KAJIAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

sekedar meramaikan bulan-bulan NKP yang sedang marak , sebuah tulisan milik angkatan I MIK , menupas fenomena upaya Polri dalam penegakkan hukum TPPO dengan pendekatan teori SWOT, sebuah teori yang menjadi satu satunya pilihan teori yang boleh dipakai dalam penulisan NKP. what ever color you want, but only black.

 

tulisan lengkap silahkan kontak pemilik blog

 

6654654654

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.   Latar Belakang

Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (crime is the shadow of civilization), demikian dikatakan oleh Colin Wilson, seorang jurnalis asal Inggris, penulis buku A Criminal History of Mankind. Kejahatan selalu ada dan tetap melekat kepada setiap bentuk peradaban manusia[1]. Tidak ada peradaban manusia yang luput dari fenomena perkembangan kejahatan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang tetap dan pasti, namun sesuatu yang menyesuaikan dengan peradaban manusia.

Kejahatan dapat meningkat dan dapat pula menurun. Kejahatan juga dapat berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah kejahatan dan beranekaragamnya jenis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Semakin komplek suatu masyarakat, maka jumlah kejahatan semakin banyak, jenisnya semakin bervariasi dan modus operandinya semakin beragam.

Dalam perkembangannya, kejahatan berkembang salah satunya yang kita kenal dengan sebutan kejahatan transnasional. Kejahatan Transnasional menurut Neil Boister adalah: “certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national state or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[2], sedangkan pengertiannya menurut G. O. W. Mueller yaitu: “transnational crime is a criminological rather than a juridical term, coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Brand in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[3].

 

5354354

Karakteristik dari kejahatan transnasional menurut Pasal 3 Konvensi Palermo tahun 2000 adalah:

“(1) It is committed in more than one state (dilakukan di lebih dari satu negara); (2) It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state (dilakukan di suatu negara, tapi kegiatan penting lainnya seperti persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian berada di negara lain); (3) It is commited in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state (dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok organisasi kriminal yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kriminal di lebih dari satu negara); atau (4) It is committed in one state but has substantial effects in another state (dilakukan di suatu negara, tetapi mengakibatkan dampak-dampak substansial di negara lain)”[4].

Tidak semua kejahatan dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional. Menurut PBB, yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional meliputi: (1) Money laundering; (2) Terrorist activities; (3) Theft of art and cultural objects; (4) Theft of intellectual property; (5) Illicit traffic in arms; (6) Sea piracy; (7) Hijacking on land; (8) Insurance fraud; (9) Computer crime; (10) Environmental crime; (11) Trafficking in persons; (12) Trade human body part; (13) Illicit drug trafficking; (14) Fraud bankruptcy; (15) Infiltration of legal business; (16) Corruption; (17) Bribery of public officials; dan (18) Other offences committed by organized criminal groups. (Jay S. Albanese,2011:211)[5].

ASEAN, di Manila tanggal 20 Desember 1997, menyatakan kategori kejahatan transnasional meliputi: (1) Terrorism; (2) Illicit drugs; (3) Arms smuggling; (4) Trafficking in person; (5) Money laundering; (6) Arm robbery at sea; (7) Cybercrime; dan (8) International Economic Crime[6]. Sedangkan, AMMTC, tahun 2001, menyatakan terdapat 8 (delapan) kategori kejahatan transnasional yaitu: (1) Terrorism; (2) Narcotic; (3) Trafficking in persons; (4) Money laundering; (5) Sea piracy; (6) Arms smuggling; (7) Cybercrime; dan (8) Economic International crime[7].

Traficking in person atau perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang telah menjadi persoalan yang amat serius dan memprihatinkan di Indonesia. Menurut laporan US Departement of State yang dirilis pada tanggal 14 Juni 2010, Indonesia telah menempati urutan pertama di dunia sebagai pelaku perdagangan manusia[8]. Sekitar tiga juta orang telah diperdagangkan di dan dari Indonesia[9]. Menurut laporan tersebut, penempatan TKI  di luar negeri oleh PJTKI secara legal maupun ilegal telah menjadi sarana perdagangan manusia, pelacuran, dan perbudakan modern.

PBB, berdasarkan survei UNHCR dan UNICEF, menganggap dan menjadikan Indonesia bukan lagi sekedar lokasi transit dan tujuan perdagangan manusia, melainkan sudah menjadi negara sumber dan pemasok praktek ilegal tersebut[10]. Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki, serta dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit perdagangan seks dan kerja paksa. Masing-masing propinsi dari 33 propinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia. Daerah sumber yang paling signifikan adalah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang  di di negara-negara Asia yang lebih maju dan Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah, dan Irak. Jumlah WNI yang bekerja di luar negeri masih sangat tinggi, diperkirakan 6,5 juta sampai 9 juta pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk 2,6 juta orang di Malaysia dan 1,8 juta orang di Timur Tengah. Diperkirakan 69 persen dari seluruh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah perempuan. IOM (International Organization for Migration) dan LSM anti perdagangan manusia terkemuka di Indonesia memperkirakan bahwa 43 sampai 50 persen atau sekitar 3 sampai 4,5 juta TKI di luar negeri menjadi korban dari kondisi yang mengindikasikan adanya perdagangan manusia[11].

Berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain: meratifikasi konvensi PBB terkait dengan perdagangan orang melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, membentuk Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Universitas Indonesia, mangklarifikasi peran BNP2TKI di luar negeri dalam menerapkan UU No. 39 Tahun 2009, dan lain sebagainya termasuk melalui upaya-upaya penegakan hukum oleh Polri.

Dalam bidang penegakan hukum, Polri telah berusaha menindak tegas setiap pelaku perdagangan orang yang tertangkap. Seperti akhir-akhir ini Polri berhasil membongkar sindikat perdagangan orang di Indramayu, Jawa Barat; Jakarta; Entikong, Kalimantan Timur; dan Kuching, Malaysia[12]. Beberapa orang tersangka ditangkap, yaitu 2 (dua) WNI yang berperan sebagai perekrut korban dan mengirimkan korban ke Kalimantan Barat dan 1 (satu) orang Warga Malaysia sebagai pembeli, sementara itu, seorang WNI lagi masuk dalam daftar pencarian orang karena berperan mengirimkan korban ke Kuching, Malaysia. Mereka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Pada Bulan Juni 2011, International Organization of Migration (IOM) mengumumkan hasil penelitiannya yang cukup mencengangkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Indonesia kembali mempertahankan posisi di urutan teratas sebagai negara asal korban perdagangan orang. IOM mencatat 3.909 korban perdagangan orang yang berasal dari Indonesia. Korban-korban tersebut terdiri dari 90 persen perempuan dan 10 persen laki-laki dalam kategori dewasa serta 84 persen perempuan dan 16 persen laki-laki untuk kategori usia anak[13].

