uu no 2 tahun 2002

All posts tagged uu no 2 tahun 2002

MANAJEMEN SEKURITI (PAM SWAKARSA) DALAM UU NO 2 TAHUN 2002

Posted by Jurnal Srigunting on Desember 22, 2012
Posted in: Security Industry. Tagged: , , , , , , , , , . Tinggalkan komentar

MANAJEMEN SEKURITI (PAM SWAKARSA)
DALAM UU NO 2 TAHUN 2002

I.PENDAHULUAN

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut diperlukan berbagai upaya tidak terbatas pada Polisi saja, tetapi juga harus didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Karena disadari benar dengan segala keterbatasan Polisi, tanpa peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi, akan sangat sulit Polisi mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Gohlstein (1977) mengemukakan “ Apapun yang Polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat tergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat. Kenyataan menunjukkan, bahwa Polisi tidak akan mungkin membuahkan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeraan kejahatan, dalam melaporkan adanya pelanggaran, dalam mengidentifikasi pelaku, dan dalam membantu proses penuntutan.” Mengenai hal ini Awaloedin Djamin sewaktu menjabat Kapolri pada akhir tahun 70-an menyatakan bahwa Polri tidak mungkin memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sendiri tanpa partisipasi masyarakat dalam bentuk pengamanan swakarsa, swadaya dan swadana.
Konsep peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan bukanlah konsep baru. Sebelum didirikannya organisasi polisi, tugas-tugas pembinaan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab masyarakat sendiri. Dapat dicontohkan bahwa pada awal abad sebelas di Inggris telah terbentuk Kepolisian yang dibawa oleh suku Saxon, di mana kewajiban untuk memelihara keamanan didasarkan pada kelompok keluarga yang dinamakan “Kin Police.”
Efektifitas pencegahan kejahatan hanya mungkin dapat dicapai hanya melalui keikutsertaan masyarakat secara luas yang meliputi kesadaran dan ketertiban nyata (Perry, 1984). Di sini dituntut peran besar Polisi dalam menimbulkan kesadaran dalam diri masyarakat sehingga timbul pemikiran bahwa penanggulangan kejahatan merupakan kepentingan bersama. Polisi harus mempunyai kemampuan dalam mengorganisasikan masyarakat dan merubah persepsi masyarakat dari sikap acuh tak acuh menjadi siap ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat modern dewasa ini Polisi tidak akan dapat menanggulangi kejahatan sendirian secara efektif. Kerja sama dan peran serta masyarakat nampaknya sangat berarti bagi penanggulangan kejahatan di berbagai lingkungan masyarakat. Di Indonesia, penerapan konsep pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada keterlibatan dan peran serta masyarakat telah dituangkan dalam konsep keamanan swakarsa. Secara formal istilah keamanan swakarsa mulai dikenal pada tahun 1981, melalui surat keputusan Menhankam/ Pangab, Nomor : Skep/618/V/1981 tanggal 25 Mei 1981 tentang Pedoman Pembinaan Sistem Keamanan Swakarsa. Disebutkan bahwa sistem keamanan swakarsa adalah suatu sistem keamanan yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan keamanan, menyeimbangkan dan menyesuaikan hubungan satu sama lain, yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap setiap kemungkinan gangguan keamanan serta daya tanggap dan penyesuaian masyarakat terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial yang membudaya dalam bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku masyarakat, sehingga gangguan keamanan dapat dicegah sedini mungkin sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparatur keamanan digunakan seminimal mungkin dan secara selektif.
Fungsi utama kepolisian secara universal adalah “represif” dan “preventif.” Represif, yaitu bila kejahatan telah terjadi, maka penyidik mencari bukti dan pelakunya agar dapat diajukan ke penuntutan dan peradilan, sehingga si pelaku divonis dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Dalam rangka melaksanakan fungsi represif ini kepolisian diberi wewenang penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan sebagainya yang diatur dengan undang-undang. Semua kepolisian juga menyadari, bahwa fungsi pencegahan atau preventif lebih penting dari represif (prevent is better than cure). Fungsi preventif ini terdiri dari preventif langsung dan preventif tidak langsung. Pada zaman Kapolri R.S.Soekanto dikenal istilah pembinaan masyarakat, yaitu menggugah partisipasi masyarakat agar anggota masyarakat patuh dan taat hukum.
Awaloedin Djamin mengatakan bahwa, di bidang preventif ini Polisi menyelenggarakan kerjasama dengan masyarakat yang dikenal sebagai pengamanan swakarsa, yang bertugas dalam lingkungan kerja atau pemukiman tertentu. Di sektor tradisional, sejak dulu dikenal adanya ronda kampung, yang kemudian disempurnakan dengan istilah sistem pengamanan/keamanan lingkungan (Siskamling). Di sektor modern, perusahaan dalam segala bentuk dan kegiatannya seperti pabrik, hotel, perbankan, mall, perkebunan, pertambangan, instalasi penting, instansi pemerintah, kedutaan besar asing, dan lain-lain, dikenal dengan sebutan “industrial security”, yang dipertanggung jawabkan kepada pimpinan dari perusahaan dan instansi yang bersangkutan.
Teknologi industrial security dan manajemen security telah berkembang pesat sekali di negara-negara maju. Mulanya industrial security hanya terbatas pada usaha pengamanan langsung, tetapi kemudian berkembang dengan hubungan industrial, community development dan coorporate social responsibility.
Untuk mengikuti perkembangan industrial security yang begitu pesat ini dibutuhkan peran serta aktif Polisi dalam rangka memanage industri-industri pengamanan swakarsa sehingga dapat tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam rangka pembinaan pengamanan swakarsa ini tentunya Polri bertindak berdasarkan peraturan perundang –undangan yang menjadi dasar hukumnya. Di Indonesia sejak zaman kemerdekaan telah diadakan tiga kali perubahan undang-undang kepolisian mulai Undang-Undang No 13 Tahun 1961, Undang-Undang No 28 Tahun 1997 dan terakhir sekarang Undang-Undang No 2 Tahun 2002. Penulis mencoba membahas sistem manajemen pengamanan swakarsa (management security) yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 sebagai landasan pelaksanaan tugas Polri saat ini.

