its ROBO time

dalam film film animasi jaman  anak  anak dulu bahkan sampai jaman anak saya sekarang, namanya robot selalu identik dengan mesin pintar yang bisa berbuat sesuatu dengan tenaga super luar biasa.

teknologi robotic saat ini berkembang sedemikian pesat, ya robot diciptakan untk membantu meringankan beban pekerjaan umat manusia, mungkin tinggal selangkah lagi ketika robot mulai disematkan artificial Intelligence maka robot dimasa depan akan mampu menelaah sendiri input perintah yang diberikan sambil memberikan alternatif solusi-solusi terbaik bagi manusia, kata kuncinya bagi umat manusia.

ketika teror berdarah di kota Dallas Amerika terjadi, adalah bagaimana pihak kepolisian Kota Dallas harus menurunkan robot penjinak bom sebagai eksekutor terhadap pelaku penembakan yang menewaskan beberapa Polisi serta melukai lusinan orang lain.

Publik di Amerika bahkan dunia pun tercengang bagaimana bisa akhirnya robot penjinak bom digunakan secara efektif menjadi eksekutor penindakan keras terhadap pelaku kriminal bersenjata yang memiliki keahlian bertempur sekaligus mencabut nyawa, menurut kabar di bebrapa media pelaku adalah veteran militer yang memiliki pengalaman bertempur di wilayah konflik.

berangkat dari adanya rasa penasaran pada akhirnya saya mencoba mebuka beberap file video yang ada di youtube, memang terlihat pernyataan dari kepala kepolisian Dallas yang kebetulan berkulit hitam sama seperti pelaku penembakan , bahwa saat itu Polisi Dallas telah kehabisan langkah melawan kebutralan penembakan yang dilakukan oleh pelaku, disebutka saat itu tidak ada opsi lain yang paling memungkinkan ( tidak menggunakan robot )  untuk diambil , hasilnya robot penjinak bom diitugaskan untuk memburu pelaku yang sedang bersembunyi disudut bangunan dengan melemparkan sejumlah peledak ke dekat pelaku , tuntas pelaku pun tewas di tempat.

Melihat ( memahami ) hutan tentutalah tidak dapat dilakukan dengan mengamati pohon dari dalam hutan, bisa jadi harus dengan sudut pandang helicopter ( dari ketinggian ) untuk dapat melihat seberapa lebat hutan yang dimaksud sekaligus mengukur tepian hutan yang bisa jadi tak terkira luasnya dibandingankan berada ditengah hutan diantara pepohonan.

perumpaan diatas bukalah untuk mengamini tindakan out of box Polisi Dallas ketika memutuskan menurunkan robot dilengkapi peledak untuk menetralisir serangan ( pelaku) penembakan dalam insiden tadi, namun berusaha untuk mencari hikmah atas berbagai kelebatan dan luasnya hutan ( kondisi chaos) di Dallas saat ini.

beberapa infomasi terkait mengkritisi penggunaan robot diluar pakem kepolisian khususnya dinegara seperti amerika adalah berkisar antara pertimbangan antara tinjauan etika , pertimabangan  taktis dan sensitivitas isu warna kulit atau ras dinegara adidaya seperti Amerika tadi.

423423252

Menelaah apakah penggunaan robot kepolisian di Dallas sudah tepat atau belum dapat dilihat dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain :

Pendekatan etika Kepolisian :

Polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasionalkan  secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu Etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi , semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat sectarian lainya.

Dalam konteks masyarakat demokrasi, penegakan hukum hendaknya dipandang sebagai perlindungan atau pemulihan hak warga yang terlanggar karena fungsi hukum pada hakekatnya adalah melindungi hak. Penegakan hukum bukan sekedar drama kekerasan lawan kekerasan atau pembalasan dendam namum lebih merupakan sarana pemulihan keseimbangan  yang terganggu.

Kepolisian mengemban 2 sosok yang berbeda bahkan sering bertolak belakang yakni sosok keras (stronghand of law and society) dan sosok lembut (soft hand of law and society). Sosok ini harus ditampilkan dalam suatu ritme sesuai kondisi persoalan yang dihadapi, ketika menghadapi warga yang sabar, patuh dan bisa diajak komunikasi maka sosok lembut yang ditampilkan. Namun ketika berhadapan dengan warga yang membangkang, bersikap bermusuhan bahkan menyerang maka sosok keras terpaksa ditampilkan.

