Giliran Pondok Indah

 

Pasca tragedi Thamrin tahun ini, kembali  masyarakat Indonesia dikejutkan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang berujung kepada peristiwa penyanderaan di sebuah rumah di  Jakarta. beritacenter.com/news-142602-polisi-bekuk-perampok-bersenjata-dirumah-mewah-pondok-indah.html

Peristiwa sep1erti diatas tadi mungkin bukan yang pertama terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, kejahatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan bisa terjadi kapan saja dan kadang memang disertai dengan tindakan kekerasan, beberapa peristiwa malah berakhir dengan adanya korban yang harus kehilangan nyawa.

Khusus dalam peristiwa hari ini ada sedikit yang berbeda, adalah bagaimana antusiasme media ( bahkan ketika tulisan ini diketik  sambil menyaksikan ulasan detil dengan menghadirkan berbagai ahli-ahli lengkap dengan tinjauan teorinya di salah satu stasiun TV terkenal Indonesia).

Sikap antusiame media tentunya tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dahsyat pemberitaan saat tragedi Thamrin terjadi beberapa waktu lalu, bisa jadi rekan wartawan ingin mendapatkan live report terbaik setidaknya sekelas dengan bobot berita insiden Thamrin yang dikupas tuntas mulai pelaku, korban, lokasinya sampai sepatu dan gaya sisiran rambut Polisi yang ada di TKP.

Menyaksikan selama hampir 3 jam drama perampokan dan perampokan tadi siang dapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan kelak menjadi sumber referensi bagi Polri dan masyarakat pada umumnya, hal ini tidak lepas dari kemungkinan adanya korban ikutan  yakni masyarakat, wartawan dan polisi yang ada di TKP.

Tidak adanya batas- batas berupa police line atau semacam parimeter yang jelas dan berjarak cukup aman  di tkp.  Sehingga wartawan bebas mengambil gambar dan video ketika pasukan Brimob akan melaksanakan penetrasi, hal ini tentunya berdampak negatif bagi  petugas dan masyarakat bahkan sandera, karena musuh bisa memonitor pergerakan pasukan.

Minimal upayakan TKP dapat dan seharusnya tertutup dulu sampai steril dan aman, hal ini untuk keamanan bersama, dimana ini adalah pelajaran dasar Kepolisian  sewaktu masih belajar di pendidikan. Sebagai informasi bahwa Taruna Kepolisian di Thailand  pada tingkat 4 pasti mendapatkan pelajaran penanganan insiden penyaderaan maupun perampokan seperti ini, mulai  dari manajemen insiden, negosiator dan pembebasan sandera dimana modulnya diperoleh dari Kepolisian Jerman dan Amerika, sedangkan Taruna AKPOL di Indonesia justru mendapatkan materi penting seperti ini pada  pelajaran tingkat Dasbhara dan kerap menjadi bahan peragaan  saat Wisuda Prajurit.

Akibat tidak ada perimeter yang baik, tentu selain wartawan pelaku kejahatan lain pun sebernarnya bisa masuk dan melakukan kejahatan lain. Contoh : bom bunuh diri, penembakan terhadap petugas ( ingat insiden Thamrin dan Bom Bali I )

Fenomen adanya wartawan yang meliput setiap detil proses penindakan adalah tidak lepas dari tugas dari wartawan itu sendiri untuk mengumpulkan berita dan mengabarkan berita tadi secepatnya, namun dalam tinjauan taktis seperti kejadian barusan, dapat saja tindakan wartawan tadi justru akan menjadi kontraproduktif,   jalan tengah yang bisa dilakukan adalah dengan menugaskan bagian Humas Polri untuk mendampingi wartawan tadi.

Maksudnya daripada wartawan menerka nerka apa dan seperti apa kondisi yang sedang terjadi kemudian salah menafsirkan dan akhirnya keliru memberitakan,  maka akan lebih baik bila ada personil Polri yang ditugaskan mendampingi atau setidaknya bisa memberikan info yang memadai secara benar walaupun dalam tataran : sedang kita dalami, nanti kita cari tahu di pemeriksaan, sabar dulu sedang diusahakan penindakan secara soft, penindakan keras itu adalah…. bilamana ….. dengan…. sehingga… Hal ini memang tidak akan menjamin bahwa  wartawan tidak akan bertindak kontraproduktif,  namun setidaknya wartawan tidak akan bingung membuat berita seenak dan  setahu mereka tanpa ada yang  bisa meluruskan

Dalam pengambilan tindakan harus dengan perhitungan yang matang. Tiap tiap etape dalam penggunaan kekuatan harus dilaksanakan. Proses negosiasi harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syukurlah pelaku tidak militan, dan kalau militan mungkin  ada korban dipihak Polri, tidak boleh anggap remeh setiap kejadian.

Lihat pada link berikut :  National geographic : Inside hostage massacre  https://youtu.be/E1dyKiJHCEk  belajar dari upaya  penyelamatan sandera di Manila, penyelamatan itu disebut oleh PBB sebagai penyelamatan terburuk yang dilakukan oleh Polisi Manila. Penyanderaan dilakukan oleh seorang  pecatan Polisis berpangkat Kapten   yang tidak terima diberhentikan secara tidak hormat oleh Kepolisian Manila.  Dalam penyanderaan tersebut terdapat  sekitar 21 sandera yang sebagian besar  meninggal dunia akibat  ditembak oleh oknum pelaku .

Dalam proses negosiasi sebelumnya, Polisi telah berbuat sebaik mungkin. Salah satu penyebab dari emosi penyandera tiba-tiba memuncak adalah karena terbukanya informasi yang dapat diterima penyandera. Didalam Bus  tersebut ternyata ada sebuah televisi yang bisa digunakan untuk melihat siaran berita.

Seperti pada siang tadi, posisi dan taktik Kepolisian Manila dapat dilihat melalui TV, termasuk  bagaimana taktik penempatan para penembak jitu kepolisian Manila. Media menjadi berperan penting untuk meningkatkan emosi penyandera ketika media menyiarkan secara langsung ketika Polisi  Manila  berhasil menangkap adik (saudara kandung ) sang Kapten yang mencoba menyusup barikade Polisi untuk menemui sang kakak.

Ditambah lagi adanya media radio yang berhasil menemukan nomor HP sang Kapten dan mewawancaranya secara online, akhirnya negosiasi yang telah alot dilakukan oleh Polisi Manila menjadi berantakan dan terjadilah insiden penembakan di dalam Bus wisata di kota Manila.

Sudah diajarkan kepada anggota yang pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan Wanteror di PLATINA maupun CRT di Mega Mendung. Bahwa terdapat yang namanya THA, kemudian ada namanya LCC barulah FAP, hal-hal seperti ini harus dipedomani dan dilaksanakan bukan hanya teori dan pada saat kejadian justru dilupakan.

Konsep 3 C  berupa  Close-Contain-Counter. Harus dipedomani secara rigid dilapangan  bahkan misalnya keadaan tersebut jauh dari  back-up kekuatan baik dari Polres maupun Kesatuan Brimob  atau situasi yang membutuhkan tindakan segera dan  kebetulan hanya ada kekuatan Pospol dan Polsek disana, apakah tahapan kekuatan mutlak tetap harus dilaksanakan atau bisa berdasar konsep wewenang diskresi seorang kapolsek.

Ada beberapa opsi antara lain memaksimalkan sumber daya yang ada, kalau disitu ada TNI  maka  dapat didayagunakan asalkan kendali dibawah kasatwil Polri ( ingat chain of evidence dan due proses of law nantinya )  dan kedua dengan memaksimalkan konsep 3 C  tadi sampai bantuan dari satuan tindak datang, semua opsi ada resikonya.

Sebenarnya yang paling esensi dari posting diatas adalah bagaimana peran Satwil terutama uniformed police on ground seperti Lantas, Sabhara dan Bhabinkamtibmas mampu memerankan konsep 3C tadi.

Lanjutannya adalah setiap Polisi di TKP  yang bertindak sabagai first responder  harus mampu menjadi : guide bagi pasukan tindak ( Brimob atau Densus ) yang pasti akan datang belakangan, guide ini maksudnya menjadi pemandu yang  dapat menunjukkan siapa kira kira pelaku                   (cirinya), siapa korban ( ciri kalau bisa foto ), informasi berupa sket sasaran atau TKP walaupun kasar dan lainnya, termasuk mengarahkan mobil-mobil satuan tindak yang bisa jadi buta tuli wilayah tempat TKP berada.

Harus memikirkan akses masuk yang lain, dengan tidak terpusat  bahwa penindakan maupun penyampaian himbuan dengan Public Addres haruslah dari  arah depan, karena  umumnya arah depan adalah kelemahan pasukan penindak, jika terekspose oleh lawan. Maka bubarlah prinsip dasar CQB yaitu  : speed, surprise and violent of action, hal ini tentunya harus dipedomani dan dilaksanakan.

