sespimen

All posts tagged sespimen

MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK DALAM BIDANG LALU LINTAS DENGAN IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN VISIONER POLRI

Posted by Jurnal Srigunting on Februari 13, 2014
Posted in: sisipan buku. Tagged: , , , , , , , , , , , , , . Tinggalkan komentar

MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK DALAM BIDANG LALU LINTAS DENGAN IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN VISIONER POLRI
Kalo menghadap presiden,harus cium tangan ya_(1)

PENDAHULUAN
Meningkatkan kinerja organisasi tidaklah mudah. Begitu juga yang terjadi dalam tubuh organisasi Polri saat ini. Harapan yang di emban pucuk pimpinan Polri, agar para personil Polri mampu meningkatkan pelayanan yang profesional dalam berbakti kepada negara sehingga kinerja Polri dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Peran Polri sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat harus mampu menjadikan organisasinya mampu bergerak sinergi sehingga mampu meningkatkan kinerja Polri dan mampu memenuhi harapan masyarakat seperti yang ungkapkan “change, or be chanced” Jika Anda tidak berubah maka Anda akan mati (tertinggal jauh)”
Mengimplementasikan kepemimpinan yang mampu bermitra dengan masyarakat dihadapkan berbagai persoalan diantaranya permasalahan kurangnya ketauladan dan permasalahan yang multi kompleks sehingga diperlukan perubahan-perubahan agar transformasional pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat. Perubahan dalam menggerakan roda organisasi berupa menggabungkan sumber daya organisasi (sumber daya manusia, sistem, manajemen dan struktur) sehingga mampu mewujudkan dan menggeser Polri yang antagonis menjadi protagonis dengan meletakkan masyarakat setara dan sebagai mitra Polri dalam berbagai aspek pemolisian .

