sespima

All posts tagged sespima

LITSUS ANTARA ADA DAN TIADA

Posted by Jurnal Srigunting on Maret 17, 2014
Posted in: police tech. Tagged: , , , , , . Tinggalkan komentar

PEMANFAATAN DECISION SUPPORT SYSTEM DALAM MENDUKUNG TUPOKSI
BAGIAN PENELITIAN PERSONIL DIVPROPAM POLRI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Divpropam Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri.
Ropaminal merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivpropam Polri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan termasuk penyelidikan terhadap pelanggaran atau penyimpangan dalam melaksanakan tugas Polri pada tingkat Mabes Polri.
Sebagai biro yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan internal Biro Paminal telah melakukan kegiatan sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya baik berupa kegiatan operasional maupun mengumpulan data dan fakta guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas yaitu memberikan informasi yang akurat bagi pimpinan sbagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait pembinaan personel Polri.
Namun dalam perkembangan sistem pendataan dan pengarsipan yang dilakukan oleh saat ini, kebutuhan informasi yang tinggi kadang jika tidak diimbangi dengan penyajian informasi yang memadai, sering kali informasi tersebut masih harus di gali ulang dari data yang jumlahnya sangat besar. Kemampuan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai tipe data jauh meninggalkan kemampuan untuk menganalisis, meringkas dan mengekstrak pengetahuan dari data. Metode tradisional untuk menganalisis data yang ada, tidak dapat menangani data dalam jumlah besar. Pemanfaatan data yang ada di dalam sistem informasi untuk menunjang kegiatan pengambilan keputusan, tidak cukup hanya mengandalkan data operasional saja, diperlukan suatu analisis data untuk menggali potensi-potensi informasi yang ada.
Berdasarkan pengalaman penulis selama bertugas di Biropaminal Divpropam Polri masih ditemui adanya kelemahan dalam pengolahan maupun penyiapan data/ informasi yang seringkali dibutuhkan kesegeraan, maupun pengambilan keputusan berdasarkan data manual saja yang terkadang belum uptodate.
Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas kinerja Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri, dinilai perlu menggunakan Decision Support System (DSS) yang dapat memberikan kontribusi kepada para Kabag dan Kasubbag untuk memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Maksud dari penulisan ini adalah membuat penulisan yang bersifat analitik mengenai pemanfaatan Decision Support System yang terkait dengan Tupoksi Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri.
2. Tujuan
Tujuan pembuatan makalah ini adalah membuat suatu Decision Support System guna mendukung tugas pokok dan fungsi Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri.
C. RUANG LINGKUP
Penulisan ini dibatasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri sebagai database yang dapat mendukung Kabag Litpers dan para Kasubbag dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan hasil penelitian personil yang telah tersedia dalam bentuk data warehouse.

BAB II
DATA DAN FAKTA
Banyak indikator yang dapat dijadikan petunjuk bahwa sosok Polri idaman belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Indikator-indikator tersebut antara lain: masih banyaknya anggota Polri yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana yang secara langsung maupun tidak langsung menyakiti hati rakyat, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan buruknya citra Polri di masyarakat.
Data Pelanggaran Anggota Polri Periode 2004-2009
TAHUN PELANGGARAN DISIPLIN PELANGGARAN PIDANA PTDH
TOTAL SELESAI PROSES TOTAL SELESAI PROSES
2004 3.835 2.243 1.592 1.072 886 186 131
2005 2.830 2.142 688 697 411 286 254
2006 2.961 1.681 1.280 961 549 412 150
2007 5.703 4.228 1.475 357 301 56 160
2008 7.035 4.517 2.518 1.164 272 892 252
2009 5.454 1.582 3.872 1.082 108 974 270
Sumber: Mabes Polri,11 Desember 2009

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri masih rendah. Hasil penelitian yang dilakukan Kompas yang dimuat pada tanggal 31 Januari 2011 menunjukkan betapa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri hanya 6,5 %. Tingkat kepercayaan ini lebih rendah dibandingkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga agama dan media massa yaitu 7,2 % .
Rendahnya tingkat kepercayaan diikuti dengan merosotnya citra Polri di masyarakat. Hasil survei beberapa lembaga penelitian yang pernah dilangsir selama era reformasi ini menambah lengkap bukti kemerosotan citra Polri di mata masyarakat Indonesia. Salah satu hasil survei LSM Transparansi Internasional Indonesia pada Desember 2007 menyebutkan bahwa citra Polri menduduki peringkat tertinggi sebagai institusi terkorup dengan skor 4,2 yang disusul lembaga pengadilan dan parlemen . Hasil survei tersebut menguatkan hasil penelitian mahasiswa PTIK terhadap institusi Polri sebagai tempat mereka mengabdi sekitar tahun 2005 yang menyimpulkan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh Polri sudah mengakar .
Masyarakat tidak puas terhadap kinerja Polri dalam banyak hal. Survei imparsial yang dilakukan oleh Lembaga Penggiat Hak Asasi Manusia terhadap kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Polri menunjukkan ketidakpuasan tersebut. Survei dilakukan di Jakarta pada tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2011 meliputi populasi warga Jakarta dengan responden 500 orang terdiri dari umumnya berumur 17 tahun dan sudah menikah. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah multistage random sampling dengan tingkat kesalahan 4 persen. Hasil survei menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat mencapai 61,2 persen.

Tabel 2
Tingkat Ketidakpuasan Masyarakat Jakarta terhadap Kinerja Polri
NO BIDANG YANG DINILAI TINGKAT KETIDAKPUASAN (%) KET
1. Penanganan Kasus Korupsi 78,4
2. Penanganan Lalu Lintas 76,6
3. Penanganan Pencurian Kendaraan 67
4. Penegakkan Hukum dan HAM 58
5. Penanganan Lahgun Narkoba 53,2
6. Penanganan Premanisme 53,2
7. Penanganan Sara 40
8. Reformasi Polri gagal 61,2
9. Persepsi keterlibatan dalam KKN 74
10. Keterlibatan dlm Pembuatan SIM 75,8
11. Keterlibatan dlm pungli 61,6
12. Keterlibatan dlm dagang narkoba 59,2
13. Keterlibatan lakukan siksa dlm sidik 49,4
14. Keterlibatan dlm mafia hukum 65,8
15. Kemampuan selesaikan kasus mafia hukum 58,2
Sumber: Hasil Survei Imparsial oleh Lembaga Penggiat HAM di jakarta pada 17 Juni sampai 14 Juli 2011.

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

A. DECISION SUPPORT SYSTEM

Turban (1995) mendefinisikan secara lebih spesifik dengan, sesuatu yang interaktif,flexible dan dapat menyesuaikan diri (adaptable) dari sistem informasi berdasarkan komputer, khususnya pengembangan untuk mendukung pemecahan masalah dari non-struktur management, untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan data, mendukung antar muka yang mudah digunakan dan memberikan wawasan untuk sang pengambil keputusan.
Istilah dari decision support system telah digunakan dengan banyak cara (Alter 1980) dan menerima banyak definisi yang berbeda menurut pandangan dari sang penulis (Druzdzel dan Flynn 1999). Finlay (1994) dan lainnya mendefiniskan DSS kurang lebih sebagai sebuah sistem berbasis komputer yang membantu dalam proses pengambilan keputusan.
Decision Support System dapat dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik.
Definisi lainnya bisa jadi gugur dibandingkan dengan dua pandangan ekstrim berikut, Keen dan Scott Morton (1978), DSS adalah dukungan berdasar kan komputer untuk para pengambil keputusan management yang berurusan dengan masalah semi-struktur. Sprague dan Carlson (1982), DSS adalah sistem berdasarkan komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan menggunakan data dan model-model untuk memecahkan masalah yang tak terstruktur(unstructured problem). Menurut Power (1997), istilah DSS mengingatkan suatu yang berguna dan istilah inklusif untuk banyak jenis sistem informasi yang mendukung pembuatan pengambilan keputusan. Dia dengan penuh humor menambahkan bahwa jika suatu sistem komputer yang bukan OLTP, seseorang akan tergoda untuk menyebutnya sebagai DSS.
Seperti yang kita lihat, DSS memiliki banyak arti dengan maksud yang kurang lebih hampir sama, yaitu suatu sistem komputer yang berguna bagi para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah mereka yang kurang lebih berhadapan dengan masalah non-struktur atau semi-struktur.

Tujuan dari Decision Support System (DSS) antara lain adalah :
• membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktur
• mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya
• meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan seorang manajer dari pada efisiensinya.

Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan antara lain adalah :
• kegiatan intelijen,
• kegiatan merancang,
• kegiatan memilih dan menelaah.
Kegiatan intelijen ini merupakan kegiatan mengamati lingkungan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Kegiatan ini merupakan tahapan dalam perkembangan cara berfikir. Untuk melakukan kegiatan intelijen ini diperlukan sebuah sistem informasi, dimana informasi yang diperlukan ini didapatkan dari kondisi internal maupun eksternal sehingga seorang manajer dapat mengambil sebuah keputusan dengan tepat.
Kegiatan merancang merupakan sebuah kegiatan untuk menemukan, mengembangkan dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Tahap perancangan ini meliputi pengembangan dan mengevaluasi serangkaian kegiatan alternatif. Pertimbangan-pertimbangan utama telah diperkenalkan oleh Simon untuk melakukan tahapan ini, apakah situasi keputusan ini terprogram atau tidak. Sedangkan kegiatan memilih dan menelaah ini digunakan untuk memilih satu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia dan melakukan penilaian terhadap tindakan yang telah dipilih.
Jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut:
• Mengambil elemen-elemen informasi.
• Menaganalisis seluruh file.
• Menyiapkan laporan dari berbagai file.
• Memperkirakan dari akibat keputusan.
• Mengusulkan keputusan.
• Membuat keputusan.
Model DSS terdiri dari:
a. Model matematika;
b. Database;
c. Perangkat lunak.

