KONSEP PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014

BAHAN ASOPS KAPOLRI APEL DANSAT TNI AD

SEJARAH POLRI DAN KEDUDUKAN KORPS BRIMOB DALAM KEPOLISIAN , HAL INI UNTUK MENJELASKAN SIAPA, APA DAN BAGAIMANA BRIMOB DALAM KONTEKS PEMOLISIAN DI INDONESIA.
CATATAN SEJARAH TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERBENTUK DARI PERJALANAN SEJARAH YANG PANJANG DARI MASA PENJAJAHAN KOLONIAL DAN MASA PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA.
DI AWAL KELAHIRANNYA, POLRI TIDAK SAJA HARUS MENJALANKAN TUGAS PEMOLISIAN SEBAGAI PENJAGA KETERTIBAN MASYARAKAT SEMATA TETAPI JUGA MENDAPAT TUGAS SEBAGAI KEKUATAN PERANG DALAM PERJUANGAN BERSENJATA UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN MENGAMANKAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA BERSERTA SEGENAP KOMPONEN KEKUATAN INDONESIA YANG KALA ITU BARU SAJA MERDEKA.
SEBAGAI SALAH SATU KOMPONEN KEKUATAN BANGSA INDONESIA YANG MEMILIKI STRUKTUR, HIERARKHI DAN YANG PALING UTAMA ADALAH SENJATA API , ADALAH BARISAN POLISI ISTIMEWA
BERSELANG HANYA EMPAT HARI SETELAH KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA, TEPATNYA PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 1945, SECARA TEGAS BARISAN POLISI ISTIMEWA SAAT ITU MEMPROKLAMIRKAN DIRI SEBAGAI PASUKAN POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG DIPIMPIN OLEH INSPEKTUR KELAS I (LETNAN SATU) POLISI MOCHAMMAD JASIN DI SURABAYA.

00009998

IMG_0039
LANGKAH AWAL YANG DILAKUKAN SELAIN MENGADAKAN PEMBERSIHAN DAN PELUCUTAN SENJATA TERHADAP TENTARA JEPANG YANG KALAH PERANG, M. JASIN JUGA BERHASIL MEMBANGKITKAN SEMANGAT NASIONALISME DAN PATRIOTISME SELURUH RAKYAT MELAWAN SATUAN-SATUAN BERSENJATA JEPANG YANG SEDANG DILANDA DEPRESI AKIBAT KEKALAHAN PERANG.
SEBAGAI SUATU FAKTA SEJARAH BAHWA TENTARA NICA YANG DIBONCENG SEKUTU TIDAK MELUCUTI BARISAN POLISI ISTIMEWA KALA ITU, SEBAGAI SUATU KONSEKUENSI DEMOKRASI DAN KEPATUTAN INTERNASIONAL.
BAHWA POLISI SECARA UNIVERSAL MERUPAKAN ORGAN SIPIL YANG DILENGKAPI SENJATA ,TERLATIH DAN TERORGANISIR SECARA MANTAP DENGAN TUGAS UTAMA POLISIONIL YAITU MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, PENEGAKKAN HUKUM, SERTA PELAYANAN MASYARAKAT.
GAMBARAN LINTAS SEJARAH POLRI YANG DIMOTORI BRIMOB SEBAGAI TRANSFORMASI POLISI ISTIMEWA MEMBERIKAN GAMBARAN BAHWA KONSEPSI POLISI ADALAH PENJAGA PERADABAN UMAT MANUSIA MERUPAKAN JATI DIRI POLRI DALAM SETIAP TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN YANG DIMILIKI.

IMG_0007

KEMBALI KEPADA KONTEKS INDONESIA SAAT INI, BAHWA DALAM UUD 1945 AMANDEMEN 2 , PADA BAB XII TENTANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA SECARA TEGAS PADA PASAL 4 DISEBUTKAN TENTANG POLRI SEBAGAI ALAT NEGARA YANG DITUGASKAN SECARA SPESIFIK DALAM URUSAN MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.
TERMINOLOGI KEAMANAN ITU SENDIRI DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI SEBUAH KONSEP YANG TERDIRI DARI :
– KATA AMAN , YAITU TIDAK ADA BAHAYA, KEJAHATAN, GANGGUAN, HAMBATAN, MASALAH, ANCAMAN, (TENTRAM), KECELAKAAN (SELAMAT), KERIBUTAN (DAMAI).
– KATA KEAMANAN :ADALAH SUATU KONDISI YANG TERBEBAS DARI BAHAYA, KEJAHATAN, GANGGUAN, HAMBATAN, MASALAH, ANCAMAN, KECELAKAAN, KERIBUTAN DSB; PERLINDUNGAN TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA GANGGUAN KEAMANAN.
– KATA PENGAMANAN : UPAYA ATAU TINDAKAN YANG DILAKUKAN UNTUK MEWUJUDKAN/MEMELIHARA KEAMANAN.
BAGIAN-BAGIAN DARI KEAMANAN MENYANGKUT ENTITAS:
– DIMENSI WILAYAH : LOKAL (RUANGAN, LINGKUNGAN, KAWASAN), NASIONAL (DALAM NEGERI), REGIONAL (LINGKUP NEGARA ATAU DUNIA), GLOBAL (DUNIA-GALAKSI)
– DIMENSI RUANG : DARAT, LAUTAN, DIRGANTARA/RUANG ANGKASA
ANALISIS KEAMANAN VERSI POLRI YANG DAPAT DIJELASKAN ADALAH , TERDIRI DARI UNSUR-UNSUR :
– ANCAMAN : TERDIRI DARI FAKTOR KORELATIF KRIMINOGEN /FKK ATAU DIKENAL DENGAN POTENSI GANGGUAN, POLICE HAZARD /PH SEBAGAI AMBANG GANGGUAN DAN ANCAMAN FAKTUAL/ AF SEBAGAI GANGGUAN NYATA.
– AF = PELANGGARAN HUKUM, BENCANA ALAM, (BERTEMUNYA N+K),
– PH : WAKTU, LOKASI, EVENT MASYARAKAT, EVENT PEMERINTAH (MERUPAKAN FAKTOR KESEMPATAN),
– FKK : WILAYAH, PENDUDUK, SUMDA, IDEOLOGI, EKONOMI, SOSBUD, HANKAM (MERUPAKAN FAKTOR NIAT)
SASARAN KEMANAN ITU SENDIRI ADALAH : TERCAPAINYA KEAMANAN UMUM YANG MELIPUTI : SECURE, SAFE, SURE, PEACE.
TUJUAN TERWUJUDNYA KONDISI KEAMANAN NASIONAL YANG MENDUKUNG KELANCARAN PEMBANGUNAN NASIONAL SESUAI YANG DICITA-CITAKAN RAKYAT YAITU TERCAPAINYA KETENTRAMAN DAN KESEJAHTERAAN DENGAN DOKTRIN TATA TENTREM KERTA RAHARJA.
BILA MERUJUK KEPADA PRODUK HUKUM SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD 1945 AMANDEMEN KEDUA BAB XII ADALAH TERDAPAT 2 PRODUK HUKUM YANG SALING MENGUATKAN
PERTAMA ADALAH TENTANG POLRI SEPERTI YANG DIATUR DALAM UU NO 2 TAHUN 2002 DAN UU NO 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI .
SEBAGAI SEBUAH POINTER ADALAH PADA PASAL 7 UU NO 34 TAHUN 2004 KHUSUSNYA PADA NOMER KE 10 YANG MENYEBUTKAN TENTANG TUGAS TNI DALAM MEMBANTU POLRI DALAM RANGKA TUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG ADALAH BAGAIMANA PENGARUH PERKEMBANGAN REGIONAL DAN MEREBAKNYA ANCAMAN NON-KONVENSIONAL TELAH MEMPENGARUHI HAKIKAT KEAMANAN SUATU NEGARA.
SEBAGAIMANA DIKETAHUI, EKSISTENSI INDONESIA DAN KEMAMPUAN SURVIVALITAS DI MASA DEPAN SANGAT DITENTUKAN OLEH PERSINGGUNGAN DARI DINAMIKA SITUASI GLOBAL, HUBUNGAN ANTAR NEGARA DI KAWASAN INI SERTA KEMAMPUAN INDONESIA DI DALAM MENGATASI BERBAGAI ANCAMAN KONVENSIONAL DAN NON-KONVENSIONAL.
DALAM KAITANNYA DENGAN ANCAMAN REGIONAL, PERTAHANAN DAN KEAMANAN INDONESIA AKAN DIHADAPKAN PADA KONFLIK TERRITORIAL, PERBATASAN, KOMUNIKASI, ISSUE NUKLIR. SEDANGKAN ANCAMAN NON-KONVENSIONAL BERSUMBER PADA BERMACAM KEJAHATAN TRANSNASIONAL YANG AKHIR-AKHIR INI SUDAH TERLIHAT GEJALANYA.
DI ANTARANYA YANG PALING MENONONJOL ADALAH KEJAHATAN EKONOMI, PERDAGANGAN OBAT BIUS LINTAS NEGARA, PENYELUNDUPAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA, CYBER CRIME, PERDAGANGAN SENJATA SECARA ILLEGAL, PEROMPAKAN DAN PERSOALAN TERORISME, TERMASUK YANG PALING KONTEMPORER ADALAH KONVERGENSI ATAU PENYATUAN KEJAHATAN NARKOTIKA DENGAN TERORISME SEBAGAI NARKOTERORISME.
BILA DILETAKKAN KE DALAM KONTEKS MUTAKHIR DARI PERAN TNI SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM ATURAN PERUNDANGAN, MAKA TIDAK ADA ALASAN BAGI TNI UNTUK MENUNDA PENINGKATAN PROFESIONAL TNI SEBAGAI KEKUATAN UTAMA PERTAHANAN NEGARA INDONESIA YANG DEMOKRATIS.
ROH DARI PERNYATAAN DIATAS ADALAH BAGAIMANA MEMBAHAS PEDOMAN KERJASAMA ANTARA TNI DAN POLRI, KETIKA POLRI SEBAGA ALAT NEGARA YANG DIKEDEPANKAN DALAM URUSAN MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MAKA MERUPAKAN SUATU KEHARUSAN ADANYA KERJAMASAMA ANTARA POLRI DENGAN TNI SEBAGAI SALAH SATU KOMPONEN KEKUATAN BANGSA INDONESIA .
KONSEPSI OPERASI MILITER SELAIN PERANG ATAU MILITARY OPERATION OTHER THAN WAR HARUSLAH MENJADI PENYEMANGAT TNI DALAM KORIDOR MASYARAKAT DEMOKRASI YANG MENGINGINKAN ADANYA PENEGAKKAN HUKUM SEBAGAI SUATU KEPASTIAN DALAM SEGENAP PERI KEHIDUPAN.
LANDASAN HUKUM SEBAGAI PEDOMAN KERJASAMA TNI-POLRI TELAH DIATUR SEBAGAIMANA DALAM NOTA KESEPAHAMAN / MOU NOMOR B/1/I/2014 DAN B/61/I/2014 TENTANG PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM RANGKA HARKAMTIBMAS DALAM RANGKA PEMILU 2014
APLIKASI DILAPANGAN YANG HARUS DIPAHAMI OLEH KASATWIL POLRI DAN KOMANDAN SATUAN TNI ADALAH :
– TENTANG KRITERIA PERMITAAN BANTUAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN;
– BAGAIMANA KRITERIA KEMAMPUAN YANG HARUS DISIAPKAN;
– SERTA ADANYA TANGGUNG JAWAB BAIK YANG SIFATNYA TANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI, TANGGUNG JAWAB TEKNIS DAN TANGGUNG JAWAB TAKTIS DILAPANGAN.
DSC_2386

DSC_2444

DSC_2447

PENJELASAN TERHADAP KRITERIA PERMINTAAN BANTUAN ADALAH DENGAN MELIHAT KEPADA GAMBARAN ASPEK ASTA GATRA INDONESIA YANG SEDEMIKIAN LUAR BIASA DIPERTEMUKAN DENGAN ASPEK MANAGERIAL KEKUATAN POLRI SEPERTI RASIO POLRI DAN MASYARAKAT ATAU POLICE EMPLOYE RATE YANG BELUM IDEAL SEPERTI STANDAR PBB YAKNI 1 POLISI MELAYANI 500 MASYARAKAT, KECUKUPAN DUKUNGAN SARPRAS DAN KETERBATASAN MOBILITAS DAN MANUVER AKIBAT KONDISI GEOGRAFIS YANG TIDAK MEMUNGKINKAN POLRI DAPAT SECARA CEPAT MEMBERIKAN RESPON TERHADAP SETIAP GEJOLAK DARI DINAMIKA MASYARAKAT.
KORIDOR HAK ASASI MANUSIA SESUNGGUHNYA MERUPAKAN FAKTOR KEKUATAN DALAM SETIAP TINDAKAN POLISIONIL YANG DILAKUKAN , ASALKAN DILAKUKAN DENGAN PERTIMBANGAN PENGGUNAAN KEKUATAN SECARA PROFESIONAL, PROPORSIONAL, AKUNTABEL , TRANSPARAN, HUMANIS DAN TANPA REKAYASA, KETENTUAN INI MERUPAKAN LANDASAN YANG MENUNJUK KEPADA KRITERIA KEMAMPUAN YANG DIBUTUHKAN DARI TNI DALAM KONTEKS KERJA SAMA DENGAN POLRI GUNA HARKAMTIBMAS.
KONDISI TERTIB SIPIL MEMBUTUHKAN POLA –POLA PENDEKATAN YANG SIFATNYA PENCEGAHAN DAN PERSUASIF, SEDANGKAN PENGGUNAAN KEKUATAN KERAS DENGAN ALASAN APAPUN MEMILIKI KONSEKUENSI ADANYA PERTANGGUNG JAWABAN SECARA PRIBADI DAN SATUAN, SEHINGGA SENJATA API SESUNGGUHNYA ADALAH PILIHAN TERAKHIR BILAMANA CARA-CARA LAIN TIDAK DAPAT DIHINDARI ATAU TIDAK MEMUNGKINKAN UNTUK DILAKUKAN.
PEDOMAN KERJASAMA TNI-POLRI DALAM PERBANTUAN PERKUATAN MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI SEBAGI BERIKUT BAHWA KEDUA BELAH PIHAK HARUSLAH TERLEBIH DAHULU MEMILIKI PERSEPSI YANG SAMA TERHADAP PERKEMBANGAN SITUASI YANG DIHADAPI, DIAWALI DENGAN PROSEDUR PERMITAAN , KEMUDIAN DILANJUTKAN DENGAN GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN SITUASI SERTA PREDIKSI YANG MUNGKIN TERJADI.
LANGKAH BERIKUTNYA ADALAH DENGAN MENYESUAIKAN ANTARA KEKUATAN, KEMAMPUAN, PERALATAN , SASARAN SERTA KONSIGNES APA YANG HARUS DILAKUKAN DAN APA YANG DILARANG DILAKUKAN OLEH KEDUA BELAH PIHAK.
WUJUD NYATA ADANYA TANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI ADALAH MEKANISME PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG OPTIMAL SECARA BERJENJANG DARI TNI KEPADA POLRI.
TANGGUNG JAWAB TAKTIS DALAM PERBANTUAN KEKUATAN TNI KEPADA POLRI ADALAH BERADA KASATWIL POLRI , HAL INI PERLU DITEKANKAN ADALAH SETIAP PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI ADALAH MERUPAKAN TINDAKAN POLISIONAL YANG DILAKUKAN TNI DILUAR TUGAS TEMPUR ( OMSP ) UNTUK MEMBANTU POLRI DALAM RANGKA HARKAMTIBMAS SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA MENGHORMATI HAM.
TERDAPAT 2 STATUS PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI YANG HARUS DIPAHAMI OLEH PARA KASATWIL POLRI DAN KOMANDAN SATUAN TNI, YAITU : BAWAH KOMANDO OPERASI ( BAKOOPS) DAN BAWAH KENDALI OPERASI ( BKO ).
SEBAGAI IMPLEMENTASI ADALAH APABILA YANG DIBUTUHKAN BERUPA PERSONIL TNI DAN SENJATA ORGANIK MAKA STATUSNYA DALAH BAWAH KOMANDO OPERASI ( BAKOOPS) SEDANGKAN APABILA YANG DIBUTUHKAN ADALAH PERBANTUAN ALUTSISTA TNI ( SEPERTI RANPUR , PESAWAT UDARA, DAN KAPAL LAUT) BESERTA AWAK DAN PERSONELNYA MAKA STATUSNYA ADALAH BAWAH KENDALI OPERASI ( BKO).
TENTANG TUPOKSI BRIMOB DAN KEMAMPUAN BRIMOB DIMANA HAL INI TERKAIT DENGAN PERAN BRIMOB UNTUK BERPERAN MEMBANTU, MELENGKAPI ,MELINDUNGI, MEMPERKUAT, DAN MENGGANTIKAN TUGAS KEPOLISIAN PADA SATUAN KEWILAYAHAN ADALAH APABILA SITUASI ATAU SASARAN TUGAS SUDAH MENGARAH PADA KEJAHATAN YANG BERINTESITAS TINGGI MENYEBABKAN ADANYA GANGGUAN KAMTIBMAS SECARA MELUAS DI TENGAH MASYARAKAT.
SALAH SATU DIMENSI TUGAS YANG DIHADAPI ADALAH TERKAIT PENANGGULANGAN HURU HARA DAN ANTI ANARKHIS, HAL INI UNTUK MENJELASKAN BAHWA BRIMOB TIDAK SERTA MERTA DITURUNKAN UNTUK MELAKUKAN PENANGGULNGAN GANGGUAN KAMTIBMAS
TERDAPAT PERTIMBANGAN TERSENDIRI MANAKALA BRIMOB DILIBATKAN , ANTARA LAIN ADALAH KETIKA UPAYA PENAGANAN GANGGUAN KAMTIBMAS SEPERTI UNJUK RASA MENGALAMI PERUBAHAN ESKALASI DARI UNRAS DAMAI KE UNRAS MENYIMPANG BAHKAN TERJADI TINDAKAN ANARKHISME.

DSC_2471

DSC_2476

MERUJUK KEPADA PERKAP NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN SECARA TEGAS DIGARIKAN BAHWA PENGGUNAAN KEKUATAN HARUSLAH BERSIFAT SANGAT LIMITATIVE, UPAYA –UPAYA YANG SIFATNYA HUMANIS HARUSLAH DIKEDEPANKAN DAN DIOPTIMALKAN , DIMULAI DARI TINDAKAN YANG SIFATNYA PRE EMTIVE DAN PREVENTIF.
BERUPA KEHADIRAN PETUGAS, PEMBERIAN HIMBAUAN / SOMASI, PENGGUNAAN TEKNIK MENDORONG TANGAN KOSONG SECARA LUNAK , TANGAN KOSONG LEBIH KERAS SAMPAI PADA FAXE TERAKHIR ADALAH DENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN KERAS MAKSIMAL KEPADA PERALATAN YANG TIDAK MEMATIKAN ATAU NON LETHAL WEAPON SEPERTI GAS AIR MATA, SEMPROTAN CABE, SEMBURAN MERIAM AIR / WATER CANON.

TAHAPAN-TAHAPAN YANG DILAKUKAN INI MERUPAKAN BAGIAN DARI PROSEDUR PENGGUNAAN KEKUATAN POLRI SEBAGAI KUMULASI DARI PENGEDALIAN MASSA ( DALMAS AWAL, DALMAS LANJUT SABHARA POLRI SAMPAI PHH BRIMOB ).
DALAM SITUASI ANARKHIS YANG TIMBUL DIMANA TERJADI AKSI PENJARAHAN, PEMBUNUHAN, PEMBAKARAN DAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM LAINNYA DIMANA SECARA NYATA-NYATA TERDAPAT ANCAMAN TERHADAP KESELAMATAN JIWA RAGA DAN HARTA BENDA MASYARAKAT SERTA PETUGAS MAKA KASATWIL DAPAT MENUGASKAN UNIT ANTI ANARKHIS BRIMOB.
KONTEKS PELIBATAN UNIT ANTI ANARKHIS BRIMOB ADALAH SEMATA-MATA DEMI UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DILUAR PENINDAKAN HURU HARA DALAM PENANGANAN UNRAS, WALAUPUN DEMIKIAN UNIT ANTI ANARKHIS TETAP DIWAJIBKAN MEMATUHI PROSEDUR PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN SEPERTI ADANYA PERTIMBANGAN PROFESIONALISME, PENGGUNAAN KEKUATAN SECARA PROPORSIONAL, TINDAKAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABAKAN / AKUNTABEL, DILAKUKAN SECARA TRANSPARAN DAN MASYARAKAT BERHAK MENGUJI SECARA HUKUM, MENGEDEPANKAN ASPEK HUMANIS, SERTA BERSIH DARI ADANYA REKAYASA.

PERJALANAN REFORMASI KORPS BRIMOB POLRI DALAM MEWUJUDKAN IDENTITAS SEBAGAI PENJAGA PERADABAN MANUSIA YANG PROFESIONAL DAN MODERN MENGHADAPI KEJAHATAN BERINTESITAS TINGGI DI INDONESIA

DER WEG DER INDONESISCHEN POLIZEIREFORM (KORPS BRIMOB POLRI), DIE IDENTITÄT ALS DIE HÜTTER DER PROFESSIONELEN UND MODERNEN MENSCHEN GEGEN HÖHE KRIMINALITÄT IN INDONESIEN ZU REALISIEREN.
Einführung


Der Weg von der Bemühung der inneren Polizei (Kepolisian Negara, Republik Indonesia – POLRI) Reform, besonders in der Organisation Brimob (Brigade Mobil) Polri, um die Aufgaben und Verpflichtungen die Grundsätze Demokratie und internationalle Polizei Standards entsprechend zu realisieren, kann nicht vom Polizeisystem getrennt werden, das von Polri angenommen wird. Die Polizeireform von Polri lässt sich nicht von dem Einfluss des Politiksystems, der Geschichte, und der sozialen Kontrolle trennen, die in Indonesien angewendet werden.

cropped-cropped-img_0271.jpg

DSC_0011

SAM_0939

Es gibt generell zwei Polizeisysteme in der Welt, unter anderem Continental European Model -zentralisiertes System- und Anglo Saxon Model –dezentralisiertes System-. Aber es wird kaum gefunden, sowohl zentralisiertes Model als auch dezentralisiertes Model, das rein in einem Land angewendet wird, Indonesien gehört auch dazu.
Der Weg inneren Polizeireformmit Aufgaben, Funktionen, und Rolle von Korps Brimob Polri-Kontext
Die Anwendung von dem Polizeisystem im demokratischen Staat, wie Indonesien, braucht volle Unterstützung von der Gesellschaft und enge soziale Überwachung. Das zeigt uns, dass es sehr große Sorge wegen dem Gewaltmissbrauch inerhalb der Polizei gibt. Dafür wird es auf einige Art und Weise in Indonesien realisiert , das ist im Polizeireform Kontext.
IMG_7737

Die sichtbare Veränderung in Polri wurde von politischen Entscheidung von dem Staat markiert, als Polri von der Institutionen und TNI am 1. April 1999 durch Präsident Instruktion Nr. 2 im Jahr 1999 getrennt wurde. Es bekam große Unterstützung von dem Publikum. Nachfolgend wurden Tap MPR/VI/2000 über die Trennung von ABRI (TNI und Polri) und Tap MPR/VII/2000 über die Rolle beider Institutionen aufgestellt, und zwar die Platzierung von TNI unter dem Departemen Pertahanan (Heeresministerium) und Polri wird direkt unter dem Präsident platziert.
Das Ziel von der Polizeireform ist um die Rolle und Position der Polri als Institution die im Land Sicherheit fokusiert wiederherstellen. Das wird im UU (Grundgesetz) No. 2 Tahun 2002, Artikel 2, Artikel 4, und Artikel 5 erklärt. Polri wird deutlich erklärt, dass Polri Funktion der Landesregierung hat. Polizei hat Ziele und Aufgaben, um die innere Sicherheit zu realisieren. Dabei handelt es sich um Sicherheit und Ordnung in der Gesselschaft, der Strafverfolgung, Bevölkerungschutz, und Durchsetzung von Menschrechten.
Von dem obigem erwähnten Artikel werden Polris Grundaufgaben und Funktionn genau erklärt, unter anderem:
Die Grundaufgabe sind Gefahrenabwehr, besonders Unruhen und organisierte Kriminalität mit Feuerwaffe, Bomben, chemische und biologische Mittels, und Radioaktiv, wo die Ausführung von Brimobs Aufgabe auf die Fuktion von Brimob Polri als striking force basiert. Als striking force hat Polri die spezifische Fähigkeit, den höhen Stellenwert der inneren Sicherheit zu bekämpfen und die Gesellschaft zu retten. Das wird von dem geschultem Personal, der soliden Führung, und den modernen Anlagen realisiert.
Dann, alsBrimobRollein der Organisationist ManöverTun, entweder einzeln oderin Gruppen mitMobilität,Feuerkraftund SturmMacht, um die Bewegung zu begrenzen,zu lähmen, fangen dieTäter und ihreZeugen und Beweisein einer Weisezu unterstützen,auszurüsten, zu schützen,zu stärken unddievorhandenenPolizeikräftezu ersetzen.
Die Formulierungder oben genannten Aufgaben, Funktionen und die Rolle desKorps Brimob Polri ist es, dieIdentität derBrimobals integraler Bestandteilder Polizeizu stärken,als Teileiner guten Regierungsführung(Good Governance), die auf der Achtung derRechtsstaatlichkeit und Menschenrechtebasiertfördern.
Der erste Schritt als einen Durchbruch, um die Forderungen der Gesellschaft für die Verwirklichung der Reform der Polizei (Brimob) zu beantworten, vor allem in der Ausführung der Reform der ZivilPolizei mit dem Polizeichef ausgestellten Dekret (Surat Keputusan Kapolri) Nr. Pol: Skep/1320/VIII/1998, vom 31. August 1998 über einen Feldführer, das über Verbesserung der Funktionfähigkeit der Polizei in der Zeit der Reform spricht. BrimobCorpsreagierte, indem Sie den Arbeitshandbuchund EntwicklungBrimobals Wiedervorlagezu bauen und zuentwickeln,eine Organisationskultur, die mit den anderen Einheitenin derPolizeiausgerichtet ist.

Der nächste Schrittwelcher direkt mitder Polizeireformverwandt ist, istdie Veröffentlichung des Erlass desPolizeipräsidenten, Nr. Pol: Kep53/X/2002vom 17. Oktober2002 überdie Organisation und Funktionsweisedes Korps derBrimob, unddes Erlass desPolizeipräsidentenNr.. Pol:. Kep/54/X/2002über die Organisationund die Funktionsweise derEinheiten der lokalenPolizeiorganisationen(Regional Police-Polisi Daerah-Polda). So, da esBrimobOrganisationsstrukturwieder geändert, damites zu einer Änderungin der OrganisationsstrukturBrimob gibt,wirdSubden Gegana (Bomben Komando)in der gesamtenUntereinheitAblösungBrimob hinzugefügt.
Diese organisatorischeVeränderungist ein bedeutender Schrittbei der Strukturierung dermobilenBrigademit derPolizei, durch denErlass des Polizeipräsidenten Nr.Pol:. Skep/27/IX/2002über die Reform derBrimob, die beinhaltet unter anderem:
• Strukturelle Aspekte
1. Der Kraft derBrimob Polri ist nicht zentralisiert, sondern ist auf verschidene Bereiche gerichtet (Dezentralisierung bei der Regional Polizei (Polda))
2. Die Organisationsstrukturmuss nichtdie gleiche wie dieStruktur dermilitärischenOrganisation sein
• Instrumentalle Aspekte
1. Die Fertigstellung deranwendbaren VerfahrenBrimobPolriist gerichtet undbezieht sich auf dasneueParadigma derPolizei,die Polizeigesetze,die Anforderungender Gesellschaft und dieAchtung der Menschenrechte.
2. Weiterführende Forschung auf Systeme und Methoden, die vom Brimob, um Brimob Polri Mitglieder als sowohl Beschützer und Betreuer der Gesellschaft als auch die profesionelle Personen, die in der Rechtspflege tätig sind,zu erkennen,
• Kulturelle Aspekte
1. WesentlicheÄnderung des Verhaltensder BrimobMitglieder ist, von Milteristikzum Zivilstatus. VermeidungundBeseitigungvon übermäßigemStolzund Arroganzjedem Brimob MitgliedsVerhaltenim täglichenLeben in der Gesellschaftsowiebei der Durchführung derAufgabe.
2. Umsetzung einer umfassendenundentsprechende Programme, um Loyalität zuder Mission derOrganisationbei allenBrimobPersonalzu fördern,nicht aufpersönliche oderFührung.

