POINTER KAPOLRI PADA SILATURAHMI NASIONAL FKUB IV TENTANG “KAMTIBMAS DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA” TANGGAL, 11 NOVEMBER 2013

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

POINTER KAPOLRI
PADA SILATURAHMI NASIONAL FKUB IV
TENTANG
“KAMTIBMAS DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA”
TANGGAL, 11 NOVEMBER 2013

1. Perkembangan lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh isu global, telah mendorong pesatnya perubahan berbagai aspek kehidupan yang berskala internasional, regional maupun nasional. Fenomena ini akan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan keamanan dalam negeri.
2. Implikasi perkembangan situasi tersebut apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik dapat berpotensi menimbulkan kerawanan dan kecenderungan meningkatnya ancaman terhadap keamanan baik dalam bentuk kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara maupun peristiwa berimplikasi kontinjensi, yang pada gilirannya dapat terganggunya stabiltas Kamtibmas.
3. Kamtibmas merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2002).
4. Mengacu pada konsep tersebut, maka pemahaman Kamtibmas adalah sebagai suatu situasi dan kondisi yang mengandung adanya perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis (security), perasaan bebas dari kekhawatiran (surety), perasaan terlindungi dari bahaya dan gangguan (safety) serta perasaan damai lahiriah maupun batiniah (peace) dalam suasana tertib (order), dimana segala sesuatu berjalan lancar secara teratur yang merangsang gairah kerja dan kesibukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, serta dapat hudup rukun, berdampingan antar individu dan antar masyarakat
5. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka ancaman dan gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas, dapat dipersepsikan sebagai suatu spektrum yang membentang mulai dari bentuknya yang laten (tersembunyi) sampai pada bentuknya yang manifest (nyata). Bentuk-bentuk ancaman yang laten mengendap pada aspek-aspek astagatra, geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Bentuk ini dinamai Potensi Gangguan (PG), yang bila berinteraksi dengan faktor lain akan berkembang menjadi Ambang Gangguan (AG). AG ini dapat muncul menjadi gangguan nyata bila bertemu dengan faktor pencetus yang menyulutnya.
6. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pembinaan Kamtibmas (Binkamtibmas). Upaya ini dikonsepsikan sejak dini, mulai dari upaya-upaya yang berskala pre-emptif, preventif, hingga upaya-upaya yang berskala represif. Upaya-upaya pre-emptif ditujukan untuk menanggulangi akar-akar dan potensi kejahatan dan ketidaktertiban (PG), upaya-upaya preventif ditujukan untuk mencegah AG berkembang menjadi gangguan Nyata (GN), sementara upaya-upaya penegakan hukum ditujukan untuk menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Trend gangguan Kamtibmas periode Januari – September 2012 dengan Januari – September 2013
NO URAIAN TH 2012 TH 2013 TREND
1. KEJAHATAN 255.672 259.916 NAIK 4.244 1.66%
2. PELANGGARAN 13.526 15.842 NAIK 2.316 17.12%
3. GANGGUAN 12.323 12.168 TURUN 155 -1.26%
4. BENCANA 1.165 1.050 TURUN 115 -9.87%
JUMLAH 282.686 288.976 NAIK 6.290 2.23%
Sumber: Birodalops Sops Polri

8. Trend jenis kejahatan periode Januari – September 2012 dengan Januari – September 2013
NO URAIAN TH 2012 TH 2013 TREND
1. KONVENSIONAL 239.884 241.138 NAIK 1.254 0.52%
2. TRANSNASIONAL 12.464 15.129 NAIK 2.665 21.38%
3. KEKAYAAN NEGARA 2.919 3.397 NAIK 478 16.38%
4. IMPLIKASI KONTINJENSI 405 252 TURUN 153 -37.78%
JUMLAH 255.672 259.916 NAIK 4.244 1.66%
Sumber: Birodalops Sops Polri
9. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas pokok Polri adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
10. Perkembangan stabilitas keamanan dalam negeri pada tahun 2013 diwarnai oleh terjadinya konflik sosial di beberapa daerah di Indonesia yang salah satunya dilatarbelakangi oleh masalah kerukunan antar umat beragama.
11. Pluralisme bangsa indonesia yang terdiri dari berbagai etnis dan agama membawa konsekuensi terhadap terjadinya pertentangan antara kelompok atau individu dengan kelompok dan individu lainnya yang bernuansa Suku, Ras dan Antar Golongan yang apabila tidak dikelola dengan baik akan berpotensi terjadinya konflik yang berkepanjangan.
12. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
13. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
14. Diperlukan langkah – langkah komprehensif melalui peningkatan sinergitas polisional antar departemen dan lembaga dalam menangani dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan membangun kerukunan antar umat beragama.
15. Kebijakan pemerintah tentang kerukunan umat beragama.
A. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 2006, Nomor : 8 tahun 2006, tanggal 13 maret 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah / wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadat.
Dalam SKB 2 Menteri tersebut diatur pasal – pasal tentang persyaratan pendirian tempat ibadah antara lain :
a. Pasal 13
1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh – sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan / desa.
2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang – undangan.
3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan / desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten / kota atau provinsi.
b. Pasal 14
1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
a) Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3);
b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah / kepala desa;
c) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten / kota; dan
d) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten / kota.
3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.
c. Pasal 15.
Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.
d. Pasal 16.
1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
2) Bupati / walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

e. Pasal 17
Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

B. Keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2008, Nomor : kep-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 tahun 2008, tanggal 9 juni 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan / atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.
Keputusan bersama tiga menteri tersebut memuat diktum antara lain :
a. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama itu.

b. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan / atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (jai), sepanjang mengaku beragama islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah nabi muhammad saw.

c. Penganut, anggota, dan / atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

d. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan / atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan / atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

e. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

f. Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah – langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.

