PERLINDUNGAN

All posts tagged PERLINDUNGAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

Posted by Jurnal Srigunting on Februari 11, 2013
Posted in: Terrorisme, radikalisme dan Kejahatan Transnasional. Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , . Tinggalkan komentar

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 5 TAHUN 2005

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI,
PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

2. Pemohon adalah Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya.

3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

4. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

5. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

6. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

7. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/Istri dan anak dari Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

8. Tindak Pidana Terorisme adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

9. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan pejabat Polri adalah pejabat Kepolisian setempat.

10. Ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB II

PENGGOLONGAN

Pasal 2

Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya meliputi:

a.perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;

b.kerahasiaan identitas saksi;

c.pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Sasaran Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

Pasal 3

(1) Sasaran perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim meliputi:
a.orang;
b.tempat/lokasi;
c.kegiatan; dan
d. gangguan yang mungkin terjadi/timbul.

(2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap pribadi Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

(3) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:
a. rumah/penginapan/tempat tinggal;
b. tempat kerja/kantor/tempat persidangan;
c. rute dan sarana transportasi;
d. tempat-tempat kegiatan lainnya.

(4) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pada tahap:
a. penyelidikan;
b. penyidikan;
c. penuntutan;
d. persidangan.

(5) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu terhadap gangguan:
a. fisik, berupa:
1. unjuk rasa, demontrasi dan kerusuhan massa;
2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor dan tempat kegiatan lainnya.

b. mental, berupa:
1. sabotase;
2. terror;
3. intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda.

Bagian Kedua
Sasaran Perlindungan Terhadap Keluarga

Pasal 4

(1) Sasaran perlindungan terhadap keluarga meliputi:
a.orang;
b.tempat/lokasi; dan
c.kegiatan dan gangguan yang mungkin terjadi/timbul.

(2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap suami/istri dan anak.

(3) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:
a. rumah/penginapan keluarga/tempat tinggal;
b. tempat kerja/kantor/kegiatan keluarga;
c. rute dan sarana transportasi keluarga.

(4) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu terhadap kegiatan yang diperkirakan mendapat gangguan:

a. fisik, berupa:
1. unjuk rasa, demontrasi dan kerusuhan massa;
2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor; dan
4. tempat kegiatan lainnya.

b. mental, berupa:
1. Sabotase;
2. terror; dan
3.intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa raga dan harta benda.

Bagian Ketiga
Cara Bertindak

Pasal 5

Cara bertindak dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan keluarganya meliputi:
a.persiapan;
b.pelaksanaan; dan
c.pengakhiran.

Pasal 6

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a. anggota yang akan ditugaskan dilengkapi surat perintah tugas dari Pejabat Kepolisian setempat;
b. anggota harus mengetahui rencana dan sasaran kegiatan;
c. pemberian arahan/petunjuk yang jelas kepada anggota yang akan melaksanakan tugas;
d. pemeriksaan jumlah anggota dan alat kelengkapan yang akan dilibatkan dalam pengamanan; dan
e. koordinasi dengan instansi terkait.

(2) Bilamana menyangkut orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari, persiapan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.

Pasal 7

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan:
a.setelah Pejabat Polri setempat menerima permohonan perlindungan dari pemohon;
b.berdasarkan penilaian yang cermat oleh pejabat Polri setempat, sehingga perlu diadakan pengamanan;
c.Kepala Satuan Perlindungan yang diperintahkan oleh pejabat Polri melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan;
d.Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang perkembangan situasi kamtibmas;
e. membuat rencana rute untuk penyelamatan (escape) dan evakuasi;
f. penjagaan tempat kediaman, tempat kerja/kantor dan tempat lainnya;
g.secara terbuka dan/atau tertutup;
h.dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dilakukan evakuasi ketempat aman;
i.melakukan tindakan lain berdasarkan penilaian petugas pelaksana pengamanan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j.mempelajari dan mengenal jaringan teroris yang sedang ditangani oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim guna antisipasi kemungkinan adanya pelaku kekerasan.

(2) Bilamana menyangkut orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari maka pelaksanaan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.

