POINTER KAPOLRI PADA SILATURAHMI NASIONAL FKUB IV TENTANG “KAMTIBMAS DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA” TANGGAL, 11 NOVEMBER 2013

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

POINTER KAPOLRI
PADA SILATURAHMI NASIONAL FKUB IV
TENTANG
“KAMTIBMAS DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA”
TANGGAL, 11 NOVEMBER 2013

1. Perkembangan lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh isu global, telah mendorong pesatnya perubahan berbagai aspek kehidupan yang berskala internasional, regional maupun nasional. Fenomena ini akan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan keamanan dalam negeri.
2. Implikasi perkembangan situasi tersebut apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik dapat berpotensi menimbulkan kerawanan dan kecenderungan meningkatnya ancaman terhadap keamanan baik dalam bentuk kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara maupun peristiwa berimplikasi kontinjensi, yang pada gilirannya dapat terganggunya stabiltas Kamtibmas.
3. Kamtibmas merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2002).
4. Mengacu pada konsep tersebut, maka pemahaman Kamtibmas adalah sebagai suatu situasi dan kondisi yang mengandung adanya perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis (security), perasaan bebas dari kekhawatiran (surety), perasaan terlindungi dari bahaya dan gangguan (safety) serta perasaan damai lahiriah maupun batiniah (peace) dalam suasana tertib (order), dimana segala sesuatu berjalan lancar secara teratur yang merangsang gairah kerja dan kesibukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, serta dapat hudup rukun, berdampingan antar individu dan antar masyarakat
5. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka ancaman dan gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas, dapat dipersepsikan sebagai suatu spektrum yang membentang mulai dari bentuknya yang laten (tersembunyi) sampai pada bentuknya yang manifest (nyata). Bentuk-bentuk ancaman yang laten mengendap pada aspek-aspek astagatra, geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Bentuk ini dinamai Potensi Gangguan (PG), yang bila berinteraksi dengan faktor lain akan berkembang menjadi Ambang Gangguan (AG). AG ini dapat muncul menjadi gangguan nyata bila bertemu dengan faktor pencetus yang menyulutnya.
6. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pembinaan Kamtibmas (Binkamtibmas). Upaya ini dikonsepsikan sejak dini, mulai dari upaya-upaya yang berskala pre-emptif, preventif, hingga upaya-upaya yang berskala represif. Upaya-upaya pre-emptif ditujukan untuk menanggulangi akar-akar dan potensi kejahatan dan ketidaktertiban (PG), upaya-upaya preventif ditujukan untuk mencegah AG berkembang menjadi gangguan Nyata (GN), sementara upaya-upaya penegakan hukum ditujukan untuk menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Trend gangguan Kamtibmas periode Januari – September 2012 dengan Januari – September 2013
NO URAIAN TH 2012 TH 2013 TREND
1. KEJAHATAN 255.672 259.916 NAIK 4.244 1.66%
2. PELANGGARAN 13.526 15.842 NAIK 2.316 17.12%
3. GANGGUAN 12.323 12.168 TURUN 155 -1.26%
4. BENCANA 1.165 1.050 TURUN 115 -9.87%
JUMLAH 282.686 288.976 NAIK 6.290 2.23%
Sumber: Birodalops Sops Polri

8. Trend jenis kejahatan periode Januari – September 2012 dengan Januari – September 2013
NO URAIAN TH 2012 TH 2013 TREND
1. KONVENSIONAL 239.884 241.138 NAIK 1.254 0.52%
2. TRANSNASIONAL 12.464 15.129 NAIK 2.665 21.38%
3. KEKAYAAN NEGARA 2.919 3.397 NAIK 478 16.38%
4. IMPLIKASI KONTINJENSI 405 252 TURUN 153 -37.78%
JUMLAH 255.672 259.916 NAIK 4.244 1.66%
Sumber: Birodalops Sops Polri
9. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas pokok Polri adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
10. Perkembangan stabilitas keamanan dalam negeri pada tahun 2013 diwarnai oleh terjadinya konflik sosial di beberapa daerah di Indonesia yang salah satunya dilatarbelakangi oleh masalah kerukunan antar umat beragama.
11. Pluralisme bangsa indonesia yang terdiri dari berbagai etnis dan agama membawa konsekuensi terhadap terjadinya pertentangan antara kelompok atau individu dengan kelompok dan individu lainnya yang bernuansa Suku, Ras dan Antar Golongan yang apabila tidak dikelola dengan baik akan berpotensi terjadinya konflik yang berkepanjangan.
12. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
13. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
14. Diperlukan langkah – langkah komprehensif melalui peningkatan sinergitas polisional antar departemen dan lembaga dalam menangani dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan membangun kerukunan antar umat beragama.
15. Kebijakan pemerintah tentang kerukunan umat beragama.
A. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 2006, Nomor : 8 tahun 2006, tanggal 13 maret 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah / wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadat.
Dalam SKB 2 Menteri tersebut diatur pasal – pasal tentang persyaratan pendirian tempat ibadah antara lain :
a. Pasal 13
1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh – sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan / desa.
2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang – undangan.
3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan / desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten / kota atau provinsi.
b. Pasal 14
1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
a) Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3);
b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah / kepala desa;
c) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten / kota; dan
d) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten / kota.
3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.
c. Pasal 15.
Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.
d. Pasal 16.
1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
2) Bupati / walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

e. Pasal 17
Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

B. Keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2008, Nomor : kep-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 tahun 2008, tanggal 9 juni 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan / atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.
Keputusan bersama tiga menteri tersebut memuat diktum antara lain :
a. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama itu.

b. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan / atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (jai), sepanjang mengaku beragama islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah nabi muhammad saw.

c. Penganut, anggota, dan / atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

d. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan / atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan / atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

e. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

f. Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah – langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.

16. Data konflik SARA
NO Polda TH 2010 TH 2011 TH 2012 JAN SD OKT 2013
1 Aceh – 1 1 –
2 Sumut – 9 8 13
3 Sumbar 1 –
4 Riau – 1 –
5 Bengkulu – –
6 Jambi 1 1 1
7 Sumsel – 1 1
8 Lampung 1 2 4 1
9 Metro Jaya 5 22 11 6
10 Jawa Barat 4 4 10 19
11 Jawa Tengah 1 1 1 4
12 D I Y – 2 1
13 Jawa Timur – 3 4 2
14 Bali – 2 1 –
15 N T B 4 3 7 10
16 N T T 2 5 8 6
17 Kalbar – 1
18 Kalsel – 1 1
19 Kalteng – –
20 Kaltim 1 1 1 –
21 Sulsel 5 9 5 20
22 Sultra 2 2 –
23 Sulteng 2 17 41 45
24 Sulut 1 1 5 –
25 Maluku 11 10 6 –
26 Papua 8 11 17 12
27 Babel – 1
28 Banten – 1
29 Gorontalo – –
30 Maluku Utara 2 2 4 –
31 Kep. Riau – –
Jumlah 51 109 136 145

17. Kejadian menonjol
A. Cikeusik
Telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan di kp. Peundey ds. Umbulan kec. Cikeusik kab. Pandeglang terhadap jemaah ahmadiah yang dilakukan oleh masa yang diperkirakan berjumlah 1.500 orang, dengan cara merusak rumah kediaman sdr. Sukarman bin matori dan melakukan penganiayaan dan pengrusakan yang mengakibatkan jemaah ahmadiah 3 (tiga) orang meninggal dunia an. Mulyadi, Tarno, Roni dan 5 (lima) orang luka luka an. Deden sujana, Debi, Dias, Ahmad masimbi, Apip, kerugian materil pembakaran terhadap 2 (dua) unit mobil, 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor dan 1 unit rumah tempat ibadah. Terhadap kasus ini 5 orang ditetapkan sebagai tersangka.
B. Temanggung
Kejadian rusuh massa yang berlatar belakang agama ini terjadi karena vonis putusan sidang 5 tahun penjara terhadap terdakwa penistaan agama atas nama Antonius richmon bawengan, oleh massa dianggap terlalu ringan sehingga massa berusaha menyerang terdakwa namun dicegah aparat dan terdakwa berhasil diamankan menggunakan rantis polri, sehingga massa merusak PN Temanggung kemudian aksi berlanjut di luar kantor PN Temanggung, kurang lebih 1000 orang massa melakukan tindakan anarkhis dengan cara merusak dan membakar bangunan dan kendaraan. Akibat kejadian tersebut 9 orang luka-luka, kerugian materiil :
a. Di gereja graha shekinah, jl. Supeno 11 Kab. Temanggung :
1) 6 unit sepeda motor dibakar.
2) Kaca-kaca gereja pecah, ruangan/meja dibakar, perabot / perlengkapan dan kantin dirusak.
b. Di gereja pantekosta, jl. S. Parman 20 Kab Temanggung :
1) 1 unit mobil suzuki, 1 unit mobil chevrolet carry dan 6 unit sepeda motor dibakar.
2) Rolling door dan pintu belakang dirusak.
c. Di gereja katholik santo petrus & paulus, jl. Jend. Sudirman 15 kab. Temanggung :
1) Jendela, pintu gereja, pintu balai keluarga, pintu balai pertemuan dan koperasi dirusak/kaca pecah.
2) Patung Yesus & Bunda Maria, altar hancur.
3) Alat musik, kantor sekretariat rusak berat.
d. Di PN temanggung, jl. Jend sudirman kab. Temanggung :
• Kaca jendela pecah, ruang sidangrusak ringan, kaca pintu bagian depanpecah, 2 unit truck dalmas polridibakar
e. Di Polres Temanggung :
• Kaca call centre dan kaca jendela kantor pecah, ban mobil kawat berduri ditusuk.
Kuat pam yang diturunkan : brimob 4 SSK, Dalmas Polda Jateng 1 SSK, Polres Temanggung 2 SSK, TNI 3 SSK dipimpin langsung oleh Kapolda Jateng.
Perkembangan rusuh massa di kab. Temanggung terhadap 8 (delapan) orang tersangka telah di vonis dan saat ini menjalani hukuman.
C. Ciketing
Penyegelan gereja dilakukan pada maret 2010 dan 20 juni 2010. Namun pada 11 juli 2010, jemaat HKBP beralih melakukan kebaktian di sebuah tanah lapang yang jaraknya 3 km dari rumah kebaktian yang sudah disegel sebelumnya.
“jemaat HKBP melakukan konvoi dari rumah kebaktian yang disegel menuju ke lapangan. Masyarakat saat itu melakukan penolakan,”.
Sejak itu, polres bekasi melakukan pengamanan kebaktian di tanah kosong tersebut yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bekasi. Hingga pada saat kejadian 12 september, kebaktian masih dikawal Polisi meski hanya seorang anggota polri yakni Briptu Galih Setyawan. Polisi sebelumnya sudah menjelaskan kepada jemaat HKBP atas konvoi yang bisa menimbulkan gesekan sosial. Namun meski diberi peringatan, jemaat HKBP tetap melakukan konvoi tanggal 15 agustus, 22 agustus, dan 5 september.
Konvoi tersebut memprovokasi masyarakat sekitar sehingga pada tanggal 12 September terjadi peristiwa penusukan.
Pada tanggal 12 september tersebut, konvoi berjalan dari rumah kebaktian menuju lapangan. Pengawalan Briptu Galih berada di depan rombongan jemaat HKBP. Tiba-tiba di tengah jalan, 4 orang masuk ke tengah konvoi dan menghalangi jalan rombongan dengan motor.
Melihat hal itu, bergegas, Briptu Galih menuju ke tengah-tengah rombongan jemaat HKBP. Keempat orang tak dikenal tersebut melarikan diri. Seorang jemaat bernama Asih tampak sudah berlumuran darah di bagian perutnya.
Saat di perjalanan, pendeta Lusfida yang tengah memegang asih di motor, tiba-tiba dipukul dengan kayu oleh seorang tak dikenal.
Kejadian penusukan dan pemukulan ini merupakan akumulasi dari ketidaknyamanan warga sekitar kebaktian terhadap jemaat HKBP.
Berdasarkan hasil penyidikan 10 (sepuluh) orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
D. Sampang
Bermula dari sekitar 20 orang anak warga syiah yang sekolah / mondok di pulau jawa (malang) pulang kampung / mudik untuk berlebaran dengan keluarganya di desa Karang Gayam Kec. Omben Sampang.
Pada tanggal 26 agustus 2012 pukul 09.45 wib, ketika mereka akan kembali untuk melanjutkan sekolah / mondok, di tengah jalan dihadang oleh + 30 sepeda motor (diduga pengikut M. Rois dari kelompok Sunni). Mereka dipaksa untuk turun dari kendaraan dan kembali ke rumahnya masing – masing dengan berjalan kaki serta tidak boleh melanjutkan sekolah lagi.
Saat rombongan tiba di rumah Tajul Muluq, pengikut Tajul Muluk memberitahukan kejadian tersebut kepada sdr Hamama, massa kedua kelompok saling berhadapan dan saling memprovokasi. Massa pengikut M.Rois (kelompok sunni) semakin banyak datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam, bambu runcing dan bom molotof karena adanya himbauan dari masjid – masjid sekitar desa Karang Gayam.
Massa semakin beringas karena ada perlawanan sehingga bentrok dan kerusuhan dengan lemparan batu, senjata tajam dan bondet serta pembakaran rumah terjadi secara sporadis. Anggota Polsek Omben sebanyak 20 orang tidak bisa melerai konflik yang melibatkan sekitar 3.000 orang.
Dari peristiwa tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia dan 11 (sebelas) orang luka – luka dengan kerugian materi : 37 rumah bilik/kayu dibakar jumlah pengungsi : 255 orang, yang ditampung dilapangan tenis indoor kabupaten Sampang.
Dari hasil penyelidikan 5 (lima) orang telah ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan penangkapan,
E. Tasikmalaya
Pada hari minggu tanggal 05 mei 2013 pada pukul 01.00 s/d 02.00 wib di pemukiman jemaat ahmadiyah di wilayah ds.tenjowaringin kec.salawu kab.tasikmalaya dan kp. Babakansindang ds. Cipakat kec. Singaparna kab. Tasikmalaya telah terjadi pengrusakan fasilitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan oleh kelompok massa sebanyak± 500 orang dengan cara melakukan pelemparan mengunakan batu ke beberapa asset milik jemaat ahmadiyah. Adapun fasilitas umum dan rumah warga Jemaat Ahmadiyah yang telah dirusak adalah: 21 (dua puluh satu) rumah, 4 (empat) sekolah, 1 (satu) mushola mengalami pecah kaca dan 1 (satu) masjid rusak.
Dari hasil penyelidikan 2 (dua) orang telah ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan penangkapan, sebagai berikut :
a. Rustaman, 31 tahun, agama islam, alamat kp. Sukasari, ds.tenjowaringin, kec. Salawu kab. Tasikmalaya.
b. Atang, 50 tahun, agama islam, alamat kp.cibuluh ds. Tenjowaringin kec. Salawu kab. Tasikmalaya.