Operasi tadi adalah pembebasan sandera, yang harus diingat, jika sandera sampai mati maka operasi tadi dapat dikatakan  gagal,  maka tidak perlu terburu buru, negosiasi sangat penting  sehingga peran negosiator sangat penting, memang tidak  mudah dan murah membentuk seorang negosiator handal, sehingga bagus  bila  diangkat menjadi  tulisan tentang peran negosiator yang belum diprioritaskan dan selalu ditingkatkan kemampuannya.

Saat ini pada umumnya Polwan yang dimajukan sebagai negosiator walaupun sebenarnya mereka yang ditugaskan sebagai negosiator (umumnya pada pengamanan unras ) belum memiliki latar belakang pendidikan dan latihan negosiator secara memadai.

Terakhir adalha perlunya disiapkan “pasukan penyerang darurat” yang sudah siap masuk kapan saja manakala pelaku mulai menembak/melukai sandera, bagaimanapun tanggapan nantinya, antara yang senang, bangga dan salut kepada upaya yang telah dilakukan oleh Polri tadi siang.

Akan ada pihak –pihak yang mendiskreditkan entah dengan berbagai maksud, haruslah bersama kita apresiasi tindakan kepolisian tadi, karena insiden yang dihadapi tadi siang adalah bukan sebuah peragaan apalagi show of force yang pastinya dibuat dengan skenario pasukan penindak pasti menang dan pasukan Sonora pasti kalah, pasukan penindak dalam latihan  pastilah lebih  taktis dan sempurna gerakan dan tindakan yang dilakukan, sekali lagi ini bukan drill apalagi pertunjukan, ini nyata, berbahaya dan bisa jadi sekali seumur hidup.

http://m.news.viva.co.id/news/read/817395-sandera-pondok-indah-selamat-nasib-perampok

 

 

 

MENAKAR YA ATAU TIDAK OPSI PEMBEBASAN SANDERA

belum juga rampung urusan  WNI yang disandera oleh kelompok abu Sayyaf dan sempalannya , malah terjadi lagi kasus serupa di wilayah yang juga nyaris sama .

tentunya bagi pemerintah Indonesia akan semakin meradang, ketika tanggung jawab menghadirkan kembali negara dalam bentuk kapasitas melindungi WNI dimana saja berada menjadi sebuah pertanyaan , dan pertanyaan itu pastilah sama ditujukan rakyat Malaysia dan Philipina terhadap akuntabilitas negara mereka masing masing melindungi warganya ( kebetulan peristiwa ini terjadi menimpa ketiga negara : Indonesia , Philipina dan Malaysia sebagai  tetangga ASEAN).

sebelum memutuskan apakah akan menggelar opsi lunak  agak keras, maupun opsi keras berupa pelibatan kekuatan Militer adalah lebih bijak menakar lebih dulu kekuatan dari kelompok Abu Sayyaf dan sempalan-sempalan dibawahnya, sebuah analisa dengan melihat nenerapa aspek antara lain :

Pertama   : aspek legalitas khususnya  asas hukum yang berlaku secara Internasional yang mau tidak mau akan menjadi peluang sekaligus bisa jadi penghalang kepentingan antara ketiga negara yang sedang menghadapi krisi penyanderaan ini, Teori tetang ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional menurut tempat terjadinya. Perbuatan (yurisdiksi hukum pidana nasional), apabila ditinjau dari sudut Negara ada 2 (dua) pendapat yaitu :

  1. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi diwilayah Negara, baik dilakuakan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain (asas territorial).
  2. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga Negara, dimana saja, juga apabila perbuatan pidana itu dilakukan diluar wilayah Negara. Pandangan ini disebut menganut asas personal atau prinsip nasional aktif.

Pada bagian ini, akan melihat kepada berlakunya hukum pidana menurut ruang tempat dan berkaitan pula dengan orang atau subyek. Dalam hal ini asas-asas hukum pidana menurut tempat :

  1. Asas Teritorial.
  2. Asas Personal (nasional aktif).
  • Asas Perlindungan (nasional pasif)
  1. Asas Universal.

Asas Teritorial : Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.
Pasal ini dengan tegas menyatakan asas territorial, dan ketentuan ini sudah sewajarnya berlaku bagi Negara yang berdaulat. Asas territorial lebih menitik beratkan pada terjadinya perbuatan pidana di dalam wilayah Negara tidak mempermasalahkan siapa pelakunya, warga Negara atau orang asing. Sedang dalam asas kedua (asas personal atau asas nasional yang aktif) menitik beratkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana, tidak mempermasalahkan tempat terjadinya perbuatan pidana.

Asas territorial yang pada saat ini banyak diikuti oleh Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini adalah wajar karena tiap-tiap orang yang berada dalam wilayah suatu Negara harus tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan hukum Negara dimana yang bersangkutan berada.
Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.
Ketentuan ini memperluas berlakunya pasal 2 KUHP, tetapi tidak berarti bahwa perahu (kendaraan air) dan pesawat terbang lalu dianggap bagian wilayah Indonesia.

Tujuan dari pasal ini adalah supaya perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah territorial suatu Negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana diatas alat pelayaran Indonesia diluar wilayah Indonesia. Alat pelayaran pengertian lebih luas dari kapal. Kapal merupakan bentuk khusus dari alat pelayaran. Di luar Indonesia atau di laut bebas dan laut wilayah Negara lain.
Asas-asas Extra Teritorial / kekebalan dan hak-hak Istimewa (Immunity and Privilege).

  1. Kepala Negara asing dan anggota keluarganya.
  2. Pejabat-pejabat perwakilan asing dan keluarganya.
  3. Pejabat-pejabat pemerintahan Negara asing yang berstatus diplomatik yang dalam perjalanan melalui Negara-negara lain atau menuju Negara lain.
  4. Suatu angkatan bersenjata yang terpimpin.
  5. Pejabat-pejabat badan Internasional.
  6. Kapal-kapal perang dan pesawat udara militer / ABK diatas kapal maupun di luar kapal.

Asas Personal Asas Personal atau Asas Nasional yang aktif tidak mungkin digunakan sepenuhnya terhadap warga Negara yang sedang berada dalam wilayah Negara lain yang kedudukannya sama-sama berdaulat.

Apabila ada warga Negara asing yang berada dalam suatu wilayah Negara telah melakukan tindak pidana dan tindak pidana dan tidak diadili menurut hukum Negara tersebut maka berarti bertentangan dengan kedaulatan Negara tersebut.

Pasal 5 KUHP hukum Pidana Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesa di luar Indonesia yang melakukan perbuatan pidana tertentu Kejahatan terhadap keamanan Negara, martabat kepala Negara, penghasutan, dll.

Pasal 5 KUHP menyatakan :  “(1). Ketetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan : salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana.

(2). Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga Negara sesudah melakukan perbuatan”.

Sekalipun rumusan pasal 5 ini memuat perkataan “diterapkan bagi warga Negara Indonesia yang diluar wilayah Indonesia”’, sehingga seolah-olah mengandung asas personal, akan tetapi sesungguhnya pasal 5 KUHP memuat asas melindungi kepentingan nasional (asas nasional pasif) karena : Ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga Negara diluar wilayah territorial wilyah Indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja, yang dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Sedangkan untuk asas personal, harus diberlakukan seluruh perundang-undangan hukum pidana bagi warga Negara yang melakukan kejahatan di luar territorial wilayah Negara.
Ketentuan pasal 5 ayat (2) adalah untuk mencegah agar supaya warga Negara asing yang berbuat kejahatan di Negara asing tersebut, dengan jalan menjadi warga Negara Indonesia (naturalisasi).

Bagi Jaksa maupun hakim Tindak Pidana yang dilakukan di negara asing tersebut, apakah menurut undang-undang disana merupakan kejahatan atau pelanggaran, tidak menjadi permasalahan, karena mungkin pembagian tindak pidananya berbeda dengan di Indonesia, yang penting adalah bahwa tindak pidana tersebut di Negara asing tempat perbuatan dilakukan diancam dengan pidana, sedangkan menurut KUHP Indonesia merupakan kejahatan, bukan pelanggaran.

Ketentuan pasal 6 KUHP : “ Berlakunya pasal 5 ayat (1) butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan dilakukan terhadapnya tidak diancamkan pidana mati”.

Latar belakang ketentuan pasal 6 ayat (1) butir 2 KUHP adalah untuk melindungi kepentingan nasional timbal balik (mutual legal assistance). Oleh karena itu menurut Moeljatno, sudah sewajarnya pula diadakan imbangan pulu terhadap maksimum pidana yang mungkin dijatuhkan menurut KUHP Negara asing tadi.

Asas Perlindungan, Sekalipun asas personal tidak lagi digunakan sepenuhnya tetapi ada asas lain yang memungkinkan diberlakukannya hukum pidana nasional terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Negara

Pasal 4 KUHP (seteleh diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1976) “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan  Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia :

  1. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107,  108 dan 131;
  2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia;
  3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak palsu;
  4. Salah satu kejahatan yang disebut dalam Pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 l, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Dalam pasal 4 KUHP ini terkandung asas melindungi kepentingan yaitu melindungi kepentingan nasional dan melindungi kepentingan internasional (universal).