Dalam menghadapi pembangkangan/serangan polisi diberi dispensasi tentang penggunaan cara paksaan, kekerasan dan bahkan penggunaan senjata api tetapi dalam batas batas yang diperbolehkan hukum. Dengan paradigma penegakan hukum yang lebih responsive-persuasif maka kekuatan fisik yang digunakan harus terukur dan seimbang dengan perlawanan.

As police departments acquire more robots that were once seen only in war zones, civilian law enforcement officers are pushing into territory forged by the CIA and the U.S. Air Force to kill terrorists, said Ryan Calo, an assistant law professor at the University of Washington in Seattle and an expert on robotics and the law.

“This is not the beginning of killer robotics, domestically, but it is hard to distinguish this and a drone strike,” Calo said. “The police had exhausted their other options, they thought.”

Like in the military’s lethal drone program, “they are also trying to minimize collateral damage here. They don’t want to risk officers’ safety,” he said.

http://www.latimes.com/nation/la-na-dallas-robot-20160708-snap-story.html

 

Etika kepolisian adalah etika khusus yang berlaku dikalangan kepolisian, baik dalam rangka interaksi intern dalam lingkungan kesatuannya dan interaksi dengan masyarakat khususnya dengan mereka yang menjadi pelanggar-pelanggar peraturan ditempatnya bertugas, bahkan mereka juga sekaligus sebagai bagian dari masyarakat itu, dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban termasuk penegakan hukum, baik dalam hubungan etika khusus profesi maupun etika khusus lingkungan  komunitasnya.

Dalam kaitan ini, etika sebagai etika terapan, etika yang berlaku positif atau efektif atau etika yang empiris.

terdapat beberapa kata kunci yang bisa diambil dari pendapat diatas yakni :

  1. Etika Kepolisian merupakan kisi-kisi yang mencegah polisi bertidak berlebihan;
  2. Kekerasan  legal digunakan untuk memulihkan keamanan
  3. Kekerasan merupakan keterpaksaan ketika upaya lain tiada memungkinkan dilakukan.
  4. kekerasan haruslah terukur

Beberapa kata kunci diatas memberikan gambaran apakah ketika serangan berupa penembakan dilakukan oleh pelaku, pihak kepolisian Dallas telah berupaya semaksimal mungkin mengambil langkah yang lebih lunak ? dan apakah pilihan upaya tersebut tidak memiliki tendensius dendam, kemarahan apalagi sentimen ras.

Pers release yang diberikan oleh kepala Kepolisian Dallas ( kebetulan berkulit hitam )

124144

adalah pihak  DPD telah  berusaha melakukan tindakan yang lebih lunak namun kondisi dilapangan yang sangat tidak memungkinkan dan pernyataan yang diberikan pada akhirnya menggiring kepada kondisi yang hanya dapat dimengerti oleh mereka ( polisi , masyarakat dan juga pelaku ) yang berda ditengah-tengah kontak senjata, ibaratnya memahami  gambaran hutan adalah dengan melihat dari udara bukan dengan  hanya sekedar melihat dari pohon pohonya saja.

For what experts are calling the first time in history, US police have used a robot in a show of lethal force. Early Friday morning, Dallas police used a bomb-disposal robot with an explosive device on its manipulator arm to kill a suspect after five police officers were murdered and seven others wounded.

“We saw no other option but to use our bomb robot and place a device on its extension for it to detonate where the suspect was,” Dallas police chief David Brown told reporters.

https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/08/police-bomb-robot-explosive-killed-suspect-dallas

 

sebagai sebuah Profesi dengan ukuran  etikanya sendiri, Polisi sebagai profesi sejatinya  merefleksi pada  3 aspek penting, yaitu ;

  1. aspek sosial berkenaan dengan pelayanan, kebanggaan dan penghargaan,
  2. aspek teknik berkenaan dengan standar pelatihan, alat perlengkapan dan cara pelaksanaan,
  3. aspek kendali diri dan disiplin berkenaan dengan tanggung jawab, komitmen moral dan pengawasan pekerjaan.

Walaupun tidak selalu aspek teknis harus dikaitkan dengan tehnologi yang modern, namun untuk pelaksanaan pemolisian dimanapun haruslah memancarkan jiwa pelayanan yang bersifat melindungi, menertibkan dan mengamankan, sehingga keputusan menggunakan robot sebagai senjata untuk menundukkan pelaku secara garis besar haruslah dipertanyakan secara kritis mengingat pada prinsipnya penggunaan kekuatan haruslah bersifat limitatif dan terukur, artinya bila kelak dikemudian hari salah satu departemen Kepolisian menggunakan robot atau mungkin Drone adalah adanya suatu jaminan tidak akan ada korban lain sebagai collateral damage,ibaratnya kalau keputusan menggunakan Drone, Robot mungkin senjata kaliber besar sekalipun adalah keselamatan masyarakat umum haruslah nomor satu, itupun setelah pilihan-pilihan lain yang sifatnya lebih lunak tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Bukanya tidak setuju tetapi harus ekstra hati-hati.

 

LEGALITAS KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API DALAM SEBUAH DISKUSI DALAM PENYUSUNAN RUU KEPEMILIKAN SENJATA API

SENJATA API BAGI SEBAGIAN ORANG MENJAD SEBUAH  BENDA  YANG MEMILIKI MAKNA KEAHARUSAN, DENGAN LATAR BELAKANG KESELAMATAN DIRI PRIBADI MAUPUN KELUARGA DAN HARTA BENDA MAKA  MENJADI SAH UNTUK MEMILIKI DAN MENGGUNAKAN SENJATA API.

DALAM KONTEKS SENJATA API SEBAGAI ALAT BELADIRI , ADALAH SAMPAI SAAT INI REGULASI DAN OTORITAS YANG MENGATUR BOLEH ATAU IDAK SESEORANG MEMILIKI APALAGI MENGGUNAKAN ADALAH POLRI, DENGAN MELIHAT PERKEMBANGAN DI MASYARAKAT SAAT INI ADALAHKETIKA KEJAHATAN SEMAKIN GANAS LANTAS APAKAH KEMUDIAN SENJATA API HARUS MENJADI JAWABAN UNTUK EMNYELESAIKAN  KEJAHATAN YANG MENGGANANAS ATAUKAH NANTNYA TIDAK MALAH MENIMBULKAN ATAU SETIDAKNYA MEMINDAHKAN MASALAH MENJADI BANYAK PENYALAH GUNAAN SENJATA API.

BERIKUT INI ADALAH CATATAN YANG INGIN DIBAGIKAN DARI HASIL DISKUSI RUU KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI PERORANGAN

BAHAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN (ibu Riana)

Bahan Paparan Andi Widjajanto (FGD Senpi Handak)

Kebijakan dan Aktivasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bareskrim

PERAN PEM DLM MENATA SENDAK_2013 -intel

 

PERAN DAN HARAPAN IMPORTIR SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK DALAM MENDUKUNG PENATAAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK

Disajikan Oleh Palmer Situmorang, S.H., M.H.

Dalam
Focus Group Discussion Yang Diselenggarakan Oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar
Jakarta, 26 November 2013

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, demikian bunyi Pasal 28D dan 28F UUD dengan empat kali amandemen.

Berdasarkan UU Darurat No.12/1961 setiap orang tanpa ijin dilarang membawa senjata api ke dalam negeri (impor), menyimpan, menguasai dan mempergunakannya, karena larangan hukum tersebut maka kepemilikan dan penggunaan senjata api harus memiliki ijin. Kata pemilik dan pengguna resmi, didasarkan pada keabsahan dokumen, pembayaran pajak kepada pemerintah, ijin impor, ijin menggunakan dari Polri. Proses sejak pemesanan hingga serah terima barang kepada pemilik, baik legalitas dokumen maupun penguasaan fisik (uji balistik) berada dibawah pengawasan Polri.

Secara keseluruhan setiap usaha dan badan usaha yang bergerak dibidang pengadaan dan penggunaan senpi dan bahan peledak (“handak”) sarat dengan perijinan, yang berarti RUU harus lebih banyak memperhatikan aspek kepastian Hukum Administrasi Negara bagi pemberi ijin, importir maupun pemilik (end user).

Maraknya kejahatan menggunakan senjata api memunculkan tuntutan perlunya tindakan lebih selektif bagi mereka yang memiliki senjata api. Sorotan media akan selalu muncul dalam setiap munculnya kasus penyalahgunaan senjata api, yang tidak kalah penting dan terus mengancam adalah hilangnya komponen bahan peledak beberapa waktu lalu dalam pengangkutan. Pada prinsipnya setiap berita tentang senjata api selalu memunculkan hal-hal yang mengerikan dan tidak disukai oleh masyarakat awam.

