Beranda

  • buat Ambarita dan Rick Hunter

    MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan kewenangan kepolisian menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal seperti diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tidak menimbulkan tafsir berbeda.

    Rumusannya sudah jelas dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.”Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan perkara No 60/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga, di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

    Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul yang membacakan pertimbangan MK menyatakan kewenangan pada pasal a quo tidak dapat dilepaskan dengan norma Pasal 13 UU 2/2002 mengenai tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”Norma-norma yang mengatur tugas dan kewenangan demikian menurut Mahkamah tidaklah harus dijelaskan lebih lanjut karena sudah cukup jelas,” ujar Hakim Manahan.

    Mahkamah berpendapat, kewenangan memberhentikan orang yang dicurigai merupakan langkah awal dilakukannya pemeriksaan untuk menemukan tindak pidana atau pelanggaran hukum dalam suatu peristiwa.Para pemohon mendalilkan tidak adanya batasan pada norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 berpotensi merendahkan harkat dan derajat manusia. 

    Selain itu, pemohon khawatir kewenangan itu dimanfaatkan polisi merekam atau mengambil video untuk ditayangkan di televisi, youtube atau media lainnya, tanpa izin dari orang yang diperiksa. Pemohon mencontohkan kasus anggota Polri Sersan Ambarita. Baca juga: Ini Penjelasan Polda Metro Jaya soal Mutasi Jakaria dan Ambarita ke Bidang Humas

    Dalam kaitan kasus tersebut, Mahkamah menilai hal itu bukan berarti kewenangan yang diberikan kepada kepolisian melanggar hak atas jaminan perlindungan harkat dan martabat apalagi merendahkan derajat manusia. “Batasan-batasan dari kewenangan a quo dalam teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yang tidak mungkin kesemuanya tertuang dalam undang-undang,” ujar Hakim Manahan.Pada sidang yang sama, MK juga memutus perkara No 61/PUU-XIX/2021 uji materiil UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara No 64/PUU XIX/2021 pengujian UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah menyatakan kedua permohonan itu tidak dapat diterima. (P-2)

    Sumber: https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/466856/mk-kukuhkan-wewenang-polisi-periksa-identitas

  • #akupenting

    Secara teknis  kendaraan yang boleh memasang dan menggunakan rotator, sirene termasuk berbagai TNKB bantuan ataupun apalah namanya, sejatinya diperuntukkan hanya bagi  merupakan mereka yang mendapatkan prioritas dalam menggunakan jalan, alasannya  bisa karena urgensitas yang harus dilalui maupun  kondisi darurat  karena atas  nama kepentingan negara maupun atas nama undang-undang maupun demi kepentingan umum.

    Rotator, storbo dan sirene adalah bukti nyata bahwa senantiasa terjadi transformasi bahasa symbol dalam komunikasi manusia. Simbolisme yang berkembang dari sekedar indikator seseorang memiliki kuasa atas sesuatu, jaman dulu konon Bahasa symbol kekuasaan diwujudkan dalam kepemilikan: pusoko, kukilo, turonggo dan wanito.

    Kini simboliknya berubah menjadi TNKB bantuan milik Polri, TNI sampai Pemda bahkan DPR termasuk cuitan sirene dan kilatan rotator kini jadi bahasa symbol bahwa “saya penting” fenomena yang menggejala bagi pejabat, para wakil rakyat termasuk kepada artis-artis serta beberpa pemuka agama, memang beliau semua adalah oknum-oknum saja, tetapi beliau adalah orang penting.

    #sayapenting

    #sayapentingmakasayaada

    #sayapentingmakanguingnguing

    Pada akhirnya segala hal yang berkaitan dengan riuh rendah TNKB dan rotator bermasalah (diluar peruntukkan dan diluar haknya), bakalan menjadi tugas Kepolisian setidaknya untuk menjawab mengapa TNKB bisa beredar tanpa pengawasan ataupun setidaknya menjadi tempat caci maki masyarakat atas tuduhan bermain mata.

    Hulu masalahnya adalah terletak pada ketika sesuatu hal harus  terbatas peredarannya seperti TNKB maka haruslah ada mekanisme pembatasan dengan dilengkapi petugas dan penanggung jawab untuk itu, karena peruntukannya pun terbatas pada keperluan dan golongan tertentu yang secara sah diatur dalam peraturan bukan sekedar dengan alasan diskresi.

    Termasuk siapa yang bakalan mau menjual barang-barang tersebut harus terdaftar dan dan terdata dengan baik, pembukuannya harus tercatat dengan baik, barang keluar masuk, siapa saja membeli apa, buat menghindari penyalahgunaan barang-barang tersebut,masalahnya siapa yang bakal melakoni pengawasan terhadap hal “remeh” seperti ini, apakah fungsi inspektorat ataupun pengamanan.

    Kalau mas-mas pengerajin TNKB pinggir jalan, mereka banyak dan bebas berjualan ya karena gak pernah bisa ditertibkan, selama ini dibiarkan liar tanpa pengawasan dan sebagainya jadinya bakalan dilematis saat mau ditertibkan

  • Binmas adalah county sheriff di alam metaverse

    Kemaren safari ke Polres jajaran Polda Kalsel untuk updating database jaringan teror.  Salah satu yang  sempat dikunjungi adalah Polsek Daha Selatan. Dulu pernah mendapatkan musibah berupa serangan teror yang pada akhirnya menghanguskan kendaraan dinas Polsek serta seorang anggota Polri gugur saat itu.

    Polsek yang lumayan jauh dari Mapolres, perlu sekitar 2-3 jam perjalanan darat. Jumlah personil 11 orang termasuk Kapolsek dengan dimensi  tugas dimasa pandemi yang semakin beragam, jumlah secara kuantitas sangat minim sekedar untuk efektif  saja sebelum masuk ke ranah efisien.

    Menunggu realisasi strategi presisi Polri untuk mengimplementasikan dengan me-refocusing tugas Polsek-Polsek pedalaman melalui:  pengalihan sumber daya Polri di tempat dan fungsi lain yang lebih banyak untuk kemudian ditugaskan menjadi anggota Polsek-Polsek, konsepnya lewat tour of duty dan reward dalam jangka waktu tertentu.

    Me-refocusing kembali kepada fungsi Polsek sebagai basis early warning dan early detection melalui kegiatan pre-emptive dan preventif, dengan bentuk adalah penempatan setidaknya 1 orang Bhabinkamtibmas Polri untuk 1 desa, menghapuskan stuktur kepolisian lainnya dengan philosophy mengalihkan struktur lain kedalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas.

    Binmas bisa dan wajar melakukan tugas intelijen: seperti lidik, pengamanan dan penggalangan  demikian juga Bhabinkamtibmas tetap wajar dalam melaksanakan tugas lidik dan sidik kriminal melalui pendekatan restorative justice, Babhinkamtibmas juga pantas dalam menerapkan tugas turjawali Sabhara Polri, toh juga di para Bhabinkamtibams ditempatkan di Desa-desa nun jauh disana yang jumlah penduduknya, kebutuhan dan mobilitas transportasi serta aktivitas kesehariannya tidak sekompleks di perkotaan, masyarakat di desa-desa hanya membutuhkan sosok polisi 24/7 ditengah masyarakat bukan di tengah kantornya.

    BINMAS itu harus BESAR, KUAT dan PROFESIONAL agar POLRI menjadi HEBAT dan BERMANFAAT

  • RADIKALISME DI INTERNAL POLRI

    PENDEKATAN KOMUNIKASI PERSUASIVE OLEH PENGEMBAN FUNGSI SDM POLRI

    GUNA MENCEGAH PENYEBARAN PAHAM RADIKAL DAN INTOLERANSI DI INTERNAL POLRI

    PENDAHULUAN

    Semenjak akses terhadap social media dan informasi semakin meluas, peristiwa dan ide-ide apapun, sekarang seperti tidak ada batasan lagi, terkadang kontrol doktrin TNI-Polri yang seharusnya kuat, bisa terkontaminasi dengan mudah karena masifnya informasi sosmed yang berpengaruh pada karakter dan kepribadian personil TNI dan Polri, permasalahan radikalisme di tubuh abdi negara sudah menjadi rahasia umum. Fenomena mantan anggota Kopassus seperti Daeng Koro maupun Syarief Tarabubun yang kemudian bergabung ke dalam jaringan teroris adalah salah satu contoh radikalisme yang menjangkiti anggota TNI dan Polri sejak lama.

    Tindakan kontra radikalisasi dan intoleransi harus dilakukan sebagai bagian untuk mencegah rangkaian aksi teror di Indonesia, apalagi pasca release dari BNPT yang mengatakan bahwa 20 persen napi teroris kembali menjadi teroris setelah menjalani hukuman, hal ini menunjukkan bahwa hukuman penjara yang dikenakan terhadap pelaku teror tidak membuat mereka jera, belum lagi hasil riset BNPT yang menyebutkan ada sejumlah mahasiswa, siswa SMA, PNS, hingga anggota TNI dan Polri yang terpengaruh oleh paham radikal dan intoleran yang pada akhirnya tidak setuju dengan Pancasila.

    Memberikan dan memperbanyak berbagai narasi-narasi pembanding dan opini lewat berbagai macam media massa dan media sosial lainnya, termasuk narasi penyeimbang yang sangat dibutuhkan untuk menjelaskan mengapa konsep kontra radikalisasi dan intoleransi perlu diketahui dan dipahami oleh internal Polri agar mampu menangkal ideologi Radikal serta mencegah pengkhianatan terhadap NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

    Permasalahan dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana upaya Pengemban fungsi SDM Polri melakukan pendekatan komunikasi persuasive guna mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri dalam rangka terwujudnya keamanan dalam negeri.

    Beberapa pokok-pokok persoalan yang dapat diidentifikasi adalah:

    1. Bagaimana upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk menentukan komunikator materi kontra radikalisasi dan intoleransi dalam mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri?
    2. Bagaimana upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk merumuskan pesan/materi kontra radikalisasi dan intoleransi dalam mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri?
    3. Bagaimana upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk mengidentifikasi komunikan (personel Polri) yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan kontra radikalisasi dan intoleransi dalam mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri?

    KONDISI SAAT INI

    Terdapat sekitar 23,4 persen mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. 23,3 persen pelajar SMA setuju jihad untuk negara Islam. 18,1 persen pegawai setuju tak setuju dengan ideologi Pancasila. 19,4 PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Dan 9,1 persen pegawai BUMN yang menyatakan tak setuju dengan ideologi negara, dan kurang lebih 3 persen ada TNI terpengaruh dan tak setuju Pancasila.

    Kondisi faktual upaya Pengemban fungsi SDM Polri menentukan komunikator materi guna mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri saat ini dengan mengunakan pembicara, pemateri dari internal Polri dan beberapa kali pernah mendatangkan pemateri dari luar Polri, melalui pendekatan kepada beberapa ulama (MUI).

    Kondisi faktual upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk merumuskan pesan/materi kontra radikalisasi dalam mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri saat ini adalah dengan memberikan pemahaman wawasan kebangsaan melalui empat pilar kebangsaan yaitu: UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI kepada internal Polri.

    Kondisi faktual upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk mengidentifikasi Komunikan/ masyarakat yang menjadi sasaran dalam mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri adalah dengan melakukan upaya penggalangan dan cipta kondisi terhadap kelompok masyarakat yang terindikasi memiliki pemahaman radikal.

    IMPLIKASI

    Belum adanya petunjuk baku sebagai standar: Pemateri dan konten/ materi kegiatan kontra radikalisasi dan intoleransi yang terseleksi sehingga output dari upaya mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri belum menunjukkan hasil maksimal.