Perangkat lunak DSS sering disebut juga dengan DSS generator. DSS generator ini berisi modul-modul untuk database, model dan dialog manajemen. Modul database ini menyediakan beberapa hal, seperti: creation, interrogation dan maintenance untuk DSS database. DSS database memiliki kemampuan untuk menemukan sistem database yang telah disimpan. Sedangkan modul model digunakan untuk menyajikan kemampuan membuat, menjaga dan memanipulasi ke dalam bentuk model matematika. Model dasar ini menampilkan electronic spreadsheet. Model dialog digunakan untuk menarik perhatian para pengguna untuk berhubungan langsung antara pengguna dengan komputer dalam mencari solusi.
Setelah kita lihat dan selami tentang data warehouse, kita dapat menyimpulkan bahwa data warehouse adalah sebuah model database yang berguna untuk menyimpan dan memproses data dengan pendekatan kepada kegunaan data dalam pengambilan keputusan bagi EIS atau DSS.
Sebuah DSS (tergantung dengan yang disupport-nya)membutuhkan data warehouse agar dapat menjalankan kerjanya dengan baik. Dan memang data warehouse sendiri dibangun untuk memenuhi kebutuhan DSS.
Karakteristik dan kemampuan ideal dari suatu DSS antara lain: 1) DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi, 2) Dukungan disediakan untuk pelbagai level, manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer di lapangan, 3) Dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi group, 4) Menyediakan keputusan ke pelbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan, 5) Mendukung pelbagai fase proses pengambil keputusan: intelligence, design, choice dan implementation, 6) Mendukung pelbagai proses pengambilan keputusan style yang berbeda – beda, 7) Selalu bisa beradaptasi sepanjang masa, 8) Mudah digunakan, 9) Mencoba untuk meningkatkan efektifitas dari pengambilan keputusan, lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh, 10) Pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah.
Komponen DSS: 1) Data Management, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk pelbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System ( DBMS ), 2) Model Management , melibatkan model finansial, statistikal, management science, atau pelbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan, 3) Communication ( dialog subsystem ), user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsystem ini, 4) Knowledge Management, subsystem optional dapat mendukung subsystem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri.
Data Management Subsystem terdiri dari dari elemen – elemen: 1) DSS database, 2) Database Management System, 3) Data Directory, 4) Query Facility.
Sistem adalah kumpulan dari obyek – obyek seperti orang, resource, konsep, dan prosedur yang ditujukan untuk melakukan fungsi tertentu atau memenuhi suatu tujuan. Sistem terbuka adalah sangat tergantung pada lingkungannya. Sistem ini menerima in put ( informasi, energi, material ) dari lingkungannya dan bisa juga memberikan out putnya kembali ke lingkungan tersebut.
Dua ukuran utama dari sistem adalah efektifitas dan efisiensi. Efektifitas adalah derajat seberapa banyak tujuan sistem tercapai. Ini mengacu pada hasil atau out put pada suatu sistem. Efisiensi adalah ukuran penggunaan in put ( atau resource ) untuk mencapi tujuannya.
Karakteristik utama DSS adalah adanya kemampuan pemodelan. Model adalah representasi sederhan atau penggambaran dari kenyataan. Terdapat 3 jenis model : 1) Iconic, yaitu replika fisik dari sistem, biasanya dalam skala tertentu dari bentuk aslinya, 2) Analog, yaitu tak seperti sistem yang sesungguhnya tetapi berlaku seperti itu. Lebih abstrak dari model Iconic dan merupakan representasi simbolis dari kenyataan, 3) Matematis, yaitu kompleksitas hubungan dalam sistem organisasi tak dapat direpresentasikan dengan iconic atau analog, karena kalaupun bisa akan memakan waktu lama dan sulit. Analisis DSS menggunakan perhitungan numerik yang dibantu dengan model matematis atau model kuantitatif lainnya.
Keuntungan model: 1) Biaya analisis model lebih murah daripada percobaan yang dilakukan pada sistem yang sesungguhnya, 2) Model memungkinkan menyingkat waktu, 3) Manipulasi model ( perubahan variabel ) lebih mudah dilakukan bila diterapkan pada sistem nyata, 4) Akibat yang ditimbulkan dari kesalahan – kesalahan suatu proses trial and error lebih kecil daripada penggunaan model langsung di sistem nyata, 5) Lingkungan sekarang yang makin berada pada ketidakpastian. Penggunaan pemodelan menjadikan seorang manajer dapat menghitung resiko yang ada pada proses – proses tertentu, 6) Penggunaan model matematis bisa menjadikan analisis dilakukan pada kemungkinan – kemungkinan solusi yang banyak sekali, bahkan bisa tak terhitung. 7) Model meningkatkan proses pembelajaran dan meningkatkan pelatihan.
Proses Pemodelan: 1 ) Trial And Error dengan sistem nyata, tapi ini tak berjalan bila terlalu banyak alternatif untuk dicoba, akibat samping dari error yang terjadi besar pengaruhnya, lingkungan itu sendiri selalu berubah, 2) Simulasi, 3) Optimisasi, 4) Heuristic.
Pengambilan Keputusan adalah proses pemilihan, diantara pelbagai alternatif aksi yang bertujuan untuk memenuhi satu atau beberapa sasaran. 4 fase Pengambilan Keputusan: 1) Intelligence, 2) Design, 3) Choice, 4) Implementation. Fase 1 sampai 3 merupakan dasar pengambilan keputusan, yang diakhiri dengan suatu rekomendasi, sedangkan pemecahan masalah adalah serupa dengan pengambilan keputusan ( fase 1 sampai 3 ) ditambah dengan implementasi dari rekomendasi ( fase 4 ). Pemecahan/ penyelesaian masalah tak hanya mengacu ke solusi dari area masalah/ kesulitan – kesulitan tapi mencakup juga penyelidikan mengenai kesempatan – kesempatan yang ada.
Intelligence Phase, di mana proses yang terjadi pada fase ini: 1) Menemukan masalah, 2) Klasifikasi masalah, 3) Penguraian masalah,4 ) Kepemilikan masalah.
Design Phase, tahap ini meliputi pembuatan, pengembangan, dan analisis hal – hal yang mungkin dilakukan termasuk juga di sini pemahaman masalah dan pengecekan solusi yang layak. Juga model dari masalahnya dirancang, dites dan divalidasi. Tugas – tugas yang ada pada tahap ini merupakan kombinasi dari seni dan pengetahuan yaitu: 1) Komponen – komponen model, 2) Struktur model, 3) Seleksi prinsip – prinsip pemilihan ( kriteria evaluasi ), 4) Pengembangan ( penyediaan ) alternatif, 5) Prediksi hasil, 6) Pengukuran hasil, 7) Skenario.
Choice Phase adalah fase pendekatan pencarian pilihan di mana ada dua pendekatan yaitu: 1) Teknis Analitis, menggunakan rumusan matematis, 2) Algoritma, langkah demi langkah proses. Suatu DSS menurut definisinya adalah merekomendasikan tetapi tidak membuat suatu pilihan sebagai tambahan untuk menggunakan model yang secara cepat mengidentifikasi alternatif terbaik, DSS dapat mendukung Choice Phase melalui analisi “ what – if “ dan “ goal seeking “. Skenario – skenario yang berbeda dapat dites untuk pilihan yang diinginkan yang bisa memperkuat keputusan akhir.
Impelementasi, di mana pada fase ini ternyata keuntungan yang didapat dari DSS juga sepenting atau malah lebih penting dibanding penggunaan DSS pada fase – fase sebelumnya. Keuntungannya adalah dalam memberikan ketajaman dan detail dari analisis dan out put yang dihasilkan.
Cognition adalah aktifitas suatu individu dalam mengatasi perbedaan antara cara pandangnya dari dalam lingkungan dan apa yang memang benar – benar ada dalam lingkungan itu. Dengan kata lain kemampuan untuk mempersepsi dan memahami informasi.
Pengambil keputusan berfikir dan bereaksi terhadap suatu masalah, berpersepsi, memahami nilai- nilai dan kepercayaan yang dianut, berbeda-beda dari satu individu ke individu yang lain dan juga dari situasi ke situasi yang lain. Sehingga tiap orang akan membuat keputusan yang berbeda – beda. Perilaku bagaimana manajer mengambil keputusan ( dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain ) menjelaskan gaya keputusan mereka.
B. PERBANDINGAN

Berikut ini ulasan Studi Penerapan DSS di Bengkel Manchining Center PT. IPTN (PT. DI) menggunakan Decision Support System sebagai perbandingan dengan Sistem Database Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri.

Bengkel Manchining Center PT. IPTN menerima pemesanan dari Engineering Office. Pesanan yang datang berupa Jadwal Induk Produksi lengkap dengan struktur produk, routing sheet dan lead time tiap item produk. Manajer bengkel harus memutuskan dengan segera mampu atau tidak mampu melayani pesanan tersebut. Tanpa bantuan suatu sistem yang mampu menghitung kapasitas yang tersedia dari bengkel tersebut dan yang juga mampu menghitung dengan cepat kebutuhan kapasitas akan pesanan tersebut, keputusan dari manajer tidak dapat segera terwujud. Kalaupun manajer dapat segera memutuskan mampu, keputusan tersebut tentunya hanya berdasarkan pengalaman masa lalu dan keberanian semata dalam mengambil keputusan. Sehingga hasil akhirnya tidak seperti yang diharapkan.

Suatu sistem pendukung keputusan yang mampu membantu manajer menghadapi masalah tersebut diatas telah berhasil dirancang dalam tesis Antonius Sarwedi (Teknik Industri ITB, 1995) yang berjudul ‘Rancangan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Waktu Penyelesaian Produk Dan Penentuan Harga Pokok Barang’. Untuk dapat diterapkan di bengkel Machining Center PT. IPTN pada kondisi riil sistem tersebut perlu dimodifikasi.

Sistem Pendukung Keputusan telah berhasil dimodifikasi dengan memperhitungkan penjadwalan ditingkat shop floor sehingga didapatkan JPI realistis. Akan tetapi ternyata sistem ini tidak dapat diterapkan di bengkel Machining Center PT. IPTN pada kondisi riilnya. Hal ini disebabkan karena di bengkel tersebut tidak tersedia data struktur produk, data routing sheet dan data kapasitas mesin tersedia.

Dibandingkan dengan Sistem Pendukung Keputusan Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri yang pada kondisi riilnya telah menyediakan berbagai data dan arsip yang diperlukan untuk menjalankan sistem DSS yang dirancang secara sederhana dalam makalah ini, Sistem DSS dalam tesis Antonius Sarwedi (Teknik Industri ITB, 1995) menurut pendapat penulis tidak diimbangi dengan pengetahuan atau informasi secara riil dan terperinci dari data warehouse dan data mining yang dimiliki secara manual oleh bengkel Machining Center PT. IPTN.

Manajer bengkel seharusnya mengatur cara pengumpulan dan penyimpanan data dan informasi dengan baik, walaupun hanya secara manual namun dapat memutuskan dengan segera mampu atau tidak mampu melayani suatu pesanan. Pada intinya pembuatan sistem suatu perusahaan ataupun suatu satuan kerja memerlukan dua sisi pengetahuan ( DSS dan pengumpulan dan penyimpanan database secara riil) dimana keduanya harus digabungkan pada saat membuat sistem DSS.