Pasal ini menentukan berlakunya hukum pidana nasional bagi setiap orang (baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing) yang di luar Indonesia melakukan kejahatan yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Dikatakan melindungi kepentingan nasional karena pasal 4 KUHP ini memberlakukan perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang yang di luar wilayah Negara Indonesia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan nasional, yaitu :

1)  Kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan terhadap martabat / kehormatan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia (pasal 4 ke-1)

2)  Kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau segel / materai dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (pasal 4 ke-2)

3) Kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifkat-sertifikat hutang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau bagian-bagiannya (pasal 4 ke-3)

4) Kejahatan mengenai pembajakan kapal laut Indonesia dan pembajakan pesawat udara Indonesia (pasal 4 ke-4)

Asas Universal Berlakunya pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalam hukum internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal) adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap Negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia (hukum internasional).

Dikatakan melindungi kepentingan internasional (kepentingan universal) karena rumusan pasal 4 ke-2 KUHP (mengenai kejahatan pemalsuan mata uang atau uang kertas) dan pasal 4   ke-4 KUHP (mengenai pembajakan kapal laut dan pembajakan pesawat udara) tidak menyebutkan mata uang atau uang kertas Negara mana yang dipalsukan atau kapal laut dan pesawat terbang negara mana yan dibajak.

Pemalsuan mata uang atau uang kertas yang dimaksud dalam pasal 4 ke-2 KUHP menyangkut mata uang atau uang kertas Negara Indonesia, akan tetapi juga mungkin menyangkut mata uang atau uang kertas Negara asing. Pembajakan kapal laut atau pesawat terbang yang dimaksud dalam pasal 4 ke-4 KUHP dapat menyangkut kapal laut Indonesia atau pesawat terbang Indonesia, dan mungkin juga menyangkut kapal laut atau pesawat terbang Negara asing.

Jika pemalsuan mata uang atau uang kertas, pembajakan kapal, laut atau pesawat terbang adalah mengenai kepemilikan Indonesia, maka asas yang berlaku diterapkan adalah asas melindungi kepentingan nasional (asas nasional pasif). Jika pemalsuan mata uang atau uang kertas, pembajakan kapal laut atau pesawat terbang adalah mengenai kepemilikan Negara asing, maka asas yang berlaku adalah asas melindungi kepentingan internasional (asas universal).

Pasal 7 KUHP “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonsia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua”.

Pasal ini mengenai kejahatan jabatan yang sebagian besar sudah diserap menjadi tindak pidana korupsi. Akan tetapi pasal-pasal tersebut (pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435) telah dirubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan tersendiri sekalipun masih menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu.

Dalam hal demikian apakah pasal 7 KUHP masih dapat diterapkan ? untuk masalah tersebut harap diperhatikan pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “setiap orang di luar wilayah Negara republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14”  Pasal 8 KUHP “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXIX Buku Kedua  dan Bab IX buku ketiga, begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam ordonansi perkapalan”.

Dengan telah diundangkannya tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana / prasarana penerbangan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1976 yang dimasukkan dalam KUHP pada Buku Kedua Bab XXIX A. pertimbangan lain untuk memasukkan Bab XXIX A Buku Kedua ke dalam pasal 8 KUHP adalah juga menjadi kenyataan bahwa kejahatan penerbangan sudah digunakan sebagai bagian dari kegiatan terorisme yang dilakukan oleh kelompok terorganisir pasal 9 KUHP.
Diterapkannya pasal-pasal 2-5-7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum-hukum internasional.
Menurut Moeljatno, pada umumnya pengecualian yang diakui meliputi :

  1. Kepala Negara beserta keluarga dari Negara sahabat, dimana mereka mempunyai hak eksteritorial. Hukum nasional suatu Negara tidak berlaku bagi mereka.
  2. Duta besar Negara asing beserta keluarganya mereka juga mempunyai hak eksteritorial.
  3. Anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu Negara, sekalipun ada di luar kapal. Menurut hukum internasional kapal perang adalah teritori Negara yang mempunyainya
  4. Tentara Negara asing yang ada di dalam wilayah Negara dengan persetujuan Negara itu.

dengan membaca berbagai pertimbangan legalitas diatas, selain pelik terkandung maksud adanya pengakuan atas kedaulatan wilayah yang sifatnya absolut namun masih terdapat peluang untuk kerjasama.

Studi kasus pada peristiwa pembajakan pesawat Woyla di Bandara Don Muang Thailand adalah bagaimana Pemerintah Indonesia melalui agen agen dilapangan berhasil meyakinkan pemerintahan Thailand untuk memberikan ijin masuk dan melakukan upaya penindakan oleh tentara Indonesia saat itu, pun demikian pada saat terjadinya pembajakan kapal oleh kelompok perompak Somalia, Pemerintah Indonesia  memperoleh ijin pemerintah Somalia yang sedang bergolak dan dikategorikan sebagai negara gagal akibat ketiadaan pemerintah yang mampu, pada akhirnya Pemerintah Indonesia  mengutus satuan tugas TNI untuk melakukan upaya pembebasan sandera

Antara Thailand dan Somalia tentunya berbeda dengan kondisi Philipina saat ini, selain sebagai negara yang berdaulat penuh adalah adanya dukungan pemerintah Asing ( Amerika) di sana, lain cerita dengan bila rakyat Israel yang disandera, diyakini walaupun berada jauh dari Tel Aviv , tidak segan dan tanpa perlu permisi satuan militer Israel pasti akan merangsek ke Mindanao dan sekitarnya  sebagaimana pernah terjadi  di bandara Entebbe Uganda tahun 1976     http://global.liputan6.com/read/2265276/4-7-1976-35-menit-dramatis-saat-3-hercules-bebaskan-100-sandera

cukup panjang lebar membahas aspek Legalitas yang pada akhirnya menjadi konklusi adalah upaya menghadirkan kekuatan militer sebagai opsi kekuatan keras merupakan hal yang hampir  tidak akan terjadi, pendapat  ini dikarenakan antara lain :

  1. Indonesia belum mendapatkan ijin dari pihak Philipina untuk menghadirkan kekuatan Militer terbaiknya guna menggebuk kelompok abu sayyaf di persembunyiannya.
  2. Dengan belum adanya ijin sebagai konsekuensi  belum adanya kerjasama militer antara kedua negara yang memberikan peluang pengiriman kekuatan bersenjata, Indonesia dan Philipina serta malaysia adalah bagian  dari keanggotaan ASEAN yang bukan merupakan  organisasi pakta kekuatan militer, walaupun terdapat forum ASEANAPOL yang kerap menjadi jembatan komunikasi, yuridis dan lembaga kerjasama bidang penegakkan hukum khususnya kejahatan transnasional.

 

Hitung-hitung aspek kedua adalah masalah peta kekuatan kelompok Abu Sayyaf itu sendiri,  keputusan mengirimkan kekuatan Militer Indonesia haruslah penuh kehati -hatian dan pertimbangan masak.

pendapat diatas bukan pesimis dan tidak  sama sekali meragukan kekuatan dan kemampuan  Militer Indonesia saat ini yang sudah dibangun dengan sedemikian rupa memenuhi standar kekuatan minimum yang ideal bagi negara kepulauan  NKRI ini.

kelompok Abu Sayyaf memiliki sejarah cukup panjang untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Philipina walaupun secara samar samar pemerintah Philipina sudah dibantu dalam berbagai program asistensi dan  kerjasama latihan militer dengan Amerika.

Diketahui sampai sekarang bahwa di Filipina Selatan terdapat tiga kelompok perlawanan yang menonjol yaitu Moro National Liberation Front (MNLF), Moro Islamic Liberation Front dan Abu Sayyaf Group (ASG). Ketiga kelompok ini memiliki tujuan yang sama yakni mendirikan sebuah Negara theokrasi Islam dan pembangunan ekonomi wilayah mereka.

http://www.gmanetwork.com/news/story/562340/news/nation/military-defends-operations-vs-abu-sayyaf-after-death-of-18-men

Kelompok Abu Sayyaf yang diperkirakan lahir di Basilan (Juga tempat utama operasinya), dikenal sebagai Al Harakat Al Islamiyya (Harakatul Islamiyah). Kelompok Abu Sayyaf adalah sebuah kelompok separatis yang terdiri dari milisi Islam yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan, Zamboanga dan Mindanao.

038808600_1459319357-20160330-Kelompok-Abu-Sayyaf1

Penggunaan nama Abu Sayyaf sebagai nama kelompok ini karena nama ini bisa jadi  diambil dari nama Profesor Abdul Rasul Sayyaf yang merupakan nama pejuang Mujahidin di Afganistan.  Walaupun demikian, Kelompok Abu Sayyaf dirikan oleh  Abdurajak Abubakar Janjalani, bekas anggota Front Nasional Pembebasan Moro pada awal 1990an di Basilian yang kini menjadi basis utama Kelompok Abu Sayyaf.

Pada bulan Maret-April 2001 mereka menjadi perhatian masyarakat luas melaui operasi penculikan dan penyanderaan. Pada awal kelompok ini berdiri, pada tahun 1991 mendapatkan perhatian dari masyarakat melalui aksi pemboman, penculikan dan kejadian-kejadian lainnya di sekitar Zamboanga.