II.PENGAMANAN SWAKARSA DALAM UU NO 2 TAHUN 2002
Dalam UU No 2 tahun 2002 disebutkan pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu, suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukumdan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Dalam pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa “pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dibantu oleh : Kepolisian Khusus; Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Mereka ini melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” dalam undang-undang ini adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ini memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan di lingkungan pemukiman/perumahan, satuan pengamanan di lingkungan perkantoran/instansi atau satuan pengamanan di lingkungan pertokoan, dan sebagainya.
Dengan demikian sudah jelas bahwa tugas pembinaan pengamanan swakarsa ini merupakan tanggung jawab Polri. Pelaksanaan tugas ini tentu tidak dapat dilakukan Polri dengan baik hanya dengan berlandaskan bunyi pasal dalam UU No 2 tahun 2002 yang relatif mengatur secara umum ini. Perlu kiranya dikeluarkan peraturan kepolisian sebagai penjabaran tugas tentang bagaimana bentuk dan cara Polri dalam melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan semacam SK Kapolri, karena dalam UU No 2 tahun 2002 pasal 15 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Polri memiliki wewenang mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administratif kepolisian.
Dalam rangka tugas koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis ini UU No 2 tahun 2002 menjelaskannya dalam pasal 15 ayat (2) huruf f di mana Polri berwenang dalam memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Pesatnya perkembangan usaha di bidang jasa pengamanan telah menimbulkan urgensi pengawasan oleh Polri. Berbagai perusahaan, badan usaha tidak saja menyediakan personel pengamanan terlatih untuk pengamanan berbagai kegiatan dan industri, tetapi juga menawarkan berbagai produk alat dan teknologi pengamanan sampai kepada senjata api untuk pengamanan pribadi. Operasional dari badan usaha tersebut memerlukan izin dari Polri dan selanjutnya dilakukan pengawasan agar tidak timbul ekses yang justru menimbulkan kerawanan keamanan. Hal ini mengandung arti bahwa Polri wajib merumuskan dan membuat peraturan tentang apa saja yang dimaksud badan usaha jasa pengamanan itu yang harus dirumuskan secara jelas.
Lebih lanjut dalam pasal 15 ayat (2) huruf g disebutkan bahwa Polri juga diberi kewenangan dalam hal memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Rumusan kewenangan ini memberikan penegasan kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No 372 tahun 1962 tentang koordinasi alat-alat kepolisian khusus yang membawa konsekuensi perlunya kewenangan pemberian petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Hal ini mengandung arti bahwa dalam hal pembinaan pengamanan swakarsa, Polri diharuskan serta diberikan kewenangan dalam membina industrial security yang ada. Industrial security yang merupakan salah satu usaha “crime prevention” dan “loss prevention” ini menurut Awaloedin Djamin mencakup: physical security; information security; dan personnel security ditambah industrial relations; community development;dan coorporate social responsibility. Polri bertanggung jawab dalam hal memberikan petunjuk perencanaan dan menentukan langkah-langkah pengamanan yang harus diambil oleh unsur-unsur pengamanan swakarsa yang ada seperti, memberikan pengetahuan dan kemamlpuan tentang risk analysis, security survey, security management, dan sebagainya yang berkaitan dengan pengamanan swakarsa. Polri seyogianya memberikan pembinaan teknis mengenai usaha pencegahan ancaman dari dalam dan dari luar terhadap perusahaan maupun instansi seperti pintu gerbang, pagar, tempat parkir, pengaturan penerangan, jendela, pintu, kunsi, alarm serta jumlah dan klasifikasi satuan pengamanan yang dibutuhkan. Bagaimana cara pencegahan kebakaran, penyelamatan, evakuasi personel (VIP) dan memberikan usul tentang peralatan-peralatan keamanan yang dibutuhkan suatu perusahaan/instansi.