18. Faktor penyebab terjadinya konflik bernuansa agama :
A. Munculnya keyakinan keagamann yang berbeda dengan keyakinan keagamaan pada umumnya contoh : ahmadiyahdan syiah, yang dianggap bertentangan dengan keyakinan agama islam, .
B. Pembangunan rumah ibadah yang tidak sesuai dengan prosedur
C. Menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah secara rutin dan menimbulkan gangguan bagi warga sekitarnya.
D. Adanya provokasi dari pihak tertentu terhadap agama tertentu sehingga memunculkan sentimen keagamaan yang dapat berakhir dengan tindakan anarkhis.
19. Langkah antisipasi polri
A. Meningkatkan giat deteksi dini dan cegah dini guna mengantisipasi agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik yang meluas serta Polri tidak terdadak dalam menghadapi perubahan yang eskalatif/fluktuatif
B. Memetakan berbagai potensi konflik bernuansa agama, untuk menemukan dan mengkaji akar masalah guna mencari solusi yang tepat beserta instansi terkait lainnya;
C. Mengutamakan kegiatan pencegahan dari pada penegakan hukum untuk menghindari tindakan berlebihan untuk meminimalisir korban.
D. Meningkatkan giat kepolisian dengan penggelaran personel secara optimal di wilayah rawan potensi konflik agama dengan menempatkan pengamanan terbuka dan tertutup dengan cara mendirikan pos tetap dan atau pos mobile.
E. Meningkatkan kegiatan preemtif dengan mendorong FKUB dan BAKORPAKEM menyelesaikan potensi konflik bernuansa agama.
F. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan tim terpadu tingkat pusat dan daerah dalam rangka implementasi Inpres Nomor 2 tahun 2013 untuk mendorong pihak yang berkonflik, pranata adat/sosial, menyelesaikan akar permasalahan terjadinya konflik bernuansa agama tersebut.
G. Melaksanakan kegiatan preventif melalui turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat di wilayah rawan potensi konflik bernuansa agama.
H. Memberikan back up satuan baik secara rayonisasi maupun back up dari satuan atas.
I. Melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi ham terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum konflik bernuansa agama.

JAKARTA, 11 NOVEMBER 2013
KAPOLRI

LAPORAN DISKUSI KELOMPOK TENTANG OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ANTAR WARGA (DESA) GUNA MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DALAM RANGKA KAMDAGRI DALAM RAPIM POLRI 2013

LAPORAN DISKUSI KELOMPOK TENTANG OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ANTAR WARGA (DESA) GUNA MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DALAM RANGKA KAMDAGRI
DALAM RAPIM POLRI 2013

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Arus globalisasi yang terjadi saat ini membawa perubahan terhadap tatanan dunia. Dampaknya telah berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat internasional, regional dan nasional. Selain dampak positif globalisasi berupa kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi yang dapat diterima masyarakat, juga muncul dampak negatif yang tidak terhindarkan terkait perubahan budaya masyarakat yang cenderung bersifat konsumerisme, individualisme, anarkisme, dan lain-lain. Nilai-nilai kekeluargaan yang mencerminkan kebersamaan dan toleransi berubah drastis dengan munculnya konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal, dengan latar belakang tertentu.
Akhir-akhir ini di Indonesia marak terjadi konflik sosial. Konflik horizontal di tingkat pedesaan umumnya berlatar belakang isu SARA, sengketa lahan, tapal batas daerah dan dari adanya perbedaan nilai dan ideologi dimana setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup dan masalah – masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut disebabkan karena masing –masing pihak memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda, serta terlahir dalam cara hidup tertentu dimana masing – masing memiliki nilai yang memandu pikiran dan mengambil tindakan tertentu .
Keaneka ragaman suku, agama, ras dan kebudayaan Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberi kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi yang lain kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial,ekonomi, serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali. Disamping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang terbuka mengakibatkan semakin cepatnya dinamika sosial,termasuk faktor intervensi asing, dimana kondisi tersebut dapat memunculkan kerawanan konflik vertikal maupun horisontal. Konflik yang terjadi selama ini tentunya dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologi sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum yang menjadi cita – cita bangsa. Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas mulai dari konflik kecil atau perorangan, konflik antar keluarga, sampai dengan konflik antar kampung / desa dan bahkan sampai konflik komunal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial. Konflik massal seperti perkelahian antar warga (desa) tidak terjadi serta merta, melainkan diawali dengan adanya benih-benih yang mengendap di dalam individu, yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak menjadi konflik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik. Oleh karenanya dalam rangka penanggulangan konflik, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah penting adalah faktor-faktor yang dapat menjadi sumber timbulnya konflik.
Indonesia merupakan wilayah yang cukup strategis dan kompleks dari sisi keberagaman budaya, etnis dan sumber daya manusianya. Tentunya dapat muncul beberapa -gesekan sosial yang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunan di Indonesia. Gesekan sosial tersebut dapat menjadi konflik antar warga baik bersifat sporadis maupun potensial dalam satu titik yang dapat berujung pada tawuran antar warga (desa). Hal ini perlu dikelola secara konseptual untuk antisipasi secara dini. Menyikapi hal tersebut, Polri tentunya harus memiliki konsep penanganan konflik dengan membangun interaksi sosial baik dengan masyarakat maupun instansi pemerintah agar masing-masing pihak dapt memahami akan kebutuhan rasa aman bagi setiap warganya dan memunculkan ide-ide positif yang dituangkan dalam kegiatan secara bersama-sama. Khusus terkait penanggulangan maraknya konflik sosial tentunya lebih dikedepankan tahap penghentian konflik sosial dan pemulihan konflik sosial. Selanjutnya dengan terwujudnya sinergitas antara Polri dengan unsur pemerintahan daerah dan TNI serta masyarakat diharapkan dapat mengeliminir setiap sumber konflik antar warga sehingga tidak menjadi sebuah ketegangan sosial yang berakibat terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Tujuan
Adapun tujuan dari diskusi kelompok IV ini adalah untuk merumuskan suatu produk tentang penanggulangan konflik sosial antar warga

3. Pemapar dan Materi
Brigjen Pol Drs. Dewa Parsana, MSi dengan paparan “optimalisasi penanganan konflik sosial antar warga (desa) guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dalam rangka kamdagri”.