IMG_7729

Buat renungan abis Tesis

Mengubah struktur organisasi Polri yang semula lebih menonjolkan pendekatan militeristik menjadi lebih menitikberatkan pada segi pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia tentunya relatif mudah dilakukan mengingat yang akan diubah adalah benda (obyek) mati yang tidak memiliki perasaan. Hal ini berbeda apabila yang akan diubah adalah sikap dan perilaku dari anggota Polri, sehingga dalam pelayanan Publik masih dijumpai permasalahan seperti di lansir media : belum meratanya pemahaman anggota Polri terkait tugas-tugasnya sebagai anggota Polri, sehingga prilaku dilayani masih mendominasi, belum memiliki kemampuan dalam bertindak secara sistematis, yang berakibat tidak profesionalnya Polri ketika menyikapi permasalahan, tidak semua personil Polri memiliki pemahaman dan penguasaan mengenai kondisi sosial budaya masyarakat dimana anggota Polri berdinas, sehingga berdampak adanya benturan budaya, dalam memberikan pelayanan belum memiliki kemampuan analisis yang baik sehingga belum mampu menemukan berbagai perspektif dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, belum memiliki kemampuan dalam membangun jaringan komunikasi, baik dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah dan belum mampu memberdayakan segala potensi yang ada guna mendukung pelaksanaan tugas. Kemudian bagaimana mewujudkan pemimpin dan kepemimpinan visioner polri dalam konteks tugas lalu lintas polri guna keberhasilan menggapai simapati dan kepercayaan publik terhadap polri selaku institusi penegak hukum,pelayan dan pelindung masyarakat serta pemelihara ketentraman dan ketertiban hukum masyarakat.
PEMBAHASAN
Implementasi Kepemimpinan Visioner. Menurut HOUSE, RJ, 2004, Kepemimpinan (Leadership) adalah “ ability of an individual to influence, motivate, and enable others to contribute toward the effectiveness and success of the organization of which they are members”. Kepemimpinan Visioner yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada visi karena merupakan artikulasi cita-cita idealisme dan harapan yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang.
Pemimpin visioner erat hubungannya dengan perubahan, karena dia harus memperlihatkan sesuatu yang baru, kemudian memotivasi dan melaksanakan sampai dengan penyelesaian perubahan sesuai dengan yang dicita-citakan.
Mendasari dari pendapat tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Polri di masa yang akan datang, sangat diperlukan figur pemimpin yang dapat membawa perubahan bagi organisasi menuju ke arah yang lebih baik, yaitu pemimpin yang visioner. Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin visioner
Pemimpin yang visioner harus mampu mensosialisasikan visi organisasi kepada seluruh anggota bawahannya, sehingga dapat dimengerti dan dipahami. Dalam pelaksanaannya, seorang pemimpin visioner, sebelum membuat visi organisasi, senantiasa menyerap apa yang menjadi aspirasi anggotanya maupun masyarakat di wilayahnya, kemudian mensosialisasikan visi tersebut secara detail kepada seluruh anggota, sehingga dengan cara yang demikian anggota sangat faham dan mengerti
Pemimpin yang visioner harus mampu menjabarkan visi organisasi tersebut ke dalam misi organisasi, sehingga mudah dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Pelaksanaanya: Misi-misi yang telah dirumuskan tadi, bersifat fleksibel, sederhana (mudah difahami anggota)
Hasil koordinasi bilateral Indonesia dg Australia
Pemimpin yang visioner harus dapat membuat/ menentukan strategi yang tepat, guna pencapaian visi. Strategi yang diambil harus dapat diterapkan. Pelaksanaannya : strategi yang dibuat harus bersifat komprehensif mencakup strategi jangka panjang, sedang dan pendek dan strategi tersebut mudah dilaksanakan oleh anggota dan dievaluasi keberhasilan dan kegagalannya.
Pemimpin yang visioner harus mampu menentukan program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi yang telah dirumuskan. Pelaksanaannya: Program-program yang telah dibuat harus dapat menjadi pedoman bagi anggota, yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan, triwulan dan bulanan, sehingga lebih fokus dan terukur pencapaiannya.
Kepemimpinan visioner harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan roda organisasi. Pelaksanaannya : Pemimpin harus mau turun tangan bersama anggotanya menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan serta mau memberikan bimbingan kepada anggota apabila ada kendala dan hambatan.
Pemimpin yang visioner harus memiliki etika kepemimpinan. Pelaksanaannya: Seorang pemimpin harus paham akan kondisi anggotanya (baik kelebihan dan kekurangannya) tidak mengambil hak-hak anggota, serta senantiasa dapat menjadi panutan serta motivator bagi anggota dalam pelaksanaan tugas.
Pemimpin yang visioner harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat, pada saat organisasi menghadapi permasalahan kritis. Pelaksanaannya: Pemimpin yang visioner harus memiliki jiwa yang stabil/ tenang dalam menghadapi kondisi apapun. Kemudian mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat, dengan tinggkat resiko yang paling kecil dan berani bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskan.
Dalam setiap proses kegiatan, pemimpin visioner senantiasa berpijak pada etika kepemimpinan dalam arti kejujuran, keadilan, berkelakuan, norma-norma dan nilai-nilai yang baik menjadi dasar pijakan dalam pengambilan keputusan, sehingga suasana organisasi semakin erat / kompak, saling percaya, saling menghormati dan saling memperkokoh.
Peran sentral pimpinan dan kepemimpinan Polri dalam mewujudakan pemolisian Visioner dalam sudut pandang dalam tugas dan peranan Lalu Lintas Polri, bahwa sampai saat ini masyarakat belum sepenuhnya dapat melihat Polri mampu mengerjakan tugas dan kewajiban secara Profesional dan mandiri, masyarakat memiliki hak untuk membentuk badan badan independent untuk menampung berbagai macam keluhan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Polri, sebagai bagian dari pemerintahan yang demokratis, pengawasan terhadap lembaga kepolisian , termasuk tuntutan terhadap transparansi kebijakan dan implementasi tugas serta program kegiatan kepolisian menajdi suatu keniscayaan
Mewujudkan kepemimpinan Visioner dalam konteks Lalu Lintas Polri adalah dengan melakukan identifikasi terhadap akar masalah penyebab rendahnya tingkat kepercayaan public terhadap institusi Polri khususnya dibidang lalu lintas, topic terkait Profesionalisme menjadi isu sentral dalam mewujudkan Polisi lalu lintas yang dicintai masyarakat,Profesionalisme yang harus diwujudkan melalaui peran sentral Pemimpin Visioner Polri melalaui membangun dan mengembangkan kadar intelektualitas pemegang profesi , adanya standar keahlian dalam lembaga pemegang Prosfesi , adanya pengesahan pemegang Profesi, etika profesi tanggung jawab dan hubungan sesama pemegang profesi
Visi selalu berhubungan dengan masa depan, mengingat visi adalah awal masa depan, karena visi mengekspresikan apa yang kita dan orang lain inginkan untuk mencapainya. Meskipun visi hanyalah sebuah gagasan atau masa depan yang lebih baik bagi suatu organisasi, tetapi visi yang benar adalah gagasan yang penuh dengan kekuatan yang mendesak dimualinya masa depan dengan mengandalkan keterampilan, bakat, dan sumber daya dalam mewujudkannya.
Implementasi konsep kepeminpinan visioner Polri dalam tugas lalu lintas Polri dapat diterjemahkan melalui kegiatan: membahasakan keluhuran Visi dan Misi Polri kedalam konteks kebahasaan yang membumi sehingga mudah dipahami dan dimenerti untuk dilaksanakan dalam tataran pelaksana lapangan di bidang lalu lintas, Pemimpin yang visioner harus mampu mensosialisasikan visi organisasi kepada seluruh anggota bawahannya dan Pemimpin yang visioner harus mampu menjabarkan visi organisasi tersebut ke dalam misi organisasi,dalam konteks bahasa yang yang mudah dimegerti dengan nilai nilai khas di masing masing wilayah tugas dan scope penugasan.
Dalam konteks Lalu Lintas Polri , khususnya POLANTAS di Kewilayahan adalah dengan menjabarkan VISI dan MISI Polri melalui visi misi yang berbasis dinamika ASTA GATRA ( Intel Dasar) suatu wilayah. Adanya Konsepsi berfikir Global dengan pelaksanaan tugas dalam tataran local, bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu , sedangkan terdapatnya berbagai corak ragam, budaya menggambarkankhasanahnbudaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional yang dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