BAB III
PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI

A. PENERAPAN
Sebuah aplikasi berupa Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) mulai dikembangkan pada tahun 1970. Decision Support Sistem (DSS) dengan didukung oleh sebuah sistem informasi berbasis komputer dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kinerjanya dalam pengambilan keputusan. Seorang manajer disuatu perusahaan dapat memecahkan masalah semi struktur, dimana manajer dan komputer harus bekerja sama sebagai tim pemecah masalah dalam memecahkan masalah yang berada di area semi struktur. DSS mendayagunakan resources individu-individu secara intelek dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan.

Data dan Informasi dimasukkan kedalam database dari Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri. Isi Database digunakan oleh Perangkat Lunak Penulisan Laporan, menghasilkan laporan periodik maupun khusus. Laporan periodik disiapkan sesuai jadwal dan biasanya dihasilkan oleh perangkat lunak yang dikodekan dalam suatu bahasa prosedural seperti COBOL (Common Business Oriented Language) yang merupakan bahasa pemrograman generasi ke-3. Laporan khusus disiapkan sebagai jawaban atas kebutuhan informasi yang tak terduga dan berbentuk database query oleh pemakai yang menggunakan query language dari DBMS atau bahasa pemrograman generasi keempat.

Penerapan DSS pada Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri digunakan karena Anggaran Satker yang tidak memadai, Bagian Penelitian Personil juga dihadapkan pada meningkatnya jumlah data dan arsip yang harus disimpan dan sewaktu-waktu dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, disamping itu peningkatan kesulitan dalam hal melacak jumlah kasus personil Polri dan data/ informasi menonjol yang berkaitan dengan Personil Polri yang bermasalah serta Sistem komputer tidak mendukung peningkatan tujuan satuan kerja dalam hal efisiensi, efektifitas dan membuat laporan serta analisa dan evaluasi secara periodik khususnya setiap tahun.

  1. Dampak Pemanfaatan DSS
    Dampak dari pemanfaatan Decision Support System (DSS) antara lain :
    • Masalah-masalah semi struktur dapat dipecahkan.
    • Problem yang kompleks dapat diselesaikan.
    • Sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya.
    o Dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara intuisi, pengambilan keputusan dengan DSS dinilai lebih cepat dan hasilnya lebih baik.
    o Menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Kasat/ Kanit yang kurang berpengalaman.
    o Untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi keputusan yang lebih efektif.
    o Fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan kesempatan bagi Kabag Litpers untuk berkomunikasi dengan lebih baik.
    o Meningkatkan produktivitas dan kontrol dari Kabag Litpers dan para Kasubbag.

  2. Faktor Pendukung DSS
    Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh :
    • Faktor teknologi
    • Faktor kompleksitas struktural
    • Faktor stabilitas politik
    • Faktor intervensi pemerintah
    • Faktor informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut,
    • Faktor gaya pengambilan keputusan dan
    • Faktor kemampuan (intelegensi ,persepsi, dan falsafah)

Pertimbangan pengambil keputusan. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan ketidakpastian dari hasil keputusan yang diambil. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian tersebut, keputusan membutuhkan informasi yang sahih mengenai kondisi yang telah, dan mungkin akan terjadi, kemudian mengolah informasi tersebut menjadi beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai bahan pertimbangannya dalam memutuskan langkah yang akan dilaksanakannya, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat menberikan keuntungan yang maksimal dengan menggunakan aplikasi Computer Base Information System (CBIS) untuk lingkungan kelompok, seperti: Electronic Meeting System (EMS) dan Group Decision Support System (GDSS). Sistem Pendukung Keputusan Kelompok (group decision support system).

B. IMPLEMENTASI

APLIKASI DATA SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN
BAGIAN PENELITIAN PERSONIL DIVPROPAM POLRI

  1. APLIKASI PENGOLAH DATA HISTORY PERSONIL
    Merupakan aplikasi yang menyediakan informasi mengenai data litsus personil/anggota Polri dan PNS serta history mereka selama berkarir dalam organisasi Polri, mulai dari saat mereka masuk sebagai polisi / PNS sampai dengan status pangkat dan jabatan terakhir, pendidikan yang pernah mereka ambil baik pendidikan kepolisian atau latar belakang pendidikan awal mereka, kemudian prestasi apa saja yang pernah mereka lakukan, pernah atau tidaknya mereka melakukan pelanggaran atau tindak pidana selama bertugas serta penghargaan atau hukuman apa yang pernah mereka terima sesuai dengan tanggal perubahan yang terjadi. Selain itu aplikasi ini juga menyediakan informasi mengenai latar belakang keluarga personil yang berguna untuk menarik benang merah latar belakang keluarga mereka terhadap bahaya laten seperti keterlibatan dengan aliran komunisme ataupun jaringan Teroris / Radikalisme.
    Aplikasi ini akan memudahkan Kabag Litpers Divpropam Polri dalam mendapatkan informasi mengenai anggota Polri secara cepat dan efektif terutama pada saat mereka menyelidiki setiap anggota Polri yang pernah atau sedang terjerat masalah pelanggaran maupun tindak kriminal, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap para anggota yang terjerat kasus ataupun sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan personil dalam kenaikan pangkat atau jabatan.

  • APLIKASI PENGOLAHAN ARSIP DATA PERSONIL
    Merupakan aplikasi yang menyediakan informasi berupa arsip – arsip hasil scan mengenai anggota tertentu, sehingga dapat mengurangi penggunaan arsip secara fisik yang beresiko mengalami kerusakan ataupun hilang sekaligus mempermudah proses pencarian arsip penting mengenai personil Polri pada saat dibutuhkan baik oleh Satker Polri lain maupun kebutuhan di Divpropam Polri dalam melakukan penyelidikan pada anggota Polri yang terlibat kasus. Aplikasi ini juga berguna dalam memudahkan proses pengiriman data arsip secara digital untuk keperluan Satker lain seperti halnya jika ada personil di Satker lain yang mengajukan kenaikan pangkat, sehingga membutuhkan arsip digital sebagai bukti penghargaan ataupun hukuman yang mereka terima selama karir mereka.
    ARSITEKTUR DSS DALAM DALAM MENDUKUNG TUPOKSI BAGIAN PENELITIAN PERSONIL DIVPROPAM POLRI
    WAREHOUSE DATA :

  • internal. : berupa riwayat histori personil yang terdapat pada bag litpers divpropam polri.
  • eksternal : catatan khusus terkait pelayanan pengaduan masyarakat, skep hukuman dan copy vonis pidana dari pengadilan .
    dalam merancang DSS untuk mendukung tupoksi bagian penelitian personil divpropam polri diperlukan konsep implementasi yang disesuaikan sesuai dengan tugas pokok dari bag litpers divpropam polri, adalah sebagai filter terhadap segenap aspek etika profesi polri selakau pelindung , pengayom dan pelayan masyarakat , dimana penilaian yang dikeluarkan oleh litpers divpropam merupakan dasar pertimbangan oleh satker lain untuk kelangsungan karir , promosi , jabatan serta pengembangan organisasi polrisecara lebih luas . berkenaan dengan tugas pokoknya bag litpers selanjutnya akan mengolah data dan informasi terkait etika profesi seseorang anggota polri untuk dinyatakan layak, atau ytidak layak bekerja sebagai anggota polri.
    tumpukan data terkait histori personil maupun data catatan khusus akan diolah melalui manajemmen pengelolaan data / Database Management System ( DBMS) , untuk kemudian dikelola, dengan dipilih dan dilihat hubungan dari masing masing data yang ada untuk menetukan kriteria kelayakan etika dan profesi personil yang bersangkutan.

    • Manajemen pengelolaan data berdasarkan Entitas dan atribut data
    ENTITAS DATA CATATAN KHUSUS/ KUMPLIN RIWAYAT HIDUP PERSONIL PENGADUAN MASYARAKAT
    ATRIBUT DATA Identitas personil identitas personil identitas personil
    jenis pelanggaran pendidikan jenis pelanggaran
    jenis hukuman jabatan identitas korban
    lama hukuman keluarga kerugian yang timbul
    kinerja pasca hukuman prestasi upaya yang telah dilakukan
    frekuensi pelanggran pelanggaran
    nama penyidik kualifikasi

    Dengan pendekatan Quantitative Model dapat melakukan pemilihan dan perhitungan secara parsial dan komulatif sesuai ketentuan terhadap data-data kuantitatif yang ada, meliputi: hasil ada atau tidak ada catatan khusus/ kumplin, rangking hasil pendidikan dan kejuruan,ada atau tidak ada laporan pengaduan masyarakat
    KNOWLEDGE MANAGEMENT
    Dalam Penyiapan data personil terkait aspek ETIKA dan profesi, bila terdapat penilaian negative yang bersumber dari data KUMPLIN , maupun adanya YANDUMAS maka , berdasarkan peraturan kapolri yang digunakan, untuk personil tersebut dinyatakan tidak layak untuk diberikan kenaikanpangkat, promosi jabatan, mutasi sampai terdapat suatu perbaikan dan pemberian hukuman / selesai melaksanakan hukuman sesuai pelanggaran yang dilakukan
    ALGORITMA :
    1. IF ANGGOTA = TERDAPAT DALAM DAFTAR KUMPLIN THEN KATEGORI = PENGAWASAN ; SOLUSI TIDAK BOLEH DAPAT PROMOSI SAMPAI MASA PENGAWASAN SELESAI.
    2. IF ANGGOTA = TIDAK TERDAPAT DALAM DAFTAR KUMPLIN NAMUN ADA YANDUMAS THEN KATEGORI = PENGAWASAN ; SOLUSI TIDAK BOLEH DAPAT PROMOSI SAMPAI MASA PENGAWASAN SELESAI.
    3. IF ANGGOTA = TIDAK TERDAPAT DALAM DAFTAR KUMPLIN DAN DAFTAR YANDUMAS THEN KATEGORI = BERSIH ; SOLUSI BOLEH MENDAPAT PROMOSI.

