Giliran Pondok Indah

 

Pasca tragedi Thamrin tahun ini, kembali  masyarakat Indonesia dikejutkan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang berujung kepada peristiwa penyanderaan di sebuah rumah di  Jakarta. beritacenter.com/news-142602-polisi-bekuk-perampok-bersenjata-dirumah-mewah-pondok-indah.html

Peristiwa sep1erti diatas tadi mungkin bukan yang pertama terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, kejahatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan bisa terjadi kapan saja dan kadang memang disertai dengan tindakan kekerasan, beberapa peristiwa malah berakhir dengan adanya korban yang harus kehilangan nyawa.

Khusus dalam peristiwa hari ini ada sedikit yang berbeda, adalah bagaimana antusiasme media ( bahkan ketika tulisan ini diketik  sambil menyaksikan ulasan detil dengan menghadirkan berbagai ahli-ahli lengkap dengan tinjauan teorinya di salah satu stasiun TV terkenal Indonesia).

Sikap antusiame media tentunya tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dahsyat pemberitaan saat tragedi Thamrin terjadi beberapa waktu lalu, bisa jadi rekan wartawan ingin mendapatkan live report terbaik setidaknya sekelas dengan bobot berita insiden Thamrin yang dikupas tuntas mulai pelaku, korban, lokasinya sampai sepatu dan gaya sisiran rambut Polisi yang ada di TKP.

Menyaksikan selama hampir 3 jam drama perampokan dan perampokan tadi siang dapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan kelak menjadi sumber referensi bagi Polri dan masyarakat pada umumnya, hal ini tidak lepas dari kemungkinan adanya korban ikutan  yakni masyarakat, wartawan dan polisi yang ada di TKP.

Tidak adanya batas- batas berupa police line atau semacam parimeter yang jelas dan berjarak cukup aman  di tkp.  Sehingga wartawan bebas mengambil gambar dan video ketika pasukan Brimob akan melaksanakan penetrasi, hal ini tentunya berdampak negatif bagi  petugas dan masyarakat bahkan sandera, karena musuh bisa memonitor pergerakan pasukan.

Minimal upayakan TKP dapat dan seharusnya tertutup dulu sampai steril dan aman, hal ini untuk keamanan bersama, dimana ini adalah pelajaran dasar Kepolisian  sewaktu masih belajar di pendidikan. Sebagai informasi bahwa Taruna Kepolisian di Thailand  pada tingkat 4 pasti mendapatkan pelajaran penanganan insiden penyaderaan maupun perampokan seperti ini, mulai  dari manajemen insiden, negosiator dan pembebasan sandera dimana modulnya diperoleh dari Kepolisian Jerman dan Amerika, sedangkan Taruna AKPOL di Indonesia justru mendapatkan materi penting seperti ini pada  pelajaran tingkat Dasbhara dan kerap menjadi bahan peragaan  saat Wisuda Prajurit.

Akibat tidak ada perimeter yang baik, tentu selain wartawan pelaku kejahatan lain pun sebernarnya bisa masuk dan melakukan kejahatan lain. Contoh : bom bunuh diri, penembakan terhadap petugas ( ingat insiden Thamrin dan Bom Bali I )

Fenomen adanya wartawan yang meliput setiap detil proses penindakan adalah tidak lepas dari tugas dari wartawan itu sendiri untuk mengumpulkan berita dan mengabarkan berita tadi secepatnya, namun dalam tinjauan taktis seperti kejadian barusan, dapat saja tindakan wartawan tadi justru akan menjadi kontraproduktif,   jalan tengah yang bisa dilakukan adalah dengan menugaskan bagian Humas Polri untuk mendampingi wartawan tadi.

Maksudnya daripada wartawan menerka nerka apa dan seperti apa kondisi yang sedang terjadi kemudian salah menafsirkan dan akhirnya keliru memberitakan,  maka akan lebih baik bila ada personil Polri yang ditugaskan mendampingi atau setidaknya bisa memberikan info yang memadai secara benar walaupun dalam tataran : sedang kita dalami, nanti kita cari tahu di pemeriksaan, sabar dulu sedang diusahakan penindakan secara soft, penindakan keras itu adalah…. bilamana ….. dengan…. sehingga… Hal ini memang tidak akan menjamin bahwa  wartawan tidak akan bertindak kontraproduktif,  namun setidaknya wartawan tidak akan bingung membuat berita seenak dan  setahu mereka tanpa ada yang  bisa meluruskan

Dalam pengambilan tindakan harus dengan perhitungan yang matang. Tiap tiap etape dalam penggunaan kekuatan harus dilaksanakan. Proses negosiasi harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syukurlah pelaku tidak militan, dan kalau militan mungkin  ada korban dipihak Polri, tidak boleh anggap remeh setiap kejadian.

Lihat pada link berikut :  National geographic : Inside hostage massacre  https://youtu.be/E1dyKiJHCEk  belajar dari upaya  penyelamatan sandera di Manila, penyelamatan itu disebut oleh PBB sebagai penyelamatan terburuk yang dilakukan oleh Polisi Manila. Penyanderaan dilakukan oleh seorang  pecatan Polisis berpangkat Kapten   yang tidak terima diberhentikan secara tidak hormat oleh Kepolisian Manila.  Dalam penyanderaan tersebut terdapat  sekitar 21 sandera yang sebagian besar  meninggal dunia akibat  ditembak oleh oknum pelaku .

Dalam proses negosiasi sebelumnya, Polisi telah berbuat sebaik mungkin. Salah satu penyebab dari emosi penyandera tiba-tiba memuncak adalah karena terbukanya informasi yang dapat diterima penyandera. Didalam Bus  tersebut ternyata ada sebuah televisi yang bisa digunakan untuk melihat siaran berita.

Seperti pada siang tadi, posisi dan taktik Kepolisian Manila dapat dilihat melalui TV, termasuk  bagaimana taktik penempatan para penembak jitu kepolisian Manila. Media menjadi berperan penting untuk meningkatkan emosi penyandera ketika media menyiarkan secara langsung ketika Polisi  Manila  berhasil menangkap adik (saudara kandung ) sang Kapten yang mencoba menyusup barikade Polisi untuk menemui sang kakak.

Ditambah lagi adanya media radio yang berhasil menemukan nomor HP sang Kapten dan mewawancaranya secara online, akhirnya negosiasi yang telah alot dilakukan oleh Polisi Manila menjadi berantakan dan terjadilah insiden penembakan di dalam Bus wisata di kota Manila.

Sudah diajarkan kepada anggota yang pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan Wanteror di PLATINA maupun CRT di Mega Mendung. Bahwa terdapat yang namanya THA, kemudian ada namanya LCC barulah FAP, hal-hal seperti ini harus dipedomani dan dilaksanakan bukan hanya teori dan pada saat kejadian justru dilupakan.

Konsep 3 C  berupa  Close-Contain-Counter. Harus dipedomani secara rigid dilapangan  bahkan misalnya keadaan tersebut jauh dari  back-up kekuatan baik dari Polres maupun Kesatuan Brimob  atau situasi yang membutuhkan tindakan segera dan  kebetulan hanya ada kekuatan Pospol dan Polsek disana, apakah tahapan kekuatan mutlak tetap harus dilaksanakan atau bisa berdasar konsep wewenang diskresi seorang kapolsek.

Ada beberapa opsi antara lain memaksimalkan sumber daya yang ada, kalau disitu ada TNI  maka  dapat didayagunakan asalkan kendali dibawah kasatwil Polri ( ingat chain of evidence dan due proses of law nantinya )  dan kedua dengan memaksimalkan konsep 3 C  tadi sampai bantuan dari satuan tindak datang, semua opsi ada resikonya.

Sebenarnya yang paling esensi dari posting diatas adalah bagaimana peran Satwil terutama uniformed police on ground seperti Lantas, Sabhara dan Bhabinkamtibmas mampu memerankan konsep 3C tadi.

Lanjutannya adalah setiap Polisi di TKP  yang bertindak sabagai first responder  harus mampu menjadi : guide bagi pasukan tindak ( Brimob atau Densus ) yang pasti akan datang belakangan, guide ini maksudnya menjadi pemandu yang  dapat menunjukkan siapa kira kira pelaku                   (cirinya), siapa korban ( ciri kalau bisa foto ), informasi berupa sket sasaran atau TKP walaupun kasar dan lainnya, termasuk mengarahkan mobil-mobil satuan tindak yang bisa jadi buta tuli wilayah tempat TKP berada.

Harus memikirkan akses masuk yang lain, dengan tidak terpusat  bahwa penindakan maupun penyampaian himbuan dengan Public Addres haruslah dari  arah depan, karena  umumnya arah depan adalah kelemahan pasukan penindak, jika terekspose oleh lawan. Maka bubarlah prinsip dasar CQB yaitu  : speed, surprise and violent of action, hal ini tentunya harus dipedomani dan dilaksanakan.

Operasi tadi adalah pembebasan sandera, yang harus diingat, jika sandera sampai mati maka operasi tadi dapat dikatakan  gagal,  maka tidak perlu terburu buru, negosiasi sangat penting  sehingga peran negosiator sangat penting, memang tidak  mudah dan murah membentuk seorang negosiator handal, sehingga bagus  bila  diangkat menjadi  tulisan tentang peran negosiator yang belum diprioritaskan dan selalu ditingkatkan kemampuannya.

Saat ini pada umumnya Polwan yang dimajukan sebagai negosiator walaupun sebenarnya mereka yang ditugaskan sebagai negosiator (umumnya pada pengamanan unras ) belum memiliki latar belakang pendidikan dan latihan negosiator secara memadai.

Terakhir adalha perlunya disiapkan “pasukan penyerang darurat” yang sudah siap masuk kapan saja manakala pelaku mulai menembak/melukai sandera, bagaimanapun tanggapan nantinya, antara yang senang, bangga dan salut kepada upaya yang telah dilakukan oleh Polri tadi siang.

Akan ada pihak –pihak yang mendiskreditkan entah dengan berbagai maksud, haruslah bersama kita apresiasi tindakan kepolisian tadi, karena insiden yang dihadapi tadi siang adalah bukan sebuah peragaan apalagi show of force yang pastinya dibuat dengan skenario pasukan penindak pasti menang dan pasukan Sonora pasti kalah, pasukan penindak dalam latihan  pastilah lebih  taktis dan sempurna gerakan dan tindakan yang dilakukan, sekali lagi ini bukan drill apalagi pertunjukan, ini nyata, berbahaya dan bisa jadi sekali seumur hidup.

http://m.news.viva.co.id/news/read/817395-sandera-pondok-indah-selamat-nasib-perampok

 

 

 

Brain, brave and beauty

Siapa bilang Polwan kalah dengan Polki?
Silahkan baca jurnal Komnas HAM, yang membandingkan penanganan Ahmadiyah di Cikeusik dan Manis Lor. Penanganan di Cikeusik dilakukan oleh Polki, di Manis Lor dilakukan oleh Polwan.
Siapa yg berhasil dalam lakukan penanganan?

http://www.neliti.com/wp-content/uploads/gravity_forms/1-062cb0f6ee247cdeaa51a79a4593035a/2015/05/Belajar-dari-Pemolisian-Baik-Komnas-HAM.pdf

1000 an saja

Inspiring breakthrough from Kapolda NTB

Mhn ijin rekan2….. Saya sempet Wa Bpk Kapolda NTB ttg giat jjrn polda NTB yg sempet kita perbincangkan  ttg “CIUM TANGAN ORG MISKIN” ( tanpa menyampaikan detail perbincangkan kita ), semoga hal ini bermanfaat utk menambah wawasan kita ttg implementasi revolusi mental, pelayanan Polri dan peningkatan ketaqwaan Anggota Polri;
Berikut ini penjelasan beliau:

“BEKERJA, BERIBADAH, SILATURAKHIM, dan OLAH RAGA”
Wa’alaikum Salam w.w…  Syukur Alhamdulillah dan trimakasih ada yg tertarik utk bekenan mengkritisi thdp Apa yg dilakukan oleh anggota POLDA NTB . Sebelum saya cerita panjang perlu saya informasikan bahwa daerah NTB  Mayoritas penduduknya muslim dgn sebutan daerah 1000 Masjid, Terdapat Pok Islam minoritas dan Pok Islam Radikal, suhu udara panas kalau kemarau Rawan air bersih, tingkat kemiskinan tinggi, Merupakan  daerah Wisata yg sedang tumbuh dgn 11 Destinasi Dimana Wisatawan  masih sering diganggu Oleh masyarakat, Sebagian masyarakatnya bertempramen tinggi maka Rawan konflik sosial. Selama ini dalam mengatasi situasi INI dgn pendekatan GAKKUM dan tindakan Tegas dgn penggunaan kekuatan yg Berakhir dgn kontra produktif krn banyak Jatuh korban krn tindakan keras POLRI . Maka Konflik yg Semula masyarakat dgn masyarakat berubah MENJADI masyarakat dgn POLRI .
DALAM MENYIKAPI SIKON TERSEBUT  PERLU TROBOSAN MELALUI  REVOLUSI MENTAL   SBB :

  1. Pemberdayaan Babinkamtibmas satu desa satu POLRI (dgn tugas deteksi aksi dan mediasi)
  2. Pejabat Polda  polres  polsek salat berjamaah berpindah pindah masjid DAN ada yg jadi imam, guru ngaji, DAN khotib.

  3. GERAKAN EMPATY SERIBU RUPIAH POLDA NTB”

  4.  GERAKAN EMPATY AIR BERSIH POLDA NTB.

  5. Dll.
    KHUSUS Nomor 3 DAN 4  Murni Ide yg berasal dari ANGGOTA Ditsabhara POLDA ntb berpangkat Briptu DAN  DIIKUTI secara kesadaran Oleh seluruh anggota hingga POLRES polsek DAN Babinkamtibmas.