Die Bemühungenvon Korps Brimob PolrizurVerantwortlichkeit bei derAnwendung von Gewalt im Rahmen derMenschenrechte in Indonesienzu gewährleisten
Ein Thema, das sehr unangenehm auf dem Weg der inneren Polizeireform ist, besonders bei der Brimob Polri, ist wie die Bemühungenbei der Aufrechterhaltungund Gewährleistungvon Professionalität und Verantwortlichkeitinder Anwendung von Gewalt, vor allem lethal (zum Tode führend). In diesem Kontext ist die Vermeidung des MissbrauchesvonSchusswaffen in Indonesien zu verwenden. Es gibt mindestens einige Gründe als Hintergrund für den Missbrauches von Schusswaffen der Polizei. Osse (2007) , unter anderem:
Erstens; Es gibt einen Mängel an VerantwortlichkeitenMechanismen, mit der Zuverlässigkeitdes Schusswaffen Besitzer,darunter auch die Mindeststandardsder psychischen Gesundheit, psychologische Beurteilung, Führer und Kollegen Beurteilungverbunden.Dazu gehören die Beurteilungder einigen ehemaligen Einheitsführerverknüpftmit Selbstkontrolle,Probleme in der Familie, die gesundheitlichen Problemen, Verantwortungsfähigkeit, und entscheidungsKompetenz.
Zweitens; dieAusbildungan den Inhabereiner Schusswaffe wirdvöllig unzureichendvergeben. Die Vernunft der Gebrauch von Schusswaffen in einigen Einheiten ist unterschiedlich, aber das hängt mit der Bedingungen derVerteilungsanlagen und der Unterstützung zusammen. Dazu gehören die Sosiokultur und Reaktion der Gesellschaft und die Vernunft von der Regierung, die mit Besitz und Nutzen von Schuffwaffen verbunden sind. Das gibtam EndeEinfluss zuKonzept und den PraxisDimensionen, die von jedem Offizierempfangen werden,muss Inhabereiner Schusswaffesein.
Drittens; Es gibtunzureichendeAufsichtdes Inhabers (Offizier) derSchusswaffen, dass die Kluft zwischenBrimobPolri Bemühungen,Gewalt und Missbrauchvon Schusswaffenin der BetriebsumgebungPolriInstitution zubeseitigen. Eswird vonder empirischenErfahrungbeeinflusst, dass es eintödliches Risiko bei Polizeieinsätzein Krisenherden gibt. Die Razzien, Verhaftungen undEinsatz von Streitkräften (personel deployment) wird mittlerweile zur Sättigung und vielleicht psyscher Ausdruck (Stress) bringen, die Emotion zur Misshandlung und Missbrauch von Schusswaffen angeln.
Die Bemühungen des Schusswaffen Missbrauches von Brimob Polri Bekämpfung sind in zwei Arten klassizifiert, represive Weise und preventive Weise.
Repressive Weiser werden die Brimob Polri Mitglieder, die Missbrauch von Schusswaffen tun, diziplinische und/oder straftrechtliche Sanktion bekommen, wie im KUHP aufgestellt.
Allgemeinestrafrechtliche Sanktionen, die für alle Brimob Polri Mitgliedergelten, die Schuld bewiesensind, ist ein Quantensprungin derbürokratischenReformin Indonesien. Wenn die anderen Institutionen ihre Exklusivität und Immunität im Militärjustiz aufrechterhalten, die von Publikum schwer beobachtet werden.
Preventive Bemühung wird indem Änderungen an dem System durch die Festziehung von psychologischen undmedizinische Testsgemacht, für alle die Schusswaffen haben. Die Mitglieder, die Probleme in der Familie oder im Dienst haben, ist es auch nicht erlaubt, Schusswafen zu nutzen. Sie müssen einen regelmäßigen Test absolvieren.
Kontext der Achtung der Menschenrechte werden zu einem wichtigen Maßstab in der Polizeiaktion von Brimob Polri ergriffen.Einige Berichteauf die angeblicheVerletzung der MenschenrechtevonBrimobverwandt, bekommtimmerdie Aufmerksamkeit derPolizeiführungbei der RechenschaftspflichtundKlarstellungendurch die Untersuchung und Strafverfolgung im ZiviljustizundinternedisziplinarischenStrafe.
Als die Umsetzungder Bemühungen, um den Missbrauch von Schusswaffen undderMacht der Polizeizu verhindern, besondersvon den GegnernTerror-EinheitenBrimob Polri, müssen die Mitglieder in einem Schlafsaal mit ihren Familien bleiben. Die Offizier sind auch da, um die Schulung zu führen.
Eine derschwierigstenPhasenim Lebenszyklus voneinem Mitgliedeiner aktivenPersonaleinheitTerrorGegner ist die Erziehung und Vebesserung von den Fähigkeiten Phasen, besonder für Gegana Brimob in Indonesien. Dafür haben alle Gegana Brimob Mitglieder an Schulungen für Bombenbekämpfungen teilgenommen. (GSG 9 im Jahr 1984 und 2003, und die meistens durch Program DSS ATA (Diplomatic Security Services Anti Terrorism Assistance USA) nach dem Bom Bali I im Jahr 2002)
EinigeNichtregierungsorganisationenberichteten auchschon mal die Menschenrechtsverletzungen vonBrimobPolri Mitglieder, die gesammelt, zitiert, und veröffentlichte von anderen Organisationen ohne eingehende Untersuchen wurden. Aber nicht alle von den Berichten über Menschenrechtsverletzungen von Brimob Polri waren richtig oder update.
Die Bemühungen um dieKapazitätals professionelle, verhältnismäßige und MenschenrechteausgerichtetStrafverfolgung zubauen kann man deutlich sehen durch Partizipation im Workshop, Seminars, Training of Trainer, die von JICA Japan, Center of Stability Police Unit/Coespu International Law Enforcement Academy Bangkok, UNJCR, IOM und ICRC veranstaltet wurden.
Umeine Vorstellung davon zu bekommen,wie weitdie Polizeireform (Brimob einschließlichdarin)aufgetreten istund wiedie Rolle derBrimobPolri National SecuritySystem Development ist, wird eine ganzheitliche Observation gebraucht. Das ist einfach, um bestimmte Verzerrungenzu vermeiden, die entweder Brimob Polri oder die Gesellschaft selber schulden können.
Adrianus Meliala, ein Kriminologe, der auch KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) Mitglieder ist, sagte, dass die Schwierigkeitenbei der Durchführung vonReformen, die vonder Polizeikonfrontiert werden, “tak selamanya dan juga tak semua masalah tersebut berasal dari lingkungan intern Polri itu sendiri” (nicht immerund nicht allediese Problemekommen vonder PolizeiinternerUmwelt selbst). Es gibt auch viele Faktoren außer Polri, zum Beispiel der Haushaltsplan für Polri, nicht alle können von Polri selbst geregelt. Im demokratischer Politiksystem wird keine einzige Rupiah für die Haushaltspläne jedes Ministeriums von der Rolle der DPR (Volksvertretung) getrennt.
Die Nutzung derBrimob Polri als die ultimative Einheit (striking force), die spezifischeFähigkeit hat, als innereSicherheitsmaßnahmen und Gesellschaft Rettung, muss von ausgebildeter Brimob Polri Personals, solider Führung, den Anlage, die verfügbar und modern sind, und der Achtung der Menschenrechte ünterstutzt.
Die Bereitschaft von Brimob Polri, um diedie Aufgaben zu erledigen, wird stark vonFührungsbereitschaftbeeinflusst, die moderne, dynamische und neueÜberlegung in Vorbereitung aufdie tatsächlichen Bedürfnisse derUnterstützung des Vorgehen der Gesetzgebung, der Anlagen, und Ressourcen erfordern, um die Ausführung der Aufgaben richtig gehalten zu werden.

Rolle der PolizeiBrigadeMobile-Corps (Korps Brimob Polri) in der Strafverfolgungaufhoher IntensitätKriminalität inIndonesien
BrimobPolris IdealealsFrontlinieStrafverfolgungseinheitenin Formvon professionellenTerrorGegner wird von der Berücksichtigung der Dimensionen der Herausforderung, die keine leichte Aufgabe ist, gegründet. Das istuntrennbar von derPositionauf der Ebene der Geo-Strategie und Politikvon Indonesien inder asiatischenRegion und Global.
Als Folgeder strategischen Positionvon Indonesien inregionaler und globalerDimension,wird eine Erhöhungauf die Intensität der Kriminalität. In derPalermo-Konventionwird es erwähnt, dasses esfünf Kategorien von Verbrechen gibt, die imgrenzüberschreitende (Transnational)Kriminalitätenthalten, unter anderem : Drogenverbrechen, Genozid, FalschgeldVerbrechen, Seeräuberei, und Cyber Crime.
PalermoKonzeptwurde späterbekräftigt in der ASEAN Deklaration, die 8 Kategorie-Verbrechen erwähnen, die in der transnationalen Kriminalitätenthalten, wie Illicit Drug Trafficking, Money Laundering, Terrorism, Arm Smuggling, Trafficking in Person, Sea Piracy, Trans National economics crime & currency counterfeiting, und Cyber Crime.
TransnationaleKriminalität in derEntwicklungsansatzist eine Notwendigkeitals eineFolge der Entwicklungund Weiterentwicklung der Transport-, Informations-, und Kommunikationstechnik, wo die physischen Grenzen eines Landes in etwas virtuell kommen. Internationale Dimensionals ein Verbrechen, die über die territorialen Grenzendes Landesgeht, mit der Komplexität derTäterund Objektewirkenund Schwierigkeitenaufgrund der Differenzzwischen dem positivenRecht des Staates,sind charakteristisch für dietransnationale Kriminalität.
Die angespannte,gruselige, und unheimliche Atmosphäre wird in der Gesellschaft als fear of crimeentwickeln. Danach wird diese ausgedruckte Kondition eine öffentliche Meinungweit vorbringen, dass die Regierung schon gescheitert ist,ihre Bürger zu schützen.
HermawanSulistyo(2009)sagte, dassder Aufstieg desTerrorismuseine Bedrohungfür die nationale Sicherheit ist. Bom Bali I und II, Bom im Hotel J.W. Marriot, und Die Bombenanschlagsserie bei amerikanischer Botschaft und australischer Botschaft sind ein paar echte Beispiele für Probleme der nationalen Sicherheit.
AlsBrimobInnovationbei der Umsetzung derAufgabedes Schutzes und derDienst an der Gemeinschaftistdie Gründung der ̈”Gegana Bomb Data Centr̈e” (GBDC). GBDC ist ein Analyseund Bomben-DokumentationsCenter, die von dem Bombenkommandoin der indonesischenBrimob Polribesetzt ist. GBDCPräsenz sindhandfeste Beweise fürdie Reformim Rahmen derBrimob Polri in derStrafverfolgung. Die Praktiken derkonvensionellen Anfrage undUntersuchung wurden von einer auf scientific crime investigation basierenden Investigation ersetzt.
Die Herausforderungen von Strafverfolgung und ein Gefühl von Sicherheit und Frieden Erziehung in Indonesien sind zurzeit mit dem Phänomen des Terrorismus Entwicklungen Existenz konfrontiert, das als asymmetric warfare mit der Tendenz der Ursachen des Terrorismus als Folge der Entwicklung auf die religiösen Fragen basierender Fundamentalisme-Gesten.
Weltweitwurde eine Tendenz gefunden, dieaktuellereligiöse Identitätzu betrachten, istnichtals eine heiligeLehre, sondern Perspektive undKampf. Konflikte unddie blühendeFundamentalismuswerden in der Zukunftals die Wurzel derKonflikte in der Weltwachsen. “Akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya. dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap pohon terorisme. Tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat fundamentalis (ekstrem), yang memerlukan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia. (Die Wurzeln des Terrorismus brauchtein Land für sein Leben und dasfruchtbare Land gibt einen direkten Einfluss auf den Baum des Terrorismus. FruchtbaresLand, die fundamentalistischen Gemeinschaften (extreme), die Lebensraum erfordert ist, so dass der Terrorismus immer entstehen in der Geschichte des menschlichen Lebens eingetaucht.)
Indonesisch-Heit Kontext auf die Herausforderung für Brimob Polri als striking force gegen Terror und Terrorismus in Indonesien ist die so schnelle Dynamik desTerrorismus. Die meisten zeitgenössischenEntwicklungenist dieNeudefinitionder“Feind”im Begriff far enemies und near enemies.
Die Änderung in derEinstellung undder Art und Weiseder radikalenOrganisationist eine Kombination ausOptimismus undInteresse, die auftreten können, wenn ein Gegnerplötzlichso schwach scheintum ihnzu bekämpfen.
Diese Schwächensind:Erstens, die Fähigkeit Gegners, wirksam zu reagieren. Die Fähigkeit Bürger zu schützen und die Vermögen sind schwach geworden; zweitens ; Die Gegnerkönntensich warscheinlichmoralisch und politisch schwachmachen, damit die Wahrscheinlichkeit für den Terrorismus erhöht, die Unterstützung aus der Gesellschaft zu gewinnen (Crenshaw, 6).
Einroter Fadenaus dem obigenZitatder Meinung vonMarthaCrenshaw ist, dass der Terrorismus nurein Weg, umdie radikalenZiele zu erreichen, und dann ist Terrorismus-Bestimmung als Weg, der psychologisch ausgewählt ist, mit einem “rational choice” von der Parteien oder Gruppen verbunden, um die Ziele zu erreichen.
Die rationaleWahlwird mindestens von zwei Faktorenbeeinflusst, nämlich:FaktorSubject, in diesem Fallist es die Bedingungender Parteien oderGruppen, und Faktor Object, in diesem Fall ist es die Ziele des gewählten Weg. Wenneiner dieser Faktorenwird durchden Terrorismusals die andereWeisealsgünstiger für dieErreichung derZiele, dannist der Weggenau so, wieder bevorzugtenstetigenrationalgewählt (Crenshaw, 7-11). Nicht überraschend,der Trend derTerroranschlägein Indonesienist vonfar enemies-Anschlag (die Interessen und die Identität derwestlichen Weltwird vonden USA und Australienvertreten) zunear enemies- Anschlag (die indonesische Regierung (Brimob Polri))verändert. Es wird als”Gegner”, die die Erreichung des Kampfes derTerrorgruppenin Indonesienbehindern,verbunden.
Das Phänomen derTerroranschlägesollten einen BlickÜbereinstimmung mitaktuellen globalenTrendszu nehmen.
Die Art und Weisedes Terrorismus in Indonesien, im Vergleich mit in anderen Ländern, könnensich zusammenfassend gegenseitig inspirieren, weil von dem, wasin Indonesienpassiert ist, ist auch in anderenLändern geschehen. Beispielweise, Bomben im Motorrad, das ist auch in Pakistan passierte, und Schüsse auf die Polizei, wieim Süden Thailands, als fünf thailändischen Polizeitotvon einer TerrorgruppePattanierschossen wurden.
Mit demGiftRizinAngriff ereignete sichauchin Afghanistan, auch das GiftRicinwurdeAngriffe gegen denSenator der Vereinigten Staatendurchgeführt undBriefe mitMilzbrand-Bakterien an dieFranzösisch-Botschaft in Jakarta.Das Zielder Terroristenist Politik,nämlichMachtkampf gegen Weltmächte Polarisation.
Der Grund, warum die Gruppen undterroristische Netzwerkezubrutal sind unddie Schüsse aufdie in der Uniform und auf dem Feld Polizeieröffneten, lässt sich nicht von dem Beschluss von Abu Bakar Baaasyir, der sagt, dass Jihadin Indonesien nun nicht mehrfardhu kifayah, sondern ‘fardhu ain, trennen.
Indonesienwird alsDarulHarbyvonAbu BakarBa’asyirbetrachtet, das bedeutet, dass Jihadgegen dieKafirHarbyfür Muslimein Indonesienverpflichtendist. Die indonesische RegierungkämpfenkonsequentdurchStrafverfolgungsmaßnahmengegen dasTerrornetzwerkAktivität, die das Ziel für westlichenInteressen unddie Gesellschaft im Allgemein setzt.
Ba’asyirsagte, dassjetztdie Zeitfür einen Krieg gegendie indonesische Regierung sei. Diese Meinung wurde vonUstadzAmanAbdurrahmans Artikel geklärt, der sagte, dass die Ikhwanüberallmarschieren sollen,nachder Fähigkeit,JihadgegenThogut (anti-Islam)(von ihnen sind dieindonesische Regierung, TNI, und POLRIthogutgeglaubt) zu führen,zu bewegen.
Polizeiist heute alsein leading actor im Umgang mitTerror. Deshalb wird Polizei als erster Feind von Terroristen sein, trotzdem, wenn wir sehen,alle früherenVorfälle, die Hindernise für dieTerrornetzwerkewaren, wie Ulil Abshar Abdalla, Nazarudin Umar, Matori Abdul Djalil, und Guntur Romli, waren sie auch schon mal als Ziel der Terroristen, weil Terroristen sie als Behinderung betrachteten.
Die Schüsse auf uniformierten Polizistenist easy target,sodass die Terroristendie Polizei alsein Zielansehen. DasTerrornetzwerkist eigentlich wirklichauf der Suche nachMitgliedern vonDENSUS (Detachment)88/AT und Brimob Polri, weil die Terroristen sie als höheren “Preis” ansehen. Aber Mitglider von DENSUS 88/AT und Brimob Polri zu bekommen ist schwierig, sodass uniformierte Polizei auch als target sein können, um die Botschaft und Zeichen, dass die Sicherheit in Indonesien schon sehr kritisch ist, zu zeigen.
Vor dem großen Angriff Bom Bali I am 12. Oktober 2002 hatten die Polizei keine Daten und Strategien im Kampf gegen den Terrorismus, dies gilt auch für das Terrornetzwerk in Indonesien seit 1998.
Der Erfolg von Polri, das Terrornetzwerk Jamaah Islamiyah von Bom Bali I aufzulegen, gibt der Polizei wieder Vertauen, die Rolle der nationalen Sicherheit zu führen, die früher von vielen bezweifelt wurde.
Die indonesische Regierung hatseit dembegonnen einFormat zu fertigen, dasfitmit der tatsächlichen SituationderReformationszeitund Menschenrechte ist, bei der Bekämpfung derRebellenbewegungnuancierteTerrorismuswahrgenommenzu bekommen. Die Entscheidungder indonesischen Regierungist, indem sie die Polizeibei der Umsetzung derDurchsetzungsstrategienmitder Methode “due process of law”legt, wo die Terroristen, die tatsächlich Insurgent sind, rechts verfolgt und vor Gericht mit einer öffentlicher Sitzung gebracht werden .
Diese Strategiepasst zu der aktuellendemokratischenund den Schutzder Menschenrechte betonten Umfeld. Noch einmal, bewusst oder nicht, brachte die Strategie law enforcement im Kontext due process of law zu einer positiven Wirkung im Prinzip Aufstandsbekämpfung/Terrorismus. Nachweis derSchuldin öffentlicher Sitzungunddas Recht auf gerechteSelbstverteidigungAufständischenwird die Gesellschaft davon ausgehen,Aufständischenalsgewöhnliche Kriminelleund Zuwiderhandelnde, der Konsensder Menschenverraten.
DieStrafverfolgungsstrategiehat auch eineStrategie der “minimun force”, die eines der Grundprinzipien derAufstandsbekämpfungin Formvon Aufstandbekämpfungumgesetzt wurde. Als einInstrument der Strafverfolgung, jedeAnwendung von GewaltvonBrimob Polri immer in der Rechtsstaatlichkeitgeerdet wird,so dassdie Anwendung von Gewaltdurchgeführtselektivund rechenschafts-, nicht, wie dieAnwendung von Gewaltdurch das Militär, die oftkontraproduktiv ist, weil sie ohne Diskriminierungund einladendeöffentlicheAbneigunggemacht wird.
Seit derOffenlegungdesBom Bali ITerrornetzwerk, die dann vonder Gefangennahme vonTerrorführerwieNoordinMTop, DulMatinund Dr.Azahari gefolgt wurde, fordete Brimob Polri auf, weiterhin selbst Verbesserungen zu machen, um ihre Fähigkeit zu stärken. VerschiedeneTrainingsundeine ganze Menge vonzugewiesenen Ressourcenwurden für die Erfüllung seinerRolle im Kampf gegenden Terrorismus getan.
Die momentale Entscheidung der Polizeiführung ist zurzeit Satuan Tugas (Satgas) – Task Force, die später in Datasemen Khusus 88/ Anti Teror(DENSUS 88/AT) umgewandelt wurde.Die Existenz einerAd-hoc-Organisation und das Management dieser Organisation wird von strukturellerVerbundpolizeipersonalverstärkt, dazu gehört die bestenBrimob-Personal, werdenalsstriking force-Einheiten zugeordnet.
Diese Struktur undSystem machte Satgas/Task Force, welche ausdem bestenPersonal vonGegana Brimob Polrisich alstaktischen Einheitensehrflexibel, zu beschäftigen und zu verfolgenTerrornetzwerke, dieauch flexibelsind und eine hoheMobilität im Bereich haben.
Es ist die Anwendungdes Grundsatzes der”taktische Flexibilität” ist sicherlich eineoptimale Leistungalsstriking forceEinheiten, die Existenz vonStrafverfolgungsbehörden, besonders Polri als Erstelinie derStrafjustizin einerprofessionellen Art und Weise. Die Gesetze überAufstandund Terrorismussollen ausreichend sein, und es gibt ausreichende Infrastruktur, um das System zu unterstützen, umeinen reibungslosen Ablauf zu garantieren.
WennPersonalressourcen als striking force durch verschieden Ausbildungs im Land und Ausland, entweder unabhängig oderdurch dieHilfe und Zusammenarbeitder internationalenTerrorismusbekämpfung bereits so gut ist. Es braucht natürlichimmer nochdie Unterstützungunddie Verfügbarkeit von angemessenerInfrastruktur.
Die Bedürfnisse vonadäquaten Infrastrukturist sicherlich keinekurzfristige und einfacheAufgabe. Obwohlder Gesetzgeber derindonesische Parlamenteine optimale Unterstützunginden Aufbau von Kraftvon Gegana Brimob Polri gaben, aber eine signifikante internationelle Zusammenarbeit gegen Terrorismus wird immer gebraucht, um Terrorismus als die Existenzder Kriminalitä, in welcherIndonesienverwickelt ist, zu kämpfen.
Die internationale Zusammenarbeit wirdin Form vonAusbildung undBeschaffungin Formvon Zuschüssen oderEinkäufebenötigt. Es wirdals eine Anti-Terror-Polizei, die Menschenrechteals operativeBasis stellt,braucht geeignete undverhältnismäßige Werkzeuge, um die Selbstverteidigungfürdie Strafverfolgungsbehördenunddie Seeleund Eigentum inder Gesellschaft im Allgemeinzu retten.
Bestandseinheiten der Schusswaffenim Besitzvon TerrorGegner Brimob Polri hinkennoch ein bis zweiJahrzehntehinterher, in einem geringem Maß. Nur im Polizeipräsidium-Zentrum sind sie noch unvollständig, und selbst ist die Qualitätimmer noch sehrweit von denErwartungenund Standards derinternationalen Strafverfolgung.
Die Schutzgeräte wie armour vest, optical devices, electronic surveillance devices, breaching devices, sharpshooter/sniper und tactical weapon for primary and secondary, die schon der Anti-Terror-Polizei Einheiten gehören, sind das Erbe derVor-Reform-Ära. Sie sind alle schon alt und manche sind auch kaputt. Die OptionenKaliber undArt der Munitionsind auch nicht Standardder Polizei. Sie sind noch nicht miteinem optischen Anblickausgestattet: day or night vision. Nichtungewöhnlich beiStrafverfolgungsmaßnahmenin Form vonHochrisiko-Täter Verhaftungdes Terrors. Einige der Anti-Terror-PolizeiEinheiten müssen Angriffswaffen wie AK47 und M16 A1, ohne ausrreichende optical sight und body amour protection.
Die Schusswaffen, die verwendet werden, umTerroraktevon den Terrorgruppen in Indonesieneinzuführen, sind nun sozusagen moderner als die Schusswaffen, die von Polri im Allgemein verwendet werden. Erinnern Sie noch an dieErschießungauf SepeSilanceinPosoin Zentral-Sulawesi. Polri fanden einKaliber 45mm Gehäuse. Und Bei der Verhaftungin MakassarSüd-Sulawesirelevanten Fällenwarfen sie GranatengegenSüd-SulawesiGouverneur. Von Anti-Terror-PolizeiEinheiten, die zu dem Satgas-Task Force gehört, wurden die Täter gefangen, die Pistolle 1911 Kaliber 45mm und einige Gewehre M16 A1 und M4 Carbine hatten, die sehr einfach durch Schmuggelroutenvon Philippinen(Moro) nach Indonesien (Nord-Sulawesi) zu bekommen sind.
Zusammenfassung
Als überlegende und vorhersagende Bedrängenbedürfnisse der Anti-Terror-Polizei Einheiten, die mit profesionaller Bewaffnung vervöllgeständigt wird, ist die Anzahl des terrorisierenen Verurteilten, die zu Amtgericht in Indonesien gegeben wurden.
Insgesamt gab es vom Jahr 2000 bis 2013 906 Menschen, die an dem Terrorismus beteiligt waren. Details: 634 Menschen wurden schon verurteilt; 50 Menschen sind gerade in Gerichtverhandlungn; bei 37 Menschen wird noch nachgeforscht: und die Andere sind befreit worden.
Diese Dateien sind die großten Informationensquellen, weil sie in der Zukunft, wenn sie schon befreit sind, nicht wieder die gleiche Kriminälität machen würden. Sowird es immereine absolute Notwendigkeit, den Pluralismus im Rahmen derDemokratie und der Menschenrechtein Indonesienzu gewährleisten. Die internationale Unterstützungmussnatürlich ingreifbarer Form realisierbar sein, um die Fähigkeit, Kapazität und Stützausrüstung der modernenWaffenzu bauen, nach Standardder Polizeiund der internationalenStrafverfolgungsbehörden.

PERJALANAN REFORMASI KORPS BRIMOB POLRI DALAM MEWUJUDKAN IDENTITAS SEBAGAI PENJAGA PERADABAN MANUSIA
YANG PROFESIONAL DAN MODERN
MENGHADAPI KEJAHATAN BERINTESITAS TINGGI DI INDONESIA

Pendahuluan
Perjalanan dari upaya reformasi internal Polri, khususnya dalam organisasi Brimob Polri agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai prinsip-prinsip Negara demokrasi dan standard kepolisian internasional adalah tidak terlepas dari sistem Kepolisian yang dianut oleh Polri, Reformasi Polri tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem politik, pemerintahan, sejarah serta kontrol sosial yang diterapkan di Indonesia.
Secara umum terdapat setidaknya dua sistem Kepolisian didunia, seperti model Eropa Continental yang bercirikan Kepolisian Negara yang disusun secara sentralistik dan terpusat dan model Anglo Saxon yang memandang Kepolisian adalah suatu lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat setempat dan bukan nasional sehingga lembaga Kepolisiannya tersusun secara desentralistik.
Walaupun demikian pada kenyataannya hampir tidak ditemui adanya model sentralistik maupun desentralistik yang diterapkan secara murni di organisasi kepolisian manapun termasuk Polri di Indonesia.

Perjalanan Reformasi internal Polri dalam konteks tugas, fungsi dan peran Korps Brimob Polri
Penerapan Sistem Kepolisian di negara demokratis seperti Indonesia harus memperoleh dukungan penuh dari masyarakat, ketatnya kontrol sosial terhadap pelaksanaan system Kepolisian, menunjukkan begitu besarnya kekhawatiran masyarakat terhadap timbulnya Abuse of Power dari badan Kepolisian.
Praktek di Indonesia terhadap adanya bentuk-bentuk kontrol sosial yang ketat terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan Polisi diwujudkan dalam berbagai perubahan dalam konteks reformasi Polri.
Perubahan yang signifikan pada posisi dan peran Polri seiring dengan era reformasi, ditandai dengan keputusan politik Negara saat memisahkan Polri dari institusi dan garis komando TNI pada 1 April 1999 melalui Inpres No. 2 tahun 1999 .
Sebagai tindak lanjut dari adanya dukungan publik yang meluas, maka keputusan politik tersebut pada akhirnya diikuti dengan penetapan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan ABRI (TNI dan Polri) serta Tap MPR/VII/2000 tentang peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden.
Sebagai tindak lanjut dari keluarnya kedua Tap MPR diatas adalah dikeluarkannya Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada Polri
Perjalanan reformasi Polri dicita-citakan untuk mengembalikan peran dan posisi Polri sebagai institusi yang terfokus pada keamanan dalam negeri, hal ini dipertegas dalam UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5, secara garis besar dijelaskan bahwa Polri, memiliki fungsi pemerintahan negara yang bertujuan dan berperan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), menegakkan hukum guna terpeliharanya keamanan dalam negeri dalam kultur polisi sipil.
Sebagai sebuah penjabaran dari pasal-pasal tersebut di atas, Brimob Polri menjabarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut, bahwa :
Tugas Pokok Brimob Polri adalah melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif dimana pelaksanaan tugas Brimob tersebut dilandaskan atas fungsi Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri ( striking force ) yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personil terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan, perlengkapan dengan teknologi modern.
Kemudian sebagai peran Brimob Polri dalam organisasi adalah adalah melakukan manuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak, dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dengan cara: membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat, dan menggantikan satuan Kepolisian yang ada.
Rumusan atas tugas, fungsi dan peran Korps Brimob Polri adalah untuk mempertegas jati diri Brimob sebagai bagian integral dari Polri sebagai bagian untuk mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance) yang berlandaskan atas penghormatan hukum dan HAM.
Langkah awal sebagai terobosan untuk menjawab tuntutan masyarakat atas pencapaian reformasi Polri ( Brimob ) khususnya dalam reformasi perwujudan kultur polisi sipil dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1320/VIII/1998, tanggal 31 Agustus 1998 mengenai Buku Petunjuk Lapangan tentang Peningkatan Pelayanan Polri dalam Era Reformasi, Korps Brimob Polri merespon dengan mengeluarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Operasional dan Pembinaan Brimob Polri sebagai tindak lanjut membangun dan mengembangkan satu kultur organisasi yang selaras dengan satuan-satuan lain di lingkungan Polri.
Langkah selanjutnya yang berkaitan langsung dengan reformasi Brimob, adalah dengan terbitnya Surat Keputusan Kapolri, No. Pol: Kep 53/X/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Korps Brimob, dan Keputusan kapolri No Pol.: Kep/54/X/2002 tentang OTK Satuan-satuan Organisasi Kepolisian Daerah (Polda), maka sejak itu struktur organisasi Brimob mengalami perubahan lagi, konsekuensinya juga ada perubahan struktur organisasi Brimob di daerah dengan menambahkan Subden Gegana di seluruh satuan Brimob.
Perubahan organisasi ini merupakan langkah nyata dalam penataan Brimob untuk lebih terintegral dengan Polri, termasuk dengan didahului dengan keluarnya Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/27/IX/2002 tentang Reformasi Brimob Polri, yang meliputi:
a. Aspek Struktural
1) Kekuatan Brimob Polri tidak terpusat (sentralisasi), tetapi lebih diarahkan kepada kewilayahan (desentralisasi pada tingkat Polda)
2) Struktur organisasi tidak harus sama dengan struktur organisasi militer
b. Aspek Instrumental
1) Penyempurnaan piranti lunak / legalitas prosedur yang berlaku di Brimob Polri mengarah dan mengacu kepada paradigma baru Polri, Undang-undang Polri, dan tuntutan masyarakat serta penghormatan terhadap HAM.
2) Pengkajian secara terus menerus terhadap sistem dan metode oleh lingkungan Brimob Polri, guna mewujudkan anggota Brimob Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat serta penegak hukum yang profesional.
c. Aspek Kultural
1) Adanya perubahan yang signifikan dari perilaku anggota Brimob Polri yang militeristik menjadi anggota Brimob Polri yang berstatus sipil termasuk adanya pemberlakuan system peradilan sipil seperti pada masyarakat umumnya.
2) Menghindari dan menghilangkan sifat kebanggan korps yang berlebihan dan arogan pada setiap perilaku anggota Brimob Polri dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun saat melaksanakan tugas.
3) Mengimplementasikan penggunaan program yang komprehensif dan tepat dalam rangka memupuk loyalitas setiap personil Brimob Polri kepada misi organisasi, bukan pada pribadi atau pimpinan.