IMG00617-20130219-0945

IMG00619-20130219-0947

IMG00621-20130219-0949

Sebagai suatu konsepsi adanya strategi dalam mewujudkan cita cita merupakan langkah lanjut dalam mewujudkan kepemimpinan Visioner Polri. Pemimpin yang visioner harus dapat membuat/ menentukan strategi yang tepat, guna pencapaian visi. Pemolisian yang menjadi acuan dalam masyarakat modern dan demokratis adalah community policing.
Dalam penyelenggaraan tugas Polri, istilah yang dikenal adalah Polmas. Polmas adalah sebuah kebijakan dan strategi mengenai hubungan polisi dengan warga komuniti menjadi dekat dan adanya peran serta warga dalam menciptakan rasa aman maupun memelihara keamanan di lingkungannya yang dilaksanakan proaktif dan berupaya untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan keamanan
Menyusun strategi dalam menggapai kepercayaan publik dalam tugas POLANTAS membutuhkan adanya kebersamaan / kemitraan anatara Polantas sebagai etalase Polri dengan Masyarakat selaku pengguna jalan, adanya identifikasi terhadap masalah masalah lalu lintas , mulai dari peran tugas dan wewenang Polantas dalam scope Traffic Engineering, Traffic Education, Traffic Law Enforcement ,Traffic Identification , sehingga ketika berhasil memetakan kesenjangan kinerja Polantas Polri dalam suatu wilayah dengan mencari akar permasalahan yang menjadi penghambat pencapaian kepercayaan Publik kepada Polri, untuk kemudian mengadakan pendekatan perubahan , intervensi dan pengukuran dampak terhadap realisasi solusi yang telah dilakukan.
Pemimpin yang visioner harus mampu menentukan program yang akan dilaksanakan serta diikuti oleh Kepemimpinan visioner harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan roda organisasi. Sebagai suatu rangkaian yang tidak boleh terputus dan saling berpengaruh bahwa strategi yang tepat membutuhkan program yang baik, adanya kesesuaian antara tepat cara dan tepat sasaran merupakan landasan yang menjadi pemikiran gaya Kepemimpinan dan pemimpin Visioner dalam bidang lalu Lintas Polri.
Keberhasilan mengidetifikasi akar permasalahan terhadap fenomena mengapa Polri belum mendapat keprcayaan Publik seutuhnya harus dijawab melalui upaya penyusunan strategi dan progam pelaksanaan secara tepat,akar permasalahan yang bersumber dari internal organisasi harus jelas dibedakan dengan permasalahan yang bersumber dari eksternal organisasi.
Strategi Polmas yang diterapkan diikuti dengan Komitmen pelaksanan dan implementasi secara menyeluruh , bertahap bertingkat dan berlanjut , terkait dengan komitmen kuat dalam implementasi sebuah program adalah adanya panduan dan garis komando yang tidak boleh melenceng dari visi dan misi Polri , hal ini untuk mencegah gonta ganti program sesuai selera pimpinan dan persepsi pimpinan terhadap sebuah strategi serta aplikasi program.bahwa dalam etika kelembagaan diwajibkan menjalankan tugasnya sesuai visi dan misilembaga Polri yang dituntun oleh azas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian.
Realisasi adanya komitment pelaksanaan yang kukuh adalah pemimpin Polri dalam kontek Lalu Lintas Polri harus ikut terlibat secara langsung, memberikan keteladanan dalam pelaksanaan tugas tugas lalu lintas Polri karena karakteristik pekerjaan Polri yang lekat dengan penggunaan wewenang paksa ( Coersive power) yang besar ditambah dengan kewenangan yang diberikan bagi pengambilan keputusan secara Individu ( diskresi ) , menuntut kematangan pertimbangan baik moral , rasionalitas maupun kalkulasi atas kepentingan lainnnya.
_MG_2999

