Kutemukan dirimu dalam BOM yang kau tinggalkan

PUSAT ANALISIS BOM BRIMOB
(Improvised Explosive Devices analysis Centre of Mobile Brigade/IEDACM)
BUAH KREATIFITAS PARA PENJINAK BOM BRIMOB DI INDONESIA

cirebon21
Fenomena penggunaan internet sebagai sarana kegiatan terorisme di Indonesia, ternyata telah mengembangkan sekaligus menyempurnakan bentuk , modus , teknik yang digunakan dalam melancarkan serangan terror termasuk fakta bahwa internet telah melahirkan generasi-generasi baru terorisme yang lebih ganas dari generasi pendahulu diperiode sebelumnya.

kenteng21
Keganasan ini dapat dijumpai bahwa dengan internet, kegiatan propaganda, pelatihan, pembiayaan dan aksi dengan mudah dapat diakses secara bebas dan terbuka dari mana saja di Indonesia, dengan fokus kepada bagaimana generasi-generasi baru terorisme di Indonesia memperoleh pengetahuan baru terkait hal ikhwal keahlian yang dibutuhkan dalam melakukan serangan, haruslah fenomena tadi menjadi suatu perhatian besar bagi Polri yang berada di garda terdepan dalam upaya penegakkan hukum bersama para pemangku kepentingan lainnya dalam strategi penanggulangan terorisme di Indonesia.

paluu1
Beberapa peristiwa serangan teror khususnya yang menggunakan bom di Indonesia menunjukkan beberapa kecenderungan : pertama adalah : bahwa kemampuan meracik dan melancarkan serangan bom dalam konteks terorisme telah mengalami perubahan baik terhadap komposisi bahan racikan bom sebagai bahan peledak yang semakin bervariasi, kedua , keahlian meracik juga ditularkan lewat media –media online yang sangat mudah diakses, terakhir adalah Polri dalam hal ini Gegana Brimob Polri, dengan segala kekurangan dan sedikit kelebihan yang dimiliki menjadi satu-satunya organisasi yang dikedepankan untuk melakukan penangkalan.
Konsekuensi logis dari beberapa kecenderungan diatas adalah, terjadi pergeseran dan penyempurnaan terhadap taktik dan teknik serangan bom dalam konteks terorisme di Indonesia, dalam sebuah tulisan di internet dengan judul “ How to make a bomb in your kitchen mom “ di beberapa media radikal online , secara jelas memberikan tautan bahwa kini, keahlian meracik bom bukan lagi merupakan keahlian khas yang dimiliki unit –unit militer maupun paramiliter resmi, namun boleh siapa saja , bermodalkan sedikit pengetahuan tentang bahan-bahan kimia, elektronika , dan mekanika, dapat dengan mudah membuat dan melancarkan teror bom kapan saja dan dimana saja.

siap-salah1.jpg
Peristiwa ledakan bom di Pondok pesantren Umar bin Khatab Bima NTB memberikan informasi bahwa, kemampuan meracik bom pipa menjadi sedemikian mudah dilakukan hanya dengan bermodalkan gula pasir dan korek api saja, belum lagi pada peristiwa serangan bom bunuh diri di Masjid Mapolres Cirebon Kota, GBIS Kepunton Solo, Halaman Mapolres Poso termasuk barang bukti bom dan bahan peledak lainnya yang ditemukan pada saat penangkapan jaringan terorisme di Tambora Jakbar, Solo, Poso dan Makasar, bahan bahan yang sangat sederhana dan bahkan dijual bebas dipasaran kini dimanfaatkan secara meluas dalam aksi teror bom.
Aspek pelaku dan modus serangan juga mengalami berbagai perubahan dan mengarah kepada upaya penyempurnaan yang makin canggih, ketika Bom Bali I dilakukan , seperti diketahui adanya kebutuhan dana yang cukup besar untuk mebiayai dan dibutuhkan beberapa teknisi sebagai orang yang benar –benar ahli dalam meracik bom untuk melancarkan serangan massif tersebut.
Kecenderungan saat ini adalah ketika sebuah bom berukuran kecil saja sudah dapat menimbulkan ketakutan dan kepanikan yang meluas , dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi sekaligus tidak ingin mencederai perasaan khalayak ramai maka pada akhirnya pilihan penyempurnaan modus dan bentuk serangan adalah kapada sasaran selektif seperti kepada pemerintah dan segenap aparaturnya termasuk kepentingan beberapa negara yang didefenisikan sebagai far dan near enemies , dengan bom yang lebih portable ( bom buku, bom pipa dan bom tabung LPG 3 kg,dll ).
Sebagai suatu perbandingan trend teror bom beberapa tahun belakangan khususnya diawal tahun 2000an dengan konteks kekinian adalah ketika pada masa lalu kebanyakan pelaku bom , baik yang dilakukan dengan metode remote maupun secara manual dengan metode bunuh diri adalah mereka yang telah berusia cukup dewasa , namun kini trend pelaku telah beralih kepada mereka yang umurnya masih sangat muda , baik sebagai peracik mapupun “pengatin” bom bunuh diri itu sendiri.
Sebagai sebuah keharusan dalam mengantisipasi perkembangan teror bom di Indonesia adalah dengan memberikan apresiasi kepada sekelompok anggota Polri yang kebetulan saja kesehariaanya tidak terlepas dari urusan bom dan bom semata, ketika teror bom seiring perkembangan dan dinamika jaringan terorisme di Indonesia untuk mempertahankan eksistensi yang dimiliki , adalah Pusat Analisis Bom Brimob sebagai oase ditengah hiruk pikuk sebagai bagian upaya penanggulangan terorisme di lakukan di Indonesia.
Pusat Analisis Bom Brimob ( PABB ) merupakan sebuah unit kerja non structural yang digagas pertamakali untuk mengumpulkan dan menganalisa “bomb Signature” dari berbagai serpihan –serpihan yang tertingal pasca ledakan bom di berbagai TKP di Indoensia, sebagai unit kerja non structural tentunya sangat menarik untuk mengetahui bagaimana Improvised Explosive Devices (IED) analysis Centre of INP Mobile Brigade bekerja, yang pastinya tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang bersumber dari internal maupun eksternal organisasi Brimob Polri yang menaunginya.
Dengan mengesampingkan lebih dahulu kepada kepada landasan operasional pembentukan PABB di Resimen I Gegana Korp Brimob Polri, tulisan ini dibuat untuk memberikan pemahaman bagaimana inovasi diterjemahkan secara kreatif oleh para Bomb Techs Gegana Brimob Polri, yang berangkat dari suatu kesadaran bahwa upaya penegakkan hukum terhadap teror bom membutuhkan suatu pendekatan scientific investigation , sebagai pendekatan ilmiah dalam upaya penyidikan kejahatan yang membutuhkan kompetensi yang mumpuni dengan didukung database pembanding bom yang valid dan terintegrasi.
Bermodalkan keahlian perorangan dari beberapa analis bom dan Bomb Techs dan didukung kerelaan untuk menyisihkan waktu dan rejeki yang didapat untuk merakit beberapa personal computer , PABB telah eksis untuk memberikan kajian-kajian dan analisa terkait temuan berbagai kepingan-kepingan sisa ledakan dari berbagai TKP bom di Indoensia untuk kemudian digunakan sebagai sebagai “pendapat ahli” dalam upaya pengumpulan alat bukti dalam proses penyidikan kejahatan secara ilmiah .
Kesadaran bahwa Indonesia khususnya Polri saat itu belum memiliki suatu pusat data dan kajian yang mampu memberikan analisa, kajian dan prediksi terhadap kasus –kasus bom yang pernah terjadi di Indonesia selama ini, baik berupa database modus operandi, teknologi yang digunakan, bahan racikan, teknik perakitan dan berbagai hal terkait lainnya adalah merupak mendorong sekaligus cambuk bagi sekumpulan operator penjinak bom untuk eksis dalam tugas dan pengabdiannya memberikan dedikasi memburu pelaku dan pembuat bom di Indonesia.
PABB dimulai dengan daur kegiatan yang cukup sederhana , dengan menggunakan logika bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, setiap kepingan yang tertinggal di TKP, akan diklasifikasikan terlebih dahulu menurut azas klasifikasi tertentu kedalam kumpulan database yang meliputi : apa saja bahan bahan baku pembuat bom yang ditemukan , bagaimana teknik peracikan yang dilakukan , metode serangan seperti apa, dan beberapa informasi yang nantinya dicocokan dengan beberapa temuan kepingan bom di berbagai TKP lainnya, sehingga dari daur kegiatan tadi menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa bom atau sisa kepingan yang ditemukan memiliki kesamaan tertentu dan beberapa variasi tertentu dengan bom yang dibuat atau pernah diledakkan oleh suatu kelompok ataupun jaringan teroris di Indonesia maupun manca negara.
Sebagai konsep yang sederhana namun ditangan Bomb Techs yang berdedikasi dalam diam, PABB mampu menghadirkan kajian dan analisa yang dapat dipertanggung jawabkan secara professional, mapun secara hukum formil dan material, betapa tidak , beberapa hasil kajian PABB ternyata banyak memberikan kontribusi sebagai data pembanding dan identifikasi dalam upaya pengungkapan kasus terorisme di Indonesia maupun lewat kerjasama IABTI ( International association of bomb technicians and investigators) sebagai masukan data yang sangat berharga dalam studi terorisme dan bom di dunia.
Proyeksi kedepan adalah menempatkan Improvised Explosive Devices (IED) analysis centre of INP Mobile Brigade yang saat ini masih berupa unit non structural menjadi sebuah unit yang solid dalam kiprah penanggulangan teror dan terorisme di Indonesia dengan memberikan apresiasi dengan dimulai kepada adanya dukungan kebijakan Polri terkait eksistensi unit PABB sebagai unit structural dalam naungan Resimen I Gegana Korp Brimob Polri , yang diwujudkan dalam kelembagaan resmi dalam tataran managerial (man power , budgeting, material and method ) serta adanya kerjasama antar dan inter satuan kepolisian lainnya sebagai sebuah hubungan tata cara kerja yang terintegrasi.
Sebuah cita-cita sederhana yang diproyeksikan sebagai salah satu innovative break through RBP Polri , perlu mendapat dukungan antara lain :
PABB membutuhkan setidaknya 1atau 2 orang yang ditugaskan sebagai operator database yang memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer pada tingkatan programmer , yang diharapkan natinya mampu mengkompulsikan berbagai timbunan data yang dikumpulkan dari berbagai TKP bom baik yang dikumpulkan oleh operator penjinak bom Gegana Polri dan Satuan Brimob Daerah di Polda –Polda, PABB sebagai pusat database bom nasional harus didukung oleh validitas input database bom dari berbagai sumber lainnya.
PABB secara organisasi sebenarnya tidak perlu dibuat megah dan besar-besaran, cukup dengan dikukuhkan sebagai unit structural dibawah pembinaan Gegana Korp Brimob Polri akan lebih mudah nantinya untuk melaksanakan pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan , yang dibutuhkan adalah kemudahan akses untuk berkoordinasi dengan satuan –satuan kewilayahan dan Mabes Polri seperti Densus 88 Mabes Polri, Pusiknas, Inafis , DVI, Puslabfor dan BNPT.
PABB juga membutuhkan tenaga –tenaga analis bom yang memiliki dasar kompetensi dengan standarisasi internasional , upaya mentoring selama ini yang dilakukan PABB dengan menularkan kemampuan analisa bom berjalan secara mandiri dengan menitipkan pada berbagai kesempatan pelatihan dan Training of Trainer Jibom selama ini, kelak dibutuhkan pelatihan khusus operator dan berbagai terobosan lainnya agar eksistensi PABB dapat semakin solid.
Aspek peralatan dan anggaran pendukung operasional tentunya tidak bisa dilupakan , bagaimana kini dengan modal komputer rakitan saja PABB sudah bisa berkiprah tentunya dengan akan lebih baik lagi bilamana didukung perangkat kerja yang memadai, saranan komputerisasi setidaknya dengan software identifikasi bom yang sebenarnya bisa dibuat oleh putra putri Indonesia, termasuk sarana mobilitas dan komunikasi lain yang berbasis internet, dengan sedikit kreatifitas dan kemauan keras apalagi didukung kordinasi yang mantap dengan dengan berbagai Satuan Brimob di Polda-Polda , konsep PABB sebagai pusat data dan analisa bom nasional akan terwujud.
Jalan panjang dalam mewujudkan akuntabilitas Polri dalam konteks upaya penegakkan hukum terhadap kasus-kasus teror dan bom di Indonesia telah dimulai dan dirintis lewat dedikasi dalam diam jajaran Penjinak Bom Resimen I Gegana Korp Brimob Polri , tinggal melanjutkan dan memberikan dukungan serta perhatian agar dedikasi yang diwujudkan dalam kreatifitas Improvised Explosive Devices (IED) analysis centre of INP Mobile Brigade ini menular dan menjadi wabah positif bagi seluruh jajaran Polri dimanapun dan apapun tugasnya.

STRATEGI MELAWAN PENGGUNAAN INTERNET UNTUK KEGIATAN TERORISME DI INDONESIA

STRATEGI MELAWAN PENGGUNAAN INTERNET UNTUK KEGIATAN TERORISME
DI INDONESIA

SUATU KEHARUSAN DALAM PERUBAHAN STRATEGI TERORISME
Menelisik korelasi antara : pilihan tindakan, dengan kekuatan negara dan jaringan terorisme adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Crenshaw (2003.9-11) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kelemahan yang menjadi pertimbangan dipilihnya tindakan terorisme oleh pihak oposan, yaitu: (a) senjata yang dimiliki pihak oposan adalah sedemikian lemah dan sedikit jumlahnya atau kurangnya kekuatan militer konvensional; (b) adanya kegagalan pihak oposan untuk memodifikasi dukungan dari masyarakat secara meluas; (c) kelemahan organisasi oposan adalah bersifat spesifik bagi negara-negara represif; dan (d) kendala waktu karena ketidaksabaran dan keinginan yang kuat untuk bereaksi secara terburu-bur, dari pendapat Crenshaw tersebut dapat disimpulkan bahwa terorisme hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan yang radikal, dimana pilihan tersebut dipengaruhi setidaknya dua faktor, yaitu: faktor subyek dalam hal ini kondisi para pihak atau kelompok tersebut dan faktor obyek dalam hal ini sasaran dari cara yang dipilih (terorisme), apabila faktor-faktor tersebut dinilai lebih menguntungkan untuk dicapainya tujuan melalui cara terorisme dibandingkan cara-cara lainnya, maka cara tersebutlah yang dipilih sebagai pilihan mantap yang rasional.
Manakala upaya represif negara dalam penanggulangan terorisme menjadi sedemikian efektif untuk memberangus dan menghentikan segenap langkah yang dilakukan kelompok teroris, maka metamorfosa terhadap: bentuk organisasi yang lebih flexible, pencarian modus operandi baru , pendefinisian sasaran secara selektif dan bagaimana memilih issue yang diusung perlu menjadi prioritas, apabila suatu jaringan yang dipersepsikan sebagai kelompok teroris tetap bertahan dengan kondisi terakhirnya maka suatu keniscayaan dalam waktu singkat kekuatan negara sebagai lawan akan dapat menghancurkan dengan sekejap.
Salah satu inovasi dari learning organizations yakni organisasi yang mampu terus menerus melakukan adaptasi dan bertumbuh dalam keadaan yang sesulit apapun .Nitibaskara (2009.225) adalah dengan terobosan untuk bertahan dari segenap upaya represif yang dilakukan oleh otoritas negara yang dilawan atau ditentang berupa penggunaan internet sebagai sarana kegiatan, adalah melalui suatu pertimbangan berdasarkan pengalaman maupun dibangun oleh pengetahuan dan keahlian pribadi masing-masing anggota jaringan teror untuk menggoptimalkan segenap kelebihan dan meniadakan kekurangan yang dimiliki dari sebuah teknologi bernama internet untuk kegiatan terorisme.

MENGAPA MEMILIH INTERNET
Terdapat berbagai keunggulan internet sebagai suatu teknologi yang dapat digunakan sebagai sarana ideal bagi kegiatan terorisme , adanya kemampuan untuk mewujudkan komunikasi real time yang memungkinkan orang-orang berkomunikasi menggunakan fasilitas jejaring sosial yang meyebabkan dokumen elektronik berupa : instruksi, informasi intelijen dan bahkan pendanaan dapat ditransaksikan secara elektronik dalam sekejap lewat perantaraan email.
Internet hanya membutuhkan dana cukup murah untuk dapat digunakan, dengan demikian jaringan teroris dengan mudah membangun kemampuan yang dapat menyamai bahkan bahkan kadang –kadang melebihi kemampuan yang dimiliki oleh organisasi militer, lembaga pemerintahan dan swasta dalam hal menyiapkan dan menyelenggarakan sarana dan prasarana komunikasi, kegiatan pengumpulan informasi intelijen, termasuk membangun fasilitas pelatihan serta membuat suatu media propaganda bagi masyarakat umum.
Keberadaan internet juga memberikan keuntungan bagi sempalan maupun kelompok teroris yang awalnya berlatar belakang primodialisme dan berada dalam jangkauan wilayah terbatas, kini melalui internet dapat menunjukkan eksistensi di berbagai belahan dunia secara global, internet dapat menyelenggarakan komunikasi lintas tempat antar benua dari dan kemana saja termasuk memungkinkan adanya mencari perhatian dunia lewat informasi yang diunggah melalui suatu situs internet yang bisa diakses siapa saja dan dimana saja.
Perkembangan bandwidth internet yang semakin positif, didukung kemunculan software-software baru yang memungkinkan penggunaan internet menjadi semakin mudah, murah dan menyenangkan bagi pembuatan dan penyebaran berbagai informasi lewat internet, adalah ketika peristiwa pembunuhan terhadap seorang anggota tentara Inggris bernama Lee Rigby yang terjadi di John Wilson Street, kota Woolwich, London timur pada Rabu (22/5) pukul 14:20 waktu setempat, dalam sekejap rekaman video aksi sadis tersebut telah menyebar di dunia maya dengan diawali fasilitas smartphone yang dimiliki saksi mata di TKP, dalam hitungan menit berbagai tanggapan muncul baik yang mengutuk maupun memberikan penilaian yang berbeda atas peristiwa tadi.
Internet juga memberikan kemampuan untuk mengenkripsikan dokumen elektronik yang ditransaksikan lewat suatu situs di internet, teknologi ini memungkinkan pengguna internet untuk tetap merahasiakan identitas jatidirinya menjadi suatu anonimitas dalam berkomunikasi maupun melakukan transaksi keuangan, dibutuhkan teknologi tandingan dan upaya yang tidak mudah bagi aparat penegak hukum maupun agen-agen intelijen untuk dapat mengungkap siapa sebenarnya identitas anonim yang ditemukan dalam transaksi elektronik di internet, untuk mendapatkan kemampuan anonimitas tadi adalah bukan suatu maslah pelik , dengan mudah fasilitas berupa software pendukung dapat diunduh secara gratis maupun dengan membayar sejumlah biaya termasuk dengan membuat akun-akun anonim yang disediakan oleh provider jejaring sosial seperti yahoo dan hotmail.
Beberapa upaya yang digunakan untuk mengantisipasi penggunaan internet untuk kegiatan terorisme berdasarkan prinsip teknologi yang digunakan, kerap berbenturan dengan aspek yuridiksi lintas negara, sebagaimana dipahami bahwa fenomena internet dalam kegaiatan terorisme tidak ubahnya dengan penggunaan internet sebagaimana lazimnya sebagai public goods yang dapat diakses lintas negara dengan akibat kepada permasalahan freedom of speech yang membutuhkan kajian lebih mendalam terkait implementasi perlindungan hak azasi manusia yang berbeda –beda antar negara.