16. Data konflik SARA
NO Polda TH 2010 TH 2011 TH 2012 JAN SD OKT 2013
1 Aceh – 1 1 –
2 Sumut – 9 8 13
3 Sumbar 1 –
4 Riau – 1 –
5 Bengkulu – –
6 Jambi 1 1 1
7 Sumsel – 1 1
8 Lampung 1 2 4 1
9 Metro Jaya 5 22 11 6
10 Jawa Barat 4 4 10 19
11 Jawa Tengah 1 1 1 4
12 D I Y – 2 1
13 Jawa Timur – 3 4 2
14 Bali – 2 1 –
15 N T B 4 3 7 10
16 N T T 2 5 8 6
17 Kalbar – 1
18 Kalsel – 1 1
19 Kalteng – –
20 Kaltim 1 1 1 –
21 Sulsel 5 9 5 20
22 Sultra 2 2 –
23 Sulteng 2 17 41 45
24 Sulut 1 1 5 –
25 Maluku 11 10 6 –
26 Papua 8 11 17 12
27 Babel – 1
28 Banten – 1
29 Gorontalo – –
30 Maluku Utara 2 2 4 –
31 Kep. Riau – –
Jumlah 51 109 136 145

17. Kejadian menonjol
A. Cikeusik
Telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan di kp. Peundey ds. Umbulan kec. Cikeusik kab. Pandeglang terhadap jemaah ahmadiah yang dilakukan oleh masa yang diperkirakan berjumlah 1.500 orang, dengan cara merusak rumah kediaman sdr. Sukarman bin matori dan melakukan penganiayaan dan pengrusakan yang mengakibatkan jemaah ahmadiah 3 (tiga) orang meninggal dunia an. Mulyadi, Tarno, Roni dan 5 (lima) orang luka luka an. Deden sujana, Debi, Dias, Ahmad masimbi, Apip, kerugian materil pembakaran terhadap 2 (dua) unit mobil, 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor dan 1 unit rumah tempat ibadah. Terhadap kasus ini 5 orang ditetapkan sebagai tersangka.
B. Temanggung
Kejadian rusuh massa yang berlatar belakang agama ini terjadi karena vonis putusan sidang 5 tahun penjara terhadap terdakwa penistaan agama atas nama Antonius richmon bawengan, oleh massa dianggap terlalu ringan sehingga massa berusaha menyerang terdakwa namun dicegah aparat dan terdakwa berhasil diamankan menggunakan rantis polri, sehingga massa merusak PN Temanggung kemudian aksi berlanjut di luar kantor PN Temanggung, kurang lebih 1000 orang massa melakukan tindakan anarkhis dengan cara merusak dan membakar bangunan dan kendaraan. Akibat kejadian tersebut 9 orang luka-luka, kerugian materiil :
a. Di gereja graha shekinah, jl. Supeno 11 Kab. Temanggung :
1) 6 unit sepeda motor dibakar.
2) Kaca-kaca gereja pecah, ruangan/meja dibakar, perabot / perlengkapan dan kantin dirusak.
b. Di gereja pantekosta, jl. S. Parman 20 Kab Temanggung :
1) 1 unit mobil suzuki, 1 unit mobil chevrolet carry dan 6 unit sepeda motor dibakar.
2) Rolling door dan pintu belakang dirusak.
c. Di gereja katholik santo petrus & paulus, jl. Jend. Sudirman 15 kab. Temanggung :
1) Jendela, pintu gereja, pintu balai keluarga, pintu balai pertemuan dan koperasi dirusak/kaca pecah.
2) Patung Yesus & Bunda Maria, altar hancur.
3) Alat musik, kantor sekretariat rusak berat.
d. Di PN temanggung, jl. Jend sudirman kab. Temanggung :
• Kaca jendela pecah, ruang sidangrusak ringan, kaca pintu bagian depanpecah, 2 unit truck dalmas polridibakar
e. Di Polres Temanggung :
• Kaca call centre dan kaca jendela kantor pecah, ban mobil kawat berduri ditusuk.
Kuat pam yang diturunkan : brimob 4 SSK, Dalmas Polda Jateng 1 SSK, Polres Temanggung 2 SSK, TNI 3 SSK dipimpin langsung oleh Kapolda Jateng.
Perkembangan rusuh massa di kab. Temanggung terhadap 8 (delapan) orang tersangka telah di vonis dan saat ini menjalani hukuman.
C. Ciketing
Penyegelan gereja dilakukan pada maret 2010 dan 20 juni 2010. Namun pada 11 juli 2010, jemaat HKBP beralih melakukan kebaktian di sebuah tanah lapang yang jaraknya 3 km dari rumah kebaktian yang sudah disegel sebelumnya.
“jemaat HKBP melakukan konvoi dari rumah kebaktian yang disegel menuju ke lapangan. Masyarakat saat itu melakukan penolakan,”.
