa Perancis “patreoulle”, yang mempunyai makna:
Kesatuan pasukan yang ditugaskan untuk mengumpulkan bahan keterangan, sering diikuti dengan penangkapan untuk penyelidikan atau untuk tugas keamanan, mengganggu kedudukan musuh, penggeledahan atau pembersihan, besar kecil penggolongan komposisi dan peralatan patroli tergantung kepada bentuk tugas yang diberikan, misalnya patroli tempur, patroli kapal selam, dan patroli udara.

BAB III
SITUASI UMUM DAN SISTIM PENGAMANAN PASARAYA BLOK M

1. Situasi Umum

Pasaraya Blok M berada di pusat kota Jakarta Selatan terletak di jalan Iskandarsyah II/2 Blok M Jakarta Selatan, yang merupakan pusat perbelanjaan, dengan kondisi:
a. Mempunyai fasilitas shoping centre seperti restaurant, café, warung internet (warnet), video game, dll.
b. Luas Areal Pasaraya Blok M seluas 10 Ha
c. Bangunan, terdiri dari gedung A dengan tinggi 10 (sepuluh) lantai, gedung B dengan tinggi 15 (lima belas) lantai, dan gedung C setinggi 10 (sepuluh) lantai.
d. Jumlah karyawan sebanyak 6.000 personel yang bertugas di masing-masing bagiannya/departemen.

2. Kondisi Pengamanan
Pasaraya Blok M dilengkapi dengan bagian keamanan yang merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Sistim Pengamanannya dikenal sebagai Security Pasaraya Blok M (satpam), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menciptakan situasi keamanan dan ketertiban umum di lingkungan Pasaraya Blok M.
a. Sistem Keamanan oleh manusia (Satpam)
1) Program Latihan
a) Dilakukan pemberian pelatihan Satpam bekerjasama dengan kepolisian.
b) Pelatihan tentang etiket, penanganan complain, investigasi, interogasi, identifikasi, pelaporan, penanganan TKP, yang diajarkan oleh security manager.

2) Sarana dan prasarana:
a) Untuk kesiapan satpam dalam pelaksanaan tugas dilengkapi dengan HT, senter, dll.
b) Pakaian yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dimana ditempatkan, antara lain:
(1) Pengamanan terbuka, yang dilaksanakan di Pasaraya blok M, yaitu di area parkir, keluar masuk karyawan dan pengunjung, dan di pertokoan, dengan menggunakan pakaian seragam Satpam putih biru, dengan kartu identitas diri.
(2) Pengamanan tertutup dilaksanakan dengan menggunakan pakaian batik dan safari dengan identitas diri di bagian dalam pertokoan.

Tabel 1
Data kondisi perlengkapan Tugas yang dipergunakan

No Jenis Alat Kondisi Jumlah Ket
Baik RR RB
1 Borgol 51 — — 51
2 HT 12 12 3 27
3 Senter 2 — — 2
4 Tongkat Polri 200 — — 200
5 Pesawat telepon 3 — — 3
6 Sangkur 51 — — 51
Sumber data: Manajer security Pasaraya Blok M

3) Jumlah satuan pengamanan
Jumlah satuan pengamanan untuk mendukung keamanan di Pasaraya Blok M, dengan kekuatan personel, terdiri dari 119 Orang yang terdiri dari 60 orang satpam, 37 orang petugas parkir, 6 orang SPBK (Satuan Penanggulangan Bahaya Kebakaran) dan 16 orang anggota Polri.

4) Pembagian shift
Pembagian tugas satpam dilakukan agar pelaksanaan tugas satpam dapat berjalan dengan tertib, serta dapat mengefektifkan pengawasan dan pengendalian. Pembagian shift dibagi menjadi 3 (tiga) shift, dengan pembagian sbb.:
a) shift pagi = jam 08.00 s/d 16.00
b) Shift sore = jam 14.00 s/d 22.00
c) Shift malam = jam 21.00 s/d 08.00

5) Pembagian tugas
a) Tugas Posko
b) Tugas di pos penjagaan
c) Tugas lantai pertokoan
d) Tugas parkir
e) Tugas operator CCTV

b. Sistim keamanan elektronic
Untuk mendukung pelaksanaan sistim pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan, maka Pasaraya Blok M melengkapi bangunan dengan penggunaan CCTV di tempat-tempat yang dianggap strategis, sehingga memudahkan satuan pengaman melakukan pemantauan di tempat-tempat tersebut.
Adapun CCTV yang digunakan di Pasaraya Blok M, berjumlah 55 buah, yang kesemuanya terdapat di dalam gedung (bagian dalam), yang dihubungkan ke pusat pemantauan.
Selain CCTV, peralatan electronic lain yang digunakan adalah berupa sensor magnetik, yang terdapat di konter-konter tertentu. Sensor magnetik ini diletakkan pada barang-barang dagangan, dan akan bekerja apabila barang tersebut keluar dari konter secara tidak sah (terjadi upaya pencurian), dan pada saat melewati pintu yang menggunakan sensor, akan mengeluarkan bunyi sebagai tanda peringatan.
Peralatan lain yang digunakan adalah sarana parkir yang menggunakan komputer, sehingga semua kendaraan yang masuk dan keluar Pasaraya Blok M dapat terdata dengan baik.

Tabel 2
Data kondisi perlengkapan Tugas yang dipergunakan

No Jenis Peralatan Jumlah Keterangan
1 CCTV 55 Di dalam gedung
2 Komputer Parkir 5 Pintu keluar-masuk kend.
3 Sensor Magnetik 10 Di konter tertentu
Sumber data: Manajer security Pasaraya Blok M

3. Kondisi Keamanan
Sistem kemanan Pasaraya Blok M memiliki satuan pengamanan dan fasilitas keamanan yang memenuhi standar pengamanan, sehingga setidak-tidaknya dapat mencegah serta mengatasi adanya kasus tindak pidana dan kasus lainnya, seperti bahaya kebakaran, bencana alam dan sebagainya yang dapat merugikan Pasaraya Blok M. Hasil pengumpulan data di lapangan tentang kasus menonjol yang ditangani serta menjadi perhatian khusus adalah kasus sbb:

Tabel 3
Data kasus Kriminal Tahun 2000 (1 tahun)

No. Jenis Kriminalitas Jumlah
1 Pencurian 68
2 Penyalahgunaan Narkoba 1
3 Pencurian dgn kekerasan —
4 Kebakaran —
Sumber data: Manajer Security Pasaraya Blok M

Dari data tersebut di atas, yang terungkap oleh petugas security atau tertangkap tangan adalah sebesar 71 %, dari data di bawah ini:

Tabel 4
Data kasus yang diungkap oleh intern Pasaraya Blok M (Satpam) selama satu tahun

Tahun CT CC Keterangan
2000 69 49 71 %
Sumber data: Manajer Security Pasaraya Blok M

Tabel 5
Data Kasus Pencurian yang di proses oleh intern Pasaraya Blok M
Selama 1 tahun (tahun 2000)

No. Jenis Jumlah Keterangan
1 Pencurian 18 Pelaku umumnya pengunjung/pegawai Pasaraya Blok M
Diproses Security
2 Penyalahgunaan Narkoba —
3 Pencurian dgn kekerasan —
Jumlah 18
Sumber data: Manajer security Pasaraya Blok M

Tabel 6
Data kasus tindak pidana yang dilaporkan kepada Polri
Selama tahun 2000

No. Jenis Jumlah Keterangan
1 Pencurian 50 – 31 kasus beserta tersangka
– 20 kasus tanpa tersangka.
2 Penyalahgunaan Narkoba 1
3 Pencurian dgn kekerasan —
Jumlah 51
Sumber data: Manajer security Pasaraya Blok M

Dari data-data hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sbb:
1. Terhadap Kasus tindak pidana yang terjadi, jika pelakunya orang dalam/ karyawan Pasaraya Blok M, maka dilakukan interogasi oleh security kemudian terhadap pelakunya dilakukan pemutusan hubungan kerja, untuk menjaga nama baik Pasaraya Blok M, sebaliknya jika pelakunya adalah orang luar akan diserahkan kepada polri. Dalam tabel 5 dan 6 terlihat bahwa 18 perkara ditangani secara intern oleh Pasaraya Blok M, sedangkan 51 kasus diserahkan kepada polri untuk tindak lanjut penyidikan.
2. Selain kasus tertangkap tangan, terdapat 20 kasus yang belum diketahui tersangkanya yang dilaporkan kepada polri.
3. Pada umumnya tindak pidana yang terjadi adalah berupa kasus pencurian sedangkan kasus penyalahgunaan narkoba hanya terjadi satu kali.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGAMANAN

1. Sasaran Pengamanan.
Dalam kegiatan pengamanan yang dilaksanakan di Pasaraya Blok M, yang menjadi sasaran dari pengamanan adalah:
a. Pimpinan dan karyawan
Terlaksananya suatu kegiatan ditentukan oleh unsur-unsur yang ada di dalam suatu rangkaian kegiatan tersebut, yaitu pemimpin dan yang dipimpin / pelaksana/pegawai. Dalam rangka menjaga kelancaran dan produktifitas dari kegiatan di Pasaraya Blok M, maka pimpinan dan karyawan menjadi sasaran kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengaman Pasaraya Blok M, sehingga diharapkan dengan adanya rasa aman bagi pimpinan dan karyawan, produktifitas kerja Pasaraya Blok M dapat berjalan dengan baik, sehingga perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya.
b. Proses Kegiatan dan customer
Hal lain disamping pimpinan dan karyawan, yang penting mendapat pengamanan dari satuan pengaman Pasaraya Blok M adalah proses kegiatan dan pelanggan. Dalam proses kegiatan, dibutuhkan suatu situasi dan kondisi yang aman dan tertib serta terhindar dari gangguan, baik berupa tindakan kriminalitas, kebakaran dan hal lainnya yang dapat mengganggu kelancaran proses produksi dan pengamanan juga dilakukan untuk menciptakan kenyamanan kepada pelanggan dalam kegiatan mereka pada saat melakukan perbelanjaan di Pasaraya Blok M.
c. Kawasan Pasaraya Blok M beserta assetnya.
Masyarakat yang mengunjungi suatu tempat/pusat perbelanjaan, akan melihat situasi dan kondisi dari tempat yang akan dikunjungi. Mereka akan memilih tempat yang dianggap aman dan nyaman bagi dirinya pada saat melakukan aktivitasnya di tempat tersebut. Untuk itu satuan pengaman di Pasaraya Blok M harus berusaha untuk menjaga dan menciptakan suasana aman di kawasan Pasaraya Blok M sehingga para pelanggan merasa aman jika datang ke Pasaraya Blok M dan melakukan aktivitasnya dengan tenang.
Disamping menjaga kawasan Pasaraya Blok M dengan tujuan menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pelanggan, satuan pengaman juga bertugas mengamankan asset yang dimiliki perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan. Dengan terjaganya asset yang dimiliki, hal ini berarti mengurangi kerugian-kerugian yang timbul, sehingga produktivitas Pasaraya Blok M dapat terus berjalan dengan baik.
Pengamanan terhadap asset yang dimiliki Pasaraya Blok M, bukan hanya terhadap faktor dari luar saja, termasuk terhadap kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh pegawai dari Pasaraya Blok M itu sendiri. Untuk mencegah hal ini maka satuan pengaman melakukan pemeriksaan terhadap pegawai pada waktu masuk dan pulang kerja. Tindakan permeriksaan ini disebut dengan istilah “check body”

2. Metode Pengamanan
Peranan satpam pasaraya Blok M adalah mencegah dan menanggulangi setiap bentuk ancaman dan gangguan yang akan mempengaruhi produktivitas kerja, untuk itu setiap anggota satuan pengaman dilatih untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Tindakan menghadapi adanya tanda-tanda yang mencurigakan
b. Tindakan menghadapi terjadinya pelanggaran dan kejahatan
c. Tindakan menghadapi kejadian kebakaran
d. Tindakan dalam menangani kerusuhan dan huru-hara.
Metode pengamanan yang digunakan dalam upaya mengamankan Pasaraya Blok M adalah dengan metode:

a. Preventif
Upaya preventif atau pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum adanya suatu kejadian, yang betujuan menghindari/menekan kemungkinan timbulnya suatu peristiwa yang tidak diharapkan/merugikan perusahaan.
Upaya preventif dilaksanakan dengan cara melakukan tindakan:

1) Diteksi dini
Diteksi dini dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya sutu kejahatan atau pelanggaran. Upaya diteksi dini ini dilakukan dengan menggunakan peralatan sbb:
a) Monitoring system (CCTV)
Merupakan upaya pengamanan yang dilakukan dengan menggunakan sistim pengamanan electronic yang berupa CCTV yang diletakkan dibagian dalam Pasaraya Blok M, pada tempat-tempat strategis yang dinilai rawan terhadap kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran dan dapat memantau secara umum situasi di dalam pertokoan/gedung Pasaraya Blok M.
b) Sensor Magnetik
Sensor magnetik merupakan alat deteksi (detektor), yang diletakkan pada suatu barang, yang akan aktif apabila barang tersebut dikeluarkan dari konter tanpa sepengetahuan penjual (pencurian), karena terdapat alat penditeksi di pintu-pintu konter yang akan memberikan tanda peringatan berupa bunyi alarm. Sensor magnetik ini hanya terdapat di konter-konter tertentu.

2) Pengamanan umum
Pengamanan umum yang dilakukan oleh Pasaraya Blok M, dilakukan dengan membangun sarana pengamanan secara umum, berupa:
a) Pemagaran kawasan Pasaraya Blok M.
Untuk melindungi Pasaraya Blok M dari gangguan yang mungkin timbul dari luar area Pasaraya Blok M, maka dibangun pagar disekitar kawasan Pasaraya Blok M. Disamping melindungi terhadap kemungkinan gangguan dari luar, pemagaran ini juga membuat jalan keluar masuk ke kawasan Pasaraya Blok M hanya dapat melalui pintu-pintu tertentu, sehingga memudahkan pengawasan dalam kegiatan pengamanan.

b) Tempat parkir
Penyediaan sarana parkir yang luas, akan dapat menampung banyak kendaraan dari pengunjung. Dengan demikian pengunjung tidak perlu memarkir kendaraan di luar kawasan Pasaraya Blok M, sehingga keamanan kendaraan dapat lebih terjamin, dan pengunjung merasa aman karena kendaraan mereka berada di tempat yang aman.
c) Penerangan
Sistim penerangan yang ada di Pasaraya Blok M, dibangun untuk dapat menerangi Pasaraya Blok M di malam hari, sehingga memudahkan pengawasan bagi satuan pengaman. Sistim penerangan dibangun dengan menitik beratkan pada tempat-tempat yang dianggap rawan dan pada daerah-daerah yang penting, antara lain bangunan, pintu keluar dan masuk dan pada pos-pos penjagaan.
d) Pengamanan pintu keluar dan masuk
Pintu keluar masuk kendaraan ke kawasan Pasaraya Blok terdapat di tiga titik, yang memiliki sistim keamanan dengan menggunakan sistim komputerisasi. Pada saat kendaraan masuk akan didata dan pada saat keluar akan didata kembali, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas berupa pencurian kendaraan

3) Pengamanan khusus
a) Pengaturan penjagaan
Pengaturan dan pengendalian tugas satuan pengaman dalam hal penjagaan sehari-hari dilaksanakan secara terus-menerus selama 1×24 jam, dengan pembagian waktu jaga yang dibagi menjadi tiga shift, shift I selama 8 (delapan) jam, shift II selama 8 (delapan) jam dan shift III selama 11 (sebelas) jam. Masing-masing shift beranggotakan 18 (delapan belas) orang anggota satuan pengaman.
b) Pos-pos penjagaan
Pos penjagaan di dalam kegiatan pengamanan Pasaraya Blok M, berupa pos tetap dan tidak tetap. Pos tetap dipusatkan di lantai III gedung A, sedangkan pos tidak tetap terdapat di setiap lantai, dimana terdapat 1 (satu) orang satuan pengaman di setiap lantai yang bertugas mengawasi dan menjaga keamanan di setiap lantai. Selain di setiap lantai, juga terdapat pos-pos di tempat parkir.
c) Komunikasi dan sistem alarm
Sistem komunikasi yang digunakan oleh satuan pengaman, yaitu dengan menggunakan telepon dan Handy Talky dalam pelaksanaan dan tugas rutin.
Dalam komunikasi darurat telah terpasang sistem alarm kebakaran, yang akan memberikan alarm/tanda bahaya apabila terdapat kebakaran.
d) Tugas satuan pengaman
Penugasan satuan pengaman, baik di pos utama maupun di pos-pos lain dilakukan secara terjadwal dan dituangkan dalam mutasi. Tugas yang dilakukan oleh satuan pengaman Pasaraya Blok M adalah melakukan pengamanan fisik, dengan melakukan kegiatan penjagaan yang diatur dalam 3 (tiga) shift, kegiatan patroli yang dilakukan baik pada saat jam operasional, maupun pada malam hari. Pelaksanaan patroli dilakukan dengan cara jalan kaki. Tugas lain yang diemban oleh satuan pengaman adalah melakukan bimbingan terhadap karyawan.
c. Represif
1) Tindakan administrasi
2) Tindakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
3) Tindakan hukum

BAB V
ANALISA DATA

1. Sistem keamanan
Pelaksanaan sistem keamanan yang dilakukan oleh Pasaraya Blok M adalah:

a. Sistem keamanan oleh manusia
Pelaksanaan sistem keamanan oleh manusia yang dilakukan di Pasaray Blok M, yang terdiri dari 60 orang satpam, 37 orang bagian parkir, 16 orang tenaga bantuan polri dan 6 orang bagian SPBK, masih belum cukup secara kuantitas untuk menghadapi kemungkinan timbulnya ancaman kejahatan, bila dibanding dengan banyaknya karyawan, pelanggan yang datang dan kendaraan yang parkir.
Secara kualitas, walaupun telah mengikuti program pendidikan satpam namun masih diperlukan latihan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Pelatihan tentang etiket, penanganan complain, investigasi, interogasi, pelaporan, penanganan TKP yang diajarkan oleh security manager sudah baik dan berguna untuk membentuk satpam di Pasaraya agar dapat memberikan pelayanan dengan etika yang baik kepada setiap pelanggan.
Sistem keamanan yang dilakukan secara terbuka dan tertutup di Pasaraya Blok M, sudah baik dan dapat secara preventif mencegah bertemunya niat dan kesempatan sehingga tidak timbul kejahatan.
Sistem pembagian shift yang dilakukan belum memenuhi standard suatu regu jaga, yaitu adanya pembagian waktu jaga yang tidak sama antara shift I, II dan III. Sedangkan pembagian tugas yang dilaksanakan, cukup memadai, karena telah dapat mencakup aspek-aspek yang perlu diamankan di Pasaraya Blok M, yaitu pimpinan dan karyawan, proses kegiatan dan customer, dan kawasan pasaraya blok M beserta assetnya.

b. Sistem keamanan elektonik
Pelaksanaan sistem keamanan dengan menggunakan peralatan elektronik yang diterapkan di pasaraya blok M, dengan peralatan seperti CCTV, komputer parkir dan sensor magnetik, dapat mendukung pengamanan yang dilakukan oleh manusia.
Pengamanan dengan CCTV, dapat mempermudah bagi satuan pengaman melakukan pengamatan pada bagian-bagian pertokoan yang telah dilengkapi dengan peralatan tersebut. Disamping itu, peralatan CCTV ini didukung dengan peralatan yang dapat merekam, sehingga apabila terjadi peristiwa kejahatan yang termonitor dengan CCTV, maka rekaman yang ada dapat mempermudah pembuktian dan menjadi alat bukti dalam penyidikan nantinya.
Penggunaan komputer parkir yang mendata keluar masuk kendaraan juga penting dalam mengamankan kendaraan yang ada di pasaraya blok M. Penggunaan sensor magnetik yang ditempatkan pada kounter-kounter tertentu, akan dapat mencegah terjadinya pencurian.

c. Pengamanan umum
Pengamanan umum dilakukan dengan cara pemagaran kawasan pasaraya blok M, penyediaan tempat parkir, penerangan dan pengawasan pintu keluar masuk pasaraya blok M..
Pemagaran kawasan pasaraya blok M, berdasarkan pedoman yang ada, walaupun sudah mengikuti aturan namun masih ada kekurangan yaitu masih adanya bagian pagar yang rusak dan memerlukan perbaikan.
Penyediaan sarana parkir yang teridiri dari sarana parkir tertutup untuk kendaraan roda empat dan roda dua dengan menggunakan karcis parkir yang terdata secara komputerisasi, telah memenuhi persyaratan. Namun pada hari-hari tertentu, seperti hari Minggu, sarana parkir yang ada terkadang tidak mampu menampung kendaraan yang akan parkir.
Penerangan lampu yang ada telah sesuai dengan pedoman, yaitu penerangan dengan menitik beratkan pada tempat-tempat yang dianggap rawan dan pada daerah-daerah yang penting, seperti bangunan, pintu keluar masuk dan pos-pos penjagaan.
Pengawasan yang dilakukan terhadap keluar masuk kendaraan dari dan ke dalam kawasan pasaraya blok M, khususnya di pintu-pintu, belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya petugas satpam di tempat-tempat tersebut dan tidak adanya pintu penghambat/palang/portal di pintu keluar.

