POINTER KAPOLRI PADA SILATURAHMI NASIONAL FKUB IV TENTANG “KAMTIBMAS DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA” TANGGAL, 11 NOVEMBER 2013

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

POINTER KAPOLRI
PADA SILATURAHMI NASIONAL FKUB IV
TENTANG
“KAMTIBMAS DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA”
TANGGAL, 11 NOVEMBER 2013

1. Perkembangan lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh isu global, telah mendorong pesatnya perubahan berbagai aspek kehidupan yang berskala internasional, regional maupun nasional. Fenomena ini akan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan keamanan dalam negeri.
2. Implikasi perkembangan situasi tersebut apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik dapat berpotensi menimbulkan kerawanan dan kecenderungan meningkatnya ancaman terhadap keamanan baik dalam bentuk kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara maupun peristiwa berimplikasi kontinjensi, yang pada gilirannya dapat terganggunya stabiltas Kamtibmas.
3. Kamtibmas merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2002).
4. Mengacu pada konsep tersebut, maka pemahaman Kamtibmas adalah sebagai suatu situasi dan kondisi yang mengandung adanya perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis (security), perasaan bebas dari kekhawatiran (surety), perasaan terlindungi dari bahaya dan gangguan (safety) serta perasaan damai lahiriah maupun batiniah (peace) dalam suasana tertib (order), dimana segala sesuatu berjalan lancar secara teratur yang merangsang gairah kerja dan kesibukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, serta dapat hudup rukun, berdampingan antar individu dan antar masyarakat
5. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka ancaman dan gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas, dapat dipersepsikan sebagai suatu spektrum yang membentang mulai dari bentuknya yang laten (tersembunyi) sampai pada bentuknya yang manifest (nyata). Bentuk-bentuk ancaman yang laten mengendap pada aspek-aspek astagatra, geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Bentuk ini dinamai Potensi Gangguan (PG), yang bila berinteraksi dengan faktor lain akan berkembang menjadi Ambang Gangguan (AG). AG ini dapat muncul menjadi gangguan nyata bila bertemu dengan faktor pencetus yang menyulutnya.
6. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pembinaan Kamtibmas (Binkamtibmas). Upaya ini dikonsepsikan sejak dini, mulai dari upaya-upaya yang berskala pre-emptif, preventif, hingga upaya-upaya yang berskala represif. Upaya-upaya pre-emptif ditujukan untuk menanggulangi akar-akar dan potensi kejahatan dan ketidaktertiban (PG), upaya-upaya preventif ditujukan untuk mencegah AG berkembang menjadi gangguan Nyata (GN), sementara upaya-upaya penegakan hukum ditujukan untuk menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Trend gangguan Kamtibmas periode Januari – September 2012 dengan Januari – September 2013
NO URAIAN TH 2012 TH 2013 TREND
1. KEJAHATAN 255.672 259.916 NAIK 4.244 1.66%
2. PELANGGARAN 13.526 15.842 NAIK 2.316 17.12%
3. GANGGUAN 12.323 12.168 TURUN 155 -1.26%
4. BENCANA 1.165 1.050 TURUN 115 -9.87%
JUMLAH 282.686 288.976 NAIK 6.290 2.23%
Sumber: Birodalops Sops Polri

8. Trend jenis kejahatan periode Januari – September 2012 dengan Januari – September 2013
NO URAIAN TH 2012 TH 2013 TREND
1. KONVENSIONAL 239.884 241.138 NAIK 1.254 0.52%
2. TRANSNASIONAL 12.464 15.129 NAIK 2.665 21.38%
3. KEKAYAAN NEGARA 2.919 3.397 NAIK 478 16.38%
4. IMPLIKASI KONTINJENSI 405 252 TURUN 153 -37.78%
JUMLAH 255.672 259.916 NAIK 4.244 1.66%
Sumber: Birodalops Sops Polri
9. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas pokok Polri adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
10. Perkembangan stabilitas keamanan dalam negeri pada tahun 2013 diwarnai oleh terjadinya konflik sosial di beberapa daerah di Indonesia yang salah satunya dilatarbelakangi oleh masalah kerukunan antar umat beragama.
11. Pluralisme bangsa indonesia yang terdiri dari berbagai etnis dan agama membawa konsekuensi terhadap terjadinya pertentangan antara kelompok atau individu dengan kelompok dan individu lainnya yang bernuansa Suku, Ras dan Antar Golongan yang apabila tidak dikelola dengan baik akan berpotensi terjadinya konflik yang berkepanjangan.
12. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
13. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
14. Diperlukan langkah – langkah komprehensif melalui peningkatan sinergitas polisional antar departemen dan lembaga dalam menangani dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan membangun kerukunan antar umat beragama.
15. Kebijakan pemerintah tentang kerukunan umat beragama.
A. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 2006, Nomor : 8 tahun 2006, tanggal 13 maret 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah / wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadat.
Dalam SKB 2 Menteri tersebut diatur pasal – pasal tentang persyaratan pendirian tempat ibadah antara lain :
a. Pasal 13
1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh – sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan / desa.
2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang – undangan.
3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan / desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten / kota atau provinsi.
b. Pasal 14
1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
a) Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3);
b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah / kepala desa;
c) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten / kota; dan
d) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten / kota.
3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.
c. Pasal 15.
Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.
d. Pasal 16.
1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
2) Bupati / walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

e. Pasal 17
Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

B. Keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2008, Nomor : kep-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 tahun 2008, tanggal 9 juni 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan / atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.
Keputusan bersama tiga menteri tersebut memuat diktum antara lain :
a. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama itu.

b. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan / atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (jai), sepanjang mengaku beragama islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah nabi muhammad saw.

c. Penganut, anggota, dan / atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

d. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan / atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan / atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

e. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

f. Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah – langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.

16. Data konflik SARA
NO Polda TH 2010 TH 2011 TH 2012 JAN SD OKT 2013
1 Aceh – 1 1 –
2 Sumut – 9 8 13
3 Sumbar 1 –
4 Riau – 1 –
5 Bengkulu – –
6 Jambi 1 1 1
7 Sumsel – 1 1
8 Lampung 1 2 4 1
9 Metro Jaya 5 22 11 6
10 Jawa Barat 4 4 10 19
11 Jawa Tengah 1 1 1 4
12 D I Y – 2 1
13 Jawa Timur – 3 4 2
14 Bali – 2 1 –
15 N T B 4 3 7 10
16 N T T 2 5 8 6
17 Kalbar – 1
18 Kalsel – 1 1
19 Kalteng – –
20 Kaltim 1 1 1 –
21 Sulsel 5 9 5 20
22 Sultra 2 2 –
23 Sulteng 2 17 41 45
24 Sulut 1 1 5 –
25 Maluku 11 10 6 –
26 Papua 8 11 17 12
27 Babel – 1
28 Banten – 1
29 Gorontalo – –
30 Maluku Utara 2 2 4 –
31 Kep. Riau – –
Jumlah 51 109 136 145

17. Kejadian menonjol
A. Cikeusik
Telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan di kp. Peundey ds. Umbulan kec. Cikeusik kab. Pandeglang terhadap jemaah ahmadiah yang dilakukan oleh masa yang diperkirakan berjumlah 1.500 orang, dengan cara merusak rumah kediaman sdr. Sukarman bin matori dan melakukan penganiayaan dan pengrusakan yang mengakibatkan jemaah ahmadiah 3 (tiga) orang meninggal dunia an. Mulyadi, Tarno, Roni dan 5 (lima) orang luka luka an. Deden sujana, Debi, Dias, Ahmad masimbi, Apip, kerugian materil pembakaran terhadap 2 (dua) unit mobil, 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor dan 1 unit rumah tempat ibadah. Terhadap kasus ini 5 orang ditetapkan sebagai tersangka.
B. Temanggung
Kejadian rusuh massa yang berlatar belakang agama ini terjadi karena vonis putusan sidang 5 tahun penjara terhadap terdakwa penistaan agama atas nama Antonius richmon bawengan, oleh massa dianggap terlalu ringan sehingga massa berusaha menyerang terdakwa namun dicegah aparat dan terdakwa berhasil diamankan menggunakan rantis polri, sehingga massa merusak PN Temanggung kemudian aksi berlanjut di luar kantor PN Temanggung, kurang lebih 1000 orang massa melakukan tindakan anarkhis dengan cara merusak dan membakar bangunan dan kendaraan. Akibat kejadian tersebut 9 orang luka-luka, kerugian materiil :
a. Di gereja graha shekinah, jl. Supeno 11 Kab. Temanggung :
1) 6 unit sepeda motor dibakar.
2) Kaca-kaca gereja pecah, ruangan/meja dibakar, perabot / perlengkapan dan kantin dirusak.
b. Di gereja pantekosta, jl. S. Parman 20 Kab Temanggung :
1) 1 unit mobil suzuki, 1 unit mobil chevrolet carry dan 6 unit sepeda motor dibakar.
2) Rolling door dan pintu belakang dirusak.
c. Di gereja katholik santo petrus & paulus, jl. Jend. Sudirman 15 kab. Temanggung :
1) Jendela, pintu gereja, pintu balai keluarga, pintu balai pertemuan dan koperasi dirusak/kaca pecah.
2) Patung Yesus & Bunda Maria, altar hancur.
3) Alat musik, kantor sekretariat rusak berat.
d. Di PN temanggung, jl. Jend sudirman kab. Temanggung :
• Kaca jendela pecah, ruang sidangrusak ringan, kaca pintu bagian depanpecah, 2 unit truck dalmas polridibakar
e. Di Polres Temanggung :
• Kaca call centre dan kaca jendela kantor pecah, ban mobil kawat berduri ditusuk.
Kuat pam yang diturunkan : brimob 4 SSK, Dalmas Polda Jateng 1 SSK, Polres Temanggung 2 SSK, TNI 3 SSK dipimpin langsung oleh Kapolda Jateng.
Perkembangan rusuh massa di kab. Temanggung terhadap 8 (delapan) orang tersangka telah di vonis dan saat ini menjalani hukuman.
C. Ciketing
Penyegelan gereja dilakukan pada maret 2010 dan 20 juni 2010. Namun pada 11 juli 2010, jemaat HKBP beralih melakukan kebaktian di sebuah tanah lapang yang jaraknya 3 km dari rumah kebaktian yang sudah disegel sebelumnya.
“jemaat HKBP melakukan konvoi dari rumah kebaktian yang disegel menuju ke lapangan. Masyarakat saat itu melakukan penolakan,”.
Sejak itu, polres bekasi melakukan pengamanan kebaktian di tanah kosong tersebut yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bekasi. Hingga pada saat kejadian 12 september, kebaktian masih dikawal Polisi meski hanya seorang anggota polri yakni Briptu Galih Setyawan. Polisi sebelumnya sudah menjelaskan kepada jemaat HKBP atas konvoi yang bisa menimbulkan gesekan sosial. Namun meski diberi peringatan, jemaat HKBP tetap melakukan konvoi tanggal 15 agustus, 22 agustus, dan 5 september.
Konvoi tersebut memprovokasi masyarakat sekitar sehingga pada tanggal 12 September terjadi peristiwa penusukan.
Pada tanggal 12 september tersebut, konvoi berjalan dari rumah kebaktian menuju lapangan. Pengawalan Briptu Galih berada di depan rombongan jemaat HKBP. Tiba-tiba di tengah jalan, 4 orang masuk ke tengah konvoi dan menghalangi jalan rombongan dengan motor.
Melihat hal itu, bergegas, Briptu Galih menuju ke tengah-tengah rombongan jemaat HKBP. Keempat orang tak dikenal tersebut melarikan diri. Seorang jemaat bernama Asih tampak sudah berlumuran darah di bagian perutnya.
Saat di perjalanan, pendeta Lusfida yang tengah memegang asih di motor, tiba-tiba dipukul dengan kayu oleh seorang tak dikenal.
Kejadian penusukan dan pemukulan ini merupakan akumulasi dari ketidaknyamanan warga sekitar kebaktian terhadap jemaat HKBP.
Berdasarkan hasil penyidikan 10 (sepuluh) orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
D. Sampang
Bermula dari sekitar 20 orang anak warga syiah yang sekolah / mondok di pulau jawa (malang) pulang kampung / mudik untuk berlebaran dengan keluarganya di desa Karang Gayam Kec. Omben Sampang.
Pada tanggal 26 agustus 2012 pukul 09.45 wib, ketika mereka akan kembali untuk melanjutkan sekolah / mondok, di tengah jalan dihadang oleh + 30 sepeda motor (diduga pengikut M. Rois dari kelompok Sunni). Mereka dipaksa untuk turun dari kendaraan dan kembali ke rumahnya masing – masing dengan berjalan kaki serta tidak boleh melanjutkan sekolah lagi.
Saat rombongan tiba di rumah Tajul Muluq, pengikut Tajul Muluk memberitahukan kejadian tersebut kepada sdr Hamama, massa kedua kelompok saling berhadapan dan saling memprovokasi. Massa pengikut M.Rois (kelompok sunni) semakin banyak datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam, bambu runcing dan bom molotof karena adanya himbauan dari masjid – masjid sekitar desa Karang Gayam.
Massa semakin beringas karena ada perlawanan sehingga bentrok dan kerusuhan dengan lemparan batu, senjata tajam dan bondet serta pembakaran rumah terjadi secara sporadis. Anggota Polsek Omben sebanyak 20 orang tidak bisa melerai konflik yang melibatkan sekitar 3.000 orang.
Dari peristiwa tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia dan 11 (sebelas) orang luka – luka dengan kerugian materi : 37 rumah bilik/kayu dibakar jumlah pengungsi : 255 orang, yang ditampung dilapangan tenis indoor kabupaten Sampang.
Dari hasil penyelidikan 5 (lima) orang telah ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan penangkapan,
E. Tasikmalaya
Pada hari minggu tanggal 05 mei 2013 pada pukul 01.00 s/d 02.00 wib di pemukiman jemaat ahmadiyah di wilayah ds.tenjowaringin kec.salawu kab.tasikmalaya dan kp. Babakansindang ds. Cipakat kec. Singaparna kab. Tasikmalaya telah terjadi pengrusakan fasilitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan oleh kelompok massa sebanyak± 500 orang dengan cara melakukan pelemparan mengunakan batu ke beberapa asset milik jemaat ahmadiyah. Adapun fasilitas umum dan rumah warga Jemaat Ahmadiyah yang telah dirusak adalah: 21 (dua puluh satu) rumah, 4 (empat) sekolah, 1 (satu) mushola mengalami pecah kaca dan 1 (satu) masjid rusak.
Dari hasil penyelidikan 2 (dua) orang telah ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan penangkapan, sebagai berikut :
a. Rustaman, 31 tahun, agama islam, alamat kp. Sukasari, ds.tenjowaringin, kec. Salawu kab. Tasikmalaya.
b. Atang, 50 tahun, agama islam, alamat kp.cibuluh ds. Tenjowaringin kec. Salawu kab. Tasikmalaya.