Sejak itu, polres bekasi melakukan pengamanan kebaktian di tanah kosong tersebut yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bekasi. Hingga pada saat kejadian 12 september, kebaktian masih dikawal Polisi meski hanya seorang anggota polri yakni Briptu Galih Setyawan. Polisi sebelumnya sudah menjelaskan kepada jemaat HKBP atas konvoi yang bisa menimbulkan gesekan sosial. Namun meski diberi peringatan, jemaat HKBP tetap melakukan konvoi tanggal 15 agustus, 22 agustus, dan 5 september.
Konvoi tersebut memprovokasi masyarakat sekitar sehingga pada tanggal 12 September terjadi peristiwa penusukan.
Pada tanggal 12 september tersebut, konvoi berjalan dari rumah kebaktian menuju lapangan. Pengawalan Briptu Galih berada di depan rombongan jemaat HKBP. Tiba-tiba di tengah jalan, 4 orang masuk ke tengah konvoi dan menghalangi jalan rombongan dengan motor.
Melihat hal itu, bergegas, Briptu Galih menuju ke tengah-tengah rombongan jemaat HKBP. Keempat orang tak dikenal tersebut melarikan diri. Seorang jemaat bernama Asih tampak sudah berlumuran darah di bagian perutnya.
Saat di perjalanan, pendeta Lusfida yang tengah memegang asih di motor, tiba-tiba dipukul dengan kayu oleh seorang tak dikenal.
Kejadian penusukan dan pemukulan ini merupakan akumulasi dari ketidaknyamanan warga sekitar kebaktian terhadap jemaat HKBP.
Berdasarkan hasil penyidikan 10 (sepuluh) orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
D. Sampang
Bermula dari sekitar 20 orang anak warga syiah yang sekolah / mondok di pulau jawa (malang) pulang kampung / mudik untuk berlebaran dengan keluarganya di desa Karang Gayam Kec. Omben Sampang.
Pada tanggal 26 agustus 2012 pukul 09.45 wib, ketika mereka akan kembali untuk melanjutkan sekolah / mondok, di tengah jalan dihadang oleh + 30 sepeda motor (diduga pengikut M. Rois dari kelompok Sunni). Mereka dipaksa untuk turun dari kendaraan dan kembali ke rumahnya masing – masing dengan berjalan kaki serta tidak boleh melanjutkan sekolah lagi.
Saat rombongan tiba di rumah Tajul Muluq, pengikut Tajul Muluk memberitahukan kejadian tersebut kepada sdr Hamama, massa kedua kelompok saling berhadapan dan saling memprovokasi. Massa pengikut M.Rois (kelompok sunni) semakin banyak datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam, bambu runcing dan bom molotof karena adanya himbauan dari masjid – masjid sekitar desa Karang Gayam.
Massa semakin beringas karena ada perlawanan sehingga bentrok dan kerusuhan dengan lemparan batu, senjata tajam dan bondet serta pembakaran rumah terjadi secara sporadis. Anggota Polsek Omben sebanyak 20 orang tidak bisa melerai konflik yang melibatkan sekitar 3.000 orang.
Dari peristiwa tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia dan 11 (sebelas) orang luka – luka dengan kerugian materi : 37 rumah bilik/kayu dibakar jumlah pengungsi : 255 orang, yang ditampung dilapangan tenis indoor kabupaten Sampang.
Dari hasil penyelidikan 5 (lima) orang telah ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan penangkapan,
E. Tasikmalaya
Pada hari minggu tanggal 05 mei 2013 pada pukul 01.00 s/d 02.00 wib di pemukiman jemaat ahmadiyah di wilayah ds.tenjowaringin kec.salawu kab.tasikmalaya dan kp. Babakansindang ds. Cipakat kec. Singaparna kab. Tasikmalaya telah terjadi pengrusakan fasilitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan oleh kelompok massa sebanyak± 500 orang dengan cara melakukan pelemparan mengunakan batu ke beberapa asset milik jemaat ahmadiyah. Adapun fasilitas umum dan rumah warga Jemaat Ahmadiyah yang telah dirusak adalah: 21 (dua puluh satu) rumah, 4 (empat) sekolah, 1 (satu) mushola mengalami pecah kaca dan 1 (satu) masjid rusak.
Dari hasil penyelidikan 2 (dua) orang telah ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan penangkapan, sebagai berikut :
a. Rustaman, 31 tahun, agama islam, alamat kp. Sukasari, ds.tenjowaringin, kec. Salawu kab. Tasikmalaya.
b. Atang, 50 tahun, agama islam, alamat kp.cibuluh ds. Tenjowaringin kec. Salawu kab. Tasikmalaya.

