LAPORAN HASIL PENELITIAN KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU

LAPORAN HASIL PENELITIAN
KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tugas menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas tersebut dilaksanakn oleh Kepolisian Negara Republik indonesia. Disamping itu, tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab kesatuan Seksi Keamanan dan Ketertiban (Seksi Tramtib) dalam unsur pemerintahan di tingkat Kecamatan.
Lingkup tugas dan kewenangan Seksi Tramtib dalam unsur pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi penegakkan dan pembinaan hukum terhadap peraturan pemrintah daerah (Perda) yang berlaku di setiap daerah pemerintahan.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Seksi Tramtib senantiasa berhadapan langsung dengan masyarakat dalam wilayah tugasnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dapat dilepaskan dari permasalahan dan konflik yang terjadi antara petugas Seksi Tramtib dengan masyarakat di wilayah tugasnya.
Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat, merupakan dinamika dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi Tramtib. Hal inilah yang menarik perhatian sindikat kami untuk melakukan penelitian kecil, untuk melihat permasalahan atau konflik apa saja yang terjadi dalam hubungan pelaksanaan tugas seksi Tramtib dengan masyarakat, apa penyebabnya, dan bagaimana permasalahan dan konflik tersebut diatasi.
Dalam penelitian kecil ini, yang kami jadikan obyek penelitian adalah Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Hasil penelitian kecil yang kami dapat, kami laporkan dalam tulisan ini.

B. Maksud dan Tujuan.
1. Maksud
Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui permasalahan atau konflik apa saja yang terjadi dalam hubungan pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dengan masyarakat, apa penyebabnya, dan bagaimana permasalahan dan konflik tersebut diatasi.

2. Tujuan
Penelitian ini kami susun sebagai tugas mata kuliah Seminar Binkam dalam rangka mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

C. Ruang Lingkup Penelitian.
Penelitian kecil ini kami laksanakan terbatas pada lingkup Seksi Keamanan dan Ketertiban (Tramtib) Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

D.Permasalahan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas dapat maka permasalahan yang akan di bahas penelitian ini adalah sebagai berikut:
Permasalahan dan konflik sosial apa yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasi atau menanganinya ?

II. METODOLOGI PENELITIAN
A.Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati melalui Survey dan Wawancara mendalam.
B.Teknik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah :
1.Wawancara
Wawancara (interview), berupa wawancara berstruktur maupun wawacara tidak berstruktur.
a.Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (in-depth interviewing) yaitu cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada informan.
b.Wawancara berstruktur dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
2.Observasi
Selain wawancara, cara lain yang digunakan adalah pengamatan (observasi) yaitu dengan menggunakan pengamatan berperan serta (participant observation), dalam hal ini peneliti tidak sepenuhnya berperan serta namun bertindak sebagai pengamat.
C.Sumber informasi
Sumber informasi dalam penelitian ini adalah anggota Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
D. Pelaksanaan penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2006 di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sekitarnya.

III. HASIL PENELITIAN.
Dari penelitian yang kami laksanakan didapatkan hasil bahwa permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kebayoran Baru dapat dikelompokkan menjadi:
A. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta
Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka penegakkan hukum terhadap Peraturan daeran (Perda) DKI adalah permasalahan-permasalahan atau konflik yang muncul berkaitan dengan kegiatan dan tindakan Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dalam melakukan penegakkan hukum terhadap Perda DKI, seperti kegiatan-kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima, wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis, pedagang asongan, joki three in one, Razia KTP, dan lain-lain.
Kegiatan penertiban tersebut dilaksanakan atas dasar perintah kepala wilayah, dalam hal ini Camat Kebayoran Baru, yang umumnya merupakan pendelegasian kebijakan dan perintah dari Gubernur DKI Jakarta dan Walikotamadya Jakarta Selatan.
Kegiatan penertiban ini hampir selalu memunculkan permasalahan dan konflik sosial dengan masyarakat yang terkait dengan kegiatan penertiban tersebut. Bahkan tidak jarang permasalahan dan konflik sosial tersebut berujung pada bentrokan-bentrokan fisik antara aparat Seksi Tramtib dan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih buruk baik korban manusia maupun kerugian harta benda di kedua belah pihak.
Permasalahan dan konflik yang muncul sebagai ekses dari kegiatan penertiban oleh Seksi Tramtib dalam rangka penegakkan hukum tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor baik yang bersifat sederhana (satu faktor) maupun yang berifat kompleks (multi faktor).
Faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan dan konflik tersebut, yang kami dapatkan sebagai hasil penelitian ini diantaranya adalah :
1. Adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan persepsi antara petugas Seksi Tramtib dan Masyarakat. Aparat Seksi Tramtib menganggap bahwa tugas penertiban tersebut harus mereka laksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum dan peraturan yang ada, khususnya terhadap perturan daerah (perda) DKI Jakarta. Sehingga aparat Seksi Tramtib merasa telah melakukan tugasnya secara benar dan atas dasar legalitas yang kuat, serta didukung oleh pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan pihak masyarakat merasa bahwa mereka juga berada di pihak yang benar, karena mereka memperjuangkan hak asasinya untuk mendapat kesempatan mencari nafkah di ibukota. Terlebih bila mereka merasa telah memenuhi kewajiban tertentu seperti membayar “iuran atau pungutan” kepada pihak yang dianggap berkuasa, sehingga mereka merasa berhak untuk mencari nafkah dengan berdagang kaki lima, mengemis, menjadi WTS, menjadi joki three in one, dan lain-lain.
2. Adanya oknum-oknum yang menjadi backing dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan daerah (perda), baik oknum petugas tramtib, aparat kepolisian, aparat TNI, maupun para preman. Keberadaan oknum tersebut dianggap sebagai pelindung dari kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan masyarakat, dan kerap kali menjadi provokator yang memicu munculnya permasalahan dan konflik antara masyarakat dan aparat trantib dalam proses penegakkan hukum dalam operasi penertiban.
3. Adanya persepsi masyarakat yang menciptakan hubungan saling membutuhkan antara kegiatan pelanggaran peraturan dan masyarakat umum sebagai konsumen. Misalnya hubungan antara pedagang asongan dan pengguna jalan. Hubungan ini menimbulkan persepsi negatif terhadap kegiatan penegakan hukum dalam operasi yang dilakukan oleh aparat tramtib. Masyarakat menganggap operasi penertiban tersebut justru merupakan kegiatan yang merugikan kepentingan masyarakat umum.
4. Kondisi pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah (perda) yang masih sangat rendah. Hampir sebagian besar warga masyarakat tidak menyadari bahwa begitu banyak kegiatan yang mereka lakukan merupakan kegiatan yang melanggar peraturan daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang berlakunya peraturan daerah tersebut.
5. Adanya sikap resistance masyarakat terhadap kegiatan penegakan hukum oleh aparat tramtib, yang disebabkan oleh trauma terhadap pengalaman masa lalu, dimana dalam melakukan operasi penertiban aparat tramtib terkesan arogan dan selalu menggunakan cara-cara kekerasan. Sehingga masyarakat cenderung bersikap menentang terhadap kegiatan penertiban oleh aparat trmtib.
6. Semakin bertambahnya penduduk musiman yang merupakan unsur terbesar dari oyek penegakkan hukum di Kecamatan Kebayoran Baru. Penduduk musiman tersebut relatif sulit ditertibkan karena bersikeras untuk mengadu nasib di Jakarta, sekalipun harus berhadapan dengan aparat. Penduduk musiman yang terus silih berganti datang, menyebabkan upaya penertiban menjadi tidak efektif.
7. Kondisi kualitas sumber daya manusia aparat tramtib yang masih rendah, yang belum sepenuhnya memahami esensi pelaksanaan tugas penegakan hukum khususnya pelaksanaan operasi penertiban. Hal ini mengakibatkan seringnya timbul sikap kurang simpatik, kesalahan prosedur operasi, sikap arogan, yang akhirnya menjadi sumber permaslahan dan konflik dengan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan klasik yang cenderung muncul dari waktu ke waktu. Sesungguhnya telah dilaksanakan upaya untuk mengatasinya, diantaranya adalah :
1. Dilakukan studi kajian terhadap permasalahan yang muncul, yang ditindak lanjuti dengan munculnya metode dan tehnik baru dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum. Misalnya munculnya kebijakan untuk melaksanakan operasi penertiban dengan mengedepankan sikap yang simpatik, manusiawi, dan dilakukan secara bertahap dan eskalatif (mulai dari himbauan, peringatan, kemudian penindakan)
2. Dilakukan upaya penyuluhan untuk menyebar luaskan informasi tentang peraturan daerah yang ada.
3. Dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum. Misalnya koordinasi dan kerjasama dengan pihak RT, RW, Kelurahan, Kepolisian (Polsek), TNI (Koramil), Dinas Sosial, dan lain-lain.
4. Dilakukan upaya pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan, pengarahan dan pengawasan terhadap anggota Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.