18. Faktor penyebab terjadinya konflik bernuansa agama :
A. Munculnya keyakinan keagamann yang berbeda dengan keyakinan keagamaan pada umumnya contoh : ahmadiyahdan syiah, yang dianggap bertentangan dengan keyakinan agama islam, .
B. Pembangunan rumah ibadah yang tidak sesuai dengan prosedur
C. Menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah secara rutin dan menimbulkan gangguan bagi warga sekitarnya.
D. Adanya provokasi dari pihak tertentu terhadap agama tertentu sehingga memunculkan sentimen keagamaan yang dapat berakhir dengan tindakan anarkhis.
19. Langkah antisipasi polri
A. Meningkatkan giat deteksi dini dan cegah dini guna mengantisipasi agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik yang meluas serta Polri tidak terdadak dalam menghadapi perubahan yang eskalatif/fluktuatif
B. Memetakan berbagai potensi konflik bernuansa agama, untuk menemukan dan mengkaji akar masalah guna mencari solusi yang tepat beserta instansi terkait lainnya;
C. Mengutamakan kegiatan pencegahan dari pada penegakan hukum untuk menghindari tindakan berlebihan untuk meminimalisir korban.
D. Meningkatkan giat kepolisian dengan penggelaran personel secara optimal di wilayah rawan potensi konflik agama dengan menempatkan pengamanan terbuka dan tertutup dengan cara mendirikan pos tetap dan atau pos mobile.
E. Meningkatkan kegiatan preemtif dengan mendorong FKUB dan BAKORPAKEM menyelesaikan potensi konflik bernuansa agama.
F. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan tim terpadu tingkat pusat dan daerah dalam rangka implementasi Inpres Nomor 2 tahun 2013 untuk mendorong pihak yang berkonflik, pranata adat/sosial, menyelesaikan akar permasalahan terjadinya konflik bernuansa agama tersebut.
G. Melaksanakan kegiatan preventif melalui turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat di wilayah rawan potensi konflik bernuansa agama.
H. Memberikan back up satuan baik secara rayonisasi maupun back up dari satuan atas.
I. Melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi ham terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum konflik bernuansa agama.

JAKARTA, 11 NOVEMBER 2013
KAPOLRI

Dirgahayu Korps Brimob Polri

Tepat pada tanggal 14 November 2013 korps Brimob Polri merayakan hari ulang tahun, dengan acara yang sederhana tepatnya di Mako Korps Brimob Kelapa Dua , Depok, Kapolri Jenderal Pol.Drs Sutarman memberikan sambutan, sebagai sebuah introspeksi perjalanan sejarah pengabdian Korps Brimob Polri tidaklah terepas dari berbagai dinamika perjalanan Bangsa Indonesia.
FINAL AMANAT KAPOLRI PD HUT BRIMOB KE 68 THN 2013 OK
Kali ini marilah kita luangkan sejenak mengenang salah satu fase-fase bersejarah dalam pengabdian Korps Brimob Polri, sengaja saya tampilkan sebuah kenang-kenangan dari upacara yang sama ditahun 1969 , sebuah masa yang patut dikenang karena pada masa- masa inilah tepatnya antara tahun 1969-1970 , Taring Resimen Pelopor mulai ditanggalkan sebagai sebuah pasukan berkonsep Striking Force dan berkemampuan Light Infantry menjadi sosok pasukan penegak hukum yang menempatkan due proses of law sebagi sebuah bahasa keseharian.

ketika jarum sejarah telah berputar dan tiada mungkin untuk dikembalikan , adalah suatu kebijaksanaan untuk mempelajari lika liku sejarah sebagai sebuah wawasan yang menjadi landasan bertindak dimasa depan.

Era Menpor bertaring mulai surut ditahun 1972 dan pada tahun 1974 , Anton Soedjarwo , sebagai Kadapol ( Kapolda ) Jakarta Raya kala itu membentuk Gegana sebagai jalan tengah untuk tetap menjaga eksistensi pasukan gerak cepat penghancur kejahatan tetap ekis di tubuh Polri.

Sangat menarik bila menyimak sambutan Kapolri kala itu , Komdjen Pol Drs. Hoegeng , tinggal bagaimana kita menyimak dan memahami dalam konteks bathiniah saat itu dan konteks kekinian , bahwa KAMI MASIH ADA.

Dirgahayu Korps Brimob Polri tetaplah semangat dalam menjaga peradaban manusia , Banggalah Korps Brimob Polri sebagai pasukan terbaik dalam melayani, melindungi dan melayani masyarakat.

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003
IMG_0004

IMG_0005
IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

IMG_0012

IMG_0013

IMG_0014

IMG_0015
IMG_0016

IMG_0017

IMG_0018

IMG_0019

IMG_0020

IMG_0021

IMG_0022

IMG_0023
IMG_0024
IMG_0025

IMG_0026

ARAHAN KEBIJAKAN KAPOLRI TENTANG PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

Selamat datang General ,
Harapan baru dan semangat baru , beberapa hari yang lalu sertijab pimpinan terting Polri sukses dilaksanan, dengan upacara yang cukup sederhana namun penuh dengan kekhidmatan tidak terasa 1 jam upacara penyerahan Pataka Polri Tribtrata dari pejabat kapolri yang lama Jenderal Timur Pradopo kepada pejabat Kapolri yang baru Komjen Sutarman, satu hal sangat menarik adalah ketika Kapolri baru langsung tancap gas dengan menggelar Commader Wish sesaat setelah prosesi farewel parade berakhir , salah satu paparan Commander Wish beliu adalah berupa pemaparan VISI danMIsi serta Strategi yang dicanangkan oleh TB 1 dalam memimpin jajaran Bhayangkara sebagai peenjaga peradaban bangsa Indonesia , sekali lagi kami haturkan selamat bertugas Jenderal!!!!!!!!!!!!

IMG_7737

IMG_7738

IMG_7739

NASKAH COMMANDERWISH KAPOLRI (FINAL)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR
ARAHAN KEBIJAKAN KAPOLRI
TENTANG
PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN
GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI
DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL
ASSALAMUALAIKUM WR. WB.
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.
YTH. – WAKAPOLRI
– IRWASUM POLRI
– PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI
– PARA KAPOLDA BESERTA PEJABAT UTAMA POLDA
– ANGGOTA POLRI DAN PNS POLRI YANG SAYA CINTAI DAN SAYA BANGGAKAN DIMANA PUN BERADA,
PADA KESEMPATAN INI MARILAH KITA BERSAMA-SAMA TIDAK HENTI-HENTINYAMEMUJI KEAGUNGAN ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA DAN MENSYUKURI SEGALA NIKMAT YANG DIKARUNIAKAN KEPADA KITA,SEHINGGA DAPAT BERTATAP MUKA DAN BERSILAHTURAHMI PADA HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT SERTA DALAM SUASANA YANG PENUH KEBERKAHAN.
SEBAGAI PIMPINAN POLRI YANG BARU, SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA BAPAK
2
WAKAPOLRI, IRWASUM POLRI, PEJABAT UTAMA, PARA SENIOR DAN SELURUH ANGGOTA POLRI YANG TELAH MENDUKUNG KELANCARAN PELAKSANAAN PROSES REGENERASI KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN POLRI. SECARA KHUSUS SAYA SAMPAIKAN PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA JENDERAL POLISI DRS.TIMUR PRADOPO YANG TELAH MEMIMPIN PROSESREVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA REFORMASI BIROKRASI POLRI DAN GRANDSTRATEGI POLRI 2005-2025, SEHINGGA POLRI DAPAT MEMANTAPKAN DIRINYA DALAM MENYONGSONG TUGAS-TUGAS YANG SEMAKIN KOMPLEKS, KHUSUSNYA DALAM MENYONGSONG PEMILU 2014. PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA YANG SAYA HORMATI, PADA UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN DI KOMISI III DPR RI TANGGAL 17 OKTOBER 2013 LALU, SAYA TELAHMENYAMPAIKAN POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG KEBIJAKAN “PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL”. KEBIJAKAN DIMAKSUD DIARAHKAN PADA PENGUATAN FUNGSI PEMELIHARAAN KAMTIBMAS, PENEGAKAN HUKUM, DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, PELAYANAN KEPADA MASYARAKATSEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI.
LATARBELAKANG PEMIKIRANSAYADILANDASIBAHWA NEGARAKESATUANREPUBLIK INDONESIA ADALAH NEGARA BESAR YANG MULTIKULTURAL, DIMANA PARA PENDIRI NEGARA (FOUNDING FATHERS) TELAH MENETAPKAN DASAR NEGARA PANCASILA DAN TATANAN
3
KENEGARAAN DALAM KONSTITUSI UUD 1945 SEBAGAI DASAR HUKUM NEGARA YANG HARUS DIPEDOMANI OLEH SELURUH RAKYAT DENGAN MENGGUNAKAN WAWASAN NUSANTARASEBAGAI LANDASAN VISIONAL DANKETAHANAN NASIONALSEBAGAI LANDASANKONSEPSIONAL DALAM RANGKAMENCAPAITUJUAN NASIONAL,YAITUMELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIADANSELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKANKESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD 1945.RUMUSAN TUJUAN NEGARA INI HENDAKNYA DIPAHAMI DAN SEHARUSNYA MENJADI LANDASAN PROGRAM KERJA SELURUH KOMPONEN BANGSA DENGAN MENGARAHKAN SEGALA DAYA UPAYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA TERSEBUT SESUAI DENGAN PERAN, TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING, TERMASUK POLRI. UPAYA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL TERSEBUT DILAKUKAN MELALUIPROGRAM PEMBANGUNAN YANG DITUANGKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025 YANG DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP DAN DIJABARKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN). SALAH SATU SASARANNYA ADALAH MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARATUR NEGARA (TERMASUK POLRI) UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DAN BERTANGGUNG JAWAB, SERTA PROFESIONAL YANG MAMPU MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL.
POLRI SEBAGAI SUB SISTEM PEMERINTAHAN, DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOKNYA HARUS MAMPU MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIRUMUSKAN DALAM
4
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025. UNTUK ITU, POLRI TELAH MENYUSUN RUMUSAN STRATEGI JANGKA PANJANG SEBAGAI PEDOMAN ARAH KEBIJAKAN POLRI DENGAN MENETAPKAN GRAND STRATEGI POLRI TAHUN 2005-2025, YANG MENCAKUP 3 TAHAPAN YAITU, TAHAP I TAHUN 2005-2009 MEMBANGUN KEPERCAYAAN (TRUST BUILDING), TAHAP II TAHUN 2010-2014 MEMBANGUN KEMITRAAN (PARTNERSHIP BUILDING) DAN TAHAP III TAHUN 2015-2025 MENUJU ORGANISASI UNGGULAN (STRIVE FOR EXCELLENCE).
MENCERMATI SEJARAH PERJALANANPOLRI SEIRING PERJALANAN BANGSA INDONESIA, HASIL REFORMASI YANG BERGULIR TELAH BERDAMPAK PULA TERHADAP EKSISTENSI POLRI. RAKYAT MEMBERIKAN KEPERCAYAAN YANG CUKUP BESAR DENGAN MENEMPATKAN POLRI SEBAGAI INSTITUSI MANDIRI DAN MEMBERIKAN KEWENANGAN YANG SANGAT LUAS SEBAGAI ALAT NEGARA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEAMANAN DALAM NEGERI. KEPERCAYAAN INI HARUS KITA JAWAB DENGAN BERUPAYA SEKUAT TENAGA MEMBUKTIKAN KEPADA RAKYAT INDONESIA BAHWA POLRI LAYAK MEMPEROLEH KEPERCAYAAN TERSEBUT. POLRI HARUS MAMPU MENAMPILKAN KINERJA YANG BAIK SESUAI HARAPAN RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMELIHARA KAMTIBMAS, PENEGAK HUKUM DAN POLISI PELINDUNG, PENGAYOM, PELAYAN MASYARAKAT. APABILA KITA TIDAK MAMPU MENGEMBAN KEPERCAYAAN RAKYAT INI YANG MENGAKIBATKAN RAKYAT TIDAK PERCAYA LAGI KEPADA POLRI, MAKA SANGAT MUNGKIN RAKYAT INDONESIA MELALUI KEPUTUSAN POLITIK AKAN MENARIK KEWENANGAN YANG TELAH DIAMANAHKAN KEPADA POLRI DAN MENGALIHKANNYA KEPADA INSTITUSI
5
LAIN. HAL INI HARUS MENJADI PERHATIAN KITA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEPERCAYAAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP POLRI. PADA ERA PASCA REFORMASI SAAT INI, TUNTUTAN MASYARAKAT AKAN RASA AMAN, KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA KESEJAHTERAAN HARUS DIWUJUDKAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA, DIMANA APABILA TUNTUTAN MASYARAKAT TERSEBUT TIDAK TERPENUHI, MAKA AKAN MENIMBULKAN RASA KETIDAKPUASAN YANG BERPOTENSI MENGGANGGU SENDI-SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.HAL INI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERSAMA DENGAN KOMPONEN BANGSA LAINNYA SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, YANG MENYATAKAN BAHWA TUGAS POKOK POLRI ADALAH, MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, PELAYANAN MASYARAKAT. PEMBANGUNAN POLRI SAAT INI TELAH SAMPAI PADATAHAP II GRAND STRATEGI POLRI YANG AKAN BERAKHIR PADA TAHUN 2014, DENGAN SASARAN MEMBANGUN SINERGI DENGAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT (PARTNERSHIP BUILDING). HAL TERSEBUT TELAH DIJABARKAN DALAM PROGRAM DAN ANGGARAN POLRI YANG SELARAS DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABINET INDONESIA BERSATU II DIBIDANG KEAMANAN.
PENCAPAIAN KEBERHASILAN RENSTRA POLRI TAHUN 2005-2009 YANG DILANJUTKAN DENGAN RENSTRA POLRI 2010-2014 MERUPAKAN HASIL KERJA KERAS SELURUH PERSONEL DENGAN DUKUNGAN YANG KUAT DARI PEMERINTAH, DPR, MASYARAKAT, SERTA STAKE HOLDERS
6
LAINNYA. NAMUN PERLU DISADARI BAHWA KEBERHASILAN TERSEBUT MASIH DIRASAKAN ADA KEKURANGAN SEHINGGA BELUM SEPENUHNYA MEMBERIKAN KEPUASAN KEPADA MASYARAKAT ATAS PELAKSANAAN TUGAS POLRI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, MENGAYOMI, MELINDUNGI DAN MELAYANI MASYARAKAT. OLEH KARENA ITU, DIPERLUKAN KESINAMBUNGAN KEBIJAKAN, STRATEGI, IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN PADA PELAKSANAAN RESTRA POLRI 2010-2014. PARA PEJABAT UTAMA, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA YANG SAYA HORMATI, SAYA MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN YANG TINGGI KEPADA SELURUH ANGGOTA YANG TELAH BERSUNGGUH-SUNGGUH MEMBERIKAN KONTRIBUSI PENUH TERHADAP CAPAIAN KINERJA YANG KITA RASAKAN SEPERTI SEKARANG INI. TENTU HAL INI MERUPAKAN MODAL YANG SANGAT BAIK UNTUK MENENTUKAN LANGKAH LEBIH LANJUT DENGAN RASA OPTIMISME YANG TINGGI DALAM RANGKA MEMBAWA POLRI YANG KITA CINTAI INI MENJADI LEBIH BAIK DAN DIPERCAYA MASYARAKAT. SEMUA CAPAIAN TERSEBUT MERUPAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “REVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT” YANG TELAH DICANANGKAN OLEH KAPOLRI TERDAHULUJENDERAL POLISI Drs. TIMUR PRADOPO.
HENDAKNYA CAPAIAN TERSEBUT TIDAK MEMBUAT KITA CEPAT BERPUAS DIRI DAN BERHENTI UNTUK MEMPERBAIKI DIRI, KARENA SAAT INI KITA MASIH DIHADAPKAN PADA BERBAGAI TANTANGAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL, REGIONAL MAUPUN NASIONAL.PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS TERSEBUT
7
TELAH MENJADI FENOMENA YANG TIDAK MUNGKIN DIHINDARI KARENA PADA ERA GLOBALISASI SAAT INI, DUNIA TELAH BERKEMBANG SEOLAH TANPA BATAS. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSPORTASI YANG SANGAT PESAT DAN ISU GLOBAL LAINNYA, SEPERTI DEMOKRATISASI, PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM, LINGKUNGAN HIDUP, PEMANASAN GLOBAL, KRISIS ENERGI, KRISIS KEUANGAN GLOBALMENGAKIBATKAN MOBILITAS ARUS INFORMASI, BARANG, JASA DAN MANUSIA DARI SUATU NEGARA KE NEGARA LAIN SANGAT CEPAT. KONDISI INI BERDAMPAK PADA PERKEMBANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA SEPERTI KORUPSI, TERORISME, PENCUCIAN UANG, CYBER CRIME, PENYELUNDUPAN MANUSIA, NARKOTIKA, PENYELUNDUPAN SENJATA DAN PENYELUNDUPAN BARANG, MEMERLUKAN PERHATIAN KITA UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN SECARA SERIUS DAN KOMPREHENSIP DENGAN BEKERJA SAMA ANTAR KEPOLISIAN NEGARA-NEGARA LAIN. DALAM HAL PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGI NASIONAL, FAKTOR-FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN IPOLEKSOSBUD DAN KEAMANAN PERLU MENJADI PERHATIAN KARENA BERPOTENSI DAPAT BERKEMBANG MENJADI GANGGUAN KAMTIBMAS, TERUTAMABERKAITAN DENGAN KONFLIK SOSIAL, SEPARATISME, KEJAHATAN JALANAN, DAN GANGGUANAGENDA KEGIATAN PENTING YANG BERSKALA NASIONAL ANTARA LAIN PELAKSANAAN PEMILUKADA DAN PEMILU 2014.
SELAIN DIHADAPKAN DENGAN BERBAGAI TANTANGAN GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL TERSEBUT, KITA PAHAMIBERSAMA BAHWA POLRI JUGA DIHADAPKAN PADA BANYAKNYA TUNTUTAN DAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN KINERJA POLRI YANG SAMPAI SAAT INI BELUM SELURUHNYA DAPAT KITA PENUHI.KITA MASIH
8
SERING MENDENGAR BAHWA MASYARAKAT MENUNTUT DAN MENGHARAPKAN AGAR POLRI MAMPU MEWUJUDKAN: 1. POSTUR YANG PROFESIONAL, BERSIH, MANDIRI DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN); 2. KEBERADAANNYA DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN RASA AMAN DAN TENTERAM; 3. POLRI MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, TIDAK MEMPERSULIT, CEPAT DAN TUNTAS DALAM MENYELESAIKAN MASALAH; 4. PENAMPILAN YANG SIMPATIK, HUMANIS TAPI TEGAS, BERMORAL DAN MODERN; 5. POLRI YANG LEBIH TERBUKA (TRANSPARAN) DAN TANGGUNG JAWAB (AKUNTABEL) DALAM SETIAP TINDAKAN; 6. FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN YANG PROFESIONAL DAN MAMPU MEMBERIKANEARLY DETECTION (DETEKSI DINI) DAN EARLY WARNING (PERINGATAN DINI) DALAM RANGKAMENGANTISIPASIDAN MENCEGAH TERJADINYA GANGGUAN KAMTIBMAS; 7. PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS, JUJUR, BENAR DAN ADIL (TIDAK DISKRIMINATIF DAN MEMENUHI RASA KEADILAN), TERUTAMA TERHADAP KEJAHATAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT,YANG DIDUKUNG DENGAN TERJAMINNYA TRANSPARANSI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA; DISAMPING BERBAGAI TANTANGAN TUGAS DAN HARAPAN TERSEBUT, PERLU SAYA INGATKAN ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI DALAM PIDATO KENEGARAAN PADA HUT RI KE 68 YANG PADA INTINYA MENYAMPAIKAN 4 HAL PENTING YANG HARUS KITA PERHATIKAN SAAT INI, YAITU :
9
PERTAMA, TENTANG PENTINGNYA MENGELOLA EKONOMI DI TENGAH KETIDAKPASTIAN DAN PELAMBATAN EKONOMI GLOBAL; KEDUA, TENTANG PENTINGNYA MEMELIHARA KERUKUNAN DAN TOLERANSI; KETIGA, TENTANG PENTINGNYA UNTUK MENYUKSESKAN PEMILU 2014 DAN SUKSESI KEPEMIMPINAN SECARA DEMOKRATIS; KEEMPAT, TENTANG PENTINGNYA KITA TERUS MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN DAN KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. KEMUDIANPADA UPACARA PERINGATAN HARI BHAYANGKARA KE 67 TANGGAL 1 JULI 2013, PRESIDEN RI MENYAMPAIKAN PESAN, HARAPAN DAN INSTRUKSI KEPADA SEGENAP JAJARAN POLRI YANG PERLU KITA PERHATIKAN DAN DILAKSANAKAN, SEBAGAI BERIKUT: PERTAMA, JUNJUNG TINGGI KODE ETIK POLRI DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS, BAIK ITU ETIKA KEPRIBADIAN, ETIKA KELEMBAGAAN, ETIKA KENEGARAAN, MAUPUN ETIKA HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT, YANG DILANDASI NILAI- NILAI PANCASILA, TRIBRATA, DAN CATUR PRASETYA POLRI. KEDUA, BERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH RESPONSIF DAN MAKIN PROFESIONAL. TUNTASKAN REFORMASI BIROKRASI INTERNAL POLRI. CEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN HUKUM DI JAJARAN POLRI. SEMUA LANGKAH TERSEBUT PENTING UNTUK MAKIN MEMPERKOKOH KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP JAJARAN KEPOLISIAN.
10
KETIGA, MAKSIMALKAN UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP AKSI-AKSI KEKERASAN DAN KONFLIK KOMUNAL. SECARA KHUSUS, DALAM MENANGANI AKSI-AKSI KEKERASAN, LAKUKAN SECARA CEPAT, TEPAT, DAN TUNTAS, SERTA CEGAH JATUHNYA KORBAN JIWA DI PIHAK MANAPUN. DENGAN RESPON YANG CEPAT DAN TEPAT, AKAN DAPAT DIHILANGKAN TUDUHAN SEJUMLAH KALANGAN BAHWA POLRI DAN NEGARA MELAKUKAN PEMBIARAN. PADA TAHAPAN SELANJUTNYA, LAKUKAN TINDAKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL, OBJEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN. TINDAK TEGAS KELOMPOK-KELOMPOK YANG MEMAK-SAKAN KEHENDAKNYA SENDIRI, DENGAN MELANGGAR HAK-HAK KONSTITUSIONAL PIHAK LAIN. BERANILAH BERSIKAP TEGAS SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, DAN YAKINKAN SETIAP MASALAH YANG TIMBUL DAPAT DILOKALISASI DAN DIATASI DENGAN CEPAT, AGAR TIDAK MELUAS DAN MENJADI PERMASALAHAN NASIONAL. KEEMPAT, TINGKATKAN KESIAP-SIAGAAN OPERASIONAL UNTUK MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN SITUASI YANG BERESKALASI SECARA CEPAT. SAYA TIDAK INGIN APARAT KEPOLISIAN TERKESAN TERDADAK, DAN TIDAK SIAP, BAIK DALAM MENANGANI KONFLIK KOMUNAL, AKSI KRIMI-NAL, MAUPUN TINDAKAN ANARKIS;
KELIMA, TINGKATKAN TERUS KEMAMPUAN PERSONIL JAJARAN POLRI DENGAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA YANG
11
MEMADAI DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS. LENGKAPI PELAKSANAAN TUGAS DENGAN PROSEDUR TETAP YANG JELAS, DAN JUNJUNG TINGGI KODE ETIK KEPOLISIAN; KEENAM, TINGKATKAN KERJA SAMA, KOORDINASI, DAN KOMUNIKASI ANTARA POLRI DENGAN PENEGAK HUKUM LAINNYA. PARA PENEGAK HUKUM HARUS SALING BERSINERGI, DAN BUKAN BERSAING SECARA TIDAK SEHAT, APALAGI SALING MEMPEREBUTKAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI. PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, MEMPERHATIKAN CAPAIAN KINERJA POLRI SAAT INI, DIKAITKAN DENGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DAN TINGGINYA HARAPAN MASYARAKAT, SERTA ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI, DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PEMBENAHAN POLRI, MAKA SAYA SELAKU PIMPINAN POLRI MENETAPKAN VISI SEBAGAI BERIKUT: “TERWUJUDNYA POSTUR POLRI SEBAGAI SOSOK PENOLONG,PELAYAN DAN SAHABAT MASYARAKATSERTA PENEGAK HUKUM YANG JUJUR, BENAR, ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABELGUNA MEMELIHARA KEAMANAN DALAM NEGERI YANG MANTAPDIDUKUNG SINERGITAS POLISIONAL DALAM RANGKA KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL”.SECARA SUBSTANSI, VISI TERSEBUT MENGANDUNG MAKNA:
1. POLRI PENOLONGBERMAKNA SEBAGAI SOSOK POLRI YANG DENGAN SUKARELA MEMBANTU MERINGANKAN BEBAN PENDERITAAN DAN KESULITAN MASYARAKAT; MELEPASKAN DIRI DARI BAHAYA DAN BENCANA YANG DIHADAPI MASYARAKAT;
12