    Pendekatan komunikasi persuasive pada upaya mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri belum maksimal menghasilkan dampak /outcome berupa masih adanya potensi penyebaran radikalisme dan intoleransi ditengah internal Polri yang mengancam keamanan dalam negeri.

    KONDISI YANG DIHARAPKAN

    Kondisi ideal upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk menentukan Komunikator materi kontra radikalisasi saat ini adalah adanya keahlian sebagai komponen utama yang mampu memengaruhi kesan komunikan terhadap komunikator. Komunikator akan memberikan kesan bagi komunikan jika ia adalah seorang yang ahli dalam topik yang sedang dibicarakan.

    Kondisi ideal upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk merumuskan pesan/materi kontra radikalisasi adalah: Materi yang disajikan memenuhi aspek verbal: melibatkan kata-kata baik yang diucapkan secara langsung maupun yang disampaikan melalui tulisan, materi yang disampaikan memenuhi aspek nonverbal: melibatkan penampilan, ekspresi, gesture dan emosi komunikator ketika berkomunikasi.

    KONTRIBUSI

    Kondisi ideal upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk mengidentifikasi komunikan/ personil Polri yang menjadi sasaran kegiatan: Menggunakan, psychological approach untuk menghindari cara atau memvonis/ menghakimi (judgmental), karena, akan sulit mengubah perilaku mereka tanpa pendekatan halus yang penuh empati dan listening.

    Pengemban fungsi SDM Polri mampu membuat petunjuk baku sebagai standar: Pemateri baik berasal dari internal maupun eksternal Polri dan konten/ materi kegiatan kontra radikalisasi yang terseleksi sehingga output dari pelaksanaan kegiatan dapat memberikan hasil maksimal.

    Pelaksanaan kegiatan menjadi maksimal dan menghasilkan dampak /outcome berupa adanya pengendalian terhadap segenap potensi penyebaran radikalisme dan intoleransi ditengah organisasi Polri.

    ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH

    Analisa terhadap upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk menentukan komunikator materi kontra radikalisasi dan intoleransi adalah:

    1. Dengan adanya kepercayaan sebagai komponen yang perlu ada dalam membangun kredibilitas komunikator, kepercayaan berhubungan dengan kesan komunikan terhadap watak komunikator.
    2. Eksistensi komunikator, tidak dapat dipungkiri, seorang komunikator yang telah memiliki “nama” akan lebih mudah mendapatkan perhatian dari komunikan dibandingkan komunikator yang tidak pernah diketahui oleh publik saat melakukan komunikasi persuasi, faktor eksistensi komunikator perlu juga menjadi pertimbangan untuk memperoleh keberhasilan dalam komunikasi persuasive.

    Analisa terhadap upaya pengemban fungsi SDM Polri untuk merumuskan pesan/materi kontra radikalisasi dan intoleransi:

    1. Membangun pemahaman yang baik kepada masyarakat, dengan berupaya menjelaskan pengertian radikalisme yaitu suatu ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrim.
    2. Memberikan pengertian kepada personil Polri bahwa sebenarnya radikalisme adalah masalah politik kekuasaan bukan masalah ajaran Agama, serta berupaya memberikan penjelasan tentang ciri-ciri radikalisme dan faktor-faktor penyebab radikalisme.
    3. Memberikan pemahaman bagi personil Polri ikut serta berpartisipasi dalam mengantisipasi dan mencegah peredaran radikalisme di lingkungan tempat tinggalnya khususnya terhadap keluarganya masing-masing.

    Analisa terhadap upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk mengidentifikasi komunikan/ internal Polri adalah dengan:

    1. Melihat kepada keyakinan, sikap, nilai-nilai yang dimiliki, upaya treatment untuk menghentikan radikalisme.
    2. Dapat menggunakan, psychological approach untuk menghindari cara atau memvonis/ menghakimi (judgmental) akan sulit mengubah perilaku mereka tanpa pendekatan halus yang penuh empati dibarengi teknik active listening.
    3. Melalui diskusi, untuk menangkap cara berpikir mereka, sementara untuk mengubah keyakinan mereka yang tidak rasional tersebut (irrational belief), secara perlahan mulai memperdebatkan keyakinan mereka (disputing the irrational belief) dan bersama-sama mengkonstraksikan atau membangun keyakinan baru yang rasional (constructing the new rational belief one) untuk menggantikan kepercayaan lama.
    4. Mampu membuat mereka berpaling dari kesalahan penafsiran atas ayat-ayat yang selama ini mereka pegang dan mereka yakini. Caranya, dengan menghadirkan ulama yang mengerti tentang ajaran Agama dan siap serta mampu memperdebatkan kepercayaan mereka, kemudian membantu mereka mengubah cara berfikir dalam menafsirkan ajaran Agamanya kepada jalan yang memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

    IMPLEMENTASI

    Langkah implementasi upaya Pengemban fungsi SDM Polri dalam menentukan komunikator materi kontra radikalisasi dan intoleransi adalah:

    1. Peningkatan pengetahuan personil tentang berbagai materi yang digunakan untuk membuat narasi alternatif dan kontra narasi dari berbagai narasi radikal yang ada secara kritis
    2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengendalian konten radikal dan intoleran di sosial media dengan melakukan pendataan dan penindakan secara hukum.
    3. Penerapan strategi pencegahan kejahatan dalam pembinaan rohani internal Polri sebagai CB prioritas kontra radikalisasi.
    4. Peningkatan wawasan internal Polri terhadap bahaya penyalahgunaan sosial media dalam bentuk penyebaran paham radikal dan intoleran 

    Langkah implementasi terhadap upaya Pengemban fungsi SDM Polri dalam merumuskan pesan/materi kontra radikalisasi dan intoleransi adalah:

    1. Pemberdayan pendekatan sosio-kultur oleh personil Polri yang memiliki   kesamaan identitas primordial sebagai akses untuk melakukan kegiatan kontra radikalisme secara langsung ke komunitas-komunitas masyarakat yang ada
    2. Penguatan eksistensi dukungan aplikasi SIPP Polri dan 13 Komponen SDM Unggul sebagai penilaian perilaku anggota Kepolisian terhadap media sharing informasi dan narasi serta kontra opini terhadap penyebaran konten-konten radikal di Sosmed

    Langkah implementasi terhadap upaya Pengemban fungsi SDM Polri dalam mengidentifikasi komunikan/ internal Polri adalah:

    1. Pengembangan kolaborasi antar stake holder dalam menyiapkan pembicara, materi dan memberikan treatment terhadap internal Polri yang sudah terpapar radikalisme dan intoleransi.
    2. Pembuatan peta struktur database kelompok radikal, tokoh-tokoh ideologi radikal dan modus operandi yang digunakan serta pola antisipasi dan praktek pengalaman sebagai landasan pertimbangan dalam praktek pemolisian terhadap penyebaran paham radikal dan intoleran di internal Polri.
    3. Pengembangan kelembagaan forum kewaspadaan masyarakat yang didukung Pimpinan Polri sebagai pusat informasi dan penanggulangan ancaman radikalisme dan intoleransi di Internal Polri.
    4. Pengembangan berbagai bentuk kerjasamana lintas fungsi secara konkret dalam melakukan kegiatan early warning dan early detection dalam aktifitas forum kewaspadan radikalisme dan intoleransi internal Polri. 

    PENUTUP

    KESIMPULAN

    1. Bahwa upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk menyiapkan Komunikator/Pemateri bersumber  internal dan eksternal yang menguasai materi-materi kontra radikalisasi saat ini belum memadai, hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana kredibilitas sebagai seorang komunikator/pemateri yang didukung daya tarik secara fisik maupun psikologis dan memiliki kekuatan untuk mengajak, sebagai upaya peningkatan adalah dengan: peningkatan pengetahuan personil tentang berbagai materi narasi alternatif dan kontra narasi; pemberdayaan pendekatan sosio kultur melalui  kesamaan identitas primordial; pengembangan  kolaborasi antar stake holder; pengembangan kerjasaman lintas sektoral dalam melakukan kegiatan early warning dan early detection.
    2. Upaya Pengemban fungsi SDM Polri menyiapkan berbagai rumusan pesan/materi kontra radikalisasi belum memadai, hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas materi apakah sudah memenuhi aspek verbal dan non verbal materi kontra radikalisasi, sehingga sebagai upaya peningkatan adalah dengan: Penguatan  aplikasi SIPP dan SMK sebagai platform layanan inernal Kepolisian; pengembangan  database konflik, tokoh radikal dan modus operandi; peningkatan  kualitas dan kuantitas pengendalian konten radikal dan intoleran di sosial media.
    3. Upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk menyelenggarakan identifikasi terhadap komunikan/ internal Polri yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan kegiatan belum memadai, hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana seharusnya treatment dilakukan berdasarkan tingkat dan durasi paparan radikal yang didapat setiap personal, sehingga sebagai upaya peningkatan adalah dengan: Peningkatan strategi pencegahan kejahatan dan pembinaan masyarakat; Peningkatan  wawasan internal Polori terhadap bahaya penyalahgunaan sosial media; Pengembangan  kewaspadaan internal Polri yang didukung pimpinan Polri.

    SARAN

    1. Pengemban fungsi SDM Polri mengusulkan kepada Karosdm Polda u.p Kasubbag Watpers untuk menyelenggarakan diklat komunikasi persuasive bagi pengampu tugas Pembina rohani dan mental Kepolisian.
    2. Pengemban fungsi SDM Polri mengusulkan kepada Karosdm Polda untuk mengundang Tim Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 untuk memberikan pembekalan berupa materi kontra radikalisasi dan intoleransi ke Polres-Polres dan jajaran.
  • DNA dan investigasi

    Sistem Biometrik Melawan Terorisme

    Merajalelanya aksi teror mengindikasikan ada yang salah dengan sistem keamanan dunia. Bagaimana peluang sistem biometrik melawan terorisme yang makin canggih? 

    Mimpi buruk 11 September 2001 masih menghantui dunia, khususnya warga negara Amerika Serikat. Segala macam usaha melawan terorisme pun digalakkan. Bermacam jenis mesin mutakhir – dari bank data pengenalan wajah, pemindaian koper berteknologi tinggi, sampai sistem pilot otomatis gemilang – telah diajukan sebagai perbaikan teknologi dalam pertarungan melawan terorisme. Jadi, apa sebenarnya yang ditawarkan teknologi itu?

    Satu pilihan yang populer adalah biometrik. Biometrik, sesuai namanya, adalah sebuah sistem pengukuran dari sebuah karakteristik biologis manusia. Contoh paling terkenal adalah sidik jari. Contoh biometrik yang lain adalah geometri tangan, pemindaian selaput pelangi mata, dan pengenalan wajah. Karena biometrik sulit dipalsukan, tak bisa hilang, terlupakan, atau diberikan ke orang lain, semua itu telah digunakan sebagai langkah pengamanan secara luas di beberapa tempat dunia. Bahkan, sampai pada peralatan pribadi yang menuntut privasi seperti agenda elektronik, palm komputer, dan telgam (telepon genggam). 

    Sistem biometrik sudah digunakan untuk dua tujuan utama. Pertama, merupakan sistem identifikasi (“siapakah orang ini?”). Dalam proses itu identitas seseorang ditentukan dengan membandingkan biometrik yang telah diambil dengan bank data yang ada. Kedua, verifikasi (“apakah orang ini merupakan orang yang diklaimnya?”), proses biometrik yang telah diukur, dibandingkan dengan biometrik yang berasal dari orang tertentu. 

    Semua biometrik itu bisa digunakan untuk proses verifikasi, namun hanya biometrik yang unik bagi seseorang – khususnya sidik jari, pemindaian selaput pelangi dan pengenalan wajah – yang bisa dipakai untuk proses pengidentifikasian. Sebagai hasilnya, biometrik yang berbeda digunakan untuk pemeriksaan keamanan yang berbeda pula.