18. Faktor penyebab terjadinya konflik bernuansa agama :
A. Munculnya keyakinan keagamann yang berbeda dengan keyakinan keagamaan pada umumnya contoh : ahmadiyahdan syiah, yang dianggap bertentangan dengan keyakinan agama islam, .
B. Pembangunan rumah ibadah yang tidak sesuai dengan prosedur
C. Menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah secara rutin dan menimbulkan gangguan bagi warga sekitarnya.
D. Adanya provokasi dari pihak tertentu terhadap agama tertentu sehingga memunculkan sentimen keagamaan yang dapat berakhir dengan tindakan anarkhis.
19. Langkah antisipasi polri
A. Meningkatkan giat deteksi dini dan cegah dini guna mengantisipasi agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik yang meluas serta Polri tidak terdadak dalam menghadapi perubahan yang eskalatif/fluktuatif
B. Memetakan berbagai potensi konflik bernuansa agama, untuk menemukan dan mengkaji akar masalah guna mencari solusi yang tepat beserta instansi terkait lainnya;
C. Mengutamakan kegiatan pencegahan dari pada penegakan hukum untuk menghindari tindakan berlebihan untuk meminimalisir korban.
D. Meningkatkan giat kepolisian dengan penggelaran personel secara optimal di wilayah rawan potensi konflik agama dengan menempatkan pengamanan terbuka dan tertutup dengan cara mendirikan pos tetap dan atau pos mobile.
E. Meningkatkan kegiatan preemtif dengan mendorong FKUB dan BAKORPAKEM menyelesaikan potensi konflik bernuansa agama.
F. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan tim terpadu tingkat pusat dan daerah dalam rangka implementasi Inpres Nomor 2 tahun 2013 untuk mendorong pihak yang berkonflik, pranata adat/sosial, menyelesaikan akar permasalahan terjadinya konflik bernuansa agama tersebut.
G. Melaksanakan kegiatan preventif melalui turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat di wilayah rawan potensi konflik bernuansa agama.
H. Memberikan back up satuan baik secara rayonisasi maupun back up dari satuan atas.
I. Melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi ham terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum konflik bernuansa agama.

JAKARTA, 11 NOVEMBER 2013
KAPOLRI

Konflik Sampang Syiah-Sunni atau Konflik Kepentingan?

Konflik Sampang
Syiah-Sunni atau Konflik Kepentingan?
oleh : IGA LOMBOK

“ Negeri surga ini kembali berdarah. Kita kembali dikejutkan dengan adanya peristiwa konflik Sampang Madura yang bernuansa agama. Tentu kejadian ini seolah menyayat rasa kemanusiaan kita serta logika dan akal sehat, dimana agama atau aliran agama kembali dijadikan ‘kambing hitam’ sebagai pembenaran dan penghalalan terhadap tindakan kekerasan di negeri yang kononnya berlandaskan Pancasila ini.”

Setelah setahun terakhir pemberitaan media dibanjiri oleh berita tentang konflik sosial seperti konflik sengketa lahan di Mesuji dan Lampung, Konflik aliran Ahmadiyah, Konflik Pemilukada, Konflik Papua dan lainnya, terjadi kembali peristiwa berdarah di Sampang Madura, tepatnya di Desa Karang Gayang, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Pertikaian yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012 antara kelompok Tajul Muluk al Ali Murtadha (penganut aliran Syiah) dengan kelompok M Rois Al Hukuma (penganut aliran Sunni) yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, 11 (sebelas) luka-luka parah termasuk Kapolsek Omben AKP Aris Dwiyanto, 49 rumah warga Syiah dibakar (versi media 37 rumah) dan puluhan mengungsi . Semua korban merupakan kelompok penganut aliran Syiah yang minoritas. Kejadian ini juga merupakan kejadian puncak setelah sebelumnya tanggal 29 Desember 2011 juga terjadi pembakaran rumah-rumah dari kelompok Tajul Muluk yang dilakukan oleh kelompok M Rois.
Pasca kejadian, berbagai pihak khususnya pejabat pemerintah langsung meninjau lokasi peristiwa konflik di Sampang Madura dan meminta keterangan dari warga dan aparat setempat. Sejumlah Menteri dan pejabat tinggi menyimpulkan, peristiwa kekerasan yang menewaskan warga Syiah tersebut bukanlah konflik antara Syiah dan Sunni, melainkan konflik keluarga yang dilatar belakangi perseteruan dua saudara kandung, yakni Ustad Tajul Muluk yang beraliran Syiah dengan saudara kandungnya M Rois yang beraliran Sunni. Hal ini dikatakan Menteri Agama, Suryadarma Ali , demikian juga Menkopolhukam, Mendagri, Gubernur Jawa Timur, ketua PBNU dan juga Kapolri. Semua pejabat negara dan Ulama sepakat dengan kesimpulan tersebut, termasuk juga Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan tokoh Madura mengatakan bahwa bentrokan yang terjadi dipicu oleh persaingan cinta antara kakak dan adik (Tajul Muluk dan M Rois) .
Sementara itu sejumlah kalangan memprotes sikap pemerintah yang dinilai menyederhanakan konflik di Sampang Madura dengan menyebut kekerasan yang terjadi di daerah itu hanya dipicu konflik keluarga. Hasil investigasi yang dihimpun Aliansi Solidaritas Kasus Sampang menunjukan perselisihan keluarga antara pemimpin Syiah di Sampang, Tajul Muluk, dengan saudaranya baru terjadi pada tahun 2009, sementara warga Syiah di desa Karang Gayam Kecamatan Omben Sampang Madura sudah mengalami teror dan intimidasi sejak tahun 2004 . Aktifis Aliansi Solidaritas Kasus Sampang, Hertasning Ichlas, mengatakan sentiment kebencian terhadap warga Syiah di Sampang Madura ini dipicu kecemburuan ulama di Sampang Madura terhadap pengaruh pemimpin kelompok Syiah di Karang Gayam, Ustad Ta’jul Muluk dan sentimen kebencian dan anti Syiah ini kian diperparah dengan sentimen geopolitik dan lemahnya penegakan hukum . Hal senada juga disampaikan oleh beberapa aktifis LSM dan HAM di Indonesia.
Berbagai analisa dan pendapat serta kesimpulan yang disampaikan oleh pejabat negara, tokoh agama maupun tokoh nasional mengenai peristiwa berdarah di Sampang ini tentunya dapat dipandang sebagai perbedaan keragaman perspektif masing-masing. Menurut penulis tentu semuanya memiliki agenda. Namun perdebatan mengenai penyebab konflik apakah Syiah-Sunni ataukah konflik kepentingan (yang dalam berbagai pandangan para tokoh disebut sebagai konflik keluarga) memang perlu untuk dianalisa lebih dalam sehingga tujuan sosiologi untuk mencari akar permasalahan guna dapat mengantisipasi kejadian selanjutnya dapat tercapai. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menganalisa mengenai faktor yang menyebabkan akar permasalahan yang ada kemudian menimbulkan konflik dari yang bersifat laten menjadi aktual. Dalam tulisan ini, penulis akan menganalisa konflik Sampang ini melalui pandangan-pandangan Teori Konflik yang dikembangkan oleh Ralph Dahrendorf.

