HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI LEMBAGA PERADILAN. ( FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT ) PENDAHULUAN Pra pradilan sebenarnya adalah hal yang baru bagi dunia peradilan Indonesia. Pra peradilan adalah salah satu lembaga yang diatur dalam KUHAP yang bertujuan sebagai lembaga kontrol dalam proses penegakan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana. Praktisi dan juga pakar hukum DR.... Continue Reading →
Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam KUHAP Oleh : Awaloedin Djamin
Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam KUHAP Oleh : Awaloedin Djamin I.Pendahuluan 1.Pada tanggal 12 Februari 2008, saya menghadiri siding Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Ahli Pihak Terkait (kepolisian) dalam perkara perihal permohonan pengujian Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tenang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 2.Permohonan Pemohon adalah menyangkut pengujian atas pasal... Continue Reading →
LAPORAN HASIL PENELITIAN KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU
LAPORAN HASIL PENELITIAN KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tugas menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas tersebut dilaksanakn oleh Kepolisian Negara Republik indonesia. Disamping itu, tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab... Continue Reading →
INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA
INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA BY : RDD I. PENDAHULUAN Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechsataat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 1 Cita – cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia... Continue Reading →
INSIDER TRADING : SUATU TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL
INSIDER TRADING : SUATU TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL beberapa referensi yang terkait dengan kejahatan kerah putih International Handbook of WCC International_White_Collar_Crime-Cases_And_Materials_(2010) The Criminology of WCC White Collar Crime BY ; RDD I. PENDAHULUAN Upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai cita – cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ditempuh dengan menyelenggarakan proses... Continue Reading →
MODUS OPERANSI PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT
MODUS OPERANSI PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT 1.Modus Operandi Fraud Application (Menggunakan kartu asli yang diperoleh dengan aplikasi / data palsu) Pelaku memalsu biodata antara lain : KTP (alamat), pasport, rekening koran, surat keterangan penghasilan dan referensi lalu melamar kepada Penerbit untuk mendapatkan kartu kredit. Setelah berhasil diterima sebagai Pemegang kartu kredit, selanjutnya melakukan transaksi berkali-kali yang... Continue Reading →
MASALAH PIDANA MATI DI INDONESIA
MASALAH PIDANA MATI DI INDONESIA I.PENDAHULUAN. Pidana mati di Indonesia mulai ada pada waktu Kitab Undang-undang Hukum Pidana mulai di Indonesia yang hanya diancam bagi tujuh macam kejahatan. Diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana , pidana mati itu antara lain telah diancam di dalam sejumlah pasal Kitab Undang-undang Pidana Militer, didalam pasal 13 ayat (1) angka-angka... Continue Reading →
PEMBUNUHAN BERKEDOK SANTET DI CIAMIS SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM
PEMBUNUHAN BERKEDOK SANTET DI CIAMIS SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM Oleh M. BUDI SA’ARIN, 1.Pendahuluan Gerakan reformasi yang dilancarkan masyarakat Indonesia khususnya para mahasiswa pada bulan Mei tahun 1997 merupakan gerakan monumental yang menandai adanya upaya penyelamatan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai penyimpangan, antara lain praktek demokrasi semu, pelanggaran HAM dan penyimpangan hukum. Penyimpangan-penyimpangan di... Continue Reading →
POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA
POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kekuatan yang selalu dibutuhkan masyarakat untuk mengawasi masyarakat yang melanggar aturan masyarakat yang telah disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dengan kehadiran Polri, diharapkan ketertiban dan rasa aman dapat terjamin sebagaimana mestinya. Fungsi utama dari Polri adalah penegakan hukum dan pengayom seta pelindung... Continue Reading →
gambaran tentang pelaksanaan juklak, juknis tentang penyelidikan dan penyidikan serta penegakan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai Etika Profesi Polisi di Indonesia.
BAB I PENDAHULUAN A.LATAR BELAKANG Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum1 (law enforcement). Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum (rechtssicherheit) dengan mengabaikan aspek keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan hukum (zweckmassigheit) bagi masyarakat. Adagium bahwa cita hukum adalah keadilan (justice) dalam konteks perkembangan... Continue Reading →
Jurnal Srigunting 