2. PELAYAN MASYARAKAT BERMAKNA SEBAGAI SOSOK POLRI YANG MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI, IKHLAS DAN TANPA PAMRIH.
3. SAHABAT MASYARAKATBERMAKNA SOSOK POLRI YANG MAMPU MENEMPATKAN DIRI SEBAGAI KAWAN ATAUTEMAN YANG SETARA DALAM MEMECAHKAN PERSOALAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT (SOLUTIF);
4. PENEGAK HUKUM YANG JUJUR BENAR, ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL BERMAKNA SOSOK POLRI YANG LURUS HATI, TULUS IKHLAS, APA ADANYA, TIDAK BERBOHONG, TIDAK CURANG, BERPIHAK PADA KEBENARAN,TIDAK SEWENANG-WENANG, TIDAK PILIH KASIH, TERBUKA DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;
5. KAMDAGRI MANTAP BERMAKNA SUATU KEADAAN DI WILAYAH HUKUM NKRI YANG BEBAS DARI KONFLIK SOSIAL BAIK VERTIKAL MAUPUN HORIZONTAL DAN BEBAS DARI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM, BILA TERJADI BAHAYA BENCANA ALAM DAN KECELAKAAN BESAR (MASS DISSASTER) DAPAT DIRESPON SECARA EFEKTIF SERTA BEBAS DARI PERBUATAN YANG MENGGANGGU JALANNYA PEMERINTAHAN MAUPUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA;
6. SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF BERMAKNA KEBERSAMAAN ANTAR UNSUR KOMPONEN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM MENGAMBIL LANGKAH MENDAHULUI BERPROSESNYA POTENSI GANGGUAN KEAMANAN DENGAN MENYUSUN PEMECAHAN MASALAH SEBAGAI ELIMINASI POTENSI GANGGUAN YANG MENGENDAP DIBERBAGAI PERMASALAHAN PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL MAUPUN EKONOMI;
7. KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERMAKNA PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DAPAT MEWUJUDKAN RASA AMAN
13
MASYARAKAT, KETERTIBAN UMUM, TERLINDUNGINYA HAK ASASI MANUSIA, KEPASTIAN HUKUMDAN KEADILAN, SEHINGGA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH AKAN LEBIH PERCAYA DIRI DAN NYAMAN MELAKUKAN AKTIVITAS UNTUK BEKERJA MELAKSANAKAN KELANGSUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL (TATA TENTREM KERTA RAHARJA).
UNTUKMEWUJUDKAN VISI TERSEBUT, SELANJUTNYA TELAHDITETAPKAN KEBIJAKAN, YAITU”PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL”.KEBIJAKAN INI MERUPAKAN KELANJUTAN DARI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PIMPINAN POLRI SEBELUMNYA SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENJAGA KESINAMBUNGAN PROGRAM YANG SELARAS DENGAN RENSTRA POLRI 2010-2014 DAN GRAND STRATEGI POLRI 2005-2025. DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI TERSEBUT, DITETAPKAN MISI SEBAGAI BERIKUT:
1. MENCIPTAKAN SITUASI KEAMANAN DALAM NEGERI YANG KONDUSIF DENGAN MENGEDEPANKAN UPAYA PRE-EMTIF DAN PREVENTIF YANG DIDUKUNG OLEH PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS DALAM RANGKA MENGAMANKAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014;
2. MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS PRIORITAS MELIPUTI KEJAHATAN KONVENSIONAL, KEJAHATAN LINTAS NEGARA (TRANSNATIONAL CRIME), KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI;
14
3. MEMPERCEPAT PENCAPAIAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU ORGANISASI POLRI YANG HANDAL (STRIVE FOR EXCELLENCE)DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
4. MENINGKATKAN PERAN INTELIJEN DALAM MENDUKUNG UPAYA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS;
5. MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN POLMAS;
6. MEMPERKUAT SINERGITAS POLISIONAL BERSAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF;
7. MENGEMBANGKAN SISTEM PEMBINAAN PERSONEL MELALUI REKRUITMEN DAN PEMBINAAN KARIR YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN HUMANIS SERTA MENINGKATKAN PROFESIONALISME YANG MELIPUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG HARKAMTIBMAS, PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN MASYARAKAT;
8. MEMPERKUAT BIDANG KEHUMASAN UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC TRUST);
9. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
DARI VISI, MISI DAN KEBIJAKAN TERSEBUTDIJABARKAN MELALUI 4 (EMPAT) STRATEGI YAITU :
15
1. PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN;
2. PENGUATAN BIDANG OPERASIONAL;
3. PENGUATAN SINERGITAS POLISIONAL DAN;
4. PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN;
KEEMPAT STRATEGI TERSEBUT, SELANJUTNYA DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN UPAYA-UPAYA SEBAGAI BERIKUT:
1. STRATEGI PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN
a. PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA.
1) ASPEK PENYEDIAAN PERSONEL, MELALUI MEKANISME REKRUITMEN ANGGOTADIMULAI DARI TAMTAMA, BRIGADIR DAN PERWIRA DILAKSANAKAN DENGAN MENGUTAMAKAN PRINSIP BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN DAN AKUNTABELDENGAN MELIBATKAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL (LSM, KALANGAN AKADEMISI, TOKOH MASYARAKAT DAN PIHAK KELUARGA CALON). HAL INI DIMAKSUDKAN UNTUK MENDAPATKAN ANGGOTA POLRI YANG BERKUALITAS SESUAI YANG DIBUTUHKAN DAN TIDAK ADA LAGI PRAKTEK SUAP TERHADAP PANITIA REKRUITMEN, PRAKTEK PERCALOAN DAN PENIPUAN TERHADAP CALON ANGGOTA POLRI. SELAIN ITU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PENDUDUK SETEMPAT DI DAERAH TERPENCIL UNTUK MENJADI ANGGOTA POLRI YANG NANTINYA DITEMPATKAN DI WILAYAH TERSEBUT;
2) ASPEK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, MELALUI OPTIMALISASI KOMPONEN PENDIDIKAN YANG DIDESAIN PADA KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DIANTARANYA
16
BERISI MATERI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, KODE ETIK PROFESI, MORALITAS DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME FUNGSI TEKNIS KEPOLISIAN YANG MELIPUTI BIDANG HARKAMTIBMAS (PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, UNRAS) DAN PENEGAKAN HUKUM (BIDANG TP. KORUPSI, TP. PEMILU, TP. UMUM, TP. EKONOMI), SERTA BIDANG KEHUMASAN TERUTAMA DALAM RANGKA KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014 DAN PELAYANAN MASYARAKAT. LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI ADALAH TEMPAT UNTUK MENANAMKAN NILAI-NILAI IDEALISME, PROFESIONALISMEDAN BUDAYA ANTI KORUPSI. OLEH KARENA ITU, LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI HARUS MEMBERSIHKAN DIRIDARI PRAKTEK PUNGLI ATAU PEMBEBANAN TERHADAP PESERTA DIDIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SERTAMENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK;
3) ASPEK PENGGUNAAN PERSONEL, DILAKUKAN MELALUI POLA PEMBINAAN KARIR DENGAN MEMPEDOMANI MERIT SYSTEMYANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN DAN AKUNTABEL UNTUK MENGHASILKAN KEPEMIMPINAN KEPOLISIAN DI SEMUA STRATA YANG MAMPU MEMBERIKAN SIKAP KETELADANAN DAN MELAYANIDALAM RANGKA MEMBANGUN INTERNAL TRUST MAUPUN PUBLIC TRUST. PEDOMANI DAN TAATI SISTEM YANG BERLAKU PADA MEKANISME PENEMPATAN DALAM JABATAN YANG BERBASIS KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA SECARA OBYEKTIF, BERDAYAKAN: PERAN KASATKER SEBAGAI PENILAI KINERJA, BAGIAN
17
PENILAIAN KOMPETENSI, BIRO PSIKOLOGI, DAN DIVISI PROPAM UNTUK MENILAI KUALITAS MAUPUN REKAM JEJAK INDIVIDU PERSONEL POLRI SECARA KOMPREHENSIF DAN OBYEKTIF;
4) ASPEK PERAWATAN PERSONEL, DILAKSANAKAN MELALUI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TERUTAMA PENERIMAAN TUNJANGAN KINERJA (REMUNERASI)YANG PROPORSIONAL DAN DIHARAPKAN LEBIH TINGGI ATAU MINIMAL SAMA DENGAN APA YANG DITERIMA OLEH TNI MELALUI UPAYA PENINGKATAN KINERJA,TUNJANGAN KESEHATAN DAN PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI PERSONEL DAN PNS POLRI;
5) ASPEK PENGAKHIRAN DINAS,MEMPERSIAPKAN PERSONEL YANG MEMASUKI MASA PERSIAPAN PENSIUN DENGAN MEMBERIKAN KETERAMPILAN KHUSUS DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN MASA AKHIR KEDINASAN;
b. PROGRAM SISTEM ANGGARAN
1) PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN MELALUI MEKANISME BUTTOM UP YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN;
2) BERPEGANG PADA PRINSIP EFISIENSI, PRIORITAS DAN KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN;
3) PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA SECARA KONSISTEN;
4) TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN.
c. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA
18
1) SECARA BERTAHAP MENCUKUPI ALAT UTAMA DAN KHUSUS PERORANGAN SERTA SATUAN UNTUK MENDUKUNG TUGAS-TUGAS KEPOLISIAN (SEPERTI BORGOL, TONGKAT POLISI, ROMPI ANTI PELURU, SENPI, RANTIS, RAN PENGURAI MASSA) TERUTAMA TERKAIT ERAT DENGAN KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014;
2) PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN DAN DUKUNGAN TEKNIS KEPOLISIAN (SEPERTI PERALATAN LABFOR, IDENTIFIKASI, CYBER LAB DAN DVI);
3) PENGEMBANGAN DUKUNGAN LOGISTIK, SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL KEPOLISIAN YANG DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SECARA TRANSPARAN MELALUI E-PROCUREMENT (LPSE).
d. PROGRAM PENATAAN SISTEM DAN METODE, MELALUI PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI POLRI:
1) PENATAAN DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR DAN HUBUNGAN TATA CARA KERJA;
2) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITASTERUTAMA DIARAHKAN PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK, PENEGAKAN HUKUM, PENGELOLAAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF;
3) PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN KEPOLISIAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KEPOLISIAN;
4) PENGUATAN BIDANG KEHUMASAN UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK
19
MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN PPID DAN PUSIKNAS;
5) PENGUATAN INSTITUSI DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI & MISI POLRI PADA GRANDSTRA POLRI 2005-2025, MENYELESAIKAN RENSTRA 2010-2014 DAN MEMPERSIAPKAN LANDASAN RENSTRA 2015-2019DAN GRANDSTRA TAHAP III (2015-2025) MELALUI PERCEPATAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI, QUICK WINS, DAN PENGUATAN PERATURAN UNDANG-UNDANG TERKAIT POLRI;
6) PENERAPAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR YANG KONSISTEN DENGAN DIDUKUNG MEKANISME PENGAWASAN MELEKAT SECARA BERJENJANG.
2. STRATEGI PENGUATAN BIDANG OPERASIONAL.
a. PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS.
1) MENGAWAL PROSES DEMOKRASI DAN MENGAMANKAN AGENDA PEMILU 2014 DALAM RANGKA MEMANTAPKAN SITUASI KAMTIBMAS UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN MASYARAKAT GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN MENGEDEPANKAN DETEKSI DINI, UPAYA PREVENTIF DAN KOORDINASI DENGAN LINTAS SEKTORAL;TERKAIT DENGAN KESIAPANADMINISTRASI OPERASI, PERSONEL PENGAMANAN, POSKO OPERASI, GIAT PRA OPERASI, SITUASI KONDISI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF, PARTISIPASI MASYARAKAT, DUKUNGAN LOGISTIK DAN ANGGARAN, POSKO GAKKUMDU;
2) MENINGKATKAN PERAN FUNGSI INTELIJEN DALAMEARLY DETECTION (DETEKSI DINI) DAN EARLY WARNING
20
(PERINGATAN DINI) UNTUK MENJANGKAU SELURUH SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT;
3) MEMPERKUAT POLSEK SEBAGAI BASIS DETEKSI DAN UNIT PELAYANAN POLRI TERDEPAN;
4) MENGUATKAN PROGRAM SATU POLISI (BABINKAMTIBMAS) SATU DESA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI MASYARAKAT SERTA MENYAMPAIKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PROGRAM POLRI KEPADA MASYARAKAT;
5) PENGEMBANGAN PERPOLISIAN MASYARAKAT UNTUK MENJANGKAU SELURUH KOMUNITAS MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA MEMELIHARA DAN MEMANTAPKAN KAMTIBMAS;
6) PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN DAN PENGAMANAN MAUPUN PATROLIDIALOGISSERTA PATROLI PERAIRAN HINGGA MENYENTUH DAERAH PERBATASAN NEGARA (PULAU-PULAU TERLUAR DAN TERPENCIL) DENGAN MENGHADIRKAN ANGGOTA POLRI DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT PADA SAAT DIBUTUHKAN DAN DI SETIAP KEGIATAN MASYARAKAT YANG BERPEDOMAN PADA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP);
7) PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL;
8) MENGAMANKAN OBYEK WISATA DALAM RANGKA MENDUKUNG PENINGKATAN PARIWISATA NASIONAL;
9) PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN SEGENAP POTENSI MASYARAKAT UNTUK MENUMBUHKANKESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KAMTIBMAS;
21
10) MENJAMIN KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN, ARUS LALU LINTAS BARANG DAN ORANG DALAM SENDI KEHIDUPAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI KAMPANYE KESELAMATAN LALU LINTAS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL DALAM PEMECAHAN PERMASALAHAN KEMACETAN DAN KECELAKAAN;
11) MENINGKATKAN UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SECARA TERPADU SESUAI UNDANG-UNDANG NO 7 TH 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DENGAN MENGEDEPANKAN UPAYA PENCEGAHAN (TIDAK TERJADI KONFLIK SECARA TERBUKA) DI SAMPING MEMPERSIAPKAN UPAYA PENGHENTIAN KONFLIK DAN PENANGANAN PASCA KONFLIK.
b. PROGRAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM
1) MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI SEBAGAI KASUS PRIORITAS SECARA TERKOORDINASI DENGAN KPK DAN KEJAKSAAN SERTA STAKE HOLDER LAINNYA;
2) MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENYELIDIK MAUPUN PENYIDIK DENGAN MENGACU PADA ASPEK INTEGRITAS (MENTAL KEPRIBADIAN, KEJUJURAN, KEARIFAN),ASPEK PROFESIONALISME (SKILL, KNOWLEDGE, ATTITUDE) UNTUK MENJAMIN RASA KEADILAN MASYARAKAT, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT DENGAN MEMPEDOMANI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2010 DAN
22
PERATURAN KAPOLRI TENTANG REKRUITMEN PENYIDIK POLRI;
3) PEMBERDAYAAN LABORATORIUM FORENSIK,CYBER LAB, INAFIS, PSIKOLOGI FORENSIK DAN KEDOKTERAN FORENSIK UNTUK MENDUKUNG PENGUNGKAPAN KEJAHATAN MELALUI PEMBUKTIAN ILMIAH (SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION) SERTA MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KRIMINAL NASIONAL;
4) MEMANTAPKAN PROGRAM TRANSPARANSI PENYIDIKAN MELALUI PEMBERDAYAAN PERAN ATASAN PENYIDIK, PENGAWAS PENYIDIKAN DAN PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGASI (INSPEKTORAT, PROPAM DAN WASSIDIK) DI SETIAP LEVEL;
5) MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS MENONJOL YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, MELIPUTI KEJAHATAN KONVENSIONAL (KEJAHATAN JALANAN/PREMANISME, PERJUDIAN, KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN), KEJAHATAN LINTAS NEGARA/TRANSNATIONAL CRIME (CYBER CRIME, NARKOBA HUMAN TRAFFICKING, ARM SMUGGLING, TERORISME), KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA (KORUPSI,ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINING) DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTINJENSI (KONFLIK SOSIAL, DEMO ANARKHIS);
6) MENINGKATKAN PENANGGULANGAN TERORISME MELALUI PENGEMBANGAN PROGRAM DERADIKALISASI DAN RE-EDUKASI YANG TERKOORDINASI DENGAN BNPT;
23
c. PROGRAM BIDANG PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN
1) MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN CALL CENTER, MENDEKATKAN SENTRA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT;
2) MENINGKATKAN KUALITAS SDM DI SETIAP SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN DENGAN MENGEMBANGKAN BUDAYA MELAYANI YANG DIDASARI DENGAN SIKAP RAMAH, PEDULI, PROAKTIF, SOPAN, TANPA PAMRIH DAN BERORIENTASI KEPADA KEPUASAN MASYARAKAT;
3) PENYEDERHANAAN BIROKRASI PELAYANAN MELALUI PRINSIP MUDAH, CEPAT, PASTI, NYAMAN DAN TRANSPARAN (PELAYANAN PRIMA), DENGAN TIDAK MENGABAIKAN KETELITIAN DAN KECERMATAN;
4) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN;
5) PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
3. STRATEGI PENGUATANSINERGI POLISIONAL a. PROGRAM KERJA SAMA DALAM NEGERI
1) PENGUATAN KERJA SAMA DENGAN KPK, KEJAKSAAN, PPATK, BPK, BPKP DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERUTAMA DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENYIDIK DAN OPTIMALISASI KOORDINASI SUPERVISI KPK;