    BAB IV
    KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

    A. KESIMPULAN

    1. Implementasi DSS akan menyediakan data atau informasi mengenai anggota Polri / PNS secara cepat dan efektif terutama pada saat mereka menyelidiki setiap anggota Polri / PNS yang pernah atau sedang terjerat masalah pelanggaran maupun tindak kriminal.
    2. Dengan Penerapan dan Implementasi Decision Support System, Kabag Litpers Divpropam Polri dapat memperoleh informasi yang memberikan pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap para anggota yang terjerat kasus ataupun sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan personil dalam kenaikan pangkat atau jabatan.
    3. Aplikasi DSS ini juga berguna dalam memudahkan proses pengiriman data arsip secara digital untuk keperluan Satker lain seperti halnya jika ada personil di Satker lain yang mengajukan kenaikan pangkat, sehingga membutuhkan arsip digital sebagai bukti penghargaan ataupun hukuman yang diterima selama masa dinas Personil yang bersangkutan.
    4. Pertimbangan pengambil keputusan. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan ketidakpastian dari hasil keputusan yang diambil. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian tersebut, keputusan membutuhkan informasi yang sahih mengenai kondisi yang telah, dan mungkin akan terjadi, kemudian mengolah informasi tersebut menjadi beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai bahan pertimbangannya dalam memutuskan langkah yang akan dilaksanakannya, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan keuntungan yang maksimal.

    B. REKOMENDASI

    1. Sebagai sebuah Satuan Kerja yang menangani bidang Penelitian Personil Polri / PNS yang mempunyai Tupoksi melakukan screening dalam rangka menentukan kelayakan para personil Polri / PNS pada tingkat nasional dan di tingkat Mabes pada khususnya, sudah selayaknya menggunakan aplikasi DSS dalam mendukung Tupoksi di masing-masing penugasan yang telah diatur oleh Divpropam Polri.
    2. Dalam rangka mendukung pemanfaatan DSS pada Database Bag Litpers Divpropam Polri perlu dikembangkan kemampuan para personilnya dengan memberikan pelatihan guna mengoperasikan secara tepat dan efisien mengenai aplikasi DSS yang telah dirancang oleh Penulis.
    3. Dukungan Anggaran dalam bentuk kebijakan baru dan motivasi dari Pimpinan perlu ditingkatkan guna mempercepat terlaksananya pemanfaatan DSS secara tepat guna dan efisien demi memajukan penggunaan teknologi di Bag Litpers Divpropam Polri.

    DAFTAR PUSTAKA

     Irfan Subakti, Diktat Mahasiswa STIK, Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System), Jakarta, Juni 2011;
     A.Turban, Efraim; Aronson, Jay, E.; Liang, Ting-Peng. Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice-Hall ,2005;
     Irfan Subakti, Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System), ITS, Surabaya, 2002.
     Anonimous. 2007. Sistem Pendukung Keputusan Jaringan Saraf Tiruan Untuk Optimasi Pemilihan Multiple Proyek.
    http://arisn.staff.ugm.ac.id/files/10/8/Presentasi Tugas Besar – Optimasi Pemilihan Proyek.pdf.
     Anonimous. 2005. Managerial Decision Making And Decision Support System.
    http://library.gunadarma.ac.id/files/disk1/5/jbptgunadarma-gdl-course-2005-tim pengajar – 202-dss.doc.
     Proposal AIPT 2007: Standar Sistem Informasi Universitas Airlangga
     Santoso, Lucky E. 2006. Mengajarkan Sistem Pendukung Keputusan Dengan Menggunakan Microsoft Excel Dan Visual Basic For Applications. http://www.lesantoso.com.
     Sarwedi, Antonius. 1995. Studi Penerapan Sistem Pendukung Keputusan Di Bengkel Machining Center PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara.
    http://digilib.ti.itb.ac.id/go.php?id= jbptitbti-gdl-s2-1995-antoniussa-1341.

    SAYA MENULIS MAKA SAYA ADA

    Posted by Jurnal Srigunting on Februari 18, 2014
    Posted in: sisipan buku. Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , . Tinggalkan komentar

    TEKNIS PENULISAN SUATU PRODUK KADANG KADANG SEDEMIKIAN SULITNYA , SULIT SECARA IDE , SECARA TEKNIS ITU SENDIRI DAN SULIT UNTUK DIUJI, BERIKUT INI ADALAH CONTOH TEKNIS PENULISAN BAGI SEBUAH PRODUK ILMIAH YANG DIKELUARKAN OLEH SEBUAH LEMBAGA PENDIDIKAN :

    improve-your-writing-skills

    Pedoman-TA-UI -SK-Rektor-2008

    PERKAP NO 16 TH 07 TTG TATA NASKAH DI LINGKUNGAN POLRI

    PERKAP NO 15 TH 2007 TTG NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN POLRI

    PEDOMAN PENULISAN TESIS UNTUK
    PROGRAM MAGISTER KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
    PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA

    A. UMUM

    1. Penulisan Tesis untuk jenjang Magister adalah wajib sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Sain (MSi).
    2. Makna Tesis adalah konstruksi teori yang dibuat berdasarkan penelitian ilmiah yaitu:
      a. Berdasarkan interprestasi atau analisis atas data yang telah dikumpulkan.
      b. Melalui proses pembuktian atau uji hipotesis atas data yang telah dikumpulkan. Penelitian pertama adalah dengan menggunakan pendekatan kuaalitatif dan yang di dukung dengan pendekatan kwantitatif.
      c. Hakekat yang mendasar dalam pembuatan Tesis adalah masalah penelitian yang merupakan konsep konstruksi teoritikal.
      d. Metodologi atau pendekatan adalah pendekatan kuaalitatif dan dapat disertai dengan pendekatan kuantitatif.

    B. KETENTUAN-KETENTUAN

    1. Bobot Tesis
      Tesis merupakan persyaratan untuk menempuh ujian akhir dalam rangka memperoleh gelar Magister Sain (MSi) dibidang Ilmu Kepolisian.
      Bobot Tesis adalah 6 SKS (Kurikulim baru)

    2. Nilai Kredit
      Penelitian dan penyusunan Tesis pada dasarnya sudah harus dilaksanakan pada Semester Keempat, persiapannya sudah dimulai pada Semester kedua den ketiga, dikaitkan dengan acara Presentasi Proposal. Waktu efektif yang digunakan untuk melaksanakan penelitian pada umumnya berkisar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan.
      Dalam proses penelitian dan penyusunan Tesis, setiap peserta didampingi dan dibimbing oleh dua pembimbing ahli yang di tunjuk oleh Ketua Program Studi

    2.1. Pembimbing
    a. Pembimbing adalah Dosen tetap/tidak tetap pada Program Studi atau seorang pakar dari luar Program Studi yang memberikan petunjuk, arahan, saran dan bimbingan kepada mahasiswa Program Studi sejak perancangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian di lapangan, sampai penulisan tesis.
    b. Kualifikasi akademis pembimbing setidak-tidaknya bergelar Magister.
    c. Bagi setiap Mahasiswa ditunjuk dua orang Dosen Pembimbing
    d. Bidang keahlian Pembimbing harus sesuai dengan minat utama atau area kajian Tesis.
    e. Peserta wajib berkonsultasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali dengan setiap pembimbing dan merekam hasil konsultasinya dalam buku bimbingan dan paraf Pembimbing

    2.2. Tugas Pembimbing
    Tugas seorang Pembimbing antara lain adalah:
    a. Mengarahkan dan membantu Mahasiswa dalam menentukan judul, tujuan penelitian dan metode penelitian yang tepat, serta membimbing Mahasiswa dalam menyusun Rancangan Penelitian (Research design).
    b. Memberikan petunjuk pada Mahasiswa dalam telaah kepustakaan dan pemanfaatan data sekunder.
    c. Membantu dan memandu Mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dilapangan dan pengumpulan data primer.
    d. Dalam hal memang dianggap perlu, Pembimbing dapat merujuk kepada pakar lain sebagai narasumber.
    e. Pembimbing harus bersedia memberikan konsultasi kepada Mahasiswa bimbingannya sedikitnya 10 (sepuluh) kali pertemuan selama periode penyelesaian tesis.

    2.3 Prosedur Pemilihan Pembimbing
    Mahasiswa mengajukan Proposal Tesis yang telah dipresentasikan dalam kelas kepada Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Berdasarkan materi dan substansi Proposal Tesis Ketua Program Studi menentukan seorang Dosen Pembimbing yang telah dipilih sendiri oleh Mahasiswa dan disertai Proposal Tesis Mahasiswa yang telah disetujui oleh Dosen Mata Kuliah Seminar Usulan Penelitian. Atas usul Mahasiswa, Ketua Program Studi dapat menentukan seorang Dosen sebagai Pembimbing kedua yang bertindak sebagai pembaca (reader, komentar).

    1. Penulisan Tesis: Ketentuan Umum
      3.1 Tesis ditulis dalam bahasa Indonesia.
      3.2 Tesis disertai dengan Abstrak dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang tidak lebih dari 2 (dua) halaman.
      3.3 Tesis digandakan sebanyak sebanyak 7 (tujuh) Expl.
      3.4 Tidak ada ketentuan tebal tipisnya atau banyak sedikitnya halaman tesis.
      (1) Berisikan tesis atau teori mengenai masalah yang diteliti.
      (2) Berisikan data atau bukti bukti yang lengkap dan holistik yang mendukung tesis atau teori yang dibuatnya.
      3.5 Tidak melakukan plagiatisme atau penjiplakan.

  • Pembuatan Rencana Penelitian
    Penulisan sebuah tesis dilakukan melalui beberapa tahapan:
    (1) Membuat pernyataan maksud penelitian (statement of intent atau purpose statement);
    (2) Menciptakan dan memantapkan masalah penelitian;
    (3) Membuat Rencana Penelitian
    (4) Melakukan Penelitian;
    (5) Menulis Tesis.
    4.1. Proses Pembuatan Pernyataan Maksud Penelitian
    Mahasiswa membuat sebuah pernyataan mengenai apa yang ingin diteliti dan disampaikan kepada dosen, Metode Penelitian dan Ketua Program. Sesuatu yang ingin diteliti dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang jelas, padat, dan ringkas. Isinya mencerminkan tema dan permasalahan teoritikal.
    Dalam Pernyataan Maksud Penelitian dicantumkan juga pendekatan dan metode yang akan digunakan, serta kajian kepustakaan (teori, metode, dan substansi) yang merupakan topik masalah yang akan dijadikan objek penelitian.