4. Susunan Acara
a. Paparan oleh Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Drs. Dewa Parsana, Msi.
b. Tanya jawab
c. Penyusunan dan pembuatan produk

BAB II
PELAKSANAAN
1. Tema Diskusi
Optimalisasi Penanganan Konflik Sosial Antar Warga (desa) Guna Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif dalam rangka Kamdagri

2. Waktu dan Tempat
Waktu pelaksanaan : Kamis tanggal 31Januari 2012
Tempat pelaksanaan : Auditorium STIK-PTIK

3. Pembukaan oleh Moderator oleh Irjen Pol Drs. Tubagus Anis

4. Paparan oleh Kapolda Sulawesi Tengah Brigejen Pol Drs. Dewa Parsana, Msi.
Potensi konflik yaitu Poleksosbudkam, SARA, batas wilayah, dan sumber daya alam. Identifikasi permasalahan yang berpotensi memunculkan gangguan kamtibmas di Sulawesi tengah didominasi masalah terkait terorisme, perkelahian antar warga dan konflik yang bernuansa politik dan pemilukada. Faktor yang menjadi potensi gangguan penyebab konflik antar warga di Sulawesi Tengah diantaranya peran stake holder saat ini antara lain :
a.pemda :
1) kurangnya komunikasi pemda dengan masyarakat.
2) kurang optimalnya peran perangkat desa.
3) terbatasnya penyuluhan dan pelatihan keterampilan di desa.
4) kurangnya sinkronisasi dan sinergitas program – program pembangunan desa lintas skpd dan instansi terkait.
5) lemahnya penyaluran, birokrasi yang rumit dan kurangnya pengawasan terhadap program bantuan sosial kemasyarakatan yang tepat sasaran.
b. Legislatif/ DPRD :
1) Jarangnya kehadiran anggota dewan untuk turun ke desa dapilnya.
2) Kurang menampung dan memperjuangkan aspirasi warga desanya kepada pihak pemda.
c. polisi :
1) belum mampu mewujudkan program 1 bhabinkamtibmas untuk 1 desa.
2) kualitas anggota bhabinkamtibmas belum maksimal.
3) kurangnya sensitifitas anggota terhadap lingkungannya.
Langkah – langkah yang harus diambil dalam rangka penanganan konflik antar warga.
a. pencegahan.
target : konflik tidak terjadi/ meluas.
 inventarisir akar masalah + provokatornya.
 deteksi potensi konflik / motif.
 patroli dialogis (himbauan, arahan / penyuluhan).
 penggalangan (giat intelijen dan polmas).
 sudah bersinergi dgn komponen terkait.
 penempatan pos-pos taktis pada daerah rawan konflik.
 tiada hari tanpa ops pekat.
 razia dum-dum, panah, busur, sajam dan benda berbahaya lainnya.
 menyebarkan no hp kapolda sampai dengan tingkat bhabinkamtibmas.
b. Penghentian
target : konflik segera dapat di redam.
 Melakukan penyekatan dan isolasi terhadap kedua belah pihak yang bertikai.
 Penangkapan dilakukan bila situasi kondisi memungkinkan.
 Melakukan proses hukum secara tegas, humanis, legal-ligitimate sampai tuntas.
 Sudah bersinergi dgn komponen terkait.
c. pemulihan pasca konflik.
target : aktivitas masyarakat normal.
 bersama pemda dan stakeholder lainnya mempertemukan keduabelah pihak yang bertikai dan membuat nota kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah dan menyelesaikan konflik secara musyawarah dan hukum.
 memperbaiki sarpras yang rusak akibat konflik.
 memberikan pengobatan gratis kepada korban jiwa yang menderita luka ringan / berat.
giat rehabilitasi.
Langkah taktis merupakan terobosan kreatif (creative breakthrough)
a. Buku forum bankamdes : dlm rangka pencegahan konflik sosial.
b. Buku pedoman perilaku humanis. Dalam rangka penjabaran perkap, protap dan tindakan tegas di lapangan.
c. Buku pedoman kemitraan dengan civitas akademika : dalam rangka kat mitra dgn akademika.
d. Buku pedoman merebut hati masyarakat.
e. Buku pedoman merebut hati organisasi masyarakat.
f. Maklumat kapolda sulteng : tegas, humanis, legal-ligitimate.
g. Buku sinkronisasi kebijakan dan sinergitas peran dalam rangka kontra radikalisme dan de-radikalisasi.
h. Buku sadar dan peduli sulawesi tengah melalui catur harmoni.
i. Pembangunan palu art center.
j. Monumen perdamaian dan pariwisata nosarara nosabatutu.

BAB III
TANGGAPAN PESERTA DISKUSI

MODERATOR: IRJEN POL DRS. TUBAGUS ANIS
PEMAPAR: 30 MNT (KAPOLDA SULTENG)
SEKERTARIS: KAPOLDA NTB

JALANNYA PAPARAN:
1. PAPARAN OLEH PEMAPAR
a. Sebagaimana hasil diskusi tadi malam dan menggunakan slide yang telah dibuat semalam maka fokus penulisan adalah konflik antar warga (horisontal)
b. Kesan yang terjadi di lapangan adalah polisi seakan sendiri dalam menanggulangi konflik sosial. Polisi belum sinergi dengan stakeholder lainnya (sinergi polisional).

2. SESI DISKUSI DAN TANYA JAWAB
a. BRIGJEN SAHRUL MAMA (wakapolda Sulsel)
i. Judulnya optimalisasi pencegahan, identifikasi masalah, maupun langkah-langkah yang diambil.
ii. Tidak sinkron, bila optimalisasi yang diambil berarti yang harus menjadi fokus adalah faktor manajerialnya (subyek pelaksananya). Akan tetapi, dalam paparan ini justru dibahas tentang berbagai permasalahannya.

b. JEND (berjaket hitam baris II)
i. Masukan agar para Kepala Desa tersebut dipilih atas dasar kemampuannya sehingga yang harus diperhatikan oleh Kepolisian adalah pengawasan maupun pengamanan terhadap proses pemilihan Kepala Desa.

c. BRIGJEN MUKTIONO
i. Masukan dari beliauperlunya pelibatan media dalam turut menciptakan kondisi yang kondusif
ii. Mengubah mind set masyarakat yang akrab dengan kekerasan (konflik), dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti seminar, sarasehan, dll. Serta, perubahan mind set anggota Kepolisian.
iii. Konflik adalah masalah yang wajar karena perubahan sosial yang ada. akan tetapi yang harus dilakukan adalah pengawasan sehingga konflik tidak berkembang menjadi kekerasan.
iv. Penanaman nilai-nilai anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d. IRJEN M AMIN SALEH
i. Pembahasan kali ini menarik karena judul yang dipilih adalah optimalisasi, sehingga output yang dihasilkan tentunya merupakan suatu peningkatan kemampuan.
ii. Masukan dari beliau adalah perlunya tahapan waktu dalam implementasi program optimalisasi.

e. BRIGJEN SYAFRIZAL
i. Pengertian konflik sosial berdasarkan UU PKS tidak sama dengan pengertian konflik sosial yang dipahami secara awam.
ii. Penyelesaian ADR dengan restorative justice
iii. ADR juga dapat dilakukan restorative justice

3. TANGGAPAN DARI PEMAPAR
a. Penyampaian terima kasih atas berbagai masukan dan akan dirumuskan kembali kepada naskah yang lebih baik.

