SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA

1.PENDAHULUAN
Memang terdengar biasa jika pada pertandingan sepakbola Liga Indonesia terjadi kerusuhan, malah rasanya kurang lengkap jika pertandingan berakhir dengan damai-damai saja. Penonton memukul wasit, melempar pemain dengan botol dan batu, merusak dan membakar infrastruktur stadion, terdengar sangat lumrah di dunia persepakbolaan Indonesia.
Berbagai pihak pun disalahkan karena kejadian tersebut. Pihak panitia pertandingan disebut-sebut sebagai pihak yang bersalah karena tidak bisa mengkondisikan pertandingan sehingga bisa berjalan dengan aman. Begitu juga pihak keamanan yang dinilai tidak bisa menguasai keadaan di stadion. Bahkan beberapa supporter ada yang menyalahkan pihak PSSI karena wasitnya terkesan berpihak. Media menyebut kejadian ini “Potret buram persepakbolaan Indonesia”. ini adalah akumulasi dari semua masalah yang ada di masyarakat. Tingkat pendidikan yang rendah, angka penganguran yang tinggi sehingga menyebabkan tingkat kemakmuran yang rendah, merupakan beberapa masalah yang berhubungan dengan kerusuhan dalam sepak bola.

Masalah tersebut menciptakan suatu kondisi social yang buruk sehingga menyebabkan perilaku masyarakatpun juga menjadi buruk. Masyarakat menjadi cendrung emosional, berpikiran pendek, tidak peduli orang lain, emosional dan tidak rasional, akibatnya masyarakat gampang sekali terpancing emosinya untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Sehingga dalam pertandingan sepakbola, wajar saja jika selalu ada supporter yang terpancing untuk berbuat kerusuhan.Ini adalah salah satu bukti kegagalan negara ini dalam mendidik rakyatnya sendiri. Semua masalah tersebut tentu tidak akan terjadi jika tingkat pendidikan di Indonesia memadai.
Kerusuhan sudah menjadi hal yang lumrah dalam sepak bola Indonesia. Tawuran antars uporter sepertinya menjadi bonus setelah menikmati pertandingan selama 90 menit. Di luar negeri, kerusuhan juga kerap mewarnai pertandingan. Namun, kerusuhan sepak bola luar negeri rata-rata hanya terjadi di luar stadion. Sehingga, pertandingan tidak terhenti dan fasilitas stadion relatif tidak menjadi korban.Ini jelas berbeda dengan sepak bola Indonesia yang suporternya melakukan aksi keributan di dalam stadion. Sebagai contoh, ketika Persitara Jakarta Utara menumbangkan tuan rumah Persiba Balikpapan dengan skor 2-1 pada laga lanjutan liga Super Indonesia (LSI). 5 Desember lalu.Penonton mulai melakukan aksi lempar botol minuman ke arah pemain dan wasit setelah Persitara mencetak gol kedua.
Bahkan, teror terhadap wasit dan ofisial berlangsung hingga pertandingan berakhir. Dua orang penonton hendak mengarahkan tinju ke arah wasit Jajat Sudrajat.Aksi brutal penonton juga kerap merenggut korban jiwa. Anggota Polres Metro Tangerang, AKP Saptomo (45 tahun), mengembuskan napas terakhir saat sedang melerai perkelahian suporter seusai Persikota Tangerang melawan Pro Duta Yogyakarta, Selasa (21/12) malam. Tawuran tersebut dipicu aksi sekelompok massa yang menghadang ratusan suporter Persikota Tangerang. Insiden penembakan tiba-tiba saja terjadi. Akibatnya, empat remaja mengalami luka tembak.
Dua kejadian tersebut hanyalah rentetan kerusuhan yang menghiasi lembaran pagelaran liga sepak bola Indonesia. Sayangnya, stigma negatif terkait kerusuhan tersebut kemudian dialamatkan hanya pada suporter yang memang kerap berlaku anarkis. Cara yang kemudian dianggap menyelesaikan masalah adalah membatasi suporter masuk ke lapangan.Seperti yang terjadi dalam laga Persitara melawan Persija Jakarta pada Rabu (20/1/2011) lalu. Polda Metro Jaya memutuskan deity Jakarta tersebut digelar tanpa penonton karena laga yang mempertemukan tim sekota ini rawan kerusuhan.
Meminimalisasi kericuhan dengan membatasi (bahkan melarang) suporter datang ke stadion bukanlah solusi yang bijak. Karena tindakan tersebut, sama halnya tidak mendidik penonton kita menjadi dewasa. Keputusan itu akhirnya dapat menghambat perkembangan sepak bola sendiri.Selain itu, pelarangan tersebut sama saja dengan menyalahkan sepenuhnya peristiwa kerusuhan pada suporter. Padahal, penonton juga bisa diajak bicara untuk ikut mengamankan pertandingan.
Kita bisa melihat pada laga Persebaya Surabaya kontra Arema Malang yang digelar di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya, pada Sabtu (16/1) beberapa wqaktu lalu, Laga yang diamankan ribuan personel kepolisian tersebut memang sempat terjadi kericuhan. Sebagian suporter, yang tidak kebagian tiket, berusaha merangsek masuk ke stadion. Tapi, ada juga sebagian besar penonton lainnya bisa berlaku bijaksana dengan memilih menikmati pertandingan lewat dua layar di luar stadion.
Mungkin memang benar bahwa suporter kita masih membudayakan anarkisme.,namun, aksi brutal suporter juga kerap dipicu dengan kepemimpinan wasit atau kualitas pertandingan yang mengecewakan. Kurang profesionalnya kinerja panitia pelaksana dan tindakan Aparat Keamanan yang kerap overacting, juga bisa memicu tindakan kerusuhan. Untuk itu, kita sebenarnya bisa melihat jika kericuhan-kericuhan tersebut bisa diatasi dengan kerja sama dan komunikasi yang baik di antara semua pihak, suporter, pihak keamanan, serta Badan Liga Indonesia (BLI) sebagai penyelenggara liga.
Sepak bola adalah merupakan salah satu olah raga yang paling diminati oleh seluruh dunia, untuk skala nasional saja para penggemar bola dari Sabang sampai Merauke bisa mencapai separo lebih penduduk Indonesia ini. Apalagi kalo ada siaran langsung Piala Dunia, Piala Eropa mereka akan ramai-ramai begadang dan nonton bareng. Sepak bola bisa menginspirasi siapa saja. Penonton memang boleh bebas berteriak, mau kata jorok sekalipun, itu adalah hak penonton, tetapi kalau masuk ke lapangan serta merusak adalah bukan hak penonton, tetapi merupakan perilaku tukang onar, melempar benda ke lapangan bola juga tegas harus tidak diperbolehkan alias dilarang.
Kembali ke sepak bola nasional, perkelahian, keributan, penonton rusuh menjadi tayangan yang saban musti ada di siaran olah raga sepak bola ini. Dan bonek selalu mencatatkan prestasinya dalam hal kerusuhan. Tak pernah ada solusi yang pas untuk menyelesaikan semua permasalahan ini, sepakbola hanya mengusung prestise, yang penting juara, yang penting menang, apapun alasannya. Padahal sebuah tontonan bola tidak melulu hanya kemenangan saja, namun permainan yang bermutu dan berkelas tinggi merupakan dambaan penonton. Keributan yang ada biasanya dipicu oleh pemain yang tidak terima hukuman dari wasit, apalagi kalah sering kali tidak merasa terima
Masalah kerusuhan suporter tentunya menjadi pekerjaan rumah yang belum kunjung diselesaikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Polri , sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia dan Otoritas tertinggi bidang Keamanan. PSSI harus segera memperbaiki kualitas pertandingan melalui pembenahan wasit dan panitia penyelenggara. Selain itu, Polri harus memiliki mekanisme penanganan kerusuhan yang tegas namun tidak berkesan overacting terhadap Penonton yang terlibat atau melakukan kerusuhan. PSSI bersama Polri perlu memahami bagaimana menyelesaikan persoalan ini secara tuntas dan elebgant sehingga kerusuhan tentunya tidak lagi menjadi sesuatu yang wajar dan lumrah di persepakbolaan Indonesia.
2.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Dalam kacamata Domain tugas Polri yang diberikan tanggung jawab utama menyelenggarakan keamanan , ketertiban umum serta memelihara perasaan tentram dan damai masyarakat Indonesia, terdapat kewajiban untuk senantiasa mengupayakan semaksimal mungkin mewujudkan amanat Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia, terhadap kelancaran segenap aktivitas masyarakat yang terkait langsung dengan perhelatan pertandingan sepak bola maupun masyarakat lain yang tidak langsung terlibat namun memiliki potensi menjadi korban atau setidaknya dirugikan akibat pertandingan sepak bola sebagai suatu olahraga dan pertunjukan yang berakhir rusuh dan chaos.
Sampai saat ini Polri secara spesifik belum merumuskan pola penanganan rusuh masa akibat pertandingan sepak bola baik saat ataupun pasca pertandingan berlangsung, secara tekstual terdapat beberapa pedoman atau standar perosedur operasi yang dalam wujud Peraturan Kapolri ( Perkap) , Buku Pedoman Pelaksanaan ( Budomlak ) dan Prosedur Tetap ( Protao ), terkait penggunaan kekuatan Polri dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, system manajemen pengendalian dan penggunaan pasukan termasuk bagaimana menggerakkan Pasukan Dalmas dan PHH menghadapi gangguan kamtibmas berupa unjuk rasa menyimpang, anarkhisme dan huru hara.
Polri belum banyak memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan penggunaan Komputasi dalam pengambilan keputusan strategis dan taktis dalam penanganan Huru hara pasca pertandingan Sepakbola hal ini terlihat dari beberapa insiden dalam tugas pengamanan pertandingan Sepak Bola yang berkahir rusuh tanpa mampu dikendalikan secara optimal oleh Polri, bukan hanya terkait dengan penonton, wasit,pemain bola,dan official semata namun lebih kepada kerugian yang ditimbulkan akibat adanya blockade jalan, pembakaran ban maupun penjarahan dan kekerasan yang menimpa justru kepada masyarakat pemakai jalan raya, pemilik warung sepanjang rel kereta api, bahkan kepada pemilik rumah maupun usaha yang justru letaknya cukup jauh dari Gelanggang tempat perhelatan Bola dilangsungkan.
Terdapat beberapa factor yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap sebuah perhelatan Bola apakah menjadi rusuh atau berakhir dengan tertib ; Pertama. Jumlah personil Polri secara mandiri maupun diperkuat bantuan beberap pihak lain , Kedua. Kualitas kordinasi antara penyelenggara kegiatan Sponsor, Asosiasi penonton dengan Polri termasuk PSSI didalamnnya,Ketiga. Fasilitas keselamatan, kesehatan dan keamanan tersedia secara terbatas maupun salah dalam penempatan.Keempat. Panitia dan otoritas keamanan tidak melakukan kegiatan pencegahan secara proaktif dengan melakukan sweeping sajam, petasan, spanduk,Kelima.konsentrasi massa penonton terkait jumlah, heterogenitas, sentiment, isu dendam lama , primordialisme dan fannatisme.Keenam. adanya unsure lain yang turut memicu kerusuhan didalam arena maupun sepanjang rute pulang penonton, provokasi maupun SMS tidak bertanggung jawab.

Membangun suatu system Pengambilan keputusan dalam penanganan Huru Hara membutuhkan perhatian dan keberlanjutan pemeliharaan system , hal ini terkait dengan potensi kerugian harta, benda dan nyawa manusia yang mungkin timbul apabila terjadi huru hara , otoritas keamanan dalam hal ini dimotori oleh Polri bersama sama pemangku kepentingan olahraga, kesehatan , ketertiban dan pelayanan umum lainnya perlu duduk bersama untuk kemudian merumuskan dan membangun suatu system yang senantiasa update, adaptative dan Flexibility, mudah digunakan, Efective ,Humans control, ease of construction, evolutionary usage,dan dapat digunakan oleh manager( pimpinan) dari berbagai level.
Selama ini yang terjadi adalah ketika pertandigan digelar,pihak penyelenggara , sponsor maupun asosiasi penonton cenderung berjalan sendiri –sendiri, demikian hal dengan Polri selaku pengampu tanggung jawab keamanan , baik diminta ( dengan penerbitan ijin ) maupun tanpa diminta Polisi senantiasa akan menjadi bulan-bulanan caci maki akibat kerusuhan mapun tindak kejahatan lainnya sepanjang pertandingan berlangsung maupun pasca pertandingan usai, semula dimulai di lapangan hijau dapat berujung pada penjarahan harta benda milik masyarakat, termasuk tindakan pidana lain seperti penganiayaan antar supporter, supporter kepada masyarakat maupun kepada petugas Polri, kadang-kadang pimpinan Polri hanya bersandar kepada jumlah kekuatan massif, peralatan huru hara yang mentereng, agresifitas dan reaksi terhadap penonton, potensi dan gaya kepemimpinan pimpinan Polri kerap berbeda dalam menyikapi kebijakan –kebijakan strategis terkait strategi penanganan maupun tataran taktis bagaimana memecah konsentrasi massa, menggiring massa, mengalihkan arus lalu lintas termasuk inisiatif penggunaan Water Canon, mendatangkan Ambulance dan Mobil Derek.
System Penunjang Keputusan diharapkan mampu meminimalkan kerugian yang timbul pasca pertandingan Sepak Bola berlangsung, adanya masukkan berupa keputusan keputusan strategis yang diberikan System Penunjang Keputusan kepada siapapun pimpinan otoritas pemangku keamanan, istilah ganti pimpinan adalah ganti koki dengan selera masakan dan racikan berbeda dapat disiasati dengan adanya keputusan strategis oleh DSS sebagai gambaran menetapkan kebijakan lebih baik.
3.ARSITEKTUR SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Sebagai suatu kombinasi antara software, hardware, teknologi dan pengelolaan keahlian ( Knowledge ) pemegang otoritas , Sistem Penunjang Keputusan berangkat dari tahapan :Pertama; Perumusan dan penetapan tujuan apa yang ingin dicapai atau manfaat apa yang ingin diperoleh. Kemudian didasari oleh tujuan dan manfaat yang ingin diraih, inisiator Sistem ( Polri ) harus melanjutkan ke langkah kedua : dengan menentukan seberapa banyak jumlah sumber daya manusia, teknologi dan biaya yang mampu mendukung pengadaan software dan hardware termasuk kelangsungan perawatan system.
Pemilihan teknologi terhadap software maupun hardware sangat menentukan keberhasilan suatu system dibuat sekaligus kemanfaatan yang akan diperoleh.Sebagai organisasi Pemerintah , Polri memiliki alamat domain polri.go.id sehingga teknologi yang nantinya digunakan harus merupakan teknologi dengan tampilan user friendly ( mudah pakai), dapat diakses darimana saja, data mudah diperbaharui, mampu menampilkan simulasi situasi berdasar perkembangan dinamika pertandingan secara real time dan sewaktu waktu.
Wujud dashboard tampilan visual dapat menggunakan ASP,PHP,JSP,Coldgushion, atau CGI sebagai basis pemograman server, didukung MySQL, Oracle, Sql server atau Postgrace untuk mengolah database.Kembali tergantung Budget dan skill operator yang dimiliki Polri , apakah menggunakan yang free open source atau menggunakan License Software.
Langkah ketiga adalah membangun Database Management System ( DBMS) yaitu suatu pengaturan terhadap, pengumpulan, pemilihan, pengelompokkan dan pengelolaan Data menjadi database lebih lanjut. Dalam pembuatan Sistem penunjang Keputusan ini diperlukan banyak sumber data baik internal Polri, maupun eksternal Polri termasuk dengan kemungkinan untuk diitegrasikan terhadap beberap system sejenis yang langsung berkaitan dengan pengamanan dan pelayanan masyarakat (Pusiknas, RTMC, INAFIS,DVI,CMIS, E-KTP, dll).

Data Warehouse untuk system Pengambilan keputusan Penanganan Huru hara pasca Pertandingan Sepak bola akan merekam ; Jadwal pertandingan, Jumlah penonton, Lokasi huru hara,kerugian dan korban,untuk nantinya kumpulan Data yang ada akan dikelola melalui pengelompokan kedalam Fact Table / Tabel Fakta sebagai tabel utama /mayor sebagai inti dari skema bintang , dan kedua, dalam Tabel Dimensi / Dimention Table sebagai tabel minor berisikan data deskriptif yang mencerminkan suatu baris dalam tabel Fakta.
Sebagai contoh adalah : Tabel Fakta Huru hara berisikan kunci : jadwal pertandingan,penonton . lokasi huru hara,kerugian sedangkan Tabel dimensi untuk Key; Kerugian adalah : Jumlah korban luka-luka baik penonton , aparat atau ,asyarakat lain, jumlah korban meninggal, kerugian material, kendaraan yang dirusak, dan data fasilitas umum yang hancur akibat ulah penonton.

Sebagai kelanjutan setelah menyusun Manajemen data Huru hara adalah dengan melanjutkan pembuatan Model base and Management berupa Model Statistik, Finasial, maupun Model Optimsi termasuk didalamnnya adalah Simulasi situasi huru hara dengan manipulasi beberapa data yang dimiliki. Dilanjutkan dengan menyiapkan Knowledge Management perpaduan pengalaman dan pengetahuan user terkini tentang masalah Huru hara ditambah rekam data terkait penanganan Huru hara baik yang gemilang ,aupn gagal dimasa lalu.

4.SKENARIO SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA.

Skenario yang terdapat pada gambar 5 dapat menjelaskan bahwa Sistem Pengambilan Keputusan Penanggulangan Huru hara Pasca pertandingan Sepakbola dapat bekerja dengan optimal dengan tahapan sebagi berikut :
1. Sistem Pengambilan Keputusan mula mula mendapat informasi yang bersumber dari Laporan Intelijen, maupun hasil pengamatan terhadap segenap gejala yang terkait dengan aktifitas pertandingan Sepak Bola di suatu lokasi, Laporan Informasi ini berupa “ WARNING “ bahwa di lapangan bola , atau sekitar lokasi pertandingan ( Luar Stadion ) penonton dan atau pemain kedua kesebelasan telah melakukan suatu perbuatan ( pemukulan, perkelahian, pembakaran ban, mencoba mendorong masuk atau kegiatan lain sejenis yang dapat menggangu keamanan selama pertandingan maupun sesudah pertandingan.
2. Laporan Informasi Intelijen yang masuk kemudian oleh Sistem Pengambilan Keputusan akan dibandingkan dengan data sejenis yang ada dalam database terkait Histori Huru hara yang pernah terjadi, eskalasi huru hara, keterlibatan berbagai pihak, Jumlah kekuatan Polri yang pernah diturunkan, cara bertindak yang dilakukan termasuk kalkulasi data jumlah korban jiwa, luka-luka,kerugian material ,ganguan terhadap lalu lintas serta perusakkan fasilitas umum , dalam hal inisistem akan memberikan prediksi dari perbandingan Informasi Intelijen yang masuk dengan kejadian serupa yang pernah terjadi di lokasi , penonton, waktu , kekuatan dan cara bertindak petugas yang sama sebelumnnya. Adapun saran –saran yang dapat disampaikan oleh Sistem Pengambilan Keputusan nantinya akan berupa prediksi terhadap pertanyaan sebagai berikut:
a. Berapa banyak jumlah personil Polri yang ideal untuk diturunkan menghadapi gelombang huru hara?
b. Apakah perlu melakukan penambahan personil Polri?
c. Apabila perlu penambahan personil Polri kemana dan kapan tambahan backup kekuatan tersebut harus diturunkan?
d. Berapa banyak akan jatuh korban di pihak penonton , petugas maupun masyarakat ?
e. Bagaimana cara mengantisipasi huru hara yang terjadi secara legal, proporsional dan professional agar huru hara tidak meluas dan makin parah?
f. Apakah prosedur penanganan Huru hara yang paling efektif ?
g. Apakah perlu meminta bantuan otoritas setempat terkait pelayanan public yang mungkin terganggu seperti Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit dan Ambulance, petugas PLN untuk memperbaiki atau memadamkan arus listrik?
h. Bagaimana bila huru hara tersebut menjalar ke beberapa lokasi sehingga arus lalu lintas terganggu , kemana Polantas lewat RTMC/ NTMC/ TMC Polda akan mengalihkan atau melakukan rekayasa arus lalin ?
i. Dimanakah huru hara akan terjadi paling parah ?
j. Berapakah jumlah kendaraan angkut ( Bus atau truk ) yang dibutuhkan untuk mengurai massa atau mengangkut massa agar tidak terkonsentrasi pasca kerusuhan?
k. Dimanakah jalur utama , alternative maupun cadangan yang dapat digunakan sebagai jalur escape pemain, official, termasuk dalam keadaan darurat bagi angkutan korban ke rumas sakit terdekat.
3. System pengambilan keputusan mulai memilih data terkait jumlah penonton di dalam dan diluar lapangan dengan mengambil database penjualan tiket serta histori penjualan tiket dan penonton non tiket untuk laga yang sama dari kedua belah kesebelasan, bila diketahui terdapat jumlah penonton yang ada di database penjualan tiket panitia selanjutnya dapat dikatakan jumlah penonton laga kedua kesebelasan disebut dengan satuan T = jumlah penonton.
4. Setelah mendapat informasi intelijen serta memeberikan saran berupa suatu prediksi terkait eskalasi huru hara yang terjadi. System Pengambilan Keputusan akan mulai membandingkan jumlah penonton yang berhasil didata lewat mekanisme penjualan jumlah karcis serta penghitungan cepat jumlah penonton yang tidak berkarcis dengan rasio Petugas Polri dan penonton yang paling ideal , bila besaran rasio Police Employee Rate ( PER ) menurut standar PBB adalah 1 polisi melayani 300 jiwa ( dalam kondisi tertib ) maka untuk situasi Huru hara jemlah Polisi yang harus dilibatkan semakinmeningkat dibandingkan jumlah massa yang harus dilayani. PER ( tertib ) 1: 300 , maka PER (huru hara ) 1:150. Untuk selanjutnya nilai rasio Petugas dan masyarakat dengan satuan P= perbandingan Polri : Penonton.
5. Ketika Jumlah penonton dalam suatu laga sepak bola diketahui ( T ) dan rasio jumlah Polisi dengan Jumlah masyarakat yang dilayani dalam kondisi huru hara adalah ( P ) selanjutnya dapat dihitung jumlah personil Polri yang harus sudah berada di lokasi untuk penanganan Huru hara agar peristiwa dapat dilokalisir dan dipadamkan, sehingga Jumlah Total Polisi yang harus diterjunkan (JTP) adalah
Rumus 1 : JTP = T/ P ( Jumlah Total Polisi yang harus ada adalah hasil dari Jumlah penonton dibagi Rasio perbandingan polisi saat Huru hara.)
6. Untuk menetukan apakah Jumlah polisi yang ada di lokasi sudah ideal atau tidak ( perlu atau tidak perlu penambahan Back up kekuatan Polri dari Polda / Polres sekitar ) dapat dilihat dengan membandingkan jumlah Real Polisi di lokasi ( JRP) dengan nilai JTP ,
Rumus 2.
Bila nilai JTP>JRP =perlu penambahan petugas sebanyak (JRP-JTP).
Bila nilai JTPJTP Cukup Tidak perlu menambah petugas
JRP= JTP Cukup tidak perlu menambah petugas
JRP < JTP Kurang Perlu menambah petugas

5.KESIMPULAN
Berangkat dari hiruk pikuk wajah persepakbolaan Indonesia , peran polri selaku pemangku keamanan sesuai amanat Undang Undang No. 2 tahun 2002 , menegaskan bahwa Polri harus lebih proaktif memanfaatkan teknologi yang berkembang semakin pesat, salah satu pemanfaatn teknologi Informasi yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Polri adalah dengan pembuatan System Pengambilan Keputusan Penanganan Huru hara Pasca Pertandingan Sepak Bola di Indonesia.
Pemanfaatan system ini dapat memberikan nilai tambah terhadap akuntabilitas Politik, Administrasi, Finasial Polri karena setiap pengambilan keputusan tidak terlepas dari upaya-upaya ilmiah dan memiliki dasar analisa yang kuat, bagaimanapun dan berapa kalipun terjadi perubahan kebijakan pimpinan terkait mutasi dan pergantian jabatan , selama system mendapat input data yang terbaru, lengkap, serta berkesinambungan dan adanya pemeliharaaan dan peningkatan operator . maka system ini akan selalu memberikan kemanfaatan terhadap proses pengambilan keputusan secara lebih baik dan matang.

REFERENSI.
1. Indrajani,S.Kom.,MM, Bedah Kilat 1 Jam Pengantar dan Sistem Basis Data,PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia,Jakarta 2011.
2. Turban,E.,Aronson,J.E.&Liang,T.P.(2005) Decision Support System and Intelligent System,7th,Pearson education,Inc,New Jersey,USA.
3. Ramon Spaaij,The Prevention Of Footbal Hooliganism:A Transnational perspective,Amsterdam School for Social Science Research, University of Amsterdam.
4. Police Service of Notrhern Ireland,Policing of Footbal Matches/ Sporting Events,2007.