PERANG INFORMASI DALAM PENANGGULANGAN TERORISME
Mendudukan sudut pandang bahwa penanggulangan penggunaan internet untuk kegiatan terorisme berangkat dari pemahamanan bahwa internet sejatinya digunakan sebagai sarana perang informasi, dimana sudut pandang perang informasi ini harus diwujudkan dalam bentuk penanggulangan yang menyasar kepada bagaimana memerangi ide yang ditransaksikan secara elektronik, sehingga upaya penegakkan hukum terhadap pengguna internet yang menggunakan untuk kegiatan terorisme akan lebih efektif bilamana diikuti dengan upaya memutus sumber pendanaan kegiatan terorisme dan menyiapkan langkah antisipasi terhadap teknologi yang digunakan untuk menyebarkan ide.
Sebagai sebuah perang informasi, maka upaya melawan penggunaan internet untuk kegiatan terorisme selain kepada pelaku, dukungan finasial dan kemudahan teknologi, adalah juga kepada agenda ideologi yang membutuhkan kebijakan strategi suatu negara dalam mendayagunakan lembaga dan kelembagaan yang dimiliki melalui pendekatan-pendekatan secara struktural dan sistematis, agar dapat memenangkan perang ide di dunia cyber, upaya counter narrative dan counter opinion harus secara hati-hati dipilih dengan memperhatikan kesesuain bahasa dan mahzab ideologi yang dimiliki oleh pelaku terorisme. Selektifitas terhadap sumber dan ketokohan pembicara termasuk konteks pilihan bahasa sangat menetukan keberhasilan suatu strategi perang melawan ide untuk dilancarkan.
Tinjauan atas kehatian-hatian dan kecermatan dalam implementasi counter narrative dan counter opinion tidak terlepas dari eksistensi terorisme sebagai perang asimetrik yang memiliki kecenderungan menunjuk kepada akar permasalahan terrorisme sebagai akibat perkembangan sikap fundamentalisme berbasis agama, sehingga ditemukan kecenderungan untuk memandang agama bukan sebagai suatu ajaran tetapi kepada cara pandang dan perjuangan, dengan demikian pertentangan dan tumbuh suburnya fundamentalisme sebagai akar pertentangan dunia hanya akan efektif dilawan dengan menggunakan pemahaman yang sama terhadap suatu pandangan.
Hendropriyono (2009.1) mengatakan bahwa akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya, dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap kesuburan pohon terorisme, tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat fundamentalis / ekstrem, yang merupakan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia, sehingga upaya counter narrative dan counter opinion akan berjalan sempurna bilamana aspek lingkungan yang menyuburkan tumbuhnya terorisme dapat digarap/ dikondisikan terlebih dahulu lewat suatu pendekatan maupun pengkondisian sehingga kelak dukungan berupa sumber daya manusia sebagai basis massa dan dana sebagai basis operasional dapat berhenti dengan sendirinya.

MEMUTUS PENDANAAN TERORISME MENGGUNAKAN INTERNET
Sisi lain sebagai salah satu bentuk penggunaan internet oleh jaringan terorisme adalah dalam rangka pengumpulan dan pendistribusian dana , sebagaimana lazimnya kegiatan terorisme lainnya yang tidak akan terlepas dari adanya kebutuhan akan ketersediaan dan adanya dukungan dana untuk operasional. Belajar dari fenomena pendanaan terorisme di dunia Internasional adalah bagaimana perjalanan career criminal dari seorang pemuda Inggris bernama Younis Tsouli alias “Irhabi007” yang akhirnya dikenal didunia terorisme internasional sebagai seorang terrorist virtual ,dirinya mulai mendapatkan perhatian dari jaringan Al Qaeda in Iraq ( AQI) yang terkesan dengan keahlian komputer dan ambisi jihad radikal yang dimiliki, segera Tsouli memperoleh akses untuk menyebarkan video-video propaganda Al Qaeda lewat fasilitas webhosting gratis, walaupun kemudian akses webhosting gratis tadi akhirnya disadari memiliki keterbatasan bandwidth yang memaksa dirinya untuk mencari sumber dana guna melangsungkan pemuatan konten-konten propaganda milik Al Qaeda di dunia cyber.
Salah satu cara yang digunakan oleh Younis Tsolui berkolaborasi dengan Tariq al-Dour untuk membiayai kegiatana propaganda Al Qaeda di internet adalah dengan melakukan carding terhadap berbagai akun kartu kredit yang ditemukan di internet, pada saaat penangkapan dilakukan oleh otoritas Inggris ditemukan lebih dari 37.000 akun kartu kredit curian yang telah digunakan untuk mengumpulkan lebih dari $3,5 juta, termasuk didalamnya kelihaian dari Tsolui untuk menghindari endusan aparat keamanan dengan melakukan pencucian uang lewat kegiatan judi online, wujud kelihaian lainnya adalah menggunakan 72 akun kartu kredit curian tadi untuk pembayaran dan registrasi terhadap lebih dari 182 websites yang dikelola oleh 95 provider yang berbeda.
Terorisme sangat memerlukan infrastruktur sistem keuangan untuk memobilisasi dan menyalurkan dananya, namun yang membuat pendanaan terorisme menjadi sangat berbahaya adalah strategi teroris dalam menggunakan organisasi amal atau nirlaba sebagai sumber pendanaan dan kemampuan menginfiltrasi sistem keuangan negara-negara miskin dan berkembang, selain itu, pendanaan terorisme dapat pula berasal dari sumber yang halal atau legal, yang mempersulit penelusuran dan pembuktian aliran dana tersebut dibandingkan dengan money laundering yang sumber dananya hanya dari hasil tindak pidana.

PROYEKSI MASA DEPAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA
Konteks keIndonesiaan dalam fenomena penggunaan internet untuk pendanaan terorisme adalah dengan melihat bagaimana jaringan terorisme di Indonesia mendapatkan dana operasional yang selama ini bersumber dari : Fa’I, infaq / sumbangan sedekah, dari berbagai usaha legal milik jaringan NII dan JAT, sumber dana dari hasil cyber crime, termasuk sokongan dari luar negeri.
Proyeksi kedepan terhadap korelasi antara penggunaan internet dan pendanaan terorisme adalah ketika kegiatan Fa’I yang selama ini dilakukan dengan perampokan terhadap toko emas, kantor pengadaian dan beberapa bank ternyata malah menyulitkan jaringan terorisme itu sendiri, resistensi masyarakat semakin menguat manakala pada akhirnya diketahui sebagai contoh adalah ketika perampokan terhadap toko emas di Serang, Banten ternyata malah digunakan untuk membiayai serangan bom Bali I, pun demikian dengan reaksi yang diberikan oleh Polri lewat tindakan penegakkan hukum yang menjadikan pelaku –pelaku perampokan toko emas, bank dan penggadaian tidak dapat tidur nyenyak dibawah bayang –bayang penangkapan oleh pihak kepolisian lewat Satgas Antiteror Mabes Polri.
Keberadaan UU. No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (PPTPPT) diyakini akan memberikan tekanan yang sangat kuat terhadap upaya pengumpulan dana untuk kegiatan terorisme khusunya yang berasal dari badan usaha milik organisasi yang berkaitan dengan jaringan terorisme , sumber sokongan dana dari luar negeri maupun sumber dana operasional terorisme yang dibungkus dalam bentuk infaq, dimana dalam rumusan pasal-pasal dalam undang-undang diatas mewajibkan adanya penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan yang dilakukan dengan pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK, adanya pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya dan adanya pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.
Pada masa mendatang diyakini masalah pendanaan terorisme di Indonesia akan mengalami perubahan modus operansi dari semula bersumber kepada kegiatan Fai, sokongan dana luar negeri , sedekah dan hasil badan usaha , menjadi upaya pengumpulan dana yang tidak terlepas dari penggunaan internet untuk kegiatan terorisme, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme akan berlarut larut tanpa hasil memuaskan bilamana tidak diikuti oleh pengembangan kapasitas dan kapabilitas otoritas negara dalam melawan penggunaan internet sebagai alat pengumpul dana terorisme.

FAKTA PENGGUNAAN INTERNET UNTUK KEGIATAN TERORISME DI INDONESIA ( TAHUN 2000-2013)

PERJALANAN TAHUNAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN KORELASI DENGAN PENGGUNAAN INTERNET DI INDONESIA

2000 • Bom Kedubes Filipina, 1 Agustus 2000. Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday.
• Bom Kedubes Malaysia, 27 Agustus 2000. Granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Bursa Efek Jakarta, 13 September 2000. Ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan.
• Bom malam Natal, 24 Desember 2000. Serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak. Pada malam Natal 2000 Abdul Aziz alias Imam Samudera melakukan pengeboman gereja di Batam dan peledakan bom di malam Natal tahun 2000 serta peledakan Plaza Atrium Senen Jakarta tahun 2001. Kelak setelah berhasil ditangkap, dia juga mengaku bertanggung jawab atas pengeboman gereja Santa Anna dan HKBP di Jakarta

2001 • Bom Gereja Santa Anna dan HKBP, 22 Juli 2001. di Kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, 5 orang tewas.
• Bom Plaza Atrium Senen Jakarta, 23 September 2001. Bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera. Abdul Aziz alias Imam Samudera memberikan komado untuk melakukan peledakan Plaza Atrium Senen Jakarta tahun 2001
• Bom restoran KFC, Makassar, 12 Oktober 2001. Ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang Makassar tidak meledak.
• Bom sekolah Australia, Jakarta, 6 November 2001. Bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta
2002 http://www.istimata.com
• Bom Tahun Baru, 1 Januari 2002. Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Bali I, 12 Oktober 2002. Tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat bersamaan, di Manado, Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa. Imam Samudera sangat terobesi menggunakan internet untuk menjelaskan mengapa dirinya melakukan Bom Bali , pada akhirnya Imam Samudra tertangkap di Pelabuhan Merak, Banten, pada tanggal 21 November 2002
• Bom restoran McDonald’s, Makassar, 5 Desember 2002. Bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald’s Makassar. 3 orang tewas dan 11 luka-luka.
2003 • Bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, 27 April 2003. Bom meledak dii area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.
• Bom JW Marriott, 5 Agustus 2003. Bom menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.
2004 • Lewat bantuan seorang sipir penjara Kerobokan Bali , berhasil menyelundupkan Laptop sehingga Imam Samudera dapat berselancar lagi di dunia maya dengan chatting lewat MIRC di chanel # cafeislmam dan # ahlussunah, mulai berkenalan dengan Max Fiderman alias Agung Prabowo
• Chatting lewat MIRC di chanel # cafeislmam dan # ahlussunah.

• Bom Palopo, 10 Januari 2004. Menewaskan empat orang.
• Kasus bom Cimanggis pada 21 Maret 2004. Ketika itu, sebuah bom rakitan meledak di dalam rumah kontrakan di Jalan Bhakti, Sukamaju, Cimanggis, Depok. Kepada aparat hukum, pelaku mengaku murid dari Haji Oman Rochman alias Aman Abdurachman bin Ade Sudarma (32), yang pada 2 Mei 2005 dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Saat bebas, Oman kembali masuk bui lantaran turut terlibat dalam pelatihan militer di Jali Juntho, Aceh.
• Bom Kedubes Australia, 9 September 2004. Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI. (Lihat pula: Bom Kedubes Indonesia, Paris 2004)
• Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Desember 2004.

2005 • Imam Samudera dengan nama alias Irhaby berhasil meyakinkan Agung Prabowo alias Max Fiderman lewat carding untuk membantu Noordin M.Top . membuat situs jihad baru http://www.anshar.net merupakan pengembangan dari http://www.istimata.com yang dibredel pemerintah , sebagai situs jihad yang lebih komplit memberikan materi jihad radikal termasuk teknik serangan dan membunuh orang –orang kaffir, tutorial membuat bom dan penggunaan senjata api.
• Pasca bom Bali II , Oktober 2005 situs http://www.anshar.net ditutup pihak berwenang dan beberapa pengelolanya ikut ditangkap. • Dua Bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005
• Bom Tentena, 28 Mei 2005. 22 orang tewas.
• Bom Pamulang, Tangerang, 8 Juni 2005. Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa.
• Bom Bali II , 1 Oktober 2005. Bom kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di R.AJA’s Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran.
• Bom Pasar Palu, 31 Desember 2005. Bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.

2006 http://www.arrahmah.com dan http://www.muslimdaily.net
Muhammad Jibriel adalah pendiri situs http://www.arrahmah.com , sementara situs http://www.muslimdaily.net didirikan oleh murid-murid Abdurrahim Baasyir.
2007 http://www.milahibrahim.wordpress.com
Didirikan oleh murid-murid Aman Abdurarahman
Mulanya merupakan situs yang berisikan kumpulan tulisan, maupun hasil terjemahan milik Aman Abdurrahman yang saat itu sedang meringkuk dalam tahanan akibat keterlibatan dalam kasus Bom Cimanggis 2004.
2008 Dengan menggunakan Handphone dari dalam lapas , Imam Samudera aktif mengisi pengajian dan dakwah lewat chanel-chanel Islam di MIRC. # jihad
http://www.at-tawbah.net merupakan situs warisan Abdul Aziz alias Imam Samudera yang dibuat bekerjasama dengan Urwah alias Budi Pranoto • Imam Samudera dipindahkan ke Nusa Kambangan dalam rangka persiapan pelaksaan eksekusi Trio bom Bali I ( Imam Samudera, Ali Gufron dan Mukhlas).
• Trio Bom Bali akhirnya dieksekusi pada tanggal 9 November 2008, Lewat chanel MIRC# Jihad Imam Samudera aktif memberikan dakwah tentang jihad termasuk terhadap Muhammad Jibriel, alias irhaby07 , pengelola situs http://www.arrahmahman.com
• Pada tanggal 25 Oktober 2008 terjadi serangan cyber terhadap situs depkominfo.go.id yang diakui merupakan aksi dari kaum mujahidin yang memprotes pelaksaan eksekusi mati terhadap Imam Samudera ,dkk.
2009 http://www.mediaislambusyro.blogspot.com
Muncul pada akhir juli 2009 yang memuat pernyataan Noordin M.Top soal Bom Marriot dan Ritz Carlton tanggal 17 Juli 2009. Situs ini kemudian ditutup oleh pihak Blogspot akibat adanya laporan dari pihak berwenang di Indonesia.
2010 http://www.albusyro.org
Merupakan wajah baru dari
http://www.mediaislambusyro.blogspot.com
yang kini lebih sebagai forum jihad yang cukup besar di Indonesia.
• Penembakan warga sipil di Aceh Januari 2010
• Ightiyalat Kelompok Abu Omar. Sejak 2010, kelompok Abu Omar merencanakan berbagai aksi pembunuhan terhadap polisi. Rencananya mereka akan menyerang Polsek Kebun Jeruk dan Polsek Cengkareng. Tak hanya itu, mereka juga akan membunuh orang-orang Syiah yang dianggap sesat. Metode teror yang akan mereka pergunakan adalah ightiyalat atau pembunuhan diam-diam. Aksi igtiyalat ini terinspirasi oleh tulisan Faris Zahroni, yang berjudul “Sunnah Igtiyalat: Mengobarkan Semangat Mujahidin Perwira Untuk Menghidupkan Sunnah Ightiyalat” yang sudah beredar di situs-situs jihad sejak 2009.
• Pada hari senin 23 Agustus 2010, Mawan Kurniawan melakukan Deface pada beberapa situs untuk menuntut pembebasan Abu bakar Baasyir.
• Pada September 2010, Tim Hisbah Solo, mendeklarasikan baiat mati melawan Polisi, sumber inspirasi Sigit Qardhawi adalah tulisan “ wahai Bidadari Surga Kupinang Engkau dengan Keala Densus”pada situs http://www.muslimdaily.net dan http://www.thoriquna.wordpress.com Abu Muhaajir Al Induuniisiy, Wahai Bidadari Surga…Kupingang Engkau dengan Kepala Densus, 13 Mei 2010 lihat http://thoriquna.wordpress.com/2011/06/17/ wahai-bidadari-syurga-ku-pinang-engkau-dengan-kepala-densus/
• Perampokan Bank CIMB Niaga September 2010

2011 http://www.jahizuna.com
Situs yang mengkhususkan pada tulisan dan audio jihad termasuk sebagai perpustakaan online jihad terutama untuk menampung tulisan yang telah ditutup.
• Pada Maret 2011 terbit buku berjudul “Jihad Fardiyah Antara Sebuah Kewajiban dan Strategi Perang” yang dirilis oleh Forum Islam Al Busyro. Buku ini menceritakan pentingnya menerapkan strategi perang jihad fardiyah di Indonesia. Selain itu buku “Dakwah Muqowamah” karya Abu Musab Al Suri ,sebagian sudah diterjemahkan dan bisa didownload di situs jahizuna.com. Bagian yang diterjemahkan adalah soal strategi perang sel jihad atau kelompok jihad mandiri.
• Bom Cirebon , pada hari Jumat 15 April 2011, di Masjid Az-Zikra, Mapolresta Cirebon, dilakukan oleh Muhammad Syarif setelah mendapat pengaruh tulisan Abu Qatadah Al Filisthiny yang diterjemahkan oleh Aman Abdurrahman dengan judul” Menjauhi Mesjid-mesjid Dhirar” tulisan ini muncul diberbagai website kaum jihadi radikal seperti : http://www.milahibrahim.wordpress.com dan http://www.thoriquna.wordpress.com
• Bom Gading Serpong, 22 April 2011. Rencana bom yang menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan diletakkan di jalur pipa gas, namun berhasil digagalkan pihak Kepolisian RI
• Selain itu, aksi aksi lone wolf juga didorong pasca Pada Mei 2011, Al Busyro menterjamahkan buku “Lone Wolf: Serigala Sendirian, Mimpi Buruk Amerika” karya Yahya Al Muhajir.
• Racun Polisi, pada juni 2011 kelompok Santanam dan Ali miftah merencanakan menebar teror dengan ekstraksi buah jarak ( ricin) terhadap kantin-kantin Polisi, pengetahuan meracik racun ini diperoleh lewat buku “The Mujahideen Poison handbooks “ yang tersebar dibeberapa situs internet.
• Pembunuhan Polisi Polsek Bolo, Bima. Pada akhir Juni 2011, Syakban alias Umar Syakban tiba-tiba menikam hingga tewas seorang polisi yang sedang berjaga di Polsek Dolo, Bima. Aksi terorisme Syakban yang juga santri Pesantren Umar Bin Khatab ini tampaknya dipengaruhi oleh munculnya terjemahan tulisan “Lone Wolf: Serigala Sendirian, Mimpi Buruk Amerika” karya Yahya Al Muhajir yang muncul di Forum Islam Al Busyro pada Mei 2011.
• Bom Pesantren Umar Bin Khatab, pada hari Senin 11 juli 2011, pelaku mendapatkan ilmu meracik bom lewat tulisan “Make A Bomb In The Kitchen Of Your Mom, yang diunduh lewat situs http://www.albusyro.org Pada awal tahun 2011.
• Bom Solo, 25 September 2011. Ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah usai kebaktian dan jemaat keluar dari gereja. Satu orang pelaku bom bunuh diri tewas dan 28 lainnya terluka.
2012 • Dalam analisis bulanan Al Busyro yang berjudul “Thogut Indonesia Kian Terpuruk, Bangkitlah Wahai Ikhwan” yang dirilis Februari 2012 disebutkan salahsatu strategi perang kaum teroris di Indonesia adalah: “Membentuk kelompok-kelompok kecil dengan nama-nama berbeda agar musuh kesulitan untuk mendeteksi dan mengejar, serta memecah pekerjaan aparat keamanan. http://al-ansar007.blogspot.com/2012/03/al-busyro-4-seri-analisa-bulanan.html
• April 2012 Forum Islam Al Busyro mengupload majalah jihad “Albjadin” serta video yang isinya antara lain pembuatan racun dengan menggunakan berbagai material yang sederhana serta mudah didapat seperti aceton, clorofom dan lain-lain. http://al-ansar007.blogspot.com/2012/05/ekslusif-edisi-pertama-majalahjihadis.html
• Pada awal Mei 2012, Al Busyro merealase majalah “Inspire” No.9 yang salah satu isinya adalah teknik-teknik melakukan berbagai aksi terorisme dengan cara pembakaran terhadap kantor-kantor pihak yang dianggap musuh seperti kantor polisi, pengadilan, gedung DPR/MPR, gereja dan lainlain. http://al-ansar007.blogspot.com/2012/05/al-malahem-media-foundation-issue-9-of.html
• Penembakan dan pelemparan granat oleh orang tak dikenal dilakukan secara berturut-turut. Pertama di Pospam Simpang Gemblengan, Jumat (17/8/2012). Hal yang sama kembali terulang di Bundaran Gladak, Jalan Jenderal Sudirman, Sabtu (18/8/2012). Pada kejadian tersebut, dua polisi terluka.
• Penembakan terhadap seorang polisi di Pos Polisi Singosaren, Solo, Jawa Tengah, Kamis (30/8/2012) malam, patut dicurigai sebagai aksi teror yang telah terorganisasi. Pelaku diduga telah mempersiapkan target pos polisi yang diserangakibatnya seorang anggota Polsek Singosaren bernama Bripka Dwi Data Subekti meninggal dunia akibat luka tembak di bagian dada
• Juli 2012 Rizki Gunawan dan Cahya Fitriyanta melakukan hacking terhadap situs speedline.