    • 4.2. Pembuatan Masalah Penelitian
    Masalah Penelitian adalah objek yang ingin diteliti dan dielaborasi, sebagaimana telah dinyatakan dalam pembuatan pernyataan maksud penelitian.
    Masalah Penelitian harus dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang jelas, mencerminkan kejelasan pikir teoritikal dan tidak berisi pernyataan mengenai fakta atau fakta-fakta. Masalah penelitian yang jelas tercermin dalam ruang lingkup dan fokus dari masalah yang ingin diteliti.
    Sebuah Masalah Penelitian berisikan satuan-satuan permasalahan yang saling terkait satu dengan lainnya. Keterkaitan tersebut terfokus pada fokus dari masalah penelitian. Kejelasan pernyataan mengenai satuan-satuan permasalahan yang tercakup dalam ruang lingkup masalah penelitian, menunjukan kejelasan fokus penelitian hanya mungkin dapat dibuat bila ruang lingkup masalah penelitian juga jelas. Fokus penelitianakan memungkinkan mahasiswa untuk dapat membuat tesis, atau teori dari interpretstasi atau analisa data yang telah dikumpulkan sesuai cakupan ruang lingkup masalah penelitian yang dibuatnya.

    4.3. Pembuatan Rencana Penelitian
    Inti dari Rencana Penelitian adalah Masalah Penelitian yang akan diteliti, yang didukung oleh kejelasan melihat masalah penelitian dengan metode atau cara-cara bagaimana penelitian itu akan dilakukan.
    Rencana Penelitian dibuat oleh mahasiswa dengan memperhatikan format yang berlaku yaitu:
     Topik atau judul yang ingin diteliti dinyatakan dalam pendahluan berisi pembahasan teori mengenai topik yang ingin diteliti dengan menggunakan data substantif yang terseleksi.
     Masalah Penelitian
     Metodologi dan Metode yang akan digunakan
     Bibliografi atau acuan kepustakaan yang akan digunakan
     Kajian Kepustakaan
     Outline atau Kerangka Tulisan Tesis

    1. Sarana Tesis
      Tesis terdiri atas tiga bagian yaitu:
      A. Awal
      B. Tubuh
      C. Pelengkap

    A. Awal
    A.1. Sampul
    Sampul tesis berwarna coklat standar. Pada sampul dicetak judul tesis dengan huruf besar. Sub-judul diletakkan di bawah judul. Nama lengkap penulis (tanpa gelar), Nomor Pokok Peserta, Simbol Universitas Indonesia, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta dan tahun.

    A.2. Halaman Judul
    Halaman judul ini berisikan secara berurut:
    A.2.1 Logo Universitas.
    A.2.2 Judul Tesis
    A.2.3 Tulisan: Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sain Ilmu Kepolisian
    A.2.4 Nama lengkap penulis (tanpa gelar dan tidak disingkat) beserta Nomor Pokok Peserta dibawahnya.
    A.2.5 Tulisan: Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana, Jakarta, dan Tahun.
    A.2.6 Kalimat-kalimat pada halaman judul harus ditempatkan di tengah, diketik simetris.

    A.3. Halaman Pengesahan Memuat:
    a. Judul tesis (huruf besar)
    b. Alternatif dan tulisan:
    — Tesis ini telah kami setujui dan diseminarkan dihadapan Tim Penilai Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
    — Tesis ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Komisi Penguji Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana Universitas Indonesia pada (tanggal, bulan, tahun) dan dinyatakan LULUS dengan predikat (MEMUASKAN, SANGAT MEMUASKAN, CUM LAUDE).
    Disebelah kiri bawah dicantumkan nama tempat, bulan, tahun, tempat tanda tangan, dan nama jelas Ketua Program Studi. Di sebelah kanan bawah dicantumkan nama Dosen pembimbing serta tempat untuk tanda tangan dan nama jelas.

    A.4. Daftar Isi
    Yang dimasukan kedalam Daftar Isi adalah semua bagian yang membentuk kesatuan kajian.
    Daftar ini disusun teratur menurut nomor halamannya yang terdiri dari:
     Kata Pengantar
     Daftar Isi
     Daftar Tabel
     Ringkasan, dst.

    A.5 Halaman Daftar Singkatan, Tabel, Gambar, Photo dan Peta

    A.6. Halaman Abstrak
    Berisi ulasan singkat dari permasalahan yang dipelajari, latar belakang permasalahan, tujuan dan manfaat, metode yang digunakan, hasil penelitian, serta kesimpulan. Setiap tesis mempunyai ringkasan yang berfungsi sebagai kesatuan informasi yang utuh bagi pembaca tentang inti karya ilmiah. Ringkasan (abstrak) ini panjangnya tidak lebih dari satu halaman dan ditulis dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan dalam bahasa Inggris.

    A.7. Kata Pengantar
    Di dalam Kata Pengantar, penulis antara lain dapat menyatakan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu dalam melakukan penelitian dan penyelesaian tesis, permohonan saran dan kritik, dan sebagainya.

    A.8. Biodata Penulis
    Ditulis maksimal satu halaman yang memuat nama dan gelar, tempat dan tanggal lahir, pendidikan hingga mencapai gelar terakhir, pengalaman kerja dan status jabatan/pekerjaan terakhir, yang dilampirkan setelah lampiran-lampiran). Biodata Penulis diletakan setelah daftar pustaka.

    B. Bagian Tubuh
    Tubuh tesis adalah sejumlah bab yang mengemukakan atau memuat argumentasi pokok dan data atau bukti-bukti dari tesis tersebut. Bab-bab dalam tesis disusun mengiuti sistematika yang berlaku di Program Pascasarjana yaitu:

    B.1. Pendahuluan
    Bab pertama dari tesis adalah “Pendahuluan” yang berfungsi mengantar bahasan berisi:
    a. Tesis atau teori yang ingin ditunjukan serta argumentasi penjabaran latar belakang
    b. Berisikan Tinjauan Pustaka
    Tinjauan Pustaka mencakupi dua hal:
     Tinjauan Pustaka yang menjadi acuan bagi dibuatnya masalah yang diteliti, dan yang mendukung penelitian, atau biasa disebut landasan teori. Dan tinjauan kepustakaan, atau tinjauan hasil penelitian-penelitian lain yang obyeknya dekat dengan obyek penelitian itu.
     Tinjauan pustaka harus berupa ulasan, bukan daftar bacaan beserta abstraknya, yang memperlihatkan kemantapan pengetahuan penulis tentang teori yang dipilihnya dan pengetahuan penulis tentang bidang permasalahan yang ditelitinya.

    B.2. Masalah penelitian
    Masalah Penelitian dikemukakan dalam bentuk pernyataan.

    B.3. Tujuan
    Tujuan penelitian harus sesuai dengan permasalahan. Jadi apa yang diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan. Tujuan penelitian pada dasarnya hanya satu dan dapat dijabarkan dalam beberapa sasaran.

    B.4. Kerangka Teori
    B.4.1 Kerangka Teori adalah seperangkat teori ilmiah yang digunakan sebagai acuan atau landasan untuk menganalisis atau menginterpretasi fakta-fakta dan data yang disajikan dalam tesis.
    B.4.2 Metodologi adalah cara melihat dan memperlakukan masalah yang diteliti dan data yang telah dikumpulkan. Metode yang digunakan dapat melalui penelitian di lapangan dan penelitian di Perpustakaan. Mahasiswa dapat menggunakan metode kualitatif sebagai utama dalam metode kwalitatif sebagai mendukung

    B.5. Hasil dan Pembahasan
    Hasil penelitian berupa data yang diperoleh, disajikan secara sistematik mulai dari yang umum, kemudian mengarah pada yang khusus, hasil analisis yang menunjang atau tidak menunjang hipotesis yang diajukan. Bagian ini dapat ditulis dalam lebih dari satu bab.

    B.6. Kesimpulan
    Kesimpulan mengemukakan secara singkat apa yang diperoleh dari penelitian serta menjawab tujuan-tujuan penelitian. Saran dapat dimasukan secara implisit atau secara khusus dalam kesimpulan.

    C. Bagian Pelengkap/Penutup

    C.1. Daftar Kepustakaan
    Daftar kepustakaan mencakup secara lengkap sumber informasi yang telah digunakan dalam tulisan. Daftar kepustakaan memuar semua literatur yang dikutif penulis, termasuk bahan-bahan yang tidak diterbitkan dan tidak di peroleh di perpustakaan. Skripsi maupun tesis yang tidak dipublikasikan dapat dikelompokan sebagai acuan, dan diurut menurut alfabet nama pengarang. Daftar kepustakaan tersebut diketik satu spasi.
    C.1.a Nama Pengarang
    1. Dalam Daftar Kepustakan, semua nama pengarang harus disebutkan.
    2. Jika Daftar Kepustakaan memuat pengarang yang sama untuk beberapa judul buku, maka urutannya dimulai dengan tahun terbitan yang tertua.
    3. Jika Daftar Kepustakaan memuat pengarang yang sama untuk beberapa judul dalam tahun yang sama, maka urutan daftar tersebut dimulai urutan alfabetis judul, karangan.
    4. Dalam hal nama Lembaga yang mencipta karangan, editor atau compiler dapat digunakan sebagai pengganti nama pengarang. Di samping itu nama badan atau terbitan publikasi tersebut dapat pula menggantikan nama pengarang. Untuk editor dicantumkan singkatan ed, sedangkan untuk compiler disingkat comp.

    Misalnya:
    Barker, Thomas & David L. Carter, 1994,
    Police Deviance, Third Edition, Cincinnati, Ohio: Anderson Publishing Co.
    Toch, Hans & J. Douglas Grant, 1991,
    Police as Problem Solvers, New York: Plenum Press.
    C.1.b Judul
    Judul buku ditulis selengkapnya seperti yang tertera pada halaman judul. Judul artikel suatu majalah ditulis diikuti nama majalah, volume, tanggal dan tahun penerbitan serta pada halaman berupa artikel dapat ditemukan.
    C.1.c Seri dan nomor
    Ditulis langsung sesudah judul.
    C.1.d Edisi (kecuali edisi pertama) ditulis dan disingkat ed misalnya; 2¬nd ed, atau ed. Ke2.
    C.1.e Penerbit
    Ditulis nama kota dan nama penerbit dan kota penerbit. Misalnya: Cincinnati, Ohio, Anderson Publishing Co.)

    C.2. Lampiran
    Lampiran memuat informasi-informasi penunjang adalah hal-hal yang dianggap perlu yang tidak langsung dibahas dalam naskah. Kelompok-kelompok lampiran yang berbeda dapat disebut sebagai lampiran A, B, C lampiran tersebut tidak diberi nomor halaman.

    C.3. Pengesahan
    Tesis yang diserahkan kepada Sekretariat adalah tesis yang telah selesai ditandatangani asli oleh kedua pembimbing dan Ketua Program Studi kajian Ilmu Kepolisian sebagai tanga pengesahan.

    C.4. Pengetikan
    Naskah tesis diketik dua spasi diatas ukuran A4, 4 cm dari pinggir kiri, 3 cm pinggir kanan, dan 3 cm dari atas dan bawah kertas (lampiran 3). Kata-kata lanjutan setelah koma atau titik kata-kata dipinggir berdasarkan akar kata diketik setelah satu ketukan.

    C.5. Lain-lain
    C.5.1 Catatan kaki:
    Catatan kaki adalah keterangan-keterangan tambahan yang tidak bisa dimasukkan didalam teks. Catatan tidak sama dengan acuan, tetapi dalam catatan bisa dimasukan acuan-acuan yang relevan.
    C.5.2 Acuan:
    Acuan langsung ditulis setelah uraian atau kutipan. Acuan ditulis dengan menempatkan diantara kurung nama akhir dari pengarang (sama dengan yang diterakan dalam daftar kepustakaan), diberi tanda koma, tahun terbit, titik dua, dan nomor halaman karya yang diacu. Acuan seperti ini memungkinan bagi pembaca untuk langsung menemukan judul karya yang dirujuk di dalam daftar kepustakaan.
    C.5.3 Kutipan:
    Kutipan prosa yang panjangnya tiga baris atau kurang disalin dengan teks sebgai bagian teks, diapit tanda petik. Jika ada bagian kalimat yang ditinggalkan, karena tidak perlukan, rumpang contoh: Ia mengatakan, “dalam soal agama kita harus berfikir sejujur-jujurnya”. Jika kutipan prosa panjangnya lebih dari tiga baris, dipisahkan dari teks. Kutipan itu ditik dengan spasi tunggal dan dimulai lima ketukan dari batas pias kiri. Tanda petik tidak digunakan. Jarak antara baris terakhir teks dan baris pertama kutipan adalah dua spasi. Contoh: Seperti dikatakan oleh Kardinah Soepardjo Roestam (1993:17).
    Perlu kajian keagamaan dan kebudayaan mengenai peran dan status wanita dan issu gender secara umum yang lebih luas. Karena bias gender dalam kajian ini ingin di cegah, maka kajian ini seyogyanya dilakukan oleh tim yang terdiri atas pakar-pakar keagamaan dari berbagai kalangan, termasuk pakar yang wanita.
    Kutipan harus sesuai dengan aslinya. Jika kata atau kalimat yang dikutipan digaris bawahi atau dicetak miring. Jika penulis ingin menekankan ungkapan atau kalimat tertentu dalam kalimat yang dikutipnya, ia dapat menggarisbawahi atau mencetak miring bagian itu, tetapi harus memberi catatan dengan jalan menuliskannya dalam tanda kurung (garis bawah dari penulis).
    Kutipan kata atau ungkapan dari bahasa asing atau bahasa daerah harus digaris bawahi atau dicetak miring.
    C.5.4. Alinea atau Paragraf
    • Antara alinea tidak ada spasi (satu alinea adalah satu alinea adalah satu pikiran).
    • Batas kanan tidak usah disejajarkan. Setelah Titik 2 ketuk, dan setelah Koma 1 ketuk.
    • Penulisan tesisi secara teknis harus mengikuti salah satu model yang berlaku, yaitu model Al-kitab atau model Chicago dan tidak dapat dicampur adukan.
    • Setiap penulis boleh memilih satu di antaramodel yang tersedia.

    1. Seminar Tesis

    6.1 Mahasiswa diwajibkan menyerahkan naskah tesis secara lengkap dan sesuai format yang telah ditentukan serta ditanda tangani pembimbing dan pembaca (reader/komentator) yang telah ditunjuk oleh Ketua Program Studi.
    6.2 Setelah mendapat persetujuan dalam bentuk SLU (Surat Lulus Uji) kedua pembimbing, mahasiswa meyerahkan tesis yang akan diseminarkan sebanyak empat eksemplar (untuk kedua pembimbing, moderator seminar dan Sekretariat Program Studi) dengan tanda tangan asli kedua pembimbing kepada Ketua Program Studi untuk mendapatkan persetujuan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum tanggal seminar yang ditentukan.
    6.3 Mahasiswa diwajibkan pula menyerahkan kopi bukti pelunasan (SPP dan DKFM kepada Sekretariat Program Studi), sebelum mengajukan permohonan untuk seminar.
    6.4 Seminar dihadiri minimal 10 (sepuluh) mahasiswa angkatannya dan Mahasiswa angkatan, serta minimal satu orang pembimbing sebagai penilai, dipimpin oleh Ketua Program Studi sebagai moderator atau salah seorang staf pengajar Program Studi yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi.

    1. Ujian Tesis

    7.1 Syarat Mengajukan Tesis

     Mahasiswa yang akan maju ujian tesis harus mendapat “layak uji” berarti nilai minimal untuk tesis C.
     Atas persetujuan kedua pembimbing mahasiswa diperkenankan mengajukan permohonan untuk ujian tesis setelah memenuhi persyaratan jumlah SKS dan IPK 2. 75 minimum yang telah ditentukan, serta syarat administratif dan akademis lain yang berlaku.

    1. Penilaian Ujian Tesis

    Kriteria Untuk Setiap Komponen Penilaian
    8.1. Isi Tulisan
    Yang dinilai pada isi tulisan adalah pengungkapan secara jelas dan padat bahwa materi tesis merupakan kajian ilmu kepolisian, tingkat relevansi/teori, konsep, hipotesis, dan metode penelitian terhadap permasalahan yang dikemukakan, konsisten dalam pembahasan, kemampuan analitik dalam membahas permasalahan, logika, penarikan kesimpulan serta saran, dan tingkat akurasi dalam penyajian data, tabel grafik, gambar dan seterusnya.
    8.2. Sistematika Penulisan dan Bahasa
    Sistematika penulisan meliputi susunan/urutan tulisan yang sistematika dan konsisten sesuai format yang berlaku, penulisan daftar acuan serta penggunaan bahasa Indonesia secara benar.
    Keseluruhan penyajian harus mewujudkan satu kesatuan yang utuh dan komprehensif, serta mewakili kajian inter/multidisipliner.
    8.3. Penyajian Lisan
    Yang dinilai pada penyajian lisan adalah kemampuan Mahasiswa untuk mengungkapkan kajian dalam batas waktu yang diberikan, menyajikan intisari penulisannya dengan jelas dan ringkas, penyajian dapat menggunakan alat peraga.
    8.4. Tanya Jawab
    Dalam tanya jawab dinilai penguasaan pengetahuan dari peserta terhadap materi tesis dan disiplin-disiplin ilmu lain yang berperan dan terkait dengan tulisannya, kemampuan argumentasi secara sistematik dan logik, serta kaitan jawaban terhadap pertanyaan.

    1. Komisi Penguji

    Jumlah Penguji
    Komisi Penguji terdiri dari sedikitnya empat orang dan sebanyak-banyaknya lima orang (termasuk kedua pembimbing).
    9.1 Cara Penilaian
    Penilaian diberikan oleh masing-masing penguji sesuai dengan butir 9.1. setiap penguji memberikan nilai sebagai berikut:

    NILAI HURUF NILAI ANGKA
    C 2.00
    C+ 2.30
    B- 2.70
    B 3.00
    B+ 3.30
    A- 3.70
    A 4.00

    9.2 Pengumpulan Nilai
    Sekretaris Sidang mengumpulkan tiap nilai yang diberikan oleh tiap penguji dan menghitung rata-rata nilai yang diberikan oleh semua anggota Komisi Penguji. Perhitungan secara komprehensif tidak berlaku dalam menentukan kelulusan. Dengan demikian apabila ada seorang penilai memberikan nilai D, maka Mahasiswa ujian dinyatakan gagal.
    Rata-rata nilai dinyatakan sampai dengan dua desimal dibelakang koma, desimal ketiga dibulatkan, desimal 5 atau kurang dibulatkan kebawah, dan desimal lebih dari 5 dibulatkan ke atas. IPK terakhir untuk dapat lulus serendah-rendahnya 2,75.

    1. Predikat Kelulusan

    Yudisium kelulusan mencakup tiga tingkat predikat, yaitu:
    2,75 —— 3,49 MEMUASKAN
    3.50 —— 3,74 SANGAT MEMUASKAN
    3,75 —— 4,00 CUM LAUDE (Dengan Pujian)

    1. Prospek Kelanjutan Studi

    Untuk dapat melanjutkan studinya pada Program S-3 (Doktor) di Program Pascasarjana Universitas Indonesia, IPK S-2 serendah-rendahnya 3.00. Peserta yang tidak memenuhi syarat IPK minimal 3.00 hanya diperbolehkan meneruskan studi pada Program S-3 dengan beberapa persyaratan ketat yang akan ditentukan kemudian.

    MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK DALAM BIDANG LALU LINTAS DENGAN IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN VISIONER POLRI

    Posted by Jurnal Srigunting on Februari 13, 2014
    Posted in: sisipan buku. Tagged: , , , , , , , , , , , , , . Tinggalkan komentar

    MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK DALAM BIDANG LALU LINTAS DENGAN IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN VISIONER POLRI
    Kalo menghadap presiden,harus cium tangan ya_(1)

    PENDAHULUAN
    Meningkatkan kinerja organisasi tidaklah mudah. Begitu juga yang terjadi dalam tubuh organisasi Polri saat ini. Harapan yang di emban pucuk pimpinan Polri, agar para personil Polri mampu meningkatkan pelayanan yang profesional dalam berbakti kepada negara sehingga kinerja Polri dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Peran Polri sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat harus mampu menjadikan organisasinya mampu bergerak sinergi sehingga mampu meningkatkan kinerja Polri dan mampu memenuhi harapan masyarakat seperti yang ungkapkan “change, or be chanced” Jika Anda tidak berubah maka Anda akan mati (tertinggal jauh)”
    Mengimplementasikan kepemimpinan yang mampu bermitra dengan masyarakat dihadapkan berbagai persoalan diantaranya permasalahan kurangnya ketauladan dan permasalahan yang multi kompleks sehingga diperlukan perubahan-perubahan agar transformasional pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat. Perubahan dalam menggerakan roda organisasi berupa menggabungkan sumber daya organisasi (sumber daya manusia, sistem, manajemen dan struktur) sehingga mampu mewujudkan dan menggeser Polri yang antagonis menjadi protagonis dengan meletakkan masyarakat setara dan sebagai mitra Polri dalam berbagai aspek pemolisian .