Pandangan Syiah-Sunii
Memandang pertikaian kelompok Syiah dengan Sunii di Sampang Madura, tentu tidak dapat lepas dari sejarah dan pertikaian Syiah dan Sunii Islam dunia. Dari sisi sejarah, timbulnya Syiah-Sunni berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda pandangan mengenai khalifah. Kelompok Syiah hanya mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan tidak mengakui 3 kekhalifahan yang lain seperti halnya Sunni. Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah terakhir dan Hussein putranya di bunuh oleh dinasti Umayah. Peristiwa pembunuhan inilah yang menjadi awal sejarah pertikaian antar Sunni dan Syiah sampai saat ini.
Kemudian dari pandangan global Islam dunia, melalui berbagai sumber (yang dibaca penulis) ada sejumlah tema yang menjadi perdebatan ‘abadi’ antara dua mazhab besar Islam ini. Mulai dari kepemimpinan agama, politik, social, penafsiran teks agama hingga metodologi ritual keagamaan. Namun dari semua topik tersebut, tak ada perdebatan yang lebih panas antara keduanya melebihi persoalan agama dan politik. Tentu kita tidak dapat menampik bahwa perdebatan tersebut menimbulkan konflik terbuka (perag saudara) di beberapa negara Islam dunia, sebut saja yang sedang terjadi saat ini yaitu perang saudara di Suriah, kemudian perang saudara di Irak (yang saat ini dikuasai oleh kaum Syiah yang didukung Amerika dan sekutunya setelah menumbangkan rezim Saddam Husein yang Sunni), Arab Saudi (mayoritas kaum Sunni) dan Iran (Syiah sebagai agama negara). Bahkan Wakil Presiden Irak, Tarik Hashimi yang juga merupakan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Islam Irak juga merupakan pejabat tertinggi dari kelompok Sunni dalam pemerintahan Iraq yang dikuasai Syiah dihukum mati dalam pengadilan in absentia karena didakwa sengaja membentuk kelompok pembunuh (deadsquad) untuk melawan pemerintah pasca rezim Saddam Husein dan membunuh kelompok Syiah .
Sementara itu di Madura sendiri, kelompok faham Syiah didirikan pada tahun 2004 di Dusun Nang Kernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang oleh kakak beradik Tajul Muluk alias Ali Murtadha dan M Rois Al Hukuma yang berkembang dengan jumlah pengikut 558 orang (terdiri dari 136 KK dan 156 Santri) yang kemudian semakin berkembang . Tajul Muluk dan M Rois yang terobsesi ingin menjadi ulama besar Syiah setelah kembali dari sekolah agama di Iran, mencoba mendirikan pondok pesantren dengan beberapa santri. Kemudian tahun 2005 terjadi konflik antara Tajul Muluk dan M Rois yang berlatar asmara. Konflik ini berkembang dengan keluarnya M Rois dari kelompok Syiah yang kemudian malah berbalik menyebarkan isu penolakan terhadap ajaran Syiah yang di pimpin oleh Tajul Muluk. Mulai saat itulah awal terjadi konflik antara kelompok ajaran Syiah yang minoritas dan kelompok Sunni yang dianut mayoritas masyarakat Omben Sampang Madura. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa konflik Syiah dan Sunni di Sampang cepat berkembang tanpa adanya akar permasalahan yang kuat.
Dalam Teori Identitas Sosial yang dikembangkan oleh Henri Tajfel (1957-1959) dijelaskan bahwa identitas sosial seseorang ikut membentuk konsep diri dan memungkinkan orang tersebut menempatkan diri pada posisi tertentu dalam jaringan hubungan-hubungan sosial yang rumit. Melalui teori ini, penganut kelompok Syiah dan Sunni di Sampang telah mengidentifikasikan diri sebagai dua kelompok yang memang memiliki sejarah berkonflik atau bertikai. Mungkin tidak semua penganut kelompok mengetahui esensi ajaran dan sejarah yang menyebabkan mereka berkonflik namun hanya mengetahui bahwa antara Syaih dan Sunii adalah dua kelompok yang berbeda pandangan dimana kelompok Syiah dan Sunni di negara lain juga bertikai. Kaum Sunni Sampang yang mayoritas selalu mengadakan penekanan, pengancaman dan intimidasi terhadap kaum Syiah, sebagai contoh penolakan acara Maulud Nabi yang dihadiri ulama Syiah dari Iran oleh kelompok Sunni (tanggal 9 April 2007), pembubaran kegiatan pengajian yang dilakukan kaum Syiah (Agustus 2009), pelaporan Tajul Muluk telah menyebarkan ajaran sesat ke Polwil Madura (16 Oktober 2009), penutupan jalan menuju pondok pesantren Tajul Muluk oleh warga Sunni (2 April 2011), penyerangan dan pembakaran terhadap rumah-rumah kelompok penganut Syiah (29 Desember 2011) dan penyerangan kembali terhadap kelopok Syiah yang menimbulkan korban jiwa (26 Agustus 2012) .
Dari beberapa rangkaian kejadian konflik antara kelompok Syiah dan Sunni, tidak dapat dipungkiri bahwa pertikaian yang terjadi memang melibatkan antara kelompok Syiah dan Sunni. Kaum Sunni Sampang berkehendak agar semua warga Omben pemeluk Syiah untuk kembali memeluk ajaran Sunni serta menolak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum Syiah. Ini membuktikan bahwa ajaran Syiah merupakan ajaran yang dipermasalahkan oleh kelompok Sunni Sampang karena sebelum dibentuknya aliran Syiah di Kecamatan Omben, tidak pernah terjadi perselisihan antar kelompok apalagi sampai menimbulkan konflik terbuka. Namun setelah lahirnya kelompok Syiah pada tahun 2004, secara perlahan-lahan masing-masing kelompok mengidentifikasikan diri kedalam kelompok masing-masing (Syiah dan Sunni) yang memiliki sejarah dan pandangan Islam global yang sedang terjadi konflik antara Syaih dan Sunni maka terjadi konflik sosial yang berlatar belakang agama (kelompok aliran) di Sampang Madura.