Visi Pemimipin dalam kepemimpinan Polri yang benar akan menghasilkan komitmen dan memberi motivasi kepada orang-orang di dalam organisasi Manusia pada umumnya menginginkan dan membutuhkan sesuatu yang dapat dijadikan panutan, sebuah tantangan signifikan bagi kemampuan terbaik mereka. Dalam hal ini, visi mengilhami orang dari bawah. Orang ingin dan bahkan bersemangat untuk secara sukarela patuh pada sesuatu yang dianggap bernilai, sesuatu yang dapat membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik, atau yang memungkinkan organisasi mereka tumbuh dan maju
Pemimpin yang visioner harus memiliki etika kepemimpinan, profesi Polri menuntut adanya komitment moral setiap anggota Polri terhadap profesinya sebagai pemelihara, keamanan dan ketertiban masyarakat, agar dalam pengabdian terhadap masyarakat dapat memberikan pelayanan terbaik, dengan segera dapat meyelamatkan jiwa masyarakat yang sedang terancam, tidak mempersulit dengan maksud untuk mengambil keuntungan materialistis, memberikan penghormatan dan sopan santun ,arogan tidak haus kekuasaan, menolak sikap diskriminatif dalam pemberian pelayanan, senantiasa siap sedia menjalankan tugas , dan bertingkah laku wajar sederhana dan melepaskan diri dari ikatan pamrih.
Visi Pemimpin Visioner menentukan standar-standar keberhasilan.Manusia ingin melakukan pekerjan-pekerjaan yang berhasil, dimana mereka merasa ikut berperan dalam tujuan organisasi dan diakui kontribusinya. Oleh karena itu, mereka harus mengetahui apa tujuan-tujuan tersebut dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan tersebut membuat mereka maju. Visi dalam hal ini menentukan ukuran bagi setiap anggota dalam mengevaluasi kontribusi mereka bagi organisasi dan bagi pihak luar dalam mengukur nilai organisasi bagi masyarakat luas.
_MG_2978