2) PENGUATAN KERJASAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK
24
SOSIAL DAN PEMULIHAN SITUASI KAMTIBMAS PASCA KONFLIK MELALUI MoU DAN PELATIHAN BERSAMA;
3) PENGUATAN KERJASAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA(KPU, BAWASLU, KEJAKSAAN AGUNG) UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN SELURUH TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014;
4) PENGUATAN KERJASAMA DI BIDANG CRIMINAL JUSTICE SYSTEM(KEJAKSAAN, PENGADILAN, LAPAS) UNTUK MENGEFEKTIFKAN PENEGAKAN HUKUM YANG DAPAT MENJAMIN RASA KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN;
5) PENGUATAN KERJASAMA DENGAN TNI DALAM RANGKA PENGAMANAN OBJEK VITAL, PENGAMANAN PERBATASAN, TUGAS-TUGAS KEMANUSIAAN, PENANGGULANGAN TERORISME, PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN SEPARATISME DAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN BADAN SARNASIONAL DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA;
b. PROGRAM KERJA SAMA LUAR NEGERI
1) PENGIRIMAN PERSONEL POLRI UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS MISI PERDAMAIAN INTERNASIONAL;
2) KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM DENGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM INTERNASIONAL (MELALUI FORUM ASEANAPOL,ASEAN MINISTER MEETING ON THE TRANS NATIONAL CRIME(AMMTC), SENIOR OFFICER MEETING ON THE TRANS NATIONAL CRIME(SOMTC), INTERNATIONAL CRIMMINAL POLICE ORGANIZATION (ICPO INTERPOL), UNITED NATION ON DRUGS AND CRIMES (UNODC), DLL);
25
3) PENINGKATAN KERJASAMA OPERASIONAL DENGAN LEMBAGA KEPOLISIAN LUAR NEGERI DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN LINTAS NEGARA;
4) PEMBANGUNAN KAPASITAS PENEGAK HUKUM MELALUI KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (JAKARTA CENTER FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION (JCLEC), INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT ACADEMY (ILEA), FEDERAL BERAU INVESTIGATION (FBI), JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY(JICA), BUNDEST KRIMINAL AMT(BKA)DLL).
4. STRATEGI PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN
a. PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG OBYEKTIF DAN EDUKATIF DENGAN MEMPEDOMANI SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAHAN (SPIP) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNMENT AND GOOD GOVERNANCE;
b. PROGRAM OPTIMALISASI PENGAWASAN MELEKAT YANG DIMULAI DARI DIRI SENDIRI, PARA ATASAN, PERAN PENGAWAS INTERNAL (FUNGSIONAL) DAN KOORDINASI PROAKTIF DENGAN PENGAWAS EXTERNAL DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DAN MELAKUKAN KOREKSI SEJAK DINI;
c. PROGRAM PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI SECARA TEGAS DAN KONSISTEN;
d. PROGRAM PENERAPAN REWARD-PUNISHMENT SECARA TEGAS, ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL;
26
e. PROGRAM MEMBUKA AKSES LEBIH LUAS KEPADA MASYARAKAT UNTUK BERPERAN AKTIF DALAM PENGAWASAN MELALUI OPTIMALISASI SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT.
PARA PEJABAT UTAMA, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, MENCERMATI TANTANGAN AKTUAL YANG SEDANG DAN AKAN DIHADAPI, MAKA SAYATETAPKAN12 (DUA BELAS) PROGRAM PRIORITAS SEBAGAI BERIKUT:
1. PENGAMANAN PEMILU 2014 YANG DIWUJUDKAN MELALUI PEMANTAPAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DAN MENJAMIN NETRALITAS (TIDAK MEMIHAK) DAN TIDAK TERLIBAT DALAM POLITIK PRAKTISBAGI SELURUH ANGGOTA POLRI;
2. MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI SEBAGAI SASARAN PRIORITAS SECARA TERKOORDINASI DENGAN KPK RI, KEJAKSAAN DAN STAKE HOLDERS LAINNYA;
3. MENINGKATKAN PENANGGULANGAN TERORISMESERTA PENGEMBANGAN PROGRAM DERADIKALISASI DAN RE-EDUKASI YANG TERKOORDINASI, KHUSUSNYA UPAYA PENGUNGKAPAN KASUS PENEMBAKAN TERHADAP ANGGOTA POLRI DISAMPING ITU UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG TERKOORDINASI DENGAN BNN;
4. PENGUATAN INTEGRITAS SELURUH PERSONEL POLRI DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK,PERAN MAUPUN FUNGSISECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERUTAMA PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK, PENEGAKAN HUKUM, PENGELOLAAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAWASAN YANG
27
EFEKTIF DALAM RANGKA MENCEGAH PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
5. PENGUATAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DENGAN MENINGKATKAN EARLY DETECTION (DETEKSI DINI) DAN EARLY WARNING(PERINGATAN DINI) UNTUK MENJANGKAU SELURUH SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN FUNGSI INTELIJEN DAN PENGUATAN PROGRAM SATU POLISI (BABINKAMTIBMAS) SATU DESA SERTAMEWUJUDKAN KEAMANAN, KETERTIBAN, KESELAMATAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS;
6. MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS MENONJOL YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, MELIPUTI KEJAHATAN KONVENSIONAL (KEJAHATAN JALANAN/PREMANISME, PERJUDIAN, KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN), KEJAHATAN LINTAS NEGARA/TRANSNATIONAL CRIME (CYBER CRIME, NARKOBA HUMAN TRAFFICKING, ARM SMUGGLING, TERORISME), KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA (KORUPSI,ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINING) DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTINJENSI (KONFLIK SOSIAL, DEMO ANARKHIS);
7. PENGUATAN KERJA SAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA, CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (KEJAKSAAN, PENGADILAN, LAPAS) SERTA KOMPONEN MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF TERUTAMA DIARAHKAN PADA PENGAMANAN PEMILU 2014 DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;
8. PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN PERSONEL MELALUI REKRUITMEN DAN PEMBINAAN KARIR YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN HUMANIS UNTUK MENGHASILKAN PIMPINAN YANG BERINTEGRITAS
28
DI SEMUA STRATA YANG MAMPU MEMBERIKAN KETELADANAN DAN MELAYANI GUNA MEMBANGUN INTERNAL TRUST DAN PUBLIC TRUST ;
9. PENINGKATAN PROFESIONALISME MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG HARKAMTIBMAS (PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, UNRAS), PENEGAKAN HUKUM (BID TIPIKOR, TP. PEMILU, TP. UMUM, TP. EKONOMI), TERUTAMA DALAM RANGKA KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014 DAN PELAYANAN MASYARAKAT;
10. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT YANG DIDUKUNG PENGUATAN BIDANG KEHUMASAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC TRUST);
11. PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN YANG EFEKTIF UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN POLRI YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
12. PENGUATAN INSTITUSI DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI & MISI POLRI PADA GRANDSTRA POLRI 2005-2025, MENYELESAIKAN RENSTRA 2010-2014 SERTA MEMPERSIAPKAN LANDASAN RENSTRA 2015-2019 DAN GRANDSTRA TAHAP III (2015-2025) MELALUI PERCEPATAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI, QUICK WINS, DAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT TUGAS POLRI.
UNTUK MENJAMIN TERLAKSANANYA 12 (DUA BELAS) PROGRAM PRIORITAS TERSEBUT AGARDAPAT BERJALAN DENGAN EFEKTIF DAN MENCAPAI SASARAN YANG DIHARAPKAN, MAKA DALAM PELAKSANAANSELAMA KURUN WAKTU TAHUN 2013-2015, AKAN SAYA BAGI KE DALAM3 (TIGA) PERIODE WAKTU SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKESINAMBUNGAN DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
29
1. TAHAP KESATU(BULAN NOVEMBER 2013-JANUARI 2014)MENYELENGGARAKAN KESELURUHAN PROGRAM PRIORITAS SECARA SIMULTAN DEMI TERCIPTANYA KONDISI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PENGAMANAN KAMPANYE PEMILU 2014.
2. TAHAP KEDUA (TAHUN 2014)
PADA TAHAPAN INI KESELURUHAN PROGRAM MASIH TETAP DILAKSANAKAN SECARA BERKELANJUTANDAN BERSAMAAN DENGAN PENGAMANAN TAHAPAN PEMILU 2014. DIHARAPKAN TARGET PROGRAM PRIORITAS PENGAMANAN PEMILU 2014, PENGUATAN INTEGRITAS, PENGUATAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS, PENGUATAN KERJA SAMA, PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN PERSONEL, PENINGKATAN PROFESIONALISME, DAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN KEPOLISIAN TELAH TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN 2014.
3. TAHAP KETIGA (TAHUN 2015)
PADA TAHAPAN INI MERUPAKAN IMPLEMENTASI PROGRAM SECARA BERKELANJUTAN YANG MELIPUTI PROGRAM-PROGRAM PENINGKATAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI SECARA TERKOORDINASI DENGAN KPK DAN KEJAKSAAN, PENINGKATAN PENANGGULANGAN TERORISME, PENINGKATAN PENGUNGKAPAN KEJAHATAN, DAN PENGUATAN INSTITUSI SERTA PENYUSUNAN RENSTRA 2015-2019. PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT LEBIH DIUTAMAKAN PADA:
1. KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 DAN MENJAGA NETRALITAS POLRI PADA SETIAP TAHAPAN PEMILU 2014 MELALUI
30
KESIAPAN PERSONEL PENGAMANAN, KESIAPAN ANGGARAN DAN SARANA PRASARANA, KESIAPAN OPERASIONAL, KESIAPAN MASYARAKAT DAN KESIAPAN PENYELENGGARA PEMILU;
2. TERGELARNYA ANGGOTA POLRI PADA SAAT DIBUTUHKAN DI SETIAP KEGIATAN MASYARAKAT, SEHINGGA KEBERADAANNYA BENAR-BENAR DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT SEBAGAI PENOLONG YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA MEMBERIKAN SOLUSI ATAS PERMASALAHAN YANG DIALAMI MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN BHABINKAMTIBMAS DAN MENGOPTIMALKAN TURJAGWALI;
3. PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS KEJAHATAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT SEPERTI PREMANISME ATAU KEJAHATAN JALANAN DAN PERJUDIAN SERTA MEMPRIORITASKAN PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, DAN TERORISME;
4. MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP SETIAP PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA, BAIK DENGAN MENINGKATKAN PENGENDALIAN DIRI SETIAP INDIVIDU MAUPUN MELALUI PENGAWASAN FUNGSI KESATUAN BERUPA PENGAWASAN MELEKAT OLEH ATASAN SECARA STRUKTURAL DAN PENGAWASAN OLEH LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL/EKSTERNAL.
MELALUI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM YANG SAYA SAMPAIKAN TERSEBUT, SAYA BERHARAP POLRI KE DEPAN DAPAT MENAMPILKAN SOSOK SEBAGAI PENOLONG, PELAYAN DAN SAHABAT MASYARAKAT, MENJADI TELADAN DAN PENEGAK HUKUM YANG TIDAK DISKRIMINATIF DENGAN SENANTIASA MEMEGANG TEGUH PRINSIP-PRINSIP KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN. DENGAN DEMIKIAN,
31
POLRI MAMPU MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN PERANNYA UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG MANTAP DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL, SEHINGGA POLRI DAPAT SEMAKIN DIPERCAYA DAN DICINTAI MASYARAKAT. PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT TIDAK AKAN DAPAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT APABILA HANYA KONSEP YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI DENGAN KEGIATAN NYATA DI LAPANGAN OLEH SELURUH ANGGOTA POLRI. OLEH SEBAB ITU, UNTUK MENINDAKLANJUTI ARAHAN INI, SAYA MEMINTA ASISTEN KAPOLRI BIDANG PERENCANAAN DAN ANGGARAN, ASISTEN KAPOLRI BIDANG OPERASIONAL, ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA DI BAWAH KOORDINASI WAKAPOLRI DAN IRWASUM POLRI AGAR MENJABARKAN PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT DALAM RENCANA-RENCANA AKSI SEBAGAI PEDOMAN SATUAN KERJA DAN POLDA-POLDA MENGIMPLEMENTASIKANNYA DALAM PELAKSANAAN TUGAS. SUSUN RENCANA AKSI YANG SEDERHANA DAN MUDAH DIMENGERTI OLEH ANGGOTA KITA, NAMUN BERISI KEGIATAN-KEGIATAN YANG LANGSUNG DAPAT DIRASAKAN DAMPAKNYA OLEH MASYARAKAT. SINKRONISASIKAN DENGAN RENCANA KERJA YANG TELAH DISUSUN MAUPUN RENCANA KERJA YANG AKAN DISUSUN NANTINYA SEHINGGA DAPAT DIHINDARI PROGRAM-PROGRAM YANG TIDAK DIDUKUNG ANGGARAN KARENA JUSTRU AKAN BERPOTENSI MENIMBULKAN PENYIMPANGAN YANG MENGARAH TINDAK PIDANA KORUPSI. PARA PEJABAT UTAMA, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,
SAYA MENYADARI BAHWA KEBERHASILAN SELURUH PROGRAM SEBAGAIMANA YANG TELAH SAYA SAMPAIKAN, HANYA DAPAT
32
TERLAKSANA APABILA DIIKUTI DENGAN KOMITMEN YANG KUAT DARI SELURUH JAJARAN PIMPINAN POLRI, YANG DIDUKUNG OLEH SELURUH PERSONEL POLRI BESERTA SELURUH KOMPONEN BANGSA LAINNYA. UNTUK ITU SAYA SAMPAIKAN BEBERAPA PENEKANAN, SEBAGAI BERIKUT: PERTAMA, SADARI SEPENUHNYA BAHWA SAAT INI KITA DALAM PROSES PERUBAHAN. OLEH KARENA ITU, KEPADA SELURUH PERSONEL AGAR MENUMBUHKAN SEMANGAT YANG KUAT UNTUK BERUBAH MENJADI LEBIH BAIK, MULAI DARI SEKARANG DAN MULAI DARI DIRI SENDIRI; KEDUA, JAGA INTEGRITAS DENGAN MENGEDEPANKAN KEJUJURAN, KEBENARAN, KETERBUKAAN DAN RASA TANGGUNGJAWAB DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGAN; KETIGA, JAGA SOLIDITAS DAN KOMITMEN YANG TINGGI TERHADAP ORGANISASI POLRI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI PANCASILA, TRIBRATA, CATUR PRASETYA DAN KODEETIK PROFESI POLRI YANG DILANDASI KEBANGGAANTERHADAP INSTITUSI, SOLIDARITAS, KEBERSAMAAN,KEKELUARGAAN DAN KERELAAN UNTUK BERKORBAN DEMI MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT POLRI; KEEMPAT, JAGA NETRALITAS DENGAN MENUNJUKKAN SIKAP DAN TINDAKAN YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA PARTAI POLITIK APAPUN DAN TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN POLITIK PRAKTIS;
KELIMA, TINGKATKAN DISIPLIN YANG DILANDASI KESADARAN YANG TINGGI UNTUK BERSIKAP DAN BERTINDAK SESUAI DENGAN
33
ETIKA, NORMA, PROSEDUR, HUKUM DAN SISTEM YANG BERLAKU; KEENAM, TAMPILKAN SIKAP KEPEMIMPINAN YANG DAPAT DITELADANI DALAM KETAQWAAN, KESEDERHANAAN, DEDIKASI, TANGGUNGJAWAB TERHADAP TUGAS, DAN MENUMBUHKAN BUDAYA MELAYANI SERTA KONSISTEN DAN TAAT TERHADAP NORMA DAN ASAS YANG BERLAKU; KETUJUH, CEGAH DAN HINDARI PENYIMPANGAN/PELANGGARAN SEKECIL APAPUN YANG DAPAT MENIMBULKAN KEBENCIAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI; KEDELAPAN,TERKAIT DENGAN RESIKO TERHADAP PERSONEL POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, AGAR PIMPINAN DI SETIAP STRATA BERTANGGUNGJAWAB MENJAMIN KESIAPAN PERSONEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN MELATIH, MEMOTIVASI, MENGECEK PERALATAN, DAN MEMBERIKAN BRIEFING CARA BERTINDAK YANG BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
PADA KESEMPATAN INI, SAYA JUGA INGIN MENGINGATKAN KEMBALI TENTANG KEPERCAYAAN YANG TELAH DIBERIKAN RAKYAT MELALUI DPR YANG TERTUANG DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI. RAKYAT MEMBERIKAN KEWENANGAN YANG BEGITU BESAR KEPADA POLRI SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB KEAMANAN DALAM NEGERI. KEPERCAYAAN TERSEBUT HARUS KITA SIKAPI DENGAN PENUH RASA TANGGUNGJAWAB YANG DITUNJUKKAN DENGAN KINERJA YANG TINGGI DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN KITA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT,
34
MENEGAKAN HUKUM, MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT. APABILA KITA TIDAK MENJALANKAN KEPERCAYAAN INI DENGAN BAIK DAN TIDAK MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN SECARA BENAR, MAKA BUKAN TIDAK MUNGKIN RAKYAT AKAN MENARIK KEMBALI KEPERCAYAAN ITU DAN MENGALIHKAN KEPERCAYAANNYA KEPADA INSTITUSI LAIN. OLEH KARENA ITU SAYA MENGAJAK KEPADA SEGENAP PERWIRA, BRIGADIR, TAMTAMA DAN PNS POLRI UNTUK BERSAMA-SAMA MENGEMBAN AMANAH DAN KEPERCAYAAN RAKYAT INI DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN PENUH RASA TANGGUNGJAWAB.
SAYA YAKIN DAN PERCAYA BAHWA NIAT BAIK KITA BERSAMA UNTUK MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA AKAN SELALU MENDAPATKAN BIMBINGAN, PERLINDUNGAN, DAN RIDHO ALLAH S.W.T.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH,
WASSALAMUALAIKUM WR. WB.
JAKARTA, OKTOBER 2013 KAPOLRI
DRS SUTARMAN
KOMISARIS JENDERAL POLISI
35
ARAHAN KEBIJAKAN KAPOLRI TENTANG PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