Pemimpin Kelompok Abu Sayyaf, Abdurajak Janjalani pernah menjadi anggota MNLF dan pengkritik keras kepemimpinan Nur Misuari di dalam MNLF. Saat masih menjadi anggota MNLF, pernah dikirim ke Libya untuk menjalani pelatihan keagamaan. Lima tahun kemudian setelah kembali ke Basilan, dengan dibantu beberapa kaum muda MNLF, ia menjadi penceramah yang kharismatik dan seorang penggagas pendirian Negara Islam di Mindanao, Filipina Selatan.

 

Abdurajak Janjalani bersama kelompoknya merupakan kelompok yang tidak menyetui dilakukannya proses perdamaian antara MNLF yang tidak menyetujui dilakukannya proses perdamaian antara MNLF dan Pemerintah Filipina.

 

ABDURAJAK JANJALANI pada tanggal 18 desember 1998 terbunuh dalam suatu pertempuran dengan polisi di kampong Lamitan Provinsi Basilan tetapi pendukung Abu Sayyaf tetap melanjutkan perjuangan melalui penculikan, pemboman dan pengumpulan uang secara paksa.

KHADAFI JANJALANI (saudara Abdurajak Abubakar Janjalani) kemudian menjadi pemimpin Abu Sayyaf. Tujuan utamanya masih sama yakni mendirikan sebuah Negara Islam. Kelompok Abu Sayyaf  sempat dipimpin oleh Khadaffi Janjalani sebelum akhirnya meninggal pada 4 September 2006 lalu dalam aksi sebuah operasi penangkapan di wilayah selatan. Amerika Serikat disebut-sebut berada dibalik Aksi tersebut, Kemudian Khadafi Janjalani pun akhirnya meninggal dunia, ia kemudian digantikan oleh ABU SULAIMAN yang juga terbunuh pada Januari 2007 lalu.

Pemimpin Abu Sayyaf  berikutnya  adalah ISNILON TOTONI HAPILON alias Abu Abdullah yang juga dalam kondisi sakit stroke. Isnilon bahkan dihargai kepalanya oleh Amerika Serikat sebesar 5 juta dolar AS.

6055962-3x2-700x467dfgdfgdedrtgedterewrewwweweweffdhdfhgffgdfghdfhgfhfgrtyrtytrytrytrytrxcfgdxdsfdfsd

 

Sepak terjang kelompok ini bila dirunut semakin kentara pada tahun 2002 lalu, Hapilon dan empat anggota Abu Sayyaf Lainnya–Khadaffy Janjalani, Hamsiraji Marusi Sali, Aldam Tilao, dan Jainal Antel Sali– didakwa di Guam dan di Amerika Serikat sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi pada tahun 2000 di Resort Dos Palmas. Dari kelima orang tersebut hanya Hapilon yang saat ini masih hidup.

Jauh sebelumnya kegiatan kelompok ASG ini diwarnai oleh perampokan dan penculikan ketimbang perjuangan politik. hal ini terbukti pada tahun 2000, kelompok ini telah menculik 53 orang meliputi pendeta, beberapa guru dan pelajar. Untuk menebus sandera Abu Sayyaf menuntut uang tebusan dan dua orang Sandera dikabarkan telah dipenggal kepala.

Saat penyanderaan ini berlangsung, pada bulan April 2000 anggota Abu Sayyaf lanya melakukan operasi penyebrangan dari wilayah Negara Filipina bagian selatan menuju resort pulau wisata pulau Sipadan di wilayah Negara Malaysia. Di resort Malayasia mereka menculik 21 orang berkebangsaan Asing terdiri dari 9 orang Malaysia, 3 orang Jerman, 2 orang Perancis, 2 Orang Afrika Selatan, 2 Orang Finlandia, 1 Wanita Libanon, 2 orang Filipina, seluruh korban penculikan ini dibawa ke camp Abu Sayyaf di Taawi-Tawi untuk disandera kemudian dipindah ke Jolo.

 

Setelah serangan militer Filipina gagal membebaskan para sandera sejumlah wakil Negara Eropa, Malayasia dan Libya bergabung dengan perundingan Filipina dalam upaya membebaskan sandera.

 

Pihak Abu Sayyaf menerbitkan sejumlah daftar tuntutan yaitu pendirian Negara Moro yang merdeka, pelepasan beberapa teroris yang ditahan di luar negeri, pelarangan perahu nelayan yang beroperasi di lautan Sulu, perlindungan bagi warga Filipina yang berada di Sabah Malaysia dan uang tebusan dibayar sekitar 1 Juta dollar Amerika Serikat utuk satu orang sandera.

 

Pada masa penyanderaan ke dua puluh tiga orang ini kelompok Abu Sayyaf juga sempat menyandera seorang wartawan Jerman dan dilepaskan setelah mendapat uang tebusan. Kemudian berturut-turut menyandera tiga orang wartawan TV Perandis, dua orang Filipina dan beberapa pendeta Filipina yang berusaha mengunjungi sandera. Di akhir bulan agustus 2001, seorang warga Negara Amerika Serikat turut di sandera setelah mengunjungi camp Abu Sayyaf sejumlah uang tebusan telah dibayarkan untuk melepaskan sandera ini.

 

Usaha perundingan dengan kelompok ini tidak berhasil untuk membebaskan semua sandera. Empat Bulan kemudian, Agustus 2000, para penyandera meminta uang tebusan satu juta dollar Amerika Serikat sebagai imbalan bila membebaskan tiga warga Negara Malaysia.

 

Sementara itu pada tanggal 10 September 2000 malam, tiga orang warga Negara Malaysia dilarikan dari resort wisata pulau Pandanan di lepas Pantai Sabah Malaysia oleh kelompok Abu Sayyaf dengan menggunakan kapal motor berkekuatan tinggi melampaui kecepatan kapal angkatan laut Filipina. Bebrapa pihak menduga mereka menggunakan uang tebusan sandera sebelumnya untuk membeli peralatan-peralatan perlengkapan baru. Pada tanggal  21 Mei 20001 kelompok abu Sayyaf kembali menculik tiga warga Negara Amerika Serikat dan tujuh belas warga Negara Filipina dari resort wisata Palawan di Filipina.

 

Hingga akhir tahun 2001, kelompok Abu Sayyaf masih membawa dua orang warga Negara Amerika Serikat dan satu perawat warganegara Filipina di pulau Basilan hasil penculikan tujuh bulan lalu. Hal ini di ketahui saat kelompok tersebut menawarkan perundingan pembebasan mereka di kota Zamboanga bulan April 2002.

 

Pada bulan Juni 2002 satu orang sandera warganegara Amerika Serikat yaitu Martin Burnham telah meninggal dunia saat dilakukan penyerangan oleh pasukan Filipina terhadap basis Abu Sayyaf yang menyandera dia, sedangkan istrinya Gracia Burnham dapat diselamatkan. Sementara itu perawat Filipina yaitu Ediborah Yap telah telah tewas saat operasi penyelamatan oleh militer Filipina.

 

Di bulan Juni 2002, Abu Sayyaf melakukan aksi penculikan terhadap warga negara asing, Empat warganegara Indonesia menjadi korban penculikan dan penyanderaan mereka. Keempat orang asing ini adalah anak Buah Kapal (ABK) Kapal SM-88 yang sedang membawa batu bara dari Indonesia ke Pulau Cebu di Filipina Tengah.

Penyergapan terhadap mereka dilakukan dilepas pantai Pulau Jolo dan keempatnya kemudian dibawa kedaratan Pulau Jolo. Dua hari kemudian satu ABK Indonesia Ferdinand Joel berhasil diselamatkan. Kemudian bulan Maret 2003 satu orang ABK Indonesia Zulkifli berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan bahwa satu AK Indonesia lainnya yaitu Muntu Jacobus Winowatan diperkirakan telah meninggal dunia tertembak dalam operasi penyelamatan militer Filipina bulan Februari 2003. Sandera ABK Indonesia terakhir Lerrech berhasil melarikan diri dari tahanan Abu Sayyaf tanggal 11 April 2003.

 

Di bulan Maret 2016, Kelompok Abu Sayyaf kembali melakukan aksi penculikan terhadap 10 warga negara Indonesia yang merupakan awak kapal Tug Boat Brahma yang memuat batubara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kegagalan berkalin kali operasi militer pemerintah Philipina menundukkan kelompok ASG itu tidak mencerminkan besarnya dana yang telah digelontorkan pemerintah Amerika Serikat untuk program antiterorisme Filipina. Padahal, ukuran kelompok Abu Sayyaf tidak sebanding dengan militer Filipina. Dalam peta organisasi militan yang dibuat Stanford University, jumlah pejuang kelompok Abu Sayyaf berkisar 500 orang (Mei 2015). Angka itu lebih kecil dari 2008 (500 orang) dan 2010 (445 orang).