Akhir-akhir ini Polri sedikit membuat perubahan paradigma dengan tidak lagi membuat pernyataan yang bernada menyalahkan peredaran senjata api resmi. Dalam berbagai pemberitaan media massa, Polri menyatakan ada lebih kurang 17.500 senjata api pribadi yang beredar dan sekitar 5.600 yang sudah digudangkan, namun disayangkan tidak ada kejelasan, apa alasan hukum penyitaaan dan tidak jelas bentuk larangannya, mengingat dalam permasalahan ijin tersebut Polri bertindak bukan dalam rangka tindakan polisionil. Tindakan polisionil dilakukan setelah ada perbuatan pidana, Polri dalam konteks pemberian dan pencabutan ijin bertindak dalam kerangka Hukum Administrasi Negara (HAN) sehingga dengan demikian Polri wajib tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”) dan UU tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, Polri dalam melayani perijinan senjata api bertindak selaku pejabat TUN, tindakannya demi hukum bisa diuji melalu Peradilan TUN sebagai judicial control.

Menyimak RUU Senpi dan Handak, dirasakan kurang memperlihatkan keseimbangan antara kewajiban warga negara untuk memenuhi semua perijinan yang diperlukan dengan kewajiban Pemerintah, dalam hal ini Polri selaku Pejabat TUN dalam menerbitkan ijin penggunaan senjata api.

Dalam ijin kepemilikan senjata api otomatis didalamnya melekat hak untuk menggunakan senjata api tersebut, demikian asas hukum kepemilikan benda bergerak yang diatur dalam KUHPerdata. Jika dalam kepemilikan melekat hak penggunaan yang tidak bisa dipisahkan, maka Polri mengatur perijinan penggunaannya.

Pemilikan senjata api kalau bukan untuk tujuan koleksi, tidak lain adalah untuk digunakan. Bagaimana menggunakan senjata api yang benar dan sah secara hukum dalam konteks bela diri harus diatur dalam RUU dengan memperhatikan elemen/unsur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi :
(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

RUU juga tidak menjelaskan apakah dalam setiap perpanjangan kepemilikan senjata api akan selalu dilakukan dengan pengecualian tertentu, tidak jelas batasan antara jangka waktu terbitnya perijinan sehingga tidak ada kepastian hukum dan tidak mendisiplinkan aparat penerbit ijin. RUU sarat dengan kekuasaan bertindak bagi Pejabat TUN, tetapi kering dengan tanggung-jawab dan kepastian hukum dari pemerintah bagi usaha pengadaan dan kepemilikan senpi/handak.

Secara filosofis, RUU tersebut tidak memaknai apapun dalam rangka mencari terobosan penertiban senpi dan handak, jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, padahal setiap UU diharapkan menjadi alat (tools engineering) yang menciptakan budaya baru yang bisa membawa masyarakat dan aparatur negara untuk lebih maju, responsif, akuntabel, dan transparan dalam menertibkan pemilikan dan penggunaan senjata api sebagai cermin civil society.

Rumusan perundang-undangan yang tidak jelas dan tuntas justru akan menyulitkan aparat pemberi ijin, yang pada akhirnya menciptakan kegamangan dalam bertindak. Kata pengadaan, pemilik dan pengguna resmi senpi, didasarkan pada keabsahan dokumen, pembayaran pajak kepada pemerintah, izin impor, izin menggunakan dari Polri. Proses sejak pemesanan hingga serah terima barang kepada pemilik, baik legalitas dokumen maupun penguasaan fisik (uji balistik) berada dibawah pengawasan Polri (Pasal 32 RUU).

Seluruh prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar asas-asas hukum dan sekaligus harus melindungi Polri menjalankan tugasnya secara lugas dan memiliki kepastian hukum serta ketertiban yang berkeadilan.

Pengadaan senpi dan handak masih sangat didominasi impor, yang berarti selain pengaturan demi tertib dalam negeri, juga tertib dimata para pemasok senpi dan handak yaitu kepastian hukum. Dalam konteks tatakelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, khusus pengadaan senpi yang penggunanya sangat banyak dan mencakup area yang luas yang sangat berpotensi mengganggu kamtibmas, sepatutnya demi terciptanya kontrol yang baik, dalam RUU perlu juga diatur kewajiban bagi setiap perusahaan yang melakukan impor senpi dan handak antara lain harus menjadi anggota dan mendapatkan rekomendasi dari organisasi importir dalam hal ini Ikatan Pengusaha Senjata Beladiri Indonesia (IPSINDO), dengan demikian selain adanya kontrol pemerintah sebagai pemberi ijin juga ada kontrol dari organisasi importir.