4. TANGGAPAN DARI STAF AHLI KAPOLRI
a. Prof Sarlito
i. Kepolisian saat ini sudah sangat maju, sudah ada pergeseran prioritas pendekatan Kepolisian yang dulunya pada represif kini sudah pada pre-emtif.
ii. Penyelesaian terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kepolisian harus dilaksanakan secara tuntas.
iii. Yang utama adalah pemanfaatan berbagai instansi yang telah ada, khususnya adalah anggota Polri berpangkat bintara yang jumlahnya mayoritas. Mereka perlu untuk ditingkatkan kemampuannya.
b. Prof Ronny
i. Koreksi atas penggunaan pasal 170 KUHP yang sering digunakan dalam penanganan konflik sosial. Pidana kita tidak mempunyai konsep pertanggungjawaban kolektif. Padahal, dalam konflik tersebut yang terjadi adalah perilaku kolektif.
ii. Tawuran antar pelajar juga perlu untuk menjadi perhatian karena eskalasi kejadiannya cukup tinggi. Dan, merupakan juga bentuk konflik yang terjadi antar warga (yg dalam hal ini adalah warga pelajar).

5. PAPARAN OLEH SEKERTARIS (KAPOLDA NTB)
a. Pada intinya yang disampaikan adalah sesuai dengan hasil notulensi dan disampaikan secara umum.

BAB IV
KESIMPULAN

Diskusi kelompok IV yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 di Auditorium STIK-PTIK dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Diskusi ini bertujuan untuk membuat produk perumusan dengan judul “Penanggulangan Konflik Sosial Antarwarga”.
2. Penanggulangan konflik meliputi tindakan pada ruang lingkup pencegahan, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik, dengan lebih mengutamakan pencegahan yang dilakukan dengan pendekatan preemtif dan preventif.
3. Langkah pencegahan dan pemulihan yang diambil dengan membangun sinergitas antara pihak terkait.
4. Penanggulangan konflik sosial merupakan tanggung jawab bersama sehingga diperlukan kerjasama dengan didasari kesadaran atas peran masing-masing.

DILEMA POLRI DALAM MENGATASI KONFLIK LATENT BECAK MOTOR DAN ANGKUTAN TRAYEK RESMI DI KEBUMEN ANTARA MENEGAKKAN HUKUM DAN MEMELIHARA KAMTIBMAS

DILEMA POLRI DALAM MENGATASI KONFLIK LATENT BECAK MOTOR DAN ANGKUTAN TRAYEK RESMI DI KEBUMEN ANTARA MENEGAKKAN HUKUM DAN MEMELIHARA KAMTIBMAS

I. PENDAHULUAN
“ Polisi India “ atau Pemolisian pemadam kebakaran lekat dengan keseharian kinerja Polisi yang kerap terlambat maupun pada akhirnya dianggap lalai atau disebut tidak mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, Polisi dan Pemolisian sebagai produk peradaban manusia, dilahirkan untuk menjaga Perdaban manusia itu sendiri dari kejahatan sebagai bayang-bayang peradaban manusia ” the Shadow of Civilizzation “
Salah satu bayang-bayang peradaban yang berpotensi menjadi peristiwa huru hara berdarah adalah terkait gerak pindah manusia dan barang yang berpeluang menimbulkan permasalahan Transportasi dan konflik antar manusia dan masyarakat, Salah satu masalah tersebut adalah mengenai system Transportasi angkutan darat menggunakan kendaraan bermotor maupun non motor seperti fenomena Becak Motor di wilayah Kebumen yang harus menjadi perhatian semua pihak khususnya pengampu kepentingan dan otoritas Kamtibmas, ketika konflik laten berkembang dan semakin berlarut larut dimana potensi konflik terbuka akan meluas seiring makin meruncingnya kompetisi antara operator angkutan umum trayek resmi dengan Pengemudi Becak Motor yang bebas berkeliaran,
Kompetisi dapat mengarah kepada suatu konflik terbuka manakala Konsensus sebagai aturan main menjadi usang ketika dilanggar sesama komponen dalam system angkutan umum, sebagai angkutan umum Becak Motor menumbuhkan persaingan dengan angkutan umum resmi, pihak angkutan umum resmi menganggap kendaraan Becak Motor tersebut mengambil bagian rezeki atau penumpang yang seharusnya didapat oleh angkutan umum resmi (penyerobotan),namun persaingan dan saling serobot penumpang antara armada Becak Motor dengan Operator angkutan umum trayek resmi semakin kompleks ketika becak motor sebagai angkutan umum menerapkan tarif angkutan semaunya pada penumpang karena tidak mengacu pada ketentuan tarif yang ditentukan oleh UULLAJ dimana ketentuan tarif hanya berlaku bagi angkutan umum resmi berplat kuning, belum lagi penumpang Becak Motor tidak dijamin dengan asuransi jiwa, hal ini dapat merugikan penumpang sebagai konsumen system selain daya jelajah mengalahkan angkutan umum resmi yang ada.
Pendapat berbeda dalam pendekatan kemanfaatan hukum adalah ketika fenomena Becak motor ini diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata,mengeliminasi keberadan becak motor yang jelas bertentangan dengan hukum positif di Indonesia khususnya yang terkait dengan aspek Keamanan, keselamatan ,ketertiban dan Kelancaran Lalu lintas seperti dalam UULAJ tentunya juga akan melahirkan masalah baru disisi hukum untuk manusia.
Tanggung jawab penyelengara negara untuk memikiran lebih matang dengan perkiraan sekitar 4000 sampai 4500 armada becak motor di Kebumen, itu berarti sebanding dengan lebih kurang 10.000 sampai 12.000 jiwa yang penghidupan dan nafkahnya berasal dari keberadaan becak motor, yang artinya juga terdapat 4.000 sampai 4.500 lebih lapangan pekerjaan yang tidak mungkin terselenggarakan oleh Pemerintah Kebumen dalam sekali operasi penertiban, belum lagi sampai saat ini pengadaaan angkutan umum yang aman , nyaman, terjangkau dengan daya jelajah keseluruh pelosok belum bisa segera direalisasikan oleh pemerintah kabupaten Kebumen, kontradiksi kepentingan inilah yang perlu diambil sikap bijaksana sehingga permasalahan becak motor ini dapat selesai dengan tegas namun tetap humanis.
Agus Purwanto menyebut tentang fenomena becak Motor sebagai laiknya bom waktu yang berpotensi menimbulkan masalah. Demonstrasi pengemudi Betor di DPRD Kabupaten Kebumen seperti menegaskan mulai munculnya masalah ini. Seperti diberitakan harian Suara Merdeka (Selasa, 8 Januari 2008), sekitar empat ratusan abang becak bermesin yang tergabung dalam Persatuan Becak dengan Bantuan Tenaga Mesin (Percakbantem) berunjuk rasa di DPRD Kebumen meminta payung hukum. Selain itu Percakbantem meminta DPRD untuk memfasilitasi dan mencarikan jalan keluar supaya eksistensi meraka diterima berbagai pihak yang berkepentingan. Disisi lain keberadaan betor ini juga mendapat keberatan dari Persatuan Sopir dan Kernet Kebumen (Personek). Organisasi sopir dan kenek di Kebumen ini memandang bahwa Becak Motor selain illegal juga merugikan mereka.
Pendapat lain dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen, Slamet Budiono sebagaimana diberitakan harian Suara Merdeka (08/01/08), menurut Slamet keberadaan becak bermesin itu merupakan aset pemkab, ibarat bayi yang telah lahir juga tak mungkin dibunuh, meski secara teknis keberadaan itu (betor) belum memiliki payung hukum. Selanjutnya Slamet berharap agar semua pihak menyikapi keberadaan betor secara bijak.
Ketika Konflik masih bersifat latent dimana pemegang otoritas kekuasaan masih mampu meredam segenap ketimpangan, kesenjangan, eksploitasi,dominative, prejudice dan segregasi terhadap factor Struktur dan Sosial masyarakat pada level terendah sebelum pada akhirnya nanti melompat menjadi suatu Konflik actual / Nyata berupa : huru-hara,demonstrasi,perkelahian fisik, debat maupun perang , menyisakkan pertanyaan sebgai berikut: Bilamana Konflik latent antara Pengemudi Becak Motor kebumen dan Operator Angkutan Umum Trayek akan menjadi Konflik Nyata/ actual ? , Bagaimana Kondisi Strukural dan Sosial antara pihak-pihak yang berkonflik saat ini sehingga konflik nyata belum terjadi?, Apa yang perlu dilakukan oleh pemegang otoritas keamanan untuk mencegah atau setidaknya mampu meredam potensi konflik yang ada menjadi seminimal mungkin ?

