PEMBUNUHAN BERKEDOK SANTET DI CIAMIS SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM

PEMBUNUHAN BERKEDOK SANTET DI CIAMIS SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM Oleh M. BUDI SA’ARIN, 1.Pendahuluan Gerakan reformasi yang dilancarkan masyarakat Indonesia khususnya para mahasiswa pada bulan Mei tahun 1997 merupakan gerakan monumental yang menandai adanya upaya penyelamatan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai penyimpangan, antara lain praktek demokrasi semu, pelanggaran HAM … Continue Reading PEMBUNUHAN BERKEDOK SANTET DI CIAMIS SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM

POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA

POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kekuatan yang selalu dibutuhkan masyarakat untuk mengawasi masyarakat yang melanggar aturan masyarakat yang telah disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dengan kehadiran Polri, diharapkan ketertiban dan rasa aman dapat terjamin sebagaimana mestinya. Fungsi utama dari Polri adalah penegakan … Continue Reading POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA

gambaran tentang pelaksanaan juklak, juknis tentang penyelidikan dan penyidikan serta penegakan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai Etika Profesi Polisi di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN A.LATAR BELAKANG Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum1 (law enforcement). Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum (rechtssicherheit) dengan mengabaikan aspek keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan hukum (zweckmassigheit) bagi masyarakat. Adagium bahwa cita hukum adalah … Continue Reading gambaran tentang pelaksanaan juklak, juknis tentang penyelidikan dan penyidikan serta penegakan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai Etika Profesi Polisi di Indonesia.

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME A. GAGASAN KONTITUSIONALISME KLASIK 1. Politeia dan Constitutio Politeia dan Constitutio merupakan awal mula gagasan konstitualisme yang diekspresikan oleh umat manusia. Politeia (Yunani) mencakup pengertian luas tentang segala karakteristik yang menentukan ciri khas alamiah suatu negara dan segala urusan perekonomian dan urusan sosial, … Continue Reading KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA

Crime Rape

Crime Rape By. Dra. Romani Sihite, Msi. A.Teori yang dikemukakan oleh Steven Box, mengelompokkan Rape dalam 5 bentuk Rape Crime and Mistification 1.Sadistic Rape ( dikategorikan sebagai Psikopath ) Ada ciri-ciri tertentu a)Motivasi rape b)Agresifitas yang disertai c)Serangan dan kekerasan d)Disertai perilaku sadistis 2.Anger Rape a)Kekerasan seksual adalah ekspresi kemarahan, … Continue Reading Crime Rape

POSISI KASUS DOMESTIC VIOLENCE DALAM TATA PERADILAN PIDANA

POSISI KASUS DOMESTIC VIOLENCE DALAM TATA PERADILAN PIDANA I. Perlunya Perluasan Penafsiran UU dalam Melindungi Kaum Perempuan Sangat menyedihkan memang jika kaum perempuan dalam era globalisasi sekarang masih terus berkutat dengan berbagai “keluguannya”. Artinya, kebutaannya terhadap hukum yang diwarnai ‘budaya’ yang ada membuat ia selalu menerima kenyataan. Meski sesungguhnya kenyataan … Continue Reading POSISI KASUS DOMESTIC VIOLENCE DALAM TATA PERADILAN PIDANA

CONTOH PENANGANAN KASUS SEBAGAI PANDUAN DALAM UPAYA LIDIK DAN SIDIK ANGGOTA POLRI (ANALISA KASUS : PEMALSUAN MERK “SONNY” SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO.14 TAHUN 1997)

CONTOH PENANGANAN KASUS SEBAGAI PANDUAN DALAM UPAYA LIDIK DAN SIDIK ANGGOTA POLRI (ANALISA KASUS : PEMALSUAN MERK “SONNY” SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO.14 TAHUN 1997) I. PENDAHULUAN. 1. Umum. Dalam perkembangan situasi dan kemajuan ilmu dan teknologi pada saat sekarang ini, juga ditandai dengan semakin berkembangnya jenis kejahatan yang terjadi … Continue Reading CONTOH PENANGANAN KASUS SEBAGAI PANDUAN DALAM UPAYA LIDIK DAN SIDIK ANGGOTA POLRI (ANALISA KASUS : PEMALSUAN MERK “SONNY” SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO.14 TAHUN 1997)

“PERAN PENYIDIK POLWAN (SUB UNIT PPA) DI POLSEK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI TERHADAP PEREMPUAN (PENJAJA SEKS KOMERSIAL/PSK) KORBAN HUMAN TRAFFICKING PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN”

“PERAN PENYIDIK POLWAN (SUB UNIT PPA) DI POLSEK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI TERHADAP PEREMPUAN (PENJAJA SEKS KOMERSIAL/PSK) KORBAN HUMAN TRAFFICKING PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN” oleh : REKAN UNTUNG Pendahuluan Pada kenyataannya, karena pada hakikatnya setiap manusia adalah memiliki kehendak bebas (free will) dan dorongan hawa nafsu birahi yang besar … Continue Reading “PERAN PENYIDIK POLWAN (SUB UNIT PPA) DI POLSEK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI TERHADAP PEREMPUAN (PENJAJA SEKS KOMERSIAL/PSK) KORBAN HUMAN TRAFFICKING PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN”

KAJIAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

KAJIAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG by : kalam kelana BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (crime is the shadow of civilization), demikian dikatakan oleh Colin Wilson, seorang jurnalis asal Inggris, penulis buku A Criminal History of Mankind. Kejahatan selalu … Continue Reading KAJIAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

PENANGGULANGAN VIKTIMISASI STRUKTURAL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN KPU DALAM MENETAPKAN DPT PEMILU 2009 SECARA BENAR (Studi Kasus “Kisruh DPT” Pemilu 2009 )

PENANGGULANGAN VIKTIMISASI STRUKTURAL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN KPU DALAM MENETAPKAN DPT PEMILU 2009 SECARA BENAR (Studi Kasus “Kisruh DPT” Pemilu 2009 ) oleh DEFOR ,Mr. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam perspektif viktimologi, pada prinsipnya negara berkewajiban menjamin rasa aman dan perlindungan bagi warganya dalam berbagai aspek kehidupan. Negara memiliki peran dalam … Continue Reading PENANGGULANGAN VIKTIMISASI STRUKTURAL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN KPU DALAM MENETAPKAN DPT PEMILU 2009 SECARA BENAR (Studi Kasus “Kisruh DPT” Pemilu 2009 )

analisa kasus Anas Urbaningrum berdasarkan pendekatan Fungsionalisasi Theory, dengan fokus premise dari dentler dan Ericson

analisa kasus Anas Urbaningrum berdasarkan pendekatan Fungsionalisasi Theory, dengan fokus premise dari dentler dan Ercson, Faktor sosiologis hukum atau politik apa saja yang menyebabkan terdapatnya perbedaan urutan urutan premise dari kasus Nazarudin. Nama ketua Umum partai Demokrat “ Anas Urbaningrum “ makin santer disebut terlibat dalam kasus Wisma Atlet mulai … Continue Reading analisa kasus Anas Urbaningrum berdasarkan pendekatan Fungsionalisasi Theory, dengan fokus premise dari dentler dan Ericson