2. Analisa Resiko
Berdasarkan data kriminalitas dan ancaman yang ada, dikaitkan dengan tingkat resiko, dengan menggunakan matriks tingkat resiko, maka dapat digambarkan sbb:

Matriks tingkat resiko

Probability Degree (Likely Hood) CONSEQUENCES
Tk. Tdk Berarti (Insignificant Kecil
(Minor) Sedang
(Moderate) Berat
(Major) Sangat Berat
(Catastropic)
Hampir Pasti/ Almost Certain S S M H H
Sangat Mungkin/ Likely M S S H H
Mungkin/
Moderate L M S H H
Jarang/
Unlikely L L M H H
Sangat Jarang/
Unlikely L M H S S

Dikaitkan dengan matriks tingkat resiko di atas, maka Tingkat resiko yang dihadapi Pasaraya Blok M untuk jenis ancaman yang ada, yaitu:

No. Jenis Ancaman Tingkat Kemungkinan Tingkat Konsekuensi Tingkat Resiko
1 Kebakaran Sangat Jarang Sangat Berat Significant (Berarti)
2 Kejahatan dengan kekerasan Sangat Mungkin Sedang Significant (Berarti)
3 Kejahatan Biasa Hampir Pasti Sedang Moderate (Sedang)

4 Kerusuhan Jarang Berat High
(berat)
5 Unjuk Rasa Mungkin Sedang Significant (Berarti)

Tingkat resiko yang dihadapi Pasaraya Blok M untuk jenis ancaman yang ada, yaitu:
1) Ancaman Kebakaran: dengan tingkat kemungkinan sangat jarang (rare) dan tingkat konsekuensi sangat berat (catastropic), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).
2) Ancaman Kejahatan dengan kekerasan (Pencurian dengan kekerasan, penodongan, perampasan, dll.): dengan tingkat kemungkinan sangat mungkin (likely) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).
3) Ancaman Kejahatan biasa (Pencurian, Pencurian dengan pemberatan, Penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyalahgunaan narkotikdll.): dengan tingkat kemungkinan hampir pasti (almost certain) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah moderate (sedang).
4) Ancaman Kerusuhan, dengan tingkat kemungkinan jarang (unlikely) dan tingkat konsekuensi berat (major) maka tingkat resiko yang dihadapi adalah High (sangat berat).
5) Ancaman Unjuk Rasa, dengan tingkat kemungkinan sangat mungkin (likely) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).

BAB VI
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari seluruh materi yang telah diuraikan dari Bab I sampai dengan Bab VI, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Sistem Manajemen pengamanan Perusahaan yang dilaksanakan di Pasaraya Blok M, sudah memenuhi standar, dengan melakukan pembangunan sistem keamanan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana suatu sistem pengamanan yang baik. Hal ini terlihat dengan adanya satuan pengamanan yang didukung peralatan elektronik seperti CCTV, komputer parkir, sensor magnetik , sarana parkir, penerangan, pagar, dll. Namun masih terdapat kekurangan yaitu adanya bagian pagar yang rusak dan tidak adanya satpam pada pintu keluar masuk pasaraya blok M sehingga pengamanan ditempat tersebut menjadi tidak baik
b. Perbandingan jumlah satuan pengaman yang ada di Pasaraya Blok M yang berjumlah 119 personil, dibanding dengan karyawan, luas areal yang harus diawasi dan jumlah pengunjung yang datang ke Pasaraya Blok M terlihat masih perlu adanya peningkatan kuantitas.
c. Tingkat resiko yang dihadapi Pasaraya Blok M untuk jenis ancaman yang ada, yaitu:
1) Ancaman Kebakaran: dengan tingkat kemungkinan sangat jarang (rare) dan tingkat konsekuensi sangat berat (catastropic), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).
2) Ancaman Kejahatan dengan kekerasan (Pencurian dengan kekerasan, penodongan, jambret,dll.): dengan tingkat kemungkinan sangat mungkin (likely) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).
3) Ancaman Kejahatan biasa (Penipuan, pemalsuan, penggelapan, dll.): dengan tingkat kemungkinan hampir pasti (almost certain) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah moderate (sedang).
4) Ancaman Kerusuhan, dengan tingkat kemungkinan jarang (unlikely) dan tingkat konsekuensi berat (major) maka tingkat resiko yang dihadapi adalah High (sangat berat).
5) Ancaman Unjuk Rasa, dengan tingkat kemungkinan sangat mungkin (likely) dan tingkat konsekuensi sedang (Moderate), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah significant (berarti).

2. Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan sistem pengamanan perusahaan di Pasaraya Blok M, maka disarankan:
a. Perlu dilakukan peningkatan kualitas satuan pengaman dengan memberi pelatihan secara rutin dengan melakukan koordinasi dengan polri.
b. Dalam penanganan setiap kejadian, apabila berupa tindak pidana, maka pihak satuan keamanan wajib menyerahkan penanganannya kepada pihak penyidik, yaitu polri.
c. Pelaksanaan penjagaan, khususnya pada pintu keluar dan masuk kendaraan, perlu dilaksanakan dengan menempatkan satpam pada tempat tersebut, untuk membantu petugas parkir.
d. Perlu diadakannya palang/portal pada setiap pintu keluar masuk kendaraan, agar memudahkan petugas parkir untuk memeriksa kartu tanda parkir.

Penulis,

Daftar Pustaka

Satrio Saputro, Drs., Msi., Diktat kuliah Industrial Security Management, PTIK Angkatan XXXVI, Jakarta, 2001
David Yerkes, Webster’s Encyclopedy Unabridged Dictionary, Porland House, New York, 1989, halaman 272.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, halaman 25.
Ensiklopedi Indonesia, buku jilid 5,F, Penerbit Buku Ikhtisar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1984, halaman 2586

TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP PERAN MASYARAKAT
DALAM SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
BY RDD

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
Dalam era reformasi Polri, salah satu tantangan yang dihadapi Polri adalah menjadi tulang punggung atau pelaku utama dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Bila dalam era sebelumnya peran Polri kurang begitu menonjol karena adanya kekuatan pertahanan dan keamanan yang lain, maka dalam era reformasi dimana dikatakan Polri sebagai institusi yang mandiri, seolah tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut berada sepenuhnya di pundak Polri.
Namun sesungguhnya tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut tidak akan dapat dipikul sendirian oleh Polri. Polri membutuhkan dukungan sepenuhnya dari segenap komponen masyarakat untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disebabkan karena keamanan dan ketertiban maasyarakat merupakan kebutuhan dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Untuk itu maka Polri senantiasa berupaya keras untuk mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat, dengan upaya meningkatkan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Namun sejauh ini upaya peningkatkan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut belum sepenuhnya berhasil. Salah satu faktornya adalah pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah, sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat ?

3. MAKSUD DAN TUJUAN
Tulisan ini disusun dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sedangkan tujuan penulisan ini adalah sebagai pelaksanaan tugas dalam mata kuliah Siskamtibmas Swakarsa dalam rangka mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

4. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada upaya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. POPULASI DAN SAMPLE
Populasi penelitian ini meliputi masyarakat disekitar atau di lingkungan tempat tinggal mahasiswa PTIK 44.
Mengingat luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk dan beragamnya masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal mahasiswa PTIK 44, maka diambil sampel secara acak (random).

6.METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini digunakan metode survei dengan tehnik pengumpulan data menggunakan angket sederhana. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menghitung prosentase.

II. PEMBAHASAN

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, digunakan metode survei dengan tehnik pengumpulan data menggunakan angket sederhana yang terdiri dari 4(empat) pertanyaan tertutup dan 1(satu) pertanyaan terbuka.
Responden terdiri dari 30 (tiga puluh) orang anggota masyarakat, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia bervariasi dari 17 sampai 67 tahun, dengan jenis pekerjaan yang berbeda, yang dipilih secara acak atau random.
Data yang diperoleh diolah dengan menghitung prosentase dan masing – masing kemudian dianalisa, untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

1. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 1 yang berbunyi “Menurut Saudara, siapa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat ?”, dengan pilihan jawaban
a. Polisi c. Polisi dan Masyarakat
b. Masyarakat d. Lembaga lain……………………
Diperoleh hasil sebanyak 24 orang responden ( 80 %) menjawab bahwa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat adalah Polisi dan masyarakat (C), sedangkan 4 orang responden (13,33 %) menjawab Polisi (A), sementara 2 orang responden (6,77%) menjawab masyarakat (B).

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya mayarakat memahami bahwa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat adalah polisi dan masyarakat.

2. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 2 yang berbunyi “Menurut Saudara, seberapa besar peran masyarakat dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat ?” dengan pilihan jawaban
a. Berperan Besar c. Tidak Berperan
b. Berperan, tapi kecil d. Tidak Tahu
Diperoleh hasil sebanyak 26 orang responden (86,66%) menjawab bahwa masyarakat berperan besar dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat (A), sedangkan 4 orang responden (13,44%) menyatakan bahwa masyarakat mempunyai peran dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat, tapi kecil (B).

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat memahami bahwa masyarakat berperan besar dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat.

3. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 3 yang berbunyi “Menurut saudara, apakah masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?” dengan pilihan jawaban
a. Dapat c. Tidak tahu
b. Tidak dapat
Diperoleh hasil sebanyak 26 orang responden (86,66%) menjawab bahwa masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (A), sedangkan 4 orang responden(13,44%) menyatakan bahwa masyarakat tidak dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (B).

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat memahami bahwa masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 4 yang berbunyi “Menurut saudara, mampukah Polisi menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri ?”, dengan pilihan jawaban :
a. Mampu c. Tidak tahu
b. Tidak mampu
Diperoleh hasil sebanyak 6 orang responden (20 %) menjawab bahwa Polisi mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan 24 orang responden (80 %) menyatakan bahwa Polisi tidak mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri.

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat memahami bahwa Polisi tidak mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri.

5. Terhadap pertanyaan terbuka nomor 5 yang berbunyi “Menurut saudara, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menciptakan & menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ?” , diperoleh berbagai jawaban yang bervariasi, diantaranya adalah bahwa masyarakat dapat ikut menciptakan & menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan :
a. Mematuhi peraturan lalu lintas.
b. Tidak main hakim sendiri.
c. Selalu memperhatikan lingkungan.
d. Mempunyai kegiatan.
e. Membantu masyarakat yang membutuhkan
f. Menjaga keamanan daerahnya.
g. Siskamling.
h. Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan
i. Mengunci kendaraan bermotor dengan benar.
j. Tidak melanggar aturan.
k. Mematuhi hukum dan norma norma.
l. Melaporkan kejahatan dilingkungan.
m. Ronda.
n. Menjadi satpam
o. Disiplin.
p. Melaporkan hal hal yang mencurigakan.
q. Adakan koordinasi denga aparat kepolisian.
r. Membantu polisi.

Dari jawaban yang bervariasi tersebut, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menciptakan & menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangatlah bervariasi, sesuai dengan tingkat pemahaman yang dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya usia, jenis pekerjaan dan latar belakang pendidikan.

III. PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa secara umum masyarakat memahami bahwa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat adalah polisi dan masyarakat. Dan masyarakat berperan besar dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat.
Masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi tidak mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri. Peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan.

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA

SISTEM PEMBUKTIAN
1.Di dalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian yaitu :

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2004 RIO ALEXANDER 2004.jpeg
a.Conviction In Time
Ajaran pembuktian conviction in time adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim di dalam menetukan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menymmpulkan dan alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan. Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian conviction in time dipergunakan dalam sistem peradilan juri (Jury rechtspraak) misalnya di lnggris dan Amerika Serikat.
b.Conviction In Raisone
Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan pula kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas. Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

c.Sistem Pembuktian Positif
Sistem pembuktian positif (positief wetelijk) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nunaninya sehingga benar-benar obyektif. Yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.
d.Sistem Pembuktian Negatif
Sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk) sangat mirip dengan sistem pembuktian conviction in raisone. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi di dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni :
WETTELIJK : Adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
NEGATIEF : Adanya keyakinan (nurani) dan hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.
Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2.Setelah dipelajari beberapa sistem pembuktian, dapatlah dicari sistem pembuktian apa yang dianut oleh KUHAP.
Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi :
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar tenjadi dan bahwa tendakwalah yang bersalah melakukannya.” dan Pasal tersebut di atas, putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu :
a.Minimum 2 (dua) alat bukti ;
b.Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.
Jadi meskipun di dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Dari yang diuraikan di atas jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif wettelijk. Minimun pembuktian yakni 2 (dua) alat bukti yang bisa disimpangi dengan 1 (satu) alat bukti untuk pemeriksaan perkara cepat (diatur dalam Pasal 205 sampai Pasal 216 KUHAP). Jadi jelasnya menurut penjelasan Pasal 184 KUHAP, pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim.

MACAM-MACAM ALAT BUKTI
1.Alat bukti dahulu diatur dalam Pasal 295 HIR, yang macamnya disebutkan sebagai berikut :
a.keterangan saksi;
b.surat-sunat;
c.pengakuan;
d.tanda-tanda (petunjuk).
2.Sedangkan dalam KUHAP, macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :
Alat bukti yang sah ialah :
a.Keterangan saksi;
b.Keterangan ahli;
c.Surat;
d.petunjuk;
e.keterangan terdakwa.
Hal yang secana umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
3.Dari urut-urutan penyebutan alat bukti dapat di simpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana, lebih dititik beratkan pada keterangan saksi.
4.Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli.
Dahulu keterangan ahli hanya sebagai penerang bagi hakim seperti yang diatur dalam Pasal 306 HIR. Hakim sekali-kali tidak diwajibkan untuk meyakini pendapat seorang ahli apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli tersebut.
Pengakuan terdakwa sudah dibuang di dalam KUHAP, diganti dengan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa mempunyai arti yang lebih luas daripada pengakuan terdakwa. Dalam keterangan terdakwa dimungkinkan adanya pengakuan dan seorang terdakwa.
Pengakuan terdakwa dahulu merupakan target utama, sehingga dalam praktek pemeriksaan pendahuluan (sekarang pemeriksaan penyidikan) sering terjadi penekanan secara phisik dan psikhis untuk mendapatkan pengakuan tersangka.
Dahulu ada pendapat bahwa pengakuan merupakan raja dari segala alat bukti, dengan alasan siapa yang paling tahu suatu perbuatan pidana terjadi kecuali diri terdakwa sendiri.
KEKUATAN PEMBUKTIAN
Kekuatan dan penilaian alat bukti tendapat dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP. Anti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian, yang ditenangkan oleh :
a.Pasal 1 85 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi.
b.Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli.
c.Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat.
d.Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk.
e.Pasal 1 89 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa.
Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut notoire feiten (Pasal 184 ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi 2 (dua) golongan :
a.Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya yang benarnya atau semestinya demikian.
Yang dimaksud sesuatu, misalnya:
harga emas lebih mahal dari perak.
tanah di kota lebih mahal harganya dari pada tanah di desa.
Yang dimaksud dengan peristiwa, misalnya:
pada tanggal 1 7 Agustus diadakan prningatan hari kemerdekaan Indonesia.
b.Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.
Misalnya :
Kendaraan yang larinya 100 km/jam, maka kendaraan tersebut akan tidak stabil don sulit dihentikan seketika. Arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.
UMUM
1.Dasar Hukum
a.Pemeriksaan saksi :
Pasal 159 sampai pasal 174 KUHP
b.Keterangan saksi
Pasal 184 ayat (1) huruf a dan Pasal 185 KUHP
2.Pengertian
a.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (pasal 1 butir 26 KUHP)
b.Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri. ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu (pasal 1 butir 27 KUHP).