Upaya-upaya tersebut telah dilakukan, namun dalam kenyatannya permasalahan tetap ada. Hal ini disebabkan karena masih kurang maksimalnya pelaksanaan upaya tersebut. Misalnya frekuensi penyuluhan yang sangat kurang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Disamping itu, juga terjadi ketidak seimbangan antara upaya penanganan dengan kenyataan perkembangan permasalahan di lapangan. Misalnya, terhadap upaya penertiban pedagang kaki lima, yang umumnya merupakan penduduk musiman.

B.Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka Pembinaan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta

Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka pembinaan hukum terhadap Peraturan daerah (Perda) DKI adalah permasalahan-permasalahan atau konflik yang muncul berkaitan dengan kegiatan dan tindakan Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dalam melakukan pembinaan hukum terhadap Perda DKI, seperti kegiatan pemberian penyuluhan dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat.
Kegiatan-kegiatan pembinaan hukum dan Perda tersebut juga kadangkala memunculkan permasalahan dan konflik, yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
1. Persepsi masyarakat terhadap aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru cenderung negatif. Hal ini disebabkan adanya prasangka buruk terhadap upaya pembinaan hukum dan Perda,. Misalnya, sikap masyarakat yang menolak kehadiran aparat tramtib, sikap apatis masyrakat terhadap perda yang ada, dan lain-lain.
2. Dinamika aktivitas kehidupan masyarakat Kebayoran Baru yang cenderung sangat aktif dan sibuk. Hal ini menyebabkan terjadinya gap atau jarak dalam hubungan antara aparat tramtib dengan masyarakat, yang akhirnya menyebabkan timbulnya sikap saling curiga dan hubungan yang tidak harmonis.
3. Kegiatan pembinaan hukum dan Perda yang dilakukan tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena frekuensi penyelenggaraan yang sangat jarang, hanya dua kali setahun. Itu pun relatif hanya dihadiri oleh para ibu rumah tangga, dan tidak dapat menyentuh segenap warga masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang relatif berpotensi melakukan pelanggaran perda.
4. Lingkup beban tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru yang relatif sangat luas, menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan Perda menjadi tidak maksimal.
5. Kualitas sumber daya manusia aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru yang relatif masih rendah, khususnya tingkat pendidikan yang kurang seimbang dengan tingkat pendidikan warga masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru. Hal ini menyebabkan terjadinya gangguan dalam proses komunikasi dengan warga masyarakat, yang dapat mengakibatkan miss-comunication atau kesalah pahaman yang dapat meicu terjadinya konflik.

Permasalahan tersebut telah dicoba untuk diatasi melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh jajaran aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru, seperti :
1. Peningkatan kualitas pembinaan hukum dan Perda melalui koordinasi dengan unsur pembina teknis di tingkat Kotamadya Jakarta Selatan dan tingkat provinsi DKI. Misalnya dengan melakukan pelatihan teknis dan pembekalan dari biro hukum DKI Jakarta.
2. Koordinasi dan kerjasama dengan unsur Muspika (Kecamatan, Polsek dan Koramil) dalam kegiatan pembinaan hukum dan Perda. Misalnya dengan mengadakan rapat koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan bersama.
3. Koordinasi dengan pihak Biro Hukum tingkat Walikota Jakarta Selatan dan Provinsi DKI, untuk dapat lebih meningkatkan frekuensi pembinaan hukum dan Peraturan daerah. Misalnya dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kampanya pembinaan hukum, dan lain-lain.
4. Penataan kembali tugas dan tanggung jawab aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru, sesuai keuatan yang ada.
C. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan kelompok masyarakat tertentu (Organisasi Massa)

Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat Kemanan dan Ketertiban Kecamatan Kebayoran Baru kerapkali menghadapi permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan kelompok masyarakat tertentu (Organisasi Massa). Organisasi massa tersebut misalnya Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Keluarga Besar Betawi (Forkabbi), Front Pembela Islam (FPI), maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dari beberapa permasalahan dan konflik yang terjadi, organisasi massa tersebut terkesan dengan sengaja memprovokasi kelompok pelanggar Peraturan Daerah untuk menentang operasi penertiban yang dilaksanakan oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Setelah terjadi konflik, organisasi massa tersebut tampil seolah-olah sebagai pihak pembela masyarakat kecil (wong cilik) untuk berhadapan dengan aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru dengan mengatas namakan kelompok advokasi dan pembela hak-hak asasi rakyat kecil.
Misalnya, organisasi massa tersebut menggalang para pengemis tuna netra, gelandangan, wanita tuna susila, dan pedagang asongan. Mereka melakukan pendekatan-pendekatan dan mengajarkan teknik-teknik untuk menghadapi operasi penertiban oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Sehingga ketika dilaksanakan operasi penertiban, mereka sengaja meninggalkan pengemis tuna netra, anak-anak balita sehingga keadaan menjadi kacau, yang kerap kali menimbulkan korban, seperti orang tuna netra tertabrak mobil, anak-anak terjatuh dan lain-lain. Kekacauan dan jatuhnya korban tersebut digunakan sebagai senjata untuk menyudutkan posisi aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.
Masih belum jelas apa motif terjadinya konflik yang dipicu oleh organisasi massa tersebut. Yang menarik, anggota organisasi massa yang terlibat terebut ternyata bukanlah warga Kecamatan Kebayoran Baru, namun warga dari Jakarta Utara, Bekasi, Depok, dan lain-lain. Namun demikian, berdasarkan pengalaman atas terjadinya peristiwa tersebut, dapat diperkirakan motif yang mendorong organisasi massa tersebut diantaranya adalah :
1.Adanya motif politis, dimana organisasi massa tersebut didukung oleh partai politik tertentu. Tujuannya adalah untuk menarik simpati masyarakat, khususnya rakyat kecil, agar memberi dukungan suara kepada partai, setidaknya di tingkat kecamatan Kebayoran Baru.
2.Adanya motif kekuasaan, dimana organisasi massa tersebut berusaha merebut simpati kelompok pelanggar Perda, dengan tujuan dapat memperoleh posisi sebagai backing yang berkuasa dan berpengaruh di suatu kawasan di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Dengan adanya pengaruh dan dukungan penggalangan massa, organisasi massa tersebut akan semakin berkembang dan eksis.
3.Adanya motif ekonomis, dimana organisasi massa tersebut berusaha memperoleh keuntungan materiil dari kegiatan-kegiatannya. Baik dengan cara menekan pemerintah Kecamatan Kebayoran Baru, maupun keuntungan materil dari para pelanggar Perda dan lingkungan di sekitar kawasan yang dikuasainya.