    IMG_7729

    Buat renungan abis Tesis

    Mengubah struktur organisasi Polri yang semula lebih menonjolkan pendekatan militeristik menjadi lebih menitikberatkan pada segi pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia tentunya relatif mudah dilakukan mengingat yang akan diubah adalah benda (obyek) mati yang tidak memiliki perasaan. Hal ini berbeda apabila yang akan diubah adalah sikap dan perilaku dari anggota Polri, sehingga dalam pelayanan Publik masih dijumpai permasalahan seperti di lansir media : belum meratanya pemahaman anggota Polri terkait tugas-tugasnya sebagai anggota Polri, sehingga prilaku dilayani masih mendominasi, belum memiliki kemampuan dalam bertindak secara sistematis, yang berakibat tidak profesionalnya Polri ketika menyikapi permasalahan, tidak semua personil Polri memiliki pemahaman dan penguasaan mengenai kondisi sosial budaya masyarakat dimana anggota Polri berdinas, sehingga berdampak adanya benturan budaya, dalam memberikan pelayanan belum memiliki kemampuan analisis yang baik sehingga belum mampu menemukan berbagai perspektif dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, belum memiliki kemampuan dalam membangun jaringan komunikasi, baik dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah dan belum mampu memberdayakan segala potensi yang ada guna mendukung pelaksanaan tugas. Kemudian bagaimana mewujudkan pemimpin dan kepemimpinan visioner polri dalam konteks tugas lalu lintas polri guna keberhasilan menggapai simapati dan kepercayaan publik terhadap polri selaku institusi penegak hukum,pelayan dan pelindung masyarakat serta pemelihara ketentraman dan ketertiban hukum masyarakat.
    PEMBAHASAN
    Implementasi Kepemimpinan Visioner. Menurut HOUSE, RJ, 2004, Kepemimpinan (Leadership) adalah “ ability of an individual to influence, motivate, and enable others to contribute toward the effectiveness and success of the organization of which they are members”. Kepemimpinan Visioner yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada visi karena merupakan artikulasi cita-cita idealisme dan harapan yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang.
    Pemimpin visioner erat hubungannya dengan perubahan, karena dia harus memperlihatkan sesuatu yang baru, kemudian memotivasi dan melaksanakan sampai dengan penyelesaian perubahan sesuai dengan yang dicita-citakan.
    Mendasari dari pendapat tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Polri di masa yang akan datang, sangat diperlukan figur pemimpin yang dapat membawa perubahan bagi organisasi menuju ke arah yang lebih baik, yaitu pemimpin yang visioner. Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin visioner
    Pemimpin yang visioner harus mampu mensosialisasikan visi organisasi kepada seluruh anggota bawahannya, sehingga dapat dimengerti dan dipahami. Dalam pelaksanaannya, seorang pemimpin visioner, sebelum membuat visi organisasi, senantiasa menyerap apa yang menjadi aspirasi anggotanya maupun masyarakat di wilayahnya, kemudian mensosialisasikan visi tersebut secara detail kepada seluruh anggota, sehingga dengan cara yang demikian anggota sangat faham dan mengerti
    Pemimpin yang visioner harus mampu menjabarkan visi organisasi tersebut ke dalam misi organisasi, sehingga mudah dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Pelaksanaanya: Misi-misi yang telah dirumuskan tadi, bersifat fleksibel, sederhana (mudah difahami anggota)
    Hasil koordinasi bilateral Indonesia dg Australia
    Pemimpin yang visioner harus dapat membuat/ menentukan strategi yang tepat, guna pencapaian visi. Strategi yang diambil harus dapat diterapkan. Pelaksanaannya : strategi yang dibuat harus bersifat komprehensif mencakup strategi jangka panjang, sedang dan pendek dan strategi tersebut mudah dilaksanakan oleh anggota dan dievaluasi keberhasilan dan kegagalannya.
    Pemimpin yang visioner harus mampu menentukan program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi yang telah dirumuskan. Pelaksanaannya: Program-program yang telah dibuat harus dapat menjadi pedoman bagi anggota, yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan, triwulan dan bulanan, sehingga lebih fokus dan terukur pencapaiannya.
    Kepemimpinan visioner harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan roda organisasi. Pelaksanaannya : Pemimpin harus mau turun tangan bersama anggotanya menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan serta mau memberikan bimbingan kepada anggota apabila ada kendala dan hambatan.
    Pemimpin yang visioner harus memiliki etika kepemimpinan. Pelaksanaannya: Seorang pemimpin harus paham akan kondisi anggotanya (baik kelebihan dan kekurangannya) tidak mengambil hak-hak anggota, serta senantiasa dapat menjadi panutan serta motivator bagi anggota dalam pelaksanaan tugas.
    Pemimpin yang visioner harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat, pada saat organisasi menghadapi permasalahan kritis. Pelaksanaannya: Pemimpin yang visioner harus memiliki jiwa yang stabil/ tenang dalam menghadapi kondisi apapun. Kemudian mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat, dengan tinggkat resiko yang paling kecil dan berani bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskan.
    Dalam setiap proses kegiatan, pemimpin visioner senantiasa berpijak pada etika kepemimpinan dalam arti kejujuran, keadilan, berkelakuan, norma-norma dan nilai-nilai yang baik menjadi dasar pijakan dalam pengambilan keputusan, sehingga suasana organisasi semakin erat / kompak, saling percaya, saling menghormati dan saling memperkokoh.
    Peran sentral pimpinan dan kepemimpinan Polri dalam mewujudakan pemolisian Visioner dalam sudut pandang dalam tugas dan peranan Lalu Lintas Polri, bahwa sampai saat ini masyarakat belum sepenuhnya dapat melihat Polri mampu mengerjakan tugas dan kewajiban secara Profesional dan mandiri, masyarakat memiliki hak untuk membentuk badan badan independent untuk menampung berbagai macam keluhan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Polri, sebagai bagian dari pemerintahan yang demokratis, pengawasan terhadap lembaga kepolisian , termasuk tuntutan terhadap transparansi kebijakan dan implementasi tugas serta program kegiatan kepolisian menajdi suatu keniscayaan
    Mewujudkan kepemimpinan Visioner dalam konteks Lalu Lintas Polri adalah dengan melakukan identifikasi terhadap akar masalah penyebab rendahnya tingkat kepercayaan public terhadap institusi Polri khususnya dibidang lalu lintas, topic terkait Profesionalisme menjadi isu sentral dalam mewujudkan Polisi lalu lintas yang dicintai masyarakat,Profesionalisme yang harus diwujudkan melalaui peran sentral Pemimpin Visioner Polri melalaui membangun dan mengembangkan kadar intelektualitas pemegang profesi , adanya standar keahlian dalam lembaga pemegang Prosfesi , adanya pengesahan pemegang Profesi, etika profesi tanggung jawab dan hubungan sesama pemegang profesi
    Visi selalu berhubungan dengan masa depan, mengingat visi adalah awal masa depan, karena visi mengekspresikan apa yang kita dan orang lain inginkan untuk mencapainya. Meskipun visi hanyalah sebuah gagasan atau masa depan yang lebih baik bagi suatu organisasi, tetapi visi yang benar adalah gagasan yang penuh dengan kekuatan yang mendesak dimualinya masa depan dengan mengandalkan keterampilan, bakat, dan sumber daya dalam mewujudkannya.
    Implementasi konsep kepeminpinan visioner Polri dalam tugas lalu lintas Polri dapat diterjemahkan melalui kegiatan: membahasakan keluhuran Visi dan Misi Polri kedalam konteks kebahasaan yang membumi sehingga mudah dipahami dan dimenerti untuk dilaksanakan dalam tataran pelaksana lapangan di bidang lalu lintas, Pemimpin yang visioner harus mampu mensosialisasikan visi organisasi kepada seluruh anggota bawahannya dan Pemimpin yang visioner harus mampu menjabarkan visi organisasi tersebut ke dalam misi organisasi,dalam konteks bahasa yang yang mudah dimegerti dengan nilai nilai khas di masing masing wilayah tugas dan scope penugasan.
    Dalam konteks Lalu Lintas Polri , khususnya POLANTAS di Kewilayahan adalah dengan menjabarkan VISI dan MISI Polri melalui visi misi yang berbasis dinamika ASTA GATRA ( Intel Dasar) suatu wilayah. Adanya Konsepsi berfikir Global dengan pelaksanaan tugas dalam tataran local, bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu , sedangkan terdapatnya berbagai corak ragam, budaya menggambarkankhasanahnbudaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional yang dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

    IMG00617-20130219-0945

    IMG00619-20130219-0947

    IMG00621-20130219-0949

    Sebagai suatu konsepsi adanya strategi dalam mewujudkan cita cita merupakan langkah lanjut dalam mewujudkan kepemimpinan Visioner Polri. Pemimpin yang visioner harus dapat membuat/ menentukan strategi yang tepat, guna pencapaian visi. Pemolisian yang menjadi acuan dalam masyarakat modern dan demokratis adalah community policing.
    Dalam penyelenggaraan tugas Polri, istilah yang dikenal adalah Polmas. Polmas adalah sebuah kebijakan dan strategi mengenai hubungan polisi dengan warga komuniti menjadi dekat dan adanya peran serta warga dalam menciptakan rasa aman maupun memelihara keamanan di lingkungannya yang dilaksanakan proaktif dan berupaya untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan keamanan
    Menyusun strategi dalam menggapai kepercayaan publik dalam tugas POLANTAS membutuhkan adanya kebersamaan / kemitraan anatara Polantas sebagai etalase Polri dengan Masyarakat selaku pengguna jalan, adanya identifikasi terhadap masalah masalah lalu lintas , mulai dari peran tugas dan wewenang Polantas dalam scope Traffic Engineering, Traffic Education, Traffic Law Enforcement ,Traffic Identification , sehingga ketika berhasil memetakan kesenjangan kinerja Polantas Polri dalam suatu wilayah dengan mencari akar permasalahan yang menjadi penghambat pencapaian kepercayaan Publik kepada Polri, untuk kemudian mengadakan pendekatan perubahan , intervensi dan pengukuran dampak terhadap realisasi solusi yang telah dilakukan.
    Pemimpin yang visioner harus mampu menentukan program yang akan dilaksanakan serta diikuti oleh Kepemimpinan visioner harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan roda organisasi. Sebagai suatu rangkaian yang tidak boleh terputus dan saling berpengaruh bahwa strategi yang tepat membutuhkan program yang baik, adanya kesesuaian antara tepat cara dan tepat sasaran merupakan landasan yang menjadi pemikiran gaya Kepemimpinan dan pemimpin Visioner dalam bidang lalu Lintas Polri.
    Keberhasilan mengidetifikasi akar permasalahan terhadap fenomena mengapa Polri belum mendapat keprcayaan Publik seutuhnya harus dijawab melalui upaya penyusunan strategi dan progam pelaksanaan secara tepat,akar permasalahan yang bersumber dari internal organisasi harus jelas dibedakan dengan permasalahan yang bersumber dari eksternal organisasi.
    Strategi Polmas yang diterapkan diikuti dengan Komitmen pelaksanan dan implementasi secara menyeluruh , bertahap bertingkat dan berlanjut , terkait dengan komitmen kuat dalam implementasi sebuah program adalah adanya panduan dan garis komando yang tidak boleh melenceng dari visi dan misi Polri , hal ini untuk mencegah gonta ganti program sesuai selera pimpinan dan persepsi pimpinan terhadap sebuah strategi serta aplikasi program.bahwa dalam etika kelembagaan diwajibkan menjalankan tugasnya sesuai visi dan misilembaga Polri yang dituntun oleh azas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian.
    Realisasi adanya komitment pelaksanaan yang kukuh adalah pemimpin Polri dalam kontek Lalu Lintas Polri harus ikut terlibat secara langsung, memberikan keteladanan dalam pelaksanaan tugas tugas lalu lintas Polri karena karakteristik pekerjaan Polri yang lekat dengan penggunaan wewenang paksa ( Coersive power) yang besar ditambah dengan kewenangan yang diberikan bagi pengambilan keputusan secara Individu ( diskresi ) , menuntut kematangan pertimbangan baik moral , rasionalitas maupun kalkulasi atas kepentingan lainnnya.
    _MG_2999

    Visi Pemimipin dalam kepemimpinan Polri yang benar akan menghasilkan komitmen dan memberi motivasi kepada orang-orang di dalam organisasi Manusia pada umumnya menginginkan dan membutuhkan sesuatu yang dapat dijadikan panutan, sebuah tantangan signifikan bagi kemampuan terbaik mereka. Dalam hal ini, visi mengilhami orang dari bawah. Orang ingin dan bahkan bersemangat untuk secara sukarela patuh pada sesuatu yang dianggap bernilai, sesuatu yang dapat membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik, atau yang memungkinkan organisasi mereka tumbuh dan maju
    Pemimpin yang visioner harus memiliki etika kepemimpinan, profesi Polri menuntut adanya komitment moral setiap anggota Polri terhadap profesinya sebagai pemelihara, keamanan dan ketertiban masyarakat, agar dalam pengabdian terhadap masyarakat dapat memberikan pelayanan terbaik, dengan segera dapat meyelamatkan jiwa masyarakat yang sedang terancam, tidak mempersulit dengan maksud untuk mengambil keuntungan materialistis, memberikan penghormatan dan sopan santun ,arogan tidak haus kekuasaan, menolak sikap diskriminatif dalam pemberian pelayanan, senantiasa siap sedia menjalankan tugas , dan bertingkah laku wajar sederhana dan melepaskan diri dari ikatan pamrih.
    Visi Pemimpin Visioner menentukan standar-standar keberhasilan.Manusia ingin melakukan pekerjan-pekerjaan yang berhasil, dimana mereka merasa ikut berperan dalam tujuan organisasi dan diakui kontribusinya. Oleh karena itu, mereka harus mengetahui apa tujuan-tujuan tersebut dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan tersebut membuat mereka maju. Visi dalam hal ini menentukan ukuran bagi setiap anggota dalam mengevaluasi kontribusi mereka bagi organisasi dan bagi pihak luar dalam mengukur nilai organisasi bagi masyarakat luas.
    _MG_2978

    Wujud komitment moral penngabdian Polri dalam konteks tugas lalu Lintas Polri akan menjadi ideal bila unsur keteladanan menjadi landasan dalam memimpin lalulintas , menyesuakan dengan nilai nilai kearifan lokal serta keadilan , ketulusan dan kewibawaan. kepemimpinan Visioner harus membuka sarana komunikasi kepada klien ( masyarakat pengguna jalan ) seluas luasnya dengan maksud dapat menerima masukan terkait kualitas dan pencapaian kinerja jajaran lalu lintas yang dipimpinnya , adanya komunikasi melalui saran internet , Koran, telpon , maupun surat akan memudahkan proses pengendalian dan pengawasan terhadap jajaran lalu lintas , namun demikian terkandung maksud juga kepemimpinan Visioner di dalam konteks lalu Lintas Polri harus membuka cakrawala kepada jajaran anak buah dilapangan bahwa kritik yang dibberikan sesungguhnya merupakan suatu obat terhadap penyakit yang diderita suatu organisasi.
    Bahwa keteladanan dalam Etika Kepemimpinan Visioner merupakan suatu keharusan agar apa yang menjadi kebijakan pimpinan Polri terkait Lalu Lintas dapat secara utuh dijabarkan dan dijalankan oleh semua jajaran lalu lintas, dimana sebuah keteladanan merupakan hal yang lebih berharga dibandingkan dengan seribu nasihat, seseorang yang memiliki integrias (tugas Polantas ) adalah orang yang dengan penuh keberanian serta berusaha tanpa kenal putus asa untuk dapat mencapai apa yang ia cita-citakan, Integritas ( kesesuaian perintah dan perbuatan pemimpin Visioner) akan membuat anda dipercaya, dan kepercayaan itu akan menciptakan pengikut, dan kemudian tercipta sebuah kelompok yang memiliki kesamaan tujuan.
    Pemimpin yang visioner harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat,Pembangunan insan- insan Polri yanga berkualitas dalam pelaksanaan tugas lalu Lintas Polri memiliki cirri khas tersendiri, berbeda dengan tugas Militer yang harus menunggu perintah atasan, personil Polri adalah “agen” hukum dan ketertiban yang tidak dipengaruhi hierarkhi, artinya personil Polri pada lapisan terdepan ( first Line Supervisor ) memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan ,oleh karenannya , kemapuan setiap personil Polri untuk menganalisa kondisi di lapangan sangat menentukan keputusan tindakannya, ketimbang atribut kepangkatannya.
    Ketika Pemimpin Visioner harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat terdapat pertimbangan terkait bagaimana agar keputusan tersebut memberikan efek positif terhadap organisasi Polri maupun masyarakat , sebagai pedoman bahwa tidak serta merta semua kemungkinan pilihan keputusan dapat diterapkan secara bersamaan .
    Sangat penting untuk menetapkan mana yang menjadi / menyususn skala prioritas , mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda atau mana yang belum perlu ditanggapi, termasuk mana yang tidak perlu dilakukan sama sekali. Dalam menentukan prioritas pemimpin visioner harus memperhatikan Kriteria seperti : kemanfaatan terhadap kinerja organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan , dan apakah yang bisa menjadi Bukti keberhasilan suatu pengambilan keputusan dalam implementasinya.
    Pertimbangan Alokasi sumber daya , apakah keputusan yang diambil dapat menjangkau sumber daya yang ada, dari mana asalnya dan bagaimana mengelola keterbatasan sumberdaya terhadap akuntabilitas hukum dan moral.
    Keputusan yang diambil harus mampu dilaksanakan, mampu dilaksanakan mengandung arti bahwa keputusan tersebut realistis dengan akemampuan dukungan sumber daya, keahlian dan tingkat pemahaman anggota , kesiapan pengendalian dan pengawasan , serta adanya rencana cadangan seandainya keputusan yang diambil memerlukan perubahan dan pembenahan semestinya.
    Penerimaan dan tanggapan masyarakat,bagaimana masukan masyarakat terhadap keputusan yang diambil, pemimpin Visioner senantiasa membuka diri terhadap segala reaksi yang timbul manakala keputusan yang diambil menimbulkan riak resistensi masyarakat secara dini dan sesegera mungkin guna mencegah agar tidak terjadi sikap perlawanan dan resistensi lebih besar.
    Terakhir , setiap Keputusan yang diambil pemimpin Visioner harus mempertimbangkan penerimaan staff pelaksana , upaya melibatkan staff sebagai bagian team working dalam perumusan dan pembahasan masalah yang dihadapi akan memberikan penekanan terhadap rasa ikut dan memiliki terhadap keputusan dan implementasi keputusan dalam tugas dibandingkan dengan staff hanya ditempatkan sebagai pelaksana saja .
    PENUTUP
    Upaya –upaya dalam kepemimpinan Visioner seorang pemimpin Polri adalah dengan memadukan VISI, MISI, STRATEGI, PROGRAM, KOMITMENT, ETIKA, KEPUTUSAN, secara sinergi saling melengkapi , miliki jenjang dan kontinuitas , berwawasan global dengan basis aksi beradasar nilai nilai kearifan lokal dalam rangka mewujudkan kepemimpinan dan pemimpin Visioner Polri dalam konteks tugas lalu lintas polri guna menggapai simpati dan kepercayaan publik terhadap polri selaku institusi penegak hukum,pelayan dan pelindung masyarakat serta pemelihara ketentraman dan ketertiban hukum masyarakat.
    Menempatkan pemimpin dan kepemimpinan visioner sebagai jembatan antara Polri selaku Institusi maupun badan atau organisasi yang memiliki budaya organisasi tersendiri, dengan kepentingan dan perilaku Polri sebagai individu yang memiliki kepentingan, hasrat , cita-cita dan pengharapan tersediri sehingga sinergitas dan harmonisasi Polri sebagai sebuah organisasi dan polri sebagai individu akan saling menguatkan dan kokoh dalam memeberikan pelayan kepolisian di bidang lalu lintas.

    Daftar pustaka
    DPM. Sitompul,SH.MH.IRJEN POL. Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta , 2005.
    Sadjijono,SH.,M.Hum, Dr. Etika Profesi Hukum,Laksbang Mediatama, cetakan Pertama, Juni 2008.
    Evodia Iswandi, Polisi professional dan bersahabat, Yayasan ILYD, Cetakan Pertama, Mei 2006.
    T. Hari Prihartono dan Jesica Evangeline, Police Reform: Taking the Heart and Mind, PROPATRIA Institute,Cetakan pertama , Januari 2008.
    Ary Ginanjar Agustian, Rahasia sukses membangun kecerdasan emosi dan spiritualitas ESQ; Emotional Spiritual Quotient, berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, Arga Jakarta,Cetakan ke-43, Jakarta 2001.
    FX. Suwarto, Drs., MS, Perilaku Keorganisasian,Buku Panduan Mahasiswa, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Cetakan pertama , 1999.
    KOMPOLNAS,Reformasi Polri Dalam Konteks Potensi, Kompetensi, dan Performasi Kepolisian,Jakarta desember 2010.
    Rhenald Kasali,Ph.d. Change !, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , Cetakan ke-10, Oktober 2010.
    Undang Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 96 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Juni 2009.