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/us-trained-commandos-in-the-philippines-kill-10-al-qaeda-linked-militants-army

https://warisboring.com/fyi-we-just-won-a-war-in-the-philippines-3a8b708016d7#.rr1eii9iv

 

Untuk persenjataan sendiri, belum ada data pasti mengenai koleksi kelompok. Namun, dengan melihat berbagai foto dokumentasi dan link antara ASG dan AFganistan  bahwa persenjataan kelompok Abu Sayyaf  diyakini komplet boleh jadi amunisinya lebih komplet daripada teroris (di) Indonesia. RPG (rocket- propelled grenade), granat untuk antitank itu,  mortar, apalagi hanya M-16 dan AK-47 banyak sekali, biasa di sana.

 

cek berita ini

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM-6ap65XMAhUCraYKHYy8AlYQqQIIJigAMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mindanews.com%2Fmindaviews%2F2016%2F04%2F16%2Fthe-philsouth-line-when-numbers-matter%2F&usg=AFQjCNGdZe7CbdF4ZlurN4ED_jUGUGxjRA&sig2=OlNgcx3wQrA8WnTcW9J1nw

penuturan Ali Fauzi, adik pelaku Bom Bali 2002 Amrozi, Ali Gufran, dan Ali Imran, mengkonfirmasi pernyataan  tadi, dimana  mereka mengetahui detail tersebut karena pernah mengikuti pelatihan militer di Mindanao saat bergabung dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF). Ia pun mengaku pernah “bersentuhan dengan kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2002 sampai 2005.”

Pada 2005, pemerintah Filipina pernah mengeluarkan taksiran mengenai perlengkapan militer ASG. Dilansir Stanford, jumlah senjata yang dimiliki kelompok itu mencapai 480 pucuk. Gerombolon tersebut juga dianggap memiliki peralatan untuk melihat menembus kegelapan (night vision), sensor panas tubuh, perahu cepat, dan lain sebagainya.

Yang mengagetkan, diduga sejumlah perlengkapan itu dipasok oleh angkatan bersenjata Filipina. Hal demikian tentu mengindikasikan problem korupsi yang menggerogoti militer setempat.

Selain itu, Abu Sayyaf juga diduga mendapatkan senjata dari kelompok Infante–sindikat penjualan obat bius dan senjata yang pemimpinnya dibekuk pada 2003–serta dari Viktor Bout, pedagang senjata gelap internasional yang turut memasok persenjataan Al-Qaeda dan Hizbullah sebelum tertangkap pada 2008.

 

http://www.gmanetwork.com/news/story/562340/news/nation/military-defends-operations-vs-abu-sayyaf-after-death-of-18-men

 

melihat bagaimana sepak terjang kelompok  ASG yang sekarang dipimpin Hapilon, bahwa berbagai upaya pembebasan sandera semenjak tahun 2000 belum pernah berhasil tanpa adanya upaya pembayaran sejumlah uang sebagai barter sandera.

upaya membayar uang tebusan tentulah menjadi buah simalakama, ketika keselamatan sandera menjadi sedemikian genting dan tiadanya kemampuan pemerintah Philipina ( Militer) yang  sampai saat ini belum pernah berhasil membersihkan kekuatan ASG dari basis bercokolnya, yang ada pilihan operasi militer  Philipina malah kerap mengantarkan kegagalan dari setiap operasi.

http://www.abc.net.au/news/2015-01-29/philippines-mourns-44-police-killed-in-botched-anti-terror-raid/6055900

The Basilan Attack: First Significant Islamic State Battle In Southeast Asia – Analysis

 

 

Jurus lunak dan keras bertemu ?

ketika pendekatan lunak berupa pembayaran tebusan dan kekuatan keras berupa pelibatan Militer belum juga menjamin sandera akan selamat adalah bagaimana melihat penuturan https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2016/04/04/abu-sayaf-dan-polri/

artinya Polri memiliki peluang untuk membuka komunikasi intesif antara para penegak hukum : POLRI + PDRM + PNP untuk bekerja sama dalam konteks ASEANAPOL termasuk adalah ICPO / INTERPOL, walaupun rasanya mengirim pasukan Polisi bukanlah pilihan bijak mengingat berkali kali operasi militer digelar malah justru  berakhir dengan kegagalan.

yang lebih realistis adalah bagaimaan pengggdffdgampu keamanan perairan ketiga negara mencegah terulangnya oeristiwa yang sama di kemudian hari, saat ini dibutuhkan kerjasama nyata berupa peningkatan volume pengawasan perairan yang dikenal rawan seperti ini dengan tidak segan segan menggunakan  sumber daya yang ada masing masing  Militer dan Kepolisian ketiga negara

setidaknya jangan sampai ditengah tengah peristiwa Brahmana 12 belum berhasil dibebaskan malah terjadi kembali kasus serupa dan berikutnya terjadi lagi, bagi bangsa Indoensia inilah saatnya TNI dan Polri lebih tegas menjaga perairan Indonesia.

 

 

 

in the line of fire

_MG_2975

perubahan metode,lokasi,waktu,aktor dan sasaran dalam kontek serangan teror di Indonesia maupun secara Global dapat dilihat bahwa terdapat beberapa dinamika.

pada awal tahun 2000an sasaran yang menjadi serangan teroris adalah fasilitas milik asing maupun berbau asing seperti warung makan waralaba ayam goreng sebagai sebuah konsep Far Enemy, metode serangan juga menggunakan bom dengan switch manual dan manusia ( bom bunuh diri)

Pada era 2010 sasaran terorisme bergeser menjadi petugas Polri atau TNI yang kini dianggap sebagai Near Enemy, musuh dek yang berada disekitar kelompok teroris dibandingkan sasaran Far Enemy yang dalam eksekusinya membutuhkan biaya, dukungan dan usaha yang sangat besar, serta resiko tergulungnya seluruh jaringan bilamana gagal dalam mengkesekusi.

IMG00118-20100713-1358

sebagai sebuah pengingat akan ancaman teror yang tetap melekat kepada setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia dan terhadap anggota TNI dan Polri adalah peristiwa pengungkapan kasus penembakan terhadap anggota Polri yang pernah marak (dan masih rawan terulang).

teror sebagai sebuah makna diukur lewat sejauh mana perbuatan tersebut berhasil menimbulkan ketakutan dan kengerian yang menjalar ditengah masyarakat terutama mereka yang didifinisikan sebagai lawan, tidak heran akibat teror penembakan terhadap anggota Polri , lantas memunculkan diskusi apakah pelaksanaan tugas Polri dalam penanggulangan kejahatan terorisme di Indoensia harus dihentikan dan membiarkan saja benih-benih terorisme berkembang dan tumbuh besar di NKRI

AKP Anumerta Bryan

Seorang anggota Brimopda Papua di Jayapura, membawa foto Briptu Sahrul Mahulau (28) dari Kompi 3 Dewa Satbrimobda yang menjadi korban penembakan oleh kelompok separatis bersenjata di Kota Lama Mulia, Puncak Jaya , Senin (15/2). (ANTARA/Anang Budiono)

Suherman
Teror penembakan anggota Polri akhirnya berhasil diungkap sekaligus dilakukan penindakan hukum oleh Polri, dilakukan oleh kelompok teroris jaringan Abu Umar yang merupakan gabungan dari kelompok Jaba, Jakarta, dan kelompok Depok. Abu Umar sendiri sudah ditangkap pada 4 Juli 2011 di Bojong, Bogor dengan barang bukti sejumlah senjata laras panjang dan pistol.
(Rebo, 2014) memberikan penjelasan skripsi di STIK-PTIK tahun 2014 tentang sepak terjang Abu Umar alias Muhammad Ichwan alias Indra Kusuma alias Andi Yunus alias Nico Salman yang mempunyai spesialisasi sebagai pemasok senjata dari Filipina dengan jalur Tawau, Nunukan-Kalimantan Timur, Palu-Sulawesi Tengah dan Surabaya.
Tahun 1990, sebagai anggota Darul Islam dirinya mengikuti pelatihan militer di Moro Filipina, sebanyak 18 orang jaringan Abu Umar diketahui telah ditangkap sampai saat ini.
Mengenai sepak terjang jaringan 
kelompok teroris Abu Umar mempunyai target serangan Kedubes Singapura di Jakarta dan operasi Ightilat berupa penyerangan terhadap kelompok Syiah, Abu Umar juga terlibat penyerangan terhadap mantan Menteri Pertahanan Matori Abdul Jalil dan penyerangan markas Brimob di Ambon pada 2005.
Abu Umar mempunyai hubungan dengan anggota jaringan Darul Islam lainnya. Salah satu yang berhasil ditangkap pada Juli 2011 adalah Iwan Kurniawan. Iwan sendiri merupakan adik kandung Arham alias Eceng Kurnia yang tewas ditembak Polisi pada tahun 2010 di Aceh.

andi sapa

Andriandi Sumsel

Arham merupakan mantan anggota komando AMIN yang keluar dari Darul Islam tahun 1999. Iwan tadinya membawa senjata dari Kalimantan dan akan diserahkan ke Abu Umar sebelum tertangkap, kelak senjata selundupan inilah yang banyak digunakan untuk menebar terror di Jakarta ( penembakan terhadap anggota Polisi) dan perampokan / Fa,i terhadap Bank BRI unit Tiga Raksa Kab. Tangerang.
Berkaitan dengan peristiwa penembakan terhadap sejumlah aparat kepolisian yang terjadi di beberapa tempat khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sesungguhnya merupakan rangkaian peristiwa penembakan yang terjadi pada hari Sabtu, 27 Juli 2013 di Jalan Cirendeu Raya depan Sekolah Al Fatah, Pamulang, Tangerang Selatan.
Aipda Patah Saktiyono (55), anggota Polantas Polsek Gambir Jakarta Pusat ditembak oleh dua pria tidak dikenal yang mengendarai motor, dalam peristiwa penembakan tersebut Aipda Patah selamat walapun mengalami luka tembak setelah peluru menembus punggung belakang kiri menembus ke dada depan.

Rabu, 7 Agustus 2013 depan Gang Mandor Jalan Otista Raya RT 03/11 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota, Tangerang Selatan, Aiptu Dwiyatno (50), anggota Bimas Polsek Metro Cilandak tewas ditembak oleh pelaku teror, dalam peristiwa tersebut korban meninggal dunia setelah peluru berkaliber 9 mm. menembus kepala korban.

Jumat, 16 Agustus 2013 Jalan Graha Raya depan Masjid Bani Umar, Kelurahan Prigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Bintaro, Tangerang. Dua anggota menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh pelaku, kejadian terjadi saat Aiptu Kus Hendratma dan Bripka Ahmad Maulana, Anggota Polsek Pondok Aren akan berangkat ke kantor untuk melaksanakan apel malam, dalam peristiwa tersebut kedua korban meninggal dunia.
Sebenarnya saat itu jaringan teror tidaklah merubah modus, target atau sasaran namun yang diharapkan adalah spirit of terror dalam menebar rasa ketakutan, sehingga mereka tidak peduli siapapun targetnya yang terpenting adalah pesannya sampai yaitu munculnya rasa takut.

Memang selama ini targetnya dalah Negara Barat, berdasarkan perintah fatwa dari Osama Bin Laden adalah Amerika dan sekutunyalah sebagai target, akan pasca kematian Osama, maka Ayman al-Zawahiri sebagai penggantinya, menyerukan perubahan dalam organisasi teror dan komando untuk berubah dengan melakukan apa saja dengan kemampuan yang dimiliki baik secara perorangan maupun kelompok khususnya untuk menyerang Negara-negara yang menganut paham Demokrasi, termasuk Indonesia.
Pemerintah dan alat Negara Indonesia oleh jaringan Abu Umar dianggap thoghut ( setan), Polisi sendiri sebagai alat Negara dalam tugas penegakkan hukum positif di dunia, sehingga dengan demikian setiap anggota Polisi diyakini memilki pemahaman yang berbeda dan bertentangan dengan jaringan teroris Abu Umar, target utama tetaplah demokrasi dan Polisi hanya sebagai simbol adanya spirit of terror.

Pelaksanaan penindakan yang dilakukan di Kelurahan Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan dilakukan seluruhnya dibawah tanggung jawab Kadensus 88 AT dengan pertimbangan bahwa dalam memberantas terorisme menggunakan law enforcement bukan war on terror sehingga yang melakukannya adalah penyidik, jadi penyidik meminta bantuan kepada penindak (Wanteror Gegana) untuk melakukan penindakan.
Semua yang dilakukan atas dasar penegakan hukum, Indonesia memiliki strategi di level nasional yaitu pendekatan penegakan hukum dan bukan praktek perang, dimana UU pemberantasan terorisme memberikan wewenang kepada penyidik, penyidik yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah Polisi dalam hal ini Densus 88 AT dengan dukungan penuh Detasemen C/ Wanteror Satuan I Gegana.

KBP Drs. Imam Widodo, selaku Kasat I Gegana (pada tanggal 31 Desember 2013 kurang lebih pukul 15:30 WIB), memerintahkan Kompol F.S, sebagai Kaden C Wanteror untuk menyiapkan personel siaga Unit wanteror. Detik-detik penindakan Tersangka terorisme dimulai setelah Unit Wanteror tiba di posko taktis terdekat TKP pada pukul 19 : 30 wib untuk melaksanakan koordinasi dengan tim surveilance untuk mendapatkan data awal berupa informasi mengenai tersangka, jumlah senjata, dan peta lokasi sasaran/target.

Adapun cara bertindak yang disiapkan adalah melakukan penangkapan di jalan pada saat tersangka keluar rumah untuk meminimalisir korban, dimana berdasarkan informasi intelijen yang diperoleh bahwa pada hari itu tepat pada malam tahun baru 2014 para pelaku terror merencanakan untuk melakukan hunting kepada anggota Polri yang sedang berada di jalan, dengan demikian pelaku harus bisa ditangkap hidup caranya adalah membagi beberapa personel Wanteror Gegana di 4 titik untuk melakukan penangkapan di jalan.

Unit wanteror sedang bersiap menuju titik-titik penyergapan ketika terjadi perubahan rencana, tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku teror diketahui telah bergerak keluar lebih cepat dari rumah sehingga harus dilakukan penangkapan segera.
Tim berhasil mengamankan tersangka atas nama Dayat alias Daeng alias Hidayat. Tim gabungan melakukan penangkapan saat tersangka atas nama Dayat bersama dengan 1 (satu) orang tidak dikenal lainnya yang mengendarai sepeda motor Honda jenis Supra Fit bernopol B 8722 EDP.

Tersangka atas nama Dayat menyadari kedatangan petugas sehingga berupaya untuk melarikan diri, namun tidak bisa melarikan diri justru malah tersangka berusaha melawan petugas, sehingga untuk menghindari korban dari pihak petugas maupun masyarakat disekitar TKP maka unit wanteror mengambil tindakan tegas terhadap tersangka atas nama Dayat, dari Dayat polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis pengun. Dalam penangkapan tersangka tersebut salah satu anggota unit tindak Gegana BKO Densus 88 AT an. Briptu Daniel Tokoro mengalami luka di bagian betis kaki sebelah kiri akibat recoset tembakan.

Penangkapan dari salah satu orang yang bersama Dayat diperoleh informasi bahwa masih ada lagi sekitar 5(lima) orang tersangka lainnya yang bersembunyi dikontrakan di Kampung Sawah, Unit Striking Force / Unit wanteror segera bergerak menuju TKP. Ditemukan di TKP ternyata kelompok pelaku terror tinggal di sebuah kontrakan dengan tembok berwarna cat pink.
Langkah prosedural unit wanteror Satuan I Gegana adalah memberikan peringatan kepada tersangka yang berada didalam kontrakan tembok berwarna cat pink untuk keluar dan menyerahkan diri kepada petugas, tetapi peringatan tersebut dibalas dengan tembakan oleh para pelaku dari dalam kontrakan.

Para tersangka tetap tidak mau menyerah bahkan melakukan perlawanan. unit wanteror mengambil langkah dengan menembakkan beberapa butir granat gas air mata kedalam kontrakan berupaya memberikan tekanan agar para tersangka keluar dan menyerahkan diri.

Boas

gugur di sulteng

Seorang anggota Brimopda Papua di Jayapura, membawa foto Briptu Sahrul Mahulau (28) dari Kompi 3 Dewa Satbrimobda yang menjadi korban penembakan oleh kelompok separatis bersenjata di Kota Lama Mulia, Puncak Jaya , Senin (15/2). (ANTARA/Anang Budiono)
Tim pendobrak unit wanteror Gegana mencoba masuk dengan mendobrak pintu dengan menggunakan Shoot Gun, dengan maksud membuka celah menembakkan senjata kurang mematikan (Less Lethal Weapon) dengan peluru gas air mata. Walaupun dengan dihujani tembakan gas air mata tersangka masih tetap menolak menyerahkan diri.

Tim pendobrak wanteror Gegana (Breacher) melaksanakan pendobrakkan menggunakan peledak terhadap pintu depan dan jendela untuk mengontrol pergerakan pelaku dalam ruangan, walaupun pintu telah berhasil dibuka ternyata salah seorang pelaku malah sempat mendorong motor ke arah pintu sehingga pintu tertutup kembali, unit wanteror kembali tidak bisa melihat kedalam kontrakan.
Susana TKP gelap karena para tersangka telah mematikan saklar lampu dari dalam sehingga menambah kesulitan bagi unit wanteror. keadaan tersebut dilaporkan Katim wanteror Gegana kepada Kasat I Gegana untuk menyiapkan pasukan unit wanteror dan unit jibom untuk penebalan serta membawa peralatan penerangan berupa floodlight portable.
Tim Penebalan pasukan unit wanteror dan unit jibom dari Sat I Gegana Korps Brimob Polri dipimpin Kasat I Gegana datang ke TKP untuk menambah kekuatan karena ada perlawanan serta di perkirakan kekuatan dari TSK lebih dari 3 (tiga) orang, informasi tersebut diperoleh dengan menghitung suara teriakan dari dalam kontrakan yang mengindikasikan bahwa tersangka lebih dari 3 (tiga) orang, selain ditinjau dari suara teriakan tersangka indikator lainnya adalah diperoleh dari menghitung intensitas tembakan balasan oleh para tersangka dari dalam kontrakan.

Kelompok pelaku mengetahui petugas akan menerobos sehingga terus memberikan perlawanan dengan dengan menembakan senjata api kearah Unit wanteror dan melemparkan beberapa granat rakitan namun karena pembakarannya tidak sempurna granat rakitan tersebut tidak meledak.
Negosiasi verbal lewat pengeras suara juga masih berlanjut untuk terus membujuk para pelaku menyerahkan diri tetapi tidak dihiraukan malah terus melakukan perlawanan dengan menembakan senjata api ke arah unit wanteror gegana.

Upaya lanjutan tim pendobrak adalah kembali melakukan pemasangan breaching wall untuk mencoba membuka akses masuk kedalam rumah, pada saat tim pendobrak menyinari ruangan dengan senter kedalam ruangan didapati salah seorang pelaku berada dipojok dalam bak kamar mandi yang posisinya hanya terlihat dari celah tembok yang runtuh, para pelaku leluasa menembaki petugas dari dalam bak kamar mandi.

Salah satu tiba-tiba melompat keluar dari dalam bak kamar mandi dan berusaha menyerang petugas dengan tembakan terarah ke tim Penetrasi sehingga tim membalas untuk melumpuhkan dengan tembakan, dari hasil kontak tembak tersebut lima orang pelaku bersenjata meninggal di lokasi dan didapati barang bukti 5 pucuk senjata api pistol caliber 9 mm beserta magazine, 1 pucuk Revolver caliber 38, dan 17 buah bom/granat rakitan, sejumlah bahan Kimia (Kimia urea, chlorat, black powder, alat solder dan rangkaian switching elektronik), sejumlah uang Rp. 200.000.000.- (lembar Rp 100.000.-) diindikasikan adalah uang dari hasil perampokan / Fa,i yang terjadi di Bank BRI unit Tiga Raksa Kab. Tangerang.

Jasadmu sunyi namun jiwamu selalu abadi

I am the police, and I’m here to arrest you. You’ve broken the law. I did not write the law. I may disagree with the law but I will enforce it. No matter how you plead, cajole, beg or attempt to stir my sympathy. Nothing you do will stop me from placing you in a steel cage with gray bars.
If you run away I will chase you. If you fight me I will fight back. If you shoot at me I will shoot back. By law I am unable to walk away. I am a consequence. I am the unpaid bill. I am fate with a badge and a gun.
Behind my badge is a heart like yours. I bleed, I think, I love, and yes I can be killed and although I am but one man, I have thousands of brothers and sisters who are the same as me. They will lay down their lives for me and I them. We stand watch together.
The thin-blue-line, protecting the prey from the predators, the good from the bad.
1. AKP Anumerta Bryan Theophani Tatontos. Bryan menjabat sebagai Komandan Kompi Brimobda Sulteng, gugur dalam kontak senjata antara polisi dan kelompok teroris bersenjata di Pegunungan Langka di Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso pada tanggal 21 Agustus 2015.
2. Brigadir Polisi Dua (Bripda) M. Andriadi (22) dan Bripda Rian Andriansyah (22). anggota Brimob Polda Sumatera Selatan yang di Bantuan Kendali Operasi (BKO) pada satuan tugas (satgas) pengamanan (Pam) PT Freeport Indonesia. Gugur pada tanggal 1 Januari 2015.
3. Bharada (Bhayangkara Dua) Putu Satria gugur dalam baku tembak itu terjadi setelah satu regu Brimob menyisir kawasan Desa Sahunca, Poso Pesisir Selatan pada tangal 6 Februari 2014.
4. Aiptu Thomson Siahaan dan Bripda Everson. Gugur saat sedang membantu kegiatan perayaan Natal GKI klasis Ilaga. Dua anggota Brimob yang bertugas di Kabupaten Puncak, Papua, ditembak saat berada di halaman depan Kantor Bupati Puncak di Ilaga, Rabu 3 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 WIT.
5. Bripda Suherman, anggota Striking Force/ Gegana Korbrimob Polri yang di BKO kan pada Satgas Bom, gugur pada tanggal 30 Agustus 2012 dalam penyergapan terduga teroris di Solo Jawa Tengah.
6. Dua polisi bernama Briptu Andi Sapa anggota Polres Poso dan Brigadir Sudirman anggota Polsek Poso Pesisir hilang saat sedang mengintai tempat pelatihan teroris. Jenasah kedua almarhum ditemukan pada tanggal 16 Oktober 2012, di daerah Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso, Sulawesi Tengah.
7. Empat anggota Brimob gugur dan melukai Dua anggota lainnya. Bhayangkara yang gugur adalah adalah Briptu Wayan Putu Ariawan, Briptu Ruslan, Briptu Winarto dan Briptu Eko Wijaya Sumarno Insiden penembakan terjadi Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 WITA saat personel brimob berpatroli di Desa Kalora menggunakan sepeda motor dan kendaraan roda empat. Tanpa diduga, tim patroli diberondong tembakan dari arah perbukitan dan diduga dilakukan kelompok bersenjata yang diperkirakan berjumlah sembilan orang.
8. Bripda Sahrul anggota Brimob Polda Papua gugur ditembak di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya saat sedang bertugas di wilayah rawan konflik pada 15 Februari 2010 Pkl.10.50 WIT.
9. Briptu Boas Maosiri, gugur dalam penyergapan kelompok teroris di Aceh Besar, pada tanggal 7 Maret 2010, selain Boas, dua polisi lainnya pun gugur dalam kontak tembak yakni anggota Satbrimob Polda Aceh : Brigadir Dua Dharmansyah dan Brigadir Dua Sri Handri Kusumo.

THE UNSUNG LEGEND………….DITEMPA DIDAERAH KONFLIK UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK

THE UNSUNG LEGEND………….DITEMPA DIDAERAH KONFLIK UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK

IMG-20131228-00241
SESEORANG MENJADI LEGENDA BUKANLAH PEKERJAAN GAMPANG, TERNYATA BETUL JUGA APA YANG DISIRATKAN DALAM TULISAN “ A GOOD KING WASN’T BORN , HE HAS TO BE MADE “ ATAU LEBIH MUDAHNYA ADALAH A GOOD SOLDIER WASN’T BORN , BUT HE HAS TO BE MADE (TRAINNED )

NAMA JACKI ULY BAGI SEBAGIAN ORANG MUNGKIN HANYA DIKENAL SECARA TERBATAS NAMUN BAGI GOLONGAN KAUM BRIMOB APALAGI ANGGOTA POLRI DAN BARISAN POLISI INTERNASIONAL PERNAH TERGABUNG DALAM UN–POL DIMASA MASA LALU NAMA DIATAS ADALAH SEBUAH JAMINAN MUTU ATAS INTEGRITAS DAN DEDIKASI KEPADA TUGAS YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA.

