RADIKALISME DI INTERNAL POLRI

PENDEKATAN KOMUNIKASI PERSUASIVE OLEH PENGEMBAN FUNGSI SDM POLRI

GUNA MENCEGAH PENYEBARAN PAHAM RADIKAL DAN INTOLERANSI DI INTERNAL POLRI

PENDAHULUAN

Tindakan kontra radikalisasi dan intoleransi harus dilakukan sebagai bagian untuk mencegah rangkaian aksi teror di Indonesia, apalagi pasca release dari BNPT yang mengatakan bahwa 20 persen napi teroris kembali menjadi teroris setelah menjalani hukuman, hal ini menunjukkan bahwa hukuman penjara yang dikenakan terhadap pelaku teror tidak membuat mereka jera, belum lagi hasil riset BNPT yang menyebutkan ada sejumlah mahasiswa, siswa SMA, PNS, hingga anggota TNI dan Polri yang terpengaruh oleh paham radikal dan intoleran yang pada akhirnya tidak setuju dengan Pancasila.

Memberikan dan memperbanyak berbagai narasi-narasi pembanding dan opini lewat berbagai macam media massa dan media sosial lainnya, termasuk narasi penyeimbang yang sangat dibutuhkan untuk menjelaskan mengapa konsep kontra radikalisasi dan intoleransi perlu diketahui dan dipahami oleh internal Polri agar mampu menangkal ideologi Radikal serta mencegah pengkhianatan terhadap NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana upaya Pengemban fungsi SDM Polri melakukan pendekatan komunikasi persuasive guna mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri dalam rangka terwujudnya keamanan dalam negeri.

Beberapa pokok-pokok persoalan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk menentukan komunikator materi kontra radikalisasi dan intoleransi dalam mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri?
2. Bagaimana upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk merumuskan pesan/materi kontra radikalisasi dan intoleransi dalam mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri?
3. Bagaimana upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk mengidentifikasi komunikan (personel Polri) yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan kontra radikalisasi dan intoleransi dalam mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri?

KONDISI SAAT INI

Terdapat sekitar 23,4 persen mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. 23,3 persen pelajar SMA setuju jihad untuk negara Islam. 18,1 persen pegawai setuju tak setuju dengan ideologi Pancasila. 19,4 PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Dan 9,1 persen pegawai BUMN yang menyatakan tak setuju dengan ideologi negara, dan kurang lebih 3 persen ada TNI terpengaruh dan tak setuju Pancasila.

Kondisi faktual upaya Pengemban fungsi SDM Polri menentukan komunikator materi guna mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri saat ini dengan mengunakan pembicara, pemateri dari internal Polri dan beberapa kali pernah mendatangkan pemateri dari luar Polri, melalui pendekatan kepada beberapa ulama (MUI).

Kondisi faktual upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk merumuskan pesan/materi kontra radikalisasi dalam mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri saat ini adalah dengan memberikan pemahaman wawasan kebangsaan melalui empat pilar kebangsaan yaitu: UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI kepada internal Polri.

Kondisi faktual upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk mengidentifikasi Komunikan/ masyarakat yang menjadi sasaran dalam mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri adalah dengan melakukan upaya penggalangan dan cipta kondisi terhadap kelompok masyarakat yang terindikasi memiliki pemahaman radikal.

IMPLIKASI

Belum adanya petunjuk baku sebagai standar: Pemateri dan konten/ materi kegiatan kontra radikalisasi dan intoleransi yang terseleksi sehingga output dari upaya mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri belum menunjukkan hasil maksimal.

Pendekatan komunikasi persuasive pada upaya mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di internal Polri belum maksimal menghasilkan dampak /outcome berupa masih adanya potensi penyebaran radikalisme dan intoleransi ditengah internal Polri yang mengancam keamanan dalam negeri.

KONDISI YANG DIHARAPKAN

Kondisi ideal upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk menentukan Komunikator materi kontra radikalisasi saat ini adalah adanya keahlian sebagai komponen utama yang mampu memengaruhi kesan komunikan terhadap komunikator. Komunikator akan memberikan kesan bagi komunikan jika ia adalah seorang yang ahli dalam topik yang sedang dibicarakan.

Kondisi ideal upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk merumuskan pesan/materi kontra radikalisasi adalah: Materi yang disajikan memenuhi aspek verbal: melibatkan kata-kata baik yang diucapkan secara langsung maupun yang disampaikan melalui tulisan, materi yang disampaikan memenuhi aspek nonverbal: melibatkan penampilan, ekspresi, gesture dan emosi komunikator ketika berkomunikasi.

KONTRIBUSI

Kondisi ideal upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk mengidentifikasi komunikan/ personil Polri yang menjadi sasaran kegiatan: Menggunakan, psychological approach untuk menghindari cara atau memvonis/ menghakimi (judgmental), karena, akan sulit mengubah perilaku mereka tanpa pendekatan halus yang penuh empati dan listening.

Pengemban fungsi SDM Polri mampu membuat petunjuk baku sebagai standar: Pemateri baik berasal dari internal maupun eksternal Polri dan konten/ materi kegiatan kontra radikalisasi yang terseleksi sehingga output dari pelaksanaan kegiatan dapat memberikan hasil maksimal.

Pelaksanaan kegiatan menjadi maksimal dan menghasilkan dampak /outcome berupa adanya pengendalian terhadap segenap potensi penyebaran radikalisme dan intoleransi ditengah organisasi Polri.

ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH

Analisa terhadap upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk menentukan komunikator materi kontra radikalisasi dan intoleransi adalah:

1. Dengan adanya kepercayaan sebagai komponen yang perlu ada dalam membangun kredibilitas komunikator, kepercayaan berhubungan dengan kesan komunikan terhadap watak komunikator.
2. Eksistensi komunikator, tidak dapat dipungkiri, seorang komunikator yang telah memiliki “nama” akan lebih mudah mendapatkan perhatian dari komunikan dibandingkan komunikator yang tidak pernah diketahui oleh publik saat melakukan komunikasi persuasi, faktor eksistensi komunikator perlu juga menjadi pertimbangan untuk memperoleh keberhasilan dalam komunikasi persuasive.

Analisa terhadap upaya pengemban fungsi SDM Polri untuk merumuskan pesan/materi kontra radikalisasi dan intoleransi:

1. Membangun pemahaman yang baik kepada masyarakat, dengan berupaya menjelaskan pengertian radikalisme yaitu suatu ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrim.
2. Memberikan pengertian kepada personil Polri bahwa sebenarnya radikalisme adalah masalah politik kekuasaan bukan masalah ajaran Agama, serta berupaya memberikan penjelasan tentang ciri-ciri radikalisme dan faktor-faktor penyebab radikalisme.
3. Memberikan pemahaman bagi personil Polri ikut serta berpartisipasi dalam mengantisipasi dan mencegah peredaran radikalisme di lingkungan tempat tinggalnya khususnya terhadap keluarganya masing-masing.

Analisa terhadap upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk mengidentifikasi komunikan/ internal Polri adalah dengan:

1. Melihat kepada keyakinan, sikap, nilai-nilai yang dimiliki, upaya treatment untuk menghentikan radikalisme.
2. Dapat menggunakan, psychological approach untuk menghindari cara atau memvonis/ menghakimi (judgmental) akan sulit mengubah perilaku mereka tanpa pendekatan halus yang penuh empati dibarengi teknik active listening.
3. Melalui diskusi, untuk menangkap cara berpikir mereka, sementara untuk mengubah keyakinan mereka yang tidak rasional tersebut (irrational belief), secara perlahan mulai memperdebatkan keyakinan mereka (disputing the irrational belief) dan bersama-sama mengkonstraksikan atau membangun keyakinan baru yang rasional (constructing the new rational belief one) untuk menggantikan kepercayaan lama.
4. Mampu membuat mereka berpaling dari kesalahan penafsiran atas ayat-ayat yang selama ini mereka pegang dan mereka yakini. Caranya, dengan menghadirkan ulama yang mengerti tentang ajaran Agama dan siap serta mampu memperdebatkan kepercayaan mereka, kemudian membantu mereka mengubah cara berfikir dalam menafsirkan ajaran Agamanya kepada jalan yang memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

IMPLEMENTASI

Langkah implementasi upaya Pengemban fungsi SDM Polri dalam menentukan komunikator materi kontra radikalisasi dan intoleransi adalah:

1. Peningkatan pengetahuan personil tentang berbagai materi yang digunakan untuk membuat narasi alternatif dan kontra narasi dari berbagai narasi radikal yang ada secara kritis
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengendalian konten radikal dan intoleran di sosial media dengan melakukan pendataan dan penindakan secara hukum.
3. Penerapan strategi pencegahan kejahatan dalam pembinaan rohani internal Polri sebagai CB prioritas kontra radikalisasi.
4. Peningkatan wawasan internal Polri terhadap bahaya penyalahgunaan sosial media dalam bentuk penyebaran paham radikal dan intoleran 

Langkah implementasi terhadap upaya Pengemban fungsi SDM Polri dalam merumuskan pesan/materi kontra radikalisasi dan intoleransi adalah:

1. Pemberdayan pendekatan sosio-kultur oleh personil Polri yang memiliki   kesamaan identitas primordial sebagai akses untuk melakukan kegiatan kontra radikalisme secara langsung ke komunitas-komunitas masyarakat yang ada
2. Penguatan eksistensi dukungan aplikasi SIPP Polri dan 13 Komponen SDM Unggul sebagai penilaian perilaku anggota Kepolisian terhadap media sharing informasi dan narasi serta kontra opini terhadap penyebaran konten-konten radikal di Sosmed

Langkah implementasi terhadap upaya Pengemban fungsi SDM Polri dalam mengidentifikasi komunikan/ internal Polri adalah:

1. Pengembangan kolaborasi antar stake holder dalam menyiapkan pembicara, materi dan memberikan treatment terhadap internal Polri yang sudah terpapar radikalisme dan intoleransi.
2. Pembuatan peta struktur database kelompok radikal, tokoh-tokoh ideologi radikal dan modus operandi yang digunakan serta pola antisipasi dan praktek pengalaman sebagai landasan pertimbangan dalam praktek pemolisian terhadap penyebaran paham radikal dan intoleran di internal Polri.
3. Pengembangan kelembagaan forum kewaspadaan masyarakat yang didukung Pimpinan Polri sebagai pusat informasi dan penanggulangan ancaman radikalisme dan intoleransi di Internal Polri.
4. Pengembangan berbagai bentuk kerjasamana lintas fungsi secara konkret dalam melakukan kegiatan early warning dan early detection dalam aktifitas forum kewaspadan radikalisme dan intoleransi internal Polri. 

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Bahwa upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk menyiapkan Komunikator/Pemateri bersumber  internal dan eksternal yang menguasai materi-materi kontra radikalisasi saat ini belum memadai, hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana kredibilitas sebagai seorang komunikator/pemateri yang didukung daya tarik secara fisik maupun psikologis dan memiliki kekuatan untuk mengajak, sebagai upaya peningkatan adalah dengan: peningkatan pengetahuan personil tentang berbagai materi narasi alternatif dan kontra narasi; pemberdayaan pendekatan sosio kultur melalui  kesamaan identitas primordial; pengembangan  kolaborasi antar stake holder; pengembangan kerjasaman lintas sektoral dalam melakukan kegiatan early warning dan early detection.
2. Upaya Pengemban fungsi SDM Polri menyiapkan berbagai rumusan pesan/materi kontra radikalisasi belum memadai, hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas materi apakah sudah memenuhi aspek verbal dan non verbal materi kontra radikalisasi, sehingga sebagai upaya peningkatan adalah dengan: Penguatan  aplikasi SIPP dan SMK sebagai platform layanan inernal Kepolisian; pengembangan  database konflik, tokoh radikal dan modus operandi; peningkatan  kualitas dan kuantitas pengendalian konten radikal dan intoleran di sosial media.
3. Upaya Pengemban fungsi SDM Polri untuk menyelenggarakan identifikasi terhadap komunikan/ internal Polri yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan kegiatan belum memadai, hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana seharusnya treatment dilakukan berdasarkan tingkat dan durasi paparan radikal yang didapat setiap personal, sehingga sebagai upaya peningkatan adalah dengan: Peningkatan strategi pencegahan kejahatan dan pembinaan masyarakat; Peningkatan  wawasan internal Polori terhadap bahaya penyalahgunaan sosial media; Pengembangan  kewaspadaan internal Polri yang didukung pimpinan Polri.

SARAN

1. Pengemban fungsi SDM Polri mengusulkan kepada Karosdm Polda u.p Kasubbag Watpers untuk menyelenggarakan diklat komunikasi persuasive bagi pengampu tugas Pembina rohani dan mental Kepolisian.
2. Pengemban fungsi SDM Polri mengusulkan kepada Karosdm Polda untuk mengundang Tim Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 untuk memberikan pembekalan berupa materi kontra radikalisasi dan intoleransi ke Polres-Polres dan jajaran.