 

1.2.   Permasalahan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Oleh karena itu, penulis menentukan permasalahan-permasalahan dalam tulisan ini meliputi:

  1. Bagaimana kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?;
  2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?; dan
  3. Strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Maksud penulis menyusun tulisan ini adalah: Pertama, Mendeskripsikan kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, merumuskan suatu strategi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Tujuan penulis menyusun tulisan ini yaitu: Pertama, agar diketahui gambaran kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, agar dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, agar dapat dirumuskan strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang sehingga diperoleh suatu rumusan strategi penegakan hukum yang dapat diimplementasi dalam pemberantasan terhadap tindak pidana tersebut.

 76765876867

BAB II

KAJIAN TEORITIS

 

2.1.   Konsep Perdagangan Orang

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime mendefinisikan perdagangan orang sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons sebagai:

“rekrutmen, transportasi, transfer, menadah atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”[14]

Sedangkan definisi perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi”[15].

Berdasarkan kedua konsep tersebut, definisi perdagangan orang mengandung beberapa unsur, yaitu: Pertama, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; Kedua, dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut; Ketiga, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara; dan Keempat, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang yang dimaksud oleh penulis dalam tulisan ini yaitu: suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

 

2.2.   Konsep Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum menurut Jaksa Agung RI Hari Suharto, SH dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat”.[16]

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup[17]. Pengertian yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto ini sering disebut sebagai pengertian penegakan hukum secara luas.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[18]. Menurutnya, pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu: dari sudut subyek dan dari sudut obyeknya.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Perserikatan bangsa-bangsa menggunakan pendekatan untuk menangani masalah perdagangan manusia berdasarkan pencegahan kejahatan, penjatuhan hukuman dan penjagaan korban. Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) membuat adalah Protokol Trafiking yang memiliki kerangka untuk menangani masalah perdagangan manusia yang dipanggil “Pendekatan 3P”, yaitu: Prevention, Prosecution and Protection (Pencegahan kejahatan, Penjatuhan hukuman dan Penjagaan korban)[19]. Sejak itu, sedikitnya 155 negara sudah membuat hukum-hukum dan undang-undang berdasarkan “Pendekatan 3P”[20]. Indonesia juga telah membuat hukum-hukum dan undang-undang untuk perdagangan manusia atas dasar pendekatan tersebut sejak 2007[21].

Berdasarkan beberapa konsep penegakan hukum tersebut, nampak bahwa ada beberapa unsur dalam penegakan hukum yaitu: Pertama, rangkaian kegiatan dalam rangka usaha menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; Kedua, bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif; Ketiga, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum; Keempat, untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya; dan Kelima, dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Apabila penulis simpulkan dan kaitkan dengan tulisan ini, maka penegakan hukum dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai: rangkaian kegiatan dalam rangka menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perdagangan orang yang berlaku yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (Polri beserta pihak dan instansi terkait lainnya) untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan tersebut berjalan sebagaimana seharusnya dan tujuan hukum tersebut dapat tercapai sesuai harapan. Upaya penegakan hukum tersebut meliputi tindakan-tindakan yang termasuk dalam “Pendekatan 3P”, yaitu: untuk pencegahan kejahatan, untuk penjatuhan hukuman, dan untuk penjagaan korban.

 

2.3.   Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling berkaitan sangat eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum[22]. Kelima faktor tersebut yaitu:

  1. Faktor hukumnya sendiri;
  2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
  4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
  5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 

2.4.   Teknik Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai[23].  Analisis ini merupakan suatu metoda untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut.

Kata SWOT itu sendiri merupakan kependekan dari variabel-variabel penilaian, yaitu: S merupakan kependekan dari STRENGTHS, yang berarti potensi dan kekuatan pembangunan; W merupakan kependekan dari WEAKNESSES, yang berarti masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi; O merupakan kependekan dari OPPORTUNITIES, yang berarti peluang pembangunan yang dapat; dan T merupakan kependekan dari THREATS, yang merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan[24].

Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi pembangunan daerah. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Sebagai salah satu alat untuk formulasi strategi, tentunya analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu: (a) Tahap pengumpulan data; (b) Tahap analisis; dan (c) Tahap pengambilan keputusan[25]. Teknik ini akan penulis gunakan dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, penulis dapat menganalisa dan merumuskan suatu strategi yang sesuai guna meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 122121

BAB III

PEMBAHASAN

 

 

 

  1. Visi

“Mewujudkan kerjasama lintas sektoral (nasional, regional dan internasional) dan penggalangan komponen masyarakat yang intensif, sinergi, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia”

  1. Misi

1)      melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      menjalin hubungan, memberdayakan, dan melakukan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      menjalin hubungan dan melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      melakukan penindakan terhadap oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      menyusun sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      melakukan peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      melakukan pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Tujuan

1)      terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, proporsional, dan mutualisme dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      terjalinnya kerjasama dengan yang intensif dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      terjalinya hubungan dan terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, dan mutualisme dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      terwujudnya efek jera bagi oknum Polri yang terlibat dan mencegah anggota Polri sehingga tidak terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      terwujudnya suatu sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      terwujudnya peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      tercapainya pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Sasaran

1)      instansi pemerintah, gugus tugas dan lembaga lainnya yang dibentuk pemerintah;

2)      organisasi, negara dan lembaga (nasional, regional dan internasional) yang berkompeten dan mendukung pemberantasan tindak pidana kejahatan orang;

3)      Oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

4)      aparat penegak hukum dalam CJS; dan

5)      seluruh komponen masyarakat dan kearifan lokal yang ada di masyarakat.

  1. Pelaksana

1)      Seluruh personil Polri khususnya yang terlibat langsung dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di seluruh wilayah Negara Keastuan Republik Indonesia terutama di daerah yang rentan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2)      Seluruh pimpinan Polri dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek secara berjenjang sesuai dengan potensi wilayah hukum masing-masing.

  1. Strategi
  • Jangka Pendek (1 s.d 2 tahun pertama)

1)      melakukan pertemuan rutin dan koordinasi bulanan yang intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

4)      membuat dan membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di Indonesia.

5)      melakukan penindakan yang tegas terhadap setiap oknum yang terbukti terlibat tindak pidana perdagangan orang.

6)      melakukan penyusunan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level nasional.

7)      melakukan indentifikasi dan inventarisasi kearifan lokal yang ada di Indonesia yang dapat bermanfaat bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

  • Jangka Menengah (tahun ke-3 dan ke-4)

1)      menjalin dan membina kerjasama serta membuat jaringan komunikasi dengan negara yang rentan menjadi tujuan dan potensi sebagai pemasok tindak pidana perdagangan orang dari dan ke Indonesia.

2)      membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di kawasan regional.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

3)      membina dan mengembangkan kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional dan regional.

4)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level regional.

  • Jangka Panjang (5 tahun dan seterusnya)

1)      membina dan mengembangkan kerjasama dan jaringan komunikasi dengan seluruh negara di dunia dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di dunia;

2)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di level internasional.

3)      membina dan mengembangkan jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

4)      membina, mengembangkan dan memperluas kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

5)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level internasional.

 

BAB IV

PENUTUP

 

4.1.   Kesimpulan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

  1. Kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih belum optimal. Perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang menunjukkan trend penurunan.
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi:

1)      Adanya instrumen hukum (internasional dan nasional) yang kuat dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

2)      Banyaknya personil Polri yang tersentralisasi dari pusat ke daerah-daerah sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

3)      Adanya dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bagi Polri;

4)      SDM Polri telah memiliki kemampuan yang cukup (dari sekolah, kursus dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri) dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

5)      Adanya keterlibatan oknum Polri baik secara langsung maupun tidak langsung membekingi praktek perdagangan manusia;

6)      Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Polri dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penanganan perdagangan orang;

7)      Terbatasnya sarana dan prasarana (khususnya angkutan laut dan udara) dalam upaya memonitor seluruh wilayah Indonesia yang rentan terhadap terjadinya praktek perdagangan orang; dan

8)      Belum adanya sistem dan metode yang tepat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang.

Faktor eksternal antara lain:

1)      Besarnya dukungan internasional dalam rangka pemberantasan praktek perdagangan manusia;

2)      Adanya satuan gugus tugas, BNP2TKI serta badan atau instansi lainnya yang dibentuk khusus untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

3)      Banyaknya LSM dan kelompok masyarakat tertentu yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

4)      Budaya ketimuran yang masih ada di masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji/dosa.

5)      Kondisi sosial masyarakat Indonesia (misalnya banyaknya kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan lain sebagainya) yang mendorong mudahnya mereka menjadi korban kejahatan perdagangan orang;

6)      Kurangnya kesepahaman antara aparat penegak hukum (terutama hakim dan jaksa) dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia;

7)      Kurangnya keseriusan instansi atau pihak-pihak terkait khususnya dalam instansi pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

8)      Masih lemahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai kejahatan perdagangan orang sehingga mereka mudah tertipu, terperdaya bahkan menjadi korban kejahatan tersebut.

  1. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yaitu Program Kerjasama Lintas Sektoral dan Penggalangan Komponen Masyarakat. Program tersebut meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, pelaksana, dan strategi (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang).

 

4.2.   Saran

Agar program dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka penulis menyarankan sebagai berikut: Pertama, masih perlu dilakukan kajian, evaluasi dan penyempurnaan terhadap program tersebut; Kedua, Perlu sosialisasi terhadap seluruh personil Polri termasuk upaya penggalangan saran, kritik dan masukan bagi penyempurnaannya; dan Ketiga, Apabila sudah dinyatakan sempurna, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh pimpinan Polri melalui petunjuk teknis dan dijabarkan lagi oleh para kepala kesatuan wilayah melalui petunjuk pelaksanaan.

 


DAFTAR PUSTAKA

 

BUKU

Abdusalam, R., Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997.

Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986.

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Wilson Colin, A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984.

 

INTERNET

Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi.

Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia.

Menkokesra.go.id, Tindak Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, 2005, http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf,

Permata, Titis Jati, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia.

Umar, Musni, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011,   http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/.

U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, http://goo.gl/I3BeN.

___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, http://www.108csr.com/home/news.php?id=271.

_______________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 .

_________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87.

___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

 

BAHAN PERKULIAHAN

Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

 

BAHAN-BAHAN LAIN

United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008.

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009.

 


 

[1]Colin Wilson , A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984, hal.8.

[2] Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Musni Umar, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011, diakses melalui http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/ pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[9] Ibid.

[10] Titis Jati Permata, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, diakses melalui http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[11] ___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[12] Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, diakses melalui http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[13] ______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, diakses melalui http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87 pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[14] Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, diakses melalui http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

[16] R. Abdusalam, Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997, hlm 18.

[17] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986, hal. 3.

[18]Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses melalui  http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[19] United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008, hal. 59.

[20] United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009, hal. 8.

[21] Ibid, hal. 170.

[22] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 8.

[23] Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 18.

[24] Ibid, hal. 19.

[25] Ibid, hal. 21.

[26] U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, diakses melalui http://goo.gl/I3BeN pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012, hal. 2.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] ___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, diakses melalui http://www.108csr.com/home/news.php?id=271 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[30] US Embassy Jakarta, Op.Cit.

[31] Ibid.

[32] ________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[33] _________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[34] Ibid.

[35] Ibid.

[36] Ibid.

[37] Ibid.

[38] Ibid.

[39] Ibid.

negeri serba boleh melawan duet maut jokowi ahok

Selamat pagi komandan !!!Jokowi dan Ahok , duet maut kemapanan di Jakarta dan Indonesia,
Di negara yang serba boleh seperti Indonesia , sudah terlalu banyak cerita yang bisa menjadi alasan pembenar terhadap sebuah kemauan , modalnya gampang saja : punya massa .. maka anda akan menjadi pesohor yang ditakuti , punya intelektualitas …. Maka anda akan menjadi pengamat yang mumpuni, punya uang ……………… anda bisa membeli dukungan , punya koneksi ……… anda menjadi jumawa.