Upaya-upaya Korps Brimob Polri untuk menjamin akuntabilitas dalam prosedur penggunaan kekuatan dalam kerangka HAM di Indonesia
Salah satu isu yang sangat mengganjal dalam diskusi perjalanan reformasi internal Polri khususnya Brimob Polri adalah bagaimana upaya yang dilakukan dalam menjaga dan menjamin adanya profesionalisme dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan khususnya yang bersifat lethal dalam konteks mencegah penyalahgunaan penggunaan senjata api di Indonesia, terdapat setidaknya beberapa alasan yang menjadi latar belakang penyalahgunaan senjata oleh petugas Kepolisian. Osse (2007) , antara lain adalah:
Pertama; adanya kelemahan dalam mekanisme akuntabilitas, yang terkait dengan kehandalan personil pemegang senjata api dalam menggunakan senjata api yang dimiliki, termasuk standar minimun kesehatan jiwa, penilaian psikologis, penilaian pimpinan dan sejawat termasuk didalamnya penilaian beberapa pimpinan satuan sebelumnya terkait pengendalian diri, permasalahan keluarga, riwayat penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, kesanggupan bertanggung jawab dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam situasi krisis.
Kedua adalah pelatihan yang diberikan kepada pemegang senjata api adalah sangat tidak memadai, pertimbangan dan kebijakan penggunaan senjata api dibeberapa kesatuan terdapat perbedaan, namun hal tersebut terkait dengan kondisi distribusi peralatan dan dukungan termasuk bagaimana sosiokultural serta tanggapan masyarakat dan kebijakan negara terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap konsep dan dimensi latihan yang harus diterimakan oleh setiap petugas pemegang senjata api.
Ketiga adalah adanya pengawasan yang tidak layak / memadai terhadap petugas pemegang senjata api, bahwa kesenjangan antara upaya Brimob Polri untuk menghilangkan tindakan kekerasan dan penyalahgunaan senpi di lingkungan operasional institusi Polri, sangat dipengaruhi oleh adanya pengalaman empiris bahwa resiko fatal dalam operasi Kepolisian, saat menghadapi rusuh massa, ataukah pengerebekan dan penangkapan dan penggelaran pasukan ( personel deployment) dalam waktu lama akan menimbulkan kejenuhan dan mungkin juga tekanan psychology (stress) yang mudah memancing emosi petugas untuk melakukan penganiayaan dan meyalahgunakan senjata api.
Upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Brimob Polri dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif.
Secara repressive, terhadap anggota Brimob Polri yang terlibat atau melakukan penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.
Sanksi pidana umum yang diterapkan kepada seluruh anggota Brimob Polri yang terbukti didepan pengadilan telah melakukan suatu penyalahgunaan kekuatan kepolisian merupakan sebuah lompatan jauh dalam reformasi birokrasi di Indonesia , manakala instansi lainnya masih mempertahankan eksklusivitas dan imunitas peradilan militer yang sulit untuk diawasi oleh publik.
Upaya preventive dilakukan dengan cara mengkondisikan atau melakukan perubahan terhadap sistem dengan memperketat proses tes psychology dan tes kesehatan mental bagi mereka yang berhak untuk memegang senjata api, maupun menolak dan tidak mengijinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk menggunakan senjata api dan melakukan tes ulang secara periodik terhadap kewenangan memegang senjata api seorang anggota Polri yang diberikan ijin.
Konteks penghormatan terhadap HAM menjadi tolok ukur utama dalam tindakan kepolisian yang dilaksanakan oleh Brimob Polri, beberapa laporan terkait adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Brimob, selalu mendapat perhatian dari pimpinan Polri dalam akuntabilitas dan memberikan klarifikasi melalui kegiatan penyelidikan dan penuntutan lewat sistem peradilan sipil dan hukuman disiplin internal kepolisian.
Sebagai implementasi dari upaya –upaya untuk mencegah adanya penyalahgunaan senjata apai dan kekuatan Kepolisian terutama oleh unit-unit lawan terror Brimob Polri secara struktural setiap anggota unit lawan terror yang ada diwajibkan untuk tinggal di dalam asrama bersama keluarganya, demikian juga adalah keberadaan perwira-perwira yang langsung memimpin kegiatan pembinaan seperti latihan rutin harian maupun khususnya saat melaksanakan tugas, sangat kecil kemungkinan adanya personil aktif unit-unit lawan terror yang akan melakukan pelanggaran apalagi terlibat kejahatan , proses pengawasan ketat dan terus menerus bahkan dimulai semenjak proses rekruitmen, penugasan dan pengakhiran / pensiun untuk menemukan kandidat personil unit lawan terror yang dapat memenuhi kriteria intelejensia, kepribadian, psikologi dan mental patriotism.
Salah satu tahapan tersulit dalam daur personalia seorang anggota aktif unit lawan terror adalah tahap pemeliharaan dan peningkatan kemampuan, bagi korps Brimob Polri khususnya pada satuan Gegana Brimob yang dirancang sebagai unit operasional lawan terror di Indonesia, telah melakukan banyak terobosan untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan profesional setiap operator unit lawan terror melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri, nama beberapa kursus yang pernah diikuti antara lain kursus lawan terror yang diselenggarakan oleh GSG 9 tahun 1984 dan 2003 dan yang paling sering dilaksanakan adalah kursus yang dilaksanakan lewat program DSS ATA ( Diplomatic Security Services Anti Terrorism Assistance USA) pasca Bom Bali I tahun 2001 sampai sekarang.
Tampaknya tidak sebuah lembaga penegak hukum pun di dunia ini yang tidak pernah dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat terkaita dalam beberapa laporan pelanggaran HAM, hal yang sama dijumpai dalam konteks Indonesia dimana beberapa laporan lembaga swadaya masyarakat pernah melaporkan adanya pelanggaran HAM oleh anggota Brimob Polri, yang dikumpulkan, dikutip dan dipublikasikan oleh beberapa lembaga lainnya tanpa proses investigasi mendalam, namun tidak semua data laporan pelanggaran HAM tersebut dapat dikatakan valid ataupun update, team independent seperti KOMPOLNAS ( Komisi Kepolisian Nasional ) dan KOMNAS HAM ( Komisi Nasional HAM ) yang bertugas menyelidiki adanya laporan pelanggaran HAM justru sering tidak menemukan bentuk –bentuk pelanggaran HAM seperti yang dituduhkan, namun hanya sekedar laporan yang belum diadakan verivikasi validitas sebagaimana mestinya.
Upaya membangun kapasitas selaku penegak hukum yang profesional, proporsional dan berorientasi HAM bagi Korbrimob Polri secara nyata dapat dilihat dalam partisipasi dibeberapa workshop, seminar, Training of trainer, yang diselenggarakan oleh JICA Jepang, Center of Stability Police Unit / Coespu, International Law Enforcement Academy Bangkok, UNHCR, IOM dan ICRC .
Demi mendapatkan gambaran tentang seberapa jauh reformasi Polri termasuk Brimob didalamnya, telah terjadi dan bagaimana peran Brimob Polri dalam Pengembangan Sistem Keamanan Nasional, tentu diperlukan observasi yang bersifat holistic, hal ini semata untuk menghindarkan bias tertentu, yang bisa jadi merugikan Brimob Polri atau pun masyarakat sendiri.
Adrianus Meliala, seorang Kriminolog yang juga menjadi anggota KOMPOLNAS pernah mengatakan bahwa kesulitan yang dihadapi Polri dalam menjalankan reformasinya adalah : “ tak selamanya dan juga tak semua masalah tersebut berasal dari lingkungan intern Polri itu sendiri.” terdapat banyak factor berada di luar Polri, utamanya soal anggaran buat Polri misalnya, tak semuanya ditentukan oleh Polri sendiri, dalam system politik yang demokratik, tak satu rupiahpun anggaran departemen dan lembaga Negara yang lepas dari peran DPR di dalamnya.
Pendayagunaan Brimob Polri sebagai sebagai satuan pamungkas Polri ( striking force ) yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat , harus didukung oleh personil Brimob Polri yang terlatih, memiliki kepemimpinan yang solid, tersedia dukungan peralatan, perlengkapan dengan teknologi modern dan berdimensi penghormatan atas HAM.
Kesiapan Brimob Polri dalam tugas sangat dipengaruhi oleh kesiapan manajerial yang membutuhkan pemikiran-pemikiran modern, dinamis dan aktual terhadap pembaharuan dalam penyusunan kebutuhan dukungan piranti lunak perundang-undangan, piranti keras dan sumber daya yang memadai guna memberikan jaminan pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik.

Peran Korps Brimob Polri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berintesitas tinggi di Indonesia
Cita-cita Brimob Polri sebagai garda terdepan penegak hukum dalam membentuk unit-unit lawan terror profesional didasari pertimbangan dimensi tantangan tugas yang justru tidak semakin mudah, hal ini tidak terlepas dari kedudukan dalam tataran Geo Strategy and Geo Politics Indonesia di Regional Asia dan dunia Global.
Sebagai konsekuensi posisi startegis Indonesia di kancah Regional dan Global adalah adanya gejala peningkatan dimensi kejahatan berintesitas tinggi, dalam Palermo Convention disebutkan terdapat 5 (lima ) kategori kejahatan yang termasuk dalam Kejahatan Transnasional antara lain : Kejahatan Narkotika, Kejahatan pembantaian masal /genocide ,Kejahatan uang palsu, Perompakan Laut, Kejahatan dunia maya /Cyber Crime.
Konsep Palermo ini kemudian dipertegas dalam Deklarasi ASEAN yang menyebutkan 8 ( delapan ) kategori kejahatan yang termasuk dalam Kejahatan Transnational seperti :Illicit Drug Trafficking/ perdangangan illegal narcotics, Money Laundering/ kegiatan pencucian uang hasil kejahatan, Terrorism, Arm Smuggling/ Penyelundupan senjata secara illegal, Trafficking in Person/ Perdagangan manusia, Sea Piracy/ Perompakan , Trans National economics crime & currency counterfeiting/ kejahatan terkait perekonomian perdagangan mata uang palsu, Cyber Crime / Kejahatan dengan menggunakan komputer dan jaringan internet.
Kejahatan Transnasional dalam pendekatan perkembangan kejahatan merupakan sebuah keniscayaan sebagai konsekuensi dari perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi , transportasi dan informasi dimana kini batas batas fisik suatu Negara menjadi sesuatu hal yang maya. Dimensi Internasional sebagai suatu kejahatan yang melampaui batas territorial Negara, dengan kompleksitas pelaku dan obyek perbuatan serta kesulitan akibat perbedaan hukum positif antar Negara merupakan cirri khas dari kejahatan Transnasional .
Suasana tegang, menakutkan , mencekam akan berkembang dalam masyarakat sebagai fear of crime untuk selanjutnya kondisi tertekan seperti inilah yang nantinya melahirkan opini masyarakat secara luas sebagai suatu kegagalan Pemerintah dan Pemerintahan dalam melindungi warganya.
Hermawan Sulistyo (2009), menyebutkan bahwa munculnya terorisme merupakan ancaman bagi kemanan nasional. Peristiwa Bom Bali I dan II , Bom di Hotel J.W. Marriot, serangkaian serangan Bom Kedubes Amerika dan Australia merupakan contoh nyata bagi persoalan keamanan nasional.
Sebagai sebuah inovasi Brimob Polri dalam melaksanakan tugas melindungi dan melayani masyarakat adalah dengan berdirinya “Gegana Bomb Data Centre” (GBDC) adalah sebuah pusat analisa dan dokumentasi data Bom yang diawaki oleh para penjinak Bom Brimob Polri di Indonesia, kehadiran GBDC ini merupakan bukti nyata reformasi di tubuh Brimob Polri dalam kerangka proses penegakkan hukum dengan meninggalkan praktek-praktek penyelidikan dan penyidikan secara konvensional beralih kepada pendekatan investigasi kepolisian yang berdasarkan atas pendekatan scientific crime investigation.
Tantangan penegakkan hukum dan pemeliharaan rasa aman dan damai di Indonesia saat ini dihadapkan kepada fenomena perkembangan eksistensi terorisme yang dipandang sebagai asymmetric warfare dengan kecenderungan menunjuk kepada akar permasalahan terorisme sebagai akibat perkembangan sikap fundamentalisme berbasis isu agama.
Secara global ditemukkan kecenderungan untuk memandang identitas agama saat ini adalah bukan sebagai suatu ajaran suci tetapi lebih keada kepada cara pandang dan perjuangan. Pertentangan dan tumbuh suburnya fundamentalisme adalah kelak berkembang sebagai akar pertentangan di dunia. ” akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya, dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap kesuburan pohon terorisme. tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat fundamentalis ( ekstrem ) , yang merupakan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia”
Konteks ke-Indonesia-an dalam tantangan Brimob Polri sebagai striking force melawan terror dan terrorism di Indonesia adalah adanya dinamika terrorism yang sedemikian cepat, perkembangan paling kontemporer adalah adanya pendefinisian ulang “musuh” dalam konsep far enemies dan near enemies.
Perubahan dalam sikap dan cara organisasi radikal adalah merupakan kombinasi antara optimisme dan kepentingan yang mungkin terjadi ketika sebuah lawan tiba-tiba nampak begitu lemah untuk ditentang.
Kelemahan tersebut meliputi: Pertama ; kemampuan lawan untuk merespon secara efektif, Kemampuannya untuk melindungi warga negara dan kekayaannya yang mungkin melemah; dan kedua ; Lawan mungkin membuat dirinya sendiri lemah secara moral dan politik sehingga meningkatkan kemungkinan para terorisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (Crenshaw, 6).
Suatu benang merah dapat ditarik dari kutipan pendapat Martha Crenshaw diatas, bahwa terorisme hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan yang radikal, kemudian penentuan terorisme sebagai cara yang dipilih secara psikologis terkait dengan suatu “pilihan rasional” dari para pihak atau kelompok tertentu dalam mencapai tujuan.
Pilihan rasional tersebut dipengaruhi setidaknya dua faktor, yaitu: faktor subyek dalam hal ini kondisi para pihak atau kelompok tersebut dan faktor obyek dalam hal ini sasaran dari cara yang dipilih, sehingga apabila salah satu faktor tersebut dinilai lebih menguntungkan untuk dicapainya tujuan melalui cara terorisme dibandingkan cara-cara lainnya, maka cara tersebutlah yang dipilih sebagai pilihan mantap yang rasional. (Crenshaw, 7-11) , tidak mengherankan trend kontemporer serangan terror di Indonesia berubah dari far enemies ( kepentingan dan identitas dunia barat diwakili Amerika dan Australia) menjadi serangan terhadap near enemies ( pemerintah Indonesia dengan Brimob Polri didalamnya ) yang diasosiasikan sebagai “ lawan “ yang menghalangi tercapainya tujuan perjuangan kelompok terror di Indonesia.
Fenomena serangan teroris harus kita lihat kesesuaian dengan trend global saat ini, modus yang dilakukan teroris di Indonesia apabila kita bandingkan dengan aksi teror di negara lain bisa kita simpulkan saling memberikan inspirasi karena yang terjadi di Indonesia juga terjadi di negara lain, sebagai contoh modus bom dengan sepeda motor ternyata di Pakistan terjadi juga, modus penembakan terhadap polisi juga terjadi seperti di Thailand Selatan, ketika 5 anggota Polisi Thailand meninggal di tembak oleh kelompok teroris Pattani.
Penyerangan menggunakan racun Ricin terjadi juga di Afganistan, bahkan serangan racun Ricin juga dilakukan terhadap senator Amerika Serikat, dan bentuk serangan surat berisikan Kuman Antrax untuk kedubes Perancis di Jakarta, tujuan para teroris ini adalah politik, yakni perjuangan mengalahkan polarisasi kekuatan dunia.
selanjutnya kenapa kelompok dan jaringan teroris menjadi brutal dan melakukan penembakan terhadap anggota Polri yang dilapangan dan berseragam adalah tidak terlepas dari adanya fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Abu Bakar Baasyir yang mengatakan bahwa saat ini jihad di Indonesia bukan lagi fardhu kifayah namun fardhu ‘ain.
Indonesia dianggap sebagai Darul Harby oleh Abu Bakar Baasyir, sehingga hukumnya menjadi wajib bagi umat Islam diseluruh Indonesia untuk melakukan jihad melawan Kafir Harby pemerintah Indonesia yang konsisten menghalangi melalui upaya-upaya penegakkan hukum terhadap aktivitas jaringan terror yang menyasar kepentingan barat dan masyarakat pada umumnya.
Abu Bakar Baasyir mengatakan saat ini adalah saatnya perang terhadap pemerintah Indonesia, pendapat ini dijabarkan melalui tulisan Ustad Aman Abdurahman, yang mengatakan bahwa para ikhwan dimanapun berada bergeraklah sesuai kemampuan melakukan jihad terhadap para thoghut (diyakini oleh mereka sebagai thogut adalah pemerintah Indonesia dan ansharut thoghut adalah TNI dan POLRI), bergerak dengan sel-sel kecil namun hasilnya besar
Polri saat ini sebagai leading actor penanganan teror oleh karena itu Polri yang akan dijadikan musuh pertama teroris, namun demikian bilamana melihat kejadian sebelumnya siapapun yang menjadi penghalang bagi jaringan teroris seperti katakanlah : Ulil Abshar Abdalla, Nazarudin Umar , Matori Abdul Djalil dan Guntur Romli mereka pun pernah dijadikan sasaran para teroris karena dianggap sebagai penghalang perjuangan.
Penembakan terhadap Polisi berseragam merupakan easy target sehingga mereka menjadikan ini sebagai sasaran, sebenarnya jaringan teroris sangat mencari anggota Densus 88/AT dan anggota Brimob Polri karena dianggap memiliki nilai yang tertinggi, namun untuk mendapatkan anggota Densus 88/AT maupun Brimob Polri cukup sulit, sehingga asalkan anggota Polri berseragam dimana saja dapat dijadikan sasaran untuk menyampaikan pesan dan simbol bahwa kondisi keamanan di Indonesia adalah sangat rawan.
Sebelum serangan besar Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002, Polri tidak memiliki data dan strategi apapun dalam melawan eksistensi terror, bahkan sekedar mengendus jaringan teror yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1998.
Keberhasilan pengungkapan kasus Bom Bali I dan jaringan teror Jamaah Islamiyah telah membuat Polri dipercaya untuk menjalankan peran keamanan nasional lebih dari sekedar menjaga kemanan masyarakat yang selama ini diragukan banyak kalangan apakah akan dapat diperankan oleh Polri dengan berhasil.
Pemerintah Indonesia sejak saat itu telah mulai mendapatkan format yang dirasakan pas dengan situasi aktual era reformasi dan HAM dalam menanggulangi gerakan insurgensi bernuansa terorisme. Keputusan pemerintah Indonesia dilakukan dengan mengedepankan Polri dalam implementasi strategi penegakan hukum dengan metode ”due process of law” dimana para pelaku teror, yang sebenarnya insurgen, diproses hukum dan diajukan ke pengadilan dalam sidang terbuka.
Strategi ini dirasakan cocok dengan lingkungan saat ini yang demokratis dan menekankan perlindungan HAM, sekali lagi, sadar atau tidak, strategi law enforcement dalam konteks due process of law telah membawa dampak positif dalam prinsip kontra-insurgensi/ terorisme, pembuktian bersalah di pengadilan terbuka dan memberikan hak insurgen/pelaku teror untuk membela diri secara adil, akan membuat masyarakat menganggap insurgen sebagai pelaku kriminal biasa dan pelanggar hukum yang menghianati konsensus rakyat.
Strategi penegakan hukum ini juga telah mengimplementasikan strategi ”minimum force” yang menjadi salah satu prinsip dasar kontra-insurgensi dalam bentuk lawan terror, sebagai alat penegak hukum, setiap penggunaan kekuatan oleh Brimob Polri senantiasa dilandaskan pada aturan hukum, sehingga penggunaan kekuatan dilakukan secara selektif dan dipertanggungjawabkan, tidak seperti penggunaan kekerasan oleh militer yang seringkali menjadi kontra-produktif karena dilakukan dengan tanpa diskriminasi dan mengundang antipati masyarakat.
Sejak pengungkapan jaringan pelaku Bom Bali I, yang kemudian diikuti oleh penangkapan tokoh-tokoh terroris seperti Noordin M Top, Dul Matin dan Dr.Azahari, telah mendorong Brimob Polri untuk terus melakukan berbagai pembenahan diri untuk meperkuat kemampuannya, berbagai pelatihan telah dilakukan dan cukup banyak sumber daya yang dialokasikan untuk melaksanakan perannya dalam penanganan terorisme.
Satu keputusan Pimpinan Polri saat itu yang amat monumental adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri yang kemudian bertransformasi menjadi Detasemen Khusus 88/ Anti Teror ( Densus 88/AT), eksistensi organisasi ad hoc dan manajemen organisasi ini, diperkuat secara struktural dari gabungan personil Polri terbaik termasuk personil Brimob Polri yang ditugaskan sebagai satuan Striking Force.
Struktur dan sistem ini telah membuat Satgas penanggulangan Teror Polri yang beranggotakan personil terbaik dari unit lawan terror Gegana Brimob Polri telah menjadikan dirinya sebagai satuan yang secara taktis amat fleksibel untuk menghadapi dan menjejaki jaringan pelaku teror yang juga fleksibel dan memiliki mobilitas tinggi di lapangan.
Ini adalah aplikasi prinsip ”tactical flexibility” yang tentunya performa optimal sebagai satuan Striking Force membutuhkan eksistensi aparat hukum, terutama Polri ( dengan Brimob didalamnya ) sebagai penjaga terdepan sistem peradilan pidana secara profesional, aturan perundangan tentang insurgensi dan terorisme harus memadai, dan terdapat sarana prasarana yang cukup untuk mendukung sistem ini agar dapat berjalan lancar.
Ketika sumber daya personil sebagai awak unit-unit lawan terror / Striking Force sudah sedemikian baik terbentuk lewat berbagai pelatihan di dalam dan luar negeri baik secara mandiri maupun lewat bantuan dan kerjasama pemberantasan terorisme internasional, tentunya tetap membutuhkan dukungan dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.
Kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai tentunya bukan pekerjaan singkat dan mudah, walaupun lembaga legislative di parlemen Indonesia telah memberikan dukungan secara optimal dalam membangun kekuatan unit-unit lawan terror Brimob Polri namun tetap dibutuhkan adanya kerjasama internasional secara signifikan dalam memberantas terror sebagai suatu eksistensi kejahatan yang menggejala di Indonesia.
Kerjasama Internasional dibutuhkan dalam bentuk pelatihan dan pengadaan alat baik berupa hibah maupun pembelian, sebagaimana diketahui sebagai sebuah unit lawan terror kepolisian yang harus menempatkan HAM sebagai landasan operasional membutuhkan alat-alat yang berdimensi layak dan proporsional untuk membela diri bagi petugas penegak hukum sekaligus menyelamatkan jiwa raga dan harta benda masyarakat pada umumnya.
Inventory senjata api yang dimiliki unit-unit lawan terror Brimob Polri saat ini masih tertinggal 1-2 dekade di belakang, dengan kuantitas masih sangat terbatas, hanya unit-unit yang berada dipusat Mabes Polri saja yang memiliki relatif lengkap, itupun secara kualitas masih sangat jauh dari harapan dan standar penegakkan hukum Internasional.
Alat proteksi berupa armour vest, optical devices, electronic surveillance devices, breaching devices, sharpshooter / sniper and tactical weapon for primary and secondary yang dimiliki oleh unit-unit lawan terror Brimob Polri adalah merupakan warisan era pra reformasi, selain sudah usang dan banyak yang rusak, pilihan caliber dan jenis munisi bukan standar Polisi, belum dilengkapi optical sight : day or night vision, tidak jarang dalam operasi penegakkan hukum berupa penagkapan pelaku terror berisiko tinggi , beberapa unit-unit lawan terror Brimob Polri harus menggunakan senjata serbu jenis AK47 dan M16 A1, tanpa optical sight dan body armour protection yang memadai.
Berbicara tentang barang bukti senjata api yang dipakai untuk melancarkan aksi terror di Indonesia, kelompok Teror di Indonesia saat ini dapat dikatakan lebih canggih dibandingkan senjata api yang miliki Polri pada umumnya, ingat penembakan warga Sepe Silanca di Poso Sulawesi Tengah, Polri menemukan selongsong caliber 45 mm, demikian juga penangkapan di Makasar Sulawesi Selatan terkait kasus pelemparan Granat terhadap Gubernur Sulsel, unit lawan terror Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Anti Teror Polri di lokasi menangkap pelaku yang memiliki Pistol 1911 caliber 45mm , sejumlah senjata laras panjang jenis M16 A1 dan M4 Carbine, yang diperoleh dengan mudah lewat jalur penyelundupan Philipina ( Moro) ke Indonesia ( Sulawesi Utara).

Penutup
Sebagai pertimbangan dan prediksi kebutuhan urgensi pembangunan unit-unit lawan terror Brimob Polri yang dilengkapi persenjataan secara profesional adalah jumlah terpidana kasus terorisme yang telah diajukkan ke muka pengadilan di Indonesia.
Secara total mulai tahun 2000 sampai tahun 2013 terdapat jumlah 906 orang yang terlibat kasus terorisme, dengan rincian : sedang menjalani vonis pengadilan sebanyak 643 orang, sedang menjalani sidang perkara : 50 orang , dalam proses penyidikan di Kepolisian sebanyak : 37 orang, sedangkan sisanya sudah bebas / telah menjalani hukuman.
Data ini merupakan sumber informasi terbesar karena kelak pasca selesai menjalani hukuman apakah mereka tersebut tidak akan kembali lagi melakukan aksi kejahatan yang sama, sehingga adalah mutlak menjadi suatu kebutuhan untuk menjamin pluralisme dalam kerangka Demokrasi dan HAM di Indonesia, sudah sewajarnya dukungan Internasional diwujudkan dalam bentuk yang nyata untuk membangun kapabilitas, kapasitas dan dukungan peralatan dan persenjataan yang modern sesuai standar Kepolisian dan organisasi penegak hukum Internasional.

THE REFORMATION JOURNEY OF KORPS BRIMOB POLRI IN CREATING THEIR IDENTITY AS A MODERN AND PROFESSIONAL GUARDIAN OF CIVILIZATION IN FACING THE HIGH INTENSITY CRIME IN INDONESIA

KLIK DISINI UNTUK PAPARAN : progres of brimob

INTRODUCTION
The development of Polri’s efforts to reform its internal body, especially in Brimob Polri so that they are able to fulfill their duties and responsibilities according to the manner and principles of a Democratic Country and the international police standards is of course associated with the system which is adapted by Polri, Polri reformation is associated with the political system, history, and social control adapted in Indonesia.
In general there are two types of Police systems in the world, such as the European Continental Model which is characterized by a National Police system which is centralistic and there is also the Anglo Saxon model which defines Police systems as a body which is developed by the local community but not from the national community and therefore the Police Force is decentralized.
However in reality, despite the fact that there are two different models, it is difficult to find both the European Continental Model and the Anglo Saxon Model that is actually implemented in any Police Force nowadays including Polri in Indonesia.
THE REFORMATION JOURNEY OF POLRI’S INTERNAL IN THE CONTEXT OF DUTY, FUNCTION, AND ROLE OF KORPS BRIMOP POLRI
The implementation of Police System in a democratic country such as Indonesia needs to gain full support from the community; the strict social control over Police systems indicates that there is a high concern from the community regarding the abuse of power from the Police body.
The implementation of strict social control towards the abuse of power of Police is done in the form of several changes in the context of Polri reformation.
A significant change towards the position and role of Polri along with the reformation era is shown by a National political decision in which Porli was separated from TNI institution on 1st April 1999 stated in the Inpres No.2 year 1999.
As a response towards the growing public support, the political decision Inpres No.2 year 1999 was followed by the confirmation through Tap MPR/VI/2000 about the separation of ABRI / Indonesian Armed Forces (TNI and POLRI) and also Tap/MPR/VII/2000 about the role of the two institutes by placing TNI under the Department Of Defense and Polri was directly place under President.
As a response towards both of the Tap MPR above there was a further another policy made, it was Law No.2 Year 2002 About the National Police Force Republic of Indonesia and Law No.3 Year 2002 About National Defense which was associated with the role and position of TNI in its assistant role towards Polri.
The reformation journey of Polri was done in hope that it would be able to bring back the functional role and position of Polri as an institution which is focused on national security. This was boldly stated in Law No.2 year 2002, Article 2, Article 4, and Article 5, overall it was explained that Polri has a governmental function which role and aims to create national security which includes creating national security, order maintenance , and rule of law, protection, aegis, and social service within the community, as well as to create peace and harmony by putting a high value on Human Rights and to enforce law in order to maintain national security in a civil police culture.
As an explanation regarding the articles mentioned above, Brimob Polri explains their functional role and duty as follows: The Main Duty of Brimob Polri is to implement and deploy the strenght of Brimob Polri in order to tackle high a concentration of public security and safety, mainly in riot control, armed organized crime, bombs, chemicals, biological, and radioactive in which Bimob’s actions are based on its function as a striking force which has a specific ability in bringing safety within the country and rescuing the community which is supported by trained personnel and solid leadership, proper equipments, gears, and modern technology.
The role of Brimob Polri as an organization is the maneuver, either individually or as a units with a fast deployment ability force, marksmanship, and paralyze criminals along with securing witnesses, collecting evidence by helping completing, protecting, strengthening, and replacing the existing regular Police Force
The formulation of duty, function, and role of Korps Brimob Polri is to emphasize the identity of Brimob as an integral of the Indonesian National Police Force to support the making of good governance which is based on respects towards law and human rights.
The step towards a breakthrough in answering the community’s demand on achieving INP (Brimob) reformation more specifically in the embodiment of civil police reformation was by the release of INP chief of Police Decree No. Pol: Skep/1320/VIII/1998, 31st August 1998 regarding The Field Guide Book on The Increase of Service by Polri ( INP) during the Reformation Era, Korps Brimob Polri responded by publishing The Guide Book on Operational Implementation and Guidance for Brimob Polri in building and developing an organizational culture which is in relevance with the other units in Whole Polri.
The next step which was in direct relevance with Brimob reformation was the release of Kapolri ( INP Chief of Police ) Decree, No. Pol: Kep 53/X/2002 17th October 2002 about Organization and Work Procedures of Korps Brimob Polri, and Kapolri Decision (Keputusan Kapolri) No Pol: Kep/54/X/2002 about OTK Organization Units of Regional Police Force (Polda), therefore since then the organization structure of Brimob yet again experienced some changes. In consequence, there was also a change in the structure or regional Brimob with the addition of Subden Gegana ( Counter Terrorist and Bomb ) in Police Region all over Indonesia.
The change of organization was a real step towards regulating Brimob so that it would be more integrated with Polri, including by being proceeded with the Decree from Kapolri No. Pol: Skep/27/IX/2002 about Brimob Polri Reformation, which included:

a. Structural Aspects
1) The power of Brimob Polri is not centralized, but decentralized at regional level (Polda/ Police Region).
2) Organization structure does not have to be the same as the structure of military organization.
b. Instrumental Aspects
1) Software improvement/ legality of procedure applicable in Brimob Polri leads towards and is based on the new paradigm of Polri.
2) The continuous assessment of system and method by Brimob Polri, in order to create members of Brimob Polri as Defender, protector, and public servant, as well as a professional law enforcer.

c. Cultural Aspects
1) A significant change in the actions of Brimob Polri members which was militaristic become Brimob Polri members whose status became civil including the application of the system of civil justice likewise generally in a community.
2) Avoid and eliminate all excess pride of Brimob and also eliminating all arrogance in everyday situations both during work and in the community.
3) To implement the use of a comprehensive program which is precise in order to build loyalty within each and every member of Brimob Polri towards the mission of the organization, and not towards one’s self or towards the leader.

THE EFFORTS OF KORPS BRIMOB POLRI TO ENSURE ACCOUNTABILITY DURING THE PROCEDURE OF THE USAGE OF POWER IN THE FRAMEWORK OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA
One of the issues which is very odd when discussing about the reformation journey of Polri’s internals, particularly Brimob Polri is about how and what are the efforts done in maintaining and ensuring professionalism and accountability in terms of using power especially ones which are lethal regarding the prevention of fire weapons misusage in Indonesia, there are several reasons which are the background of fire weapon misusage by police (Osse, 2007), such as:
First, there is a weakness in the mechanism of accountability, which is related to personnel reliability when an armed officer using his/hers weapons, including the minimum standard of mental health, psychological assessment, leader and colleague assessment which includes the assessment of previous unit heads regarding self control, family problems, health record, other health disorders, and willingness to take responsibility and make accurate and fast decisions in critical situations.
Second, the lack of training given to an armed officers, the difference in considerations and policy between different units, however, it also depends on the distribution and support of weapons including what the socio culture is like in a certain are as well as how the reaction of the community is and national policy regarding the ownership and usage of fire weapons which at the end will effect towards the concept and training dimension which has to be given to every armed officer.
Third, the supervision towards armed officers is not feasible, that the gap between Brimob Polri’s efforts to eliminate violence and misusage of fire weapons in the Polri operational environment depends on the existence of empirical experience the fatal consequences in Police operations, during mass riots, raids, and arrests and personnel deployment in the long term will create psychological stress which can easily cause an officer to be in rage and eventually misuse his fire weapon.
Efforts in tackling the misuse of fire weapons by members of Brimob Polri can be classified in to two groups; repressive and preventive actions.
The Repressive method is done by giving disciplinary actions and also criminal sanctions which is governed by public Court of law to those officers who are involved in the misuse of fire weapons.
Giving criminal sanctions to the members of Brimob Polri who have been proven guilty in court due to the misuse of their police power is a giant leap towards bureaucratic reformation in Indonesia when other agencies still maintain their exclusivity and militia judicial immunity which is difficult to be supervised by the public.
Preventive efforts are done by setting or making changes towards systems by restricting psychology tests and mental health processes for those who are eligible to be armed with a weapon, or even to refuse and forbid personnel who have personality problem, family, or colleague problems during the use of weapon, other than that there also needs to be regular health and mental check up periodically towards armed officers.
The context of respecting Human Rights is the main benchmark in police actions done by Brimob Polri, reports related to the violation Human Rights done by members of Brimob Polri has always been a great concern of Polri leaders in accountability and gives a clarification though investigation and persecution through civil justice and internal police disciplinary action.
As an implantation of the efforts mentioned above, especially by Brimob Polri’s counter terrorist units, structurally each member of the counter terrorist unit must live in dormitories with their family, the same goes to officers who directly lead the development activities such as routine daily training as well as when on duty, there is a very little chance that there will be counter terrorist personnel which violate the rules relating to crime and violence, tight supervision will be done continuously even since recruitment, task assignment, and task termination/ pension in order to identify counter terrorist candidates who are eligible and fulfill the criteria for intelligence, personality, psychology, and mental patriotism.
One of the most challenging step in personnel recycling for active member of counter terrorist unit Brimob Polri is the maintenance phase and increase of ability and capacity, to Korps Brimob Polri, especially in Gegana Brimob unit which was designed as an operational counter terrorist unit in Indonesia, which has made several breakthroughs in increasing and maintaining professional ability of each operator from the counter terrorist unit by educational and training activities both nationally and internationally. There are several training programs which have trained the counter terrorist unit such as the training held by GSG-9 in 1984 and 2003 and there is also a program of DSS ATA program (Diplomatic Security Services Anti Terrorism Assistance USA) held after the Bali Bombings in 2001 up until now.
It seems that there are no law enforcement Organization in this world that has never been reported by community or Non Government organizations regarding the violation of Human Rights, the same was found here in Indonesia, where several reports have been made by NGO’S regarding the violation of Human Rights done by members of Brimob Polri, which was gathered, quotes, and published by several other organizations without further investigation. However, not all of the data reported was valid or up to date, independent teams such as KOMPOLNAS ( INDONESIAN NATIONAL POLICE COMMISSION) and KOMNAS HAM ( INDONESIAN NATIONAL COMMISIONS OF HUMAN RIGHT ) whose obligation is to investigate cases related to the violation of Human Rights often do not find enough evidence regarding the violation of Human Rights such as those which had been reported, but only reports which have not yet been verified regarding its validity.
Efforts on capacity building as well as professional, proportional, and Human Rights oriented law enforcers towards Korps Brimob Polri can be seen by their participation in several workshops, seminars, and training of trainers held by JICA Japan, Center of Stability Police Unit/ Coespu International Law Enforcement Academy Bangkok, UNHCR, IOM, and ICRC.
In order to obtain an image of how far Polri reformation including Brimob, and what Brimob Polri has done in the development of the National Security System, a greater holistic observation is needed, this is done to avoid certain bias which can have a bad impact on both Brimob Polri and the Community.
Adrianus Meliala, a criminolog as well as a member of KOMPOLNAS once stated that “not all problems originate from the internal of Polri itself,” there are several external factors outside of Polri. In a democratic politic, not even one single money from the national budget goes unnoticed by DPR/ Legislative , each Budget has a role of DPR in it.
The functional role of Polri as a striking force which has a specific ability to reinforce national security and the rescuing of people of the society, must be supported by a well trained Brimob Polri, have a solid leadership, proper equipment and gear, as well as modern technology and have high respect towards Human Rights.
The preparedness of Brimob Polri in their carrying out their duty is affected by managerial preparedness with modern, dynamic, and actual perspectives towards the renewal in planning software requirements of law, hardware, and adequate resources in order to guarantee that duties are done well.
THE ROLE OF KORPS BRIMOB POLRI IN LAW ENFORCEMENT TOWARDS THE THE HIGH RATE OF CRIME IN INDONESIA
Brimob Polri aims to be the most up front guard of defense in law enforcement in building professional anti terror units with consideration on the dimensional challenges which are getting more difficult, this is related to the level/position of Indonesia’s Geo Strategy and Geo Politics in Asia as well as globally.
As a consequence of Indonesia’s strategic position regionally and globally, there is an increase in dimension of high intensity crime. In the Palermo Convention, it states that there are five categories of crime which is included as transnational crime, they are: narcotic crime, genocide, currency counterfeiting, sea piracy, and cyber crime.
This Palermo concept was later on emphasized by the ASEAN Declaration which stated that there are eight types of transnational crime: Illicit Drug Trafficking, Money Laundering, Terrorism, Arm Smuggling, Human Trafficking, Sea Piracy, Trans National economics crime & Currency counterfeiting, and Cyber crime.
Transnational crime in approach towards crime development is a necessity as a consequence of the development of communication technology, transportation, and information where the physical barriers of a country have become vague. International dimension as a form of crime which has crossed the territorial borders of a country, with the complexity of suspects and objects of action– and difficulty as a result of the difference in positive law amongst countries is the characteristic of transnational crime.
Tenseness and fear will rise within the community as a fear of crime that will later make the community feel and think that it is a form of Governmental failure in protecting their citizens.
Hermawan Sulistyo (2009), stated that the sudden appearance of terrorism is a threat to national security. The Bali Bombings I and II, Marriot Hotel Bomb, the series of Bombings in the American and Australian Embassy is a real life example of national safety issues.
Gegana Bomb Data Centre was one of the innovations from Brimob Polri in fulfilling their duty to protect and serve the community (GBDC). GBDC is a central bomb data and documentation analysis centre which is represented by Bomb Technician of Brimob Polri in order to enforce law by leaving behind investigation practices and conventional investigations changed into a police investigation approach which was based on a more scientific crime scene investigation approach.
Challenges of law enforcement and the maintenance of security and peace in Indonesia is currently face by a phenomena of development terrorism existence which is seen as a asymmetric warfare that has a tendency to point at the root of the problem of terrorism as a result of religion based growth of fundamentalism.
Globally, there is a tendency to view the identity of a religion not as a holy lesson but more of a perspective and a struggle. Conflicts and a flourishing fundamentalism will evolve and become the roots of world conflict the roots of terrorism needs soil in order to survive, and that rich soil will have a direct impact on the tree of terrorism, that rich soil is the social fundamentalist environment, which is the habitat, so that terrorism always comes and goes in the history of mankind.
The context of “Indonesian-ism” in Brimob Polri’ challenges as a striking force against terror and terrorism in Indonesia is that there is dynamics spread of terror , the most contemporary growth is that the term of “enemy” has been redefined into 2 categories; far enemies and near enemies.
The change in attitude and the way a radical organizations works is a combination between optimism and interests that might occur when an opponent suddenly appears too weak to be opposed.
Those weaknesses include: First; the ability of an opponent to respond effectively, the ability to protect their citizens and wealth that might weaken; and second; an opponent might make themselves morally and politically weak and therefore will increase the terrorist’s likely hood to obtain support from the community (Crenshaw, 6).
A conclusion needs to be drawn from Martha Crenshaw’s quote above, that terrorism is only a way to achieve a radical goal, and then the decision that terrorism is a psychologically chosen way regarding a rational decision made by a certain group of people to achieve their goal.
That rational decision is affected by several factors; subject, in this case is the certain groups and the second factor is object, in this case the target, therefore if either one of the factors are considered as the most beneficial way in order to achieve a certain goal compared to the other methods, then that method is chosen as the perfect rational method (Crenshaw, 7-11), it is not unusual that a contemporary terror attack in Indonesia by far enemies (the significance and identity of the western world is represented by America and Australia) becomes an attack towards near enemies (Indonesian Government and Brimob Polri) which is associated as “enemy” that block in achieving the main goal of a terrorist group’s activities in Indonesia.
We must see the terror attacks and their suitability with the current global trend, if we compare the modes of attack which are done by terrorists in Indonesia with terror acts in other countries we can conclude that these events somehow give inspiration amongst the terrorists because the attacks which happen in Indonesia also happen in other countries, for example the attack Bombings was done by using a motorbike in Indonesia is also happened in Pakistan, the attack of shooting of police officers also happened in Southern Thailand, when 5 police officers were shot and killed by the Pattani terrorist group.
An attack using Ricin poisoning also occurred in Afghanistan, an attack was also done towards US senators, and a terror attack was also done by sending letters filled Anthrax germs to the French Embassy in Jakarta, the main aim of these terrorists is politics, the struggle against world polarization.
The reason why terror groups and terrorist become more brutal and fired bullets towards a personnel of Polri who was on field duty and was wearing a police uniform was because there was a quote from Abu Bakar Baasyir staing that nowadays jihad in Indonesia is no longer fardhu kifayah, but fardhu ‘ain.
Indonesia is considered as Darul Harby according to Abu Bakar Baasyir, therefore it becomes compulsory to all Muslims in Indonesia to do Jihad against Kafir Haby Indonesia Government who consistently hamper those groups by law enforcement efforts towards terror activists who aim at western interest and the society in general.
Abu Bakar Baasyir stated that now is the time to oppose the Indonesian Government, this opinion was explained through one of Ustad Aman Abdurraham’s writings, which stated that to all men wherever they may be, act, march according to their abilities to do jihad towards toghut (A competitor of Allah – the Indonesial Government and also TNI and Polri), march step by step but with a big outcome.
Polri is considered to be the leading actor in tackling terror and therefore Polri is the number one enemy on terrorists, but despite that fact if we look at the previous events, whoever becomes a barrier for terrorist networks such as: Ulil Abshar Abdalla, Nazarudin Umar, Matori Abdul Djalil, and Guntur Romli, they have all be targets of terrorists because they were thought to be a barrier.
The shooting of a uniformed police officer is an easy target so that terrorists make them their aim, in fact, terrorists particularly look for members of Densus 88/ AT and members Counter terrorist unit of Brimob Polri. However, its is difficult to reach members of Densus 88/AT and Brimob Polri, therefore the terrorist aim at any uniformed police or Polri member in order to get their message through in saying that Indonesia is very prone to terrorism.
Before the Bali Bombings in 12th October 2002, Polri did not have any data or strategy in fighting against terrorism, even just to identify terrorist networks which have operated in Indonesia since 1998.
The achievement on disclosure of the Bali Bombing I and Jamaah Islamiyah terrorist network has made Polri a trusted leading actor to carry out their role in national security which is more than just security for the community; there have been several doubts on whether or not Polri could function well in their role in national security.
Since then, Indonesian Government has begun to obtain a format that is suitable with the reformation era as well as with Human Rights in countering terrorism associated insurgencies. The Indonesian Government’s decision was made my placing Polri in the implementation of law enforcement strategies by methods of “due process of law” where terrorists who are actually insurgent, are processed by law and brought to court in an open hearing.
This strategy is suitable with the current democratic conditions and it also emphasizes on Human Rights, once again, aware or unaware, law enforcement strategy by due process of law has brought a positive impact on the principles of contra-insurgency, the proof of guilt in an open hearing and gives insurgency rights to defend themselves fairly, will make the society assume that the insurgent is an ordinary criminal and a law violator of the people’s consensus.
This strategy of law enforcement has also implemented the “minimum force” strategy which has been the basic principles of contra-insurgency in the form of anti terror, as an instrument for law enforcement, every use of power by Brimob Polri is always based on the law, therefore the use of power is done selectively and with full responsibility, unlike the use of military violence which is often contra-productive because it is done without discrimination and invites social antipathy.
Since the disclosure of the bombers at Bali Bombings I, it was followed by the arrest of prominent figures such as Noordin m Top, Dul Matin, and Dr Azahari, which has encouraged Brimob Polri to improve and strengthen themselves, there have been several training programs done and there have been many resources which have been allocated to carry out its role in counter terrorism.
One of the decisions made by a INP / Polri Leader at that time which was very monumental was to form Task Force (Satuan Tugas/ SATGAS) Bom Polri which later transformed into Densus 88/Anti Terror, the existence of an ad hoc organization and its management was strengthened structurally by combining the best Polri personnel incuding personnel from Brimob Polri who were given the task as a Striking Force unit.
The structure of this system has made SATGAS anti terror Polri which consists of the best personnel from anti terror unit Gegana Brimob Polri has made itself a unit which is tactically flexible in order to face and track down terrorist who are also flexible and have a high mobility.
This is the implementation of the “tactical flexibility” which certainly the optimal performance as a Striking Force unit needs the existence of law enforcement agencies, especially Polri (With Brimob inside it) as a professional frontline guard in the criminal justice system, rule of law regarding insurgency and terrorism must be adequate, and the sufficient infrastructure to support this system so that it can run well.
When personnel resource as crew of anti-terror/ Striking Force units are so well formed through frequent training both inside and outside of the country either dependently or through assistance and cooperation with international anti terrorism, certainly still needs support and the availability of adequate infrastructure.
The need for adequate infrastructure is certainly not an easy task, even though legislature in Indonesian parliament have provided optimal support in building strength within anti terror units of Brimob Polri, an international cooperation is still very much needed in tackling terrorism which is an existing symptomatic crime in Indonesia.
International cooperation in the form of training and procurement of equipment in the from of grants or administration is needed. Known as a police anti terror unit who is required to place Human Rights as an operational basis, sufficient and proportional tools are needed for the self-defense of officers as well as to save the lives and the properties of the community.
Weaponry owned by Brimob Polri anti terror units is currently 1-2 decades out of date, with a limited quality as well as limited quantity. Only units which are locates in Mabes Polri have relatively adequate equipment, but its quality is still far from expectations and far from the international law enforcement standards.
Protective gear in the form of armor vests, optical devices, electronic surveillance device, breaching devices, sharpshooter/ sniper, and tactical weapon for primary and secondary which are owned by Brimob Polri anti terror units were all gear which had been passed on to then from the pre reformation era, other than being already torn, and in poor condition, the available choice of calibers and the types of munitions does not meet the police standards, and are not yet equipped with optical sight: day or night vision, quite often in law enforcement operations involving arresting high risk terrorists, there are several Brimob Polri anti terror units which have to use attack weapons AK47 and M16 A1 type without any adequate optical sight and body armor protection.
Evidence of amour that used in carrying out terror operations in Indonesia is currently more advanced compared to the weapons owned by Polri, taking back to the shootings of Sepe Silanca a residents in Poso, Central Sulawesi where Polri found 45 mm caliber bullets, a similar case occurred in Makassar, South Sulawesi, where riots took place involving the throwing of Grenades at the Governor of South Sulawesi, the Brimob Polri counter terror unit which worked together with regional Police and counter terror unit arrested a gunman who owned a 45mm caliber Pistol 1911, a number of long barrels type M16 A1 and M4 Carbine, which were easily obtained through the Philippines (Moro) arms smuggling route to Indonesia via North Sulawesi.
CONCLUSION
As a consideration and prediction of the need and urgency of building Brimob Polri counter terror units which are equipped with professional weapons is the number convicted of terrorism which have been brought to court in Indonesia.
Since 2002-2013, there have been a total of 906 individuals involved in terrorism with details: 643 people undergoing a court verdict, 50 people undergoing a court trial, 37 people still under investigation, and the rest have been released/ have finished their sentences.
This data is the biggest Warning and source of information because after they finish their sentences, will they return into terrorism activities?, therefore it is an absolute necessity in order to ensure pluralisms in the framework of Democracy and Human Rights in Indonesia, it is logical that international support in real form is needed in order to build capability, capacity, and support of modern equipments and weapons for INP, according to Police and international law enforcement organization standards.

Dirgahayu Korps Brimob Polri

Tepat pada tanggal 14 November 2013 korps Brimob Polri merayakan hari ulang tahun, dengan acara yang sederhana tepatnya di Mako Korps Brimob Kelapa Dua , Depok, Kapolri Jenderal Pol.Drs Sutarman memberikan sambutan, sebagai sebuah introspeksi perjalanan sejarah pengabdian Korps Brimob Polri tidaklah terepas dari berbagai dinamika perjalanan Bangsa Indonesia.
FINAL AMANAT KAPOLRI PD HUT BRIMOB KE 68 THN 2013 OK
Kali ini marilah kita luangkan sejenak mengenang salah satu fase-fase bersejarah dalam pengabdian Korps Brimob Polri, sengaja saya tampilkan sebuah kenang-kenangan dari upacara yang sama ditahun 1969 , sebuah masa yang patut dikenang karena pada masa- masa inilah tepatnya antara tahun 1969-1970 , Taring Resimen Pelopor mulai ditanggalkan sebagai sebuah pasukan berkonsep Striking Force dan berkemampuan Light Infantry menjadi sosok pasukan penegak hukum yang menempatkan due proses of law sebagi sebuah bahasa keseharian.

ketika jarum sejarah telah berputar dan tiada mungkin untuk dikembalikan , adalah suatu kebijaksanaan untuk mempelajari lika liku sejarah sebagai sebuah wawasan yang menjadi landasan bertindak dimasa depan.

Era Menpor bertaring mulai surut ditahun 1972 dan pada tahun 1974 , Anton Soedjarwo , sebagai Kadapol ( Kapolda ) Jakarta Raya kala itu membentuk Gegana sebagai jalan tengah untuk tetap menjaga eksistensi pasukan gerak cepat penghancur kejahatan tetap ekis di tubuh Polri.

Sangat menarik bila menyimak sambutan Kapolri kala itu , Komdjen Pol Drs. Hoegeng , tinggal bagaimana kita menyimak dan memahami dalam konteks bathiniah saat itu dan konteks kekinian , bahwa KAMI MASIH ADA.

Dirgahayu Korps Brimob Polri tetaplah semangat dalam menjaga peradaban manusia , Banggalah Korps Brimob Polri sebagai pasukan terbaik dalam melayani, melindungi dan melayani masyarakat.

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003
IMG_0004

IMG_0005
IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

IMG_0012

IMG_0013

IMG_0014

IMG_0015
IMG_0016

IMG_0017

IMG_0018

IMG_0019

IMG_0020

IMG_0021

IMG_0022

IMG_0023
IMG_0024
IMG_0025

IMG_0026

SEJARAH KEPOLISIAN DI INDONESIA Peran Polri dalam Operasi Kamdagri

SEJARAH KEPOLISIAN DI INDONESIA
Peran Polri dalam Operasi Kamdagri
a href=”https://jurnalsrigunting.files.wordpress.com/2013/01/amdji-atak-dan-tabatoki.jpg”>Amdji atak dan tabatoki

A. Penumpasan Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

1. Tanggal : 23 Januari 1950
2. Pimpinan pemberontakan : Kapten Raymond Westerling
3. Korban : Robert Walter Monginsidi dan para pejuang di Indonesia Timur (Sulawesi Selatan)
4. Tempat : a. Sulawesi Selatan
b. Bandung
c. Jakarta (Geromolan Mak Item)
5. Pimpinan pasukan penumpasan :
a. Komisaris Polisi Tk. II Soejipto Joedodihardjo memimpin kesatuan mobile brigade.

b. Komandan Pusat Mobile Brigade M. Jassin
loreng macan tutul

<
B. Penumpasan Gerakan Andi Azis

1. Tanggal : April 1950
2. Pimpinan pemberontakan : Kapten Andi Azis, bekas Perwira Tentara KNIL Belanda
3. Korban : Ditawannya Letkol TNI Achmad Yunus Mokoginta
4. Pasukan penumpasan : 2 Kompi dari Kesatuan Mobile Brigade ikut serta dalam penumpasan.

IMG_0011

C. Penumpasan PRRI/Permesta

1. PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia)

a. Tanggal : 15 Pebruari 1958
b. Tempat : Sumatera (Medan, Padang, Riau)
c. Pimpinan : Letkol A. Husein
d. Nama Operasi : Operasi Tegas

IMG_0004

e. Penumpasan :
– 1 Batalyon Brigade Mobil Jawa Tengah pimpinan KP I Soejipto Danoekoesoemo dan AKP Boedijoewono Gagak Pranolo.
– Kesatuan-kesatuan Brigade Mobil dari Kalimantan, Jawa Barat dan Batalyon Pelopor (Ranger), Kompi-kompi Brigade Mobile tersebut antara lain :

• 5994, 516 dan 517 dari Jakarta
• 5129 dan 5168 dari Medan
• 5163 dan 5481 dari Kalimantan

Menpor

nugraha-cakanti-yanautama.jpg
2. Permesta Maluku

a. Tanggal : Maret 1957
b. Penumpasan :
• Komandan Brimob Maluku Komisaris Polisi VE Karamoy
• Komandan Brimob Maluku Utara Komisaris Polisi ESP. Sitompul
• Wakil Komandan Brimob Maluku Komisaris Polisi FEB Taihutu
• Komandan Pasukan Polisi Istimewa Inspektur Polisi TK I Nurdin Baso
c. Kompi-kompi Brimob yang terlibat :
• 5121, 5148, 5154, 5157, 5487 dari Maluku dan Combat Partisan.

IMG_0002

IMG_0016
3. Permesta Sulawesi

a. Tanggal : 2 Maret 1957
b. Tempat : Menado dan Sulawesi Tengah
c. Pimpinan : Letkol Vience Sumual
d. Penumpasan :
• Pasukan Brimob pimpinan Inspektur Polisi Tingkat I Sueb, juga sebagai kepala polisi Donggala.

• Andi Mochtar, raja Banawa diangkat sebagai wakil Sueb dan memimpin pasukan Brimob menumpas Permesta.

• Adjun Inspektur Polisi Syukur memimpin pasukan Brimob untuk menghancurkan gudang mesin dan perbekalan lawan.

IMG_0005

IMG_0012

D. Penumpasan Gerakan DI/TII

1. DI/TII di Jawa Barat

a. Dilakukan penumpasan secara gabungan dengan kesatuan dari Angkatan Darat.

b. Kepolisian negara mengirimkan 20 Kompi Gabungan Brimob, perintis dan Polisi Umum.

c. Operasi Penumpasan dinamakan Operasi Pagar Betis, Operasi Bharatayuda dan Operasi Pamungkas.

d. Pada tahun 1959 Kompi 5141 di bawah pimpinan PIPI Ilyas, PIP I J. Lumy, PIP I Tugiman dan PIP I Jasmadi bersama-sama dengan kesatuan TNI AD berhasil menangkap 50 orang anggota DI/TII.

e. Pada bulan April 1959 Pos Polisi Cisalak Subang dikuasai pemberontak danjatuh korban AP I Suhardi dan AP II Karsip

f. Pada tahun 1960 Kompi Ranger pimpinan AKP Anton Soedjarwo berhasil menangkap 47 orang anggota DI/TII di daerah Cidahu.

g. Pada 1 April 1962 dilancarkan operasi Bharatayuda I dan II dengan berhasil menangkap 1.608 anggota DI/TII dan 3.278 anggota DI/TII beserta ratusan ratusan pucuk senjata dibawah pimpinan KP II Mursaid dengan Yon 208 nya.

IMG_0014

IMG_0015
2. DI/TII di Sumatera Utara dan Aceh

a. DI/TII di Aceh dan Sumatera Utara dipimpin oleh Tengku Daud Beurueh.

b. Operasi pengejaran dan penumpasan dilaksanakan oleh Kompi 5168 dan Kompi ranger/Pelopor 5994.

c. Pada tahun 1961 dikirim 2 Kompi Brimob yaitu 516 dan 517 ke Tapanuli Utara untuk mengadakan Operasi Teritorial dan Stabilisasi.

SS2 buat Polri

Selamat datang SS2

Senjata dan sistem kesenjataan merupakan tulang punggung dalam penggunaan kekuatan sebuah pasukan, memang tidak semudah peribahasa yang mengatakan : Man behind the gun untuk mengatakan superioritas daya gempur , daya gerak dan daya tembak terletak kepada bagaimana seorang petembak menguasai suatu senapan yang menjadi miliknya.

Sebuah bantahan atau bisa jadi memperkuat pribahasa diatas adalah bagaimana Mao Tze Tung mengatakan bahwa Power is derived from the barrel of the weapon, sehingga dengan demikian kekuatan sebagai superioritas sangat ditentukan oleh ” laras” keunggulan senjata dan sistem kesenjataan itu sendiri.

Kelahiran SS2 Pindad yang sebagai sebuah penyempurnaan teknologi dengan berbagai sentuhan baru di bidang mekanika, ergonomis dan kebijakan negara untuk memberikan ruang lebih lebar kepada penggunaan produksi dalam negeri patut mendapat apresiasi.

Keunggulan SS2 sebagai sebuah produk yang disempurnakan dari SS1 Pindad yang mengambil basis design FNC Belgia dalam beberapa event perlombaan menembak seperti AARM ( asean armies rifle meet )maupun beberapa event lain yang umum dilaksanakan satuan TNI

Kehadiran SS2 dalam inventori senjata Polri dimulai pertama dengan penggunaan SS2 terutama varian V5 yang dijadikan senjata utama bagi pasukan dalam penugasan FPU di Sudan dimana semenjak tahun 2012, SS2 V5 dipilih untuk menggantikan Styer AUG 3 yang telah digunakan oleh beberapa rotasi penugasan FPU Polri ” Garuda Bhayangkara”.

Konsep Modular ( mudah diganti ganti ) merupakan suatu keistimewaan yang ditawarkan SS2, betapa tidak , dengan kehadiran SS2 artinya Brimob dapat meningkatkan daya gempur , daya tembak dan kemampuan manuver dilapangan.

Beberapa fitur tambahan seperti GLM sebagai senjata bantuan lintas lengkung akan dengan mudah didapatkan , baik peluncur GLM itu sendiri maupun munisi GLM tentunya dengan disesuaikan kebutuhan tugas Brimob Polri , bisa jadi mulai dari munisi dummy untuk latihan , munisi pecahan tajam , anti material , dan bisa juga untuk kepentingan penindakan huru hara berupa munisi GLM dengan isian CN atau CS ( gas air mata)

Fitur tambahan lainnya adalah SS2 sudah mengadopsi sistem Rel sehingga akan mudah ditambahkan teleskop , maupun aimpoint sebagai pembidik optik yang selama ini cukup sulit untuk ditambahkan pada AK series 100 yg menjadi inventori Brimob.

SS2 yang diproduksi oleh Pindad sebagai imdustri strategis dalam negeri tentunya akan memberikan kemudahan bilamana terjadi kerusakan sehingga memerlukan penanganan teknisi pindad dengan cepat. Secara berturut turut antara SS2 dari varian 1,2 dan 4 menurut situs resmi Pindad adalah;
Assault Rifle SS2, Specifications, Pindad Code
SS2-V1 SS2-V2 SS2-V4
NSN
– – –
Calibre
5.56 X 45 mm 5.56 X 45 mm 5.56 X 45 mm
Barrel Length
460 403 460
Overall Length

Butt Extended
990 920 990
But Folded
740 670 740
Weight

With Empty Magazine
3.4 kg 3.2 kg 4.2 kg
Cyclic Rate of Fire
675 – 725 rpm 675 – 725 rpm 675 – 725 rpm
Mode Firing
Single, Full Auto, Safe Single, Full Auto, Safe Single, Full Auto, Safe
Sight
Mechanical Sight Mechanical Sight Optical Sight
Max Effective Range
500 m 400 m 600 m
Finishing
Black / Gray Black / Gray Black / Gray

Magasen SS2 juga dibuat dengan mengambil pola Magasen STANAG: SS1 , FNC , dan M16 sebagai magasen standar NATO , akan memberikan kemudahan manakala diperlukan sejumlah magasen dalam jumlah besar , selain dapat diproduksi oleh Pindad sendiri , surplus dari produsen pernak pernik senjata terkenal dapat ditemukan dengan mudah di pasaran internasional.

Pindad telah mengeluarkan beberapa Varian SS2 lainnya, tergantung pilihan dan keinginan konsumen ,Pindad sanggup memenuhi , varian SS2 V1 ditujukan untuk senapan serbu infanteri , dengan panjang laras 460 mm. Diharapkan prajurit dilapangan dapat dengan mudah menggunakan tambahan Tabung Pelontar ( TP ) sebagai pendukung senjata lintas lengkung yang mumpuni .

SS2 V2 dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan para unsur pimpinan maupun pasukan yang dipersiapkan untuk melaksanakan infiltrasi menggunakan metode penerjunan, dengan panjang laras yg lebih pendek dari Varian pertama , SS2 V2 sangat sesuai untuk pertempuran di medan sempit maupun untuk penerjunan.

Varian lainnya adalah V4 dan V5 yang ditujukan untuk kebutuhan senjata dengan tingkat presisi tinggi karena dilengkapi dengan teleskop yang dapat dengan mudah dibongkar pasang , sedangkan V5 yang telah digunakan untuk misi Garuda Bhayangkara FPU Polri di Sudan dibuat menjadi sedemikian ringkas dalam format karaben yang sangat cocok untuk senjata utama awak kendaraan taktis , maupun lapis baja serta untuk aksi serbuan ruangan dalam pertempuran jarak dekat.

Selain Keunggulan yang ditawarkan oleh SS2 , terdapat beberapa kondisi yang perlu dicermati bersama menjadi suatu kajian, adalah penggunaan amunisi itu sendiri dalam konteks logistical matters ,ketika logistik sebagai sebuat unit pendukung diyakini tidak akan memenangkan sebuah pertempuran , namun adalah sebuah keniscayaan bahwa tidak sebuah peperangan pun yang akan dapat dimenangkan oleh logistik.

Kebutuhan munisi khususnya kaliber 5,56mm merupakan sebuah keharusan manakala pengadaan senjata dilakukan , sebagai informasi pembanding bahwa sampai saat ini Polri secara faktual masih menggunakan berbagai jenis munisi yang sangat beragam untuk mendukung inventori senjata yang dimiliki.

Kelas senjata gengam saja , setidaknya polri membutuhkan 2 jenis munisi : mulai 9X19 mm untuk pistol Glock dan beberapa varian lainnya , dan kaliber 38 mm untuk revolver yg digunakan.
Tidak kalah rumitnya adalah senjata pinggang dari kelompok scorpion buatan ceko yang juga mengisi gudang arsenal polri khususnya Brimob , selain kalibernya yang 7,65 mm cukup imut untuk ukuran senjata serbuan ditambah kenyataan bahwa industri dalam negeri seperti pindad belum memproduksi munisi yang dimaksud , apalagi ditambah inventori arsenal lawas namun mumpuni seperti M10 Ingram yang membutuhkan caliber 45 ACP.