POLA DASAR PEMBENAHAN POLRI SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN KAPOLRI JENDERAL POL PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA

POLA DASAR PEMBENAHAN POLRI
SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN KAPOLRI
JENDERAL POL PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia.
Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Salah satu bagian dari perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, yang disertai dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh para pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.
Jenderal Polisi Prof Dr. Awaloedin Djamin, MPA, menjabat sebagai Kapolri pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1982, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke 8 (delapan). Dalam masa kepemimpinannya, Jenderal Polisi Prof Dr Awaloedin Djamin MPA telah mengemukakan berbagai kebijakan, diantaranya kebijakan mengenai Pola Dasar Pembenahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kebijakan mengenai Pola Dasar Pembenahan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut lahir sebagai wujud atas hikmah disadari dan diakui adanya kekurangan dan kelemahan dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dirasakan perlu adanya upaya perbaikan dan pembenahan. Upaya tersebut, oleh Jenderal Polisi Prof Dr Awaloedin Djamin MPA dikemukakan dalam kebijakan mengenai Pola Dasar Pembenahan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. Pol Skep/02/1/1980, tanggal 31 Januari 1980.
Kekurangan dan kelemahan tersebut menjadi titik awal dalam menentukan langkah-langkah pembenahan, yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam mewariskan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih baik kepada generasi selanjutnya.

2.Maksud dan Tujuan
Makalah ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai salah satu kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam masa jabatan Jenderal Polisi Prof Dr Awaloedin Djamin, yakni mengenai Pola Dasar Pembenahan Polri, sebagai bagian dari perjalanan sejarah organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sedangkan tujuan penyusunan makalah ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan tugas mata kuliah Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

II. PEMBAHASAN

Pola Dasar Pembenahan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. Pol Skep/02/1/1980, tanggal 31 Januari 1980.

Hal-hal yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan mengenai Pola Dasar Pembenahan Polri tersebut adalah sebagai berikut :
1.Latar belakang, Maksud dan Tujuan serta Ruang Lingkup Pola Dasar Pembenahan Polri.
Latar belakang dikeluarkannya Pola Dasar Pembenahan Polri adalah, bahwa citra dan wibawa Polri dirasakan menurun, sehingga kurang dirasakan peranan Polri sebagai pengabdi dan pengayom masyarakat, yangdisebabkan karena menurunnya kemampuan teknis operasional khas kepolisian dan menurunnya pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Maksud dilkeluarkannya Pola Dasar Pembenahan Polri adalah untuk mengadakan pembenahan Polri secara menyeluruh (overall reform). Sedangkan tujuannya adalah :
a.Untuk menjadi dasar dan kebijaksanaan serta pedoman pokok dalam seluruh usaha penyempurnaan Polri yang diperlukan secara bertahap dan berkesinambungan.
b.Sebagai dasar pokok kesatuan bahasa dalam rangka kelanjutan penyempurnaan yang lebih terperinci baik yang menyangkut bidang operasional maupun pembinaan.
c.Menjadi warisan bagi generasi Polri selanjutnya.
Ruang Lingkup Pola Dasar Pembenahan Polri, antara lain meliputi :
a.Menyangkut pengarahan dan pembenahan seluruh tugas pokok, fungsi dan peranan Polri, organisasi Polri, Personil Polri, terutama dibidang diklat, hubungan dan tata cara kerja, bidang materil/logistik, bidang keuangan, pengawasan, administrasi umum, dan lain sebagainya.
b.Tugas Pokok Polri yang pada pokoknya ditetakan dengan berbagai Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya mencakup bidang Represif, Preventif, Binmas, dan sebagai salah satu unsur ABRI, juga dibidang pertahanan serta sebagai kekuatan sosial.

2.Landasan pembenahan Polri
a.Landasan Idiil : Pancasila
b.Landasan Spirituil : Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Tribrata, Catur Prasetya, dan Catur Dharma Eka Karma.
c.Landasan Konstitusionil :
1). UUD 1945
2). Tap MPRS RI No XX/MPRS/66, tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum RI dan Tata urutan peraturan perundangan RI.
3). TAP MPRI RI No. II/MPR/1978 tentang P4 (Eka Prasetya Panca Karsa)
4). TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN
5). TAP MPR RI No. VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka pensuksesan dan pengamanan Pembangunan Nasional.
d.Landasan Opresaional :
1). UU No. 13/1961 tentang ketentuan pokok Polri.
2). UU No. 3/PNPS/1965 tentang memperlakukan hukum pidana tentara, hukum acara pidana tentara, dan hukum disiplin bagi anggota Angkatan Kepolisian RI, dengan dirubah dan ditambah dengan UU No. 23/PNPS/1965.s/1965.
3). UU No. 9 /1978 tentang Narkotika
4). Reglement Indonesia yang diperbaharui
5). Keputusan Perdana Menteri RI No. 245/PM/1945 tentang Penunjukan Polri sebagai National Central Bureau untuk mewakili pemerintah RI dalam hubungan dengan International Police Comission.
6). Keppres RI No. 372/1962 tentang Koordinasi Kepolisian Khusus
7). Keppres RI No. 52/1969 tentang kedudukan organik dan tanggung jawab Kepolisian Negara sebagi unsur ABRI dalam Dephankam.
8). Keppres RI No. 80/1969 tentang ABRI sebagai bagian organik Dephankam beserta tugas dan tanggung jawabnya.
9). Keppres RI No. 7/1974 tentang penyempurnaan Keppres RINo. 79/1969.
10) Skep Mnhankam/Pangab No. Kep/B/17/VI/1974 tentang penyidik dn pembantu penyidik.
11) Peraturan perundangan lain sepanjang menyangkut Polri.

3.Permasalahan yang dihadapi Polri
Permasalahan yang sangat mendasar yang dihadapi Polri sehingga mendorong dikeluarkannya kebijaksanaan Pola Dasar Pembenahan Polri adalah :
a.Bahwa kemampuan teknis profesional Polri yang bersifat khas kepolisian nampak menurun, oleh karena itu maka pelaksanaan tugas pokok juga terasa menurun.
b.Sikap kurang peka dan tanggap atau responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itulah sebenarnya letak kelemahan Polri yang paling mendasar.
c.Keadaan personil (terutama pendidikan dan latihan), hubungan dan tata cara kerja, keadaan materiil/logistik, dan sarana-sarana pendukung lainnya yang harus ditelitidan disempurnakan agar peningkatannya dapat dilakukan dengan lebih mantap (secara serasi dan tepat).

Kebijaksanaan mengenai Pola Dasar Pembenahan Polri diperinci sesuai dengan lingkup sasaran pembenahan dalam bidang bidang :

1. Tugas Pokok, Fungsi dan peranan Polri
Rumusan Tugas Pokok, fungsi dan peranan Polri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tercantum dalam :
a. UU No. 13/1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian. (Pasal 1, 2, 3, 8, 11, dan pasal 13)
b. Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/A/385/VIII/1970 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia. (pasal 3)
c. Keppres No. 372/1962, tentang Koordinasi Kepolisian Khusus (Pasal 1,2,3, 4).
d. Keputusan Perdana Menteri RI No. 245/PM/1945 tentang Penunjukan Polri sebagai National Central Bureau untuk mewakili pemerintah RI dalam hubungan dengan International Police Comission.
Sesuai dengan rumusan Tugas Pokok dan wewenang Polri sebagaimana diaur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan tersebut, maka terlihatlah bahwa :
a.Ruang Lingkup Tugas Pokok Polri meliputi tugas-tugas di bidang :
1). Tugas Pembinaan Masyarakat
Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
2). Tugas Kepolisian Preventif
Segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
3). Tugas Kepolisian Represif
a). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikanmenurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang.
b). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lain yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4). Tugas Bantuan Pertahanan
Segala usaha dan kegiatan di bidang bantuan pertahanan dalam rangka upaya penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan azas Hankamrata.
5). Tugas Kekaryaan dan Bhakti ABRI
Semua kegiatan ABRI sebagai kekuatan sosial diluar bidang Hankam, dalam rangka ikut serta aktif dalam perjuangan nasional guna mencapai tujuan nasional.
Tugas pokok dalam butir 1) s/d 3), merupakan tugas pokok yang bersifat khas kepolisian, yang dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan preventif daripada represif.
b.Dari rumusan tugas pokok Polri yang khas kepolisian tersebut, maka fungsi-fungsi kepolisian tercermin dalam kemampuan teknis kepolisian dan kemampuan pembinaan yang mendukungnya.
Penjabaran dari kemampuan teknis profesional yang khas kepolisian meliputi fungsi-fungsi antara lain, Intelpol dan Pam, Reserse, Sabhara, Lalu Lintas, Perairan dan Udara, Binmas, Brimob, Binpolsus, Binkamra, Satwa, dan lain-lain.
Sedangkan penjabaran dari kemampuan teknis pembinaan antara lain meliputi bidang personil termasuk diklat, logistik, keuangan, pengawasan, hubungan dan tata cara kerja, administrasi umum, dan lain-lain.
c.Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Polri berperan sebagai :
1). Aparatur Penyidik
2). Aparatur yang mempunyai wewenang kepolisian umum
3). Polsus di daerah dimana tidak terdapat Polsus
4). Pembina teknis Kepolisian Khusus
5). Inti Pembinaan Kamtibmas khususnya Satpam dan Kamra
6). NCB Interpol Indonesia
7). Pusat Informasi Kriminal Nasional
8). Kekuatan Bantuan Keamanan
9). Alat kekuatan Sosial
10)Dan lain-lain
d.Dalam pelaksanaan tugas pokoknya di bidang represif, preventif danBinmas, Polri dalam peraturan perundangandiberikan kewenangan mengeluarkan perijinan dan surat-surat keterangan, antara lain :
1). Izin pemasukan, pengeluaran, penguasaan dan penggunaan senjata api dan amunisi, perusakan senjata api dan amunisi serta perusakan senapan angin.
2). Ijin pemasukan, pembelian, pemilikan, penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pemusnahan bahan peledak.
3). Surat ijin pesta, keramaian, pertemuan, rapat, pawai dan rapat politik.
4). Surat-surat keterangan yang mengenai orang asing meliputi Surat Tanda Melaporkan Diri, Surat Keterangan Pindah, Surat Tanda Melapor bagi setiap orang yang ketempatan orang asing, Surat Keterangan Berpergian/Surat Keterangan Jalan.
5). Surat Keterangan mengenai orang asing sehubungan dengan permohonan kewarganegaraan RI.