2013 Brotherhood of Myanmar Hackers (BMH) Hacker Myanmar lancarkan serangan cyber ke beberapa situs di Indonesia

when a “mouse” become as dangerous as bomb and weapon

PENGGUNAAN INTERNET UNTUK KEGIATAN TERORISME DI INDONESIA.

BEBERAPA TEMUAN YANG MENJADI LATAR BELAKANG DALAM TULISAN INI ADALAH SEMENJAK OTORITAS NEGARA GENCAR MELAKUKAN UPAYA–UPAYA PENANGGULANANGAN TERORISME DI INDOENSIA TENYATA UPAYA PEMERINTAH TERSEBUT TELAH MEMAKSA PELAKU DAN KELOMPOK JARINGAN TERORISME DI INDONESIA MENCARI INOVASI BARU DALAM MELANCARKAN SERANGAN TEROR, MENYUSUN RENCANA, MEMBERIKAN PELATIHAN , PEMBIAYAAN, DAN REKRUITMENT, MENGHARUSKAN MEREKA MENGUBAH MODUS OPERANDI YANG BERSIFAT KONVENSIONAL MENJADI MO MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INTERNET
UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA BELUM PARIPURNA DAPAT MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN DAN PENINDAKAN TERHADAP TERORISME , SEBAGAI CONTOH ADALAH BELUM TERDAPAT PRODUK HUKUM POSITIF YANG SECARA JELAS MENGATUR PENGGUNAAN INTERNET UNTUK KEGIATAN TERORISME SEBAGAI UNDANG UNDANG YANG DAPAT MENJERAT ORANG YANG MEMBERIKAN ATAU MEMUAT KONTEN BERNADA PROVOKATIF MAUPUN MEMUAT KEBENCIAN ( HATE SPEECH ) DAN KONTEN LAIN YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MELANCARKAN SERANGAN TEROR TERHADAP SUATU KELOMPOK DALAM MASYARAKAT INDONESIA.
PASCA SERANGAN BOM BALI I , KETIKA IMAM SAMUDRA MENERBITKAN BUKU BERJUDUL “ AKU MELAWAN TERORIS “ BUKU TERSEBUT KINI DIJADIKAN SUMBER INSPIRASI BAGI PELAKU TEROR UNTUK MEMANFAATKAN INTERNET, SECARA KUALITAS DAN KUANTITAS SERANGAN YANG TIMBUL KEMUDIAN SEMAKIN BERKEMBANG CONTOHNYA ADALAH KASUS TERORISME TERKAIT LANGSUNG DENGAN MUATAN RADIKAL DISUATU SITUS INTERNET.

MENCERMATI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PENANGGULANGAN TERORISME YANG MENDORONG SUATU PEMIKIRAN MENGAPA FENOMENA PENGGUNAAN INTERNET DALAM KEGIATAN TERORISME PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN LEBIH SERIUS ADALAH DENGAN MELIHAT KEPADA PARADIGMA BAHWA TERORISME DISEPAKATI SEBAGAI SUATU KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN , HAL INI DITEGASKAN DALAM UU PEMBERANTASAN TERORISME DENGAN HUKUM SEBAGAI GARDA TERDEPAN, PEMERINTAH INDONESIA SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME SEBAGAI SUATU UPAYA DENGAN PENDEKATAN PENEGAKKAN HUKUM, DIMANA PENEGAKKAN HUKUM TERSEBUT MELIPUTI UPAYA YANG BERSIFAT HARD APPROACH DAN SOFT APPROACH, SEHINGGA SEHARUSNYA PADA TATARAN IDEAL UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA ADALAH BUKAN MERUPAKAN NOT A POLICE JOB ALONE, DIBUTUHKAN KESAMAAN VISI ANTAR APARATUR NEGARA BAHWA PENAGGULANGAN TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS BERSAMA SEPERTI APA YANG DITEKANKAN OLEH PRESIDEN DALAM RAKERTAS BIDANG POLHUKAN DI ISTANA CIPANAS. 7 JANUARI 2013.

DIHADAPKAN DENGAN KONDISI RIIL BAGAIMANA INTERNET DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN TERORISME DI INDONESIA SAAT INI ADALAH : BAGAIMANA KEUNGGULAN TEKNOLOGI INTERNET TELAH DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL BAGI KEPENTINGAN TERORISME DI INDOENSIA , FAKTOR KEUNGGULAN BERUPA ANONIMITAS, BORDERLESS, MURAH DAN MUDAH UNTUK DIAKSES BAGI MASYARAKAT INDONESIA MERUPAKAN PELUANG YANG BENAR-BENAR DIMANFAATKAN DALAM RADIKALISASI DAN TERORISME ITU SENDIRI, KEMUDIAN CELAH –CELAH HUKUM DALAM UU DI INDONESIA JUGA DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL OLEH KELOMPOK TERORISME YANG MENGERTI BAHWA PRODUK UU TERKAIT TERORISME BELUM MAMPU MENAJNGKAU SELURUH ASPEK YANG MEMBERIKAN KEUNTUNGAN BAGI MEREKA, SITUS DI INTERNET YANG MENGADUNG MUATAN JIHADI RADIKALIS BELUM SECARA PENUH DAWASI BAHKAN DITUTUP AGAR TIDAK DAPAT DIAKSES MASYARAKAT INDOENSIA, UPAYA KONTRA NARASI BELUM MELUAS SEBAGAI STRATEGI MELAWAN RADIKALISASI DAN TERORISME MENGGUNAKAN INTERNET.

KUTIPAN DARI CHIEF OF NYPD POLICE , COMMISIONER RAYMOND KELLY YANG MENYEBUTKAN BAHWA : INTERNET ADALAH AFGANISTAN BARU, DISANALAH PELATIHAN MENJADI TERORIS DILAKUKAN, DAN DI INTERNET PULA DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT RADIKALISASI , SEHINGGA INTERNET SAAT INI DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI SUATU ALAT YANG SANGAT BERHARGA BAGI KEPENTINGAN TERORISME, DENGAN MENGUTIP KATA KATA DARI KEPALA KEPOLISIAN NEW YORK TADI ADALAH UNTUK MENJELASKAN GUGAHAN RASA INGIN TAHU TENTANG FENOMENA PENGGUNAAN INTERNET UNTUK KEGIATAN TERORISME DI INDONESIA SAAT INI BAGAIMANA PENGGUNAAN INTERNET DALAM KEGIATAN TERORISME DI INDONESIA ADALAH DENGAN MELIHAT BAHWA INTERNET DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN ASISTENSI TERORISME DI INDONESIA DAPAT SAYA SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :
BEBERAPA PERISTIWA SEBAGAI BUKTI ADANYA PENGGUNAAN INTERNETUNTUK KEGIATAN TERORISME DI INDONESIA DAPAT DILIHAT PADA : PEMBUNUHAN TERHADAP ANGGOTA POLRI DI POLRES BIMA , UPAYA PERACUNAN TERHADAP KANTIN ANGGOTA POLRI , BOM BUNUH DIRI DI GEREJA KEPUNTON DAN BOM BUNUH DIRI DI MESJID MAPOLRESTA CIREBON, TERMASUK PADA TAHUN 2013 ADANYA RENCANA PEMBOMAN TERHADAP KEDUTAAN MYANMAR DALAM ISSUE ROHINGYA, KEGIATAN LAINNYA ADALAH BAGAIMANA SESEORANG DENGAN MUDAH MENGIDENTIFIKASI DIRINYA SEBAGAI PEJUANG JIHAD SETELAH MEMBACA PEMAHAMAN JIHAD RADIKAL HANYA LEWAT INTERNET, PROSES REKRUITMEN SAAT INI TELAH BERUBAH DENGAN MENEMPATKAN PESATREN DAN KELOMPOK PENGAJIAN SEBAGAI BUKAN SATU-SATUNYA MEDIA UNTUK MELAKUKAN INDOKTRINASI DAN RADIKALISASI LEWAT CHATTING DI MEDIA SOSIAL SEPERTI NAHNUMUSLIM DAN AT TAWBAH, DAN PALING MENGEJUTKAN ADALAH BAGAIMANA SEJUMLAH UANG SEBESAR HAMPIR 5 MILYAR SUKSES DIDAPATKAN LEWAT UPAYA FA,I MENGGANTIKAN PERAMPOKAN TERHADAP TOKO EMAS DAN BANK UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN TERORIS DI INDONESIA.

DINAMIKA PENGGUNAAN INTERNET DALAM KEGIATAN TERORISME DI INDONESIA, SAYA RUMUSKAN MENJADI PERNYATAAN BAHWA PENGGUNAAN INTERNET UNTUK KEGIATAN TERORISME DIPENGARUHI OLEH PERTUMBUHAN PENGGUNAAN INTERNET DI INDONESIA YANG SEMAKIN PESAT, SELAIN KARENA KEUNGGULAN INTERNET SECARA TEKNOLOGI, JUGA BELUM ADANYA PRODUK HUKUM YANG MAMPU MENYENTUH MASALAH PENGGUNAAN INTERNET UNTUK KEGIATAN TERORISME SECARA SPESIFIK, PEMANFAATAN INTERNET DALAM KEGIATAN TERORISME BELUM DIIKUTI UPAYA NYATA UNTUK MELAKUKAN BLOKIR / PENUTUPAN SITUS YANG MENGADUNG MUATAN RADIKAL JIHADI SEMENTARA SAAT INI UPAYA PENUTUPAN DAN SENSOR MARAK HANYA PADA SITUS BERMUATAN PORNOGRAFI SAJA, DARI PERNYATAAN TERSEBUT MEMUNCULKAN RUMUSAN MASALAH UNTUK MENGUNGKAP BAGAIMANA INTERNET DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH RIZKI GUNAWAN , CAHYA FITRIYANTA DAN MAWAN KURNIAWAN SEBAGAI STUDI KASUS PENDANAAN TERORISME , DIMANA FENOMENA INI JUGA BISA TERJADI KEPADA SIAPA SAJA DAN APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN SEBAGAI BAGIAN DARI REAKSI APARATUR NEGARA DAN MASYARAKAT YANG DISERAHI TUGAS UNTUK MELAKUKAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA.

JEJAK LANGKAH IMAM SAMUDERA TIDAK TERLEPAS DARI BAGIAMANA PEMANFAATAN INTERNET DALAM JIHAD RADIKAL DI INDONESIA TERMASUK MEMBERIKAN ARAH DALAM PERWUJUDAN MEDIA JIHAD ONLINE SAMPAI HARI INI, PASCA BOM BALI I INTERNET SEMAKIN INTESIF DIGUNAKAN ( LIHAT PADA TABEL ) MUALI PROPAGANDA, CYBER PARAMILITARY TRAINING , REKRUITMEN SAMPAI KEPADA PENDANAAN , SALAH SATU PROPAGANDA YANG MENGOBARKAN PERLAWANAN JIHAD DENGAN MENGGUNAKAN INTERNET ADALAH KETIKA EKSEKUSI TERHADAP TRIO BOM BALI, ADANYA FOTO DAN TULISAN YANG DIIKUTI SERANGAN CYBER SECARA FAKTUAL TERJADI TERHADAP SITUS DEPKOMINFO WAKTU ITU SECARA GARIS BESAR WUJUD MEDIA JIHAD ONLINE YANG TERUS EKSIS SAMPAI SAAT INI ADALAH TERDIRI DARI SITUS BERITA JIHAD, SITUS DAKWAH RADIKAL, FORUM JIHAD/KOMUNIKASI DAN REKRUTMEN SERTA MEDIA JIHAD CAMPURAN, SEBAGAI CATATAN BAHWA YAYASAN PRASASTI PERDAMAIAN MENEMUKAN SAMPAI PADA TAHUN 2013 INI TERDAPAT LEBIH KURANG 45 ALAMAT SITUS RADIKAL YANG RENTAN DISALAHGUNAKAN UNTUK JIHAD YANG DISESATKAN.

LEMERT DALAM MUSTOFA (2013:199) MENJADI PANDUAN UNTUK MENJELASKAN BAGAIMANA REALITAS PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN
, BAGAIMANA REAKSI SOSIAL TERHADAP PENYIMPANG, RIWAYAT HIDUP PENYIMPANG, DAN BAGIMANA PARTISIPASI SOSIAL PENYIMPANG DALAM MASYARAKAT OLEH MK, CF DAN RG .SEHINGGA DARI PENDAPAT LEMERT INI DAPAT DIJELASKAN BAGAIMANA TAHAPAN RADIKALISASI TERJADI, FAKTOR APA YANG BERPENGARUH DAN BAGAIMANA HASIL RADIKALISASI YANG DIJALANI OLEH MK,CF DAN RG.
RABASA (2010) MENJELASKAN HUBUNGAN ANTARA KADAR/ BOBOT MATERI JIHAD RADIKAL DENGAN DURASI RADIKALISASI TERHADAP KOMITMEN JIHAD RADIKAL SESEORANG, SEMAKIN LAMA DURASINYA DAN SEMAKIN BERBOBOT MATERINAYA MAKA SESEORANG AKAN MEMILIKI KOMITMEN YANG MAKIN RADIKAL ( HARD CORE, ACTIVIST, NEW COMER , SYMPATISER , SUPPORTER), LATAR BELAKANG RG DAN CF TELAH MENGALAMI PROSES RADIKALISASI SECARA SISTEMATIS BAHKAN DENGAN MENGIKUTI PELATIHAN MILITER DI POSO, TELAH MENJADIKAN MEREKA BERDUA SEBAGAI HARDCORE RADIKAL YANG BERGERAK DENGAN MENGGUNAKAN KEMAMPUAN TI UNTUK AMALIAH , SEDANGKAN BAGI MK , AKIBAT DURASI DAN BOBOT MATERI RADIKALISASI MASIH RENDAH MAKA DIRINYA BELUM MENJELMA MENJADI SEORANG HARDCORE MAUPUN ACTIVIST NAMUN MASIH BERKISAR SEBAGAI SYMPATHISER SAJA. KOMITMEN RADIKALISASI DARI KETIGA ORANG TERSEBUT TIDAK TERLEPAS DARI PENDAPAT DAVIS DAN GRAGIN(2009) YANG MENYEBUTKAN BAHWA FAKTOR PENARIK DAN PENDORONG TIDAK TERLEPAS DARI BAGAIMANA SESEORANG DIREKRUT MAUPUN TEREKRUT DALAM JARINGAN RADIKAL. SECARA GARIS BESAR BAGAIMANA TAHAPAN RADIKALISASI TERJADI DAPAT DILIHAT DARI VISUALISASI TEORI RADIKALISASI MENURUT GOLOSE(2008) BERIKUT INI ( GAMBAR OPERASIONALISASI TEORI), DAN BAGAIMANA TAHAPAN ITU DIJALANKAN DALAM KONTEKS KASUS PENDANAAN TERORISME TADI DAPAT DILIHAT DALAM GAMBAR ALUR PENGUNGKAPAN KASUS (GAMBAR UNGKAP KASUS ).

SEBAGAI SEBUAH PENELITIAN , MENEMUKAN BAHWA REAKSI NEGARA TERHADAP FENOMENA PENDANAAN TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH CF, RG DIBANTU MK DILAKUKAN SETEALAH KEJAHATAN TERJADI,OTORITAS PERBANKAN YANG SEHARUSNYA MENARUH CURIGA TERHADAP TRANSAKSI TIDAK WAJAR DARI CF DAN RG TIDAK MEMBERIKAN SINYAL PERINGATAN KEPADA POLRI MAUPUN PPATK,DEMIKIAN JUGA PADA UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN UU ITE, UU TERORISME , DAN UU TPPU, SAAT PENYIDIKAN DILANGSUNGKAN UU PENDANAAN TERORISME MASIH BERUPA RUU YANG BELUM DIBERLAKUKAN. RUMUSAN STRATEGI PENAGGULANGAN YANG LEBIH PROAKTIF JUSTRU MUNCUL PADA SAAT FGD YANG DIADAKAN OLEH DIVKUM MABES POLRI UNTUK MEMBAHAS RUU TP PENDANAAN TERORISME, TITO KARNAVIAN DEPUTI II BNPT (2011) MENYARANKAN DALAM MEMUTUS RANTAI TERORISME SELAIN DENGAN UPAYA PENINDAKAN TERHADAP TERSANGKA ( FOLLOW THE SUSPECT ) JUGA DILAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP PEMBERI SOKONGAN DAN SUMBER DANA( FOLLOW THE MONEY) TITO KARNAVIAN MENEGASKAN BAHWA EKSITENSI JARINGAN TERORISME SANGAT DITENTUKAN OLEH ADANYA DUKUNGAN DANA OPERASIONAL.PENDAPAT SERUPA YANG MENDUKUNG PENDAPAT TITO KARNAVIAN ADALAH MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H. (KEPALA PPATK) YANG MENYATAKAN BAHWA UPAYA PENGAWASAN TERHADAP TRANSAKSI PENDAAN TERORISME MEMERLUKAN KERJASAMA SECARA KEBIJAKAN , KELEMBAGAAN DAN SISTEM DAN METODE YANG BAIK.