Pandangan Konflik Kepentingan
Tidak dapat dipungkiri bahwa perselisihan antara Tajul Muluk dan M Rois diawali dengan perselisihan keluarga yang berlatar belakang asmara. Awalnya M Rois dan Tajul muluk sama-sama menganut Syiah. M Rois ingin menikahi salah satu santrinya yang bernama Halimah, namun Tajul Muluk tidak merestuinya. M Rois merasa dikhianati lalu keluar dan gabung dengan kelompok Sunni (2005). Mulai saat itu M Rois mulai menentang kelompok Syiah dan mengatakan Tajul Muluk menyebarkan ajaran sesat. Pada bulan Maret 2009, Halimah menikah dengan Abdul Aziz yang merupakan orang dekat Tajul Muluk. Tajul muluk yang mengawinkan dan sekaligus menjadi saksi. Hal ini semakin memperuncing perselisihan antara kedua kakak beradik ini.
Menurut Ralp Dahrendorf (1958-1959), dalam konsep tentang teori konflik hal yang penting untuk dicermati yaitu kepentingan . Dalam teorinya ia menyatakan bahwa kepentingan itu yang nampaknya sebagai fenomena psikologi, pada dasarnya adalah fenomena berskala luas. Konflik kepentingan didalam kelompok masyarakat selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Konflik kepentingan ini tidak selalu perlu disadari oleh individu atau anggota kelompok dalam rangka bertindak sesuai dengan harapan. Dalam hal ini Dahrendorf mengatakan hal ini sebagai kepentingan tersembunyi.
Perselisihan keluarga antara Tajul Muluk dan M Rois yang berlatarbelakang asmara ini, dimanfaatkan oleh M Rois untuk menyerang Tajul Muluk melalui isu perbedaan faham Syiah dan Sunni di Sampang. Selain itu dengan meruncingnya permasalahan Syiah dan Sunni di Sampang ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh agama dan Ulama di Sampang (Madura) yang mayoritas Sunni untuk meredam berkembangnya kelompok Syiah di Madura. Tentunya persaingan ini akan mengganggu otoritas yang dimiliki oleh tokoh-tokoh agama dan Ulama (kiai) tersebut. Kepentingan tersembunyi yang ada pada sebagian besar para ulama-ulama di Madura tidak ingin otoritasnya berkurang dengan adanya kelompok Syiah yang mulai berkembang di Sampang. Madura merupakan daerah yang identik dengan Islam yang fanatik dan peran kiai (ulama) yang dominan dan penting sebagai pimpinan agama, pemimpin masyarakat dan berkembang ke pemimpin politik , sehingga otoritas (kekuasaan) merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap ulama untuk mempertahankan eksistensinya di dalam sistem kultur masyarakat yang fanatik terhadap agama dan ulamanya (kiai).
Menurut Talcott Person, sepenting-pentingnya struktur lebih penting lagi sistem kultural bagi sistem sosial . Sistem kultur sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial atau merupakan kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Didalam sistem sosial, sistem diwujudkan dalam norma dan nilai, dan dalam sistem kepribadian ia diinternalisasikan oleh aktor. Aktor dalam hal ini adalah para kiai atau ulama di Madura menyadari bahwa dengan adanya faham Syiah yang berkembang pesat di Sampang dapat mengurangi otoritas yang selama ini dimilikinya. Kepentingan tersembunyi yang dimiliki oleh M Rois untuk membalas dendam kepada Tajul Muluk akibat permasalahan asmara dan kepentingan tersembunyi para ulama dan tokoh agama di Sampang ini yang kemudian memanfaatkan isu konflik Syiah dan Sunni sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat khususnya di Sampang Madura .