Persoalan yang paling mengganggu Importir dan perlu mendapat ketegasan dalam RUU adalah tiadanya kepastian hukum dalam setiap perubahan kebijakan, dan lebih parah lagi, kebijakan diterbitkan hanya lewat telegram sebagai perangkat hukum yang paling tradisional dalam konteks Negara Hukum, karena tidak transparan dan sudah ketinggalan jaman, karena melanggar azas kepastian hukum dan keterbukaan. Polri harus menghindari diri dari situasi yang hanya tunduk pada UU Polri, tetapi selaku masyarakat sipil juga selaku Pejabat TUN, juga tunduk pada ketentuan asas-asas hukum yang diatur dalam perundang-undangan lainnya seperti UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, kepastian hukum, UU Pelayanan Publik, dengan taat hukum dan taat asas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan juga pelaku usaha (importir) sebagai mitra pemerintah dalam mengadakan dan menertibkan penggunaan senpi dan handak akan berdaya guna.

Sebagai Aparatur Negara dan Pejabat TUN, Polri dalam mengambil setiap kebijakan haruslah memperhatikan implikasinya, karena hukum itu dibuat demi kenyamanan dan ketertiban semua mahluk manusia yang menggunakannya. Kita tidak bisa lagi membiarkan berlangsungnya perubahan kebijakan yang sepihak dan merugikan pihak lain. Kita ambil contoh konkrit, larangan menerbitkan ijin / impor senpi yang baru, dilakukan beberapa tahun lalu dengan telegram Kapolri tanpa ada kejelasan bagaimana dengan senpi yang diimpor dan terus digudangkan oleh importir selama hampir 10 tahun. Sikap sepihak dan tertutup adalah pengingkaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertulis baik yang diatur dalam Konstitusi UUD’45 maupun yang diatur dalam hukum positif lainnya seperti kepemilikan benda bergerak dalam ranah Hukum Perdata dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pemerintah dalam hal ini Polri tidak perlu menunggu RUU ini disahkan untuk menyelesaikan sisa Senpi yang sudah mendapat ijin impor dan belum disalurkan kepada pembelinya. Sehingga saat ini diperlukan sikap yang jelas dan mumpuni untuk menyelesaikan secara tuntas sisa import yang belum disalurkan tersebut dengan demikian akan terdapat neraca yang jelas yang memisahkan pengadaan senpi dan handak sebelum dan sesudah RUU ini disahkan.

Sebagai Negara Hukum, atas setiap keputusan Pejabat TUN yang merugikan masyarakat, harus memberi ganti rugi sebagaimana diatur dalam hak-hak kepemilikan benda yang diatur dalam Pasal 1320 Jo. Pasal 512 Jo. Pasal 570 KUHPerdata dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kebijakan merampas hak milik tanpa ganti rugi oleh negara, sama dengan melanggar HAM.

Asosiasi Pemilik Senjata Bela Diri beberapa tahun lampau telah menyelenggarakan seminar untuk mengkaji nilai-nilai dan hak kepemilikan yang melekat pada senpi dengan menghadirkan Prof. Dr. Agustina, S.H., M.H. (Ahli Hukum Perdata) dan Prof. Dr. Safri Nugraha, S.H. Msc. (Ahli Hukum Administrasi Negara), keduanya adalah Guru Besar Universitas Indonesia; berkesimpulan bahwa kepemilikan senpi sebagai benda bergerak memberi hak kepada pemiliknya untuk menggunakannya tanpa dapat dikurangi, dan kepemilikan tersebut berlaku sebagai harta gono gini yang dapat diwariskan, hal mana belum tercermin dalam RUU Penataan Peredaran dan Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak tersebut.

Jika suatu kepemilikan senpi berakhir karena pemiliknya meninggal dunia, harus dilengkapi dengan aturan hukum tentang tata-cara bertindak untuk mengakhiri kepemilikan tersebut, tidak cukup dengan menyebutnya berakhir saja, jika tidak demikian, tidak ada yang dapat dipersalahkan kepada ahli waris pemilik senjata api jika membiarkan senpi berada di laci seorang pemilik yang sudah meninggal dunia.

Kesimpulan:

  1. Dalam RUU perlu adanya aturan yang jelas dan sejelas-jelasnya tentang prosedur dan jangka waktu penerbitan ijin bagi setiap perijinan yang diperlukan pelaku usaha dibidang senpi dan handak.
  2. Perlu ada kejelasan tindak lanjut dalam setiap kebijakan menyita dan memusnahkan senpi dan handak dengan pengaturan waktu yang tegas.