ANALISA SWOT TERHADAP KEGAGALAN STRATEGI PENGAMANAN POLRI DALAM PERISTIWA RUSUH TEMANGGUNG

ANALISA SWOT TERHADAP KEGAGALAN STRATEGI PENGAMANAN POLRI DALAM PERISTIWA RUSUH TEMANGGUNG

PENDAHULUAN
Latar belakang
Polri sesuai dengan tugas pokoknya yang diatur dalam Undang-Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia , memiliki kewajiban untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat melalui kegiatan Pengaturan, Penjagaan,Pengawalan dan Patroli. Disamping tugas pokoknya, Polri dalam rangka mengimplementasikan niat dan komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan Supremasi Hukum terhadap berbagai kekerasan dan kerusuhan massa yang dirasakan sangat merugikan masyarakat bangsa dan negara Indonesia, maka Polri sesuai tugas, fungsi dan perannya sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat harus melakukan berbagai upaya cepat dan tepat untuk mengantisipasi dan menanggulangi munculnya kekerasan dan kerusuhan massa di Indonesia.
Menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang “. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas “. Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum ini oleh pemerintah Indonesia telah diatur secara rinci untuk memberikan perlindungan bagi warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai harapan dan aspirasi terhadap negara .
Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum , yang berbunyi : “ Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara “. Undang-undang tersebut mengkatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk tempat yang dapat didatangi dan dilihat oleh semua orang, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, Polri memiliki payung hukum dalam melakukan tindakan penegakan hukum yang berkenaan dengan unjuk rasa. Penegakkan Hukum terhadap pelaku kekerasan maupun kerusuhan yang terjadi pada saat penyampaian pendapat di muka umum mengandung pengertian setiap tindakan Polri yang harus dilakukan untuk menjamin tercipta suasana kondusif , adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam mewujudkan situasi dan kondisi seperti yang dimaksud tadi, Polri memberikan suatu pedoman berupa Nomor 8 Tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara
Adalah suatu kekhawatiran manakala dalam penyelengaraan pelayanan, Kepolisian berpedoman kepada landasan operasional lawas, tertinggal, atau bertentangan dengan kebijakan organisasi dan peraturan perundang undangan lainnya. Kebutuhan aktualisasi setiap perkap maupun produk hukum harus segera dilakukan, karena Polri pada hakekatnya adalah melindungi dan melayani masyarakat justru dengan cara membatasi dan mengusik masyarakat sehingga kesalahan prosedur tidak dapat ditolerir
Permasalahan
Bagaimana analisa SWOT terhadap konsep pengamanan sidang di PN Temanggung yang berakhir dengan kerusuhan.
PEMBAHASAN
Kronologi Kasus Kerusuhan Temanggung
Masyarakat Temanggung dikenal sebagai masyarakat yang religius, santun dan bersahabat, Namun dengan adanya sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa sdr. Antonius Richmond Bawengan di Pengadilan Negeri Temanggung, membuat situasi dan kondisi menjadi kurang kondusif serta menjadikan suasana di kota Temanggung menjadi panas dengan adanya aksi unjuk rasa dari massa, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Temanggung membutuhkan back-up perkuatan pasukan Brimob untuk membantu pengamanan jalannya persidangan.
Pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2011 pukul 15.00 Wib, anggota Sat Brimob Polda jateng yang berjumlah 149 personil dipimpin Kompol Saeran melaksanakan pengamanan sidang kasus penistaan agama di PN Temanggung
Selasa, 8 Peb 2011 pukul 05.30 wib ,Tim jibom dan wanteror dipimpin oleh AKP Bayu, Sik berangkat menuju Polres Temanggung dan PN Temanggung, pukul 06.00 wib, Apel pagi di Mapolres Temanggung dilanjutkan dengan ploting pasukan, 1 SST di PN Temanggung, 1 SST dan mobil Barrier di Mapolres, 1 SST dan 1 unit water cannon di Pos lantas Polres, 09.00 wib Datang massa dari berbagai elemen masyarakat berjumlah kurang lebih 1000 orang yang akan melaksanakan unjuk rasa tiba di PN Temanggung, 10.00 wib, Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa sdr. ANTONIUS RICHMOND BAWENGAN di PN Temanggung dimulai, 10.15 wib, Sidang kasus penistaan agama ditunda dikarenakan pengunjung sidang membuat kerusuhan di PN Temanggung.
Pukul 10.30 wib, Sidang dibuka kembali dan memutuskan vonis hakim 5 tahun penjara kepada terdakwa, dengan hasil vonis tersebut para pengunjung sidang tidak mau menerima dan melakukan kerusuhan di pengadilan, 11.00 wib,Terpidana kasus penistaan agama dievakuasi menggunakan rantis baracuda menuju Sat Brimob Polda Jateng, Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Brimob atas perintah Wakapolres Temanggung pada saat terjadi keributan, dengan melakukan himbauan, pelemparan gas air mata dan pendorongan terhadap massa unjuk rasa yang melempari petugas Kepolisian dan melakukan pembakaran terhadap mobil truck milik Sabhara Polda Jateng, sehingga massa tercerai berai. Kemudian situasi dan kondisi di PN Temanggung dapat dikendalikan kembali.
Polres Temanggung pada pukul 11.35 wib, mengajukan penambahan anggota Sat Brimob Polda Jateng untuk melaksanakan penebalan pasukan sebanyak 3 SSK (330 pers) membantu perkuatan pasukan dalam menanggulangi rusuh massa.
Pukul 13.30 wib, anggota Sat Brimob ( penebalan ) tiba di Mapolres Temanggung, kemudian melaksanakan koordinasi dan ploting penempatan pasukan. Pukul 17.00 wib , Unit tindak anti anarkis, tim Jibom dan rantis Baracuda dari Detasemen Gegana, termasuk mobil Barrier dan rantis Water Cannon stand by di Mapolres Temanggung, anggota Brimob melaksanakan pengamanan terhadap Gereja-geraja, kantor pemerintahan dan Rumah Sakit Kristen untuk antisipasi terjadinya pengrusakan, pukul 21.00 s.d 24.00 wib Anggota yang sudah menempati pos, kemudian melaksanakan patroli dengan menggunakan ranmor secara rutin dan bergantian untuk memantau situasi dan melakukan tindakan preventif terjadinya unjuk rasa.
Penebalan pasukan berjumlah 330 personil yang dipimpin Kasat Brimob Polda Jateng Kombes Pol Drs. Mashudi Nrp 67030503, sehingga anggota Sat Brimob Polda Jateng yang melaksanakan tugas pengamanan sidang di Pengadilan Negeri Temanggung berjumlah 479 Personil
Analisa SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang dapat digunakan oleh para pembuat keputusan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasinya. SWOT merupakan akronim dari Strenghts (kekuatan yang berisi tentang kemampuan, keunggulan, keterampilan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi, Weaknesses (kelemahan ), yaitu memuat tentang keterbatasan, atau kekurangan dalam hal sumber, kemampuan dan keterampilan yang menjadi penghalang kinerja organisasi, Oportunities ( peluang ), berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu organisasi, Threats ( ancaman ), faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu organisasi ( Sondang Siagian, 2001).
Strenghts (kekuatan yang berisi tentang kemampuan, keunggulan, keterampilan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi.
1. Jumlah kekuatan Brimob sebelum terjadi kerusuhan pasca sidang di PN Temanggung adalah 1 ( satu ) SSK PHH Brimob , 149 personil.
2. Personil PHH Brimob merupakan personil terlatih dalam menangani PHH dengan pengalaman dan penugasan cukup baik.
3. Jumlah Kekuatan Dalmas Polres Temanggung merupakan gabungan kekuatan personil Sabhara Polres dan bantuan perkuatan dari Polsek sejajaran Polres Temanggung.
4. Alsus PHH dan Dalmas mencukupi mulai dari Dalmas awal, lanjutan dan PHH Brimob.
5. Di Polres Temanggung, BKO Brimob dilengkapi dengan rantis Baracuda dan Water Canon
6. Terdapat 1 unit Team Jibom, berikut peralatan dan kendaraan EOD Jibom.
Weaknesses (kelemahan), yaitu memuat tentang keterbatasan, atau kekurangan dalam hal sumber, kemampuan dan keterampilan yang menjadi penghalang kinerja organisasi.
1. Kompi PHH yang digerakkan , adalah merupakan gabungan dari beberapa kompi organik dari Detasemen A Brimob , dengan Kompol Saeran selaku Komandan tugas Gabungan.
2. Kompi Dalmas awal dan lanjutan merupakan gabungan dari organik Sat Sabhara dan anggota unit Sabhara Polsek-polsek dalam jajaran Polres Temanggung.
3. Kapolres selaku Kasatwil pada saat kejadian tidak berada di tempat ( PN Temanggung )
4. Kodal pasukan dan pengendalian Kegiatan di lokasi ( PN temanggung ) didelegasikan kepada Wakapolres Temanggung
5. HT yang digunakan antara pasukan PHH Brimob dengan Polres selaku penanggung jawab wilayah tidak terkoneksi, sehingga harus menggunakan HP untuk mengendalikan pergeseran pasukan.
6. Pengetahuan pengendali ( Kodal ) dalam hal ini Wakapolres Temanggung tentang Standar Operating Procedure dan Pedoman penggunaan Kekuatan PHH Brimob masih kurang, sehingga Pasukan PHH Brimob dalam ikatan SSK dipecah menjadi 3 ( tiga ) titik yaitu di PN Temanggung,Mapolres temanggung dan Pos Lantas temanggung.
7. Upaya penggalangan melalui upaya pencairan dukungan serta penggembosan kekuatan penonton sidang menuju ke PN Temanggung tidak dilakukan secara cepat dan tepat diluar kota Temanggung.
8. Petugas Polri yang melaksanakan pengamanan sidang di PN temanggung tidak melakukan sweeping dan body checking terhadap penonton sidang.
9. Permintaan tambahan pasukan PHH Brimob sangat lambat , setelah terjadi tindakan anarkhis , Kapolres selaku Kasatwil baru memintakan tambahan perkuatan bantuan dari Polda Jateng.
Oportunities ( peluang ), berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu organisasi.
1. Lokasi sidang merupakan suatu kompleks Pemda, di pusat kota Temanggung yang saling berdekatan dengan gereja dan relative dekat dengan Mapolres Temanggung.
2. Type perkotaan di temanggung merupakan type segaris , sehingga mobilisasi massa keluar dan masuk kota melewati satu pintu, sehingga mudah diawasi.
3. Laporan informasi menyebutkan mobilisasi massa yang ingin menghadiri sidang akan menggunakan kendaraan umum, truk dan sepeda motor, sehingga blockade dan pencairan massa dapat dilakukan dari jarak jauh pusat kota.
4. Disekitar lokasi terdapat kekuatan kawan yang dapat didayagunakan seperti Satpol PP Pemda Temanggung, Dinas Pemadam Kebakaran, Kodim Temanggung.
Threats ( ancaman ), faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu organisasi
1. Isu SARA terkait penodaan agama merupakan isu sentral dan sensitive.
2. Daerah Temanggung dan sekitarnya ( Wonosobo, Banyumas , Solo dan Kedu ) merupakan basis daerah perlawanan dan bergerak kelompok radikal keagamaan tertentu, beberapa peristiwa penangkapan anggota teroris terjadi di Temanggung dan daerah sekitarnya.
3. Kesenjangan ekonomi antara penduduk Pribumi dan Non Pribumi yang dialihkan dengan bentuk konflik agama Islam dan Nasrani.
4. Jarak back up terdekat untuk Polres Temanggung : sekitar 3-4 jam perjalanan dari Semarang, 2-3 jam perjalanan dari wilayah Banyumas dan Kedu.
5. Tingkat pendidikan dan pola komunikasi sosial masyarakat Temanggung masih sangat sederhana dengan menempatkan pola Patron Client yang sangat kental. Kedudukan tokoh agama dan tokoh masyarakat masih sangat sentral, dibandingkan tokoh formal pemerintahan.
6. Citra Pemerintahan dan Polri khususnya sedang mengalami kemunduran akibat tekanan ekonomi serta masalah masalah social yang belum tuntas terselesaikan.
7. Pemberitaan Koran dan televisi telah membangkitkan sentiment dengan bobot keagamaan, di wilayah Temanggung dan sekitarnya.

ANALISA SWOT
Setelah mengidentifikasi unsur-unsur dari setiap aspek SWOT di atas, maka penulis akan menguraikan strategi dalam analisis SWOT. Keempat strategi analisis SWOT yaitu :
STRATEGI COMPARATIVE ADVANTAGE
STRENGTH OPPORTUNITY
7. Jumlah kekuatan Brimob sebelum terjadi kerusuhan pasca sidang di PN Temanggung adalah 1 ( satu ) SSK PHH Brimob , 149 personil.
8. Personil PHH Brimob merupakan personil terlatih dalam menangani PHH dengan pengalaman dan penugasan cukup baik.
9. Jumlah Kekuatan Dalmas Polres Temanggung merupakan gabungan kekuatan personil Sabhara Polres dan bantuan perkuatan dari Polsek sejajaran Polres Temanggung.
10. Alsus PHH dan Dalmas mencukupi mulai dari Dalmas awal, lanjutan dan PHH Brimob.
11. Di Polres Temanggung, BKO Brimob dilengkapi dengan rantis Baracuda dan Water Canon
12. Terdapat 1 unit Team Jibom, berikut peralatan dan kendaraan EOD Jibom.
5. Lokasi sidang merupakan suatu kompleks Pemda, di pusat kota Temanggung yang saling berdekatan dengan gereja dan relative dekat dengan Mapolres Temanggung.
6. Type perkotaan di temanggung merupakan type segaris , sehingga mobilisasi massa keluar dan masuk kota melewati satu pintu, sehingga mudah diawasi.
7. Laporan informasi menyebutkan mobilisasi massa yang ingin menghadiri sidang akan menggunakan kendaraan umum, truk dan sepeda motor, sehingga blockade dan pencairan massa dapat dilakukan dari jarak jauh pusat kota.
8. Disekitar lokasi terdapat kekuatan kawan yang dapat didayagunakan seperti Satpol PP Pemda Temanggung, Dinas Pemadam Kebakaran, Kodim Temanggung.

Strategi Comparative Advantage : Strategi ini menekankan pada penggunaan semua potensi kekuatan Polres Temanggung untuk memanfaatkan semua peluang yang telah diidentifikasi bagi upaya penanganan rusuh masa dan tindakan anarkis secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut : Memanfaatkan secara optimal jumlah kekuatan SSK PHH Brimob dan SSK Dalmas , termasuk alsus Dalmas dan Rantis Water Canon, EOD dan Barrier , ditempatkan pada posisi strategis dengan melaksananakan kegiatan sweeping di jalan masuk dan keluar Temanggung , dan mengoptimalkan peran serta kekuatan saruan kawan untuk aktif mengamankan kompleks perkantoran sekitar lokasi sidang maupun sepanjang jalan menuju ke Alun alun Temanggung.
STRATEGI MOBILIZATION
STRENGTH THREATENS
1. Jumlah kekuatan Brimob sebelum terjadi kerusuhan pasca sidang di PN Temanggung adalah 1 ( satu ) SSK PHH Brimob , 149 personil.
2. Personil PHH Brimob merupakan personil terlatih dalam menangani PHH dengan pengalaman dan penugasan cukup baik.
3. Jumlah Kekuatan Dalmas Polres Temanggung merupakan gabungan kekuatan personil Sabhara Polres dan bantuan perkuatan dari Polsek sejajaran Polres Temanggung.
4. Alsus PHH dan Dalmas mencukupi mulai dari Dalmas awal, lanjutan dan PHH Brimob.
5. Di Polres Temanggung, BKO Brimob dilengkapi dengan rantis Baracuda dan Water Canon
6. Terdapat 1 unit Team Jibom, berikut peralatan dan kendaraan EOD Jibom.
8. Isu SARA terkait penodaan agama merupakan isu sentral dan sensitive.
9. Daerah Temanggung dan sekitarnya ( Wonosobo, Banyumas , Solo dan Kedu ) merupakan basis daerah perlawanan dan bergerak kelompok radikal keagamaan tertentu, beberapa peristiwa penangkapan anggota teroris terjadi di Temanggung dan daerah sekitarnya.
10. Kesenjangan ekonomi antara penduduk Pribumi dan Non Pribumi yang dialihkan dengan bentuk konflik agama Islam dan Nasrani.
11. Jarak back up terdekat untuk Polres Temanggung : sekitar 3-4 jam perjalanan dari Semarang, 2-3 jam perjalanan dari wilayah Banyumas dan Kedu.
12. Tingkat pendidikan dan pola komunikasi sosial masyarakat Temanggung masih sangat sederhana dengan menempatkan pola Patron Client yang sangat kental. Kedudukan tokoh agama dan tokoh masyarakat masih sangat sentral, dibandingkan tokoh formal pemerintahan.
13. Citra Pemerintahan dan Polri khususnya sedang mengalami kemunduran akibat tekanan ekonomi serta masalah masalah social yang belum tuntas terselesaikan.
14. Pemberitaan Koran dan televise telah membangkitkan sentiment dengan bobot keagamaan, di wilayah Temanggung dan sekitarnya.

Strategi Mobilization : Strategi ini menekankan pada penanggulangan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada di Polres Temanggung dalam penanganan demonstrasi yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut : Memanfaatkan secara optimal jumlah kekuatan SSK PHH Brimob dan SSK Dalmas , termasuk alsus Dalmas dan Rantis Water Canon, EOD dan Barrier , ditempatkan pada posisi strategis, dengan memperhatikan isu yang diangkat dalam sidang di PN Temanggung merupakan isu sensitive , sehingga perlu sesegera mungkin meminta bantuan ke satuan atas menyiapkan kekuatan Backup PHH dan Dalmas .
Termasuk diantaranya mengundang dan mengajak tokoh –tokoh masyarakat Temamnggung untuk bersama sama menggalang kekuatan dan memberikan pengertian kepada pengunjung sidang agar tidak bertindak anarkhis .
Ketika Citra Polri selaku pelayan dan pelindung masyarakat yang sedang menurun dan terkait gencar pemberintaan di Media massa mengenai sidang penistaan agama di PN Temanggung, Polri ( Kapolres Temanggung ) Perlu bertindak cepat dengan mengadakan penyiaran maupun menggunakan public addres agar masyarakat tetap tenang dan damai.
STRATEGI INVESTMENT / DIVESTMENT
WEAKNESS OPPORTUNITY
10. Kompi PHH yang digerakkan , adalah merupakan gabungan dari beberapa kompi organik dari Detasemen A Brimob , dengan Kompol Saeran selaku Komandan tugas Gabungan.
11. Kompi Dalmas awal dan lanjutan merupakan gabungan dari organik Sat Sabhara dan anggota unit Sabhara Polsek-polsek dalam jajaran Polres Temanggung.
12. Kapolres selaku Kasatwil pada saat kejadian tidak berada di tempat ( PN Temanggung )
13. Kodal pasukan dan pengendalian Kegiatan di lokasi ( PN temanggung ) didelegasikan kepada Wakapolres Temanggung
14. HT yang digunakan antara pasukan PHH Brimob dengan Polres selaku penanggung jawab wilayah tidak terkoneksi, sehingga harus menggunakan HP untuk mengendalikan pergeseran pasukan.
15. Pengetahuan pengendali ( Kodal ) dalam hal ini Wakapolres Temanggung tentang Standar Operating Procedure dan Pedoman penggunaan Kekuatan PHH Brimob masih kurang, sehingga Pasukan PHH Brimob dalam ikatan SSK dipecah menjadi 3 ( tiga ) titik yaitu di PN Temanggung,Mapolres temanggung dan Pos Lantas temanggung.
16. Upaya penggalangan melalui upaya pencairan dukungan serta penggembosan kekuatan penonton sidang menuju ke PN Temanggung tidak dilakukan secara cepat dan tepat diluar kota Temanggung.
17. Petugas Polri yang melaksanakan pengamanan sidang di PN temanggung tidak melakukan sweeping dan body checking terhadap penonton sidang.
18. Permintaan tambahan pasukan PHH Brimob sangat lambat , setelah terjadi tindakan anarkhis , Kapolres selaku Kasatwil baru memintakan tambahan perkuatan bantuan dari Polda Jateng.
1. Lokasi sidang merupakan suatu kompleks Pemda, di pusat kota Temanggung yang saling berdekatan dengan gereja dan relative dekat dengan Mapolres Temanggung.
2. Type perkotaan di temanggung merupakan type segaris , sehingga mobilisasi massa keluar dan masuk kota melewati satu pintu, sehingga mudah diawasi.
3. Laporan informasi menyebutkan mobilisasi massa yang ingin menghadiri sidang akan menggunakan kendaraan umum, truk dan sepeda motor, sehingga blockade dan pencairan massa dapat dilakukan dari jarak jauh pusat kota.
4. Disekitar lokasi terdapat kekuatan kawan yang dapat didayagunakan seperti Satpol PP Pemda Temanggung, Dinas Pemadam Kebakaran, Kodim Temanggung.

Strategi Investment / Divestment: Pola dari strategi ini adalah memakai kekuatan yang dimiliki oleh Polres Temanggung untuk menghindari ancaman yang telah diidentifikasi dalam penanganan demonstrasi, yaitu sebagai berikut : karena dislokasi pasukan PHH dan Dalmas diprioritaskan pada daerah yang rawan ( dengan membagi menjadi 3 ploting ) , sehingga perlu diikuti upaya preventif untuk melakukan sweeping terhadap pengunjung sidang yang akan memasuki PN Temanggung dan jauh sebelum masuk kota temanggung melalui Razia lalu lintas diluar kota.
Walaupun Kapolres tidak berada di lokasi sidang , kapolres harus senantiasa memantau perkembangan situasi di lokasi sidang dan beradasarkan penilaian situsi untuk segera meminta bantuan tambahan perkuatan dan backup kekuatan dari PHH dan Dalmas.
STRATEGI DAMAGE CONTROL
WEAKNESS THREATENS
1. Kompi PHH yang digerakkan , adalah merupakan gabungan dari beberapa kompi organik dari Detasemen A Brimob , dengan Kompol Saeran selaku Komandan tugas Gabungan.
2. Kompi Dalmas awal dan lanjutan merupakan gabungan dari organik Sat Sabhara dan anggota unit Sabhara Polsek-polsek dalam jajaran Polres Temanggung.
3. Kapolres selaku Kasatwil pada saat kejadian tidak berada di tempat ( PN Temanggung )
4. Kodal pasukan dan pengendalian Kegiatan di lokasi ( PN temanggung ) didelegasikan kepada Wakapolres Temanggung
5. HT yang digunakan antara pasukan PHH Brimob dengan Polres selaku penanggung jawab wilayah tidak terkoneksi, sehingga harus menggunakan HP untuk mengendalikan pergeseran pasukan.
6. Pengetahuan pengendali ( Kodal ) dalam hal ini Wakapolres Temanggung tentang Standar Operating Procedure dan Pedoman penggunaan Kekuatan PHH Brimob masih kurang, sehingga Pasukan PHH Brimob dalam ikatan SSK dipecah menjadi 3 ( tiga ) titik yaitu di PN Temanggung,Mapolres temanggung dan Pos Lantas temanggung.
7. Upaya penggalangan melalui upaya pencairan dukungan serta penggembosan kekuatan penonton sidang menuju ke PN Temanggung tidak dilakukan secara cepat dan tepat diluar kota Temanggung.
8. Petugas Polri yang melaksanakan pengamanan sidang di PN temanggung tidak melakukan sweeping dan body checking terhadap penonton sidang.
9. Permintaan tambahan pasukan PHH Brimob sangat lambat , setelah terjadi tindakan anarkhis , Kapolres selaku Kasatwil baru memintakan tambahan perkuatan bantuan dari Polda Jateng.
1. Isu SARA terkait penodaan agama merupakan isu sentral dan sensitive.
2. Daerah Temanggung dan sekitarnya ( Wonosobo, Banyumas , Solo dan Kedu ) merupakan basis daerah perlawanan dan bergerak kelompok radikal keagamaan tertentu, beberapa peristiwa penangkapan anggota teroris terjadi di Temanggung dan daerah sekitarnya.
3. Kesenjangan ekonomi antara penduduk Pribumi dan Non Pribumi yang dialihkan dengan bentuk konflik agama Islam dan Nasrani.
4. Jarak back up terdekat untuk Polres Temanggung : sekitar 3-4 jam perjalanan dari Semarang, 2-3 jam perjalanan dari wilayah Banyumas dan Kedu.
5. Tingkat pendidikan dan pola komunikasi sosial masyarakat Temanggung masih sangat sederhana dengan menempatkan pola Patron Client yang sangat kental. Kedudukan tokoh agama dan tokoh masyarakat masih sangat sentral, dibandingkan tokoh formal pemerintahan.
6. Citra Pemerintahan dan Polri khususnya sedang mengalami kemunduran akibat tekanan ekonomi serta masalah masalah social yang belum tuntas terselesaikan.
7. Pemberitaan Koran dan televisi telah membangkitkan sentiment dengan bobot keagamaan, di wilayah Temanggung dan sekitarnya.

Strategi Damage Control : Strategi ini menekankan pada memperkecil kelemahan yang ada pada satuan Polres Temanggung dan menghindari ancaman yang telah diidentifikasi dalam penanganan demonstrasi guna menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar (mengendalikan kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan) yaitu sebagai berikut : Anggota pasukan dalmas Polres Temanggung yang mempunyai temperamen tinggi (cepat emosi) tidak diikutkan dalam penanganan demonstrasi pada barisan depan agar tidak mudah terjadinya bentrokan dengan para demonstrans.
Menyiapkan jalur evakuasi dan kendaraan pemadam kebaran di lokasi rawan tindak anarkhisme serta memberikan pengetahuan dan informasi kepada personil Polri yang bersenjata untuk tidak segan segan melakukan tindakan keras terukur sesuai Protap 01/ 2010. Tentang penggunaan kekuatan Polri , sehingga bila dinilai aksi massa yang berlebihan serta mengacam keselamatan jiwa raga dan harta benda masyarkat dapat dihentikan secara professional, proporsional dan legal.