II. ANALISA
Secara umum , Smelser menjelaskan teori perilaku Kolektive “ Theory of Collective Behavviour” dalam Sarlito :2005 terdapat 5 ( lima ) determinan terjadinya suatu konflik dalam masyarakat dalam : 1. Structural conduciveness: ‘segregasi’, ‘regulasi’, yang memisahkan masyarakat kedalam kelompok atau group, 2.Structural Strain: Ketegangan akibat adanya prasangka / prejudice , 3. The Spread of Generalized Beliefs : berkembangnya desas desus, rumor dan kepercayaan yang menjalar di tengah masyarakat bertemu dengan Precipitating Factor/s: peristiwa yang bertindak sebagai pemicu , 4.The Mobilization of Action: ‘persiapan aksi, pergerakkan pengelompokan massa secara bergelombang dengan identitas dirimu dan diriku, 5. The Operation of Social Control; kemampuan mekanisme kontrol sosial dari perangkat negara maupun masyarakat. Dengan meminjam teori Smelser untuk menganalisa data dan fakta yang ditemukan dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap fenomena konflik latent antara Pengemudi Becak Motor ( Percakbantem ) dengan Pengemudi Angkutan Umum ( Personek ) adalah :
Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa faktor-faktor penyebab konflik membentuk suatu tata urutan sebab akibat menurut suatu pola yang pasti.sehinga faktor penentu konflik terjadi diawali dengan adanya structural conduciveness, sebagai segi struktural dari situasi sosial yang memungkinkan terjadinya perilaku kolektif tertentu. Dalam fenomena Konflik Latent Becak Motor VS Personek terlihat dengan adanya segregasi secara jelas, berupa pemisahan kelompok Percakbantem sebagai representasi Becak Motor dengan Personek sebagai Representasi Angkutan trayek resmi organda.
Menurut penuturan Ngadino selaku pengurus Organda Kabupaten Kebumen , konsep “ Kami dan Mereka “ dalam konflik Bencak Motor VS Trayek resmi semakin menguat manakala keberadaan Becak Motor memperoleh dukungan dari beberapa Politisi Kebumen untuk mendapat suara ( Vote Gatter), tidak mengherankan dengan jumlah personil saat ini 4.000 sampai 4.500 orang dan terus bertambah, adalah merupakan lumbung suara yang sangat menjanjikan, Ngadino menjelaskan saat ini belum terdapat aturan tertulis yang mengatur keberadaan dan operasional Becak Motor, hanya sebatas perjanjian yang dibuat kedua belah pihak dan disaksikan pemangku kepentingan masalah trasnportasi di Kebumen , Organda pernah menolak rencana pembuatan Perda terkait Becak Motor, Ngadino menjelaskan kemungkinan konflik terbuka saat ini kecil kemungkinan terjadi , karena jumlah pengemudi dan operator trayek resmi secara kuatitas lebih sedikit dibanding pengemudi becak Motor dan hanya mengharapkan ketegasan petugas Polri untuk menindak dan menekan pertumbuhan becak motor , selain itu adanya dukungan Politik dari salah satu parpol khususnya menjelang pemilu legislative tahun 2009.
Pendapat senada dengan Ngadino adalah menurut penuturan Kasat Intel Polres Kebumen , AKP Marjono yang menyatakan telah memberikan warning kepada instansi terkait dalam masalah transportasi di Kebumen ( Pemda dan Polres Kebumen) untuk menyikapi keberadaan Becak Motor yang bisa suatu waktu berkembang menjadi konflik terbuka , AKP Marjono juga mengiyakan adanya dukungan Politisi dan Parpol tertentu terhadap keberadaan becak Motor di Kebumen, sehingga dengan dukungan Politik tersebut memberikan kekuatan / bargaining power terhadap Organda Trayek resmi, namun AKP Marjono tidak secara jelas menyebutkan dalam rangka apa dukungan Politik dari parpol dan politisi diberikan terhadap Becak Motor.
Pihak Percakbantem melalui wawancara dengan pengurus Percakbantem bernama Jasman; diketahui bahwa keberadaan Paguyuban (Percakbantem) merupakan wadah / institusi yang menjembatani komunikasi bilamana terjadi gesekan antar moda Transportasi : Percakbantem VS Personek , maupun Percakbantem VS becak motor non anggota Percakbantem. Eksistensi Becak Motor sebagai Moda Trasnportasi semakin menguat dengan adanya keinginan Buyar Winarso selaku Bupati Kebumen yang pada dasarnya tidak melarang pengemudi Becak Motor untuk tetap mencari nafkah dengan sarana yang ada namun harus mengikuti peraturan yang ada dan bersedia merubah model Becak Motor dengan menyempurnakan Model becak Motor saat ini dengan Model Baru yang kedudukan penumpang berada di belakang pengemudi ,Jasman juga menyatakan bahwa penyempurnaan Becak Motor atas inisiatif Bupati Kebumen , Buyar Winarso , telah sampai pada tahap pembuatan prototype sebanyak 5 unit.
Faktor kedua adalah structural strain, menurut Smelser mengacu pada berbagai tipe ketegangan struktural yang tidak memungkinkan terjadinya perilaku kolektif. Namun agar perilaku kolekif dapat berlangsung perlu ada kesepadanan antara ketegangan struktural ini dengan dorongan struktural yang mendahuluinya. Dalam sesi wawancara yang dilakukan , Jasman menyampaikan belum pernah terjadi konflik fisik ( pemukulan ) namun sekedar salah paham di lapangan antara pihak Angkot dengan Becak Motor, intimidasi fisik belum pernah terjadi baru sekedar perkataan dan sikap yang kurang patut, terjadi ketika becak Motor didaerah Karang Poh dan Aliyan saling berebut penumpang dengan angkutan, dimana pada saat itu , Jasman berinisiatif menyelesaikan masalah di Polsek Pejagoan, termasuk mengundang anggota DPRD Kebumen .
Pendapat Ipda Hari Condro selaku perwira pada Sat lantas Polres Kebumen, menyampaikan pada masa awal booming keberadaan Becak Motor sempat menimbulkan permasalahan berupa complain masyarakat maupun rebutan penumpang antar moda transportasi, akibat saling serobot , melanggar lalu lintas , termasuk banyak yang belum terkordinir dalam percakbantem , karena alasan permintaan penumpang ke wilayah larangan operasional becak motor , memaksa untuk lewat batas kota sehingga menimbulkan complain dari pengemudi Organda , selain itu Ipda Hari Condro menyampaikan upaya penindakan dilapangan dengan melakukan pe”kandang”an becak motor yang melanggar lalu lintas dan mewajibkan untuk bergabung dengan paguyuban Percakbanten untuk memudahkan pembinaan dan pengendalian.
Faktor ketiga Growth and spread of a generalized belief adalah tumbuh dan berkembangnya kepercayaan /keyakinan bersama. Pemahaman seperti itu menyebar dan dipahami secara sama oleh anggota kelompok. Keadaan ini mengacu pada ketika situasi menjadi bermakna bagi orang-orang yang perpotensi menjadi pelaku-pelaku kolektif, dengan dan penyebarluasan gagasan yang dapat membuka wawasan individu kearah yang lebih dinamis. Salah satu manfaat adanya paguyuban Becak motor dan Pengurus Organda adalah kemampuan mengendalikan anggota dilapangan.
Seperti diketahui beberapa peristiwa konflik terbuka antara moda transportasi sering berakhir dengan perkelahian dan kekerasan fisik lainnya menurut Warso sebagai salah satu pengurus Personek Kebumen , bahwa dirinya kerap mengingatkan pengemudi becak Motor untuk tidak melakukan kekerasan maupun berusaha meredam emosi saat dijalanan , bahwa setiap gesekan dilapangan agar sedapat mungkin diselesaikan dengan kepala dingin , menghindari kekerasan fisik dimana resiko dari adanya penggunaan kekerasan fisik adalah dikeluarkan dari organisasi dan mendapatkan sanksi hukum dari kepolisian , hal yang sama disetujui oleh Narto salah seorang pengurus Percakbantem melalui wawancara via telpon bahwa dengan adanya komunikasi dan silaturahmi antar pengurus Percakbantem dan Personek , sampai saat ini belum pernah terjadi konflik fisik secara terbuka apalagi dengan kekerasan fisik , paling adu mulut sekedar kesalah pahaman ataupun sekedar ucapan yang pada akhirnya diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan sebagai sesama pekerja di jalan.