Sebagai sebuah pertimbangan kedepan adalah , urusan amunisi untuk ukuran Mako Korpbrimob Polri sebagai unsur pelaksana utama tingkat Mabes yang memiliki kekuatan 4 satuan setingkat resimen , bisa jadi urusan logistik munisi nantinya diyakini akan menjadi sandungan dalam giat operasional maupun pembinaan Brimob itu sendiri.

Ketika Resimen 1 Gegana menggunakan Styer AUG dan M4 sebagai senapan serbu , maka kebutuhan mutlak munisi berkaliber 5,56mm dengan rifling twist 1/9 menjadi suatu keharusan , Pindad dalam hal ini mampu memenuhi kebutuhan munisi 223 ( rifling twist 1/9) tadi dengan memproduksi munisi 5,56mm dari jenis 4 TJ demikian juga dengan Resimen 2 , 3 dan Puslat Korpbrimob sendiri sampai saat ini masih menggunakan senjata serbu berjenis AK series 100 , mulai varian 101 dan 102 , yang membutuhkan munisi 223 sama seperti 5,56mm ( 4 TJ ) pindad namun aka berubah manakala dengan kehadiran SS2 yang membutuhkan munisi kaliber 5,56mm dengan Rifling twist sedikit berbeda ( 1/7 ) secara otomatis membutuhkan pengadaan munisi 5 TJ dari produksi Pindad maupun produsen lainnya,masih menurut situs resmi pindad, terhadap perbandingan antara munisi 4 tj dan 5 tj dapat dilihat dalam tabel berikut :
Specifications
Pindad Code
MU4-TJ MU5-TJ MU5-M
Name
5.56 x 45 mm M193 5.56 x 45 mm NATO 5.56 x 45 mm NATO
Type
Ball. FMJ Ball. FMJ Steel Core Match, FMJ
NSN
1305-45-000-1781 1305-45-000-1784 1305-45-000-1787
Synonym
0.223 Armalite 0.223 Rem. Special – –
Armamament
M16-A1 Rifles, Steyr SS1, M16-A2 Rifles SS1, M16-A2 Rifles
Cartridge Length
57.40 mm 57.40 mm 57.40 mm
Case Length
44.70 mm 44.70 mm 44.70 mm
Rim Diameter
9.60 mm 9.60 mm 9.60 mm
Bullet Diameter
5.70 mm 5.70 mm 5.70 mm
Extractor Diameter
8.44 mm 8.44 mm 8.44 mm
Bullet Weight
3.62 g 4.00 g 4.00 g
Characteristics (Barel Test)

Velocity
V10 = 989 m/s V25 = 915 m/s V25 = 915 m/s
Chamber Pressure
-Ma. 4,070 kg/cm2 Max. 4,200 kg/cm2 Max. 4,200 kg/cm2
Accuracy
At 100 m = Max. Dia 14 cm Extreme Spread At 100 m = 20 cm H + L At 100 m = Max. dia 13 cm Extreme Spread
Tracer Performance
– – –

Logistical Nightmare terjadi manakala, dalam suatu misi tidak ditemukan senjata dan munisi yang dapat saling menutup dan melengkapi/ dipertukar pakaikan , ketika satuan Gegana dan satuan Pelopor saling melibatkan anggotanya dalam suatu aksi gabungan yang mengharuskan adanya fleksibilitas logistik (khususnya munisi ) , maka tinggal menunggu waktu saja terjadi kerusakan secara massal senjata milik polri dimasa depan , persis seperti yang pernah dilakukan oleh TNI pada masa operasi Seroja di Timor Timur, ( ABRI saat itu ), memaksakan penggunaan munisi kaliber 223 mm milik M16 A1. Kedalam laras SS1 versi awal , atau sebaliknya memaksakan 5,56mm ( 5TJ) milik SS1 ke laras M16 milik satuan teritorial TNI AD kala itu.

Sebagai sebuah diskusi untuk menemukan solusi yang paling memungkinkan ketika SS2 sudah datang dan menjelma menjadi senjata serbu utama Brimob adalah dengan alternatif : mengelompokkan pengguna , mengalihkan , merubah sesuaikan kaliber pesanan Polri .

secara praktis dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan clustering user atau pengelompokkan pemakai akhir, bisa jadi dengan pertimbangan kemudahan pengiriman material logistik untuk jajaran brimob di sumatera , kalimantan , Jawa dan sebagainya , maka seluruh sumatera diberikan AK series 100 bekas pakai Mako Korpbrimob atau daerah- daerah lain yang saling berdekatan untuk menggunakan jenis senpi dan kaliber munisi yang sama.

2. Levelling user ! Apabila SS2 dan SS1 dirasakan mencukupi untuk seluruh pasukan Brimob di tingkat Mabes dan satuan wilayah , maka adalah suatu pilihan yang paling mudah untuk menghibahkan inventori AK series 100 dan Series 2000 China kepada satuan selain Brimob , bisa jadi Sabhara ataupun Polair dan Udara yang masih menggunakan varian SS Sabhara. , Ruger Mini dan SKS termasuk warisan perang Dunia II seperti LE dan Mouser terutama di polsek polsek terjauh.

3. Mengajukan perubahan design laras SS2 khusus Polri untuk beralih menggunakan munisi dengan rifling twist 1/9 seperti yang telah dipakai untuk M16A1, M4, AK series 100, Styer AUG selama ini.

Ketiga alternatif solusi tadi pastilah membutuhkan waktu , tenaga, metode dan anggaran yang tidak saja rumit ,tetapi juga mahal, dan tidak bisa dalam sekejap, namun adalah suatu keharusan dalam menangkal logistical Nightmare saat logistik dibutuhkan dalam memenangkan sebuah “pertempuran “, yang artinya juga , bahwa logistik bisa berarti memberikan kontribusi atas kekalahan dan kegagalan sebuah pertempuran maupun missi yang harus dijalankan.

Selamat datang SS2 ,adi karya anak bangsa , kami bangga memilikimu.
Saya menulis, maka saya ada.

20130729-141443.jpg

20130729-141534.jpg

20130729-194205.jpg

sangkur dan senjata untuk kapur dan pena

Selama ini yang terdengar atau muncul di media massa nasional adalah bagaimana kondisi papua yang sangat dinamis , dikatakan demikian adalah tidak terlepas dari kondisi kamtibmas yang aman tentram dengan tertib sipil berjalan semestinya namun dalam sekejap dapat berubah menjadi suatu kondisi yang mencekam dan menakutkan.

Beberapa peristiwa penembakan terhadap anggota polri dan aparat tni , pembakaran fasilitas umum dan pemerintah ,agitasi dan teror termasuk sabotase lainnya bahkan serangan terhadap konvoi kendaraan pengangkut bahan makanan kerap terjadi secara tiba -tiba .
99 IGA D P Nugraha
Permasalahan gangguan keamanan di tanah papua menyisakan pertanyaan apakah kondisi ini akan terjadi lagi dikemudian hari ataukah kondisi panas dingin yg menggejala akan dapat dihentikan , lantas apa formulanya.

Membedah permasalahan penyakit panas dingin situasi kamtibmas di papua adalah dengan menganalogikan bagai seorang dokter yang menerima paien dengan gejala tertentu , lewat observasi , dan analisa yg tajam maka nantinya akan ditemukan suatu treatment dan obat yg manjur dengan dosis yang tepat.

fenomena insurgency yang terjadi di Papua bila diibaratkan sebagai analogi sebuah penyakit kronis yang memiliki gejala, perilaku dan bentuk yang khas , akan menunjukkan bahwa insurgency tidak lebih dan kurang sebagai sebuah pertarungan antara sekelompok orang yang tidak berkuasa terhadap pemerintahan yang sah.

Insurgency terjadi apabila kedua belah pihak yang bertarung menggunakan sumber daya politik termasuk kekerasan didalamnya untuk mencapai tujuan politik yang diperjuangkan dalam kancah pertarungan.

Insurjensi adalah merupakan bentuk pertarungan asimetrik, dimana akibat perbedaan atas kepemilikan aset dan pilihan metode yang berbeda dan tidak seimbang , sehingga memaksa adanya pilihan alternatif sebagai suatu rasionalitas bagi pihak yang lebih lemah untuk secara dinamis menggunakan time , space, support dan legitimasi dalam memenangkan pertarungan yang dihadapi.

Dukungan masyarakat dalam insurgency dan lawan insurgency tidak terlepas dari pola pemikiran bahwa rakyat sesungguhnya adalah ruang gerak dan ruang juang yang sesungguhnya , sehingga barang siapa berhasil memenangkan hati dan pikiran rakyat maka aspek time , space , support dan legitimacy akan berda dalam genggaman.

Memenangkan hati dan pikiran rakyat merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dengan kesegeraan , manakala Rakyat seperti pada umumnya memiliki kecenderungan netral terhadap keberpihakan dalam pertarungan antar kekuatan di sebuah negara, keberpihakan rakyat adalah sebuah pendulum yang senantiasa bergerak sesuai polarisasi kekuatan pemenang dalam tiap pertarungan.

Tujuan utama lawan insurgensi adalah memisahkan insurjen dari masyarakat luas , diikuti dengan mengembalikan mereka yang terindikasi sebagai simpatisan menjadi kembali pro nkri , terakhir diikuti dengan pengejaran , pengejaran dan pengejaran untuk memburu dan menghancurkan secara sistematik susunan bertempur insurgen baik yang berada dipermukaan seperti kepada mereka yang duduk di pemerintahan sebagai pejabat lokal , berkedok LSM, akademisi , maupun meminjam tangan lembaga Keagamaan , termasuk jaringan clandestine dalam dan luar negeri.

Sebagai sebuah tujuan dalam lawan insurgency adalah suatu antitesa terhadap strategi insurgency yang menggunakan : metode Konspirasi, Perang berkepanjangan berlarut dan melelahkan untuk menguras tenaga dan biaya besar , simbolisasi Military foco sebagai bagian dalam kampanye eksistensi jaringan insurgent dan menggunakan tindakan terorisme sebagai suatu bahasa agitasi terhadap lawan dan pendukungnya.

implementasi strategi lawan insurgency bagai sebuah resep dokter atas analisa gejala, perilaku dan dampak yang timbul dari sebuah penyakit adalah dengan penerapan operasi lawan insurgency yakni insurgency harus dilawan dengan insurgency

Minimum of force, merupakan syarat pertama dalam lawan insurgeny , kekuatan bersenjata digunakan dalam taraf seminimal mungkin.

Pertimbangan terhadap kemungkinan collateral damage yang bisa saja muncul dari setiap pelaksanaan operasi lawan insurgency. Haruslah menjadi suatu prioritas yang harus dicegah , manakala time , space , support dan legitimacy menjadi sebuah perebutan antar pihak yang bertarung dengan rakyat berada ditengah pertarungan tersebut.

Hanya kepada mereka yang bisa dengan cerdik menekan dan mencegah secara langsung jatuhnya korban sipil dikalangan masyaraktlah yang akan memenangkan hati dan pikiran rakyat secara luas.

Hit and Run sebagai taktik yang paling umum dilakukan pihak insurgen untuk menguras tenaga , sumber daya dan kekuatan pasukan pemerintah, harus diwaspadai sebagai taktik yang sebenarnya ditujukan untuk memancing kemarahan dari suatu pihak yang dilampiaskan dengan menyerang dan menyakiti rakyat.

Pelampiasan kekesalan atas serangan Hit and Run menjadi racun yang paling mujarab untuk memisahkan rakyat dari pemerintahnya dan menumbuhkan simpati rakyat terhadap insurgen dalam memenangkan suatu pertarungan.

Flexibility tactical unit sebagai syarat kedua merupakan sebuah konsep yang melengkapi bagaimana minimum of force diatas diterapkan dalam konteks lawan insurgency.

Mobilitas dan gerak perpindahan pasukan insurgen yang kerap menyelinap ditengah tengah masyarakat harus diikuti oleh unit unit kecil dengan perlatan memadai dan sumber daya manusia yang tepat.

Daya gempur , daya tembak dan daya gerak unit -unit pasukan taktis harus sedemikian fleksibel, dengan kemampuan diatas rata-rata pasukan reguler , unit-unit ini dapat menjelma sebagai unit pemburu kejahatan yang efektif.

Sebagai unit crime hunter dengan dukungan daya gempur , daya tembak dan daya gerak diatas rata_rata diharapkan diperoleh daya tahan yang mumpuni bergerak secara taktis dengan kemampuan menggunakan kekuatan senjata secara sangat -sangat minimum dan terukur menghindari collateral damage di lingkungan masyarakat luas.

A good soldier wasn’t born , but he has to be made, mengharuskan adanya daur rekruitment,pembentukan dan pelatihan, penugasan dan pengakhiran tugas jauh unit taktis nan flexibel tadi menjadi diatas rata-rata kebutuhan membentuk pasukan reguler.

Jalan panjang membentuk unik taktis nan flexibel sebagai unit pemburu kejahatan , mungkin terdengar sumir dalam konteks Brimob saat ini , manakala kemampuan lawan insurgency brimob saat ini belum mampu mengulang kejayaan masa-masa Resimen Pelopor dahulu kala.

Konsepsi ATM ( amati , tiru dan modifikasi ) dapat diterapkan untuk menyusun dan menghidupkan kembali kemampuan lawan insurgency , beberapa satuan militer yang ada di Indonesia dapat menjadi acuan dalam konteks membangun dan menghidupkan kembali unit-unit taktis nan fleksibel sebagai unit buru sergap insurgent di Indonesia.

Bukan suatu set back manakala Polri dalam hal ini Brimob menghidupkan kembali unit unit taktis nan fleksibel tadi, dan bukanya suatu pengangkangan terhadap semangat reformasi Polri , namun sebagai jawaban yang paling logis dalam menghadapi insurgen yang malang melintang di beberapa wilayah Indonesia dan papua khususnya , dimana dalam ranah penegakkan hukum , apapun jalanya asalakan sah secara hukum ,profesional dalam pelaksanaan dan menggunakan kekuatan terukur dapatlah menjadi pertimbangan bahwa Brimob memang harus menghidupkan kembali kemampuan lawan insurgency yang selama ini secara malu-malu dikembangkan dalam satuan brimob secara terbatas.

Syarat ketiga dalam strategi lawan insurgency adalah dengan adanya Civic -military cooperation, yaitu kerjasama antara kekuatan militer ( bersenjata ) dengan pemerintahan sipil dan masyarakat secara meluas.

Sebagai sebuah upaya mengumpulkan dukungan masyarakat adalah tidak serta merta dengan menggunakan senjata dan sangkur saja , karena dukungan yang timbul dari adanya ketakutan atas kekerasan hanya bersifat semu dan temporer dalam konteks dukungan masyarakat sebagai sebuah pendulum yang bergerak dinamis.

Sebuah pelajaran yang kembali diaktualisasikan adalah ketika senjata , dan sangkur berubah menjadi pena dan kapur , sebagaimana beberapa kegiatan civic-military cooperation yang dilaksanakan oleh satuan brimob di Papua dalam melawan insurgency

Brimob masuk sekolah ! meninggalkan sementara waktu sangkur dan senjata , dan menggantikan dengan kapur dan pena, dengan bermodalkan keberanian dan kesadaran moril pada akhirnya beberapa anggota Brimob di Papua tergerak untuk membantu mendidik tunas-tunas muda dengan menjadi guru pengganti di beberapa sekolah di pedalaman papua.

Seperti dipahami bersama bahwa faktor geografis , sosiokultural dan pertimbangan keamanan selama ini pada akhirnya memaksa guru-guru resmi sekolahan untuk hengkang dari tanah papua, tentunya hal ini sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kualitas pendidikan di papua dalam membangun konsep wawasan nusantara dalam bingkai NKRI, ke Bhineka Tunggal Ika-an , Pancasila , UU 1945.

Trias pertarungan antara Pemerintah : Masyarakat : dan Insurgency dalam sebuah pemenangan, membutuhkan
Keselarasan antara penggunaan kekuatan secara minimum dan terukur dengan kerjasama antara kekuatan bersenjata dan masyarakat.
Brimob Papua Jaman Dulu(1)
Keselarasan yg diwujudkan dengan program Brimob Masuk Sekolah oleh Sat Brimob Polda Papua, merupakan terobosan kreatif dalam rangka membantu memperbaiki dan meningkatkan pendidikan serta wawasan juga merupakan upaya yang efektif untuk merangkul masyarakat di pedalaman Papua guna membangun kekuatan dan keberanian menolak dan memisahkan diri mereka dari cengkeraman kelompok insurgensi.

Proyeksi kedepan adalah diperlukan suatu kebijakan organisasi terkait implementasi program brimob masuk sekolah yang digiatkan oleh sat brimob Papua menjadi suatu strategi alternatif yg dikedepankan dalam konteks kekhasan papua .

manakala pendekatan pendekatan polisional seperti biasanya. Dengan penegakkan hukm , menjadi tidak efektif dalam merangkul dan memenangkan hati rakyat ,maka upaya mendidik intelektualitas masyarakat papua sebagai suatu prioritas .

Kemudian adalah bagaimana kebijakan dalam upaya merangkul dan memenangkan hati dan pikiran rakyat diikuti dengan kelembagaan yang dinamis.

Sebagai sebuah strategi insurgency lawan insurgency dimana struktur bertempur musuh kadang kadang sedemikian dinamis dan unstruktur maka diperlukan juga kelembagaan yang sifatnya cair dan un structure , mudah berdaptasi dengan orientasi kepada pencapaian hasil ,yang tentunya juga mensyaratkan rantai komando yang singkat , egaliter dan demokratis dalam pegambilan langkah guna implementasi kebijakan memenangkan hati dan pikiran rakyat
Terakhir adalah dengan sistem dan metode yang tepat , kreatifitas yang digagas oleh sat brimob papua dengan menugaskan beberapa anggotanya sebagai tenaga pengajar pengganti di beberapa sekolah pedalaman, membutuhkan pembekalan materi yang sifatnya sederhana , aplikatif dan mudah diduplikasi untuk diterapkan di beberapa tempat lainnya.

Sistem dan metode yang diterapkan berdasarkan SOP tertentu sehingga ketika sangkur dan senjata ditanggalkan sementara menjadi kapur dan pena , aspek keamanan dan keselamatan alat, personil dan kegiatan tetap menjadi perhatian.

Konklusi :
Brimob Masuk Sekolah adalah pilihan alternatif yang perlu digiatkan dalam membangun ketahanan masyarakat , guna mendulang simpati dan dukungan rakyat guna menanggulangi fenomena insurgency di Papua , kegiatan polisionil dan jasa intelijen hanyalah katalisator dalam membangun kekuatan masyarakat papua untuk menyelesaikan fenomena insurgency di Papua , ketika rakyata adalah air dan insurgen adalah ikan , pisahkanlah air sedemikian hingga agar ikan dapat tertangkap kemudian.

Saya menulis, maka saya ada.

tulisan dalam Studi kasus penggunaan Kekuatan “NON LETHAL WEAPON ” dalam penindakan huru hara dan anarkhisme

OPTIMALISASI PENGGUNAAN ALSUS NLW OLEH KOMPI PHH SAT BRIMOB POLDA RIAU DALAM MENDUKUNG UPAYA PENEGAKAN HUKUM

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Salah satu point penekanan Rapim Polri yang berlangsung dengan tema “Melalui Rapim TNI-Polri 2012, Kita Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri Guna Menjaga Keutuhan NKRI.” pada hari Jumat 20 Januari 2012 di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), adalah ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan agar Polri segera merancang antisipasi sekaligus metode penanggulangan yang baik terhadap setiap peristiwa huru hara yang kerap berakhir chaos dengan korban di pihak masyarakat maupun keselamatan diri petugas Polri itu sendiri yang pada akhirnya menjadi sorotan publik terhadap profesionalisme Polri selaku aparat negara yang diserahi tugas melindungi dan melayani masyarakat. Tidak mudah ketika semua media massa menayangkan penggunaan kekuatan oleh Polri sebagai suatu bentuk brutalisme , sikap tidak profesional , serta bentuk penggunaan kekuatan yang dilakukan secara berlebihan dan tidak tepat sasaran.
Kondisi pasca kerusuhan makin panas ketika Polri sendiri harus sedemikian berhati-hati memberikan pernyataan tentang suatu peristiwa yang terjadi, sementara masyarakat selalu harap harap cemas menunggu informasi terkini, tidak lepas dengan media massa sebagai agen informasi sosial masyarakat, yang memiliki kapabilitas menayangkan suatu peristiwa berdasarkan keterangan yang diperoleh, terlepas apakah suatu keterangan tersebut nantinya harus diralat atau diklarifikasi oleh temuan berikutnya.
Kerusuhan terjadi dengan berbagai latar belakang permasalahan, semenjak suatu kebijakan pemerintah belum sah dan belum dikomunikasikan dengan komponen pemangku kepentingan yang lebih tinggi atau dari komponen pengawas lainnya, suatu peristiwa huru hara bisa saja terjadi lebih awal dengan ending pada bentrok antara kepolisian dan masyarakat setempat, adalah hal lumrah dalam kacamata fenomena Residual effect dengan Polri sebagai keranjang sampah semua permasalahan dalam masyarakat namun tidak menjadi lumrah ketika sebagai sebuah fenomena Residual Effect justru menjadikan Polri sebagai Tong sampah yang benar benar busuk yang perlu diganti dengan organ lain mirip Polri lainnya.
Penggunaan kekuatan oleh Kepolisian saat melayani dan melindungi masyarakat sering dihadapkan kepada kenyataan; Pertama : pilihan penggunaan kekuatan kepolisian secara memadai berada diluar kemampuan Polri dalam menyiapkan personil dan peralatan, kedua : perkembangan situasi di lapangan yang sangat dinamis belum mampu diantisipasi oleh piranti-piranti lunak yang berkaitan dengan perkembangan situasi huru hara, ketiga : prosedur penggunaan kekuatan termasuk tataran tanggung jawab dan rentang kendali dalam suatu kegiatan pelayanan kepolisian mulai dari kondisi tertib dan aman menjadi situasi huru hara dalam sekejap.
Polri akhirnya perlu melakukan langkah langkah terobosan inovatif terkait pelayanan unjuk rasa yang sering berakhir dengan huru hara, ketika taktik dan teknik pembubaran massa yang selama ini dilakukan dengan Dalmas dan PHH dengan mengedepankan Sabhara dan Brimob sebagai Leading Actor, kerap memunculkan fenomena penggunaan kekuatan kepolisian yang justru menjadi tindakan yang menuai badai kritik, lantas muncul berbagai pertanyaan mengapa Polri tidak mengedepankan komunikasi humanis, apakah metode persuasif tidak mampu dilakukan dan mengapa kekuatan yang lebih lunak dapat begitu saja dilompati dalam sebuah eskalasi unjuk rasa menjadi huru hara anarkhis.
Strategi Polri dalam pola pelayanan unjuk rasa adalah wujud pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, yang terjadi adalah ketika unjuk rasa yang semula damai dalam sekejap berubah menjadi sebuah drama memilukan dengan wajah anarkhis dan tontonan brutalisme, atau ketika unjuk rasa damai dilakukan secara berkelanjutan berhari hari diikuti penutupan dan blokade akses fasilitas umum yang otomatis melumpuhkan urat nadi sendi perekonomian suatu wilayah.
Indonesia sebagai suatu negara Demokrasi, adalahmenjadi kewajaran di Indonesia terdapat fenomena pluralisme pendapat, lengkap dengan konflik saluran komunikasi dan aspirasi yang disampaikan dengan menggunakan bahasa kekerasan dan intimidasi kekuatan. Kedudukan Polri sebagai Garda penjaga peradaban manusia dituntut mampu memberikan daya upaya terbaik yang mungkin dilakukan guna mencegah segenap potensi konflik vertikal maupun horisontal dalam batas kewajaran suatu dinamika bernegara. Merujuk kepada konsepsi tugas polisi secara universal meliputi yang penegakan hukum, memelihara ketertiban dan pelayanan masyarakat, demikian halnya dengan Polri yang dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak jarang harus dilakukan dengan kekerasan. Sehingga menjadikan suatu rumor yang berkembang dimasyarakat bahwa kekerasan adalah baju dari pelaksanaan tugas Polri, artinya hampir setiap pelaksanaan tugas Polri berpotensi melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) .
2. Permasalahan
Sudah selayaknya Strategi pengendalian massa “Dalmas” maupun PHH, mendapat kajian mendalam,dengan didasari pemikiran bahwa formasi Dalmas dan PHH dengan segenap perlengkapan yang dimiliki termasuk sejumlah piranti lunak sebagai landasan operasional selalu berhasil membubarkan dan menceraiberaikan massa, namun selalu pula berbuntut dengan sejumlah komplain dan tuntutan terhadap Polri. Suatu kesuksesan dapat Polri raih namun dengan tambahan ekses lanjutan berupa catatan pelanggaran HAM maupun komplain atas perilaku anarkhis selalu menjadi catatan penutup kesuksesan pemulihan dan pemeliharaan kamtibmas, perlu adanya kritik terhadap efektifitas suatu piranti lunak yang terdapat selama ini mendesain formasi kekuatan dan peralatan termasuk paradigma bagi setiap petugas Polri saat harus berhadapan dengan massa untuk bersiap “perang total”.Berdasarkan dasar pemikiran tersebut Permasalahan yang diangkat dalam Makalah ini adalah ““Bagaimana Optimalisasi dilakukan terhadap penggunaan Alsus NLW agar dapat mendukung upaya Penegakan Hukum oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau?”
3. Rumusan Masalah.
Berdasarkan Permasalahan diatas , penulis merumuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai berikut :
1) Bagaimana Kondisi terkini penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau ?
2) Faktor apakah yang memiliki pengaruh terhadap Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kompi PHH sat. Brimob Polda Riau ?
3) Bagaimana kondisi ideal yang diharapkan terwujud dengan adanya Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Sat. Brimob polda Riau ?
4. Maksud dan Tujuan
Makalah ini ditulis dengan maksud untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini mengenai pemanfaatan Alsus NLW sebagai bagian dari suatu Strategi Pengendalian Massa dan PHH yang dilakukan oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau dalam upaya penegakkan Hukum sehingga dengan pengetahuan tersebut , diharapkan Tujuan penulisan makalah ini terwujud dengan adanya pengetahuan dan wawasan baru terkait bagaimana pemanfaatan Alsus NLW dapat digunakan secara optimal dalam upaya penegakkan hukum secara profesional dan proporsional.
5. Ruang Lingkup
Dalam membatasi ruang lingkup penulisaan, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut :
1) Dukungan sarana prasarana yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah Inventaris Alsus PHH yang terdiri dari kelompok alat pelindung, Senjata dan munisi, Komunikasi, Penyelamatan dan alat Angkut di Sat Brimob Polda Riau.
2) Optimalisasi penggunaan Alsus NLW meliputi meliputi aspek Legalitas maupun aspek Operasional
3) Tugas PHH yang dimaksud adalah tugas Penindakan Huru Hara sesuai yang diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan cara bertindak Dalam Penanggulangan Huru hara yang dilaksanakan oleh Sat Brimob Polda Riau
4) Satbrimob Polda Riau adalah Satuan Pelaksana utama pada tingkat Polda Riau yang berkedudukan dibawah Kapolda Riau dan dalam bidang pembinaan teknis dibawah Kakorbrimob Polri dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berkadar tinggi antara lain terorisme, huru – hara, kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bom termasuk penyelamatan dan pertolongan bersama unsur pelaksana operasional Kepolisian dalam rangka penegakan hukum guna menjamin terwujudnya Kamdagri. Satbrimob Polda sebagai unsur pelaksana pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda mempunyai tugas pokok , fungsi dan peranan sebagai berikut :
a. Tugas Pokok Brimob Polri beserta jajarannya : Melaksanakan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan kamtibmsa berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan berorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radiokatif bersama dengan unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh yuridis NKRI dan tugas tugas lain yang dibebankan padanya.
b. Fungsi Brimob Polri : Fungsi Brimob Polri sebagai Satuan pamungkas Polri yang memiliki kemampuan spesifik (Kemampuan dasar Kepolisian, penanggulangan Huru-Hara, Reserse Mobil, Penyinakan Bom dan Search dan Rescue) Penangulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung personil yang terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern.
c. Peranan Brimob Polri : Peranan Brimob Polri adalah bersama – sama dengan fungsi Kepolisian lainnya melakukan penindakan terhadap pelaku – pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan yang terorganisir senjata api, bom, Kimia, biologi dan radio aktif guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah yuridis NKRI. Peran yang dilaksanakan antara lain : Berperan untuk membantu fungsi kepolisian lainnya. Berperan untuk melengkapi dalam Operasi Kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dgn fungsi Kepolisian lainnya. Berperan untuk Melindungi anggota Kepolisian demikian juga masyarakat yang sedang mendapat ancaman. Berperan untuk Memperkuat fungsi Kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas Operasi. Berperan untuk Menggantikan tugas Kepolisian pada Satuan Kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang Berkadar Tinggi.

6. Sistematika
Makalah ini terbagai dalam VII Bab untuk memudahkan pemahaman dari mulai pendahuluan hingga kesimpulan dan rekomendasi. Lebih jelasnya mengenai sistematika penulisan dapat dijelaskan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab II Kajian Kepustakaan
Bab III Kondisi penggunaan alsus NLW oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau saat ini
Bab IV Faktor-faktor yang berpengaruh dalam optimalisasi penggunaan alsus NLW oleh Kompi PHH Sat Brimob Polda Riau
Bab V Kondisi optimal yang diharapkan dalam penggunaan alsus NLW oleh Kompi PHH Sat Brimob Polda Riau sebagai bagian penegakan hukum
Bab VI Pemecahan Masalah
Bab VII Penutup

BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Konsep :
1.1. Penegakkan Hukum
Hukum baru bermakna setelah ditegakan, tanpa ditegakan hukum tidak mempunyai arti apa-apa,(law is nothing) demikian pendapat dari Wilhem Lundsted seorang filsuf hukum. (Sujata, 2000 : 6) dan yang memberi makna hukum tersebut adalah aparat penegak hukum, khususnya Polisi melalui serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum , kadang kadang proses dalam penyelidikan bahkan dalam proses penyidikan yang meliputi kegiatan Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan , Pengeledahan dan Penyitaan harus dilakukan dengan segenap daya upaya yang dimiliki Polri , taruhan nyawa dan jabatan menjadi pembanding yang yang masuk akal atas resiko seorang anggota Polri dalam upaya penegakkan Hukum .
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas, yang diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.
Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian diatas menjadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dankewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
1.2. Optimalisasi.
Istilah optimalisasi berasal dari kata “optimal” yang artinya adalah terbaik atau tertinggi, sehingga optimalisasi berarti membentuk sesuatu menjadi lebih baik atau lebih tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) yang dimaksud dengan optimalisasi adalah suatu cara atau perbuatan untuk mencapai sesuatu sehingga menghasilkan yang terbaik.
1.3. Alsus NLW.
NLW merupakan singkatan dari Non Lethal Weapon atau Senjata yang Tidak mematikan, terminologi ini merujuk kepada pedoman penggunaan senjata oleh penegak hukum . Wikipedia memberikan difinisi terhadap NLW sebagai:
“Non-lethal weapons, also called less-lethal weapons, less-than-lethal weapons, non-deadly weapons, compliance weapons, or pain-inducing weapons are weapons intended to be less likely to kill a living target than are conventional weapons. It is often understood that accidental, incidental, and correlative casualties are risked wherever force is applied, but non-lethal weapons try to minimise the risk as much as possible. Non-lethal weapons are used in combat situations to limit the escalation of conflict or where employment of lethal force is prohibited or undesirable or where rules of engagement require minimum casualties or policy restricts the use of conventional force” .(Non lethal weapon , juga disebut sebagai Senjata yang kurang mematikan, senjata tidak mematikan, senjata pendukung, atau senjata yang dapat menimbulkan rasa sakit, NLW adalah persenjataan yang dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai menimbulkan kematian terhadap sasaran hidup dibandingkan dengan penggunaan senjata konvensional, sering dipahami bahwa kecelakaan dan cidera maupun hal yang berkaitan dengan korban adalah suatu resiko dari setiap penggunaan kekuatan, namun NLW dimaksudkan untuk menurunkan resiko .NLW digunakan dalam situasi konflik untuk membatasi perkembangan Konflik tidak meluas atau ketika penggunaan senjata mematikan adalah dilarang atau tidak tepat atau ketika adanya aturan yang mengharuskan korban seminimal mungkin, termasuk ketika adanya suatu kebijakan yang melarang penggunaan senjata konvensional.)
Kemudian rumusan NLW menurut : United States Department of Defense Definition:
“Weapons , devices, and munitions that are explicitly designed and primarily employed to immediately incapacitate targeted personnel or materiel, while minimizing fatalities, permanent injury to personnel, and undesired damage to property in the target area or environment. NLW are intended to have reversible effects on personnel or materiel.” Senjata, perangkat, dan amunisi yang secara khusus dirancang dan utamanya digunakan untuk melumpuhkan dengan segera personil yang ditargetkan atau materiil, dan meminimalkan korban jiwa, cedera permanen , dan kerusakan yang tidak diinginkan terhadap properti di sasaran atau lingkungan. NLW yang ditujukan untuk memiliki efek imbal balik pada keamanan personil atau perlengkapan. ”
Ketika penggunaan senpi sebagai suatu pilihan yang dilakukan sebagai usaha terakhir untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang lain disekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. Sehingga upaya –upaya lain yang masih memungkinakan dapat dilakukan untuk menundukkan tersangka maupu pelaku kejahatan dilaksanakanan secara optimal, tembakan juga harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian.
Definisi upaya -upaya lain yang dapat menguatkan bahwa penggunaan senpi sebagai upaya “ Last Resort “ adalah kewajiban bagi setiap institusi yang menggunakan Senjata untuk menyiapkan instrument hukum yang mengatur tata cara penggunaan kekuatan selain penggunaan senjata api. Bila penggunaan senjata api dapat disebut sebagai Kekerasan mematikan “ Lethal Weapon” maka upaya lain yang disebut dengan kebijakan penggunaan kekerasanTidak mematikan “ Non Lethal Weapon “
Bentuk kekerasan tidak mematikan ( NLW; Non Lethal Weapon ) mempunyai lingkupan yang luas, berikut adalah beberapa darinya:
1.4. PHH Brimob.
Penanggulangan Huru-Hara yang selanjutnya disingkat PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses kerusuhan massa. Dimana dilakukan oleh Kompi PHH adalah satuan terkecil yang secara administratif dan taktis dapat diberikan penugasan secara mandiri, terdiri dari 4 Peleton. Atau oleh Detasemen PHH adalah kekuatan operasional dasar untuk satuan berkemampuan lanjutan PHH terdiri dari 3 Kompi.
2. Teori :
2.1. SWOT
Analisis SWOT ( Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threat ) adalah salah satu Model Rencana Strategis. Model ini diperkenalkan oleh Kearns (1992), dalam diktat yang disusun oleh Karyoso. Secara singkat teori tersebut dapat dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
Dalam Analisis SWOT Kearns ditampilkan matrik 6 (enam) kotak, dua yang paling atas adalah kotak faktor eksternal yaitu PELUANG dan ANCAMAN / HAMBATAN, dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal, yaitu KEKUATAN dan KELEMAHAN. Empat kotak lainnya (A, B, C, D) merupakan isu strategi yang timbul sebagai hasil kontak antara faktor-faktor internal dan eksternal. Efektifitas penegakkan Hukum .
Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling berkaitan sangat eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum . Kelima faktor tersebut yaitu:
a. Faktor hukumnya sendiri; Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidak cocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidak serasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan jugamentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai,maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

BAB III
KONDISI PENGGUNAAN ALSUS NLW OLEH KOMPI PHH SAT. BRIMOB POLDA RIAU SAAT INI

1. Landasan Yuridis penggunaan Alsus NLW dalam Pelaksanaan PHH oleh Sat. Brimob Polda Riau.
Dalam kegiatan Kepolisian untuk penindakan Huru hara, Sat. Brimob Polda Riau berdasarkan kepada piranti lunak yang menjadi landasan operasioanl tindakan , beberapa dasar hukum tersebut adalah :
1) Peraturan Kapolri No. Pol. : 6 Th 2005 tentang Pedoman tindakan bagi anggota Polri dalam penggunaan kekuatan Kepolisian. Kemudian diperbaharui melalui Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Thn. 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
2) Perkap No. 16 thn. 2006 tentang Pengendalian Massa.
3) Perkap No. 8 thn. 2010 Tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara:
4) Protap no.01/x/2010 tentang Penanggulangan Anarkhi.

2. Kondisi penggunaan Alsus NLW sebagai bagian dari PHH Sat. Brimob Polda Riau adalah :
Terdapat 4 (empat ) landasan hukum dalam penggunaan Alsus NLW dalam Penanggulangan Huru Hara , pertama adalah Perkap No. 16 thn. 2006 tentang Pengendalian Massa, Kemudian melalui Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Thn. 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkap No. 8 thn. 2010 tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara dan Protap no.01/x/2010 tentang anti anarkhis, dimana pengaturan penggunaan landasan Hukum tersebut secara spesifik didasarkan kepada satuan pelaksana dan dimensi tugas yang dihadapi.
Perkap No. 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa secara spesifik digunakan oleh Satuan Sabhara , namun dalam perkembangan situasi apabila berdasarkan pertimbangan ancaman kamtibmas yang dihadapi , kasatwil dapat memerintahkan Kepada Satuan Brimob untuk melaksanakan lintas ganti pasukan seperti yang daitur dalam Perkap No. 8 tahun 2010.
Pelaksanan kegiatan PHH oleh Sat. Brimob Polda Riau dilakukan dengan berpedoman kepada Perkap No. 8 tahun 2010 yang digambarkan sebagai berikut :
Dalam satuan PHH setingkat Kompi, penggunaan senjata diberikan tanggung jawab kepada anggota dari Peleton tindak dimana 1 (satu) peleton tindak dari 1 Kompi PHH adalah berjumlah 29 orang meliputi : komandan peleton Tindak 1 orang, pelempar atau penembak gas air mata 6 orang, petugas penangkap 8 orang, petugas pemadam api 4 orang , penembak pepper ball 4 orang, dan petugas kesehatan lapangan sebanyak 6 orang, yang artinya dalam setiap penugasan PHH dalam ikatan Kompi , setiap 1 Peleton Tindak PHH di Satuan Brimob Polda Riau setidaknya terdapat 6 ( enam ) orang personil dilengkapi 6 pucuk Pelontar atau penembak gas air mata, dan 4 ( empat ) orang personil lainnya dilengkapi 4 pucuk Senjata Pepperball, adapun Alsus yang digunakan merupakan gabungan antara Alsus NLW : 4 pucuk Pepperball dan 6 Pucuk LW ( mekanisme penggunaan Pelontar Granat Gas Air mata adalah sangat bervariatif tergantung inventori yang dimiliki satuan , seperti penggunaan Senpi Organik SS1 maupun M16 dengan munisi tekanan gas dan hampa yang digunakan untuk melontarkan Granat Gas Air Mata , ataupun pelontar tunggal / SAR 38 mm )
Pelibatan Kompi PHH Brimob dalam tataran eskalasi ancaman dilakukan ketika satuan Dalmas sudah tidak mampu lagi melakukan upaya pengendalian massa karena jumlah massa yang dihadapi terlampau kuat ,besar dan beringas, mekanisme lintas ganti yang dilakukan dengan menempatkan Kompi PHH untuk membubarkan massa dilakukan dengan langkah mendorong, menceraiberaikan massa ,menggiring serta membubarkan massa, Sat Brimob Polda Riau juga dilengkapi dengan peralatan NLW lain yang kerap digunakan untuk penindakan Huru hara seperti Water Canon, dan Kawat Barrier.
Antisipasi atas keterbatasan kekuatan PHH Brimob menghadapi kadar ancaman serta dinamika kerusuhan yang sewaktu waktu meletus di wilayah hukum Polda Riau mendorong adanya penambahan Unit Anti Anarkhis sebagai unit Tindak Mobile dengan dukungan sarpras yang berbeda dengan PHH Brimob, bila kondisi kamtibmas menjadi semakin panas dan kacau , yang ditandai dengan adanya tindakan brutal dan anarkhis oleh kelompok pelaku huru hara, seperti pembunuhan, penganiayaan dan Penjarahan , maka Sat Brimob polda Riau selain menugaskan Kompi PHH ( detasemen PHH ) juga akan menugaskan Unit Anti Anarkhis seperti yang diatur dalam Protap 01/X/2010.
Unit Anti Anarkhis Sat Brimob Polda Riau bertugas dengan berpedoman kepada 2 ( dua) landasan hukum yakni : Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Thn. 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Protap no.01/x/2010 tentang Tindakan anti anarkhis, dalam pelaksanaan tugas Penindakan Huru hara, Sat Brimob Polda Riau menempatkan Unit anti Anarkhis sebagai pendamping bagi Kompi PHH Sat Brimob Polda Riau, komando dan pengendalian bagi Unit anti Anarkhis dan Kompi PHH merupakan BKO di bawah kendali Kasatwil setempat. Secara taktis dan teknis Unit Anti Anarkhis ketika berhadapan dengan huru hara yang meluas menggunakan pedoman yang disusun berdasarkan materi hanjar Anti Anarkhis Sat. I Gegana. Setiap unit Anti Anarkhis terdiri dari 10 personil yang dilengkapi oleh 10 pucuk Senpi organik dan 5 unit R2 sebagai alat mobilisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi saat ini dalam Penggunaan Alsus NLW dalam tugas PHH yang dilakukan oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau masih sangat terbatas , dengan hanya menugaskan 4 ( empat) pemegang Pepperball,serta diperkuat oleh pilihan penggunaan Pelontar Tabung Gas Air Mata type SAR 38mm atau Senpi Organik SS1/M16 sebagai peluncur tabung Granat Gas Air Mata type Granat Louncher CS1, sedangkan untuk Unit Anti Anarkhis sebagai perkuatan Kompi PHH Sat Brimob Polda Riau masih menggunakan Senpi Organik type SS1 dan dibekali dengan 3( tiga) pilihan munisi : Hampa, Karet dan tajam.
Menurut data pada sie. Sarpras Brimob Polda Riau , bahwa keberadaan alsus NLW khusunya yang bekerja dengan menggunakan listrik seperti alat kejut Air Taser sejumlah 12 pucuk, Pistol listrik Ray Sun 20 pucuk,belum digunakan sebagai bagian dari Alsus PHH, demikian juga dengan alsus NLW yang menggunakan senyawa kimia seperti :Super 7 Gas Gun sebanyak 431 pucuk, Automatic Revolver Anti Riot sebanyak 28 pucuk,dan Pepperball sebanyak 30 Pucuk, belum digunakan secara meluas untuk memberikan dukungan dalam tugas PHH Brimob dikarenakan dasar pelaksanaan tugas PHH Brimob yang mengacu pada Perkap 8 Thn.2010 dan Perkap 1 thn.2009 dan Protap 01 /X/2010, belum mengatur secara rinci penggunaan alsus kekuatan yang kurang mematikan / NLW sebagai komponen peralatan yang efektif dalam mencegah timbulnya korban jiwa pada masyarakat maupun petugas saat penindakan Huru hara berlangsung, tercatat hanya Pepperball yang telah didistribusikan kepada jajaran Detasemen dan Kompi sebagai alsus NLW saat pelaksanaan PHH.

BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM OPTIMALISASI PENGGUNAAN ALSUS NLW OLEH KOMPI PHH SAT BRIMOB POLDA RIAU

Tingkat kesiapan operasional Kompi PHH dan unit Anti anarkhis sebagai satuan yang secara langsung harus berhadapan dengan massa , dan pada saat yang bersamaan harus dilengkapi dengan pilihan penggunaan kekuatan kepolisian yang sedapat mungkin sesuai dan patut dengan kadar ancaman , dimensi tugas dan pertimbangan situasi kondisi lainnya, maka penulis berdasarkan pengamatan dilapangan dan beberapa pengalaman dapat mengidentifikasi terdapat 2 (dua) faktor, yaitu: faktor instrumental dan faktor environmental. Faktor instrumental dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional, sedangkan faktor environmental sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu: faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman).
1.Faktor Instrumental.
Instrumen hukum internasional yang mempengaruhi Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat.Brimob polda Riau antara lain:
1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (ICCPR);
2) Kovenan Internasional tentang Hak Sosial Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3) Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965;
4) Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981;
5) Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT) Tahun 1984;
6) Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990;
7) Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Tahun 2006.
8) Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement);
9) Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
10) Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran Dalam Melindungi Tahanan;
11) Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan (“Tokyo Rule”);
12) Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 Untuk Pelaksanaan Peradilan Anak;
13) Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Tahun 1985;
14) Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Tahun 1993;
15) Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993;
16) Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 1998;
17) Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989).
18) Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (United Nation Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law) Tahun 2005; dan
19) Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement) Tahun 1980.

Instrumen hukum nasional yang mempengaruhi Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat.Brimob Polda Riau antara lain:
1) Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);
6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
7) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
16) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kompesasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
19) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak;

2. Faktor Enviromental
Internal
Strenght :
1) Variasi Alsus NLW memadai, pilihan relatif banyak ideal digunakan dalam menghadapi dimensi dan tantangan tugas yang beraneka ragam.
Sat. Brimob Polda Riau memiliki inventaris perlatan PHH yang dapat digolongkan sebagai Alsus NLW yang cukup bervariasi, baik dari segi mekanika kerja maupun dampak dan cara penggunaan.Tercatat beberapa item seperti :Alsus NLW yang bekerja dengan tekanan gas dan mesiu sehingga memicu reaksi kimia dari Alsus NLW yang ada( Pepperball, Gas gun, Granat dan Tabung Pelontar Gas Air mata) , yang menimbulkan efek kejut dan melumpuhkan syaraf motorik secara sementara ( X-Ray Sun, Air Taser, Electric Riot Shield) dan yang bekerja dengan menggunakan tekanan impulse sehingga dapat memadamkan api dan mencerai beraikan massa seperti Water Canon/ meriam Air, dan IFEK type 34 MT).
2) Jumlah alsus NLW memadai bila dibandingkan dgn kuantitas yang ada dengan pedoman Protap 8 thn. 2010 ideal untuk All out semua kompi PHH.
Data yang diperoleh dari Sie. Personil Sat. Brimob Polda Riau adalah terdapat 8 ( delapan ratus enam belas ) personil , yang tersebar di Makosat Brimob Polda Riau, Den gegana, Den A Pelopor, dan Den B pelopor , kemudian bila dibandingkan dengan ketersediaan alsus NLW yang tersedia dan digunakan dengan berpedoman pada Perkap 8 tahun. 2010 maka akan didapatkan sebanyak mm kompi PHH dan mm Unit Anti Anarkhis sesuai perkap yang ada.
3) Relatif mudah dilatihkan, tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi mahir. mudah digunakan, ergonomis serta didesain ringan untuk mobilitas.
Alsus NLW yang dimenjadi inventory Polri umumnya merupakan alsus yang secara universal telah digunakan oleh kepolisian di berbagai negara, battle proven sehingga terdapat banyak pilihan variasi, kualitas dan kuantitas termasuk adanya rangkaian pelatihan dan pengenalan alat yang disampaikan oleh pemasok dan Puslat Korp Brimob, selain itu materi digital melalui media internet juga cukup tersedia secara gratis.
4) Dasar Hukum penggunaan Alsus NLW tersirat dalam beberapa dasar hukum penggunaan Senjata oleh anggota Polri.
Sampai saat ini belum terdapat Dasar hukum untuk operasionalisasi Alsus NLW sebagai bagian dari PHH maupun digunakan sebagai alsus perorangan dalam dinas sehari hari / everdays carries on duty , namun dapat dipahami penggunaan Alsus NLW mendapat tempat seperti dalam pemaknaan isi dari beberapa pasal yang ada dalam Perkap dan protap Kapolri,khususnya dalam Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Thn. 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian :
“Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
b. tahap 2 : perintah lisan;
c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
e. tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
f. tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.”

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian merupakan adopsi dari Resolusi PBB No. 34/169 tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (code of conduct) untuk Pejabat Penegak Hukum dan Protokol PBB Tahun 1980 yang diselenggarakan di Kuba Pada Tanggal 27 Agustus Sampai Dengan 7 September 1980 Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum;
5) Banyak digunakan oleh organisasi Kepolisian Modern yang sangat perhatian kepada upaya penindakan dengan mengedepankan HAM
“Non-lethal capabilities expand the number of options available to commanders confronting situations in which the use of deadly force is not the preferred response. Non-lethal capabilities provide flexibility by allowing forces to apply measured force with reduced risk of serious non-combatant casualties, but in a manner that provides force protection and effects compliance – ensuring the success of the military mission” (Non Lethal weapon akan memperluas jumlah pilihan yang tersedia bagi setiap Pimpinan dalam menghadapi situasi dimana penggunaan kekuatan mematikan adalah bukan suatu jawaban yang disukai. NLW memberikan fleksibilitas dengan keleluasaan untuk menerapkan penggunaan kekuatan secara terukur dengan menurunkan risiko timbulnya cedera serius terhadap masyarakat umum, tetapi tetap dapat memberikan perlindungan kekuatan dan mengontrol kepatuhan massa dan menjamin keberhasilan misi.
Ketika penggunaan NLW meluas dikalangan Kepolisian di berbagai negara , artinya merupakan suatu hal lumrah dalam pelaksanaan tugas pemolisian bila Polri dalam hal ini kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau menggunakan teknologi dan peralatan yang sama , terdapat kajian empiris yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan alasan yang dapat dikemukakan kepada masyarakat luas.
Weaknes :
1) Merupakan alsus habis sekali pakai, tidak dapat digunakan berulang kali,Pengadaan dukungan munisi / cartridge isi ulang sulit.
Pengadaan munisi, Catridge dan suku cadang adalah menjadi bagian dari mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kepolisian, beberapa produk NLW khususnya item yang diimpor secara utuh dari produsen luar negeri sering kali tidak disertai layanan purna jual, garansi dan perbaikan yang memadai, dimana tidak ditemukan adanya bengkel workshop maupun reparasi di Riau bahkan jakarta yang mampu memperbaiki , atau adanya kemudahan pembelian dan pengadaan kembali melalui jalur mekanisme pengadaan yang lebih mudah , singkat dan langsung ke akses produsen.
2) Tanpa pelatihan yang memadai dapat menimbulkan luka serius dan bahkan kematian.
“Governments and law enforcement agencies shall ensure that all law enforcement officials are provided with training and are tested in accordance with appropriate proficiency standards in the use of force. Those law enforcement officials who are required to carry firearms should be authorized to do so only upon completion of special training in their use.”

Sampai saat ini pelatihan yang diberikan terhadap penggunaan NLW bagi jajaraj Sat.Brimob Polda Riau diperoleh melalui program Prolat, pelatihan TOT dan Harwat alsus yang diadakan oleh SPN Polda Riau , Puslat Korp Brimob dan Pusdik Brimob Polri, dimana setelah penerimaan dan serah terima alsus dilakukan , akan dilanjutkan kepada latihan pengenalan dan penggunaan, namun dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kemampuan seringkali Alsus yang diberikan tidak dapat dipergunakan dengan alasan mudah rusak ataupun keterbatasan suku cadang dan munisi.
3) Mudah rusak akibat percikan air,lembab, korsleting dan panas matahari.perawatan membutuhkan ruang dan keahlian khusus
Keberadaan Alsus NLW umumnya bekerja dengan menggunakan tenaga listrik, memiliki jaringan dan sirkuit listrik yang mudah rusak akibat salah penanganan dalam penyimpanan, faktor alam dan perilaku pengguna, kerusakkan seperti korsleting listrik, kebocoran canister tabung gas, kerusakkan ring dan seal termasuk kebocoran tabung Gas sering menimpa dikarenakan keterbatasan pemahaman akan teknis penyimpanan dan perawatan yang memadai, keterbatasan gudang penyimpanan , maupun kontainer penyimpanan yang tidak sesuai dengan iklim tropis ( basah dan panas).fasilitas bengekl perbaikan, Gudang Khusus Alsus NLW dan teknisi pemeliharaan dan perawatan belum terdapat di lingkungan Sat. Brimob Polda Riau.
4) Layanan purna jual dan perbaikan sulit ditemukan didaerah, sangat tergantung kepada kesiapan pemasok dan pemegang Merek.
Beberapa kerusakkan alsus NLW yang dimiliki Sat. Brimob Polda Riau , diatasi dengan mengirimkan kembali kepada Mako Korp Brimob untuk diperbaiki kembali ,namun untuk beberapa jenis NLW yang sangat sulit diperbaiki karena ketiadaan teknisi maupun suku cadang, akhirnya hanya di simpan di Gudang Logistik, layanan purna jual yang seharusnya diberikan oleh Produsen , ternyata tidak dapat dimanfaatkan oleh user (Sat. Brimob Polda Riau ) dikarenakan pada saat pembagian dan pendistribusian dari Mako Korp Brimob sering kali tidak diberikan kartu Garansi resmi produsen maupun petunjuk kemana perbaikan dapat langsung dilakukan.Beberapa produsen Alsus NLW kelas dunia berani memberikan jaminan purna jual dan free of Charge untuk setiap perbaikan yang dilakukan terhadap produk NLW yang mereka buat.
5) Harga relative mahal tergantung jenis sehingga setiap alsus PHH walaupun menggunakan konsep kerja yang sama tidak dapat digunakan secara silang.
Keterbatasan kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksi alsus NLW disikapi dengan upaya impor melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa Polri, Sat. Brimob Polda Riau merupakan pengguna akhir dari pengadaaan Alsus NLW yang diadakan, sebagai pembanding harga 1 tabung OC Spray buatan Amerika dipasaran dunia berkisar antara US$15.97 sedangkan dengan type OC Spary buatan China, dijual bebas dipasaran jakarta ( secara online)Rp. 45.000,00.
Faktor Eksternal
Opportunity:
1) Keinginan masyarakat atas performa Polri yang humanis jauh dari kesan arogan dan brutal walaupunpun merupakan lembaga yang menggunakan senjata dalam tugas.
Amnesty International dalam laporan tahun 2004 tentang standar-standar untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan menyebutkan empat prinsip penting HAM dalam penggunaan kekuatan pada umumnya, yaitu, proporsionalitas (penggunaan kekuatan yang seimbang), legalitas (tindakan sah apabila sesuai dengan hukum nasional yang sesuai dengan standar HAM internasional), akuntabilitas (adanya prosedur dan peninjauan ulang penggunaan kekuatan) dan nesesitas (digunakan pada tindakan luar biasa dan benar-benar dibutuhkan).
Disebutkan juga bahwa Amnesty International tidak menentang penggunaan kekuatan yang sah secara sewajarnya oleh polisi. Namun secara khusus negara dan kepolisian diharuskan untuk terus menerus meninjau kembali masalah etika yang terkait di dalamnya. Khususnya dalam penggunaan senjata api, harus dilihat terlebih dahulu keadaan saat polisi diperbolehkan membawa senjata api, kemudian memastikan senjata api digunakan dengan benar dan menyediakan peringatan yang harus diberikan bila senjata api harus ditembakkan
Upaya lain yang terkait dalam pencegahan penyalahgunaan senjata api maupun tindakan keras lainnya sebenarnya menurut Chairuddin Ismail, 2011 telah dilakukan Polri, dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) ditanda-tangani oleh Indonesia pada 23 Oktober 1985.
Konvensi ini kemudian diratifikasi pada 27 Nopember 2006 melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1998. Walaupun telah di ratifikasi, Indonesia melakukan reservasi dan deklarasi terhadap beberapa pasal di dalam konvensi tersebut. Berdasarkan dokumen yang didaftarkan kepada PBB, Indonesia melakukan deklarasi pada pasal 20 ayat 1,2 dan 3.
“The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of paragraphs 1, 2, and 3 of article 20 of the Convention will have to be implemented in strict compliance with the principles of the sovereignty and territorial integrity of States.”
Tidak ada pembenaran terhadap tindakan penyiksaan maupun penyalahgunaan senpi seperti yang terjadi di kantor Polisi maupun dalam bentuk Police Brutality, kepada pelaku senantiasa akan dijatuhi tindakan atau hukuman , baik berupa hukuman disiplin, hukuman yang bersifat administrative, maupun pidana. Bahkan beberap[a perwira senior juga terjena sanksi pencopotan jabatan, peritiwa yang terjadi terkait penyalahgunaan senpi maupun Police brutality tidak dapat dijadikan pedoman bahwa Polri ( Pemerintah ) tidak memberikan perhatian kepada pelaksanaan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).
2) Masyarakat bosan dan tidak mendukung terhadap aksi unjuk rasa yang harus berakhir anarkhis.
Aktivitas masyarakat secara otomatis terganggu ketika Demonstrasi dan Huru Hara terjadi, kaitan dengan isu yang diusung dalam suatu demonstrasi membuat potensi konflik antar kepentingan dalam masyarakat semakin meruncing, Profesionalisme Polri dipertanyakan, manakala Polri mengambil suatu tindakan , mulai upaya preventif sampai Represif , resiko komplain masyarakat terkait pelanggaran HAM adalah hampir merupakan suatu keniscayaan , namun ketika Polri justru mengambil sikap mencari aman dengan tidak melakukan dan membiarkan suatu peristiwa Huru hara tyerjadi maka masyarakat akan kembali Komplain akibat suatu “pembiaran “ yang dilakukan.
3) Kewenangan Polri sebagai stake holder keamanan Nasional yang diamanatkan dalam UU.
Polri memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.
Implementasi dari tugas Polri tersebut, masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas.
4) Kemandirian Polri pasca Reformasi sebagai lembaga independent penegak Hukum di Indonesia.
Upaya meningkatkan profesionalisme dapat pula dilihat dari pelepasan POLRI dari struktur organisasi ABRI mulai tanggal 1 April 1999. kebijakan tersebut setidaknya telah memberi nuansa baru bagi Polri sendiri, paling tidak Polri sudah bisa “mandiri” didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Polri dapat benar-benar bertindak sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat., bahwa polisi lebih di kenal oleh masyarakat sebagai badan yang pekerjaannya memburu dan menenangani kejahatan. Mendengar kata polisi, segera saja pikiran masarakat tertuju pada pencurian, perampokan, pembunuhan , dan sebagainya. Atau, yang lebih ringan, kemacetan lalu lintas. Masyarakat dan polisinya merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif.
Susah sekali untuk menemukan celah-celah di mana polisi tidak di perlukan. Bahkan rumputpun telah menjadi syahabat polisi. Hal ini bisa di saksikan di lapangan yang di capai papan bertuliskan “Dilarang Berjalan di Rumput” Larangan tersebut mengiplikasikan kerja pemolisian, karena sekaligus mengundang polisian untuk mengamankan larangan tersebut. Tanpa kehadiran polisi, tidak ada yang akan mengamankan larangan tersebut
5) Penekanan Presiden SBY dalam Rapim Polri pada tanggal 20 Januari 2012 di Auditorium PTIK untuk menemukan solusi cerdas dalam proses penanganan Huru hara secara humanis.
Salah satu point penekanan Rapim Polri yang berlangsung dengan tema “Melalui Rapim TNI-Polri 2012, Kita Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri Guna Menjaga Keutuhan NKRI.” pada hari Jumat 20 Januari 2012 di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), adalah ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan agar Polri segera merancang antisipasi sekaligus metode penanggulangan yang baik terhadap setiap peristiwa huru hara yang kerap berakhir chaos dengan korban di pihak masyarakat maupun keselamatan diri petugas Polri itu sendiri yang pada akhirnya menjadi sorotan publik terhadap profesionalisme Polri selaku aparat negara yang diserahi tugas melindungi dan melayani masyarakat.
Eskalasi tindakan yang harus dilakukan sebelum dapat menggunaan Kekerasan yang mematikan, guna mencegah adanya penyalahgunaan senpi termasuk tindakan keras berlebihan yang dilakukan Polri kepada masyarakat maupun pelaku kejahatan. Pilihan penggunaan kekerasan bisa diartikan sebagai urutan langkah-langkah, bermula dari persuasi verbal sampai pada penggunaan kekerasan mematikan. Idealnya, urutan langkah-langkah ini akan memperbolehkan petugas untuk meningkatkan responnya terhadap suatu situasi dalam sikap yang terukur dan pantas. Tetapi, dalam situasi yang sangat tidak sesuai suatu peningkatan yang terukur seperti itu seringkali tidak mungkin dilaksanakan namun demikian adalah kewajiban setiap anggota Polri untuk mengusahakan agar tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan.
Sering kali polisi tidak mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dengan seorang tersangka mengenai tindakan tersangka dan kejadian yang dipertanyakan. Karena alasan ini, polisi harus sering meningkatkan pilihan penggunaan kekerasan mereka dan segera berpindah pada tahap yang sesuai dengan urutan langkah-langkah. Dalam kasus yang tidak wajar, kemungkinan petugas harus langsung memakai kekerasan mematikan.
Threats:
1) Abuse of Power dalam Penindakan Huru hara merupakan issue sensitive.
Polisi diberi kewenangan untuk mencurigai, memeriksa/ menginterogasi, menangkap dan menahan. Polisi juga masih diberi kewenangan diskresi, yaitu pada saat-saat tertentu bertindak atas dasar pertimbangan pribadi. Demikian besarnya kekuasaan dan kewenangan Polri, sehingga masyarakat merasa bahwa Polri makin sulit dikontrol dan sering melakukan justifikasi (pembenaran) jika dikritik. Menurut mantan Gubernur PTIK Irjend Pol. (Purn.) Drs. Farouk Muhammad, profesi polisi merupakan profesi yang paling sulit dikontrol, karena kekuasaannya sangat besar. Oleh karena itu tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat untuk ikut melakukan control social terhadap polisi
Apa yang dilakukan oknum anggota Polri sering mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan hukum itu sendiri. Bahkan ada keyakinan jika dilakukan survey opini masyarakat akan sama bisa jadi malah memburuk citra Polri jika dikaitkan dengan kasus perseteruan Cicik Vs Buaya, Bank Century, Kasus Mbok Minah di Banyumas, Kasus Minasih di Batang, dan termasuk kasus penganiayaan dan salah tangkap terhadap JJ Rizal seorang peneliti sejarah UI yang dilakukan oleh oknum Polsek Beji. Pendapat masyarakat dalam menilai Kinerja Polri sangat ditentukan oleh bagaimana pengalaman konkrit mereka saat berinteraksi dengan anggota Polri.
2) Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat rendah dan Wibawa aparat pengak hukum yang rendah dimata masyarakat
Citra Polri senantiasa mengalami pasang surut, keberhasilan polri dalam mengungkap kejahatan sering tenggelam begitu saja diganti dengan pemberitaan mengenai pelanggaran disiplin dan hukum , maupun tindakan Polri dalam memberikan pelayanan dan pelindungan serta penegakkan Hukum di Indonesia yang dinilai belum optimal, istilah tebang pilih penegakkan hukum, makelar kasus, suap dan korupsi serta adanya penyalah gunaan wewenang silih berganti menghiasi halaman depan media massa Indonesia.
Menyikapi fenomena anarkhisme yang mengejala terhadap institusi Polri perlu kiranya kita bersama untuk memahami dengan cermat bahwa kekerasan yang terjadi bukan semata-mata merupakan tindakan tiba –tiba dari sekelompok masyarakat, tetapi bisa jadi akibat akumulasi rasa ketidak percayaan dan antipati terhadap Polri itu sendiri termasuk beberapa kelemahan organisasi ,dan personil Polri yang belum banyak berubah mengikuti perkembangan jaman, Semboyan melindungi dan melayani masyarakat tidak lagi menjadi mantra sakti yang mampu menangkal segenap resiko menjadi anggota Polri.
3) Tidak percaya diri dan keraguan anggota Polri terhadap efektifitas penggunaan NLW dalam tugas PHH.
Pertimbangan dan kebijakan penggunaan senjata api dibeberapa Negara terdapat perbedaan , hal tersebut terkait dengan kondisi sosiokultural serta tanggapan masyarakat dan kebijakan Negara terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api, Polisi Amerika paling memiliki alasan kuat untuk senantiasa menggunakan senjata api dalam tugas sehari –hari ancaman keselamatan diri petugas Polisi di Amerika mendorong mereka untuk lebih reaktif dalam penggunaan senjata apai , baik dalam kepemilikan, pelatihan serta jenis persenjataan yang diijinkan untuk di selipkan pada kopel kerja, dibawa dalam mobil termasuk kepemilikan senjata cadangan dengan bentuk dimensi lebih kecil dan kompak , dibandingakn rekan sejawat kepolisian dari Australia, Inggris, Kanada atau Jepang.
Bentuk bentuk pelatihan penggunaan senpi sangat meluas bagi kalangan kepolisian di Amerika Petugas Polisi di Amerika senantiasa berangkat kerja seolah akan maju ke medan perang, Mereka membawa pistol, memakai rompi anti peluru dibalik kemeja mereka, menggantungkan tongkat pemukul dalam sabuk kulit mereka atau dalam kantung tersembunyi dalam pelipit celana mereka , membawa kaleng aerosol ( OC spray ), memeriksa apakah borgol sudah dimasukkan kedalam kantong dan menguji radio Pribadi untuk memastikan mereka bisa memanggil bantuan jika membutuhkan, mungkin juga mereka berlatih memasukkan dan mengeluarkan peluru dari senapan yang mereka gantungkan, dibeberapa kota terdapat kebijakan untuk setiap anggota patroli membawa tas berisikan helm dan perlengkapan pencegah kerusuhan, dan terakhir mereka membawa senter kadang sepanjang 6 ( enam ) batteray yang juga bisa berfungsi sebagai tongkat pemukul.
Sedikit berbeda pada Kepolisian Jepang, petugas Polisi dilapangan diijinkan untuk membawa senpi jenis revolver cal.38mm, Senpi sangat jarang digunakan namun hal ini ditunjang dengan adanya kewajiban bagi setiap petugas Polisi untuk menguasai salah satu ilmu beladiri baik dari aliran Judo maupun Kendo ( Bayley, 1991), suatu kebijakan yang sangat berarti membangun kepercayaan diri sekaligus menunjang kemahiran taktik dan teknik lapangan petugas kepolisan, suatu hal yang sangat langka diterapkan di Indonesia.
Beberapa satuan wilayah masih konsisten dengan pemeliharaan kemampuan dan jasmani anggota. kewajiban untuk mampu melaksanakan beladiri Polri juga bukan suatu kebijakan yang diwajibkan oleh Mabes Polri, sehingga tidak heran kebijakan beberpa Kasatwil untuk melakukan ujian Beladiri Polri sebenarnya merupakan inisatif dan pertimbangan taktis demi kepentingan organisasi secara lokal,lihat pada SKEP: 232/IV / 2005 Tanggal 19 April 2005, tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Surat Keputusan ini hanya mengatur tentang syarat umum usulan kenaikan pangkat dan syarat administrasi kenaikan pangkat , tanpa embel-embel kewajiban untuk mampu atau mengusai keahlian beladiri Polri dalam tingkatan / kualifikasi tertentu.
4) Penggunaan Senjata dalam PHH merupakan pemberitaan media massa yang dikaitkan dengan symbol represi Negara dan brutalitas petugas.
Kekerasan tentunya hanya dapat digunakan pada saat-saat menghadapi ancaman tertentu yang membahayakan dirinya dan itupun harus dihadapi secara wajar atau dengan menggunakan alat-alat atau perlengkapan yang seimbang. Dengan kata lain, kekerasan yang digunakan bersifat normatif, bukan kekerasan secara emosional, brutal ataupun kejam, Dalam hal ini penilaian yang cepat oleh polisi tentang suatu sifat dari sebuah resiko dan sejauhmana ancaman yang terjadi sangat diperlukan, serta bagaimana cara penanganan yang sesuai untuk mengatasinya sambil memastikan agar korban atau kerusakan yang ditimbulkan tetap dapat diminimalisir. Penggunaan kekerasan atau kekuatan berlebihan seolah telah menjadi inti dari polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam masyarakat. Tidak selayaknya pemolisian, yang hanya dibolehkan menggunakan kekuatan hanya ketika benar-benar dibutuhkan dan sampai sejauh yang dipersyaratkan dalam Undang-undang
William L. Rivers dan kawan-kawannya (Rivers 2003:ix) mengatakan bahwa pada dasarnya, kondisi di dunia nyata mempengaruhi media massa, dan ternyata keberadaan media massa juga dapat mempengaruhi kondisi nyata dunia. Hal ini dikarenakan isi media massa merupakan konsumsi otak bagi khalayaknya, sehingga apa yang ada di media massa akan mempengaruhi realitas subjektif pelaku interaksi sosial. Gambaran tentang realitas yang dibentuk oleh isi media massa inilah yang nantinya mendasari respon dan sikap khalayak terhadap berbagai objek sosial.
Kaitan dengan citra Polisi adalah, ketika kondisi nyata dalam masyarakat menunjukan Polri belum mampu menampilkan sosok pelindung yang tidak mata duitan , pelayan yang tidak pilih kasih , serta pengayom yang mumpuni,sigap dan trengginas, ditangkap oleh media dalam wujud pemberitaan bernuansa kegagalan dan negative performance.Media kemudian mengemas kenyataan dilapangan yang ditanggap melalui pengalaman- pengalaman pahit masyarakat sebagai sebuah informasi yang dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk melihat reaksi yang timbul atas pemberitaan yang dimunculkan.
Timbal balik dan saling mempengaruhi untuk membangun dan menuliskan pemberitaan baru diikuti oleh intensitas pemberitaan secara terus menerus pada akhirnya membentuk opini public terhadap Polri, bila kondisi dilapangan menampilkan sikap antagonis Polri, yang nantinya dikemas dalam pemberitaan kegagalan Polri melayani dan melindungi masyarakat secara intens dan terus menerus , hal itulah yang padsa akhirnya membentuk opini masyarakat bahwa Polri belum layak dipercaya, dan citra Polri senantiasa merosot.
5) Persepsi masyarakat terhadap Penggunaan Senjata NLW adalah bukan sesuatu yang menggetarkan.
Rakyat sekarang gampang sekali marah dan menumpahkan darah, setidak-tidaknya rentan mengobarkan radikalisme dan mengorbankan kedamaian publik. Mereka tidak lagi mengenal takut terhadap pentungan, gas air mata, atau ancaman tembakan dari petugas. Kasus ”bara yang seringkali membara” sepertyi di beberapa lokasi , yang ditunjukkan masyarakat pengunjuk rasa yang ditunjukkan dengan cara membakar mobil atau fasilitas umum dan pribadi, merupakan sampel dari berbagai bentuk kasus belakangan ini tentang gerakan vandalisme orang kecil terhadap pemilik modal atau aparat penegak hukum yang menghadapi dilematis penegakkan hukum dan pemeliharaan keamanan .
Kemarahan masyarakat tidak lagi membuat takut terhadap simbol kekuatan Negara berupa senjata dan Aparat penegakk hukum ,ketidakharmonisan, ketidak-inklusivitasan, atau ketidakjalannnya relasi dan dialektika yang saling menghormati, khususnya dari horisontal dan vertikal gampang sekali diagregasikan dan diledakkan, belakangan ini, mencerminkan, bahwa masyarakat kerap dan semakin berani memproduk apa yang diistilahkan oleh JK. Skolnick sebagai “peradilan tanpa pengadilan” (trial without justice), atau praktik penghakiman (pengadilan) jalanan yang tentu saja landasan hukum yang digunakan menggunakan hukum yang diramunya sendiri. Mereka tidak mau lagi main hukum, tetapi main hakim sendiri, pasalnya hukum yang meregulasinya telah berkali-kali melukai dan memperlakukannya sebagai objek dehumanisasi.
Terbukti, begitu hak dan kepekaan psikologisnya disinggung oleh atasan atau pimpinan, mereka tidak perlu melakukan perlawanan dengan cara mengajukan gugatan lewat negara bertajuk ”kalau yang dilakukan atasannya bermodus perbuatan melanggar hukum atau tidak menyenangkan,” sebaliknya memproduk dan menggelar peradilan bertemakan eigenrichting yang bermodus radikalisme, chaos, dan vandalisme.