Prakteknya setiap Apel pagi anggota yg mau Saja mengumpulkan UANG Rp 1000, setelah Apel dihitung Oleh Provos DAN diserahkan Kasatker utk diblanjakan sembako. Semua ANGGOTA sdh Punya rute patroli DAN sasaran orang2 sedang diuji ALLAH Lebih BERAT dr kita dgn kekurangan harta dan kesehatan (miskin, cacat, yatim, jompo, teraniaya, terdzolimi)  namun mereka tetap kerja keras dan beribadah dg baik. Ada komitmen bersama Anggota “DILARANG MEMBERIKAN KEPADA PENGEMIS”

Jadi tdk ada anggota memberikan kpd pengemis krn tdk mendidik mereka dan bantuan kita kurang tepat sasaran.

Kenapa anggota tdk segan mencium tangan orang miskin yg kerja keras, tdk mengeluh,  ibadahnya baik. dan tdk Mengemis ??

Karena agama manapun umat yg miskin seperti itu sangat tinggi derajatnya dihadapan Tuhan… Maka manakala kita merendahkan diri didepan mereka simiskin krn Mengharap Ridho Tuhan…  Maka Tuhan akan mengangkat derajat kita dgn membuka hati dan pikiran umat yg lain krn KITA EMPATY kpd umat yg ditinggikan oleh Tuhan. Dalam berbuat baik pun ada ujiannya, Maka kita hrs pakai kecamata kuda sepanjang itu baik menurut Tuhan lakukan krn baik menurut Tuhan pasti baik bagi umatnya. Tapi kalau ada yg melihat mencium tangan simiskin merasa hina DAN lebay, karena Mereka  melihat umat yg lain masih dgn Hawa napsu duniawi. Yaitu Karena ( pangkat , jabatan, harta, Derajat, martabat, gelar, status dll.) seharusnya dgn cara Bgmn  Tuhan memandanng UmatNya… Klu mau gampang YA KITA liat dgn hati nurani.
Manfaat yg diperoleh ANGGOTA dgn GERAKA 1000 rupiah :

a. OUT PUTnya

  • Lebih mensyukuri gaji yg ada krn setiap Hari ketemu orang miskin
  • Lebih sopan kpd rakyat kecil

  • berlatih beramal menginfakan hartanya

  • Fisiknya Terpelihara krn jarak tempuh masyarakat miskin banyak yg dibukit jadi sambil OLAH raga

  • PATROLI sampai keplosok plosok

  • b. OUT CAME nya

    • pada AKHIRNYA CITRA POLRI BAIK… Krn prilaku ANGGOTA baik Maka Muncul kepercayaan masyarakat terhadap POLRI

    • krn masyarakat percaya maka muncul Simpatik dalam BENTUK PARMAS
      berkat RAHMAT Tuhan Dan  upaya POLRI dgn kedepankan pendekatan kemanusiaan serta kerjasama stake holder maupun partisipasi masyarakat sikon kamtibmas ntb yg Semula Rawan konflik Sekarang Insyaallah Alhamdulillah  KONDUSIF.
      “BEKERJALAH MENGHARAP RIDHO TUHAN….. JANGAN MENGHARAP PUJIAN MANUSIA”
      MOHON DOANYA..

    Kebakaran dan pembakaran hutan ,mau sampai kapan

    Berikut penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr Siti Nurbaya, menanggapi situasi terkini Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia.

    Saat ini Indonesia tengah memasuki musim krusial Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Meski jumlah hotspot atau titik api secara Nasional berkurang hingga 70-90 persen, namun kewaspadaan terus ditingkatkan seiring dengan mulai masuknya musim kering. 
    Jumlah hotspot tahun 2016 dibanding tahun 2015 (Periode 1 Januari-28 Agustus) dari pantauan satelit NOAA18/19 mengalami penurunan dari 8.247 titik tahun lalu, menjadi 2.356 titik pada tahun ini atau lebih dari 74,64 persen.
    Penurunan terbesar terjadi di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah. Di Riau, pada periode yang sama tahun 2015 terdapat 1.292 titik api, sementara tahun ini turun jadi 317 titik. Sedangkan di Kalteng, dari 1.137 titik api tahun lalu, turun menjadi 56 titik api pada tahun ini.
    Sementara berdasarkan satelit TERRA/AQUA (NASA), dengan periode yang sama, terlihat jumlah hotspot tahun 2016 berkurang 74,70 persen dibanding tahun 2015. Tahun sebelumnya tercatat 11.690 titik api, tahun ini menjadi 2.937 titik api.
    Penurunan yang cukup signifikan itu tidak terlepas dari upaya tiada henti tim terpadu di lapangan. Mereka bekerja tanpa mengenal hari libur bahkan sampai bermalam di lokasi untuk menjaga titik api tidak meluas. Lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat, dilakukan pemadaman melalui jalur udara. 
    Untuk memaksimalkan upaya pengendalian Karhutla, Pemerintah Provinsi juga sudah menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap akibat Karhutla, seperti di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi dan Kalimantan Selatan.
    Selain itu dilakukan patroli terpadu sebagai upaya mensinergikan para pihak dalam pencegahan Karhutla sampai pada tahap tapak (masyarakat). Patroli Terpadu melibatkan unsur Manggala Agni, Polhut, TNI, POLRI, pers, LSM dan aparat desa/tokoh masyarakat. 
    Pelaksanaan patroli berbasis komando bertingkat dengan operasional Posko Desa, Posko Daops, Posko tingkat Provinsi (Balai Besar/Balai KSDA/TN) dan Posko Nasional di KemenLHK.
    Target kerja kita jelas: Jangan sampai rakyat kembali merasakan derita asap seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita ingin menekan semaksimal mungkin jumlah titik api penyebab meluasnya dampak asap.
    Semua pintu komunikasi telah saya buka selebar-lebarnya. Handphone pribadi saya selalu hidup selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Saya menerima banyak sekali laporan, dari pagi hingga dini hari, baik melalui sms, BBM, email maupun whatsapp. Serta melalui media sosial facebook, fanpage dan twitter.
    Laporan datang dari berbagai elemen masyarakat dan tim terpadu di lapangan. Semuanya saya baca dan menjadi referensi obyektif untuk mengambil langkah-langkah penanganan lanjutan. Serta melakukan koordinasi ke lintas sektoral, lintas Kementerian terkait dan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan utama kita adalah rakyat dan rakyat.   
    Saya memantau asap cukup pekat saat ini menghampiri warga Duri, Dumai dan beberapa daerah di Riau. Sementara di Pekanbaru, pagi tadi asap kembali terlihat meski ISPU terpantau masih dalam status BAIK. 
    Segenap hati dan perhatian saya tertuju pada rakyat di daerah yang saat ini merasakan dampak Karhutla. Kepala BNPB dan Kepala BRG telah berada di Riau. Upaya pemadaman dimaksimalkan dengan rencana penambahan dua helikopter lagi serta penambahan peralatan dan dukungan dari personil TNI/Polri.
    Kondisi sekarang ini merupakan waktu kritis dan kita bersyukur masih bisa menekan sebaran titik api. Asap yang muncul juga bersifat fluktuatif dan bisa berubah sewaktu-waktu bergantung faktor alam seperti arah angin. Seiring juga dengan berbagai usaha serta kerja keras tim terpadu. Termasuk penegakan hukum bagi pelaku yang sengaja membakar lahan. Karena dari pantauan satelit terlihat, ada lahan-lahan yang sengaja dibakar dan meluas hingga membawa dampak asap.
    Saya dapat memahami, rakyat di daerah yang rawan Karhutla, sudah jenuh dengan asap dan asap lagi. Namun saya
    pastikan dan tegaskan, bahwa NEGARA TIDAK DIAM dan PEMERINTAH TERUS BEKERJA TIADA HENTI, dengan segala kekuatan yang ada untuk menangani Karhutla. Kita tidak ingin bencana ekologis yang membuat daerah tertutup asap selama berbulan-bulan seperti tahun lalu, kembali terulang. 
    Upaya pemadaman tim terpadu hanyalah satu ikhtiar dari banyak instrumen yang pemerintah punya. Saat ini KLHK telah melakukan moratorium sementara izin pengelolaan hutan, lahan sawit dan pengelolaan lahan gambut. Ini salah satu langkah untuk mengevaluasi sekaligus membenahi pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan. 
    Dalam upaya penegakan hukum Karhutla, KLHK melakukan pendekatan multidoors. Ada sanksi administratif dan gugatan perdata. 
    Saat ini ada sekitar 30 perusahaan dikenakan sanksi administratif. Selain dalam bentuk teguran keras, izin-izin perusahaan yang terbukti bersalah, juga akan dicabut sementara sampai pada pencabutan izin secara permanen.
    Selain itu hampir 10 perusahaan sedang berlangsung proses tuntutan perdata, yang dilakukan secara bertahap untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Sedangkan tuntutan pidana menyesuaikan dengan penanganan oleh POLRI.
    Saya juga tegaskan bahwa Pemerintah Indonesia hanya bekerja sebagaimana mandat UUD 1945. Pemerintah bekerja untuk melaksanakan tanggungjawabnya pada RAKYAT INDONESIA. 
    Kita tetap menghormati keluhan yang disampaikan Negara tetangga, tapi kita tidak bekerja menangani Karhutla karena desakan Negara lain. Indonesia menganut prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian. Tidak atas desakan-desakan. Semua pihak luar hendaknya menahan berkomentar yang tidak perlu dengan tetap melihat upaya-upaya yang telah dilakukan secara sistematis dan serius oleh pemerintah Indonesia. Terlihat dari menurunnya titik api dan luasan sebaran asap, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. 
    Saya yakin sepenuh hati, dengan kebersamaan dan keseriusan semua pihak mengambil tanggungjawabnya, serta penuh kejujuran untuk melihat kondisi yang ada, maka masalah ekologis yang sudah menahun ini pasti bisa diatasi. 
    Semua upaya untuk membenahi apa yang telah rusak sebelumnya ini, mungkin tidak akan seketika terlihat hasilnya. Namun upaya pemerintah jelas mengarah untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat. Terutama agar tidak terus menerus merasakan derita asap. 
    Titik apinya kita kejar. Asapnya kita tangani. Pembakarnya harus diberi hukuman. Masyarakat terus kita dampingi agar membuka lahan tidak dengan cara membakar. Semuanya agar rakyat tetap bisa sejahtera hidup berdampingan dengan karunia alam pemberian Tuhan.

    Pada akhirnya, semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan atas ikhtiar yang terus kita lakukan. Pemerintah tidak bisa sendirian, harus ada dukungan penuh dari segenap pihak. Saya mohon dukungannya dari segenap rakyat Indonesia, untuk menjaga INDONESIA KITA.
    Salam 

    Menteri LHK, Siti Nurbaya
    Link mengetahui peta sebaran titik panas satelit terra dan aqua, bisa lihat setiap hari di : 
    http://satelit.bmkg.go.id/BMKG/index.php?pilih=31

    Polri Under Attack

    Belum habis berita demo yang berujung rusuh didepan Mapolres Meranti , kini ada lagi berita pembakaran Mapolsek akibat kesalahpahaman masyarakat atas tindakan kepolisian

    Melihat adanya berbagai peristiwa penyerangan dan perusakkan pada akhirnya menimbulkan pertayaan ada apa dengan Polri dan Masyarakat, apakah peristiwa ini murni merupakan suatau pelampiasan atas adanya sumbatan komunikasi timbal balik dari Polri kepada masyarakat ataukah ada ‘pinjam tangan” pihak tertentu dalam konstelasi proxy war yang didengung dengunkan menggejala saat ini.

    apapun ceritanya Mapolsek ampupun Polres adalah lambang eksistensi negara dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, yang artinya bilamana terdapat anggota Polri yang melakukan kesalahan adalah suatu kewajiban bagi organisasi melakukan penertiban pun demikian berarti Polri mungkin saja kalau dianggap perlu harus dibubarkan, namun Kepolisian sebagai fungsi harus tetap ada ditengah peradaban manusia.

    Dari beberapa sumber pemberitaan yang sengaja dikutip pada tulisan ini adalah agar pembaca bersama sama dapat menelaah bagaimana sebenarnya pemetaan masalah dari fenomena penyerangan dan perusakaan kantor Polisi di Indonesia.

    Secara statistik memang terlihat adanya jumlah angka yang sangat banyak , tiap tahun terdapat markas maupun fasilitas ataupun personil Polri yang diserang atau menjadi korban amuk massa.

    kalau boleh saya klasifikasikan dari kumpulan data yang dihimpun mulai tahun 2010 sampai sekarang ( sumber open source di Internet ) terdapat setidaknya beberapa sumber permasalahan :

    adanya bentuk Arogansi dan perilaku tidak profesional anggota Polri dalam melaksanakan tugas dilapangan terhadap masyarakat yang harus dilayani ;  resiko menjadi Polisi di daerah rawan maupun musuh bersama jaringan terorisme ; Imbas bentrok kekerasan antar aparat negara ( berseragam)

    dari 3 kategorisasi ini, kita berangkat kedalam diskusi antara lain :

    1. ketika arogansi dan sikap tidak porfesional yang ditampilkan oleh personil polri menemukan peritiwa pemicu seperti penangkapan disertai kekerasan dan tindakan yang tidak sepatutnya maupun praktek-praktek penyalahgunaan wewenang tidak mengherankan masyarakat akan bergerak untuk menuntuk keadilan.lihat pada peristiwa :

    http://www.beritasatu.com/nasional/382031-tito-sesalkan-aksi-penyerangan-mapolres-meranti.html

    “Prinsipnya situasi sudah kondusif. Cuma saya menyesalkan peristiwa ini terjadi. Seharusnya tidak perlu terjadi. (Sebabnya ada) peristiwa anggota polisi yang dibunuh karena hanya rebutan perempuan kalau saya tidak salah dan kemudian pelakunya ditangkap,” lanjut Tito.