Kondisi ini sementara efektif mencegah timbulnya perilaku kolektif ( konflik terbuka) dari individu yang telah mengalami perkembangan pemikiran. Bahwa generalized belief yang berkembang di kedua anggota paguyuban moda transportasi saat ini adalah setiap konflik walaupun dalam tataran yang sangat rendah akan diselesaikan secara tuntas melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan yang dijembatani pengurus termasuk upaya komunikasi internal pengurus terhadap anggota dan kepada kelompok moda transportasi lain
Keberadaan Precipitating factors, determinan yang memeperkuat secara situasional menggeser konflik latent menjadi konflik actual, sebagai suatu peristiwa yang menegaskan kondisi structural yang rentan konflik , tumbuh kembang suatu ketegangan struktural dan kepercayaan umum dalam masyarakat dibumbui desas desus dan informasi yang memanskan suasana , bergulir seperti bola panas, namun kendatipun keempat faktor diatas sudah terakumulasi belum tentu akan melahirkan tingkah laku kolektif berupa konflik terbuka.
Upaya pendekatan oleh Kepolisian Polres Kebumen dengan mengundang kedua belah pihak, maupun sosialisasi dan kordinasi antar instansi dalam forum lalu lintas nagkutan jalan Kebumen, sampai saat ini mampu meredam potensi pergeseran konflik latent menjadi konflik actual di Kebumen , walaupun riak riak kecil konflik terjadi, secara aksat mata masih dapat diselesaikan dengan pendekatan musyawarah antar pengurus difasilitasi oleh Polri dan Pemda , seperti pada saat terjadi cekcok mulut antar awak kendaraan di sekitar Polsek Pejagoan seperti yang diungkapkan oleh Jasman dan Sunarto dalam sebuah wawancara.
Faktor keempat, Mobillization of partisipants for actions, Smelser berpendapat tinggal inilah factor yang perlu untuk dipenuhi untuk kemudian konflik latent bergeser menjadi konflik terbuka, dalam hal ini eranan figur yang dapat memberikan aba-aba kepada golongannya untuk melakukan tindakan kolektif sangat diperlukan.jasman sendiri menyatakan bahwa dirinya mampu menghadirkan kekuatan massa pendukung dalam jumlah besar secara singkat bial diperlukan , namun Jasman juga mengatakan bahwa pernyataan tersebut justru dalam konteks pengaturan lahan bagi sesame pengemudi Becak Motor yang melanggar ketentuan pangkalan, Jasman menyampaikan bahwa seringkali terjadi antar sesama becak motor terjadi rebutan pangkalan ataupun bila diketahui seseorang pengemudi becak Motor non anggota Paguyuban memaksa bergabung dan mengambil jatah antrean penumpang di suatu pangkalan yang jelas jelas telah diisi oleh anggota Paguyuban percakbantem. .
Lain halnya dengan anggota paguyuban Personek, tampaknya upaya untuk dimobilisasi oleh pengurus Personek untuk berhadapan secara fisik dengan anggota Percakbantem adalah cukup sulit,dengan adanya pertimbangan jumlah yang lebih sedikit, juga adanya komitment pengurus Personek sendiri untuk tidak melakukan kekerasan dan lebih memilih alternative demonstrasi ke legislative maupun mogok kerja daripada berhadapan secara fisik maupun kekerasan kolektif.
Faktor kelima, The opreration of social control, memegang peranan penting bagi terjadinya pergeseran Konflik latent menjadi konflik terbuka, dalam setiap tahap proses tersebut diatas, bila pranata pengendalian sosial dalam hal ini Pemda dan Polri dapat mengintervensi tahapan-tahapan faktor penentu tingkah laku kolektif diatas, maka timbulnya tingkah laku kolektif dapat dihindarkan, namun walaupun kedua stake holder mampu mengidentifikasi namun tidak mampu melakukan suatu tindakan sesuai tugas dan tanggung jawabnya tentunya juga memberikan kontribusi terjadinya pergeseran terhadap konflik .
Apakah masukan dari Bupati Kebumen, Buyar Winarso yang menginginkan becak motor disempurnakan bentuknya, maupun pelibatan Becak Motor sebagai bagian dari karnaval dalam kampanye Pemilu akan menjadi sebuah pengakuan atau setidaknya perlindungan bagi eksistensi becak motor dan organisasi paguyuban Percakbantem yang nantinya menegasikan kewenangan atau setidaknya membuat segan pemangku kepentingan untuk melakukan penertiban , kalaupun penertiban tentunya dengan segala konsekuensi bagaimana.
Walaupun secara eskplisit tidak dijelaskan oleh responden tentang adanya dukungan politis sebagai pelindung atau Pembina dari keberadaan becak motor adalah dapat dilihat sebagai sebuah kreatifitas masyarakat golongan menengah dalam mencari pendapatan untuk hidup, jumlah unit Becak motor yang hamper 40.000 ribu unit tentunya bukan sekedar masalah pelanggaran hukum biasa namun suatu fenomena social yang terkait dengan masalah hajat hidup orang banyak, yang mana dalam rangka menyiapkan struktur dan infrastruktur transpotasi di Kebumen dibutuhkan suatu ketegasan dalam penegakkan hukum dan aturan tentang trayek , jenis, tariff dan kepastian jaminan Kamseltibcar lantas sebagai domain tugas dan tanggung jawab pemerintah ( Pemda dan Polri) dan partisipasi masyarakat ( Organda ) dengan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata.
III. PENUTUP
Konflik latent antara Pengemudi Becak Motor di Kebumen dan Operator Angkutan Umum Trayek akan menjadi Konflik Nyata/ actual adalah bilamana kohesi antar dan inter masyarakat yang berkonflik dalam hal ini Percakbanten dan Personek menjadian sedemikian lepas dan tidak dapat dikendalikan oleh Struktur dan kelembagaan dalam masing –masing kelompok disamping keragu raguan pengampu kepentingan untuk melakukan penindakan sekaligus pengayoman dalam masyarakat terjadi dan terakumulasi,Kendali Pemimpin terhadap anggota dalam kelompok maupun komunikasi positif antar kelompok di kebumen yang mendorong atau setidaknya sampai saat ini mampu meredam kondisi Strukural dan Sosial antara pihak-pihak yang berkonflik saat ini belum berkembang menjadi konflik nyata sekaligus upaya-upaya pendekatan, melakukan pengawasan dan sosialisasi berkelanjutan dari pemangku kepentingan dan pemegang otoritas keamanan di Kebumen untuk mencegah atau setidaknya mampu meredam potensi konflik yang ada menjadi seminimal mungkin
Komunikasi antar kelompok dan penyelesaian permasalahan secara musyawarah yang melibatkan semua pihak berkemptingan akan semakin mumpuni bilamana terdapat ketegasan berupa produk hukum seperti Peraturan Bupati maupun surat edaran Muspida Kebumen untuk : 1. melarang produksi Becak Motor, jangan menambah becak motor yang sudah ada dengan suatu kuota yang secara periodic harus ditinjau , keberadaaan Dinas Perindustrian dan perdagangan sebagai filter bengkel pembuat becak motor, 2. mendorong pembentukan Koperasi sebagai pengganti wadah Paguyuban Percakbantem selain untuk kepastian dan perlindungan terhadap anggota resmi percakbantem sekaligus memudahkan jalur kordinasi dan pembinaan, 3. merancang ulang system transportasi Kebumen yang terkait Trayek, jenis Moda, Tarif dan Regulasi sehingga Keberadaan becak motor dan Angkutan trayek resmi tidak saling tummpang tindih dan bisa bersinergi. Kemudian setelah penataan terhadap desain Transportasi Kebumen, penataan organisasi Percakbantem dengan Kuota dan Koperasi , harus diikuti penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Daftar Pustaka
Internet:
1. Pro Kontra Becak Motor , Sabtu 19 Januari 2008 diakses melalui http://www.modatransportasi.blogspot.com/2008/01/pro-kontra-becak-motor.html
2. Ratusan Becak bermesin Kepung DPRD Minta Pengakuan dan Payung Hukum , Selasa ,08 Januari 2008, diakses melalui http://www.suaramerdeka.com/harian/0801/08/ban01.htm, tanggal 23 Agustus 2012
3. Pejagoan – Bantul dapat Rp. 200 ribu. Selasa,08 Januari 2008, Diakses melalui http://www.suaramerdeka.com/harian/0801/08/ban01.htm, tanggal 23 Agustus 2012