Menghadapi permasalahan dan konflik tersebut, pihak aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru telah melakukan upaya penanganan dengan melakukan koordinasi dengan unsur muspika (Polsek, Kecamatan dan Koramil). Namun upaya tersebut dirasakan masih kurang maksimal.

D. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum

Dalam melaksanakan tugas penegakkan dan pembinaan hukum, aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru bukanlah satu-satunya unsur yang melaksanakannya. Disamping penegakkan dan pembinan hukum oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru, diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru juga terdapat unsur penegak dan pembina hukum lain, seperti unsur Kepolisian (Polsek) dalam hal Tindak Pidana dan pelanggaran secara umum, Unsur TNI (Koramil) dalam hal Hukum Militer, Petugas Pengamanan Swakarsa (Satpam, Hansip) dalam hal keamanan dan ketertiban di lingkungan terbatas, dan lain-lain.
Kondisi dan situasi tersebut kerap kali juga berpotensi menimbulkan konflik antar para penegak dan pembina hukum. Permasalahan dan Konflik tersebut diantaranya adalah :
1. Kecenderungan untuk saling melempar tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini, masing-masing unsur menganggap suatu permasalahan hukum yang terjadi bukan merupakan lingkup tugas dan kewenangannya. Misalnya, terhadap tersendatnya lalu lintas di pintu masuk terminal Blok M. Terdapat banyak anggapan seperti, hal itu dianggap sebagai tugas Polsek dalam hal mengatasi kemacetan lalu lintas, atau dianggap sebagai tugas DLLAJR untuk mengatur lalu lintas angkutan umum, dianggap tugas aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru untuk menertibkan pedagang kaki lima yang menjadi penyebab kemacetan, dan anggapan lain yang saling melempar tanggung jawab. Hal ini pada akhirnya justru menambah keruh suasana, dan berpotensi menjadi konflik dengan masyarakat.
2. Kecenderungan untuk saling melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini terjadi overlapping tugas dan tanggung jawab. Terhadap suatu obyek permasalahan, terkesan terjadi “rebutan” untuk saling menangani. Misalnya terhadap operasi tempat-tempat hiburan malam. Polsek menganggap hal itu merupakan tugasnya untuk melakukan operasi narkoba, aparat Tramtib menganggap merupakan tugasnya, Dinas Pariwisata menganggap sebagi tugasnya untuk melakukan pengawasan, dan lain-lain. Hal ini juga berpotensi menjadi konflik dengan masyarakat.

Permasalahan dan konflik antar aparat dalam penegakan dan pembinaan hukum tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :
1.Kurangnya pemahaman terhadap lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pihak, serta kurangnya pemahaman terhadap lingkup tugas dan kewenangan pihak lain yang berkompeten. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi dan sempitnya wawasan terhadap lingkup tugas penegakkan dan pembinaan hukum.
2.Kurangnya koordinasi antar aparat pelaksana penegakkan dan pembinaan hukum tersebut. Masing-masing pihak merasa dapat berjalan sendiri tanpa perlu mengikutsertakan pihak lain.
3.Adanya sikap menganggap bahwa posisi dan kemampuan serta kewenangan pihaknya lebih tinggi dari pihak lain dalam penegakkan dan pembinaan hukum. Menganggap kedudukan dan kewenangannya lebih legitimate dari pada pihak lain.

Untuk mengatasi permasalahan dan konflik tersebut, sesungguhnya telah dilakukan upaya-upaya penanganan. Misalnya dengan melakukan koordinasi dan kerja sama antar unsur pelaksana penegakkan dan pembinaan hukum yang terkait, seperti pelaksanaan operasi penertiban secara bersama-sama, rapat koordinasi, dan lain-lain. Namun upaya tersebut masih kurang maksimal, dan terkean hanya sebagai upaya formalitas belaka.

IV. ANALISA HASIL PENELITIAN
Dalam menganalisa hasil penelitian yang kami dapatkan tersebut, kami menggunakan alat bantu yaitu pemetaan konflik. Pemetaan Konflik merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Dalam hal ini analisa terhadap konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan Kebayoran Baru.
Peta dasar konflik yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut :

Kunci :
Aliansi
Konflik utama
Konflik yang lebih kecil

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa konflik utama dalam pelaksanaan tugas Tramtib kecamatan Kebayoran tersebut dapat dipetakan sebagai konflik dengan masyarakat secara umum dalam rangka pelaksanaan penegakkan dan pembinaan hukum (Perda), konflik dengan kelompok masyarakat tertentu (organisasi massa), dan konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Dimana antara aparat penegak hukum lain juga memiliki konflik terhadap masyarakat umum maupun ormas tertentu dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan ormas sebagi bagian dari masyarakat umum memiliki hubungan aliansi dalam berhadapan dengan aparat Tramtib dan aparat penegak hukum lainnya.
Sebagai landasan teoritis untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencermati timbulnya konflik tersebut, kami menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Teori ini menggunakan teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri kontemporer. Menurut Dahrendorf, kelas bukan berarti pemilikan sarana produksi, tetapi lebih merupakan pemilikan kekuasaan yang mencakup hak yang absah untuk menguasai orang lain. Kelompok kepentingan (interest group) lahir dari kepentingan individu yang mampu berorganisai. Prosesnya berjalan dari perubahan semu (quasi group) yaitu kelompok yang terdiri dari orang yang punya kesadaran kelas (latent), menjadi kelompok kepentingan (manifest) yang mampu memberi dampak pada struktur sosial. Menurut Dahrendorf, untuk mengendalikan pertentangan-pertentangan, harus melalui institusionalisasi yang efektif daripada melalui penekanan, untuk mencegah meledaknya pertentangan dan disintegrasi.
Beranjak dari teori tersbut, dapat dianalogikan bahwa kelompok pelanggar hukum (Perda) yang umumnya adalah kelompok penduduk musiman sebagai masyarakat marginal (pedagang asongan, joki three in one, gelandangan dan pengemis, wnita tuna susila, dll) merupakan pihak yang berhadapan dengan pemegang kekuasaan (pemerintah, dalam hal ini seksi trantib). Kelompok ini berkembang dari e;ompok yang terdiri dari orang yang memiliki kesadaran kelas, menjadi kelompok kepentingan yang kemudian memberi damapak pada struktur sosial masyarakat Kebayoran Baru. Kelompok ini melakukan pertentangan-pertentangan demi kepentingan-kepentingan kelompoknya, demi memperooleh dan mempertahankan eksistensinya dalam struktur sosial masyarakat Kebayoran Baru.
Dengan melihat hasil penelitian yang kami peroleh, telah tergambar jenis jenis konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru, faktor-faktor penyebabnya, serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi tersebut. Namun demikian nampaknya upaya yang dilakukan belum maksimal, karena ternyata konflik-konflik yang sejenis masih terus berlangsung.
Yang perlu dicermati dalam penanganan konflik yang terjadi tersebut adalah, selain adanya upaya peningkatan kualitas terhadap upaya penanganan konflik tersebut juga peningkatan pemahaman akan akar permasalahan dan upaya kajian secara kontinyu, serta peningkatan koordinasi antar pihak terkait, termasuk masyarakat Kebayoran Baru, untuk bersama-sama memperoleh jalan keluar yang terbaik.
Permasalahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru ini akan memberi dampak terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pihak Kepolisian. Untuk itu, pemahaman akan permaslahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru akan sangat membantu terhadap kelancaran dan keberhasilan tugas Polri.
Beberapa rekomendasi yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang kami dpatkan adalah sebagai berikut :
1.Perlu dlakukan upaya peningkatan kualitas koordinasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Misalnya dengan Polsek, Koramil dan aparat penegak hukum lainnya, serta pihak-pihak lain. Koordinasi tidak sebatas formalitas saja, namun bertindak lanjut dengan saling memahami lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
2.Perlu kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap permaslahan yang terjadi, terutama terhadap akar permasalahannya, sehingga upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien dan maksimal.
3.Perlu adanya keterbukaan untuk saling berdialog, berkomunikasi dan saling memberi masukan atau informasi, baik antar instansi maupun dengan masyarakat yang dilayani. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain.

V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.
Permasalahan tersebut dapat dikelompokan menjadi permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan penegakkan hukum (Perda), permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan pembinaan hukum (Perda), permasalahan dan konflik dengan kelompok masyarakat tertentu (organisasi massa), dan permasalahan dan konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru.
Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang pada intinya adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya terkait dengan penegakkan dan pembinaan hukum.
Sesungguhnya telah dilakukan upaya-upaya untuk megatasi permasalahan dan konflik yang terjadi, namun nampaknya upaya tersebut belum dilaksankan secara maksimal, sehingga belum dapat membrikan hasil yang memuaskan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah kami laksanakan terhadap permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan tugas aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru ini, kami harapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian untuk upaya yang lebih baik, dan dapat menjadi bahan perbandingan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri.

MENITI BUIH RUU KAMNAS

PROBLEMATIKA RUU KEAMANAN NASIONAL
Oleh Al Araf
 Hakekat keamanan nasional adalah comprehensive security yang menempatkan keamanan sosial multidimensional sehingga mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya. Comprehensive security tersebut mensyaratkan: (1) diperlukan aktor keamanan yang beragam; (2) diferensiasi fungsi dan tugas aktor keamanan; (3) koordinasi antar aktor keamanan; dan (4) fragmentasi aturan sektor keamanan.
 Dalam perspektif comprehensive security, bentuk ancaman antara lain: (a) ancaman terhadap keamanan negara (kamneg) serta (b) keamanan publik dan ancaman manusia/insani (human security). Namun, isu keamanan insani baru bisa berubah menjadi ancaman keamanan nasional, apabila gangguan itu sudah terjadi secara sistematis, berdampak meluas, sehingga mengancam keutuhan negara/bangsa dan keselamatan masyarakat banyak. Dalam kondisi normal dan biasa maka isu keamanan insani tidak menjadi isu keamanan nasional dan cukup ditangani secara regular oleh institusi yang bersangkutan.
 Pengaturan keamanan nasional dalam arti menyeluruh (comprehensive security) dilakukan secara terfragmentasi dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda, dengan pertimbangan: sulit sekali membuat undang-undang tentang keamanan nasional yang cakupannya meliputi semua persoalan yang terkait dengan isu keamanan (undang-undang sapu jagad) dan dalam rezim internasional pun pengaturan tentang keamanan nasional dalam arti menyeluruh tersebar dalam konvensi internasional yang berbeda-beda. Pengaturan tentang keamanan nasional di banyak negara juga dilakukan secara terfragmentasi dan menyebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
 RUU Kamnas ditujukan pada upaya membangun koordinasi dan sinergi hubungan antar aktor keamanan (TNI-Polri) agar tidak overlapping dan untuk mengisi kevakuman dalam mengatasi grey area (Amanat Presiden tanggal 18 Juni 2005) yang dapat diartikan sebagai: (a) RUU Kamnas dibentuk untuk membangun inter-agency cooperation atau tugas perbantuan antar aktor keamanan; (b) RUU Kamnas dibentuk untuk mengatasi situasi contigency maupun situasi darurat; (c) RUU Kamnas tidak perlu mengatur tugas pokok aktor keamanan karena telah diatur dalam undang-undang tersendiri; dan (d) RUU Kamnas tidak boleh menggabungkan struktur dan fungsi antar TNI dan Polri seperti di masa lalu.
 Kalau untuk membangun inter-agency cooperation, yang dibutuhkan seharusnya undang-undang perbantuan dan kalau untuk mengatasi situasi contigency, yang dibutuhkan adalah revisi UU Darurat No. 23/1959 bukannya RUU Kamnas. Kekhasan RUU Kamnas adalah pada pembentukan DKN yang hanya sebagai security advisor untuk membantu presiden terutama dalam menghadapi situasi contigency maupun darurat, oleh karena itu, yang kita butuhkan adalah RUU DKN dan bukan RUU Kamnas.
 Kritik terhadap substansi RUU Kamnas antara lain: (1) Pasal 16 jo Pasal 17 beserta penjelasannya multitafsir, represif dan subversif; (2) Penangkapan dan penyadapan dalam Pasal 54 huruf e jo Pasal 20; (3) Paradigma/dasar mengingat; (4) Pengertian kamnas dan ruang lingkupnya dalam Pasal 1 (1) dan bab III; (5) Status keadaan kamnas; (6) Militer dan tertib militer dalam Pasal 12 jo Pasal 34 (2); (7) Legitimasi kelompok sipil bersenjata atau milisi; (8) Pembentukan KCPN (militerisasi sipil) dengan Keppres dalam Pasal 35 (6) jo Pasal 36 (2) sampai (4); (9) DKN dalam Pasal 25 huruf b; (10) Forum Koordinasi Keamanan Nasional Daerah; (11) Pemerintah Daerah; (12) Penanggulangan ancaman keamanan di laut (TNI AL); (13) Pembiayaan (anggaran); (14) Aspek legalitas.
 Kesimpulannya, RUU Kamnas versi pemerintah tersebut multitafsir, karet, represif dan bersifat subversif sehingga mengancam kebebasan dan demokrasi. Mengingat ketentuan yang tercantum dalam RUU Kamnas ini masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan baik itu secara substansial maupun redaksional maka adalah tepat dan bijak bagi parlemen untuk mengembalikan RUU Kamnas kembali kepada pemerintah untuk merombak total RUU tersebut.