    Biometrik dipakai secara luas untuk mengontrol akses ke suatu hal -memastikan bahwa hanya orang yang berhak yang bisa mengakses ruangan atau bangunan tertentu. Sistem geometri tangan, yaitu sistem yang mengukur bentuk, ukuran, dan karakteristik lainnya (seperti panjang jari) dari beberapa aspek atau keseluruhan tangan, digunakan untuk mengontrol akses dan memeriksa identitas di bandar udara, kantor, pabrik, sekolah, rumah sakit, pusat nuklir, dan gedung pemerintah dengan tingkat keamanan tinggi. 

    Geometri tangan adalah teknologi verifikasi bukannya teknologi identifikasi (tangan manusia lebih mirip dibandingkan dengan sidik jari), pengguna diharuskan untuk mengklaim tentang identifikasi mereka sebelum pemindaian dilakukan. Contohnya: menggesekkan selembar kartu. Informasi biometrik individu yang diklaim orang tersebut (bisa disimpan pada kartu tersebut) kemudian dibandingkan dengan hasil pemindaian yang baru saja dilakukan.

    Contoh teknologi populer adalah program INSPASS. Sistem itu memungkinkan pelancong yang sering pergi ke Amerika Serikat, untuk melewati antrean imigrasi di bandara besar. Mereka tinggal menggesekkan sebuah kartu dan meletakkan tangan pada alat pemindai. Secara teori, gagasan itu bisa diperpanjang dengan mengharuskan paspor disertai biometrik geometri tangan. Hal tersebut membuat paspor semakin sulit dipalsukan, namun diperlukan persetujuan dan kerjasama internasional atas standar biometrik yang akan digunakan. 

    Faktor Manusia 

    Banyak kemungkinan bagi diterapkannya teknologi pengontrolan akses. Pada tes keamanan di 83 bandara oleh Federasi Penerbangan AS (FAA), 31 persen keberhasilan untuk masuk ke area aman diraih para inspektur, dengan hasil 82 staf bisa memasuki pesawat yang ada. 

    Sebuah laporan yang dibuat departemen perhubungan menunjukkan, kebanyakan pelanggaran keamanan terjadi disebabkan oleh faktor manusia: staf bandara lalai memastikan bahwa pintu di belakang mereka telah terkunci, dan tidak menindak orang yang tak memiliki otorisasi yang mereka temui di area tertentu. 

    Biometrik tak bisa melakukan apa pun mengenai hal tersebut. Musim panas ini, FAA mengajukan peraturan baru yang bisa membuat staf bandara dikenakan denda US$ 11 ribu bila membiarkan pintu terbuka untuk orang lain, atau membiarkan teman mereka memasuki area yang ‘bersih’.

    Teknologi biometrik lain yang mulai terlihat di bandara adalah pemindaian selaput pelangi mata. Sistem itu digunakan di lusinan lembaga pemasyarakatan AS untuk mengidentifikasi penghuni penjara, staf, dan pengunjung. Sistem itu memastikan orang tertentu saja yang bisa masuk dan keluar. Pemindaian selaput pelangi telah diuji oleh bank di sejumlah negara untuk mengidentifikasi pengguna mesin uang. Karena pemindaian jenis ini melakukan pengidentifikasian tiap nasabah, maka kartu ATM atau PIN tak lagi diperlukan.

    Pemindaian selaput pelangi sekarang diujicobakan di beberapa bandara pada penumpang yang sering bepergian. Mereka harus berdiri di depan sebuah mesin, lalu mendapatkan kartu pas secara otomatis. Tetapi sistem itu hanya memastikan bahwa orang yang memasuki pesawat benar-benar pemegang sah tiket. Para teroris yang bertanggung jawab atas tragedi di WTC, terlihat bepergian atas nama dan paspor mereka sendiri. Pemindaian selaput pelangi tak akan bisa menghentikan mereka.

    Pengenalan wajah, di lain pihak, memiliki keunikan dibandingkan biometrik lain, karena bisa digunakan secara pasif – hasil pemindaian wajah seseorang bisa dibandingkan dengan bank data orang yang dicurigai tanpa diketahuinya. Sistem seperti itu terhubung dengan jaringan kamera televisi bersirkuit tertutup (close circuit television), dan telah digunakan untuk mengenali penjahat dan perusuh di Inggris. Musim panas ini teknologi serupa telah diinstalasikan di bandara Keflavik, Islandia.

    Joseph Atick dari Visionics, sebuah firma New Jersey penyalur utama teknologi pengenalan wajah, mengatakan bahwa pemindaian sidik jari dan selaput pelangi tak ditemukan pada pembajakan pesawat yang menabrak WTC kecuali pemindaian gambar. Salah seorang tersangka pembajak, ujarnya, tertangkap kamera video di bandara Malaysia ketika sedang bertemu dengan anggota grup yang menyerang kapal USS Cole di pelabuhan Aden tahun lalu. “Yang harus kita lakukan adalah membangun bank data antiterorisme dengan gambar dan cetak wajah untuk tiap individu yang membahayakan,” ujarnya. Selain memindai orang yang dicurigai di bandara, ia juga mengusulkan agar semua orang wajib melakukan pemindaian wajah close-up ketika mereka mendaftar masuk. “Persis seperti pemeriksaan kredit yang dilakukan ketika Anda ingin membeli sesuatu dengan kartu kredit,” katanya. 

    Menghadapi Realitas

    Keberatan klasik atas pemindaian wajah – sistem itu mengganggu privasi dan bisa berbuntut atas penahanan seseorang yang memiliki banyak surat tilang, seakan-akan ia seorang teroris – kemungkinan besar terbenam atas perasaan was-was yang mengikuti insiden September kelabu. Namun, menurut Richard Smith dari Privacy Foundation, sebuah grup lobby Denver, sistem pengenalan wajah bukanlah senjata pamungkas. Sebagian besar pembajak, katanya, bukanlah orang yang dicurigai sebagai teroris, sehingga tak ada foto yang bisa digunakan untuk mencari mereka. 

    Dalam kasus dua orang yang dicurigai sebagai teroris, usaha untuk menelusuri mereka hanya dilakukan beberapa minggu sebelum serangan dilakukan. Ia menyimpulkan, masalahnya terletak pada putusnya komunikasi, bukan pada teknologi yang tak memadai.

    Teknologi lain yang menjadi fokus semua pihak adalah bentuk lebih berteknologi tinggi dari pemindaian barang bawaan, seperti pemindai tiga dimensi, pemindai yang memungkinkan pengamatan atas seseorang dari jarak jauh, dan pemindai dengan Threat Image Projection (TIP). 

    Gagasan di balik TIP adalah membuat petugas pemeriksa barang bawaan terus siaga dengan menampilkan gambar palsu pada tampilan pemindaian barang bawaan. Gambar-gambar seperti pisau, senjata, atau alat peledak, akan hilang begitu petugas menekan tombol ‘threat’ (ancaman), dan kopor tersebut bisa benar-benar diperiksa. Pemindaian dengan sistem itu sekarang telah diinstalasikan di bandara terbesar di Amerika Serikat.

    Toh, sepintar apa pun mesin pemindai, masalah sebenarnya terletak pada manusianya. Pemeriksa barang dibayar murah, padahal pekerjaan mereka melelahkan. Sehingga sulit diharapkan kefokusan dalam waktu panjang. Riset FAA yang tak dipublikasikan dengan alasan keamanan, menunjukkan bahwa kemampuan petugas deteksi dalam mencurigai barang berbahaya tidak meningkat seiring pemakaian teknologi baru.

    Dalam kasus WTC, para pembajak menggunakan alat yang tak dilihat sebagai senjata oleh para petugas. Menurut Frank Taylor dari Cranfield University di Inggris, pembajak yang berketetapan hati bisa menggunakan benda tumpul apa saja, atau alat pemotong makanan sebagai senjatanya. Beberapa jawatan penerbangan telah menggunakan pisau plastik sebagai langkah pencegahan.

    Teknologi lain yang berguna dalam menghadapi teroris tak bersenjata, serta pergi dengan nama sendiri, adalah program penyeleksian penumpang dengan bantuan komputer (Computer-Assisted Passenger Screening – CAPS). Sistem itu diperkenalkan oleh sejumlah perusahaan penerbangan pada 1998. CAPS menggunakan informasi dari sistem reservasi dan sejarah perjalanan penumpang, untuk membantu memilih penumpang yang perlu dikenai pemeriksaan tambahan. Sistem itu memang telah dikritik oleh para aktivis kebebasan sipil, yang menuduh pemerintah AS melakukan pemilihan atas orang dari kelompok etnis atau bangsa tertentu.

    Ke Masa Depan

    Bila mendeteksi teroris di darat saja begitu rumit, apa yang bisa dilakukan agar pesawat semakin sulit dibajak ketika mengangkasa? Sekali lagi, banyak saran yang diusulkan. Robert Ayling, orang yang pernah menjadi bos di British Airways, menyarankan dalam Financial Times, bahwa pesawat harusnya bisa dikendalikan dari darat bila terjadi pembajakan. Menurut Frank Taylor, hal itu berisiko karena sistem pengendalian jarak jauh justru bisa membuka peluang pembajakan pesawat oleh hacker komputer yang memiliki niat jelek.

    Ia malah menyarankan modifikasi sistem pendaratan otomatis, sehingga saat terjadi pembajakan, sang pilot bisa memerintahkan pesawatnya mendarat sendiri tanpa ada opsi untuk membatalkannya. Ide lain termasuk modifikasi sistem penghindaran tabrakan dan sistem penghindaran daerah sekitar untuk menghindari tabrakan pesawat yang disengaja. Namun menurut Chris Yates, ahli pengamanan penerbangan pada Jane’s Defence Weekly, proposal seperti itu masuk dalam “dunia fiksi ilmiah”. 

    Toh, sehebat apa pun teknologi keamanan, ia harus didukung petugas yang cakap dan prosedur yang tepat. Sampai sekarang, prioritas masyarakat ketika bepergian adalah kenyamanan dan harga, bukan keamanan. Hal itu mungkin akan segera berubah, sebagaimana pada sebuah Webinar dengan judul Pengungkapan Identitas Korban dan Pelaku Terorisme Melalui Analisis DNA yang diselenggarakan oleh Yayasan Prasasti Perdamaian dan Gordon Thomas Honeywell Govermental Affairs pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, didukung fasilitas Zoom Meeting, dengan Moderator : Muji Novrita (Organizer) dan adapun yang hadir mengisi acara, antara lain sebagai berikut:

    1. Irjen Pol. (Purn) Dr. Benny Mamoto, S.H., M.Si. (Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia).
    2. Kombes Pol. Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si. (Kabid Kimbiofor Pulabfor Bareskrim Polri).
    3. Tim Schellberg (Presiden dan Pendiri Gordon Thomas Honeywell Govermental Affairs).
    4. Taufik Andrie (Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian).

    Adapun Narasumber yang memberi materi, antara lain:

    1. Kombes Pol. Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si. (Kabid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri).
    2. Kompol I Nyoman Sarjana (Penyidik Densus 88 AT Polri).
    3. Saurabh Marya (Senior Manager Programs Asia Tenggara Gordon Thomas Honeywell Govermental Affairs)

    berikut pembahasan yang dapat disarikan :

    Irjen Pol. (Purn) Dr. Benny Mamoto, S.H., M.Si. (Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia) : DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) merupakan materi penting dalam membantu penyelidikan aparat penegak hukum. Tes atau uji DNA terbukti sangat membantu dalam mengungkap berbagai kasus kriminal atau tindak pidana seperti salah satunya Terorisme, identifikasi korban kecelakaan atau bencana alam, dan penentuan hubungan kekerabatan anak-orang tua.