PIHAK CIVIL SOCIETY MEMBERIKAN PEMBAHASAN TERKAIT PERMASALAHAN INTERNET DAN DAMPAK DALAM KEHIDUPAN MANUSIA DIJELASKAN DALAM GAMBARAN BAGAIMANA TIDAK SECUILPUN PERIKEHIDUPAN MANUSIA YANG TAK TERPENGARUH INTERNET SAAT INI, ADANYA POLA-POLA KOMUNIKASI BARU YANG MAMPU MENEMBUS BATAS-BATAS BAHASA DAN MENCIPTAKAN BENTUK –BENTUK EKSPRESI KREATIF YANG BARU MENYEBABKAN KINI INTERNET LEBIH MENJADI URUSAN FENOMENA SOSIAL KETIMBANG SEKEDAR FENOMENA TEKNOLOGI. KURBALIJA (2010:141), DIMANA PENDAPAT INI JUGA SELARAS DENGAN PENDAPAT DARI M. SOLLAHUDDEIN DARI ID SIRTII YANG MEMBERIKAN PENDAPATNYA BAHWA POLEMIK TERKAIT KONSEP KEBIJAKAN PENYARINGAN NAMPAKNYA TERBAGI DALAM 2 PENDAPAT MAINSTREAM. YANG PERTAMA, KONSEP SELF FILTERING (PENYARINGAN SENDIRI) YANG BANYAK DIDUKUNG OLEH KOMUNITAS SIPIL DAN PELAKU INDUSTRI INTERNET SELAKU PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN KEDUA ADALAH KONSEP FILTERING BY DESIGN (PENYARINGAN TERSTRUKTUR) YANG BANYAK DIDUKUNG OLEH PARA AHLI PRAKTISI KEAMANAN INTERNET DAN PEMERINTAH.
RUMUSAN STRATEGI OTORITAS NEGARA DAN MASYARAKAT SELAIN DENGAN MELAKUKAN PENGEJARAN TERHADAP SUMBER UANG ( FOLLOW THE MONEY ) ADALAH DENGAN MELAKUKAN STRATEGI COUNTER NARATIVE, COUNTER OPINI DAN MEREBUT KEMBALI RUANG CYBER YANG DIDOMINASI MUATAN JIHADI RADIKAL SEBAGAI UPAYA MELEMAHKAN JARINGAN TERORISME SEPERTI YANG DISAMPAIKAN OLEH AUDREY SEBAGAIMANA DIKUTIP DALAM CRONIN (2009:95) UNTUK MENJELASKAN ATAS PILIHAN REAKSI BERUPA REPRESSION ATAU TINDAKAN TEGAS DENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN KEKERASAN YANG BERSIFAT MEMAKSA ATAU MENGHANCURKAN JARINGAN TERORIS, SEBAGAI SUATU CARA YANG PALING UMUM DILAKUKAN, NAMUN DALAM PELAKSANAANYA SANGAT MEBUTUHKAN KEHATI-HATIAN, SEHINGGA UPAYA KONTRA RADIKALISASI DAN KONTRA OPINI DAPAT DIMANFAATAKAN UNTUK SEBESAR BESARNYA MENGEKSPLOITASI EMPAT SUMBER KEGAGALAN JARINGAN TERORIS YANG BERASAL DARI DALAM, YAITU : KEGAGALAN ALIH ESTAFET KEPEMIMIPINAN, PERSELISIHAN PENDAPAT ANTAR ANGGOTA JARINGAN, KEHILANGAN KENDALI OPERASIONAL LAPANGAN DAN ADANYA TAWARAN PENGAMPUNAN DAN KOMPENSASI SEBAGAI JALAN KELUAR

INTERNET DIGUNAKAN SECARA EFEKTIF DALAM KEGIATAN TERORISME DI INDONESIA , PADA STUDI KASUS PENDANAAN TERORISME INI, DIMULAI DARI PROSES REKRUITMEN SAMPAI PROSES RADIKALISASI YANG BERUJUNG DENGAN TAHAPAN JIHAD YG DISESATKAN BERUPA KEGIATAN HACKING ATAS NAMA AMALIAH/ JIHAD.
REAKSI NEGARA SANGAT DITENTUKAN OLEH : BAGAIMANA KEBIJAKAN DARI LEMBAGA NEGARA TERHADAP FENOMENA PENGGUNAAN INTERNET UNTUK TERORISME , BAGAIMANA KONDISI KELEMBAGAAN DALAM KOLABORASI DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA TERMASUK KERJASAMA DENGAN PIHAK CIVIL SOCIETY YANG PADA AKHIRNYA AKAN MEMBERIKAN PENGARUH TERHADAP SISTEM DAN METODE YANG DIIMPLEMENTASIKAN MENANGGULANGI PENGGUNAAN INTERNET UNTUK KEGIATAN TERORISME DI INDONESIA.

SARAN PRAKTIS : PERBAIKAN KEBIJAKAN NEGARA MELAWAN PENYEBARAN KONTEN RADIKAL JIHADI, PENINGKATAN PERAN KELEMBAGAAN DALAM KONTEKS KERJASAMA CIVIL SOCIETY DAN PEMERINTAH DAN MENYEMPURNAKAN RUMUSAN SISTEM DAN METODE YG MENYELURUH SELAIN FOLLOW THE SUSPECT JUGA DENGAN FOLLOW THE MONEY DALAM KASUS PENDAAAN TERORISME DI INDONESIA
SARAN AKADEMIS : SEBAGAI SEBUAH DISKUSI BAHWA PENELITIAN YANG TELAH SAYA LAKUKAN PERLU DIDUKUNG DENGAN PENELITIAN LANJUTAN TERKAIT BAGAIMANA RUMUSAN KERJASAMA PENANGGULANGAN PENGGUNAAN INTERNET UNTUK KEGIATAN TERORISME ANTARA OTORITAS NEGARA DAN CIVIL SOCIETY , PENELITIAN TERKAIT DENGAN PRODUK HUKUM SEBAGAI INDIKATOR PENGUKURAN KONTEN RADIKAL YANG MENGADUNG MUATAN HATE SPEECH, DAN PENELITIAN TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN DARI LEMBAGA YANG MENANGANI PENGGUNAAN INTERNET UNTUK KEGIATAN TERORISME DI INDONESIA
TERIMA KASIH “WHEN A MOUSE BECOME AS DANGEROUS AS WEAPON AND BOMBS”

7 jam di Bandung

hari ini berita di televisi maupun sosial media diramaikan dengan upaya penangkapan jaringan terorisme Indonesia, sampai tulisan ini dibuat , situasi di bandung masih sedang serun serunya diberitakan selang seling dengan kegagalan KPK dalam menyita beberapa barang bukti mobil yang diduga hasil pencucian uang dalam kasus terorisme yang menimpa mantan pimpinan partai tertentu
beberapa hal yang dapat menajdi diskusi adalah ketika bagaimana peran media massa khususnya televisi sedemikian aktif memberitakan upaya penangkapan jaringa teroris yang dilakukan oleh jajaran kepolisian khsusunya Densus 88 mabes Polri, lengkap dengan beberapa komentar dari masyarakat awan disekitar lokasi pengepungan, termasuk beberapa media televisi yang menayangkan pengamat-pengamat teroris di Indonesia , suatu strategi penayangan yang sangat kreatif dan uptodate
salah satu yang menggelitik adalah bagaimana ketika seorang reporter televisi mencoba mengorek opini salah seorang ahli atau mungkin pengamat masalah terorisme secara live , adanya pernyataan yang mengatakan bahwa seharusnya Polisi dalam hal ini Densus 88 untuk tidak demam panggung dengan mencoba menampilkan aksi-aksi teaterikal pengepungan, harusnya polisi sedari dini melakukan pendekatan persuasif dengan mendekati anggota teroris yang terkepung dalam sebuah rumah tadi dengan ucapan ” kalian sudah kami ketahui!!!! segeralah menyerah dan mengurungkan niat “” sedikit menggelitik memang bilamana kita lihat sikap radikal yang dimiliki jaringan teroris selama ini, tampaknya belum pernah terjadi di Indonesia ada anggota terorisem di indonesia yang mau serta merta mau nyerah ( kecuali thorig / pelaku bom tambora )

melihat aksi pengepungan dengan memakan waktu lebih dari 7 jam ,,, tentunya menyisakan pertinyaan .. kok lama banget ????? sangat bertele-tele , sudahlahhh kirim orang lain untuk mengerebek ,,, 15 menit … pasti tuntas.
sedikit mencoba membandingkan dengan kejadian di Beslan Rusia 3-9-2004 yang hampir berlangsung selama 3 hari penuh , dengan 7 jam di bandung.siap-salah.jpg
ketika di beslan , jajaran paramiliter , dan militer rusia berusaha untuk membebaskan sandera disebuah sekolah selama 3 hari , upaya yang ekstra hati hati inipun masih menyisakan beberapa korban jiwa , baik pelaku dan sandera , merujuk kejadian di Bandung yang hampir 7 jam secara taktis adalah :
terdapat perbedaan prinsip yang digunakan antara teknik pengepungan rumah ( selanjutnya disebut PJD / pertempuran jarak Dekat ) menurut doktrin Polisi ( law enforcement diddunia ) yang mengharuskan adanya warning, peringatan, upaya persuasif sebelum aksi penyerbuan pembebasan sandera ataupun penangkapan beresiko tinggi dengan Military style yang mengharuskan kesenyapan , pendadakan dan kecepatan ,ibaratnya kalau dihandel polisi dibutuhkan warning ” perhatian-perhatian kami dari kepolisian , kami sampaikan rumah anda sudah kami kepung, kami minta semua penghuni keluar dengan mengangkat tangan dan menyerah” ( setidaknya lebih dari 1 kali ) , sedangkan dengan military style : cukup perintah operasi , lansung aksi.

selain itu secara naluri pelaku teroris di Indonesia adalah mereka yang telah mengalami proses radikalisasi secara paripurna : dimulai dengan proses rekruitmen pemilihan calon calon anggota teroris, dilanjutkan upaya pengdientifikasian diri bahwa dirinya dalah kelompok a bukan kelompok b, bahwa si C adalah musuh dan si D harus dihancurkan, fase ketiga adalah dengan indoktrinasi, cuci otak sebagai bagian tahapan ini yang menyebabkan seseorang mendapatkan keyakinan yang sangat dalam bahwa dirinya siap mati dalam membela keyakinan dan janji pintu surga sudah menanti bila berani membela perjuangan, dan tahapan terakhir adalah berupa jihad yang disesatkan ( Golose:2008) dimana dalam konteks ini , merampok , membunuh, bahkan melakukan pemboman adalah hala dan sah dalam suatu perjuangan,

satu hal yang menajdi pertimbangan: ketika pelaku yang sedang bersembunyi didalam rumah , dalam keadaaan terkepung, mati adalah menajdi suatu harapan , mati adalah suatu cita-cita , jadi …. mati nggak masalah apalagi kalau Mati saat pengepungan terjadi pelaku sebelum mati sempat membawa penegak hukum yang menerobos ikut mati bersama sama.secara normatif siapapun pasti mengimpikan bisa masuk surga , hampir semua berlomba lomba dan mempersiapkan diri bisa masuk surga namun ketika dipersilahkan masuk surga lebih dahulu , tampaknya jarang ada yang mau masuk lebih dahulu.
Polisiiia
mereka anggota jaringan terorisme yang terkepung dalam rumah dibandung ini sudah siap mati ( karena memang itu cita-citanya ) maka ketika dibutuhkan waktu 7 jam untuk membuat lelah dan menurunkan mental pelaku oleh densus 88 maka tampaknya suatu saat bila ada pengepungan seperti ini lagi , tidak hanya 7 jam,,, tapi bila perlu 3samapi 5 hari dikepung dan diisolasi , asalkan pelaku bisa tertangkap hidup-hidup sehingga bisa menggungkap jaringan lain yang lebih luas
tidak mudah secara teknis , lebih mudah bila sekedar mengamati sambil duduk depan televisi, makan popcorn dan minum kopi panas, apalagi media televisi di Indonesia belum memahami bagaimana akibat pemberitaan media secara live telah membuat Mumbai menajdi demikian berdarah darah, tidakkah media tahu bahwa pelaku teror bisa saja menyalakan televisi atau nonton tv lewat hp yang mereka miliki untuk memantau situasi diluar lokasi pengepungan.

menggali kembali identitas Ke _Indonesiaan
menggali kembali identitas Ke _Indonesiaan

Dari Mumbai Ke Boston , sampai di Jakarta

DARI MUMBAI KE BOSTON, SUATU HIKMAH UNTUK KESIAPAN DAN KEWASPADAAN BENCANA BAGI SEMUA PIHAK DI INDONESIA

Aksi bom Panci yang mengguncang Boston Marathon 2013 menyisakan suatu cerita yang tidak habis-habisnya bagi masyarakat Dunia, adalah bagaimana dukungan CCTV di suatu pertokoan sebagai bagian dalam Sistem Manajemen Keamanan suatu fasilitas umum menjadi demikian vital dalam mengungkap kasus kriminal, belum lagi kecepatan dan kecekatan bergerak otoritas penegak hukum di Boston secara terpadu antara penegak hukum lokal, negara bagian dan pemerintah federal saling bahu membahu melakukan pengejaran tersangka bom Panci, urusan penutupan dan blokade alat angkutan umum seperti bus dan layanan kereta api dari dan keluar kota Boston dengan mudah dilakukan , dukungan masyarakat diwujudkan dengan hampir tidak adanya berita televisi maupun internet yang menyebutkan adanya keberatan dan penolakan masyarakat terhadap penutupan fasilitas angkutan publik pasca ledakan bom sampai akhirnya pelaku tertangkap.
IMG_0791
Beberapa fenomena yang disebutkan diatas setidaknya dapat memberikan khasanah baru kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia bahwa kejahatan terorisme terlepas dari isu apa yang menjadi latar belakang dan motivasinya adalah memerlukan keterpaduan saling bahu membahu dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Entah kebetulan atau tidak beberapa hari sebelum tragedi bom panci di Boston marathon terjadi , di beberapa tempat di Indonesia sempat diselenggarakan latihan bersama penaggulangan teror, seperti di kota Medan dan Kota padang, masyarakat Indonesia berkesempatan melihat dari dekat bagaimana kepiawaiaan para pengawal bangsa (TNI dan Polri serta jajaran lainnya ) bersama –sama beraksi melakukan upaya penanggulangan teror.
20130130-210932.jpg
Pada sebuah skenario latihan yang dilakukan di Kota Padang, serbuan unit lawan teror gabungan TNI dan Polri berhasil menggagalkan upaya penyanderaan dan pendudukan kantor Pajak Kota Padang dari cengkeraman kelompok teroris , dentuman bom, pecahan kaca dan letusan senjata api team gabungan penanggulangan Teror TNI dan Polri mengiringi keberhasilan membungkam perlawanan bersejata kelompok teroris. Format latihan bersama penaggulangan teror TNI dan Polri yang telah beberapa kali digelar dibeberapa tempat di Indonesia perlu mendapatkan apresiasi positif , bahwa upaya penaggulangan teror di Indonesia tidak bisa dilakukan hanya dengan teori-teori semata namun memerlukan latihan dan latihan terus menerus untuk mempertahankan profesionalisme kemampuan penaggulangan teror yang dimilki .
IMG_0701
Kembali belajar dari proses penanggkapan pelaku teror bom panci pada Boston Marathon adalah perlu adanya kesegeraan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk merumuskan bagaimana standar reaksi yang dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia yang tidak hanya terbatas kepada aksi TNI dan Polri semata namun seluruh komponen otoritas negara agar menemukan format baku dalam penanggulangan teror yang bisa saja terjadi di Indonesia, tragedi bom Panci Boston memberikan pelajaran bagaimana Kepolisian Boston ( Kepolisian Lokal ) bersama –sama petugas IMG_4750FBI ( pemerintahan federal ) didukung keterlibatan unit-unit National Guard ( Militer ) dibawah komando Walikota Boston dapat melakukan pembatasan dan bahkan penutupan terhadap fasilitas angkutan transportasi umum untuk mencegah pelarian pelaku teror Bom, dimana konsekuensi logis yang terjadi adalah : adanya keterlibatan pihak otoritas perhubungan dan transportasi publik untuk berperan dalam menyelenggarakan upaya blokade lewat penutupan trasportasi umum, belum lagi terlihat dalam beberapa tayangan televisi adanya peran aktif otoritas lainnya seperti unit layanan kesehatan masyarakat dengan dukungan kendaraan Ambulance dan unit Pemadam Kebakaran milik pemerintah kota tersebar disegala penjuru kota Boston bersama sama membantu upaya pencarian yang dilakukan oleh kepolisian , FBI dan National Guard,sedangkan dari udara dan darat dukungan peliputan lewat Helikopter dan mobil siaran milik pers yang secara real time membantu kepolisian menginformasikan situasi terkini secara live dari beberapa titik.
Harmonisasi kegiatan yang ditunjukkan oleh otoritas kota Boston inilah yang perlu menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia, ketika latihan bersama penaggulangan teror di Indonesia sementara ini baru sebatas menonjolkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki TNI dan Polri , bolehlah kelak dengan melakukan modifikasi terhadap skenario yang biasanya berkisar klasik saja menjadi suatu skenario yang lebih dinamis dimana upaya penanggulangan teror berupa aksi tembak menembak bukanlah menjadi menu utama latihan namun lebih kepada keterpaduan unsur –unsur pemerintahan lainnya yang juga tidak kalah vitalnya ditunjukkan dalam tragedi Boston Marathon.
Rumusan atas modifikasi skenario latihan yang biasanya “itu-itu “ saja dapat dilakukan dengan mengubah sedikit format latihan , bilamana biasanya didahului dengan adanya skenario perampokan atau penculikan dan diakhiri dengan aksi pembebasan sandera , suatu saat kelak dapatlah dirubah menjadi suatu skenario aksi pembebasan sandera yang dilanjutkan dengan bagaimana standar tindakan dalam upaya penutupan kota atau kawasan dengan melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kesehatan dan Pemadam Kebakaran bahkan juga PLN dan Gas Negara , apalagi dengan menggandeng ORARI atau RAPI, Organda , termasuk Wartawan didalamnya.
Urgensi latihan secara terpadu dan menyeluruh ini tentulah bukan suatu hal yang berlebihan, selain tragedi Boston Marathon tentunya kita masih ingat bagaimana kacaunya kota Mumbai di India ketika terjadi serangan teror berupa penyanderaan dan penembakan secara membabi buta, dari tragedi Mumbai kita ketahui akibat kelemahan koordinasi dan kurangnya pengalaman otoritas pemerintahan di Kota Mumbai drama kekejaman teror berubah menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan, ketika Team Black Cat sebagai satuan andalan lawan teror India didatangkan langsung dari ibu kota New Delhi, mereka harus berjuang mati-matian bukan melawan pelaku teror tapi justru kehabisan tenaga untuk lolos dari kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas dari bandara ke TKP, belum lagi akibat semangat wartawan yang tidak memiliki pengetahuan tentang taktik dan teknik dalam penaggulangan teror , dengan mengebu –gebu memburu live event report tanpa menyadari bahwa liputan yang dilakukan telah membocorkan strategi unit kepolisian dan Militer dalam menghadapi pelaku teror yang juga senantiasa memantau lewat televisi dari dalam hotel yang diduduki.
Berkaca dari kedua tragedi diatas inilah saatnya kordinasi diterjemahkan kedalam aksi nyata, tidak hanya dalam format penaggulangan teror seperti prolog diatas, namun pemerintah salah satunya dengan menggerakkan BNPB di daerah memberikan ruang dan kesempatan bilamana bencana yang terjadi ( domain tugas BNPB D) tidak hanya ketika natural dissater namun bisa juga berupa man made dissaster terjadi, bagaiman peran Polri, TNI, Satpol PP, PLN, PDAM, Kesehatan , DAMKAR, Dinas Sosial termasuk potensi masyarakat seperti Pramuka, Tagana, Ormas, Wartawan, ORARI dan pihak lain yang ada untuk ikut andil dalam skenario penanggulangan bencana alam maupun akibat ulah manusia sesuai tugas , kewenangan dan kemampuan normatif maupun dalam keadaan darurat yang dapat dilakukan, mari duduk bersama , rumuskan bersama dan latihkan bersama, ketika your flag is my flag too menjadi jawaban pamungkas ketika untung tidak dapat diraih dan malang tidak dapat ditolak, adalah adanya kesiapan , keterpaduan dan latihan terpadu menyeluruh semua pihaklah yang dapat memberikan suatu arti yang berbeda.