Berdasarkan uraian analisa SWOT tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa Kapolres Temanggung tidak dapat mengidentifikasi alternatif-alternatif strategi bagi penanganan demonstrasi yang terjadi secara efektif dan efisien di wilayah Polres Temanggung , terlihat dalam :
1. Gagal menerapkan Strategi Keunggulan Komparatif berupa penerapan sispam kota yang melibatkan seluruh potensi yang ada dan koordinasi, kerja sama serta keberadaan tokoh masyarakat maupun tokoh politik dalam menangani unjuk rasa di Polres Temanggung dengan tidak segera dengan meminta bantuan satuan satuan kawan terdekat untuk memberikan penebalan kekuatan dalam memelihara keamanan dan ketertiban kota Temanggung
2. Gagal menerapkan Strategi mobilization yang menekankan pada dukungan satuan atas serta satuan samping guna menutupi keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan personil dalam menghadapi demonstrasi dengan tidak melakukan upaya untuk meminta bantuan perkuatan dilakukan sangat terlambat. Lebih dari 3-4 jam dari sejak meletus pertama kali.
3. Gagal menerapakan Strategi investment / divestment yang berupa kebijakan Kapolres terhadap dislokasi pasukan dalmas secara cepat dan tepat pada lokasi strategis bagi penanganan para demonstran serta titik-titik konsentrasi massa dengan dengan memecah pasukan PHH dan Dalmas menjadi satuan satuan kecil yang akhirnya kehilangan daya pukul dan daya gentar.
4. Gagal menerapkan Strategi Damage Control. Dengan mengendalikan kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak anarkis lebih lebar dan fatal dengan tidak menyiapkan bantuan ambulance, evakuasi dan pemadam kebakaran di lokasi rawan kekerasan.

KESIMPULAN
Dari uraian tersebut di atas, maka penulis ( berkesimpulan bahwa : Kapolres Temanggung gagal mengambil keputusan strategis dalam penanganan demonstrasi secara efektif dan efisien karena tidak dapat optimal memanfaatkan strategi comparative advantage (keunggulan komparatif) yaitu penerapan sistem pengamanan kota yang terpadu (melibatkan instansi samping, satuan samping dan satuan atas serta potensi masyarakat yang ada) dan Mobilsasi kekuatan dan ancaman yang ada demi melakukan penghindaraan dan pengurangan kerugian dan korban yang mungkin timbul.
SARAN
1. Penggunaan kekuatan PHH dan Dalmas sebaiknya menggunakan jajaran yang memiliki ikatan komando kuat, terlatih dan memiliki peralatan yang memadai
2. Kodal harus menjadi tanggung jawab pimpinan Satuan wilayah , adapaun pendelegasian tugas tidak menghapus tanggung jawab pimpinan tertinggi.
3. Pemegang kodal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengedalikan pasukan memahami secara taktis dan teknis dilandasi pengetahuan strategis.
4. Memanfaatkan bantuan tokoh masyarakat untuk meredam amuk massa dan anarkhisme.
5. Memiliki data keuatan satuan kawan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas tugas Polri dalam situasi kontijensi.
6. Memiliki jaringan komunikasi utama dan cadangan sebagai sarana penyampaian perintah dan pengendalian.
7. Melakukan upaya –upaya pencegahan secara dini , menafaatkan data intelijen dengan menguatkan konter intelijen, penggalangan masyarakat serta membangun opini public dengan kerja sama media massa.

PENANGGULANGAN VIKTIMISASI STRUKTURAL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN KPU DALAM MENETAPKAN DPT PEMILU 2009 SECARA BENAR (Studi Kasus “Kisruh DPT” Pemilu 2009 )

PENANGGULANGAN VIKTIMISASI STRUKTURAL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN KPU DALAM MENETAPKAN DPT PEMILU 2009 SECARA BENAR
(Studi Kasus “Kisruh DPT” Pemilu 2009 )
oleh DEFOR ,Mr.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif viktimologi, pada prinsipnya negara berkewajiban menjamin rasa aman dan perlindungan bagi warganya dalam berbagai aspek kehidupan. Negara memiliki peran dalam penyelenggaraan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negaranya melalui proses tertentu dalam suatu system yang ada. Namun kenyataannya dalam rangka pelaksanaan peran dimaksud, terkadang negara justru berperan atau mempunyai andil dalam menimbulkan suatu viktimisasi melalui dikeluarkannya berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik dalam skala nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun dalam skala lokal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tertentu, yang semula ditujukan untuk mengatur aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat, namun justru mengakibatkan timbulnya kerugian di kalangan masyarakat, antara lain berupa diskriminasi terhadap kelompok sipil tertentu, tidak terpenuhinya hak-hak warga negara, dll, sehingga dalam hal yang demikian terjadi suatu viktimisasi struktural. Viktimisasi struktural meliputi :
1. politically structural victimization,
2. socially structural victimization,
3. legally structural victimization,
4. economically structural victimization dan
5. victimization caused by power abuse

Viktimisasi struktural merupakan bentuk kejahatan non-kekerasan dengan ciri hampir selalu impersonal, random, serta korban yang massif dan kolektif. Viktimisasi struktural tersebut bentuknya dapat berupa derita fisik atau pun non-fisik, yang berlangsung secara prosesual, tidak kasat mata dan tidak langsung, namun implikasinya dapat ditemui pada berbagai sistem di masyarakat. Ciri korban kejahatan non-kekerasan meliputi perasaan ketakutan terhadap kejahatan tidak berkembang, tidak merasa diancam/terancam secara fisik, tidak acuh /mengerti / sadar bahwa telah terviktimisasi dan indikasi kondisi ‘ketergantungan’ dan sikap ‘pasrah’. Sebagai bahan studi kasus dalam melakukan analisis terhadap fenomena viktimisasi struktural yang hendak dituangkan dalam penulisan ini, selanjutnya penulis akan mengambil contoh kasus “kisruh DPT” dalam Pemilu 2009, baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Kasus tersebut menarik, mengingat pada saat terjadinya di tahun 2009, menimbulkan kegoncangan politik yang luar biasa karena muncul berbagai spekulasi di dalamnya terkait dengan pihak mana yang harus mempertanggungjawabkannya.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : ”Bagaimana upaya pencegahan dan penyelesaian viktimisasi struktural yang terjadi akibat ketidakmampuan KPU dalam penetapan DPT Pemilu 2009 secara benar
(Studi Kasus ”Kisruh DPT” Pemilu 2009) ?”

C. Persoalan-Persoalan

1. Bagaimana kondisi riil penetapan DPT dalam Pemilu 2009 ?
2. Bagaimana terjadinya viktimisasi struktural akibat ketidakmampuan KPU dalam menetapkan DPT Pemilu 2009 ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan viktimisasi struktural akibat ketidakmampuan KPU dalam menetapkan DPT Pemilu 2009 ?

II. PEMBAHASAN

A. Kondisi riil DPT Pemilu 2009

Dalam penulisan ini, penulis hanya akan mengulas kondisi riil terkait permasalahan penetapan DPT pada pelaksanaan Pemilu 2009 dengan merujuk kepada beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia mengingat tidak memungkinkan untuk membahas secara detail keseluruhan kasus yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia terkait dengan banyaknya jumlah kasus dimaksud yang terjadi saat Pemilu 2009, sebagaimana yang diakui oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari terkait dengan temuan Panitia Angket DPT DPR bahwa ada kesalahan DPT di sejumlah Provinsi di Indonesia, kurang lebih di 13 daerah adalah hal yang benar adanya . Kondisi riil yang dimaksud terkait dengan bentuk-bentuk riil permasalahan penetapan DPT dalam Pemilu 2009 di beberapa daerah di Indonesia, antara lain sebagai berikut :
1. Kasus DPT bermasalah yang terjadi di Jawa Timur Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jawa Timur menemukan daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah di hampir seluruh kabupaten kota di provinsi itu. Panwas menemukan sedikitnya 40 ribu kasus, mulai dari nama dan nomor induk kependudukan ganda, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal dan warga dibawah umur. Ketua Panwaslu Jawa Timur Sri Sugeng Pujiatmiko menuturkan panwas juga masih menemukan ada anggota TNI/Polri yang masuk dalam DPT.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, di beberapa kabupaten di Jatim telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih. Di Kabupaten Trenggalek, misalnya, NIK yang sama mencapai 6.115, NIK dan nama sama sebanyak 4.960, sedangkan NIK, nama dan tempat tanggal lahir (TTL) sama mencapai 4.397.

2. Kasus DPT bermasalah yang terjadi di Jawa Tengah Panwaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menemukan sekitar 66.917 pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah. Permasalahan yang ditemukan, antara lain disebabkan tidak ada nomor induk kependudukan (NIK), DPT ganda dan pemilih yang telah meninggal dunia. Selain itu, terdaftar sebagai anggota TNI/Polri, di bawah umur, terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPS, pindah alamat, alamat fiktif, tidak dikenal dan sakit jiwa. Puluhan ribu DPT bermasalah ini ditemukan oleh Panwas ditingkat Kabupaten/Kota. Rincian DPT bermasalah tersebut meliputi, DPT ganda sebanyak 14.168 pemilih, terdaftar sebagai TNIsebanyak 255 pemilih, sebagai anggota Polri 141 pemilih, di bawah umur, pada tanggal 5 Januari 2010.

714 pemillih, meninggal 16.259 pemilih, terdaftar di DPS tetapi tidak ada di DPT 931 pemilih. Selain itu, ada pula pemilih yang dinyatakan sakit jiwa namun masuk dalam DPT berjumlah 85 pemilih, tidak ada NIK 28.715 pemilih, pindah alamat 3.904 pemilih, alamat fiktif 1.329 pemilih, dan tak dikenal 416 pemilih.

Tim sukses Capres Megawati-Prabowo di Solo juga menemukan ribuan nama dalam DPT yang dikeluarkan KPU Solo, Jawa Tengah diduga fiktif. Di Kabupaten Blora juga ditemukan 11 ribu pemilih belum terdaftar dalam DPT Pilpres.

3. Kasus DPT bermasalah yang terjadi di DKI Jakarta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta mencatat sedikitnya terdapat 18 kelurahan dari 267 kelurahan di Jakarta yang dikategorikan rawan penyimpangan data pemilih. Kelurahan-kelurahan tersebut yakni Kebon Kosong, Jatinegara, Cakung Timur, Cakung Barat, Pulogadung, Selong, Senayan, Kalibata, Rawajati, Duren Tiga, Karet, Setia Budi, Krendang, Srengseng, Pegadungan, Kamal, Kapuk Muara, dan Ancol. Analisa mengenai pemetaan wilayah kelurahan rawan tersebut,didasari pada salinan data DPT yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta. Salinan tersebut di antaranya DPT Pemilu 2004, Pemilih Sementara (DPS) Pileg, DPT Pileg, dan DPT Pilpres. Panwaslu DKI Jakarta membandingkan keempat data daftar pemilihtersebut dan menemukan penambahan atau pengurangan jumlah pemilihyang ekstrim pada ke-18 kelurahan tersebut. Bentuk keganjilan yangditemukan tersebut dikarenakan adanya jumlah pemilih yang meningkathingga lebih 25 persen dan wilayah lainnya mengalami penurunan dengannilai signifikan. Peningkatan jumlah pemilih paling eksrim terjadi diKelurahan Jatinegara, dengan kenaikan jumlah pemilih mencapai 19.639(DPT Pileg 78.297 pemilih sedangkan DPT Pilpres 97.936). Sedangkan, penurunan jumlah DPT paling eksrim terjadi di Kelurahan Kalibata sengan penurunan mencapai 13.080 (DPT Pileg 30.455 dan DPT Pilpres 17.375).

4. Kasus DPT bermasalah yang terjadi di Sulawesi Selatan Sebanyak 67.639 nama dalam daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah ditemukan di Sulsel. Nama-nama tersebut tersebar di Kota Makassar, Parepare, Bone, dan Bantaeng. Masalah tersbeut ditemukan panitia pengawas pemilu (panwaslu), calon anggota legislatif, dan lembaga swadaya masyarakat. Di Bone, para ketua partai mendatangi KPU meminta print out DPT untuk dilakukan cross check masing-masing. Kekacauan terbanyak terjadi di Kabupaten Bantaeng, dengan terdapatnya 67.375 nama yang kacau, dikarenakan permasalahan-permasalahan seperti pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih tanpa keterangan nomor induk kependudukan (NIK), dan NIK yang diduga tidak valid. Di Parepare, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik menemukan beberapa keganjilan antara lain, nama satu orang tertulis beberapa kali, jumlahnya mencapai 178 kasus, kemudian ada pula nama sepasang suami istri yang disinyalir hilang dari DPT. Di Bone, ada 300 nama ganda.Di Makassar, panwaslu menemukan kekacauan DPT di Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, dengan ditemukannya satu nama yang terdaftar di dua TPS, jumlahnya 76 kasus, kemudian ada pula kasus namaganda dan orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT. Panwas di Kecamatan Tamalate, Makassar, menemukan nama gandadalam DPT untuk dua tempat pemungutan suara (TPS), yaitu ada 76 nama yang sama di TPS tersebut, yaitu TPS 2, 3 dan 13 di Kelurahan Bungaya.

B. Viktimisasi struktural dalam kasus ”Kisruh DPT” Pemilu 2009

Berdasarkan studi kasus diatas, maka penulis berpendapat bahwa dalam permasalahan yang timbul akibat ketidakmampuan KPU untuk menetapkan DPT Pemilu 2009 secara benar telah mengakibatkan terjadinya suatu viktimisasi struktural, artinya bahwa hal tersebut telah menimbulkan korban di pihak masyarakat yang menjadi kehilangan hak pilihnya dalam Pemilu 2009.Perwujudan viktimisasi struktural yang terjadi dalam kasus dimaksud, dapat dikategorikan sebagai victimization caused by power abuse, karena kesalahan yang terjadi dalam penetapan DPT Pemilu 2009 diakibatkan oleh ketidakmampuan KPU melakukan pendataan terhadap masyarakat yang telah memiliki hak pilih sehingga berakibat terjadinya berbagai permasalahan ketika DPT ditetapkan. Kinerja KPU yang tidak “correct” tersebut disamping menimbulkan korban di pihak masyarakat yang seharusnya memiliki hak pilih namun menjadi kehilangan hak pilihnya, juga menimbulkan korban dari pihak para peserta Pemilu 2009, baik para calon legislatif (caleg) dalam Pemilu Legislatif 2009 maupun para calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Selain KPU, sebagai pihak yang dituding paling bertanggungjawab secara langsung dalam kasus DPT bermasalah tersebut, terdapat beberapa pihak lain yang juga dituding turut bertanggung jawab secara tidak langsung, antara lain Departemen Dalam Negeri. Depdagri dituding turut bertanggung jawab sehubungan dengan mekanisme penentuan nomor induk kependudukan (NIK) yang menjadi domain Depdagri . Berbagai pihak pun melayangkan gugatannya terhadap kasus tersebut, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait DPT bermasalah yang dinilai mengindikasikan adanya skenario politik. KIPP melalui Sekjennya, Mochtar Sondakh, menyatakan bahwa KPU telah melakukan pelanggaran HAM, dengan pertimbangan bahwa hak memilih dan dipilih termasuk dalam hak dasar demokrasi, sehingga jika hilangnya hak tersebut disebabkan oleh DPT, maka KPU dapat dikategorikan sebagai pelanggar HAM . Gugatan serupa juga diajukan oleh pasangan Capres-Cawapres JK-Wiranto dan Mega-Prabowo melalui tim advokasinya yang akan mengajukan gugatan berbagai temuan kecurangan selama pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk di dalamnya masalah daftar pemilih tetap (DPT) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun keseluruhan gugatan tersebut ditolak oleh MK dengan pertimbangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua MK, Mohammad Mahfud MD, bahwa permasalahan DPT dan pelanggaran pidana . Oleh karena itu, permasalahan DPT tersebut masih menyisakan tanya terkait dengan siapa pihak yang paling serta harus bertanggung jawab secara hukum. Namun secara umum, KPU merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk itu, apapun alasannya, disamping adanya pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawabm secara tidak langsung, seperti Depdagri.

C. Penanggulangan viktimisasi struktural dalam kasus ”Kisruh DPT” Pemilu2009

Permasalahan viktimisasi struktural merupakan permasalahan yang tidak mudah untuk ditanggulangi mengingat terdapatnya keterlibatan unsur-unsur struktur sosial, yaitu: kepentingan, lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial,norma, status dan peranan.
Oleh karena itu dalam penanggulangan viktimisasi struktural tersebut, perlu didapatkan pemahaman secara integral terhadap esensi permasalahan viktimisasi struktural dimaksud. Pemahaman tersebut dapat dimulai dengan melakukan analisis terhadap unsur-unsur struktur sosial yang terlibat di dalamnya. Tahap selanjutnya dalam penanggulangan viktimisasi struktural adalah mewujudkan bentuk-bentuk perlindungan kepada pihak-pihak yang menjadi korban dalam viktimisasi struktural tersebut yang merupakan kewajiban negara sebagai akibat terjadinya kejahatan, penyimpangan atau kekeliruan tindakan aparat negara, yaitu pemberian kompensasi / penyetaraan hak, rehabilitasi / pemulihan hak dan restitusi / pengembalian hak. Tidak cukup sampai disitu, negara pun harus menyelenggarakan suatu mekanisme guna mencegah terjadinya suatu viktimisasi struktural untuk ke depannya.Disamping itu yang perlu diperhatikan dalam menanggulangi suatu permasalahan viktimisasi struktural adalah terwujudnya asas keadilan dan keseimbangan, artinya dapat terwujud suatu keadilan dan keseimbangan bagi para pihak yang menjadi korban dengan mendapatkan perlindungan yang sesuai dari negara maupun keadilan dan keseimbangan sanksi yang harus diterima oleh pihak penimbul korban (victimizer).

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam kasus “Kisruh DPT” Pemilu 2009, maka penanggulangan yang dapat diupayakan dalam permasalahan viktimisasi struktural tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah harus melakukan pengusutan terhadap permasalahan terkait dengan penetapan DPT Pemilu 2009 secara hukum sehingga dapat diketahui pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya terhadap pihak-pihak dimaksud harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah merupakan lembaga sosial yang harus berperan utama dalam mengusut permasalahan dimaksud melalui lembaga-lembaga negara yang berkompeten, antara lain Polri, Panwaslu, Bawaslu, dll.

2. Apabila permasalahan dalam kasus penetapan DPT Pemilu 2009 tersebut sudah terurai dengan jelas meliputi posisi kasusnya serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik sebagai penimbul korban (victimizer) maupun pihak korban (victim), maka terhadap korban, dalam hal ini masyarakat yang kehilangan hak pilihnya perlu diberikan restitusi guna mengembalikan haknya tersebut untuk dapat memilih dalam Pemilu 2009 melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, misalnya dengan melakukan Pemilu susulan untuk masyarakat yang kehilangan hak pilihnya, dll, sehingga secara otomatis akan terpenuhi juga hak dari korban yang timbul pada pihak peserta Pemilu, yaitu para caleg atau capres dan cawapres guna meraih tambahan suara yang semula hilang akibat penetapan DPT yang bermasalah oleh KPU. Sedangkan terhadap pihak penimbul korban, dalam hal ini antara lain KPU maupun Depdagri perlu diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pidana maupun administratif, tergantung kepada fakta-fakta yang terungkap dari hasil pengusutan permasalahan tersebut, misalnya sanksi administratif dengan pencopotan para pejabat KPU.

3. Sebagai mekanisme pencegahan agar permasalahan yang sama tidak terulang ke depannya, maka pemerintah perlu melakukan serangkaian langkah-langkah, antara lain :
a. Pelaksanaan pendataan ulang oleh KPU terhadap warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih.
b. Revisi kebenaran identitas dalam KTP oleh Depdagri, khususnya terkait dengan status warga negara apakah masih hidup atau sudah meninggal, apakah dalam kategori sipil yang memiliki hak pilih atau TNI / Polri, dll. Selanjutnya apabila hal tersebut sudah teridentifikasi dengan baik, maka terhadap NIK warga negara yang memiliki hak pilih diserahkan kepada KPU, sedangkan yang tidak memiliki hak pilih dilakukan penyortiran untuk tidak diserahkan ke KPU.
c. Pemerintah melalui KPU perlu menyelenggarakan pusat-pusat pelayanan bagi warga negara yang hendak melakukan pengaduan apabila terjadi permasalahan dalam hal penetapan DPT oleh KPU sehingga permasalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan tidak meluas.
d. Pemerintah melalui instansi-instansi terkait harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme penetapan DPT, misalnya dengan melaksanakan sosialisasi, sehingga diharapkan dapat timbul suatu kontrol social (social control) dari masyarakat terhadap kineja pemerintah manakala terjadi penyimpangan atau kekeliruan dalam hal penetapan DPT.

III. KESIMPULAN

Permasalahan yang timbul dalam penetapan DPT oleh KPU pada Pemilu 2009 terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain terdapatnya NIK ganda, terdapat NIK orang yang sudah meninggal, terdapat NIK anggota Polri/TNI, terdapat NIK anak-anak, dll. Permasalahan tersebut diakui sebagai tanggung jawab utama dari KPU oleh Ketua KPU.
Viktimisasi struktural yang terjadi dalam kasus dimaksud, dapat dikategorikan sebagai victimization caused by power abuse, karena kesalahan yang terjadi dalam penetapan DPT Pemilu 2009 diakibatkan oleh ketidakmampuan KPU melakukan pendataan terhadap masyarakat yang telah memiliki hak pilih sehingga berakibat terjadinya berbagai permasalahan ketika DPT ditetapkan.
Penanggulangan viktimisasi struktural dalam permasalahan penetapan DPT dimaksud harus dilakukan secara integral oleh pemerintah melalui serangkaian langkah – langkah tertentu sehingga penanggulangan permasalahan dimaksud dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan korban yang lain.
Disamping itu, masyarakat pun harus berperan dalam melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah dalam penanggulangan permasalahan dimaksud sehingga tidak terjadi penyimpangan atau kekeliruan bahkan tidak tepat sasaran.