Prasyarat Aksi Dahrendorf
Didalam kondisi yang tidak ideal, faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial. Dahrendorf menyebutkan kondisi-kondisi teknis seperti personil yang cukup, kondisi politik seperti situasi politik secara keseluruhan, dan kondisi sosial seperti keberadaan hubungan komunikasi . Penulis mencoba menggunakan prasyarat Dahrendorf ini untuk menganalisa mengapa kasus Sampang ini menjadi konflik yang sifatnya aktual, sementara di daerah lain seperti di Bangil dan Malang tidak terjadi.
1. Syarat Teknis
Seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa Madura adalah daerah yang identik dengan Islam yang fanatik dan peran kiai (ulama) yang dominan, dihormati, diikuti dan berperan penting sebagai pimpinan agama, pemimpin masyarakat dan berkembang ke pemimpin politik. Karena islamisasi berlangsung baik di hampir semua kelompok dan kelas sosial, dengan ulama sebagai institusi sentrumnya, maka ulama memiliki posisi sentral dalam struktur sosial masyarakat Madura di hampir semua tingkatannya. Posisi mereka tampak kian kuat dan luas dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan Islam sebagai identitas dari masyarakat Madura. Situasi ini akan sangat mendukung apabila ada isu-isu yang berhubungan dengan agama khususnya Islam akan sangat cepat berkembang. Kondisi fanatisme keislaman yang kuat, didukung dengan pimpinan agama (ulama) yang sangat dihormati, maka adalah sesuatu yang mudah memobilisasi masyarakat Madura melalui para ulama atau kiainya dengan menggunakan isu agama sebagai isu utama.
Isu Syiah-Sunni merupakan isu hangat yang semua orang Islam juga mengetahui bahwa beberapa keyakinan mereka adalah berbeda. Latar belakang sejarah dan kondisi konflik Syiah-Sunni di dunia saat ini juga sedang bergejolak (di Suriah dan sebelumnya di Irak) dipakai oleh otoritas ulama (kiai) Sunni yang mayoritas untuk menyerang kelompok Syiah yang jumlahnya minoritas (di Indonesia belum ada data valid mengenai komposisi Syiah-Sunni, namun untuk komposisi Syiah-Sunni di dunia tercatat bahwa Syiah merupakan kelompok minoritas yang anggotanya sekitar 10-15% dari seluruhnya 1,6 milyar warga Muslim di dunia ). Dahrendorf mengatakan bahwa dengan kondisi teknis seperti jumlah personil yang cukup dan kepemimpinan yang kuat akan mampu menggerakkan konflik menjadi konflik aktual, dimana dengan otoritas yang dimiliki para ulama di Omben Sampang, mampu menggerakkan ribuan massa untuk menyerang kaum Syiah dengan menggunakan isu konflik Syiah dan Sunni sehingga pertikaian berdarah di Sampang terjadi. .
2. Syarat Sosiologis
Selain dilatarbelakangi konflik Syiah-Sunni, konflik Sampang juga diawali oleh konlik yang berlatar belakang konflik keluarga antara Tajul Muluk dengan M Rois. Pendukung dan pengikut kedua ulama inipun secara geografis hidup berdampingan, sehingga terdapat hubungan sosiologis yag kuat diantara kedua kelompok aliran ini karena hidup bertetangga. Hubungan sosiologis ini yang menjadikan konflik dapat terjadi. Dahrendorf mencontohkan Nyonya Perancis tidak mungkin berkonflik dengan pemain catur Chili karena tidak ada kontak antara mereka, tak ada integrasi sebelumnya yang menyediakan basis untuk konflik. Hubungan sosiologis antara dua kelompok yang bertetangga, yang dipisahkan melalui identitas sosial mereka yaitu kelompok Syiah dan Sunni dengan basis keyakinan yang sama-sama kuat yaitu fanatisme Islam mengakibatkan konflik laten dapat berubah menjadi konflik aktual di Sampang Madura.

3. Syarat Politis
Pecahnya konflik Syiah-Sunni di Sampang Madura tentu tidak bisa dilepaskan dari fatwa MUI Sampang yang menyatakan ajaran Syiah sesat . MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sampang tidak akan menyangka bahwa fatwa yang bernomor A-035/MUI/spg/2012 dan keputusan fatwa MUI Jawa Timur yang bernomor No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah tanggal 21 Januari 2012 yang dikeluarkan tersebut akan dapat menyulut konflik yang ada karena dijadikan landasan pembenar oleh masyarakat Sampang untuk menyerang warga Syiah.
Di Madura sebagai wilayah yang fanatisme keislamannya kuat, masyarakatnya sangat mematuhi dan tunduk terhadap perintah-perintah ulamnya, apalagi dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama nya, dapat dianggap sebagai hukum bagi mereka. Dengan adanya fatwa haram terhadap ajaran Syiah yang dikeluarkan MUI Sampang dan MUI Jatim merupakan pemicu terhadap konflik Syiah-Sunni yang telah berlangsung selama 8 tahun (2004-2012) di Sampang. Bahkan Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori menegaskan tidak akan mencabut fatwa Syiah sesat yang telah dikeluarkan sejak 21 Januari 2012 . Ia mengatakan bahwa jika Syiah terus berkembang di Jatim maka keutuhan NKRI tidak bisa terjaga selama Syiah dikembangkan di negara Sunni seperti Indonesia. Dia mengutip pernyataan Syaikh Yusuf Qordhowi dari Mesir yang mengatakan bahwa Syiah tidak bisa dikembangkan di negara-negara Sunni. Ini sama halnya Sunni tidak bisa dikembangkan di negara Syiah seperti Iran.