2. Organisasi
a. Prinsip-prinsip dasar organisasi
1). Prinsip pembagian tugas dibagi habis
Tugas pokok dan fungsi serta peranan Polri terbagi habis dalam komando dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah.
2). Prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi serta peranan yang jelas.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peranan Polri terjamin secra jelas, sehingga tidak terjadi duplikasi dan overlapping.
3). Prinsip fungsionalisasi.
Ada unit yang secara fungsional bertanggung jawab atas suatu vidang substansif kepolisian.

4). Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
Tiap unsur organisasi Polri baik secara vertikal maupun horisontal merupakan suatu keseluruhan.
5). Prinsip kontinuitas dan konsistensi.
Terdapat kontinuitas dan konsistensi dalam perumusan kebijaksanaan, perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional.
6). Prinsip staf umum dan prinsip jalur dan staf (directory type)
Terdapat deliniasi tugas dan fungsi antara unit-unit organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok organisasi.
7). Prinsip kesederhanaan.
a). Bentuknya sederhana, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta peranan yang menimbulkan beban kerja yang berlanjut.
b). Beban kerja yang berlanjut menjadi ukuran utama menentukan struktur organisasi.
c). Sedapat mungkin dicegah timblnya unit organisasi yang bersifat ekstra strukturil.
8). Prinsip Fleksibilitas.
Mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.
9). Prinsip Pendelegasian wewenang yang jelas.
Mengingat luas wilayah dan sifat georafis Indonesia, perlu adanya pendelegasian wewenang kepada pejabat tingkat bawah secara efektif, kecualli terhadap hal yang pinsip.
10) Prinsip pengelompokkan tugas yang homogen.
Pengelompokkan tugas pokok Polri yang sangat luas lingkupnya, agar lebih mudah dilaksanakan dan di manage.

b. Pola Dasar dan susunan organisasi Polri :
1). Titik berat pengorganisasian secara kewilayahan.
Wilayah Republik Indonesia dibagi habis dalam kewilayahan kepolisian, tidak perlu sama dengan wilayah administrasi pemerintahan.
2). Organisasi Vertikal.
Polri diorganisasikan secara vertikal, utuh dan terintegrasi dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah.
3). Pengorganisasian fungsi-fungsi teknis.
a). Jalur pembinaan fungsi teknis disusun secara jelas.
b). Organ-organ pengemban fungsi teknis secara berjenjang memiliki kualifikasi yang berbeda.
c). Eselon tingkat atas wajib memberikan Back-up operation terhadap jajaran dibawahnya.
4). Struktur organisasi Polri
a). Secara horisontal, diusahakan pengelompokkan fungsi yang sehomogen mungkin agar prinsip-prnsip fungsionalisasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dapat berjalan baik.
b). Secara vertikal, secara utuh dan terintegrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah, yaitu : Mabes Polri, Kodak-Kodak, Kowil-Kowil, Kores-Kores, Sektor-Sektor, Pos-Pos Polisi terdepan.
5). Bentuk organisasi Polri.
Polri merupakan suatu kesatuan yang utuh vertikal dan nasional, yang diorganisasikan dalam type staf direktur, yang tercermin dalam garis komando yang jelas.

3. Personil
a. Pokok-pokok pembinaan personil diarahkan kepada tercapainya kuantitas dan kualitas yang tepat, yang sangat erat hubungannya dengan sistem pendidikan dan latihan. Dalam Renstra II diharapkan menjadi 142.000 orang.
b. Pokok-pokok pembinaan personil Polri :
1). Ciri-ciri pembinaan personil yang khas kepolisian ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :
a). Sistem pengangkatan/pemasukan anggota Polri pada dasarnya berlaku prinsip kompetitif dengan tujuan untuk mendapatkan calon terbaik sesuai persyaratan jabatan atau kepangkatan yang dibutuhkan.
b). Sistem pendidikan profesional kepolisian dengan prinsip siap pakai (ready for use), dengan jangka waktu pendidikan yang disesuaikan, agar setelah keluar dari penidikan sudah harus dapat terjun langsung melaksanakan tugas.
c). Sistem penugasan, penempatan atau mutasi dilakukan dengan prinsip Carrier Service with Merit System dan kebijaksanaan dalam penyesuaian Rang Promotie dan Fungsionale Promotie, sehingga dituntut adanya penugasan yang berdasarkan The rightman of the right place at the right time.
2). Hal-hal prinsip yang menyangkut hasil akhir (out put) dari pada pembinaan personil, khususnya pendidikan:
a). Personil dengan kemampuan teknis profeional kepolisian. (Sabhara, Lalu Lintas, Perairan, Udara, Brigade Mobil, Reserse kriminil/ekonomi/narkotik).

b). Personil dengan kemampuan teknis pembinaan.
(Teknik pembinaan personil dan tenaga manusia, Teknik pembinaan materil/logistik, Teknik pembinaan keuangan, dsb).

4. Hubungan dan Tata Cara Kerja
a. Tata Cara Kerja (Intern)
Keseluruhan organisasi Polri dari tingkat Mabes sampai tingkat terendah, berlaku garis-garis hubungan dan tata cara kerja secara horisontal, vertikal, dan diagonal baik di bidang operasional maupun pembinaan yang bersifat teknis fungsional sebagai berikut :
1). Antar organ yang setingkat dan sejajar, berlaku garis hubungan koordinasi dan fungsional horisontal.
2). Antara organ tingkat pusat sampai tingkat terendah secra vertikal, berlaku garis-garis sebagai berikut:
a). Garis hubungan vertikal dalam bentuk garis komando dari Mabes Polri sampai ke tingkat terendah.
b). Garis hubungan vertikal dalam bentuk pembinaanteknis fungsional.
c). Garis hubungan vertikal dari yang terbawah sapai tingkat pusat, berlaku garis pelaporan dalam rangka sistem pelaporan.
b. Hubungan Kerja (Ekstern)
Sesuai dengan UU No. 13/1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara.
1). Hubungan kerjasama fungsional horisontal terutama dalam penegakkan hukum, untuk mewujudkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan dengan instansi pemerintah lainnya, baik dalam fungsi represif, preventif, dan binmas.
2). Instansi atau Lembaga yang terlibat dalam kerjasamafungsional hoisontal dalam penegakkan hukum antara lain :
a). Dalam proses penyidikan, sebagai bagian dari keseluruhan fungsi represif, perlu ditingkatkan pengawasan dan koordinasi dengan Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Polisi Kehutanan, dsb.
b). Pejabat atau petugas tertentu yang dibei wewenang penyidik dan pembantu penyidik dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
c). Dalam Proses acara pidana, peningktan hubungan kerja dengan Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan organisasi penasehat hukum.
3). Hubungan kerjasama kepolisian antar negara baik dalam wadah ICPO, Interpol, maupun kerjasama internasional kepolisian lainnya dalam bentuk kerjasama teknis kepolisian berupa Trainning, Expert, Equipment.
4). Integrasi Kamtibmas dalam Hankamnas.
a). Keseluruhan usaha dan kegiatan kamtibmas merupakan bagian integra dari usaha Hankamnas.
b). Polri sebagai bagian integral dari Hankamnas merupakan inti dari keseluruhan kekeuatan Hankamnas, yang ikut berpartisipasi aktif dibidang usaha pertahanan nasional melalui fungsi bantun pertahanan (Banhan), dan fungsi kekuatan sospol ABRI.
5). Hubungan fungsional antara Polri dengan ABRI dalam rangka pembinaan Kamtibmas.

5. Logistik
a. Pembinaan logistik dilandasi azas-azas pembinaan logistik yang berlaku universal, menyangkut materil, peralatan, fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan melalui siklus pembinaan logistik, melalui kegiata-kegiatan :
1). Penentuan Kebutuhan, identifikasi kebutuhan yang diperlukan guna pelaksanaan dukungan logistik dalam pelaksanaan tugas.
2). Pengadaan, dimulai dari tiadanya materiiil sampai kepada adanya materiil berbentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3). Penyimpanan, kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pemeliharaan materiil dengan memperhatikan sifatnya.
4). Penyaluran, kegiatan pengeluaran materiil dari titik penyimpanan ke titik pemakai guna pemebuhan kebutuhan.
5). Pemakaian, kegiatan pemanfaatan materiil baik oleh personil secara perorangan maupun kesatuan.
6). Pemeliharaan, kegiatan mempertahankan materiil dalam suatu kondisi siap pakai.
7). Penghapusan, kegiatan pengeluaran dari daftar inventaris terhadap materiil yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.
b. Obyek pembinaan logistik akan berupa materiil dan peralatan yang bersifat khas kepolisian, disamping obyek-obyek lain yang bersifat umum dalam bentuk fasilitas maupun pelayanan.
c. Dalam pembinaan logistik Polri perlu dipegang prinsip :
1). Ketepatan jenis, untuk menghindari materiil yang tidak sesuai dengan tugas yang dibebankan.
2). Ketepatan kualitas, untuk menghasilkan usia guna materiil yang semaksimal mungkin.
3). Ketepatan waktu, untuk menjamin terlaksananya tugas dengan baik.
4). Ketepatan tempat, untuk menjamin agar materiil dapat berfungsi sebgaimana mestinya.
5). Ketepatan jumlah, untuk menghindari pemborosan.
6). Ketepatan harga, untuk menghindari penyimpangan.
7). Ketepatan pemakaian, untuk mendapatkan manfaat materiil secara semaksimal mungkin.

6. Keuangan
a. Pembinaan keuangan Polri didasarkan kepada Jukbinku Hankam, sesuai Skep Menhankam/Pangab No. Skep/B/782/X/1971.
b. Pembinaan keuangan Polri berpedoman pada azas-azas, landasn, dan sistem yang berlaku di lingkungan Dephankam.
c. Siklus pembinaan keuangan Polri dilaksanakan melalui mekanisme kegiatan yang mempunyai keterkaitan dan ketergantungan satu dengan lainnya secara menyeluruh.
d. Mekanisme kegiatan tersebut terdiri dari Perencanaan anggaran, Penetapan anggaran, Pembiayaan, Pengendalian/Pengawasan, dan Evaluasi.
e. Mekanisme tersebut meliputi pokok-pokok kegiatan :
1). Kegiatan perencanan meliputi : Perencanaan strategis, Penyususnan program/proyek, Penyusunan usulan kegiatan/proyek.
2). Kegiatan penetapan anggaran meliputi : Penyesuaian usulan kegiatan dengan jumlah anggaran yang tersedia, menetapkan isian kegiatan/proyek, Petunjuk pelaksanaan program dan anggaran.
3). Kegiatan pelaksanaan meliputi : Otorisasi, Perintah pelaksanaan, Pembiayaan/transfer.
4). Kegiatan pengendalian meliputi : Penilaian dari segi Rechmatig, Wetmatig, dan Doelmatig. Pertanggungan jawab keuanagn dan laporan keuangan didasarkan pada pencapaian sasaran. Tinglat pencapaian sasaran pada setiap tahap waktu didasarkan pada biaya yang tersedia.
5). Kegiatan evaluasi meliputi : Analisa laporan kemajuan kegiatan/proyek, Sumbangan perhitungan anggaran Polri pada Dephankam pada setiap akhir tahun anggaran, Evaluasi hasil-hasil secara menyeluruh.

7. Pengawasan
a. Fungsi kontrol merupakan bagian integral dari keseluruhan fungsi dalam proses manajemen.
b. Fungsi kontrol membantu untuk mengetahui dengan pasti bagaimana pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peranan Polri.
c. Pengawasan dapat diwujudkan dalam berbagai penampilan, antara lain :
1). Pengawasan intern, oleh komandan/pimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen terhadap bawahannya, oleh aparatur pengawasan yakni Irjen Hankam, Irjen Polri dan Inspektur Daerah Kepolisian.
2). Pengawasan ekstern, secara horisontal dan diagonal, misalnya dalam penyelenggaraan fungsi yang dilakukan oleh aparatur kamtibmas sesuai peraturan yang berlaku, seperti wewenang perpanjangan penahanan oleh kejaksaan, di bidang keuangan pengawasan olehBPK.
3). Secara sosial (Social Control) dalam wujud berbagai penampilan seperti Kontrol sosial oleh masyarakat secara langsung, Kontrol sosial lewat surat kabar dan mass media, Kontrol lewat lembaga Legislatif (DPR), Kontrol sosial oleh lembaga bantuan hukum, dan lain-lain.

III. PENUTUP

Pola Pembenahan Polri merupakan dasar kebijaksanaan bagi Polri di segala bidang baik bidang operasional maupun pembinaan, dan juga bidang strategi dan implementasi yang semuanyanya diarahkan kepada sasaran pembenahan, dalam masa kepemimpinan Jenderal Polisi Prof. Dr Awaloedin Djamin, MPA.
Dari pola dasar pembenahan ini diadakan penjabaran dalam bentuk produk-produk yang bersifat implementatif, baik di bidang operasional yang memerlukan kemampuan teknis profesional khas Kepolisian maupun di bidang kemampuan teknis pembinaan, yang harus diwujudkan dalam bentuk buku etunjuk pelaksanaan dan buku petunjuk teknis yang berlaku bagi seluruh anggota Polri.
Penjabaran kebijaksanaan Pola Dasar Pembenahan Polri telah menjadi bagian sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara bertahap membangun pola pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai saat ini.
Dengan dasar pemikiran bahwa perbaikan atau pembenahan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut tidak akan pernah berhenti, akan secara terus menerus dilakukan upaya pembenahan sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan organisasi, maka kebijaksanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari upaya tersebut, dan menjadi bagian yang mewarnai sejarah perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
No. Pol : Skep/02/1/1980 tanggal 31 Januari 1980
Tentang Pola Dasar Pembenahan Polri.