Jakarta, April 2012
Penulis

DAFTAR PUSTAKA

• Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), PT Bhuana IlmuPopuler, Jakarta, 2004.
• Meliala, Adrianus, Korban Kejahatan Non Kekerasan, diakses dari situs :http://www.adrianusmeliala. com/ index.php?kat=4&hal=lecture,
• “Kasus DPT: Bila Salah Ketua KPU Terancam Diberhentikan”, diakses dari situs :http://www.menkokesra.go.id/content/view/12406/39/,
• “Panwas Jawa Timur Temukan 40 Ribu Kasus DPT Bermasalah”, diakses dari situs :http://kanalpemilu.net/berita/Panwas%20Jawa%20Timur%20Temukan%2040%20Ribu%20Kasus%20DPT%20Bermasalah,
• “Kasus DPT Rawan Gugatan Hasil Pemilu”, Jakarta Press, diakses dari situs :http://www.jakartapress.com/news/id/5080/Kasus-DPT-Rawan-Gugatan-Hasil-Pemilu.jp,
• “Panwas Jateng Temukan Puluhan Ribu DPT Bermasalah”, Surya, diakses dari situs :http://www.surya.co.id/2009/04/01/panwas-jateng-temukan-puluhan-ribu-dpt-bermasalah.html,
• “Keluhan DPT Bermasalah Masih Marak”, Okezone, diakses dari situs :http://news.okezone.com/read/2009/07/02/230/235001/230/keluhan-dpt- bermasalah-masih-marak,
• “DPT Pilpres di DKI Bermasalah”, Republika Newsroom,http://www.republika.co.id/berita/59631/DPTPilpres_di_DKIBermasalah,
• “67 Ribu DPT Bermasalah di Sulsel”, diakses dari situs :http://www.tribun-timur.com/read/artikel/19059,
• “Depdagri Jangan Lepas Tanggung Jawab Soal DPT”, diakses dari situs :http://www.ham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=521%3Atjahjo-depdagri-jangan-lepas-tanggung-jawab-soal-dpt&Itemid= 151,
• “KIPP Akan Gugat KPU soal DPT”, Kompas, 10 April 2009, diakses dari situs :http://nasional.kompas.com/read/2009/04/10/18015545/kipp.akan.gugat.kpu.soal.dpt,
• “JK-Wiranto Ajukan Gugatan ke MK”, Republika, 27 Juli 2009, diakses dari situs :http://lingkarmadani.blogspot.com/2009/07/menggugat-dpt-merupakan-keharusan.html,
• “SBY Menang, Mega-JK Menggugat”, Digital News Acces, 24 Juli 2009, diakses darisitus : http://www.politic.dnaberita.com/24%20JULI—SBY.php, padatanggal 5 Januari 2010.14.“MK Tolak Tangani Gugatan DPT”, Republika, 8 Mei 2009, diakses dari situs :http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=9&artid=540,

DEMOKRASI SETELAH KEHANCURAN KOMUNISME SOVIET

DEMOKRASI SETELAH KEHANCURAN KOMUNISME SOVIET

Francis Fukuyama, akhir dari sejarah adalah titik akhir evolusi ideologi umat manusia dan universalisasi demokrasi liberal sebagai bentuk akhir pemerintahan manusia. History’ yang digunakan oleh Fukuyama, telah membawa berbagai macam penafsiran. Banyak yang memahami sejarah dalam arti konvensional sebagai kejadian dari pelbagai peristiwa, seperti runtuhnya Tembok Berlin, pembantaian komunis Cina dilapangan Tiananmen, dan invasi Irak ke Kuwait sebagai bukti bahwa „sejarah telah berlangsung”. Bila sejarah yang dimengerti adalah seperti yang tertulis diatas, maka menurut Fukuyama, ia ipso facto terbukti salah. Maka sejarah yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Fukuyama? Yaitu sejarah yang dipahami sebagai sebuah proses tunggal, koheren, evolusioner, dengan memperhitungkan pengalaman seluruh umat manusia di setiap jaman.
Dengan mengambil tulisan-tulisan Hegel dan Marx, dimana mereka percaya bahwa evolusi masyarakat manusia tidaklah „open ended” tetapi akan berakhir bila manusia telah mencapai suatu bentuk masyarakat yang sempurna yang terdalam dan memiliki hasrat fundamental. Bagi Hegel „akhir sejarah” adalah dengan terbentuknya Negara liberal, dan bagi Alexander Kojève, seorang penafsir Hegel, menyimpulkan bahwa secara hakiki Hegel benar ketika mendeklarasikan telah berakhirnya sejarah. Namun bagi Marx „akhir sejarah” adalah dengan masyarakat komunis. Titik Akhir dari ‚Akhir Sejarah’ Bagi Fukuyama sendiri, demokrasi liberal-lah yang (mungkin) merupakan „titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia”, dan „bentuk final pemerintahan manusia”, sehingga bisa disebut „akhir sejarah”.
Demokrasi liberal dianggap sebagai satu tujuan dunia bagi Fukuyama karena ia melihat pesimisme pada abad ke-20, yang diakibatkan oleh kekejaman yang membuat harapan-harapan awal hancur. Perang dunia I merupakan suatu peristiwa kritis yang merusak kepercayaan diri Eropa. Totalitarianisme, yang diciptakan oleh Hitler dan Stalin, karena kemajuan teknologi dan modernitas.
Pelbagai kejadian inilah yang menjadi latar belakang bagi bangsa-bangsa di Barat, apakah demokrasi liberal pada kenyataannya merupakan sebuah aspirasi umum dari seluruh umat manusia? Munculnya ide demokrasi liberal tidak jauh dari menculnya ketidakpercayaan bahwa komunisme Soviet dapat menmpresentasikan masa depan mereka, seperti yang dilakukan kebanyakan pemikir diakhir Perang Dunia II. Memang ini berbeda dengan kaum kiri, yang masih menganggap legitimasi Marxisme-Leninisme untuk masyarakat mereka. Seperti Kuba dan Nikaragua, yang menjadi imperialisme Amerika, dan bagi orang-orang Vietnam, yang mengganggap komunisme sebagai tradisi nasional yang sebenarnya.
Tetapi ketika komunis jatuh secara tidak terduga pada tahun 1980-an, bentuk-bentuk diktaktor otoritarian, baik pada kelompok kanan maupun kiri, telah ambruk. Dan kehancuran inilah yang mengarah pada penegakan Negara-negara demokrasi liberal yang stabil.
Demokrasi Liberal sendiri yang dimaksudkan oleh Fukuyama adalah, dimana demokrasi bisa berjalan, bila warga negara mengembangkan suatu kebanggaan yang irrasional atas institusi-institusi yang mereka miliki, dan komunitas-komunitas kecil. Fukuyama juga mengambil dari istilah para pengikut Sokratic, dimana demokrasi liberal memiliki tiga komponen yaitu human desire, human spiritedness, and human reason.
Pendirian sebuah negara demokrasi liberal berarti harus membentuk sebuah undang-undang politik yang sangat rasional, yang di dalamnya komunitas sebagai suatu keseluruhan mempertimbangkan hakikat konstitusi dan perangkat hukum-hukum dasar yang akan mengatur kehidupan politik mereka.
Demokrasi liberal menyatakan rasa tidak percaya dan daya tarik yang kecil untuk saling menguasai. Mereka membagi suatu prinsip yang lain dengan suatu persamaan hak universal, dan oleh karena itu tidak memiliki dasar di dalamnya untuk menyatakan tiap-tiap pengakuan yang lain.
Demokrasi liberalpun berusaha menghapuskan perbedaan antara kaum tuan dan kaum budak dengan menjadikan manusia sebagai tuan bagi dirinya sendiri. Sehingga bagi Fukuyama demokrasi liberal merupakan suatu konsep yang bebas dari pelbagai kontradiksi internal yang fundamental seperti kerusakan parah dan irasional-irasional. Memang masalah tetap ada dalam demokrasi liberal, namun, permasalahan-permasalahan itu merupakan implementasi yang tidak lengkap dari prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan dimana demokrasi dibangun, bukan karena kekurangan-kekurangan dalam prinsip-prinsip itu sendiri, seperti bentuk-bentuk pemerintahan yang sebelumnya.
Kehidupan kelompok“ inilah kata kunci dalam mewujudkan Demokrasi liberal, dimana jika sebuah kehidupan komunitas berdiri kuat maka demokrasipun memiliki jaminan untuk setiap warga negaranya. Dan dalam masyarakat liberal, komunitas-komunitas yang bersama-sama memiliki „bahasa yang baik dan jahat“ lebih suka dilihat bersama oleh sebuah ikatan yang lebih kuat ketimbang yang hanya didasarkan pada berbagi kepentingan pribadi.
Demokrasi liberal, tidaklah cukup pada dirinya sendiri: kehidupan komunitas yang menjadi ketergantungan mereka pasti berasal dari satu sumber yang berbeda dari liberalisme itu sendiri. Pembacaan yang jernih memang telah dilakukan oleh Fukuyama, dimana seharusnya tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat, tidak ada lagi pembedaan antara yang satu dengan yang lain. Bahwa semua adalah sama di dalam suatu negara. Dan bagi Fukuyama keadaan diatas disebut-sebutnya sebagai negara demokrasi liberal, dimana bentuk negara inilah yang harusnya menjadi tujuan bagi setiap negara di dunia, karena dengan bentuk negara ini tidak akan pernah ada lagi benturan-benturan antar ideologi besar di dunia, tidak akan ada lagi pertempuran-pertempuan kelas dan kaum di suatu negara. Dan kesimpulan Fukuyama bahwa inilah ‚akhir sejarah’ dimana manusia dapat saling hidup berdampingan.
Tetapi konsep yang dijabarkan oleh Fukuyama ini terlalu mendiskreditkan konsep-konsep sosialis dan reductionistic scientists. Bahkan konsep demokrasi liberal yang diungkapkan-pun terasa sangat eksklusif bagi negara-negara barat, dimana seakan-akan ini hanya untuk kemajuan warga Amerika Serikat. Fukuyama sendiri memang mengungkapkan bagaimana seharusnya bangsa Asia ikut turut ambil bagian dalam bentuk negara ini, tetapi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya dialami oleh negara-negara Asia –yang sebenarnya fundamental- tak terjamah olehnya.

Terdapat sebuah perluasan penekanan pada konflik antar ideologi-ideologi sebagai motor penggerak sejarah, akhir sejarah telah dicapai karena konflik ideologi sebenarnya telah berakhir, akhir sejarah seharusnya tidak dianggap berarti akhir dari semua konflik, akhir sejarah adalah saat menyedihkan.
Modifikasi dilakukan oleh Lenin karena teori Marx ditujukan kepada masyarakat yang industrinya telah maju, sedangkan industri Rusia belum begitu maju pada saat itu. Beberapa perbedaan antara pandangan Lenin dengan Marx antara lain, pertama, Marx menganggap remeh petani tetapi Lenin tidak, kedua, menurut Marx partai haruslah besar dan dipimpin oleh orang-orang komunis yang pintar tetapi Lenin beranggapan bahwa partai cukup yang kecil saja tetapi terdiri dari orang-orang revolusioner profesional, dan ketiga, Marx beanggapan bahwa Kapitalisme akan menemui ajal pada puncak perkembangannya dan akan digantikan oleh masyarakat komunis sedangkan Lenin beranggapan bahwa imperialisme dapat memperpanjang nyawa kapitalisme. Selain itu Lenin juga memberi nama “sosialisme” kepada “tahap pertama masyarakat komunis”-nya Marx. Tampaknya dari sinilah timbul persepsi bahwa sosialisme indentik dengan komunisme.
Apabila Amerika Serikat identik dengan kapitalisme, maka Rusia identik dengan komunisme. Setelah Lenin ada Stalin yang gagasannya mengenai revolusi ialah bahwa komunisme dapat diselenggarakan di satu negara dulu, yaitu di Uni Soviet, dianggap menyimpang dari ajaran Marx. Di masa inilah muncul istilah Komunis Internasional (Komintern), dimana Moskow menjadi pusat komunisme. Kebijakan Moskow adalah kebijakan dunia komunis. dari sini timbul masalah yang sangat mendasar. Komunisme muncul sebagai hasil adaptasi lingkungan dari sosialisme. Namun melalui komintern. segala macam adaptasi terhadap ajaran komunis tidak dapat dilakukan di luar Moskow. Padahal kondisi di tiap negara komunis tidaklah sama dengan Moskow.
Kekuasaan Uni Soviet terhadap negara – negara komunis lainnya mulai berkurang / mengendur pada masa Khrushchev. Ada dua gagasannya yang bertolak belakang sekali dengan ajaran Marx dan kebijaksanaan Stalin. Pertama, perang dapat dihindarkan. Kedua, membuka kemungkinan untuk dapat hidup berdampingan dengan negara-negara yang berlainan sistim sosialnya. Khrushchev tidaklah sekeras Stalin sehingga negara-negara komunis lain, yang tadinya patuh dengan Uni Soviet, mulai menginginkan Polycentrisme. Dimana pusat komunisme tidak hanya di satu tempat saja tetapi di berbagai pusat, yaitu di negara masing-masing. Mao Tse Tung bangkit dari keadaan ini.
Begitu banyak tafsiran yang dilakukan terhadap ajaran Marx untuk membentuk sebuah masyarakat tanpa kelas. Komunisme tidak dapat kita pandang hanya sebagai sebuah teori atau ideologi saja. Tiap kasus penerapannya harus kita pandang satu per satu. Hanya dengan begitu kita dapat mengetahui komunisme.
Ada keyakinan bahwa komunisme dapat dilawan dengan saling mensejahterakan negara-negara Barat melalui perdagangan bebas. Pada titik tertentu memang benar adanya. Ketika komunisme runtuh dan sosialisme ambruk dengan bubarnya Uni Soviet, Barat merayakan kemenangan dan “kebenaran” sistim liberalisme atas komunisme/sosialisme.
Callinicos (Marxisme) berpendapat demokrasi liberal telah mengingkari janjinya. Demokrasi memberikan sebuah aura legitimasi pada kehidupan politik modern. Gagasan Marx justru mendapat tanggapan paling besar dari negara yang industrinya baru setengah berkembang (tidak seperti keadaan di sekeliling Marx) yaitu Rusia. Lenin menjadi tokoh yang memperbaharui ajaran Marx hingga menjadi Marxisme – Leninisme atau komunisme.
Francis Fukuyama bahkan berani mengatakan dengan tumbangnya komunisme waktu itu, maka sejarah telah mati. Fukuyama menulis buku “The End of History” untuk menamai era baru pasca Perang Dingin. Sebuah era dunia baru dimana demokrasi dan liberalisasi ekonomi yang akan menjadi nilai dasarnya. Sebuah era baru yang akan membuat dunia lebih damai dan lebih sejahtera di bawah naungan kapitalisme.
Sejak saat dimana Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya, baik di bidang politik dan ekonomi, maka tidak ada halangan lagi untuk menyebarluaskan demokrasi dan liberalisasi. AS terobsesi untuk untuk menjadikan seluruh negara di dunia menjadi negara demokrasi, karena “sesama negara demokrasi tidak saling memerangi”. Francis Fukuyama, mengimajinasikan situasi pasca Perang Dingin sebagai era akhir sejarah, yakni titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia dan makin universalnya demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan umat manusiaa. Di sini Fukuyama juga berspekulasi bahwa akhir sejarah akan membuat perang menjadi usang karena demokrasi dapat mencegah negara-negara saling berperang satu sama lain.

David Held,Models Of Democracy,Edisi ketiga,Akbar Tanjung Institute.

PENINDAKAN HURU HARA,SUKSES TAPI TANPA EKSES

MENJAWAB KEGALAUAN PENCARIAN ALAT KHUSUS PHH DAN DALMAS YANG MANGKUS DAN SANGKIL

Salah satu pointers yang menjadi penekanan saat rapim Polri Rapim yang mengambil tema “Melalui Rapim TNI-Polri 2012, Kita Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri Guna Menjaga Keutuhan NKRI.” Adalah saat Presiden memberikan pengarahan pada hari Jumat 20 Januari 2012 di auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) bagaimana Polri dapat merancang suatu langkah antisipasi sekaligus penanggulangan yang efektif terhadap setiap peristiwa huru hara yang sering berakhir chaos, korban baik dari pelaku langsung , masyarakat sekitar termasuk keselamatan diri anggota Polri yang harus berhadapan dengan massa anarkhis. Ketika korban berjatuhan .
Adalah suatu kepastian muncul sorotan publik terhadap profesionalisme Polri selaku aparat negara yang diserahi tugas menghamankan dan melindungi masyarakat, tidak mudah ketika semua media menayangkan penggunaan kekuatan oleh Polri sebagai suatu bentuk brutalisme , sikap tidak profesional ,penggunaan kekuatan dilakukan secara berlebihan dan tidak tepat sasaran.
Kondisi pasca kerusuhan makin panas ketika Polri sendiri harus sedemikian berhati-hati memberikan pernyataan tentang suatu peristiwa yang terjadi sementara masyarakat selalu harap harap cemas menunggu informasi terkini, tidak lepas dengan media massa sebagai agen informasi sosial masyarakat,memiliki kapabilitas menayangkan suatu peristiwa berdasarkan keterangan yang diperoleh, terlepas apakah suatu keterangan tersebut nantinya harus diralat atau diklarifikasi oleh temuan berikutnya.
Kerusuhan yang mengharu biru terjadi dengan berbagai latar belakang permasalahan, bahkan semenjak suatu keputusan belum sah dan mendapat restu maupun persetujuan dari komponen pemangku kepentingan yang lebih tinggi atau dari komponen pengawas lainnya, suatu peristiwa kerusuhan bisa saja terjadi lebih dahulu dengan ending kepada bentrok antara kepolisian dan masyarakat setempat, adalah hal lumrah dalam kacamata pendapat Residual effect , Polri sebagai keranjang sampah semua permasalahan dalam masyarakat namun tidak menjadi lumrah ketika sebagai sebuah fenomena Residual Effect justru menjadikan Polri sebagai Tong sampah yang benar benar busuk yang perlu diganti dengan organ lain mirip Polri.
Penggunaan kekuatan oleh kepolisian saat bertugas melayani masyarakat sering dihadapkan kepada kenyataan bahwa : pertama : pilihan penggunaan kekuatan secara dinamis berada diluar kemampuan Polri dalam menyiapkan personil dan peralatan, kedua : perkembangan situasi di lapangan yang sangat dinamis belum mampu diantisipasi oleh piranti-piranti lunak yang berkaitan dengan perkembangan situasi huru hara, ketiga : prosedur penggunaan kekuatan termasuk tataran tanggung jawab dan rentang kendali dalam suatu kegiatan pelayanan kepolisian yang merangkat dari kondisi tertib dan aman menjadi situasi huru hara dalam sekejap.
Polri perlu melakukan langkah langkah terobosan terkait pelayanan unjuk rasa yang sering berakhir dengan huru hara, ketika taktik dan teknik pembubaran massa yang dikenal dengan Dalmas dan PHH dengan leading aktor Sabhara dan Brimob yang dikedepankan, kerap memunculkan penggunaan senjata api yang seharusnya merupakan sebuah “ final resort” / pilihan terakhir yang tak dapat dielakkan justru menjadi tindakan yang menuai badai kritik, lantas muncul berbagai pertanyaan mengapa polri tidak mengedepankan komunikasi humanis, apakah metode persuasif tidak mampu dilakukan dan mengapa kekuatan yang lebih lunak dapat begitu saja dilompati dalam sebuah eskalasi unjuk rasa menjadi huru hara anarkhis.
Strategi Polri dengan pola pelayanan unjuk rasa adalah wujud pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Di Indonesia yang terjadi justru adalah ketika unjuk rasa yang semula damai dalam sekejap berubah menjadi sebuah drama memilukan dengan wajah anarkhis dan brutalisme selalu dipertontonkan, atau ketika unjuk rasa damai dilakukan secara berkelanjutan berhari hari dibarengi dengan menutup dan blokade akses fasilitas umum yang otomatis melumpuhkan urat nadi sendi perekonomian suatu wilayah.
Sebagai suatu negara Demokrasi, walaupun Demokrasi itu sendiri kerap dipelajari di Bundaran HI, adalah jamak bila di Indonesia suatu perbedaan pendapat , kebuntuan saluran komunikasi dan aspirasi disampaikan dengan menggunakan bahasa kekerasan dan intimidasi kekuatan. Posisi Polri sebagai garda penjaga peradaban manusia harus memberikan segenap daya upaya terbaik dan mungkin dilakukan untuk mencegah segenap potensi konflik vertikal maupun horisontal dalam batas kewajaran suatu dinamika bernegara, Sudah selayaknya pola pengendalian massa “Dalmas” maupun PHH, kini mendapat kajian mendalam,dengan didasari pemikiran mengapa formasi Dalmas dan PHH dengan segenap perlengkapannya didukung sejumlah piranti lunak sebagai landasan operasional selalu berhasil membubarkan bahkan menceraiberaikan massa, namun selalu pula berbuntut dengan sejumlah komplain dan tuntutan terhadap Polri. Suatu kesuksesan dapat Polri raih namun dengan tambahan ekses lanjutan berupa catatan pelanggaran HAM maupun komplain atas Brutalisme selalu menjadi catatan penutup kesuksesan pemulihan dan pemeliharaan kamtibmas. Sebuah keberhasilan bagi suatu piranti lunak yang terdapat selama ini mendesain formasi kekuatan dan peralatan termasuk paradigma bagi setiap petugas Polri saat harus berhadapan dengan massa untuk bersiap “perang total”.
Beberapa benang merah dalam setiap piranti lunak yang mengatur kegiatan pelayanan terhadap pengunjuk rasa damai maupun anarkhis adalah adanya temua:
1. Menempatkan Petugas Polri senantiasa head on head, langsung bertatapan muka dengan Massa, semenjak tahapan awal oleh negosiator, kemudian oleh Dalmas Awal dan Dalmas Lanjutan sampai ke PHH Brimob adalah dengan menempatkan petugas selalu langsung / frontal dengan massa, tingkat kritikal manakala Petugas Polri terpancing atas perilaku massa maupun sebaliknya Massa merasa dilecehkan maupun terintimidasi akibat tatapan maupun gerak tubuh Petugas Polri .
2. Peralatan yang disiapkan dalam mendukung tugas pelayanan unjuk rasa ditempatkan mulai dari kekuatan terendah sampai tertinggi dengan konsekuensi terdapat ancaman nyata terlebih dahulu untuk menggunakan kekuatan dengan status level lebih tinggi, Petugas Polisi harus mengambil sikap pasif atau diserang lebih dahulu oleh massa yang artinya juga membiarkan konsentrasi massa menjadi sedemikian jenuh dan lebih kental dalam tekanan psikologis, yang ada tinggal menunggu faktor pencetus sebelum meletus dan membakar menjadi kerusuhan skala besar.
3. Lebih spesifik adalah ketika Petugas Dalmas lanjutan dan atau PHH dilengkapi dengan senjata api, sebagai suatu pemikiran kritis apakah tujuan melengkapi dengan senjata api merupakan suatu keharusan saat berhadapan dengan unjuk rasa , huru-hara ataupun kerusuhan anarkhis, seperti diketahui bahwa dengan memberikan perlengkapan senjata api terkandung maksud untuk dapat memberikan tembakan peringatan ke udara sebagai deteren, yang justru menjadi pertanyaan kembali terkait tembakan peringatan apakah efektif atau justru membuat massa menjadi lebih beringas.
Ketika teknologi berkembang sedemikian pesat termasuk teknologi kepolisian di dalamnya, secara serius di beberapa negara bahkan senantiasa melakukan penelitian terkait taktik dan teknik kepolisian ditataran praktis maupun strategis guna membangun kepercayaan dan menjaga kredibilitas profesionalisme kepolisian di mata masyarakat dibandingan dengan program pembuatan Pin “ Pelayanan Prima “ untuk di sematkan didada. Beberapa Kepolisian modern menyadari bahwa tindakan Kepolisian secara berlebihan dengan menggunakan teknik dan pelengkapan secara tidak proporsional menurut ukuran masyarakat dimana kepolisian itu berada adalah merupakan ancaman serius terhadap penilaian kelayakan sebuah Dinas/ Jawatan Kepolisian untuk dipertahankan sebagai penjaga peradaban manusia.
Ketika event skala dunia digelar, sebagai contoh Kepolisian Seatlle sempat kewalahan menghadapi demonstran yang melakukan tindakan anarkhis berupa penjarahan dan pembakaran kawasan pertokoan, pendekatan dengan menggunakan Tameng dan Tongkat serta senjata api tidak dapat meredam aksi anarkhis menentang Konfrensi G20 berlangsung, hal serupa hampir terjadi ketiga kelanjutan konfrensi G20 kembali di gelar di Pitsburgh, Kepolisian lokal di Pitsburgh cepat bertindak walaupun masih mengedepankan penggunaan Tameng dan Tongkat namun terdapat beberapa teknologi era Star wars yang digunakan .
“LONG-RANGE ACOUSTIC DEVICES” (LRADs)
Sebagai sebuah peralatan yang bekerja dengan menggunakan kekuatan gelombang suara sampai 150 decibel, efektif digunakan menekan sekaligus membubarkan massa pengunjuk rasa maupun blokade massa di sepanjang jalan Pitsburgh tanpa adanya pukulan maupun letusan senjata, massa yang sangat terganggu akibat serangan “ Sonic Boom” akan mengalami disorientasi sesaat dan tekanan hebat pada gedang telinga , sehingga mempengaruhi keseimbangan tubuh dan kemapuan berfikir otak manusia. LRADs juga dapat mengahantarkan suara perintah dan himbauan Kepolisian secara lebih jernih dan jelas untuk didengar massa dalam radius sampai 1 kilometer dari lokasi,sebagai perangkat Public address yang mampu mengalahkan suara riuh rendah suara manusia di tengah kerumunan massa.
Menurut beberapa pengakuan petugas kepolisian yang pernah menggunakan, perangkat LRADs, sangat efektif dan ringkas dibawa dalam kendaraan kecil, harga yang ditawarkan berkisar mulai pada angka US$.30.000 sebanding dengan manfaat dan manuverbilitas yang diberikan, sebagai asumsi pengadaan mobil Ford Ranger Public Address Dalmas Sabhara Polri, dengan menggunakan basis SUV Ford Ranger ditambah perangkat Public Address, selama ini hanya efektif untuk “menghibur” massa demonstran, karena sosok tambun dan berkemampuan manuver rendah, ringkih, tanpa proteksi serta sangat dekat dengan demonstran menyebabkan kurang menjadi idola dalam pelayanan unjuk rasa.
Penggunaan LRADs semakin meluas setelah kepolisian di beberapa negara menempatkan perangkat ini sebagai peralatan vital pengurai massa, Kepolisian Thailand, dan Singapura tercatat sebagai negara di Asean yang telah menggunakan LRADs, beberapa pertimbangan dari pengguna adalah harga kompetitif dan juga memiliki mobilitas tinggi, LRADs tersedia dalam berbagai versi untuk digunakan secara portabel perorangan, dipasang diatas kendaraan Taktis, ditempatkan pada Helikopter, termasuk unit anti terror dan Militer, LRADs juga mulai digunakan secara khusus sebagai bagian pertahanan Kapal Komersial dari kemungkinan ancaman bajak laut.
Urgensi penggunaan LRADs sebagai perangkat dengan teknologi tepat guna dalam penanganan Huru hara semakin terasa bilamana melihat kondisi piranti lunak penangan unjuk rasa maupun huru hara , kebutuhan akan adanya “ Barrier zone” daerah pembatas yang mutlak ada guna mencegah pertemuan massa dengan petugas Polri secara langsung bertatapan dalam jarak sangat dekat “ Head on head”, selama ini Barrier belum lazim dibentuk memngingat proses penempatan kekuatan yang disiapkan untuk melakukan tindakan pembubaran masa mengharuskan Formasi pasukan Dalmas dan PHH berada sedekat mungkin dengan massa, logikanya adalah tongkat lecut dan tameng sekat hanya bisa bekerja bial ada massa yang menempel didepan formasi pasukan dalmas dan PHH.
Prosedur pembubaran massa yang sering menimbulkan komplain adalah adanya pemukulan dan kekerasan yang dilakukan petugas Polri terhadap pelaku kerusuhan yang tertangkap maupun aksi kejar kejaran antara petugas dan massa, LRADs dapat digunakan untuk memulai adanya “barrier zone “ seperti diketahui kekuatan sonic boom LRADs mampu diatur sedemikian rupa sehingga dalam jarak tertentu massa tidak berani mendekat, lapis pertama adalah menggunakan kekuatan LRADs dengan asumsi Barrier Zone tersebut mampu mencegah lemparan batu dan Molotov cocktail massa tidak sampai ke petugas , kemudian lapis kedua adalah dengan menggunakan jangkauan tembakan meriam air “ Water Canon” sebagai antisipasi penyusupan massa yang nekat merangsek menyerang maupun untuk memadamkan jilatan api dari Bom Molotov, dan terakhir sebagai lapis ketiga menggunakan formasi pasukan Dalmas dan PHH.
Harapan dengan adanya Barrier Zone adalah :1. petugas Polri tidak perlu melakukan pukulan dengan tongkat rotan maupun kekerasan lain saat membubarkan massa, karena massa tidak berada langsung sangat dekat didepan tameng sekat PHH Brimob, 2. demikian juga untuk mencegah agar massa dan petugas Polri tidak saling terprovokasi oleh ucapan/ penghinaan , gesture maupun mimik wajah yang dapat memancing suasana semakin keruh dan penuh tekanan.3. LRADs dapat digunakan sebagai Public Address yang mampu mengalahkan suara riuh rendah di tengah massa dalam jarak 1 kilometer untuk menepis rumor yang berkembang, memutus orasi dan agitasi provokator,dan desas desus ditengah massa.
CHEMICAL AGENT( Bahan – bahan Kimia)
Penelitian ilmiah tentang teknologi kimia penanganan huru hara berkembang secara pesat dalam beberapa dekade, dikenal sebagai CN dan CS kemudian mengalami perkembangan dengan penemuan Capcaisin sebagai agent kimia yang mampu menceraiberaikan massa namun tanpa resiko mematikan . Beberapa penemuan baru yang perlu diapresiasi oleh Polri dalam memberikan kekuatan Deteren sebagai bagian dari bargaining power dalam penanganan huru hara adalah dengan meningkatkan penggunaan bahan-bahan Kimia sebagai lapis kekuatan kedua yang bekerja secara efektif bersama LRADs membentuk Barrier zone,digunakan dalam formasi penyekatan dan penggiringan pelaku huru hara agar bubar tanpa sempat melakukan tindakan anarkhis
STINK BOMB
Selain mata dan gendang telinga , indra penciuman merupakan bagian organ tubuh yang sangat sensitif terhadap rangsang , dalam dekade terakhir penggunaa agen kimia untuk penanggulangan Huru hara berkisar kepada penggunaan CN, CS maupun OC yangg lebih mengarah kepada sensor mata manusia, kini Teknologi Kepolisian mulai mengembangkan agen kimia baru yang memanfaatkan kelemahan sensor hidung manusia terhadap bau menyengat dan busuk , hasil penelitian yang dilakukan terhadap perilaku manusia menunjukkan bahwa manusia sangat bereaksi terhadap bau bauan menyengat khususnya bau yang diasosiasikan dengan konotasi jorok maupun kotoran, demikian sebaliknya ketika indera penciuman manusia memberikan rangsang mencolok terhadap aroma makanan yang mampu membangkitkan selera makan manusia dibandingkan penampilan fisik suatu hidangan yang tidak begitu atraktif asalkan dengan aroma yang sangat sedap, akhirnya menggugah keinginan bersantap bagi manusia.
Stink Bomb dikembangkan pertama kali sebagai bagian dari lelucon yang kemudian digunakan dalam berbagai kesempatan, Kepolisian Israel tercatat berhasil mengembangkan Bomb Bau Busuk untuk melakukan tindakan represif terhadap pejuang Palestina di jalur Gaza, ketika Bomb Bau Busuk ditembakkan ke arah demonstran akan menyebabkan cairan kimia khusus, mampu menimbulkan mual, muntah maupun rasa tidak nyaman lainnya akibat bau Kotoran dan bangkai menyengat yang bahkan tidak mudah hilang walaupun dicuci berulang kali dari sekujur tubuh demonstran.
Menurut catatan Guiness Book of Records terdapat 2 ( dua) senyawa kimia yang paling berbau busuk; pertama adalah senyawa kimia yang tersusun dari 8 (delapan) unsur kimia yang terdapat dalam kotoran manusia , dimana senyawa pertama ini merupakan stadar test minimum terhadap setiap produk pengharum dan penyegar ruangan yang masuk ke pasaran Amerika, sedangkan senyawa kedua adalah merupakan campuran dari 5 ( lima ) unsur kimia berbasis belerang dengan aroma mirip daging maupun makanan busuk.secara sederhana Bomb Bau Busuk berasal dari unsur kimia Amonium Sulfida yang memiliki aroma telur busuk yang sangat kuat, sehingga ketika ditembakkan ke udara dan menempel pada tubuh, pakaian, kendaraan pelaku Huru-hara , nantinya secara perlahan akan bereaksi dibantu oleh kelembaban udara membentuk Hidrogen Sulfida dan Ammonia, yang akhirnya akan memberiukan sensasi Bau Telur Busuk disekujur tubuh pelaku Unjuk rasa, selain digunakan untuk proses identifikasi juga digunakan sebagai sarana pressure psikologis akibat paparan bau menyegat disekitar pengunjuk rasa.
Beberapa unsur kimia yang digunakan oleh beberapa produsen Bomb Bau Busuk “ Stink Bomb “ adalah : Mercaptans : Methanethiol berwujud gas sehingga sulit digunakan dan dibawa bawa. Ethanethiol memiliki aroma khas seperti Urine Kambing , berbasis unsur Belerang (sulfur compounds) : Hydrogen Sulfide,dengan aroma khas telur busuk, Ammonium sulfide, Selain beraroma telur busuk juga dapat meinmbulkan sensasi perih di permukaan kulit, dengan basis unsur kimia Carboxylic acids seperti Propionic acid dengan aroma khas keringat manusia, Butyric acid, dengan aroma yang sama namun lebih kuat menyengat dan lebih tahan lama, Valeric acid dan Caproic acid, dengan aroma seperti keju busuk, gugus Aldehydes seperti Amines, Ethylamine dengan aroma amis Ikan : Putrescine : aroma daging membusuk, Cadaverine : dengan aroma bau mayat , dan Heterocyclic compounds dengan aroma seperti kotoran manusia
MARKER INK
KepolisianIndia tercatat memberikan tambahan cairan pewarna pada air yang digunakan oleh rantis Water Canon, metode penandaan dengan menggunakan cairan berwarna sangat efektif sebagai penanda kepada kelompok pelaku huru hara disatu tempat berdasarkan jenis warna yang ditinggalkan, dibuat dari bahan organik non toxic cairan pewarna dapat juga dimasukkan kedalam proyektil khusus yang ditembakkan dengan tekanan gas, sehingga pelaku huru hara termasuk tokoh penggerak dapat dengan mudah diidentifikasi lebih lanjut atas cipratan warna yang berada di pakaian maupun bagian tubuh lainnya, teknologi tinta yang digunakan kini telah berhasil memproduksi tinta yang melekat lebih lama dibandingkan noda tinta biasa, selain teknologi tinta berwarna khusus, pada kepolisian Canada penggunaan tinta tanpa warna juga kerap digunakan sebagai penanda khusus terhadap pelaku huru hara, tinta yang secara kasat mata berupa cairan bewarna bening akan bereaksi ketika terpapar sinar Ultra Violet, sehingga pelaku tidak sadar bahwa dirinya telah terpapar tinta penanda .
PEPPER BALL DAN PAINT BALL
Pepper ball tercatat sebagai salah satu produsen peralatan Real Marker yang bergerak dibidang penyediaan teknologi non lethal bagi militer, penegak hukum maupun untuk olahraga rekerasional, tercatat Brimob Polri masih menggunakan perlatan Pepper Ball sebagai bagian dari formasi PHH Brimob Polri.Model TAC-700 automatic diklaim oleh produsen sebagai senjata non lethal yang mampu memberikan tekanan terhadap pelaku huru hara yang sering dihadapi Polisi dengan jangkauan sekitar 150 feet dan jarak efektif pada 60 feet dan daya sembur 700 butir proyektil non lethal full automatic mode permenit .
Pengalaman menunjukkan penggunaan Pepper Ball sangat efektif dalam penanggulangan massa anarkhis di jalanan, maupun kerusuhan di dalam penjara seperti yang pernah terjadi pada Lapas Super Maksimum Security di Nusa Kambangan. Pepper Ball yang diadopsi Brimob Polri tercatat memiliki beberapavarian proyektil non lethal yang meliputi: proyektil isian PAVA ( sejenis bubuk cabai yang mengandung capcaisin ,dengan sensasi sangat perih di mata dan menimbulkan iritasi pada hidung) Proyektil Marker dengan isian cat sebagai penanda, dan Proyektil latihan dengan isian tepung dan sedikit aroma PAVA untuk kegunaan latihan.
Model TAC-700 yang dibanderol dengan harga sekitar US$ 800 , memiliki rival yang tidak kalah menarik sebagai senjata non lethal weapon, rujukan lain adalah merek Tippman type X7 Phenom ,A5 dan 98 Custom , yang sangat sesuai bagi peralatan PHH Brimob Polri, kemudian menjadi pemikiran lebih lanjut adalah ketika Perkap No 8 tahun 2010 Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, tidak menyebutkan formasi bagi petugas yang dilengkapi dengan Pepper Ball sebagai sarana penekan dan proteksi bagi Pasukan PHH, kemudahan dan efektifitas penggunaan Pepper Ball sebagai pengendali massa anarkhis sering terbentur kepada pengadaan proyektil yang terbatas, seperti diketahui bahwa proses pengadaan dan pembelian termasuk perawatan senjata membutuhkan jalur birokrasi dalam daur logistik yang cukup panjang.
Kebutuhan satuan diwilayah dengan mengedepankan penggunaan Pepper Ball sebagai senjata Non Lethal Weapon dirasakan sangat mendesak dalam tugas pelayanan unjuk rasa maupun pengendalian massa, mengingat dengan melengkapi senjata api bagi petugas Polri yang harus head on head dengan massa pengunjuk rasa adalah sama dengan mempersiapkan petugas Polri untuk menggunakan senjata api yang diberikan kepadanya, walaupun secara yuridis formil penggunaan senjata api sebagai alat beladiri petugas maupun dalam rangka melindungi nyawa dan harta benda masyarakat lain secara lebih luas diatur dalam produk hukum seperti Perkap 1 Tahun 2009 dan Protap 01 Tahun 2010, namun apapun alasan penggunaan senjata api, apalagi dengan timbul korban baik dikedua pihak, akan menimbulkan polemik dan permasalahan baru terkait HAM,Profesionalisme Polri, termasuk agenda Reformasi Polri didalamnya.
TASER
Kepolisian di Amerika telah menggunakan Taser secara meluas untuk mencegah penggunaan senjata api secara berlebihan , maupun menghindari korban jiwa terhadap masyarakat maupun petugas itu sendiri, Taser bekerja dengan cara mengalirkan kejutan arus listrik yang dihantar melalui kabel ketubuh manusia, dimana kejutan arus listrik tadi mampu mengendalikan kontraksi otot tubuh manusia, seseorang yang terkena kejutan arus listrik akan menyebabkan gangguan pada sensor saraf dan motorik tubuh sehingga dapat mengakibatkan lumpuh sesaat.
Penelitian yang dilakukan oleh Lousiana State University, Inova Fairfax Hospital di Virginia, University of Medical Center di Nevada dan The National Institute of Justice menunjukkan bahwa penggunaan Taser dalam tugas Kepolisian menunjukkan keberhasilan dalam menekan kecelakaan , cedera dan kematian akibat penmggunaan senjata api dan penggunaan kekuatan fisik lainnya, dari 1000 peristiwa penggunaan taser yang tercatat menunjukkan hampir 99,7 persen penggunaan Taser tidak menimbulkan cedera berat maupun permanen terhadap pelaku kejahatan , sedangkan 0,3 persen perlu mendapat perawatan lebih lanjut sebagai akibat cedera yang ditimbulkan saat terjatuh pasca mendapat tembakan Taser pada tubuhnya .