  3. Perlunya pengaturan tanggung-jawab Pejabat TUN yang melalaikan tugasnya dalam memberikan ijin, memperpanjang ijin dan pengawasan senpi dan handak.

  4. Perlu diatur larangan dengan ancaman pidana atas perbuatan melakukan latihan dan menggunakan senpi dan handak di tempat yang tidak mendapat ijin dari pemerintah, dengan demikian setiap kegiatan di tempat latihan teroris dapat dipidana dengan pidana maksimum 12 tahun.

Sebagai penyeimbang, RUU perlu memberi kewenangan kepada Polri untuk menerbitkan ijin dan membuat perjanjian kerja sama mengenai pelatihan dan penggunaan senpi dan handak dengan lembaga-lembaga swasta yang memenuhi syarat seperti Asosiasi Pemilik Senjata Bela Diri (APSINDO) untuk pelatihan penggunaan dan uji kelaikan kejiwaan pemilik Senpi, PERBAKIN untuk penggunaan senpi bagi olah raga dan berburu.

  1. RUU harus memberi kewenangan kepada Polri untuk mewajibkan perusahaan importir senpi untuk tergabung dalam IPSINDO.
  • Untuk memenuhi asas kepastian hukum, keterbukaan, Polri sebagai lembaga penerbit ijin (Pejabat TUN) dalam setiap penolakan perpanjangan ijin, wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dan dalam jangka waktu yang diatur.

  • Aspek pemidanaan karena kelalaian memperpanjang ijin haruslah diimbangi dengan kewajiban Polri sebagai pejabat TUN untuk menerbitkan ijin perpanjangan dalam waktu tertentu, terkecuali ada pelanggaran tersebut Pasal 36 huruf c) RUU.

  • RUU harus merekomendasikan aturan baku tentang penggunaan senpi yang sah, setidak-tidaknya mengatur ketentuan bagaimana cara tersebut dilakukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

  • RUU harus dengan jelas mengatur perosedur dan acara mengakhiri kepemilikan akibat pemilik senpi meninggal dunia.

  •  

    oooOOOooo

     

     

