PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan … Continue Reading PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA

INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA BY : RDD I. PENDAHULUAN Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechsataat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 1 Cita – cita filsafat yang telah dirumuskan para … Continue Reading INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA