Telepon Tipu-tipu

Seringkali kita mendengar keluhan maupun laporan dari msyarakat terkait penipuan via telepon, modus bermacam macam , bisa dengan mengaku sebagai polisi , dokter, BNN dan lain sebagainya, umumnya dilakukan dengan meminta sejumlah uang tebusan karena salah seorang keluarga , anak ataupun pasangan mengalami kecelakaan sehingga butuh dana operasi atau terlibat kejahatan narkoba , perkelahian maupun kejahatan lainnya , dengan iming iming akan membebaskan si keluarga tadi dengan jeratan hukum , pelaku penipuan via telpon dengan gagah mengatakan : saya Kompol A dari polsek atau polres X .

Gambaran dari beberapa kasus penipuan via telepon secara umum adalah sebagai berikut :
1. Modus ada keluarga yang terlibat Kecelakaan lalu Lintas, biasanya pelaku penipuan akan menelepon korban dengan mengatakan bahwa si keluarga korban sedang berada di Rumah sakit akibat menjadi korban tabrak lari ,sehingga membutuhkan penanganan segera untuk operasi maupun transfusi darah, untuk lebih meyakinkan , Pelaku akan menyamar sebagai anggota Polantas , lengkap dengan menyebutkan pangkat dan kesatuan , untuk kemudian menghubungi salah seoran keluarga mengabarkan kecelakaan yang terjadi , bisa jadi agar lebih mantap, pelaku menyebutkan atau mengirim sms nomor telepon tertentu yang diklaim sebagai nomor telepon dokter yang merawat, permintaan umumnya adalah mengirim sejumlah uang kepada rekening tertentu untuk si korban agar proses pertolongan dan operasi atau pembelian darah dapat segera dilakukan.
2. Variasi modus kecelakaan juga bisa terjadi dengan cara pelaku menelpon korban , dengan mengaku sebagai anggota Polantas , bahwa salah seorang keluarga kita sedang beurusan di Kantor Polisi akibat telah menabrak orang , sehingga untuk mendamaikan kasus tersebut adalah kita diminta mengirim sejumlah uang ke salah satu rekening untuk kemudian uang itu akan digunakan untuk mengobati atau emngganti kerugian, tidak lupa pelaku akan menambahkan backing vokal berupa suara sirine dan tangisan yang seolah olah benar adanya kecelakaan.
3. Modus penipuan via telepon lain yang cukup lihai adalah dengan mengaku sebagai kawan lama , dengan berpura pura mengingatkan bahwa saya si ANU atau si ANU temannya si B atau juga saya temanmu di kepolisian , dengan harapan kita akan menyebutkan suatu nama , setelah kita menyebutkan suatu nama nantinya akan diakui sebagai identitas pelaku , model penipuan juga relatif sama , mulai menawarkan pembelian barang elektrinik khususnya Gadget, dengan harga sangat miring kemudian kemudahan bahwa barang tersebut masih segel, bergaransi dan terjamin dari instansi -instansi ( bea cukai, polri, pelabuhan sampai kejaksaan )

Model penipuan via telpon ini marak terjadi akibat belum adanya aturan yang mengharuskan , diikuti sanksi tegas terhadap penggunaan nomor telepon pra bayar, dengan harga sangat murah setiap saat kita dapat mengganti nomor telepon sesuka kita , urusan registrasi lewat layanan customer service adalah sangat mudah diakali, sama mudahnya seperti membeli nomor kartu perdana.

pelaku penipuan via telpon pun tidak sendiri, bahkan dalam beberapa penangkapan ditemukan jaringan yang cukup besar dan antar pulau, ada yang bertindak sebagai kordinator, sebagai penelpon, penampung ahsil kejahatan / penyedia puluhan rekening aspal , pembuat KTP, SIM ,KK , Kartu nam Palsu serta adanya team pemburu yang ditugaskan mengumpulkan data dan identitas calon korban bahkan di lain pulau yang saling terkoneksi juga lewat telepon.
Aksi tipu tipu lewat telepon juga dilakukan pada saat saat lengah dari si calon korban , bisa jadi pada pukul 03.00 dinihari ketika mata mengatuk , kita terbangun dan ditelepon bahwa ada kecelakaan atau musibah terhadap keluarga kita , masih mengatuk dengan mudah kita mengirimlkan sejumlah uang via telepon banking.

Menunggu berlakunya e KTP juga tidak menyelesaikan masalah , siapa yang bisa menjamin bahwa fisik e KTP sekalipun tidak dapat dipalsukan , kecanggihan peralatan cetak saat ini membuat e KTP, SIM , Kartu keluarga dan berbagai dokumen lainnya dengan sangat mudah dipalsukan untuk kemudian dijadikan dasar pembuatan rekening Aspal ( Asli tapi Palsu ), Pihak Bank juga tidak mampu memverifikasi data KTP dan KK dengan dokument identitas lain seperti ijasah misalnya atau SIM , cukup KTP selembar dan atau SIM sudah cukup membuat rekening penampung hasil kejahatan yang berumur hanya hitungan Jam , Dana dari korban penipuan masuk , seketika ditarik via ATM dan seketika rekening kosong melompong diganti dengan membuat rekening baru .

Sebenarnya darimana mereka para pelaku penipuan memperoleh nomor telepon bahkan identitas pribadi kita :

1. secara untung untungan saja , dengan menekan nomor Hp secara acak , pelaku lalu melancarkan aksinya ,ibarat menebar jala , kalau dapat ikan yang nyangkut atau tidak tinggal tunggu waktu dan keliahaian saja.
2. memanfaatkan nomor telepon pribadi kita , pernahkah kita fikirkan bila kita membeli pulsa isi ulang dengan sistem elektrik , kita akan diminta menuliskan nomor telepon kita ke selembar kertas atau buku, sampai saat ini belum ada yang bisa menjamin bahwa nomor HP yang kita berikan untuk diisi ulang secara elektronik , tidak jatuh ketangan kelompok penjahat, lebih parahnya bilamana saat pencatatan nomor Hp diikuti dengan menuliskan nama kita atau jaringan pelaku yang menggurita justru ememasang perangkap seolah olah memberikan layanan pulsa elektrik namun aslinya adalah ingin mengumpulkan data SIAPA , DIMANA,APA dari diri kita.
3. Kita juga patut waspada terhadap tawaran kartu Kredit, Kredit tanpa anggunan dan formulir data yang disebar kolektor , biasanya tawaran kartu kredit suatu Bank , banyak bertaburan mulai dari bandara, Hotel , terminal dll, KTP yang kita yang difotokopi, contoh tanda tangan , nomor telepon yang kita berikan, sama seperti diatas tidak menjamin siapa yang bisa menjaga kerahasiaan dan keamananya.
4. Tempat-temapat seperti bengkel, salon , rumah makan, hotel pun emiliki potensi peluang bocornya informasi kita , suatu kasus menaraik adalah ketika seseorang kawan yang memasukkan kendaraannya ke sebuah bengkel, nah di bengkel tersebut ternyata ada tawaran asuransi kecelakaan buat kendaraan , pada akhirnya kaawan tadi menyerahkan STNK untuk difotokopi, Alamat Rumah berikut Nomor telepon rumah dan fotokopi KTP pemiliklengkap dengan nomor HP pribadinya , singkat kata , kawan tadi menerima telepon ( No HP ) yang mengaku dari Kepolisian dan Densus 88 Anti teror , menyampaikan bahwa : sedang ada pengejaran pelaku teror, si kawan tadi diminta mematikan telepon selama 3 jam karena nomor kawan tadi katanya tersangkut dalam HP pelaku teror, akibat ketakutan terlibat dan disangkut pautkan , kawan tadi dengan polos mematikan HP pribadinya , saat itulah Pelaku menelepon keluarga korban lewat nomor telepon rumah ( didapat dari formulir Asuransi kendaraan yang pernah diisi saat ke bengkel ) dikabarkan kepada pihak keluarga kawan tadi bahwa dirinya mengalami kecelakaan dan dokter menunggu sekarang juga dana untuk operasi dan pembelian darah, upaya keluarga untuk menghubungi kawan tadi pun terhambat alias tidak bisa dihubungi , akibatnya tidak erlu mengunggu lama , 10 juta melayang via transfer ke dua rekening bank yang berbeda .

Apa yang bisa dilakukan untuk melawan dan mencegah:
1. jangan pernah memberikan identitas anda , pastikan nomor telepon yang anda harus berikan khususnya untuk mengisi dokument adalah nomor umum bukan nomor khusus kawan kawan dekat, maksudnya apabila ada yang mengaku sebagai kawan dekat tentunya tidak akan menghubungi nomor untuk dokument tadi.
2. pastikan melakukan cross check terhadap informasi yang diberikan penelepon : ke Rumah Sakit , Kantor Polisi ya ng disebutkan maupun ke kawan terdekat dari korban , barulah menghubungi korban.
3. Bila telah melakukan transfer sejumlah uang , dan anda yankin itu suatu penipuan segera hubungi BANK terlebih dahulu untuk meminta pembekuan atau blokir rekening penerima , kemudian segera membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melakukan pengejaran, memang tidak menjamin bahwa uang yang telah dikirim akan kembali , yang ada ketika uang terkirim , pelaku dengan cepat memindahkan atau menarik uang tersebut lewat ATM itulah sebabnya mengapa pelaku penipuan via telpon memiliki banyak sekali rekening bank yang aspal.
3. Pihak Kepolisian tidak bisa serta merta mengungkap kasus penipuan via telpon ini, selain terhambat mekanisme rahasia Bank yang membutuhkan ijin Gubernur BI dan permintaan kapolri ( kapolda) adalah pelaku yang dengan cepat emnguras dan memindahkan uang hasil penipuan, namun setiap alporan yang masuk ek pihak kepolisian akan didatakan untuk dibuat pola serangan , korban , dan bank yang digunakan, sehingga terkumpul suatu database yang cukup untuk beraksi memberangus pelaku , tinggal amsalah timing dan tersedianya alat-alat bukti yang memadai.

KASUS WISMA ATLIT DALAM KAJIAN KONSEP KEJAHATAN KORPORASI

KASUS WISMA ATLIT DALAM KAJIAN KONSEP
KEJAHATAN KORPORASI
by : DEPRI

Pendahuluan
Pemberantasan korupsi sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara mengingat korupsi bisa menimbulkan permasalahan yang serius bagi negara karena membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat; korupsi bisa merusak nilai – nilai demokrasi dan moralitas; dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Oleh karenanya, korupsi menjadi issu penting bagi setiap pemimpin negara – negara maju dalam setiap agenda politiknya, agar mendapat dukungan baik dari rakyat maupun partai politik.
Supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih, dalam suatu negara hukum, merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Kesibukan negara kita untuk menciptakan good governance mulai nyata kelihatan, dengan ditandai bersemangatnya lembaga – lembaga negara seperti PPATK dan KPK dalam memerangi korupsi. Penegakan hukum kasus korupsi perlahan juga menunjukkan kemajuan secara kwalitas, dengan dibongkarnya kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan tokoh elit politik maupun melibatkan korporasi. Yang terkini adalah kasus korupsi Wisma Atlit.
Kasus Wima Atlit menjadi hangat dibicarakan karena melibatkan Nazaruddin, yang merupakan bendahara umum Partai Demokrat, sehingga memunculkan dugaan, bahwa korupsi tersebut berkaitan dengan pemenangan pemilu legislative dan pemilu presiden 2009. Dalam melakukan korupsi yang merugikan keuanagan negara tersebut, tentunya Nazarudin tidak bekerja sendiri. Menurut penulis ada suatu piranti atau tool of crime yang digunakan Nazarudin untuk mencuri uang negara, yaitu: Pertama, ada proyek yang digunakan untuk pengucuran keuangan negara. Kedua, ada organisasi yang digunakan untuk managemen korupsi. Ketiga, adanya dukungan birokrasi yang berupa aturan atau kebijakan, dan Keempat, ada korporasi yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut. Sehingga korupsi yang dilakukan Nazaruddin terlihat terstruktur dan termasuk dalam kategori grand korupsi. Namun yang perlu digaris bawahi, hingga saat ini penegak hukum belum menindak korporasi jahat yang terlibat dalam pidana itu, sehingga dikawatirkan bisa merusak kewibawaan negara, sebab negara dianggap tidak berdaya melawan korporasi.
Dalam kajian teoritis, Koruptor bukan saja harus dihukum tetapi juga harus dibongkar modus operandi dan sindikasinya sehingga dari situ dapat ditemukan formula yang tepat untuk mencegah korupsi, serta penegakan hukum yang telah dilakukan nantinya akan lebih adil dan memberi manfaat bagi rakyat. Sepintas, kasus korupsi Wisma Atlit tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi karena dilakukan korporasi. Clinard dalam Koesparmono mengatakan, bahwa kejahatan korporasi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dihukum oleh negara, tanpa mengindahkan apakah dihukum berdasarkan hukum administratif, hukum perdata, atau hukum pidana. Selain memiliki perluasan sanksi, kejahatan korporasi juga unik karena dilakukan oleh orang kaya, terpelajar atau corporate executive yang oleh Koesparmono dikatakan melampaui hukum pidana. Oleh karena itu kiranya kajian kejahatan korporasi dalam kasus korupsi Wisma Atlit menjadi bahasan yang menarik.

Kronologis Kasus Wisma Atlit
Korupsi Wisma Atlit terbongkar setelah dilakukan penyadapan oleh tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan diketahui kronologis kasus sebagai berikut: Nazaruddin selaku anggota DPR RI telah mengupayakan agar PT Duta Graha Indah Tbk menjadi pemenang yang mendapatkan proyek pembangunan wisma atlet dengan mendapat jatah uang sebesar Rp4,34 miliar dengan nilai kontrak senilai Rp 191.672.000.000. jatah Nazarudin diberikan dalam bentuk empat lembar cek dari PT DGI yang diberikan oleh Idris. Idris yang mempunyai tugas mencari pekerjaan (proyek) untuk PT DGI, bersama-sama dengan Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT DGI. Nazaruddin sendiri lalu bertemu dengan Sesmenpora Wafid Muharam dengan ditemani oleh anak buahnya Rosa. Dalam pertemuan yang terjadi sekitar Agustus 2010 di sebuah rumah makan di belakang Hotel Century Senayan itu, Nazaruddin meminta Wafid untuk dapat mengikutsertakan PT DGI dalam proyek yang ada di Kemenpora. Singkat cerita, setelah mengawal PT DGI Tbk untuk dapat ikut serta dalam proyek pembangunan Wisma Atlet, Rosa dan Idris lalu sepakat bertemu beberapa kali lagi untuk membahas rencana pemberian success fee kepada pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan pembangunan Wisma Atlet. Pada Desember 2010, PT DGI Tbk pun akhirnya diumumkan sebagai pemenang lelang oleh panitia pengadaan proyek pembangunan Wisma Atlet. Kemudian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Mindo Rosalina Manulang, eks direktur marketing Permai Group, perusahaan Nazaruddin mengatakan bahwa Angelina Shondak dan I Wayan Koster juga menerima uang suap senilai Rp 5 miliar karena juga termasuk pihak-pihak terkait dalam pemenangan tender.

Korupsi Wisma Atlit Dalam Pandangan Konsep Kejahatan Korporasi
Korupsi Wisma Atilt merupakan kejahatan white-colar crime dimana pelaku – pelakunya merupakan orang cerdik pandai dan bukan orang miskin. Istilah white-colar crime pertama kali dikemukakan oleh Sutherland, yang merujuk pada pelaku kelahatan dengan tipe pelaku berasal dari orang – orang sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran – pelanggaran terhadap hukum. Pengertian kreteria pelaku kejahatan, dalam kasus korupsi Wisma Atilt nampaknya sama dengan pengertian pelaku kejahatan white-colar crime dari Sutherland yaitu dilakukan oleh kelompok eksekutif.
Konsep kejahatan korporasi atau white-colar crime berbeda dengan kejahatan konvensional. Dalam konsep kejahatan konvensional yang dikatakan sebagai penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan secara langsung, sedangkan pelaku kejahatan dalam kejahatan korporasi adalah korporasi yang melakukan pelanggaran. Walaupun sebetulnya pelakunya juga orang – orang dalam korporasi. Oleh karena itu, tidak gampang menentukan pelaku dalam kasus tersebut, mengingat korupsi tersebut dilakukan oleh banyak pihak, terstruktur dan melibatkan birokrasi. Selain itu hukum pidana kita juga terbiasa hanya menjerat pelaku langsung dimana biasanya orang-orang di belakang yang mengatur terjadinya kejahatan sulit tersentuh oleh hukum.
Korporasi yang melakukan kejahatan korupsi melakukan praktek-praktek illegal sebagai sarana untuk melakukan korupsi, misalnya dengan melakukan penyuapan kepada pajabat negara atau pemegang kebijakan lelang, Mark up nilai proyek, pengurangan kwalitas produk dan sebagainya. Kejahatan – kejahatan tersebut sulit diketahui oleh masyarakat karena memang kejahatan yang terselubung (invincible crime) dan dibungkus dengan aturan – aturan yang bisa dicari alasan pembenarnya. Kejahatan tersebut baru bisa dikekahui bila ada orang dalam atau seseorang yang membocorkannya kepada public. Kemudian penegak hukum melakukan penyelidikan dengan melibatkan auditor keuangan, sehingga kejahtan tersebut menjadi terang.
Menurut Koesparmono, suatu kejahatan diangap sebagai kejahatan korporasi jika mengandung unsur – unsur sebagi berikut: (1), Tindak pidana dilakukan oleh orang –orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korposari tersebut baik sendiri – sendiri atau bersama – sama. (2), Perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. (3), Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
Lebih lanjut Koesparmono juga mengatakan bahwa, berdasarkan rumusan unsur pertama, yang disebut kejahatan korporasi tidak terbatas pada kejahatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi tetapi juga yang dilakukan oleh orang – orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi, misalnya staf atau tenaga kontrak yang memiliki hubungan kerja dalam korporasi. Oleh karena itu jika kita memfonis bahwa kejahatan korupsi Wisma Atlit sebgai kejahatan korporasi, maka unsur – unsur kejahatan atau pidana kejahatan tersebut harus masuk dalam kreteria unsur – unsur kejahatan korporasi. Kemudian berkaitan dengan unsur ketiga, maka selain pertanggung jawaban perorangan, tanggung jawab hukum kejahatan korupsi Wisma Atlit juga bisa dibebankan kepada korporasi yang terlibat. Namun poin ini belum dilakukan oleh penyidik KPK atau penegak hukum lainnya.
Berdasarkan sumber yang telah diperoleh, kasus korupsi Wiama Atlit dilakukan secara terstruktur dalam wadah perusahaan dan melibatkan penyelenggara negara. Kasus penyuapan yang terjadi merupakan upaya memuluskan agar tender jatuh kepada perusaan tertentu. Penulis meyakini semua rumusan unsur dalam definisi kejahatan korporasi singkron dengan kejahatan korupsi Wisma Atlit dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama Tindak pidana dilakukan oleh orang –orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korposari tersebut baik sendiri – sendiri atau bersama – sama. Pemikirannya adalah, bahwa proyek tersebut merupakan proyek besar yang memakan biaya senilai Rp 191.672.000.000 yang tidak mungkin struktur tertinggi dalam korporasi tidak mengetahui jika PT DGI bagi-bagi Suap Wisma Atlet. Bukti tersebut sebetulnya sudah cukup kuat untuk membuat dugaan bahwa, apa yang dilakukan PT DGI dikategorikan sebagai kejahatan korporasi karena bagi-bagi uang suap kepada beberapa pihak diketahui oleh petinggi-petinggi PT tersebut, seperti Direktur Utama Dudung Purwadi. Bukan hanya itu, fakta lain yang mendukung tuduhan itu adalah cek yang diberikan PT DGI ke pada pihak – pihak terkait pemenangan tender termasuk yang diberikan kepada Wafid Muharram ditandatangani bagian keuangan PT DGI.
Kemudian untuk unsur Kedua yaitu: bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Dimana Analoginya adalah proyek tersebut adalah proyek negara, yang tidak mungkin diberikan kepada perusaan yang tidak legal. Perusahaan yang di menangkan dalam tender oleh Kementrian Pemuda dan olahraga pasti mempunyai spesifikasi sesuai dengan kebutuhan proyek, termasuk yang menyangkut masalah kelengkapan administrasi perusahaan.
Olehkarena itu, rumusan unsur Ketiga yaitu pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya dapat diterapkan dalam kasus ini. Mengacu pada asumsi demikian, penulis memiliki pemikiran bahwa seluruh pihak terkait kasus tersebut, dapat dikenakan pidana berdasarkan rumusan delik pada KUHP atau dengan Undang-Undang KPK sesuai dengan perannya masing masing. Kemudian untuk korporasi yang terlibat dapat dijatuhi sanksi sesuai aturan dalam kejahatan korporasi misalnya digugat perdata ataupun penutupan opersional perusahaan. Sehingga, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memeriksa para saksi dan tersangka kasus suap wisma atlet dalam kapasitas sebagai individu, tetapi sebagai pengurus korporasi agar korporasi juga bisa dijatuhi sanksi karena bentuk penjatuhan sanksi kepada korporasi merupakan bagian kontrol pemerintah kepada korporasi.
Dalam konteks negara, seharusnya keseriusan negara dalam memberantas korupsi juga harus dipertanyakan, dimana kejahatan tersebut banyak melibatkan penyelenggara negara serta kebijakan – kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh negara kerap membuat celah terjadinya korupsi. Hal ini mengisyaratkan bahwa negeri ini belum mampu membuat regulasi dan sistem yang kebal terhadap korupsi. Romany mengatakan, seharusnya negara dengan kekuasaan politiknya, bisa menjamin terselenggaranya kebijakan dan kinerja yang efektif bersih, bukan sebaliknya, melalui pejabat publiknya dan jajarannya bertindak melawan hukum dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Kendati demikian, negara bukan termasuk korporasi yang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban layaknya korporasi, namun pejabat – pejabatnya yang terkait kejahatan bisa dipidana.

Penutup
Kejahatan korupsi merupakan extra-ordinary crime, berdasarkan efek yang ditimbulkannya. Sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas kepada menghukum koruptor saja, tetapi juga harus dibongkar modus operandi dan sindikasinya sehingga dari situ dapat ditemukan formula yang tepat untuk mencegah korupsi, serta menindak korporasi yang terlibat. Sehingga supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih, dalam suatu negara hukum yang merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara dapat dicapai.
Kemudian, berdasarkan fakta yang ada dan dikaitkan dengan konsep kejahatan korporasi, maka penulis berpendapat bahwa, kejahatan korupsi Wisma Atlit masuk dalam kategori kejahatan korporasi. Oleh karena itu penanganannya tidak cukup kepada individu – individu yang melakukan pidana melainkan perusahan yang terlibat dalam praktek tersebut harus dikenai sanksi baik sanksi berkaitan dengan administrasi maupun keperdataan agar kewibawaan negara dapat terjaga.

baca lebih lanjut teori terkait kejahatan korporasi dibawah ini:

law as a tool of crime ( hukum sebagai alat kejahatan) sebagai sebuah fenomena penegakkan hukum terhadap bentuk kejahatan white collar crime.
Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuataan yang oleh masyarakat dipandang sebagai kegiatan yang tercela, dan terhadap pelakunya dikenakan hukuman (pidana). Sedangkan korporasi adalah suatu badan hukum yang diciptakan oleh hukum itu sendiri dan mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dapat dikenakan sanksi.
Menurut Marshaal B. Clinard kejahatan korporasi adalah merupakan kejahatan kerah putih namun ia tampil dalam bentuk yang lebih spesifik. Ia lebih mendekati kedalam bentuk kejahatan terorganisir dalam konteks hubungan yang lebih kompleks dan mendalam antara seorang pimpinan eksekutif, manager dalam suatu tangan. Ia juga dapat berbentuk korporasi yang merupakan perusahaan keluarga, namun semuanya masih dalam rangkain bentuk kejahatan kerah putih.
Kejahatan korporasi yang lazimnya berbentuk dalam kejahatan kerah putih (white-collar crime), biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang melanggar hukum pidana. Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang anti monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup. Kejahatan korporasi tidak hanya dilakukan oleh satu korporasi saja, tetapi dapat dilakukan oelh dua atau lebih korporasi secara bersama-sama.
Karena sebuah korporasi memiliki demikian kuat kekuatan dan posisi selaku pemilik modal yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak maka korporasi dapat juga memberikan pengaruh kepada legislatif , eksekutif bahkan yuidikatif untuk merumuskan, merubah, mengganti bahkan membatalkan sebuah regulasi demi memuluskan kepentingan sebuah korporasi dalam mencariu keuntungan, bentuk intervensi korporasi dengan memanfaatkan hukum dan celah celah yang dimiliki hukum adalah dengan :
Tidak bekerjanya hukum dengan efektif untuk menjerat kejahatan korporasi, selain karena keberadaan suatu korporasi dianggap penting dalam menunjang pertumbuhan atau stabilitas perekonomian nasional, sering kali juga disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya bersifat administratif daripada suatu kejahatan yang serius. Sebagian besar masyarakat belum dapat memandang kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang nyata walaupun akibat dari kejahatan korporasi lebih merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat dibandingkan dengan kejahatan jalanan.
Aparat penegak hukum seringkali gagal dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena dampak kejahatan yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar. Korbannya bisa berjumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang.
Pada pengadilan atas tindakan kriminalirtas korporasi, keputusan mengenai hukuman dan sanksi, selalu menjadi hal terakhir untuk diputuskan. Setiap tuntuan yang terjadi atas kejahatan korporasi selalu dipersulit sehingga sering tidak dapat direalisasikan. Dengan demikian dapat terlihat bahwa hukum pun masih tidak dapat diandalkan untuk menindak lanjuti masalah kejahatan korporasi. Suatu tindakan kejahatan, terjadi karena korporasi tersebut mendapatkan keuntungan dari tindakan kejahatan yang dilakukannya.
Korporasi, sebagai suatu badan hukum, memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan selalu merugikan berbagai pihak. Dikatakan “besar”, oleh karena kompleksnya komponen-komponen yang bekerja dalam satu kesatuan korporasi, sehingga metode pendekatan yang dilakukan terhadap korporasi tidak bisa lagi dengan menggunakan metode pendekatan tradisional yang selama ini berlaku dan dikenal dengan metode pendekatan terhadap kejahatan konvensional, melainkan harus disesuaikan dengan kecanggihan dari korporasi itu sendiri, demikian pula dengan masalah yang berkenaan dengan konstruksi yuridisnya juga harus bergeser dari asas-asas yang tradisional kearah yang lebih dapat menampung bagi kepentingan masyarakat luas, yaitu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Daftar Pustaka

Adrianus Meliala, Viktimologi, Bunga rampai kajian tentang korban kejahatan, FISIP UI, Jakarta, 2011.

Chiruddin Ismail, Perkembangan Kejahatan, Materi Perkuliahan S2 STIK, Jakarta, 2011.

Chiruddin Ismail, Pidana Harta Kekayaan, Suatu Alternatif Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi, Merlin Press, Jakarta, 2009.

Koesparmono Irsan dan Nian Syaifidin, Kejahatan Korporasi, STIK, Jakarta, 2011.

Muhammad Mustofa, Kriminologi, Kajian Sosial Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum, Sari Ilmu Pratama, Jakatra, 2010, halaman 193.

Internet, Inilah.com, Kasus Wisma Atlet: Inilah Kronologi Suap Nazaruddin, Oleh Marlen Sitompul, Inilah – Rab, 13 Jul 2011, Diakses senin 19 Maret 2012.

Internet, Detik.com, Kasus Suap Wisma Atlet, Diakses senin 19 Maret 2012.

POSISI KASUS DOMESTIC VIOLENCE DALAM TATA PERADILAN PIDANA

POSISI KASUS DOMESTIC VIOLENCE DALAM
TATA PERADILAN PIDANA

I. Perlunya Perluasan Penafsiran UU dalam Melindungi Kaum Perempuan
Sangat menyedihkan memang jika kaum perempuan dalam era globalisasi sekarang masih terus berkutat dengan berbagai “keluguannya”.
Artinya, kebutaannya terhadap hukum yang diwarnai ‘budaya’ yang ada membuat ia selalu menerima kenyataan. Meski sesungguhnya kenyataan itu menyakitkan atau membuat tak enak, yang bersangkutan kerap lebih memilih berdiam diri.
Harus diakui, meski Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (yang disahkan dalam bentuk Undang-undang No 7 Tahun 1984), nyatanya diskriminasi itu masih tetap tercermin. Tidak saja dalam undang-undang tetapi juga dalam pola pikir masyarakat.
Posisi perempuan di muka hukum juga kurang diperkuat oleh ketentuan yang berstandar internasional. Dari sekian banyak konvensi yang berkaitan dengan perempuan di dunia ini, hanya segelintir yang sudah diratifikasi Indonesia.
Salah seorang pengamat masalah-masalah perempuan, Rita Serena Kalibonso, yang juga aktif di LBH (lembaga bantuan hukum) Jakarta menilai, kondisi seperti disebutkan di atas tampaknya telah menjadi penyebab munculnya bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
Sebagai catatan, gender adalah konstruksi sosial dan kodifikasi perbedaan antarseks, menunjuk pada hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Gender merupakan rekayasa sosial, tidak bersifat universal dan memiliki identitas berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ideologi, politik, sosial-budaya, agama, etnik, adat istiadat, golongan, juga faktor sejarah, waktu dan tempat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bidang Perdata
Beberapa hal yang mencerminkan lemahnya posisi perempuan di muka hukum dapat dilihat antara lain dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pasal 105 disebutkan bahwa seorang istri tidak dapat tampil di muka hakim (pengadilan) dan tidak dapat membuat kontrak tanpa bantuan suaminya. Bahkan menurut pasal 108, istri juga tidak dapat bertindak atas hartanya sendiri. Sementara pasal 124 menegaskan bahwa istri tidak berhak atas pengurusan harta bersama.
Hal senada juga tercermin dalam pasal 106 yang menyebutkan bahwa seorang istri wajib ikut suami dan harus patuh kepada suami. Ketentuan lain yang terasa lebih memprihatinkan adalah pasal 250-256, yang intinya menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan seorang istri dapat disangkal atau diingkari oleh suaminya.
Jika melihat ketentuan Undang-undang Perkawinan (UU No 1/1974) pasal 31 ayat 3 juga diketahui bahwa posisi perempuan tidak diuntungkan. Di sana disebutkan, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 lebih lanjut menyebutkan, suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
Dari ketentuan-ketentuan itu jelas terlihat bahwa perempuan benar-benar ditempatkan sebagai subordinat terhadap suaminya, dan aksesnya terhadap segala sumber daya dibatasi. Di sana juga ada semacam peluang bagi kaum lelaki untuk tidak mengakui anaknya (meski sesungguhnya itu sah), di samping dia juga boleh menggugat cerai istrinya jika ia tidak setuju istrinya bekerja.
Mempersempit
Masalah lain yang sekarang ini terasa cukup “mempersempit” hak kaum hawa adalah ketentuan UU Perkawinan yang hanya mengakui perkawinan yang dicatat. Dengan begitu, karena hanya perempuan yang perkawinannya tercatat yang dilindungi, demikian pula dengan anak-anak yang dilahirkannya.
Sementara di bidang poligami, kaum lelaki seolah ‘disanjung’ sedemikian rupa. Seperti diketahui, pasal 4 UU Perkawinan menyebutkan bahwa poligami itu diizinkan selama istri tidak menjalankan fungsinya sebagai istri, cacat badan (yang tak dapat disembuhkan), atau tidak dapat memberi keturunan (anak).
Kalau pasal 4 itu dikaitkan dengan pasal 33 UU Perkawinan -yang bunyinya adalah suami-istri harus saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir-batin- tentunya akan muncul pertanyaan, apakah hanya istri yang sepatutnya melaksanakan seluruh ketentuan pasal 33 tersebut?
Posisi perempuan semakin terasa menyedihkan jika melihat Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang perceraian. Di sana disebutkan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya maka si istri akan mendapat tunjangan sebesar sepertiga dari gaji suaminya. Sebaliknya, jika istri yang mengajukan perceraian maka istri tidak berhak atas gaji suaminya.

Bidang Hukum Pidana
Lalu bagaimana dengan ketentuan hukum pidana? Di bidang ini pun ketentuan hukum yang berlaku sesungguhnya belum benar-benar memadai. Bahkan ada yang berpendapat, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) telah memberi perlindungan yang lebih besar kepada kaum lelaki.
Misalnya ketentuan pasal 285 yang bunyinya; barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun. Dalam ketentuan itu larangan untuk melakukan pemaksaan terhadap perempuan sesungguhnya berfungsi untuk melindungi kaum lelaki. Artinya, kata pakar hukum Nursyahbani Kantjasungkana, ketentuan itu dimaksudkan agar kaum lelaki selalu mendapatkan seorang perempuan yang masih suci (masih gadis atau virgin).
Untuk kasus-kasus domestic violence atau kekerasan dalam keluarga, kenyataan juga menunjukkan bahwa meski di Indonesia tercatat kasus seperti itu cukup tinggi, sampai sekarang belum ada ketentuan khusus mengenai hal tersebut (baik berupa kekerasan fisik/penganiayaan, maupun nonfisik).
Mengingat demikian terbatasnya peraturan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, lanjut Nursyahbani, para penegak hukum hendaknya bersikap luwes. “Sesungguhnya Indonesia memiliki sarana-sarana yang bisa digunakan untuk melindungi anggota masyarakatnya, khususnya kaum perempuan. Yakni dengan memperbarui atau memperluas penafsiran UU yang notabene sebagian besar adalah produk kolonial Belanda. Misalnya tentang pelecehan seksual. Untuk kasus itu bisa digunakan pasal 281 KUHP. Atau bisa juga digunakan pasal 294 KUHP yang mengatur tentang perbuatan cabul di antara orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan subordinatif,” tuturnya menjelaskan.
Satu hal yang tak kalah pentingnya untuk diupayakan adalah mengubah pola pikir “tradisional” masyarakat. Dalam arti, kalau sekarang setuju untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi, tentunya hal itu harus dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari.
Konvensi tentang Perempuan yang telah diratifikasi Indonesia, antara lain:
1. Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan
2. Konvensi tentang Pemakaian Tenaga Kerja Perempuan dalam Pekerjaan di Bawah Tanah dalam Segala Jenis Pertambangan
3. Konvensi Pengupahan yang sama bagi Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya.
Konvensi tentang Perempuan yang belum diratifikasi Indonesia, antara lain:
1. Konvensi Anti-Diskriminasi dalam Pendidikan
2. Konvensi Kerja Malam untuk Perempuan yang Bekerja di Sektor Industri
3. Konvensi tentang Kondisi Kerja Buruh-buruh Perkebunan
4. Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Kawin
5. Konvensi Internasional Penghentian Perdagangan Perempuan Dewasa (diperbarui dengan Konvensi untuk Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur dan yang lain-lain)
6. Konvensi Internasional untuk Menghentikan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak
7. Konvensi tentang Persetujuan Kawin Usia Minimum dan Pendaftaran Perkawinan
8. Konvensi tentang Diskriminasi dalam Lapangan Kerja dan Pekerjaan
9. Konvensi Perlindungan Kehamilan.

II. Respon Aparat

Secara hukum, perempuan belum terlindungi dengan baik. posisi mereka masih sangat lemah. Padahal, tatanan sosial akan baik kalau perempuan diperlakukan secara baik. Meski sekarang ini masalah gender sudah sering dibahas, pandangan dan perlakuan sebagian besar kaum lelaki terhadap perempuan masih tergolong sempit dan sangat diskriminatif.
Tidak jarang saat ada seorang perempuan mengadu ke aparat kepolisian bahwa ia diperkosa, aparat justru melecehkan hak si pengadu. “Misalnya kalau wanita penjaja seks mengadu telah diperkosa, ada aparat yang bertutur, “Bukankah itu pekerjaannya?” Hal ini jelas sudah melecehkan hak si pengadu.
Banyak permasalahan hukum, khususnya mengenai ketentuan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, muncul ke permukaan. “Sementara Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, di mana di dalamnya tidak memuat penjelasan dan batasan tentang maksud kesusilaan itu sendiri”.
Bentuk lain dari kejahatan seksual yang juga belum terakomodasi dalam UU adalah pelecehan seksual, kekerasan dalam keluarga (domestic violence), kekerasan dalam masyarakat (community violence), kekerasan di tempat kerja (work place violence), kekerasan oleh negara (state violence), dating violence (kekerasan yang dialami oleh para remaja atau perempuan muda yang belum menikah), dan bentuk kejahatan baru yaitu gender violence.
Guna mengisi dan melengkapi kekurangan ketentuan yang ada pada hukum positif yang berlaku saat ini, perlu dirumuskan kembali ketentuan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan.
Sistem hukum nasional termasuk undang-undang yang memberi perlindungan terhadap perempuan saat ini perlu dikaji serta dipikirkan lebih dalam dan kritis apakah sudah ada dan menjawab kepentingan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, termasuk domestic violence (kekerasan dalam rumah tangga-KDRT). Untuk itu perlu dipikirkan juga perlindungan hukum sekaligus fisik terhadap saksi korban, saksi dan informan, serta pekerja kemanusiaan yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan. Serta perlunya sebuah produk hukum yang memberi perlindungan terhadap perempuan. Perlu juga diciptakan lembaga berskala nasional guna menampung kaum perempuan korban tindak kekerasan. Hal yang tak kalah pentingnya, perlunya pendidikan bagi masyarakat agar sadar akan hak-hak serta kedudukan perempuan di tengah masyarakat.
Polisi cenderung bersikap lamban dalam pemeriksaan setiap kasus kekerasan atas perempuan. Selain itu, juga terlihat tidak adanya upaya maksimal memanggil para saksi dalam perkara terkait.

III. Penegakan Hukum Kekerasan atas Wanita Terbentur Budaya
Penegakan hukum di bidang kekerasan terhadap wanita dalam keluarga (domestic violence) sulit dicerminkan dalam angka yang signifikan karena terbentur budaya malu. Terungkapnya kekerasan dalam keluarga pada sebagian kalangan masih dianggap sebagai aib keluarga.
Walaupun belum ada penelitian yang dapat membuktikan hal itu, tetapi dipercaya bahwa kekerasan terhadap wanita di rumah tangga (domestic violence) dan perlakuan keji terhadap istri (wife abuse) lebih dianggap sebagai urusan dalam rumah tangga dan tidak patut dan akan sangat memalukan jika dibuka ke depan umum walaupun sebenarnya tindakan itu adalah hak.
Tidak terbukanya berbagai kasus kekerasan di lembaga peradilan juga karena adanya faktor budaya malu yang menghinggapi baik masyarakat di dunia timur bahkan juga masyarakat barat yang dikatakan modern. Kebanyakan wanita korban kekerasan cenderung lebih memilih menyelesaikan masalahnya secara intern ketimbang dibuka keluar. Itu terjadi tidak saja di masyarakat timur tetapi juga di masyarakat barat.
Aib
Adanya fenomena kekerasan yang tidak ditindaklanjuti ke pengadilan selama ini lebih karena ada kecenderungan untuk diselesaikan di dalam rumah tangga itu sendiri. “Akan menjadi aib yang mencoreng jika sampai terbuka dan diketahui masyarakat luas. Kesulitan utama adalah mengubah anggapan adanya aib menjadi hak”.
Sulit untuk menjabarkan kondisi ini jika dikaitkan dengan kemungkinan kurang adanya perlindungan hukum karena perangkat perundang-undangannya tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita itu sendiri. Sebenarnya di pasal 351 KUH Pidana sudah cukup mengatur. Tetapi alangkah lebih baik lagi jika Indonesia memiliki, paling tidak, sebuah domestic violence act yang akan melindungi hak-hak kaum wanita dalam menghadapi tindak kekerasan.

Kesimpulan
Fenomena kekerasan terhadap perempuan di tengah masyarakat perlu lebih dicermati. Yakni dengan perlindungan hukum dan fisik terhadap saksi korban, saksi, informan serta pekerja kemanusiaan yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan itu. Dan perlu adanya legal standing oleh lembaga/instansi tertentu untuk kepentingan korban. untuk menghindari tidak diprosesnya suatu kasus tindak pidana kekerasan karena korban tidak berani melapor. Serta perlunya diadakan revisi pasal-pasal tentang pembuktian. Yang tak kalah pentingnya ialah penanganan dan pembenahan secara khusus fasilitas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dari aparat penegak hukum polisi, jaksa, pengadilan maupun lembaga lain seperti lembaga rehabilitasi psikis korban kekerasan terhadap perempuan.

Tinjauan aspek teknis dalam penemuan dan pencarian alat bukti digital kasus “penghinaan” melalui media Twitter

Tinjauan aspek teknis dalam penemuan dan pencarian alat bukti digital kasus “penghinaan” melalui media Twitter