Pasal 36 UU No 2 tahun 2002 menegaskan bahwa setiap pejabat Polri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya. Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal diatur dengan Keputusan Kapolri. Bunyi pasal ini menegaskan kewenangan Polri dalam memberikan pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis kepada bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Konsekuensinya adalah bahwa semua bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang ada di Indonesia harus menyesuaikan dan berdasar kepada Keputusan Kapolri yang mengatur mengenai atribut dan tanda pengenal pengamanan swakarsa. Kenyataan di lapangan banyak satuan pengamanan dari berbagai instansi/perusahaan yang menyalahi aturan yang dibuat Polri. Dan ironisnya Polri bersifat statis dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki atau mengoreksi keadaan yang terjadi. Seharusnya Polri tegas dalam menyikapi hal ini karena hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang yakni UU No 2 tahun 2002.
Berbicara mengenai tugas pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis Polri terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa tentunya juga menyangkut kemampuan Polri sendiri dalam melaksanakan tugas tersebut. Tugas ini menyangkut manajemen sekuriti. Tentunya Polri sebagai institusi yang ditunjuk melakukan pembinaan teknis juga harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang manajemen sekuriti sehingga pada gilirannya dapat memberikan pembinaan teknis terhadap pengamanan swakarsa yang ada. Pasal 32 UU No 2 tahun 2002 menyebutkan bahwa pembinaan kemampuan profesi pejabat Polri diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah apakah Polri sendiri sudah mampu memberikan pembinaan teknis kepada pengamanan swakarsa melalui pendidikan, pelatihan yang diberikan kepada personelnya? Sepengetahuan penulis pelajaran manajemen sekuriti hanya didapati pada S2 Kajian Ilmu Kepolisian. Pada tingkat pendidikan dasar maupun lanjutan Polri seperti SPN, Akpol, PTIK, Selapa pelajaran mengenai manajemen sekuriti ini tidak didapatkan. Hal ini tentu menjadi kendala khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis terhadap pengamanan swakarsa. Seyogianya seluruh personel kepolisian sudah harus paham betul mengenai manajemen sekuriti, sehingga pada gilirannya mampu dan cakap dalam memberikan pembinaan teknis kepada pengamanan swakarsa.
Hubungan dan kerjasama Polri dalam konteks pembinaan pengamanan swakarsa ini dilakukan dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Sifat ”dibantu” dalam lingkup fungsi kepolisian bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis. Dalam melakukan pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis pengamanan swakarsa ini dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional. Polri dapat memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada instansi terkait serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang ada.
Sebenarnya tentang pentingnya “pengamanan swakarsa” yang mencakup sektor tradisional dan sektor modern telah dicanangkan oleh Awaloedin Djamin pada saat beliau menjabat Kapolri dengan sebutan Pengamanan Swakarsa, Swadaya dan Swasana. Tanggal 30 Desember 1980 dengan SK Kapolri diatur mengenai Satuan Pengamanan (SATPAM). Pakaian, atribut serta syarat-syarat penerimaan dan pelatihan diatur dalam SK Kapolri tersebut. SK Kapolri ini sebenarnya berkaitan dengan penjabaran pasal 36 ayat (2) tentang pengaturan atribut dan tanda pengenal satuan pengamanan. Perkembangan terakhir keluar Peraturan Kapolri No 24 tahun 2008 tentang ”Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan/Instansi.” Namun Peraturan Kapolri ini mencampuradukkan pengaturan mengenai Satuan Pengamanan dengan manajer sekuriti. Belum secara jelas juga dikemukakan masalah pengawasan, pembinaan teknis terhadap badan usaha jasa pengamanan yang ada. Realitas yang ada menunjukkan bahwa sudah sedemikian pesatnya perkembangan badan usaha di bidang jasa pengamanan ini di Indonesia, tetapi pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Polri hampir dikatakan nihil. Polri berdasarkan kewenangan yang diberikan UU No 2 tahun 2002 seharusnya dapat menginventarisir dan mengevaluasi perusahaan-perusahaan jasa di bidang pengamanan, selanjutnya melakukan koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis sehingga perusahaan-perusahaan tersebut tidak lepas kendali.