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
1.Bunyi Ketentuan Pasal 185 KUHAP
(1)Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
(2)Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.
(4)Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
(5)Baik pendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
(6)Dalam menilai kebenaran ketenangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
a.Pensesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b.Pensesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c.Alasan yang mungkin diprngunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tententu;
d.Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
(7)Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
2.Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti
a.Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 1 85 ayat (1) KUHAP).
b.Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah ;
apa yang saksi lihat sendiri;
apa yang saksi dengar sendiri;
apa yang saksi alami sendiri;
dengan menyebut alasan mengapa saksi dapat melihat, mendengar dan mengalami hal itu.
c.Keterangan saksi di depan penyidik, bukan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. Apabila berbeda antara keterangan yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di muka sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 163 KUHAP).
3.Testimonium De Auditu (Hearsay Evidence)
Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu atau hearsay evidence (penjelasan Pasal 185 ayat (1) KU HAP).
Menunut S.M. Amin (1971:103) menyatakan: Memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian deauditu berarti, bahwa syarat didengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah.
Hal ini berarti, keterangan-keterangan seseorang yang tidak pernah dijumpai oleh hakim, dijadikan alat bukti. Pokok pikiran supaya kesaksian harus diucapkan dihadapan hakim sendiri, yang bertujuan supaya hakim dapat menilai keterangan saksi-saksi itu, ditinjau dan sudut dapat tidaknya dipercaya, atas dasar tinjauan terhadap pribadi saksi, gerak-geriknya dan lain-lain dilepaskan.
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1977;98) Larangan terhadap saksi testimonium de auditu adalah baik dan semestinya. Akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dan orang lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat benguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.
Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa menunut undang-undang kesaksian de auditu tidak diakui sebagai alat bukti, namun demikian kesaksian de auditu berharga (mempunyai nilai) di dalam pembuktian karena bisa memberi petunjuk Qada hakim untuk mendapatkan bukti lain.
4.Asas Unus Testis Nullus Testis
a.Asas unus testis, nullus testis artinya adalah saw saksi bukan merupakan saksi. Di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi :
Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tedakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.
b.Asas unus testis, nullus testis tersebut dapat disimpangi berdasarkan Pasal 1 85 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti lain yang sah.
c.Berdasarkan tafsir acontnario keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang lain, misalnya : satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa. satu keterangan saksi ditambah alat bukti surat.
d.Mengenai ketentuan “satu saksi bukanlah saksi”, menurut Mr. Modderman dalam bukunya “De Wettelijk bewijsleen instrafzaken hal 225 (A. Karim Nasution, 1975:11-46) mengemukakan bahwa inti sebenarnya dari aturan tersebut bukanlah tertetak pada angkanya, karena tidaklah ada suatu alasan untuk mengatakan bahwa keterangan seorang saksi kurang dipercayai kejujurannya, dibanding dengan keterangan dua orang saksi, tapi alasannya adalah bahwa dengan keterangan seorang saksi saja, maka kemungkinan untuk mengadakan pengecekan timbal balik antara alat-alat bukti akan tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu untuk pembuktian yang sah diperlukan sekurang-kunangnya dua kesaksian, untuk dapat menghukum atas dasaa duo kesaksian tidaklah disyaratkan bahwa harus ada persesuaian tertentu antara kedua kesaksian tersebut. tetapi yang penting tendapat titik pertemuan antara satu sama lain.
5.Ruang Lingkup Keterangan Saksi
a.Seperti yang diterangkan di atas bahwa yang harus diterangkan oleh seorang saksi adalah :
apa yang ia dengar;
apa yang ia lihat;
apa yang ia alami;
serta dasar pengetahuannya tersebut.

b.Jadi apabila disimpulkan, apa yang harus diterangkan oleh saksi adalah fakta yang menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Bukan pengambilan kesimpulan atau pendapat dan fakta yang menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh seorang tendakwa. Ringkasnya seorang saksi tidak boleh menyimpulkan atau memberi pendapat terhadap apa yang ia lihat, ia dengar atau yang ia alami.
c.Di dalam KUHAP, keharusan tersebut terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP yang berbunyi:
“Baik pendapat maupun rekan, yang diperoleh dan pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi”.
6.Penilaian Dari Keterangan Saksi
a.Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seonang saksi yang diberikan di persidangan
b.Keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam menerangkan dilandasi suatu motivasi tertentu.
c.Ada ketentuan yang harus diperhatikan oleh hakim di dalam menilai keterangan seorang saksi. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi secara bebas, jujur dan obyektif.
Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Dalam menilai kebenaran ketenangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan :
pensesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
pensesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7.Saksi Tanpa Sumpah
a.Agar keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat :
saksi hadir dalam persidangan;
saksi harus bersumpah;
saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami dengan menyebutkan dasar pengetahuannya.
b.Dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP disebutkan, bahwa keterangan dan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
c.Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 85 ayat (7) KUHAP, dapatlah ia ditarik kesimpulan bahwa keterangan saksi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
1.Keterangan saksi yang disumpah;
2.Keterangan saksi yang tidak disumpah.
d.Keterangan saksi, baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti apahila dinyatakan saksi yang sebelumnya disumpah/berjanji atau dikuatkan oleh sumpah/janji.
e.Keterangan saksi yang tidak disumpah, bisa terjadi karena:
saksi menotak untuk bersumpah atau benjanji dan dalam waktu penyanderaan telah lampau, saksi tersebut tetap tidak mau bersumpah (Pasal 161 KU HAP).
berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di sidang, karena saksi tersebut tidak bisa dihadirkan dan waktu pemeriksaan penyidikan tidak disumpah (Pasat 162 KUHAP)
Saksi yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 ayat (2) KUHAP).
Anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan bltum pernah kawin atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali (Pasal 171 KUHAP).
f.Keterangan saksi tanpa sumpah tersebut, dapat di pergunakan sebagai:
keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAP);
dapat dipakai sebagai petunjuk (penjelasan Pasal 171 KUHAP).
g.Bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
tidak merupakan alat bukti, meskipun sesuai satu dengan yang lain ;
jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, “dapat” dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sudah ada, yakni :
menguatkan keyakinan hakim;
dapat dipakai sebagai petunjuk.
Kanena kata “dapat” maka hakim tidak terikat untuk mempergunakannya. jadi sifatnya bisa dipakai atau dikesampingkan jika bertentangan dengan keyakinan hakim.

RINGKASAN  Hal 48
Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut
1.Syarat obyektif :
a.tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
b.tidak boleh ada hubungan keluarga;
c.mampu bertangggung jawab, yakni sudah berumun 1 5 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.
2.Syarat formal
a.kesaksian harus diucapkan dalam sidang;
b.kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah;
c.tidak dikenal asas unus testis nullus testis.
3.Syarat subyektif/material:
a.saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri;
b.dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

SAKSI VERBALISAN (PENYIDIK)  hal 48
1.Apabila dalam persidangan, terdakwa mencabut keterangannya pada waktu pemeriksaan penyidikan (berita acara penyidikan) atau mungkin, seringkali penyidik yang memeriksa perkara tersebut dipanggil jadi saksi.
2.Alasan yang paling sering dipergunakan adalah tendakwa ketika dipeniksa dalam penyidikan -ditekan atau dipaksa atau diancam atau dipukul atau disiksa.
3.Jika alasan yang dipergunakan dipukul atau disiksa, seringkali hakim bertanya mana bekas pukulan atau siksaan penyidik? Tentu saja pertanyaan seperti ini sangat lucu. Karena pukulan atau siksaan kadang-kadang sudah hilang, kecuali jika berkas perkara tersebut cepat-cepat dilimpahkan atau siksaan tersebut mengakibatkan luka.
4.Di samping pertanyaan seperti tersebut di atas pada kesempatan sidang berikutnya, penyidik yang memeriksa terdakwa dipanggil dalam sidang dan dijadikan saksi.
5.Secara formal majelis hakim akan bertanya kepada penyidik yang pada garis besarnya sebagai berikut :
apakah benar saudara yang memeriksa terdakwa pada waktu penyidikan?
apakah dahulu dalam memeriksa, saudara mempergunakan cara-cara menekan atau memaksa atau mengancam atau memukul atau menyiksa?
apakah berkas perkara penyidikan (berita acara penyidikan) sebelum ditandatangani oleh terdakwa sudah saudara bacakan terlebih dahulu?
apakah saudara di waktu menyuruh menandatangani berita acara penyidikan kepada terdakwa dengan cara menekan atau memaksa atau mengancam atau memukul atau menyiksa?
6.Tentu saja penyidik akan memberi jawaban sebagai berikut:
benar yang memeriksa diri terdakwa adalah saksi ;
saksi dalam memeriksa tidak memaksa atau menekan atau mengancam atau memukul atau menyiksa tendakwa;
waktu tendakwa menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan tidak dipaksa;
waklu terdakwa akan menandatangani berita acara terlebih dahulu dibacakan dan tidak menekan atau memaksa atau mengancam.
Jawaban seperti tersebut di atas sudah pasti akan keluar dan penyidik. Karena secara rasio setiap orang akan mempunyai kecendenungan untuk membenarkan apa yang dilakukan. Juga tidak kalah pentingnya setiap orang akan mempunyai kecenderungan menjaga nama korps-nya.
7.Namun demikian seorang hakim tentu saja tidak boleh langsung percaya terhadap keterangan saksi verbalisan atau menolak keterangan yang diberikan tersebut.
Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi:
mungkin benar penyidik tidak melakukan penekanan atau memaksa atau mengancam atau memukul atau menyiksa diri terdakwa;
mungkin benar penyidik melakukannya;
atau mungkin penyidik tidak melakukan tetapi anggota lain yang melakukan perbuatan tersebut.
8.Terlepas dan praktek-praktek demikian, dengan kehadiran seorang penyidik dalam persidangan, hakim dapat mengorek latar belakang suatu perkara secara knonobogis. Apakah sebelumnya sudah mencukupi alat-alat bukti permulaan, sebelum dibakukan penyidikan terhadap seseorang. Pada pokoknya dengan bertanya kepada penyidik, bisa diketahui secana lengkap, mulai dan laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
9.Untuk mengetahui lebih banyak proses penyidikan, misalnya dapat diajukan pentanyaan sebagai berikut :
adanya kasus ini diperiksa oleh penyidik, atas laporan atau pengaduan siapa?
sesudah menerima laporan atau pengaduan tersebut apakah yang dilakukan oleh penyidik?
apakah penyidik memeriksa terlebih dahulu, atau mencari saksi-saksi yang lain, selain saksi pelapor?
siapa dulu yang diperiksa, terdakwa atau saksi-saksi, sambil dikontrol tanggal pemeriksaan terhadap diri terdakwa atau saksi?
dengan alat-alat bukti apa saja sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa?
10.Hakim perlu mengingat bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh 10x kepolisian ada 2 (dua) tahap, yakni :
penyelidikan;
penyidikan;
Penyidikan baru bisa dibakukan, sesudah dilakukan terlebih dahulu penyelidikan. Jika alat-alat bukti belum cukup sudah melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, maka jelas bahwa fungsi penyelidikan tidak difungsikan secara maksimal.
11.Dari fakta-fakta tersebut maka bisa dipertimbangkan, apakah terdakwa di dalam mencabut keterangan yang diberikan dalam berita acara penyidikan beralasan atau tidak.
12.Perlu diingat pula, bahwa keterngan terdakwa (bukan keterangan tersangka) dalam urut-urutan penyebutan alat-alat bukti terletak paling akhir, sehingga seharusnya pemeriksaan tersangka dalam penyidikan juga paling akhir.

SAKSI MAHKOTA
Dalam praktek, antara seorang terdakwa dengan tendakwa lain yang bersama-sama melakukan indak pidana, bisa dijadikan saksi antara yang satu dengan yang lain.
Saksi yang diajukan seperti tersebut di atas, disebut saksi mahkota (kroongetuige), pada saat yang lain ia dijadikan terdakwa.
Berkas pemeriksaan terhadap para tersangka dipisah, atau disebut pemisahan berkas perkara (splitsing). Splitsing dilakukan karena kurangnya saksi untuk menguatkan dakwaan penuntut umum, sehingga ditempuh cara mengajukan sesama tersangka sebagai saksi atas tersangka yang lain.
Pemeriksaan seperti ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor 66 K/Kr11967, tanggal 25 Oktober 1967.
Namun demikian kelemahan dan pemeriksaan seperti ini sering mengakibatkan terjadinya keterangan saksi palsu, sehingga ada kemungkinan saksi tersebut diancam atau dikenakan pasal 224 KUHP.
Kemungkinan yang timbul, para terdakwa yang diperiksa seperti ini akan saling memberatkan atau saling meringankan.
Salah satu penyebab bebasnya para terdakwa dalam kasus Marsinah yang menggemparkan adalah praktek splitsing.
Doktrin hukum yang menyatakan prinsip saksi mahkota itu, tidak boleh digunakan, karena melanggar hak asasi manusia. Terdakwa tidak bisa menggunakan hak mungkir, karena terikat sumpahnya ketika menjadi saksi. Penggunaan saksi mahkota di pengadilan menurut Adi Andojo Soetjipto (Kompas, 20 Mei 1995) sudah salah kaprah. Mahkamah Agung bermaksud meluruskan hal ini.
Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 74 K/Pid/1 994 tanggal 29 April 1995 dengan terdakwa Ny. Mutiari, SH dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1952 K/Pid!1994 tanggal 29 April 1995 dengan terdakwa Bambang Wuryangtoyo, Widayat don Ahrnad Sutiyono Prayogi dengan Ketua Majelis Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto, SH telah memberi pertimbangan sebagai berikut : “Oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, di mana saksi adalah para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, lagi pula para terdakwa telah mencabut keterangannya di depan penyidik dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan phisik maupun psikis dapat dibuktikan secara nyata, di samping itu keterangan saksi-saksi lain yang diajukan ada persesuaian satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa dibebaskan.
Dengan adanya yurisprudensi Nomor 1174 K/Pid/1 994 dan Nomor 1592 K/Pid/1994 tersebut, praktek saksi mahkota seharusnya diakhiri.
Menurut penulis, seharusnya penyidik sebelum melakukan penyidikan hendaknya mengfungsikan secara maksimal penyelidikan sehingga mendapatkan saksi yang cukup dan tidak perlu menggunakan saksi mahkota.

KETERANGAN AHLI
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang. yang dimiliki keahlian khuus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 butir 28 KUHP)
Dari keterangan di atas, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut sesuatu pendidikan formal, tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus.
Ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat.
Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan pasal 186 KUHAP), maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
1.Dalam pasal 1 86 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.
2.Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah trnlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bensumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti.
3.Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.
4.Bila keterangan ahfi diberikan tanpa sumpah :
karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bensumpah;
tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu. maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim.
5.Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban:
datang di persidangan;
mengucapkan sumpah;
memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
6.Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dan suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Hal ini berbeda dengan keterangan seorang saksi, yang justru dilarang untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan. Keterangan saksi hanyalah merupakan pengungkapan kembali fakta-fakta yang oleh saksi dilihat, didengar dan dialami sendiri. Lebih jelasnya disebutkan dalam ketentuan pasal 185 ayat (5) KUHAP, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dan pemikiran bukan menupakan ketenangan saksi.
7.Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenanan, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.
8.Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.
9.Apabila dibandingkan dengan ilmu management, keterangan ahli adalah sama dengan atau setrna dengan pendapat seorang staf ahli, yang memberikan masukan bagi manager dalam pengambilan keputusan. Manager bebas memakai atau mengesampingkan pendapat seorang staf ahli dalam pengambilan keputusan. Hanya saja keterangan ahli dalam persidangan diharuskan memenuhi tata cara tertentu sebelum memberikan pendapatnya.

ALAT BUKTI SURAT
UMUM
1.Dasar Hukum
– Pasal 184 huruf c KUHAP;
– Pasal 187 KUHAP.
2.Pengertian
Sudikno Mertokusumo (1982:115): Sunat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandungbuah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.
Asser-Anema (Andi Hamzah 1984:253): Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Pitlo(1978:51): Tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda bacaan.
Sejalan dengan pikiran Pitlo (Sudikno Mertokusumo, bc cit: 11 5), potret atau gamban tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikinan atau isi dari seseorang. Itu semuanya hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (demonstrative evidence).
Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam suratnya yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 14 Januari 1988, nomon 391TU188/1 02/Pid, berpendapat bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti sunat sebagaimana tensebut dalam pasal 184 ayat (1) sub c KUHAP, dengan catatan balk microfilm atau microfiche itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusrni kembali dan negistrasi maupun berita acara. Terhadap perkara-perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama.
Jika pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diterima, maka sesuai dengan pendapat Paton (Sudikno Mentokusumo, bc cit: 11 5) alat bukti dapat bersifa :
Oral : merupakan kata-kata yang diucapkan dalam persidangan, ketenangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.
Documentary: Sunat.
Demonstrative evidence: alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya, misalnya microfilm dan microfische tersebut.

MACAM-MACAM SURAT
1.Bunyi pasal 1 87 KUHAP, secara lengkap adalah sebagai berikut :
Surat sebagaimana tersebut pada pasal 1 87 ayat (1) huruf c, dibuat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
a.Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b.Surat yang dibuat menunut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c.Sunat keterangan dan sernang ahli yang memuat pendapat bendasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secana resmi dan padanya.
d.Surat lain yang hanya dapat berbaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.
2.a. Seharusnya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yakni surat-surat resmi hanyalah yang diatur dalam
Pasal 187 huruf a KUHAP;
Pasal 187 huruf b KUHAP;
Pasal 187 huruf c KUHAR
Sedangkan yang diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP termasuk surat biasa, yang setiap hari bisa dibuat oleh setiap orang.
b. Surat-surat yang dimaksud dalam pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP, memang sejak semula diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu.
3.a. Yang dimaksud dengan surat yang diatur didalam pasal 1 87 huruf a KUHAP adalah :
Berita acara, misalnya brnita acrna yang dibuat oleh seorang penyidik;
Sunat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendini, misalnya surat-sunat yang dibuat oleh seonang notaris.
b. Menunut SEMA nomon 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum Yang Dibuat di Luar Negeri Oleh Pejabat Asing disebutkan • bahwa berita acara pemeniksaan sakti yang dibuat oleh polisi dan negara asing di luan negeri, brnu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Dalam berita acara tersebut kehadiran penyidik POLRI atau penyidik lainnya harus dicantumkan dengan tegas;
Apabila kehadiran penyidik POLRI atau penyidik lainnya tidak dicantumkan, maka berita acara tersebut harus disahkan oleh Kedutaan Besar Rl/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan;
Saksi yang bersangkutan harus didengar dibawah sumpah di hadapan penyidik POLRI/atau penyidik Iainnya atau apabila tidak, di hadapan pejabat Kedutaan Besar perwakilan RI di negara yang bersangkutan.
4.Yang dimaksud dengan surat yang diatur dalam pasal 87 hunuf b KUHAP adalah : Surat-srnat yang dibuat oleh pejabat di lingkungan pemrnintahan (eksekutif) ; Srnat-surat yang dikeluankan oleh suatu majelis misal nya hakim.
5.Yang dimaksud dengan surat yang diatur oleh pasal 1 87 hunuf c KUHAP adalah sama dengan yang dimaksud dalam penjlbasan pasal 1 86 KUHAP. Jika dikaitkan dengan penjelasan pasal 186 KUHAP, maka alat bukti surat dapat brnupa keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menrnima jabatan atau pekrnjaan. Laporan trnsebut itu mencakup didalamnya visum et nepentum, yang sebenannya telah ditentukan sebagai abat bukti yang sah dalam Staatblad 1937-350. Menurut SEMA nomor 1 Tahun 1985, mengenai visum et nepentum yang dibuat obeh pejabat dan negara asing, baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila visum et nepertum tensebut disahkan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan. Ada Yurisprudensi dan Mahkamah Agung nomor 10 K/Kn/1969 tanggal 5 November 1969 bahwa jika visum et repentum tidak ada, bisa diganti dengan keterangan saksi ahli.
6.Yang dimaksud dengan surat yang diatur dalam pasal 187 huruf d KUHAP adalah surat-surat biasa yang baru berlaku jika ada hubungannya dengan isi abat bukti yang lain. Misalnya : Surat ancaman dan terdakwa kepada korban dalam perkara pembunuhan ; Surat cinta antara terdakwa dengan saksi dalam perkara membawakan seorang gadis di bawah umur.
7.Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP, maka dapat diglbongkan:
a.Acte ambtelijk, yaitu akte otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuatan akta otentik tensebut sepenuhnya merupakan kehendak dan pejabat umum tersebut. Jadi isinya adalah keterangan dan pejabat umum tentang yang ia lihat dan di lakukan. Misalnya : Berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik.
b.Acte pantij, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak di hadapan pejabat umum. Pembuat akta otentik tersebut, sepenuhnya berdasarkan kehendak dan para pihak dengan bantuan pejabat umum. Isi akta otentik trnsebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak pada pihak. Misalnya : Akta jual beli yang dibuat di hadapan notanis.
8.Macam-macam surat adalah :
Sunat biasa;
surat otentik ;
surat di bawah tangan,
Jika macam-macam surat tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 187 KUHAP, maka:
Pasal 187 hunuf a, b dan c KUHAP termasuk surat otentik.
Pasal 1 87 hunuf d termasuk surat biasa.

KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PIDANA
1.Meskipun tidak ada pengaturan khusus, tentang cara memeriksa alat bukti surat seperti yang diatur dalam pasal 304 HIR, maka harus diingat bahwa sesuai dengan sistem negatif yang dianut oleh KUHAP yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Nilai alat bukti oleh karena itu bersifat bebas.
2.Bahwa karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran material atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat.
3.Disamping itu haruslah diingat pula tentang adanya minimum pembuktian (M. Tahya Harahap 1985 : 837), walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi, namun nilai kesempurnaannya pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Berarti sifat kesempurnaan formalnya, harus tunduk pada asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP.
4.Perlu diingat dua hal tentang kekuatan alat bukti surat (A. Karim Nasution, op cit: 121) yaitu:
a.Bahwa bagaimanapun kekuatan pembuktian yang diberikan terhadap bukti-bukti surat dalam perkara perdata, namun surat-surat tersebut dalam perkara pidana dikuasai oleh aturan, bahwa mereka harus menentukan keyakinan hakim.
Dengan demikian maka dalam perkara perdata hakim aadlah berkewajiban untuk memutus suatu perkara menurut kekuatan bukti dari suatu akta otentik yang tidak dilemahkan oleh bukti sangkalan, tetapi dalam perkara pidana, akta yang sama dapat saja dikesampingkan oleh hakim.
b.Bahwa pembuktian dalam perkara perdata aalah bertujuan untuk memutuskan apa yang oleh kedua belah pihak yang berperkara dianggap benar (kebenaran formal) sedang tujuan dari pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran material.

ALAT BUKTI PETUNJUK
UMUM
1.Dasar hukum
– Pasal 184 ayat (1) huruf d dan pasal 188 KUHAP
2.Pengertian
a.Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1) KUHAP).
b.Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
c.Pengentian diperoleh berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (indirect bewijs).
d.Oleh karena itu banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti.
Van Bemmelen (1971 : 227)
“Akan tetapi kesalahan yang terutama adalah, bahwa orang telah menganggap petunjuk-petunjuk itu sebagai alat bukti, sedang dalam kenyataannya adalah tidak demikian.”
P.A.F. Lamintang (1984 : 442) :
“Petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.”
e.Dalam Nederlandse Strafvordening (Hukum Ac Pidana Belanda) yang baru, alat bukti petunjuk sudah tidak dipergunakan lagi, karena penyimpulan hakim terhadap alat bukti langsung sudah dianggap lebih berwibawa.
f.Menurut A. HAMZAH (1987: 31), jika diperhatikan pasal 188 ayat (3) KUHAP yang rnenyatakan bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah: “kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim’ pada waktu pemeriksaan di muka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana Kecermatan dan keseksamaan hakim di sini adalah “pengamatan hakim” di muka sidang. Jadi sebenarnya KUHAP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan hakim sebagai alat bukti tetapi tidak secara tegas dicantumkan dalam pasal 184 KUHAP. I
g.Terlepas dan setuju atau tidak petunjuk dianggap sebagai alat bukti, perlu diingat pendapat
A. Karim Nasution (1975: 111-31).
“Pembuktian sebagian besar perkara pidana sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk Hal ini karena jarang sekali seorang yang melakukan kejahatan, terlebih-lebih mengenai tindakan pidana berat, akan melakukannya dengan terang-terangan. Pelakunya selalu berusaha menghilangkan jejak perbuatannya. Hanya karena diketahui keadaan-keadaan tertentu tabir tersebut kadang-kadang dapat terungkap sehingga kebenaran yang ingin disembunyikan tenungkap.”

HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN ALAT BUKTI PETUNJUK
1.Alat bukti petunjuk yang diatur dalam pasal 188 KUHAP, merupakan gabungan pasal 310, 311 dan 312 HIR dahulu, dengan sedikit perubahan
2.Dalam KUHAP, ketentuan yang mengatur petunjuk sebagai alat bukti terdapat dalam pasal 188, yang berbunyi :
(1)Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
(2)Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa
(3)Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK
1.Seperti yang diuraikan di atas, perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya merupakan hal yang penting.
2.Dari ketentuan pasal 188 ayat (1) dihubungkan dengan ayat (2) KUHAP, maka perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian tersebut harus diperoleh dan ketenangan saksi, surat dan ketenangan terdakwa.
3.Dalam mempergunakan alat bukti petunjuk (A. Kanim Nasution, ibid: 111-29), tugas hakim akan Iebih sulit, ia harus mencari hubungan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan.
4.Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 188 KUHAP tersebut (P.A.F. LAMINTANG, op cit: 440), kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam berbagai alat bukti itu, tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan suatu redenering atau suatu pemikinan tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri.
5.Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim didalam keterangan saksi, sunat atau keterangan terdakwa sepenti itulah, KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran, atau lebih tepat jika penulis mengatakan, bahwa hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai terbukti.
6.Dalam penerapannya kepada hakimlah diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan petunjuk. Semuanya harus dipertimbangkan secara cermat dan teliti (pasal 188 ayat (3) KUHAP).
7.Perlu diingat bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri (pada 189 ayat (3) KUHAP), maka keterangan kawan terdakwa yang bersama-sama melakukan perbuatan tidak boleh dipergunakan sebagai petunjuk.
8.Karena adanya syarat yang satu dengan yang lain harus terdapat pesesuaian, maka dengan demikian berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu ada 2 (dua) petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu buah bukti lain ada persesuaian dalam keseluruhan yang dapat menimbulkan alat bukti.

ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA
UMUM
1.Dasar Hukum
a.Ketenangan terdakwa:
Pasal 184 hunuf e dan pasal 189 KUHAP.
b.Pemeriksa.an terdakwa:
Pasal 175 sampai pasal 178 KUHAP.
2. Pengertian
a.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 butir 1 5 KUHAP). Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (pasal (1) butir 14 KUHAP).
b.Ketenangan tendakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat (1) KUHAP).
3.Lain-lain
a.Pengertian keterangan terdakwa adalah lebih luas dibanding dengan pengakuan tendakwa. Sehingga dengan memakai keterangan tendakwa dapat dikatakan lebih maju daripada pengakuan terdakwa.
b.Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisi pengakuan terdakwa, Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan tendakwa. Pengakuan terdakwa (A. Hamzah, 1985: 225) sebagai alat bukti mempunyai syarat-syanat:
Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan;
Mengaku ia bersalah.
c.Namun demikian ada kemungkinan terdakwa memberikan pengakuan untuk sebagian :
Terdakwa mengaku melakukan delik yang didakwakan;
Tetapi ia tidak mengaku bersalah.
Misalnya :
Terdakwa mengaku membunuh korban;
Tetapi ia tidak mengaku bersalah, karena membela diri.
d.Pengakuan dalam hukum acara perdata, tidak bisa dipisah-pisahkan (pasal 174 HIR), sedangkan menurut hukum acara pidana bisa dipisah-pisah, yakni :
Terdakwa benar melakukan delik yang didakwakan.
Terdakwa mengaku bersalah, tetapi tidak sebesar yang didakwakan.
Misalnya :
Terdakwa mengaku melakukan pencurian
Terdakwa mengaku bersalah tetapi tidak mencuri Rp 1 .000,- hanya mencuri Rp. 500,-. Karena yang dilarang adalah perbuatannya, maka pemisahan pengakuan seperti itu tidak ada artinya. Paling-paling hanya merupakan hal-hal yang meringankan terdakwa.
e.Pengakuan terdakwa dalam prakteknya di masa HIR sangat buruk sekali Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa pengakuan terdakwa merupakan target utama dalam permeriksaan penyidikan (dahulu pemeriksaan pendahuluan) dengan alasan siapa yang paling mengetahui suatu perbuatan, kecuali dirinya sendiri.
f.Pasal dalam HIR, yang paling memberatkan bagi din terdakwa (dahulu tertuduh) adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 309 HIR yang berbunyi : “Pencabutan dan suatu pengakuan tentang bersalah dimuka pengadilan tidak membatalkan, kecuali jika pencabutan itu berdasarkan sebab-sebab yang diterima”.
g.Keadaan tersebut lebih berat dengan adanya putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 No. 229 K/Kr/i 959 menyatakan bahwa berdasarkan pasal 309 HIR, pengakuan seorang terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut, akan tetapi dengan alasan yang tidak berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa. Demikian juga putusan Mahkamah Agung tanggal 27 September 1961 No. 85 K/Kr/1961, menyebutkan bahwa menurut ketentuan pasal 309 HIR, merupakan kebijakan “judex facti”, apakah pencabutan pengakuan yang dibuat dimuka polisi diterima atau tidak oleh hakim. Suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan oleh karena alasan yang tidak dimengerti.
h.Sebenarnya sudah sejak masa ketentuan HiR berlaku dahulu sudah diperingatkan oleh R. Soesilo seorang polisi yang ahli dalam ilmu kepolisian dan penyidikan (R. Soesilo, 1974: 111), dalam melakukan penyidikan harus dihindari cara-cara kuno:
“Cara-cara pemeriksaan model kuno biasanya dilakukan dengan mengejar suatu pengakuan dan terdakwa dengan jalan apa saja. Akan tetapi cara modern menghendaki lain. Yang dikejar bukannya pengakuan terdakwa, akan tetapi kecukupan bukti-buktinya (baik bukti hidup maupun bukti mati). Jika bukti-bukti sudah cukup, biarkanlah terdakwa mungkir, toh akhirnya ia dihukum juga”.
i.Penggunan kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan penyidikan uhtuk mendapatkan pengakuan sebenarnya menyiratkan kekurang mampuan aparat penyidik dalam melakukan tugasnya. Walaupun penjahat itu merupakan “musuh” polisi CR. Soesibo, ibid: 109), tidak selayaknya untuk mempergunakan alat-alat yang “rendah” yang pada hakekatnya akan merendahkan juga martabat polisi, sebagai abdi utama daripada masyarakat. Alat-alat rendah itu antara lain :
Menghina dan memaki-maki ;
Menyiksa jasmaniah dan rohaniah ;
Mendustai dan memancing-mancing ;
Memberikan janji yang tidak dipenuhi ;
Menyuap untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan yang dikehendaki dan lain Sebagainya.
j.Pedoman pelaksanaan KUHAP (hal. 27) menyebutkan bahwa penyelidikan merupakan suatu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Dengan mempergunakan fungsi penyelidikan secana maksimal maka alat bukti akan bebih lengkap, sehingga praktek menggunakan penekanan, kekerasan dan penyiksaan untuk memeras pengakuan tidak dipenlukan lagi.
k.Oleh karena itu, pengakuan oleh terdakwa harus memenuhi syarat-syarat yang tidak mudah untuk diterima sebagai alat bukti (A. Kanim Nasution, 1975: 111-13 sampai 25):
1)Pengakuan tersebut harus diberikan oleh terdakwa sendiri sehingga suatu keterangan pengakuan yang diberikan oleh pembelanya tidak dapat dianggap sebagai pengakuan. Selanjutnya pengakuan harus diberikan secara bebas dan tidak dipaksa, dan tidaklah boleh memperolehnya dengan jalan memancing atas dasar pertanyaan-pentanyaan yang menjerat. Paksaan, kekerasan atau tipu daya menyebabkan suatu pengakuan menjadi tidak berharga sebagai alat bukti yang sah.
2)Suatu pengakuan haruslah diberikan dimuka hakim. Yang dimaksudkan disini adalah suatu pengakuan yang diberikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa tersebut. Suatu pengakuan yang diberikan pada jaksa, pembantu jaksa (istilah HIR untuk polisi) atau siapapun bukanlah pengakuan. Di luar pengadilan, maka suatu pengakuan hanyalah menimbulkan petunjuk, dan hanyalah menjadi alat bukti yang sah jika didukung oleh petunjuk-petunjuk lain.
3)Pengakuan harus dengan teliti menyatakan cara-cara kejahatan tersebut dilakukan dan oleh sebab itu juga bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. Keterangan terdakwa bahwa ia bersalah tenhadap kejahatan yang dituduhkan padanya tidaklah dapat dianggap telah mencukupi.
4)Suatu pengakuan harus selanjutnya diberikan dengan tegas. Diamnya seorang terdakwa, ia malahan pengakuan sebagian, dan ia tidak dapat memberi penjelasan tentang hal-hal yang memberatkan kesalahannya, dan harus mengakui kekuatan alat-alat bukti, belumlah merupakan pengakuan kesalahan, hal tersebut hanyalah dapat dianggap ada, jika tendakwa tegas menenangkan bahwa ia telah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.
5)Pengakuan hanus dikuatkan dengan keadaan-keadaan lain. Keadaan-keadaan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang bukanlah harus bahwa peristiwa tersebut menyimpulkan suatu kesalahan, tetapi cukuplah bahwa keadaan-keadaan tersebut membuat pengakuan tersebut dapat dipercaya, keadaan-keadaan mana seharusnya harus dapat dibuktikan. Keadaan-keadaan tersebut dengan demikian dapat merupakan alat-alat bukti yang sah, ataupun keadaan-keadaan yang bukan merupakan alat bukti yang sah.
6)Akhirnya jika pengakuan tersebut seyogyanya dapat diterima, maka hakim haruslah merasa yakin atasnya. Hakim tidaklah mempunyai perasaan ragu, apakah mungkin pengakuan tersebut diberikan bertentangan dengan kebenaran, atau dengan maksud untuk melindungi orang lain, atau karena untuk mencegah pemeriksaan lebih lanjut, atau karena alasan-alasan lain selama kebenaran dan suatu alat bukti tidak seluruhnya dapat diterima oleh akal, maka tidaklah dapat ia memberikan keyakinan penuh.
l.Untuk mencegah dibebaskan seorang terdakwa di sidang pengadilan, sebenrnnya bisa dicegah sejak dini, dengan mengingat hal-hal sebagai benikut :
Mengingat adanya jaminan hak asasi manusia di dalam melakukan pemeriksaan penyidikan, sehingga sedapat-dapatnya dihindari pemeriksaan yang mengarah pada pemanasan pengakuan;
Ketentuan pasal 309 HIR sudah tidak terdapat dalam KUHAP. Hal ini merupakan konsekuensi hilangnya alat bukti pengakuan terdakwa yang diganti dengan keterangan terdakwa;
Mengfungsikan penyelidikan secara maksimal;
Mempengunakan pra penuntutan secara benar bagi penuntut umum;
Hindari praktek penggunaan saksi mahkota;
Jangan memaksakan suatu berkas dilimpahkan ke pengadilan kalau memang tidak cukup alat bukti.

PANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERDAKWA
1.Panggilan Terhadap Terdakwa
a.Menurut pasal 146 ayat (1) dan pasal 227 KU HAP: Pemanggilan terhadap terdakwa, dilakukan oleh penuntut umum yang harus memuat tanggal, hari serta jam sidang untuk perkara apa ia dipanggil. Selanjutnya sama dengan pemanggilan terhadap seorang saksi.
b.Menurut peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 04’UM.01.06 th. 1983 tentang Tata Cara Penempatan Penawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara pasal 23 disebutkan : Pengeluaran tahanan untuk sidang pengadilan, sunat panggilan harus diterima oleh kepala numah tahanan negara selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum sidang.
2.Terdakwa Tidak Mau Hadir Di Persidangan Menunut ketentuan pasal 1 54 KUHAP, dalam sidang pentama :
a.Jika terdakwa berada dalam tahanan:
– Terdakwa dipanggil. masuk dalam keadaan bebas.
b.Jika tendakwa tidak benada dalam tahanan dan tidak hadir :
Bila tidak dipanggil secara sah, maka di perintahkan untuk dipanggil sekali lagi dan sidang ditunda;
Bila sudah dipanggil secara sah, maka di perintahkan dipanggil sekali lagi dan sidang ditunda ;
Bila sudah dipanggil untuk kedua kalinya secara sah, dan tetap tidak mau hadir, maka terdakwa dapat dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya. Kalau perlu dengan bantuan polisi negara ;
Jika dalam suatu perkara terdapat lebih dari seorang terdakwa, maka pemeriksaan bisa terus dilangsungkan terhadap terdakwa yang hadir.
c.Terhadap din terdakwa (dalam huruf b), apabila memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP, biasanya setelah diperiksa akan dilakukan penahanan oleh hakim ketua sidang. Karena terdakwa tersebut dianggap mempersulit jalannya pemeriksaan.
3.Tata Cara Pemeriksaan Terdakwa
a.Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan identitas terdakwa, yakni nama lengkap, tempat lahin, umur atau tanggal lahin, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekenjaan (pasal 155 ayat (1) KUHAP);
b.Kemudian penuntut umum membacakan surat dakwaan (dalam perkana biasa) atau catatan dakwaan (dalam prnkara singkat);
c.Jika terdakwa tidak mengerti, maka wajib bagi penuntut umum untuk menjelaskan (pasal 155 ayat (2) KUHAP).
d.Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa (pasal 158 KUHAP).
e.Kemudian secara berturut-turut dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dan barang bukti
Alat bukti keterangan saksi;
Alat bukti keterangan ahli;
Alat bukti surat;
Alat bukti keterangan terdakwa;
Barang bukti.
4.Urutan-urutan yang mengajukan pertanyaan
Meskipun tidak diatur utur-urutan yang mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, dalam praktek sama seperti urut-urutan yang mengajukan pertanyaan kepada saksi;
Harap lihat kembali urut-urutan yang mengajukan pertanyaan kepada saksi.
5.Juru Bahasa dan Penterjemah
Ketentuan yang diatur dalam pasal 1 77 dan pasal 178 KUHAP juga berlaku bagi seorang terdakwa.
Harap dilihat kembali juru bahasa dan penterjemah dalam pemeriksaan saksi.
6.Larangan-larangan Di Dalam Mengajukan Pertanyaan
Dalam ketentuan pasal 166 KUHAP, disebutkan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa.
Pertanyaan yang bensifat menjerat adalah pentanyaan-pentanyaan mengenai suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi dianggap seolah-olah diakui oleh tendakwa.
Ketentuan ini mencerminkan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan (penjelasan pasal 166 KUHAP).
Contoh pertanyaan yang menjerat kepada terda kwa.
Jadi saudara yang mengambil uang saksi B? Padahal terdakwa tidak mengatakan bahwa hanya mengambil uang saksi B.
Apakah saudara sadar, dengan saudara melakukan perbuatan tersebut saudara telah merugikan negara? Dalam perkara korupsi, justru unsur merugikan negara yang harus dibuktikan.
Sebenarnya yang seharusnya dilarang tidak hanya pertanyaan yang bersifat menjerat saja, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan : bersifat mengarahkan ; memberikan alternatif ; menyebutkan kualifikasi yang didakwakan.
Contoh pertanyaan yang bersifat mengarahkan. Yang saudara lakukan terhadap saksi A apakah memukul? Sehanusnya bunyi pertanyaan adalah apa yang saudara lakukan terhadap diri saksi A?
Contoh pentanyaan yang bersifat memberikan alternatif : Yang saudara lakukan tenhadap saksi A menendang atau memukul? Seharusnya bunyi pertanyaannya adalah : Apa yang saudara lakukan terhadap din saksi A?
Contoh pertanyaan yang menyebut kualifikasi. Apa saudana yang menganiaya saksi A? Apa saudara yang menipu saksi B? Menganiaya, menipu adalah : merupakan hal yang harus dibuktikan. Jadi pentanyaan yang benrn ditujukan kepada terdakwa adalah mengenai perbuatan apa yang dilakukan terdakwa. Misalnya, apa yang saudara lakukan trnhadap saksi A? Jawabnya saya menempeleng.
7.Keterangan Yang Diberikan Oleh Terdakwa Harus Bersifat Bebas
Terdakwa didalam menjawab pertanyaan harus bebas (pasal 1 53 ayat (2) huruf b KUHAP).
Dalam pemeriksaan penyidik atau dalam persidangan tidak boleh dilakukan penekanan dalam bentuk apapun (penjelasan pasal 166 KUHAP).
Kadang-kadang terdakwa dalam praktek juga sering memberikan keterangan dalam keadaan tertekan dengan kehadiran saksi atau sesama terdakwa.
Kebijaksanaan hakim ketua sidang yang diambil juga sama seperti memeriksa saksi yang tertekan, yakni mengeluarkan saksi atau terdakwa lainnya.
8.Terdakwa Tidak Mau Menjawab
Meskipun tidak diatur dalam KUHAP, hak untuk diam merupakan hak tendakwa (the night of remain silent).
Didalam KUHAP disebutkan, bahwa hakim ketua sidang harus menganjurkan menjawab (pasal 175 KU HAP)
Jika terdakwa tetap tidak mau menjawab, maka dalam praktek pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan memeriksa alat bukti yang lain.
Dengan terdakwa diam tidak mau menjawab, sebenarnya hal tersebut merugikan diri terdakwa sendiri. Karena dengan demikian ia tidak dapat memberikan keterangan yang meningankan dirinya.
9.Tingkah Laku Terdakwa Mengganggu Sidang
a.Menurut ketentuan pasal 21 7 KUHAP:
Hakim ketua sidang memimpin pemrniksaan, dan memelihara tata tertib persidangan;
Perintah untuk menjaga tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
b.Menurut ketentuan pasal 218 KUHAP:
Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat;
Bila seseorang tidak menunjukkan sikap hormat, bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib, setelah mendapat peringatan, dapat diperintahkan keluar dan ruang sidang;
Jika pelanggaran tata tertib bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan kepada yang bersangkutan.
c.Menurut ketentuan pasal 176 KUHAP:
Demikian juga bagi terdakwa, jika bertingkah laku tidak tertib sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya;
Jika teguran tetap tidak diindahkan, terdakwa dikeluarkan dan ruang sidang dan pemeriksaan diteruskar,;
Namun ketika putusan, diupayakan dengan hadirnya terdakwa.
10.Terdakwa Mencabut Keterangan Yang Diberikan Di Depan Penyidik
Harap lihat kembali pembahasan:
Mengenai saksi Verbalisan.
Bagian A. UMUM angka 3 mengenai lain-lain dalam bab ini.
Hendaknya dalam menolak atau menerima percabutan keterangan terdakwa harus bersikap hati-hati di dalam mempertimbangkan jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bensifat formal di persidangan. Seorang hakim harus mempunyai pertimbangan antara lain:
Setiap orang yang dipeniksa didepan penyidik, lebih-lebih jika petama kali dalam hidupnya, maka secara kejiwaan dalam keadaan sulit, ada rasa takut, tertekan dan sebagainya;
Bahwa dalam pemeriksaan penyidikan tidak sebebas ketika dalam pemeriksaan di sidang. Meskipun secara teori maupun sesuai dengan ketentuan KUHAP, terdakwa harus memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
Seringkali terdakwa sulit untuk minta didampingi seorang penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan. Jika ia mempunyai penasehat hukum, itu pun masih sulit untuk mendampingi tersangka jika pemeriksaan dilakukan pada malam hari atau di luar jam kantor. lngat ada ketentuan yang diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 lampiran angka 17, yang menentukan pengertian “setiap waktu” penasehat hukum untuk berbicara dengan tersangka untuk keperluan pembelaannya adalah “waktu jam kantor”.
Pendek kata, masaiah pencabutan keterangan terdakwa dimuka penyidik, terletak sepenuhnya dipundak sang hakim. Oleh karena itu harus sungguh-sungguh dipertimbangkan secara arif dan bijaksana.

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA
1.Bunyi Pasal 1 89 KUHAP Secara Lengkap Adalah Sebagai Berikut:
(1)Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
(2)Ketenangan tendakwa yang dibrnikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
(3)Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dininya sendiri.
(4)Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
2.Yang menjadi alat bukti adalah keterangan terdakwa, bukan keterangan tersangka yakni keterangan yang diberikan ketika dulu ia diperiksa di muka penyidik.
3.Dari ketentuan pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, keterangan tersebut bisa dibagi menjadi 2 (dua) gobongan, yakni :
– Diberikan di luar sidang, yaitu merupakan keterangan tersangka yang diberikan di depan penyidik.
– Diberikan di dalam sidang pengadilan.
4.Ketenangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan barulah merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, dan apa yang ia alami. Keterangan tersebut tentu saja dalam suasana yang lebih bebas dan tekanan
5.Keterangan tendakwa di luan sidang (keterangan tersangka) tidak bisa dipergunakan untuk menemukan bukti dalam sidang, jika tidak didukung alat bukti yang sah (tafsin A contnanio dan pasal 189 ayat (2) KU HAP). dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan jangan sampai hanya mengejar keterangan tersangka saja dalam pemeriksaan penyidikan. Karena tanpa alat bukti yang sah lainnya, tidak akan mempunyai arti. Apalagi jika keterangan tersangka tersebut dalam berita acara penyidikan dicabut dalam sidang, maka akan lebih parah jika tidak ada alat bukti yang sah lainnya.
6.Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan ten hadap dirinya sendiri. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut tidak bisa untuk memberatkan sesama terdakwa. Oleh karena itu di dalam pemeriksaan yang terdakwanya lebih dari seorang, jika ingin mendapatkan suatu keterangan yang obyektif, sebaiknya diperiksa satu persatu. Hal ini ini untuk mencegah agar sesama terdakwa tidak saling mempengaruhi atau menyesuai kan diri. dari ketentuan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenannya KUHAP melarang sesama terdakwa dijadikan saksi antara yang satu terhadap yang lain.
7.Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah (pasal 1 89 ayat (4) KU HAP). Oleh karena itu pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi meskipun seorang terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain, karena yang dikejar adalah kebenaran material. Hal ini berbeda dengan pengakuan dalam hukum acara perdata, yang merupakan alat bukti sempunna. Karena dalam hukum acara perdata yang dicari kebenaran formal.

BAB IX
BARANG BUKTI
UMUM
1.Istilah
Barang bukti antara lain terdapat dalam pasal pasaf 21 ayat (1), 45 ayat (2), 46 ayat (2) dan pasal 181 KUHAP.
lstilah barang bukti tersebut tidak terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 1 KUHAP yang berisi tafsir otentik.
2.Cara mendapatkan barang bukti
Di dalam KUHAP ditentukan cara-cara untuk memperoleh barang bukti
a.Penggeledahan (diatur dalam pasaf 32 sampai 37 KUHAP dan pasal 125 sampai pasal 127 KUHAP);
b.Penyitaan (diatur dalam pasal 38 sampai 46 KUHAP dan pasal 128 sämpai pasal 130 KUHAP);
c.Pemeriksaan surat – (diatur dalam pasal 47 sampai 49 KUHAP dan pasal 131 KUHAP).
Termasuk pengertian penggeledahan. adalah penggeledahan rumah, penggeledahan badan, dan penggeledahan pakaian (pasal 32 KUHAP).
Penggeledahan badan di dalamnya termasuk pula pemeriksaan rongga badan (penjelasan pasal 37 KUHAP).
Termasuk pengertian pemeriksaan surat adalah penyitaan surat, pemeriksaan buku atau kitab, daftar dan sebagainya (pasal 131 KUHAP).
Apabila di dalam penggeledahan atau pemeriksaan surat, terdapat barang-barang yang diperlukan untuk pembuktian suatu tindak pidana, maka terhadap barang-banang yang diketemukan tersebut dilakukan penyitaan.
Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan, menurut pasal 39 KUHAP adalah :
a.Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana;
b.Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
c.Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d.Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e.Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.
Ketentuan yang diatur dalam pasal 45 KUHAP menyatakan bahwa :
a.Apabila benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan terlalu lama, atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan prnsetujuan tersangka atau kuasanya dapat dijual lelang;
b.Hasil pelelangan – tersebut dipakai sebagai barang bukti ;
c.Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil benda tersebut untuk pembuktian.
3.Pengertian barang bukti
Dari cara mendapatkan barang bukti tensebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan sunat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bengerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

PEMERIKSAAN BARANG BUKTI
1.Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 181 KUHAP pemeriksaan barang bukti adalah sebagai berikut :
Barang bukti tersebut harus diperlihatkan kepada terdakwa dan ditanyakan apakah terdakwa mengenal barang bukti atau benda-benda tersebut;
Jika perlu benda-benda tersebut diperlihatkan kepada saksi oleh ketua sidang dan tentu saja harus ditanyakan pula apakah saksi juga mengenaf barang-barang yang dijadikan barang bukti;
Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan tentang hal ini.
2.Jika dikaitkan dengan pasal 45 KUHAP, terhadap barang yang lekas rusak atau membahayakan atau penyimpanannya menjadi tinggi biayanya, maka barang bukti yang ditunjukkan adalah uang hash pelelangan dan sebagian kecif benda-benda tersebut.
3.Apabila barang bukti dalam bungkusan, maka membukanya harus di muka saksi korban dan terdakwa, sehingga tidak menimbulkan masafah. Pada waktu dibuka tersebut harus dihitung dan dicocokkan jenis-jenisnya.

KEGUNAAN BARANG BUKTI DALAM PERSIDANGAN
1.Kalau dilihat dan ketentuan yang diatur dafam pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara material barang bukti seringkali sangat berguna bagi hakim untuk menyandarkan keyakinannya.
2.Seperti yang kita ketahui KUHAP menganut sistem pembuktian negatif, yakni:
a.Adanya macam-macam alat bukti yang ditentukah oleh undang-undang;
b.Adanya keyakinan bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.
3.Namun demikian meskipun telah ada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta telah melebihi minimum pembuktian, tetapi hakim tidak harus yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Singkatnya hakim tidak bisa dipaksa yakin berdasarkan alat bukti yang ada, meskipun alat bukti yang ada sudah memenuhi syarat pembuktian.
4.Seringkali hakim membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada di dalam persidangan.

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) MENUJU GOOD GOVERNANCE

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
MENUJU GOOD GOVERNANCE

Perundang-undangan yang mendasari & merefleksikan sistem AKIP :
Inpres No. 7 / 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
PP No. 108 / 2000 t entang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
UU No. 25 / 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
UU No. 17 / 2003 tentang Keuangan Negara.

Change Management.
Managing For Result (Management By Result).
Strategic Management System.
Performance Based Management.
Performance Based Budgeting.
Reinventing Government.

Wujud pertanggungjawaban.
Ber-AKIP : melaksanakan amanah sebagai penyelenggara pemerintahan, secara bertanggung jawab.
Kewajiban memberikan jawaban / tanggapan (Obligation to answer).
Meliputi : akuntabilitas kinerja & akuntabilitas keuangan.

Fokus kepada hasil (RESULTS), yaitu manfaat yang dapat dirasakan masyarakat /stakeholder.
Perencanaan strategis, pelaksanaan strategi, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi & pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan & berkesinambungan (sustainable & continuing improvement focus).

Financial control.
Untuk meyakinkan bahwa dana publik telah dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan otorisasi.
Penganggaran berbasis kinerja, Neraca, Laporan Arus Kas.

Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis & berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang & kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran & Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis & berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, & tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi & misi instansi pemerintah.

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, & transparan.

Dilakukan pembandingan kinerja nyata (capaian kinerja) dengan :
Kinerja yang direncanakan.
Kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Kinerja instansi lain atau swasta yang unggul.
Kinerja nyata di negara lain atau standar internasional.
Dilakukan analisis efisiensi : membandingkan antara output dengan input.
Dilakukan analisis efektifitas : ketercapaian hasil, manfaat atau dampak.

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKIP :
Memberikan rekomendasi pernaikan implementasi sistem AKIP.
EVALUASI KINERJA :
Memberikan rekomendasi guna peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menggunakan teknik criteria referrenced survey, yaitu menggunakan kriteria-kriteria berdasarkan pada kebenaran normatif yang bersumber pada :

1. Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.
2. Modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai AKIP.
3. Better practice atau best practice baik di Indonesia maupun di luar negeri.
4. Berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, & sistem manajemen yang baik.

UNDP (United Nation Development Program) :
Participation
Rule of Law
Transparency
Responsiveness
Consensus Orientation
Equity
Effectiveness & efficiency
Accountability
Strategic vision

PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN

PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN

I.ARTI PENTINGNYA PERBANDINGAN

Sistem kepolisian yang dianut oleh suatu negara sangat tergantung dan dipengaruhi oleh sistem politik dan sistem kontrol sosial yang diterapkan, sehingga sistem kepolisian di masing-masing negara akan beraneka ragam. Berangkat dari alasan tersebut perlu pemahaman akan sistem kepolisian diberbagai negara dengan memperbandingkan satu sama lain untuk diambil manfaat dalam mencermati sistem kepolisian di indonesia. Pemahaman akan perbedaan sistem kepolisian tersebut kiranya dapat digunakan untuk upaya penataan dan pengembangan organisasi kepolisian di indonesia, peningkatan profesionalisme polisi serta pemantapan kerjasama bilateral antar negara. Sistem kepolisian terdiri dari dua kata yaitu sistem dan kepolisian. Sistem merupakan suatu kesatuan himpunan yang utuh menyeluruh, dengan bagian-bagian / komponen yang saling berkaitan, saling ketergantungan, saling bekerjasama berdasarkan aturan tertentu untuk mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Kepolisian sebagai individu melekat pada jati diri penegak hukum dan pelayanan masyarakat. Sebagai organ kepolisian mengandung pengertian otonom, terkait dengan bentuk/ sistem pemerintahan dan sistem peradilan pidana. Badan kepolisian dilihat dari proses pembentukannya berfungsi memelihara keamanan dalam negeri, disubordinasikan ke dalam masyarakat sebagai kontrol sosial, berkembang menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara universal kepolisian berfungsi sebagai aparat penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta pelayanan masyarakat. Perbandingan sistem kepolisian berarti mempelajari, memahami gambaran berbagai sistem kepolisian yang berlaku atau dianut oleh suatu negara dengan memusatkan perhatian pada keterkaitan sistem pemerintahan dengan sistem kepolisian, hubungan antara pemerintah dengan badan-badan kepolisian dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian dan sistem perekat antar badan-badan kepolisian yang terpisah-pisah, menyatu sebagai suatu kesatuan yang utuh baik dalam sikap dan perilaku serta kebijaksanaan.

II.PARADIGMA SISTEM KEPOLISIAN

Di negara-negara demokratis fokus penerapan sistem kepolisian didasarkan pada pertimbangan “Bagaimana menyeimbangkan antara pengendalian kejahatan dengan terjaminnya kebebasan dan keadilan”. Dukungan dari masyarakat menjadi syarat mutlak yang dibutuhkan dalam penerapan sistem kepolisian di negara-negara demokratis. Kontrol sosial yang ketat dari masyarakat menjadi hal yang biasa mengingat besarnya kekhawatiran terhadap timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan sistem kepolisian. Hal tersebut sangat kontras dengan sistem kepolisian di negara-negara totaliter di mana kekuatan dan kekuasaan aparat kepolisian lebih menonjol sebagai alat dari penguasa. Di negara-negara demokratis terdapat 3 (tiga) sistem kepolisian. Pertama, Fragmented System of Policing. Sistem kepolisian ini terpisah atau berdiri sendiri. Sistem ini disebut juga sistem Desentralisasi yang ekstrim atau tanpa sistem, di mana adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi polisi yang otonom dan dilakukan pembatasan kewenangan polisi. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain : Belgia, Kanada, Belanda, Swiss, dan Amerika Serikat. Ciri-cirinya adalah kewenangan yang dimiliki terbatas yakni hanya sebatas daerah di mana polisi berada, pengawasan yang sifatnya lokal dan penegakan hukum secara terpisah/ berdiri sendiri yang artinya tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah yang lain. Sistem kepolisian ini relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Polisi otonom didalam mengatur segala kegiatannya baik dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai dengan masyarakatnya. Oleh karena sifat pengawasannya lokal maka kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan organisasi polisi oleh penguasa secara nasional. Birokrasinya juga tidak bertele-tele/ pendek karena langsung ditujukan kepada pemerintah daerah setempat. Kedua adalah Centralized System of Policing. Sistem kepolisian ini terpusat/ sentralisasi di mana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah. Sistem ini dianut oleh sistem pemerintahan yang totaliter seperti Jerman pada era Nazi. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain : Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark dan Swedia. Sistem ini cenderung dijauhi/ kurang didukung masyarakat karena lebih memihak kepada penguasa. Birokrasinya juga terlalu panjang serta kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Sistem kepolisian ini juga rentan terhadap intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi kepolisian untuk kepentingan penguasa. Kelebihannya terletak pada mudahnya sistem komando dan pengendalian serta wilayah kewenangan hukumnya yang lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi. Disamping itu juga sistem ini terdapat standarisasi profesionalisme, efisien, efektif baik dalam bidang administrasi maupun operasional. Dibanding sistem desentralisasi pengawasan sistem ini lebih luas. Ketiga, Integrated System of Policing. Sistem kepolisian terpadu atau sering disebut juga sistem desentralisasi moderat atau sistem kompromi yaitu merupakan sistem kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi polisi nasional serta lebih efektif, efisien dan seragam dalam pelayanan. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain : Jepang, Inggris, Australia dan Brasilia. Sistem ini mempunyai kelebihan di mana birokrasinya relatif tidak terlalu panjang karena adanya tanggung jawab dari pemerintah daerah. Terdapat standarisasi profesionalisme serta efektif, efisien dalam bidang administrasi maupun operasional. Sistem pengawasannya dapat dilakukan secara nasional dan kordinasi tiap-tiap wilayah mudah dilakukan karena adanya komando atas. Namun di sisi lain terdapat kelemahan dari sistem kepolisian ini di mana penegakan hukum yang dilakukan terpisah atau berdiri sendiri serta kewenangan yang dimiliki terbatas hanya sebatas daerah di mana polisi tersebut bertugas.

