ADR (Alternatif Dispute Resolution) yaitu, Pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum / non litigasi al. melalui upaya perdamaian.

ADR (Alternatif Dispute Resolution) yaitu, Pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum / non litigasi al. melalui upaya perdamaian.

Dasar : Surat Kapolri No.Pol : B/3022/XII/2009/Sdeops. Tgl.14 Des 2009 ttg Penanganan Kasus melalui ADR :

1).Kerugian kecil hrs disepakati pihak yg berperkara, bila tdk tdp kesepakatan baru diselesaikan sesuai dg prosedur hukum.

2) Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masy dg ikutkan RT/RW setempat.

3) Hormati norma hk.sosial/adat serta penuhi azas keadilan.

4) Tidak disentuh lagi oleh tindakan hkm lain yg kontraproduktif dg tujuan Polmas.

Skep Kapolri Nop : Skep/433/VII/2006. :

1) Tipiring, anc krng dr 3 bln.

2) Kej Ringan (dlm KUHP) : 302, 352, 364, 373, 379, 482 dan 315.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan hormat dijelaskan kembali bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Akhir-akhir ini banyak proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan masyarakat, terkesan aparat CJS terlalu kaku dalam penegakan hukum, berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar di ambil langkah-langkah sbb :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR

2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yg berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional.

3. Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat

4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan

5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing2 utk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas

Lead by Speed Followed by power.