Arsip Surat :
1. Surat Bupati Kebumen kepada ketua Percakbantem Kabupaten Kebumen tertanggal 5 juni 2008 perihal : Becak dengan Tenaga Bantu Mesin.
2. Surat Bupati Kebumen kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Dirjen Hubdar, tertanggal 10 Juli 2008, perihal kepastian Hukum Becak Dengan Tenaga Bantu Mesin.
3. Surat Ketua Paguyuban Awak Armada Jalur Kebumen-Karangsambung “ Sido Rukun” (PSR) Kepada ketua DPC Organda Kabupaten Kebumen , tertanggal 23 November 2008 , Perihal : permohonan Penanganan.
4. Surat Ketua Paguyuban Angkutan Jalan Kebumen- Alian “ Personek” kepada Ketua DPC Organda Kabupaten Kebumen tertanggal November 2008, perihal : permohonan penanganan.
5. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Kebumen kepada Bapak Bupati Kebumen tertanggal 10 Desember 2008, perihal Penanganan angkutan umum illegal.
6. Informasi Khusus Intelijen Polres Kebumen tanggal 3 Maret 2012 tentang Kerawanan yang mungkin terjadi dengan keberadaan becak bermesin terhadap becak manual dan tukang ojek lainnya yang ada diwilayah Kabupaten Kebumen.
7. Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Sosial , Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan, Balai Pustaka,Jakarta , 2005
8. TB Ronny Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatam Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, Jakarta 2001.