Eksistensi UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Cyberlaw di Indonesia mengatur antara lain : Transaksi elektronik atau e-commerce, hak cipta ( property right), pemanfaatan tanda tangan digital ( Digital Signature) dan ( Certification Authority ), perbuatan pidana ( cybercrime) dan pemanfaatan alat bukti digital ( Digital Evidence).
Akibat perkembangan dan akseptibilitas internet selain sebagai alternative infrastruktur modern , ternyata juga menimbulkan permasalahan yang bersifat teknis maupun non teknis, masalah teknis yang muncul adalah masalah reabilitas teknologi elektronik itu sendiri, inti teknologi dan piranti pendukungnya dalam hubungannya dengan penggunaanya sebagai media, sedangkan masalah nonteknis adalah masalah yang berkaitan dengan implikasi –implikasi yang lahir dari aplikasi teknologi elektronik itu.Permasalahan dan problematika yang muncul, terbagi dalam : 1. Problematika substantive , yaitu keaslian data massage, keabsahan ( Validity), kerahasiaan (confidentiality/ privacy), keamanan ( security), dan ketersediaan ( availability). 2. Problematika procedural umumnya terkait masalah yuridiksi, hukum positif , nasionality dari pelaku maupun korban.
Selain terkait dengan types of evidence bahwa terdapat pertimbangan klasifikasi bukti digital “ Classification of Digital Evidence yang meliputi :
1. Original Digital evidence sebagai physical items, data objects, yang terkait dengan kejahatan dimana langsung diperoleh pada saat penyitaan.
2. Duplicate digital evidence sebagai reproduksi akurat dari semua obyek data yang diperoleh.
3. Demonstrative evidence merupakan hasil rekonstruksi dari suatu peristiwa, kejadian yang memungkinakan ditampilak kehadapan sidang dengan menggunakan visualisasi, table dan grapis.
4. Documentary evidence merujuk kepada document tertulis seperti bukti pada umumnya.
Dengan melihat kepada studi kasus “penghinaan “ atau pencemaran nama baik terhadap profesi “ Advokad “ oleh seseorang yang dengan berinisial DI , dimana beberpa Advokad yang merasa tersinggung akibat Kehormatan dan nama baik profesi Advokad dilecehkan dengan menyebut sebagai koruptor terdapat suatu pembelajaran yang unik terkait bagaimana Polri bertidak secara professional untuk dapat menemukan alat bukti sehingga sangkaan penghinaan atau penyerangan terhadap kehormatan seperti yang dilaporkan oleh sekelompok Advokad dalam sebuah laporan Polisi dalam di susun dengan baik , adapun pasal yang disangkakan adalah merujuk kepada pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP.
Pada dasarnya tidak ada suatu metodologi yang sama dalam pengambilan bukti pada data digital, karena setiap kasus adalah unik sehingga memerlukan penanganan yang berbeda. Walaupun demikian dalam memasukan wilayah hukum formal, tentu saja dibutuhkan suatu aturan formal yang dapat melegalkan suatu investigasi Untuk itu menurut US Department of Justice ada tiga hal yang ditetapkan dalam memperoleh bukti digital : Pertama, Tindakan yang diambil untuk mengamankan dan mengumpulkan barang bukti digital tidak boleh mempengaruhi integritas data tersebut . Kedua , Seseorang yang melakukan pengujian terhadap data digital harus sudah terlatih . Ketiga , Aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan, pengujian, penyimpanan atau pentransferan barang bukti digital harus didokumentasikan dan dapat dilakukan pengujian ulang.
Sebagai suatu rangkaian dari kegiatan penyelidikan Polri adalah untuk menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan sebagai suatu tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana, maka Polisi tidak dapat melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan, manakala unsur – unsur pidana yang diperlukan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP tadi tidak terpenuhi ( khususnya pada unsur “ seseorang “ spesifik menunjuk siapa / person yang diserang) , pada tahap ini sebenarnya Polisi sudah cukup alasan untuk menghentikan penyidikan lebih lanjut, namun bilamana tetap memaksakan untuk melakukan suatu pengumpulan , pengamanan dan penyajian bukti digital sebagai alat bukti yang sah setidaknya Polisi harus memenuhi 5 ( lima ) aturan pokok yang oleh Vacca;2005 dalam Golose disebutkan antara lain:
a. Admissible : bahwa bukti digital dapat dihadirkan dan digunakan sebagai alat bukti pada saat pemeriksaan maupun pada saat sidang di pengadilan, sekedar menampilkan hasil print out dari screen Picture tweeter seseorang adalah tidaklah cukup , Polri perlu menghadirkan data log file milik DI yang digunakan mengakses tweeter dengan memintakan kepada pihak penyelengara jasa jejaring social tadi yang kebetulan berada di Amerika , suatu jalan panjang yang tidak mudah mengingat kebebasan dan hak pribadi menjadi sedemikian terproteksi dalam Amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat, apakah polisi mampu dan pertanyaan lainnya apakah pihak tweeter mau memberikan data log file milik akun DI.
b. Authentic : bahwa bukti yang dihadirkan memang memiliki kaitan langsung, relevant terhadap kejahatan yang terjadi, artinya Polisi harus bisa menghadirkan bukti bahwa benar perangkat handphone dengan nomor IMEI sekian ataupun perangkat lainnya, ataupun IP address dengan nomor sekian, dan atau bahwa benar akun tweeter yang digunakan untuk menulis “ Penghinaan “ tersebut adalah milik DI
c. Complete : bahwa bukti yang dikumpulkan bukan hanya dalam perspektif pelaku melakukan kesalahan di suatu situs namun juga mampu menunjukan keberadaan orang lain di situs yang sama namun tidak melakukan kejahatan.Polisi dalam hal ini selain mengumpulkan bukti bahwa benar DI telah menulis suatu penghinaan , pihak kepolisian juga harus bisa menemukan orang yang menyiarkan kembali kicauan Tweeter DI ( retweet) dimana diketahui bahwa Tweeter adalah bersifat tertutup dalam keanggotaan bahwa apa yang ditulis pada dasarnya dalah bersifat tertutup untuk pribadi yang kemudian di retweet secara sukarela oleh pihak lain, selain itu dengan melihat Term Of Service dari jasa layanan Tweeter jelas – jelas disebutkan bahwa pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab atas isi dan akibat yang ditimbulkan dari tulisan yang dibuat anggotanya serta segenap konflik yang timbul akan diselesaikan di pengadilan Califonia AS.
d. Reliable : bahwa bukti yang dikumpulkan masuk akal dan sahih karena dalam proses pengumpulan, pengamanan dan penyajian menggunakan metode dan prosedur standar yang benar dan sah , apakah print out terhadap tampilan tweeter sudah sah dan masuk akal dilihat dari standard an kompetensi orang yang membuat.
e. Believable : dapat dengan mudah dipahami dan diyakini oleh disajikan dalam bentuk dan penjelasan yang umum dimengerti awam dan pengadilan sehingga keyakinan atas kepastian bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim, artinya Polisi harus bisa menyajikan kehadapan sidang nantinya bahwa kasus penghinaan tersebut benar dilakukan oleh DI , dengan menggunakan perangkat berupa Smartphone merek X dengan nomor IMEI 1234, dalam kurun waktu yang jelas , dibuat dengan akun atas nama DI sendiri dengan melihat pada log file pada jaringan Internet yang digunakan maupun pada server milik Tweeter di Amerika.
Kesimpulan :
Adapun upaya penyidikan yang sekiranya akan dilakukan oleh kepolisian harus dilakukan berdasarkan proses pencarian , pengumpulan, penyimpanan dan penyajian yang admissible, authentic, complete, reliable, Believable dimana hal hal ini sangat dipengaruhi oleh factor internal profesionalisme dan kemampuan penyidikan dan dukungan alat yang canggih, serta factor eksternal terkait policy perusahaan penyedia content dan kewenangan yuridiksi antar Negara.

Daftar Pustaka :
1. http://twitter.com/tos diakses pada tanggal 12 september 2012.

2. UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Dr. Petrus Reinhard Golose , Seputar Kejahatan Hacking, Teori dan Studi Kasus, YPKIK, Jakarta 2008

4. Niniek Suparni, S.H.,M.H. Cyberspace, Problematika dan Antisipasi penganturannya, Sinar Grafika , Jakarta, 2009.