Wujud komitment moral penngabdian Polri dalam konteks tugas lalu Lintas Polri akan menjadi ideal bila unsur keteladanan menjadi landasan dalam memimpin lalulintas , menyesuakan dengan nilai nilai kearifan lokal serta keadilan , ketulusan dan kewibawaan. kepemimpinan Visioner harus membuka sarana komunikasi kepada klien ( masyarakat pengguna jalan ) seluas luasnya dengan maksud dapat menerima masukan terkait kualitas dan pencapaian kinerja jajaran lalu lintas yang dipimpinnya , adanya komunikasi melalui saran internet , Koran, telpon , maupun surat akan memudahkan proses pengendalian dan pengawasan terhadap jajaran lalu lintas , namun demikian terkandung maksud juga kepemimpinan Visioner di dalam konteks lalu Lintas Polri harus membuka cakrawala kepada jajaran anak buah dilapangan bahwa kritik yang dibberikan sesungguhnya merupakan suatu obat terhadap penyakit yang diderita suatu organisasi.
Bahwa keteladanan dalam Etika Kepemimpinan Visioner merupakan suatu keharusan agar apa yang menjadi kebijakan pimpinan Polri terkait Lalu Lintas dapat secara utuh dijabarkan dan dijalankan oleh semua jajaran lalu lintas, dimana sebuah keteladanan merupakan hal yang lebih berharga dibandingkan dengan seribu nasihat, seseorang yang memiliki integrias (tugas Polantas ) adalah orang yang dengan penuh keberanian serta berusaha tanpa kenal putus asa untuk dapat mencapai apa yang ia cita-citakan, Integritas ( kesesuaian perintah dan perbuatan pemimpin Visioner) akan membuat anda dipercaya, dan kepercayaan itu akan menciptakan pengikut, dan kemudian tercipta sebuah kelompok yang memiliki kesamaan tujuan.
Pemimpin yang visioner harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat,Pembangunan insan- insan Polri yanga berkualitas dalam pelaksanaan tugas lalu Lintas Polri memiliki cirri khas tersendiri, berbeda dengan tugas Militer yang harus menunggu perintah atasan, personil Polri adalah “agen” hukum dan ketertiban yang tidak dipengaruhi hierarkhi, artinya personil Polri pada lapisan terdepan ( first Line Supervisor ) memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan ,oleh karenannya , kemapuan setiap personil Polri untuk menganalisa kondisi di lapangan sangat menentukan keputusan tindakannya, ketimbang atribut kepangkatannya.
Ketika Pemimpin Visioner harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat terdapat pertimbangan terkait bagaimana agar keputusan tersebut memberikan efek positif terhadap organisasi Polri maupun masyarakat , sebagai pedoman bahwa tidak serta merta semua kemungkinan pilihan keputusan dapat diterapkan secara bersamaan .
Sangat penting untuk menetapkan mana yang menjadi / menyususn skala prioritas , mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda atau mana yang belum perlu ditanggapi, termasuk mana yang tidak perlu dilakukan sama sekali. Dalam menentukan prioritas pemimpin visioner harus memperhatikan Kriteria seperti : kemanfaatan terhadap kinerja organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan , dan apakah yang bisa menjadi Bukti keberhasilan suatu pengambilan keputusan dalam implementasinya.
Pertimbangan Alokasi sumber daya , apakah keputusan yang diambil dapat menjangkau sumber daya yang ada, dari mana asalnya dan bagaimana mengelola keterbatasan sumberdaya terhadap akuntabilitas hukum dan moral.
Keputusan yang diambil harus mampu dilaksanakan, mampu dilaksanakan mengandung arti bahwa keputusan tersebut realistis dengan akemampuan dukungan sumber daya, keahlian dan tingkat pemahaman anggota , kesiapan pengendalian dan pengawasan , serta adanya rencana cadangan seandainya keputusan yang diambil memerlukan perubahan dan pembenahan semestinya.
Penerimaan dan tanggapan masyarakat,bagaimana masukan masyarakat terhadap keputusan yang diambil, pemimpin Visioner senantiasa membuka diri terhadap segala reaksi yang timbul manakala keputusan yang diambil menimbulkan riak resistensi masyarakat secara dini dan sesegera mungkin guna mencegah agar tidak terjadi sikap perlawanan dan resistensi lebih besar.
Terakhir , setiap Keputusan yang diambil pemimpin Visioner harus mempertimbangkan penerimaan staff pelaksana , upaya melibatkan staff sebagai bagian team working dalam perumusan dan pembahasan masalah yang dihadapi akan memberikan penekanan terhadap rasa ikut dan memiliki terhadap keputusan dan implementasi keputusan dalam tugas dibandingkan dengan staff hanya ditempatkan sebagai pelaksana saja .
PENUTUP
Upaya –upaya dalam kepemimpinan Visioner seorang pemimpin Polri adalah dengan memadukan VISI, MISI, STRATEGI, PROGRAM, KOMITMENT, ETIKA, KEPUTUSAN, secara sinergi saling melengkapi , miliki jenjang dan kontinuitas , berwawasan global dengan basis aksi beradasar nilai nilai kearifan lokal dalam rangka mewujudkan kepemimpinan dan pemimpin Visioner Polri dalam konteks tugas lalu lintas polri guna menggapai simpati dan kepercayaan publik terhadap polri selaku institusi penegak hukum,pelayan dan pelindung masyarakat serta pemelihara ketentraman dan ketertiban hukum masyarakat.
Menempatkan pemimpin dan kepemimpinan visioner sebagai jembatan antara Polri selaku Institusi maupun badan atau organisasi yang memiliki budaya organisasi tersendiri, dengan kepentingan dan perilaku Polri sebagai individu yang memiliki kepentingan, hasrat , cita-cita dan pengharapan tersediri sehingga sinergitas dan harmonisasi Polri sebagai sebuah organisasi dan polri sebagai individu akan saling menguatkan dan kokoh dalam memeberikan pelayan kepolisian di bidang lalu lintas.