NABOK NYILIH TANGAN , DALAM BENTROK TNI VS POLRI

Cerita lama yang terulang kembali , diawali dengan selisih paham ketika seorang agt lalu lintas yg merasa dilecehkan harga dirinya oleh seorang oknum tentara , pada akhirnya berujung pada penembakan terhadap si Tentara yg juga bersambung sampai ke penyerangan dan pembakaran markas kepolisian, dalam kurun waktu yg cukup dekat , kembali lagi terjadi di ambon , lagi lagi karena omongan yg dirasakan melecehkan , saling serang kembali terjadi .
Belom lagi dengan bantuan internet dan jejaring sosial didalamnya ! Berita dengan mudah menyebar secara real time , lintas batas , murah , cepat dan sayangnya sering anonim. Menjadi rujukan rujkan kebijakan. Semua orangdalam mengambul keputusan.

Ada benang merah yang perlu dipahami menjadi suatu kewaspadaan bangsa indonesia , mengapa konflik tni polri demikian mudah meletup , Terdapat berbagai analisa menyangkut sebab musabab konflik terjadi , entah lewat pendekatan psikologis yg kerap mengatakan adanya perasaan distrust dan perbedaan persepsi dari masing masing pihak , bisa juga dengan pendekatan ilmu komunikasi yg dsering dikutip ; adanya gangguan dalam menyampaikan pesan dari kedua pihak , termasuk pola komunikasi inter dan intra kelompok , ilmu budaya , antropologi dan sosiologi tidak lepas memberikan analisa analisa lengkap berlandaskan kajian teori yg dimiliki, mungkin sampai saat ini hanya paraspikologi dan metafisika saja yg belom memberikan analisa bahwa bisa jadi akibat pengaruh weton dan zodiak maka tni akan kerap bentrok dgn polri.

Berangkat dari istilah peribahasa jawa ” Nabok Nyilih Tangan ” ingin saya angkat adalah bahwa ketika suatu pihak saling bertarung adalah bijaksana bila suatu pihak yg secara kekuatan dan kesiapan yg dimiliki berada inferior dibawah pihak lainnya untuk menggunakan segenap daya upaya bahkan kelicikan untuk memperoleh suatu keunggulan dalam perang.

Disini saya ingin menunjukkan kutipan umum dalam ilmu perang sebagai sebuah cabang ilmu yang senantiasa berkembang semenjak manusia mengenal peradaban.

Ketika Berperang , dengan cara( head to head) hanya akan dilakukan apabila kedua belah pihak sama sama memiliki kekuatan berimbang, sedangkan pola Gerilya, merupakan pilihan logis bagi pihak yg lemah melawan pihak yang kuat , namun pola Terorisme merupakan pilihan bagi mereka yang kekuatannya paling lemah dan paling rentan melakukan perlawanan.

Kembali kepada kata kunci : Nyilih Tangan dan Terorisme dan internet .
Sering kali kita dengan. Mudah menerima dan lalu dengan mudah pula menyebarkan kembali. Kepada jaringan perkawanan kita tentang suatu isu yang lama kelamaan menyebar luas tanpa sempat di cross check maupun mendapat verifikasi yang layak .Berita menyebar dengan mudah ke segala lapisan yg pada ujungnya justru merupakan pemicu timbulnya konflik meluas dan lebih besar.

Belajar dari suatu pengamatan ! Ketika jaringan terorisme. Di indonesia. Terdesak oleh kegiatan gakkum otoritas NKRI , sehingga perampokan toko emas maupun bank pada akhirnya semakin sulit dilakukan , demikian juga ketika kawasan hutan poso dan aceh sudah tidak aman lagi buat latihan paramilitary , adalah suatu pilihan logis untuk mengoptimalkan. Internet ( website , situs jejaring sosial dll ) sbg alat melakuakan giat terorisme ( konsekuensi taktik paling masuk akal bagi kelompok yang sangat lemah )

Masa iya ??? Mari kita rujuk kepada hasil pemantauan terhadap aktivitas terorisme di Indonesia pasca eksekusi trio bom bali dulu , ambil contoh :

1. Bom. Masjid di mapolresta cirebon yg didahului oleh kegiatan propaganda terkait definisi Masjid Dhiror beberapa bulan sebelum aksi berlangsung.
2. Bom di pesantren UBK bima yang didahului dengan content how to make bomb from your kitchen mom .
3. Kasus pembunuhan thd agt polsek bolo Bima yg diketahui didahului. Dengan proses internalisasi doktrin radikal terhadap definisi Thogut dan khafirin terhadap mereka yg dipersepsikan sebagai musuh .
4. Belum lagi kasus upaya percobaan pembunuhan dengan Racun yg disasarkan ke kantin kantin kepolisian setelah muncul tulisan. How to make poison. Pada salah satu situs radikal di Indonesia.

5. Yang terakhir adalah pasca penangkapan terhadap jaringan teroris poso ! Dimana santoso dengan gagah berani. Mengirim surat undangan untuk menantang polri ( densus 88 ) bertarung secara terbuka , satu hal yg perlu diingat dalam surat tantangan tersebut adalah : adanya kalimat agar TNI tidak usah ikut campur dan diketahui juga bagaimana kemampuan IT yg dimiliki jaringan teroris ini berhasil meretas situs milik salah satu satuan TNI .

Dari penggalan penggalan petunjuk diatas kiranya kita mulai berfikir apakah kini jaringan teroris sudah ” NYILIH TANGAN ” TNI. Dalam suatu strategi CHAOS. Untuk menghajar Polri .

Dalam kemajemukan dan gempita reformasi di Indonesia yg. Pada akhirnya memisahkan TNI dan Polri menjadi suatu titik kritis , apakah TNI bisa diadu dengan Polri , atau Polri diadu dengan masyarakat , lalu TNI berkonflik dengan masyarakat .

Runtutan runtutan pemanasan. Sudah terjadi , kok tiba tiba muncul video penyiksaan. Terduga ( tersangka ) teroris di Poso , dimana video yg muncul dan akhirnya menjadi pembahasan adalah video kompilasi alias potongan potongan rekaman tahun 2007 ditambah beberapa potongan gambar lainnya ! Mirip dengan Modus pada video kasus kekerasan di mesuji yg pada akhirnya diketahui merupakan album kompilasi peristiwa kekerasan di YALA Thailand.

Ketika ” Nabok Nyilih Tangan ” disusupkan lewat oknum oknum tertentu yg secara sengaja ataupun tidak sadar. Telah ambil bagian dari menumbuhkan kebencian antar satuan . Lihat saja 2 peristiwa terakhir :terdapat kesamaan : Lantas , Razia , Tidak pake HElm , Pelecehan , Kekerasan , anarkhis !!!

Dari sedikit tulisan ini dapatlah kita menyusun langkah antisipasi :

1 . Bahwa Razia gaktib Lantas rawan digunakan sebagai titik tolak terjadinya konflik , rekan agt TNI entah sengaja atau tidak, rawan dipinjam tangannya dengan isu : ngapain pake helm , padahal kita ketahui aturan penggunaan HeLm di lingkungan TNI bahkan lebih ketat daripada di lingkungan masyarakat umum , silahkan saja berkunjung ke barak dan isntalasi milik TNI ! Tulisan Disiplin itu Indah terpajang dimana mana , belom lagi perintah mewarnai helm sesuai satuan ( kodam IV Diponegoro , mewajibkan agt TNI AD menggunakan Hem warna hijau , Kolinlamil di priok pun demikian dengan warna biru )

2. Perlu menyampaikan ke masing masing satuan baik TNI dan Polri , bahwa kita sebagai sesama anak bangsa sedang diadu domba , TNI VS Polri : yang menang teroris !!!
Kacang hijau , joget poco-poco dan olahraga bersama menjadi obat generik pasca peristiwa bentrokkan , alangkah lebih baik bila pemahaman terhadap cara bertindak teroris yg pengen nyilih tangan diberikan kepada prajurit di lapangan ! Agar mereka tahu kalau : kalah jadi abu menang jadi arang , kalau mata dibalas mata maka bisa bisa orang seIndonesia buta semua.

Waspada , Mawas diri , hentikan konflik sekarang juga !!!

STRATEGI PENANGANAN INSURGENSI DAN TERORISME INDONESIA Oleh: Muhammad Tito Karnavian

STRATEGI PENANGANAN INSURGENSI DAN TERORISME INDONESIA

Oleh: Muhammad Tito Karnavian

Pendahuluan
Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan dimulainya era Reformasi tahun 1998 terjadi fenomena baru di bidang keamanan dalam negeri. Pertama masyarakat dikejutkan dengan lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1998 melalui aksi referendum yang difasilitasi fihak asing, PBB. Terlepas dari perbedaan sejarah dengan bagian dari NKRI lainnya serta legitimasi referendum tersebut, banyak elemen masyarakat yang memprihatinkan pemisahan ini. Belum lepas keprihatinan ini, terjadi konflik horizontal yang berwarna etnis dan religius di Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada periode 1998-2002. Konflik-konflik yang menyebabkan jatuhnya ribuan anak bangsa ini berlangsung cukup panjang dan meskipun kemudian dapat diselesaikan oleh pemerintah, diantaranya dengan Kesepakatan Malino untuk Maluku dan Poso pada tahun 2001, memunculkan pertanyaan yang cukup besar dan belum terjawab tuntas hingga kini: mengapa konflik-konflik itu terjadi dan mengapa tidak dapat diatasi pemerintah dalam waktu jauh lebih singkat?
Insiden berikutnya yang membuat masyarakat juga bertanya-tanya adalah kasus Aceh. Mengapa aksi bersenjata kelompok militan di Aceh tidak dapat segera dikuasai oleh pemerintah sehingga konflik bersenjata terhadap GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang beroperasi di Aceh, dan kemudian memproyeksikan aksi terorismenya ke Sumatera Utara dan Jakarta, berlangsung panjang ? Meskipun kemudian konflik fisik bersenjata ini dapat diselesaikan dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Pemerintah RI dan GAM pada tahun 2005 dan tingkat kekerasan telah dapat diturunkan dengan signifikan, namun banyak pihak yang masih mempertanyakan, mengapa kesepakatan itu harus difasilitasi oleh mediator asing? Apakah kesepakatan tersebut akan menguntungkan Indonesia dan bukan merupakan refreksi kekalahan Indonesia dalam menghadapi GAM sehingga harus duduk dalam posisi tawar seimbang dan memberikan kompensasi yang menguntungkan kepentingan GAM guna mencapai tujuan akhir kemerdekaan?
Masyarakat Indonesia makin terperangah dengan terjadinya seri pemboman, yang bahkan menjadi perhatian dunia. Bom terhadap Dubes Filipina di Jakarta tahun 2000, Bom Malam Natal di sebelas kota di Indonesia secara simultan tahun 2000, Bom Atrium Mall Jakarta tahun 2001, Bom Bali 1 tahun 2002, Bom hotel JW Mariott Jakarta tahun 2003, Bom Kedubes Australia tahun 2004 dan Bom Bali 2 tahun 2005 serta sejumlah insiden minor lainnya telah merubah sejarah baru keamanan dalam negeri Indonesia yang tidak pernah mengalami seri pemboman yang sedemikian intensif dan mengakibatkan korban massal. Pengungkapan insiden-insiden ini oleh Polri yang kemudian juga membuka jaringan Al Jamaah al Islamiyyah, KOMPAK, Lasykar Jundullah, Negara Islam Indonesia, menyadarkan pemerintah dan masyarakat bahwa Indonesia telah menjadi salah satu basis munculnya gerakan terorisme yang bahkan berafilisasi dengan jaringan regional dan internasional. Indonesia telah menghadapi babak baru munculnya gerakan Islamis radikal yang akan menggoyang eksistensi NKRI.
Situasi di atas menarik dikaji oleh Polri mengingat Polri adalah unsur utama penanggung jawab keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh sejumlah aturan perundang-undangan. Pertanyaan kritis yang perlu dijawab adalah:
1.Bagaimana kecenderungan aksi insurgensi dan terorisme yang dapat mengancam keutuhan NKRI di Indonesia?
2.Apa strategi yang diterapkan oleh Indonesia dalam mengatasi ancaman tersebut? Apa saja kelebihan dan kelemahannya? Dimana peran Polri dalam strategi tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya mengajukan hipotesis bahwa:
1.Aksi insurgensi dan terorisme di Indonesia akan terus terjadi dalam jangka waktu relatif cukup panjang karena selain akar masalah yang menyebabkan munculnya insurgensi sulit dituntaskan oleh Pemerintah, prevelansinya juga akan dipengaruhi oleh situasi lingkungan strategis yang mudah memicu aksi insurgensi dan terorisme.
2.Menghadapi ancaman ini Indonesia menerapkan strategi yang kurang integratif dan komprehensif dengan berbasis pada penegakan hukum dan due process of law dimana Polri ditempatkan sebagai ujung tombak penanggungjawab keamanan dalam negeri dan pintu terdepan sistem peradilan pidana. Meskipun Polri sudah cukup baik menjalankan perannya dalam kerangka strategi ini, namun kurang integratifnya strategi membuat langkah penyelesaian menjadi kurang efektif dan efisien.

Sebagai implikasi kesimpulan analisis ini, dibagian akhir naskah ini akan diajukan sejumlah masukan bagi pimpinan Polri dan pembuat kebijakan Polri lainnya dalam rangka mengambil langkah-langkah strategis mengantisipasi ancaman insurgensi dan terorisme di Indonesia.

Landasan Teoretis Insurgensi dan Kontra-Insurgensi
Pisau analisis utama yang digunakan untuk mengupas persoalan di atas adalah disiplin ilmu Strategic Studies. “Strategi” berasal dari bahasa Yunani “strategos” yang merupakan gabungan dua kata “stratos” (pasukan) dan “ago” (pimpinan), sehingga strategi secara harfiah diartikan sebagai seni bagi pimpinan pasukan atau para jenderal (generalship) (John Baylis, 2001). Dengan demikian Strategic Studies dapat dimaksudkan sebagai studi tentang seni memimpin pasukan dalam rangka melaksanakan misi untuk menaklukkan musuh dan mencapai tujuan politik Dalam perkembangannya strategi diartikan lebih luas sebagai cara untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan literatur Strategic Studies, insurgensi adalah “Perjuangan oleh kelompok yang tidak berkuasa terhadap pemerintahan yang berkuasa dengan menggunakan sumber daya politis dan kekerasan untuk mencapai tujuan politik”. (Colin S. Gray dkk, 2002) Insurgensi merupakan salah satu bentuk perang asimetris atau non-konvensional. Jika perang konvensional terjadi karena kedua pihak menggunakan metoda dan alat yang sama, dan cenderung melibatkan negara sebagai aktor perang (misalnya AS vs Jepang), maka dalam perang asimetris, kedua pihak tidak menggunakan metoda dan asset yang sama. Perang asimetris terjadi karena satu pihak menyadari kekuatannya jauh lebih lemah dan pasti kalah jika menghadapi lawan dengan metoda yang sama, maka ia memilih cara untuk tidak langsung menghadapi kekuatan lawan (Liddlehart, ahli strategist Barat, menyebutnya dengan indirect approach). Sebaliknya pihak yang lemah akan menggunakan unsur “time” (waktu), “space” (wilayah), “support” (dukungan) dan “legitimacy” (legitimasi, khususnya politik) untuk memenangkan perang. Insurgen memanfaatkan waktu degan membuat perang berkepanjangan, tanpa harus menguasai wilayah namun berada dimana-mana baik karena mobilitas yang tinggi maupun luasnya jaringan organisasi, dapat merebut dukungan masyarakat (dalam dan atau luar negeri) dan alasan yang tepat untuk melegitimasi perlawanan mereka (Baylis, 2002) Sebaliknya mereka harus membuat lawan kehilangan legitimasi dan dukungan masyarakat. Dengan perang berkepanjangan ini insurgen akan dapat membuat lawan yang lebih kuat menjadi melemah baik karena makin berkurangnya sumber daya (attrition), frustasi pasukan akibat gangguan insurgen, maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan lawan untuk memberikan jaminan keamanan dan menyelesaikan permasalahan di wilayah konflik. Pada tahap awal insurgen harus dapat membangun jaringan yang bersifat rahasia dan sulit dideteksi (Clausewitz, 1998). Bagi T. E Lawrence (1920) yang dianggap sebagai pemikir pendahulu tentang insurgensi, dukungan masyarakat sedemikian penting sehingga satuan militan cukup hanya 2% dari populasi, namun 98% sisanya mendukung pasif/simpatisan untuk suatu insurgensi yang berhasil.
Dari segi tujuan akhir, insurgensi dapat dibedakan menjadi revolusioner dan non revolusioner (Bard E. O’Neill, 2005). Jika Revolusioner bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan dengan atau tanpa merubah sistem negara, maka non-revolusioner hanya ingin mencapai tujuan politis tertentu saja, misalnya mengganti sosok pimpinan pemerintahan tertentu atau mempertahankan status quo, tanpa mengambil alih kekuasaan.
Berdasarkan definisi di atas, maka ada dua cara yang digunakan oleh insurgen untuk mencapai tujuan politiknya: sumber daya politik dan kekerasan. Sumber daya politik dinyatakan dengan membentuk organisasi atau jaringan yang digunakan untuk rekrutmen, pelatihan, proganda dan demonstrasi dan berbagai cara diplomasi dan politis lainnya. Sedangkan cara kekerasan dapat berbentuk: terorisme, perang gerilya, dan perang konvensional. Terorisme dilakukan terhadap sasaran sipil (non combatan) di dalam atau luar kota, perang gerilya umumnya dilakukan terhadap sasaran combatan di luar kota, dan perang konvensional diadopsi jika kekuatannya telah membesar.
Dari sisi strategi, setidaknya ada 4 strategi yang dilakukan oleh insurgen dalam mengembangkan perjuangannya: konspirasi, perang berkepanjangan, military-foco, dan terorisme kota. Konspirasi dilakukan jika terdapat momentum untuk mengambil kekuasaan dengan cepat secara kudeta dengan melibatkan kekuatan kecil dan menjatuhkan elite pemerintahan. Perang berkepanjangan dilakukan dengan kombinasi politis, diplomasi, dan taktik kekerasan gerilya serta terkadang dilengkapi terorisme. Kasus terkenal adalah revolusi Cina Komunis pimpinan Mao (1930an-40an), perlawanan Khmer Merah (Viet Cong) di Vietnam yang mengalahkan Perancis (1950an) dan kemudian AS (1960an-70an), gerakan tentara Indonesia terhadap Belanda 19454-1949 dan sebagainya. Strategi ketiga adalah memfokuskan pada gerakan gerilya unit militan (military-foco) dimana unit-unit menyerang dan mengalahkan unit-unit pasukan pemerintah. Kekalahan unit pemerintah akan membuat dukungan terhadap kelompok insurgen menguat, karena ada prinsip bahwa massa netral akan cenderung bergravitasi ke pihak yang menang. Kasus perlawanan Che Guevara di Amerika Latin adalah contoh klasik penerapan strategi ini. Sedangkan strategi terorisme kota berkembang karena kecenderungan makin banyaknya masyarakat kota (urban society) sebagai dampak berkembangnya peradaban modern sehingga perang gerilya di medan terpencil mulai berkurang.
Dengan demikian terorisme adalah salah satu cara yang digunakan oleh insurgen. Penggunaan istilah ”kelompok teroris” sebenarnya dimaksudkan pada kelompok insurgen yang memliki jaringan politis dan menggunakan terorisme, yaitu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap sasaran sipil/non-combatan, sebagai taktik utama dalam perjuangannya.
Pada awalnya banyak negara yang tidak siap menghadapi perang insurgensi, mengingat prevalensi perang yang terjadi adalah perang konvensional antar negara. Kekalahan pemerintahan Nasionalis Cina terhadap gerakan Komunis Cina pimpinan Mao Tse Tung yang jauh lebih lemah secara kuantitas dan kualitas mulai memancing para ahli untuk mempelajari strategi yang diterapkan oleh Mao dalam memenangkan perang tersebut. Pasca Perang Dunia kedua dan memasuki era Perang Dingin, cara perang insurgensi mulai menjamur di seluruh penjuru dunia. Gerakan perlawanan terhadap kekuatan kolonial terjadi dimana-mana dengan tujuan kemerdekaan dan gerakan tersebut seringkali mendapat dukungan dari suatu Blok untuk memperkuat Blok tersebut (misalnya perang kemerdekaan Indonesia terhadap Belanda). Selain gerakan anti kolonial, cara-cara insurgensi juga dilakukan oleh kelompok domestik terhadap pemerintahan baru karena rivalitas yang bersumber dari rasa kesatuan dan identitas nasional yang belum terbentuk serta belum mampunya pemerintahan baru memuaskan kepentingan semua pihak domestik (contoh pemberontakan RMS, PRRI/Permesta di Indonesia).
Pada kenyataannya pasca Perang Dunia kedua banyak negara kuat atau pemerintahan yang kuat tidak mampu menghadapi gerakan insurgensi karena tidak berpengalaman atau menerapkan strategi yang mirip dengan perang konvensional tehadap perang insurgensi. Perancis tidak mampu menghadapi gerakan insurgensi kemerdekaan di Algeria dan Vietnam Utara, Belanda tidak mampu mengatasi insurgensi di Indonesia, AS kalah dengan insurgensi Viet Cong, Uni Sovyet dipaksa mundur oleh insurgen di Afghanistan dan sebagainya. Keberhasilan Barat yang monumental adalah ketika pemerintah kolonial Inggris mampu memadamkan pemberontakan panjang gerakan Komunis Cina Malaysia tahun 1950an-60an. Keberhasilan ini kemudian diadopsi oleh negara Barat lainnya dan memperkuat teori strategi kontra-insurgensi.
Menyadari bahwa gerakan insurgensi tidak dapat diselesaikan dengan cara konvensional yang mengedepankan kekuatan militer, maka Inggris di Malaysia menerapkan tiga prinsip dasar: minimum force, civic-military cooperation, dan tactical flexibility (Thomas MocKaitis, 1990). Agar tidak mengorbankan pihak netral dan merebut simpati insurgen, maka penggunaan kekerasan dilakukan dengan amat selektif. Untuk itu dikerahkan baik unsur kepolisian dan militer. Unsur kepolisian terutama dikedepankan jika insurgen menggunakan cara-cara terorisme dan militer menghadapi cara gerilya di medan terpencil. Kerjasama upaya militer dan sipil juga menjadi kunci keberhasilan, terutama dalam rangka memenangkan simpati (winning heart and mind) populasi, karena memang pada dasarnya perang insurgensi adalah perang untuk memenangkan simpati mayoritas populasi setempat. Hanya dengan merebut simpati ini, maka insurgen dapat diisolasikan dari pendukung dan simpatisannya. Ibarat ikan yang hidup tanpa air, maka ia akan dengan cepat mati. Untuk mengejar, menjejaki dan menjaring kelompok insurgen maka Inggris menerapkan prinsip tactical flexibility dimana pimpinan pasukan memberikan kewenangan kepada unit-unit bawahannya untuk mengambil inisiatif dan keputusan sendiri, meskipun dibawah koordinasi pimpinan (decentralisation of command and control). Dengan demikian pengungkapan jaringan insurgen yang memiliki mobilitas tinggi dapat dilakukan dengan efektif karena unit-unit kontra insurgensi juga memiliki mobilitas tinggi dan amat dinamis.
Di samping prinsip-prinsip dasar ini, masih terdapat sejumlah prinsip lainnya yang umumnya mengindikasikan perlunya memenangkan simpati populasi dengan mengetahui tuntutan dan keluhan mereka serta memisahkan kelompok insurgen dari populasi. Strategi kontra-insurgensi tersebut tampak mudah dibaca, namun sulit diterapkan. Kesulitan utama adalah karena strategi ini memerlukan kerjasama antara semua pihak pemerintah terkait, baik militer maupun sipil. Hambatan birokrasi dan sikap sektoral menjadi kendala yang paling utama dan membuat operasi kontra-intelijen menjadi gagal.