REKOMENDASI
Penggunaan Tongkat dan tameng dalam tugas pengendalia massa dan penindakan Huru hara perlu mendapat sentuhan tambahan alat yang mampu mencegah massa anarkhis bertemu secara langsung dengan petugas Polri secara berhadap hadapan dengan batas Tameng sebagai sekat,Tambahan alat yang digunakan ditujukan untuk membentuk “Barrier Zone” daerah pembatas dengan menempatkan peralatan LRADs sebagai “sonic boom” sebagai lapis pertama , Water Canon dengan tinta penanda dan atau Cairan busuk sebagai lapis kedua, dan Formasi PHH / Dalmas dengan Tameng dan Tongkat sebagai lapis ketiga
Penggunaan Senjata Api perlu dibatasi sampai tingkat paling minimum, sedangkan penggunaan Senjata Non Lethal seperti : Senjata Pepper Ball, Granat Flash Bang,Fogger Gas air Mata, Taser perlu ditingkatkan, penempatan petugas Polri yang bersenjatakan Non Lethal Weapon sebagai elemen pelindung formasi PHH dan Dalmas serta sebagai elemen pendobrak yang mendukung pergerakkan Pasukan PHH / Dalmas dalam melakukan penggiringan, penyekatan maupun penangkapan massa anarkhis .
Peralatan Non lethal Weapon dan Akustik perlu mendapat tempat dan pelatihan lebih lanjut, perubahan dan revisi terhadap Perkap No.8 Tahun 2010 Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa , Perkap No.1 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap No. 01 Tahun 2010 sebagai landasan yuridis yang memberikan ruang gerak bagi penggunaan peralatan No Lethal weapon dan Akustik secara lebih luas dan kuat mengurangipenggunaan kekuatan Fisik berlebihan dan Senjata Api yang selalu menimbulkan perdebatan.

social bond

Travis Hirschi : Teori Social Bond ( Ikatan sosial ) dalam masyarakat konvensional.
Konsep sosial bond dicetuskan oleh Hirschi pada tahun 1969, yang menjelaskan pertama tentang hubungan keintiman antara individu dengan lembaga sosial (Keluarga , sekolah dan gereja), kedua tentang hubungan individu dalam suatu masyarakat umum. Hirschi membagi teori social bond kedalam 4 ( empat ) kategori hubungan :
1. Attachment : merupakan kaitan antara afektif seorang anak dengan tingkat penghargaan atas harapan orang tua , terhadqap guru dan kelompok bermain dalam lingkungannya.
2. Commitment : merupakan nilai nilai ideal dalam lingkungan masa anak anak dan masa dewasa untuk berlaku ideal jauh dari penyalahgunaan narkoba, miras dan tidak berbohong untuk dapat mencapai suatu tujuan dari melakukan sebuah tugas ( rajin belajar agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik )
3. Involment : adalah bagaimana keterlibatan seorang remaja dalam menggunakan waktu luang, konsep ini secara sederhana menghubungkan bagaimana sebuah tugas atau bebean pekerjaan yang diberikan kepada seorang anak dapat mencegah si anak terlibat dalam lingkaran kenakalan remaja.
4. Belief : merupakan keseluruhan sikap penghargaan terhadap nilai moral dan kepatuhan hukum, Hirschi menegaskan tingkat kepatuhan pada orang tua merupakan dasar membangun sifat patuh dan tertib hukum.
Penegasan Hirschi terhadap teori ikatan sosial ( social Bond) menjelaskan bahwa semakin dekat seorang anak dengan keluarga maka kemungkinan , seorang anak melakukan atau terlibat dalam kenakalan remaja akan semakin berkurang, bahwa keluarga yang memiliki suatu kehangatan dalam lingkungannya ( termasuk kelompok bermain ) akan mencegah seorang anak dari perilaku negatif.
Dengan mengambil contoh kepada perilaku kelompok anak yang dilaporkan sering terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan miras, merokok dan membolos , ditambah kebiasaan gonta ganti pacar, dengan nilai hasil ujian sekolah yang buruk , dan berpendidikan kualitas rendah sangat berhubungan dengan kualitas kenakalan yang dilakukan, termasuk kebiasaan kelompok anak anak yang gemar menghabiskan waktu secara percuma ( sekedar mengendarai mobil keliling kota tanpa agenda jelas) berpeluang lebih besar terlibat dalam suatu kenakalan remaja dibandingkan dengan kelompok anak-anak yang biasa terlibat dalam banyak kegiatan sekolah maupun gemar berolah raga , ditemukan sangat jarang terlibat dalam suatu tindak kenakalan remaja.
Kritik dan masalah kontemporer dalam Teori kontrol sosial.
Masa kekemasan semakin pupus ketika teori Kontrol sosial selama beberapa dekade yang menjelaskan bahwa seorang anak yang tidak memiliki dasar nilai sikap dan moral terhadap lingkungan , keluarga , hukum mapun dirinya sendiri adalah merupakan calon potensial pelaku kejahatan, teori kontrol sosial memberikan pendapat bahwa perilaku kenakalan anak dapat dikurangi bahkan dicegah dengan meningkatkan peran pengaruh sebuah lembaga ( keluarga , sekolah , gerja, lembaga sosial maupun penegakkan hukum),ditemukan juga bahwa teori Kontrol sosial sangat popular bagi kalangan Kriminolog di beberapa negara.
Pudarnya popularitas teori kontrol sosial mengemuka ketika ditemukan` bahwa dalam teori kontol sosial akan sangat sulit melakukan pengukuran realitas terhadap penanaman dan pemahaman nilai nilai dan moral dalam lingkungan keluarga,sehingga sangat sulit menjelaskan kedalaman nilai yang diturunkan dan diterapkan terhadap perilaku dan kebiasaan seorang anak dalam lingkungan. “ bagaimana seseorang tidak menjadi penjahat ?“
Wanita sebagai Pelaku kriminal
Umumnya para kriminolog melihat fenomena kejahatan yang dilakukan Pria adalah suatu hal yang dominan dibandingkan dengan masalah wanita sebagai pelaku dalam tindak kejahatan. Kriminolog melihat keterlibatan wanita dalam tindak kejahatan sebagai hal yang sangat kecil dan tidak berpengaruh, hanya merupakan akibat dari karakter biologis dan psikologis wanita yang kerap terpingkirkan secara ekonomi ,politik dan dorongan sosial, karena memang pada umumnya kejahatan yang dilakukan oleh wanita berkisar dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk penampilan dan kecantikan sehingga dalam kajian sosiologi , fenomena ini dilihat lebih khusus kepada masalah hubungan dalam rumah keluarga saja.

Kajian keterlibatan Wanita dalam tindak kejahatan semakin menguat manakala beberapa teori sosiologi populer diterapkan dalam menganalisa fenomena iniseperti teori Assiasi dirensial ( Elliot dan Voss,1974; Simons et al.,1980) Kesempatan Difrensial (Datesman, scarpiti, dan Stephenson,1975; D smith,1979), Strain/ anomie ( Cernokovich and Giordano,1978) Social Control ( jensen dan Eve, 1976) Thorton dan James, 1979 , James dan Thornton, 1980) .yang semakin menarik ketika ditemukan bahwa ketika secara tradisi Wanita diajarkan untuk mejauhi kegiatan atau melibatkan diri dalam perilaku Kenakalan remaja sebagai akibat adanya praktek“ Diffrential Asosiation”.Wwanita yang secara tradisi diajarkan untuk lebih patuh dan taat hukum , tidak agresif namun dalam suatu penelitian menunjukan ketika kelompok wanita diberikan kesempatan yang sama seperti laki laki untuk menyimpang ternyata yang muncul adalah kesamaan pola dan tindakan dalam terjadinya suatu kenakalan remaja persis seperti yang terjadi pada kelompok laki laki.
Adanya emansipasi . persamaan gender yang menyebabkan wanita kini lebih maskulin seperti kelompoklaki laki lainnya adalah adanya juga peningkatan kualitas kenakalan yang sejajar.kenyataan ini mementahkan pernyataanm bahwa perilaku wanita dalam suatu kenakalan remaja merupakan wujud maskulinitas atau akibat endapan positif dalam teori sosialisasi difrersial.
Laporan Sally Simpson menyatakan bahwa kebanyakan teori terkait kejahatan oleh wanita saat ini berfokus kepada kekuatan material dan stuktur yang mempengaruhi dan membentuk kehidupan wanita dan pengalaman yang dimiliki. Sally Simpson menjelaskan fenomena wanita dalam kejahatan kebayakan terjadi pada kelompok wanita dari golongan bawah sebagai reaksi logis atas kebutuhan pemenuhan kebutuhan dan desakan gaya hidup. Keterlibatan wanita dalam kejahatan di lingkungan masyarakat yang Patriarkhi, muncul sebagai akibat perselisihan hubungan antara laki laki dengan wanita, juga akibat rasa frustasi, terasingkan dan kemarahan atas tekanan masalah rasial dan golongan.
Teori Integrasi dan Sintesa Model Kejahatan.
Kriminologi yang digambarkan sebagai sebuah ilmu Multidisiplin dan Multi paradigma memberikan berbagai dampak, disatu sisi kriminologi memiliki berbagai khasanah teori dan riset, namun disisi lain juga adanya kehampaan atas penyatuan berbagai konseptual sebagai satu kerangka kerja.walaupun berbagai teori dengan mudah dapat disatukan namun tidak demikian dengan penggabungan elemen elemen dasar dari setiap teori yang ada.
Travis Hirschi(1979) menggambarkan 3 ( tiga ) metode pendekatan dalam penyatuan suatu teori:
1. Paralel Integration.biasanya digunakan untuk menggambarkan bentuk dari suatu tipe dan katagori yang sama dari suatu kriteria. (klasifikasi perbuatan jahat oleh kelompok pelaku remaja dan orang dewasa)
2. Sequential Integration.dibangun berdasarkan pendekatan waktu kejadian dari beberapa teori ( dimana suatu teroi danggap sebagai pencetus sebuah fenomena dan teori lain dianggap sebagai suatu akibat dari sebuah fenomena.)
3. Deductive Integration.didasakan kepada definisi yang diberikan oleh Thornberry yang mengembangkan komposisi dalam suatu hubungan dimana sebuah kerangka kerja global mampu menjelaskan perspektif yang berbeda beda dalam sebuah penjelasan yang saling berhubungan.
Clarence R. Jeffery : Aliennisasi Sosial dan Kejahatan.
Teori Aliennisasi Sosial berfokus kepada perilaku kejahatan seseorang untuk menjelaskan kecenderungan melakukan suatu perilaku kejahatan.menurutnya suatu perilaku anti sosial bukanlah sebuah kejahatan sampai dikatakan menjadi suatu kejahatan oleh suatu produk hukum.Jeffery menyarankan agar para Kriminolog menggunakan teori kejahatan untuk menjelaskan sumber asal dan pengembangan hukum kriminal berdasarkan pemahaman dalam suatu struktur masyarakat. : Hukum memperoleh peran manakala kesatuan kelompok masyarakat dan saling keterikatan dalam suatu masyarakat menjadi longgar, sehingga tidak memungkinkan lagi melakukan fungsi kontrol sosial, Hukum merupakan produk impersonalisasi dan penurunan ikatan sosial masyarakat, hukum akan semakin berkembang ketika urbanisasi berlangsung yang menyebabkan keintiman masyarakat, hubungan antar manusia tidak lagi mampu bertidak sebagai agen pengawasan sosial ( 1980,p138).
Jeffery membagi penjelasannya kedalam 2 ( dua) kelompok gaya berfikir :
1. Psikologi : berdasarkan pada pengamatan sikap antisosial sebagai gambaran kepribadian seseorang, Perilaku Kriminal disebabkan oleh masalah konflik emosional dan mental seseorang. Gaya berfikir Psikologi juga mendapat tentangan hebat terkait temuan bahwa hanya sedikit pelaku kriminal memiliki ganguan kejiwaan , dan kebanyakan pelaku kriminal adalah bukan orang yang mengalami ganguan dan masalah kejiwaan.
2. Sosiologi: dengan memilih teori Sutherland dan Cressey, dijelaskan bahwa perilaku kejahatan merupakan suatu hasil pembelajaran yang diperoleh dari hubungan pergaulan dengan pola kriminal dan anti sosial.jeffery juga memberikan kritik terhadap teori Suttherland dan Cressey bahwa :
a. Teori ini tidak menjelaskan asal mula suatu kejahatan terjadi.
b. Tidak memberikan penjelasan bahwa kejahatan merupakan suatu hasrat atau kecelakaan ( kebetulan )
c. Tidak menjelasakan bagaimana kejahatan dapat terjadi terhadap orang yang tidak memiliki hubungan dengan suatu pola kejahatan.
d. Tidak menjelaskan bagaimana seorang yang tidak melakukan kejahatan dapat hidup dilingkungan yang penuh kejahatan.
e. Tidak menjelaskan secara tepat perilaku pelaku Kriminal dan Non kriminal.
f. Tidak dapat memperhitungkan difrensiasi bahwa setiap orang akan memiliki respon yang berbeda – beda terhadap situasi yang sama .
g. Tidak dapat memperhitungkan difrensiasi rasio kejahatan terhadap umur, jenis kelamin, daerah pemukiman, dan kelompok minoritas.

mengurangi social cost melalui pencegahan kejahatan mandiri

UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN OLEH POLISI
GUNA TINGKATKAN
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