Serba boleh yang menggejala membuat urusan di Indonesia menjadi serba gampang , maksudnya serba gampang jadi lupa atau dilupakan orang, kemaren sibuk dengan urusan bank century , tiba tiba lupa dengan urusan norman kamaru, besoknya lagi ada urusan hambalang , terakhir muncul lagi bank century , serba latah pada akhirnya membuat keinginan mensterilkan jalur busway menjadi polemic yang berkepanjangan menghias headline media massa.
Bejo

Kita sibuk membicarakan , jumlah besaran denda yang selama ini dirasakan bisa dibeli dengan uang gobanan kini harus kotak katik dengan angka satu juta.
Jokowi ahok sebagai duet maut di Jakarta ingin mengajak masyrakat untuk lebih dewasa , bahwa Tilang juga merupakan bagian dari peradaban manusia untuk hidup teratur keluar dari serba boleh di Jakarta,
namanya jalur busway menjadi sedemikian lumrah untuk diterobos , mulai dari alasan mobil dinas , punya jendral , punya penggede , punya tokoh , punya kenalan bahkan alasan yang bikin mules …. Lagi buru buru.

Sebagai sebuah perjuangan untuk menjadikan masyarakat Jakarta menjadi beradab , adalah sebuah kepatutan bagi keinginan Jokowi ahok membangun pola transportasi massal yang sehat, lancar jaya , tertib .
Potongan mosaic dari konsep penataan transportasi missal yang digagas dan diberani diperjuangkan duet jokowi ahok umumnya menimbulkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah penertiban alias bahasa intelektual kampus disebut dengan penggusuran lapak –lapak pedagang kaki 5, parker liar yang memakan badan jalan , pembersihan stasiun kereta api komuter termasuk pasar tumpah di tanah abang merupakan solusi sehat buat lancar jaya kemacetan jalan di Jakarta ???
2. Apakah ide tilang full kepada motor dan mobil yang nekat menerobos jalan busway akan efektif ?
3. Apakah cabut pentil dan lepas plat nomor mobil yang parkir sembarangan akan membuat jera???
Semua pertanyaan tadi muncul dari percakapan di warung kaki lima sampai ke gedung dewan , namun disadari atau tidak , dalam membangun sebuah peradaban dibutuhkan usaha , waktu , tenaga yang tidak sedikit , harus terus menerus dan siap untuk tidak popular.

Kangen linuran ke bali

Nggak salah kalau Ahok pernah mengatakan dalam sebuah sesi wawancara di tv, bahwa dirinya siap tidak dipilih kembali pada pemilukada berikutnya bilamana akibat ide dan terobosan yang dilakukan demi lancar jayanya jalanan Jakarta pada akhirnya mengecewakan oknum masyarakat dan oknum pejabat yang ada di Jakarta.
Membangun system traNSPORTASI masal yang bisa mengakomodasi sekian kepentingan masyarakat tentunya tidak mudah , dan memang tidak semudah menyuarakan protes apalagi penolakan yang biasanya disuarakan oleh mereka yang sebenarnya tidak ahli banget namun mudah mendiskreditkan orang tanpa memberikan solusi yang tepat,
umumnya ketika ditanya balik apa yang menjadi solusi jawabnya adalah : KALAU MENURUT SAYA ( EMANG JAKARTA PUNYA ENTE SEORANG ) ……….. ATAU JAwABAN KLASIK …… SEHARUSNYA DARI DULU ( EMANG ENTE DULU KEMANA AJA ) ……….. YANG PALING PARAH ADALAH JAWABAN POKONYA ……… ( EMANG ENTE BISA ???)
No hurt feeling
negeri serba boleh seperti Indonesia dan Jakarta sebagai ikonnya membutuhkan manusia manusia beradab yang tahu mana batas antara hak dan kewajibannya , kalau nggak mau telat , ya harus datang lebih awal , kalau nggak mau macet ya pindah ke angkutan umum , kalau ngelihat jalur busway ya jangan diterobos,
kita malah asyik mebicarakan , kalau denda selangit akan memancing polisi jadi koruptif , jadi yang disalahkan adalah tilangnya bukan perilakunya , kalau nggak mau di pungli ya jangan melanggar , kalau polisinya pungli tinggal jepret dan wartakan.
bercanda
Melawan Negara yang serba boleh adalah yang paling mudah dengan melakukan serba tertib , dimulai dari diri sendiri , dari yang kecil dan mulailah sekarang juga.
Selamat datang era serba tidak boleh. Jalanan Jakarta lancar jaya.

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT SEKITAR TPA SAMPAH BANTAR GEBANG BEKASI

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT
SEKITAR TPA SAMPAH BANTAR GEBANG BEKASI

Rina Hastuti Vikara Bhakti

Pendahuluan
Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses. Salah satu bentuk perubahan sosial adalah pembangunan yang dapat diartikan sebagai bentuk perubahan sosial yang terarah dan berencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sifat mendasar dari masyarakat yang dinamis, artinya masyarakat terus-menerus mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan warga masyarakatnya. Sehingga sesederhana apa pun masyarakat, selalu terdapat penemuan-penemuan baru yang dapat mempermudah upaya masyarakat dalam mempertahankan hidup. Masyarakat juga berubah menjadi semakin kompleks dan penuh dengan fungsi-fungsi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya.1
Dari segi kuantitas, masyarakat di seluruh dunia selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan, termasuk Indonesia. Jumlah penduduk terus bertambah setiap hari. Tahun ini, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 230,6 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yaitu 2,6 juta jiwa per tahun.2 Jika tidak diatasi atau ditekan, maka 10 tahun lagi Indonesia akan mengalami ledakan penduduk. Semakin bertambahnya populasi manusia tersebut merupakan ancaman terbesar bagi masalah lingkungan hidup di Indonesia dan bahkan dunia. Setiap orang memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup. Apabila populasi bisa bertahan pada taraf yang ideal, maka keseimbangan antara lingkungan dan regenerasi populasi dapat tercapai. Tetapi kenyataannya, populasi tumbuh lebih cepat daripada kemampuan bumi dan lingkungan untuk memperbaiki sumber daya yang ada. Akibatnya, kemampuan bumi akan terlampaui dan berimbas pada kualitas hidup manusia yang rendah. Manusia memerlukan makanan, pakaian, pemukiman, pekerjaan, hingga hiburan. Pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan harus terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, berdampak pada perlunya pembangunan di semua sektor. Pesatnya pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk itu membawa konsekuensi tersendiri, yaitu terproduksinya limbah atau sampah sebagai ekses dari hasil produksi manusia.
Aktivitas pembangunan dan persoalan limbah atau sampah yang ditimbulkannya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya selalu inheren. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, semakin meningkat pula jumlah limbah atau sampah yang dihasilkan. Selama manusia masih bernafas, produksi sampah akan terus berjalan. Kegiatan ekonomi yang memproduksi barang-barang bernilai ekonomi dapat berhenti, tetapi produksi sampah tidak akan berhenti selama manusia masih hidup.3 Membayangkan masa depan bumi, sebuah film anak-anak animasi produksi Amerika yang berjudul WALL.E, mungkin dapat menggambarkan kondisi bumi bertahun-tahun yang akan datang, dimana bumi telah penuh sesak oleh sampah. Tidak ada tanah tersisa yang dapat didiami manusia maupun ditumbuhi tanaman, karena telah dipenuhi timbunan sampah hingga menyerupai gedung pencakar langit. Dan akhirnya sungguh mengenaskan, manusia tersingkir, berkelana di luar angkasa untuk mencari kemungkinan kehidupan di planet lain.
Di Indonesia produksi sampah mencapai 167 ribu ton/hari,4 sedangkan khusus di wilayah DKI Jakarta produksi sampah bisa mencapai enam ribu ton per hari atau setara dengan sekitar 27 ribu meter kubik per hari dan dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.5 Volume sampah tersebut diprediksikan akan terus melonjak dengan tingkat kenaikan sekitar lima persen per tahun. Sehingga bisa dibayangkan akan muncul ‘gunung-gunung’ kecil di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) setiap harinya. Persoalan sampah khususnya di Jakarta, selain disebabkan volume sampah yang sangat tinggi, juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam permasalahan tersebut. Sampah merupakan permasalahan manusia, dan apabila tidak terkelola dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan dan dampak yang makin besar. Hal ini dapat diamati dengan munculnya perubahan-perubahan sosial pada masyarakat di sekitar tempat dibangunnya lokasi pembuangan sampah. Makalah singkat ini akan berusaha menggambarkan perubahan sosial masyarakat terkait isu lingkungan sampah sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan, khususnya di sekitar TPA sampah Bantar Gebang Bekasi.

Sampah Bantar Gebang dan permasalahannya
Sejak tahun 1989, lahan seluas 108 hektar di Desa Cikuwil, Ciketing Udik, dan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi Barat telah dipakai dan dibeli secara bertahap oleh pemerintah DKI Jakarta dari Pemerintah kota Bekasi sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah warga DKI Jakarta.6 Setiap harinya, sampah sebesar 6000 ton milik warga Jakarta dibuang ke TPA tersebut. Namun, seiring dengan era reformasi, gelombang protes warga sekitar terhadap lokasi TPA ini mulai muncul. Ketidakberesan pengelolaan sampah menjadi alasannya, ditambah lagi dengan pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah yang semakin luas. Ada tiga hal yang menjadi masalah penting pada kondisi TPA Bantar Gebang, yaitu bau sampah yang masih belum dapat ditangani hingga saat ini, truk-truk pengangkut sampah yang sering tidak ditutup sehingga cairan lindi berceceran di sepanjang jalan menuju TPA Bantar Gebang, dan adanya TPA liar di luar area TPA resmi yang belum dikendalikan.7
Namun masalah sampah di TPA Bantar Gebang tidak semata persoalan bau busuk dan limbah. Karena di balik itu, persoalan sampah di TPA Bantar Gebang sarat kepentingan.8 Di antaranya, Pemerintah kota Bekasi menuntut agar Pemprov DKI segera membayar dana kompensasi sebagai wujud community development bagi warga di sekitar TPA Bantar Gebang. Dana itu akan digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan prasarana yang dibutuhkan masyarakat Bantar Gebang, seperti untuk memperbaiki jalan, menyediakan obat gratis, dan memperbaiki lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kenyataannya, setiap menjelang berakhirnya masa PKS (perjanjian kerja sama) TPA Bantar Gebang selalu muncul gugatan dan polemik. Seperti aksi pagar betis yang dilakukan oleh ratusan orang dari Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi yang menuntut kompensasi dampak sampah TPA. Warga desa mengaku selama 20 tahun lebih TPA Bantar Gebang dioperasikan, belum pernah menikmati dana pemberdayaan masyarakat tersebut.9
Selain itu, untuk mengurangi pencemaran udara dan air di sekitar pembuangan, masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk menghijaukan lahan seluas 108 hektar itu dengan tanaman produktif. Pemprov DKI juga diminta memperbaiki sistem pengangkutan sampah. Karena selama ini pengiriman sampah dari DKI dianggap melanggar perjanjian kerjasama yang telah dibuat, dimana Dinas Kebersihan DKI selalu membuang sampah dalam keadaan basah. Padahal, menurut perjanjian, sebelum dibuang ke TPA, sampah harus dipadatkan dulu supaya cairan lindinya tidak berceceran ke mana- mana. Sebagai bentuk protes terhadap pencemaran lingkungan, warga Bantar Gebang pernah melakukan aksi penutupan secara sepihak. Penutupan sementara oleh Pemda juga pernah dilakukan saat berakhirnya perjanjian kerjasama. Namun kemudian dibuka kembali setelah diperbaharuinya perjanjian kerjasama saling menguntungkan antara Pemerintah kota Bekasi dengan Pemda DKI Jakarta yang sepakat untuk bekerja sama dalam mengelola TPA. Pemda DKI Jakarta yang menanggung semua biaya dan Pemda Bekasi yang mengelolanya. Selanjutnya, Pemda Bekasi memberikan tugas pengelolaan TPA pada pihak ketiga, yakni PT. Patriot Bangkit Bekasi hingga saat ini.