Ancaman Insurgensi dan Terorisme di Indonesia
Ancaman insurgensi, termasuk yang menggunakan cara utama terorisme, di Indonesia bersumber dari dua situasi, eksternal dan internal. Lingkungan eksternal terutama dikarenakan faktor globalisasi dan situasi dunia yang berubah unipolar. Globalisasi telah mempermudah transportasi dan komunikasi global sehingga nilai dan norma suatu kebudayaan dapat tersebar dan mempengaruhi kebudayaan lainnya. Situasi unipolar pasca Perang Dingin yang diwarnai dengan hegemoni Barat, terutama AS dengan faham demokrasi liberal kapitalis, akan menekan entitas politik atau kebudayaan lain yang kemudian berusaha survive dengan cara mengadopsi atau melawan kebudayaan Barat tersebut. Jika perlawanan yang dipilih, maka akan terjadi konflik yang dapat mengarah pada konflik fisik bersenjata. Menyadari bahwa tidak mungkin mengalahkan negara superpower dengan perang konvensional, maka perang insurgensi dengan cara terorisme akan menjadi pilihan utama. Dalam konteks pemikiran ini, maka gerakan jaringan Islam tertentu yang disebut dengan Salafi Wahabi seperti halnya Al Qaeda akan masuk ke Indonesia dengan mudah dan diadopsi oleh jaringan lama eks Darul Islam dan elemen-elemen yang tidak puas dengan status quo di Indonesia dan dunia.
Banyak pengamat berargumentasi bahwa terorisme di dunia saat ini didominasi oleh motif etno-nationalis dengan tujuan separatisme, dan religius Islamis. Gerakan Islamis ini muncul terutama karena dipicu keberhasilan gerakan Islam di Iran yang menumbangkan rezim Shah tahun 1979 dan insurgensi gabungan Taliban-mujahidin internasional terhadap invasi Uni Soyet tahun 1980an. Ketidakberhasilan AS dan Barat untuk memadamkan aksi teror dan insurgensi di Irak dan Afghanistan akhir-akhir ini dapat makin membangkitkan semangat perlawanan terhadap AS dengan cara-cara terorisme.
Saat ini Indonesia cukup baik dalam menyelesaikan permasalahan insurgensi dan terorisme. Namun demikian ini tidak menjamin bahwa ancaman ini tidak akan terjadi di masa mendatang. Keberhasilan dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh masih perlu diuji dan diyakinkan bahwa eks GAM tidak memiliki agenda tersembunyi untuk kemerdekaan. Di Papua, meski belum masuk pada tahap yang mengkhawatirkan, namun perlawanan bersenjata dan gerakan politik dengan tujuan pemisahan dari Indonesia masih berlangsung. Demikian pula permasalahan RMS yang meskipun minor, namun aspirasi ini masih cukup kuat. Yang cukup mengkhawatirkan adalah jaringan Islamis radikal yang bertujuan untuk menegakkan negara Islam dengan dasar syariat Islam. Gerakan ini jelas akan dapat berakibat buruk terhadap persatuan NKRI yang penuh disparitas. Selama ini banyak yang beranggapan bahwa salah satu bagian gerakan ini sekedar kelompok teroris yang cukup ditangani dengan penegakan hukum.
Mendasarkan pada definisi insurgensi pada penjelasan teori di atas, maka JI dan gerakan Islamis sejenis adalah jaringan yang melakukan insurgensi. JI dan jaringannya jelas memiliki tujuan politik. Sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Umum Perjuangannya (PUPJI) dan buku-buku pemimpin spiritualnya Abu Bakar Baasyir dan sejumlah statemen terbukanya, maka JI dan kelompok afiliasinya berusaha menegakkan syariah Islam dengan terlebih dahulu menciptakan negara Islam di Indonesia. Untuk mencapai maksud ini maka gerakan ini membangun kekuatan sosial politik melalui organisasi MMI dan yang terakhir Ansyarut Tauhid guna mendapatkan dukungan massa, merekrut anggota, pelatihan dan melakukan berbagai aksi propaganda. Penerbitan sejumlah website di internet dan penerbit cetak akhir-akhir ini merupakan bagian dari taktik propaganda mereka. Gerakan ini juga membangun kemampuan militer karena selain memang bagian dari ajaran jihad dengan perjuangan bersenjata yang menjadi salah satu ajaran inti, juga bagian dari strategi yang digariskan oleh elite JI.
Sumber domestik lainnya bagi ancaman insurgensi dan terorisme adalah kurang solidnya koordinasi unsur pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Situasi ini dapat dieksploitasi oleh aktor yang menentang pemerintah, khususnya jaringan Islam radikal, dan juga dapat memunculkan gerakan etno-nasionalis separatis baru.
Dengan demikian, ke depan, diperkirakan insurgensi dengan taktik terorisme dapat terjadi oleh aktor-aktor sebagai berikut:
1.Jaringan Islam radikal, khususnya JI dan afiliasinya, serta kemungkinan kolaborasi dengan kelompok lain yang memiliki tujuan sama: penegakan syariah Islam. Saat ini gerakan ini cukup kuat ditekan oleh unsur Polri sehingga lebih memilih cara non-violent, namun kuat indikasi bahwa tujuan politis mereka masih tetap sama dan sedang melakukan konsolidasi untuk penyusunan kekuatan dengan agenda jangka panjang sesuai dengan strategi “protracted struggle” (perjuangan berkepanjangan). Tidak menutup kemungkinan, seiring dengan melemahnya tekanan Polri dan instabilitas situasi keamanan akibat konflik elite politik dan sebab lainnya di suatu saat mendatang, cara kekerasan/terorisme akan dilakukan lagi.
2.Jaringan eks GAM, jika perjuangan politis dan diplomasi mengarah kepada agenda kemerdekaan dan disikapi oleh unsur militer TNI dengan respons kinetik/cara-cara militer. Diharapkan agenda ini sudah dikubur dalam-dalam oleh eks GAM, namun jika terdapat indikasi ini maka unsur TNI yang masih mencurigai agenda ini dapat mengambil langkah yang kemudian disikapi oleh eks GAM dengan cara militan pula. Bila ini terjadi maka eks GAM dapat merubah kembali ke perjuangan bersenjata dengan cara insurgensi dengan taktik gerilya di luar kota dan terorisme di perkotaan.
3.Kelompok OPM di Papua, yang masih terus melakukan insurgensi skala rendah namun jika tidak diatasi akan dapat membesar; khususnya bila mereka dapat membangun dukungan populasi yang kecewa dengan sistem sosial politik yang ada.
4.Kelompok RMS di Seram dan Ambon, yang meskipun juga masih dalam skala rendah, namun dapat menguat pada jangka panjang jika mendapat dukungan massa.
5.Kelompok penekan (pressure group) yang ingin melakukan perubahan sistem sosial politik dengan cara revolusi. Kelompok ini terutama memanfaatkan basis massa mahasiswa, buruh, warga miskin kota dan kelompok intelektual kelas menengah. Bentuk kekerasan yang digunakan umumnya adalah demonstrasi anarkis dan konflik fisik dengan aparat keamanan, sedangkan kendaraan politik yang dipakai berupa berbagai bentuk organisasi temporer dan LSM serta social network (jaringan sosial) informal. Gerakan ini hanya akan berbahaya terhadap negara bangsa jika didukung dan atau ditunggangi oleh elemen penting bangsa, misalnya elite tertentu atau otoritas bersenjata.

Strategi Penanganan Insurgensi dan Terorisme Indonesia

Masa Pra Reformasi
Strategi utama penanganan insurgensi di Indonesia pada masa ini adalah penghancuran dengan kekuatan militer (annihilation) dengan memanfaatkan dukungan rakyat dan strategi tambahan pemecah belahan dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh gerakan. Strategi ini cukup efektif pada era 1945-1980 dimana militer mampu menundukkan sejumlah pemberontakan antara lain DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan, PRRI/Permesta, RMS, PKI Madiun dan sebagainya.
Setelah tahun 1980, pemerintah gagal untuk meredam dua insurgensi : Fretilin di Timor Timur dan GAM di Aceh. Dalam dua kasus ini pemerintah ditarik masuk dalam konflik bersenjata berkepanjangan yang berlangsung belasan tahun. Pada kasus Timor Timur, akhirnya Fretilin mampu untuk merebut dukungan masyarakat lokal dan internasional yang kemudian menghantarnya pada kemerdekaan. Sedangkan pada kasus Aceh, pemerintah tidak mampu untuk mencerai-beraikan jaringan GAM dan menstabilkan situasi keamanan di Aceh. Sebaliknya GAM mampu untuk memperbesar dukungan masyarakat lokal baik dengan cara persuasif maupun koersif. Tingkat kekerasan Aceh yang tinggi serta langkah-langkah diplomasi elit GAM juga mampu merebut perhatian internasional. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah diplomasi dengan melakukan negosiasi dengan GAM melalui fasilitator internasional.
Dari satu sisi, memang referendum di Timtim dan negosiasi dengan GAM merupakan langkah politik yang legitimate. Di Aceh pemerintah telah berhasil menstabilkan situasi keamanan. Namun dari sudut pandang strategis, perkembangan ini merupakan keberhasilan Fretilin dan GAM untuk mampu survive dari tekanan kekuatan pemerintah dan berhasil memperkuat dukungan dari berbagai kalangan yang kemudian membuat mereka dapat meng”gol”kan seluruhnya atau sebagian agenda dan kepentingan mereka. Jika saja pemerintah Indonesia mampu melemahkan jaringan GAM dan kemudian mampu merebut dukungan masyarakat lokal, nasional dan internasional, bukankah pemerintah akan dapat melarutkan gerakan GAM tanpa harus bernegosiasi dengan fasilitator asing? Bukankah pemerintah akan dapat menekankan kepentingannya terhadap GAM karena posisi tawar yang lebih kuat saat bernegosiasi?