III.PENUTUP
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa UU No 2 tahun 2002 telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab terhadap pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Tugas tersebut juga sudah dijabarkan melalui Peraturan Kapolri No 24 tahun 2008 tentang ”Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan/Instansi” dan dapat mempedomani SK Kapolri tanggal 30 Desember 1980 mengenai sebutan dan pakaian seragam Satuan Pengamanan. Namun realitas yang terjadi di lapangan pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ini belum dilakukan secara optimal oleh Polri.

Diskresi dan ketakutan terhadap hantu, mereposisi padangan positivistik hukum pidana Indonesia

Posted by Jurnal Srigunting on Januari 13, 2012
Posted in: klinik kriminal. Tagged: , , , , , , , , , , . 2 Komentar

TINDAKAN DISKRESI POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN PIDANA

KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN
Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.
Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit didalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk didalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.
Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Davis diskresi kepolisian is maybe defined as the capacity of police officers to select from among a number of legal and ilegal courses of action or inaction while performing their duties (Bailey (ed) : 1995: 206). Diskresi kembali ditegaskan kedalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi. Selengkapnya Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik menyebutkan:
(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Selanjutnya, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.
Rumusan “Diskresi Kepolisian “ juga diberikan ruang melalui penegasan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan: yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; Menghormati hak asasi manusia.
Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP mengataur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.
Sebuah pendapat dalam tulisan Abraham.S. Blumberg dalam buku The Ambivalent Force,Perspective on The Police , menyebutkan bahwa isu Diskresi Kepolisian secara sentral dibahas mengenai tindakan Kepolisian dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan ( Penangkapan ) ditegaskan bahwa Diskresi kepolisian terjadi manakala seorang petugas Polisi memiliki kebebasan ( kemandirian ) untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang terkait tugas , terhadap pilihan penalaran suatu laporan peristiwa yang terjadi,yang diketahui atau dilihat langsung dalam hubungan Polisi dan masyarakat (Blumberg,1976;169)
Dengan mengkolaborasikan berbagai rumusan terkait definisi Diskresi Kepolisian yang bersumber dari Undang- Undang Kepolisian, KUHAP dan dari literatur asing , penulis menariol benang antara lain : Diskresi Kepolisian memeiliki legalitas hukum dan tinjauan empiris, kemudian Diskresi Kepolisian merupakan wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan kepolisian dengan suatu pertimbangan, bahwa melakukan tau tidak melakukan merupakan pilihan yang dapat dipertanggung jawabkan.
KAPAN DAN BILAMANA DISKRESI DAPAT DILAKUKAN
Hukum senantiasa terlambat dalam mengatasi dinamika masyarakat , ketika hukum dibuat maka seketika itulah hukum tertinggal dibelakang peradaban, Diskresi menjdi demikian penting dan pantas untuk dilakukan mengingat dalam pelaksanaan tugas polisi ditemukan fenomena bahwa Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan,Hukum adalah sebagai alat ( tools) untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut yang mana diketahui bahwa antara penegakkan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban akan selalu bertolak belakang namun berjalan beriringan dalam masyarakat.
Masih melihat kepada tulisan Abraham S Blumberg, bahwa Diskresi kepolisian sebagai sebuah keputusan hanya pantas dilakukan manakala terdapat pertimbangan yang mendalam namun cepat ( situasional ) terhadapap beberapa pertimbangan seperti :