Penutup
Berdasarkan analisis melalui beberapa teori sosiologi konflik, akar permasalahan terjadinya konflik Sampang disebabkan akibat adanya kepentingan dari ulama-ulama untuk mempertahankan otoritas khususnya di Madura dengan memanfaatkan perbedaan faham Syiah dan Sunni, dimana konflik keluarga antara Tajul Muluk dan M Rois sebagai pemicu masalah yang ada.
Timbulnya konflik aktual dari yang sebelumnya bersifat laten di Sampang karena prasyarat Dahrendorf mengenai terjadinya konflik aktual semuanya terpenuhi baik dari segi teknis, sosiologis maupun politis. Hal ini terjadi karena fanatisme agama yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Madura, didukung dengan pemimpin (ulama) yang dihormati, diikuti dan disegani serta mampu menggerakkan menggerakkan massa Sunni yang memiliki hubungan sosiologis dengan penganut Syiah karena bertetangga dalam satu wilayah sehingga konflik laten yang ada menjadi aktual. Selain itu dipicu dengan adanya fatwa MUI Sampang dan MUI Jawa Timur yang mengharamkan ajaran Syiah, sehingga dijadikan sebagai hukum pembenar untuk melakukan gerakan anarkhis oleh massa Sunni terhadap penganut ajaran Syiah.
Polri yang diberikan amanah oleh konstitusi sebagai pemelihara keamanan masyarakat perlu menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting untuk mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian berikutnya sehingga tidak terulang baik di Madura sendiri ataupun di wilayah lain yang juga memiliki potensi konflik sosial yang tidak kalah berbahaya. Untuk itu perlu langkah yang tepat bagi Polri guna menyelesaikan konflik sosial khususnya konflik agama, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya jangka pendek adalah Polri harus tegas dan konsisten terhadap penegakan hukum kepada setiap warga pelanggar hukum yang terlibat di dalam konflik. Selain itu sangat penting dalam pelibatan semua unsur-unsur yang berkompeten baik Pemda Kabupaten ataupun Propinsi dalam proses mediasi antara kelompok yang bertikai, termasuk pelibatan tokoh ulama yang dianggap memiliki pengaruh cukup besar untuk ikut meredam situasi yang ada. Upaya jangka panjang yang dapat dilakukan adalah mendorong kembali pemberdayaan perangkat desa dan perangkat Pemda, TNI, Ulama dan tokoh masyarakat untuk mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis agama melalui ceramah-ceramah agama di masjid-masjid unntuk mengedepankan kerukunan umat beragama. Tidak kalah pentingnya mengedepankan fungsi intelejen yang handal guna dapat mendeteksi kerawanan wilayah sehingga mampu untuk diantisipasi menjadi potensi konflik.

Daftar Bacaan
Wiriawan Sarlito, Psikologi Sosial (Psikologi Kelompok dan Terapan), Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Ritzer George dan Goodman Douglas, Teori Sosiologi Modern (alih bahasa oleh Alimandan), Kencana Prenada Media Goup, Jakarta, 2004.

David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi (disunting oleh Paulus Wirutomo), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Prihandoko Tempo.Co, Solusi Konflik Sampang Versi Pemerintah, diakses melalui http://id.berita.yahoo.com/solusi-konflik-sampang-versi-pemerintah-113920223.html, tanggal 11 September 2012.

Silvanus Alvin, Murni Masalah Asmara, Mahfud MD Tak Lihat Dalang di Balik Kasus Sampang, diakses dalam http://news.detik.com/read/2012/08/28/235641/2001579/10/murni-masalah-asmara-mahfud-md-tak-lihat-dalang-di-balik-kasus-sampang, tanggal 10 September 2012.

ABC Radio Australia, Kasus Sampang Bukan Konflik Keluarga, diakses dalam http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kasus-sampang-bukan-konflik-keluarga/1007590, tanggal 10 Septmber 2012.

Abdul Hadi WM, Madura: Sejarah, Sastra, dan Perempuan Seni, diakses dalam http://haideakiri.wordpress.com/2007/11/26/madura-sejarah-sastra-dan-perempuan-seni/, tanggal 10 September 2012.

Sabine Hartert-Mojdehi, Perang saudara di Suriah semakin menjadi perang antara Syiah dan Sunni, yang diwakili Arab Saudi dan Iran, diakses melalui http://www.dw.de/dw/article/0,,16189563,00.html, tanggal 6 September 2012.
Izisfm, Alhamdulillah, Alhamdullilah, MUI Jatim Tolak Cabut Fatwah Syiah Sesat, diakses melalui http://izisfm.wordpress.com/2012/09/06/alhamdulillah-mui-jatim-tolak-cabut-fatwah-syiah-sesat/, tanggal 13 September 2012.

————–, Fatwa Majelis Ulama Islam Propinsi Jawa Timur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah tanggal 21 Januari 2012, diakses melalu ihttp://gensyiah.com/2012/04/mui-jawa-timur-resmi-menetapkan-ajaran-syiah-sesat-dan-menyesatkan/#more-94, tanggal 4 September 2012.

Jawa Pos, Pengadilan Iraq Vonis Mati Wapres Hashimi, Senin 10 September 2012.

AM Fatwa, Solusi Konflik SARA, KOMPAS, Jumat 7 September 2012.

Paparan Kapolda Jawa Timur di depan anggota DPR RI di Gedung DPR RI tanggal 3 September 2012.

Laporan Kejadian Perkelahian Massal di Dusun Nang Kernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, oleh Kapolres Sampang kepada Kapolda Jawa Timur.