    ANALISA INTELIJEN TERHADAP TAKTIK DAN TEKNIK TEROR PENEMBAKAN TERHADAP ANGGOTA POLRI

    MENYAMPAIKAN ANALISA PRIBADI KAMI TERKAIT AKSI TEROR BERUPA PENEMBAKAN /ASSASSINATION / IKHTIYALAT TERHADAP ANGGOTA POLRI AKHIR – AKHIR INI SBB :
    By. Still Loving You
    20130808-135644.jpg
    1. FENOMENA SERANGAN TERORIS HARUS KITA LIHAT TREND GLOBAL SAAT INI MODUS YANG DILAKUKAN TERORIS DI INDONESIA APABILA KITA BANDINGKAN DENGAN AKSI TEROR DI NEGARA LAIN BISA KITA SIMPULKAN SALING MEMBERIKAN INSPIRASI KRN YANG TJD DI INDONESIA JUGA TERJADI DI NEGARA LAIN, SBG CONTOH MODUS BOM DENGAN SEPEDA MOTOR TERNYATA DI PAKISTAN TERJADI JUGA, MODUS PENEMBAKAN THD POLISI : DI THAILAND SELATAN 5 ANGGOTA POLISI THAILAND MENINGGAL DI TEMBAK OLEH KELOMPOK TERORIS PATTANI. PENYERANGAN MENGGUNAKAN RACUN RICIN TERJADI JUGA DI AFGANISTAN, BAHKAN SERANGAN RACUN RICIN JUGA DILAKUKAN THD SENATOR AS. TUJUAN PARA TERORIS INI ADALAH DARUL ISLAM NUSANTARA DARUSALAM
    2. SELANJUTNYA KENAPA TERORIS MENJADI BRUTAL DAN MELAKUKAN PENEMBAKAN THD ANGGOTA POLRI YANG DILAPANGAN DAN BERSERAGAM MENURUT KAMI ANALISANYA SBB :
    a. SETELAH FATWA ABB BAHWA SAAT INI JIHAD DI INDONESIA BUKAN LAGI FARDHU KIFAYAH NAMUN FARDHU ‘AIN KRN INDONESIA DIANGGAP SBG DARUL HARBY JD HUKUMNYA MENJADI WAJIB BAGI UMAT ISLAM UTK JIHAD MELAWAN KAFIR HARBY PEMERINTAH INDONESIA, ABB MENGATAKAN SAAT INI ADALAH SAATNYA PERANG THD PEMERINTAH INDONESIA, DIJABARKAN MELALUI TULISAN AMAN ABDURAHMAN BHW IKHWAN2 DIMANAPUN BERADA BERGERAKLAH SESUAI KEMAMPUANMU LAKUKAN JIHAD TERHADAP PARA THOGHUT (DIYAKINI OLEH MEREKA SEBAGAI THOGUT ADL PEMERINTAH INDONESIA DAN ANSHARUT THOGHUT ADL TNI POLRI), BERGERAK DENGAN SEL2 KECIL NAMUN HASILNYA BESAR
    Bom bunuh diri poso
    b. POLRI SAAT INI SEBAGAI LEADING SECTOR PENANGANAN TEROR OLEH KARENA ITU POLRI YANG AKAN DI JADIKAN MUSUH PERTAMA TERORIS, NAMUN DEMIKIAN KALO KITA LIHAT KEJADIAN SEBELUMNYA SIAPAPUN YANG MENJADI PENGHALANG BAGI MEREKA SEPERTI ULIL ABSHAR ABDALLA, NAZARUDIN UMAR, TH 1999 PERCOBAAN PEMBUNUHAN THD MATORI ABDUL JALIL, GUNTUR ROMLI MEREKA ITU DIJADIKAN SASARAN PARA TERORIS JUGA.
    c. KENAPA POLISI YANG TIDAK TAHU MENAHU YANG DITEMBAK??….MEREKA SANGAT MENCARI ANGGOTA DENSUS 88 ITU BAGI MEREKA NILAI YANG TERTINGGI ADALAH MEMBUNUH ANGGOTA DENSUS NAMUN UTK MENDAPATKAN ANGGOTA DENSUS CUKUP SULIT KRN TIDAK BERSERAGAM SEHINGGA YANG DG MUDAH DIJUMPAI DAN DISERANG ADALAH ANGGOTA BERSERAGAM, KRN ANGGOTA BERSERAGAM MERUPAKAN SYMBOL POLISI SHG PESAN ITU YANG INGIN DISAMPAIKAN. “KALO DENSUS NANGKAP2 LAGI SY AKAN PETIK SATU PERSATU POLISI” KIRA2 BEGITU PESAN TERSIRATNYA…NAH YANG MEMBUAT KITA MIRIS DAN SEDIH HAL ITU MENJADIKAN BANYAK ORANG YANG TERMAKAN ANCAMAN ITU SEHINGGA BERPENDAPAT INI GARA2 DENSUS NEMBAK2 MAKANYA MEREKA BALAS DENDAM….KALO ADA YANG BERPIKIRAN SEMPIT BEGITU SARAN KAMI GAMPANG PENANGAN TEROR SERAHKAN KE SATPOL PP NANTI KAMI YAKIN SATPOL PP YANG AKAN DITEMBAKIN TERORIS….
    d. POLISI BERSERAGAM MERUPAKAN EASY TARGET SEHINGGA MEREKA MENJADIKAN INI SEBAGAI SASARAN DENGAN NILAI YANG TINGGI (HIGH VALUABLE TARGET) TAPI KALO DAPAT ANGGOTA DENSUS ITU YANG SANGAT DITUNGGU – TUNGGU.
    bbm__1352809186007