    Pelakunya ini, katanya, Tito melanjutkan, melakukan perlawanan sehingga kemudian dilakukan upaya kekerasan sehingga akhirnya dia meninggal dunia. Buntutnya masyarakat disana marah dan kemudian mempertanyakan kenapa pelaku sampai meningga dunia di tangan polisi.

    “Dalam commader wish saya sangat jelas saya katakan tidak boleh melakukan kekerasan eksesif yang berlebihan kepada siapapun termasuk kepada pelaku. Anggota ini sedang kita periksa dan saya tegas kepada Kapolda,” lanjutnya.

    belum lagi adalah akibat upaya pemolisian yang tidak profesional, pendekatan positive hukum seringkali menjadi dasar dalam tindakan kepolisian yang berdimensi kacamata kuda, tidak salah memang karena semenjak awal pendidikan menjadi anggota Polisi pendekatan penegakkan hukum yang diajarkan adalah sifatnya positivistik , sesuai dengan syarat formil dan materiil hukum.

    belum banyak yang berani melakukan upaya upaya restorative justice selain pendekatan hukum dengan model seperti ini belum ada yang berani ( secara kelembagaan) memberikan ruang yang lebih luas untuk diterapkan, alhasil yang terjadi adalah manusia untuk hukum bukan hukum untuk manusia.

    penegakkan hukum untuk kasus pelanggaran lalu lintas seringkali berakhir dengan kericuhan dan kegaduhan seperti penyerangan minimal demo di depan kantor Polisi, antara keinginan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dan legalitas serta legitimasi masyarakat melihat pelayanan lalu klintas Polri yang sering lebih rumit dan panjang dari yang seharusnya.

     

    http://www.balikpapantoday.net/sering-di-tilang-sopir-angkutan-demo/

    Ratusan sopir angkot G03, Jurusan Kalideres-Kotabumi Kota Tangerang, Banten, menggelar aksi demonstrasi karena resah sering kali di tilang para supir  mendatangi kantor pos polisi depan mal Robinson, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang. Mereka kesal karena sering di tilang saat melintasi jalur lambat khusus angkot, padahal angkutan umum lain diperbolehkan untuk menggunakan jalur tersebut.

    para sopir memarkirkan angkot mereka di tengah jalan hingga menutup seluruh badan jalan. Hal tersebut membuat kemacetan panjang. Kendaraan dari arah Daan Mogot, Jakarta Barat, juga tidak bisa melalui jalan tersebut pada siang hari ini.

     

    2. resiko menjadi Polisi di daerah rawan maupun menjadi  musuh bersama jaringan terorisme ;

    Polisi adalah wujud kehadiran negara dalam tugas pemolisian negara terhadap masyarakatnya, data yang dihimpun oleh IPW sebagaimana yang saya sertakan tautan dibawah ini perlu juga menjadi kajian bersama dimana data yang dihimpun secara susah payah malah menimbulkan multitafsir, betapa tidak bahkan situs ar rahman pun mengutip data yang sama kemudian memberikan beberapa tambahan tulisan termasuk mengajak untuyk menyebarkan tulisan bersumber data mentah yang dihimpun sebagai amalan ibadah yang notabenenya adalah menciptakan rasa benci tanpa logika terhadap institusi Polri.

    memang secara statistik pasti terdapat bilangan angka yang besar dan membuat miris bahwa pos polisi dan beberapa infrastruktur kepolisian lainnya tiap tahun bertambah yang dirusak massa, padahal kalau mau lebih cermat terdapat bias informasi didalamnya, yakni terdapat beberapa pos maupun markas kepolisian yang memang  ” akan diserang dan dihancurkan ” oleh sekelompok orang bukan karena perilaku negatifnya namun justru karena identitas Polisi dan tugasnya sebagai aparat negara , lihat pada kutipan berita berikut :

    http://news.liputan6.com/read/446563/polda-ntb-selidiki-amuk-massa-di-lombok

    Liputan6.com, Lombok: Polda Nusa Tenggara Barat menyesalkan kasus penyerangan massa terhadap tahanan hingga tewas di Markas Polsek Kediri, Lombok Timur. Terlebih, penyerangan tersebut dipicu isu melalui pesan singkat telepon genggam yang menyebut korban merupakan pelaku penculikan dan penjual organ tubuh. Demikian dikatakan Kabid Humas Polda NTB I Gusti Ketut Suarya di Lombok, Senin (22/10).

     

     

    http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/09/100922_polsek.shtml?print=1

    Kantor Kepolisian Sektor Hamparan Perak, Sumatera Utara, diserang oleh sekelompok orang tak dikenal Rabu (22/09) dini hari.

    “Kurang lebih Pukul 00.30 WIB terjadi penyerangan secara mendadak terhadap Polsek Hamparan Perak. Pelakunya diduga berjumlah kurang lebih 12 orang dengan menggunakan enam sepeda motor,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Iskandar Hasan, kepada wartawan BBC Indonesia, Sigit Purnomo.

     

    belum lagi dengan kondisi di wilayah seperti Poso Sulteng dan Papua, dimana saat ini situasi kamtibmas masih belum sepenuhnya kondusif, siapapun yang berada di kedua lokasi tersebut ataupun siapa saja yang menyandang atribut Polisi saat ini dalam konteks melawan terorisme dan separatisme hampir dipastikan akan senantiasa menjadi target dan sasaran serangan , baik terhadap markas yang ditempati sebagai representasi kedaulatan negara termasuk keselamatan diri pribadi.

     

    Kesimpulan

    bahwa fenomena adanya aksi kekerasan dan amuk massa terhadap fasilitas kepolisian perlulah dicermati asal muasal peristiwanya, data berupa angka yang kerap dikutip seringkali menimbulkan bias pendapat yang berujung pada bias solusi pemecahan masalah

    sudah saatnya ada tindakan yang  lebih praktis kedalam internal polri dengan melakukan proses penyidikan terhadap oknum penyebab amuk massa   secara  terbuka dan berkeadilan serta keluar ( kepada masyarakat) harus ada upaya penegakkan hukum dengan tidak melakukan pembiaran terhadap provokator atau aktor lapangan yang secara sah dan meyakinkan lewat alat bukti yang ditemukan melakukan tindakan kekerasan dan anarkhisme terhadap failitas milik negara yang bernama markas Kepolisian secara terbuka dan berkeadilan juga.

    Sebagai penekanan dalam tulisan ini saya mengutip pendapat seorang rekan yg mengatakan

    Sebelum membahas pertahanan & keamanan Mako, alangkah baiknya kita melakukan identifikasi sbb:

    1) Mengapa Masyarakat begitu beraninya membakar Polsek..?

    2) Apakah petugas yang menjalankan tugasnya dipastikan tidak melukai perasaan rakyat..?

    3) Apakah betul betul sudah sesuai prosedur tahapan mulai lidik / sidik hingga membawa salah satu masyarakat..?

    4) Apakah yang dilakukan petugas tsb demi kepentingan bersama & bahkan merugikan negara..?

    5) Apakah sudah adil dalam menindak, atau tebang pilih…?

    Insya Allah, jika kerja polisi sudah baik, masyarakat peduli dan memerlukan Polisi, serta menjalin hubungan baik.., maka masyarakat akan turut menjaga kantor kantor polisi yang ada.

    Mohon maaf jika berpendapat beda, krn sekedar menyegarkan pikiran.

    2016 :

    http://nasional.sindonews.com/read/1134649/13/14-kantor-polisi-dirusak-selama-2016-kenapa-warga-mudah-marah-1472358809
    JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mencatat selama delapan bulan terakhir pada 2016 terdapat 14 kantor polisi dan fasilitas Polri yang dirusak serta dibakar warga.

    Selain itu ada 11 polisi yang tewas dan 45 lainnya luka akibat diamuk massa. Kasus terakhir terjadi di Rantaupanjang, Merangin, Jambi. PolsekKantor Polsek Tabir diserbu dan dibakar massa akibat polisi menangkap penambang liar kelas kecil dan membiarkan penambang liar kelas kakap tetap beroperasi. (Baca juga: Mapolsek Tabir Dibakar dengan Bom Molotov)

    2015 :
    http://www.ekpos.com/sepanjang-tahun-2015-22-kantor-polisi-diserang-dan-dibakar-massa
    Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch mengungkapkan, sebanyak 22 kantor polisi dan fasilitas Polri lainnya diserang, dirusak, ditembaki, serta dibakar massa di sepanjang tahun 2015. Meski jumlahnya menurun, tingkat emosional massa terhadap polisi masih cukup tinggi di tahun 2015. Sehingga massa terlalu gampang terprovokasi untuk merusak, menembaki dan membakar kantor polisi, ujarnya pada wartawan melalui siaran pers.

    “Ind Police Watch (IPW) mencatat, peristiwa terakhir terjadi pada 27 Desember 2015 malam. Polsek Sinak, Puncak, Papua diserang dengan tembakan. Tiga polisi tewas tertembak, satu luka, dan tujuh senjata dibawa kabur pelaku. Dengan adanya peristiwa ini di tahun 2015 ada 21 polisi tewas dan 75 luka,” imbuhnya.

    Tambahnya, di sepanjang 2015 ada 18 peristiwa penyerangan dan pembakaran, yang menyebabkan 21 fasilitas Polri rusak. Yakni 10 pos polisi, 5 polsek, satu polres, tiga rumah, dua mobil, dan satu sepeda motor polisi. Dari jumlah itu 8 yang dibakar, 13 dirusak massa, dan satu ditembaki. Para pelakunya, 5 warga, 6 orang tak dikenal, dua Brimob, satu TNI, satu suporter bola, dan lainnya tiga orang.

    2014 :

    2013 :
    Tahun 2013 misalnya ada 58 kantor polisi dirusak dan dibakar massa.

    2012 :
    “Tahun 2012 lebih banyak lagi, yakni 85 fasilitas Polri yang dirusak massa, terdiri dari 56 kantor polisi, 18 mobil, 10 motor, dan satu rumah dinas yang dirusak dan dibakar massa,” ujarnya. http://beritajatim.com/hukum_kriminal/255416/kantor_polisi_ditembaki,_dirusak,_dibakar.html

    2011 :
    https://www.arrahmah.com/read/2012/01/03/17176-ipw-rilis-jumlah-kantor-polisi-yang-dirusak-selama-2011.html

    pada tahun 2011 ada 65 kantor dan fasilitas polisi yang dirusak serta dibakar masyarakat. Yakni terdiri dari 48 kantor polisi, 12 mobil polisi, dan lima rumah dinas,” ujar Neta S.Pane Ketua IPW melalui rilisnya dikirim via email, Selasa (3/1).

    Berikut 65 kantor/fasilitas polisi yang dirusak/dibakar massa selama 2011

    – 28 Des 2011: Pos Polisi di depan kampus UMS di Sukoharjo, Jateng dirusak mahasiswa dalam aksi demo memprotes penembakan di Bima, NTB.

    – 26 Des 2011: Sekitar 300 massa merusak Polsek Lembor, Manggarai NTT gara-gara tahanan polsek tersebut Arnaldus Hapong (40) tewas disiksa polisi. Aksi ini reda setelah aparat kodim setempat turun tangan.

    – 26 Des 2011: Pos Polantas Jl Urip Sumarjo Makassar dirusak massa dalam aksi demo. Aksi Front Rakyat Menggugat (Forgat) dilakukan untuk memprotes penembakan aparat di Bima. Dalam aksinya, massa Forgat menyerang berbagai sisi pos polantas yang ditinggal penghuninya, dengan menggunakan batu dan balok kayu.

    – 25 Des 2011: Tiga Pos Polisi dirusak ratusan mahasiswa asal Bima di Makassar, Sulsel. Massa turun ke jalan memprotes aksi penembakan warga di Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Dalam aksinya, mahasiswa yang tergabung dlm Gerakan Masyarakat Anti Tambang (Granat) menyerang pos polisi. Yakni Pos Polisi di depan rumah jabatan Gubernur Sulsel, Pos Polisi di depan kantor konsulat Jepang, dan Pos Polisi Operasi Lilin Lipu di depan Mall Ratu Indah di Jalan Ratulangi.

    – 24 Des 2011: Lima kantor polisi di Bima, NTB dirusak dan dibakar warga. Yakni kantor polres dan empat polsek. Ratusan warga yang sedang demo semakin marah setelah mendapat perlakuan represif dari polisi. Massa juga membakar rumah dinas kapolsek, empat unit asrama polisi, dan gedung BTN. Kantor unit pelaksana teknis daerah kehutanan, kantor dinas pemuda dan olahraga, tiga bangunan BTN, gedung kantor urusan agama, dan 25 rumah warga dirusak.

    – 28 Nov 2011: Ratusan warga di Desa Gunung Endut, Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, merusak tiga Pos Polisi (Pospol). Yakni, Pospol Simpang Tiga Cibadak, Pospol Pasar Cibadak, dan Pos Lalu Lintas Pamuruyunan. Sikap anarkis ini dilakukan massa, pasca mengikuti sidang penganiayaan yang menewaskan Genta (20) di PN Cibadak.

    – 24 Nov 2011: Delapan belas pos polisi dan 11 mobil polisi di Batam dibakar ribuan massa buruh yang demo. Pos polisi yang dibakar itu antara lain Pos Lubuk Baja, Simpang Kabil, Pinguin, Simpang Jam, Pelita, Jodoh, Muka Kuning, Batam Center, Nagoya Hills, Nagoya Niaga, Simpang Panbil, Perumahan Aviari, dan Simpang Harmoni.

    – 20 Nov 2011: Tujuh Pos Polisi dirusak massa di Ambon, Maluku pasca pemakaman Dany Polanunu (17) yg tewas diduga akibat dipukul polisi lalulintas. ketujuhnya adalah kantor Dirlantas Polda Maluku, Pospol Tugu Trikora, Pospol Jl Babullah, Jl Samratulangi, Ambon Plaza, Mardika, dan Batu Merah.