Polisi tidak mencegah kejahatan. Ini salah satu rahasia terbesar dalam kehidupan modern. Para ahli mengetahuinya, polisi mengetahuinya tetapi masyarakat belum mengetahuinya. Tetapi polisi berpura-pura mereka adalah pelindung terbaik bagi masyarakat dari kejahatan dan selalu menyatakan jika diberi lebih banyak sumber daya, terutama personil, mereka akan bisa melindungi masyarakat dari kejahatan. Ini hanya sebuah dongeng saja.
Apa bukti dari pernyataan memfitnah dan merisaukan ini?. Pertama, analisa yang dilakukan berulang kali selalu tidak dapat menemukan hubungan antara jumlah personil Kepolisian dengan angka kejahatan. Kedua, strategi utama yang digunakan Kepolisian modern menunjukan bahwa pengaruhnya terhadap kejahatan hanya sedikit, atau sama sekali tidak ada.
Studi tentang hubungan antara kekuatan Kepolisian dan angka kejahatan sudah dilakukan dengan membandingkan yuridiksi Kepolisian dengan kondisi sosial yang serupa, apakah menentukan perbedaan angka kejahatan yang bervariasi itu sesuai dengan jumlah personil polisi yang ditugaskan? (Loftin and McDowall 1982; Kran and Kennedy 1985; Laurie 1970; Gurr 1979; Emsley 1983; Silberman 1978; Reiner 1985; Lane 1980; Walker 1989). Sebagai contoh pada tahun 1987 kota-kota di Amerika Serikat yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa memiliki rasio polisi per penduduk tertinggi (320 per 1.000.000), tetapi kota-kota tersebut juga memiliki angka kejahatan serius tertinggi (Bureau of Justice Statistic 1987). Dengan kata lain kota-kota dengan angka kejahatan tinggi memiliki jumlah personil polisi yang lebih banyak yang menangani per kejahatan. Oleh karena itu polisi di kota-kota dengan angka kejahatan tinggi tidak memiliki beban kasus kriminal yang lebih besar. Di antara kota-kota yang berpenduduk lebih tinggi dari satu juta jiwa, Dallas memiliki angka kejahatan tertinggi {16.282 per 100.000) dan yang terendah adalah Kansas City., Missouri (3.789 per 100.000), tetapi kedua kota tersebut memiliki jumlah personil polisi per kapita yang hampir sama – 2,3 per 1.000 di Dallas dan 2,4 per 1.000 di Kansas City. Kota besar dengan jumlah polisi per kapita terbesar – Chicago, dengan 4,1 per 1.000 – memiliki angka kejahatan yang hanya sedikit di atas kota dengan jumlah polisi per kapita terkecil – San Diego, dengan 1,5 per 1.000. angka kejahatan kedua kota tersebut 8.638 dan 8.483.
Fakta yang jelas tatapi membingungkan adalah bahwa perbedaan dalam angka kejahatan tidak bisa dihubungkan dengan variasi jumlah personil polisi. Penemuan ini bukanlah hal baru. Ketua Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice sudah menyatakan hal tersebut pada tahun 1967.
Kurangnya hubungan antara angka kejahatan dengan jumlah personil polisi juga bisa ditemukan melalui analisa kecenderungan sejarah. Contohnya, antara tahun 1970 dan 1990 jumlah personil polisi di Amerika Serikat meningkat 70,7% tetapi angka kejahatan meningkat 78,8% dan angka kekerasan meningkat 147%. Jika mencocokan angka ini dengan kenaikan jumlah penduduk, yang mempengaruhi jumlah kejahatan yang dilakukan dan jumlah polisi yang menurut masyarakat yang mereka butuhkan, orang akan melihat bahwa angka pertambahan personil polisi 70,6%, angka kejahatan serius 46%, dan angka kekerasan 101%.
Berdasarkan berbagai studi tentang Kepolisian yang sudah dilaksanakan ini, tak seorangpun yang secara serius mengusulkan agar Kepolisian dibubarkan atau personilnya dirumahkan, meskipun hal ini akan menghemat uang dalam jumlah besar. Walaupun tampaknya kejahatan tidak memperlihatkan adanya perubahan jika dihubungkan dengan jumlah polisi. Mungkin juga benar bahwa pada titik tertentu penambahan personil polisi juga akan mengubah jumlah kejahatan yang terjadi. Jika ada polisi di setiap sudut jalan atau di setiap pintu rumah, hampir pasti angka kejahatan akan menurun. Dengan kata lain, mungkin ada permulaan penting untuk mengubah agar jumlah personil polisi akan dapat berpengaruh terhadap angka kejahatan. Masalahnya tak seorangpun tahu dimana permulaan ini. Misalnya apakah setengah dari jumlah yang sekarang terlalu sedikit atau dua kali lipat dari jumlah yang sekarang sudah cukup untuk mengubah pola kejahatan?. Apa itu angka-angka penting?. Yang bisa disimpulkan adalah bahwa kenaikan dan penurunan yang cenderung muncul dalam jumlah personil polisi sebagai akibat dari tekanan politik dan anggaran belanja tidak akan membuat perubahaan pada pertumbuhan kejahatan. Agaknya tidak akan ada sesuatu akibat yang mempengaruhi keamanan masyarakat, apabila kita mengurangi jumlah personil polisi, meskipun cukup substansial, dan sama dengan hal itu, bahwa angka kejahatan akan berubah. Perubahan jumlah personil polisi dalam suatu skala praktis tertentu, ternyata tidak akan mempunyai dampak pada kejahatan.
Bukti kedua yang menunjukan ketidakefektifan polisi dalam mencegah kejahatan berawal dari berbagai evaluasi tentang pengaruh tiga strategi inti kegiatan Kepolisian kontemporer berupa: patroli jalan oleh polisi tak berseragam, tanggapan cepat terhadap pengaduan darurat, dan penelitian kejahatan oleh detektif. Tiga hal ini adalah kegiatan yang oleh polisi diyakini sangat penting untuk melindungi keamanan masyarakat. Ketiga hal ini adalah fungsi-fungsi yang menurut mereka dapat mencegah terjadinya kejahatan. Sayangnya, tidak ada bukti yang menunjukan bahwa hal itu benar.
Kesimpulan yang bermakna kegagalan bahwa polisi tidak mencegah kejahatan sepenuhnya, terdapat pada suatu penelitian besar yang dilakukan selama tahun 1970an. Meskipun sudah berusaha keras dan kadang dengan biaya yang besar, para peneliti tidak dapat menunjukkan bahwa jumlah personil polisi, jumlah uang yang dikeluarkan untuk polisi atau metode yang digunakan polisi; mempunyai pengaruh terhadap menurunnya angka kejahatan.

II. UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN

A. PENCEGAHAN KEJAHATAN SECARA UMUM

Sejak Kepolisian modern pertama , Metropolitan Police London didirikan di Inggris oleh Sir Robert Peel melalui Police Act 1829, tugas utama Polisi tersebut adalah Pencegahan Kejahatan. Menurutnya setiap upaya polisi dengan harapan ketiadaan kejahatan adalah merupakan hal yang paling utama. Sedangkan pencegahan kejahatan yang dikembangkan oleh Steven P Lab, menurutnya Pencegahan Kejahatan adalah setiap bentuk upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kejahatan secara nyata dan atau menghilangkan rasa takut akan kejahatan. Rasa takut masyarakat terhadap kejahatan tersebut timbul karena berbagai peristiwa kejahatan yang diketahuinya, jumlah korban kejahatan, kerugian yang dialami serta ketidak tertiban sosial yang ada di sekitarnya. Harapan masyarakat tentunya ingin bagaimana menciptakan suatu sistem yang dapat menghentikan kejahatan, sehingga mereka merasa aman. Rasa aman masyarakat itu meliputi kedamaian ( peace ), keamanan lingkungan ( secure ), keselamatan ( safety ) dan kepastian ( surety ) yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum.
Pencegahan Kejahatan yang dikembangkan oleh Steven P Lab yaitu Pencegahan terhadap berbagai gangguan kejahatan secara umum di masyarakat, yang dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu : Primer, Sekunder dan Tertier.

1. Pencegahan kejahatan tingkat pertama (Primary)

Pencegahan kejahatan tingkat pertama ini berkenaan dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang berpengaruh dalam berbagai tindakan menyimpang. Diantaranya dengan mengidentifikasi keadaan dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang berpeluang untuk atau mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan. Tindakan ini juga diimplementasikan dengan penghilangan identitas secara intensif , dilakukan dengan sebaik – baiknya dan terus menerus, perlindungan korban dan mungkin juga berbagai instrument dalam penurunan angka kejahatan dan rasa takut akan kejahatan.
Beberapa upaya yang dipergunakan dalam Model pencegahan kejahatan tingkat pertama ini adalah :

a. Pengamanan fisik dan lingkungan

Pencegahan kejahatan yang dikemukakan dalam hal pengamanan fisik dan lingkungan ini bertujuan untuk menghalangi atau paling tidak untuk menghambat / mempersulit adanya bahaya dari tindakan kriminalitas. Salah satu hal yang perlu diperhatikan misalnya dalam segi arsitektur bangunan. Model dan desain bangunan fisik yang memungkinkan untuk melindungi dan mengawasi area didalamnya yang diamankan. Sehingga sulit bagi penjahat / pelaku kriminalitas untuk dapat memasuki atau melakukan kegiatan kejahatannya. Penerapan dari model pengamanan ini dapat dilakukan untuk lingkungan pabrik, industri, perkantoran dan kawasan perumahan. Desain yang semakin kuat dan paling memadai terhadap serangan kejahatan akan menjadikan area tersebut semakin aman.
Pengamanan fisik sebagaimana dikemukakan oleh Kaplan, bahwa Kesempatan ( Opportunity ) untuk timbulnya kejahatan adalah sebagai akibat dari adanya Target, Resiko ( Risk ), Upaya yang keras( Effort ), dan Biaya yang dikeluarkan ( Payoff ) – OTREP. Asumsinya adalah bahwa potensi timbulnya kejahatan itu dipengaruhi oleh besarnya biaya pengeluaran dan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Kejahatan dapat dikurangi apabila resiko yang dihadapi oleh penjahat lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan . Keberhasilan upaya ini dapat berlangsung apabila didukung oleh pelaksanaan pengawasan terhadap jalur masuk ( acces control ), surveillance, activity support dan motivation reinforcement. Access Control yaitu sarana untuk dapat keluar masuk suatu bangunan / area bagi yang mempunyai identitas yang sudah ditentukan. Target yang ingin dicapai melalui upaya ini adalah agar pelaku kejahatan sulit melakukan aksinya. Apalagi dengan didukung oleh adanya instalasi kunci, jendela yangb kokoh, kamera tersembunyi, lampu penerangan, akan semakin sulit bagi penjahat untuk melakukan kejahatan. Didukung pula oleh kegiatan surveillance, kegiatan pendukung dan motivasi untuk melaksanakan.

b. Neighborhood Watch

Kegagalan atau kurang berhasilnya model pencegahan kejahatan secara fisik dan lingkungan menyebabkab dikembangkannya model yang baru sebagai alternative dari dampak kejahatan yang timbul yaitu dengan program Neighborhood Watch. Teknik – teknik yang dapat dilakukan guna mendukung model ini adalah dengan adanya patroli warga masyarakat,patroli polisi dan suatu konsep pemolisian warga. Disini jelas terlihat adanya keterlibatan warga secara aktif dalam mendukung polisi untuk melakukan upaya pencegahan kejahatan.

c. Pencegahan kejahatan dan Displacement

Ada teori yang mengatakan bahwa apabila suatu kejahatan dicegah di suatu tempat, maka bisa saja kejahatan tersebut akan berpindah tempat dan terjadi di tempat lain. Ini sangat mungkin terjadi karena mereka selalu mempunyai target dan cadangan target jika upaya yang mereka lakukan gagal, mereka akan mengalihkan target untuk melakukan aksi kejahatan di tempat lain yang dapat mereka lakukan.
Untuk menangkal kejadian ini, upaya yang dilakukan adalah mengadakan ptroli secara rutin, membuat peta kerawana kejahatan dan memilih sasaran selektif prioritas yang diperkirakan menjadi target kejahatan. Dengan upaya ini diharapkan mereka akan sulit untuk melakukan aksi kejahatannya, atau paling tidak bisa meminimalisasi peluang mereka untuk melakukan kejahatan.

d. Pemberian sanksi hukuman

Adanya sanksi pidana yang diatur dalam pasal perundangan untuk setiap kejahatan / tindak pidana yang dilakukan adalah upaya untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Sanksi tersebut merupakan sanksi yang bersifat umum maupun khusus. Sanksi ini dapat berjalan efektif jika mampu memenuhi kriteria kepastian ( certainty ), hukuman itu harus dirasakan sebagai suatu beban ( severity ), dan bersifat segera ( celerity )

2. Pencegahan kejahatan tingkat kedua (Secondary)

Dalam upaya tingkat ini lebih menekankan kepada bagaimana mengidentifikasi seseorang dan situasi yang mempunyai potensi besar untuk terjadinya kegiatan penyimpangan. Membuat identifikasi dan prediksi, serta kemampuan masyarakat serta system peradilan pidana untuk menangkal dan menyelesaikan masalah. Beberapa upaya yang dilakukan adalah :

• Menganalisis area kejahatan, berupaya untuk mengidentifikasi daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kejahatan dan daerah lain yang mempunayi potensi untuk terjadinya kejahatan, memfokuskan pada faktor – faktor yang sudah ada dan adanya perilaku menyimpang.
• Penyebaran terhadap masalah yang terjadi pada pemuda yang terjadi di luar system peradilan pidana. Menerapkan program yang telah dilaksanakan dan melanjutkan untuk diterapkan pada warga masyarakat.
• Sekolah merupakan sisi penting untuk mengenali masalah – masalah remaja, memberi bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
• Peran serta orang tua, pendidik dan para tokoh masyarakat yang tiap hari berhubungan dengan individu – individu tersebut serta situasi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan ketakutan.

3. Pencegahan kejahatan tingkat ketiga (Tertiary )

Pencegahan kejahatan ini berkenaan dengan para pelaku kejahatan secara nyata dan melakukan intervensi untuk melibatkan diri pada masalah tersebut sehingga sehingga mereka tidak akan melakukan kejahatanya lagi. Hal utama dalam upaya pencegahan kejahatan tingkat ketiga ini adalah bagaimana bekerjanya system peradilan pidana. Bagaimana penangkapan, penahanan, penghukuman , penyembuhan dan rehabilitasinya. Selain itu adanya masukan dari luar sistem peradilan pidana dalam upaya program atau proyek penanganan oleh pihak swasta, melibatkan peran serta masyarakat dan beberapa upaya pelurusan oleh warga masyarakat.

B. PENCEGAHAN KEJAHATAN MODEL VIRGINIA

Sampai awal tahun 70-an untuk melaksanakan tugas pencegahan aparat penegak hukum sudah cukup puas dengan meakukan patroli yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun kemudian dirasakan bahwa patroli polisi hanyalah berpengaruh kecil dalam mencegah terjadinya kejahatan. Hal tersebut menyadarkan baik masyarakat maupun polisi untuk bekerjasama untuk mencegah kejahatan, pencegahan kejahatan bukanlah hanya tugas daripada polisi saja.
Melihat kenyataan tersebut petugas penegak hukum mulai membentuk unit pencegahan kejahatan untuk mendidik masyarakat bagaimana bagaimana cara pencegahan dan manghadapi kejahatan yang mungkin terjadi di rumah, kantor, pemukiman.
Dalam usaha pencegahan kejahatan yang pertama sekali diperlukan mencari segala informasi dari masyarakat tentang apa yang menjadi tujuan atau keinginan masyarakat juga informasi tentang segala informasi tentang kejahatan yang terjadi. Dari data tersebut maka akan dapat disimpulkan jenis kejahatan apa saja yang terjadi, siapa saja pelakunya dan bagaimana cara untuk mengatasi mereka.
Standar daripada pencegahan kejahatan terdiri atas tiga bagian yaitu: Pengorganisasian, Administrasi, Pelaksanaan. Standar ini memiliki kesamaan dengan organisasi aparat penegak hukum pada umumnya. Hal ini dimaksud untuk dapat merefleksikan filosofi maupun praktek penegakan hukum dan juga untuk mendukung administrasi dan sasaran operasional.

1. Organisasi

Pada saat pembentukan Metropolitan Police tahun 1829 perintah pertama adalah bahwa tujuan utama yang harus dicapai adalah pencegahan kejahata, untuk itu segala usaha dan kekuatan dikerahkan untuk mencapainya.
Pengorganisasian sistem pencegahan kejahatan berdasarkan prinsip antara lain:
• Aparat penegak hukum harus menetapkan tujuan dari pencegahan hukum,sasaran dan tolak ukurnya.
• Satuan penegakan hukum diharapkan membentuk unit pencegahan kejahatan yang anggotanya bekerja secara penuh atau paruh waktu.
• Unit pencegah kejahatan berada dalam satu rantai komando dengan satuan penegakan hukum.
• Unit pencegahan kejahatan memfasilitasi dan berkordinasi dengan badan penegakan hukum. Merupakan tugas unit pencegahan kejahatan untuk memastikan strategi tetap berkembang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
• Staf pencegahan kejahatan harus memiliki hubungan kerja yang erat dengan bagian perencanaan, unit alnalisis kejahatan, utnuk meyakinkan pencegahan kejahatan menjadi tujuan utama.

2. Administrasi
• Setiap badan penegak hukum meneunjuk seorang pengawas bagi unit
pencegahan kejahatan, tugas daripada pengawas tersebut adalah menentukan kebutuhan dari program pencegahan kejahatan,dan melaporkan usaha yang dilakukan pada badan penegak hukum.
• Pengawas bertanggung jawab untuk mengarahkan semua aspek dalam unit pencegahan kejahatan dan menyampaikan kebutuhan dari unit pencegah kejahatan pada atasannya.
• Program pencegahan kejahatan berada palam program anggaran badan penegak hukum.
• Badan penegak hukum menyiapkan kebijaksanaan dan prosedur pencegahan kejahatan yang lengkap

3. Operasi / Pelaksanaan tugas.
• Unit pencegahan kejahatan mengembangkan dan menyebarkan meteri yang meningkatkan kewaspadaan penduduk terhadap kejahatan dan bagaimana cara untuk mencegahnya.
• Pelayanan pencegahan kejahatan harus berdasarkan analisis yang akurat tentang kejahatan dan sesuai dengan data demografi.
• Unit pencegahan kejahatan harus mennyimpan data tentang permintaan dan pelayanan yang diberikan.
• Unit pencegahan kejahatan tetap berhubungan dengan badan pencegahan kejahatan nasional dan bertukar informasi yang relevant dengan anggota yang lainnya.
• Prioritas diberikan pada tempat dimana masyarakat beresiko kejahatan tinggi.
Petugas pencegah kejahatan bekerjasama dengan sekolah-sekolah dalam masyarakat untuk melaksanakan prosedur keselamatan dan keamanan.

Ada berbagai macam upaya yang dilakukan Polisi dalam rangka pencegahan kejahatan ini, yaitu dengan mengedepankan personilnya yang berseragam di garis depan yaitu polisi patroli secara umum atau secara khusus membentuk polisi masyarakat. Mereka diberi tanggung jawab untuk menentukan tindakan yang terbaik dan paling sesuai dengan kebutuhan pencegahan kejahatan di daerah tertentu, di tempat mereka ditugaskan.
Selain itu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat yang dikenal dengan istilah Community Policing. Community Policing adalah suatu kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara lebih efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi, dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah kondisi-kondisi penyebab kejahatan. Hal ini berarti diperlukan adanya kepolisian yang lebih handal, peran masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, dan perhatian yang besar terhadap hak asasi dan kebebasan individu.
Salah satu konsep dasar Community Policing adalah bersandar pada sumberdaya masyarakat untuk mencegah dan menangkal kejahatan dengan kekuatan sendiri (Janish, 1981; Wiatrowski dan Zassi, 1987) yang akan banyak melibatkan relawan (Burchfield, 1983; Burden, 1988) dengan asumsi bahwa mereka dapat digerakkkan untuk menekan peluang struktur maupun aspek dari motivasi berbuat jahat dengan cara membuat para penjahat lebih sulit sehingga kurang lebih sulit sehingga tertarik untuk beraksi (Greenberg, 1977).
Prinsip-prinsip Community Policing:
● Community Policing perlu dilaksanakan oleh jajaran kepolisian.
• Community Policing membutuhkan polisi khusus, yaitu Polisi Binkamtibmas.
• Polisi Binkamtibmas harus bekerjasama dengan para sukarelawan.
• Community Policing memperkenalkan hubungan baru antara aparat dengan masyarakat.
• Community Policing menambahkan dimensi proaktif dalam tugas polisi.
• Community Policing bertujuan untuk melindungi lapisan masyarakat yang paling rawan.
• Community Policing harus menjadi peraturan yang diberlakukan secara terpadu.
• Community Policing menekankan desentralisasi tugas dan wewenang.
Dalam suasana perkembangan situasi dimana terjadi krisis kepercayaan yang berlarut-larut sebagai akibat krisis politik, ekonomi, dan hukum yang berdampak kecurigaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah baik yang dalam perencanaan maupun yang diterapkan dengan mencari-cari apa latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut. Dibutuhkan alternatif sebagai antisipasi terhadap perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan jumlah anggota POLRI dalam rangka mengendalikan/ menekan terjadinya berbagai potensi maupun kejadian kriminalitas. Salah satu diantaranya adalah tentang dicanangkannya Siskamswakarsa sebagai penjabaran Siskamrata dan dengan dikukuhkannya melalui Undang Undang no.2 tahun 2002. Pamswakarsa menjadi salah satu model pencegahan terhadap kejahatan dengan mendayagunakan masyarakat secara aktif berpartisipasi, terdiri dari :

1. Pengamanan lingkungan pemukiman yang dikenal dengan Siskamling ( sistem keamanan lingkungan ) yang diselenggarakan dengan ronda dan penjagaan lingkungan di area pemukiman.

2. Pengamanan sector modern seperti gedung-gedung penting, pabrik, bank, hotel, lapangan terbang dan sebagainya. Pada pamswakarsa yang kedua ini tercakup diantaranya industrial security system dengan satpam sebagai Patrol man dalam pengamanan fisik.

Jadi dalam Pamswkarsa adalah pengamanan lingkungan dan tidak dibenarkan bergerak ke tempat lain, terkecuali ada izin dari Polisi dalam pengawalan mobil angkutan uang atau barang berharga lainnya. Pamswakarsa juga menjadi salah satu model dalam meniadakan fear of crime. Apakah itu fear of crime? Adalah ketakutan/ trauma yang diakibatkan kejahatan pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, perampokan dijalanan , rumah dan gedung lainnya, penjarahan , pengrusakkan, pembakaran dan pencurian. Tapi dari itu semua yang paling ditakuti adalah street crime , sehinga memiliki dampak psikologis yang lebih berat, bukan hanya pada korban tapi juga keluarganya. Hal ini mengakibatkan orang takut keluar rumah, dengan kendaraan ataupun berjalan kaki, kekhawatiran bila ank dan istrinya terlambat pulang, rumahnya dirampok, tokonya dibakar ataupun dijarah. Hal ini akan berdampak luas disisi lain yakni dengan menurunnya daya tarik baik disektor investasi asing maupun di bidang pariwisata sehingga dapat berakibat memperpanjang krisi baik ekonomi maupun politik. Kepolisian dimanapun tidak akan dapat berbuat banyak karena hal ini berada di luar jangkauan kepolisian, ini merupakan masalah/ tanggung jawab dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa dan keseluruhan lapisan dari masyarakat.
Adapun keberadaan dari Pamswakarsa ini sebenarnya sudah ada dan berlangsung lama dalam perikehidupan masyarakat Indonesia. Ini dapat kita temui sebagai contoh model dari upaya pencegahan kejahatan antara lain seperti yang ada didaerah Bali, dengan mendayagunakan masyarakat yaitu tokoh adat sebagai tokoh keamanan yang biasa disebut Pecalang . Sementara itu di daerah lain terdapat pula model pengamanan yang melibatkan tokoh masyarakat lainnya di Jawa yaitu Jagabayan. Upaya-upaya ini telah berlangsung semenjak lama, namun sebagai akibat pergeseran nilai-nilai sosial dalam perikehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, budaya, sosial maupun politik yang berdampak pula dengan melunturnya pelaksanaan model pencegahan kejahatan tradisional ini. Secara perlahan budaya bergeser ke individualis dan egoistis sehingga mementingkan kepentingan pribadi/ kelompok yang salah satu perwujudannya dengan membangun pos-pos satpam dirumah, pembuatan portal tanpa izin dari pemerintah daerah ( jelas melanggar Undang Undang no.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ). Meskipun disebagian besar daerah model ini telah menghilang namun dibeberapa daerah kinerja dari model ini tetap terpelihara dan bahkan tetap menjadi warisan budaya adat yang diwariskan secara turun temurun. Model tradisional ini biasa ditemukan didaerah-daerah yang dalam bentuk desa dengan perkembangan sosial ekonomi dan adapt budaya tradisionalnya masih terpelihara dengan baik. Sedangkan di perkotaan sangat sulit ditemukan model Pamswakarsa tradisional ini.

III. PENUTUP

Dari berbagai uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari berbagai model pencegahan kejahatan yang secara umum berlaku dan hidup berbagai Negara di seluruh belahan dunia meskipun memiliki perbedaan baik dalam bentuk maupun nama namun upaya-upaya yang dilakukan memiliki persamaan secara prinsip.
Mitos maupun secara fakta telah membuktikan bahwasannya Polisi tidak dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan tanpa adanya peran serta maupaun partisipasi dari masyarakat. Karena Polisi bukanlah satu-satunya instansi yang bertanggung jawab terhadap pengendalian angka kejahatan, sebab kejahatan merupakan fenomena sosial dan tanggung jawab pencegahan terjadinya merupakan tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat. Dilain pihak keterbatasan sumber daya merupakan faktor utama penyebab mengapa Polisi tidak akan mampu untuk mengendalikan kejahatan.
Dalam kesempatan makalah ini perkenankanlah kami memberikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut :
1. Sejarah, pengalaman maupun mitos yang mengemukakan bahwa Polisi tidak akan dapat menanggulangi/mengendalikan angka kejahatan tanpa adanya peran serta dari masyarakat. Membutuhkan suatu program terpadu dan konkret dalam organisasi polis seperti halnya di Amerika contohnya yaitu Public Relations dan Community Relations. Dimana Public Relations berupaya meningkatkan citra polisi melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik dengan Pendidikan Masyarakat guna memberikan penjelasan secara transparansi tentang berbagai aspek operasi Kepolisian dan pencegahan kejahatan. Sedangkan Community Relations berupa intervensi Polisi dalam menangani berbagai permasalahan dalam masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam berbagai program Pemolisian terutama dibidang pencegahan kejahatan. Sehingga lebih memberikan dampak karena kedekatan anggota Polisi dengan masyarakat dalam melaksanakan program-program tersebut. Program ini dikenal pula dengan sebutan Community Policing.