Masa Reformasi
Pada era ini terjadi perubahan amat besar di luar dan dalam negeri yang kemudian mempengaruhi dan merubah strategi Indonesia dalam menangani insurgensi. Di lingkungan internasional, pada awal 1990an Perang Dingin telah berakhir dengan pemenang Blok Barat pimpinan AS. Dunia telah menjadi unipolar yang ditandai oleh hegemoni AS dengan faham demokrasi liberal yang mengedepankan perlindungan HAM dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem hubungan internasional juga telah bergeser dari realis (dengan aktor entitas negara dan penyeimbangan kekuatan antar negara sebagai mekanisme berinteraksi) menjadi liberalis dengan munculnya banyak aktor bukan negara dan kontruktifis yang membawa norma-norma internasional yang harus diikuti semua aktor, baik negara atau bukan negara (state and non-state actor).
Penanganan insurgensi oleh suatu negara tidak dapat dilakukan semaunya dengan pendekatan konvensional kekuatan militer seperti di masa sebelumnya. Barat dan lembaga-lembaga internasional dengan nilai-nilai konstruktif yang dibawanya menjadi polisi dunia. Mereka mengawasi bagaimana suatu negara menangani konflik dalam negerinya dan tidak segan-segan mengintervensi jika suatu pemerintah menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai baru versi Barat tersebut. Tidak heran jika Barat menuntut pejabat suatu pemerintahan untuk diadili di Mahkamah Internasional atau setidaknya diberi sanksi dengan cara lain terhadap pemerintahan yang dianggap melanggar HAM, misalnya sanksi ekonomi, pemutusan kerja sama militer dan sebagainya.
Indonesia tidak lepas dari dampak perubahan tersebut. Militer yang selama ini menjadi pemain utama dalam operasi kontra-insurgensi, mulai ragu untuk menekan insurgensi dengan cara yang sama seperti di masa lalu dan khawatir akan tuduhan pelanggaran HAM. Banyaknya pejabat militer yang mulai dipersoalkan dalam menangani insurgensi di masa sebelumnya, seperti kasus pasca referendum Timtim, Tanjung Priok, Talangsari Lampung, dan penculikan aktifis, telah membuat militer lebih banyak mundur dan menjadi pemain pasif. Apalagi tuduhan pelanggaran HAM telah membuat TNI pernah ”menderita” karena embargo peralatan militer dan pemutusan latihan militer oleh AS.
Situasi politik dalam negeri yang diwarnai dengan ”decisive power struggle” telah menyebabkan munculnya pemerintahan sipil dan menepikan peran militer dalam berbagai lini, termasuk penanganan keamanan dalam negeri dimana insurgensi termasuk di dalamnya. Kuatnya gerakan reformasi telah membuat peran militer menciut terbatas pada peran pertahanan keamanan dan mengubur peran sosial politik. Dalam bidang pertahanan keamanan pun, militer dialokasi pada aspek pertahanan, sedangkan keamanan dalam negeri sepenuhnya dipertanggungjawabkan pada Polri. Dulu dikenal istilah ”keamanan besar” dan ”keamanan kecil” dimana yang pertama mencakup segala aspek dan yang kedua hanya berkaitan dengan kejahatan. Militer memposisikan dirinya sebagai penanggungjawab ”keamanan besar” termasuk yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, sedangkan Polri dibatasi hanya pada ”keamanan kecil” yang berkutat pada masalah kejahatan. Maka saat ini Polri telah dipercayakan untuk menanganani ”keamanan besar”
Perubahan struktur dan percaturan politik serta sistem demokratis membuat peran Polri menjadi mengemuka pula dalam penanganan insurgensi dan konflik bernuansa kekerasan dalam negeri. Sebaliknya militer, meskipun ada kecurigaan beberapa pihak bahwa militer terlibat dalam menciptakan berbagai kekerasan massal di awal era Reformasi, cenderung untuk mundur dan pasif dalam menghadapi konflik-kekerasan yang sebagian bernuansa gerakan insurgensi. Ketidaksiapan Polri untuk mengemban tanggungjawab baru ini baik karena kelangkaan sistem dan sumber daya, serta kecenderungan sikap pasif militer yang selama ini memiliki data intelijen dan berperan aktif dalam penanganan insurgensi dan kekerasan massal dalam negeri, telah membuat berbagai konflik terjadi berlarut-larut penyelesaiannya dan menyebabkan Polri terdadak dan ter-disorientasi. Lamanya penyelesaian kasus konflik massal di Ambon, Poso, kemenangan Fretilin di Timtim, dan menguatnya pengaruh GAM dari waktu ke waktu sejak 1998, serta gagalnya pemerintah mendeteksi eksistensi jaringan insurgensi/teror Al Jamaah Al Islamiyyah (JI) sejak dini merupakan bukti kelemahan ini. Indonesia bahkan baru mengetahui jaringan ini setelah mereka melakukan kasus serangan besar Bom Bali 1 tanggal 12 Oktober 2002. Sebelum periode ini, Polri tidak memiliki data dan strategi apapun, untuk mengungkap jaringan teror yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1998.
Keberhasilan pengungkapan kasus Bom Bali 1 dan jaringan teror JI telah membuat Polri dipercaya untuk menjalankan peran ”keamanan besar”nya yang selama ini diragukan banyak kalangan apakah akan dapat diperankan oleh Polri dengan berhasil. Sadar atau tidak sadar, pemerintah telah mulai mendapatkan format yang dirasakan pas dengan situasi aktual era reformasi dalam menanggulangi gerakan insurgensi. Pemerintah menekankan strategi penegakan hukum dengan metode ”due process of law” dimana para pelaku teror, yang sebenarnya insurgen, diproses hukum dan diajukan ke pengadilan dalam sidang terbuka dan menampilkan ”game” adu bukti. Strategi ini dirasakan cocok dengan lingkungan saat ini yang demokratis dan menekankan perlindungan HAM. Sekali lagi, sadar atau tidak, strategi ini telah membawa dampak positif dalam prinsip kontra-insurgensi para teoretis strategis, yang menekankan pentingnya memisahkan insurgen dari masyarakat/populasi sehingga insurgen gagal merebut dukungan populasi. Pembuktian bersalah di pengadilan yang ”fair” dan memberikan hak insurgen/pelaku teror untuk membela diri, akan membuat masyarakat menganggap insurgen sebagai pelaku kriminal biasa dan pelanggar hukum yang menghianati konsensus rakyat. Masyarakat akan antipati terhadap pelaku teror/insurgen sehingga perlahan-lahan gerakan ini akan berkurang. Untuk menerapkan strategi penegakan hukum ini, agar efektif maka unsur pendukungnya harus kuat pula. Aparat hukum, terutama polisi sebagai penjaga terdepan sisem peradilan pidana haruslah efektif, aturan perundangan tentang insurgensi dan terorisme harus memadai, dan terdapat sarana prasarana yang cukup untuk mendukung sistem ini agar dapat berjalan lancar.
Strategi penegakan hukum ini juga telah mengimplementasikan strategi ”minimum force” yang menjadi salah satu prinsip dasar kontra-insurgensi. Sebagai alat penegak hukum, setiap penggunaan kekuatan oleh Polisi senantiasa dilandaskan pada aturan hukum, sehingga penggunaan kekuatan dilakukan secara selektif dan dipertanggungjawabkan. Tidak seperti penggunaan kekerasan oleh militer yang seringkali menjadi kontra-produktif karena dilakukan dengan tanpa diskriminasi dan mengundang antipati masyarakat.
Sejak pengungkapan jaringan pelaku Bom Bali1, Polri telah melakukan berbagai pembenahan diri untuk meperkuat kemampuannya. Berbagai pelatihan telah dilakukan dan cukup banyak sumber daya yang dialokasikan untuk melaksanakan perannya dalam penanganan insurgensi/terorisme. Satu keputusan Pimpinan Polri saat itu yang amat monumental adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri. Eksistensi organisasi ad hoc dan manajemen organisasi ini, secara tidak disengaja, telah mengaplikasikan satu dari tiga prinsip dasar kontra-insurgensi yang berhasil dilakukan oleh Inggris di Malaysia sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu tulisan ini. Rekrutmen terpilih anggota Satgas yang terdiri dari personel-personel yang telah teruji kemampuan dan memiliki kemauan yang keras serta hubungan emosional yang tinggi satu dengan lainnya membuat satuan ini menjadi unit yang solid dan memiliki ”team work” yang luar biasa. Selain itu pimpinan Satgas ini menerapkan kepemimpinan demokratis serta memberikan kepercayaan kepada para komandan satuan unit terkecil, meski tetap di bawah koordinasi, untuk mengembangkan inisiatif dan mengambil keputusan yang diperlukan sesuai keadaan spesifik di lapangan. Struktur dan sistem ini telah membuat Satgas menjadi satuan yang secara taktis amat fleksibel untuk menghadapi dan menjejaki jaringan pelaku teror yang juga fleksibel dan memiliki mobilitas tinggi di lapangan. Ini adalah aplikasi prinsip ”tactical flexibility” yang menjadi salah satu kunci keberhasilan Inggris dalam menghadapi insurgensi di negara-negara eks-jajahannya pasca Perang Dunia 2.
Dalam perkembangannya, Polri juga telah mengembangkan taktik pemisahan antara insurgen dan populasi, serta pemecahan unsur di kalangan insurgen sendiri. Dalam upaya memecah jaringan insurgen, Polri dengan ujung tombak Satgas Bom Polri dan Detasemen 88, telah menggunakan ”soft weapon” yang dikemas dalam kegiatan ”dealing with terrorists” atau ”pendekatan terhadap para teroris/insurgen”. Taktik yang bertumpu pada kegiatan ”personal counseling” (berupaya mendalami psikologis, perilaku dan problema yang dihadapi dan membantu menyelesaikannya) dan tidak hanya semata-mata terbatas pada ”religious counseling” (penekanan pada konseling keagamaan untuk menunjukkan kesalahan mereka dan kembali ke jalan yang benar) telah mendatangkan hasil yang cukup baik. Diantaranya adalah terjadinya perbedaan signifikan tentang konsep-konsep pro-kekerasan yang disepakati jaringan teror selama ini, misalnya : jihad dengan kekerasan, thoghut, bom bunuh diri dan seterusnya. Sejumlah anggota jaringan bahkan ada yang sudah aktif membantu Polri untuk mengatasi perilaku kekerasan jaringan teror.
Kelemahan strategi penanganan teror Indonesia terutama terjadi pada penerapan satu dari tiga prinsip kontra-insurgensi yaitu ”civic-military cooperation”. Kerjasama sipil-militer atau sipil-polisi ini sebenarnya ditujukan untuk menyelesaikan akar-akar permasalahan yang menjadi justifikasi munculnya insurgensi. Untuk itu diperlukan langkah-langkah integratif baik dalam bentuk ”information sharing”/intelijen dan pelaksanaan kegiatan dan program terpadu antara aparat birokrasi pemerintahan sipil dan militer/polisi yang menangani kontra-insurgensi. Dalam berbagai kesempatan Polri telah berusaha menerapkan prinsip ini, seperti dalam penanganan jaringan JI, jaringan pelaku kekerasan di Ambon dan Poso, namun hasilnya belum optimal. Kendala utama adalah belum adanya satu visi yang sama. Tidak hanya di kalangan aparat sipil, yang cenderung menganggap insurgensi/terorisme adalah urusan polisi, tetapi juga di dalam lingkungan Polri sendiri. Ketidaksamaan visi ini karena tidak ada ”background knowledge” yang sistematis tentang strategi penanganan insurgensi dan terorisme. Bagi Polri, sebagaimana diindikasikan dimuka, penanganan insurgensi dan terorisme merupakan ”barang baru” serta belum diajarkan secara ilmiah dan sistematis di lingkungan pendidikan Polri. Pelajaran yang sudah ada mungkin di pendidikan Brimob, namun bukan pada sisi strategis, materinya lebih cenderung lebih menekankan pada aspek operasional dan taktis lapangan.
Polri tentunya tidak akan mampu bekerja sendiri untuk mengatasi akar permasalahan munculnya suatu insurgensi/terorisme, karena selain sumber daya yang terbatas, juga karena lingkup dan kewenangan yang tersedia. Sebagai contoh, jika JI seperti saat ini merubah strateginya lebih menekankan pada upaya politis dan diplomasi termasuk cara propaganda, Polri tidak dapat melakukan langkah hukum yang signifikan. Padahal taktik ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan akhir politiknya merubah sistem sosial politik NKRI.

Saran untuk Polri dalam Strategi Penanganan Insurgensi dan Terorisme
Penanganan insurgensi Polri saat ini cukup baik pada kasus insurgensi jaringan JI, Poso dan Ambon. Itupun dengan segala keterbatasan yang ada dan kecenderungan Polri bekerja sendiri. Hasil kerja keras Polri ini juga yang telah membuat situasi keamanan yang bersumber dari aktifitas insurgensi dan terorisme makin membaik dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat peran sentral Polri dalam menjalankan peran keamanan dalam negeri dimana insurgensi dan terorisme termasuk di dalamnya, maka diajukan saran sebagai berikut :
1.Memberikan pengetahuan strategi konta-insurjensi kepada para manajer Polri, setidaknya tingkat PTIK ke atas karena sebagai pimpinan satuan wilayah kepolisian, mereka akan terlibat dalam penanganan insurgensi/terorisme di wilayahnya dan menjadi ujung tombak koordinasi dan kerjasama ”civic-police” dalam rangka ”information sharing” dan menyelesaikan akar permasalahan yang menjadi justifitikasi insurgensi/terorisme.
2.Memperkuat satuan-satuan kecil semacam Satgas Bom Polri dan Detasemen Khusus dengan ”team work” solid dengan mobilitas tinggi dan memiliki fleksibilitas taktis dengan sistem manajemen yang memberikan pendelegasian kewenangan komando dan kendali (command and control) kepada pimpinan unit di bawahnya. Satuan ini hendaknya dilengkapi dengan sumber daya keuangan dan logistik yang dapat mendukung mobilitas dan fleksibelitasnya untuk mengungkap kasus yang terjadi dan jaringannya serta menjejaki untuk penangkapan. Satuan ini juga hendaknya dilengkapi dengan kemampuan investigasi yang kuat untuk mendukung proses peradilan, baik dalam bentuk pelatihan yang terus berlanjut serta penyediaan sumber daya yang mencukupi. Untuk menjamin terciptanya ”team work” yang solid maka seyogyanya rekrutmen satuan ini dilakukan dengan sistem ”talent scouting” dengan mencari anggota yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan mobilitas tinggi, penuh resiko dan siap untuk di posisi ”kering”. Sebaiknya dihindarkan sistem rekrutmen yang bersifat ”top-down” dan kecenderungan menempatkan personel karena alasan ”mencari job”. Tanpa dihayati, pekerjaan kontra-insurgensi akan dianggap sebagai tempat ”susah” atau ”tempat untuk lewat saja”. Jika ini terjadi maka budaya satuan yang cocok untuk mengemban peran kontra-insurgensi sulit terbentuk dan selanjutnya kinerja satuan sulit dicapai secara optimal yang pada gilirannya akan dapat berdampak buruk bagi reputasi Polri.
3.Memperkuat landasan hukum peran Polri dalam penanganan kasus insurgensi dan terorisme yang menjadi bagian tugas penanggungjawab keamanan dalam negeri.

Penutup
Selain kecenderungan masih tetap terjadinya insurgensi dan terorisme di masa mendatang, terdapat indikasi bahwa peran Polri dalam penanganan insurgensi dan terorisme ini ingin diambil alih oleh aparat lain. Tanpa bermaksud untuk berpikir sektoral dan demi kepentingan Polri sendiri, pengedepanan peran Polri dalam menangani insurgensi dan terorisme di tengah situasi lingkungan strategis dan domestik yang dipenuhi nilai-nilai demokrasi dan perlindungan HAM saat ini adalah hal yang tepat bagi Indonesia. Demi kepentingan NKRI dan menjamin situasi yang aman bagi berlangsungnya pembangunan nasional, maka Polri suka atau tidak suka harus dapat menjalankan perannya untuk menangani insurgensi dan terorisme secara maksimal. Pelibatan peran militer dapat menjadi unsur perbantuan kepada Polri, terutama jika insurgen menggunakan taktik gerilya bersenjata di medan sulit yang tidak mampu diatasi oleh kekuatan Polri sendiri.
Kita perlu belajar dari pengalaman pahit negara lain, misalnya Pakistan, yang saat ini tunggang-langgang menghadapi aksi insurgensi Islamis militan. Bom terjadi terus menerus dan miskin pengungkapan sehingga stabilitas negara menjadi terganggu serta pembangunan sulit berlangsung lancar. Keadaan ini akan dapat mengorbankan hak-hak warga negara yang menuntut rasa aman dari pemerintah dalam kontrak sosialnya, serta mengancam kemampuan survive negara bangsa.

Referensi:
Baylis, John, James Wirtz, Eliot Cohen, and Colin S. Gray, (2002), Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies, Oxford, Oxford University Press.
Clausewitz, (1997), On War, edited and translated by Michael Howard and Peter Paret, Princeton, Princeton University Press.

Gray, Colin S., (1999), Modern Strategy, Oxford, Oxford University Press.

Lawrence, T. E, (1920), The Evolution of a Revolt, The Army Quarterly, Vol. 1, No. 1.

MocKaitis, Thomas, The Origins of Britis Counter-insurgency, Small Wars and Insurgencies, Vol. 1, No. 3 (December 1990):
O’Neill, Bard. E., (2005), Insurgency and Terrorism: From Revolution to Apocalypse, 2nd edition, Washington, D.C., Potomac Books, Inc.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 5 TAHUN 2005

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI,
PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

2. Pemohon adalah Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya.

3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

4. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

5. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

6. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

7. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/Istri dan anak dari Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

8. Tindak Pidana Terorisme adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

9. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan pejabat Polri adalah pejabat Kepolisian setempat.

10. Ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB II

PENGGOLONGAN

Pasal 2

Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya meliputi:

a.perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;

b.kerahasiaan identitas saksi;

c.pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Sasaran Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

Pasal 3

(1) Sasaran perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim meliputi:
a.orang;
b.tempat/lokasi;
c.kegiatan; dan
d. gangguan yang mungkin terjadi/timbul.

(2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap pribadi Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

(3) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:
a. rumah/penginapan/tempat tinggal;
b. tempat kerja/kantor/tempat persidangan;
c. rute dan sarana transportasi;
d. tempat-tempat kegiatan lainnya.

(4) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pada tahap:
a. penyelidikan;
b. penyidikan;
c. penuntutan;
d. persidangan.

(5) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu terhadap gangguan:
a. fisik, berupa:
1. unjuk rasa, demontrasi dan kerusuhan massa;
2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor dan tempat kegiatan lainnya.

b. mental, berupa:
1. sabotase;
2. terror;
3. intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda.

Bagian Kedua
Sasaran Perlindungan Terhadap Keluarga

Pasal 4

(1) Sasaran perlindungan terhadap keluarga meliputi:
a.orang;
b.tempat/lokasi; dan
c.kegiatan dan gangguan yang mungkin terjadi/timbul.

(2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap suami/istri dan anak.

(3) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:
a. rumah/penginapan keluarga/tempat tinggal;
b. tempat kerja/kantor/kegiatan keluarga;
c. rute dan sarana transportasi keluarga.

(4) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu terhadap kegiatan yang diperkirakan mendapat gangguan:

a. fisik, berupa:
1. unjuk rasa, demontrasi dan kerusuhan massa;
2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor; dan
4. tempat kegiatan lainnya.

b. mental, berupa:
1. Sabotase;
2. terror; dan
3.intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa raga dan harta benda.

Bagian Ketiga
Cara Bertindak

Pasal 5

Cara bertindak dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan keluarganya meliputi:
a.persiapan;
b.pelaksanaan; dan
c.pengakhiran.

Pasal 6

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a. anggota yang akan ditugaskan dilengkapi surat perintah tugas dari Pejabat Kepolisian setempat;
b. anggota harus mengetahui rencana dan sasaran kegiatan;
c. pemberian arahan/petunjuk yang jelas kepada anggota yang akan melaksanakan tugas;
d. pemeriksaan jumlah anggota dan alat kelengkapan yang akan dilibatkan dalam pengamanan; dan
e. koordinasi dengan instansi terkait.

(2) Bilamana menyangkut orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari, persiapan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.

Pasal 7

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan:
a.setelah Pejabat Polri setempat menerima permohonan perlindungan dari pemohon;
b.berdasarkan penilaian yang cermat oleh pejabat Polri setempat, sehingga perlu diadakan pengamanan;
c.Kepala Satuan Perlindungan yang diperintahkan oleh pejabat Polri melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan;
d.Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang perkembangan situasi kamtibmas;
e. membuat rencana rute untuk penyelamatan (escape) dan evakuasi;
f. penjagaan tempat kediaman, tempat kerja/kantor dan tempat lainnya;
g.secara terbuka dan/atau tertutup;
h.dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dilakukan evakuasi ketempat aman;
i.melakukan tindakan lain berdasarkan penilaian petugas pelaksana pengamanan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j.mempelajari dan mengenal jaringan teroris yang sedang ditangani oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim guna antisipasi kemungkinan adanya pelaku kekerasan.

(2) Bilamana menyangkut orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari maka pelaksanaan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.

(3) Apabila terjadi teror/intimidasi dan ancaman pembunuhan harus dilakukan:
a.pengamanan secara intensif dan melekat.
b.laporan kepada pejabat yang berkompeten secara berjenjang;
c.penyelidikan dan Penyidikan dengan berkoordinasi kepada satuan wilayah setempat untuk penanganan lanjut; dan
d.evakuasi;

(3) Apabila terjadi penghadangan, perampokan, penganiayaan harus dilakukan:
a. tindakan tegas terhadap pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. mengamankan dan melindungi korban dan lingkungan;
c. evakuasi;
d. penyelamatan (escape);
e. melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara;
f. segera melaporkan kepada pejabat yang memberi perintah dan meminta bantuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat untuk penanganan lebih lanjut.

(4) Apabila terjadi penculikan harus dilakukan:
a.segera melaporkan kepada pejabat yang memberi perintah dan meminta bantuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat;

b.mencari informasi dan melakukan pengejaran, apabila ditemukan diadakan:
1. negosiasi, bila memungkinkan; atau
2. tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas dan objek yang dilindungi.

c.Koordinasi dengan Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat untuk penanganan lebih lanjut.

(5) Apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan/sarana transportasi, gunakan kendaraan lain dan laporkan kepada pejabat yang berwenang.

(6) Apabila terjadi kemacetan lalu lintas, gunakan jalur alternatif dan koordinasi dengan fungsi lalu lintas dan instansi terkait.

(7)Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, dilakukan:
a.tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara;
b.pengamanan objek yang dilindungi;
c.pelaporan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat untuk minta bantuan penanganan lebih lanjut dan segera melaporkan kepada pejabat pemberi perintah;
d.evakuasi korban ke rumah sakit terdekat, apabila korban mengalami luka-luka/sakit.

Pasal 8

Apabila petugas Satuan Wilayah menemukan kejadian yang berkaitan dengan petugas dan objek perlindungan dalam keadaan luka-luka/tidak berdaya, maka petugas Satuan Wilayah harus:
a.melakukan pertolongan pertama di Tempat Kejadian Perkara dan memberikan pengamanan yang optimal terhadap korban;
b.segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat;
c.melaporkan kepada Kepala Satuan Wilayah untuk diambil tindakan lebih lanjut.

Pasal 9

Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan:

a. konsolidasi terhadap:
1. personel;
2. senjata api dan amunisi;
3. alat komunikasi;
4. kendaraan bermotor; dan
5. alat khusus lainnya.

b.evaluasi pelaksanaan tugas.
c. laporan kepada pejabat yang memberi perintah.

Pasal 10

Dalam memberikan perlindungan, petugas perlu:

a. memperhatikan wewenang dan tugasnya;
b. memperhatikan kedisiplin dan tegas;
c. melakukan pengamanan secara terbuka dan/atau tertutup dengan mengutamakan tindakan pencegahan;
d. mencegah tindakan yang dapat memicu terjadinya situasi yang tidak menguntungkan;
e. menghindari penggunaan senjata api, kecuali dalam hal yang sangat terpaksa dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
f. memperhatikan gerak-gerik orang yang dicurigai;
g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap setiap tamu/orang yang datang;
h. mengkoordinasikan dengan satuan terdekat, apabila terjadi keadaan bahaya.

BAB IV

PERLENGKAPAN

Pasal 11

(1) Perlengkapan yang diperlukan dalam memberikan perlindungan adalah:
a. kendaraan bermotor;
b. senjata api dan amunisi;
c. tongkat , borgol, tameng dan rompi anti peluru;
d. alat komunikasi;
e. alat kesehatan; dan/atau
f. alat lainnya yang diperlukan.

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana yang tersedia dan menggunakan Call Sign yang telah ditetapkan dalam jaringan komunikasi.

BAB V

TATA CARA PERLINDUNGAN

Pasal 12

(1) Perlindungan wajib diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana terorisme.

(2) Dalam hal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya bertempat tinggal diluar wilayah kerja Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.

(3) Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak pidana terorisme, maka perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan.

Pasal 13

(1) Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, belum diberikan oleh Pejabat Polri, maka Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dapat mengajukan permohonan perlindungan.

(2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.

(3) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pada semua tingkat pemeriksaan perkara.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak permohonan perlindungan diterima, Polri melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Pasal 14

Pemberian perlindungan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan berdasarkan:

a.evaluasi tingkat kerawanan;
b.kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan;
c.penilaian fakta-fakta di lapangan;
d.perintah undang-undang.

BAB VI

PENGHENTIAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 15

(1)Lama perlindungan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah perlindungan sampai dengan dihentikannya perlindungan.

(2)Pemberian perlindungan dihentikan:

a.berdasarkan penilaian pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang, bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
b.atas permohonan yang bersangkutan.

(3)Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.

(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan memperhatikan:
a.perkiraan intelijen;
b.kepentingan publik;
c.proses perkembangan kasus yang terjadi;
d.hukum acara pidana.

BAB VII

ADMINISTRASI

Pasal 16

Ketentuan administrasi dalam pelaksanaan tugas pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dibebankan kepada Anggaran Polri.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.
Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

Paraf :

1. Konseptor/Kadivbinkum Polri
selaku Penanggung Jawab Pokja : Vide Draft

2. Kasetum Polri : …………

3. Wakapolri : ………..

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG COUNTER TERORISM1 Oleh: IRJEN POL. ( Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc.

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
DI BIDANG COUNTER TERORISM1

Oleh: IRJEN POL.(Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc.

Disampaikan pada:
Counter Terrorism Seminar dengan Tema “Indonesian Legislation on CT”
JCLEC-Semarang, Tanggal 17 Februari 2009

A. Pendahuluan
Kejahatan terorisme2 bukanlah jenis kejahatan yang baru dikenal dalam dunia internasional, karena dari masa-masa yang lalu kejahatan terorisme telah terjadi dalam beberapa negara, baik dilakukan oleh satu orang maupun sekelompok orang tertentu. Namun puncak dari segala kegiatan terorisme yang paling dahsyat adalah peristiwa peledakan Gedung World Trade Centre di New York – USA pada tanggal 11 September 2001 yang merenggut ribuan nyawa manusia. Setelah peristiwa di World Trade Centre tersebut mungkin kegiatan kedua yang paling dahsyat adalah peledakan bom di Paddy’s Cafe dan Sari Club – Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Kemudian peledakan bom lain terjadi di depan Kedutaan Besar Filipina – Atrium Senen dan di Bursa Efek Jakarta.
Dalam perkembangannya, terorisme telah menjadi kejahatan yang meluas dan berkembang antar lintas negara, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi dan transformasi, sehingga mobilitas orang, uang/dana, persenjataan illegal (illegal arms trafficking), senjata kimia (chemical terrorism gun), bioterrorisme dari satu negara ke negara lain dapat dengan mudah dicapai atau dikendalikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika dan transportasi. Perlu dipikirkan bahaya ke depan kalau bahan-bahan pemusnah massal dan nuklir3 sampai ke tangan seseorang dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan terorisme, maka dapat kita bayangkan banyaknya korban yang akan jatuh. Oleh karena itu bila kita lihat, dengar dan baca pada media elektronik dan media cetak, peristiwa-peristiwa bom bunuh diri sebagai bagian dari modus terorisme di beberapa negara seperti di Afganistan, Pakistan, Irak, India dan lain-lain menjadi sesuatu yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari dan terus dihantui rasa ketakutan yang mendalam.
Bagaimanapun ada karakter tersendiri/khusus dari kejahatan terorisme yang berbeda dari kejahatan biasa (kejahatan konvensional) yaitu kejahatan yang dilakukan secara dadakan, diam (silent), sulit dilancak, objeknya tidak ditujukan pada seseorang, akibat demikian luasnya tidak hanya korban manusia khususnya anak-anak dan perempuan sebagai kaum rentan, juga seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa dalam satu negara ikut rusak, serta meninggalkan rasa trauma dari masyarakat, dan membutuhkan waktu relatif lama untuk memulihkannya, serta timbul rasa kekhawatiran yang mendalam terhadap satu kelompok dengan kelompok tertentu bahkan antara satu negara dengan negara lain (bertetangga) yang menimbulkan fenomena tersendiri dalam tata pergaulan dalam masyarakat domestik maupun internasional.
Menyikapi karakter-karakter kejahatan terorisme, maka masyarakat internasional menjadikan kejahatan terorisme sebagai salah satu dari beberapa macam kejahatan yang digolongan sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes) baik dilihat dari lingkup operasional antar lintas negara (transnational cimes)4 yang dilakukan secara terorganisir (organized crimes) dan memakan korban secara luas. Sehingga masyarakat internasional saat ini menjadikan terorisme sebagai musuh bersama semua bangsa, negara dan agama.
Untuk mengendalikan terorisme mutlak diperlukan kerja keras dari setiap komponen bangsa dalam satu negara yang dilakukan melalui langkah-langkah ataupun kebijakan yang bersifat strategis mulai dari perumusan pengaturan dalam berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan (kebijakan kriminal/criminal policy5), melakukan ratifikasi terhadap ketentuan konvensi internasional, membuat Standard Operating Procedure (SOP) dan sekaligus juga melakukan kerja sama secara internasional baik yang sifatnya regional maupun multilateral.
Dalam melakukan kerjasama antara lembaga dalam negeri perlu ditentukan satu format yang jelas antara siapa yang akan berbuat, apa yang akan diperbuat dan bagaimana hal tersebut harus dilakukan, kapan harus dilakukan sekaligus bagaimana cara-cara melakukan/mekanisme kerja, siapa yang akan dikedepankan dan bagaimana cara-cara mengkoordinasikannya, tujuannya sudah tentu menghindari berbagai overlapping tugas dan wewenang yang dapat berakibat tidak berjalannya mekanisme sistem sebagaimana yang diharapkan. Karena bila diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini ada beberapa lembaga yang diberikan kewenangan untuk ikut melaksanakan penanggulangan terhadap terorisme.

B. Perkembangan Politik Hukum Nasional Tentang Terorisme
Politik hukum6 dalam hal ini menyangkut pengaturan dalam rangka pencapaian suatu tujuan penanggulangan atau pemberantasan terhadap terorisme secara khusus telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif). Adapun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah terorisme antara lain adalah:
1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
Undang-undang ini telah dijadikan dasar pemidanaan terhadap tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya sejak peristiwa Pemboman I dan II di Bali pada tahun 2002, sehingga Undang-Undang ini merupakan lex specialis terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Substansi UU ini mengatur hukum materil maupun formil secara terbatas (khusus), namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususannya adalah terkait antara lain dengan:
(a)Masalah hasil penyelidikan dari unit intelijen dapat digunakan sebagai bukti permulaan setelah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri;
(b)Batasan jangka waktu penangkapan lebih lama (7 X 24) jam jika dibandingkan dengan tindak pidana biasa (1 X 24) jam;
(c)Alat bukti yang diperluas dan dimasukkan bukti-bukti elektronik;
(d)Seseorang yang mengancam penyelidik, penyidik, jaksa dan hakim dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme di pidana;
(e)Melakukan penyadapan;
(f)Penyidik, JPU dan hakim dapat secara langsung untuk memblokir atas rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana terorisme baik yang ada pada bank maupun pada lembaga keuangan lainnya;
(g)Saksi/korban, penyidik, JPU dan Hakim serta keluarganya, yang terkait pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme wajib dilindungi oleh negara dari segala ancaman yang membahayakan jiwa dan harta benda mereka;
(h)Pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
(i)Melaksanakan kerja sama secara internasional dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.
Awal kelahiran UU ini relatif banyak mendapat resistensi atau penolakan dari beberapa pemerhati di bidang HAM karena dianggap sarat dengan pelanggaran terhadap HAM, dan tuduhan lainnya bahwa pemerintah Indonesia dianggap mau membentuk UU tersebut hanya karena tekanan dari dunia internasional terutama negara-negara Barat, dengan maksud agar pemerintah Indonesia ketika itu mau menerima adanya aksi-aksi terorisme.7 Padahal harus disadari bahwa kengerian dari bangsa lain pasca bom di beberapa tempat di Indonesia ketika itu sangat mencemaskan, seperti menurunnya secara drastis kedatangan turis ke Indonesia, bahkan juga investor sangat takut menginvestasikan dana di Indonesia. Namun dengan berbagai pertimbangan yang lebih penting dan mendasar untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas, maka akhirnya sebagian besar lapisan masyarakat dapat menerima kehadiran UU tersebut, kecuali Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2003 guna penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pelaku teror bom di Bali yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun pembatalan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak menyangkut perbuatan terorisme sehingga perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dengan sendirinya dibebaskan.
2.Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 Jo. Pasal 3 menentukan: Tugas pokok TNI selain perang yaitu mengatasi aksi terorisme. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik. Bila diamati rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) UU No. 34 Thn. 2004 ini, maka keterlibatan TNI dalam memberantas aksi teorisme tidak serta-merta langsung ikut menangani/menindak, diharuskan lebih dulu ada keputusan politik. Bentuk, macam dan cara penerbitan keputusan politik yang bagaimana yang dimaksud oleh para pembentuk undang-undang tidak jelas disebutkan dalam undang-undang ini. Apakah harus melalui mekanisme persetujuan atau sekedar pemberitahuan kepada DPR? Namun kalau disimak, tujuan ketentuan ini muncul adalah untuk merespon tuntutan reformasi demi tercapainya prinsip-prinsip demokrasi dalam pilar negara hukum (rule of law) sebagaimana telah digariskan dalam Konstitusi UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan produk-produk politik yang telah diwujudkan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPT/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dan selanjutnya lebih dikonkritkan dalam UU No. 2 Thn. 2002 tentang Polri dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan. Pemisahan yang dimaksud disini bukanlah melakukan dikotomi yang rigid, namun hanya sekedar memberikan pembidangan dalam kaitannya dengan fungsi kelembagaan yang harus dikedepankan. Karena bagaimanapun masalah terorisme menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara, karena akibat kerusakan yang ditimbulkannya sangat luas.
3.Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Kepabeanan
Dalam Pasal 64 A UU No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan kepada petugas Kepabeanan mengambil tindakan dalam hal barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme.
4.Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of Terrorist Bombings (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris) 1997
Terhadap ketentuan Konvensi ini Pemerintah RI menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pasal 6 ini akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah. Adapun yang ditentukan dalam Pasal 6, Konvensi ini menyangkut bahwa negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin perlu untuk memberlakukan jurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 28.
5.Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of The Financeing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
Dalam penjelasan umum atas UU ini, pemerintah Indonesia dapat membuat perjanjian, baik bilateral maupun multirateral, khususnya berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan/pemberantasan tindak pidana pendanaan teorisme. Hal ini juga terkait dengan adanya UU No. 25 Thn. 2003 sebagai perubahan terhadap UU No. 15 Thn. 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap upaya pemberantasan segala bentuk tindak pidana, baik yang bersifat nasional maupun transnasional terutama tindak pidana terorisme, bangsa Indonesia bertekad untuk memberantas tindak pidana pendanaan terorisme melalui kerja sama bilateral dan internasional. Di samping itu faktor pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam kegiatan terorisme, karena kecil kemungkinan kegiatan terorisme dapat berhasil tanpa didukung oleh dana yang relatif cukup besar. Oleh karena itu ratifikasi Konvensi ini merupakan pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota PBB terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 yang meminta pada setiap anggota untuk mengambil langkah-langkah untuk melakukan pemberantasan terorisme.
6. Undang-Undang Nomor 9 Thn. 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.
Sebagai salah satu wujud keaktifan Indnesia dalam masalah ketertiban dan keamanan dunia, maka pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris Indonesia telah ikut manandatangani Convention on The Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and their Destruction, bersama-sama dengan 129 negara. Dalam perkembangan sampai dengan tahun 2007 menjadi 182 negara yang ikut menandantanganinya. Selanjutnya Convensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, oleh karena itu Indonesia sebagai negara pihak berkewajiban melaksanakan berbagai ketentuan di bawah jurisdiksi terotorialnya atau kekuasaannya untuk mengatur tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau membebaskan resiko dari bencana atas penggunaan senjata pemusnah massal antara lain senjata nuklir, biologi dan kimia.
Mendasari pertimbangan tersebut maka pemerintah RI merumuskan dalam kebijakan legislasi nasional dalam bentuk UU (UU No. 9 Thn. 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia). Substansi dari UU No. 9 Thn. 2008 ini merupakan kebutuhan pengaturan yang demikian urgennya untuk melakukan penindakan terhadap penggunaan senjata kimia yang dapat digunakan oleh terorisme dalam menggunakan aksinya. Oleh karena itu telah ditentukan sanksi-sanksi yang tegas bagi mereka yang menyanglagunakannya. Larangan-larangan yang ditentukan dalam UU ini antara lain menyangktu antara lain: (a) mentransfer bahan kimia dari dan keluar Indonesia, (b) memproduksi, (c) mengembangkan, (d) menggunakan senjatan kimia, (e) melibatkan diri pada persiapan militer untuk menggunakan senjata kimia,(f) membantu dengan cara apaun yang bertentangan dengan UU ini.
C. Rencana Pengaturan Ke Depan (Ius Contituendum)
1. RUU Intelijen
RUU tentang Badan Intelijen mengatur tentang tindakan terhadap terorisme melalui suatu tindakan penangkapan selama 7 X 24 jam untuk dilakukan interogasi. Dalam hal hasil interogasi menunjukkan adanya alat bukti yang kuat bahwa seseorang yang diinterogasi, maka badan intelijen menyerahkan yang bersangkutan kepada penyidik untuk dilakukan proses penyidikan. Apabila hasil interogasi menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat, maka yang bersangkutan wajib dilepaskan.9 Jadi pembahasan substansi yang terkait dengan masalah penangkapan untuk kepentingan interogasi banyak mendapat penolakan dari para perserta rapat ketika dibahas dalam pembahasan antar departemen sebab sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip rule of law maupun azas presumption of innosence (praduga tidak bersalah).
b. RUU KUHP10
Dalam RUU KUHP telah diatur dalam Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terorisme, yang sebagaian besar substansinya diambil dari ketentuan sebagaimana yang diatur dalam:
1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang,
2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of Terrorist Bombings (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris) 1997; dan
3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention For Suppression Of The Financeing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).
Pengaturan dalam RUU KUHP dapat dilihat dari beberapa Pasal-Pasal di bawah ini , beserta substansi yang akan diatur, adalah:
Paragraf 1: Terorisme (Pasal 242-Pasal 243) yang intinya akan mengatur:
Unsur-unsur tindak pidana terorisme;
Unsur-unsur percobaan (dengan maksud) untuk melakukan terorisme.
Paragraf 2: Terorisme dengan penggunaan bahan-bahan kimia (Pasal 244):
Penggunaan bahan-bahan kimia untuk senjata biologis, radiologis, mikroorganisme, radioaktif atau komponen lainnya untuk melakukan terorisme.
Paragraf 3: Pendanaan untuk Terorisme (Pasal 245 – Pasal 246):
– Pihak-pihak yang menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diduga untuk digunakan dalam kegiatan terorisme.
– Pihak-pihak yang menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya untuk digunakan: (a) melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda, (b) mencuri atau merampas bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioatif, atau komponennya; (c) menggelapkan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radioaktif, atau komponennya; (d) meminta bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis radioalogi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi; (e) mengancam: (1) menggunakan bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau (2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Paragraf 4: Penggerakkan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme (Pasal 247-Pasal 249):
– Melakukan pembujukan/menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.
– Pemberian bantuan atau kemudahan kepada pembuat tindak pidana terorisme, dengan cara: (a) memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pembuat tindak pidana terorisme; (b) menyembunyikan tindak pidana terorisme; atau (c) menyembunyikan imformasi tentang tindak pidana terorisme.
Paragraf 5: Perluasan Pidana Terorisme (Pasal 250-Pasal 251):
– Apabila terorisme melakukan tindak pidana pembajakan pesawat udara.
– Seseorang yang merampas dengan kekerasan/ancaman kekerasan untuk merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan.
– Permufakatan jahat, persiapan atau percobaan dan pembantuan dalam melakukan tindak pidana terorisme dipidana penuh sama dengan dengan ketentuan pasal-pasal tindak terorisme yang dilanggar pelaku.

D. Pengaturan dalam Bentuk SOP
Secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan mekanisme yang mengatur tentang standard-standard operasional penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi belum ada. Yang dipergunakan selama ini lebih dititik beratkan kepada pemberantasan dalam bentuk repressif sesuai dengan hukum pidana formil (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Padahal yang perlu dilakukan oleh seluruh komponen negara dalam mengatasi setiap kejahatan adalah melakukan pencegahan (preventif), sesuai dengan prinskip-prinsip kebijakan kriminal bukan melakukan tindakan represif.
Karena sifat keberbahayaan dari aksi-aksi terorisme demikian berbahaya, maka Polri dan TNI berencana membuat acuan bersama dalam menangani tindak pidana korupsi melalui pendekatan fungsional. Polri sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan perannya antara lain selaku unsur penegak hukum, sekaligus sebagai komponen yang dikedepankan dalam menjaga dan memelihara keamanan dalam negeri akan menggunakan kekuatan diluar Polri antara lain melibatkan TNI dalam kaitannya dengan fungsi perbantuan kepada Polri, demikian juag dengan komponen-komponen negara atau masyarakat lainnya, antara laim Pemerintah Daerah, Pemadam Kebakaran, Unsur TNI, Dinas Kesehatan, Satuan Pengamanan, Basarnas, Departemen Sosial dll.
Mekanisme perbantuan yang akan melibatkan berbagai komponen diluar Polri akan ditentukan dalam peraturan perundang-udangan, sedangkan mekanisme operasionalnya dapat dibentuk melalui Peraturan Bersama antara Kapolri dengan masing-masing instansi terkait, misalnya Peraturan bersama antara Panglima TNI dengan Polri.

E. Penutup
Demikian makalah singkat ini disampaikan dalam pertemuan seminar ini, mudah-mudahan mempunyai arti bagi kita semua untuk menangulangi aksi-asksi terorisme yang semakin meluas jaringannya diseluruh dunia. Dengan harapan kerja sama yang meningkat dan bersinergi perlu dilaksanakan secara terus menerus sehingga tujuan pembangunan untuk memajukan kesejahteran bangsa rakyat dapat dicapai melalui pemberian rasa aman yang kondusif.