BAB V
KONDISI OPTIMAL YANG DIHARAPKAN DALAM PENGGUNAAN ALSUS NLW OLEH KOMPI PHH SAT BRIMOB POLDA RIAU SEBAGAI BAGIAN PENEGAKKAN HUKUM

1. Kajian Terhadap Aspek Legalitas.
Secara tersirat pesan yang ingin disampaikan dalam panduan penggunaan dan pengaturan penggunaan Senjata khususnya golongan NLW adalah adanya penghormatan terhadap HAM dan penguatan jatidiri Polisi dalam tugas pemolisian sebagai penjaga peradaban manusia. Bahwa penggunaan kekuatan oleh anggota Polri dilakukan hanya pada saat diperlukan dengan menggunakan pilihan kekuatan kepolisian yang berisiko paling minimum terhadap aksi yang muncul, reaksi yang diberikan secara proporsional, Penggunaan kekuatan harus dihentikan sesegera mungkin ketika potensi ancaman telah dikendalikan, Petugas yang menggunakan senjata harus memiliki pemahaman atas prinsip dan indikator eskalasi kondisi, penggunaan setiap bentuk kekuatan lethal maupun Non lethal Weapon harus dengan pengawasan dan pengendalian untuk meminimalisir korban yang kerugian yang tidak diperlukan, melalui proses identifikasi mendalam terhadap status sasaran dan setiap penggunaan kekuatan Lethal dan Non lethal harus mendapat penilaian pasca laporan tindakan oleh masing masing pimpinan.
Landasan Legalitas yang dibuat oleh Polri seperti pada perkap dan protap yang ada sampai saat ini belum merumuskan Alsus NLW secara spesifik , hanya pemaknaan terhadap definisi eskalasi tindakan yang , Sat brimob Polda Riau dalam rangka menampilkan tugas Penindakan Huru hara perlu membuat terobosan penggunaan Alsus PHH yang selama ini terbatas hanya menggunakan Pepper ball, Granat gas air Mata, maupun Pelontar Granat SAR 38mm, termasuk mengoptimalkan penggunaan Alsus NLW bagi Unit Anti Anarkhis yang selama ini menempel pada Kompi PHH dalam setiap pelaksanaan tugas.
Perkap 8 tahun 2010 hanya membatasi penggunaan Alsus NLW pada penggunaan Water Canon, Kawat Security Barrier, Granat dan pelontar gas Air mata serta Pepperball selain Tongkat sodok dan tongkat lecut yang menjadi bagian dari Alsus PHH dari Ton Pendesak, namun dengan merujuk kepada beberapa peristiwa huru hara yang berakhir dengan sejumlah korban luka luka bahkan meninggal dunia , penggunaan Perkap 1 Tahun 2009 dan Protap 01/X/2010 dapat digunakan sebagai landasan optimalisasi penggunaan Alsus NLW secara lebih luas baik dari segi pilihan maupun jumlah dalam kekuatan minimum Kompi PHH.
Kajian yuridis, Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya polisi melakukan penembakan secara tegas diatur dalam Kitab Undang¬Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang Noodweer dan ayat (2) tentang `Noodweer Exces’. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer), yang rumusannya `Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana’.
Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum : seseorang dihadapkan pada keadaan memilih untuk menegakkan kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum. Perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum : seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang masing – maisng merupakan kewajiban hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan. Keadaan darurat merupakan alasan pembenar, karena lebih banyak berkaitan dengan perbuatannya daripada unsur subjektif pelakunya, dalam keadaan darurat asas subsidiaritas ( upaya terakhir ) dan proporsionalitas ( seimbang dan sebanding dengan serangan ) harus dipenuhi.
Pertimbangan karena melaksanakan ketentuan undang – undang, melaksanakan ketentuan yang dimaksud adalah undang – undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang – undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang – undang dapat dibenarkan. Asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas harus dipenuhi. Termasuk bagi petugas Polri yang sedang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, dapat digunakan bila ada hubungan subordinasi antara orang yang memberi perintah dan yang menerima perintah, serta berada dalam lingkungan pekerjaan yang sama.
Pertimbangan kewajiban umum yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum; Dalam Undang¬Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) disebutkan, `Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri’.
Pertama, melakukan pembelaan terpaksa (noodweer), menembak pelaku dengan risiko dianggap melanggar HAM. Kedua, membiarkan kejadian tersebut, dengan risiko dinilai tidak melindungi warga. Ketiga, dia sendiri yang menjadi korban penembakan. Ditinjau dari aspek sosiologi hukum, polisi merupakan lambang law in action, yakni hukum di lapangan (memerlukan tindakan segera/diskresi), bukan law in the book atau hukum di belakang meja (membuka kamus atau minta petunjuk sebelum bertindak). Perlu digarisbawahi, diskresi bukanlah kewenangan untuk bertindak semaunya sendiri, melainkan suatu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk melayani, melindungi, dan mengayomi warga masyarakat
Setiap tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu (1) kekuatan yang memiliki dampak deterent/pencegahan, (2) perintah lisan, (3) kendali tangan kosong lunak, (4) kendali tangan kosong keras, (5) kendali senjata tumpul atau senjata kimia, dan (6) kendali dengan menggunakan senjata api,
Pencegahan aktif yang dilakukan terhadap segenap potensi tindak kekerasan berlebihan yang mungkin dilakukan oleh personil Kompi PHH dan Unit Anti Anarkhis Sat. Brimob Polda Riau adalah dengan mereduksi semaksimal mungkin penampilan Senjata Api, dan peralatan lain yang identik dengan kekerasan dan brutalisme , dengan menggunakan Alsus yang lebih humanis dan tidak menimbulkan korban kekerasan berlebihan.Ketika personil Peleton Tindak dibekali dengan Senpi dan hanya beberapa Pucuk Pepperball saja, maka saat terjadi kerusuhan Alsus yang paling mungkin digunakan adalah Senpi organik dan Pepperball yang dibawa, namun ketika semenjak berangkat ,jumlah Senpi Organik direduksi dan digantikan dengan penggunaan Pepperball tambahan dan atau dengan tabung OC Spary , Stun Gun, Flash bang dan X-Ray Sun , maka penggunaan alsus yang paling mungkin dipakai untuk melakukan tindakan terhadap massa adalah keseluruhan NLW .
2. Kajian Terhadap Aspek Operasional.
Non-Lethal Weapons, digunakan untuk menyebut senjata yang dirancang tidak untuk membunuh atau menyebabkan cedera tubuh secara serius.Namun setiap projectile yang dikeluarkan dari Alsus NLW tetap memungkinkanmenimbulkan cedera berat bahkan kematian, kasus yang sangat jarang melukai orang dengan tingkat yang dapat menyebabkan kematian adalah sebagai akibat penggunaan yang tidak semestinya. Penggunaan alsus NLW adalah sebuah keuntungan besar dalam penegakan hukum, pengendalian tahanan, dan bahkan operasi militer karena Alsus NLW dirancang untuk menekan fatalitas termasuk menjamin keselamatan petugas yang terlibat, subyek yang terlibat dan masyarakat lain di luar insiden.
Optimalisasi penggunaan Alsus NLW oleh Sat Brimob Polda Riau dilakukan dengan menyusun standar aturan penggunaan Alsus NLW yang disosialisasikan dengan jelas kepada setiap anggota, pemahaman bahwa kekerasan yang dipakai hanya karena diperlukan.pemahaman Ini harus diperkuat saat pelatihan rutin. Standar penggunaan NLW Sat. Brimob Polda Riau harus meliputi penggunaan semua tingkat dan jenis tindakan keras sampai / dan termasuk kekerasan mematikan. Anggota harus mengerti bahwa kekerasan mematikan hanya diperbolehkan pada keadaan di mana petugas atau orang lain berada dalam bahaya langsung , ntuk itu setiap anggota harus diberi salinan tertulis mengenai peraturan Kapolri tentang penggunaan kekerasan dan menerima instruksi atas peraturan itu sebelum bertugas.
Sat. Brimob Polda Riau harus menjelaskan jenis senjata tidak mematikan ( NLW ) apa yang boleh digunakan di dalam tugas dan menyediakan piranti lunak panduan atas penggunaan senjata ini. Optimalisasi penggunaan Alsus NLW setiap anggota Brimob tidak diperbolehkan untuk menggunakan Alsus NLW sampai mereka mendapatkan pelatihan untuk penggunaannya. Jenis Senjata dan amunisi yang dipakai hanyalah yang ditentukan, syarat seperti itu mencegah petugas membawa senjata yang kurang bagus atau yang sangat berbahaya. Tambahannya, hal ini menyeragamkan senjata dan amunisi di antara para petugas dan meningkatkan keamanan mereka.
Setiap saat dalam kesempatan pertama, Sat. Brimob Polda Riau perlu meminta laporan tertulis dalam kasus apapun dimana seorang petugas menggunakan Alsus NLW (kecuali untuk kegunaan pelatihan). Laporan ini harus diberikan dalam waktu 24 jam ( sesegera mungkin ) dan harus memberikan semua informasi yang berhubungan dengan keadaan kejadian. Jika laporan mengarah pada kesimpulan adanya kelalaian, maka petugas akan diminta untuk menjalani pelatihan kembali dan penyidikan terkait pelanggaran etika atau disiplin.
Menyusun kebijakan yang mewajibkan agar semua anggota Brimob Polda Riau menunjukkan kemahiran dengan senjata yang ditentukan sebelum diberikan atau menggunakan senjata tersebut, setiap anggota brimob , khususnya pemegang / Operator Alsus NLW harus senantiasa diminta untuk memenuhi ketetapan standar minimum dengan mengacu pada nilai, keamanan dan perawatan.
Anggota/ operator juga akan diminta untuk menunjukkan teknik keselamatan yang sesuai dan kemampuan untuk melakukan perawatan yang diperlukan pasca insiden. Kemampuan street survival tidak hanya terkait dengan bagaimana menggunakan senpi secara tepat guna dan tepat sasaran adalah membangun pemahaman penggunaan Alsus NLW sesungguhnya untuk melindungi kemanusaian secara luas.
Penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; penggunaan hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. dan jika diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan.
Namun pada praktek yang mendorong adanya Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam penindakan Huru hara adalah ketika senjata yang seharusnya hanya digunakan untuk melumpuhkan digunakan untuk melakukan kekerasan secara fisik, bentuk kekerasan terhadap pelaku Huru hara dengan pukulan tongkat kepada Pengunjuk rasa, penggunaan Popor dan laras senjata untuk melakukan kekerasan, merupak suatu berita buruk yang akan menjadi Headline di media massa.
Urgensi optimalisasi penggunaan Alsus NLW dapat digunakan untuk mencegah kekerasan secara belebihan manakala dalam suasna huru hara merupakan suatu kesulitan mendasar bagi pimpinan pasukan untuk menjamin bahwa Senpi yang seharusnya digunakan untuk menembakkan peluru hampa dan karet , secara sengaja atau tidak diselipkan dengan Peluru Tajam atau ketika senjapa Api dan tongkat digunakan melakukan kekekrasan secara berlebihan, upaya untuk melumpuhkan massa pelaku pejarahan bahkan bagi sasaran yang mengacam keselamatan jiwa manusia lainnya adalah dapat dilakukan dengan memasukkan penggunaan Air TASER, X-Ray Sun, dan Pepperball, secara massif menggantikan atau setidaknya menggurangi penggunaan Senpi saat harus berhadapan dengan situasi huru hara.seseorang yang bersenjatakan parang , mungkin saja dapat bertahan dari tembakan dari 1 pucuk Paperball dan sengatan 1 unit Air Taser , namun apa jadinya bila kualitas tindakan kepolisian ditingkatkan dengan menembakkan 10 pucuk Papperball sekaligus dan sengatan 10 unit Air taser.
Penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
Persoalannya adalah kapan dan bagaimana seharusnya anggota kepolisian memutuskan untuk menembak atau tidak menembak, atau kalau terlambat, mungkin mereka yang menjadi korban penembakan. Untuk mencegah terjadinya salah tafsir di lapangan, telah diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Peraturan tersebut memuat arahan teknis serta tahapan prosedural bagi anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian, termasuk penembakan yang merupakan tahapan paling akhir, dalam banyak kondisi, polisi dalam menjalankan tugasnya tidak harus selalu memerlukan menggunakan kekuatan. Meski penggunaan kekuatan ini sah dilakukan seperti dalam penangkapan, pencegahan dan dalam menangani insiden-insiden terkait gangguan ketertiban umum
Beberapa pengalaman empiris menyatakan bahwa terdapat sejumlah korban baik dikalangan petugas dan masyarakat saat huru hara terjadi, sebagai Contoh ketika Kerusuhan di pelabuhan Sape Bima NTB dan Perkebunan Mesuji Lampung, merujuk kepada pengalam diatas Sat. Brimob Polda Riau harus merubah prosedur pembubaran massa yang melakukan Huru hara ( memblokade pelabuhan dan menyerang perkebunan) karena terbukti melalui tayngan televisi , bahwa tembakan peringatan yang dilepaskan ke udara tidak menimbulkan efek deteren kepaja massa, justru berbalik membuat massa semakin beringas dan berani karena massa mengetahui Pihak Polri hanya menggunakan peluru hampa , dan akhirnya ketika massa semakin beringas Polri harus memberikan tembakan yang seharusnya melumpuhkan justru menuai berbagai kecaman.
Pertimbangan Proporsional dihadapkan kepada dimensi ancaman dan sumber ancaman itu sendiri, ketika massa pengunjuk rasa melakukan penjarahan adalah suatu issue panas bila Polri sampai harus menggunakan senjata api untuk melumpuhkan. Optimalisasi penggunaan Alsus NLW seperti Air taser, X-ray Sun dan Peluru karet dan Granat gas air mata akan sesuai untuk menghadapi dimensi ancaman yang bersumber dari masyarakat umum, lain halnya bila menghadapi keuatan separatis maupun kelompom teroris bersenjata api, maka penggunaan Senpi yang seimbang adalah merupakan keharusan.

BAB VI
PEMECAHAN MASALAH

1. Analisa Swot Terhadap Faktor –Faktor Yang Berpengaruh.
Analisis SWOT sebagai suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai . Analisis ini merupakan suatu metoda untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut.
Kata SWOT itu sendiri merupakan kependekan dari variabel-variabel penilaian, yaitu: S merupakan kependekan dari STRENGTHS, yang berarti potensi dan kekuatan pembangunan; W merupakan kependekan dari WEAKNESSES, yang berarti masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi; O merupakan kependekan dari OPPORTUNITIES, yang berarti peluang pembangunan yang dapat; dan T merupakan kependekan dari THREATS, yang merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan.
Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi pembangunan daerah. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).
Sebagai salah satu alat untuk formulasi strategi, tentunya analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu: (a) Tahap pengumpulan data; (b) Tahap analisis; dan (c) Tahap pengambilan keputusan. Teknik ini akan penulis gunakan dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Penggunaan Alsus NLW di Sat. Brimob Polda Riau, dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, penulis dapat menganalisa dan merumuskan suatu strategi yang sesuai guna melakukan Optimalisasi penggunaan Alsus NLW oleh kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau dalam rangkaian penegakkan hukum.
Teknik Analisis SWOT terhadap Faktor Environmental eksternal dan Intenal yang mempengaruhi Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan hukum oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau,
Faktor internal yang mempengaruhi Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat.Brimob polda Riau antara lain:
Faktor Internal
Kekuatan / Strenght : 1).Variasi Alsus NLW memadai, pilihan relatif banyak ideal digunakan dalam menghadapi dimensi dan tantangan tugas yang beraneka ragam.2). Jumlah alsus NLW memadai bila dibandingkan dgn kuantitas yang ada dengan pedoman Protap 8 thn. 2010 ideal untuk All out semua kompi PHH. 3). Relatif mudah dilatihkan, tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi mahir. mudah digunakan, ergonomis serta didesain ringan untuk mobilitas. 4). Dasar Hukum penggunaan Alsus NLW tersirat dalam beberapa dasar hukum penggunaan Senjata oleh anggota Polri.5). Banyak digunakan oleh organisasi Kepolisian Modern yang sangat perhatian kepada upaya penindakan dengan mengedepankan HAM.
Kelemahan/ Weaknes : 1).Merupakan alsus habis sekali pakai, tidak dapat digunakan berulang kali,Pengadaan dukungan munisi / cartridge isi ulang sulit.2). Tanpa pelatihan yang memadai dapat menimbulkan luka serius dan bahkan kematian. 3).Mudah rusak akibat percikan air,lembab, korsleting dan panas matahari.perawatan membutuhkan ruang dan keahlian khusus.4).Layanan purna jual dan perbaikan sulit ditemukan didaerah, sangat tergantung kepada kesiapan pemasok dan pemegang Merek.5). Harga relative mahal tergantung jenis sehingga setiap alsus PHH walaupun menggunakan konsep kerja yang sama tidak dapat digunakan secara silang.
Faktor Eksternal yang meliputi:
Peluang / Opportunity :1). Keinginan masyarakat atas performa Polri yang humanis jauh dari kesan arogan dan brutal walaupunpun merupakan lembaga yang menggunakan senjata dalam tugas.2.) Masyarakat bosan dan tidak mendukung terhadap aksi unjuk rasa yang harus berakhir anarkhis.3).Kewenangan Polri sebagai stake holder keamanan Nasional yang diamanatkan dalam UU. 4).Kemandirian Polri pasca Reformasi sebagai lembaga independent penegak Hukum di Indonesia. 5).Penekanan Presiden SBY dalam Rapim Polri pada tanggal 20 Januari 2012 di Auditorium PTIK untuk menemukan solusi cerdas dalam proses penanganan Huru hara secara humanis.
Ancaman / Threat: 1). Abuse of Power dalam Penindakan Huru hara merupakan issue sensitive.2).Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat rendah dan Wibawa aparat pengak hukum yang rendah dimata masyarakat.3).Tidak percaya diri dan keraguan anggota Polri terhadap efektifitas penggunaan NLW dalam tugas PHH. 4). Penggunaan Senjata dalam PHH merupakan pemberitaan media massa yang dikaitkan dengan symbol represi Negara dan brutalitas petugas. 5). Persepsi masyarakat terhadap Penggunaan Senjata NLW adalah bukan sesuatu yang menggetarkan.
2. Strategi Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat.Brimob Polda Riau.
Penulis akan melakukan analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi tersebut dengan menggunakan teknik analisa SWOT. Tahap pengumpulan data telah dilakukan dalam penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi yang telah penulis bahas sebelumnya. Saat ini, perlu melakukan analisa terlebih dahulu faktor-faktor tersebut. Penulis menggunakan Matrik Internal Eksternal (Matrik IE) dan Matrik TOWS dalam menganalisa faktor-faktor tersebut.

a. Tabel Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

FAKTOR INTERNAL BOBOT RATING BOBOT
X RATING
Kekuatan (Strenghts)
1) Variasi Alsus NLW memadai, pilihan relatif banyak ideal digunakan dalam menghadapi dimensi dan tantangan tugas yang beraneka ragam. 0,2 3 0,6
2) Jumlah alsus NLW memadai bila dibandingkan dgn kuantitas yang ada dengan pedoman Protap 8 thn. 2010 ideal untuk All out semua kompi PHH. 0,1 4 0,4
3) Relatif mudah dilatihkan, tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi mahir. mudah digunakan, ergonomis serta didesain ringan untuk mobilitas. 0,05 2 0,1
4) Dasar Hukum penggunaan Alsus NLW tersirat dalam beberapa dasar hukum penggunaan Senjata oleh anggota Polri. 0,1 2 0,2
5) Banyak digunakan oleh organisasi Kepolisian Modern yang sangat perhatian kepada upaya penindakan dengan mengedepankan HAM
0,05 2 0,1
Kelemahan (Weekness)
1) Merupakan alsus habis sekali pakai, tidak dapat digunakan berulang kali,Pengadaan dukungan munisi / cartridge isi ulang sulit. 0,2 2 0,4
2) Tanpa pelatihan yang memadai dapat menimbulkan luka serius dan bahkan kematian. 0,1 2 0,2
3) Mudah rusak akibat percikan air,lembab, korsleting dan panas matahari.perawatan membutuhkan ruang dan keahlian khusus 0,1 3 0,3
4) Layanan purna jual dan perbaikan sulit ditemukan didaerah, sangat tergantung kepada kesiapan pemasok dan pemegang Merek. 0,05 3 0,15
5) Harga relative mahal tergantung jenis sehingga setiap alsus PHH walaupun menggunakan konsep kerja yang sama tidak dapat digunakan secara silang.
0,05 4 0,20
TOTAL 1,00 2,65

b. Tabel Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)

FAKTOR EKSTERNAL BOBOT RATING BOBOT
X RATING
Peluang (Opportunities)
1) Keinginan masyarakat atas performa Polri yang humanis jauh dari kesan arogan dan brutal walaupun merupakan lembaga yang menggunakan senjata dalam tugas. 0,2 4 0,8
2) Masyarakat bosan dan tidak mendukung terhadap aksi unjuk rasa yang harus berakhir anarkhis. 0,1 2 0,2
3) Kewenangan Polri sebagai stake holder keamanan Nasional yang diamanatkan dalam UU. 0,05 2 0,1
4) Kemandirian Polri pasca Reformasi sebagai lembaga independent penegak Hukum di Indonesia. 0,05 2 0,1
5) Penekanan Presiden SBY dalam Rapim Polri pada tanggal 20 Januari 2012 di Auditorium PTIK untuk menemukan solusi cerdas dalam proses penanganan Huru hara secara humanis.
0,1 3 0,3
Ancaman (Threats)
1) Abuse of Power dalam Penindakan Huru hara merupakan issue sensitive. 0,2 2 0,4
2) Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat rendah dan Wibawa aparat pengak hukum yang rendah dimata masyarakat 0,05 3 0,15
3) Tidak percaya diri dan keraguan anggota Polri terhadap efektifitas penggunaan NLW dalam tugas PHH. 0,1 2 0,2
4) Penggunaan Senjata dalam PHH merupakan pemberitaan media massa yang dikaitkan dengan symbol represi Negara dan brutalitas petugas. 0,1 3 0,3
5) Persepsi masyarakat terhadap Penggunaan Senjata NLW adalah bukan sesuatu yang menggetarkan.
0,05 2 0,15
TOTAL 1,00 2,70

c. Analisa Posisi Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau dengan Matrik Internal Eksternal (IE)

1

2
3

4

5

6

7

8
9

Hasil kombinasi IFAS dan EFAS menunjukkan bahwa upaya Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat.Brimob Polda Riau berada pada posisi 2. Posisi ini menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan bahwa upaya Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat.Brimob Polda Riau masih berkembang, namun Polri harus berkonsentrasi melalui integrasi horizontal melalui kerjasama dengan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat untuk dapat lebih mengoptimalkan penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakan hukum oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau.
d. Matrik TOWS

IFAS

EFAS Kekuatan (Strenghts)
a. Variasi Alsus NLW memadai, pilihan relatif banyak ideal digunakan dalam menghadapi dimensi dan tantangan tugas yang beraneka ragam.
b. Jumlah alsus NLW memadai bila dibandingkan dgn kuantitas yang ada dengan pedoman Protap 8 thn. 2010 ideal untuk All out semua kompi PHH.
c. Relatif mudah dilatihkan, tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi mahir. mudah digunakan, ergonomis serta didesain ringan untuk mobilitas.
d. Dasar Hukum penggunaan Alsus NLW tersirat dalam beberapa dasar hukum penggunaan Senjata oleh anggota Polri.
e. Banyak digunakan oleh organisasi Kepolisian Modern yang sangat perhatian kepada upaya penindakan dengan mengedepankan HAM
Kelemahan (Weekness)
a. Merupakan alsus habis sekali pakai, tidak dapat digunakan berulang kali,Pengadaan dukungan munisi / cartridge isi ulang sulit.
b. Tanpa pelatihan yang memadai dapat menimbulkan luka serius dan bahkan kematian.
c. Mudah rusak akibat percikan air,lembab, korsleting dan panas matahari.perawatan membutuhkan ruang dan keahlian khusus
d. Layanan purna jual dan perbaikan sulit ditemukan didaerah, sangat tergantung kepada kesiapan pemasok dan pemegang Merek.
e. Harga relative mahal tergantung jenis sehingga setiap alsus PHH walaupun menggunakan konsep kerja yang sama tidak dapat digunakan secara silang.

Peluang (Opportunities)
a. Keinginan masyarakat atas performa Polri yang humanis jauh dari kesan arogan dan brutal walaupun merupakan lembaga yang menggunakan senjata dalam tugas.
b. Masyarakat bosan dan tidak mendukung terhadap aksi unjuk rasa yang harus berakhir anarkhis.
c. Kewenangan Polri sebagai stake holder keamanan Nasional yang diamanatkan dalam UU.
d. Kemandirian Polri pasca Reformasi sebagai lembaga independent penegak Hukum di Indonesia.
e. Penekanan Presiden SBY dalam Rapim Polri pada tanggal 20 Januari 2012 di Auditorium PTIK untuk menemukan solusi cerdas dalam proses penanganan Huru hara secara humanis Strategi S-O
 Melakukan sosialisasi kepada masyaraka, LSM, Komnas HAM, Media tentang optimalisasi pemanfaatan Alsus NLW sebagai bagian dari upaya Gakkum yang lebih Humanis, meninggalkan kesan Brutal dan anarkhis.
 Pemanfaatan Alsus NLW yang telah ada dengan memasukkan kedalam Perkap dan protap terkait PHH dengan membatasi penggunaan senpi dan Tongkat pemukul dalam formasi PHH digantikan dengan Pepperball, Xray Sun, Taser, OC Spary
 Melakukan penyempurnaan landasan yuridis optimalisasi penggunaan NLW sebagai bagian dari alsus PHH . Strategi W-O
 Mengusulkan penambahan , penggantian dan peremajaan aksesoris , munisi, dan suku cadang Alsus NLW agar selalu siap digunakan, baik dalam rangka latihan maupun penugasan.
 Mengusulkan mekanisme pengadaan Alsus NLW dilakukan oleh Sat. Brimob Polda Riau,untuk mempersingkat alur pengadaan dan memudahkan klaim perbaikan, penggantian, maupun Garansi serta pelatihan .
 Membangun dan memperbaiki gudang penyimpanan Alsus NLW agar tidak mudah rusak.
Ancaman (Threats)
a. Abuse of Power dalam Penindakan Huru hara merupakan issue sensitive.
b. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat rendah dan Wibawa aparat pengak hukum yang rendah dimata masyarakat
c. Tidak percaya diri dan keraguan anggota Polri terhadap efektifitas penggunaan NLW dalam tugas PHH.
d. Penggunaan Senjata dalam PHH merupakan pemberitaan media massa yang dikaitkan dengan symbol represi Negara dan brutalitas petugas.
e. Persepsi masyarakat terhadap Penggunaan Senjata NLW adalah bukan sesuatu yang menggetarkan.

Strategi S-T
 Mengandeng Wartawan, LSM, masyarakat lain untuk bersama sama merumuskan penggunaan Alsus NLW secara Humanis .
 Reduksi penggunaan Senpi dan Tongkat Pemukul yang sering dipersepsikan sebagai lambang tindakan represif negara dengan penggunaan Alsus NLW secara meluas. Strategi W-T
 Pelatihan petugas pengguna Alsus NLW secara konsisten dan selektif untuk cegah penyalahgunaan.

3. Strategi untuk melakukan Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat.Brimob Polda Riau :
Strategi SO ; Dipakai orang untuk menarik keuntungan dari peluang yang ada dalam lingkungan eksternal.
1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, LSM, Komnas HAM, Media tentang optimalisasi pemanfaatan Alsus NLW sebagai bagian dari upaya Gakkum yang lebih Humanis, meninggalkan kesan Brutal dan anarkhis.
2) Pemanfaatan Alsus NLW yang telah ada dengan memasukkan kedalam Perkap dan protap terkait PHH dengan membatasi penggunaan senpi dan Tongkat pemukul dalam formasi PHH digantikan dengan Pepperball, Xray Sun, Taser, OC Spray
3) Melakukan penyempurnaan landasan yuridis optimalisasi penggunaan NLW sebagai bagian dari alsus PHH .
Strategi WO ; Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar. Sering dijumpai dilemma ada peluang terlihat, tetapi orang tidak mampu mengerjakannya.
1) Mengusulkan penambahan , penggantian dan peremajaan aksesoris , munisi, dan suku cadang Alsus NLW agar selalu siap digunakan, baik dalam rangka latihan maupun penugasan.
2) Mengusulkan mekanisme pengadaan Alsus NLW dilakukan oleh Sat. Brimob Polda Riau,untuk mempersingkat alur pengadaan dan memudahkan klaim perbaikan, penggantian, maupun Garansi serta pelatihan .
3) Membangun dan memperbaiki gudang penyimpanan Alsus NLW agar tidak mudah rusak.
Strategi ST ; Strategi ini dipergunakan organisasi untuk menghindari, paling tidak memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar.
1) Mengandeng Wartawan, LSM, masyarakat lain untuk bersama sama merumuskan penggunaan Alsus NLW secara Humanis .
2) Reduksi penggunaan Senpi dan Tongkat Pemukul yang sering dipersepsikan sebagai lambang tindakan represif negara dengan penggunaan Alsus NLW secara meluas.
Strategi WT ;Strategi ini merupakan taktik pertahanan yang diarahkan pada usaha memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Adalah dengan mengadakan Pelatihan petugas pengguna Alsus NLW secara konsisten dan selektif untuk cegah penyalahgunaan.
4. Penjabaran strategi TOWS
Berdasarkan seluruh analisa instrumental, faktor internal dan eksternal tersebut, maka penulis merumuskan suatu program Optimalisasi penggunaan Alsus NLW oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau dalam Penegakkan Hukum dengan penjabaran strategi adalah sebagai berikut:
Visi :
“Mewujudkan Penggunaan Alsus NLW yang Optimal dalam penindakkan huru hara oleh Sat. Brimob Polda Riau dalam mendukung upaya penegakkan hukum secara Profesional , Proporsional dan Sukses tanpa Ekses.”
Misi
1) Melakukan peningkatan Kesiapan alsus NLW agar senantiasa siap digunakan melalui mekanisme pemeliharaan dan perawatan yang baik.
2) Melakukan pengembangan kemampuan penggunaan Alsus PHH secara Legal, Profesional, Proporsional, dan Patut.
3) Menjalin hubungan, memberdayakan, dan melakukan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam mensosialisasikan penggunaan Alsus NLW dalam penindakan terhadap Huru Hara secara humanis;

Tujuan
1) Terwujudnya kesiapan material Alsus NLW yang senantiasa siap pakai, terpelihara, dan terdokumentasikan secara cermat, sesuai daur penggunaan, penyimpanan dan pendistribusian dalam mendukung kegiatan penindakan Huru Hara oleh Sat. Brimob Polda Riau;
2) Adanya peningkatan dan pengembangan kemampuan penggunaan Alsus NLW di kalangan personil Sat. Brimob Polda Riau sehingga dapat menyelenggarakan tugas Penindakan Huru Hara secara legal, Profesional, proporsional dan Patut ;
3) Tercipta pemahaman dalam masyarakat terkait prosedur Penindakan Huru hara dengan menggunakan Alsus NLW sebagai upaya Polri untuk dapat menegakkan hukum secara tegas namun tetap Humanis.
Sasaran
1) Organisasi Polri terutama yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung dalam kegiatan penindakan Huru Hara;
2) lembaga swadaya Masyarakat, Instansi pemerintah, Pendidikan, Profesi dan media yang kerap bersinggungan dengan tugas dan kepentingan dari suatu penindakan Huru hara yang terjadi.yang berkompeten dan mendukung pemberantasan tindak pidana kejahatan orang;
3) Anggota Polri yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam kegiatan Penindakan Huru Hara.;
4) aparat penegak hukum dalam CJS; dan
5) seluruh komponen masyarakat dan kearifan lokal yang ada di masyarakat.
Pelaksana
1) Seluruh personil Sat Brimob Polda Riau khususnya yang terlibat langsung dalam penindakan Huru Hara di seluruh wilayah Hukum Polda Riau. terutama di daerah yang rentan terhadap terjadi Konflik, Huru-hara dan kejahatan berkadar ancaman tinggi.
2) Seluruh personil Polri di jajaran Polda Riau dari tingkat Polda sampai tingkat Polsek secara berjenjang sesuai dengan potensi wilayah hukum masing-masing.
Strategi
 Jangka Pendek (1 s.d 2 bulan pertama)
1) melakukan inventarisasi ulang terhadap j kualitas dan kuantitas Alsus NLW yang ada.
2) Melakukan sosialisasi internal Sat Brimob Polda Riau untuk memberikan gambaran adanya optimalisasi penggunaan Alsus NLW sebagai upaya pengembangan kemapuan Penindakan Huru hara yang berorientasi kepada penggunaan kekuatan secara bijak dan tepat.
3) membuat dan merumuskan konsep latihan Penindakan huru hara dengan menggunakan Alsus NLW secara
4) melakukan Latihan secara bertahap , bertingkat dan berlanjut , menggunakan beberapa variasi skenario .
5) melakukan evaluasi secara bertahap terhadap pencapaian dari latihan penggunaan Alsus NLW secara optimal.
 Jangka Menengah (6 sampai 12 bulan pertama)
1) membangun pemahanan dari jajaran satuan Wilayah guna membangun pengetahuan dan wawasan penggunaan NLW secara optimal dalam upaya penegakkan hukum secara humanis .
2) membangun pemahaman di kalangan masyarakat , lembaga sosial, Instansi pemerintah dan jajaran Penegak hukum ( CJS) untuk ikut memberikan masukan terkait penggunaan kekuatan dalam Tindakan kepolisian jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah.
 Jangka Panjang (12 bulan keatas)
1) memasukkan Agenda revisi dan penyempurnaan Landasan hukum penindakan Huru hara yang mengakomodasi penggunaan Alsus NLW secara lebih luas.;
2) melakukan Sosialisasi secara meluas kepada masyarakat dengan mengadakan pameran teknologi NLW dan aplikasi penggunaan NLW dalam tugas penindakan Huru hara
3) melakukan latihan bersama secara terpadu antara unsur Pengendalian massa Sabhara dengan Kompi PHH dan unit anti Anrkhis Sat. Brimob Polda Riau untuk membangun persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas secara nyata.

BAB VII
PENUTUP

1.Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik untuk menjawab pokok –pokok persoalan yang kemukakan pada bab I sebagai berikut :
1) Kondisi terkini penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau adalah bahwa Sat. Brimob Polda Riau belum memanfaatkan alsus NLW secara optimal, Indikator dari belum optimal penggunaan Alsus NLW adalah terletak kepada masih rendahnya penggunaan Alsus NLW selain Pepperball digunakan dalam susunan Formasi Kompi PHH yang secara kaku merujuk kepada Perkap 8 tahun 2010 , sedangkan masih banyak pilihan penggunaan Alsus lainnya yang dapat digunakan secara efektif dan efisien demi keamanan dan keselamatan petugas pelaksana penindakan PHH maupun penghormatan dan perlindungan terhadap HAM masyarakat.
2) Faktor yang memiliki pengaruh terhadap Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kompi PHH sat. Brimob Polda Riau adalah Faktor Instrumental ( dasar legalitas tindakan dan pemanfaatan Alsus NLW ) berupa komponen yuridis nasional dan internasional.serta Faktor Enviromental ( lingkungan ) yang berasal dari internal dan eksternal.
3) Kondisi ideal yang diharapkan terwujud dengan adanya Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Sat. Brimob polda Riau adalah adanya penggunaan Alsus NLW secara lebih meluas dan dengan dukungan dasar legalitas yang lebih tegas terhadap keputusan pemilihan dan penggunaan Alsus NLW dalam tindakan kepolisian sehingga tidak menimbulkan kegamangan dan kekhawatiran bertindak dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas serta meminimalisir kerban di kalangan petugas maupun masyarakat saat harus dilakukan upaya penindakan Huru hara.

2. Saran
Berdasarkan penjelasan pada Bab V maka dapat direkomendasikan beberapa hal untuk melakukan optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Sat. Brimob Polda Riau adalah :
Aspek Legalitas
a. Berkordinasi dengan Korp Brimob untuk segera mengadakan perbaikan dan revisi terhadap landasan Legalitas yang digunakan dalam penindakan Huru hara , sehingga kelak revisi yang dilakukan dapat mengakomodir penggunaan Alsus NLW secara lebih tegas , dengan demikian upaya untuk meminimalisir jatuhnya korban sia sia saat penindakan Huru hara berlangsung yang dapat terjadi kepada masyarakat, petugas maupun pihak yang secara tidak langsung menjadi korban kekerasan dan huru hara dapat terwujud.
b. Urgensi penggunaan Alsus NLW dengan upaya mereduksi penggunaan Senpi maupun alus lain yang mencirikan kekerasan dan tindakan Brutal dapat didorong dengan mengadakan seminar, diskusi dan Focus Discusion Group yang melibatkan pakar Kriminologi, Victimologi, Komunikasi, Psikologi, teknik, Medis dan Kepolisian,sehingga rumusan yang dihasilkan terkait aspek legalitas penggunaan Alsus NLW oleh Satuan Brimob Polda Riau dapat lebih menggema karena dirumuskan oleh banyak pihak yang berkompeten.
c. Sat. Brimob Polda Riau dapat melakukan terobosan dengan menyusun Draft Pedoman penggunaan Alsus NLW sebagai tinjauan legalitas awal pelatihan dan penggunaan Alsus NLW secara intern dan terbatas,dimana dalam penyusunanya nanti dapat berkordinasi dengan dengan tenaga ahli dibidang profesi Kedokteran untuk mengetahui dampak penggunaan Alsus NLW pada tubuh dan kesehatan manusia, profesi teknik kinematika untuk mengukur kelayakan mekanika suatu alsus NLW, tenaga ahli dibidang hukum dan kriminologi sebagai perumus Draft dari sudut pandang legal formal.
d. Abuse of Power dalam Penindakan Huru hara merupakan issue sensitive.sehingga perlu adanya mekanisme pengelolaan informasi yang dapat disosialisasikan kepada media massa, dan masyarakat luas dalam kesempatan peragaan, pameran maupun open house Sat Brimob Polda Riau dengan mengundang komponen masyarakat yang sering bersinggungan dengan upaya Penindakan Huru hara di wilayah hukum Polda Jambi.
1) Aspek Operasional
a. Alsus NLW Merupakan alsus habis sekali pakai, tidak dapat digunakan berulang kali,Pengadaan dukungan munisi / cartridge isi ulang sulit keterbatasan dan ketiadaan informasi Layanan purna jual dan perbaikan sulit ditemukan didaerah serta sangat tergantung kepada kesiapan pemasok dan pemegang Merek.sehingga Sat Brimob Polda Riau perlu secar proaktif mencari informasi terkait perawatandan pemeliharaan serta pengadaan Alsus NLW melaui media informasi yang terbuka luas, beberapa situs Internet dapat memberikan masukan informasi yang diperlukan , atau membuka jalur komunikasi dengan Petugas penegak Hukum lain di bebebrapa negara secara online untuk mendapatkan review dan informasi penggunaan alus NLW yang dimiliki Polri.
b. Tanpa pelatihan yang memadai dapat menimbulkan luka serius dan bahkan kematian. Dengan demikian Sat.Brimob Polda Riau perlu mengadakan pelatihan secara bertahap bertingkat dan berlanjut yang disesuaikan dengan dinamika atau setidaknya menggunakan simulasi penugasan seralistis mungkin, selain untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan juga dimaksdukan untuk merubah mindset petugas dilapangan bahwa penggunaan senpi adalah bukan segalanya untuk melakukan perlindungan dan pengayoman masyarakat, bahwa alsus NLW yang diberikan sebagai inventaris ternyata cukup mumpuni dalam mengatasi massa huru hara yang beringas.
c. Alsus NLW merupakan items yang mudah rusak akibat percikan air,lembab, korsleting dan panas matahari sehingga memerlukan perawatan telaten, membutuhkan ruang dan keahlian khusus, sehingga dengan demikian Sat Brimob Polda Riau perlu membangun atau memperbaiki fasilitas gudang penyimpanan Alsus agar kesiapan dan usia pakai alus NLW dapat dipertahankan.
d. Harga relative mahal tergantung jenis sehingga setiap alsus PHH walaupun menggunakan konsep kerja yang sama tidak dapat digunakan secara silang, untuk itu Sat brimob polda Riau perlu menggali informasi terkait standarasisasi peralatan dan setiknya miliki gambaran keunggulan dan nilai kompetitif suatu alat .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Abdusalam, R., Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997.
2. Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.
3. Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986.
4. ————————–,Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
5. Wilson Colin, A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984.
6. Chairuddin ismail, Drs,SH.,MH.,DR., Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri ( Kumpulan Naskah Bahan Ceramah ), PT Merlyn Lestari, Jakarta , 2009.
7. DPM. Sitompul,SH.MH.Irjen.Pol. Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta , 2005.halaman 22-23
8. David H. Bayley, Police For The Future, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal 1998.
9. KOMPOLNAS,Reformasi Polri Dalam Konteks Potensi, Kompetensi, dan Performasi Kepolisian,Jakarta Desember 2010.
10. Rivers, William L, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, , Media Massa dan Masyarakat Modern, Edisi Kedua, Jakarta, Kencana. 2003
11. Asiah Uzia, Polisi dan Kekerasan ,Refleksi Hari Bhayangkara 1 Juli 2010
INTERNET
1. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

2. http://www.policeone.com/Grants/articles/120480-Equipment-funding-opportunity-to-open-within-days/

3. http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/non-lethal.htm

4. http://www.taser.com/flex

5. http://www.pepperball.com/

6. http://www.pepperball.com/warranty.html

7. http://www.pepper-spray-store.com/products/policehome-2_15.html

8. http://bisnisgrosircom.indonetwork.co.id/2833904/gas-air-mata-pepper-spray-murah-39500.htm

9. http://www.combatshootingandtactics.com/

10. http://www.nrahq.org/law/competitions/tpc/20101106.pdf

11. http://en.wikipedia.org/wiki/Pepper_spray

12. http://www.babel.polri.go.id/polres/bangka-selatan/945.html

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (ICCPR);
2. Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT) Tahun 1984;
3. Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Tahun 2006.
4. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement);
5. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
6. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran Dalam Melindungi Tahanan;
7. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan (“Tokyo Rule”);
8. Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement) Tahun 1980.
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
15. Peraturan Kapolri No. Pol. : 6 Th 2005 tentang Pedoman tindakan bagi anggota Polri dalam penggunaan kekuatan Kepolisian. Kemudian diperbaharui melalui Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Thn. 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
16. Perkap No. 16 thn. 2006 tentang Pengendalian Massa.
17. Perkap No. 8 thn. 2010 tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara:
18. Protap no.01/x/2010 tentang Penanggulangan Anarkhi.
DAFTAR ISTILAH
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penanggulangan adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam mengantisipasi atau menghadapi suatu kejadian.
3. Huru-hara adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih dalam unjuk rasa yang telah berubah menjadi tindakan kekacauan, kerusuhan dan melawan hukum.
4. Penanggulangan Huru-Hara yang selanjutnya disingkat PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses kerusuhan massa.
5. Unit pemadam api adalah satuan yang bertugas melaksanakan pemadaman api terhadap terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara.
6. Unit penangkap adalah satuan yang bertugas melaksanakan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dan provokator pada saat tejadinya kerusuhan massa atau huru-hara.
7. Unit kesehatan adalah satuan yang bertugas melaksanakan penanganan dan pertolongan terhadap para korban akibat terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara baik dari pelaku huru-hara ataupun pasukan PHH.
8. Gas air mata adalah suatu zat kimia yang berupa gas yang menimbulkan efek sesaat yang dapat mengganggu penglihatan, pernapasan dan iritasi kulit namun tidak berbahaya bagi kesehatan.
9. Unit pelempar atau penembak gas air mata adalah satuan yang bertugas melaksanakan pelemparan atau penembakan gas air mata ke arah pelaku huru -hara.
10. Kompi PHH adalah satuan terkecil yang secara administratif dan taktis dapat diberikan penugasan secara mandiri, terdiri dari 4 Peleton.

11. Detasemen PHH adalah kekuatan operasional dasar untuk satuan berkemampuan lanjutan PHH terdiri dari 3 Kompi.
12. Tameng Sekat adalah alat sekat yang mempunyai tinggi 160 (seratus enam puluh) cm lebar 80 (delapan puluh) cm, berwarna hitam yang berfungsi menyekat dan melindungi pasukan PHH dari tindakan massa yang melawan hukum.
13. Tameng Pelindung adalah alat pelindung yang mempunyai tinggi 90 (sembilan puluh) cm lebar 60 (enam puluh) cm, berwarna hitam dan berfungsi melindungi pasukan PHH dari tindakan massa yang melawan hukum.
14. Tongkat Lecut adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 2 (dua) cm dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang dilengkapi dengan tali pengaman pada bagian belakang tongkat, aman digunakan untuk melecut/memukul bagian tubuh dengan ayunan satu tangan kecepatan sedang.
15. Tongkat sodok adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 3 (tiga) cm dengan panjang 200 (dua ratus) cm, aman digunakan untuk mendorong massa yang akan melawan petugas.
16. Kedok gas (gas masker) adalah pelindung wajah dari efek gas air mata yang dilemparkan ke massa pengunjuk rasa.
17. Pelontar granat (grenade launcher) adalah alat pelontar yang digunakan untuk menembakkan granat gas air mata.
18. Kendaraan taktis yang selanjutnya disingkat Rantis adalah jenis kendaraan yang dirancang dan disiapkan untuk mampu mengatasi tantangan tugas tertentu, antara lain kondisi medan yang berat, serangan senjata api dan bahan peledak, amukan massa perusuh, penyelenggaraan sistem komunikasi operasi di lapangan dan tugas lain yang akan sulit dipenuhi oleh jenis kendaraan biasa.
19. Kendaraan Taktis Pengurai Massa adalah Kendaraan yang berguna menyemprotkan air yang bertujuan membubarkan massa.
20. Kendaraan Taktis Penyelamat adalah pengangkut personel dalam rangka penyelamatan.
21. Kawat penghalang massa (Security Barrier) adalah gulungan kawat berduri yang disusun secara spiral yang berfungsi sebagai penghalang antara massa dengan petugas dan objek vital.

22. Tabung pemadam api adalah Alat yang dilengkapi dengan selang penyemprot dan digunakan untuk memadamkan api.
23. Pepper Ball adalah alat yang digunakan oleh tim penindak dalam rangka melindungi tim penangkap, kesehatan, pemadam api ringan dan menandai para provokator serta agitator yang akan ditangkap dari massa perusuh.
24. Acara Pimpinan Pasukan yang selanjutnya disingkat APP adalah urut-urutan cara memberikan instruksi untuk pasukan sebelum melaksanakan tugas.
25. Situasi hijau adalah kondisi di mana massa pengunjuk rasa masih tertib dan teratur.
26. Situasi kuning adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa mulai tidak mengindahkan himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku.
27. Situasi merah adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan, dan lain sebagainya.
28. Lintas Ganti adalah peralihan kendali dari Satuan Dalmas ke Satuan PHH berdasarkan perkembangan situasi di lapangan karena adanya perubahan situasi dari situasi kuning menjadi situasi merah.
29. Perintah dan pengendalian teknis adalah perintah dan pengendalian yang dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri oleh Kapolri dan pada tingkat Polda oleh Kapolda tentang tata cara pengerahan, pengendalian dan penarikan kekuatan PHH dari tempat kejadian.
30. Perintah dan pengendalian taktis adalah perintah dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kepala Detasemen PHH tentang tata cara tindakan anggota di lapangan baik perorangan maupun dalam ikatan tim dalam menghadapi situasi dan kondisi huru hara.
31. Senjata Hantam / Pemukul : Senjata hantam biasa dipakai oleh Instansi kepolisian dan biasa diterima oleh masyarakat. Senjata dalam kelompok ini termasuk senter, tongkat polisi dan pentungan. Kelebihan senjata hantam meliputi hal berikut: Ringan dan murah, Bisa diterima oleh masyarakat secara umum, berguna terhadap orang yang agresif, Pelatihan tersedia, berguna dalam penerapan teknik mengikuti petugas’ Berfungsi sebagai alat penangkis. Senjata hantam / pemukul juga mempunyai kekurangan sebagai berikut: Repot untuk dibawa, terutama dalam kendaraan patroli (kecuali tongkat yang memanjang), Tidak bisa disembunyikan dengan mudah (kecuali tongkat yang memanjang), Bisa mengakibatkan luka kepala, sering mengakibatkan luka memar, mengarah pada masyarakat mempertanyakan penggunaannya dan menghasilkan publisitas negatif.
32. Senjata Kimia : Senjata kimia yang dibawa perorangan sekarang ini banyak dipakai oleh Petugas Polri, Meskipun kegunaannya sangat efektif, penggunaannya hanya berdasarkan situasi saja. Beberapa kelebihan bahan kimia adalah sebagai berikut: ringan dan murah, mudah dibawa dan disembunyikan,membutuhkan pelatihan yang sedikit, menghindarkan kontak antara petugas dan tersangka, bisa digunakan dengan pewarna untuk menandai beberapa tersangka, kelemahan dari senjata kimia meliputi hal-hal berikut: tidak efektif terhadap orang yang memiliki gangguan mental, di bawah pengaruh narkoba, atau mabuk karena sistim sensor syarafnya sedang kebal,dalam beberapa kasus mengakibatkan sikap agresif,menghasilkan iritasi pernafasan dan penglihatan serta luka-luka,mempengaruhi petugas.
33. CN (chloroacetaphenone) :CN merupakan salah satu bahan kimia yang paling lama dan paling umum. Biasanya tersedia untuk umum sebagai alat perlindungan diri, karena bisa dibawa dalam kantong atau jaket. Kelemahannya adalah kemungkinan menimbulkan luka mata yang cukup tinggi dan perlu waktu lebih lama untuk dekontaminasi. Tambahannya adalah bahan kimia ini tidak efektif terhadap orang yang ada di bawah pengaruh narkoba atau pengaruh alkohol.
34. CS (orthochlorobenzalmalononitrile) :CS telah digunakan oleh anggota militer dan Polisi yang terlibat dalam operasi kerusuhan sipil. Bahan ini juga mempunyai beberapa kekurangan seperti CN, tapi tidak mudah mengakibatkan luka pada mata.
35. OC (oleo-resin capsicum) : OC merupakan pengganggu kimiawi paling baru yang dipakai oleh departemen Kepolisian dibeberapa negara demokratis,disebut sebagai gas cabai,menggunakan bahan peradang yang ditemukan dalam cabai cayenne atau cabai pedas. OC membuat kelopak mata membengkak dan menutup untuk sementara waktu, membuat tersedak saat saluran pernafasan menyempit dan terkadang membuat muntah. Bahan ini mempunyai kelebihan besar dibandingkan dengan CN dan CS. OC memerlukan waktu dekontaminasi yang minim, biasanya tidak mempengaruhi petugas dan dilaporkan lebih efektif daripada bahan kimia lain jika digunakan terhadap orang yang secara mental terganggu, sedang di bawah pengaruh narkoba ataupun mabuk.
36. Air Taser : Diberi nama berdasarkan jagoan buku petualangan remaja, singkatan dari Thomas A. Swift Electronic Rifle. Senjata ini merupakan senjata bertenaga rendah (lima watt) yang bersumber dari batere 7.2 volt dan menembakkan sepasang kawat berkait yang akan menyangkut pada baju tersangka. Elektron akan mengalir dari batere sepanjang kawat bawah dan melewati jarak antara kulit dan baju tersangka. Sistem syaraf akan membentuk suatu rangkaian tertutup, sehingga memungkinkan arus untuk mengalir melewati syaraf tersangka dan kembali melewati kawat atas. Ini mengakibatkan kejang-kejang yang menyebabkan tersangka kehilangan kendali atas gerakan-gerakannya, dikenal dengan merek Xray Sun dan Taser.
37. Stun Gun :Dengan senjata ini petugas harus berada dalam jarak dekat dengan tersangka agar senjata bisa ditempelkan pada badan tersangka. Saat senjata sudah menempel pada tubuh, petugas akan menarik pemicu yang akan mengeluarkan arus listrik, sehingga tersangka mendapat efek sama seperti pada penggunaan TASER. Stun Gun bisa sangat berguna; namun petugas harus dalam jarak dekat dengan tersangka. Karena alasan ini, beberapa departemen Kepolisian tidak mendukung penggunaannya.