    “Dari tes DNA ini bisa mengungkap banyak kasus kriminal, seperti pembunuhan, perkosaan dan penelusuran anak kandung. Bahkan, hampir 40% kasus di Lab DNA terkait penelusuran informasi anak kandung atau bukan,” pemeriksaan DNA penting dilakukan dalam pengungkapan berbagai kasus kriminal maupun kecelakaan karena dapat membantu identifikasi korban yang tidak dapat ditangkap dengan identifikasi secara visual. Misalnya, pada korban kebakaran yang akan sulit dilakukan identifikasi secara visual dan korban maupun pelaku bom bunuh diri.

    Kedepan untuk langkah selanjutnya sebagai kapasitas pembantu Presiden untuk menyusun arah dan kebijakan Polri yaitu :

    1. Seperti contoh kasus pada saat kita mendaftar KTP kita diambil sidik jari dengan dasar hukum dan kewenangan berada di Dukcapil. Apabila kedepan Polri mengambil Database berupa DNA untuk keperluan penyidikan kedepan agar bisa di koordinasikan dan di rencanakan dengan Menkopolhukam.
    2. Dalam pelaksanaan rencana ini perlu beriringan antara proses menyusun anggarannya sejalan dengan perbuatan puslabfor dan anggaran yang memadai.

    Kombes Pol. Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si. (Kabid Kimbiofor Pulabfor Bareskrim Polri) : Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan /atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik dan gangguan keamanan (Referensi: UU No.5 Tahun 2018).

    Banyak Barang Bukti (BB) yang tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP) akibat kegiatan terror, seperti ledakan Bom. BB yang di TKP bisa berasal dari komponen perálatan terror, maupun Pelaku dan Korban.

    Puslabfor sebagai unsur pelaksana Teknis di bawah Bareskrim Polri bertugas memberikan bantuan teknis dalam penyidikan tindak pidana baik itu pidana umum, khusus maupun Terorisme melalui pemeriksaan TKP dan Barang Bukti di Laboratorium.

    Deoxyribo Nucleat Acid (DNA) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk membantu identifikasi Korban dan Pelaku pada kasus terorisme dari nengembangan pemeriksaan barang bukti, adapun kegunaan DNA Forensik:

    1. Mengkaitkan TSK dengan korban.
    2. Mengkaitkan seseorang dengan TKP dan Barang Bukti
    3. Menyangkal atau mendukung pernyataaan saksi
    4. Mengidentifikasi korban dan tersangka.
    5. Mengarahkan penyelidikan dan penyidikan.
    6. Membuktikan kasus-kasus paternitas

    Peralatan Khusus Puslabfor.

    1. Genitic Analyzer (Squencer).
    2. Real Time PCR.
    3. PCR Thermal Cycler.
    4. Nano Spectrophotometer
    5. Rapid-DNA

    Bio Surveillance dan Database DNA : Biosurveillance adalah aspek pengamanan secara biologis (biodefense) guna mencegah ancaman terorisme.

    1. Dalam biosurveillance, tim surveillence mengumpulkan biometrik dari terduga teroris untuk dikumpulkan dan dibuat karakternya sesuai data biometrik tersebut.
    2. Data biometrik yang paling kuat adalah DNA Data DNA yang tersimpan di kompulir dalam
    3. Database DNA dan dapat digunakan dalam setiap kejadian terorisme.
    4. Database DNA sangat diperlukan dalam membantu percepatan pengungkapan kasus.

    Kesimpulan yang di sampaikan yaitu :

    1. Pemeriksaan DNA telah berhasil mengungkapkan identitas pelaku teror pada barang bukti berupa switch bom, senjata tajam, senjata api dan barang bukti lainnya
    2. Pemeriksaan DNA dalam penanganan kasus terorisme sangat membantu dalam penentuan identitas korban dan pelaku (teroris)
    3. Dengan adanya Bio-Surveillance dan Database DNA dapat mempermudah penanganan kasus terorisme

    Kompol I Nyoman Sarjana (Penyidik Densus 88 AT Polri) : Analisa DNA ini sangat diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terutama dalam proses terorisme yang sangat membantu dalam pengungkapan kasus selama ini.

    Seperti contoh kasus kerusuhan Mako Brimob pada tanggal 8 Mei 2018. Peristiwa kerusuhan terjadi pada tanggal 8 Mei 2018, sekitar pukul 20.20 WIB. korban yang meninggal dunia sebanyak 6 orang ( IPTU YUDI ROSPUJI SISWANTO, AIPDA DENNY SETIADI, BRIGADIR FANDI SETYO NUGROHO, BRIPTU SYUKRON FADHLI, DAN BRIPTU WAHYU CATUR ). Pemeriksaan DNA pada barang-barang bukti (senjata tajam) mengarahkan pada beberapa pelaku pembunuhan korban.

    Kasus  Bom Thamrin, 2016. Peristiwa ini terjadi pada Pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 pukul 10.40 WIB telah terjadi pengeboman di gerai Starbuck jalan MH. Thamrin Jakarta. Terdapat 4 teroris yang melakukan tiga buah bom bunuh diri dan terjadi baku tembak. – Pemeriksaan DNA pada dua buah switch bom yang ditemukan di TKP mengarahkan pada dua pelaku pengeboman.

    Jadi Perlunya dibuat Data Base DNA untuk membantu mempermudah pengungkapan kasus Tindak Pidana, khususnya Tindak Pidana yang berkaitan dengan Terorisme dan kekerasan.

    Saurabh Marya (Senior Manager Programs Asia Tenggara Gordon Thomas Honeywell Govermental Affairs): Pembuatan profil DNA adalah kemajuan terbesar dalam ilmu forensik sejak diterimanya identifikasi sidik jari sebagai praktik standar pada pergantian abad ke-20.

    DNA berperan dalam penanganan Terorisme yaitu :Identifikasi Korban Bencana; Identifikasi Pelaku Bom; Pencegahan Aksi Teroris sedangkan kemampuan Database DNA : Menyelesaikan, Mencegah, Membebaskan, Menyelamatkan.

    Tipe Database DNA:

    1. Sebuah database bisa berada di tiga tingkat: ‘Lokal’ tempat profil DNA berasal, ‘Negara Bagian/Provinsi untuk berbagi informasi regional, dan Nasional’ untuk negara bagian untuk membandingkan informasi DNA satu sama lain. 
    2. Basis data DNA dapat mencakup informasi tentang pelaku kejahatan, tahanan/tersangka, sampel yang dikumpulkan dari TKP, dan orang hilang.
    3. Setiap negara dan negara bagian mungkin memiliki undang-undang yang berbeda untuk pengumpulan, pengunggahan, dan analisis informasi yang terkandung dalam basis data mereka.
    4. Untuk alasan privasi, database tidak berisi informasi pengenal pribadi apa pun termasuk nama yang terkait dengan profil DNA.
  • POSO HARUS DAMAI

    Kabar terbaru dari Poso, adalah pemimpin kelompok teroris MIT , akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh aparat Polri dan TNI yang bertugas dalam Satgas Madago Raya.

    kutipan dari berbagai sumber yang menyebutkan tentang perihal terjadinya kontak antara Team Ops Madagoraya dengan kelompok DPO MIT adalah , pada hari Sabtu, 18 September 2021 sekitar pukul 18.00 wib telah terjadi kontak tembak antara Satgas Madago Raya dari team Sogili-2 dengan Kelompok DPO MIT di daerah Astina, Kec Torue, Kabupaten Parigi Moutong.


    Dari kontak tersebut ditemukan bahwa terdapat 2 ( dua ) orang DPO MIT meninggal ditempat, berdasarkan identifikasi cepat diketahui bahwa kedua DPO MIT yang tertembak akibat kontak senjata adalah : Ali Kalora dan Jaka Ramadhan, lokasi kontak tembak ini berada kurang lebih sekitar 5 km dari lokasi Buana Sari sebagai tempat kontak tembak antara Team Sogili dengan Abu Alim pada waktu sebelumnya.

    daftar target tangkap kasus terorisme yang merupakan bagian dari jaringan teror Mujahidin Indonesia Timur.

    sedikit demi sedikit, kehadiran negara dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Poso, semakin terasa, sejarah konflik yang sempat melanda , kini beralih menajdi suasana damai, untuk menjaga agar suasana keamanan dan ketertiban di Poso ada baiknya kita melihat flashback sejarah konflik yang pernah terjadi dan mengapa sampai saat ini masih ada sempalan kelompok teror yang secara sporadis di beberapa tempat terpencil di Poso.

    disarikan dari video pada youtube pada akun Sang Khilafah.

    Buku ini menegaskan fakta bahwa konflik di Poso sudah selesai, dan mengingat banyaknya kerugian dan kemalangan yang dialami masyarakat, maka aksi teror dan kekerasan –apa pun bentuk dan motifnya— tak boleh diberi ruang di bumi Indonesia. Pemerintah dan segenap masyarakat harus terlibat dalam upaya membangun damai, salah satunya dengan tegas menolak paham radikal. Acara bedah buku ini dimaksudkan untuk menguatkan narasi perdamaian dan kemanusiaan, sekaligus meneguhkan pentingnya moderasi dalam beragama dan berkebangsaan agar Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang damai dan sejahtera. Konflik di Poso tak boleh diduplikasi di tempat-tempat lain. Hentikan teror sekarang juga. #panglimadamaiposo #adnanarsal #sangkhalifah

    berikut intisarinya.

    Mohon Ijin Melaporkan Hasil Resume Bedah Buku berjudul “Muhammad Adnan Arsal Panglima Damai Poso”

    WAKTU & TEMPAT
    Sabtu, 18 September 2021 di Ponpes Al Madinah, Bima, NTB.

    NARASUMBER

    1. H. Muhammad Adnan Arsal (Panglima Damai Poso)
    2. Khoirul Anam (Penulis Buku/Gramedia)
    3. Drs, H. Abdurrahman Haris, M. A. (Ketua MUI Bina)
    4. Dr, M. Najih Arromadloni, M.Ag. (BPET MUI Pusat)
    5. Ustadz Bunyamin, S. Pd. (Pimpinan Ponpes Al Madinah)

    MODERATOR
    Islah Bahrawi

    TOPIK
    Bedah buku “Muhammad Adnan Arsal Panglima Damai Poso” dilakukan di Bima, dikarenakan banyak aktor dan pelaku konflik di Poso justru dikirim dari Bima, NTB. Karenanya perdamaian di Poso harus diamplifikasi hingga ke Bima. Harapannya sederhana; damai Poso adalah damai Bima – damai Bima adalah damai Poso.

    HASIL BEDAH BUKU

    1. H. Muhammad Adnan Arsyal, S.Ag.
      Konflik perang di Poso pada tahun 1998 dimana terjadi kekerasan antar umat Kristen dan umat Islam. Setelah tahun 2000 perang ini tidak berhenti dan tetap terjadi yang disebabkan oleh pemuda yang mabuk miras. Pada saat itu sudah dibuat perdamaian dengan tokoh masyarakat, namun mereka berkhianat. Dari peristiwa tersebut, Beliau sebagai Panglima damai Poso sempat diskusi dengan SBY dan Jusuf Kalla, untuk mencari solusi dengan mengajak diskusi/dialog antar umat Kristen dan Islam. Terjadilah dialog pertemuan di Malino tempat perdamaian TNI dengan Belanda yang dinamakan Deklarasi Kesepakatan untuk Poso
      Poin penting Deklarasi Malino, antara lain :
    • Hentikan perang;
    • Serahkan senjata;
    • Tegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu;
    • Semua hak-hak kepemilikan masyarakat dikembalikan kepada pemiliknya;
    • Kembalikan umat ke tempat semula;
    • Menjalankan syariat agama masing-masing.