(3) Apabila terjadi teror/intimidasi dan ancaman pembunuhan harus dilakukan:
a.pengamanan secara intensif dan melekat.
b.laporan kepada pejabat yang berkompeten secara berjenjang;
c.penyelidikan dan Penyidikan dengan berkoordinasi kepada satuan wilayah setempat untuk penanganan lanjut; dan
d.evakuasi;

(3) Apabila terjadi penghadangan, perampokan, penganiayaan harus dilakukan:
a. tindakan tegas terhadap pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. mengamankan dan melindungi korban dan lingkungan;
c. evakuasi;
d. penyelamatan (escape);
e. melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara;
f. segera melaporkan kepada pejabat yang memberi perintah dan meminta bantuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat untuk penanganan lebih lanjut.

(4) Apabila terjadi penculikan harus dilakukan:
a.segera melaporkan kepada pejabat yang memberi perintah dan meminta bantuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat;

b.mencari informasi dan melakukan pengejaran, apabila ditemukan diadakan:
1. negosiasi, bila memungkinkan; atau
2. tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas dan objek yang dilindungi.

c.Koordinasi dengan Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat untuk penanganan lebih lanjut.

(5) Apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan/sarana transportasi, gunakan kendaraan lain dan laporkan kepada pejabat yang berwenang.

(6) Apabila terjadi kemacetan lalu lintas, gunakan jalur alternatif dan koordinasi dengan fungsi lalu lintas dan instansi terkait.

(7)Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, dilakukan:
a.tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara;
b.pengamanan objek yang dilindungi;
c.pelaporan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat untuk minta bantuan penanganan lebih lanjut dan segera melaporkan kepada pejabat pemberi perintah;
d.evakuasi korban ke rumah sakit terdekat, apabila korban mengalami luka-luka/sakit.

Pasal 8

Apabila petugas Satuan Wilayah menemukan kejadian yang berkaitan dengan petugas dan objek perlindungan dalam keadaan luka-luka/tidak berdaya, maka petugas Satuan Wilayah harus:
a.melakukan pertolongan pertama di Tempat Kejadian Perkara dan memberikan pengamanan yang optimal terhadap korban;
b.segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat;
c.melaporkan kepada Kepala Satuan Wilayah untuk diambil tindakan lebih lanjut.

Pasal 9

Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan:

a. konsolidasi terhadap:
1. personel;
2. senjata api dan amunisi;
3. alat komunikasi;
4. kendaraan bermotor; dan
5. alat khusus lainnya.

b.evaluasi pelaksanaan tugas.
c. laporan kepada pejabat yang memberi perintah.

Pasal 10

Dalam memberikan perlindungan, petugas perlu:

a. memperhatikan wewenang dan tugasnya;
b. memperhatikan kedisiplin dan tegas;
c. melakukan pengamanan secara terbuka dan/atau tertutup dengan mengutamakan tindakan pencegahan;
d. mencegah tindakan yang dapat memicu terjadinya situasi yang tidak menguntungkan;
e. menghindari penggunaan senjata api, kecuali dalam hal yang sangat terpaksa dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
f. memperhatikan gerak-gerik orang yang dicurigai;
g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap setiap tamu/orang yang datang;
h. mengkoordinasikan dengan satuan terdekat, apabila terjadi keadaan bahaya.

BAB IV

PERLENGKAPAN

Pasal 11

(1) Perlengkapan yang diperlukan dalam memberikan perlindungan adalah:
a. kendaraan bermotor;
b. senjata api dan amunisi;
c. tongkat , borgol, tameng dan rompi anti peluru;
d. alat komunikasi;
e. alat kesehatan; dan/atau
f. alat lainnya yang diperlukan.

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana yang tersedia dan menggunakan Call Sign yang telah ditetapkan dalam jaringan komunikasi.

BAB V

TATA CARA PERLINDUNGAN

Pasal 12

(1) Perlindungan wajib diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana terorisme.

(2) Dalam hal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya bertempat tinggal diluar wilayah kerja Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.

(3) Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak pidana terorisme, maka perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan.

Pasal 13

(1) Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, belum diberikan oleh Pejabat Polri, maka Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dapat mengajukan permohonan perlindungan.

(2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.

(3) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pada semua tingkat pemeriksaan perkara.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak permohonan perlindungan diterima, Polri melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Pasal 14

Pemberian perlindungan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan berdasarkan:

a.evaluasi tingkat kerawanan;
b.kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan;
c.penilaian fakta-fakta di lapangan;
d.perintah undang-undang.

