Sang LONE WOLF

asetelah  insiden Thamrin kemudian Bom bunuh diri di Mapolresta Solo akhirnya terjadi lagi serangan terhadap NEAR ENEMIES sebagai sebuah konsep serangan teror yang menyasar POLISI dan aparat penegak hukum lainnya dan mungkin juga TNI pasca sukses menghabisi Santoso gembong teroris di hutan Poso beberapa waktu lalu.

32321312img_20161020_114414penyerang-polisi-di-tangerang-pernah-sowan-ke-pentolan-isis-aman-abdurrahman-jj62m4q3dy

ketika konsep Far Enemies berupa fasilitas milik identitas Barat maupun negara lain yang mendukung kebijakan melawan teror global semakin sulit untuk disentuh oleh jaringan teror, maka suatu keniscayaan akan terjadi pergeseran fokus sasaran, dalam konteks ke Indonesiaan bilamana susah  dan perlu biaya sangat besar untuk dapat menyerang fasilitas asing seperti Kedubes, Hotel dan gerai waralaba asing  walaupun pekerja dan pemiliknya asli Indonesia maka menyerang anggota Polisi, Jaksa atau Hakim termasuk TNI adalah sebagai suatu kepastian yang tinggal menunggu waktu, tinggal siapa yang lebih cepat, gesit dan tanggap : Polri atau Teroris.

dalam insiden Tanggerang ini yang sangat mengejutkan adalah pelaku sendiri merupakan anak paling bungsu yang memiliki 2 orang saudara berprofesi sebagai anggota Polri, belum lagi proses radikalisasi sampai menjadi tindakan anarkhis melalui proses yang sangat sederhana : INTERAKSI DENGAN INTERNET secara self radicalization dilanjutkan komunikasi intensif secara offlline dan akhirnya ber baiat di suatu kawasan.http://news.detik.com/berita/d-3325481/amarah-dan-kicauan-terakhir-sultan-penyerang-brutal-polisi

78208-polisi-lakukan-olah-tkp-penyerangan-terhadap-polisi-di-tangerang-n91_highres

secara umum tahapan radikalisasi : secara online dilanjutkan offline :

http://news.detik.com/berita/d-3326204/penyerang-kapolsek-tangerang-pernah-jenguk-napi-teroris-maman-di-nusakambangan

Polri menyebut Sultan Aziansyah (22), penyerang Kapolsek Tangerang pernah menemui napi kasus terorisme, Maman Abdurrahman. Sultan saat itu langsung mendatangi LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, untuk bertemu Maman.

“SA ini pada periode Juni 2015 pernah berkunjung ke Nusakambangan terdeteksi dari tim surveillance kita,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/10/2016).

Sultan juga pernah berhubungan intensi dengan Fauzan Al-Anshori yang dulu juga dikenal aktif di Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

“Sejak Juni dia aktif bersama dengan Saudara Fauzan Al-anshori yang merupakan pimpinan pondok di Ciamis. Dia pernah terdeteksi hadir untul membesuk Maman Abdurrahman datang ke Nusakambangan,” sambungnya.

o_1avggcauethq18cmd9b134tjcoc

Internet kembali menemukan perannya dalam menjadikan anak anak Indonesia hilang Keindonesiaanya

Penyerang Polisi Kota Tangerang Suka Chatting dengan ISIS

sumber : https://metro.tempo.co/read/news/2016/10/21/064814047/penyerang-polisi-kota-tangerang-suka-chatting-dengan-isis

TEMPO.CO, Tangerang – Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan sosok Sultan Azianzah, 22 tahun, menjadi pendiam setelah kerap bermain Internet di sebuah warung Internet.

“Tersangka sering main Internet dan kecenderungannya berubah menjadi pendiam dan sering menghilang. Perilakunya banyak berubah,” kata Tito di Rumah Sakit Siloam, Karawaci, setelah menjenguk anak buahnya, Kapolsek Benteng Ajun Komisaris Efendi, yang menjadi korban penyerangan Sultan.

Baca: Polda Metro: Pelaku Penyerangan Polisi di Tangerang Tewas

Rupanya, kata Tito, setiap online di Internet, Sultan membuka dan membaca website ISIS, “Dia suka online dan membuka website-website milik ISIS, termasuk chatting dengan kelompok ISIS langsung,” ujar Tito.

Tito pun menyebutkan kecurigaannya bahwa Sultan berhubungan, salah satunya, dengan kelompok Bahrun Naim. Bahrun merupakan satu dari tiga tokoh warga negara Indonesia yang membaiatkan diri untuk bergabung dengan ISIS. Selain Bahrun, ada Bahrumsyah dan Salim Mubarok alias Abu Jandal. Ketiganya saat ini berada di Suriah.

Tito juga menyebutkan, di balik tiga orang itu, terdapat satu tokoh yang menjadi panutan ideologis, yakni Aman Abdurrahman. Saat ini dia masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

 

melengkapi tulisan diatas adalah cuplikan penelitian yang pernah dilakukan terhadap proses radikalisasi lewat internet terhadap beberapa orang yang pada akhirnya secara aktif terlibat dalam kegiatan terorisme di Indonesia.

2.2.1. Teori Radikalisasi (Golose 2008)
Bahwa setiap organisasi teroris memiliki serangkaian metode dalam perekrutan individu untuk dijadikan kader, dimana proses radikalisasi oleh organisasi teroris dimulai dengan,
• tahap ke-1 Perekrutan,
• tahap ke-2 Pengidentifikasian diri,
• tahap ke-3 Indoktrinasi, dan
• tahap ke-4 Jihad yang disesatkan.
Individu yang telah terlebih dahulu bergabung dalam organisasi melakukan pendekatan dan pengamatan terhadap sejumlah individu lain, berbagai pengajaran-pengajaran radikal dimanfaatkan untuk mempengaruhi pemikiran seseorang untuk kemudian diarahkan pada tindakan partisipasi aktif dalam organisasi. (Golose 42-46)
Teori ini digunakan untuk menganalisa bagaimana keterlibatan beberapa pelaku terorisme di Indonesia khususnya pada kasus Mawan Kurniawan, Rizki Gunawan dan Cahya Fitriyanta dalam jaringan radikal jihadi di Indonesia, dimulai dengan perkenalan lewat situs jejaring sosial radikal yang dikunjungi oleh Mawan Kurniawan secara online.
Seperti dalam situs Nahnuhmuslim, dimana disanalah Mawan Kurniawan pertama kali berkenalan dengan Rizki Gunawan alias Udin yang secara aktif memberikan pesan-pesan ajakan kepada Mawan Kurniawan agar secara utuh terlibat dalam perjuangan membela agama Islam dari tekanan pihak Barat dan Yahudi.
Tahap ke-1 dalam teori ini adalah berupa tahapan perekrutan, dimana dijelaskan bahwa tahapan awal bertujuan memilih individu yang akan menjalani proses radikal, seleksi terhadap individu potensial dilihat berdasarkan kriteria seperti : umur, agama, tingkat pendidikan, perekonomian, status sosial, dan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat (42).
Sebagai perbandingan menurut Golose, bagaimana perjalanan Ali Imron sebagai salah seorang pelaku bom Bali I mengalami proses radikalisasi pada usia 20 tahun.
Proses radikalisasi pada Ali Imron digambarkan oleh Golose dimulai semenjak Ali Imron mulai aktif mengakses informasi terkait jihad khususnya kajian Islam ditambah adanya film yang menceritakan bagaimana kondisi Ummat Islam di Afganistan dan Pakistan, kemudian muncul pula niatan untuk bergabung memberikan bantuan dalam perjuangan Ummat Islam secara nyata dengan akses bergabung dengan Jamaah Islamiah yang kebetulan saat itu telah dipelopori oleh kakak kandung Ali Imron yakni Ali Gufron alias Mukhlas.
Demikian halnya dengan pelaku bom Bali jilid II dengan menempatkan nama Wisnu alias Misno, yang masih berusia 23 tahun dan M. Salik Firdaus, yang masih berusia 24 tahun, melihat tipikal dari pelaku bom Bali I maupun II terlihat adanya perjalanan dari suatu proses radikal yang cukup panjang dan membutuhkan waktu.
Seseorang terpilih menjadi bagian dari kelompok atau jaringan teror secara tidak semerta merta, adanya seleksi tertentu terkait latar belakang pribadi, maupun keluarga.
Memang pada awalnya terlihat bagaimana seleksi dilakukan terhadap mereka yang secara kasat mata merupakan kelompok marginal dari segi ekonomi dan latar belakang pendidikan, namun seiring waktu terjadi perubahan terhadap target rekruitmen potensial yang mengarah kepada mereka yang secara ekonomi maupun pendidikan adalah cukup baik seperti pada kasus Noordin M top dan Dr. Azhari lulusan Universitas ternama di Malaysia serta berlatar belakang ekonomi cukup mapan sebagai seorang sarjana.
Jaringan teroris tentunya tidak secara gampang atau bahkan serampangan mau merekrut seseorang, pun demikian tidak ada seseorang yang tiba-tiba saja mau direkrut kedalam suatu jaringan teroris tanpa ada pemicu baik yang bersumber dari dalam diri pribadi maupun akibat daya tarik dari lingkungannya.
Untuk itu dalam fase ini juga akan dibantu dijelaskan oleh Helmus dengan dengan teori lain yaitu tentang faktor-faktor pemicu radikalisme pada diri pribadi (Davis dan Cragin 483).
Teori ini akan membantu menjelaskan bagaimana tumbuhnya keinginan Individu untuk bergabung atau melakukan kegiatan terorisme adalah dengan melihat kepada :
1. Faktor yang berasal dari pusaran pribadi dari individu yang mendorong hasrat ingin bergabung melakukan terorisme seperti:
1) Latar belakang pribadi yang hidup ditengah kelompok sosial masyarakat yang berlatar belakang radikal.
2) Adanya kebutuhan atas keinginan memperoleh suatu imbalan atau ganjaran , baik yang berupa material keuangan, kesenangan semata, kebutuhan status sosial, ataukah ganjaran keagamaan dan kebutuhan religius seseorang.
3) Muncul keinginan untuk melakukan sesuatu atas perlakuan yang tidak semestinya, baik berupa tindakan balas dendam pribadi akibat tekanan dan serangan terhadap diri maupun orang yang disayang dan termasuk akibat dari suatu tekanan / strees dari peristiwa traumatis, kemudian adalah keinginan untuk berbuat sebagai balasan atas rasa ketidak adilan kolektif sehingga menimbulkan kesadaran untuk membela diri atas tindakan yang dirasakan bersama ( kelompok), sebagai suatu ketidakadilan.
4) Kekuatan hasrat untuk melakukan perubahan suatu tatanan yang telah ada berupa hasrat perubahan dengan kemasan agama , politis maupun issue lain diluar tatanan yang telah ajeg.
2. Faktor radikalisasi seseorang terpicu dari sumber pada berbagai aspek diluar pusaran pribadi individu yang menjadi penarik, seperti:
1) Keberadaan tokoh kharismatik, pemimpin yang memiliki pesona, daya tarik dan pengaruh sekaligus suatu simbol, dimana nama dari tokoh yang dimaksud memberikan rangsangan yang tidak dapat ditolak oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan seperti yang diinginkan oleh pemipin.
2) Adalah akibat adanya keadaan sosial , ekonomi serta kehidupan politik yang mengalami ketimpangan dan diskriminasi, dengan mudah seseorang menyalahkan suatu kondisi yang dirasakan timpang dalam tata kehidupan sebagai akibat konspirasi kekuatan lain yang diidentifikasikan sebagai musuh yang meyebabkan kondisi tadi, kebodohan dalam masyarakat akibat tingkat pendidikan rendah , kualitas pendidikan kurang, keterbatasan akses pendidikan bagi suatu kelompok, maka dengan mudah dipersepsikan sebagai akibat dari ulah konspirasi kelompok tertentu lainnya, yang sengaja berupaya menghambat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat agar tetap terbelakang.
Teori tentang faktor-faktor pemicu radikalisme pada diri pribadi adalah untuk menjelaskan bagaimana pribadi-pribadi seperti Mawan Kurniawan, Rizki Gunawan dan Cahya Fitriyanta terdorong yang mau dan tertarik mengikuti jaringan jihad radikal sebelum akhirnya sampai pada tahap ke-2 sebagai tahapan pengidentifikasian diri.
Tahap ke-2 sebagai tahapan pengidentifikasian diri, yang meliputi tahapan yang memiliki pengaruh sangat luas baik secara internal maupun eksternal (Golose 44) menjelaskan bahwa dalam tahapan ini ditujukan untuk mengidentifikasi / mengetahui jatidiri dari target dalam pemahaman ilmu agama Islam berserta tingkat kepuasan diri terhadap kondisi ekonomis , sosial, dan politik, selain itu target ( mereka yang akan direkrut) sengaja dibuat untuk tidak memiliki pemikiran kritis.
Tahap ke-3 sebagai tahap indoktrinasi, merupakan tahapan yang dijelaskan oleh Golose (45) sebagai tahap pengajaran paham atau ideologi teroris kepada target secara intesif, tujuannya adalah membuat target menjadi percaya dan yakin sepenuhnya, bahwa ajaran yang ditanamkan kepada mereka merupakan kebenaran mutlak, dan tidak perlu dibantah atau dikritisi lagi.
Terkait dengan tahapan ke-3 sebagai tahapan indoktrinasi yang bilamana dikaitkan dengan kejahatan dan perkembangannya, Durkheim sebagaimana dikutip oleh Delos H. Kelly menyatakan sebagai berikut:
“Crime is present not only in the majority of societies of one particular species but in all societies of all types. There is no societies that is not confronted with the problem of criminality. Its from changes; the acts thus characterized are not the same everywhere; but, everywhere and always, there have been men who have behaved in such way as to draw upon themselves penal repression”. (59)

(Kejahatan tidak hanya muncul di sebagian besar masyarakat tertentu tetapi di seluruh tipe masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak berhadapan dengan permasalahan kriminalitas. Bentuknya berubah, tindakan-tindakan dan karakteristiknya tidak sama di seluruh tempat; tetapi, seluruh tempat dan selalu, terdapat orang yang berperilaku sedemikian rupa yang dapat menarik diantara mereka hukuman pidana).

Pernyataan Durkheim tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan selalu terikat dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat di mana kejahatan tersebut berada. Kejahatan merupakan sesuatu yang lazim dan normal terjadi dalam seluruh masyarakat.
Kejahatan tidak mungkin diberantas sampai tuntas, bahkan mereka akan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat tersebut, perubahan dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang tetap dalam perkembangan kejahatan.
Tahapan indoktrinasi yang berujung kepada terorisme merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan yang radikal. Penentuan terorisme sebagai cara yang dipilih secara psikologis terkait dengan suatu pilihan rasional dari para pihak atau kelompok tertentu. Pilihan rasional menunjukkan bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan akan selalu berubah dan berkembang.
Meskipun telah mengalami perubahan dan perkembangan, kejahatan terorisme tetap memiliki ciri-ciri sebagai tindakan yang dapat disebut sebagai aksi terorisme dan hanya berbeda dalam modus, landasan, ideologi yang dianut, aksi yang dilancarkan, dan sasaran serta reaksi sosial masyarakat yang nampak dalam setiap era yang ada termasuk didalamnya adalah bagaimana pribadi pelaku –pelaku tindakan terorisme belajar untuk menetralisir rasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan.
Akibat indoktrinasi itu sendiri kemudian menjadikan pola pikir atau cara pandang individu yang dimiliki oleh tiap –tiap individu target menjadi berubah arah, individu yang pada awalnya memiliki pandangan dan harapan selayaknya masyarakat pada umumnya, akan tetapi setelah mengalami proses radikalisasi akan mengalami perubahan terhadap pola pikir dan tujuan hidupnya terfokus kepada pembentukkan Daulah Islamiah berskala global.Golose(46).
Tahap ke-4 sebagai tahapan jihad yang disesatkan, Golose (46) menjelaskan bahwa dalam tahapan ini bahwa target yang sudah masuk kedalam kelompok kecil (sel) dari kelompok / jaringan yang lebih besar, akan menerima kewajiban secara pribadi untuk ikut jihad serta dalam jihad. Target akan menentukan dirinya sebagai tentara Allah atau Mujahidin, dan pada akhirnya akan menggunakan konsep jihad yang disesatkan untuk melakukan serangan teror.
Rincian tahapan ke-4 sebagai tahap jihad yang disesatkan dijelaskan kedalam proses –proses yang meliputi : komitmen untuk melakukan teror dengan jalan jihad, yang dimulai dengan meninggalkan rumah maupun keluarga sebagai perjalanan menuju kamp–kamp pelatihan ataupun mencari medan jihad.
Dikuti proses kedua adalah persiapan dan pelatihan fisik dengan mengisolasi target dari kehidupan dunia luar, memberikan pelatihan dan persiapan keahlian yang dibutuhkan dalam melancarkan aksi dan serangan teror kelak, proses ke -3 adalah dengan penguatan berupa pelatihan mental, dilakukan dengan tausiah, pembekalan rohani yang ditujukan untuk membuat target benar–benar siap melakukan aksi serangan, terakhir adalah proses merencanakan serangan teror, dimana pemilihan target , cara dan sasaran ditentukan oleh apa yang dituju dan kemampuan apa yang dimiliki oleh target.
Teori lain yang digunakan penulis untuk membantu menjelaskan hasil akhir dari tahapan jihad yang disesatkan ini dengan tingkat radikal yang dimiliki seseorang sehingga mampu mendorong seseorang melakukan terorisme adalah dengan melihat kepada teori yang dapat untuk mengukur seberapa jauh dan dalam tingkat radikalisasi yang terjadi pada diri pribadi seperti Mawan Kurniawan, Cahya Fitriyanta dan Rizki Gunawan lewat analisa teori tipologi radikalisasi berdasarkan tingkat komitmen menurut Rabasa dalam Rabasa et al(2010).
Tingkat radikalisasi terhadap komitmen jihad, memiliki kekuatan yang tetap ataukah bisa dibelokkan, diturunkan lewat penghukuman maupun upaya –upaya deradikalisasi maupun kontra radikalisasi yang menjadi kewajiban otoritas penegak hukum di Indonesia.
Tingkat radikalisasi sebagai hasil akhir dari semua tahapan-tahapan dalam teori radikalisasi, dapat digolongkan kedalam beberapa tingkatan tertentu dengan melihat kepada tingkat komitmen seseorang terhadap suatu organisasi teroris (Rabasa 26), sehingga identifikasi yang tajam terhadap hubungan antara tahapan radikalisasi dengan tingkat komitment yang ada dalam diri Rizki Gunawan, Cahya Fitriyanta dan Mawan Kurniawan sangat perlu dilakukan secara tajam agar diketahui apakah mereka termasuk :
1. Hardcore Members : yang dijelaskan sebagai mereka / anggota yang memiliki komitmen yang paling tinggi atau paling dalam, keberadaan mereka di dalam organisasi untuk periode waktu yang lama dan biasanya terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan kegiatan kekerasan.
2. Activist : menunjuk kepada para anggota yang seringkali terlibat dalam kegiatan kekerasan, tetapi mereka bisa saja bukan anggota yang telah lama bergabung, dan tidak setiap aspek kehidupan mereka terkait dengan kelompok.
3. Newcomer : merupakan golongan anggota yang baru bergabung dengan kelompok untuk periode yang singkat sehingga mereka cenderung belum memiliki kedekatan antara lapisan dan golongan organisasi.
4. Supporters : adalah mereka yang memiliki lebih sedikit ikatan dengan organisasi. Mereka bukanlah anggota tetap, hanya kadang-kadang membantu grup yang radikal, misalnya, dengan melindungi atau menampung anggota atau memberikan mereka dana.
5. Symphathizer : adalah menunjuk kepada mereka yang secara tidak aktif terlibat dengan organisasi radikal, tetapi mereka mengidentifikasi tujuan dan idiologi kelompok dan sehingga bisa saja secara pasif membantu kelompok tersebut, misalnya, dengan tidak memberitahukan informasi yang mereka ketahui kepada aparat penegak hukum.
Sebagai penutup adalah untuk mengetahui bagaimana pola treatment yang tepat dapat dilakukan dilakukan pemerintah terhadap eks napi terorisme yang selesai menjalani masa hukuman, karena dikhawatirkan mereka akan kembali pada organisasinya.
Terhadap eks napi terorisme diperlukan kerja sama dan koordinasi antara pihak intelijen dengan pihak lembaga permasyarakatan untuk pengawasan secara periodik, karena berdasarkan evaluasi BNPT di tahun 2012 diketahui terhadap 23 (dua puluh tiga) napi yang telah bebas, mereka kembali ke kelompoknya dan justru membuat jaringan yang lebih kuat, karena terorisme mempunyai 3 (tiga) cara memperkuat eksistensi mereka yaitu melalui strategi defensif, merekrut tentara grass root, dan menantang pemerintah secara terang-terangan yang oleh Golose (57) disebut sebagai Vendetta cycle.
Kolaborasi antara teori radikalisasi menurut Golose dengan 2 (dua ) teori pendukung lainnya adalah dijelaskan dalam menjelaskan bagaimana gambaran operasionalisasi Teori Radikalisasi menurut Golose (43) digunakan sebagai teori analisa yang utama dalam menjelaskan tahapan radikalisasi yang dialami seseorang sebelum terlibat dalam tindakan terorisme serta bagaimana teori radikalisasi tadi dibantu oleh 2 (dua) teori tambahan antara lain teori pemicu radikalisasi menurut Davis& Cragin (2009) serta teori tentang tingkat radikalisasi terhadap komitmen jaringan terorisme menurut Rabasa (2010).

 

KAJIAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

sekedar meramaikan bulan-bulan NKP yang sedang marak , sebuah tulisan milik angkatan I MIK , menupas fenomena upaya Polri dalam penegakkan hukum TPPO dengan pendekatan teori SWOT, sebuah teori yang menjadi satu satunya pilihan teori yang boleh dipakai dalam penulisan NKP. what ever color you want, but only black.

 

tulisan lengkap silahkan kontak pemilik blog

 

6654654654

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.   Latar Belakang

Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (crime is the shadow of civilization), demikian dikatakan oleh Colin Wilson, seorang jurnalis asal Inggris, penulis buku A Criminal History of Mankind. Kejahatan selalu ada dan tetap melekat kepada setiap bentuk peradaban manusia[1]. Tidak ada peradaban manusia yang luput dari fenomena perkembangan kejahatan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang tetap dan pasti, namun sesuatu yang menyesuaikan dengan peradaban manusia.

Kejahatan dapat meningkat dan dapat pula menurun. Kejahatan juga dapat berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah kejahatan dan beranekaragamnya jenis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Semakin komplek suatu masyarakat, maka jumlah kejahatan semakin banyak, jenisnya semakin bervariasi dan modus operandinya semakin beragam.

Dalam perkembangannya, kejahatan berkembang salah satunya yang kita kenal dengan sebutan kejahatan transnasional. Kejahatan Transnasional menurut Neil Boister adalah: “certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national state or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[2], sedangkan pengertiannya menurut G. O. W. Mueller yaitu: “transnational crime is a criminological rather than a juridical term, coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Brand in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[3].

 

5354354

Karakteristik dari kejahatan transnasional menurut Pasal 3 Konvensi Palermo tahun 2000 adalah:

“(1) It is committed in more than one state (dilakukan di lebih dari satu negara); (2) It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state (dilakukan di suatu negara, tapi kegiatan penting lainnya seperti persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian berada di negara lain); (3) It is commited in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state (dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok organisasi kriminal yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kriminal di lebih dari satu negara); atau (4) It is committed in one state but has substantial effects in another state (dilakukan di suatu negara, tetapi mengakibatkan dampak-dampak substansial di negara lain)”[4].

Tidak semua kejahatan dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional. Menurut PBB, yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional meliputi: (1) Money laundering; (2) Terrorist activities; (3) Theft of art and cultural objects; (4) Theft of intellectual property; (5) Illicit traffic in arms; (6) Sea piracy; (7) Hijacking on land; (8) Insurance fraud; (9) Computer crime; (10) Environmental crime; (11) Trafficking in persons; (12) Trade human body part; (13) Illicit drug trafficking; (14) Fraud bankruptcy; (15) Infiltration of legal business; (16) Corruption; (17) Bribery of public officials; dan (18) Other offences committed by organized criminal groups. (Jay S. Albanese,2011:211)[5].

ASEAN, di Manila tanggal 20 Desember 1997, menyatakan kategori kejahatan transnasional meliputi: (1) Terrorism; (2) Illicit drugs; (3) Arms smuggling; (4) Trafficking in person; (5) Money laundering; (6) Arm robbery at sea; (7) Cybercrime; dan (8) International Economic Crime[6]. Sedangkan, AMMTC, tahun 2001, menyatakan terdapat 8 (delapan) kategori kejahatan transnasional yaitu: (1) Terrorism; (2) Narcotic; (3) Trafficking in persons; (4) Money laundering; (5) Sea piracy; (6) Arms smuggling; (7) Cybercrime; dan (8) Economic International crime[7].

Traficking in person atau perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang telah menjadi persoalan yang amat serius dan memprihatinkan di Indonesia. Menurut laporan US Departement of State yang dirilis pada tanggal 14 Juni 2010, Indonesia telah menempati urutan pertama di dunia sebagai pelaku perdagangan manusia[8]. Sekitar tiga juta orang telah diperdagangkan di dan dari Indonesia[9]. Menurut laporan tersebut, penempatan TKI  di luar negeri oleh PJTKI secara legal maupun ilegal telah menjadi sarana perdagangan manusia, pelacuran, dan perbudakan modern.

PBB, berdasarkan survei UNHCR dan UNICEF, menganggap dan menjadikan Indonesia bukan lagi sekedar lokasi transit dan tujuan perdagangan manusia, melainkan sudah menjadi negara sumber dan pemasok praktek ilegal tersebut[10]. Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki, serta dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit perdagangan seks dan kerja paksa. Masing-masing propinsi dari 33 propinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia. Daerah sumber yang paling signifikan adalah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang  di di negara-negara Asia yang lebih maju dan Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah, dan Irak. Jumlah WNI yang bekerja di luar negeri masih sangat tinggi, diperkirakan 6,5 juta sampai 9 juta pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk 2,6 juta orang di Malaysia dan 1,8 juta orang di Timur Tengah. Diperkirakan 69 persen dari seluruh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah perempuan. IOM (International Organization for Migration) dan LSM anti perdagangan manusia terkemuka di Indonesia memperkirakan bahwa 43 sampai 50 persen atau sekitar 3 sampai 4,5 juta TKI di luar negeri menjadi korban dari kondisi yang mengindikasikan adanya perdagangan manusia[11].

Berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain: meratifikasi konvensi PBB terkait dengan perdagangan orang melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, membentuk Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Universitas Indonesia, mangklarifikasi peran BNP2TKI di luar negeri dalam menerapkan UU No. 39 Tahun 2009, dan lain sebagainya termasuk melalui upaya-upaya penegakan hukum oleh Polri.

Dalam bidang penegakan hukum, Polri telah berusaha menindak tegas setiap pelaku perdagangan orang yang tertangkap. Seperti akhir-akhir ini Polri berhasil membongkar sindikat perdagangan orang di Indramayu, Jawa Barat; Jakarta; Entikong, Kalimantan Timur; dan Kuching, Malaysia[12]. Beberapa orang tersangka ditangkap, yaitu 2 (dua) WNI yang berperan sebagai perekrut korban dan mengirimkan korban ke Kalimantan Barat dan 1 (satu) orang Warga Malaysia sebagai pembeli, sementara itu, seorang WNI lagi masuk dalam daftar pencarian orang karena berperan mengirimkan korban ke Kuching, Malaysia. Mereka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Pada Bulan Juni 2011, International Organization of Migration (IOM) mengumumkan hasil penelitiannya yang cukup mencengangkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Indonesia kembali mempertahankan posisi di urutan teratas sebagai negara asal korban perdagangan orang. IOM mencatat 3.909 korban perdagangan orang yang berasal dari Indonesia. Korban-korban tersebut terdiri dari 90 persen perempuan dan 10 persen laki-laki dalam kategori dewasa serta 84 persen perempuan dan 16 persen laki-laki untuk kategori usia anak[13].

 

1.2.   Permasalahan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Oleh karena itu, penulis menentukan permasalahan-permasalahan dalam tulisan ini meliputi:

  1. Bagaimana kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?;
  2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?; dan
  3. Strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Maksud penulis menyusun tulisan ini adalah: Pertama, Mendeskripsikan kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, merumuskan suatu strategi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Tujuan penulis menyusun tulisan ini yaitu: Pertama, agar diketahui gambaran kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, agar dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, agar dapat dirumuskan strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang sehingga diperoleh suatu rumusan strategi penegakan hukum yang dapat diimplementasi dalam pemberantasan terhadap tindak pidana tersebut.

 76765876867

BAB II

KAJIAN TEORITIS

 

2.1.   Konsep Perdagangan Orang

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime mendefinisikan perdagangan orang sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons sebagai:

“rekrutmen, transportasi, transfer, menadah atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”[14]

Sedangkan definisi perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi”[15].

Berdasarkan kedua konsep tersebut, definisi perdagangan orang mengandung beberapa unsur, yaitu: Pertama, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; Kedua, dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut; Ketiga, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara; dan Keempat, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang yang dimaksud oleh penulis dalam tulisan ini yaitu: suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

 

2.2.   Konsep Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum menurut Jaksa Agung RI Hari Suharto, SH dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat”.[16]

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup[17]. Pengertian yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto ini sering disebut sebagai pengertian penegakan hukum secara luas.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[18]. Menurutnya, pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu: dari sudut subyek dan dari sudut obyeknya.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Perserikatan bangsa-bangsa menggunakan pendekatan untuk menangani masalah perdagangan manusia berdasarkan pencegahan kejahatan, penjatuhan hukuman dan penjagaan korban. Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) membuat adalah Protokol Trafiking yang memiliki kerangka untuk menangani masalah perdagangan manusia yang dipanggil “Pendekatan 3P”, yaitu: Prevention, Prosecution and Protection (Pencegahan kejahatan, Penjatuhan hukuman dan Penjagaan korban)[19]. Sejak itu, sedikitnya 155 negara sudah membuat hukum-hukum dan undang-undang berdasarkan “Pendekatan 3P”[20]. Indonesia juga telah membuat hukum-hukum dan undang-undang untuk perdagangan manusia atas dasar pendekatan tersebut sejak 2007[21].

Berdasarkan beberapa konsep penegakan hukum tersebut, nampak bahwa ada beberapa unsur dalam penegakan hukum yaitu: Pertama, rangkaian kegiatan dalam rangka usaha menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; Kedua, bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif; Ketiga, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum; Keempat, untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya; dan Kelima, dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Apabila penulis simpulkan dan kaitkan dengan tulisan ini, maka penegakan hukum dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai: rangkaian kegiatan dalam rangka menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perdagangan orang yang berlaku yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (Polri beserta pihak dan instansi terkait lainnya) untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan tersebut berjalan sebagaimana seharusnya dan tujuan hukum tersebut dapat tercapai sesuai harapan. Upaya penegakan hukum tersebut meliputi tindakan-tindakan yang termasuk dalam “Pendekatan 3P”, yaitu: untuk pencegahan kejahatan, untuk penjatuhan hukuman, dan untuk penjagaan korban.

 

2.3.   Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling berkaitan sangat eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum[22]. Kelima faktor tersebut yaitu:

  1. Faktor hukumnya sendiri;
  2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
  4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
  5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 

2.4.   Teknik Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai[23].  Analisis ini merupakan suatu metoda untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut.

Kata SWOT itu sendiri merupakan kependekan dari variabel-variabel penilaian, yaitu: S merupakan kependekan dari STRENGTHS, yang berarti potensi dan kekuatan pembangunan; W merupakan kependekan dari WEAKNESSES, yang berarti masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi; O merupakan kependekan dari OPPORTUNITIES, yang berarti peluang pembangunan yang dapat; dan T merupakan kependekan dari THREATS, yang merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan[24].

Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi pembangunan daerah. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Sebagai salah satu alat untuk formulasi strategi, tentunya analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu: (a) Tahap pengumpulan data; (b) Tahap analisis; dan (c) Tahap pengambilan keputusan[25]. Teknik ini akan penulis gunakan dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, penulis dapat menganalisa dan merumuskan suatu strategi yang sesuai guna meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 122121

BAB III

PEMBAHASAN

 

 

 

  1. Visi

“Mewujudkan kerjasama lintas sektoral (nasional, regional dan internasional) dan penggalangan komponen masyarakat yang intensif, sinergi, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia”

  1. Misi

1)      melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      menjalin hubungan, memberdayakan, dan melakukan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      menjalin hubungan dan melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      melakukan penindakan terhadap oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      menyusun sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      melakukan peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      melakukan pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Tujuan

1)      terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, proporsional, dan mutualisme dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      terjalinnya kerjasama dengan yang intensif dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      terjalinya hubungan dan terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, dan mutualisme dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      terwujudnya efek jera bagi oknum Polri yang terlibat dan mencegah anggota Polri sehingga tidak terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      terwujudnya suatu sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      terwujudnya peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      tercapainya pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Sasaran

1)      instansi pemerintah, gugus tugas dan lembaga lainnya yang dibentuk pemerintah;

2)      organisasi, negara dan lembaga (nasional, regional dan internasional) yang berkompeten dan mendukung pemberantasan tindak pidana kejahatan orang;

3)      Oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

4)      aparat penegak hukum dalam CJS; dan

5)      seluruh komponen masyarakat dan kearifan lokal yang ada di masyarakat.

  1. Pelaksana

1)      Seluruh personil Polri khususnya yang terlibat langsung dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di seluruh wilayah Negara Keastuan Republik Indonesia terutama di daerah yang rentan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2)      Seluruh pimpinan Polri dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek secara berjenjang sesuai dengan potensi wilayah hukum masing-masing.

  1. Strategi
  • Jangka Pendek (1 s.d 2 tahun pertama)

1)      melakukan pertemuan rutin dan koordinasi bulanan yang intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

4)      membuat dan membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di Indonesia.

5)      melakukan penindakan yang tegas terhadap setiap oknum yang terbukti terlibat tindak pidana perdagangan orang.

6)      melakukan penyusunan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level nasional.

7)      melakukan indentifikasi dan inventarisasi kearifan lokal yang ada di Indonesia yang dapat bermanfaat bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

  • Jangka Menengah (tahun ke-3 dan ke-4)

1)      menjalin dan membina kerjasama serta membuat jaringan komunikasi dengan negara yang rentan menjadi tujuan dan potensi sebagai pemasok tindak pidana perdagangan orang dari dan ke Indonesia.

2)      membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di kawasan regional.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

3)      membina dan mengembangkan kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional dan regional.

4)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level regional.

  • Jangka Panjang (5 tahun dan seterusnya)

1)      membina dan mengembangkan kerjasama dan jaringan komunikasi dengan seluruh negara di dunia dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di dunia;

2)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di level internasional.

3)      membina dan mengembangkan jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

4)      membina, mengembangkan dan memperluas kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

5)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level internasional.

 

BAB IV

PENUTUP

 

4.1.   Kesimpulan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

  1. Kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih belum optimal. Perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang menunjukkan trend penurunan.
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi:

1)      Adanya instrumen hukum (internasional dan nasional) yang kuat dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

2)      Banyaknya personil Polri yang tersentralisasi dari pusat ke daerah-daerah sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

3)      Adanya dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bagi Polri;

4)      SDM Polri telah memiliki kemampuan yang cukup (dari sekolah, kursus dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri) dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

5)      Adanya keterlibatan oknum Polri baik secara langsung maupun tidak langsung membekingi praktek perdagangan manusia;

6)      Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Polri dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penanganan perdagangan orang;

7)      Terbatasnya sarana dan prasarana (khususnya angkutan laut dan udara) dalam upaya memonitor seluruh wilayah Indonesia yang rentan terhadap terjadinya praktek perdagangan orang; dan

8)      Belum adanya sistem dan metode yang tepat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang.

Faktor eksternal antara lain:

1)      Besarnya dukungan internasional dalam rangka pemberantasan praktek perdagangan manusia;

2)      Adanya satuan gugus tugas, BNP2TKI serta badan atau instansi lainnya yang dibentuk khusus untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

3)      Banyaknya LSM dan kelompok masyarakat tertentu yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

4)      Budaya ketimuran yang masih ada di masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji/dosa.

5)      Kondisi sosial masyarakat Indonesia (misalnya banyaknya kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan lain sebagainya) yang mendorong mudahnya mereka menjadi korban kejahatan perdagangan orang;

6)      Kurangnya kesepahaman antara aparat penegak hukum (terutama hakim dan jaksa) dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia;

7)      Kurangnya keseriusan instansi atau pihak-pihak terkait khususnya dalam instansi pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

8)      Masih lemahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai kejahatan perdagangan orang sehingga mereka mudah tertipu, terperdaya bahkan menjadi korban kejahatan tersebut.

  1. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yaitu Program Kerjasama Lintas Sektoral dan Penggalangan Komponen Masyarakat. Program tersebut meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, pelaksana, dan strategi (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang).

 

4.2.   Saran

Agar program dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka penulis menyarankan sebagai berikut: Pertama, masih perlu dilakukan kajian, evaluasi dan penyempurnaan terhadap program tersebut; Kedua, Perlu sosialisasi terhadap seluruh personil Polri termasuk upaya penggalangan saran, kritik dan masukan bagi penyempurnaannya; dan Ketiga, Apabila sudah dinyatakan sempurna, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh pimpinan Polri melalui petunjuk teknis dan dijabarkan lagi oleh para kepala kesatuan wilayah melalui petunjuk pelaksanaan.

 


DAFTAR PUSTAKA

 

BUKU

Abdusalam, R., Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997.

Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986.

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Wilson Colin, A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984.

 

INTERNET

Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi.

Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia.

Menkokesra.go.id, Tindak Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, 2005, http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf,

Permata, Titis Jati, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia.

Umar, Musni, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011,   http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/.

U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, http://goo.gl/I3BeN.

___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, http://www.108csr.com/home/news.php?id=271.

_______________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 .

_________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87.

___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

 

BAHAN PERKULIAHAN

Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

 

BAHAN-BAHAN LAIN

United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008.

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009.

 


 

[1]Colin Wilson , A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984, hal.8.

[2] Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Musni Umar, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011, diakses melalui http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/ pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[9] Ibid.

[10] Titis Jati Permata, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, diakses melalui http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[11] ___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[12] Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, diakses melalui http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[13] ______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, diakses melalui http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87 pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[14] Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, diakses melalui http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

[16] R. Abdusalam, Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997, hlm 18.

[17] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986, hal. 3.

[18]Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses melalui  http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[19] United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008, hal. 59.

[20] United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009, hal. 8.

[21] Ibid, hal. 170.

[22] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 8.

[23] Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 18.

[24] Ibid, hal. 19.

[25] Ibid, hal. 21.

[26] U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, diakses melalui http://goo.gl/I3BeN pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012, hal. 2.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] ___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, diakses melalui http://www.108csr.com/home/news.php?id=271 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[30] US Embassy Jakarta, Op.Cit.

[31] Ibid.

[32] ________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[33] _________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[34] Ibid.

[35] Ibid.

[36] Ibid.

[37] Ibid.

[38] Ibid.

[39] Ibid.

ISU TERORISME DI ASIA TENGGARA

ISU TERORISME DI ASIA TENGGARA

I. PENDAHULUAN
Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan disekitarnya. Kawasan asia tenggara terdiri dari Asia Tenggara Daratan dan Asia Tenggara Maritim. Negara-negara yang termasuk ke dalam Asia Tenggara Daratan adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang termasuk ke dalam Asia Tenggara Maritim adalah Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Timor Leste.
Semua negara Asia Tenggara terhimpun ke dalam organisasi ASEAN (Association South East Asian Nation), kecuali Timor Leste yang hanya berstatus sebagai pengamat karena alasan politis. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional.
Sepanjang sejarahnya, hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN mengalami perkembangan mengenai berbagai isu. Sebagai negara-negara yang memiliki kedekatan secara geografi, tak heran jika isu-isu yang mengemuka dalam hubungan negara-negara di Asia Tenggara ini meliputi segala aspek dalam kehidupan bernegara, yaitu berkenaan dengan aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.
Isu yang akhir-akhir ini menjadi besar dan menjadi perhatian semua negara adalah masalah isu terorisme dan kejahatan lintas negara (transnational crimes).
Terorisme jika kita lihat dari sejarahnya sebenarnya bukanlah sebuah isu baru. Namun perkembangan zaman membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan isu ini yang pada beberapa tahun terakhir menjadi isu global. Awalnya isu ini menguat sejak terjadinya serangan terorisme di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 di mana terjadi pembajakan empat pesawat yang digunakan menabrak menara kembar WTC dan beberapa bangunan vital lainnya di Amerika Serikat.
Peristiwa ini bagi bangsa Amerika merupakan peristiwa yang memalukan dan mendorong mereka untuk memerangi apa yang disebutnya sebagai Teroris. Peristiwa WTC ini menyedot perhatian dunia yang amat luar biasa hingga melibatkan ratusan negara terlibat dalam misi pengejaran pelaku Teroris tak terkecuali negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia isu terorisme berawal dari kasus pemboman yang terjadi di Bali 1 dan 2, peledakan Hotel JW Marriot, peledakan beberapa gedung kedutaan, dan peledakan beberapa tempat ibadah.
Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat khas, lintas negara (borderless). Kejahatan ini tidak mengenal batas negara sehingga merupakan bentuk ancaman global seluruh negara. Hal ini diakibatkan oleh globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat. Arus globalisasi menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas.
Sifat khas kejahatan terorisme yang tanpa batas ini tentunya memerlukan kerjasama antar negara dalam usaha menanggulanginya. Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung ASEAN menjadikan terorisme sebagai isu bersama dalam konteks kawasan.
169824_kartosoewirjo-diborgol-masuk-ruang-tunggu_663_382

II. PEMBAHASAN
a. Gelombang Terorisme Internasional
Sesungguhnya sulit merumuskan defenisi terorisme secara pas, sebab didalamnya menyangkut berbagai aspek keilmuan, dari sosiologi, kriminologi, politik, hukum, psikologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Zuhairi Misrowi (2002) mengemukakan bahwa Terorisme sebagai sebuah paham yang tumbuh dan berkembang di dunia, baik dulu maupun yang mutakhir.
Terorisme selalu identik dengan teror, kekerasan, ekstrimitas dan intimidasi. Para pelakunya biasa disebut sebagai teroris. Karena itu, terorisme sebagai paham yang identik dengan teror seringkali menimbulkan konsekuensi negatif bagi kemanusiaan. Terorisme kerap menjatuhkan korban kemanusiaan dalam jumlah yang tak terhitung.
Konvensi PBB 1937 mendefenisikan Terorisme sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. David C Rapoport (1989), pendiri jurnal ilmiah Terorism and Political Violance, dalam The Morality of Terorism membagi terror dalam tiga kategori, yakni (1) Religious terror, (2) State terror, dan (3) Rebel terror. Religious Terror masuk kategori teror suci dan dua jenis teror berikutnya masuk kategori teror sekuler.
David C Rapoport mendefenisikan teror sekuler sebagai aksi teror yang dimotivasi oleh tujuan-tujuan politik dan kekuasaan. Teror sekuler akan mengundang simpati selama tujuannya memiiliki semangat kerakyatan. Namun dalam sejarahnya, teror sekuler tidak menumbuhkan antusiasme yang tinggi seperti teror suci. Sebab, teror sekuler lebih banyak berkisar pada upaya merebut kekuasaan sehingga kepentingan yang terlihat bersifat elitis. Sedangkan teror suci dimotivasi oleh nilai-nilai keagamaan yang luhur.
Baik teror suci maupun teror sekuler dilihat dari pelakunya bisa dikategorikan dalam tiga kelompok terorism yakni personal terorism, collective terorism, dan state terorism. Penggunaan terma teror suci hanya dalam tataran akademik, dalam dunia keagamaan masing-masing memiliki terma sendiri, seperti Jihad (Islam), crusade war (Kristen), dan sebagainya.
169825_kartosoewirjo-dibawa-ke-tempat-penguburan_663_382

Jika merujuk defenisi dan kategori pelaku terorisme khususnya yang disampaikan oleh David C Rapoport dan mengamati sejarah masa lalu, maka terorisme sesungguhnya ada dihampir setiap periode sejarah manusia sejak masa Nabi Adam hingga kini dan mungkin masih akan terus ada hingga masa mendatang. Namun jika kita melihatnya dari segi jumlah korban jiwa dan pengaruhnya pada dunia maka terorisme bisa dicatat dalam penggalan-penggalan abad, sejak abad ke 5 masehi hingga kini.
Periode pertama dimulai dimana di abad ke 5 ini dunia mencatat serangan terorisme terhebat yang mampu meruntuhkan kekaisaran Romawi Barat pada 476 Masehi. Teroris yang meruntuhkan kekaisaran Romawi Barat ini berasal dari suku Jerman bernama Odoacer. Setelah itu periode ”perang salib” memasuki periode dimana agama pada tingkat elit politik dijadikan sebagai spirit bagi lahirnya state terrorism. Penggalan sejarah terorisme lainya yang memiliki pengaruh besar dunia (kategori collective terrorism dan state terrorism) yakni terjadi pada abad ke 18 M.
Puluhan tahun setelah Revolusi Industri di Inggris tahun 1763 M , di Perancis meletus peristiwa Revolusi pada 1789 M. Usai Revolusi, kemudian terjadi state terrorism yang mengerikan yang dilancarkan oleh Maxmilian Robespierre dengan melakukan kegiatan penangkapan dan pembunuhan terhadap siapapun yang dianggap anti-revolusi. Ribuan jiwa disinyalir berguguran pada masa itu. Sebelum kemudian Napoleon Bonaparte mengambil alih kekuasaan dan kembali menyatukan Perancis dalam bingkai negara kekaisaran modern.
Dalam penggalan sejarah usai Revolusi Industri di Inggris sesungguhnya dunia dilanda terrorisme global yakni terjadinya penjajahan dari negara-negara Eropa yang menyebar keseluruh penjuru dunia atas nama kepentingan industri dan modernisasi. Pada periode ini ratusan bahkan jutaan nyawa manusia berguguran akibat state terorisme yang dilakukan kaum kolonial ini.
Periode Terorisme kemudian terjadi pada awal abad 20 yakni dari Personal Terrorism yang dilakukan Gavrilo Principe (anggota teroris Serbia) yang menembak mati Archduke Franz Ferdinad pewaris tahta kerajaan Austria-Hongaria pada 28 Juni 1914. Peristiwa ini yang kemudian mendorong terjadinya Perang Dunia I selain faktor idiologi Cahuvinisme dan militerisme yang berkembang pesat saat itu.
Dalam konteks ini Perang Dunia I adalah state terrorism modern yang dilakukan berbasiskan idiologi. Pada dekade ini aksi terorisme sebenarnya diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan idiologi, khususnya komunisme. Disinilah colective terrorism yang berbasis idiologi menemukan bentuknya yang paling radikal, sebab menjelang usai Perang Dunia I, terjadi peristiwa besar di Rusia, yakni peritiwa apa yang disebut Revolusi Bolsevic pada 1917.
Fenomena terorisme berbasis idiologi ini terus berkembang hingga masa Perang Dunia II (Fascisme, Naziisme dan Militerisme) dan sesudahnya dalam bentuk idiologi yang terus berkembang, khususnya munculnya aksi-aksi terorisme yang dimotori Zionisme Israel sejak 1936. Hingga saat kemunculan Zionisme di Timur Tengah, ideologi ini tidak mendatangkan apapun selain pertikaian dan penderitaan.
Dalam masa di antara dua perang dunia, berbagai kelompok teroris Zionis melakukan serangan berdarah terhadap masyarakat Arab dan Inggris. Di tahun 1948, menyusul didirikannya negara Israel, strategi perluasan wilayah Zionisme telah menyeret keseluruhan Timur Tengah ke dalam kekacauan. Berdirinya negara Zionis Israel di tanah Palestina itu tentu saja dengan tumbal darah dan tangis bangsa Palestina yang terusir dari tanah airnya. Pertumpahan darah di Palestina ini merupakan konflik berdarah terpanjang didunia hingga saat ini. Dalam konteks terorisme, diwilayah Palestina inilah Terorisme Zionisme menunjukkan kekejamannya hingga saat ini yang kemudian melahirkan tindakan balasan dalam bentuk terorisme pula.
Perkembangan Terorisme di abad 21 bergerak makin misterius meski indikasi-indikasi idiologis bisa dicermati secara konspiratif dengan kepentingan-kepentingan ekonomi global. Dipicu oleh tragedi WTC 11 september 2001, perkembangan terorisme abad 21 ini mewujud dalam bentuknya yang beragam, dari personal terrorism, collective terrorism, hingga state terrorism.
Fenomena tragedi WTC, Invasi AS ke Afganistan dan Iraq, serta bom bunuh diri di Bali-Indonesia. Jika dilihat dari latar belakangnya juga beragam , dari latar belakang idiologis, ekonomis agama, hingga politis yang terangkum dalam satu kata kunci “ketidakadilan global”. Ketidakadilan global nampaknya menjadi pemicu utama munculnya terorisme baru di awal abad 21 ini. Isu terorisme semakin populer ketika gedung World Trade Centre (WTC) New York yang merupakan simbol kapitalisme dan liberalisme dunia runtuh pada 11 September 2001.

Jenazahdimandikan

Peristiwa yang memalukan bagi bangsa Amerika tersebut mendorong mereka untuk menyatakan perang terhadap terorisme. Amerika meyakini bahwa Al-Qaeda berada dibalik serangan tersebut. Perang terhadap Al-Qaeda dan jaringannya ini menyedot perhatian dunia yang amat luar biasa hingga melibatkan ratusan negara dalam misi pengejaran kelompok teroris tak terkecuali negara-negara di Asia Tenggara.
Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gerakan terorisme tidaklah vakum. David C Rapoport menjelaskannya dalam empat gelombang teori dari terorisme internasional modern yaitu anarkhis, nasionalis, sayap kiri, dan yang terakhir gelombang agama. Kebanyakan kelompok-kelompok teroris akan menghilang secara bertahap, tetapi ada juga sebagian yang bertahan lama.
b. Isu Jamaah Islamiah dan Jihad di Asia Tenggara
Penumpasan DI TII di Indonesia tidak dilakukan secara tuntas. Akibatnya ideologi-ideologi yang menginginkan adanya suatu Negara Islam Indonesia terus berlanjut menjadi paham islam radikal hingga saat ini yang menjadi cikal bakal terorisme di Indonesia. Hijrahnya Abdullah Sungkar dari NII mendirikan organisasi yang dinamakan Jamaah Islamiyah (JI) dan berkembang sampai Asia Tenggara.
Beberapa artikel menyebutkan bahwa pada tahun 1985 Abdullah Sungkar bersama Abu Bakar Bakar Ba’syir disarankan oleh Osama Bin Landen, dalam pertemuan ketika hangatnya perlawanan afganistan terhadap Uni Soviet, untuk membentuk dan mengembangakan organisasi jamaah islamiyah di Asia Tengara.
Akhirnya Asia Tenggara menjadi basis perkembangan organisasi jamaah islamiyah atau islam radikal. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk islam di Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang mempunyai jumlah muslim terbesar didunia, diataranya seperti di Indonesia dan Malaysia, serta komunitas kecil yang tersebar di Filipina, Thailand, dan lain lain.
Scott B McDonald dan Jonathan Lemco ( 2002) mengemukakan dua presfektif perkembangan islam radikal atau jaringan jamaah isalmiyah di asia Tengara. Pertama, Kekuatan Islam adalah kekuatan destruktif yang potensial menunjuk pada beragam Islam radikal, baik yang berhubungan dengan al-qaeda maupun tidak, yang tealah berkembang di Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan kelompok Abu sayyaf merupakan bentuk nyata bahaya yang menangancam keamanaan negara Asia Tenggara dan juga negara Amerika Serikat. Hal tersebut berkembang menurut Scott B McDonald dan Jonathan Lemco karena kurang tugas dan efektifnya, sehingga kelompok islam radikal dapat “ mendestabilisasi” wilayah asia tenggara, dalam mengembangkan organisasi jamaah islamiyah.
Kedua, Presfektif yang berlawanan dengan yang pertama yaitu pandangan bahwa sebagian besar muslim di Asia Tenggara tidak akan mendukung Islam radikal. Namun mereka berkembang karena jiwa tertekan, keputusasaan, mereka anggap telah menyudutkan islam, sehingga semakin kuatnya jamaah islamiyah di Asia tenggara, sebagai bentuk perlawanan terhadap negara Amerika khususnya dan negara-negara barat lainnya yang memusuhi islam.
Serangan Amerika Serikat ke Afganistan yang telah menewaskan sejumlah orang tak berdosa telah menggerakan mereka untuk mengangkat senjata sebagai kelompok militan atau laskar jihad untuk menebar aksi teror terhadap fasilitas Amerika dan sekutunya di seluruh dunia termasuk yang berada di Asia tenggara dan di Indonesia.
kartosoewirdjo
c. Internet Sebagai Sarana
Internet adalah sarana komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru berbentuk virtula, namun seolah-olah kita merasakan hal yang nyata (Pertus Golose : 2006). Internet lahir sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang yang mempunyai dua fungsi kontrovesial, yaitu fungsi positif sebagai khasanah ilmu pengetahuaan berupa informasi, berita aktual, dan layanan transaksi perbankan dan sejumlah bisnis lainnya. Sedangkan fungsi negatif ketika internet tersebut menjadi pengayaan ilmu pengetahuan jatuh terhadap orang yang salah, artinya pengetahuan teknologi tersebut digunakan sebagai bentuk lain dari kejahatan , seperti dalam pembobolan ATM, Penyebaran Virus, termasuk penggunaan website atau situs untuk menyebarkan faham, ideologi, rencana penyerangan terorisme.
Kelompok teroris memanfaatkan internet ini dalam usaha penyerangan dan penanaman paham ideologinya dan mendukung sederetan aksi terornya dan memanfaatkan internet sebagai media koordinasi dan komunikasi.
Pertumbuhan penggunaan internet oleh kelompok ekstrimis Asia Tenggara terus meningkat. Laporan dari Australian Strategic Policy Institute dan S Rajaratnam School of International Studies menjelaskan bahwa Saat ini kelompok-kelompok yang sering dituding Barat sebagai teroris ini gencar menggunakan internet, khususnya situs jejaring sosial untuk merekrut anggota baru.
Pertumbuhan tersebut seiring dengan meledaknya internet di Asia Tenggara sejak tahun 2000 (Berita Okezone, Sabtu 7 Maret 2009). Kedua lembaga tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa internet semakin berkembang digunakan oleh kelompok teroris sebagai alat penting untuk merekrut anggota guna melakukan berbagai aksi kekerasan. Jumlah situs-situs yang dituding milik kelompok radikal, baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu meningkat drastis. Pada tahun 2007, situs yang dituduh berbau radikal hanya 15 situs, namun pada tahun 2008 meningkat menjadi 117 situs. Situs-situs tersebut digunakan untuk melakukan propaganda melalui video, gambar, atau pernyataan-pernyataan lewat internet.
Internet juga digunakan sebagai sarana komunikasi oleh kelompok-kelompok teroris. Selain dinilai aman mereka juga tidak mau mengambil resiko tertangkap karena menggunakan surat dan pengiriman melalui pos atau jasa pengiriman yang ada. Menyikapi keadaan ini seharusnya negara-negara di Asia Tenggara bersatu untuk memerangi gerakan radikalisasi melalui internet ini. Sayangnya di sejumlah negara Asia Pasifik belum terdapat peraturan yang spesifik yang dapat menyentuh dunia maya.
d. Kerjasama antarnegara dan antardepartemen
Terorisme merupakan ancaman keamanan yang nyata. Masyarakat sangat dirugikan oleh kejahatan terorisme yang terjadi. Masih teringat rentetan kejahatan terorisme berupa peledakan bom yang terjadi di Indonesia yang sangat merugikan negara mulai dari sektor ekonomi, pariwisata, dan yang paling signifikan adalah meneror rasa keamanan masyarakat.
Terorisme yang merupakan kategori kejahatan transnasional dalam perkembangannya bukan lagi merupakan ancaman satu negara saja. Globalisasi yang merupakan sebuah gerakan sosial yang tumbuh karena meningkatnya interkonektifitas antar manusia di seluruh permukaan bumi mengakibatkan semakin memudarnya batas-batas negara. Perkembangan telekomunikasi, khususnya internet, migrasi penduduk dan terutama globalisasi menjadi pendorong perkembangan transnasionalisme ini.
Penanganan atas terorisme ini harus betul-betul dilaksanakan secara serius. Struktur dan karakteristik nya yang biasanya terorganisir sehingga sulit untuk dibongkar dengan pendekatan penyelidikan hukum semata tentunya tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum (kepolisian) sendiri. Dibutuhkan kerjasama seluruh komponen baik dalam dan luar negeri dalam penanganan kejahatan terorisme ini.
Karakteristiknya yang cenderung melibatkan jaringan-jaringan di beberapa negara mengakibatkan perlunya kerjasama regional dan internasional dengan negara lain di lingkungan Asia Tenggara dalam hal pertukaran data dan informasi. Di dalam negeri sendiri dibutuhkan koordinasi dan kerjasama internal antardepartemen antar penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, departemen keuangan, departemen agama, dan instansi lain yang terkait dalam menangani kejahatan terorisme ini di mana masing-masing pihak harus meninggalkan “ego departemen”.
Dalam konteks dalam negeri menghadapi ancaman terorisme yang terjadi di Indonesia, selain melakukan fungsi kepolisian repsesif, diperlukan pendekatan preemtif dan preventif. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang menawarkan berbagai solusi pemecahan dengan melalui penelitaan dan riset, maupun pendekatan kepada tersangka atau pelaku teroris dengan basis ilmu pengetahuan seperti : psikologi, kriminologi, sosiologi, agama dan teknologi kepolisian.
Salah satu contoh adalah pendekatan psikologi yang dilakukan Indonesia terhadap pelaku atau seorang mantan terorisme yang sudah tidak aktif, sehingga mampu mengungkap jaringan terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan bisa melaui pendekatan keluarga, agama, dan reward bagi yang telah bekerja sama dalam rangka mendapatkan informasi yang mendalam tentang sepak terjang dan modus operandi teroris, serta faham-faham yang ditanamkan pada anggota baru, sehinga organisasi ini mampu beproduksi, atau menurut pepatah : patah satu hilang berganti (Petrus Golose : 2009).
Menanggapi faham radikalisme, maka perlu diadakan pemulihan kepada para pelaku atau seeorang yang sudah terjangkit faham tersebut. Beberapa ahli berpendapat untuk mengadakan lembaga konseling untuk merehabilitasi para pelaku teroris. Petrus Golose (2009) menyatakan bahwa pemulihan yang dilakukan bukan pada tataran rehabilitasi, melainkan deradikalisasi, karena mereka bukan pencandu narkoba yang dalam ketergantungan tinggi, namun keyakinan mereka yang harus dipulihkan.

III. KESIMPULAN
Terorisme adalah kejahatan terorganisir yang mempunyai ideologi bersifat radikalisme yang melakukan penyerangan dengan menggunakan teror sebagai alat untuk mewujudkan tujuan organisasinya. Jaringan kelompok ini tidak lagi berada fokus dalam suatu negara tetapi lebih cenderung lintas negara sehingga membutuhkan kerjasama yang erat dalam rangka tukar menukar data dan informasi antarnegara khususnya di kawasan Asia Tenggara dalam upaya penanggulangannya.
Upaya penanggulangan hendaknya tidak hanya menonjolkan tindakan represif tetapi didukung oleh tindakan preemtif dan preventif dalam mengkaji akar permasalahan. Gelombang terorisme yang ada saat ini cenderung bersifat religious wave yang dipicu oleh adanya “ketidakadilan global” yang lebih bersumber pada suatu paham radikal yang dianut para kelompok teroris yang ada. Upaya “deradikalisasi” yang ditawarkan sepertinya lebih tepat dalam rangka menyelesaikan akar permasalahan dari terorisme yang terjadi.
Daftar Bacaan

Abimanyu, Bambang 2005. Terror Bom di Indonesia. Jakarta : PT. Grafindo.
Badrun, Ubedilah. 2005. Terorisme dalam Perspektif Historis. http://www.ubed-centre.blogspot.com.
Center For Moderat Muslim Indonesia, 2007. Terorisme dan Dialektika Moral. http://www.cmm.or.id
Golose, Petrus. 2009. Terorisme di Indonesia. Disampaikan pada kuliah Masalah Sosial dan Isu Kriminologi. Program Pascasarjana KIK -UI Angkatan 13.
Rapoport, David (2005) “Four Waves of Terrorism.” In Dipak K. Gupta (ed.) Terrorism and Homeland Security. Belmont, CA: Wadsworth.