Daftar pustaka
DPM. Sitompul,SH.MH.IRJEN POL. Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta , 2005.
Sadjijono,SH.,M.Hum, Dr. Etika Profesi Hukum,Laksbang Mediatama, cetakan Pertama, Juni 2008.
Evodia Iswandi, Polisi professional dan bersahabat, Yayasan ILYD, Cetakan Pertama, Mei 2006.
T. Hari Prihartono dan Jesica Evangeline, Police Reform: Taking the Heart and Mind, PROPATRIA Institute,Cetakan pertama , Januari 2008.
Ary Ginanjar Agustian, Rahasia sukses membangun kecerdasan emosi dan spiritualitas ESQ; Emotional Spiritual Quotient, berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, Arga Jakarta,Cetakan ke-43, Jakarta 2001.
FX. Suwarto, Drs., MS, Perilaku Keorganisasian,Buku Panduan Mahasiswa, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Cetakan pertama , 1999.
KOMPOLNAS,Reformasi Polri Dalam Konteks Potensi, Kompetensi, dan Performasi Kepolisian,Jakarta desember 2010.
Rhenald Kasali,Ph.d. Change !, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , Cetakan ke-10, Oktober 2010.
Undang Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 96 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Juni 2009.

contoh membuat Rencana penelitian tentang :Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban Di Polres Langkat

Posted by Jurnal Srigunting on Januari 29, 2013
Posted in: Manajemen Operasional kepolisian. Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Tinggalkan komentar

Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban
Di Polres Langkat

beberapa referensi berikut dapat dijadikan acuan dalam penulisan naskah karya perorangan
akuntabilitas dan pemolisian masyarakat

anton tabah reformasi polri

perkap 07 thn 2008 tentang polmas

rekomendasi arah kebijakan polri

KEARIFAN LOKAL

OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK

I. Latar Belakang
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Seiring dengan tugas pokoknya, Polri dihadapkan dengan tantangan berbagai kasus kejahatan yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kasus perampokan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, perdagangan manusia dan lain-lain. Selain itu, ada juga konflik di berbagai daerah yang menimbulkan SARA seperti daerah yang ingin merdeka, unjuk rasa yang anarkis, perkelahian antar suku, pengrusakan tempat ibadah dan lain-lain. Seluruh kejahatan ini muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang ada pada pranata-pranata sosial di masyarakat. Karena Polri cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi Kepolisian dipandang oleh masyarakat semata-mata sebagai alat negara, sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian.
Proses reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 hingga saat ini untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah daripada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Polri yang saat ini telah melaksanakan proses reformasi untuk menjadi Kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang semula menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) atau masyarakat sebagai obyek pelaksanaan tugasnya, berubah menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Sehingga perubahan ini melahirkan model-model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang dikenal dengan berbagai nama seperti Community Oriented Policing, Community Based Policing dan Naighbourhood Policing dan akhirnya popular dengan sebutan Community Policing (Perpolisian Masyarakat).
Perpolisian Masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas telah diadopsi oleh Polri pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor : 737/X/2005. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Farouk Muhammad, kemitraan tidak hanya melalui kerjasama antara polisi dan masyarakat tetapi mencakup tiga pilar utama yaitu Polri, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Polri direpresentasikan oleh petugas Polmas, sedangkan masyarakat dicerminkan melalui mekanisme FKPM. Selanjutnya unsur Pemerintah Daerah direpresentasikan oleh perangkat pemerintah desa khususnya kepala desa atau lurah. Masing-masing komponen tersebut mempunyai peran dalam mengoperasikan Polmas.
Perpolisian Masyarakat pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing serta disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing komunitas. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas Babinkamtibmas. Dalam hal ini, Babinkamtibmas harus berperan sebagai fasilitator dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat. Sehingga dengan uraian tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Babinkamtibmas sebagai implementasi Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat.

II. Permasalahan Penelitian
Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa depan yang mampu secara terus menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Polisi harus dapat menjadi mitra masyarakat. Memahami atau cocok dengan masyarakat, membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat. Sehingga Polri melalui peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah hukum Polres Langkat, mampu membangun interaksi sosial yang signifikan dengan masyarakat baik dalam tataran manajemen maupun operasional.
Peran Babinkamtibmas dalam tataran manajemen harus mampu memahami bidang manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan mengontrol pelaksanaan perpolisian masyarakat. Sedangkan dalam tataran operasional, peran Babinkamtibmas harus mampu memberikan masukan setiap keputusan dalam persoalan yang terjadi di masyarakat untuk menemukan solusi sebagai bentuk pelayanan terbaik yang efektif dan efisien.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menentukan permasalahan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana peran Babinkamtibmas sebagai implementasi perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat ?
2. Bagaimana implementasi perpolisian masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas pada tataran manajemen maupun operasional dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat ?
3. Strategi apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala implementasi perpolisian masyarakat di Polres Langkat ?