PENINDAKAN HURU HARA,SUKSES TAPI TANPA EKSES

MENJAWAB KEGALAUAN PENCARIAN ALAT KHUSUS PHH DAN DALMAS YANG MANGKUS DAN SANGKIL

Salah satu pointers yang menjadi penekanan saat rapim Polri Rapim yang mengambil tema “Melalui Rapim TNI-Polri 2012, Kita Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri Guna Menjaga Keutuhan NKRI.” Adalah saat Presiden memberikan pengarahan pada hari Jumat 20 Januari 2012 di auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) bagaimana Polri dapat merancang suatu langkah antisipasi sekaligus penanggulangan yang efektif terhadap setiap peristiwa huru hara yang sering berakhir chaos, korban baik dari pelaku langsung , masyarakat sekitar termasuk keselamatan diri anggota Polri yang harus berhadapan dengan massa anarkhis. Ketika korban berjatuhan .
Adalah suatu kepastian muncul sorotan publik terhadap profesionalisme Polri selaku aparat negara yang diserahi tugas menghamankan dan melindungi masyarakat, tidak mudah ketika semua media menayangkan penggunaan kekuatan oleh Polri sebagai suatu bentuk brutalisme , sikap tidak profesional ,penggunaan kekuatan dilakukan secara berlebihan dan tidak tepat sasaran.
Kondisi pasca kerusuhan makin panas ketika Polri sendiri harus sedemikian berhati-hati memberikan pernyataan tentang suatu peristiwa yang terjadi sementara masyarakat selalu harap harap cemas menunggu informasi terkini, tidak lepas dengan media massa sebagai agen informasi sosial masyarakat,memiliki kapabilitas menayangkan suatu peristiwa berdasarkan keterangan yang diperoleh, terlepas apakah suatu keterangan tersebut nantinya harus diralat atau diklarifikasi oleh temuan berikutnya.
Kerusuhan yang mengharu biru terjadi dengan berbagai latar belakang permasalahan, bahkan semenjak suatu keputusan belum sah dan mendapat restu maupun persetujuan dari komponen pemangku kepentingan yang lebih tinggi atau dari komponen pengawas lainnya, suatu peristiwa kerusuhan bisa saja terjadi lebih dahulu dengan ending kepada bentrok antara kepolisian dan masyarakat setempat, adalah hal lumrah dalam kacamata pendapat Residual effect , Polri sebagai keranjang sampah semua permasalahan dalam masyarakat namun tidak menjadi lumrah ketika sebagai sebuah fenomena Residual Effect justru menjadikan Polri sebagai Tong sampah yang benar benar busuk yang perlu diganti dengan organ lain mirip Polri.
Penggunaan kekuatan oleh kepolisian saat bertugas melayani masyarakat sering dihadapkan kepada kenyataan bahwa : pertama : pilihan penggunaan kekuatan secara dinamis berada diluar kemampuan Polri dalam menyiapkan personil dan peralatan, kedua : perkembangan situasi di lapangan yang sangat dinamis belum mampu diantisipasi oleh piranti-piranti lunak yang berkaitan dengan perkembangan situasi huru hara, ketiga : prosedur penggunaan kekuatan termasuk tataran tanggung jawab dan rentang kendali dalam suatu kegiatan pelayanan kepolisian yang merangkat dari kondisi tertib dan aman menjadi situasi huru hara dalam sekejap.
Polri perlu melakukan langkah langkah terobosan terkait pelayanan unjuk rasa yang sering berakhir dengan huru hara, ketika taktik dan teknik pembubaran massa yang dikenal dengan Dalmas dan PHH dengan leading aktor Sabhara dan Brimob yang dikedepankan, kerap memunculkan penggunaan senjata api yang seharusnya merupakan sebuah “ final resort” / pilihan terakhir yang tak dapat dielakkan justru menjadi tindakan yang menuai badai kritik, lantas muncul berbagai pertanyaan mengapa polri tidak mengedepankan komunikasi humanis, apakah metode persuasif tidak mampu dilakukan dan mengapa kekuatan yang lebih lunak dapat begitu saja dilompati dalam sebuah eskalasi unjuk rasa menjadi huru hara anarkhis.
Strategi Polri dengan pola pelayanan unjuk rasa adalah wujud pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Di Indonesia yang terjadi justru adalah ketika unjuk rasa yang semula damai dalam sekejap berubah menjadi sebuah drama memilukan dengan wajah anarkhis dan brutalisme selalu dipertontonkan, atau ketika unjuk rasa damai dilakukan secara berkelanjutan berhari hari dibarengi dengan menutup dan blokade akses fasilitas umum yang otomatis melumpuhkan urat nadi sendi perekonomian suatu wilayah.
Sebagai suatu negara Demokrasi, walaupun Demokrasi itu sendiri kerap dipelajari di Bundaran HI, adalah jamak bila di Indonesia suatu perbedaan pendapat , kebuntuan saluran komunikasi dan aspirasi disampaikan dengan menggunakan bahasa kekerasan dan intimidasi kekuatan. Posisi Polri sebagai garda penjaga peradaban manusia harus memberikan segenap daya upaya terbaik dan mungkin dilakukan untuk mencegah segenap potensi konflik vertikal maupun horisontal dalam batas kewajaran suatu dinamika bernegara, Sudah selayaknya pola pengendalian massa “Dalmas” maupun PHH, kini mendapat kajian mendalam,dengan didasari pemikiran mengapa formasi Dalmas dan PHH dengan segenap perlengkapannya didukung sejumlah piranti lunak sebagai landasan operasional selalu berhasil membubarkan bahkan menceraiberaikan massa, namun selalu pula berbuntut dengan sejumlah komplain dan tuntutan terhadap Polri. Suatu kesuksesan dapat Polri raih namun dengan tambahan ekses lanjutan berupa catatan pelanggaran HAM maupun komplain atas Brutalisme selalu menjadi catatan penutup kesuksesan pemulihan dan pemeliharaan kamtibmas. Sebuah keberhasilan bagi suatu piranti lunak yang terdapat selama ini mendesain formasi kekuatan dan peralatan termasuk paradigma bagi setiap petugas Polri saat harus berhadapan dengan massa untuk bersiap “perang total”.
Beberapa benang merah dalam setiap piranti lunak yang mengatur kegiatan pelayanan terhadap pengunjuk rasa damai maupun anarkhis adalah adanya temua:
1. Menempatkan Petugas Polri senantiasa head on head, langsung bertatapan muka dengan Massa, semenjak tahapan awal oleh negosiator, kemudian oleh Dalmas Awal dan Dalmas Lanjutan sampai ke PHH Brimob adalah dengan menempatkan petugas selalu langsung / frontal dengan massa, tingkat kritikal manakala Petugas Polri terpancing atas perilaku massa maupun sebaliknya Massa merasa dilecehkan maupun terintimidasi akibat tatapan maupun gerak tubuh Petugas Polri .
2. Peralatan yang disiapkan dalam mendukung tugas pelayanan unjuk rasa ditempatkan mulai dari kekuatan terendah sampai tertinggi dengan konsekuensi terdapat ancaman nyata terlebih dahulu untuk menggunakan kekuatan dengan status level lebih tinggi, Petugas Polisi harus mengambil sikap pasif atau diserang lebih dahulu oleh massa yang artinya juga membiarkan konsentrasi massa menjadi sedemikian jenuh dan lebih kental dalam tekanan psikologis, yang ada tinggal menunggu faktor pencetus sebelum meletus dan membakar menjadi kerusuhan skala besar.
3. Lebih spesifik adalah ketika Petugas Dalmas lanjutan dan atau PHH dilengkapi dengan senjata api, sebagai suatu pemikiran kritis apakah tujuan melengkapi dengan senjata api merupakan suatu keharusan saat berhadapan dengan unjuk rasa , huru-hara ataupun kerusuhan anarkhis, seperti diketahui bahwa dengan memberikan perlengkapan senjata api terkandung maksud untuk dapat memberikan tembakan peringatan ke udara sebagai deteren, yang justru menjadi pertanyaan kembali terkait tembakan peringatan apakah efektif atau justru membuat massa menjadi lebih beringas.
Ketika teknologi berkembang sedemikian pesat termasuk teknologi kepolisian di dalamnya, secara serius di beberapa negara bahkan senantiasa melakukan penelitian terkait taktik dan teknik kepolisian ditataran praktis maupun strategis guna membangun kepercayaan dan menjaga kredibilitas profesionalisme kepolisian di mata masyarakat dibandingan dengan program pembuatan Pin “ Pelayanan Prima “ untuk di sematkan didada. Beberapa Kepolisian modern menyadari bahwa tindakan Kepolisian secara berlebihan dengan menggunakan teknik dan pelengkapan secara tidak proporsional menurut ukuran masyarakat dimana kepolisian itu berada adalah merupakan ancaman serius terhadap penilaian kelayakan sebuah Dinas/ Jawatan Kepolisian untuk dipertahankan sebagai penjaga peradaban manusia.
Ketika event skala dunia digelar, sebagai contoh Kepolisian Seatlle sempat kewalahan menghadapi demonstran yang melakukan tindakan anarkhis berupa penjarahan dan pembakaran kawasan pertokoan, pendekatan dengan menggunakan Tameng dan Tongkat serta senjata api tidak dapat meredam aksi anarkhis menentang Konfrensi G20 berlangsung, hal serupa hampir terjadi ketiga kelanjutan konfrensi G20 kembali di gelar di Pitsburgh, Kepolisian lokal di Pitsburgh cepat bertindak walaupun masih mengedepankan penggunaan Tameng dan Tongkat namun terdapat beberapa teknologi era Star wars yang digunakan .
“LONG-RANGE ACOUSTIC DEVICES” (LRADs)
Sebagai sebuah peralatan yang bekerja dengan menggunakan kekuatan gelombang suara sampai 150 decibel, efektif digunakan menekan sekaligus membubarkan massa pengunjuk rasa maupun blokade massa di sepanjang jalan Pitsburgh tanpa adanya pukulan maupun letusan senjata, massa yang sangat terganggu akibat serangan “ Sonic Boom” akan mengalami disorientasi sesaat dan tekanan hebat pada gedang telinga , sehingga mempengaruhi keseimbangan tubuh dan kemapuan berfikir otak manusia. LRADs juga dapat mengahantarkan suara perintah dan himbauan Kepolisian secara lebih jernih dan jelas untuk didengar massa dalam radius sampai 1 kilometer dari lokasi,sebagai perangkat Public address yang mampu mengalahkan suara riuh rendah suara manusia di tengah kerumunan massa.
Menurut beberapa pengakuan petugas kepolisian yang pernah menggunakan, perangkat LRADs, sangat efektif dan ringkas dibawa dalam kendaraan kecil, harga yang ditawarkan berkisar mulai pada angka US$.30.000 sebanding dengan manfaat dan manuverbilitas yang diberikan, sebagai asumsi pengadaan mobil Ford Ranger Public Address Dalmas Sabhara Polri, dengan menggunakan basis SUV Ford Ranger ditambah perangkat Public Address, selama ini hanya efektif untuk “menghibur” massa demonstran, karena sosok tambun dan berkemampuan manuver rendah, ringkih, tanpa proteksi serta sangat dekat dengan demonstran menyebabkan kurang menjadi idola dalam pelayanan unjuk rasa.
Penggunaan LRADs semakin meluas setelah kepolisian di beberapa negara menempatkan perangkat ini sebagai peralatan vital pengurai massa, Kepolisian Thailand, dan Singapura tercatat sebagai negara di Asean yang telah menggunakan LRADs, beberapa pertimbangan dari pengguna adalah harga kompetitif dan juga memiliki mobilitas tinggi, LRADs tersedia dalam berbagai versi untuk digunakan secara portabel perorangan, dipasang diatas kendaraan Taktis, ditempatkan pada Helikopter, termasuk unit anti terror dan Militer, LRADs juga mulai digunakan secara khusus sebagai bagian pertahanan Kapal Komersial dari kemungkinan ancaman bajak laut.
Urgensi penggunaan LRADs sebagai perangkat dengan teknologi tepat guna dalam penanganan Huru hara semakin terasa bilamana melihat kondisi piranti lunak penangan unjuk rasa maupun huru hara , kebutuhan akan adanya “ Barrier zone” daerah pembatas yang mutlak ada guna mencegah pertemuan massa dengan petugas Polri secara langsung bertatapan dalam jarak sangat dekat “ Head on head”, selama ini Barrier belum lazim dibentuk memngingat proses penempatan kekuatan yang disiapkan untuk melakukan tindakan pembubaran masa mengharuskan Formasi pasukan Dalmas dan PHH berada sedekat mungkin dengan massa, logikanya adalah tongkat lecut dan tameng sekat hanya bisa bekerja bial ada massa yang menempel didepan formasi pasukan dalmas dan PHH.
Prosedur pembubaran massa yang sering menimbulkan komplain adalah adanya pemukulan dan kekerasan yang dilakukan petugas Polri terhadap pelaku kerusuhan yang tertangkap maupun aksi kejar kejaran antara petugas dan massa, LRADs dapat digunakan untuk memulai adanya “barrier zone “ seperti diketahui kekuatan sonic boom LRADs mampu diatur sedemikian rupa sehingga dalam jarak tertentu massa tidak berani mendekat, lapis pertama adalah menggunakan kekuatan LRADs dengan asumsi Barrier Zone tersebut mampu mencegah lemparan batu dan Molotov cocktail massa tidak sampai ke petugas , kemudian lapis kedua adalah dengan menggunakan jangkauan tembakan meriam air “ Water Canon” sebagai antisipasi penyusupan massa yang nekat merangsek menyerang maupun untuk memadamkan jilatan api dari Bom Molotov, dan terakhir sebagai lapis ketiga menggunakan formasi pasukan Dalmas dan PHH.
Harapan dengan adanya Barrier Zone adalah :1. petugas Polri tidak perlu melakukan pukulan dengan tongkat rotan maupun kekerasan lain saat membubarkan massa, karena massa tidak berada langsung sangat dekat didepan tameng sekat PHH Brimob, 2. demikian juga untuk mencegah agar massa dan petugas Polri tidak saling terprovokasi oleh ucapan/ penghinaan , gesture maupun mimik wajah yang dapat memancing suasana semakin keruh dan penuh tekanan.3. LRADs dapat digunakan sebagai Public Address yang mampu mengalahkan suara riuh rendah di tengah massa dalam jarak 1 kilometer untuk menepis rumor yang berkembang, memutus orasi dan agitasi provokator,dan desas desus ditengah massa.
CHEMICAL AGENT( Bahan – bahan Kimia)
Penelitian ilmiah tentang teknologi kimia penanganan huru hara berkembang secara pesat dalam beberapa dekade, dikenal sebagai CN dan CS kemudian mengalami perkembangan dengan penemuan Capcaisin sebagai agent kimia yang mampu menceraiberaikan massa namun tanpa resiko mematikan . Beberapa penemuan baru yang perlu diapresiasi oleh Polri dalam memberikan kekuatan Deteren sebagai bagian dari bargaining power dalam penanganan huru hara adalah dengan meningkatkan penggunaan bahan-bahan Kimia sebagai lapis kekuatan kedua yang bekerja secara efektif bersama LRADs membentuk Barrier zone,digunakan dalam formasi penyekatan dan penggiringan pelaku huru hara agar bubar tanpa sempat melakukan tindakan anarkhis
STINK BOMB
Selain mata dan gendang telinga , indra penciuman merupakan bagian organ tubuh yang sangat sensitif terhadap rangsang , dalam dekade terakhir penggunaa agen kimia untuk penanggulangan Huru hara berkisar kepada penggunaan CN, CS maupun OC yangg lebih mengarah kepada sensor mata manusia, kini Teknologi Kepolisian mulai mengembangkan agen kimia baru yang memanfaatkan kelemahan sensor hidung manusia terhadap bau menyengat dan busuk , hasil penelitian yang dilakukan terhadap perilaku manusia menunjukkan bahwa manusia sangat bereaksi terhadap bau bauan menyengat khususnya bau yang diasosiasikan dengan konotasi jorok maupun kotoran, demikian sebaliknya ketika indera penciuman manusia memberikan rangsang mencolok terhadap aroma makanan yang mampu membangkitkan selera makan manusia dibandingkan penampilan fisik suatu hidangan yang tidak begitu atraktif asalkan dengan aroma yang sangat sedap, akhirnya menggugah keinginan bersantap bagi manusia.
Stink Bomb dikembangkan pertama kali sebagai bagian dari lelucon yang kemudian digunakan dalam berbagai kesempatan, Kepolisian Israel tercatat berhasil mengembangkan Bomb Bau Busuk untuk melakukan tindakan represif terhadap pejuang Palestina di jalur Gaza, ketika Bomb Bau Busuk ditembakkan ke arah demonstran akan menyebabkan cairan kimia khusus, mampu menimbulkan mual, muntah maupun rasa tidak nyaman lainnya akibat bau Kotoran dan bangkai menyengat yang bahkan tidak mudah hilang walaupun dicuci berulang kali dari sekujur tubuh demonstran.