2. Dalam hal penerapan model pencegahan kejahatan di Indonesia, menurut kami sebaiknya dengan membudayakan kembali model tradisional dan mengaktifkan kembali kinerjanya bagi model yang sudah kurang aktif dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap perkembangan trend kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut. Dan berlaku bagi daerah daerah yang masih berupa desa ataupun daerah perkembangan. Di perkotaan apabila memungkinkan dapat menggunakan model tradisional namun bila tidak, dapat menerapkan model Pamswakarsa dengan melibatkan satpam sebagai Patrolman dengan bekerjasama dengan Kepolisian pada tingkat Kesatuan terdekat sebagai Pembina tehnis.
Demikian makalah ini kami buat sebagai wacana perbandingan model pencegahan kejahatan secara umum yang berlaku di seluruh dunia dan sebagai saran pertimbangan bagi dosen pengajar maupun mahasiswa dalam rangka menerapkan model yang paling efektif dan efisien guna mewujudkan terpeliharanya Kamtibmas sebagai upaya Polisi mendukung pemerintah dan segenap lapisan masyarakat menuju cita-cita terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

ikatan sosial dalam analisa

Travis Hirschi : Teori Social Bond ( Ikatan sosial ) dalam masyarakat konvensional.
Konsep sosial bond dicetuskan oleh Hirschi pada tahun 1969, yang menjelaskan pertama tentang hubungan keintiman antara individu dengan lembaga sosial (Keluarga , sekolah dan gereja), kedua tentang hubungan individu dalam suatu masyarakat umum. Hirschi membagi teori social bond kedalam 4 ( empat ) kategori hubungan :
1. Attachment : merupakan kaitan antara afektif seorang anak dengan tingkat penghargaan atas harapan orang tua , terhadqap guru dan kelompok bermain dalam lingkungannya.
2. Commitment : merupakan nilai nilai ideal dalam lingkungan masa anak anak dan masa dewasa untuk berlaku ideal jauh dari penyalahgunaan narkoba, miras dan tidak berbohong untuk dapat mencapai suatu tujuan dari melakukan sebuah tugas ( rajin belajar agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik )
3. Involment : adalah bagaimana keterlibatan seorang remaja dalam menggunakan waktu luang, konsep ini secara sederhana menghubungkan bagaimana sebuah tugas atau bebean pekerjaan yang diberikan kepada seorang anak dapat mencegah si anak terlibat dalam lingkaran kenakalan remaja.
4. Belief : merupakan keseluruhan sikap penghargaan terhadap nilai moral dan kepatuhan hukum, Hirschi menegaskan tingkat kepatuhan pada orang tua merupakan dasar membangun sifat patuh dan tertib hukum.
Penegasan Hirschi terhadap teori ikatan sosial ( social Bond) menjelaskan bahwa semakin dekat seorang anak dengan keluarga maka kemungkinan , seorang anak melakukan atau terlibat dalam kenakalan remaja akan semakin berkurang, bahwa keluarga yang memiliki suatu kehangatan dalam lingkungannya ( termasuk kelompok bermain ) akan mencegah seorang anak dari perilaku negatif.
Dengan mengambil contoh kepada perilaku kelompok anak yang dilaporkan sering terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan miras, merokok dan membolos , ditambah kebiasaan gonta ganti pacar, dengan nilai hasil ujian sekolah yang buruk , dan berpendidikan kualitas rendah sangat berhubungan dengan kualitas kenakalan yang dilakukan, termasuk kebiasaan kelompok anak anak yang gemar menghabiskan waktu secara percuma ( sekedar mengendarai mobil keliling kota tanpa agenda jelas) berpeluang lebih besar terlibat dalam suatu kenakalan remaja dibandingkan dengan kelompok anak-anak yang biasa terlibat dalam banyak kegiatan sekolah maupun gemar berolah raga , ditemukan sangat jarang terlibat dalam suatu tindak kenakalan remaja.
Kritik dan masalah kontemporer dalam Teori kontrol sosial.
Masa kekemasan semakin pupus ketika teori Kontrol sosial selama beberapa dekade yang menjelaskan bahwa seorang anak yang tidak memiliki dasar nilai sikap dan moral terhadap lingkungan , keluarga , hukum mapun dirinya sendiri adalah merupakan calon potensial pelaku kejahatan, teori kontrol sosial memberikan pendapat bahwa perilaku kenakalan anak dapat dikurangi bahkan dicegah dengan meningkatkan peran pengaruh sebuah lembaga ( keluarga , sekolah , gerja, lembaga sosial maupun penegakkan hukum),ditemukan juga bahwa teori Kontrol sosial sangat popular bagi kalangan Kriminolog di beberapa negara.
Pudarnya popularitas teori kontrol sosial mengemuka ketika ditemukan` bahwa dalam teori kontol sosial akan sangat sulit melakukan pengukuran realitas terhadap penanaman dan pemahaman nilai nilai dan moral dalam lingkungan keluarga,sehingga sangat sulit menjelaskan kedalaman nilai yang diturunkan dan diterapkan terhadap perilaku dan kebiasaan seorang anak dalam lingkungan. “ bagaimana seseorang tidak menjadi penjahat ?“
Wanita sebagai Pelaku kriminal
Umumnya para kriminolog melihat fenomena kejahatan yang dilakukan Pria adalah suatu hal yang dominan dibandingkan dengan masalah wanita sebagai pelaku dalam tindak kejahatan. Kriminolog melihat keterlibatan wanita dalam tindak kejahatan sebagai hal yang sangat kecil dan tidak berpengaruh, hanya merupakan akibat dari karakter biologis dan psikologis wanita yang kerap terpingkirkan secara ekonomi ,politik dan dorongan sosial, karena memang pada umumnya kejahatan yang dilakukan oleh wanita berkisar dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk penampilan dan kecantikan sehingga dalam kajian sosiologi , fenomena ini dilihat lebih khusus kepada masalah hubungan dalam rumah keluarga saja.

Kajian keterlibatan Wanita dalam tindak kejahatan semakin menguat manakala beberapa teori sosiologi populer diterapkan dalam menganalisa fenomena iniseperti teori Assiasi dirensial ( Elliot dan Voss,1974; Simons et al.,1980) Kesempatan Difrensial (Datesman, scarpiti, dan Stephenson,1975; D smith,1979), Strain/ anomie ( Cernokovich and Giordano,1978) Social Control ( jensen dan Eve, 1976) Thorton dan James, 1979 , James dan Thornton, 1980) .yang semakin menarik ketika ditemukan bahwa ketika secara tradisi Wanita diajarkan untuk mejauhi kegiatan atau melibatkan diri dalam perilaku Kenakalan remaja sebagai akibat adanya praktek“ Diffrential Asosiation”.Wwanita yang secara tradisi diajarkan untuk lebih patuh dan taat hukum , tidak agresif namun dalam suatu penelitian menunjukan ketika kelompok wanita diberikan kesempatan yang sama seperti laki laki untuk menyimpang ternyata yang muncul adalah kesamaan pola dan tindakan dalam terjadinya suatu kenakalan remaja persis seperti yang terjadi pada kelompok laki laki.
Adanya emansipasi . persamaan gender yang menyebabkan wanita kini lebih maskulin seperti kelompoklaki laki lainnya adalah adanya juga peningkatan kualitas kenakalan yang sejajar.kenyataan ini mementahkan pernyataanm bahwa perilaku wanita dalam suatu kenakalan remaja merupakan wujud maskulinitas atau akibat endapan positif dalam teori sosialisasi difrersial.
Laporan Sally Simpson menyatakan bahwa kebanyakan teori terkait kejahatan oleh wanita saat ini berfokus kepada kekuatan material dan stuktur yang mempengaruhi dan membentuk kehidupan wanita dan pengalaman yang dimiliki. Sally Simpson menjelaskan fenomena wanita dalam kejahatan kebayakan terjadi pada kelompok wanita dari golongan bawah sebagai reaksi logis atas kebutuhan pemenuhan kebutuhan dan desakan gaya hidup. Keterlibatan wanita dalam kejahatan di lingkungan masyarakat yang Patriarkhi, muncul sebagai akibat perselisihan hubungan antara laki laki dengan wanita, juga akibat rasa frustasi, terasingkan dan kemarahan atas tekanan masalah rasial dan golongan.
Teori Integrasi dan Sintesa Model Kejahatan.
Kriminologi yang digambarkan sebagai sebuah ilmu Multidisiplin dan Multi paradigma memberikan berbagai dampak, disatu sisi kriminologi memiliki berbagai khasanah teori dan riset, namun disisi lain juga adanya kehampaan atas penyatuan berbagai konseptual sebagai satu kerangka kerja.walaupun berbagai teori dengan mudah dapat disatukan namun tidak demikian dengan penggabungan elemen elemen dasar dari setiap teori yang ada.
Travis Hirschi(1979) menggambarkan 3 ( tiga ) metode pendekatan dalam penyatuan suatu teori:
1. Paralel Integration.biasanya digunakan untuk menggambarkan bentuk dari suatu tipe dan katagori yang sama dari suatu kriteria. (klasifikasi perbuatan jahat oleh kelompok pelaku remaja dan orang dewasa)
2. Sequential Integration.dibangun berdasarkan pendekatan waktu kejadian dari beberapa teori ( dimana suatu teroi danggap sebagai pencetus sebuah fenomena dan teori lain dianggap sebagai suatu akibat dari sebuah fenomena.)
3. Deductive Integration.didasakan kepada definisi yang diberikan oleh Thornberry yang mengembangkan komposisi dalam suatu hubungan dimana sebuah kerangka kerja global mampu menjelaskan perspektif yang berbeda beda dalam sebuah penjelasan yang saling berhubungan.
Clarence R. Jeffery : Aliennisasi Sosial dan Kejahatan.
Teori Aliennisasi Sosial berfokus kepada perilaku kejahatan seseorang untuk menjelaskan kecenderungan melakukan suatu perilaku kejahatan.menurutnya suatu perilaku anti sosial bukanlah sebuah kejahatan sampai dikatakan menjadi suatu kejahatan oleh suatu produk hukum.Jeffery menyarankan agar para Kriminolog menggunakan teori kejahatan untuk menjelaskan sumber asal dan pengembangan hukum kriminal berdasarkan pemahaman dalam suatu struktur masyarakat. : Hukum memperoleh peran manakala kesatuan kelompok masyarakat dan saling keterikatan dalam suatu masyarakat menjadi longgar, sehingga tidak memungkinkan lagi melakukan fungsi kontrol sosial, Hukum merupakan produk impersonalisasi dan penurunan ikatan sosial masyarakat, hukum akan semakin berkembang ketika urbanisasi berlangsung yang menyebabkan keintiman masyarakat, hubungan antar manusia tidak lagi mampu bertidak sebagai agen pengawasan sosial ( 1980,p138).
Jeffery membagi penjelasannya kedalam 2 ( dua) kelompok gaya berfikir :
1. Psikologi : berdasarkan pada pengamatan sikap antisosial sebagai gambaran kepribadian seseorang, Perilaku Kriminal disebabkan oleh masalah konflik emosional dan mental seseorang. Gaya berfikir Psikologi juga mendapat tentangan hebat terkait temuan bahwa hanya sedikit pelaku kriminal memiliki ganguan kejiwaan , dan kebanyakan pelaku kriminal adalah bukan orang yang mengalami ganguan dan masalah kejiwaan.
2. Sosiologi: dengan memilih teori Sutherland dan Cressey, dijelaskan bahwa perilaku kejahatan merupakan suatu hasil pembelajaran yang diperoleh dari hubungan pergaulan dengan pola kriminal dan anti sosial.jeffery juga memberikan kritik terhadap teori Suttherland dan Cressey bahwa :
a. Teori ini tidak menjelaskan asal mula suatu kejahatan terjadi.
b. Tidak memberikan penjelasan bahwa kejahatan merupakan suatu hasrat atau kecelakaan ( kebetulan )
c. Tidak menjelasakan bagaimana kejahatan dapat terjadi terhadap orang yang tidak memiliki hubungan dengan suatu pola kejahatan.
d. Tidak menjelaskan bagaimana seorang yang tidak melakukan kejahatan dapat hidup dilingkungan yang penuh kejahatan.
e. Tidak menjelaskan secara tepat perilaku pelaku Kriminal dan Non kriminal.
f. Tidak dapat memperhitungkan difrensiasi bahwa setiap orang akan memiliki respon yang berbeda – beda terhadap situasi yang sama .
g. Tidak dapat memperhitungkan difrensiasi rasio kejahatan terhadap umur, jenis kelamin, daerah pemukiman, dan kelompok minoritas.

KEKERASAN MASSA DALAM KONFLIK PENGALIHAN LAHAN , ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PENGEMBANG

KEKERASAN MASSA DALAM KONFLIK PENGALIHAN LAHAN , ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PENGEMBANG

Tanah sebagai permukaan bumi memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik sebagai tempat tinggal, kegiatan usaha, maupun sebagai faktor produksi, bahkan sebagai bangsa, tanah merupakan unsur wilayah dalam kedaulatan negara. Oleh sebab itu, tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai hubungan abadi dan bersifat komunalistik religius yang harus dijaga, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagaimana pula setelah Amandemen Keempat UUD 1945 tetap dipertahankan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Politik pertanahan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya yang pada prinsipnya mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dan jaminan kepastian hukum dalam pemilikan tanah.
Namun kenyataannya di dalam praktek, kepastian hukum yang diharapkan belum maksimal, hal mana ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan sengketa tanah. Jumlah sengketa tanah menurut data BPN sampai dengan tahun 2007 sebanyak 4.581 kasus, sedangkan sampai dengan Oktober 2011 mencapai 7.498 kasus. Berbagai sengketa tanah yang terjadi, telah membawa dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Semakin lama sengketa berlangsung maka biaya semakin besar. Adanya sengketa juga menyebabkan melemahnya perekat hubungan antar warga masyarakat. Selain itu, sengketa tanah yang terjadi dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan kepentingan banyak pihak.
Gejala ini menunjukkan bahwa masalah pertanahan dan juga pemanfaatan untuyk pemukiman tidak hanya menyangkut perbandingan antara jumlah penduduk yang terus bertambah dan luas tanah yang tersedia, tetapi juga menyangkut persaingan yang makin lama makin intensif dalam mendapatkan lokasi. Persaingan juga terjadi antara berbagai peruntukan tanah, persaingan antara kebutuhan tanah untuk industri, perkantoran, jalan-jalan umum, taman dan pemukiman manusia sendiri. Persaingan ini tidak saja timbul karena orang cenderung memilih lokasi yang terdekat ke pusat-pusat kegiatan kota, dimana fasilitas-fasilitas kota (jalan, telepon, dan sebagainya) tersedia.Persaingan dan keterbatasan tanah yang mendorong timbulnya bangunan-bangunan bertingkat bahkan jalan-jalan bertingkat yang banyak di kota-kota besar dunia dan sudah menjadi cirri khas dari gaya arsitektur kota besar.selain tercermin dalam gaya arsitekturnya, persaingan ini kemudian menjadi penentu corak konflik lahan dan pertanahan di kota besar. Umumnya di kota besar ditemukan konflik antara pemerintah kota dengan sebagian warga kota, khususnya dalam peruntukan tanah, konflik antara kepentingan umum dengan kepentingan perorangan disamping itu juga konflik antar individu.
Persaingan ini juga mendorong naiknya harga tanah di kota besar, makin dekat ke pusat kegiatan dan fasilitas kota, makin mahal pula harganya. Soal ini pada gilirannya menjadi sumber konflik pula, khususnya dalam penentuan ganti rugi dalam kasus pembebasan tanah.
CONTOH KASUS
DUA ORANG TEWAS DALAM BENTROK KOJA
(Dua korban tewas itu adalah Satpol PP Jakarta Barat, Ahmad Tadjudin dan W Soepono), Kamis, 15 April 2010, 00:52 WIB, Hadi Suprapto, Umi Kalsum, Sandy Adam Mahaputra ,Korban bentrokan di makam Mbah Priok, Koja. (VIVAnews/Sandy Adam Mahaputra)
VIVAnews – Dua orang dipastikan tewas dalam bentrok antara warga dan aparat Satpol PP di Koja, Tanjung Priok. Korban tewas ini merupakan aparat Satpol.
Dua korban tewas itu adalah Satpol PP Jakarta Barat, Ahmad Tadjudin. Ia tinggal di Jalan HH RT 9 RW 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sedangkan satu korban lainnya bernama W Soepono.
Tadjudin sudah dievakuasi ke RS Cipto Mangunkusumo. Sedangkan Soepono ditemukan petugas Palang Merah Indonesia di antara peti kemas di terminal Pelindo II.
Kepastian tewasnya Satpol PP ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto saat berkunjung ke RS Koja, pukul 23.00 WIB, Rabu 14 April 2010. Namun Pemprov baru mendapat informasi satu orang yang tewas.
“Sementara yang kita terima baru satu yang meninggal, Ahmad Tadjudin. Sudah dibawa ke RSCM,” kata Priyanto yang datang bersama Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Mendagri Gamawan Fauzi.
Hingga pukul 00.44 WIB, Kamis 15 April 2010, situasi di RS Koja masih mencekam. Empat mobil Satpol PP dibawa ke jalan oleh warga dan dibakar. Warga menemukan minuman keras di mobil tersebut.
TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG TERJADI
Dalam usaha menjembatani dan mencari penyelesaian yang adil dan konflik-konflik (conflict management) inilah kita akan banyak bertemu dengan aspek-aspek hukum dari soal pertanahan dan pemukiman di kota besar.Tidak saja untuk mencegah konflik-konflik itu menjadi semakin tajam karena tidak ditemukan pemecahan yang dianggap pasti dan adil, tetapi juga untuk menyalurkan konflik-konflik itu dalam suatu “aturan bermain” yang sehat dan terbuka bagi semua pihak. Hukum dengan demikian menjadi upaya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu untuk mencari pemecahan yang dirasa adil (rechtsvaardigheid).
Tetapi aturan hukum tidak hanya diperlukan kalau terjadi konflik. Aturan hukum juga diperlukan untuk memberikan semacam rasa kepastian dan patokan yang bisa dipegang (rechtszekerheid) oleh masyarakat. Itu berlaku misalnya dalam pengaturan tentang pemilikan dan hak untuk menikmati hasil dari pemilikan itu. Juga masyarakat memerlukan patokan yang jelas di mana dan dengan alasan-alasan apa hak mereka bisa diminta untuk dilepaskan untuk kepentingan umum. Disini kadang-kadang kita menemukan konflik yang lebih mendalam sifatnya, antara apa yang dirasakan adil (rechtmatig) dan apa yang dirasakan penting untuk suatu kebijaksanaan kota (doelmatig). Tetapi yang jelas, dua-duanya memerlukan patokan yang jelas dan mantap, agar masing-masing pihak tahu secara pasti bagaimana seharusnya berbuat. Apa yang kini bisa dikenal dengan pembebasan tanah secara hukum dikenal sebagai pencabutan hak atas tanah. Pasal 18 UUPA, menyatakan bahwa pencabutan hak atas tanah itu memang dimungkinkan, dengan syarat – syarat :
a. Pencabutan itu dilakukan untuk kepentingan bersama umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat.
b. Pencabutan hak itu hana dapat dilakukan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan
c. Pencabutan hak itu dilakukan menurut cara yang diatur undang – undang.
Menurut undang – undang No.20 Tahun 1961 pencabutan hak, hanya bisa dilakukan oleh Presiden, Presidenlah yang akan menetapkan, apakah benar kepentingan umum mengharuskan dilaksanakan pencabutan hak. Sebelumnya presiden akan mendengarkan pertimbangan menteri dalam negeri (dahulu Agraria). Menteri kehakiman dan menteri yang bidang tugasnya meliputi proyek – proyek yang memerlukan pembebasan tanah itu (dalam hal pemukiman tentunya menteri PU dan/atau Menteri Negara Urusan Perumahan) selanjutnya perincian tentang kegiatan – kegiatan apa saja yang mempunyai sifat kepentingan umum diatur dalam instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973.
Kekuatan Hukum Positif lain adalah dalam rangka melaksanakan Tap MPR No. IX/MPR/2001, dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. Kebijakan nasional yang ditetapkan adalah:Penyusunan RUU Penyempurnaan UUPA dan RUU Hak Atas Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan. Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang meliputi: Penyusunan basis data tanah-tanah asset Negara/pemerintah/pemerintah daerah di seluruh Indonesia, penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-government, e-commerce dan e-payment, pemetaan kadastral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi, dan pembangunan serta pengembangan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui sistem informasi geografi, dengan mengutamakan penetapan zona sawah beririgasi, dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional.
Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tersebut dinyatakan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi kewenangan pemberian izin lokasi, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian izin membuka tanah, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, Badan Pertanahan Nasional menyusun norma-norma dan/atau standardisasi mekanisme ketatalaksanaan, kualitas produk dan kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan.
ANALISA MENURUT TEORI LOWER CLASS
Umumnya korban penggusuran lahan dan pengalihan fungsi tanah adalah kaum miskin dan berstatus sebagai pendatang. Mereka dianggap menduduki tanah pihak lain secara sah dan dianggap mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota. Sebagian besar penduduk tersebut tidak memiliki bukti-bukti yang legal formal atas kepemilikan lahan yang telah ditempatinya. Tindakan demikian dikategorikan sebagai sebuah upaya inovasi yang dilakukan oleh para innovator (pendatang) untuk mengadaptasi budaya – adaptasi budaya yang dimaksud adalah mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya.
Memahami faktor kemiskinan sebagai akar permasalahan yang mendorong kaum miskin dan pendatang untuk mendirikan pemukiman liar. Pembiaran-pembiaran terhadap pemukiman liar dianggap sebagai sebuah justifikasi terhadap keberadaan mereka dalam lingkungan yang didiaminya. Dengan keterbatasan akses informasi terkait Tata Guna dalam Rancangan Umum Tata Ruang ( RUTR), penduduk suatu wilayah tidak akan mengerti rencana-rencana pembangunan yang menyangkut tanah-tanah mereka yang berakibat nafsu pengguasaan lahan dengan dalih kepentingan umum melalui modus menaikkan harga, sangat kental dengan nuansa konflik dalam masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataannya pembatasan informasi ini tidak berhasil mencegah spekulasi tanah. Sebaliknya di daerah-daerah yang punya prospek baik lalu beredar calo-calo tanah yang entah bagaimana berhasil mendapatkan informasi mengenai rencana kota itu. Di belakang mereka adalah pemilik modal (cukong) dan spekulan, dan ketika pembebasan terjadi, merekalah yang memetik keuntungan dari kenaikan harga yang mereka dorong sendiri.
Akses-akses terhadap kesempatan informasi legal terblokade sebagai implikasi pembangunan yang tidak merata diberbagai daerah disamping adanya upaya pemerintah darah untuk lebih memprioritaskan adanya pembangunan atau pengembangan kawasan bisnis, perkantoran dan fasilitas umum lainnya bagi golongan menengah keatas dibandingan membangun sarana atau fasilitas-fasilitas yang dapat membantu masyarakat kalangan lower class dan mencarikan solusinya.Disisi lain seperti diuraikan dalam kerangka pemikiran diatas dinyatakan bahwa untuk meninjau kondisi masyarakat sendiri dapat digunakan teori yang dikemukakan oleh Miller mengenai Premis kemandirian/ Autonomy.
Premis Kemandirian atau outonomy memiliki prinsip bahwa tidak ada satu kekuatan yang dapat memaksa. Mereka ( masyarakat Lower class) akan melakukan penolakan terhadap segala bentuk intervensi dari kekuatan apapaun yang datangnya dari luar komunitasnya. Independensi sangat berarti dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.Sebagai individu maupun sebagai masyarakat yang memiliki hak-hak sama, antara masyarakat satu dengan yang lainnya – antara warga satu dengan yang lainnya, mereka beranggapan bahwa tidak ada satupun yang dapat mengganggu otoritas yang dimiliki nya.
Implementasi berupa tindakan melindungi harta benda milik warga, dengan segala daya upaya. Misalnya tindakan yang telah dilakukan oleh warga Koja sekitar makam Mbah Priok, dengan melakukan blokade terhadap akses-akses jalan menuju kawasan makam dengan cara memasang blokade jalan atau upaya pagar betis guna melakukan perlawanan.Perbuatan warga dilakukan sebagai reaksi tindakan aparat tramtib / Satpol PP yang dibantu oleh polisi untuk melakukan penggusuran.,
Secara konstitusi, memang hak milik tanah / lahan memiliki fungsi social dan pemilik memiliki kewajiban untuk melepaskan haknya demi kepentingan umum. Akan tetapi disini penentuan “kepentingan umum” itu sendiri menjadi sangat penting dan menjadi persoalan,bukan mustahil apa yang disebut kepentingan umum sebenarnya hanyalah menjadi tabir bagi kepentingan swasta yang bersembunyi dibelakang tangan Pemda.
Teori yang dikemukakan oleh Miller mengenai outonomy (kemandirian),dinilai sebagai keinginan terhadap sebuah pengakuan atas usaha yang telah dilakukan dengan jerih payah dan keinginan mendapatkan penghargaan sebagai warga negara yang memiliki kesetaraan dengan warga yang lainnya. Pembebasan tanah untuk kepentingan pembuatan jalan, sekolah, puskesmas, misalnya, tentu saja akan segera dimengerti sebagai pembebasan untuk kepentingan umum. Tetapi agak berbeda misalnya, jika yang akan dibangun di bekas tanah yang dibebaskan itu adalah pasar atau pusat perbelanjaan (shopping centre).
Premis kedua dari teori Lower Class menurut Miller adalah adanya Toughness (kenekatan/ketangguhan), yaitu orang orang dari kelas bawah memiliki siifat nekat manakala kepercayaan , identitas maupun kehormatan yang dimiliki, dalam kasus penggusuran lahan seringkali ditemukan kenekatan ibu ibu untuk melepas seluruh pakaian yang menutupi tubuhnya , kemudian diikuti oleh aksi tidur telentang menghalangi jalan yang akan dilalui oleh kendaraan berat.
Beberapa kenekatan / Thougness yang diperlihatkan seringkali berujung kepada bentrok terbuka antara petugas pemda, Satpol PP maupun Polri yang berakhir rusuh bahkan memakan korban jiwa.Bukan suatu yang manakutkan bagi massa berhadapan dengan aparat Satpol PP bahkan yang telah dibantu oleh unsur kepolisian setempat, ancaman water canon, gebukkan tongkat maupun tembakan senjata api , justru menjadi pemicu kekerasan warga, apalagi yang warga ( lower class ) perjuangkan adalah merupakan situs makam yang dikeramatkan bagi sebagian penduduk Koja dan sekitarnya.
Bentuk kenekatan / Thoughnes tadi berupa perusakkan , pembakaran bahkan pasca bentrok ditemukan 2( dua) anggota Satpol PP tewas bersimbah darah. Suatu hal memilukan terjadi akibat kenekatan warga dipicu singgungan terhadap eksistensi makam Mbah Priok di daerah Koja Jakarta.
KESIMPULAN
Bahwa bagi mereka yang berekonomi lemah ( Lower Class), tanah adalah sumber hidup dan sumber mata pencarian. Hilangnya sumber ini, sementara lapangan kerja juga tidak begitu lapang buat mereka, akan berarti hilang nafkah pokok mereka. Jadi wajarlah kalau mereka menuntut ganti rugi yang layak, yang barangkali bisa mengganti fungsi sumber pencarian yang hilang itu. Pertimbangan ini wajar sekali apalagi dalam masa dimana kita sedang meneriakkan seruan pemerintah pembangunan. tanah benar –benar sama nilainya dengan isteri sendiri, yang untuk membelanya orang bersedia mengorbankan nyawanya sekalipun. “Sedhumuk bathuk senyari bumi, ditohi pati”, kata pepatah orang jawa. Apalagi dalam suasana persaingan yang demikian intens seperti di metropolitan Jakarta ini.