Perubahan sosial yang terjadi di sekitar TPA sampah Bantar Gebang
Perubahan sosial mempunyai tiga unsur yaitu adanya proses, terjadi dalam masyarakat, dan menimbulkan dampak (positif maupun negatif). Proses menunjukkan adanya suatu kesinambungan sejak dimulai hingga akhir melalui tahap-tahap tertentu, berdasarkan kurun waktu dan tiap tahap terdapat hasil yang dicapai, meningkat atau sebaliknya.10 Berkaitan dengan masalah Bantar Gebang, proses perubahan sosial mulai dialami oleh masyarakat sejak Bantar Gebang ditetapkan oleh pemerintah kota Bekasi sebagai tempat pembuangan sampah akhir warga Jakarta melalui Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Bekasi dan Pemda DKI Jakarta, yang terus diperpanjang hingga saat ini. Perubahan sosial ini terjadi pada masyarakat sekitar Bantar Gebang yang hidup saling berhubungan, sehingga menjadi satuan kehidupan pada suatu lingkungan tempat tinggal11, yaitu di sekitar wilayah tempat pembuangan akhir (TPA). Perubahan yang terjadi berdampak positif maupun negatif, baik pada lingkungan alam maupun masyarakat. Perubahan yang terjadi pada lingkungan alam, pada akhirnya tentu berpengaruh pada kehidupan masyarakat, antara lain adalah :
1. Perubahan terhadap lingkungan
Pembuangan sampah yang tidak memenuhi persyaratan pada umumnya dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, meliputi lingkungan darat, udara, maupun perairan,12 yaitu :
a. Pencemaran darat yang dapat ditimbulkan oleh sampah, ditinjau dari segi kesehatan sebagai tempat bersarang dan menyebarnya bibit penyakit, sedangkan ditinjau dari segi keindahan, adalah menurunnya estetika (tidak sedap dipandang mata).
b. Pencemaran udara yang ditimbulkan sampah, misalnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, debu gas-gas beracun. Pembakaran sampah dapat meningkatkan karbonmonoksida (CO), karbondioksida (CO2) nitrogen-monoksida (NO), gas belerang, amoniak dan asap di udara. Asap di udara, asap yang ditimbulkan dari bahan plastik ada yang bersifat karsinogen, artinya dapat menimbulkan kanker, oleh sebab itu harus berhati-hati dalam membakar sampah.
c. Pencemaran perairan yang ditimbulkan oleh sampah, misalnya terjadi perubahan warna dan bau pada air sungai, penyebaran bahan kimia dan mikro organisme yang terbawa air hujan, dan meresapnya bahan-bahan berbahaya sehingga mencemari sumur dan sumber air. Bahan-bahan pencemar yang masuk kedalam air tanah dapat muncul ke permukaan tanah melalui air sumur penduduk dan mata air. Jika bahan pencemar itu berupa B3 (bahan berbahaya dan beracun) misalnya air raksa (merkuri), chrom, timbale, cadmium, maka akan berbahaya bagi manusia, karena dapat menyebabkan gangguan pada syaraf, cacat pada bayi, kerusakan sel-sel hati atau ginjal. Baterai bekas (untuk senter, kamera, jam tangan) mengandung merkuri atau cadmium, sehingga tidak boleh dibuang di sembarang tempat karena bahan B3 didalamnya dapat meresap ke sumur penduduk.

Berdasarkan komposisinya, sampah DKI Jakarta terdiri dari 55 persen sampah organik dan sisanya merupakan sampah anorganik yang didominasi kertas dan plastik. Sumber sampah terbesar adalah dari kawasan pemukiman (52 persen), yang diikuti oleh daerah perkantoran (27 persen), dan kawasan industri (8 persen).13 Pencemaran lingkungan juga terjadi di TPA Bantar Gebang. Pada awal pembangunan TPA, direncanakan pengelolaan sampah akan dilakukan dengan menggunakan teknik sanitary landfill, yaitu penguburan sampah setiap ketinggian 2 meter dengan tanah. Namun konsep ini tidak pernah dijalankan sebagaimana mestinya dengan membuang air limbah sampah langsung ke sungai di sekitar Bantar Gebang. Akibatnya, sawah-sawah di daerah itu ikut tercemar sehingga menghasilkan padi yang berkualitas buruk dan merugikan petani. Hasil panen merosot karena tercemar limbah sampah. Sawah-sawah termasuk padinya, warnanya sudah kehijau-hijauan. Hal ini mengakibatkan hasil panen tidak bagus lagi kualitasnya. Rasa padi tidak enak, penyebabnya, aliran limbah sampah yang langsung ke sungai mempengaruhi tanah di sekitar Bantar Gebang.14 Kondisi ini berdampak pada mata pencarian penduduk yang tidak dapat bertani lagi. Akhirnya, masyarakat berganti pekerjaan menjadi pemulung, pedagang atau mengelola sampah.
Pencemaran udara akibat bau menyengat dari tumpukan jutaan ton sampah dapat tercium hingga radius 15 kilometer. Tinggi tumpukan sampah TPA Bantar Gebang telah mencapai enam meter lebih, hingga mirip gunung sampah yang menjulang. Belum lagi pencemaran akibat rembesan cairan hasil pembusukan sampah (lindi) yang meresap ke dalam sumur air tanah yang digunakan warga. Sampah-sampah basah dan bau itu dibuang dan ditumpuk begitu saja tanpa diolah dengan benar, yaitu dengan cara pengurukan sampah dengan tanah, yang seharusnya dilakukan secara berkala untuk meredam bau. Sebenarnya, sistem ini sudah banyak ditinggalkan negara-negara maju. Mereka telah menyadari bahwa dampak utama sanitary landfill adalah kerusakan lingkungan, sebab sistem ini memiliki sejumlah kelemahan antara lain memerlukan lahan yang luas serta kebocoran ke dalam sumber air yang tidak dapat ditoleransi.15
Kondisi-kondisi di atas menjadi pembawa malapetaka bagi beberapa kelurahan yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang. Karena, tatkala musim kemarau datang, daerah sekeliling TPA diliputi kabut. Kabut ini bukan hanya datang malam hari, melainkan juga siang hari. Kabut ini berbau apek dan menyengat. Akibatnya, para warga terpaksa memakai masker. Keluhan gangguan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) di Puskesmas setempat meningkat. Saat musim penghujan, jalanan menjadi becek, bau busuk menyebar, air sumur tercemar sehingga tercium seperti kotoran kucing, belum lagi banyaknya lalat, nyamuk dan tikus.16 Kondisi inilah yang terpaksa dinikmati masyarakat sekitar Bantar Gebang, serta sekelompok masyarakat pengais sampah di dalam areal TPA.
Hal yang merugikan juga dialami oleh pemilik tanah di sekitar Bantar Gebang. Bila di daerah lain harga tanah bisa mencapai ratusan ribu permeter, maka di daerah Bantar Gebang harganya jauh lebih rendah, dan peminatnya sedikit. Karena pemukiman di kawasan itu bahkan hingga sekitar Cibubur terkena efek bau dari sampah Bantar Gebang, terutama ketika truk-truk pengangkut sampah melintasi daerah tersebut.

b. Perubahan sosial masyarakat
Seperti telah diuraikan di atas, bahwa perubahan lingkungan alam dalam rangkaian prosesnya akhirnya mengakibatkan perubahan sosial pada masyarakat beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya sebagai wujud adaptasi mereka terhadap lingkungan, antara lain adalah :
1) Perubahan mata pencaharian
Daerah Bantar Gebang pada mulanya adalah daerah pemukiman dan sebagian penduduk ada yang bertani kecil-kecilan. Namun sejak daerah tersebut dibangun TPA, terjadi perubahan terhadap lingkungan alam yang kemudian berdampak pada masyarakat. Akibat pencemaran lingkungan sekitar Bantar Gebang, tanah tidak layak lagi untuk bercocok tanam. Akibatnya, masyarakat yang semula bermata pencaharian sebagai petani, menjadi bekerja di bidang lain. Antara lain ikut menjadi pemulung, bila cukup modal mereka membuka usaha penerimaan sampah/bandar dari pemulung (menjadi juragan) atau menjadi pedagang. Sebagai pedagang, mereka menjual makanan dan minuman di sekitar TPA, dan pembelinya adalah para pemulung tersebut.
Penggunaan lahan di tiga kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang Bekasi, yakni Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Sumur Batu, sebagai TPA bukan tanpa batu sandungan. Penolakan warga dan ancaman penutupan berkali-kali mewarnai perjalanan beroperasinya lahan penampungan sampah itu. Walaupun keberadaan Bantar Gebang banyak dampak negatif dari sisi pencemaran lingkungan. Namun ada juga sisi positif di bidang ekonomi yaitu, membuka lapangan kerja. Ketergantungan masyarakat, terutama komunitas pemulung, terhadap sampah Bantar Gebang sangat tinggi. Sehingga ketika TPA pernah ditutup untuk sementara, mereka kebingungan, karena penghasilannya menurun. Bahkan mereka melakukan aksi demo ke Pemerintah kota Bekasi, dan menuntut untuk dibuka kembali TPA tersebut.
2) Munculnya perumahan kumuh di sekitar TPA
Saat ini, kantong-kantong pemulung di TPA Bantargebang, berdasarkan data terdapat 1.700 kepala keluarga.17 Mereka merupakan warga miskin, yang tinggal di kebun dan gubuk-gubuk tak layak huni sehingga memenuhi semua kriteria miskin yang ditentukan BPS Pusat. Perumahan kumuh ini, umumnya dibangun secara pribadi maupun oleh bandar / juragan pengelola sampah untuk para pemulung yang direkrut menjadi anggotanya. Sampah-sampah yang ditemukan dan dihasilkan oleh para pemulung kemudian dijual kepada para bandar tersebut. Kehadiran perumahan tersebut, secara otomatis telah membentuk suatu area kumuh di sekitar kawasan bantar Gebang. Di rumah-rumah petak itu, para pemulung tinggal bersama keluarganya, terkadang satu rumah ditinggali dua keluarga.
3) Kemiskinan komunitas pemulung
Hingga saat ini jumlah pemulung yang terdaftar di TPA Bantar Gebang sebanyak 5.000 orang, termasuk pemulung musiman.18 Pemulung ada yang merupakan penduduk setempat, namun banyak juga yang pemulung musiman yang bukan penduduk setempat/pendatang. Mereka umumnya berasal dari daerah Jawa Barat, seperti Indramayu, Karawang, bahkan Sumatera. Ini merupakan konsep hijrah. Mereka datang ke Bantar Gebang untuk meningkatkan kualitas hidupnya, karena penghasilan yang tidak menentu sebagai petani di daerah asalnya. Para pemulung terdiri dari kaum pria, ibu-ibu atau anak-anak. Pendapatan yang umumnya diperoleh rata-rata sebesar Rp. 70 ribu perhari. Namun uang itu habis untuk biaya anak-anak sekolah dan makan sehari-hari.
Kondisi para pemulung tersebut memenuhi indikator kemiskinan yang dikemukakan oleh Amrtya Zen19 yaitu Lack of Capability, apabila dilihat secara keseluruhan komunitas pemulung di TPA Bantar Gebang memang tidak memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskian struktural yang menjerat mereka. Lack of Power, posisi tawar para pemulung memang sangat lemah, atau bisa dibilang tidak ada sama sekali khususnya dengan para juragan (bandar pemulung), apalagi mengingat mereka berada pada dasar terendah rantai bisnis sampah ini. Dalam menentukan harga beli barang bekas misalnya para pemulung tidak independen menentukan harga, bahkan untuk memilih pembeli yang lebih baik pun tidak bisa. Karena mereka diharuskan menyetor kepada juragan yang telah memberikan fasilitas kepada mereka. Juraganlah yang memiliki akses jaringan pada pabrik-pabrik daur ulang. Lack of Security, keamanan dalam bekerja memang sangat dibutuhkan, apapun pekerjaanya keselamatan dalam bekerja menjadi prioritas utama untuk diperhatikan. Bekerja sebagai pemulung di TPA memang sangat beresiko tinggi, dari gangguan kesehatan sampai ancaman nyawa yang selalu mengintai mereka. Hubungan mereka dengan para juragan juga sangat tidak aman, hal ini dikarenakan para pemulung diajak oleh para juragan dari daerah asalnya untuk bekerja di TPA Bantar Gebang dan tinggal di gubung-gubug yang disediakan oleh juragan tersebut. Hubungan patron klien seperti ini tentu sangat merugikan para pemulung, karena dari penentuan harga sampah sampai pemecatan ditentukan oleh para juragan. Lack of Opportunity, kesempatan untuk keluar dari jerat kemiskinan merupakan hal yang mahal bagi para pemulung. Dari akses modal yang minim, pendidikan yang pas-pas, dan tidak memiliki ketrampilan (skill) pada bidang lain, menjadikan mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan pindah ke pekerjaan yang lebih mapan.
4) Penurunan kualitas hidup
Kemiskinan dan kurangnya pengetahuan, membuat komunitas ini tidak sempat memperhatikan kesehatan dan keselamatan diri. Padahal bahaya malaria, diare, masalah pencernaan, demam berdarah, penyakit kulit menular, setiap saat bisa mengancam diri maupun keluarganya yang hidup di sekitar TPA. Belum lagi masalah penyakit pernafasan seperti TBC, Bronchitis, dan sebagainya. Kondisi kesehatan masyarakat di sekitar dan di dalam areal TPA Bantar Gebang patut mendapat perhatian serius. Ketiadaan sanitasi, air yang buruk, tempat tinggal beratapkan seng atau kardus, dengan alas tidur tikar bahkan tanah, adalah kondisi umum yang ditemui pada komunitas sampah Bantar Gebang, sehingga membahayakan kesehatan dan keselamatan komunitas itu.
Kondisi di atas menjadi dilema bagi komunitas Bantar Gebang. Tinggal di Bantar Gebang berarti membiarkan diri dihujani penyakit. Namun, keluar dari Bantar Gebang, berarti tidak ada pekerjaan untuk menyambung hidup. Ditambah lagi pilihan menjadi pemulung di Bantar Gebang merupakan taruhan atas nyawa mereka, dengan adanya resiko kebakaran dan longsor di TPA Bantar Gebang yang terus mengancam jiwa setiap waktu.
5) Himbauan usaha pengelolaan sampah
Salah satu upaya untuk dapat mereduksi volume timbunan sampah di Bantar Gebang, Pemda DKI Jakarta menghimbau untuk menerapkan program 3R (Re-use, reduce, recycle) kepada masyarakat sebelum sampah-sampah tersebut berakhir di TPA Bantar Gebang. Namun peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program 3R itu masih terasa kurang. Melalui program ini, warga masyarakat dihimbau agar sampah tidak dijadikan musuh tetapi sebagai sahabat karena sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos dan sampah anorganik bisa dikelola menjadi beraneka ragam benda kerajinan. Berdasarkan data KLH pada tahun 2008, sampah yang diolah menjadi kompos dari produksi sampah tersebut hampir 5 persen atau 12.800 ton/hari, sehingga bila dikelola dengan baik akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan negara.20

Penutup
Meningkatnya pembangunan di berbagai bidang berdampak pada semakin bertambahnya jumlah limbah atau sampah yang dihasilkan. Karenanya, masalah sampah merupakan masalah bersama, yang apabila tidak ditangani dengan benar akan menyebabkan kerugian serius. Dampak terhadap lingkungan alam akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia, yang secara bertahap akan menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat tersebut sebagai wujud adaptasi mereka terhadap perubahan lingkungan.
Pembangunan tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang di kabupaten Bekasi telah menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat. Hal yang paling mendasar dan paling merugikan adalah terjadinya pencemaran lingkungan, baik tanah, udara maupun air. Kondisi tanah menjadi tidak subur dan air mengalami penurunan kualitas karena telah tercemar oleh limbah sampah. Demikian pula dengan udara yang menguarkan bau sampah hingga radius berkilo-kilo meter jauhnya. Perubahan kualitas alam tersebut mengakibatkan perubahan sosial, serta berbagai reaksi sosial dari masyarakat. Ada yang menentang kehadiran lokasi tersebut karena sangat terganggu dengan dampak pencemarannya, namun ada juga yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai sumber penghasilan. Kehadiran TPA ternyata juga ada dampak positifnya, yaitu membuka peluang di sektor ekonomi dan kesempatan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja. Masyarakat yang berasal dari luar Bantar Gebang pun berdatangan kesana untuk memperbaiki nasib, walaupun hanya dengan bekerja sebagai pemulung.
Perubahan sosial lainnya yang terjadi adalah munculnya perumahan kumuh yang berada di sekitar TPA Bantar Gebang yang didiami oleh para pemulung, baik pemulung musiman maupun tidak, yang tentunya menimbulkan berbagai permasalahan sosial lainnya. Munculnya pola patron klien antara pemulung dan bandar/juragan, dimana hasil kerja pemulung sangat ditentukan oleh sang patron, terutama dalam hal penentuan harga. Dan yang paling mengenaskan, akibat dari kemiskinan dan demi mencari nafkah, komunitas pemulung kurang memiliki kepedulian terhadap rendahnya kesehatan dan keselamatan diri. Padahal tingkat bahaya bekerja di sekitar TPA sangat tinggi, seperti bahaya longsor dan kebakaran.
Oleh sebab itu, masalah sampah tidak hanya dapat diatasi oleh masyarakat saja, namun membutuhkan campur tangan aktif dari pemerintah. Apalagi penentuan lokasi tempat pembuangan sampah ditentukan oleh pemerintah, yang pastinya telah memperhatikan dan memperhitungkan analisis dampak lingkungannya. Pengelolaan sampah oleh pemerintah maupun pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah, harus dilakukan secara serius dengan menerapkan sistem pengelolaan sampah yang tepat serta menggunakan bantuan teknologi. Hal ini sangat diperlukan guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan serta merugikan kehidupan masyarakat banyak. Partisipasi aktif masyarakat untuk peduli lingkungan juga sangat diharapkan, sehingga sampah tidak hanya semata-mata berakhir di TPA saja, tapi dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang dan dapat mengurangi volume sampah. Apabila lingkungan alam terpelihara dengan baik, maka akan mempengaruhi perubahan sosial masyarakat menuju ke arah yang baik pula.

Jakarta, Mei 2009

DAFTAR PUSTAKA

Buana, Rusna Djanur, Pemkot Depok: Bergulat Melawan Sampah, Depok: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkot Depok, 2004.

Dahniel, Rycko Amelza, ”Perubahan Sosial: Revolusi atau Evolusi Sosial”, Makalah tugas kuliah PPS KIK UI, 10 Maret 2004.

Berbagai sumber berita dan informasi yang diunduh dari internet.