    – 28 Ags 2011: Satu mobil patroli Polsek Cireunghas, Kota Sukabumi jadi korban amukan warga Kampung Cikaso, Desa Cibencoy. Aksi ini dipicu tindakan polisi yang melarang warga bermain bedil lodong (meriam tradisional terbuat dari bambu). Mobil patroli itu nyaris dibakar warga.

    – 21 Ags 2011: Pos Polantas di Jl Iskandar Muda, Medan, dirusak gerombolan genk motor. Kaca pos polisi pecah terkena lemparan batu. Beberapa rumah makan yang tutup, juga menjadi korban kebrutalan massa.

    – 2 Juni 2011: Polsek Uluere, Bantaeng, Sulawesi Selatan, porak poranda setelah ribuan warga dari tiga desa melakukan penyerangan. Polsek itu rata dengan tanah setelah dibakar massa. Aksi ini merupakan buntut penembakan yang dilakukan polisi kepada tiga warga yang diduga sebagai pelaku pencurian. Akibat penembakan itu satu tewas dan dua lainnya luka-luka. Ketiganya ditembak saat sedang menghadiri resepsi pernikahan.

    – 17 Mei 2011: Polsek Kampar, Riau dirusak belasan orang. Massa menghancurkan kursi dan meja. Massa berambut cepak itu datang untuk membebaskan seorang sopir truk pengangkut kayu tanpa dokumen. Selain mencari kapolsek, massa juga sempat membakar kursi plastik yang ada di ruang piket.

    – 9 Mei 2011: Pos Polmas di Palu, Sulteng dirusak massa yang kecewa karena teman mereka tertembak aparat Polres Donggala saat membubarkan bentrokan antar dua kelompok massa di daerah tersebut.

    – 15 April 2011: Mesjid Ad Zikra di Polresta Cirebon dibom, 1 tewas (pelaku bom bunuh diri) dan 30 luka, termasuk kapolresta.

    – 13 April 2011: Polsek Kamu, Dogiyai, Papua dirusak massa dan anggotanya Mardi Marpaung dikeroyok dan senjata apinya dirampas. Perusakan ini bermula dari penangkapan terhadap sejumlah orang yang bermain togel. Lalu muncul aksi demo yang menuntut pembebasan dan berlanjut pada kerusuhan, 4 truk, 27 motor, 48 kios dirusak massa.

    – 6 April 2011: Pos Polisi Parkir Timur Jakarta dirusak massa dalam keributan usai pertandingan antara Persija vs Persiwa. Dalam peristiwa itu Kapolsek Cempaka Putih Kompol Djoko Dwi luka-luka.

    – 17 Maret 2011: Sebanyak 40 anggota Marinir Lantamal XI Merauke, Papua, menyerang bangunan Satuan Lalu Lintas di jalan raya Mandala, Kota Merauke. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Letusan senjata api sempat terdengar dari kedua kelompok yang bertikai.

    – 23 Februari 2011: Ratusan warga mengepung dan melempari Polsek Kampar, Riau dengan batu. Akibatnya polsek rusak parah. Warga menyerbu untuk menuntut pembebasan seorang warga yang diduga salah tangkap oleh polisi.

    2010 :
    Sedangkan di tahun 2010 hanya 20 kantor polisi yg dirusak dan dibakar masyarakat. Perusakan terbanyak di tahun 2011 terjadi di Batam dalam aksi buruh yang disikapi secara represif oleh polisi. Ada 18 kantor polisi yang dibakar buruh.

    its ROBO time

    dalam film film animasi jaman  anak  anak dulu bahkan sampai jaman anak saya sekarang, namanya robot selalu identik dengan mesin pintar yang bisa berbuat sesuatu dengan tenaga super luar biasa.

    teknologi robotic saat ini berkembang sedemikian pesat, ya robot diciptakan untk membantu meringankan beban pekerjaan umat manusia, mungkin tinggal selangkah lagi ketika robot mulai disematkan artificial Intelligence maka robot dimasa depan akan mampu menelaah sendiri input perintah yang diberikan sambil memberikan alternatif solusi-solusi terbaik bagi manusia, kata kuncinya bagi umat manusia.

    ketika teror berdarah di kota Dallas Amerika terjadi, adalah bagaimana pihak kepolisian Kota Dallas harus menurunkan robot penjinak bom sebagai eksekutor terhadap pelaku penembakan yang menewaskan beberapa Polisi serta melukai lusinan orang lain.

    Publik di Amerika bahkan dunia pun tercengang bagaimana bisa akhirnya robot penjinak bom digunakan secara efektif menjadi eksekutor penindakan keras terhadap pelaku kriminal bersenjata yang memiliki keahlian bertempur sekaligus mencabut nyawa, menurut kabar di bebrapa media pelaku adalah veteran militer yang memiliki pengalaman bertempur di wilayah konflik.

    berangkat dari adanya rasa penasaran pada akhirnya saya mencoba mebuka beberap file video yang ada di youtube, memang terlihat pernyataan dari kepala kepolisian Dallas yang kebetulan berkulit hitam sama seperti pelaku penembakan , bahwa saat itu Polisi Dallas telah kehabisan langkah melawan kebutralan penembakan yang dilakukan oleh pelaku, disebutka saat itu tidak ada opsi lain yang paling memungkinkan ( tidak menggunakan robot )  untuk diambil , hasilnya robot penjinak bom diitugaskan untuk memburu pelaku yang sedang bersembunyi disudut bangunan dengan melemparkan sejumlah peledak ke dekat pelaku , tuntas pelaku pun tewas di tempat.

    Melihat ( memahami ) hutan tentutalah tidak dapat dilakukan dengan mengamati pohon dari dalam hutan, bisa jadi harus dengan sudut pandang helicopter ( dari ketinggian ) untuk dapat melihat seberapa lebat hutan yang dimaksud sekaligus mengukur tepian hutan yang bisa jadi tak terkira luasnya dibandingankan berada ditengah hutan diantara pepohonan.

    perumpaan diatas bukalah untuk mengamini tindakan out of box Polisi Dallas ketika memutuskan menurunkan robot dilengkapi peledak untuk menetralisir serangan ( pelaku) penembakan dalam insiden tadi, namun berusaha untuk mencari hikmah atas berbagai kelebatan dan luasnya hutan ( kondisi chaos) di Dallas saat ini.

    beberapa infomasi terkait mengkritisi penggunaan robot diluar pakem kepolisian khususnya dinegara seperti amerika adalah berkisar antara pertimbangan antara tinjauan etika , pertimabangan  taktis dan sensitivitas isu warna kulit atau ras dinegara adidaya seperti Amerika tadi.

    423423252

    Menelaah apakah penggunaan robot kepolisian di Dallas sudah tepat atau belum dapat dilihat dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain :

    Pendekatan etika Kepolisian :

    Polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasionalkan  secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu Etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi , semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat sectarian lainya.

    Dalam konteks masyarakat demokrasi, penegakan hukum hendaknya dipandang sebagai perlindungan atau pemulihan hak warga yang terlanggar karena fungsi hukum pada hakekatnya adalah melindungi hak. Penegakan hukum bukan sekedar drama kekerasan lawan kekerasan atau pembalasan dendam namum lebih merupakan sarana pemulihan keseimbangan  yang terganggu.

    Kepolisian mengemban 2 sosok yang berbeda bahkan sering bertolak belakang yakni sosok keras (stronghand of law and society) dan sosok lembut (soft hand of law and society). Sosok ini harus ditampilkan dalam suatu ritme sesuai kondisi persoalan yang dihadapi, ketika menghadapi warga yang sabar, patuh dan bisa diajak komunikasi maka sosok lembut yang ditampilkan. Namun ketika berhadapan dengan warga yang membangkang, bersikap bermusuhan bahkan menyerang maka sosok keras terpaksa ditampilkan.

    Dalam menghadapi pembangkangan/serangan polisi diberi dispensasi tentang penggunaan cara paksaan, kekerasan dan bahkan penggunaan senjata api tetapi dalam batas batas yang diperbolehkan hukum. Dengan paradigma penegakan hukum yang lebih responsive-persuasif maka kekuatan fisik yang digunakan harus terukur dan seimbang dengan perlawanan.

    As police departments acquire more robots that were once seen only in war zones, civilian law enforcement officers are pushing into territory forged by the CIA and the U.S. Air Force to kill terrorists, said Ryan Calo, an assistant law professor at the University of Washington in Seattle and an expert on robotics and the law.

    “This is not the beginning of killer robotics, domestically, but it is hard to distinguish this and a drone strike,” Calo said. “The police had exhausted their other options, they thought.”

    Like in the military’s lethal drone program, “they are also trying to minimize collateral damage here. They don’t want to risk officers’ safety,” he said.

    http://www.latimes.com/nation/la-na-dallas-robot-20160708-snap-story.html

     

    Etika kepolisian adalah etika khusus yang berlaku dikalangan kepolisian, baik dalam rangka interaksi intern dalam lingkungan kesatuannya dan interaksi dengan masyarakat khususnya dengan mereka yang menjadi pelanggar-pelanggar peraturan ditempatnya bertugas, bahkan mereka juga sekaligus sebagai bagian dari masyarakat itu, dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban termasuk penegakan hukum, baik dalam hubungan etika khusus profesi maupun etika khusus lingkungan  komunitasnya.

    Dalam kaitan ini, etika sebagai etika terapan, etika yang berlaku positif atau efektif atau etika yang empiris.

    terdapat beberapa kata kunci yang bisa diambil dari pendapat diatas yakni :

    1. Etika Kepolisian merupakan kisi-kisi yang mencegah polisi bertidak berlebihan;
    2. Kekerasan  legal digunakan untuk memulihkan keamanan
    3. Kekerasan merupakan keterpaksaan ketika upaya lain tiada memungkinkan dilakukan.
    4. kekerasan haruslah terukur

    Beberapa kata kunci diatas memberikan gambaran apakah ketika serangan berupa penembakan dilakukan oleh pelaku, pihak kepolisian Dallas telah berupaya semaksimal mungkin mengambil langkah yang lebih lunak ? dan apakah pilihan upaya tersebut tidak memiliki tendensius dendam, kemarahan apalagi sentimen ras.

    Pers release yang diberikan oleh kepala Kepolisian Dallas ( kebetulan berkulit hitam )

    124144

    adalah pihak  DPD telah  berusaha melakukan tindakan yang lebih lunak namun kondisi dilapangan yang sangat tidak memungkinkan dan pernyataan yang diberikan pada akhirnya menggiring kepada kondisi yang hanya dapat dimengerti oleh mereka ( polisi , masyarakat dan juga pelaku ) yang berda ditengah-tengah kontak senjata, ibaratnya memahami  gambaran hutan adalah dengan melihat dari udara bukan dengan  hanya sekedar melihat dari pohon pohonya saja.

    For what experts are calling the first time in history, US police have used a robot in a show of lethal force. Early Friday morning, Dallas police used a bomb-disposal robot with an explosive device on its manipulator arm to kill a suspect after five police officers were murdered and seven others wounded.

    “We saw no other option but to use our bomb robot and place a device on its extension for it to detonate where the suspect was,” Dallas police chief David Brown told reporters.

    https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/08/police-bomb-robot-explosive-killed-suspect-dallas

     

    sebagai sebuah Profesi dengan ukuran  etikanya sendiri, Polisi sebagai profesi sejatinya  merefleksi pada  3 aspek penting, yaitu ;

    1. aspek sosial berkenaan dengan pelayanan, kebanggaan dan penghargaan,
    2. aspek teknik berkenaan dengan standar pelatihan, alat perlengkapan dan cara pelaksanaan,
    3. aspek kendali diri dan disiplin berkenaan dengan tanggung jawab, komitmen moral dan pengawasan pekerjaan.

    Walaupun tidak selalu aspek teknis harus dikaitkan dengan tehnologi yang modern, namun untuk pelaksanaan pemolisian dimanapun haruslah memancarkan jiwa pelayanan yang bersifat melindungi, menertibkan dan mengamankan, sehingga keputusan menggunakan robot sebagai senjata untuk menundukkan pelaku secara garis besar haruslah dipertanyakan secara kritis mengingat pada prinsipnya penggunaan kekuatan haruslah bersifat limitatif dan terukur, artinya bila kelak dikemudian hari salah satu departemen Kepolisian menggunakan robot atau mungkin Drone adalah adanya suatu jaminan tidak akan ada korban lain sebagai collateral damage,ibaratnya kalau keputusan menggunakan Drone, Robot mungkin senjata kaliber besar sekalipun adalah keselamatan masyarakat umum haruslah nomor satu, itupun setelah pilihan-pilihan lain yang sifatnya lebih lunak tidak memungkinkan untuk dilakukan.

    Bukanya tidak setuju tetapi harus ekstra hati-hati.

     

    DEMAM POKEMON

    Demam pokemon go melanda Indonesia, kemaren saya sempat mengintip bagaimana asyiknya permainan interaktif yang satu ini, beberapa hal yang lebih menarik dari permainan pokemon go ini adalah isu keamanan digital dari pemain dan lokasi yang diunggah secara sadar memenuhi hasrat pengakuan diri namun dengan akibat samping yang mungkin saja tidak disadari.

    http://www.pokemon.com/us/pokemon-video-games/pokemon-go/

    Saya katakan sempat mengintip permainan ini, karena saya tersentak mendengar ocehan bahwa salah satu spot dihalaman kerja saya memiliki terdapat Poke Ball yang nantinya bisa digunakan untuk membunuh monster lawan pokemon, beberapa spot di lingkungan saya ternyata telah dijadikan salah satu lokasi perburuan poke ball yang nantinya digunakan oleh para pemain pokemon go untuk menghajar monster monster yg ditemukan.