III.SISTEM KEPOLISIAN DI BERBAGAI NEGARA

1.SISTEM KEPOLISIAN BELANDA

Penulis mengambil contoh sistem kepolisian di Belanda dengan asumsi Indonesia adalah bekas jajahan Belanda sehingga sedikit banyaknya sistem pemerintahan indonesia dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang ada di negara ini. Negara Belanda merupakan daerah yang memiliki geografis yang lebih rendah dari permukaan laut. Negara ini merupakan negara industri yang mana bahan bakunya diimport dari luar karena tidak tersedianya sumber daya dalam negeri. Sistem pemerintahannya adalah monarki/ kerajaan. Pemerintahan dilaksanakan/dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen dengan persetujuan ratu/raja.
Badan Kepolisian di Belanda

Badan kepolisian di negara ini dapat kta lihat dalam dua era yaitu era sebelum penyatuan/ integrasi dan sesudahnya. Sebelum era penyatuan/integrasi terdapat beberapa badan kepolisian di negara Belanda antara lain :

A.Polisi Kota (Gemeente Politie)

Pembinaan badan kepolisian ini berada di bawah Mendagri/ Walikota. Setiap kota yang memiliki penduduk 10.000-25.000 jiwa boleh memiliki badan kepolisian sendiri. Di Belanda terdapat 121 Polisi Kota yang merupakan alat pemerintahan kota yang otonom. Kepala Polisinya diangkat oleh raja/ratu atas usulan dari Mendagri setelah konsultasi dengan Menteri Kehakiman serta rekomendasi dari Burger Meesters (Walikota) setempat. Kepala Polisi Besar (penduduk lebih dari 10.000 dijabat oleh seorang polisi yang berpangkat Komisaris Besar Polisi. Setiap polisi kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, Utrecht dan Grinigen memiliki sekolah polisi sendiri. Sedangkan bagi kota-kota lain yang tidak mempunyai diklat dapat mengikutkan di diklat terdekat (khusus untuk pangkat di bawah inspektur). Pendidikan dan latihan untuk lalu lintas berada di Verkeers Institut Apeldoorn, diklat untuk resersenya berada di Arnhem, sementara Akademi Polisi di Hilversum. Dalam badan kepolisian ini terdapat Polisi Bantuan (Hulp Politie) yang terdiri dari sukarelawan yang telah melaksanakan diklat yang dikerahkan untuk menghadapi keadaan khusus sebagai tambahan personel. Anggaran dari Polisi Kota disediakan oleh pemerintah pusat/ Mendagri. Mendagri juga menetapkan kekuatan, formasi, perlengkapan senjata, syarat pengangkatan gaji, peraturan dinas dan kebutuhan lain dari Polisi Kota. Pada dasrnya polisi kota bertugas di kota yang bersangkutan, namun atas dasar persetujuan walikota yang bersangkutan seorang polisi kota dapat dipindahkan ke kota lain. Meskipun Polisi Kota berdiri sendiri namun bernaung dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Mendagri.

B.Polisi Kerajaan (Rijks Politie)

Polisi Kerajaan berada di bawah Menteri Kehakiman. Kepala Polisi (Directur Van Politie) nya diangkat oleh Raja/Ratu atas usul dari Menteri Kehakiman. Daerah wewenangnya meliputi seluruh wilayah negara kecuali kota-kota yang sudah mempunyai polisi sendiri dan daerah tanggung jawab Marsose. Daerah kewenangan dari Polisi Kerajaan ini dibagi ke dalam Daerah Inspektorat (Regio) yang sama dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi. Kepala Polisi Regio dijabat oleh seorang polisi yang berpangkat komisaris besar. Polisi Kerajaan ini terdiri dari beberapa komponen antara lain : Pusat Urusan Kriminil (Dinas Bantuan Investigasi Kriminil dan Laboratorium Forensik), Sekolah Polisi reserse yang berada di Arnhem dan Bethoven, Sekolah Anjing di Denhaag, Akademi Polisi di Helversum, Polisi Perairan dan Vekeers Institute Apeldoorn. Dalam badan kepolisian ini terdapat juga badan keselamatan lantas (Verkeers Veiligheid).

C.Marsose Kerajaan

Marsose Kerajaan ini merupakan kesatuan militer yang dididik kepolisian. Kedudukannya berada di bawah Menteri Pertahanan yang atas permintaan dapat memberi bantuan kepada badan kepolisian. Tugas-tugasnya adalah melakukan pengawasan lintas batas, pengawasan pelabuhan laut dan udara, tugas-tugas kepabeanan, pengawasan orang asing, pengamanan raja/ratu dan merupakan Badan Polisi Militer.

D.Kepolisian Khusus

Kepolisian Khusus dimiliki oleh Departemen diluar Depdagri, Depkeh dan Dephan seperti Polisi Kereta Api, Polisi Kehutanan dan Pegawai Pemerintah yang mempunyai wewenang kepolisian terbatas.

Selain badan-badan kepolisian di atas terdapat badan-badan kepolisian lain di negara Belanda seperti Satuan Pengamanan (watch Meester), Penyidik Swasta dan Perusahaan Pengamanan Swasta.

Setelah tahun 1993 terjadi penyatuan/integrasi Badan Kepolisian (Polisi Kota dan Polisi kerajaan) menjadi Kepolisian Nasional. Polisi Nasional ini berkedudukan di bawah Mendagri, Marsose di bawah Menteri Pertahanan dan Polisi Regio berada di bawah masing-masing Gubernur.

2.SISTEM KEPOLISIAN JEPANG

Senada dengan alasan penulis sebelumnya tentang perbandingan akan negara Jepang ini dikarenakan negar ini pernah menjajah Indonesia sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi sistem pemerintahan di indonesia. Jepang adalah negara yang berbentuk Kerajaan yang dipimpin oleh seorang Kaisar. Pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Lembaga tinggi Negara nya mengikut asas Trias Politica. Jepang memiliki Badan Legislatif terdiri dari House of Consuar dan House of representatif. House of Consuar memiliki 250 anggota terdiri dari 100 anggota rakyat dan 150 anggota. Masa jabatan dewan adalah 6 tahun yang mana syarat menjadi anggota harus warga negara Jepang dan berusia minimal 30 tahun. Sedangkan House of Representatif memiliki 486 anggota yang masa jabatannya 4 tahun dengan persyaratan anggota minimal 25 tahun. Badan Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri selaku pimpinan kabinet yang dibantu oleh sejumlah menteri. Badan Yudikatif terdiri dari beberapa tingkatan pengadilan yang antara lain : Pengadilan Distrik yang merupakan pengadilan paling rendah, pengadilan untuk hubungan-hubungan domestik yang menangani masalah-masalah keluarga, Pengadilan Banding dan Pengadilan Suprem. Sistem yang digunaka pengadilan di Jepang adalah sistem ”juri” seperti yang digunakan di Amerika Serikat dan Inggris.
Sistem politiknya demokrasi liberal di mana penduduk aslinya adalah ras Ainu ditambah dengan ras Mongolia yang merupakan keturunan China. Bangsa ini adalah bangsa yang unik bermula dari suku bangsa yang terisolasi berkembang menjadi masyarakat industri yang bahkan sejajar dengan negara Amerika Serikat. Walaupun negara ini sudah berkembang menjadi negara industri yang sejajar dengan negara-negara barat namun penduduknya mempunyai latar belakang budaya yang non-barat sehingga pola organisasi dan pola kerjanya berbeda dibandingkan dengan negara demokratik lainnya. Jepang memiliki homogenitas kultural yang relatif tinggi, kesamaan bahasa dan budaya. Namun di sisi lain terdapat kaum minoritas asing dari Korea sebagai sisa-sisa tenaga kerja paksa. Suku ini masih tetap didiskriminasikan oleh orang Jepang sehingga menjadi kelompok minoritas politik yang sering merepotkan pemerintahan Jepang. Pada abad 19 terjadi perubahan hubungan luar negeri di Jepang yang mana sebelumnya dianggap kurang penting dalam menghadapi tantangan era revolusi industri Jepang mulai mengirimkan beberapa sarjana untuk belajar ketinggalan di bidang teknologi dan jaminan keamanan/ketentraman politik dengan negara barat, sehingga pada abad 20 Jepang menjadi salah satu kekuatan industri dan militer modern dan besar. Setelah kalah dari sekutu pasca Perang dunia II Jepang hancur total. Namun dengan pesat dibenahi kembali sampai menjadi negara demokratik industrial modern yang berhasil dan stabil. Sayangnya keberhasilan Jepang dalam bidang industri tidak didukung oleh tersedianya sumber daya alam berupa energi sehingga Jepang sangat tergantung dengan negara lain dalam hal import kebutuhan tersebut. Proses perubahan bangsa Jepang sering meniru bangsa lain. Sebagai contoh mereka meniru sistem politik China, mencontoh sistem feodalisme Eropa, menerapkan model politik barat modern, tetapi pada saat yang sama sifat-sifat yang khas dari Jepang tetap dipertahankan. Hal tersebut membuat situasi di mana lembaga-lembaga politik di Jepang sama dengan negara-negara lain tetapi memiliki sifat yang khas.

Gambaran Umum Polisi Jepang

Polisi Jepang banyak menggunakan teknologi komunikasi baik kabel, radio dan satelit untuk komando dan kendali saling tukar informasi. Teknologi maju juga diterapkan dalam mengidentifikasi penjahat seperti : sidik jari, analisa modus operandi dan identifikasi sasaran. Kepolisian Jepang disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari NPA (sebagai badan koordinasi dan pembuat kebijaksanaan kepolisian) dan Badan Kepolisian Prefektur (sebagai kesatuan penegak hukum). Sistem kepolisian Jepang utamanya mengedepankan Kepolisian Prefektur. Untuk menjamin netralitas politik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi maka dibentuk Komisi Keselamatan Publik pada tingkat nasional dan prefektur.
Di Jepang terdapat sistem ”koban”. Koban didasari pada prinsip bahwa keselamatan seluruh bangsa didasarkan pada keselamatan dan ketenteraman masing-masing warga. Sistem ini terdiri dari dari ”Police Boxes/koban kota” di mana petugas polisi warga masyarakat bekerja dalam perondaan shift dan ”Police Boxes (Chuzoisho)/ tempat tinggal”. Di Jepang terdapat kira-kira 15.000 Koban dan Chuzoisho di seluruh negeri. Sistem ini berperan besar dalam pemeliharaan keselamatan publik karena petugas polisi terbiasa hadir di tengah-tengah warga yang menimbulkan kepercayaan dari warga masyarakat kepada polisi.
Pertangungjawaban dan tugas polisi di Jepang adalah melindungi kehidupan, orang dan harta benda individu dan melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penyidikan kejahatan dan lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan keselamatan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan kepolisian dibatasi secara ketat. Sesuai dengan undang-undang Jepang dalam melaksanakan tugas polisi harus memegang prinsip tidak berpihak, tidak berprasangka dan adil, tidak menyalahgunakan kewenangan dengan berbagai cara yang melanggar HAM dan kemerdekaan individu. Prinsip-prinsip tersebut dikuatkan dalam bentuk ”Sumpah Polisi”.

Badan-Badan Kepolisian Jepang

Pemerintah Nasional Jepang membentuk organisasi ”Polisi Pusat” untuk mengontrol dan melayani organisasi ”Polisi Prefektur”. Undang-Undang Kepolisian menetapkan bahwa Pemerintah Nasional akan memberdayakan masing-masing prefektur untuk melaksanakan tugas sebagai perlindungan kehidupan, orang, benda milik individu dan pemeliharaan keselamatan dan ketertiban warga masyarakat dalam yurisdiksi prefektur.

A.Organisasi Kepolisian Nasional/National Police Organization (NPO)

Di Jepang terdapat organisasi kepolisian yang berskala nasional yaitu National Public Safety Commission (NPSC) dan National Police Agency (NPA).

NPSC (National Public Safety Commission)

Merupakan suatu badan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang supervisi administratif terhadap NPA. Meskipun NPSC ini berada di bawah Perdana Menteri namun Perdana Menteri tidak berwenang untuk memerintah atau mengendalikan langsung komisi keselamatan publik nasional ini. Komisi bersifat otonom dan menjamin netralitas Polisi. Komisi ini bertanggung jawab terhadap semua operasional dan kegiatan kepolisian berkenaan dengan keselamatan publik, latihan komunikasi, identifikasi penjahat, statistik kriminil dan peralatan serta berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi kepolisian. Komisi hanya dapat melakukan supervisi terhadap NPA, tetapi tidak berwenang melaksanakan supervisi terhadap Polisi Prefektur karena kepolisian prefektur memiliki aturan sendiri yang diawasi oleh komisi keselamatan publik prefektur. Anggota NPSC terdiri atas 1 orang ketua yang merangkap sebagai menteri negara ditambah 5 orang anggota yang ditunjuk oleh Perdana Menteri dengan persetujuan Dewan. NPSC dalam melaksanakan tugasnya memelihara hubungan yang erat dengan PPSC (Prefectural Public Safety Commission) sebagai komisi keselamatan publik di tingkat prefektur.

NPA (National Police Agency)

Organisasi ini di bawah supervisi dari NPSC. Kepala NPA adalah seorang Commissioner General of NPA yang ditunjuk dan diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan Perdana Menteri. Commissioner General (CG) bertanggung jawab terhadap subjek supervisi NPSC, mengendalikan urusan-urusan NPA, menunjuk dan memberhentikan personel bawahannya, mengontrol dan mengawasi kinerja urusan masing-masing Biro Lokal maupun Tingkat Pusat. NPA terdiri dari :

Sekjen Komisioner
Departemen Urusan Internasional
Biro Keselamatan Masyarakat
Biro Penyidikan Kejahatan
Departemen Pengendalian Kejahatan Terorganisir
Biro Lalu Lintas
Biro Keamanan
Biro Komunikaso dan Informasi

NPA bertanggung jawab terhadap perencanaan perundang undangan kepolisian, standart kegiatan Polisi dan sistem kepolisian. NPA melakukan koordinasi kegiatan serta memberikan dukungan kepada Polisi Prefektur baik hardware maupun softwarenya.
NPA mempunyai beberapa organisasi tingkat ”nasional” dan organisasi tingkat ”regional”. Organisasi NPA di tingkat nasional antara lain :
Akademi Polisi Nasional
Insititut Penelitian Nasional dan Umum Kepolisian
Markas Besar Pegawai Kerajaan

Organisasi NPA di tingkat regional adalah ”Regional Police Bureau” (RPB). RPB ini berada di bawah NPA yang bertugas melaksanakan fungsi kepolisian di masing-masing regio. Ditempatkan di kota-kota besar kecuali Tokyo dan Hokkaido. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mempunyai fungsi khusus dikarenakan karakteristik wilahnya. Demikian juga di Hokaido di mana Markas Besar Kepolisian Prefektur Hokkaido mempunyai yurisdiksi seluruh wilayah Hokkaido. Direktur Jenderal dari masing-masing Regio bertanggung jawab terhadap tugas-tugas Regio dan supervisi personel Regio. Direktur Jenderal Regio juga melakukan kontrol dan supervisi Markas Besar Prefektur yang ada di bawah yurisdiksinya atas perintah Commissioner General NPA. Di samping Tokyo Metropolitan Police Department dan Hokkaido Prefectural Police Department di Jepang terdapat 7 RPB lainnya yaitu Tohoku RPB, Kanto RPB, Kinki RPB, Chubu RPB, Chugoku RPB, Shikoku RPB dan Kyushu RPB.

B.Organisasi Kepolisian Prefektur

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Kota Jepang bahwa masing-masing pemerintahan prefektur mempunyai kesatuan/organisasi kepolisian sendiri yang mengemban tugas-tugas kepolisian di wilayahnya. Di tingkat prefektur terdapat Komisi Keselamatan Publik Prefektur/ Prefectural Public Safety Commission (PPSC) dan Markas Besar Kepolisian Prefektur termasuk Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo.

PPSC (Prefectural Public Safety Commission)

PPSC adalah badan pemerintah prefektur yang bertanggung jawab supervise administrative terhadap Kepolisian Prefektur. Walaupun PPSC berada di bawah yurisdiksi Gubernur Prefektur tetapi Gubernur tidak berwenang untuk memerintah dan mengendalikan secara langsung komisi ini. Komisi PPSC ini melakukan supervise terhadap Kepolisian Prefektur utamanya berkenaan dengan operasi kepolisian, tetapi bukan pengendalian terhadap penanganan kasus-kasus atau kegiatan penegakan hukum khusus. Komisi ini membuat peraturan-peraturan tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya seperti delegasi wewenang menurut undang-undang, peraturan-peraturan. PPSC terdiri dari 5 anggota untuk prefektur besar dan 3 anggota untuk prefektur kecil. Anggota PPSC ditunjuk oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Prefektur yang masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali.

Kepolisian Prefektur

Di setiap prefektur terdapat Kepolisian Prefektur. Organisasi Kepolisian yang terdapat di prefektur terdiri dari “Departemen Kepolisian Metropolitan” (MPD) dan “Markas Besar Kepolisian Prefektur”(PPH). Kepolisian Prefektur bertanggung jawab terhadap tugas-tugas di wilayah prefektur. Kepolisian Prefektur berada di bawah supervise dari PPSC. Departemen Kepolisian Metropolitan dikepalai oleh seorang Superintendent General yang diangkat dan diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan Perdana Menteri, sedangkan Markas Besar Kepolisian Prefektur dikepalai oleh seorang Chief Respectively yang diangkat dan diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan PPSC.
MPD dan PPH dibagi ke dalam wilayah distrik yang masing-masing merupakan Yurisdiksi Police Station (PS). Kepala Polisi PS di bawah perintah dan kendali Superintendent General MPD dan Chief Respectievly PPH. Sebagai unit terdepan di masing-masing prefektur PS melaksanakan tugas dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat. Police Boxes (Koban) dan Residental Police Boxes (Chuzaisho) berada di bawah PS. Koban dan Chuzaisho ditempatkan di dalam yurisdiksi PS dan berperan sebagai pusat keselamatan masyarakat bagi penduduk setempat.
Masing-masing badan kepolisian prefektur merupakan suatu badan yang otonom yang satu sama lain dapat saling berhubungan. Bila kepolisian prefektur tidak mampu menangani kasus-kasus tertentu maka dapat meminta bantuan NPA atau kepolisian prefektur lainnya. Dalam menghadapi kejahatan terorganisir antar Polisi Prefektur dapat melakukan kerjasama dengan cara meningkatkan patroli malam, meningkatkan fasilitas, memperbaiki perlengkapan dan kerjasama yang erat antara Polisi dan Masyarakat.