    Pengalaman pahit itu beliau harapkan agar tidak terjadi kembali ke generasi selanjutnya. Pesan penting yang beliau sampaikan ialah selalu menyelesaikan masalah dengan dialog. Buntunya dialog akan berujung pada kekerasan.

    1. Khoirul Anam
      Buku ini menceritakan bagaimana konflik di Poso yang telah menelan ribuan nyawa bisa diselesaikan hanya dengan hal yang mungkin dianggap tidak penting yaitu dialog atas peran Panglima Damai Poso H. Muhammad Adnan Arsyal. Konflik di Poso berawal dari hal kecil yaitu karena pemuda yang mabuk alkohol, Konflik menjadi besar akibat masuknya isu-isu agama yang menghasut masyarakat. Di buku tersebut menceritakan bagaimana kondisi saat Perang di Poso, selain banyak merenggut nyawa, masyarakat juga mengalami kelaparan dan ketakutan akan ancaman. Dengan berkaca pada konflik Poso, beliau berharap agar konflik ini tidak diduplikasi atau ditiru di tempat lain.
    2. Drs, H. Abdurrahman Haris, M. A.
      Dialog dan tokoh seperti panglima damai menjadi peran yang sangat penting dalam penyelesaian masalah.Beliau berharap agar Bima tetap damai dan tidak terjadi konflik seperti di Poso yang membahayakan kehidupan masyarakat dengan menjunjung Pancasila sebagai dasar dalam membangun kehidupan berbangsa dan berengara.
    3. Dr, M. Najih Arromadloni, M.Ag.
      Setiap konflik kebanyakan disebabkan oleh pemantik-pemantik kecil, seperti di Suriah awalnya anak-anak membuat mural untuk pemerintah yang berisi tulisan untuk menjatuhkan pemerintah, namun pihak pemerintah yang otoriter menanggapi dengan sikap represif. Hal tersebut sama persis seperti di Poso yang mulanya disebabkan masalah kecil. Kita bersyukur memiliki tokoh seperti H. Muh Adnan Arsal yang menjadi tokoh juru damai pada konflik di Poso. MUI merekomendasikan agar pemerintah dapat menyelesaikan konflik Poso secara adil dan profesional, dikarenakan beberapa pentolan masih menakuti masyarakat poso sehingga pemerintah harus bisa memberikan jaminan keamanan. MUI juga memberikan tausiah kepada warga di Poso agar saling memaafkan, karena rekonstruksi infrastruktur mudah untuk dipulihkan, namun rekonstruksi sosial butuh waktu pemulihan yang panjang.

    KESIMPULAN
    Negara tidak boleh kalah dalam melawan konflik. Negara itu lemah disaat negara itu sendiri tidak berdaya saat menangani konflik. Tidak boleh ada lagi konflik kekerasan hidup di negara ini, dan konflik Poso tidak boleh di duplikasi di tempat lain.

    DUM

  • SOGILI ” BERAKSI KEMBALI”

    Konflik fisik antar masyarakat di Poso Sulteng, berhasil diselesaikan dengan baik, masyarakat Kabupaten Poso kini sudah berintegrasi sebagai sesama anak bangsa Indonesia, namun ada setitik noda berupa ulah kelompok teroris yang mengklaim dirinya sebagai Mujahiddin Indonesia Timur, masih menjadi batu sandungan dalam upaya mengembalikan Poso sebagai tanah harapan semua anak bangsa untuk mencari penghidupan yang layak.


    Orang bilang, kalau ke Poso jangan lupa makan Sogili, hewan khas itu sendiri bagi masyarakat di di Sulawesi Tengah adalah untuk menunjuk kepada spesies ikan sidat (Anguilla marmorata dan Anguilla celebensis) yang dikenal menghuni Danau Poso dan melakukan ruaya pemijahan ke laut Teluk Tomini, Danau Poso terletak pada di ketinggian 500 m dari permukaan laut. Luas permukaan danau 32.300 ha dengan kedalaman mencapai 450 m.


    Nama Sogili juga sempat tenar ketika sosok Santoso gembong kelompok MIT pada tahun 2016 sebelum tertembak mati, sempat didapatkan dokumentasi dari anak buahnya yang tertangkap oleh Aparat Keamanan saat berusaha menyusup masuk perkampungan untuk mencuri makanan, dari sitaan beberapa dokumen foto terlihat bahwa saat di hutan, kelompok MIT Santoso menyembelih hewan-hewan yang mereka temukan untuk makan, seperti burung Rangkong dan Anoa, termasuk mereka menangkap ikan sidat atau ikan sogili, ikan endemik di Poso, lalu membakarnya seperti di foto ini:

    SUMBER: https://www.tempo.co/

    Bisa jadi setelah melihat dokumen sitaan tersebut, pihak Kepolisian lantas merespon sebuah Tim khusus yang bertugas untuk mencari, mengikuti jejak dan menangkap kelompok teroris MIT yang bersembunyi di kawasan pegunungan Poso, nama tim yang dibentuk adalah Sogili.
    Bulan Juli tahun 2021 ini menjadi bulan penuh semangat sabagai harapan besar kondisi kamtibmas di Sulteng khususnya Poso dan sekitarnya bisa benar-benar aman dan tentram, lepas dari gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok terorisme.


    Kolaborasi upaya intelijen dan pergerakan berbagai Tim kejar dari unsur TNI dan Polri yang tergabung dalam operasi Madago Raya, mulai membuahkan hasil, terjadi kontak tembak antara tim Tricakti-3 dengan kekuatan 5 personel TNI dengan Pok MIT, kontak tembak ini terjadi setelah proses mengesan jejak ( sanjak) dari co. 192983 – 9889359 sejak hari Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 05.30 Wita, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita jejak mengarah kepada lokasi persembunyian bekas-bekas camp MIT, tepat pada hari Minggu, 11 Juli 2021 pukul 03.30 Wita, Tricakti-3 melaksanakan penyergapan ke Camp MIT dari jarak sangat dekat, Hasil Penyergapan dari Tim Tricakti-3 diperoleh hasil : 2 orang kelompok MIT, atas nama Ahmad Panjang dan Rukli dalam kondisi tewas, beberapa benda lain seperti : Bendera MIT , beberapa butir munisi, Bom lontong, Kompas.


    Tidak lama berselang, kembali terjadi kontak tembak dengan kelompok MIT, kali ini dari unsur Tim Sogili Polri, pada tanggal 17 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 WITA telah terjadi kontak tembak antara Tim Sogili dengan kelompok terosis MIT, di sekitar Desa Baturiti, Sausu, Parimo yang mengakibat 1 orang DPO Teroris Poso tewas ditempat, diketahui adalah atas nama Abu Alim alias Ambo alias Hanif, dari penindakan ini Tim Sogili Polri berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti : satu pucuk Senjata Revolver, Satu buah Bom, sebutir amuninsi, empat buah baterai merk ABC, sejumlah uang, satu buah parang, sebuah Kompas merk eiger, beberapa buku -buku catatan, satu buah kepala korek beserta switch dalam plastic, obat obatan, satu renteng lampu warna warni yang biasa digunakan sebagai penggalak bom rakitan dan satu buah rompi.
    Proses penjejakan dan penyergapan yang melelahkan sebagaimana yang dilakukan oleh Tim Tricakti sebelumnya, bahwa keberhasilan penyergapan adalah berkat kolaborasi dan soliditas antara team Intelijen TNI dan Polri maupun BIN serta ketabahan dan ketangguhan team kejar dari unsur pasukan khusus TNI serta Polri, bekerjasama , meramu temuan informasi intelijen faktual dilapangan dan penerapan teknik tebar-tebar jaring, di kolam masing masing.


    Menebar jaring untuk memerangkap target operasi membutuhkan kerjasama banyak team kejar secara simultan, agar ketika ada sasaran yang lolos dari satu jaring, mereka akan tergiring ke jaring lainnya sehingga, sasaran terperangkap dalam kondisi putus asa, yang penting adalah dukungan jaringan komunikasi yang baik, update intelijen, analisa yang canggih serta militansi pasukan kejar sebagai pasukan khusus TNI dan Polri yang senantiasa harus tabah dan mau sabar melakukan patroli, mengesan jejak dan melaksanakan ambush, pasang mata dan telinga baik baik, memelihara disiplin suara dan gerakan, karena biasanya setelah kontak, target akan lari kemana mana, tinggal tunggu di jalur pelarian mereka.

    kerja keras dan militansi personil Sogili pada operasi Madago Raya pada akhirnya membuahkan hasil, tepatnya pada hari Sabtu, 18 September 2021 sekitar pukul 18.00 wib telah terjadi kontak tembak antara Satgas Madago Raya dari team Sogili-2 dengan kelompok DPO MIT di daerah Astina, Kec Torue, Kabupaten Parigi Moutong.

    Dari kontak tembak tersebut , ditemukan bahwa terdapat 2 ( dua ) orang DPO MIT meninggal dunia, berdasarkan identifikasi oleh DVI diperoleh informasi bahwa DPO MIT yang Meninggal dunia adalah ALI KALORA dan JAKA RAMADHAN, Tkp kontak tembak pada hari Sabtu 18 September 2021 ini berada dalam jarak yang cukup dekat hanya sekitar kurang lebih 5 km dari tkp Buana Sari yang mengakibatkan teroris atas nama ABU ALIM, tertembak dan meninggal dunia


    Upaya pasukan TNI dan Polri di operasi Madago Raya perlu diapresasi, perlu dukungan berupa ucapan selamat dari seluruh masyarakat Indonesia, karena tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat, maka rasanya sulit untuk memberantas bahaya laten radikalisme yang bermutasi menjadi penyakit dalam bentuk praktek kekerasan terhadap sesama anak bangsa dengan menebar teror, kelompok teroris Poso adalah sejumput penyakit teror itu sendiri, sebagian lagi aktif melakukan serangan teror dengan menggunakan media massa, bentuknya menyerang dan mengacaukan masyarakat termasuk mengadu domba, membenturkan pihak TNI dengan Polri, dua kekuatan yang paling ditakuti sekaligus paling menarik untuk disusupi oleh kelompok terorisme di Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai Indonesia bakal runtuh.

  • Polisi cosplay

    Polisi cosplay

    Sepertinya cita cita menjadi seorang anggota Polri dan TNI di Indonesia saat ini tetap menjadi idola, ribuan pelamar profesi yang identic dengan; Siap … Ndan… patah patah penuh semangat, bahkan terpatri sejak usia kecil dengan permainan polisi-polisian, atau tentara-tentaraan , serunya bikin kompleks perumahan  riuh rendah.

    Tidak heran banyak yang kemudian dengan segala daya upaya yang dimiliki akan mempersiapkan dirinya bsemaksimal mungkin agar bisa lulus dan lolos seleksi menjadi anggota, ya anggota TNI ataupun Polri , dua duanya punya daya tarik yang memikat.

    Menyadari bahwa profesi seorang anggota TNI maupun Polri sampai saat ini masih memiliki magnet tersendiri, pada akhirnya banyak juga yang mendorong oknum masyarakat untuk menjadikan profesi ini sebagai sarana aktualisasi diri, bentuknya tentu berbeda dengan konsep menjadi anggota TNI maupun Polri lewat jalur seleksi, yang ada adalah manipulasi identitas untuk disalahgunakan, mulai dari yang sifatnya sekedar buat gagah-gagahan dengan harapan bisa menaikkan wibawa dimata masyarakat, menebar janji janji manis terutama kepada para wanita, sampai melakukan perbuatan pidana.