    Kaget itu pasti ,bagaimana tidak ,spot yg dimaksud adalah dikategorikan semi dan totally restricted karena fungsi dan sesnsitivitas informasi didalamnya, bagaimana bisa titik tersebut dijadikan lokasi menemukan pokeball dan siapa pula yang mengugah di internet atau di Pokemon Go pada khususnya.

    https://pokemon-go.web.id/

    Saya ingat beberapa bulan berlalu pernah memergoki mobil Google map sedang menjelajah dalam kompleks kerja sama, pertanyaanya adalah apakah ini suatu kesengajaan dari pihak google mengumpulkan data photo ? Jawabanya pasti iya karena google punya program demikian,tetapi yang paling penting adalah pertanyaan kemana kewaspadaan penjaga dan pejabat yang berwenang kenapa tidak tanggap dan melarang mobil Google map masuk lokasi restricted seperti halaman kerja saya.

    Gaung suara menolak dan mencoba untuk mengungkap bahaya penggunaan aplikasi Pokemon Go di Indonesia tampaknya sudah mulai menguat, rata –rata pendapat dishare secara berantai dari group sosmed ke group sosmed lainnya, mulai dari group WA temen sekolah semasa  putih abu-abu , soosmed teman sekantor, sosmed ibu-ibu RT dan mungkin besok saya dapat sharing materi menolak Pokemon Go lewat group memancing bapak-bapak RT.

    wp-1471173759100.jpeg

    Rata –rata penolakan seperti yang bisa saya masukkan di tulisan ini adalah sebagai berikut :

    ANAK GEOGRAFI WAJIB BACA !!

    Ancaman Serius dari Game Pokemon GO (BLOK) . Bagikan …
    Dunia sedang booming injeksi “Pembodohan” bernama aplikasi game Pokemon GO (BLOK).
    Tanpa disadari kaum bilderberg semakin canggih membangun perangkat “intelijen” dalam bentuk game yang terbalut teknologi interconnecting geospasial (maps) bernama Pokemon GO (BLOK)
    Taukah anda mengapa saya sebut permainan ini adalah perangkat intelijen yang sengaja diciptakan untuk merekonsiliasi data citra fisik valid untuk memetakan setiap sudut wilayah negara-negara dimana para user mengaktifkannya.
    Dikala satelit yang digunakan oleh google earth dan google maps tak mampu menjangkau gambaran sempurna 3 dimensi dalam sebuah wilayah, maka mereka menggagas ide baru memanfaatkan kebodohan para gamers atau gadget maniac dalam menjalankan agenda maping intelijen NWO untuk memetakan sistem pertahanan dan unit-unit vital setiap negara lewat game yang mengkoneksikan fitur kamera, maps dan data celular.
    Coba bayangkan jika seluruh Pejabat, Tentara, Polisi, PNS dan masyarakat awam berbondong memainkan game Pokemon GO (BLOK) ini diwilayah kerja masing-masing..berapa banyak data valid bangunan fisik serta citra ruang yang harusnya bersifat rahasia bagi suatu pertahanan negara dapat diakses hanya karena kebodohan orang-orang itu yang seolah-olah diminta mencari binatang bernama Pokemon itu.
    Hal ini mengingatkan saya pada sebuah teknik operasi intelijen yang dijalankan USA melalui eksploitasi dan analisis pencitraan dan informasi geospasial dalam menggambarkan fitur fisik dan aktivitas secara geografis di bumi atau yang mereka sebut Geospatial Intelligence.
    Salah satu contoh pemanfaatan yang sangat jelas terlihat adalah pemanfaatan aplikasi geoweb seperti Google Earth dan Google Maps oleh pasukan Amerika Serikat dalam operasi penyergapan, penangkapan dan pembunuhan Osama bin Laden di rumah persembunyiannya pada tanggal 2 Mei 2011 yang lalu.
    Berkat Google Maps dan Google Earth, mereka dapat mengikuti perjalanan Bin Laden mulai dari Khartoum sampai Jalalabad sampai daerah terpencil dimana ia bersembunyi lalu menemui akhir hidupnya di pakistan.
    Jika hal itu baru menggunakan sistem google earth yang hanya mencitrakan bentuk datar dari atas satelit lalu bagaimana jika sistem itu semakin sempurna dengan metode yang tak diduga-diduga dapat mengumpulkan data fisik 3d faktual lewat sebuah aplikasi game.
    Bayangkan jika para menteri-menteri, jenderal-jenderal, perwira-perwira tinggi Tentara/Polisi, DPR, Serta seluruh perangkat pegawai negeri sipil ikut latah memainkan game tersebut akibat “booming trend” berapa banyak rahasia data citra fisik yang bisa didapatkan gratis oleh provider game yang telah bekerjasama dengan Institusi Intelijen Dunia itu.
    Oleh karena itu jangan anggap remeh sebuah teknologi berkedok entertainment dan saya harap Presiden dapat memberikan warning kepada para perangkat negara untuk tidak memainkan game tersebut dan bahkan karena berpotensi sebagai ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara maka game itu sah untuk di bloking di Indonesia.
    Mari asah terus daya nalar dan kesadaran..Teknologi pada satu sisi memang bermanfaat tapi jangan sampai anda dieksploitasi oleh Teknologi.
    Go to Hell Pokemon
    Dari: Prof Dr Tina Afiatin, MPsi (Dekan Fak Psikologi UGM)

     

    Belum lagi ajakan mewaspadai aplikasi ini di group kantoran teman  :

    Ijin rekan2 yang budiman…. Berkenaan dengan maraknya pengguna aplikasi Game Pokemon Go,  barusan saya mendapati beberapa orang sipil yang bermain di wilayah bahkan masuk ke dalam Ksatrian untuk mencari pokemonnya…. Saya dapati bahwa pokemon2 tersebut bersembunyi di instalasi2 vital satuan seperti gerbang, mayon, garasi Ranpur…. Waah….karena game tersebut terhubung dengan internet… maka dapat diartikan sendiri2 deh…. Mohon diantisipasi……

     

    Ternyata  sudah cukup marak penolakannya, sekarang yang menajdi diskusi adalah bagaimana cara melakukan blokir maupun filtering terhadap aplikasi  Pokemon Go ini kadung  berhasil mengumpulkan  big data sebanyak dan semau maunya tanpa adanya kuasa kendali dari kita warga negara Indonesia yang berdaulat.

    Mula mula adanya sharing  tulisan dan pendapat dari beberapa warga negara tentang potensi bahaya yang ditimbulkan  oleh aplikasi ini mudah mudahan dapat menggugah kesadaran otoritas negara lewat lembaga-lembaga yang berkompeten menjaga kedaulatan informasi di Republik Indonesia.

    1. Aspek kelembagaan negara yang memiliki kompetensi untuk melakukan blokir dan filtering terhadap aplikasi ini tentunya adalah Kementerian Informasi dan Informatika Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Bapak Rudiantara yang pasti beliau sangat melek dengan masalah keamanan informasi.Kemudian kelembagaan lain yang dapat mendorong perlunya blokir dan filtering content adalah dari lembaga Sandi Negara, BIN, BNPT, Polri ,  TNI ,Kemenhan dan Kejaksaan, maksudnya supaya terbentuk persamaan persepsi dari masing-masing lembaga negara atas potensi bahaya pengumpulan Big data terhadap kedaulatan Indonesia.
    1. Aspek landasan hukum sebagai negara berdaulat atas setiap potensi ancaman terhadap keamanan didalam negeri. Indonesia  dapat menggunakan beberapa landasan hukum berikut ini, pendapat ini saya sarikan dari mengutip tulisan pada http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt542bcf571c9a1/bolehkah-pemerintah-memblokir-twitter-di-indonesia , dengan beberapa penyesuaian dengan konten tulisan Pokemon Go yang saya buat.  Pemerintah Indonesia dapat menutup akses secara keseluruhan (blocking) suatu aplikasi  atau menutup akses sebagian (filtering) konten aplikasi  di Indonesia sebagaimana yang pernah  dan masih dilakukan oleh negara seperti Tiongkok, Pakistan, Iran, Vietnam, Korea Utara dan beberapa negara lain, maka untuk menjawab hal tersebut, ada baiknya kita melihat terlebih duhulu bagaimana ketentuan yang ada terkait peran dan wewenang pemerintah dalam pengawasan internet di Indonesia.
      1. Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) mengatur bahwa peran pemerintah selain memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik juga berperan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Lebih jauh, pasal 40 ayat (6) UU ITE mengamanatkan perlunya Peraturan Pemerintah dalam rangka menjalankan peran tersebut. Namun hingga saat ini, PP sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum dibuat oleh pemerintah. Dari pasal tersebut dapat ditafsirkan secara eksplisit bahwa untuk mewujudkan peran tersebut, pemerintah diberikan kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
      2. Penegasan lain tentang wewenang pemerintah dalam pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (dalam hal ini aplikasi ) bisa juga ditemukan dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”). Pasal 33 ayat (1) PP PSTE tersebut menyebutkan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika atau yang dalam peraturan tersebut disebut “Menteri”, berwenang  melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik.  Pengawasan sebagaimana dimaksud didalamnya mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan. Rumusan pasal 40 ayat (1) dan (2) UU ITE dan  pasal 33 ayat (1) dan (2) PP PSTE tersebut setidaknya memberikan gambaran yuridis bahwa pemerintah dalam rangka menjalankan perannya memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.
      3. Kegiatan menutup akses secara keseluruhan (blocking) atau menutup sebagian konten internet tertentu (filtering) yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dapat saja diartikan bagian dari kewenangan pemerintah dalam rangka pengendalian dan pengamanan.
      4. Persoalannya adalah seberapa kuat dalil dan landasan hukum yang digunakan pemerintah jika harus dilakukan blocking terhadap situs twitter atau filtering terhadap konten twitter (misalkan) yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan? Sebagai sebuah studi adalah sampai saat ini Pemerintah Indonesia baru berani menggunakan dalil hukum diatas untuk melakukan blokir maupun filtering terhadap konten pornografi di internet , contoh pornografi di twiteter lewat program Internet sehat, meskipun rumusan UU Pornografi mengatur demikian, dalam praktiknya pemblokiran maupun filtering terhadap konten media sosial (dalam hal ini adalah twitter) yang diduga memiliki muatan pornografi tidak dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah belum memiliki sumber daya yang memadai untuk memonitor lalu lintas konten dalam media sosial. Disamping itu, karakter media sosial yang sangat cepat, massive, dan dinamis, menyulitkan pemerintah melakukan blokir konten secara selektif dengan tanpa harus memblokir nama domain web site utamanya (twitter.com). Perkembangan pemblokiran tidak hanya dibatasi pada konten atau situs yang dinilai memiliki muatan pornografi semata. Pemerintah pada pertengahan tahun ini menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (“PM 19/2014”).
      5. Peraturan menteri tersebut  terdapat “perluasan” kewenangan pemerintah untuk melakukan blokir terhadap situs internet yang memiliki muatan negatif. Blokir situs internet tidak hanya dibatasi pada situs yang dinilai memiliki muatan pornografi, melainkan juga pada situs negatif berupa “kegiatan illegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 4 ayat [1] PM 19/2014). “Kegiatan illegal lainnya” diterjemahkan dalam ayat berikutnya sebagai kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya Kementerian atau Lembaga Pemerintah lainnya diberikan kewenangan untuk turut menentukan situs internet mana yang bermuatan negatif yang harus diblokir berdasarkan peraturan menteri tersebut.
      6. Tidak hanya kementerian atau lembaga pemerintah lainnya, pasal 5 ayat (3) PM 19/2014 menyebutkan bahwa Lembaga Penegak Hukum maupun Lembaga Peradilan juga diberikan kewenangan untuk meminta pemblokiran situs bermuatan negatif kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yang dalam peraturan tersebut disebut Direktur Jenderal.
    1. Aspek teknis upaya blokir dan filtering content, sebagai sebuah logika dalam Internet adalah adanya mesin pencarian seperti Google , yahoo , bing dll dimana kata pencarian terbanyak akan merujuk kepada traffic paling padat dari suatu konten, semakin padaqt trafficnya maka semakin tinggi rating mesin pencarian.
    2. China pernah menggunakan program green dam untuk melakukan blokir dan filtering konten-konten yang dinilai bertentangan dan membahayakan kedaulatan negara China, namun saking efektifnya maka hampir semua kosa kata yang sering dipakai dalam wacana tertentu yang dilarang walaupun berada dalam konteks tulisan berbeda maka secara otomatis akan diblokir.
    3. Hasil browsing di sebuah laman saya temukan hal berikut : Cara yang Digunakan untuk Mengontrol Internet http://arsipabadi.blogspot.com/2015/11/cara-yang-digunakan-untuk-mengontrol-internet.html  laporan Freedom House tentang Kebebasan di Internet tahun 2013 yang lalu mencatat beberapa alat atau cara yang paling sering digunakan untuk mengontol internet. Cara atau alat tersebut pada umumnya sudah banyak diketahui, namun tentu tetap perlu dijelaskan seperti berikut ini:
      1. Blocking dan Filtering : Pemblokiran dan penapisan merupakan cara paling banyak dilakukan oleh negara-negara untuk mengontrol internet. Laporan Freedom House menyebutkan bahwa 29 dari 60 negara yang dievaluasi menerapkan hal tersebut. Pihak berwenang (pemerintah) melakukan pemblokiran konten politik dan sosial, dan juga konten yang dianggap asusila. China, Arab Saudi dan Iran merupakan negara-negara paling banyak melakukan blocking dan filtering ini. Tujuannya tak lain agar konten terntentu tidak dapat dinikmati pengguna internet. Blokir Media Sosial dan Aplikasi Komunikasi : Terdapat 19 negara di dunia yang benar-benar memblokir layanan seperti YouTube, Facebook, dan Twitter atau aplikasi ICT lainnya. Layanan komunikasi seperti Skype, Viber dan WhatsApp juga menjadi sasaran, baik karena mereka lebih sulit untuk memantau atau karena mengancam pendapatan perusahaan telekomunikasi yang didirikan. Beberapa negara memang memberlakukan kebijakan yang berbeda-beda terhadap beberapa layanan media sosial. China contohnya, sama sekali tidak membolehkan Facebook dan Twitter. Beberapa waktu yang lalu, Turki juga memblokir layanan Twitter.
      2. Serangan Cyber yang terkait dengan Rezim : Kaum oposisi dan para aktivis merupakan korban dari serangan yang terkait dengan rezim yang memerintah di negara tertentu. Tidak lain karena mereka melakukan kritik terhadap rezim yang berkuasa. Ini tanda nyata bahwa pmerintah berusaha membungkam suara-suara aktivis dan kaum oposisi dan menekan kebebasan di internet. Sebanyak tidak kurang dari 31 negara yang aktivis dan oposisinya mengalami serangan cyber karena hal ini dalam laporan Freedom House
      3. Undang-undang Baru dan Penangkapan : Banyak negara di dunia berusaha membuat undang-undang atau peraturan baru untuk memberikan dasar bagi dilakukannya pembatasan di internet. Selain itu, tidak cukup hanya dengan undang-undang atau peraturan, pemerintah juga melakukan penangkapan. Pemerintah di berbagai negara mengeluarkan undang-undang yang melarang beberapa jenis pembicaraan politik, agama, atau sosial secara online atau yang mengandung pembatasan samar berkaitan dengan keamanan nasional yang terbuka untuk disalahgunakan. Freedom House mencatat di 28 negara pengguna internet ditangkap karena konten online. Selain pembangkang politik, sejumlah besar dari mereka yang ditahan adalah orang-orang biasa yang mem-posting komentar di media sosial yang kritis terhadap pemerintah atau agama yang dominan. Di Indonesia, penerapan Undang-undang ITE terutama pasal 27 ayat 3 sangat banyak berujung kepada penangkapan. Pasal tersebut membuka kesempatan kepada siapa saja untuk memperkarakan seseorang ke ranah hukum hingga berujung kepada penangkapan dan pemenjaraan. Dalam pengamatan pemberlakuan dalil undang-undang seperti  PM 19/2014 tersebut menuai banyak kontroversi dan perdebatan dari sisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah, serta para penggiat internet. Banyak pandangan dan argumentasi yang menyebutkan bahwa pemberlakuan PM 19/2014 dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terkait hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selain itu terdapat kekhawatiran berbagai pihak akan adanya dugaan kewenangan tersebut disalahgunakan oleh pemerintah. Terlebih aturan tersebut menurut mereka belum didukung adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang baik dan dibakukan oleh pemerintah. Sementara dari sisi pemerintah, mereka berkeyakinan bahwa PM 19/2014 tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia, bahkan PM 19/2014 tersebut  merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat lebih luas.
      4. Komentator yang Dibayar Pemerintah : Pemerintah di berbagai negara tidak tinggal diam atas kritikan yang mereka terima di internet. Untuk menandingi isu atau kritikan tersebut, tidak jarang pemerintah membayar pihak tertentu untuk berkomentar di internet. Laporan Freedom House menyebutkan sebanyak 22 negara membayar komentator guna memanipulasi diskusi online dengan mendiskreditkan lawan pemerintah, menyebarkan propaganda, dan membela kebijakan pemerintah dari kritik tanpa mengakui afiliasi mereka. Taktik seperti ini dilakukan di China, Bahrain, dan Rusia. Taktik ini juga semakin umum di negara-negara seperti Belarus dan Malaysia.
      5. Serangan Fisik dan Pembunuhan : Cara ini mungkin merupakan cara yang paling keras untuk melakukan kontrol terhadap internet. Laporan Freedom House menyebutkan setidaknya satu orang diserang, dipukuli, atau disiksa karena posting online di 26 negara, sedangkan yang mengalami kematian ada di lima negara. Puluhan wartawan online tewas di Suriah dan beberapa lainnya dibunuh di Meksiko. Di Mesir, beberapa kelompok administrator Facebook diculik dan dipukuli.
      6. Surveillance : Isu surveillance mulai merebak sekitar setahun yang lalu. Edward Snowden menjadi tokoh sentral terhadap adanya kegiatan surveillance yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengguna internet. Meskipun sebenarnya sebagian dari kegiatan surveillance ini diperlukan untuk memerangi kejahatan atau memerangi terorisme, namun ada kemungkinan besar surveillance disalahgunakan untuk kepentingan politik. Menurut catatan Freedom House, 35 negara melakukan pennguatan di bidang teknis dan hukum untuk melakukan surveillance. Hal ini tidak lain agar kegiatan tersebut bisa diterima secara logika hukum dan makin mudah dilakukan secara teknis.
      7. Pencopotan dan Permintaan Penghapusan : Pemerintah atau individu dapat meminta perusahaan untuk mencopot konten ilegal yang biasanya sudah diputuskan secara hukum. Namun demikian, permintaan pencopotan yang tidak melewati pengadilan dan tindakan hukum atau pembalasan lainnya telah menjadi alat sensor yang efektif di berbagai negara seperti Rusia dan Azerbaijan, di mana blogger terancam kehilangan pekerjaan atau penahanan karena menolak untuk menghapus informasi.
      8. Ulah Perantara : Perantara seperti penyedia layanan internet, layanan hosting, webmaster, atau moderator forum di 22 negara bertanggung jawab atas konten yang diposting oleh orang lain sehingga memberikan insentif yang kuat kepada mereka untuk melakukan penyensoran terhadap konten pelanggan. Perusahaan-perusahaan di China membayar seluruh divisi yang ada di perusahaannya untuk memantau dan menghapus jutaan pesan per tahun.
      9. Throttling atau Mematikan Layanan : Pemerintah yang mengontrol infrastruktur telekomunikasi bisa memotong atau sengaja membuat lambat (throttle) internet atau akses mobile, baik regional maupun nasional. Beberapa pemadaman layanan terjadi di Suriah selama tahun lalu, sementara layanan di beberapa bagian China, India, dan Venezuela dihentikan sementara di tengah peristiwa politik atau kerusuhan sosial. Baca lebih detil pada https://www.efa.org.au/Issues/Censor/cens3.html

    Berangkat dari kekhawatiran atas merebaknya aplikasi Pokemon GO di Indonesia bahkan sebelum dirilis secara resmi, jika dikaitkan dengan upaya konkret bagaimana mencegah bocornya big data spasial Indonesia  marilah kita bersama merujuk kepada :

    1. Terdapat rumusan aturan normatif saat ini yang dapat digunakan pemerintah untuk untuk menutup (blocking ataupun filtering) aplikasi Pokemon Go dengan catatan dapat dibuktikan bahwa aplikasi tersebut  mengganggu ketertiban umum atau memiliki muatan negatif didalamnya ( berupa potensi kebocoran rahasia negara).
    2. Pemerintah dengan Kementerian Informasi dan Informatika harus didorong lewat kerjasama antar lembaga negara serta pengaduan civil society guna meminta secara hukum kepada provider telekomunikasi dan pemilik aplikasi bahwa aplikasi yang dimaksud  pada point diatas tidak diperbolehkan  diakses di Indoensia.
    3. Mulai menggiatkan edukasi kepada masyarakat luas atas keamanan informasi yang bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.

    Kiblat pasukan lawan teror kepolisian 

     

    Bentuk  serangan teror dan tumbuh kembang terorisme yang senantiasa dinamis, walaupun demikian konsep Terorisme sendiri diterjemahkan sebagai sebuah fenomena kompleks, yang kerap didefinisikan  secara luas, meskipun demikian, semuanya hampir berangkat dari titik mulai yang sama yakni kekerasan.

    Terorisme mempunyai karakteristik utama, yakni penggunaan kekerasan. Kekerasan yang digunakan meliputi pembajakan, penculikan, bom bunuh diri dan sebagainya. Perkembangan aksi terorisme hingga saat ini telah membuat dunia menjadi tidak aman karena dapat mengancam keselamatan jiwa setiap orang, diyakini tidak ada tempat yang dinyatakan aman dan bebas dari ancaman terorisme.

    Selama jaringan terorisme secara lokal dan internasional memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang, maka terorisme tetap akan menjadi persoalan bagi negara-negara.

    Polri sebagai ujung tombak  kebijakan negara dalam proses penegakkan hukum terhadap kejahatan terorisme di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mampu melakukan pencegahan, penindakan dan penangkalan setiap ancaman teror, terorisme dan  mobilitas teroris di Indonesia.

    Saat ini di Indonesia menghadapi  dua gejala baru dari bentuk terorisme : pertama adalah fenomena Indonesia menjadi salah satu negara asal pengiriman para petempur yang berbaiat sebagai anggota jaringan ISIS dan bertempur sebagai Foreign Terrorist Fighter  di Syria maupun Afganistan.

    Beberapa dari FTF yang kembali pasca ikut bertempur sebagai anggota ISIS pada akhirnya terbukti melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia.

    Permasalahan kedua adalah adanya kejahatan terorisme yang terjadi diperbatasan antar negara dan perairan Internasional, seperti dalam insiden penyaderaan terhadap kapal pelayaran dari Indonesia menuju Philipina oleh Abu Sayyaf Group yang nyatanya merupakan bagian dari ISIS sebagai jaringan teroris Internasional.

    Terorisme  sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara memerlukan kerjasama antar negara khususnya para aparat penegak hukum, salah satunya dengan membuka peluang kerjasama dengan salah satu satuan yang memiliki reputasi  baik  dalam penanggulangan teror baik didalam negeri maupun beroperasi diluar negeri, salah satu satuan tersebut adalah GSG9 Kepolisian Federal Jerman, yang semenjak pendirian pertama kali  pada 17 April 1973  pasca insiden serangan teroris Black September tanggal  5 September 1972 sampai sekarang telah berhasil membangun suatu sistem pembinaan  dan operasional  sebagai salah satu satuan lawan teror Kepolisian terbaik di tingkat Internasional.

    GSG 9 Kepolisian federal Jerman terkenal dengan sistem pengamanan internal yang sedemikian ketat, bahkan menurut penuturan salah seorang LO kepolisian Federal Jerman di Jakarta bahwa dirinya yang berlatar belakang dari satuan BKA ( semacam Reserse ) sampai saat bertugas di Jakarta, belum pernah sekalipun sempat menginjakan kakinya kedalam lingkungan Mabes GSG 9 walaupun menurut dirinya berkantor dalam kompleks yang sama.

    Bisa melaksanakan kegiatan berupa  peninjauan terhadap fasilitas pelatihan anti teror milik GSG-9 Kepolisian Federal Jerman sekaligus berinteraksi  dengan  manajer fasilitas latihan, instruktur  dan peserta latihan merupakan suatu pengalaman tersendiri.

    Tahap pertama adalah beraudiensi dengan Deputi Kepala latihan GSG 9 sekaligus perkenalan dari beberapa  Deputi : Logistik, Operasional dan Latihan berupa pemaparan latar belakang dan sejarah GSG 9, dilanjutkan dengan peninjauan keliling fasilitas perkantoran dan barak yang ada.

    Barulah keesokan harinya pada tanggal 31 Mei 2016, berkesempatan untuk beraudiensi langsung dengan Komandan GSG 9 saat ini : Kolonel Jerome Fuchs beserta beberapa  pejabat utama GSG 9, hasil  audiensi adalah mereka memberikan peluang kepada Polri untuk berlatih di GSG 9 khususnya pada program wanteror  aspek laut dan pendidikan Sniper.

    Konsepnya adalah Polri diundang mengirim personil berlatih di GSG 9 pada saat latihan pemeliharaan kemampuan oleh GSG 9 atau dengan alternatif kedua adalah GSG 9 akan mengirim pelatih ke Indonesia atas undangan Polri.

    Giat berikutnya adalah meninjau lapangan tembak (400m) dan melihat giat latihan Sniper dan tembak reaksi dilakukan fasilitas lapangan tembak untuk Sniper  jarak 400 meter dan tembak Pistol yang berlokasi cukup jauh sekitar 30 menit dari kota Sankt Augustin.

    Kesempatan langka berikutnya adalah pada tanggal 1 Juni 2016 melihat dari dekat bagaimana  Skuadron Helikopter yang di-BKO- kan kepada GSG 9 oleh Satuan Polisi Udara Kepolisan Federal Jerman.

    Setiap hari Kepolisian Udara (Hellycopter Squadron) menyiapkan 3 unit Helikopter tipe Super Puma untuk mendukung kegiatan operasional maupun latihan rutin dari GSG 9.

    Terdapat 3 unit Helycopter Super Puma dengan daya angkut masing masing 18-22 orang untuk menuju lokasi insiden  bila dibutuhkan,  delegasi berkesempatan mengikuti terbang selama 30 menit sekaligus melihat latihan fastrope diatas bekas gedung perkantoran milik Angkatan Darat Jerman yang dijadikan fasilitas latihan Kepolisian di Kota Bonn.

    Kesempatan melihat dan mempelajari isi mako GSG 9 tidak dilewatkan dengan melaksanakan kunjungan dan pengamatan  fasilitas lapangan olahraga indoor dan halang rintang yang dikhususkan untuk pemakaian oleh personil GSG 9 di kompleks Sankt Augustin, ada kebanggan yang ditanamkan bahwa walaupun berada dalam kompleks yang bsama dengan unit-unit lainnya, terdapat beberapa fasilitas yang peruntukannya hanyakepada personil aktif GSG 9.

    Satu hal yang menarik adalah antusiasme para personil GSG9 untuk berdiskusi bersama kami di barak siaga Unit 2 / Diver GSG 9, dengan materi perkembangan terorisme global dan tren serangan active shooter dibeberapa  negara seperti  Paris Perancis, Thamrin Jakarta dan Brussel Belgia.