3.SISTEM KEPOLISIAN PHILIPINA

Philipina adalah negara kesatuan yang berbentuk republic di mana sistem pemerintahannya adalah pemerintahan presidensil. Negara ini menganut azas Merdeka (Independent), Terpisah (Separated) dan Terkoordinasi (Coordinated). Di bidang eksekutif Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Anggota kabinet diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Komisi Persetujuan (Approval Commission). Presiden merangkap sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata yang dibantu oleh Menteri Pertahanan serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Angkatan Bersenjata di negara ini terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Constabulary of Philiphine yang dijadikan inti Polisi Nasional terpadu (Integrated National Police). Di bidang legislatif terdapat National Assembly yang terdiri dari Senat (wakil provensi) dan Lembaga Perwakilan (House of Representatives) yang mewakili seluruh rakyat. Komisi Persetujuan diketuai oleh Ketua Senat dan 12 orang dari Lembaga Perwakilan. Di bidang yudikatif, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung (Supreme Court) dipilih dan diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Komisi Persetujuan. Di negara ini Mahkamah Agung berhak menyatakan bahwa tindakan Presiden tidak konstitusional. Philipina juga menganut azas Otonomi Daerah. Pemerintahan daerah di negara ini terdiri dari Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kota, Kota Kecil (Town/Municipality) dan Pemerintahan Desa (Baranggay). Urusan kepolisian (keamanan dalam negeri) tidak didelegasikan ke daerah namun tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu dari 72 provinsi dikelompokkan dalam 13 komando regional Police Constabulary.

Kedudukan Badan Kepolisian

Perkembangan badan / organisasi kepolisian di Philipina mengalami dinamika tersendiri. Pada tahun 1980 terdapat 2 badan kepolisian yaitu Philipine Constabulary dan berbagai badan kepolisian tersebar di seluruh wilayah Philipina. Setelah tahun 1980 pimpinan Philipine Constabulary dengan sebutan Director General Force of Police Mayjend AFP Fidel V. Ramos menyatukan badan kepolisian yang tersebar menjadi Integrated National Police (INP) yang kemudian kedua badan kepolisian ini dipimpin olehnya. Pada periode ini badan kepolisian masih terintegrasi dengan Angkatan Bersenjata di mana Polisi berada di bawah Panglima Angkatan Bersenjata. Kemudian setelah tahun 1990- an pada masa Presiden Corazon Aquino terjadi reformasi di tubuh Angkatan Bersenjata. Saat itu Mayjen Fidel.V.Ramos diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Philipina. Papa tahun 1992 Philipina Constabulary dan INP menyatakan keluar dari Angkatan Bersenjata dan membentuk Philipine National Police (PNP) yang berada di bawah Menteri Dalam Negeri. Keinginan keluar dari Angkatan Bersenjata tersebut didorong oleh keinginan Polisi sendiri untuk menentukan jati dirinya. Mereka berpendirian bahwa tidak mungkin dapat melayani masyarakat apabila berada dalam tubuh Angkatan Bersenjata.

Pengelolaan Sistem Kepolisian

Dalam bidang pembinaan keamanan dalam negeri Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan dibantu oleh Komisi Nasional (National Police Commission) yang dikenal dengan Napolcom bertugas memberikan nasehat dan rekomendasi tentang pembinaan keamanan dalam negeri. Setelah terbentuknya INP maka Napolcom diperkuat dengan membentuk Dewan Penasehat Kepolisian (Police Advisory Council/PAC). Kepala Philipine Constabulary merangkap menjadi Direktur Jenderal INP, sementara badan Napolcom dan PAC merupakan wadah koordinasi dan integrasi serta partisipasi segenap kekuatan pemerintah dan rakyat dalam pembinaan pertahanan dan keamanan dalam negeri. Menteri Pertahanan membawahi para Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Kepala PC/Dirjen INP. Di sini terlihat bahwa masalah keamanan dalam negeri disatukan dengan masalah pertahanan.

Dirjen PC-INP

Kepala Philipine Constabulary yang juga merangkap sebagai Dirjen INP membawahi 13 Komando Regional PC yang sekaligus menjadi Direktur Regional PC-INP. Direktur Regional PC-INP membawahi 72 Komando PC Provinsi yang juga menjadi Superintendent PC-INP Provinsi. Kesatuan PC di 72 provinsi diorganisir ke dalam 147 Distrik Kepolisian. Kepala Distrik Kepolisian adalah Danki PC untuk beberapa distrik di wilayah metropolitan Manila dan daerah Clarc Field dan Subic Naval Base mempunyai organisasi yang berbeda. Distrik Kepolisian terdiri dari unsur : Markas, Pleton PC, Sektor atau Seksi Polisi dan Pemadam Kebakaran. Seksi-seksi dan Sub Seksi Kepolisian membawahi kota/kota kecil atau lebih dari 1 kota/kota kecil yang bertetangga. Ton PC membantu Seksi Polisi dan Pemadam Kebakaran. Sedangkan untuk di desa dilaksanakan oleh Barangay Tanod.

Dewan Penasehat / Police Advisory Council (PAC)

Dewan ini bertugas memberi nasehat dan pertimbangan ketentraman dan ketertiban serta keselamatan umum, memberi rekomendasi untuk meningkatkan sistem penegakan hukum dan kondisi keselamatan umum serta membantu PC-INP dalam hubungan masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam membina ketentraman dan ketertiban keselamatan umum. Di tingkat Komando Regional Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua yang merangkap anggota dan 9 anggota. Di tingkat Komando Provinsi Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua yang merangkap anggota dan 8 orang anggota. Di tingkat Komando Distrik Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua merangkap anggota dan 7 orang anggota. Di tingkat Sektor/ Sub Sektor Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota.

Tugas Kepolisian

Dekrit Presiden No. 765 Philipina menyebutkan bahwa INP bertugas :

a.Melindungi jiwa dan harta benda milik rakyat, penegakan hukum, pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Philipina.
b.Mencegah kejahatan dan mengusahakan tertangkap pelaku kriminil/pelanggar hukum dan mengusahakan penahanan serta rehabilitasi.
c.Menyidik kejahatan dan pelanggaran dan menghadapkan pelanggar untuk diadili di pengadilan.
d.Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan umum.

Berhubung Philipina Constabulary merupakan komponen Angkatan Bersenjata maka tugas INP di samping butir tersebit di atas ditambah dengan tugas-tugas kemiliteran yang semula merupakan tugas Philipina Constabulary/ PC terutama pertahanan daerah belakang, memberantas subversi dan pemberontakan. Dengan terbentuknya INP maka badan-badan kepolisian Pemerintahan Daerah, Lembaga Permasyarakatan dan Badan Pemadam Kebakaran diintegrasikan dalam INP (Polisi Nasional).
INP dibentuk dengan motivasi untuk mengadakan suatu sistem penegakan hukum dan keselamatan umum yang efektif dan efisien tanpa gangguan/campur tangan politik dan pemberantasan pemerintahan daerah otonom. Di samping itu INP dibentuk untuk menghilangkan persaingan, konflik dan ketidakacuhan antara kesatuan, mengadakan satu sistem administrasi, imbalan kompensasi dan perlengkapan bagi kesatuan-kesatuan Polisi, LP dan BPK yang baku dan seragam. INP dibentuk dengan maksud mengadakan satu Police Force yang diorganisasikan secara komprehensif dan dengan koordinasi yang lebih baik sehingga dapat digerakkan secara efektif dan efisien dan juga untuk memaksimalkan pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya.

Komponen-Komponen Sistem Kepolisian

1.Polisi Nasional Terpadu (INP)
Organisasi teritorial PC dijadikan organisasi INP termasuk para komandan-komandannya. Secara teritori terbagi 12 Komando Regional dan 1 Komando Metropolitan Manila (Metrocom). INP terbagi 72 provinsi dan 147 distrik/ kompi PC. Untuk tugas tempur disiapkan 11 batalyon PC yang ditempatkan di Mabes PC. Di tingkat nasional (pemerintah pusat) INP dikepalai oleh Dirjen INP yang mana jabatan ini dirangkap oleh Panglima /Ka Staf PC sehingga Mabes PC dijadikan Mabes INP. Sementara Komandan Regional PC diangkat menjadi Direktur Regional INP. Komandan Provinsi PC diangkat menjadi Superintendent INP Privinsi dan 147 Dankie dijadikan Kepala INP.

2.Lembaga-Lembaga Pemerintah Tingkat Paling Bawah Barangay (Desa)

Barangay Tanod terdiri dari para sukarelawan sipil dengan tugas patroli di lingkungan tempat tinggal untuk mencegah dan menangkal kejahatan. Regu Lalu Lintas Barangay (Barangay Traffic Brigade) terdiri dari sukarelawan sipil dengan tugas pengawasan lalu lintas di jalan umum dalam lingkungan Barangay.

3.Kesatuan Bela Kampung Halaman Sipil Terpadu (Integrated Civilian Home Defense Force- ICHDF)

Philipina Constabulary/ Integrated National Police berwenang untuk menggunakan ICHDF di atas sebagai perbantuan kekuatan. ICHDF bertugas :

a.Perlindungan dan pengamana desa , dusun, kampung terhadap penjahat dan pelanggaran hukum.
b.Inteligence
c.Termasuk tempur dapat dipakai ofensif
d.Netralisasi/ pengurangan kegiatan musuh di bidang ideologi, intel, keuangan dan logistik.
e.Perlindungan masyarakat dan pembangunan masyarakat
f.Kampanye penerangan.

Badan ini merupakan komponen sipil yang dipersenjatai (Armed Civilian Components- ACC) yang terdiri dari anggota Kepolisian Khusus (Special Force) dan Satuan Pengamanan Khusus Provinsi (Special Provencial Security Guard- SPSG). Di samping itu terdapat Kesatuan Bela Kampung Halaman Khusus (Special Defence Force- SDF) yang anggotanya adalah mantan anggota gerombolan / pemberontak bersenjata yang menyerahkan diri secara sadar. Badan-Badan Penegakan Hukum Khusus (Special Law Enforcement Agencies- SLA) dijadikan Kepolisian Khusus. Terdapat juga Badan-Badan Keamanan Lokal (Local Security Guard-LSA) yang merupakan Satuan Pengamanan instansi pemerintah maupun swasta. Selain itu terdapat orang-orang sipil yang diijinkan memakai senjata api (Civilian Firearm Holders-CFH). Satuan-satuan bantuan yang terdiri dari sukarelawan tak bersenjata seperti Palang Merah Internasional , pekerja sosial dari departemen dan organisasi masyarakat lainnya.

4.SISTEM KEPOLISIAN AMERIKA SERIKAT
Amerika Serikat adalah negara federal yang berbentuk republik. Negara bagian memegang kunci penting karena kekuasaan federal merupakan penyerahan sebagian kekuasaan negara bagian yang semula sebagai pembentuk negara federal. Undang-undang dasar yang pertama ada adalah UUD negara bagian. Dalam hal pembagian kekuasaan antara Pemerintah Federal dengan Pemerintah Negara Bagian State mendelegasikan kekuasaan kepada Federal Government dalam undang-undang dasar terhadap 18 jenis urusan yaitu :
1.Menarik pajak
2.meminjam dan mencetak uang
3.Mendirikan kantor pos dan jalan-jalan/ jaringan pos
4.Mengatur perdagangan antar negara dan luar negeri
5.Membentuk badan-badan peradilan
6.Menyatakan perang
7.Membentuk dan memelihara Angkatan Darat /Army
8.Membentuk dan memelihara Angkatan Laut/ Navy
9.Menyelenggarakan milisi
10.Menyelenggarakan hubungan luar negeri.

Kekuasaan yang tetap berada pada State (Reserved Powers, Exclusive State Powers) antara lain urusan :
11.Mengatur perdagangan dalam state
12.Membentuk pemerintahan daerah (Local Government)
13.Melindungi kesehatan, keselamatan dan kesusilaan
14.Melindungi jiwa dan harta benda serta memelihara ketertiban.

Di samping itu terdapat kekuasaan yang dimiliki secara bersama-sama antara federal dan state (Concurrent Powers) . Urusan tersebut antara lain :
15.Memungut pajak
16.Meminjam uang
17.Membentuk badan-badan peradilan
18.Membentuk dan menegakkan undang-undang

Pemerintah federal dapat memperluas kekuasaan dengan berpatokan pada Teory Implied Powers. Teori ini menyebutkan bahwa United State Congres diberi wewenang untuk membuat undang-undang yang dianggap perlu dan sesuai (necessary and power). Kewenangan yang sama juga diberikan kepada pemerintah/departemen. Di samping implied powers di atas pemerintah federal dapat memperluas kewenangan melalui interpretasi dari Mahkamah Agung Federal, amandemen konstitusional. Pemerintah federal juga dapat memberikan bantuan kepada pemerintah negara bagian.

Sistem Pemerintahan
Pembagian kekuasaan di Amerika Serikat menganut azas Trias Politica di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden, kekuasaan legislative ada pada Kongres (terdiri dari Senat dan House of Representatives), kekuasaan yudikatif pada Supreme of Court/ Mahkamah Agung. Amerika Serikat juga menganut azas “keseimbangan” (Check & Balance) di mana Presiden mempunyai hak veto tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan Kongres. Presiden dalam mengangkat jabatan- jabatan penting harus mendapat persetujuan dari Kongres (senat) misalnya : Duta Besar, Direktur CIA, dan lain-lain. Rancangan undang-undang APBN yang dibuat {Presiden juga harus mendapat persetujuan Kongres. Mahkamah Agung juga dapat menyatakan Presiden melanggar UUD padahal Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden. Selain menganut azas Trias Politica dn azas keseimbangan Amerika Serikat juga menganut azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan otonomi daerah. Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata . Untuk masalah keamanan dalam negeri dipisahkan dari masalah pertahanan. Masalah keamanan dalam negeri merupaka tanggung jawab masing-masing pemerintah mulai pemerintah federal, pemerintah negara bagian, pemerintah county, pemerintah kota/rural, dan Urban Municipality (pemerintah desa). Gubernur negara bagian bukan merupakan bawahan Presiden tetapi otonom penuh sebagai Kepala Negara Bagian. Desentralisasi juga terlihat dalam penyerahan urusan pemerintah menjadi urusan rumah tangga sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara penuh tanpa campur tangan dari pemerintah pusat/ federal. Dekonsentrasi terlihat dalam pelimpahan wewenang. Untuk masalah tertentu seperti : penegakan undang-undang (Narkotika, Keamanan Negara).
Negara Federasi Amerika Serikat mempersatukan 50 negara bagian seperti : New York, Oklahoma, Hawaii, Florida, Washington DC, Guam, Puerto Rico, dan lain-lain (teritori khusus). Sistem cabinet di Amerika Serikat adalah kabinet presidensil dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sejumlah Menteri. Menteri ini dipilih oleh Presiden. Presiden dalam pelaksanaan tugasnya tidak bertanggung jawab kepada kongres.
Pemerintahan terendah dalam negara bagian adalah Pemerintahan County/Kabupaten dan Pemerintahan Municipality/Town/Kota. Dalam pemerintahan ini tidak ada badan legislative, yang ada Dewan Pemerintah Kota/Kabupaten.Dewan Kota ini dipilih langsung oleh rakyat. Terdapat 3 sistem antara lain : sistem Walikota-Dewan Kota, sistem Komisaris-Commissioner dan sistem Manager Kota- City Council. Di sini Kepala Polisi bertanggung jawab kepada Dewan Kota. Commissioner atau City Council sesuai dengan sistem pemerintahannya.
Dalam Pemerintahan negara bagian terdapat juga pembagian kekuasaan. Eksekutif dipegang oleh Gubernur, legislative dipegang oleh DPR yang terdiri dari 2 kamar, yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung negara bagian. Gunernur bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Kepala State Police dipilih oleh Gubernur, namun ada juga yang diangkat oleh Board yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Sementara Kepala Polsus diangkat oleh Kepala Departemen Pemerintah Negara Bagian yang bersangkutan. Gubernur berwenang menggunakan National Guard untuk memulihkan keamanan dan ketertiban umum yang terganggu.
Di pemerintahan federal terdapat menteri-menteri pemerintahan federal seperti : Menteri Pertanian, Menterin Perdagangan, Menteri Keuangan, menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Energy, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Buruh, Menteri Transportasi dan Menteri Negara. Setiap menteri ini mempunyai badan-badan kepolisian yang bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur tidak bertanggung jawab kepada Presiden, demikian juga dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah County tidak bertanggung jawab kepada Gubernur. Menurut Bruce Smith di Amerika Serikat yang ada adalah sistem-sistem kepolisian, tidak ada sistem kepolisian Amerika Serikat. Tanggung jawab keamanan dalam negeri ada pada masing-masing pemerintahan atau tanggung jawab bersama.

Tipe Pemerintahan

Di Amerika Serikat terdapat 1 Pemerintahan Nasional Amerika Serikat, 50 Pemerintah Negara Bagian dan 80.120 Pemerintah Lokal. Pemerintah lokal ini terdiri dari 3.042 Counties/provinsi, 18.856 Municipalities/kabupaten, 16.822 Townships/kodya dan 41.400 Distrik.

Badan-Badan Kepolisian

Meskipun terdapat sebanyak 40.000 badan kepolisian yang berdiri sendiri di Amerika Serikat namun dalam menjalankan tugasnya seolah-olah merupakan komponen dari sistem kepolisian. Hal tersebut dipengaruhi oleh :
Semangan profesionalisme
Organisasi profesional seperti : International Association of Identification Officers- IAIO, International Association of Communication Officers- IACO, ACP.
Organisasi profesi di luar anggota Polisi seperti : International City Managers Association.
Peranan dari badan-badan penegak hukum, terutama FBI dan Secret Service.
Universitas-universitas yang mengajarkan Ilmu Kepolisian (Criminalistic, Police Administration, Police Science, dan lain-lain)
Timbulnya kesadaran masyarakat setelah Perang Dunia II di mana kejahatan dianggap sebagai masalah seluruh rakyat.
Institusi kepolisian di Amerika Serikat secara umum mengacu pada sistem pemerintahan yang mana disusun dalam tiga tingkat : Federal, Negara Bagian dan Lokal.
A.Badan Kepolisian Tingkat Federal
Di tingkat pusat tidak ada lembaga kepolisian yng melaksanakan fungsi kepolisian secara utuh. Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur bentuk kepolisian terpusat. Yang melaksanakan fungsi kepolisian secara utuh adalah pemerintah lokal dan beberapa negara bagian, namun pemerintah federal dapat menetapkan peraturan pidana khusus seperti : kejahatan narkotika, senjata api, sabotase, mata-mata, pelanggaran batas wilayah. Kejahatan sering melibatkan beberapa wilayah negara bagian. Untuk itu dibentuk beberapa badan yang melaksanakan fungsi kepolisian yang terdapat di beberapa departemen.

a.Di Lingkungan Departemen Kehakiman (US Department of Justice) yang Dipimpin oleh Jaksa Agung Federal (US Attorney General).
1.Dinas Imigrasi dan Naturalisasi
Dinas ini dipimpin oleh seorang Direktur. Salah satu bagiannya adalah Border Patrol
2.FBI (Federal Bureau of Investigation)
FBI pertama dibentuk pada tahun 1908 dengan berganti-ganti nama. Pada tahun 1935 ditetapkan menjadi Federal Bureau of Investigation. FBI dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat oleh Presiden dengan rekomendasi Jaksa Agung. Anggotanya 10.000 orang Special Agent dan 13.000 orang tenaga ahli/staf. Markas besarnya di Washington DC dan mempunyai 56 kantor cabang (Field Office) di beberapa kota yang disesuaikan dengan kerawanan kejahatan, geografis dan sumber dayanya. Tiap-tiap field office ini membawahi beberapa kantor perwakilan (Resident Agency) Di Amerika Serikat terdapat sejumlah 400 Resident Agency. Tugas FBI antara lain :
Kejahatan : memberantas perampokan bank, pemerasan dengan tebusan, penculikan dan sandera, perdagangan wanita, pencurian kendaraan bermotor.
Keamanan nasional : subversi, spionase, sabotase, pengkhianatan, makar, pemberontakan
FBI terkenal dengan : FBI Police Academy, Pusat Informasi Kejahatan Nasional, Uniform Crime Report, Laboratorium Kejahatan, Pusat Pelayanan Identifikasi.
Dinas hubungan internasional berada di bawah Divisi Penyidikan Kejahatan (International Relations Branch oh the Criminal Investigative Division). Dinas ini melakukan koordinasi dengan atase-atase hukum pada kedutaan besar (23 negara), Departemen Luar Negeri dan Interpol.
3.US Drug Enforcement Administration (DEA) dibentuk 1973
DEA ini dibentuk dari penyatuan dari unit-unit anti narkotik yang semula berada di beberapa badan penegakan hukum federal di beberapa departemen antara lain : Federal Bureau of Narcotic- FBN di DepKeu, Bureau of Drug Abuse Control- BDAC di DepKeh dan Food Drug Administration- FDA di DepTan. Tugas pokok DEA adalah :
Penegakan hukum produksi, distribusi obat terlarang.
Merumuskan strategi, perencanaan program penanggulangan penyalahgunaan obat
Mencegah penyalahgunaan obat terlarang
Pembinaan sistem inteligence nasional.