    Beberapa modus operandi yang kerap digunakan dengan memanipulasi identitas sebagai apparat ( TNI dan Polri ) adalah seperti pernah terjadi di Jawa Timur maupun Lampung, seseorang mengambil file foto dan video seorang Aparat dari  sejumlah akun sosmed untuk kemudian diubah sedemikian rupa , dibuat menjadi suatu akun baru yang sangat mirip dengan akun aparat yang asli, untuk kemudian mulailah aksinya mencari korban terutama ( maaf) para wanita yang secara personal dinilai oleh pelaku relative rentan dan mudah untuk dimanipulasi, modalnya foto ganteng aparat, ajakan video call untuk meyakinkan ( menggunakan video dari akun asli ), pada akhirnya luluh juga hati dan pikiran korban dan seperti biasa ujungnya adalah menyerahkan sejumlah uang bahkan materi lainnya.

    Modus berikutnya merupakan perpaduan antara kecanggihan dunia maya dengan konvensional, disinilah muncul perilaku Polisi atau tentara Cosplayer, bikin akun dengan berbagai aksi foto berseragam memikat  ( seragam yang bisa dibeli di banyak tempat), bikin KTA aparat,lengkap dengan surat tugas maupun surat ijin cuti, lebih canggihnya lagi , si Cosplayer bahkan sempat membuat foto selfie di Markas TNI atau Polri, di kendaraan dinas, bahkan pada kegiatan yang dilakukan aparat, tujuannya nambah bobot penyamaran, makin natural makin gagah.

    Sampai saat ini institusi TNI dan Polri sudah sedemikian ketat mengawasi gerak gerik anggota terutama yang bertugas langsung ditengah masyarakat, masalahnya sangat sulit menyiapkan Kartu Tanda Anggota yang sulit untuk dipalsukan maupun ditiru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, demikian juga aturan menunjukkan KTA saat pembelian seragam dan atribut dinas , aturan tinggal aturan , tukang jahit dan lapak seragam punya aturan sendiri.

    Kemudian bagaimana sebenarnya upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah para cosplayer jahat  seperti ini melakukan aktifitasnya : Sedapat mungkin , cek KTA dan sesuaikan dengan KTP yang ada , kalau ada perbedaan , artinya patut ada kecurigaan, lihat perbedaan nama, tanggal lahir dan identitas lainnya, langkah berikutnya adalah ajak video call secara langsung, live dan direkam, yakinkan wajah saat  video call sama dengan foto foto dan video yang disebar di sosmed, tanyakan juga identitas : pangkat, nama kesatuan dan alamatnya, NRP semacam NIK yang tiap kesatuan punya ciri-ciri khas, catat baik baik kemudian tanyakan ke instansi TNI maupun Polri terdekat, sampaikan bahwa perlu untuk meyakinkan saja apakah identitas ini benar atau tidak.

    Ulah cosplayer semacam ini tidak hanya menyasar kepada masyarakat umum saja, banyak justru menyasar kepada internal TNI dan Polri, modusnya menjadi atasan atau lebih senior pangkat dan jabatan kemudian menelpon atau menghubungi untuk minta imbalan tertentu, susah memang namun pernah terjadi, apalagi seorang cosplayer yang mumpuni telah memiliki pengetahuan dan paham seluk beluk dunia aparat,inilah bekal utamanya untuk memperdaya, intinya begitu calon korban sudah menjawab siap… siap ndan, tinggal selangkah lagi menjadi korban, ingat : cek…. Re cek… cross cek… final cek.

  • TWK UNTUK KPK

    Membahas status pegawai KPK yang berpolemik belakangan hari, tulisan ini disarikan dari hasil mengikuti webinar via daring dengan judul : “Bincang Kebangsaan Kajian Terhadap TWK KPK Dari Perspektif Pengukuran” dilaksanakan pada hari Jum’at, 28 Mei 2021 :

    Moderator :

    1. RIFFKY ISSAC Direktur GSK

    Narasumber :

    1. YUDI LATIF, PHD Pakar Aliansi Kebangsaan
    2. Prof. HAMDI MULUK Ketua Lab Psikologi Politik UI
    3. Dr. ISTIANI Kepala Lab Psikologi Binus Kampus Bekasi
    4. Dr. ZORA A. SUKABDI, PSI Psikolog Forensik & Dosen Kajian Terorisme UI

    Penyampaian Narasumber :

    1. YUDI LATIF, PHD

    Pancasila Publik tidak harus memusat pada negara dia bilang justru moral itu kan sesuatu harus kalau ingin berkembang alam Iya itu harus dikembangkan secara volumetri jadi nilai moral begitu kalau ingin subur dan warga negara tidak merasa itu dipaksakan dari luar harus tunggu secara alamiah lewat proses-proses ruang diskusi antar berbagai komunitas sehingga produk saya perlu dijelaskan di dalam wawasan Pancasila kita menemukan jalan tengah juga kita memerlukan baik itu peran negara maupun peran masyarakat Kenapa peran negara penting karena kan komunitas juga macam-macam komunitas juga macam-macam dan cara menafsir terhadap Pancasila nya juga bisa ada elemen elemen panas di dalam masyarakat yang bisa keluar dari garis kontur gitu untuk memastikan bahwa cara masyarakat menafsir Pancasila itu tetap di dalam bingkai sesuatu yang merupakan dasar untuk logis dasar esensi dari Pancasila maka peran negara penting untuk menegakkan rule of Law mendekatkan security security supaya tidak ada pemaksaan pandangan dengan masyarakat Allah supaya juga ada kepastian bahwa cara menafsir Pancasila itu tidak semena-mena gitu tidak boleh bertentangan dengan

    Masa tertentu masih boleh ikut kontes tadi ikut menjadi kepala daerah langsung kekuasaan tapi mereka yang memberantas korupsi yang terdefinisi ini sebenarnya sumpah patriotis yang dipakai dalam aspek tertentu harus dilucuti dan dikeluarkan dari KPK apa pemahamannya intisarinya gini jadi mengembangkan nilai Pancasila itu nggak bisa Nggak bisa particular Gak bisa unit-unit tertentu saja tidak bisa macam parsial nilai kebangsaan dalam kehidupan berbangsa maka itu tidak hanya di berlaku bagi satu institusi negara tapi terutama para politisi pemimpin politik cara kita merekrut toko-toko deh anggota DPR Kementerian itu lagi kumpul di sanggar yang sama kalau nggak kita jadi double standard masih punya hak itu pengembangan karir tetapi mereka yang memberantas korupsi hanya karena ada identifikasi aspek-aspek tertentu yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan itu kemudian harus tidak punya lagi hak untuk mengembangkan karirnya di dalam kehidupan negara ini harus menjadi satu-satunya anjing pet kita termasuk cara merekrut menteri cara merekrut para politisi di Senayan semua ini diberlakukan Iqbal nggak bisa hanya 11 saja Oke berikutnya itu Abang Dengan Pikiran tadi bahwa sebenarnya pemberantasan korupsi itu ekspresi dari cinta Negeri sebenarnya gini karakter kebangsaan itu apa yang disebut dengan arus total sebagai sebagai praktik Louis De broglie

    Nilai nilai Bangsaan Pancasila itu ke dalam berbagai bentuk namanya itu code of Conduct kode-kode perilaku kita jumpa kan verbalisme selama ini kalau orang siapa Pancasila, Pancasila itu ukurannya sila pertama apa gitu atau imajinasi kita dalam menilai seseorang itu Patriotisme tidak itu diukur dari pengetahuan pengetahuan kognitif pada akhir ke situ ada di dalam berbuat Jadi kalau begitu sebenarnya kita harus menurunkan nilai Pancasila ke dalam kode-kode perilaku nah sebenarnya kan mestinya di dalam KPK itu juga kan ada kode-kode perilaku-perilaku itu dijalankan secara umum dan secara konsisten Mestinya Kita tidak perlu lagi mencari bentuk-bentuk pengukuran yang lain jalankan saja itu namanya code of Conduct nya sudah pasti itu sesuai dengan imperatif yang berarti.

    Setiap institusi ada komite etik. Contohnya : Tetap menerapkan segala segala yang di perhatikan seperti Nilai kebangsaan pancasila, menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya.

    Bagaimana kita mengukur dan menyuling nilai nilai kebangsaan atau nilai pancasila ? Pancasila sebagai ideologi, Pancasila itu seringkali dipajang.

    Memulai Dengan kepenuhan kita punya seluruh nilai seluruh gagasan 10 ideal Pancasila, ada tapi namanya Ideologi itu sesuatu cita-cita dan cita-cita itu tidak selalu bisa dicapai sepenuhnya kita hanya bisa mendekati itu untuk bisa mendekati cita-cita semata sebenarnya nilai itu memerlukan dasar nilai-nilai bersama memerlukan tata kelola yang benar urutan tata nilai mengembangkan nilai tersendiri.

    Pancasila itu hanya bisa dikembangkan kalau bagaimana cita-cita itu bisa diwujudkan dicapai memerlukan tata kelola dan selain tata kelola nanti memerlukan Tata Sejahtera contohnya: kalau kita lihat dari idealisasi Pancasila Sebenarnya boleh katakan mungkin elite-elite politik Pancasila dalam menjalankan demokrasinya Pancasila. Kenapa?Namun kedua Pancasila cita-cita demokrasi yang kita kehendaki itu demokrasi permusyawaratan cita-cita ideologi Pancasila bahwa demokrasi partai-partai politik instrumen dari demokrasi bukan instrumen dari oligarki dan cita-cita.

    Permusyawaratan atas dasar kebijaksanaan seperti kata Soekarno. Partai sebagai Collective action itu dipimpin oleh ide-ide membunyikan bukan dipimpin oleh uang menikmati uang memberikan uang bukan Jadi sebenarnya.

    1. Prof. HAMDI MULUK

    Landasan landasan ekonomi pangan energi semua itu adalah elemen-elemen dari ketahanan nasional satu aspek yang mendapat dimensi khusus di mana itu yang penting juga adalah aspek ketahanan dalam ideologi itu yang di sini sama dengan ceritanya dari tahun ke tahun ini kita bukan memakai bagus dan makin melorot utama dikontrol betul pada waktu itu adalah terusnya nilai-nilai kebangsaan kita dalam aspek ideologi di situ ada ukuran. Apa itu kalau kita mengatakan ketahanan nasional kita dalam aspek ideologi.

    Penerimaan terhadap paham paham. kalau kita mau sepakat kita bisa kasih lihat mukanya paham-paham radikal ekstrim atau ekstrem yang mengarah mungkin ke terorism ya. Dan ini menjadi lahan yang subur untuk praktek praktek ke arah radikalisasi karakter terhadap pakai yang itu memang kita banyak membantu untuk melakukan pembinaan terhadap napi napi teroris itu dan juga kita ikut untuk mengembangkan tool Bagaimana mencegah ada nya orang orang terpapar.

    Kalau kita pakai pendekatan dimana dan supply bisa memakai setelah di mana supply atau Hussein full kantor psikologi jadi bawa orang bisa ngedorong yang kuat untuk mengadopsi yang ke-2 Ideologi itu Ya udah kalau itu dan tertarik dan merasa itu benar dari pada tingkat dia merasa itu benar pada tingkat nilai-nilai yang dia cari pada sikap Mungkin dia merasa itu sesuatu yang bagus tapi yang positif kalau kita komplain itu namanya jadi begitu dengan kombinasi dari perilaku yang jadi.

    1. Dr. ISTIANI

    • Latar Belakang Dr. Istiani :

    • Anggota pengurus Asosiasi Psikologi Militer Indonesia (APMI)
    • Menyelesaikan S3 dari Fakuktas Psikologi UI dengan topik pngukuran intrgritas level individu
    • Terlibat dalam pengembangan computerized adaptive testing (CAT) di Dinas Psikologi TNI AD & TNI AL
    • Pengembangan beberapa psychological tools.