BAB VI

PENGHENTIAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 15

(1)Lama perlindungan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah perlindungan sampai dengan dihentikannya perlindungan.

(2)Pemberian perlindungan dihentikan:

a.berdasarkan penilaian pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang, bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
b.atas permohonan yang bersangkutan.

(3)Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.

(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan memperhatikan:
a.perkiraan intelijen;
b.kepentingan publik;
c.proses perkembangan kasus yang terjadi;
d.hukum acara pidana.

BAB VII

ADMINISTRASI

Pasal 16

Ketentuan administrasi dalam pelaksanaan tugas pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dibebankan kepada Anggaran Polri.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.
Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

Paraf :

1. Konseptor/Kadivbinkum Polri
selaku Penanggung Jawab Pokja : Vide Draft

2. Kasetum Polri : …………

3. Wakapolri : ………..

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam KUHAP Oleh : Awaloedin Djamin

Posted by Jurnal Srigunting on Desember 22, 2012
Posted in: klinik kriminal. Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , . Tinggalkan komentar

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia
dalam KUHAP
Oleh : Awaloedin Djamin

I.Pendahuluan

1.Pada tanggal 12 Februari 2008, saya menghadiri siding Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Ahli Pihak Terkait (kepolisian) dalam perkara perihal permohonan pengujian Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tenang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

2.Permohonan Pemohon adalah menyangkut pengujian atas pasal 30 ayat (1) UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 G ayat (1) UUD RI 1945.

Pasal 30 ayat (1) UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ayat (1) :
“Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
a.
b.
c.
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
e.

3.UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) dan 28 G ayat (1) menyatakan :
“Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
Indonesia adalah ”negara hukum” di mana ada kepastian hukum dan perlindungan hak azasi manusia.
Karenanya undang-undang harus menjamin kepastian hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hak azasi manusia

4.Karena Penulis sebagai ahli terkait menyampaikan uraiannya secara lisan dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Februari 2008 itu, maka Ketua Mahkamah meminta agar uraian tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu satu minggu.
Naskah ini ditulis sesuai dengan pointers uraian lisan tersebut.

II.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1.Waktu UU No. 8 tahun 1981 diundangkan, UU tersebut dinyatakan sebagain”Karya agung” oleh DPR, Pemerintah, para pakar hukum dan media massa. KUHAP adalah pengganti HIR (Herziene Inlandisch Reglement) dari zaman Kolonial Hindia Belanda.

2.Sewaktu mempersiapkan RUU KUHAP, tiga pejabat berkumpul di Sekretariat Kabinet, yaitu Jaksa Agung Ali Said, SH (Alm), Menteri Kehakiman Mudjono, SH (Alm) dan Kapolri Awaloedin Djamin (saya sendiri). Kami bertiga sudah saling kenal dengan baik. Juga hadir Sekretaris Kabinet Ismail Saleh, SH.

Dalam permulaan pembicaraan kami bertukar pikiran untuk kemudian menyepakati prinsip-prinsip apa yang akan dipakai dalam RUU KUHAP yang sedang dirumuskan. Kami melupakan jabatan masing-masing (yang hanya beberapa tahun) dan mengutamakan masa depan yang dihadapi anak cucu kita. Apakah kita setuju anak cucu kita ditangkap dan ditahan oleh bermacam-macam pejabat, oleh HANSIP, Polisi Pamong Praja, Koramil,dan KODIM (ingat waktu itu KODAM adalah Laksus Kopkamtib), oleh Jaksa dan Polisi? Semua kita sepakat : ”Tidak”. Harus ada kepastian hukum, harus ada kejelasan pejabat penyidik dari instansi mana dengan tugas dan wewenang yang jelas, profesional di bidang penyidikan dan bertambah canggih dan harus bertanggung jawab.

3.Walaupun HIR memberi wewenang penyidikan kepada kejaksaan sama dengan kepolisian; disepakati agar Polri lah yang seharusnya diberi tugas dan wewenang penyidikan, mengembangkan profesionalisme dan bertanggung jawab di bidang penyidikan.

Penyidikan adalah ”wewenang melanggar hak azasi manusia secara syah”. Karena itu pejabat dan instansinya harus jelas diatur dengan UU; sebab UU merupakan hasil dari wakil rakyat di DPR.