4.US Marshal Service
Dinas ini semacam Sheriff yang didirikan pada tahun 1789. Fungsi utamanya adalah sebagai penunjang dan pelindung badan peradilan dan seluruh proses peradilan yang mencakup :
Menyampaikan surat panggilan, melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan.
Mengawal terdakwa ke dan dari persidangan
Menmanggil dan mengawal saksi dan juri
Menjamin keamanan jalannya sidang
Mencari dan menangkap tahanan yang lari dari Lembaga Permasyarakatan.
Menjaga dan melindungi barang bukti
Mengambil tindakan penanggulangan keadaan darurat/ kerusuhan massa.

b.Di Lingkungan Departemen Keuangan (US Treasury Department) Didirikan 1865 yang terdiri dari :

1.Dinas Rahasia (US Secret Service)
Dinas ini bertugas sebagai pengamanan Presiden, Wakil Presiden dan keluarganya. Dinas ini juga menyidik kejahatan keuangan/pemalsuan mata uang dan surat-surat berharga pemerintah. Sejak tahun 1901 kasus terbunuhnya presiden William MC Kinley maka dinas ini dibebani tugas mengamankan dan melindungi Presiden dan Wapres serta Calon Presiden beserta keluarganya, mengamankan obyek penting seperti : istana, kantor kedutaan asing. White House Police yang dibentuk pada tahun 1922 ditempatkan di bawah US Secret Service Uniform Division pada tahun 1930. US SS ini beranggotakan 4.400 personel dan memiliki 125 kantor cabang di Amerika Serikat dan di beberapa kedutaan di negara lain.

2.Satuan Intel dari Biro Pajak (Intelligence Unit of the Bureau of Internal Revenue)
Bertugas melakukan penyelidikan pelanggaran peraturan pajak federal. Terdapat Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF). Tahun 1862 ATF dibentuk dengan tugas mencegah, menyidik dan penegakan hukum pembangkang pajak. Di samping itu ATF juga bertugas mencegah dan melindungi akibat penyalahgunaan alkohol, senjata api dan tembakau.

3.Divisi Penyidikan dan Patroli dari Biro Bea Cukai (Division of Investigation and Patrol of the Bureau of Customs)
Divisi ini bertugas memberantas penyelundupan, pelanggaran navigasi yang mana tugas tersebut dilaksanakan oleh Pengawal Pantai (US Cost Guard) pada saat perang berada di bawah Menteri Pertahanan. Masalah SAR dan warning bila akan terjadi badai/taufan juga termasuk dalam tugas divisi ini.

4.Biro Narkotik (saat ini menjadi DEA)

c.Di Lingkungan Departemen Pos (Post Office Department)

Bureau of the Chief Inspector yang bertugas menyelidiki perkara/ benda pos yang hilang, penyalahgunaan pos dan pelanggaran undang-undang pos.

B.Badan Kepolisian Tingkat Negara Bagian
Negara bagian (state) merupakan kunci dari negara federal yang memiliki undang-undang dasar / konstitusi sendiri. Kepala pemerintahannya adalah Gubernur yang memegang kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatifnya dipegang oleh House of Representatif/DPR sedangkan Mahkamah Agung memegang kekuasaan yudikatif. Tiap-tiap negara bagian memiliki UUD yang berbeda-beda. Sekitar tahun 1915-1921 dibentuk kepolisian negara bagian. Kendala pembentukan kepolisian negara bagian karena rakyat khawatir adanya badan kepolisian terpusat yang dapat digunakan oleh penguasa sebagai alat politik. Tugas pokok kepolisian ini adalah menyidik kejahatan dan patroli jalan raya.
1.Polisi Negara Bagian (State Police, State Constabulary, State Highway Police, State Trooper, State Ranger)
Tugas dan wewenang kepolisian berbeda-beda. Daerah wewenangnya seluruh wilayah negara bagian dan daerah pelosok serta pedalaman yang tidak dijamah oleh Polisi County serta jalan-jalan raya. Kepala Polisinya seorang Superintendent/ Chief of Police/Director of Police. Kepala Polisi ini ada yang diangkat oleh Gubernur/ Komisi.
2.Biro Identifikasi dan Penyidikan Kriminal di Beberapa Negara Bagian
Dipimpin/supervise Gubernur/Jaksa Agung negara bagian.
3.Polisi Khusus di Lingkungan Departemen Negara Bagian
Polisi di Departemen Kesehatan bertugas memberantas penyakit menular, menegakkan hukum peraturan higiene dan kebersihan. Polisi di Departemen Kehutanan bertugas melakukan pengamanan terhadap hutan dan hasilnya. Polisi di Departemen Keuangan bertugas menegakkan hukum minuman keras, narkotik dan senjata api.
4.National Guard
Merupakan kesatuan militer sukarela yang berkekuatan 1 resimen. Pembinaannya dilakukan oleh Pentagon dengan biaya pemerintah federal dan negara bagian. Pada waktu damai komando berada di tangan Gubernur untuk kepentingan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri bila alat-alat kepolisian tidak mampu mengatasi keadaan. National Guard juga bertugas dalam menanggulangi bencana alam. Dalam keadaan perang komando National Guard dipegang oleh Pentagon.
5.Polisi Kereta Api (Railway Police)
Dimiliki oleh perusahaan kereta api yang dibentuk berdasarkan negara bagian.

C.Badan Kepolisian County
Badan kepolisian county ini dipimpin oleh seorang Sheriff. Sheriff dipilih oleh rakyat County. Tugas dan wewenang county berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Daerah wewenangnya meliputi wilayah county, kota-kota yang belum mempunyai polisi kota serta kota-kota yang tidak tersentuh oleh State Police. Seiring dengan perkembangan zaman untuk menjadi Sheriff dibutuhkan syarat-syarat tertentu dan pendidikan yang mengarah ke profesionalisme. Pemerintah County juga memiliki polisi khusus antara lain : Parkway Police, Boulevard Police, Penyelidik Kejaksaan (Prosecutor Detective) yang diambil dari para detektif swasta yang berdasarkan kontrak, detektif dari kesatuan Sheriff/kesatuan lain dan pegawai kejaksaan. Selain itu county juga memiliki Satuan Pengamanan. Satuan ini tidak mempunyai wewenang kepolisian. Mereka milik instansi pemerintah/swasta atau disewa dari perusahaan keamanan swasta. Pada wilayah county juga terdapat Perusahaan Keamanan Swasta (Private Security Agency) yang menyediakan diklat satpam, menyewakan satpam, menjadi konsultan security dan menyediakan alat-alat security. Di samping itu terdapat pula Badan-Badan Keamanan Sukarela (County Vigilantes). Badan ini terutama berada pada daerah pedalaman yang pada awal pembentukannya adalah untuk memberantas pencurian ternak. Badan ini dikepalai oleh seorang Deputy Sheriff.

D.Badan Kepolisian Tingkat Kota
Di Amerika Serikat terdapat sekitar 1000 kota besar (City, Metropolitan) dan sekitar 20.000 kota kecil (Town, Township). Masing-masing kota ini memiliki Polisi namun kriterianya tidak jelas dan tidak uniformitas. Masing-masing kepolisian kota dikepalai oleh seorang Chief of Police yang merangkap sebagai Kepala Departemen Kepolisian Kota.

City Police (Kepolisian Kota)

Fungsi kepolisian di wilayah pemerintahan kota diemban oleh Police Department seperti : New York Police Departement (NYPD); Los Angeles Police Departement (LAPD). Suatu wilayah kota yang sebagian atau seluruhnya merupakan wilayah county fungsi kepolisiannya dapat diemban oleh Police Departement maupun Sheriff. Hal tersebut tergantung pada perjanjian/peraturan pembentukan kota yang bersangkutan. Pejabat yang mengangkat Kepala Polisi tergantung pada sistem pemerintahan kota yang bersangkutan. Ada 3 sistem pemerintahan kota yang berbeda di Amerika Serikat antara lain :
Walikota (Mayor)
Walikota bertugas melaksanakan pemerintahan dan memimpin Dewan Kota (Council), merumuskan kebijakan umum dan peraturan kota. Dalam sistem pemerintahan ini Kepala Polisi diangkat dan bertangung jawab kepada Walikota/Mayor.
City Manager
City Manager adalah seorang professional yang tidak berpolitik yang bertugas melaksanakan pemerintahan kota di mana dia diangkat oleh Council/Dewan Kota. Pada sistem pemerintahan ini Kepala Polisi diangkat oleh City manager.
Commissioner
Commissioner menyelenggarakan pemerintahan (eksekutif) dan juga sekaligus mengemban fungsi legislatif (anggota City Council). Pada sistem pemerintahan ini Kepala Polisi diangkat oleh Commissioner. Kadang-kadang disebut Commissioner of Police.
Tugas yang diemban oleh Polisi Kota hampir sama dengan Sheriff (county), bedanya Polisi Kota tidak berwenang di wilayah County, tetapi Sheriff dapat melaksanakan tugas tertentu dalam wilayah kota. Sheriff melaksanakan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas peradilan seperti : mengelola rumah tahanan yang tidak diemban oleh Polisi Kota. Pakaian seragam Polisi Kota berwarna biru sementara seragam Sheriff berwarna hijau. Sheriff dan Polisi Kota melaksanakan pembinaan keamanan dan keteriban masyarakat serta penegakan hukum. Di samping Sheriff dan Polisi Kota terdapat badan-badan kepolisian di wilayah kota seperti : Satpam milik pemerintah/swasta, Detektif Partikelir (perusahaan keamanan swasta) dan Polisi Cadangan dari Polisi Kota yang tidak memiliki wewenang kepolisian yang terdiri dari sukarelawan, dimobolisir untuk keadaan khusus.

E.Badan Kepolisian Tingkat Desa/Dusun
Umumnya One Men Police yang disebut Constable, Marshall. Polisi ini ada yang diangkat dan ada yang dipilih. Karena luasnya daerah Sheriff Highway Patrol/ State Police maka Polisi pedalaman ini menjadi hanya semacam penghias (ornament) belaka tanpa tugas dan wewenang kepolisian apapun.

Di Amerika Serikat dalam satu kota besar seperti New York beroperasi beberapa badan-badan kepolisian seperti : FBI dan Secret Service yang merupakan badan kepolisian federal, Biro Narkotika yang merupakan badan kepolisian pemerintah negara bagian dan Polisi dari pemerintah kota New York sendiri. Kadang-kadang terjadi persaingan yang tidak sehat, namun semangat profesionalisme nampaknya berhasil untuk mencegah dan mengurangi persaingan tersebut. Pekerjaan Polisi di Amerika Serikat sama dan sejajar dengan profesi lainnya seperti kedokteran karena mereka sangat menjunjung tinggi profesionalisme.

IV.SISTEM KEPOLISIAN INDONESIA

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kekuasaan ada pada rakyat yang terwujud dalam pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan eksekutif terwujud dari perwakilan-perwakilan rakyat yang dipilih dalam pemilu melalui partai-partai dan golongan yang dinamakan DPR dan MPR, sedangkan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh instansi/organ-organ yang melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum yang terwujud dalam sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa dan Kehakiman).
Struktur pemerintahan secara terpusat yang dalam perkembangan terakhir memberikan pendelegasian kewenangan kepada daerah. Presiden bertugas melaksanakan undang-undang dasar yang dijabarkan dalam program GBHN. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh sejumlah Menteri.

Kedudukan Polisi

Kedudukan Polisi di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Dalam kurun waktu proklamasi 1945 Kepolisian Negara RI berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada tahun 1950-1959 (zaman UUDS) kedudukan Polisi tetap berada di bawah Perdana Menteri (pemerintahan parlementer) yang mana pada saat ini namanya Jawatan Kepolisian. Selanjutnya pada tahun 1960 Polisi berdiri sendiri dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 yang selanjutnya terjadi perubahan-perubahan dengan integrasi Polri ke dalam ABRI. Pada tahun yang sama keluar Kepres Nomor 79 Tahun 1961 yang memasukkan Polri dalam unsur pertahanan dan keamanan. Selanjutnya keluar Kepres Nomor 7 Tahun 1974 di mana Polri didudukkan berada di bawah Menhankam/Pangab. Pada tahun 1997 keluar Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 yang mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam urusan pembinaan Polri bertanggung jawab kepada Pangab sementara dalam bidang operasional Polri bertanggung jawab kepada Menhankam. Pada tahun 1999 sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 1999 sejak tanggal 1 April 1999 Polri dipisahkan dari ABRI.

Tugas Polisi

Pada masa/ periode revolusi fisik Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada periode Republik Indonesia Serikat sesuai dengan Pasal 51 UUD RIS Polri berwenang untuk mengatur dan menjalankan tugas Polisi dan menjalankan urusan keamanan umum. Pada rumusan Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 Polri sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negara, sedangkan dalam rumusan Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 Polri sebagai alat penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat. Perkembangan selanjutnya pada Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi Kepolisian

Struktur organisasi kepolisian sejak kemerdekaan terjadi perubahan-perubahan yang antara lain berkaitan dengan perubahan pemerintahan, undang-undang maupun kebutuhannya.

Periode Awal Kemerdekaan
Struktur organisasi Jawatan Kepolisian Negara 1 Juli 1946 berada di bawah Perdana Menteri. Organisasi kepolisian terdiri mulai tingkat pusat Kepolisian Negara, Penilik Kepolisian, Kepolisian Karesidenan, Kabupaten, Distrik (Kawedanan), Onder Distrik (Kecamatan). Kemudian menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1948 struktur organisasi kepolisian tingkat pusat Kepolisian Negara, Kepolisian Propinsi, Karesidenan, Kabupaten, Wilayah, Sub Wilayah.

Periode Republik Indonesia Serikat
Penyelenggaraan kepolisian menjadoi tanggung jawab dari masing-masing negara bagian. Hal ini menjadi kendala bagi Jawatan Kepolisian pada waktu itu. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 negara Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan. Jawatan Kepolisian negara-negara bagian dilebur dan disatukan.

Periode Demokrasi Parlementer
Organisasi kepolisian pada negara kesatuan 17 Agustus 1950 berada di bawah Perdana Menteri dengan struktur pada tingkat pusat Jawatan Kepolisian berturut-turut Polisi Propinsi, Karesidenan, Kabupaten, Wilayah, Sub Wilayah dan Pos-Pos Polisi. Berkaitan dengan keluarnya UU Pokok Pemerintahan Daerah No 1 Tahun 1957 maka susunan/struktur organisasi berubah menjadi pada tingkat pusat Kepolisian Negara dan berturut-turut ke bawah Komisariat Inspeksi Kepolisian, Resort, Distrik, Sektor dan Pos Polisi.

Periode Demokrasi Terpimpin
Pada masa ini terjadi perubahan berhubung keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berdasarkan Kepres No 154 Tahun 1959 Tanggal 15 Juli 1959 dibentuk Departemen Kepolisian. Sebutan Kepala Kepolisian Negara berubah menjadi Menteri Muda Kepolisian, sedangkan Jawatan Kepolisian menjadi Departemen Kepolisian. Struktur organisasi berturut-turut dari tingkat pusat Kepolisian Negara, Komisariat, Inspeksi, Resort, Distrik dan Sektor.

Periode Orde Baru
Struktur organisasi Polisi berubah-ubah diwarnai dengan integrasi Polisi ke dalam ABRI di mana Polisi bertanggung jawab kepada Menhankam/Pangab. Struktur organisasi berturut-turut dari tingkat pusat Angkatan Kepolisian, Daerah Angkatan Kepolisian Kota Besar, Resort, Distrik, Sektor (Peraturan Menpangab No.Pol. : 5/Prt/Menpangab/1967 Tanggal 1 Juli 1967). Kemudian keluar Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/A/385/UU/1979 struktur organisasi mulai tingkat pusat Mabes Polri, Komdak, Komwil/Komwilko, Komdis dan Komsek/Ko. Kemudian keluar Keputusan Pangab No. Kep/II/P/M/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang reorganisasi Polri, struktur organisasi mulai tingkat pusat Mabes Polri, Polda, Polwil/Tabes, Polres/Ta/Tabes/Metro, Polsek/Ta/Metro, Pospol.

Di luar Polri terdapat beberapa organisasi kepolisian sesuai dengan pasal 6 ayat (1) KUHAP yang antara lain :

a.Kepolisian Khusus/Alat-Alat Kepolisian Khusus
Merupakan alat/badan sipil pemerintah yang oleh atas kuasa diberi wewenang untuk melaksanakan tugas kepolisian di bidang masing-masing (Kepres No. 372/1962). Personelnya adalah para pegawai negeri sipil yang berpangkat Golongan I s/d IV. Tugasnya adalah menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangnya. Alat kepolisian ini mempunyai wewenang melakukan tugas-tugas kepolisian terbatas di bidang pengamatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidangnya. Polsus ini diangkat oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang di bidang masing-masing.

b.Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Personelnya adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenasng khusus oleh undang-undang. Bertugas menegakkan hukum sesuai ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan kasus-kasus tindak pidana khusus di bidangnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini diangkat oleh Menteri Kehakiman RI/ pejabat yang ditinjuk Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Kejaksaan Agung dan Kapolri.

c.Departemen/Instansi Sipil Pemerintah yang Memiliki Kewenangan Terbatas antara lain :
Departemen Dalam Negeri (UU Gangguan 3/1926 No. 226)
Departemen Kehutanan (UU No. 4/1967)
Departemen Parpostel (STBL 1934 No. 720)
Departemen Kehakiman (UU No. 8/1975) Permasyarakatan, Imigrasi

d.Satuan Pengamanan
Satuan pengamanan adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka menjelang gerakan kamswakarsa di lingkungan kawasan kerjanya.