    • Latar belakang beberapa pertanyaan yang muncul terkait dengan twk KPK ini.
    √ apa sebenarnya yang diukur atau menjadi sasaran ukur dari twk KPK?
    √ Mengapa alat ukur yang digunakan adalah indeks modulasi bernegara (IMB)

    PRINSIP DASAR PENGUKURAN

    Psychometrics
    Is a systematic procedure for obtaining samples of behavior, relevant to cognitive or effective functioning, and for scoring and evaluating those samples according to standard (Urbina, 2004).

    Measuremend and Psychometric
    Measurement theory is the rational foundation for developing and evaluatinh meaurement procedurs.

    Explicity psychometric theory is concern with developing and evaluating measurement of traitd, attitudes. Or specific behaviors.

    PENGUKURAN & PSIKOMETRI
    √ kasus khusus dari assessment
    √ bassed on a more defined scale along whicht scores can he ordered with relatively fine gradations.
    √ seeks preciond, and improvement in precision. In measure
    √ alat ukur psikometri/psikologi itu “a. Living”

    PRINSIP DASAR 2 :

    1. Variabel Laten
      Dilakukan dengan mencari variabel manifest yang sepadan dengan variabel laten yang diukur
    2. Variabel Manifes
      Perlu ada ketidaksesuaian di antara variabel laten dengan variabel manifest pandanannya (Validitas)

    PERLU DIKETAHUI UNTUK MENGINGAT KATA KUNCI
    • Reliability
    • Validity
    • Standardizy

    SEJARAH SINGKAT DAN TES LAIN SEJENIS
    awal mulanya adalah kekuatiran Terhadap Peningkatan ekstrimis dengan kekerasan negara
    • pengembangan di awal adalah dengan pendekatan rehabilitasi (Penanganan)
    • akurat adalah alat ukur praktis yang digunakan untuk melihat pemahaman motivasi dan perilaku secara empiris
    • Terdapat 25 variabel TESOM (Tingkah laku, Emosi, Sikap, Opini & Motivasi) yang telah dimodifikasi menjadi pernyataan terkait radikalisme dan terorisme.

    MEMAHAMI TWK, IMB dan TES SEJENIS

    Konsep Model Item :

    1. Variabel
    • Intensi
    1. Dimensi
    • Belief : Nilai Pancasila
    1. Operasionalisasi
    • Memperbaiki Society karena menghargai individu lain sebagai manusia
    1. Indikator Perilaku
    • mementingkan Tujuan sosial daripada tujuan pribadi
    • rasa keadila
    • cara menanggapi orang lain

    TWK vs IMB
    • nama wawasan kebangsaan ini sesuai undang-undang yang berlaku
    • kalau untuk calon ASN masih dimungkinkan karena wawasan itu berasosiasi kuat dengan dimensi kognitif
    • tetapi untuk kasus khusus peralihan pegawai KPK menjadi ASN tampaknya bukan lagi wawasan sifatnya tetapi kecenderungan-kecenderungan lain yang menyimpang dari ideologi negara kalau meminjam istilah Gus Dur negara bukan bukan yaitu:

    1. Bukan sekularis
    2. Bukan Komunis
    3. Bukan liberalis
      1. Untuk itulah indeks modulasi bernegara yang pada akhirnya diperlukan

    SAKTI (SISTEM ASESMEN TERINTEGRASI)
    • suatu alat ukur reliabel dan valid tahap awal
    • untuk mengungkap derajat sikap berbangsa dan bernegara individu kebangsaan
    • untuk pencegahan
    • intensi dan sikap terhadap NKRI Pancasila undang-undang dasar 1945 Bhineka Tunggal Ika
    • kebutuhan psikologis individu kebutuhan mengelola ancaman dan kebutuhan mengelola ketidakpastian

    PENJELASAN VARIABEL FAKTOR RESIKO

    1. Subdimensi Motivasi (Anti) Kekerasan
      • Restorasi Kebermaknaan berkaitan dengan sejauhnya individu ingin mengembalikan kebermaknaan diri yang hilang
      • Persepsi Keterancaman berkaitan dengan perasaan subjektif ancaman simbolik dan real atas keberadaan kelompok lain
      • Persepsi Ketidakadilan berkaitan dengan perasaan subjektif kelompok tidak diperlakukan adil dieksploitasi oleh kelompok lain atau pemerintah
    2. Subdimen Paham (Anti) Kekerasan.
      • Justifikasi Kekerasan berkaitan dengan dukungan pada penggunaan kekerasan demi mencapai tujuan kelompok
      • Dukungan Terorisme Berkaitan dengan dukungan pada aksi kekerasan yang dilakukan di dalam negeri
      • Intoleransi berkaitan dengan sejaumana individu menunjukan inklusivitas terhadap kelompok.

    KESIMPULAN
    • Alat ukur IMB TNI 51 (Versi 1) Telah valid dan reliabel yang menyisakan 45 item valid
    • Satu item pertanyaan gugur, Satu variabel di exlude
    • Sebagian kecil item penyataan di rewording kembali (Loading factor kecil)
    • Variabel komitmen benegara dibagi menjadi 2 variabel baru, Identitas nasionalisme dan komitmen bernegara.

  • KOMCAD LAHIR (KEMBALI)

    KOMCAD LAHIR (KEMBALI)
    Komponen Cadangan dikembangkan kembali dengan berbagai pertimbangan strategis seperti Bagaimana perkembangan isu isu Global seperti kontestasi kekuatan Amerika dan China dengan perang dagannya, dinamika terror transnasional, belum lagi dalam kerangka dinamika isu regional Asia dan khususnya Asean dalam konteks konflik dominasi Laut China Selatan saat ini.
    Stabilitas keamanan dalam negeri juga tidak lepas dari berbagai dinamika yang menguras sumber daya bangsa Indonesia, ancaman terrorist transnasional bermutasi kedalam jaringan terrorist lokal yang pada waktu kaku sempat berkembang pesat berkat sokongan simpatisan dan pendukung yang berkamuflase kedalam berbagai bentuk ormas resmi di Indonesia, selain itu gerakan separatisme masih menjadi batu sandungan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan.
    Konsep Komponen cadangan kali ini, berdasarkan sejarah sesungguhnya merupakan konsep yang pernah ada dan berlaku efektif di Indonesia pada masa lalu, walaupun secara teknis terdapat beberapa perbedaan prinsip yang berbeda.


    REKAM JEJAK KOMPONEN CADANGAN
    Secara historis garis besar konsep Komponen Cadangan di Indonesia memiliki rekam jejak yang dimulai dengan :

    Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip)
    a. Dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 128 Tahun 1962 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Koordinasi dan Pengawasan Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlawanan Rakyat (Wanra) serta Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan Nomor MI/A/72/62 tanggal 19 April 1962 tentang Peraturan Pertahanan Sipil.
    b. Pada tahun 1972, pembinaan Hansip diserahkan dari Menhamkam/Pangab kepada Mendagri yang dikukuhkan dengan Keppres No. 55 Tahun 1972. Kepres itu berisi tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Keamanan Rakyat (Kamra) dalam rangka penertiban Pelaksanaan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
    c. Pada tahun 2002, Hansip berubah nama menjadi Linmas (Perlindungan Masyarakat) dengan tupoksi yang tetap sama untuk membantu dalam pengamanan lingkungan, seperti membina ketertiban masyarakat dan sosial masyarakat, namun pada tahun 2004, pembinaan Linmas diserahkan berada Pemerintah Daerah melalui Satuan Pamong Praja (Satpol PP) sesuai UU Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota, meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat.
    d. Dengan adanya perubahan nama dan fungsi Hansip menjadi Linmas, pada tahun 2014 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui PP Nomor 88 Tahun 2014 mencabut Keppres Nomor 55 Tahun 1972. Pertimbangan pencabutan Keppres Nomor 55 Tahun 1972 itu juga dimaksudkan untuk mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, yang menyebutkan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat saat ini sudah dilaksanakan oleh Satpol PP.

    Program WALAWA atau Wajib Latihan Mahasiswa (Reserve Officer Training Centre), lewat Keputusan Menhankam No. Kep/B/32/1968, 14 Februari 1968, tentang pengesahan Naskah Rencana Realisasi Program Sistem Wajib Latih dan Wajib Militer bagi Mahasiswa, program ini didasarkan pada Keputusan Bersama Dirjen Pendidikan Tinggi dan Kepala Staf Komando Pendidikan Wajib Latih Mahasiswa (Kas Kodik Walawa) Nomor 2 tahun 1968. program sempat diterapkan di:
    a. Universitas Indonesia;
    b. Universitas Padjajaran;
    c. Universitas Gadjah Mada;
    d. Universitas Airlangga;
    e. Universitas Sriwijaya;
    f. Universitas Brawijaya;
    g. Universitas Hasanuddin;
    h. Universitas Sumatera Utara;
    Secara kurikulum, program WALAWA diberikan dalam durasi 400 jam (kurang lebih 2 bulan), dengan peserta adalah para mahasiswa non-kedinasan sebagai kegiatan ekstra-kurikuler dan tidak wajib, sedangkan untuk mahasiswa program kedinasan sifatnya wajib, walaupun pada masa itu sempat menimbulkan pro dan kontra terutama terhadap waktu yang dihabiskan untuk latihan kemiliteran dasar sehingga berimbas kepada teknis pelaksanaan dan revisi durasi namun program WALAWA.

    Setelah Walawa ditiadakan ada dua bentuk latihan kemahasiswaan yang berbau militer yaitu Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD).
    a. Pendidikan Kewiraan, biaya dibebankan sepenuhnya pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan ditujukan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai perguruan tinggi, ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengertian dan kesadaran mengenai Hankamnas (Setelah Tak Ada Walawa, Majalah TEMPO Edisi. 24/IV/17 – 23 Agustus 1974), pada tingkat perguruan tinggi diberikan dalam bentuk mata kuliah : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketahanan Nasional, Integrasi Nasional, Wawasan Nusantara, bidang Hankamnas terdapat mata kuliah Sistem Hankamnas, Politik dan Strategi Hankamnas, Hakekat Tantangan dan Ancaman dan lain-lain, kegiatan ini tercakup dalam 64 jam dengan Pengajar dari Departemen Pertahanan-Keamanan, program keiraan Pendidikan Kewiraan ini kemudian digantikan dengan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
    b. PACAD bertujuan menyiapkan mahasiswa dapat menjadi Perwira Cadangan ABRI saat itu, PACAD adalah kegiatan ekstra kurikuler dalam intra universitas dengan tetap mendasarkan pada sifat kesukarelaan dan seleksi, program ditujukan kepada para Mahasiswa di lingkup Departemen Dalam Negeri, Departemen Perhubungan, dan Departemen Pendidikan dan kebudayaan yang merupakan mahasiswa dengan ikatan dinas, untuk mahasiswa dari Departemen P dan K, didorong untuk memperoleh kemampuan sebagai Komandan Peleton dan Perwira teknis, jam kurikulum PACAD bagi mahasiswa dari Departemen P dan K ini mencapai 948 jam dengan biaya seluruhnya dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, sedangkan Mahasiswa di lingkup Departemen Dalam Negeri (misalnya dari Institut Ilmu Pemerintahan) diharapkan kelak akan punya kemampuan membina teritorial di tingkat kecamatan, sifatnya wajib, serta mereka yang mengikuti pendidikan diasramakan. Jumlah jam pelajaran PACAD dari Departemen Dalam Negeri ini sebanyak 780 jam, dengan penyelenggara dari Dephankam dan biaya dari departemen asal mahasiswa (Setelah Tak Ada Walawa, Majalah TEMPO Edisi. 24/IV/17 – 23 Agustus 1974).