4.Sejak zaman Hindia Belanda juga sudah ada UU yang memberikan wewenang penyidikan terbatas (beperkte opsporings bevoegdheid) pada pegawai negeri sipil dari instansi pemerintah tertentu, seperti bea dan cukai, imigrasi. Sesuai bidang tugas instansi tersebut perlu ada pengetahuan dan kemampuan teknis. Karena penyidik pegawai negeri sipil juga disebut ”technische politie”

Disepakati hanya ada 2 macam penyidik dalam RUU KUHAP, yaitu (1) Penyidik Polri dan (2) penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), yang kemudian dirumuskan menjadi pasal 6 KUHAP, yang berbunyi : ”Penyidik” adalah :
a.Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
b.Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian dalam KUHAP diatur pula tugas Polri untuk mengkoordinasikan dan mengawasi PPNS (Pasal….)

Tugas ini di dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, ditambah dengan tugas memberikan “pembinaan teknis” bagi PPNS (UU No. 2 tahun 2002, pasal….)
5.KUHAP merupakan integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu), dimana penyidikan, penuntutan dan peradilan (sebenarnya juga pemasyarakatan) merupakan satu keseluruhan yang saling terkait. Pembagian tugas penyidikan, penuntutan dan peradilan, merupakan pembagian tugas secara functional-horizontal, bukan vertikal.

Ini dimaksud agar hak azasi manusia (tersangka) lebih terjamin dan dilindungi. Juga untuk mengembangkan profesionalisme penyidik, penuntut umum dan hakim serta pengacara.

6.Tentang Hak Tersangka dan Terdakwa, diatur secara rinci dalam BAB VI, dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Tentang Bantuan hukum diatur dalam BAB VII dari pasal 69 sampai dengan pasal 74.

7.Dalam kesepakatan perumusan RUU KUHAP, yang kemudian dirumuskan dan ditetapkan dalam UU No. 8 tahun 1981 diadakan ketentuan peralihan , sebagai masa transisi, kejaksaan dalam waktu dua tahun masih diberi wewenang penyidikan berkaitan dengan :

a.Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan, peradilan tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Drt tahun 1955)
b.Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 3 tahun 1971).

Seharusnya setelah dua tahun, yaitu tahun 1983, kejaksaan tidak lagi menyidik, sehingga pasal 6 KUHAP sepenuhnya berlaku; agar tidak ada lagi tumpang tindih penyidikan terhadap tersangka dan terdakwa, yang bertentangan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak azasi manusia, sesuai UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen)

8.Pembatasan yang ketat bagi penyidik dalam KUHAP (yang tidak ada dalam HIR), seperti ”bukti permulaan yang cukup, pemeriksaan ”within sight and within hearing”, hak tersangka didampingi penasihat hukum, pra-peradilan, rehabilitasi dan ganti rugi dapat dikatakan merupakan ”lini” pertama perlindungan hak azasi manusia (tersangka), ”lini” kedua adalah pemeriksaan BAP oleh Jaksa Penuntut Umum agar memenuhi segala persyaratan untuk diajukan ke pengadilan. ”Lini” ketiga adalah sidang peradilan. Ini merupakan pembagian tugas functional-horizontal atau diferensiasi fungsi dan wewenang untuk pemnyelenggaraan koordinasi dan pengawasan horizontal. Karenanya fungsi penyidikan, penuntutan, dan peradilan harus dipisahkan, juga untuk peningkatan profesionalisme masing-masing. Penyidik harus mahir dalam scientific criminal investigation dan teknologi forensik yang canggih. Bidang criminal investigation telah menuntut adanya spesialisasi, bahkan ”super spesialisasi”.
9.Sistem peradilan pidana dapat dibagankan sebagai berikut :

Pre-emtif
Preventif
Represif
(penyidikan)

Non- Justisial

PPNS

III.Perbandingan Sistem Peradilan Pidana dan Perbandingan Sistem Kepolisian
1.Dalam era reformasi, Indonesia sangat ”getol” melakukan ”studi banding”, baik MPR, DPR, DPD, DPRD, Pemda, Instansi pemerintah, dan lain-lain.
2.Richard J Terrill dalam buku ”World Criminal Justice System : A Survey menulis :
3.Mengenai Comparative Police System, Dilip K. Das dalam bukunya “Police Practices : An International Review menyatakan mempelajari sistem kepolisian suatu negara “with a view to enabling the reader to appreciate the police as the product of a unique culture”.
4.
IV.Penutup