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi Perpolisian Masyarakat dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Langkat. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang implementasi Perpolisian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas pada tataran manajemen maupun operasional. Kemudian penelitian ini juga menggambarkan suatu strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala implementasi perpolisian masyarakat di Polres Langkat.
Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis terhadap pimpinan satuan wilayah sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan berkaitan peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi Perpolisian Masyarakat dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Langkat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu sebagai bahan kajian dan evaluasi terhadap pengembangan Ilmu Kepolisian dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat.
IV. Kajian Kepustakaan Konseptual
Menurut Cooper sebagaimana dikutip John W. Creswell, tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan utama yaitu : menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memperoleh referensi yang relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto Siagian, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Ilmu Kepolisian tahun 2010 dengan judul tesis “Kemampuan Petugas Polmas Dalam Melaksanakan Tugas Pemolisian Di Polres Simalungun”.
Kemudian untuk memahami masalah penelitian dan mengoperasionalkan serta pengumpulan data di lapangan dalam memperoleh literatur-literatur yang ada, penulis menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang ada kaitannya dengan sebagai berikut :
a. Teori
1) Peran dan status.
Menurut Paul B. Horton, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu dan status adalah kedudukan seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan kelompok lain. Kaitannya dengan tugas Polri khususnya Babinkamtibmas yaitu dalam memahami tokoh masyarakat perlu diketahui peran dan statusnya dalam masyarakat dalam rangka pemberdayaan tokoh masyarakat untuk membantu tugas-tugas kepolisian.
2) Interaksi sosial
Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan inti dari proses sosial yang merupakan hubungan timbal balik antara berbagai bidang kehidupan yang mencakup bidang ekonomi, sosial, hukum dan Hankam. Interaksi sosial secara sederhana berarti proses hubungan timbal balik antara manusia sebagai individu, antara kelompok dengan masyarakat maupun hubungan individu dengan kelompok. Bila dikaitkan dengan tugas polisi, terkadang cukup sulit menggabungkan dengan pola interaksi yang nyata terhadap pola interaksi yang dikehendaki oleh norma-norma yang terkandung didalam peraturan. Bila telah terjadi interaksi tersebut, petugas dihadapkan pada suatu pilihan pola interaksi yang sering bertentangan dengan yang diharapkan.
3) Kerjasama
Menurut Roucek dan Warren sebagaimana dikutip Abdul Syani, kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan merupakan suatu proses yang paling dasar. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktifitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktifitas masing-masing. Anggota polisi tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan atau partisipasi masyarakat. Sehingga dibutuhkan suatu bentuk kerjasama antara polisi dan masyarakat, karena masing-masing pihak saling bertukar jasa yaitu informasi melalui koordinasi dan mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama berusaha mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4) Komunikasi
Menurut Harold Laswell sebagaimana dikutip Onong Uchyana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melaui media yang menimbulkan efek tertentu. Proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Berkaitan dengan tugas polisi, kemampuan komunikasi sangat penting terutama dikaitkan dengan tugas Babinkamtibmas yang bertugas melakukan pembinaan dan membangun kemitraan dengan para tokoh, masyarakat sekitar dan instansi lainnya. Keberhasilan tugas sangat ditentukan kemampuan dalam membangun komunikasi. Tidak kalah pentingnya dalam organisasi sendiri. Komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan serta antar anggota sangat menentukan dalam keberhasilan tujuan organisasi.

b. Konsep
1) Implementasi
Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab, 2004:64).
Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut penulis, implementasi adalah suatu proses untuk memastikan apakah suatu kebijakan atau program sudah terlaksana/tercapai sesuai dengan kebijakan atau program yang telah direncanakan.
2) Perpolisian Masyarakat
Dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Perpolisian Masyarakat diterjemahkan sebagai community policing. Dalam Pasal 1 angka 7, perpolisian masyarakat adalah penyelenggara tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapoat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.
Perpolisian Masyarakat merupakan konsep yang menekankan kemitraan yang sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk permasalahan yang muncul di masyarakat. Babinkamtibmas selaku pengemban tugas Perpolisian Masyarakat harus mampu menerima dan memberikan solusi terhadap segala keluhan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3) Diskresi Kepolisian
Menurut Thomas J. Aaron sebagaimana dikutip DPM. Sitompul, diskresi kepolisian adalah suatu wewenang yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Diskresi sangat dibutuhkan oleh petugas kepolisian, khususnya Babinkamtibmas yang bertugas di lapangan dalam menghadapi masyarakat yang banyak permasalahan kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi diskresi adalah pendidikan petugas, pengalaman bertugas, mental petugas, kelelahan petugas dan sikap perilaku dari si pelanggar hukum.
Diskresi merupakan pilihan tindakan bagi seorang petugas polisi dalam menghadapi suatu situasi yang menghendakinya melakukan suatu tindakan. Diskresi merupakan suatu keputusan atau tindakan kepolisian yang dengan sadar dilakukan oleh petugas kepolisian untuk melakukan atau tidak melakukan kewajiban/tugasnya selaku penegak hukum berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum itu sendiri. Oleh karenanya diskresi selau berkaitan denganpengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap paling bijaksana olehnya dan dapat dipertangungjawabkan. Sehingga tindakan diskresi bagi anggota Babinkamtibmas sangat penting dilaksanakan dan harus didasari dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
4) Keamanan dan ketertiban
Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa keamanan dan ketertiban adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengdung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat yang menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

V. Metode Penelitian
Untuk mendekati pada objek yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam terhadap peran Babinkamtibmas sebagai implementasi Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat.
Penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain daripada penelitian kuantitatif. Jika metode kuantitatif dapat memberikan gambaran tentang populasi secara umum, maka metode kualitatif dapat memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam yang jelas tidak diberikan oleh hasil penelian dengan metode kuantitatif. Sehingga penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif yang berisikan laporan penelitian yang mendalam dan lengkap mengenai objek penelitian tentang implementasi Perpolisian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas di wilayah hukum Polres Langkat.

VI. Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, dan Tehnik Analisa Data
Dalam penelitian kualitatif, data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Sumber data dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap petugas Babinkamtibmas dan masyarakat yang dikategorikan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku-buku/literatur, majalah, dokumen, artikel, internet dan tulisan para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.
Adapun yang dijadikan sebagai obyek penelitian atau yang disebut unit analisis sebagai berikut :
a. Kapolres Langkat.
b. Wakapolres Langkat.
c. Kabagops Polres Langkat.
d. Kasat Binmas Polres Langkat dan para Perwira Binmas Polres Langkat.
e. Para Kapolsek Sejajaran Polres Langkat
f. Para Personel Babinkamtibmas.
g. Pejabat pemerintah daerah.
h. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat lainnya.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan terlibat, wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Pengamatan terlibat yang akan dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan terhadap petugas Babinkamtibmas yang melakukan interaksi dengan individu atau kelompok masyarakat. Selain itu, penulis melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan petugas Babinkamtibmas bersama masyarakat, sehingga diketahui peran petugas Babinkamtibmas dan diketahui partisipasi masyarakat dalam implementasi perpolisian masyarakat.
Wawancara yang akan dilakukan penulis terhadap unit analisis sebagaimana yang telah diuraikan di atas untuk mengetahui kebijakan dan pemahaman yang diberikan oleh pimpinan Polres kepada jajarannya terkait pelaksanaan Perpolisian Masyarakat, sehingga akan diketahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki khususnya petugas Babinkamtibmas. Sedangkan wawancara terhadap pejabat pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat diharapkan akan diketahui pemahaman, partisipasi dan penilaian masyarakat atas implementasi Perpolisian Masyarakat.
Pemeriksaan dokumen yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa produk-produk aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan Mabes Polri terhadap jajarannya berkaitan dengan implementasi Perpolisian Masyarakat. Kemudian dokumen tersebut dipelajari untuk mengetahui apakah aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan telah diimplementasikan pada tingkat satuan dibawahnya, khususnya Polres Langkat dan jajarannya.
Tehnik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan manganalisis hasil wawancara para narasumber melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Daftar Pustaka

Buku :
Abdul Syani, Sosiologi : Skema, Teori dan Terapan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
DPM. Sitompul, Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Cetakan kedua, Divisi Binkum Polri, Jakarta, 2004.
Farouk Muhammad dan Djaali, Metodologi Penelitian Sosial, PTIK Press, Jakarta, 2005.
John W. Creswell, Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
Onong Uchyana, Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek, Rosda Karya, Bandung, 1998.
Paul B. Horton, Sosiologi, Erlangga, Jakarta, 1987.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Cetakan kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

Bahan Perkuliahan :
Farouk Muhammad, Menjawab Perkembangan Situasi Keamanan Dengan Mengefektifkan Polmas, Bahan Materi Kuliah Yang Disampaikan Kepada Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIK-PTIK Angkatan I, tanggal 10 Januari 2012.

Internet :
Forumkami.net, Pengertian Implemantasi Menurut Para Ahli, diakses dalam http://www.forumkami.net/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html, pada tanggal 24 April 2012.