2. Bunga Rampai Polri Mandiri Menengok Ke Belakang Menatap Masa Depan,
Editor J.Kristiadi, Panitia Workshop Wartawan Polri, 2001

3. Majalah Jagra Tara, Edisi Khusus 1 Juli 2005

4. Menuju Polisi Masa Depan, Mitra Bintibmas, 2002.

MANAJEMEN SEKURITI (PAM SWAKARSA) DALAM UU NO 2 TAHUN 2002

MANAJEMEN SEKURITI (PAM SWAKARSA)
DALAM UU NO 2 TAHUN 2002

I.PENDAHULUAN

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut diperlukan berbagai upaya tidak terbatas pada Polisi saja, tetapi juga harus didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Karena disadari benar dengan segala keterbatasan Polisi, tanpa peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi, akan sangat sulit Polisi mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Gohlstein (1977) mengemukakan “ Apapun yang Polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat tergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat. Kenyataan menunjukkan, bahwa Polisi tidak akan mungkin membuahkan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeraan kejahatan, dalam melaporkan adanya pelanggaran, dalam mengidentifikasi pelaku, dan dalam membantu proses penuntutan.” Mengenai hal ini Awaloedin Djamin sewaktu menjabat Kapolri pada akhir tahun 70-an menyatakan bahwa Polri tidak mungkin memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sendiri tanpa partisipasi masyarakat dalam bentuk pengamanan swakarsa, swadaya dan swadana.
Konsep peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan bukanlah konsep baru. Sebelum didirikannya organisasi polisi, tugas-tugas pembinaan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab masyarakat sendiri. Dapat dicontohkan bahwa pada awal abad sebelas di Inggris telah terbentuk Kepolisian yang dibawa oleh suku Saxon, di mana kewajiban untuk memelihara keamanan didasarkan pada kelompok keluarga yang dinamakan “Kin Police.”
Efektifitas pencegahan kejahatan hanya mungkin dapat dicapai hanya melalui keikutsertaan masyarakat secara luas yang meliputi kesadaran dan ketertiban nyata (Perry, 1984). Di sini dituntut peran besar Polisi dalam menimbulkan kesadaran dalam diri masyarakat sehingga timbul pemikiran bahwa penanggulangan kejahatan merupakan kepentingan bersama. Polisi harus mempunyai kemampuan dalam mengorganisasikan masyarakat dan merubah persepsi masyarakat dari sikap acuh tak acuh menjadi siap ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat modern dewasa ini Polisi tidak akan dapat menanggulangi kejahatan sendirian secara efektif. Kerja sama dan peran serta masyarakat nampaknya sangat berarti bagi penanggulangan kejahatan di berbagai lingkungan masyarakat. Di Indonesia, penerapan konsep pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada keterlibatan dan peran serta masyarakat telah dituangkan dalam konsep keamanan swakarsa. Secara formal istilah keamanan swakarsa mulai dikenal pada tahun 1981, melalui surat keputusan Menhankam/ Pangab, Nomor : Skep/618/V/1981 tanggal 25 Mei 1981 tentang Pedoman Pembinaan Sistem Keamanan Swakarsa. Disebutkan bahwa sistem keamanan swakarsa adalah suatu sistem keamanan yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan keamanan, menyeimbangkan dan menyesuaikan hubungan satu sama lain, yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap setiap kemungkinan gangguan keamanan serta daya tanggap dan penyesuaian masyarakat terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial yang membudaya dalam bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku masyarakat, sehingga gangguan keamanan dapat dicegah sedini mungkin sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparatur keamanan digunakan seminimal mungkin dan secara selektif.
Fungsi utama kepolisian secara universal adalah “represif” dan “preventif.” Represif, yaitu bila kejahatan telah terjadi, maka penyidik mencari bukti dan pelakunya agar dapat diajukan ke penuntutan dan peradilan, sehingga si pelaku divonis dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Dalam rangka melaksanakan fungsi represif ini kepolisian diberi wewenang penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan sebagainya yang diatur dengan undang-undang. Semua kepolisian juga menyadari, bahwa fungsi pencegahan atau preventif lebih penting dari represif (prevent is better than cure). Fungsi preventif ini terdiri dari preventif langsung dan preventif tidak langsung. Pada zaman Kapolri R.S.Soekanto dikenal istilah pembinaan masyarakat, yaitu menggugah partisipasi masyarakat agar anggota masyarakat patuh dan taat hukum.
Awaloedin Djamin mengatakan bahwa, di bidang preventif ini Polisi menyelenggarakan kerjasama dengan masyarakat yang dikenal sebagai pengamanan swakarsa, yang bertugas dalam lingkungan kerja atau pemukiman tertentu. Di sektor tradisional, sejak dulu dikenal adanya ronda kampung, yang kemudian disempurnakan dengan istilah sistem pengamanan/keamanan lingkungan (Siskamling). Di sektor modern, perusahaan dalam segala bentuk dan kegiatannya seperti pabrik, hotel, perbankan, mall, perkebunan, pertambangan, instalasi penting, instansi pemerintah, kedutaan besar asing, dan lain-lain, dikenal dengan sebutan “industrial security”, yang dipertanggung jawabkan kepada pimpinan dari perusahaan dan instansi yang bersangkutan.
Teknologi industrial security dan manajemen security telah berkembang pesat sekali di negara-negara maju. Mulanya industrial security hanya terbatas pada usaha pengamanan langsung, tetapi kemudian berkembang dengan hubungan industrial, community development dan coorporate social responsibility.
Untuk mengikuti perkembangan industrial security yang begitu pesat ini dibutuhkan peran serta aktif Polisi dalam rangka memanage industri-industri pengamanan swakarsa sehingga dapat tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam rangka pembinaan pengamanan swakarsa ini tentunya Polri bertindak berdasarkan peraturan perundang –undangan yang menjadi dasar hukumnya. Di Indonesia sejak zaman kemerdekaan telah diadakan tiga kali perubahan undang-undang kepolisian mulai Undang-Undang No 13 Tahun 1961, Undang-Undang No 28 Tahun 1997 dan terakhir sekarang Undang-Undang No 2 Tahun 2002. Penulis mencoba membahas sistem manajemen pengamanan swakarsa (management security) yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 sebagai landasan pelaksanaan tugas Polri saat ini.

II.PENGAMANAN SWAKARSA DALAM UU NO 2 TAHUN 2002
Dalam UU No 2 tahun 2002 disebutkan pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu, suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukumdan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Dalam pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa “pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dibantu oleh : Kepolisian Khusus; Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Mereka ini melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” dalam undang-undang ini adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ini memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan di lingkungan pemukiman/perumahan, satuan pengamanan di lingkungan perkantoran/instansi atau satuan pengamanan di lingkungan pertokoan, dan sebagainya.
Dengan demikian sudah jelas bahwa tugas pembinaan pengamanan swakarsa ini merupakan tanggung jawab Polri. Pelaksanaan tugas ini tentu tidak dapat dilakukan Polri dengan baik hanya dengan berlandaskan bunyi pasal dalam UU No 2 tahun 2002 yang relatif mengatur secara umum ini. Perlu kiranya dikeluarkan peraturan kepolisian sebagai penjabaran tugas tentang bagaimana bentuk dan cara Polri dalam melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan semacam SK Kapolri, karena dalam UU No 2 tahun 2002 pasal 15 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Polri memiliki wewenang mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administratif kepolisian.
Dalam rangka tugas koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis ini UU No 2 tahun 2002 menjelaskannya dalam pasal 15 ayat (2) huruf f di mana Polri berwenang dalam memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Pesatnya perkembangan usaha di bidang jasa pengamanan telah menimbulkan urgensi pengawasan oleh Polri. Berbagai perusahaan, badan usaha tidak saja menyediakan personel pengamanan terlatih untuk pengamanan berbagai kegiatan dan industri, tetapi juga menawarkan berbagai produk alat dan teknologi pengamanan sampai kepada senjata api untuk pengamanan pribadi. Operasional dari badan usaha tersebut memerlukan izin dari Polri dan selanjutnya dilakukan pengawasan agar tidak timbul ekses yang justru menimbulkan kerawanan keamanan. Hal ini mengandung arti bahwa Polri wajib merumuskan dan membuat peraturan tentang apa saja yang dimaksud badan usaha jasa pengamanan itu yang harus dirumuskan secara jelas.
Lebih lanjut dalam pasal 15 ayat (2) huruf g disebutkan bahwa Polri juga diberi kewenangan dalam hal memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Rumusan kewenangan ini memberikan penegasan kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No 372 tahun 1962 tentang koordinasi alat-alat kepolisian khusus yang membawa konsekuensi perlunya kewenangan pemberian petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Hal ini mengandung arti bahwa dalam hal pembinaan pengamanan swakarsa, Polri diharuskan serta diberikan kewenangan dalam membina industrial security yang ada. Industrial security yang merupakan salah satu usaha “crime prevention” dan “loss prevention” ini menurut Awaloedin Djamin mencakup: physical security; information security; dan personnel security ditambah industrial relations; community development;dan coorporate social responsibility. Polri bertanggung jawab dalam hal memberikan petunjuk perencanaan dan menentukan langkah-langkah pengamanan yang harus diambil oleh unsur-unsur pengamanan swakarsa yang ada seperti, memberikan pengetahuan dan kemamlpuan tentang risk analysis, security survey, security management, dan sebagainya yang berkaitan dengan pengamanan swakarsa. Polri seyogianya memberikan pembinaan teknis mengenai usaha pencegahan ancaman dari dalam dan dari luar terhadap perusahaan maupun instansi seperti pintu gerbang, pagar, tempat parkir, pengaturan penerangan, jendela, pintu, kunsi, alarm serta jumlah dan klasifikasi satuan pengamanan yang dibutuhkan. Bagaimana cara pencegahan kebakaran, penyelamatan, evakuasi personel (VIP) dan memberikan usul tentang peralatan-peralatan keamanan yang dibutuhkan suatu perusahaan/instansi.
Pasal 36 UU No 2 tahun 2002 menegaskan bahwa setiap pejabat Polri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya. Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal diatur dengan Keputusan Kapolri. Bunyi pasal ini menegaskan kewenangan Polri dalam memberikan pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis kepada bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Konsekuensinya adalah bahwa semua bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang ada di Indonesia harus menyesuaikan dan berdasar kepada Keputusan Kapolri yang mengatur mengenai atribut dan tanda pengenal pengamanan swakarsa. Kenyataan di lapangan banyak satuan pengamanan dari berbagai instansi/perusahaan yang menyalahi aturan yang dibuat Polri. Dan ironisnya Polri bersifat statis dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki atau mengoreksi keadaan yang terjadi. Seharusnya Polri tegas dalam menyikapi hal ini karena hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang yakni UU No 2 tahun 2002.
Berbicara mengenai tugas pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis Polri terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa tentunya juga menyangkut kemampuan Polri sendiri dalam melaksanakan tugas tersebut. Tugas ini menyangkut manajemen sekuriti. Tentunya Polri sebagai institusi yang ditunjuk melakukan pembinaan teknis juga harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang manajemen sekuriti sehingga pada gilirannya dapat memberikan pembinaan teknis terhadap pengamanan swakarsa yang ada. Pasal 32 UU No 2 tahun 2002 menyebutkan bahwa pembinaan kemampuan profesi pejabat Polri diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah apakah Polri sendiri sudah mampu memberikan pembinaan teknis kepada pengamanan swakarsa melalui pendidikan, pelatihan yang diberikan kepada personelnya? Sepengetahuan penulis pelajaran manajemen sekuriti hanya didapati pada S2 Kajian Ilmu Kepolisian. Pada tingkat pendidikan dasar maupun lanjutan Polri seperti SPN, Akpol, PTIK, Selapa pelajaran mengenai manajemen sekuriti ini tidak didapatkan. Hal ini tentu menjadi kendala khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis terhadap pengamanan swakarsa. Seyogianya seluruh personel kepolisian sudah harus paham betul mengenai manajemen sekuriti, sehingga pada gilirannya mampu dan cakap dalam memberikan pembinaan teknis kepada pengamanan swakarsa.
Hubungan dan kerjasama Polri dalam konteks pembinaan pengamanan swakarsa ini dilakukan dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Sifat ”dibantu” dalam lingkup fungsi kepolisian bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis. Dalam melakukan pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis pengamanan swakarsa ini dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional. Polri dapat memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada instansi terkait serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang ada.
Sebenarnya tentang pentingnya “pengamanan swakarsa” yang mencakup sektor tradisional dan sektor modern telah dicanangkan oleh Awaloedin Djamin pada saat beliau menjabat Kapolri dengan sebutan Pengamanan Swakarsa, Swadaya dan Swasana. Tanggal 30 Desember 1980 dengan SK Kapolri diatur mengenai Satuan Pengamanan (SATPAM). Pakaian, atribut serta syarat-syarat penerimaan dan pelatihan diatur dalam SK Kapolri tersebut. SK Kapolri ini sebenarnya berkaitan dengan penjabaran pasal 36 ayat (2) tentang pengaturan atribut dan tanda pengenal satuan pengamanan. Perkembangan terakhir keluar Peraturan Kapolri No 24 tahun 2008 tentang ”Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan/Instansi.” Namun Peraturan Kapolri ini mencampuradukkan pengaturan mengenai Satuan Pengamanan dengan manajer sekuriti. Belum secara jelas juga dikemukakan masalah pengawasan, pembinaan teknis terhadap badan usaha jasa pengamanan yang ada. Realitas yang ada menunjukkan bahwa sudah sedemikian pesatnya perkembangan badan usaha di bidang jasa pengamanan ini di Indonesia, tetapi pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Polri hampir dikatakan nihil. Polri berdasarkan kewenangan yang diberikan UU No 2 tahun 2002 seharusnya dapat menginventarisir dan mengevaluasi perusahaan-perusahaan jasa di bidang pengamanan, selanjutnya melakukan koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis sehingga perusahaan-perusahaan tersebut tidak lepas kendali.

III.PENUTUP
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa UU No 2 tahun 2002 telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab terhadap pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Tugas tersebut juga sudah dijabarkan melalui Peraturan Kapolri No 24 tahun 2008 tentang ”Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan/Instansi” dan dapat mempedomani SK Kapolri tanggal 30 Desember 1980 mengenai sebutan dan pakaian seragam Satuan Pengamanan. Namun realitas yang terjadi di lapangan pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ini belum dilakukan secara optimal oleh Polri.