Menurut catatan Guiness Book of Records terdapat 2 ( dua) senyawa kimia yang paling berbau busuk; pertama adalah senyawa kimia yang tersusun dari 8 (delapan) unsur kimia yang terdapat dalam kotoran manusia , dimana senyawa pertama ini merupakan stadar test minimum terhadap setiap produk pengharum dan penyegar ruangan yang masuk ke pasaran Amerika, sedangkan senyawa kedua adalah merupakan campuran dari 5 ( lima ) unsur kimia berbasis belerang dengan aroma mirip daging maupun makanan busuk.secara sederhana Bomb Bau Busuk berasal dari unsur kimia Amonium Sulfida yang memiliki aroma telur busuk yang sangat kuat, sehingga ketika ditembakkan ke udara dan menempel pada tubuh, pakaian, kendaraan pelaku Huru-hara , nantinya secara perlahan akan bereaksi dibantu oleh kelembaban udara membentuk Hidrogen Sulfida dan Ammonia, yang akhirnya akan memberiukan sensasi Bau Telur Busuk disekujur tubuh pelaku Unjuk rasa, selain digunakan untuk proses identifikasi juga digunakan sebagai sarana pressure psikologis akibat paparan bau menyegat disekitar pengunjuk rasa.
Beberapa unsur kimia yang digunakan oleh beberapa produsen Bomb Bau Busuk “ Stink Bomb “ adalah : Mercaptans : Methanethiol berwujud gas sehingga sulit digunakan dan dibawa bawa. Ethanethiol memiliki aroma khas seperti Urine Kambing , berbasis unsur Belerang (sulfur compounds) : Hydrogen Sulfide,dengan aroma khas telur busuk, Ammonium sulfide, Selain beraroma telur busuk juga dapat meinmbulkan sensasi perih di permukaan kulit, dengan basis unsur kimia Carboxylic acids seperti Propionic acid dengan aroma khas keringat manusia, Butyric acid, dengan aroma yang sama namun lebih kuat menyengat dan lebih tahan lama, Valeric acid dan Caproic acid, dengan aroma seperti keju busuk, gugus Aldehydes seperti Amines, Ethylamine dengan aroma amis Ikan : Putrescine : aroma daging membusuk, Cadaverine : dengan aroma bau mayat , dan Heterocyclic compounds dengan aroma seperti kotoran manusia
MARKER INK
KepolisianIndia tercatat memberikan tambahan cairan pewarna pada air yang digunakan oleh rantis Water Canon, metode penandaan dengan menggunakan cairan berwarna sangat efektif sebagai penanda kepada kelompok pelaku huru hara disatu tempat berdasarkan jenis warna yang ditinggalkan, dibuat dari bahan organik non toxic cairan pewarna dapat juga dimasukkan kedalam proyektil khusus yang ditembakkan dengan tekanan gas, sehingga pelaku huru hara termasuk tokoh penggerak dapat dengan mudah diidentifikasi lebih lanjut atas cipratan warna yang berada di pakaian maupun bagian tubuh lainnya, teknologi tinta yang digunakan kini telah berhasil memproduksi tinta yang melekat lebih lama dibandingkan noda tinta biasa, selain teknologi tinta berwarna khusus, pada kepolisian Canada penggunaan tinta tanpa warna juga kerap digunakan sebagai penanda khusus terhadap pelaku huru hara, tinta yang secara kasat mata berupa cairan bewarna bening akan bereaksi ketika terpapar sinar Ultra Violet, sehingga pelaku tidak sadar bahwa dirinya telah terpapar tinta penanda .
PEPPER BALL DAN PAINT BALL
Pepper ball tercatat sebagai salah satu produsen peralatan Real Marker yang bergerak dibidang penyediaan teknologi non lethal bagi militer, penegak hukum maupun untuk olahraga rekerasional, tercatat Brimob Polri masih menggunakan perlatan Pepper Ball sebagai bagian dari formasi PHH Brimob Polri.Model TAC-700 automatic diklaim oleh produsen sebagai senjata non lethal yang mampu memberikan tekanan terhadap pelaku huru hara yang sering dihadapi Polisi dengan jangkauan sekitar 150 feet dan jarak efektif pada 60 feet dan daya sembur 700 butir proyektil non lethal full automatic mode permenit .
Pengalaman menunjukkan penggunaan Pepper Ball sangat efektif dalam penanggulangan massa anarkhis di jalanan, maupun kerusuhan di dalam penjara seperti yang pernah terjadi pada Lapas Super Maksimum Security di Nusa Kambangan. Pepper Ball yang diadopsi Brimob Polri tercatat memiliki beberapavarian proyektil non lethal yang meliputi: proyektil isian PAVA ( sejenis bubuk cabai yang mengandung capcaisin ,dengan sensasi sangat perih di mata dan menimbulkan iritasi pada hidung) Proyektil Marker dengan isian cat sebagai penanda, dan Proyektil latihan dengan isian tepung dan sedikit aroma PAVA untuk kegunaan latihan.
Model TAC-700 yang dibanderol dengan harga sekitar US$ 800 , memiliki rival yang tidak kalah menarik sebagai senjata non lethal weapon, rujukan lain adalah merek Tippman type X7 Phenom ,A5 dan 98 Custom , yang sangat sesuai bagi peralatan PHH Brimob Polri, kemudian menjadi pemikiran lebih lanjut adalah ketika Perkap No 8 tahun 2010 Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, tidak menyebutkan formasi bagi petugas yang dilengkapi dengan Pepper Ball sebagai sarana penekan dan proteksi bagi Pasukan PHH, kemudahan dan efektifitas penggunaan Pepper Ball sebagai pengendali massa anarkhis sering terbentur kepada pengadaan proyektil yang terbatas, seperti diketahui bahwa proses pengadaan dan pembelian termasuk perawatan senjata membutuhkan jalur birokrasi dalam daur logistik yang cukup panjang.
Kebutuhan satuan diwilayah dengan mengedepankan penggunaan Pepper Ball sebagai senjata Non Lethal Weapon dirasakan sangat mendesak dalam tugas pelayanan unjuk rasa maupun pengendalian massa, mengingat dengan melengkapi senjata api bagi petugas Polri yang harus head on head dengan massa pengunjuk rasa adalah sama dengan mempersiapkan petugas Polri untuk menggunakan senjata api yang diberikan kepadanya, walaupun secara yuridis formil penggunaan senjata api sebagai alat beladiri petugas maupun dalam rangka melindungi nyawa dan harta benda masyarakat lain secara lebih luas diatur dalam produk hukum seperti Perkap 1 Tahun 2009 dan Protap 01 Tahun 2010, namun apapun alasan penggunaan senjata api, apalagi dengan timbul korban baik dikedua pihak, akan menimbulkan polemik dan permasalahan baru terkait HAM,Profesionalisme Polri, termasuk agenda Reformasi Polri didalamnya.
TASER
Kepolisian di Amerika telah menggunakan Taser secara meluas untuk mencegah penggunaan senjata api secara berlebihan , maupun menghindari korban jiwa terhadap masyarakat maupun petugas itu sendiri, Taser bekerja dengan cara mengalirkan kejutan arus listrik yang dihantar melalui kabel ketubuh manusia, dimana kejutan arus listrik tadi mampu mengendalikan kontraksi otot tubuh manusia, seseorang yang terkena kejutan arus listrik akan menyebabkan gangguan pada sensor saraf dan motorik tubuh sehingga dapat mengakibatkan lumpuh sesaat.
Penelitian yang dilakukan oleh Lousiana State University, Inova Fairfax Hospital di Virginia, University of Medical Center di Nevada dan The National Institute of Justice menunjukkan bahwa penggunaan Taser dalam tugas Kepolisian menunjukkan keberhasilan dalam menekan kecelakaan , cedera dan kematian akibat penmggunaan senjata api dan penggunaan kekuatan fisik lainnya, dari 1000 peristiwa penggunaan taser yang tercatat menunjukkan hampir 99,7 persen penggunaan Taser tidak menimbulkan cedera berat maupun permanen terhadap pelaku kejahatan , sedangkan 0,3 persen perlu mendapat perawatan lebih lanjut sebagai akibat cedera yang ditimbulkan saat terjatuh pasca mendapat tembakan Taser pada tubuhnya .

REKOMENDASI
Penggunaan Tongkat dan tameng dalam tugas pengendalia massa dan penindakan Huru hara perlu mendapat sentuhan tambahan alat yang mampu mencegah massa anarkhis bertemu secara langsung dengan petugas Polri secara berhadap hadapan dengan batas Tameng sebagai sekat,Tambahan alat yang digunakan ditujukan untuk membentuk “Barrier Zone” daerah pembatas dengan menempatkan peralatan LRADs sebagai “sonic boom” sebagai lapis pertama , Water Canon dengan tinta penanda dan atau Cairan busuk sebagai lapis kedua, dan Formasi PHH / Dalmas dengan Tameng dan Tongkat sebagai lapis ketiga
Penggunaan Senjata Api perlu dibatasi sampai tingkat paling minimum, sedangkan penggunaan Senjata Non Lethal seperti : Senjata Pepper Ball, Granat Flash Bang,Fogger Gas air Mata, Taser perlu ditingkatkan, penempatan petugas Polri yang bersenjatakan Non Lethal Weapon sebagai elemen pelindung formasi PHH dan Dalmas serta sebagai elemen pendobrak yang mendukung pergerakkan Pasukan PHH / Dalmas dalam melakukan penggiringan, penyekatan maupun penangkapan massa anarkhis .
Peralatan Non lethal Weapon dan Akustik perlu mendapat tempat dan pelatihan lebih lanjut, perubahan dan revisi terhadap Perkap No.8 Tahun 2010 Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa , Perkap No.1 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap No. 01 Tahun 2010 sebagai landasan yuridis yang memberikan ruang gerak bagi penggunaan peralatan No Lethal weapon dan Akustik secara lebih luas dan kuat mengurangipenggunaan kekuatan Fisik berlebihan dan Senjata Api yang selalu menimbulkan perdebatan.