BUKU YANG BERJUDUL “ JACKI ULY …. POLISI DI WILAYAH KONFLIK , CHALLENGE AND UNCERTAINTY “ TERBITAN SOEKARNO INSTITUT MENARIK UNTUK DIJADIKAN REFERENSI TENTANG GAYA KEPEMIMPINAN SEORANG POLISI YANG MENGHABISKAN MASA PENGABDIANNYA KHUSUSNYA DALAM KONDISI DARURAT DAN PENUH BAHAYA YANG MENGANCAM.
BUKU INI DIMULAI DENGAN ALUR CERITA YANG SANGAT SEDERHANA , ADALAH MASA KECIL , BAGAIMANA KETERTARIKAN DIRINYA DENGAN KORPS BRIMOB POLRI , MASA –MASA AWAL PENUGASAN SEBAGAI ANGGOTA POLRI, PENUGASAN DI TIMOR-TIMUR PADA MASA AWAL INTEGRASI, PENUGASAN DI SATUAN KEWILAYAHAN POLRI, BERTUGAS DI BERBAGAI MISI PERDAMAIAN PBB SAMPAI BEBERAPA PERISTIWA DIMANA JACKI ULI BUKAN SEKEDAR SEBAGAI PENONTON NAMUN JUSTRU SEBAGAI PELAKU SEJARAH.
BEBERAPA HAL MENARIK YANG PERLU MENJADI DISKUSI ADALAH KETERLIBATAN DIRINYA DALAM OPERASI KEPOLISIAN SPESIALIS DAERAH KONFLIK .
PERTAMA ADALAH PENUGASAN ONE WAY TICKET ( HALAMAN 97 ) KETIKA UPAYA DAMAI MULAI DILAKUKAN PIHAK NKRI UNTUK MERANGKUL KELOMPOK PERLAWANAN BERSENJATA FRETELIN DI TIMOR TIMUR TAHUN 1980, UPAYA FIRST CONTACT INILAH YANG BELUM BANYAK DIKETAHUI UMUM BAHWA NAMA JACKI ULY, KEMUDIAN AIPTU WUNTU DARI BRIMOB JABAR, CAPA LUKMAN DARI KOPASSUS, BERANGKAT BERJALAN KAKI DARI DAERAH LOS ( MUNGKIN LOS PALOS) JALAN DARAT TANPA SENJATA MENUJU GUNUNG SABURAI YANG DIKENAL SEBAGAI CAMP PERLAWANAN KELOMPOK FRETELIN PIMPINAN JOSE PAREIRA.
FIRST KONTAK PIMPINAN JACKI ULY INILAH YANG PADA AKHIRNYA MEMBUKAKAN JALAN BAGI ROMBONGAN BERIKUT DENGAN MENGGUNAKAN HELIKOPTER BERPENUMPANG PASTOR DARI MALIANA, SESEORANG DARI GOWA INDIA, DANDIM , KASI INTEL KOREM DAN PERWIRA DARI BAKIN MULUS MENDARAT DI LOKASI CAMP MUSUH UNTUK MEMULAI UPAYA REKONSILIASI.
ROMATISME YANG DICERITAKAN MUNGKIN SAAT HARI H DAN JAM J BAGI JACKI ULY BUKANLAH HAL BIASA , MENYADARI BAHWA MISI TADI BISA SAJA MENJADI MISI TERAKHIR DALAM HIDUP, MAKA SEPUCUK SURAT WASIAT MASIH SEMPAT DITITIPKAN KEPADA REKAN SEBELUM ROMBONGAN BERANGKAT.
PADA BAB ONE WAY TICKET INI JUGA TERDAPAT SEKELUMIT INFORMASI BAHWA TRAGEDI PENYANDERAAN PESAWAT GARUDA DC 9 WOYLA RUTE PENERBANGAN KEMAYORAN JAKARTA MENUJU POLONIA MEDAN TERJADI PADA SAAT YANG SANGAT KEBETULAN BERBARENGAN DENGAN PELAKSANAAN LATIHAN GABUNGAN ABRI PADA SESI PENDARATAN PANTAI DI PULAU BURU MALUKU TENGAH.
TANGGAL 28 MARET 1981 UPAYA RAID DI BANDARA DON MUANG BERHASIL DILAKUKAN DAN SEKALI LAGI DI TANGGAL YANG SAMA PRESIDEN RONALD REAGEN TERTEMBAK DI AMERIKA DIMANA PADA AKHIRNYA HEADLINE NEWS BERITA LEBIH MEMPOPULERKAN BERITA REAGEN TERTEMBAK DIBANDING RAID DI DON MUANG.
TRAGEDI SANTA CRUZ JUGA DIBAHAS DALAM BAB 16, ADALAH KETIKA BERITA ACARA YANG BERISIKAN KRONOLOGI TRAGEDI HARUS DIMANIPULASI ATAS PERMINTAAN SESEORANG , KEBERANIAN MENGATAKAN TIDAK UNTUK SESUATU YANG TIDAK DILAKUKAN MENJADI DILEMA TERSENDIRI DALAM TATARAN SIAPA KAWAN DAN LAAN SAAT ITU. ( HALAMAN 143)
CERITA LAIN YANG MASIH SANGAT SESUAI DENGAN KONTEKS BRIMOB SAAT INI ADALAH BAGAIMANA MENGHADAPI KEJAHATAN YANG SIFATNYA EKSTRA ORDINARY, KEJAHATAN LUAR BIASA HANYA BISA DILAWAN DENGAN UPAYA –UPAYA LUAR BIASA YANG DILAKUKAN SECARA UNSTRUCTURE JUGA.
RESIKO DIANGGAP AROGAN ATAU DICAP SOK HEBAT MENJADI BAGIAN TERSENDIRI BAGI MEREKA YANG MELAKUKAN TUGAS UNSTRUCTURE TADI, BERANGKAT DENGAN 3 HELIKOPTER POLUDARA LALU MENDARAT SECARA TIBA TIBA DI SUPADIO PONTIANAK SUDAH CUKUP MEMBUAT GEGER PEJABAT TNI-POLRI DISANA.
PENAMPILAN BLUE JEANS DENGAN HANYA BAJU KAOS, PLUS LENGKAP DENGAN STYER KHAS DETASEMEN GEGANA BRIMOB TIDAK PELAK MEMBUAT PARA PUNGGAWA WILAYAH KELABAKAN ,,, ADA APA DI PONTIANAK ?.
URUSAN MABES POLRI DAN MABES ABRI KALA ITU YANG MEMESANKAN DENGAN SANGAT BAHWA INI ADALAH TOP SECRET MISSION , PESANAN TADI MENJADI DILEMA TERSENDIRI ANTARA SEORANG DANDEN GEGANA BRIMOB DAN PIMPINAN DAERAH, HAL INI BAGI SEBAGIAN GENERASI MUDA BRIMOB MASIH DAN SEPERTINYA TERUS AKAN TERJADI DALAM KONTEKS HARKAMTIBMAS SAMPAI KAPANPUN KHUSUSNYA MELAWAN KEJAHATAN EKSTRA ORDINARY DENGAN UPAYA YANG EKSTRA JUGA.
KETERLIBATAN JACKI ULY DALAM KANCAH INTERNASIONAL MEMBERIKAN WAWASAN BAHWA POLISI INDONESIA MEMILIKI KEMAMPUANKHAS TERSENDIRI KHSUSUSNYA BAGAIMANA MENERAPKAN KEPEMIMPINAN DI DAERAH KONFLIK SEPERTI KAMBOJA, BOZNIA HESEGOVINA DAN LAINNYA.
BISA JADI BAGI JACKI ULY ADALAH FAKTOR KE-BRIMOB-AN TADI YANG MENJADI BEKAL DAN MENEMPA KEMAMPUAN MANAGERIAL YANG DIMILIKI DI TINGKAT INTERNASIONAL, TERNYATA LAHIR BESAR DAN MATANG DIMEDAN TUGAS PERTEMPURAN KELAK MENEMPA SESEORANG MENJADI PEMIMPIN SERBA BISA YANG SIAP BEKERJA DENGAN KONDISI TERBURUK SEKALIPUN,.
MEMANG BENAR SEORANG NAHKODA YANG CAKAP TIDAK DILAHIRKAN DILAUTAN YANG TENANG NAMUN HARUSLAH DITENGAH BADI DAN OMBAK YANG KERAS DAN KEJAM.
SEBAGAI SEBUAH BUKU YANG LAYAK MENJADI REFERENSI GENERASI MUDA POLRI DAN MASYARAKAT LAINNYA TENTUNYA ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI PERBAIKAN.
PILIHAN SAMPUL DEPAN PERLU ADANYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN AGAR KESA PERTAMA BUKU TENTANG SEPAK TERJANG POLISI SPESIALIS DAERAH SUSAH LANGSUNG MUNCUL.
KARENA TERLALU SERING BERTUGAS , ………… KEHIDUPAN NORMAL BARU DIPEROLEH MENJELANG PENSIUN………… SEBAGIAN WAKTU TERBAIKNYA DISUMBANGKAN DEMI NEGARA DAN BANGSA…………WAKTU SAYA MENJADI SEORANG KOMANDAN TERASA SERBA SULIT DALAM MENGATASI MASALAH KELUARGA ( PENSIUNAN) YANG TINGGAL DI ASRAMA………..KALAU MAU DIKELUARKAN MEREKA (PENSIUNAN) MAU KEMANA?….. AKHIRNYA NEGARA MEMBERI PESANGON KEPADA MEREKA YANG NOTABENENYA ADALAH PEJUANG , AGAR MEREKA DAPAT MEMBELI RUMAH…………… ( JACKI ULY 2013: 3)

WARGA KEHORMATAN KORPS BRIGADE MOBIL

Tepatnya pada hari Jumat , Tanggal 15 November 2013 , pukul 15.00 wib, sejarah akan kembali diputar balik , manakala ketika tahun 1961 , Presiden RI kala itu Ir Soekarno berkenan menerima anugerah Warga Kehormatan dari Korps Brigade Mobil termasuk penerimaan Bintang Bhayangkara Agung.

IMG_9582

IMG_9585

IMG_9592

IMG_9595

IMG_9603

IMG_9630

IMG_8445

IMG_8451

IMG_8456

IMG_8461

IMG_8463

IMG_8464

IMG_8465

IMG_8470

IMG_8474

IMG_8479

IMG_8486

kini sejarah terulang lagi , berdasarkan beberapa kali rapat marathon antara Korps Brimob Polri-Mabes Polri dan Setneg telah disepakati < saatnya bapak Presiden RI. Soesilo Bambang Yudhoyono berkenan hadir ke mako korps Brimob di Kelapa Dua Depok.
buku panduan kegiatan WAHOR Presiden RI
Kesuksesan acara yang akan digelar lusa tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak , TNI , Pemda dan masyarakat secara luas .
berikut adalah rencana upacara yang akan digelar , semoga bermanfaat.Alt-8-Baliho-Wahor_Revisi 2200

Alt-9-Baliho-Wahor jam 22

COVER DEPAN DAN FORMULIA A,B,C – EDIT KAPOLRI HASIL SETNEG-7-11-13

FORMULIR A REN UP PRESIDEN RI 1 EDIT KAPOLRI 06-11-2013

FORMULIR B REN UP RI 1 EDIT KAPOLRI 06-11-2013

National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila.svg

PENGANUGERAHAN WARGA KEHORMATAN KORPS BRIMOB 2013