Role Atribution : peran kepolisian dalam suatu kondisi yang mengharuskan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan atau mengganti suatu tindakan Kepolisian, implementasi dalam konsep Kepolisian Indonesia adalah mempertanyakan peran petugas Polri dalam suatu kondisi apakah bertindak sebagai seorang penegak hukum, seorang Pelayan dan pelindung Masyarakat ataukah mengharuskan bertindak sebagai seorang pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.konsep sederhananya adalah apakah seorang anggota Polisi harus melakukan penindakan dalam kaitan upaya paksa , atau cukup memberikan nasehat dan petunjuk saja terhadap sebuah fenomena pelanggaran hukum.
Decision Criteria : merupakan pedoman praktis petugas kepolisian yang bersumber dari pengetahuan hukum positif dan hukum lainnya sebagai pertimbangan, adapaun kriteria pertimbangan tersebut harus memenuhi kondisi sebagai berikut :
1.Law ( pertimbangan hukum ) : suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran atau tindak pidana, berdasarkan ada atau tidak adanya definisi perbuatan tersebut dalam suatu hukum positiv, ketika perbuatan seseorang warga masyarakat diketahui melanggar suatu aturan dalam hukum positif maka secara otomatis masyarakat dan Kepolisian akan menyebut tindakan tersebut sebagai suatu pelanggaran hukum. Hal yang sedikit kontroversial terhadap pertimbangan ini adalah bahwa fenomena pelanggaran hukum dalam masyarakat yang seharusnya hitam putih ( benar atau salah ) dalam kondisi tertentu merupakan suatu pendapat yang abu abu, masyarakat mungkin mengetahui suatu perbuatan yang dilakukan anggota masyarakat lain sebagai suatu pelanggaran hukum namun sebagaian masyarakat juga memberikan rasionalisasi bahwa tindakan itu bukan atau kalaupun melanggar hukum adalah sebuah pelanggaran hukum ringan, intesitas berat dan ringan hukuman inilah yang menjadi dasar pertimbangan / kriteria apakah Diskresi kepolisian yang akan dilakukan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.
2.Policy ( Kebijakan ) :Apakah sebuah institusi penegak hukum memiliki atau mengeluarkan kebijakan kebijakan terkait Diskresi Kepolisian baik secara resmi maupun tidak resmi , adalah merupakan suatu pertimbangan bagi petugas kepolisian dalam mengambil suatu keputusan, secara resmi artinya terdapat pedoman khusus yang mengatur tentang Diskresi kepolisian dapat dilaksanan, dan secara tidak resmi dikandung maksud bahwa pelaksanaan Diskresi Kepolisian dilakukan dan diakuai berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam suatu kegiatan pemolisian .sebagai pengetahuan bahwa Polri sampai saat ini belum secara resmi pernah memberikan panduan pelaksanaan Diskresi kepolisian baik dalam tindakan Kepolisian untuk perlindungan dan pengayoman masyarakat, pemeliharaan keamaman dan ketertiban masyarakat maupun dalam penegakkan hukum namun secara umum, beberapa pimpinan kepolisian telah melakukan tindakan Diskresi Kepolisian dalam situasi dan kondisi tertentu.
3.Respect ( Penghargaan terhadap petugas ):dalam suatu pelaksanaan tugas kepolisian sering dihadapkan kepada tindakan dan perkataan tersangka yang menyinggung kehormatan petugas , Blumberg menegaskan bahwa , gaya bahasa, gerak tubuh dalam bentuk komunikasi verbnal dan non verbal tersangka sangat berpengaruh terhadap perilaku petugas Polisi dalam mengambil keputusan melakukan Diskresi ( menangkap atau tidak menangkap), beberapa penelitian menunjukan akibat perbedaan latar belakang budaya dari masyarakat amerika yang sering menyebabkan adanya perbedaan keputusan petugas Kepolisan dalam menangani suatu laporan kejahatan, terhadap masyarakat yang kooperatif , dalam artian pada saat petugas Polisi datang di suatu TKP , polisi cenderung bersikap lebih lembut dibandingkan saat mendatangi panggilan darurat yang berasal dari TKP yang ,melibatkan masyarakat dengan akar budaya keras ataupun masyarakat yang memperoleh stigmatisasi lingkungan jahat, Polisi yang datang di TKP tersebut cenderung untuk melakukan tindakan tegas dengan tidak segan segan melakukan penagkapan.Implementasi pengambilan keputusan melakukan suatu Diskresi bagi kepolisian di Indonesia sangat tergantung bagaimana seorang petugas dapat membaca karakter masyarakat dan bertindak cerdas mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan tindakan kepolisian dengan pertimbangan masyarakat di Indonesia sangat plural dan belum memiliki tingkat pendidikan hukum yang merata.
4.Safety ( keselamatan petugas) : sebagai pertimbangan yang sangat mendalam adalah tingkat kekerasan dan serangan masif kepada petugas kepolisian di Amerika yang menjadi landsan pengetahuan bagi jajaran kepolisian di negara tersebut. Ketika seorang petugas kepolisian sangat rentan menjadi korban kejahatan khususnya akibat penyalah gunaan senjata api, memaksa petugas kepolisan di Amerika menggunakan kekuatan besar ( superior force) sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi bahaya dan meningkatkan keamanan petugas itu sendiri.Suatu bentuk pertimbangan yang harusnya menjadi gejala di lingkungan Polri , manakala secara umum sangat jarang petugas Kepolisian di Indonesia dilengkapi dengan alat proteksi memadai ( rompi anti peluru, senjata api , maupun senjata yang kurang mematikan / Less Lethal Weapon ( Tongkat T , Borgol, semprotan merica dan pistol kejut listrik ), terdapat berbagaio kasus memilukan ketika petugas Polri meregang nyawa akibat salah menilai ancaman di suatu TKP dengan secara sembrono melakukan tindakan kepolisan tanpa diikuti tindakan proteksi yang memadai sebaliknya terdapat banyak komplain masyarakat terhadap tindakan kepolisian yang dianggap ceroboh dengan semena mena mengumbar tembakan atau pukulan sebagai suatu tindakan brutal dan pelanggaran HAM.
Ketika pembahasan Diskresi kepolisian sampai kepada pertanyaan KAPAN dan BAILAMANA Diskresi kepolsian dapat dilakukan adalah berarti berbicara mengenai Situasi , Kondisi dan prosedur tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, hal ini memerlukan suatu pengukuran yang mendalam bahwa dalam situasi dan kondisi tertentu diskresi dapat dilakuykan dengan suatu metode tertentu yang dapat dipertanggung jawabakan. Chryshmanda (2008), tindakan diskresi yang dilakukan aparat kepolisian dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu: Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan, yaitu tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya, dan Tindakan diskresi berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya. Tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual karena pengambilan keputusan diskresi didasarkan atau berpedoman pada kebijakan–kebijakan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan diantara mereka.
Dengan mengkolaborasikan kedua pendapat antara Blumberg dan Chrysnanda , dapat ditarik kesimpulan bahwa Diskresi Kepolisian dilakukan dan bilamamana dapat dilakukan adalah dengan semata mata dengan melihat saling hubungan antara Kebutuhan masyarakat dalam suatu kurun waktu , Kesiapan Petugas pada saat itu dan adanya suatu alasan kuat yang menjadi latar belakang.
MENGAWASI ATAU MENGENDALIKAN PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN
Sekalipun diskresi kepolisian bukan tindakan menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana. Padahal apabila diperhatikan lebih mendalam, banyak faktor yang menjadi pemicu keengganan aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi, khususnya dalam pemeriksaan kasus pidana, di antaranya rendahnya pemahaman aparat kepolisian tentang kewenangan melakukan diskresi, sehingga diskresi sering dinilai oleh rekan sejawat sebagai tindakan manipulasi, adanya ketakutan akan munculnya penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi kepolisian dianggap sebagai praktek jual beli hukum oleh pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak-pihak berperkara.
Adalah permasalahan yang akan timbul manakala Diskresi Kepolsian tidak semudah pelajaran yang disampaikan dalam kurikulum pendidikan Polisi, dimana tidak henti hentinya contoh diskresi kepolsian diberikan dengan ilustrasi petugas Polantas yang mengatur lalu lintas , sangat jarang dalam kurikulum pendidikan Polri yang masih secara tradisional mengajarkan kapan menutup arus dan apa yang dilakukan terhadap prioritas jalan kendaraan . Sangat jarang terobosan kurikulum Polri mengajarkan bagaimana tindakan anggota Polri bilamana harus mengambil keputusan terkait Diskresi kepoilsian terhadap suatu fenomena perang antar kampung,antar suku maupun perusakkan fasilitas milik pribadi oleh kelompok ormas tertentu, kasus Korupsi, kasus Sabung ayam sebagai budaya di beberapa masyarakat suku tertentu, fenomena preman dan calo tiket, becak motor dan lainnya.
Suatu kebutuhan yang mendasar dalam pelaksanaan Diskresi kepolisian di Indonesia adalah dengan merubah paradigma “Pengawasan” menjadi “Pemanduan” Diskresi Kepolsian oleh Polri, kenapa ? karena makna pengawasan sebagai bayang bayang yang menakutkan akan menempatkan petugas Polri selalu takut untuk melakukan sesuatu terobosan hukum demi memperoleh kemanfaatan , dan keadilan Hukum daripada mengejar kepastian hukum yang dilandasi pemikiran positivistik hukum itu sendiri, Makna pemanduan mengandung arti “ lakukanlah Diskresi kepolisian dalam koridor penegakkan hukum yang berkeadilan dan memberikan manfaat namun tetap ada kepastian hukum” .
Mekanisme pemanduan Diskresi Kepolisian dalam tataran Strategi adalah dilakukan dengan upaya pra dan pasca tindakan Kepolisan dilakukan. Upaya Pra Tindakan meliputi kegiatan preventif terhadap petugas dengan memberikan pedoman bahwa tindakan diskresi kepolisan harus dilakukan dengan menekankan bahwa tidak boleh adanya suatu pamrih, kepentingfan ekonomi maupun material , balas jasa dan tendensi ekonomi ketika melakukan suatu diskresi kepolisian, siapkan piranti lunak. Protap atau rambu rambu yang memandu bahwa diskresi dilakukan semata –mata demi memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, upaya pelatihan dan penyuluhan mekanisme dan tertib dalam diskresi senantiasa dilakukan secara berulang ulang bahkan perlu dijadikan suatu tolok ukur tingkat prestasi anggota polri dalam mengukur suatu kinerja.
Mengembangkan peluang mekanisme penyelesaian perkara pada akar masalah secara dini dan sederhana diikuti dengan perubahan alur penanganan pengaduan dan laporan Polisi menjadi bentuk laporan penyelesaian perkara secara sederhana diluar mekanisme peradilan umum, dari semula laporan Polisi dibuat adalah seketika itu penyelidik Polri bekerja untuk menyelelidiki laporan yang ada sebagai suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana sekaligus melakukan pendataan atas kemungkinan penyelesaian kasus kedalam mekanisme sederhana dalam bantuk mediasi atar kedua pihak yang bertikai untuk kemudian diadakan semacam resolusi yang dilakukan tanpa menggunakan media peradilan umum, untuk selanjutnya kasus dapat dihentikan atas pertimbangan manfaat dan keadilan, bukan dengan mengejar lewat peradilan pidana yang justru kontraproduktif dengan rasa keadilan bagi masyarakat luas.
Pada pasca tindakan kepolisan dalam bentuk diskresi adalah peningkatan dan pemberdayaan peran lembaga pengawas internal maupun eksternal. Ketika timbul gejolak manakala suatu tindakan Diskresi dilakukan dengan melakukan konfirmasi terhadap pengambil keputusan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah sehingga manakala tidak terbukti diskresi yang dilakukan bukan merupakan suatu manipulasi maka tidak ada alasan bagi lembaga pengawas untuk tidak mengembalikan harkat dan martabat petugas kembali seperti semula, yang artinya juga manakala tindakan yang dilaporkan sebagai sebuah Diskresi Kepolisian , setelah melalui proses penelitian terhadap adanya komplain masyarakat nyata terbukti sebagai suatu manipulasi, maka tiada alasan juga untuk menjatuhkan sanksi disiplin, kode etik maupun pidana umum.
Sebagai langkah praktis dalam memandu pelaksanaan Diskresi Kepolisian ( Blumberg:1976:180) adalah dengan langkah langkah sebagai berikut :
1. Dengan memberikan kewenangan penerbitan surat pernyataan ( mengaku bersalah dan penyesalan ) yang diberikan oleh petugas kepada pelaku pelanggaran hukum, dimana sewaktu waktu surat pernyataan tersebut digunakan manakala pelaku mengulangi kembali suatu pelanggaran hukum yang sama dan mendapat komplain dari masyarakat, disini peran petugas sebagai mediator resolusi konflik antara pelaku pelanggaran dengan masyarakat yang membuat laporan menjadi sangat penting, justru disinilah peran ( role) Polisi selaku pemelihara ketentraman dan ketertiban menjadi menonjol, mekanisme surat pernyataan yang menyebutkan suatu penyesalan dan permohonan maaf serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama adalah media mendidik masyrakat untuk patuh hukum, salinan dari surat permohonan maaf tersebut digunakan Polri sebagai database trend pelanggaran hukum di suatu wilayah. Sebagai contoh konkrit adalah terhadap pelaku kriminal yang dilakukan oleh remaja/ pelajar yang terlibat Gang Motor, kebut kebutan maupun tawuran pelajar , bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangai oleh masing masing pelanggar remaja selainh disimpan sebagai arsip kepolisian juga diberikan salinan kepada pihak sekolah, orang tua dan masyarakat (tokoh ) dimana pelaku remaja bertempat tinggal untuk ikut mendidik dan mengawasi perilaku anak-anak remaja mereka.
2. Bahwa fenomena dan corak Diskresi kepolisan petugas Polisi yang sangat beragam terkait sikap dan perilaku ( gaya bahasa , gesture tubuh pelanggar ) ketika tertangkap melakuakn suatu pelanggaran perlu diantisipasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan petugas dalam pengembangan pengetahuan “ Interpersonal “ ketika seorang petugas berhadapan dengan masyarakat, pelatihan yang mengembangkan kemapuan identifikasi masalah, perumusan dan pencarian akar masalah menjadi kurikulum wajib bagi setiap anggota baru maupun pelatihan penyegaran bagi segenap petugas yang telah lama mengabdi,dikandung maksud adanya senantiasa peningkatan keterampilan “ berkomunikasi “ secara cerdas.termasuk secara praktis memberikan perintah kepada petugas petugas Polri dilapangan untuk memanfaatkan perangkat Voice recorder, perekam suara ( mini recorder atau fasilitas Voice recorder dari Hand Phone diselipkan pada saku baju dinas )untuk merekam setiap pembicaraan manakala upaya mediasi sebagai salah satu bagian dari tindakan Diskresi kepolisian sedang dilakukan, maksudnya adalah sebagai bukti petunjuk bahwa tindakan Diskresi kepolisian yang dilakukan benar benar atas pertimbangan matang dari penilaian dinamika situasi dan kondisi saat itu.sehingga sewaktu waktu terjadi komplain dapat dilakukan upaya counter.
3. Masalah klasik dalam penggunaan kekuatan kepolisian yang selalu menjadi sorotan adalah dalam penggunaan senjata api, sehingga adalah suatu keperluan untuk melengkapi dan melatihkan secara terus menerus penggunaan senjata api sebagai pilihan terakhir manakala ancaman terhadap keselamatan jiwa petugas maupun masyarakat lain benar benar terancam, melengkapi dan melatihkan standar NLW (Non Lethal Weapon ) termasuk beladiri secara proporsional adalah bertujuan memberikan variasi pilihan tindakan mulai dari tindakan sangat terbatas samapai tindakan paling keras yang boleh dilakukan petugas Polri, adal;ah suatu kewajiban bagi petugas Polri , bagi petugas yang diberikan fasilitas pinjam pakai senjata api, diwajibkan untuk melengkapi dirinya dengan pilihan NLW seperti : borgol, Tongkat, semprotan merica, serta memiliki kemampuan beladiri yang memadai sehingga tidak serta merta setiap panggilan darurat ditanggapi dengan menodongkan bahkan meletuskan senpi.
4. Kehadiran petugas senior ( pangkat dan atau pengalaman) untuk senantiasa mendampingi petugas dilapangan sehingga perubahan prosedur patroli maupun tanggapan kondisi darurat harus dilakukan dengan mengubah teknik dan taktik Patroli menjadi buddy system ( berpasangan ) dengan memadukan petugas senior dan junir dalam satu beat patroli, diharapkan dengan adanya penggabungan tersebut penyalah gunaan wewenang dalam diskresi maupun kesalahan strategi dan taktik dapat diminimalisir terjadi.
Kewenangan yang dimiliki Polisi mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya digunakan apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah akan menjadikan kurang efisien, kurang manfaatnya maupun macet. Ditinjau dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Daftar Bacaan
Arthur Niederhoffer, Abraham S. Blumberg, The Ambivalent Force, Perspective On The Police, The Dryden Press,Hinsdale,Illinois, Second Edition,1976.

Joseph Goldstein, Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low-Visibility Decisions in the Administration of Justice, Faculty Scholarship Series Yale Law School Faculty Scholarship, 1960

National Institute of Justice, “Broken Windows” and Police Discretion, U.S. Department of Justice Office of Justice Programs
Jeremy Travis ,Community Policing Strategies, National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, November 1995.
USEUCOM and USAFRICOM Executive Agents for Non-Lethal Weapons, Non-Lethal Weapons Information Brief, Presented to the Center of Excellence for Stability Police Units.
Steven P.Lab, Crime Prevention,Approaches,Practices and Evaluations ( Terjemahan :Pencegahan kejahatan, Pendekatan Penerapan (Praktik) dan evaluasi),PTIK, Jakarta,2006.
Momo Kelana, Hukum Kepolisian, PTIK Jakarta,1994.
Malvino Edward Yusticia Sitohang,Kewenangan Melakukan Mediasi Penal, Pada Penyidikan Terhadap Kejahatan Ringan Oleh Kepolisian,Kreasi Publishing,Jakarta,2011.
UU No 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

http://www.komisikepolisianindonesia.com

http://www.law.cornell.edu