    Fasilitas wajib yang dimiliki setiap satuan lawan teror adalah killing house, didalam kompleks GSG 9, terdapat sebuah bangunan multifungsi yang dapat digunakan sebagai lokasi latihan pertempuran jarak dekat dengan skenario infiltrasi lewat penerjunan ( terjun payung ketepatan mendarat) maupun infiltrasi dengan teknik rappeling dan fastrope,  penindakan teror tubular seperti: Bus, pesawat terbang dan kereta api, termasuk melihat langsung kegiatan latihan Unit Satwa dengan  pawang K9  yang sedang memberikan pelatihan kepada Anjing jenis Belgian Malinois dan German Shepperd beberapa skenario wanteror.

    Pertanyaan  mendasar melihat kesiapan operasional GSG 9 dapat dilihat mulai dari pola pembinaan sumber daya manusia

    1. Pola rekrutmen dan program  pembentukan sebagai kandidat operator  lawan  teror:
      1. setiap kandidat adalah berasal dari dari anggota Kepolisian  Federal ( pusat) dan  negara bagian yang telah bertugas minimal  selama  2,5 tahun, kemudian  setiap kandidat akan mengikuti proses  wawancara dan  tes kesehatan selama 4 hari, pasca tes wawancara dan kesehatan secara umum tahap berikutnya adalah seleksi sebenarnya berupa program seleksi sekaligus pelatihan selama 10 bulan.
      2. Program seleksi sekaligus pelatihan terbagi menjadi Tahap I : selama 4,5 bulan sebagai program  basic training  kemudian dilajutkan jeda  selama 1 bulan untuk libur dan dilanjutkan tahap II  Advance Training selama :  4,5 bulan latihan  dengan materi kepemimpinam dan kerjasama team.
      3. Pada masa 10 bulan latihan inilah rata rata para kandidat yang dilatih akan terseleksi secara alami, biasanya dari 200an pendaftar di tahap  pemeriksaan administrasi dan wawancara, akan masuk 150 kandidat di awal basic training dan pada akhirnya tinggal  sekitar 10-15 kandidat yang bertahan sampai lulus diakhir 10 bulan seleksi dan latihan serta  sukses bergabung ke unit-unit  aktif GSG  9 yang terdiri dari 3 unit operasional :   unit 1 sebagai  Sniper, unit 2  sebagai  Diver dan  unit 3 sebagai Parachutist atau Penerjun.
    2. Pola pemeliharaan kemampuan setelah bertugas di Unit –Unit aktif operasi lawan teror :
      1. Latihan bagi anggota GSG 9 dikonsepkan sebagai sebuah kesejahteraan sebagai anggota GSG 9, setiap anggota GSG 9 akan datang ke markas tiap jam 8 pagi namun umumnya mereka sempat meluangkan waktu mulai pukul 06:30 sampai 07:300 untuk waktu menikmati sarapan bagi yang disediakan secara subsidi oleh Markas Besar Kepolisian Federal Jerman bagi setiap anggota Kepolisian ( diberikan kartu dan setiap anggota dapat mengisi ulang sejumlah nominal tertentu untuk transaksi  di kantin Kantor Kepolisian
      2. Pada pukul 08:00 tepat, kegiatan pembinaan kemampuan satuan dan personil berupa latihan dimulai, materinya sesuaikan dengan agenda unit-unit itu sendiri apakah sebagai unit sniper akan berlatih menembak sniper dengan berbagai skenario,  unit selam akan berlatih navigasi bawah air termasuk selam dan merawat alat selam sedangkan  unit terjun  bila cuaca mendukung akan berlatih terjun payung  ketepatan maupun terjun HAHO ( High Altitude High Opening) dan HALO ( High Altitude Low Opening) menggunakan 3 Unit Hellycopter dari Satuan Penerbangan Kepolisian Federal Jerman yang di- BKO kan setiap hari kepada GSG 9.
      3. Bentuk latihan rutin tiap unit yang menyasar kepada keterampilan perorangan adalah dengan mengasah kemampuan pribadi dalam menembak senjata Primer maupun Sekunder,  beladiri, renang atapun keterampilan tali telami dan Mountenering.
      4. Semua program latihan untiuk kemampuan khas tiap Unit : Sniper, Diver dan Parachutist dilakukan secara mandiri maupun latihan peningkatan dan pemeliharaan kemampuan pribadi sebagai anggota unit lawan teror GSG 9 dilakukan sampai menjelang jam makan siang  12:00-13:00.
      5. Selepas jam makan siang setiap anggota GSG 9 dipersilahkan untuk melakukan olahraga mandiri berupa cabang olahtaga populer dikalangan anggota wanteror adalah : Sepak Bola, Jogging ,Fitness, Karate dan Tennis lapangan sampai pukul 16.00 jam pulang kantor.
    3. Kendali Operasi dalam penugasan anggota lawan teror:
      1. masing masing negara bagian di Jerman mempunyai pasukan SWAT  sendiri, sehingga bila terjadi terjadi serangan teror secara mendadak, maka lokal SWAT yang akan  mengatasinya, namun saat pertama insiden dilaporkan dan lokal SWAT turun kelapangan, sesungguhnya GSG 9 ikut juga menyiagakan anggotanya dan bersiap dengan Helikopter menuju lokasi insiden.
      2. Bilamana situasi tidak memungkan maka atas keputusan pimpinan Kepolisian setempat barulah GSG 9 merapat ke lokasi insiden, Jerman terdiri dari 16 negara bagian dan punya 16 Polisi negara bagian  dan 26 team SWAT lokal  sedangkan GSG 9  dibawah kendali langsung Kepolisian Federal Jerman
      3. Secara strategis GSG 9 ditugaskan untuk memberikan reaksi yang paling memungkinkan terhadap setiap ancaman teror di dalam negeri khususnya dalam penanganan skenario serangan yang sangat kompleks dengan modus dan kuantitas pelaku yang banyak ataupun dilihat dari dampak yang  dirasakan sangat riskan walaupun berupa teror yang dilakukan seorang pelaku saja, termasuk menangani insiden penyaderaan di dalam gedung, pesawat, transportasi massa dan pelayaran.
      4. GSG 9 difokuskan untuk memberikan bantuan perkuatan sebagai unit penindak  terhadap Kepolisian federal Jerman, BKA ( Biro peyelidikan dan penyidikan Federal jerman), Kepolisian negara Bagian dan Bea Cukai.
    4. GSG 9 bekerjasama dengan pihak Militer dalam penindakan terorisme di luar negeri terutama pada peristiwa pembajakan dan perompakan terhadap pesawat, kapal dan kedutaan besar Jerman di suatu negara.
      1. Bentuk kerjasama dengan pihak militer Jerman adalah pihak militer Jerman memberikan dukungan alat transportasi berupa Kapal Laut dan Pesawat Udara yang tidak dimiliki oleh pihak GSG 9 ( Kapal Induk, Pesawat Kargo dan Kapal Selam) maupun;
      2. Pihak militer memberikan dukungan personil sebagai konsultan maupun tenaga ahli kepada GSG 9 sampai akhirnya kewenangan penindakan diserahkan oleh GSG 9 kepada pihak Militer berdasarkan otorisasi Kanselir Jerman.
      3. Otorisasi penggunaan kekuatan GSG 9 adalah berdasar yuridiksi yang menjadi keputusan politik yang dibuat oleh Kanselir Jerman dibantu oleh Menteri Dalam Negeri (Minister of Interior) dan Menteri Pertahanan ( Minister of Defence).
    5. Pola pengakhiran tugas aktif / pensiun:
      1. Dimulai dari tahap rekrutmen dimana setiap kandidat dengan minimum age terbuka  dan umur maksimal  adalah 32 tahun  yang diambil dari anggota SWAT kepolisian negara bagian maupun kota  atau tugas kepolisan lainnya ( saat ini di Jerman terdapat  16 Satuan kepolisian negara bagian dan memiliki 26 team SWAT di seluruh Federasi Jerman) kualifikasi yang dibutuhkan adalah kesukarelaan dan kesiapan mengikuti 10 bulan pelatihan sekaligus seleksi.
      2. Pasca lulus seleksi setiap anggota GSG 9 diperbolehkan bertugas sampai umur 45 tahun, setelah umur 45 tahun  diperkenankan untuk kembali bertugas  menjadi anggota Federal  atau  State Police atau menjadi instruktur, termasuk menjadi anggota ahli dalam tugas tertentu di GSG 9 yang disebut technical support unit sebagai kumpulan mantan operator yang aktif ditambah lagi dengan ilmu yang dijadikan sebagai salah satu sumber pemberi saran dan pelatih.

    Sebagai negara maju yang namanya dukungan negara dalam pemenuhan aspek sarana dan prasarana tentulah bukan main main, tentunya hal ini terwujud berkat transparansi dan pengawasan pemerintah dan masyarakat yang sedemikian terbuka.

    1. Fasilitas latihan saat ini dan pengembangan fasilitas latihan sesuai dengan dinamika tugas kedepan
      1. Secara umum hampir seluruh fasilitas latihan  telah memakai sistem komputer, sebagai contoh dari melihat fasilitas latihan Sniper, terlihat fasilitas yang terkomputerisasi sehingga memungkinkan Master Sniper untuk mengotrol lebih dari dari satu sniper dalam sekali skenario penembakan, SOP yang digunakan oleh GSG 9 adalah dalam pelatihan maupun pelaksanaannya satu terget harus ditembak oleh minimal 2  orang Sniper karena untuk memastikan bahwa target tersebut berhasil dilumpuhkan.
      2. metode sasaran menembak Sniper dibuat selalu bergerak menyesuaikan keadaan nyata di lapangan. identifikasi target secara cepat merupakan kunci dari pelatihan Sniper, Sniper juga sebagai mata bagi tim penyerang yang akan melaksanakan tugasnya.
      3. senjata yang digunakan kaliber 308 dan kaliber 338 sebagai standar Sniper GSG 9 dan jarak yang digunakan bervariasi 100 sampai 400 meter dengan berbagai variasi sudut tembakan dan kondisi lapangan penembakan.
      4. Pelatihan Maritime : materi yang akan diajarkan adalah metode penyerangan dan pendekatan ke kapal, melalui penyelaman, pendekatan menggunakan perahu dan fast roping menggunakan helikopter.
      5. teknik dasarnya ketika yang mendekat ke kapal melalui kapal sudah berhasil menyusup ke kapal musuh, baru bantuan datang menggunakan helikopter, sehingga ketika musuh panik mendengar helikopter datang, tim selam sudah berdiri di depan pintu lawan untuk melumpuhkan mereka.
    2. Perlengkapan perorangan dan satuan baik dalam tugas maupun latihan
      1. Pihak GSG 9 memiliki divisi Litbang yang sangat getol mengeluarkan tulisan berupa analisa produk dan taktik, masukan para operator dilapangan menjadi sumber analisa selain adanya korespondensi  berupa masukan dari beberapa pakar di beberapa negara dan  ulasan-ulasan produk di beberapa media.
      2. Hasil kajian Litbang inilah yang mendasari pengadaan barang berupa alsus dan kaporlap anggota GSG 9, dapat dikatakan bahwa barang-barang perlengkapan perorangan yang dibagikan merupakan barang dengan kualitas terbaik dengan mutu dan harga yang rasional.
      3. Demam Gear do tidak ditemukan, disana tidak ada anggota GSG9 yang memakai perlengkapan perorangan non government issue / bukan pembagian dinas, hal ini terkait dengan kebijakan lembaga yang melarang penggunaan suatu alat tanpa persetujuan lembaga Litbang GSG 9.
    3. Kebijakan negara  dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana latihan.
      1. Aspek penilaian anggota GSG9 terhadap manfaat suatu alat perlengkapan merupakan dasar Litbang GSG 9 memutuskan pembelian maupun penghapusan suatu alat khusus maupun peralatan perorangan.
      2. Sebagai contoh bagaimana sikap GSG 9 atas pembelian beberapa unit perahu cepat tipe Rigid Inflatable Boat terbaru yang secara teknis sangat baik perfomanya namun memerlukan awak khusus yang harus standby melakukan perwatan dan operasional, hal ini dirasakan sangat tidak efisien bila GSG 9 memiliki sendiri Kapal RIB maupun Pesawat helikopter sendiri, menurut penilaian GSG 9 cukup sebagai penumpang saja dari kedua alat transport tersebut tanpa perlu menjadi awak dan perawatnya.

    Aspek Sistem dan Metode operasional dan pembinaan terhada ancaman tugas lawan teror, Pihak GSG 9 menyatakan sangat tertarik untuk melihat dan bila memungkinkan ingin berlatih di perairan hangat seperti  Indonesia terutama oleh unit II/9 Diver, dengan pertimbangan pasca operasi pembebasan sandera warga negara Jerman di perairan Eden Somalia beberapa tahun lalu Unit 2 GSG 9 merasakan sangat perlu adanya latihan didaerah topis.

    Prosedur pelibatan kekuatan  di dalam negeri  dan ke luar negeri                  ( ancaman teror di perairan, perbatasan, udara  dan lintas yurdiksi)adalah  dengan adanya kesiapan anggota GSG 9  setiap hari  menyiapkan tim siaga terdiri dari beberapa perwira dan  1 unit dari 3 unit yang ada.

    Unit yang sedang melaksanakan siaga  Alert status  diberikan catatan khusus bahwa pelaksanaan siaga dilakukan mulai hari Jumat sampai hari Jumat minggu berikutnya, setiap anggota siaga wajib tinggal dibarak dan menyiapkan perlengkapan perorangan dan tim dibawah tempat tidur masing masing.

    Setiap anggota GSG 9 khususnya yang sedang siaga / Alert Status diberikan kepercayaan untuk menyiakan dan membawa senjata api primer dan sekunder, mobil operasional, alat proteksi dan penginderaan : Night Vision Google, HT dan peluru cadangan agar sedia digunakan selama  24/7 dalam jangkauan 1-3 jam  harus sudah di TKP ( didukung Hellycopter) keseluruh Jerman.

    Estimasi kesiapan 1 unit lawan teror dari Markas di kota Koln menangani serangan teror di kota  Berlin adalah 3 jam, dengan rincian 2 jam digunakan untuk penerbangan 3  unit Helikopter jenis Super Puma dan Fenestrom serta 1 jam lainnya digunakan untuk penyiapan anggota dan penggunaan alat-alat yang dibawa. Jadi sejak alarm panggilan luar biasa (PLB) berbunyi di  Markas GSG 9 Koln maka  hanya  dibutuhkan 3 Jam  sudah beraksi di Berlin.

    Kebijakan terhadap Foreign Terrorist Fighter dan strategi mencegah serangan teror dalam negeri. Semenjak marak terjadi serangan teror terjadi secara sporadis dan singkat sebagaimana ditemukan  dalam kasus-kasus Active Shooter belakangan ini memaksa GSG 9 untuk merubah pola penyiapan  personel dalam penugasan lawan teror dan hal ini berpengaruh kepada komposisi dan tanggung jawab individu dalam unit-unit wanteror yang ada di GSG 9 saat ini.

    Semula pada beberapa waktu sebelum serangan active shooter marak, trend serangan teror yang umum saat itu ( antara tahun 60-80an)  adalah peristiwa pembajakan pesawat udara sebagaimana terjadi terhadap pesawat Lutfansa nomor penerbangan 181 tahun 1977 di Somalia, kemudian peristiwa perompakan  Kapal Laut dan penculikan serta penyaderaan warga negara oleh sekelompok bersenjata terutama di daerah  konflik, pada masa tersebut unit lawan teror memiliki waktu yang relatif lebih lama untuk melakukan persiapan secara rinci dan latihan penyegaran / rehearshall sebelum lancarkan serangan.

    Kini konsep unit lawan teror dirubah menjadi  unit komposit dimana  tiap unit mempunyai semua perkecabagangan mulai tactical surveillance, medis pertempuran, penguasaan IT dan penjinakan bom atau EOD, breacher bahkan sniper semuanya  kini menjadi satu dalam satu unit, setiap unit akan memiliki anggota yang harus bisa dan mampu menjadi  operator yang mengerti tugas spesifik tadi.

    Konsekkuensi perubahan pola penyiapan pasukan diatas menyebabkan walaupun unit I adalah Sniper, sesungguhnya unit I  Sniper maupun Unit II Diver dan Unit III Parachutist  juga memiliki operator untuk melakukan tactical surveillance, Medis pertempuran, penguasaan IT dan penjinakan bom atau EOD, selain kemampuan khas Sniper, Diver dan parachutist yang menjadi khas masing masing sebagai pembeda akhir.

    Kebijakan preemptive strike ancaman teror  atas aset dan kepentingan Jerman di Luar negeri adalah secara undang-undang Jerman memberikan mandat kepada GSG 9 untuk melakukan tindakan kepolisian dalam rangka melindungi Jerman maupun kepentingan Jerman di dalam dan di luar negeri.

    GSG 9 memiliki unit close protection yang ditugaskan dibeberapa negara sahabat sebagai bagian perlindungan korps diplomatik Jerman di luar negeri , maupun sebagai penasihat keamanan bagi perusahaan–perusahaan  Jerman terutama di negara yang memiliki kerawanan tinggi maupun perusahaan yang memiliki derajat kerahasiaan atas keamanaan negara yang sangat vital.

    Sumber anggaran untuk latihan setahun berkisar antara jumlah 60.000 euro dan digunakan sampai sekitar  30 persen untuk anggaran rekruitmen anggota baru, namun demikian bilamana anggaran yang disiapkan sebesar 30 persen tadi tidak terserap semua karena dari 200- 250 kandidat yang mendaftar kemudian hanya 15-20 yang bertahan dan lulus seleksi latihan selama 10 bulan, maka sisa anggaran proses rekruitmen  dapat digunakan untuk mendukung latihan untuk  kesiapan operasional.

    Sisa anggaran rekruitment yang tersedia boleh digunakan untuk menunjang kesiapan operasional asalkan bukan untuk  pengadaan amunisi maupun alsus lainnya tetapi khusus untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan.

    Jumlah anggota GSG 9 saat ini sekitar  berjumlah  280 operator aktif pada unit I Sniper,  Unit II Diver dan Unit III Parachutist serta adanya 120  anggota yang bertugas sebagai unit close protection pada kedutaan Besar Jerman di beberapa negara termasuk beberapa perusahaan atau lembaga yang mewakili kepentingan Jerman di Luar Negeri seperti perwakilan Lutfansa di beberapa negara yang dianggap rawan.

    Akuntabilitas penggunaan anggaran dan Kebijakan politik dalam penggunaan anggaran menjadi sebagai sebuah referensi bagaimana penyerapan anggaran  rekruitmen anggota baru yang akuntabel, dimana anggaran disusun berdasarkan termin proses rekruitmen, dari setiap tahapan dapat langsung diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan setelah sejumlah kandidat mengundurkan diri secara sukarela ataupun dari hasil penilaian instruktur dianggap tidak mampu.

    Sisa anggaran inilah yang akhirnya digunakan secara optimal untuk pemeliharaan  kemampuan rutin anggota GSG 9 lainnya, GSG 9 sangat tidak keberatan atau kerepotan untuk mengembalikan  anggaran yang telah diterimakan, bilamana dari input 200-250 kandidat pada akhirnya kurang dari 15 persen yang bertahan selama 10 bulan pelatihan sekaligus dijadikan ajang seleksi.

     

     

     

     

     

     

    SEPAK BOLA INDONESIA (RUSUH LAGI)

    Dulu pernah juga saya sekedar menulis iseng iseng bagaimana sebenarnya manajemen pengamanan event sepak bola maupun event lain yang melibatkan banyak penonton dapat terselenggara.https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2014/10/23/rusuh-bola-di-solo-dan-potret-manajemen-pengamanan-event/

    nah kejadian lagi di GBK , laga antara Persija Jakarta VS Sriwijaya FC dalam perhelatan  Torabika Soccer Champhionship justru di bulan suci ramadhan tahun ini menyisakan bagaimana sebenarnya manajemen pengelolaan pengamanan penyelenggaraan event bola di Indonesia ?

    urusan maen bola bagi khalayak Indonesia bukan sekedar sepak , giring dan jaringkan kuit bundar ke gawang lawan , bisa jadi urusan sepak bola bisa jadi urusan hidup mati betulan di Indonesia.https://youtu.be/kSm7kIp1Kio

     

    baca- baca beberapa postingan kawan terkait tragedi pengamanan laga bola di GBK barusan adalah sebagai berikut :

    Tangkap..provokator……………..Kalau sudah begini pimpinan mau bilang apa. Paling turut berduka cita an SOP apa yang saat ini harus di terapkan, sudah banyak pengalaman yang memprihatinkan dalam pengamanan sepak bola atau giat massa lainnya, harusnya di inventarisir dimana kelemahan kita ( Polri dan Panitia)  dan menyusun pola pengamanannya.

    Kebetulan  insiden beginian  juga pernah terjadi seperti ketika mengalami kegagalan dalam pam konser Ungu sehingga penonton mati 11 orang di pekalongan, mungkin sudah saatnya Polisi Menerapkan bukan saja manajemen operasional kepolisian, tapi Manajemen Risiko Operasional Kepolisian dalam menghadapi setiap tugas, yang mana hal ini belum pernah tercantum dalam kirka Intel ataupun Ren ops Polri.

    Para komandan atau pemimpin ditingkat manapun punya kewajiban untuk melatih anak buahnya dari hal hal tampaknya sepele namun bisa fatal akibatnya, contoh : Jika terjadi kerusuhan dan personel jumlahnya hanya 1 regu tapi berjauhan satu dan lainnya;  Jika Jaraknya berdekatan bagaimana ; Jika salah satu anggota terancam bagaimana cara melindungi rekannya; jika 1/2 regu bagaimana caranya pamnya. dan sebagainya.

    Polri PMJ tentunya berada ditengah dilema antara mengijinkan pertandingan Bola yang seharusnya penuh sportifitas  ditengah pelaksanaan bulan Ramadhan yang seharusnya damai dan tentram.

    Tidak ada salahnya juga mulai kita memetakan bahwa terdapat beberapa permasalahan pokok yang selama ini selalu menjadi potensi gangguan kala menggelar pertandingan bola  yang tidak mungkin akan diselesaikan dengan pendekatan polisional :

    1. tidak ada satupun stadion yang biasa digunakan  untuk pertandingan bola di Indonesia menerapkan sistem  kursi per penonton, artinya jumlah penonton yang masuk dan mengisi lapangan bukan didasarkan jumlah kapasitas kursi yang tersedia namun berdasarkan kira-kira kebiasaan daya tampung imajiner stadion semata. bisa sekitar 1000an bahkan 10.000an penonton asalkan masih muat.
    2. belum pernah ada upaya pengkondisian psikologis penonton dan pemain bola agar siap menang dan siap kalah dalam sebuah permainan yang menjunjung tinggi sportifitas di lapangan rumput, berapa kali kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan lantas seluruh pengunjung stadion berdiri dan bernyanyi bersama ?atau lagu-lagu apakah yang diperdengarkan sebelum dan saat jeda turun minum pertandingan ? coba lihat video berikut  : https://youtu.be/eR4bZxC2W5s coba video-video semacam ini diputar sebelum pertandingan dimulai, daripada teriak teriak  PENONTON TETAP TENANG  atau HARAP TENANG  mungkin lebih baik disetelin lagu-lagu nasional seperti padamu negeri atau dari sabang sampai merauke atau mungkin juga sekalian lagu goyang dumang.
    3. bentrok terjadi kadangkala menjadi moment yang ditunggangi banyak kepentingan, urusan rebutan cewek apalagi tweet di sosmed yang provokatif  pun bisa menjadi pemicu ledakan, dibutuhkan kerja keras yang tidak berkesudahan untuk menjerakan provokator termasuk menjatuhkan sangsi lebih berat kepada klub atas ulah supporternya.
    4. ledakan kekerasan kadang menyasar sepanjang jalan pulang dari stadion, peran pemerintah daerah , swasta dan masyarakat untuk andil menjerakan para hooligans, dengan kamera cctv dimana mana diyakini ulah supporter brengsek akan segera terdeteksi dan bisa dimintai pertanggung jawaban, teori  anomie memberikan ruang dimana dalam ruang publik yang seolah-olah tidak diawasi ( tidak ada aturan ) maka seseorang cenderung lebih mudah melakukan kejahatan. sorotan kamera snapshoot  di dalam dan sekitar lingkungan stadion kemudian ditayangkan secara real time di super big screen memberikan makna tersirat ” you are on our eyes”. kamu DIAWASI. https://youtu.be/vqhREU6h0M4   &   https://youtu.be/Kck3qyWpggs
    5. Berdayakan dan gunakan unit Satwa seperti Anjing dan Kuda Kepolisian, secara psikologis manusia males berurusan dengan anjing dan kuda , resikonya juga besar,bisa bisa satwa tersebut jadi korban amuk massa, tetapi lebih baik dari pada anggota polisi yang jadi korban keganasan kelompok atau massa.

     

     

    Manekin pipis di brusel

    Awalnya browsing sana sini mencari info apa yg paling hits untuk jalan jalan di brussel.
    Informasi manekis pis atau patung anak kecil yg sedang pipis secara tidak resmi disebut sebagai tujuan wisata favorit di sini.

    Berjuang bangun pagi setelah tersesat rute bus dan kereta prancis akhirnya mengantar kaki ke lokasi si anak pipis.

    Disinilah terbukti promosi bisa mengalahkan realita, semula dalam benak pikiran adalah si manekin pis bakal seukuran anak anak indonesia yang sehat berkat program bpjs maupun kjp atau setidaknya sebesar anak yg sedang nakal pada umumnya.

    Letaknya persis perempatan jalan , kira kira jalan kaki sejauh 1km atau 20menit jalan santai dari depan stasiun brussel gare midi kearah kota tua/ istana .

    Tepatnya benar benar jalan kecil ukuran jalan kompleks perumahan di indonesia dan pastinya si manekin piss berukuran tidak lebih dari ukuran bayi 5 bulan sedang pipis.

    Menurut cerita yg ditulis ,patung dibuat sebagai tanda pembangunan fasilitas air minum kota di tahun 1691, atau sekitar 4 abad. Yg lalu sisa peninggalan proyek PDAM Belgia.

    Tidak ada cerita resmi kenapa patung anak.kecil pipis sengaja di letakkan disitu selain tulisan tentang pembangunan proyek PDAM saja, tetapi menurut penduduk lokal ,bila kita mau ngarang cerita tentan si anak kecil tadi, dipersilahkan saja,asalkan positip dan diupload ke sosmed.

    Ini sih promosi gratis namanya, jaman sosmed fenomena biasa  dibelahan dunia lain bisa jadi berita heboh di belahan dunia yg berbeda.

    Belajar dari bagaimana pemda brussel mengelola patung seukuran bayi pipis dipojokan gang sempit menjadi sesuatu milik dunia, itulah yang paling perlu dipelajari.

    Siapa tahu kelak pemda di indonesia bisa mengangkat dan mengemas tour berbasis urban legend seperti : tour jakarta ghost night yg mengangkat cerita dibalik  si manis jembatan ancol  kemudian lanjut ke hantu jeruk purut ,ditutup makan tengah malam gulai tikungan / gultik setelah melihat penampakan hantu kentang rebus di daerah kemang.

    Atau kalau bisa mengemas paket jakarta love story : dengan paket melewati jembatan cinta pulau tidung atau uji nyali dengan bawa pasangan ke kebun raya bogor, konon yg bawa pasangan kesana bakalan putus tetapj justru yg datang jomblo dan dapat keNalan disana bakal jadi pasangan abadi ever after.

    Antara rasa jengah ketipu patung pipis yang seupil dengan kenyataan di indonesia yg lebih kaya dan beragam ceriTa urban legend yg bisa digarap.

    image

    image

    image