POLICE INC

 

POLRI  VS  POLICE Inc.

 

Bila dianalogikan sebagai computer yang paling canggih sekalipun ketika input data dan perintah yang diberikan begitu multi tasking, sebuah  stagnasi, kemacetan proses  sehingga perlu restart ulang , rentang peran yang multi role  seorang anggota Polisi digambarkan oleh skolnick[1]  yang menyatakan diantara segala penegak hukum yang ada, Kepolisian  memikul berbagai tugas selain sebagai penegak peraturan juga sebagai ,ayah,kawan pelayan masyarakat, moralis, petarung jalanan, pemberi arah dan pejabat hukum.

Keutamaan tugas Kepolisian sebagai suatu organisai  menegaskan bahwa insan Kepolisian Indonesia adalah sosok manusia  yang diserahi tugas dan tanggung jawab malaikat di dunia untuk  melayani sekaligus mengayomi dan melindungi masyarakat, proses rekrutmen masuk instutisi kepolisian yang serba sulit dengan berbagai persayaratan yang terpilih dengan bekal pendidikan berupa berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mumpuni menjadi anggota Kepolisian.

Aspek pengalaman dan  penugasan dengan berbagai pemahaman  yang sangat berharga dalam  perjalanan karier dan masa kedinasan, riuh rendah dinamika kebijakan politik , hukum dan Hak asazi manusia termasuk kondisi multikultur  masyarakat Indonesia yang rentan  mengalami perpecahan dan koflik komunal dan horizontal, sejarah panjang perjalanan Polri mulai dari Orde Lama hingga pada orde Reformasi saat ini sesungguhnya menegaskan Polri  sebagai institusi yang senantiasa  dalam menjalankan perannya diwajibkan senantiasa mengasah   panca indra keadilan  dan meningkatkan keterampilan secara Porfesional.

Saat ini ketika Polisi yang dilahirkan untuk melindungi , melayani dan mengayomi masyarakat justru sedang diuji, sebagai  anak kandung masyarakat Indonesia,  Polri sering menjadi sasaran langsung beberapa tindak kekerasan baik yang bermanifestasi sebagai serangan fisik brutal  terhadap keselamatan jiwa raga dan fasilitas institusi Polri. Termasuk yang berkaitan dengan trend ini adalah makin sering kita melihat melalui  penanyangan media massa , personil Polri yang harus gugur dan atau terluka akibat serangan pelaku kejahatan, maupun beberapa kasus penyerangan dan perusakkan Markas dan asrama  Polri.

Mengapa perusakkan, pembakaran semakin sering menimpa  kantor kepolisian?

Menyikapi fenomena kekerasan yang makin mengejala  terhadap institusi Polri , perlu kiranya  kita bersama untuk  memahami dengan cermat bahwa kekerasan yang terjadi bukan semata-mata merupakan tindakan  tiba –tiba dari sekelompok masyarakat, tetapi  adanya akumulasi rasa ketidak percayaan dan antipati terhadap Polri itu sendiri termasuk beberapa kelemahan organisasi ,dan personil Polri yang belum banyak berubah mengikuti perkembangan jaman, Semboyan melindungi dan melayani masyarakat tidak lagi menjadi mantra sakti  yang mampu menangkal segenap resiko menjadi anggota Polri.

Ketegangan struktural dalam masyarakat saat ini(Structural StrainTheory)[2]oleh  Merton: menumbuhkan  perilaku kolektif massa. Himpitan kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat, ditambah setiap hari  selalu  dihantui rasa takut menjadi korban kejahatan, termasuk tumbuh kembang pemahaman dalam masyarakat  bahwa proses penindakan hukum terhadap pelaku pelaku kejahatan khususnya street crime sering tidak sepadan dengan kerugian maupun terror yang ditebar ditengah lingkungan masyarakat.

Akumulasi ketegangan struktural tadi berimbas kepada keadaan hilangnya identitas diri anggota masyarakat menjadi identitas baru yang beringas dan tidak kenal ampun, sadis dan mudah tersulut, dalam  situasi kolektif tadi berpuncak saat massa dengan ringan dan  sadis membakar pelaku pencurian kendaraan bermotor yang tertangkap tangan  bahkan pada saat  tersangka  sudah diamankan anggota Polri ke Mapolsek terdekat

Dalam waktu yang sangat singkat bila Polri  tidak melakukan langkah antisipasi   menyelamatkan Pelaku, Markas dan Personil Polri , tidak menutup kemungkinan tidak hanya pelaku  yang akan meregang nyawa saja , namun bangunan  markas Kepolisian berikut keselamatan personil Polri setempat ikut terancam.

Dibutuhkan keberanian bertindak dan kecakapan mengambil keputusan dikala sulit seperti  gambaran diatas, rata-rata serangan, vandalism dan terror yang terjadi tidak terlepas dari kelalaian anggota Polri dalam menyikapi dinamika dan fenomena Ketegangan dalam masyarakat. Polri kadang tidak peka bahwa  ketahanan dan dukungan masyarakat dilingkungan sekitar markas merupakan “pagar” terkuat yang ikut menjaga Polri, bahwa pagar ( pelindung ) yang baik terbuat dari mangkok bukan tembok.

Polri sendiri  sering membuka peluang untuk menjadi korban dan sasaran amuk kolektif massa, seharusnya Polri segera membudayakan dan   mengembangkan  kebijakan Proaktif  dalam bentuk latihan taktis dan teknis dasar kepolisian secara rutin , sosialisasi perkap pengamanan markas maupun situasi  kontijensi lainnya , termasuk  desain bangunan dan fasilitas  yang  berorientasi cegah tangkal dengan harapan kesigapan, kewaspadaan dan efek deterent tercipta.

Perintah maupun kebijakan yang digariskan untuk menumbuh kembangkan  serta memelihara kesiapsiagaan, kewaspadaan dan menjalin silaturahmi  dilingkungan sekitar markas sering kali merupakan  perintah dan kebijakan reaksioner, sebagai sesuatu yang biasanya  dan bukan seharusnya.

Coba kita bersama ingat berapa kali senpi organik laras pendek  apalagi laras panjang sisa Perang dunia II yang tersimpan rapi dalam rak senjata  diletuskan dalam setahun, bahkan hanya untuk menguji  apakah masih dapat berfungsi atau tidak,  mungkin tak pernah dilakukan. Ketiadaan munisi maupun lapangan tembak menjadi cara berkelit paling cerdas seorang pimpinan , sangat naïf bila Polri mampu membeli armada helicopter tetapi tidak mampu membeli munisi sekedar untuk latihan rutin 2 ( dua) kali setahun, atau  berapa kali dalam setahun  satuan–satuan Polri melaksanakan simulasi  pengamanan markas dalam rangka latihan Alarm of stelling dan atau PLB                                                                       ( Panggilan Luar Biasa).

Mengapa setelah bom bunuh diri meledak  di Masjid Polres Cirebon ataukah ketika satu persatu anggota Polri yang sedang bertugas berhasil ”dipetik” oleh pelaku kriminal bersenjata,  Polri  gopoh menyusun langkah antisipasi, yang juga  tidak kalah mengenaskan praktik body checking atau       car Inspection hanya seumur jagung , sekedar formalitas hangat-hangat tahi ayam dilakukan saat akan masuk maupun keluar fasilitas Polri.

(Growth and Spread of a Generalized  Belief)[3], Berkembang dan menyebar dimasyarakat suatu pemahaman keliru namun belum atau tidak pernah diklarifikasi secara cerdas dan tuntas oleh Polri. Dalam suasana yang tidak menentu, adamya kerancuan situasi, tanpa ada suatu kejelasan  infomasi dari otoritas yang berwenang , sebuah  desas-desus akan berkembang menjadi pengetahuan umum yang dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh khalayak ramai. Apalagi  bila suatu kepercayaan  bersifat kontroversi termasuk bila  ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab ikut bermain memanfaatkan moment tadi niscaya benturan antara masyarakat dan polisi tidak akan terelakkan.

A bad news is  a good news, berita  tahanan  tewas  akibat sakit bawaan  dan kebetulan saja ajalnya berada dalam sel polisi adalah berita yang bisa berkembang menjadi suatu berita baru:  “ Seorang tahanan mati  akibat penganiayaan dan perlakuan kasar polisi saat  proses penyidikan “.  Isu  akan  berkembang dan  menjalar cepat, lengkap dengan bumbu cerita yang jauh berbeda dari fakta yang ada.

Peran media massa yang seharusnya menyajikan berita mendidik, informatif, faktual berimbang dan bukan rekayasa kepada masyarakat belum terwujud justru diera surat kabar tanpa SIUP (Surat ijin Usaha penerbitan ). Demi alasan memuaskan  publik (Prisgunanto,2009)[4], berita disajikan  dengan agenda setting pemberitaan dengan ,maksud mengejar ratting, Profit dan atau pesanan pesanan tertentu.Fenomena pemberitaan yang lumrah dan tidak perlu ditanggapi secara emosial dan kontra produktif oleh Polri

Landasan ideologi, tataran manajerial  bisa jadi penentu agenda setting media dalam memandang kemudian menyajikan berita (shoemaker,1996 oleh prisgunanto,2009). Polri perlu mengambil langkah  cerdas dan lugas   dalam mengelola fenomena  Growth and Spread of a Generalized  Belief.

Peran media informasi yang sangat  strategis  untuk memberikan penjelasan sekaligus  menggalang  dukungan  masyarakat luas harus dioptimalkan. Bila media massa formal memiliki  konsep dan agenda setting sendiri, Polri perlu melakukan terobosan dengan  memanfaatkan  media informasi yang tidak kalah efektif dan efisien juga mewabah,digunakan dan diikuti banyak orang yakni ; Citizen Journalism[5].

Konsep  Citizen journalism merupakan suatu bentuk  pengingkaran media oleh masyarakat, Produk Journalisme yang selama ini ditampilkan dan disajikan, membuat masyarakat bosan mencerna dan menelan bulat-bulat sajian pemberitaan maupun tayangan, akhirnya masyarakat tergerak untuk menyajikan berita atau setidaknya informasi yang terjadi dilingkungannya secara up date dan tentunya secara pendapat masyarakat itu sendiri.

Gunakan fasilitas media sosial yang ada seperti :  akun facebook ataupu Friendsters yang pernah mewabah dan kini twitter juga bisa dijadikan alternatif sarana komunikasi dan publikasi  kepada masyarakat tentang rentang tugas, dimensi tanggung jawab serta haru biru Polri melayani dan melindungi  masyarakat, tinggal adamya  kejelian dan  sedikit kreatifitas untuk  membuat masyarakat memahami tugas dan tanggung jawab Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan  serta pengayoman masyarakat.

Tiada asap tanpa api, cocok menggambarkan teori (Precipitating Factors).[6] Ketika  kecurigaan dan kecemasan dikandung masyarakat, dibarengi desas-desus dan isu-isu yang berkembang dan dipercayai khalayak memperoleh dukungan dan penegasan dari masyarakat itu sendiri melalui pengalaman.

Adanya pengalaman tidak menyenangkan dari masyarakat yang berurusan dengan masalah hukum , didukung dramatisasi berita ,media massa yang tak lepas dari konsep framing pemberitaan media sehingga mengedukasi masyarakat untuk berfikir dan menerima pola  informasi yang justru memperkeruh suasana.

Dalam pelaksanaan pelayanan Polri saat ini memang masih ditemukan sikap perilaku petugas Polri yang menumbuhkan kesan negatif masyarakat terhadap Polri antara lain mengenai tingkah laku petugas Polri yang angkuh, tidak bisa menempatkan diri, waktu penyelesaian permasalahan yang tidak wajar, tindakan Polri yang menimbulkan kesan mempersulit, membebani masyarakat dengan pungutan–pungutan dan penyelesaian masalah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta adanya kecenderungan memanfaatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencari sumber penghasilan tambahan.

Tingkat kepuasan yang diterima oleh masyarakat dalam berhubungan dengan Polri, dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan tugas Polri yang selama ini jarang atau bahkan belum dipahami secara luas. Sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, maka Polri mutlak perlu memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanannya agar masyarakat sebagai “customer” merasa puas atas pelayanan Polri tersebut.

Getok tular informasi  terhadap perbaikan kinerja Polri adalah bersifat   masyarakat ke  masyarakat bukan  dari Polri kepada  Masyarakat, masyarakat harus merasakan dulu kepuasan atas pelayanan yang diperoleh baru mereka akan bercerita kepada masyarakat lain : “ Polisinya baik, Polisinya ramah, prosesnya cepat gak bertele-tele , Polisinya nggak mata duitan kok “.

Bila Polri diasumsikan seperti sebuah korporasi menjadi POLICE Inc.  Polri sebagai sebuah korporasi swasta, diyakini  sudah sejak dulu kala  colaps atau bangkrut, karena costumer lari ke corporate lain,  banyak asset yang hilang atau tidak produktif, pegawai berlimpah tetapi menganggur.

Pencapaian kepuasan costumer ( baca masyarakat ) dilihat  dari sudut bahwa  Korporasi (Polri) mampu  menciptakan produk atau terobosan jasa  yang akan dibeli  orang ( dicari )  dengan senang hati karena mampu menyelesaikan persolan mereka (costumer)[7]. Beberapa langkah yang layak menjadi pegangan bila Polri ingin menjadi Police inc. yang kompetitif dicari dan laku dipasarkan:

Pertama, Polri harus mampu menemukan persolan-persolan yang belum terpecahkan , temukan pasar dan produk yang dapat dijadikan fokus Police Inc didirikan .sebagai kontradiksi “ Polisi mampu melaksanakan semua tugas  dan tanggung jawab  kecuali tugas utamanya”.

Kedua,  Polri harus memahami personality  tiap Costumer, setiap orang memiliki  persona berbeda-beda , pahami dan selanjutnya costumer akan menjadi fanatik kepada produk kita, mereka akan datang dan datang lagi, costumer juga rela membayar ( pajak) mahal, asalkan kebutuhan  mereka terpenuhi.

Ketiga Polri harus menyiapkan tolok ukur setiap pencapaian kegiatan Progress report , barang siapa memiliki data akurat dialah yang akan memenangkan kompetisi, garbage in garbage out, sulap-menyulap sim-salabim data sangat  merugikan juga menggerogoti kekuatan institusi  Polri dari dalam, salah urus dan  salah kelola organisasi bersumber dari validitas data yang meragukan.Budaya pemberian  bendera merah dan bendera biru sebagai tanda prestasi pencapaian data situasi kamtibmas  paling banyak dan paling sedikit harus ditinjau ulang , definisikan kembali bahwa data yang akurat sangat penting dalam penyususnan langkah antisipasi maupun rencana tindakan, fenomena bendera merah dan biru adalah hal yang tidak mendidik  dan dangkal analisa , hanya karena jumlah laporan polisi sangat sedikit maka suatu daerah layak mendapat predikat daerah aman.

Keempat, rajin menciptakan pengalaman dan terobosan sebagai keunggulan kompetitif.Belajar dari pengalaman hanya bisa diperoleh bila catatan  yang dimiliki lengkap dan akurat, terapkan simulasi dan Model untuk  mencegah keputusan dan kebijakan   dibuat  secara trial and error , selain  mahal juga  rumit, apalagi keputusan berdasar selera seumur jagung, selain menghabiskan sumber daya juga mempertaruhkan kredibilitas, Korporasi maju dimulai saat  manajer mewariskan gagasan dan ide yang  bisa dijalankan manajer berikutnya.

Kelima, seiramakan  setiap gagasan – gagasan hebat yang ada, sadari bahwa inovasi bukan segalanya, bisa saja gagasan lama maupun sederhana justru lebih mengena, Konsep patroli yang selama ini dirasakan modern dan up to date bila menggunakan kendaraan / mobil,  justru perlu menjadi  koreksi dan perbaikan, ketika Polri getol mengadakan kendaraan dinas patroli, ternyata konsep yang sama ini mulai direvisi oleh beberapa dinas kepolisian di beberapa Negara maju. Bahwa tugas patroli tidak hanya mencegah kejahatan tapi adalah bagaimana patroli Polisi yang lewat di suatu komunitas dapat  membangun relasi polisi dan masyarakat seperti yang pernah dicapai  dengan metode lawas patroli sepeda kayuh dan berjalan kaki.

Keenam, dengan membangun koneksi yang autentik, memberikan  pengalaman kepada costumer bahwa produk Polri  telah menyelesaikan masalah mereka sehingga  costumer merasa harus menyampaikan kepada costumer lain. Suatu keniscayaan yang bisa menepis  keraguan, kecurigaan dan kecemasan dikandung masyarakat, dibarengi desas-desus dan isu-isu yang berkembang dan dipercayai khalayak memperoleh dukungan dan penegasan dari masyarakat itu sendiri melalui pengalaman dalam masyarakat ketika berurusan dengan Polri . Adalah bila Polri mampu menampilkan sosok transparan dan akuntabel ketika  dimata sebagian besar masyarakat , perilaku polisi dalam menegakkan hukum kadang-kadang masih dinilai sulit ditebak, kenyataan itulah yang mendatangkan  rasa cemas  bagi masyarakat setiap kali berhubungan dengan Polisi(Nitibaskara,2009)[8]

Secara guyon pelipur lara  sampai saat, terdapat 3 ( tiga ) buah  prestasi Polri  yang bisa menjelaskan bahwa Polri perlu didukung dan Polri sangat simpatik : pertama adalah masalah prestasi  pengungkapan kasus pabrikasi dan peredaran Narkoba, kedua adalah riuh-rendah aksi Densus  88/AT dalam mengungkap jaringan terorisme di Indonesia dan terakhir adalah prestasi sosok Briptu Norman” ’chaiya chaiya “  Kamaru.

Prestasi pengungkapan Narkoba dan Aksi Densus 88/AT lambat laun akan dirasakan datar-datar saja bahkan dianggap biasa karena masyarakat akan menilai sudah sewajarnya Polri bertindak untuk hal itu, dikhawatirkan alih-alih akan mendapat dukungan masyarakat bila kedua prestasi tidak dipertahankan kredibilitasnya, karena bagaimanapun berbagai pihak akan berusaha mencari celah dan kelemahan dari prestasi tadi.

Banyak pihak dengan senang hati akan ikut menjungkirbalikkan Polri berkaitan dengan kepentingan maupun tendesi dan agenda berkaitan dengan kedudukan Polri sebagai penegak hukum yang memiliki power untuk menertibkan dan menegakkan aturan, khususnya bila kuasa tersebut dinilai dapat menggangu hegemoni kekuasaan dan privilasi pihak tertentu.

Sebagai sebuah gambaran pencapaian efisinsi dan efektifitas  kegiatan Kepolisian melalui penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Italia, Setelah meyakini bahwa benar terjadi kejahatan, maka upaya penangkapan dilakukan menggunakan unit-unit khusus Carabinieri, hal Ini  dilakukan menghadapi kejahatan “street crime” dan atau “ Organized crime“.

Prosedur kerja yang relevan dilakukan Polri, karena memiliki Satuan Brimob dgn spesifikasi disiapkan  menghadapi kejahatan terorganisir, memiliki intensitas tinggi , menggunakan bahan peledak dan senjata api. Memang dalam penangkapan seorang tersangka,  penyidik di Italia  tidak serta merta melepas tanggung jawab sepenuhnya kepada Satuan Carabinieri tetapi tetap mendampingi proses penangkapan, dimaksudkan agar tepat sasaran dan segala macam administrasi penyidikan sudah lengkap. Sesuatu hal yang belum atau masih sangat jarang dilakukan di Indonesia.

Apakah kemudian  Polri harus  larut dengan  kondisi ini, berbagai keluh kesah  berkaitan dengan anggaran, kesejahteraan , kewenangan , kebutuhan dan semua aspek pribadi yang akhirnya  berkaitan dengan performa institusi Polri , yang teramat penting ialah bagaimana Polri  memiliki dan memahami  rasa tanggung jawab untuk mempertahankan eksistensi, semangat dan tujuan organisasi Polri yang kian meningkat terhadap Bangsa, Negara dan Masyarakat pada umumnya.

Apakah kita tidak mampu berbuat suatu perubahan yang nantinya perubahan tersebut dirasakan manfaatnya oleh bangsa, Negara dan masyarakat Indonesia.Kekurang mampuan diri kita adalah karena ketidakmauan diri kita untuk melakukan suatu perubahan positif,  kita berdayakan Akal, Hati dan Nurani  yang telah dikaruniai_NYA untuk mengatasi semua permasalahan yang ada

Seorang ahli tidak akan dianggap sedemikian ahli  jika tidak ada yang membandingkan dan merasakan sejauh mana keahliannya, seorang penyidik tidak akan menjadi seorang penyidik yang handal jika tidak mampu mengungkap sejauh mana tindak pidana yang terjadi, Seorang pemimpin tidak akan disebut sebagai seorang pemimpin jika tidak ada orang yang dipimpinnya termasuk tidak akan meninggalkan bom waktu masalah bagi penerus-penerusnya,  banyak hal lain yang mengisyaratkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri


[1] Tb. Ronny  Rahman Nitibaskara,PERANGKAP PENYIMPANGAN DAN KEJAHATAN, TEORI BARU DALAM KRIMINOLOGI, yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, Juni 2009, Halaman 165.

[2] Topo Santoso,S.H,MH.Eva Achjani Zulfa/S.H. KRIMINOLOGI,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Agustus 2004, Halaman61.

[3] Neil Smelser, Theory Collective Behavior,(1963) yang dikutip oleh Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, PERANGKAP PENYIMPANGAN DAN KEJAHATAN,TEORI BARU DALAM KRIMINOLOGI, Yayasan  pengembangan Kajian Ilmu  Kepolisian,2009, halaman 184.

 

[4] Ilham Prisgunanto,M.Si., KOMUNIKASI & POLISI, CV Prisani Cendekia, Jakarta,2009, Halaman  45.

[5] http//www.anakui.com/2011/06/14/citizen-jounalism.

[6] Neil Smelser, Theory Collective Behavior,(1963) yang dikutip oleh Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, PERANGKAP PENYIMPANGAN DAN KEJAHATAN,TEORI BARU DALAM KRIMINOLOGI, Yayasan  pengembangan Kajian Ilmu  Kepolisian,2009, halaman 184.

[7] Craig Stull, Phil Myers, David  Meerman Scot, TUNED IN STRATEGY, PT Serambi Ilmu Semesta,Juni 2009.

[8] Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, PERANGKAP PENYIMPANGAN DAN KEJAHATAN,TEORI BARU DALAM KRIMINOLOGI, Yayasan  pengembangan Kajian Ilmu  Kepolisian,2009, halaman 174.