    Densus laks penyisiran kota poso
    3. PERLU KITA KETAHUI BAHWA JARINGAN TERORIS SELALU MENGANALISA DAN EVALUASI BAIK KEGAGALAN MAUPUN KEBERHASILAN OPERASI MEREKA, SPT CONTOH KENAPA IKHWAN2 GAMPANG TERTANGKAP, KENAPA PELATIHAN ACEH TERBONGKAR, KENAPA ABU OMAR BISA KETANGKAP, KELEMAHAN – KELEMAHAN APA YANG MEREKA MILIKI DAN BAGAIMANA DENSUS 88 BISA MENGENDUS SHG ITU DIJADIKAN ANEV UTK PERBAIKAN PADA GERAKAN SELANJUTNYA.
    4. PERNAH KITA DAPATKAN DOKUMEN HASIL ANEVNYA SEPERTI DENSUS MENGGUNAKAN IT SEHINGGA BERDAMPAK TJD PERUBAHAN POLA KOMUNIKASI MEREKA MEMINIMIZE PEMBICARAAN VIA HP, MEREKA MEMBUAT BUKU CONTRA SURVEILLANCE, MEREKA MEMBUAT BUKU CONTRA PENYIDIKAN DAN INI DISEBARLUASKAN DAN DIAJARKAN PADA SAAT TADRIB2. NAMUN DEMIKIAN KITA SELALU BERUSAHA JANGAN KALAH DENGAN MEREKA SPT MEREKA BUAT COUNTER SURVEILLANCE KITA SDH SIAPKAN ANTI COUNTER SURVEILLANCENYA DSB. HAL INI JUGA KRN SERINGNYA DI EKSPOSE PENGGUNAAN INTERCEPT DI PERADILAN KORUPSI ITU BERPENGARUH THD JARINGAN TEROR.
    5. JARINGAN SIAPA YANG BERMAIN MENURUT KAMI YA JARINGAN MUJAHIDIN INDONESIA BARAT DAN MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR MEREKA BERKOLABORASI. SEDANGKAN UTK EKSEKUTOR BISA BERBEDA – BEDA. BISMILLAH KAMI AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA, JIWA RAGA APAPUN KITA PERTARUHAN UNTUK UNGKAP KASUS INI.
    6. KALO BICARA BB SENJATA YANG DIPAKAI KITA HARUS INGAT PENEMBAKAN WARGA SEPE POSO KITA TEMUKAN SELONGSONG CAL 45, PENANGKAPAN DI MAKASAR PELEMPARAN BOM GUB SULSEL KITA SITA DR PELAKU SENPI 1911 CAL 45 JD PARA TERORIS UTK PERSENJATAAN MACAM2 DR RAKITAN HINGGA ORGANIK DAN PABRIKAN.
    7. SEBAGAI SARAN DAN MASUKAN :
    a. BHW TOTAL DR THN 2000-2013; TOTAL 906 ORANG, RINCIANNYA : VONIS. : 643,SIDANG : 50, SIDIK. : 37 SISANYA SDH MENJALANI HUKUMAN, INI MERUPAKAN SUMBER INFORMASI TERBESAR KRN KAMIPUN JUGA MENDAPAT INFORMASI UTK MEMBONGKAR JARINGAN, OPEN SOURCE INTELIJEN MEL MEDIA INTERNET SANGAT BANYAK ITU JUGA BAHAN KITA UTK MELIHAT JARINGAN, MEDIA SOSIAL BISA JUGA KITA JADIKAN SUMBER INFORMASI. INI BISA KITA JADIKAN REFERENSI UNTUK MEMBUAT PETA JARINGAN DIWILAYAH MASING – MASING SEHINGGA KITA BISA PREDIKSI ANCAMAN DAN MAMPU ANTISIPASI CB – CB NYA.
    b. PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONEL DALAM MENGHADAPI SITUASI CRISIS PERLU KITA TINGKATKAN, KEWASPADAAN, INSTINK DAN GERAKAN TAKTIS PERLU KITA LATIH.
    c. BAHWA KEJADIAN INI ADALAH BAGIAN DARI AKSI TEROR THD NEGARA BUKAN THD POLRI SAJA KITA HARUS SAMPAIKAN TERHADAP MASYARAKAT, AGAR ADA DUKUNGAN TERHADAP POLRI DALAM MENUMPAS TERORIS INI MENURUT KAMI JANGAN KITA KECILKAN INI ADALAH PEMBUNUHAN BIASA. KRN ITU YANG DITUNGGU MEREKA DAN SY YAKIN KEJADIAN INI TDK AKAN BERHENTI SAMPAI DISINI KALO TIDAK KITA HENTIKAN.
    d. HARUS KITA BANGKITAN KEPEKAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT UTK MAU MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA POLISI ADANYA DINAMIKA YANG TERJADI DILINGKUNGANNYA.
    KAMI SAAT INI SIANG MALAM SEGALA DAYA UPAYA KITA KERAHKAN UTK TERUS BERUSAHA MENGUNGKAP KASUS TEROR INI MHN DOA RESTU DAN DUKUNGAN SMOGA ALLAH SWT MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI KITA SEKALIAN.
    POLRI TIDAK BOLEH TAKUT DAN KITA JANGAN TAKUT MENYATAKAN INI TEROR KRN ITU TUJUAN TEROR. BISMILLAH PASTI TERUNGKAP