    Pendidikan Perwira Wajib Militer ABRI. program khusus bagi mereka yang sudah sarjana penuh. Mereka dididik supaya di kemudian hari dapat menjalankan tugas kesarjanaannya di lingkungan ABRI, pendidikan selama 520 jam. Pelajaran yang diberikan adalah pendidikan dasar keprajuritan, dasar pengetahuan perwira dan pengetahuan Hankamnas.

    Program Keamanan Rakyat ( KAMRA) dalam nuansa yang berbeda dipenghujung orde baru dan awal masa reformasi yang salah satunya ditandai dengan pemisahan secara organisasi antara Polri dan TNI adalah adanya pembentukan Kamra, Departemen Pertahanan waktu itu merekrut sebanyak 40.000 orang yang diseleksi dan kemudian diberikan pendidikan dasar milter selama 2 minggu di berbagai Rindam TNI sebelum akhirnya diserahkan operasionalnya kepada Polri untuk membantu tugas Polri dilapangan, Program Kamra ini sempat berjalan selama 2 tahun sampai akhirnya berakhirnya masa kontrak, Polri mengembalikan personel Keamanan Rakyat ke Departemen Pertahanan. Menurut Kapolri, Jenderal Polisi S. Bimantoro diakhirnya kontrak dengan Kamra yang berjumlah lebih dari 40.000 jiwa itu dikarenakan Polri tak lagi memiliki dana yang cukup, prioritas anggaran yang ada hanya untuk memenuhi kebutuhan anggota Polri. Polri telah melobi beberapa gubernur untuk dapat memperkerjakan Kamra, dari 40.000 orang, sekitar 400 kamra telah disalurkan menjadi anggota Polri dan satpam, sedangkan ratusan lainnya desersi.


    TANTANGAN KOMCAD MILENIAL
    Kementerian Pertahanan memberikan pengumuman bahwa pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) tahap pertama akan dilaksanakan pada tahun 2021 dimana Pemerintah akan merekrut 25.000 peserta. Pembentukan Komcad merupakan keputusan Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), Komcad sendiri berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan sebagai : “sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.” Bagi warga negara yang bergabung secara sukarela dan lulus seleksi menjadi Komcad, dianggap sedang menjalankan pengabdian dalam usaha pertahanan Negara.
    Penjelasan Kementrian Pertahanan tentang pembentukan Komcad era milenial ini memberikan pengertian bahwa program tersebut bukanlah wajib militer sebagaimana yang berlaku dan dilakukan oleh Negara lainnya, namun merupakan program yang keikutsertaannya adalah bersifat sukarela serta harus lulus seleksi, jadi kemungkinan kelak di Indonesia tidak akan kita jumpai artis artis boyband dan girlband termasuk youtuber yang wara wiri menggunakan pakaian wamil sebagaimana di Korea Selatan maupun Singapura, kalaupun ada artinya mereka adalah para artis yang sukarela menjadi Komcad.


    KOMCAD DAN DAYA SAING BANGSA
    Besar harapan kita letakkan kepada pundak sukarelawan Komcad, baik sebagai institusi yang akan menyokong kekuatan pertahanan Indonesia dan juga kepada individu-individu sukarelawan Komcad untuk meningkatkan kualitas masyarakat indonesia dalam berkompetisi secara internasional.
    Diskusi yang menyebutkan mengapa sukarelawan Komcad dapat memberikan harapan baru bagi peningkatan daya saing masyarakat Indonesia adalah, berangkat dari keyakinan bahwa sistem dan materi pendidikan dasar militer secara universal dapat mendidik dan melatih pesertanya untuk : memiliki dedikasi kepada tugas, loyalitas tinggi, patuh dan setia kepada perintah dan pimpinannya, disiplin dan yang paling penting adalah militansi untuk bela Negara, pilihan sikap yang menjadi modal dalam membangun bangsa, diyakini bahwa setiap sukarelawan Komcad setelah resmi dilantik akan memiliki karakter :

    Taat hukum : Karakter sukarelawan Komcad yang taat hukum membuat mereka selalu tertib dan teratur, sukarelawan Komcad akan memiliki banyak sekali aturan, mulai urusan disiplin militer, hukum pidana militer termasuk aturan hukum pidana umum Namun, diskusi ini perlu diimbangi dengan mekanisme hukum yang mengatur bilamana seorang sukarelawan yang melakukan pelanngaran hukum pidana umum, termasuk pelanggaran undang undang lalu lintas, yang nantinya harus diserahkan kepada POM TNI untuk memberikan sanksi. Penjelasan dan penegasan pengenaan mekanisme hukum disiplin dan pidana Militer ini untuk menegaskan bahwa menjadi Sukarelawan Komcad bukan untuk coba-coba melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, meski itu aturan kecil sekalipun dengan bersembunyi dibalik identitas militer, jadi tidak ada namanya Batalyon Komcad akan seenaknya menyerang dan membakar Kantor pemerintahan sebagai bentuk jiwa korsa terhadap kawan sesama sukarelawan yang kecelakaan tunggal setelah minum miras.

    Disiplin dan menghargai waktu: Selain disiplin menaati aturan,para pemuda sebagai Sukarelawan Komcad juga bakal sangat menghargai waktu. Bagi milenial yang bergabung dengan Komcad time is money. Mereka pasti selalu antisipasi berangkat lebih awal supaya tidak terjebak macet atau menghindari kemacetan lalu lintas, kebalikan dengan masyarakat lainnya yang baru sibuk antisipasi dengan berbagai alasan ketika sudah terlambat, kondisi ini mendorong pemikiran bahwa program sukarelawan Komcad sebaiknya diprioritaskan kepada ASN maupun pegawai BUMN dan BUMD, pertimbangnganya adalah:
    a. Daripada para ASN harus mengikuti program Pra jabatan ada baiknya di-Komcad-kan saja secara bertahap tiap gelombang, outputnya Indonesia memiliki Sukarelawan Komcad berstatus ASN yang punya akses langsung terhadap BBM, Listrik, Air, Pangan,Komunikasi dan berbagai aspek hajat hidup orang banyak yang bersifat kritis bilamana Indonesia berada dalam keadaan darurat
    b. Outcomenya adalah adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian pasca pendidikan untuk mencegah para Sukarelawan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku.

    Menjaga ketertiban: merupakan salah satu bentuk sikap taat aturan yang dimiliki oleh Sukarelawan Komcad hasil didikan depo latihan Militer. Harapanya Masyarakat terbiasa menjaga kebersihan, sebagaimana mereka lakukan di barak militer, mereka bakal membuang sampah pada tempatnya, bahkan memiliki adab kebiasaan baru untuk biasa antre dengan tertib, mereka hanya merokok di ruang-ruang yang memang telah disediakan. Adab tertib dan bersih sebagai salah satu modal karakter yang dapat membuat Indonesia maju dengan tata kotanya yang bersih sekaligus rapi, dan masyarakat adalah kontributor utama mereka. Sukarelawan Komcad bakalan jadi contoh penerapan prokes covid 19 di ruang public, rasanya sangat memalikan bilamana ada sukarelawan yang marah-marah apalagi melakukan kekerasan secara verbal dan fisik terhadap petugas Negara yang sedang betugas.

    Tidak ada toleransi untuk kejahatan: menumbuhkan sikap menentang segala bentuk kejahatan akan terbangun akibat pola pendidikan yang menekankan peran Sukarelawan Komcad sebagai agent of change yang memiliki disiplin dan hierarchy militer untuk turut serta menjaga keamanan masyarakat, Begal Motor, preman ,pembunuh dan pengedar obat terlarang juga bakal mendapat lawan baru selain berhadapan dengan TNI dan Polri seperti saat ini. Bakalan makin banyak orang yang berani menegur perilaku barbar oknum masyarakat lain ketika menggunakan fasilitas umum agar mendahulukan orangtua, ibu hamil, hingga orang difabel. Kursi khusus bagi mereka di dalam transportasi umum juga bakal diutamakan. Hukuman berat dan tak main-main inilah yang bakal membuat Indonesia aman dan maju pesat.

    Penguatan pilar-pilar kebangsaan Indonesia: bagi para Sukarelawan Komcad, perbedaan bukan masalah buat mereka, sikap ini menjadi penting untuk mengatasi ancaman utama bangsa Indonesia saat ini yakni bahaya disintegrasi yang berlatar urusan SARA.
    a. Pernah ada pendidikan P4 yang sempat menjadi pendidikan system block wajib selama 1 bulan untuk naik dari SD, SMP dan SMA termasuk Universitas, walaupun pada akhirnya dihentikan sampai saat ini, namun tercatat pernah efektif untuk memberikan pengetahuan tentang wawasan nusantara saat itu dibandingkan dengan pengetahuan akan hal yang sama di masa sekarang bagi golongan milenial, tidak hapal Pancasila adalah lumrah dikalangan pelajar dan mahasiswa sekarang, bagaimana menguatkan jatidiri bangsa dengan Ideologi Pancasila bila penduduknya saja tidak tahu apa itu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, yang ada adalah pembiakan ideology asing baik ekstrim kiri dan kanan yang nyata dikalangan ASN bahkan TNI serta Polri saat ini untuk mengganti falsafah Negara Pancasila dengan system Khilafah sebagai contohnya.
    b. Bahaya infiltrasi paham radikal dan intoleran perlu menjadi perhatian Kementrian Pertahanan dan pihak TNI yang nantinya melakukan proses rekruitmen sekaligus mendidik serta mendayagunakan kekuatan sukarelawan Komcad. Suatu data yang menyebutkan infiltrasi paham radikal dan intoleran di lingkungan TNI dan Polri yang mencapai angka 3 % menimbulkan kekhawatiran adanya upaya –upaya kelompok radikal dan intoleran bahkan jaringan terorisme di Indonesia untuk menyusupkan anggota jaringannya agar dapat bergabung dengan Sukarelawan Komcad dengan segala cara, yang mereka cari adalah : pendidikan, pengetahuan dan pengalaman militer sebagai modal untuk merubah dasar Negara Indonesia termasuk akses terhadap senjata dan munisi serta peralatan militer yang bakalan diberikan kepada mereka.
    c. Masyarakat Indonesia tidak perlu merisaukan bagaimana organ intelijen TNI bakalan dapat mendeteksi secara dini berbagai bentuk dan potensi ancaman yang bakal muncul dari kemungkinan penyusupan : simpatisan, pendukung, bahkan terrorist itu sendiri kedalam system pendidikan Komcad, namun kembali berkaca kepada adanya infiltrasi paham radikal dan intoleran yang sudah menjangkiti sebagian kecil oknum TNI dan Polri maka perlu kiranya adanya kolaborasi lebih kuat antara organ intelijen TNI dengan BIN, Pemda, organ Intelijen Polri, Kejaksaan, Kementrian dan Lembaga Negara lainnya termasuk adanya pengawasan oleh masyarakat secara dini di lingkungan kandidat sukarelawan berasal, intinya adalah makin banyak yang mengawasi maka makin mudah TNI melakukan pengendalian dalam pembinaan dan pendayagunaan sukarelawan Komcad, “sampul D” masa kini tidak hanya ditujukan kepada Pak Danramil saja tetapi lengkap dengan rekomendasi Kepala Lingkungan RT/RW.


    Selamat datang (kembali) Komponen Cadangan, harapan kami di pundak kalian untuk memperkuat pertahanan Negara dengan menjaga identitas otentik kebangsaan Indonesia yang berdasarkan ideology Pancasila dengan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber Hukum positif dalam dinamika NKRI yang ber Bhineka Tunggal Ika.

Situs Web WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: