KAJIAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

sekedar meramaikan bulan-bulan NKP yang sedang marak , sebuah tulisan milik angkatan I MIK , menupas fenomena upaya Polri dalam penegakkan hukum TPPO dengan pendekatan teori SWOT, sebuah teori yang menjadi satu satunya pilihan teori yang boleh dipakai dalam penulisan NKP. what ever color you want, but only black.

 

tulisan lengkap silahkan kontak pemilik blog

 

6654654654

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.   Latar Belakang

Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (crime is the shadow of civilization), demikian dikatakan oleh Colin Wilson, seorang jurnalis asal Inggris, penulis buku A Criminal History of Mankind. Kejahatan selalu ada dan tetap melekat kepada setiap bentuk peradaban manusia[1]. Tidak ada peradaban manusia yang luput dari fenomena perkembangan kejahatan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang tetap dan pasti, namun sesuatu yang menyesuaikan dengan peradaban manusia.

Kejahatan dapat meningkat dan dapat pula menurun. Kejahatan juga dapat berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah kejahatan dan beranekaragamnya jenis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Semakin komplek suatu masyarakat, maka jumlah kejahatan semakin banyak, jenisnya semakin bervariasi dan modus operandinya semakin beragam.

Dalam perkembangannya, kejahatan berkembang salah satunya yang kita kenal dengan sebutan kejahatan transnasional. Kejahatan Transnasional menurut Neil Boister adalah: “certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national state or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[2], sedangkan pengertiannya menurut G. O. W. Mueller yaitu: “transnational crime is a criminological rather than a juridical term, coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Brand in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[3].

 

5354354

Karakteristik dari kejahatan transnasional menurut Pasal 3 Konvensi Palermo tahun 2000 adalah:

“(1) It is committed in more than one state (dilakukan di lebih dari satu negara); (2) It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state (dilakukan di suatu negara, tapi kegiatan penting lainnya seperti persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian berada di negara lain); (3) It is commited in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state (dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok organisasi kriminal yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kriminal di lebih dari satu negara); atau (4) It is committed in one state but has substantial effects in another state (dilakukan di suatu negara, tetapi mengakibatkan dampak-dampak substansial di negara lain)”[4].

Tidak semua kejahatan dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional. Menurut PBB, yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional meliputi: (1) Money laundering; (2) Terrorist activities; (3) Theft of art and cultural objects; (4) Theft of intellectual property; (5) Illicit traffic in arms; (6) Sea piracy; (7) Hijacking on land; (8) Insurance fraud; (9) Computer crime; (10) Environmental crime; (11) Trafficking in persons; (12) Trade human body part; (13) Illicit drug trafficking; (14) Fraud bankruptcy; (15) Infiltration of legal business; (16) Corruption; (17) Bribery of public officials; dan (18) Other offences committed by organized criminal groups. (Jay S. Albanese,2011:211)[5].

ASEAN, di Manila tanggal 20 Desember 1997, menyatakan kategori kejahatan transnasional meliputi: (1) Terrorism; (2) Illicit drugs; (3) Arms smuggling; (4) Trafficking in person; (5) Money laundering; (6) Arm robbery at sea; (7) Cybercrime; dan (8) International Economic Crime[6]. Sedangkan, AMMTC, tahun 2001, menyatakan terdapat 8 (delapan) kategori kejahatan transnasional yaitu: (1) Terrorism; (2) Narcotic; (3) Trafficking in persons; (4) Money laundering; (5) Sea piracy; (6) Arms smuggling; (7) Cybercrime; dan (8) Economic International crime[7].

Traficking in person atau perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang telah menjadi persoalan yang amat serius dan memprihatinkan di Indonesia. Menurut laporan US Departement of State yang dirilis pada tanggal 14 Juni 2010, Indonesia telah menempati urutan pertama di dunia sebagai pelaku perdagangan manusia[8]. Sekitar tiga juta orang telah diperdagangkan di dan dari Indonesia[9]. Menurut laporan tersebut, penempatan TKI  di luar negeri oleh PJTKI secara legal maupun ilegal telah menjadi sarana perdagangan manusia, pelacuran, dan perbudakan modern.

PBB, berdasarkan survei UNHCR dan UNICEF, menganggap dan menjadikan Indonesia bukan lagi sekedar lokasi transit dan tujuan perdagangan manusia, melainkan sudah menjadi negara sumber dan pemasok praktek ilegal tersebut[10]. Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki, serta dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit perdagangan seks dan kerja paksa. Masing-masing propinsi dari 33 propinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia. Daerah sumber yang paling signifikan adalah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang  di di negara-negara Asia yang lebih maju dan Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah, dan Irak. Jumlah WNI yang bekerja di luar negeri masih sangat tinggi, diperkirakan 6,5 juta sampai 9 juta pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk 2,6 juta orang di Malaysia dan 1,8 juta orang di Timur Tengah. Diperkirakan 69 persen dari seluruh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah perempuan. IOM (International Organization for Migration) dan LSM anti perdagangan manusia terkemuka di Indonesia memperkirakan bahwa 43 sampai 50 persen atau sekitar 3 sampai 4,5 juta TKI di luar negeri menjadi korban dari kondisi yang mengindikasikan adanya perdagangan manusia[11].

Berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain: meratifikasi konvensi PBB terkait dengan perdagangan orang melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, membentuk Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Universitas Indonesia, mangklarifikasi peran BNP2TKI di luar negeri dalam menerapkan UU No. 39 Tahun 2009, dan lain sebagainya termasuk melalui upaya-upaya penegakan hukum oleh Polri.

Dalam bidang penegakan hukum, Polri telah berusaha menindak tegas setiap pelaku perdagangan orang yang tertangkap. Seperti akhir-akhir ini Polri berhasil membongkar sindikat perdagangan orang di Indramayu, Jawa Barat; Jakarta; Entikong, Kalimantan Timur; dan Kuching, Malaysia[12]. Beberapa orang tersangka ditangkap, yaitu 2 (dua) WNI yang berperan sebagai perekrut korban dan mengirimkan korban ke Kalimantan Barat dan 1 (satu) orang Warga Malaysia sebagai pembeli, sementara itu, seorang WNI lagi masuk dalam daftar pencarian orang karena berperan mengirimkan korban ke Kuching, Malaysia. Mereka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Pada Bulan Juni 2011, International Organization of Migration (IOM) mengumumkan hasil penelitiannya yang cukup mencengangkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Indonesia kembali mempertahankan posisi di urutan teratas sebagai negara asal korban perdagangan orang. IOM mencatat 3.909 korban perdagangan orang yang berasal dari Indonesia. Korban-korban tersebut terdiri dari 90 persen perempuan dan 10 persen laki-laki dalam kategori dewasa serta 84 persen perempuan dan 16 persen laki-laki untuk kategori usia anak[13].

 

1.2.   Permasalahan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Oleh karena itu, penulis menentukan permasalahan-permasalahan dalam tulisan ini meliputi:

  1. Bagaimana kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?;
  2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?; dan
  3. Strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Maksud penulis menyusun tulisan ini adalah: Pertama, Mendeskripsikan kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, merumuskan suatu strategi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Tujuan penulis menyusun tulisan ini yaitu: Pertama, agar diketahui gambaran kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, agar dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, agar dapat dirumuskan strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang sehingga diperoleh suatu rumusan strategi penegakan hukum yang dapat diimplementasi dalam pemberantasan terhadap tindak pidana tersebut.

 76765876867

BAB II

KAJIAN TEORITIS

 

2.1.   Konsep Perdagangan Orang

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime mendefinisikan perdagangan orang sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons sebagai:

“rekrutmen, transportasi, transfer, menadah atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”[14]

Sedangkan definisi perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi”[15].

Berdasarkan kedua konsep tersebut, definisi perdagangan orang mengandung beberapa unsur, yaitu: Pertama, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; Kedua, dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut; Ketiga, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara; dan Keempat, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang yang dimaksud oleh penulis dalam tulisan ini yaitu: suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

 

2.2.   Konsep Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum menurut Jaksa Agung RI Hari Suharto, SH dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat”.[16]

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup[17]. Pengertian yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto ini sering disebut sebagai pengertian penegakan hukum secara luas.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[18]. Menurutnya, pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu: dari sudut subyek dan dari sudut obyeknya.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Perserikatan bangsa-bangsa menggunakan pendekatan untuk menangani masalah perdagangan manusia berdasarkan pencegahan kejahatan, penjatuhan hukuman dan penjagaan korban. Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) membuat adalah Protokol Trafiking yang memiliki kerangka untuk menangani masalah perdagangan manusia yang dipanggil “Pendekatan 3P”, yaitu: Prevention, Prosecution and Protection (Pencegahan kejahatan, Penjatuhan hukuman dan Penjagaan korban)[19]. Sejak itu, sedikitnya 155 negara sudah membuat hukum-hukum dan undang-undang berdasarkan “Pendekatan 3P”[20]. Indonesia juga telah membuat hukum-hukum dan undang-undang untuk perdagangan manusia atas dasar pendekatan tersebut sejak 2007[21].

Berdasarkan beberapa konsep penegakan hukum tersebut, nampak bahwa ada beberapa unsur dalam penegakan hukum yaitu: Pertama, rangkaian kegiatan dalam rangka usaha menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; Kedua, bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif; Ketiga, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum; Keempat, untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya; dan Kelima, dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Apabila penulis simpulkan dan kaitkan dengan tulisan ini, maka penegakan hukum dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai: rangkaian kegiatan dalam rangka menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perdagangan orang yang berlaku yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (Polri beserta pihak dan instansi terkait lainnya) untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan tersebut berjalan sebagaimana seharusnya dan tujuan hukum tersebut dapat tercapai sesuai harapan. Upaya penegakan hukum tersebut meliputi tindakan-tindakan yang termasuk dalam “Pendekatan 3P”, yaitu: untuk pencegahan kejahatan, untuk penjatuhan hukuman, dan untuk penjagaan korban.

 

2.3.   Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling berkaitan sangat eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum[22]. Kelima faktor tersebut yaitu:

  1. Faktor hukumnya sendiri;
  2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
  4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
  5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 

2.4.   Teknik Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai[23].  Analisis ini merupakan suatu metoda untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut.

Kata SWOT itu sendiri merupakan kependekan dari variabel-variabel penilaian, yaitu: S merupakan kependekan dari STRENGTHS, yang berarti potensi dan kekuatan pembangunan; W merupakan kependekan dari WEAKNESSES, yang berarti masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi; O merupakan kependekan dari OPPORTUNITIES, yang berarti peluang pembangunan yang dapat; dan T merupakan kependekan dari THREATS, yang merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan[24].

Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi pembangunan daerah. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Sebagai salah satu alat untuk formulasi strategi, tentunya analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu: (a) Tahap pengumpulan data; (b) Tahap analisis; dan (c) Tahap pengambilan keputusan[25]. Teknik ini akan penulis gunakan dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, penulis dapat menganalisa dan merumuskan suatu strategi yang sesuai guna meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 122121

BAB III

PEMBAHASAN

 

 

 

  1. Visi

“Mewujudkan kerjasama lintas sektoral (nasional, regional dan internasional) dan penggalangan komponen masyarakat yang intensif, sinergi, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia”

  1. Misi

1)      melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      menjalin hubungan, memberdayakan, dan melakukan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      menjalin hubungan dan melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      melakukan penindakan terhadap oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      menyusun sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      melakukan peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      melakukan pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Tujuan

1)      terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, proporsional, dan mutualisme dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      terjalinnya kerjasama dengan yang intensif dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      terjalinya hubungan dan terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, dan mutualisme dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      terwujudnya efek jera bagi oknum Polri yang terlibat dan mencegah anggota Polri sehingga tidak terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      terwujudnya suatu sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      terwujudnya peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      tercapainya pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Sasaran

1)      instansi pemerintah, gugus tugas dan lembaga lainnya yang dibentuk pemerintah;

2)      organisasi, negara dan lembaga (nasional, regional dan internasional) yang berkompeten dan mendukung pemberantasan tindak pidana kejahatan orang;

3)      Oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

4)      aparat penegak hukum dalam CJS; dan

5)      seluruh komponen masyarakat dan kearifan lokal yang ada di masyarakat.

  1. Pelaksana

1)      Seluruh personil Polri khususnya yang terlibat langsung dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di seluruh wilayah Negara Keastuan Republik Indonesia terutama di daerah yang rentan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2)      Seluruh pimpinan Polri dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek secara berjenjang sesuai dengan potensi wilayah hukum masing-masing.

  1. Strategi
  • Jangka Pendek (1 s.d 2 tahun pertama)

1)      melakukan pertemuan rutin dan koordinasi bulanan yang intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

4)      membuat dan membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di Indonesia.

5)      melakukan penindakan yang tegas terhadap setiap oknum yang terbukti terlibat tindak pidana perdagangan orang.

6)      melakukan penyusunan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level nasional.

7)      melakukan indentifikasi dan inventarisasi kearifan lokal yang ada di Indonesia yang dapat bermanfaat bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

  • Jangka Menengah (tahun ke-3 dan ke-4)

1)      menjalin dan membina kerjasama serta membuat jaringan komunikasi dengan negara yang rentan menjadi tujuan dan potensi sebagai pemasok tindak pidana perdagangan orang dari dan ke Indonesia.

2)      membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di kawasan regional.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

3)      membina dan mengembangkan kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional dan regional.

4)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level regional.

  • Jangka Panjang (5 tahun dan seterusnya)

1)      membina dan mengembangkan kerjasama dan jaringan komunikasi dengan seluruh negara di dunia dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di dunia;

2)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di level internasional.

3)      membina dan mengembangkan jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

4)      membina, mengembangkan dan memperluas kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

5)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level internasional.

 

BAB IV

PENUTUP

 

4.1.   Kesimpulan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

  1. Kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih belum optimal. Perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang menunjukkan trend penurunan.
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi:

1)      Adanya instrumen hukum (internasional dan nasional) yang kuat dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

2)      Banyaknya personil Polri yang tersentralisasi dari pusat ke daerah-daerah sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

3)      Adanya dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bagi Polri;

4)      SDM Polri telah memiliki kemampuan yang cukup (dari sekolah, kursus dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri) dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

5)      Adanya keterlibatan oknum Polri baik secara langsung maupun tidak langsung membekingi praktek perdagangan manusia;

6)      Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Polri dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penanganan perdagangan orang;

7)      Terbatasnya sarana dan prasarana (khususnya angkutan laut dan udara) dalam upaya memonitor seluruh wilayah Indonesia yang rentan terhadap terjadinya praktek perdagangan orang; dan

8)      Belum adanya sistem dan metode yang tepat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang.

Faktor eksternal antara lain:

1)      Besarnya dukungan internasional dalam rangka pemberantasan praktek perdagangan manusia;

2)      Adanya satuan gugus tugas, BNP2TKI serta badan atau instansi lainnya yang dibentuk khusus untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

3)      Banyaknya LSM dan kelompok masyarakat tertentu yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

4)      Budaya ketimuran yang masih ada di masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji/dosa.

5)      Kondisi sosial masyarakat Indonesia (misalnya banyaknya kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan lain sebagainya) yang mendorong mudahnya mereka menjadi korban kejahatan perdagangan orang;

6)      Kurangnya kesepahaman antara aparat penegak hukum (terutama hakim dan jaksa) dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia;

7)      Kurangnya keseriusan instansi atau pihak-pihak terkait khususnya dalam instansi pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

8)      Masih lemahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai kejahatan perdagangan orang sehingga mereka mudah tertipu, terperdaya bahkan menjadi korban kejahatan tersebut.

  1. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yaitu Program Kerjasama Lintas Sektoral dan Penggalangan Komponen Masyarakat. Program tersebut meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, pelaksana, dan strategi (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang).

 

4.2.   Saran

Agar program dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka penulis menyarankan sebagai berikut: Pertama, masih perlu dilakukan kajian, evaluasi dan penyempurnaan terhadap program tersebut; Kedua, Perlu sosialisasi terhadap seluruh personil Polri termasuk upaya penggalangan saran, kritik dan masukan bagi penyempurnaannya; dan Ketiga, Apabila sudah dinyatakan sempurna, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh pimpinan Polri melalui petunjuk teknis dan dijabarkan lagi oleh para kepala kesatuan wilayah melalui petunjuk pelaksanaan.

 


DAFTAR PUSTAKA

 

BUKU

Abdusalam, R., Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997.

Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986.

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Wilson Colin, A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984.

 

INTERNET

Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi.

Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia.

Menkokesra.go.id, Tindak Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, 2005, http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf,

Permata, Titis Jati, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia.

Umar, Musni, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011,   http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/.

U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, http://goo.gl/I3BeN.

___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, http://www.108csr.com/home/news.php?id=271.

_______________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 .

_________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87.

___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

 

BAHAN PERKULIAHAN

Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

 

BAHAN-BAHAN LAIN

United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008.

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009.

 


 

[1]Colin Wilson , A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984, hal.8.

[2] Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Musni Umar, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011, diakses melalui http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/ pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[9] Ibid.

[10] Titis Jati Permata, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, diakses melalui http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[11] ___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[12] Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, diakses melalui http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[13] ______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, diakses melalui http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87 pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[14] Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, diakses melalui http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

[16] R. Abdusalam, Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997, hlm 18.

[17] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986, hal. 3.

[18]Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses melalui  http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[19] United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008, hal. 59.

[20] United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009, hal. 8.

[21] Ibid, hal. 170.

[22] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 8.

[23] Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 18.

[24] Ibid, hal. 19.

[25] Ibid, hal. 21.

[26] U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, diakses melalui http://goo.gl/I3BeN pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012, hal. 2.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] ___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, diakses melalui http://www.108csr.com/home/news.php?id=271 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[30] US Embassy Jakarta, Op.Cit.

[31] Ibid.

[32] ________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[33] _________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[34] Ibid.

[35] Ibid.

[36] Ibid.

[37] Ibid.

[38] Ibid.

[39] Ibid.

Relevansi politik dalam melihat urusan keamanan!

relevansi politik dalam melihat urusan keamanan!

Perkembangan srtuktural internasional ditandai dengan berakhirnya perang dingin, perkembangan teknologi dan fenomena borderless world, demokrasi liberal dan pasar bebas. Perkembangan struktural internasional ini dimuat oleh Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History. Francis Fukuyama memberikan ramalan bahwa setelah runtuhnya perang dingin ditandai dengan satu diantara dua kekuatan yang mendominasi maka akan muncul satu kekuatan besar yang menghegemoni dunia. Hegemoni ini terlihat setelah tahun 1990, dimana dunia dikuasai oleh liberalisme dan demokrasi. Sehingga pemahaman tentang karakter keamanan mengalami perubahan secara mendasar. Hal ini dibuktikan, setelah berakhirnya perang dingin antara blok Uni Soviet (komunis) dan blok Amerika Serikat (kapitalis imperialis), maka kini Amerika Serikat berada dalam posisi selaku hegemoni tunggal. Dalam posisi sebagai hegemoni, Amerika Serikat tidak lagi berhadapan dengan kekuatan Uni Soviet tetapi berhadapan dengan negara-negara atau entitas bukan negara yang dikategorikan tidak dapat dikendalikan secara penuh. Maka untuk mewujudkan hegemoninya tersebut, Amerika Serikat membangun sistem politik dan militer (pertahanan dan keamanan) yang harus ditaati oleh negara atau entitas bukan negara dimanapun.
Persoalan lain yang perlu diperhitungkan adalah serangan teroris terhadap Amerika Serikat pada 11 September 2001. Peristiwa tersebut telah melahirkan kebijakan Presiden Bush yang sangat tegas terhadap teroris, dengan kebijakan luar negerinya untuk keamanan internasional perlu melakukan serangan terhadap negara yang mensponsori atau mendukung kegiatan aksi teroris tersebut. Sehingga hal ini membawa konsekuensi atas hegemoni tersebut untuk melibatkan dirinya di setiap penjuru dunia dalam memerangi siapapun yang tidak taat dan tunduk kepada AS diposisikan sebagai musuh. Setelah aksi teroris di Amerika Serikat tersebut, juga terjadi aksi teroris di Indonesia yang mengalami berbagai kasus pengeboman yang menyebabkan perhatian dunia internasional karena negara Indonesia dianggap sebagai sarang teroris. Sehingga berpengaruh pada bidang politik dan stabilitas keamanan negara terhadap rasa aman bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berada di Indonesia.
Selain itu, sebagai akibat dari globalisasi dan krisis ekonomi serta moneter di Asia tahun 1997 hingga 1998 termasuk Indonesia, mulai dipertimbangkan arti penting keamanan ekonomi (economic security). Masalahnya, bila keamanan di bidang ekonomi ini tidak diselesaikan, akan berdampak kepada ketidakamanan di bidang politik, lebih luas lagi mempengaruhi ketidak amanan nasional, regional dan internasional. Jatuhnya Presiden Soeharto diduga kuat disebabkan oleh krisis legitimasi yang bermula dari ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menghadapi ketidakamanan ekonomi tersebut.
Mengikuti kecenderungan internasional diatas, Indonesia juga mengalami permasalahan dalam berbagai kejahatan antar negara dan konflik yang terjadi mewarnai sejumlah daerah, sehingga perkembangan pemikiran mengenai keamanan dan ancaman yang juga tidak dapat dikesampingkan. Padahal, bentuk ancaman terhadap negara bersumber dari dalam negeri dan luar negeri telah mengalami perubahan. Ancaman lama (tradisional) yang paling menonjol adalah agresi militer. Namun dalam perkembangan mutakhir, muncul berbagai ancaman yang sifatnya nir-militer (non tradisional).
Ancaman nir-militer ini bersumber pada kejahatan intra dan antar negara, seperti pembajak dan perompak laut, perdagangan obat bius, perdagangan senjata api, pencucian uang, korupsi, penyelundupan manusia dan sebagainya. Sedangkan ancaman nir-militer dalam negeri, seperti konflik primordial (etnis dan agama), separatisme, konflik politik lokal, demonstrasi yang anarkis dan sebagainya. Berbagai ancaman dan konflik ini menjadi sumber potensial bagi lahirnya ketidakamanan (insecurity). Dalam era demokratisasi yang berbasis pada kemajemukan, kesetaraan, pluralisme, kebebasan berekspresi dan kebebasan berorganisasi yang menjadi arus utamanya (mainstream), dinamika persoalan tersebut dapat berubah menjadi ancaman terhadap rasa aman baik negara maupun warga masyarakat. Keseluruhan konflik yang terjadi sebagai manifestasi demokratisasi tersebut akan menjadi bias ketika tidak disertai dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Sehingga ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional tetap menimbulkan kekuatiran bagi masyarakat karena merupakan bentuk ancaman yang dapat berkembang menjadi ancaman berskala besar. Kecenderungan keamanan yang diwarnai oleh isu baik ancaman tradisional maupun non-tradisional yang semakin marak, secara langsung dapat mempengaruhi keamanan negara dan stabilitas negara maupun politik.
Kelemahan dalam politik keamanan secara makro jelas berakibat pada politik keamanan secara mikro, terutama kebijakan daerah konflik. Bila kebijakan lama yang secara normatif terlalu ideal yaitu dalam rangka menciptakan stabilitas politik, maka setiap upaya yang menganggunya dan dari manapun datangnya akan ditumpas secara konsisten oleh ABRI karena keamanan selalu dikaitkan dengan pertahanan. Sedangkan kebijakan baru, muncul ketika era reformasi politik terjadi perubahan dan regulasi di bidang keamanan juga mengalami perubahan yang mengarah ke liberalisasi politik, maka kebijakan baru tersebut harus terukur yang mengangkat realita dari konflik yang terjadi, bukan hanya domain negara atau bukan sekedar dogma, tetapi keamanan harus ditafsirkan sebagai “tiada berbagai bentuk ancaman atau rasa takut”, yang terjadi kemudian adalah kebebasan (freedom), kebahagiaan (happiness) dan cinta (love). Maka siapapun memiliki hak dasar untuk merasakan rasa aman itu sendiri. Partisipasi politik warga telah berlangsung secara otonom, politik sentralisme berubah menjadi politik desentralisme. Sehingga negara tidak lagi mampu mengedepankan pendekatan yang sentralistik dan hegemonik.
Berangkat dari keharusan politik semacam itu, maka ihwal keamanan di masa reformasi perlu didekati secara lebih obyektif dan serius. Keamanan dan rasa aman telah menjadi kebutuhan dasar warga negara dalam sistem politik yang lebih demokratis. Sama halnya dengan kebutuhan masyarakat pada bidang kehidupan lainnya, dalam hal keamanan pun harus mendapatkan pelayanan dari negara. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa negara tidak dibenarkan lagi mereduksi keamanan hanya dari kepentingan negara hanya dari kepentingan negara sendiri atau pihak-pihak yang mempunyai akses terhadap negara, melainkan juga keamanan bagi seluruh lapisan tumpah darah, geografi dan kekayaannya serta manusianya. Apabila dimasa lalu, negara demi menjaga rasa amannya dapat secara tak terkendali melakukan pengawasan terhadap warga negaranya, sekarang tidak boleh lagi diterapkan.

LEWAT “ MATA TERTUTUP“ MELAWAN RADIKALISME DI INDONESIA

LEWAT “ MATA TERTUTUP“
MELAWAN RADIKALISME DI INDONESIA

Ketika satgas khusus kepolisian “berhasil” menetralisir potensi gangguan keamanan yang digagas oleh sekelompok teroris di Bali tepat sesaat umat Hindu di Bali akan merayakan hari raya Nyepi, pada saat bersamaan pasca peristiwa penangkapan yang berhasil menewaskan 5 tersangka pelaku teror justru di tengah “ keberhasilan “ tadi terkandung pertanyaan : sampai kapan teror akan melanda Indonesia, bila kemarin adalah Bali yang menjadi sasaran, bagaimana dengan belahan Indonesia lainnya, kapan akan terjadi dan bagaimana wujudnya dan siapa yang bisa mencegah ?
Prestasi yang banyak mendapat kritik , sebagian pihak dengan sudut pandangnya sendiri , bahwa berkat kecepatan dan kesigapan Polri , Masyarakat di Bali dapat diselamatkan dari ancaman bencana kemanusiaan yang lebih besar, mungkin tidak hanya berupa sekedar perampokan terhadap beberapa lembaga keuangan tetapi manakala Polri terlambat maka akan lebih membahayakan bilamana dana hasil kejahatan yang dilakukan sekawanan teroris tadi , lantas digunakan untuk mebiayai aksi – aksi teror dilain tempat dan dilain waktu,namun terlepas dari itu terdapat juga sudut pandang yang menyalahkan apakah perlu Polri menewaskan pelaku teror , apakah Polri tidak memiliki cukup kemampuan dan keahlian untuk menangkap hidup hidup lalu mengiterograsi tersangka tadi , atau pendapat yang mengatakan bahwa keberhasilan tadi merupakan suatu rekayasa untuk menyudutkan atau melemahkan salah satu ummat tertentu.
Perbedaan pendapat yang demikian bervariasi, adalah sebuah kepastian dalam kemajemukan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukankah demokrasi sendiri yang menghendaki adanya suatu kebebasan dan jaminan terhadap perbedaan pendapat, “pekerjaan Polisi ada segala urusan “, mungkin seperti itulah pendapat yang diberikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang melihat sedemikian luas tantangan tugas dan tanggung jawab dan sedemikian besar ancaman dan resiko yang dihadapi “ Polri bertindak cepat bisa dianggap salah , dan bila terlambat Polri juga bisa dianggap lemah “
Penanggulangan terorisme sebagai wujud dari adanya Radikalisme adalah dengan melihat bagaimana sikap Radikal dibangun ,Radikalisme sendiri diartikan sebagai tindakan dan atau sikap atas pemahaman yang tidak sejalan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan terbuka terhadap sesama warga yang majemuk dari latar belakang primordialnya yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi atau yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemanusiaan (Lazuardi Birru; lembaga Survei Indonesia , 2010). Kemudian dalam konteks “ social Movement “ radikal diartikan sebagai kegiatan gerakkan sosial yang melakukan tindakan langsung dengan pilihan berisiko tinggi, yang kerap diikuti dengan kekerasn terhadap pihak lain dalam mewujudkan cita cita gerakkan yang dianut,dimana pengertian terhadap akibat yang ditimbulkan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan norma umum masyarakat, termasuk didalamnya perbuatan yang dinilai melanggar hukum ( Snow & Cross, 2011).
Kedua pendapat tentang radikalisme tadi memberikan suatu persamaan pandangan bahwa Radikalisme merupakan perbuatan dari sebuah keyakinan yang berbeda bertentangan dengan norma dan hukum dari kelompok masyarakat yang lebih luas, dimana perbedaan tadi diwujudkan dengan suatu perbuatan berupa kekerasan bahkan kejahatan terhadap eksistensi masyarakat lain.
Lantas dimanakah peran Polri dalam menanggulangi radikalisme tadi ? Peran Polri dalam penaggulangan radikalisme tidak terlepas dari kedudukan Polri sebagai bagian dari institusi penegakkan Hukum di Indonesia, yang artinya kedudukan ini memberikan mandat kepada Polri dalam tugas penegakkan hukum untuk melakukan suatu upaya penindakan dan pencegahan terhadap eksistensi radikalisme berupa terrorisme, Polri memiliki wewenang melakukan penegakkan hukum dilandasi pandangan positivistik sehingga ketika hukum telah dilanggar oleh seseorang atau sekelompok orang, maka adalah sah, bila Polri mengambil tindakan untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum.
Bagaimana dengan Radikalisme yang belum diwujudkan dalam tindakan nyata berupa perbuatan melanggar hukum? dengan sebuah analogi , ketika Polri melakukan penindakan terhadap eksistensi radikalisme berupa ancaman terror terhadap kehidupan masyarakat, maka tidak ubahnya Polri sebagai pemadam kebakaran yang menunggu kebakaran lebih dahulu sebelum melakukan aksinya, artinya telah terjadi suatu kerugian lebih dahulu sebelum Polri boleh memadamkan kebakaran, Fakta mengatakan bahwa kebakaran tidak terjadi secara serta merta , terdapat berbagai faktor korelatif yang dapat menyebabkan suatu kebakaran terjadi , Routine Activitas Theroy dengan tepat mengambarkan kaitan antara faktor korealtif yang menyuburkan terorisme berada diantara ketiadaan pengawas yang mumpuni, calon target yang lemah dan kumpulan pelaku yang termotivasi melakukan kejahatan.
Potret Radikalisme di Indonesia sebagai sebuah fenomena Gunung Es memberikan gambaran bahwa otoritas negara dalam penegakkan hukum hanya mampu menyentuh level puncak dari Gunung Es Radikalisme tadi , upaya otoritas penegak hukum seperti Polri terbatas hanya ketika Radikalisme menjelma menjadi sebuah teror, sedangkan akar masalah yang menyuburkan tumbuh kembang radikalisme di Indonesia seperti tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah, adanya krisis identitas dan pencarian motivasi hidup, kesulitan ekonomi, keterasingan sosial budaya yang menggejala menjadi ekskusifisme kelompok, keterbatasan akses Politik golongan tertentu , tingkat solidaritas yang tinggi sebagai akibat keterasingan individu dan eksklusifisme kelompok dan dualisme aspirasi masyarakat, tentunya bukan lagi menjadi domain tugas dan tanggung jawab Polri selaku bagian dari pemegang otorita penegakkan hukum di Indonesia.
Masyarakat memegang peran yang lebih besar dari sekedar Polisi dapat menegakkan hukum terhadap pelaku teror di Indonesia, peran masyarakat terletak bagaimana ikatan sosial dalam masyarakat mampu mengubah pandangan Radikal seseorang menjadi lebih lunak terhadap fakta pluralisme di Indonesia, ataupun setidaknya ketika suatu kepercayaan dianut dan diyakini oleh seseorang, maka suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut walaupun berbeda tidak diwujudkan dalam bentuk Radikal apalagi berupa kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Apresiasi perlu diberikan kepada Garin Nugroho bersama Maarif Institute yang berani menelanjangi Potret Radikalisme di Indonesia ,Garin Nugroho sebagai sosok Sineas Indonesia dikenal sebagai sutradara bertangan dingin yang mampu menghantarkan pesan mendalam atas karya Film di Indonesia, menelanjangi potret Radikalisme yang digambarkan dalam Film “ Mata Tertutup” diharapkan mampu memberikan nuansa dan cakrawala baru kepada masyarakat Indonesia terhadap bahaya laten radikalisasi di Indonesia yang kebetulan saja rekam jejak sejarah radikalisasi dan radikalisme di Indonesia merujuk kepada perkembangan ideologi Salafi-Jihadi, yang pasang surutnya sesuai dinamika bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan rezim pemerintahan yang pernah berkuasa dimulai semenjak jaman pergerakkan DI /TII Karto Suwiryo, PRRI- Permesta, NII, Komando Jihad , termasuk perkembangan paham Wahabiisme menjelang lengsernya rezim Soeharto dan dimulainya orde Reformasi di Indonesia.
Terorisme sebagai suatu kegiatan dalam rangka memperjuangkan suatu perubahan dalam masyarakat secara radikal menurut keinginan dan definisi eksklusif kelompok terroris terhadap suatu tatanan hukum , social , kebudayaan yang berlaku, dengan memaksakan suatu ideology, kepercayaan dan keyakinan dengan memandang suatu kondisi masyarkat dan Kepemerintahan yang berlawanan dengan cita cita perjuangan sehingga bagi kelompok teroris dan simpatisan pendekatan kekerasan, massif dan berkelanjutan merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan, .
Cerita dalam film “ Mata tertutup” lahir dari riset Maarif Institute tentang paham Radikalisme pada generasi muda, termasuk tawuran, kekerasan di masyarakat, pertikian antar etnis, kasus NII, sampai kasus bom di Indonesia. “ Mata Tertutup” yang mengambil tiga sosok anak muda Indonesia, digambarkan oleh Garin Nugroho sebagai “Aini” Mahasiswa kedokteran yang menjadi sedemikian tertutup dari pergaulan setelah bergabung dan di baiat oleh kelompok yang justru mengharuskan Aini mendonasikan sejumlah dana untuk kelompok yang diikuti demi perjuangan dan keyakinan yang dianut, dalam film ini Garin juga membuka sisi lain dari NII dan JI lewat tokoh Aini, disini digambarkan perekrutan anggota baru dapat terjadi pada siapa saja, tak hanya orang yang bermasalah atau miskin. Aini adalah anak tunggal seorang perajin asal Padang yang sukses. Aini hilang selama tiga bulan. Saat kembali, dia mengalami trauma berat.
Kedua adalah tokoh “ Rima “ sebagai mahasiswi cerdas yang gemar membaca dan menaruh perhatian kepada masalah feminisme dan Sastra dengan keyakinan bahwa sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak mampu memperbaiki nasib perempuan, Rima menemukan bahwa bergabung dengan NII , kelak dirinya akan mampu memperbaiki atau mengubah nasib perempuan. Diwakili tokoh Rima, proses perekrutan dengan penculikan dan penutupan mata korban saat berada di dalam mobil, Proses doktrinasi dan pencucian otak dilakukan dengan memberikan potongan-potongan ayat-yat suci Al Quran dan hadis yang dimaknai sembarangan, sampai pengumpulan dana untuk merealisasikan tujuan utama NII, mendirikan Darul Islam, digambarkan dengan gamblang .
Ketiga adalah tokoh “ Jabir” seorang santri pendiam yang karena kemiskinan hidup dan keluarganya , akhirnya harus dikeluarkan dari pesantren tempatnya menimba ilmu, kemiskinan dan fenomena kekerasan seorang ayah menjadikan pilihan bergabung dengan kelompok garis keras dan menyiapkan dirinya sendiri sebagai “ pengantin “ bom bunuh diri sebagai solusi mencari jalan menuju surga pemuda yang putus asa dengan kehidupan keluarganya yang miskin. Jabir rela melakukan aksi bom bunuh diri untuk menyerang Thaghut, pemerintahan yang dianggap kafir, yaitu Pemerintah Indonesia, agar dapat memberikan syafaat (pertolongan) bagi keluarganya di akhirat nanti.
Film “ Mata Tertutup” memberikan gambaran bahwa Teror dan Terorisme sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dapat senantiasa terjadi dan terus terjadi berulang kali, ketika Radikalisme masih berkembang ditengah masyarakat dan pandangan Radikal ini yang ditumbuhkan dari perpaduan adanya penguatan Fundamentalisme akibat kehilangan kontrol negara yang tidak memiliki ketahanan dan kemampuan memelihara Stabilitas nasional Mereka secara bertahap dan pasti akan menolak konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. sehingga bagi sebagian masyarakat Indonesia pilihan untuk Negara Islam Indonesia dan Jamaah Islamiyah sebagai gerakan radikalisme yang menganggap Darul Islam sebagai konsep negara yang tepat untuk Indonesia , yang sayangnya dilakukan dengan kekerasan lewat suatu Organisasi yang membuat orang resah dengan teror dan bom yang dibuat di sejumlah tempat di Indonesia. sebenarnya memerlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi. Apakah Islam mendukung terorisme ?, tentu saja suatu pertanyaan yang tendesius. Walaupun, pada kenyataannya saat ini banyak terorisme yang dilakukan oleh kelompok maupun individu Muslim, namun kenyataan tersebut tidaklah mewakili keseluruhan dari pandangan umat Islam, apalagi ajaran Islam itu sendiri.

Daftar Pustaka.
Sumber buku :
Golose, P.R.(2009). Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan menyentuh Akar Rumput. Jakarta:YPKIK.
A.M.Hendropriyono,Terorisme:Fundamentalis Kristen,Yahudi,Islam, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2009.
Rahardjo, Satjipto. Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Buku Kompas, 2002.
Tb.Ronny Rahman Nitibaskara,Tegakkan Hukum Gunakan Hukum,Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2006.
Muhammad Mustofa, Krimininologi, Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, FISIP UI Press, Jakarta , 2007.
Ronald L. Arkers, Criminological Theories :Introduction and Evaluation, PTIK , Jakarta, 2006.
Ken Conboy,Intel Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia, Pustaka Primatama, Jakarta 2007.
————,Intel II, Medan Tempur Kedua, Kisah Panjang Yang Berujung Pada Peristiwa Bom Bali II, Pustaka Primatama, Jakarta 2008.
David Held,Models Of Democracy,Edisi ketiga,Akbar Tanjung Institute.
Sumber Internet :
http://entertainment.kompas.com/read/2012/02/21/02344938/Membuka.Mata.dengan.Mata.Tertutup.
http://www.thejakartapost.com/news/2012/03/16/mata-tertutup-screening-suffers-glitches.html
Koran Seputar Indonesia, edisi Sabtu 17 Maret 2012.hlm. 26.

analisa kasus Anas Urbaningrum berdasarkan pendekatan Fungsionalisasi Theory, dengan fokus premise dari dentler dan Ericson

analisa kasus Anas Urbaningrum berdasarkan pendekatan Fungsionalisasi Theory, dengan fokus premise dari dentler dan Ercson, Faktor sosiologis hukum atau politik apa saja yang menyebabkan terdapatnya perbedaan urutan urutan premise dari kasus Nazarudin.
Nama ketua Umum partai Demokrat “ Anas Urbaningrum “ makin santer disebut terlibat dalam kasus Wisma Atlet mulai terungkap dari pernyataan-pernyataan (saat itu) Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin ketika dalam pelarian. Kemudian saat Nazar tertangkap dan menjalani persidangan, terungkap fakta-fakta yang semakin menguatkan peran Anas dalam kasus ini, mulai dari disebut sebagai ‘bos besar’, sampai kepada menggunakan uang dalam kasus Wisma Atlet untuk pemenangan Anas menjadi Ketua Umum di Kongres Partai Demokrat,mengatur pertemuan untuk proyek Stadion Hambalang, sampai menerima fee proyek tersebut, bahkan, Athiyyah Laila nama istri Anasurbnaningrum ikut disebut terlibat menjadi pengurus di salah satu anak usaha yang menerima biaya proyek.
Dalam pendektan teori Funcionalism menurut Dentlar dan Ericson terdapat keteraturan premise yang belaku sebagai berikut yaitu: Premise I: Kelompok akan memberikan toleransi, menerima dan memaklumi penyimpangan yang dilakukan oleh salah seorang anggota kelompok; Premise II:Penyimpangan tersebut dianggap memberikan keuntungan bagi kelompok baik berupa moril, material atau prestise;Premise III: Kelompok awalnya akan menolak untuk mengisolasi, mengucilkan atau menjatuhkan hukuman terhadap anggotanya yang menyimpang sampai batas toleransi tertentu apabila penyimpangan tersebut dapat membahayakan keutuhan dan eksistensi kelompok.
Keteraturan premise ini dipengaruhi oleh Kedudukan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tak ayal membuat sungkan anggota Partai maupun Dewan Pembina yang telah secara langsung melalui mekanisme pemilihan Ketua Umum menempatkan Anas sebagai Ikon Partai , sebagai penghormatan kepada Ketua Umumnya, Partai dan Fungsionaris masih mau memberi kesempatan kepada Anas untuk mengumumkan sendiri pengunduran dirinya atau non-aktif sebagai Ketua Umum PD sebagai sikap yang ditunggu publik terkait kredibilats Partai , Meskipun KPK kesulitan mencari bukti hukum yang tak terbantahkan atas keterlibatan Anas dalam lingkar kasusnya Nazaruddin. Sehingga tidak dapat menaikkan status Anas menjadi tersangka, bukan berarti publik akan serta merta menganggap dia bersih dan tidak bersalah.
Ketika dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum makin menguat dan mengguncang serta sudah pada taraf yang dapat merusak kredibiltas Partai Demokrat, kekhawatiran yang melanda disebagian fungsionaris maupun pendukung Partai Demokrat adalah kemungkinan merosotnya elektabilitas partai melalui hasil survey atau jajak pendapat yang bisa saja dilakukan sewaktu waktu. Inisiatif menonaktifkan Anas urbaningrum akan menjadi pilihan paling rasional yang dapat dilakukan oleh fungsionaris Partai demokrat demi menghindari kecaman dan penurunan kepercayaan Publik.
Keragu raguan Partai Demokrat untuk menon-aktifkan Anas Urbaningrum, sementara pemberitaan media tentang beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan para terdakwa kasus wisma atlit semakin mengarah pada keterlibatan yang bersangkutan hal ini akan membuat persepsi publik semakin liar, penilaian bahwa bukan sekedar kasus Nazaruddin dan Anas Urbaningrum sebagai pribadi semata, namun kini berkembang bahwa ini adalah kasusnya Partai Demokrat sebagai partai politik, artinya Partai Demokrat secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pusaran kasus wisma atlit dan kasus-kasus lain yang menghebohkan dan memalukan.
Sedangkan pada kasus Nasaruddin, tidak ditemukkan adanya keteraturan Premise Fungtionalism Theory seperti pada kasus Anas Urbaningrum walaupun kedudukan Nasaruddin memiliki posisi kunci di pengurus partai demokrat , kedudukan sebagai bendahara Umum partai tidak memberikan keistimewaan perlakuan oleh Partai maupun Fungsionaris lainnya.Dalam kasus Nasaruddin justru terjadi lompatan Premise yang dimulai dari : Premise II: Penyimpangan tersebut dianggap memberikan keuntungan bagi kelompok baik berupa moril, material atau prestise; Seperti diketahui pada awal pengejaran dan pemburuan terhadap Nasarudin ketika kasus suap wisma atlet mulai merebak , secara memalukkan Nasaruddin telah meninggalkan Indonesia, dengan dalih ijin berobat dan sakit , Nasaruddin melarikan diri ke Sinagpura, pimpinan Fraksi Partai demokrat serta merta membantah adanya permohonan ijin berobat dan sakit ke Singapura yang katanya telah diajukkan oleh Nasaruddin , pimpinan Fraksi Partai demokrat membantah dan menyebut tindakan Nasaruddin tersebut adalah tidakan liar.
Selain itu kedudukan Nasaruddin sebagai bendahara umum Partai Demokrat yang sedang bermasalah sesungguhnya dalam kadar tertentu dengan melalui upaya agenda setting oleh internal partai Demokrat dapat dijadikan Komoditas yang menguntungkan bagi Partai Demokrat dalam kampanye pemberantasan Korupsi, dengan menunjukkan bahwa partai Demokrat sangat concern dan aktif dalam pemberantasan korupsi bahkan kepada kader partainya yang meiliki jabatan kuncipun tidak akan diberikan perlindungan atau ditutupi.
Beberapa saat ketika Nasaruddin berhasil dipulangkan ke Indonesia oleh otortitas penegak Hukum Indonesia terjadi fenomena seperti pada Premise III: Kelompok awalnya akan menolak untuk mengisolasi, mengucilkan atau menjatuhkan hukuman terhadap anggotanya yang menyimpang sampai batas toleransi tertentu apabila penyimpangan tersebut dapat membahayakan keutuhan dan eksistensi kelompok. Secara berbondong-bondong pengurus Pusat partai Demokrat mengunjungi Nasaruddin yang sedang mendekan di sel Brimob Kelapa Dua , sekaligus menyatakan akan menyiapkan bantuan hukum sebagai wujud perlindungan dan pengayoman kepada anggota Partai demokrat.
Pengayoman hukum lewat bantuan pengacara yang disiapkan oleh Partai Demokrat serta merta berubah ketika Nasaruddin mulai berkicau dengan menyeret nyeret nama pengurus Partai Demokrat dalam lingkaran kasus Korupsi yang berkembang mulai dari Wisma Atlet , Kasus Hambalang dan pembelian suara pada saat pemilihan ketua umum Partai Demokrat, batas –batas toleransi yang diberikan Partai demokrat terhadap Nasaruddin telah habis ketika Nasaruddin secara lugas menjerumuskan nama baik dan kredibilitas Partai Demokrat dalam kasus Korupsi yang memalukan.

Bagaimana prediksi saudara terhadap kasus Wa ode bila ditinjau dari premise Dentler dan Ercson ? uraikan jawaban saudara.
Wa ode adalah anggota Banggar DPR dari fraksi PAN, dari sudut anggota DPR, wa ode dinilai telah melakukan penyimpangan terhadap budaya kelompok DPR, penyimpangan tersebut sudah sampai batas membahayakan keutuhan dan eksistensi DPR (khususnya Banggar)) sehingga Wa Ode dikucilkan, diasingkan dan dijatuhi hukuman dikeluarkan atau mengundurkan diri dari DPR.
Diawali dengan acara talkshow Mata Najwa di Metro TV, Wa Ode menyampaikan indikasi praktik calo anggaran di DPR. Dia juga mengatakan bahwa praktik mafia anggaran di DPR akibat kesalahan pimpinan DPR. Menanggapi pernyataan Wa Ode itu, Ketua DPR Marzuki Alie melaporkannya ke Badan kehormatan DPR (BK), dari sudut pandang PAN, penyimpangan Wa Ode masih dapat ditoleransi, Penyimpangan yang dilakukan oleh Wa Ode bahkan dapat dianggap memberikan keuntungan prestise bagi PAN (image yang dibangun untuk melihat PAN sebagai partai yang bersih dan membongkar korupsi di Indonesia) sehingga PAN tidak memberikan sanksi / tindakan apapun pada yang bersangkutan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wa Ode Nurhayati ditahan KPK di Rutan Pondok Bambu Kamis lalu. Anggota Banggar DPR dari FPAN yang menjadi tersangka kasus suap pembahasan anggaran infrastruktur daerah ini ditahan untuk kepentingan penyidikan KPK. Di dalam kasus ini, Wa Ode diduga telah menerima hadiah terkait pengalokasian anggaran DPPID senilai Rp 40 miliar untuk tiga kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam. Ketiga kabupaten yakni Aceh Besar, Pidi Jaya dan Bener Meriah. Legislator Fraksi PAN itu disangka melanggar pasal 12 huruf a dan b dan atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Wa Ode diduga menerima fee sekitar 5-6 persen untuk meluluskan anggaran di tiga kabupaten di Aceh. Wa Ode diduga telah menerima aliran dana sekitar Rp 6 miliar sekitar bulan Oktober-November 2010. Wa Ode disebut telah mengembalikan uang Rp 2 miliar dari total komitmen fee Rp 6 miliar. Alasan pengembalian karena anggaran DPPID untuk Kabupaten Pidi Jaya gagal digolkan oleh Wa Ode. Diduga setidaknya terjadi delapan transaksi dalam kasus ini. Untuk kepentingan penyidikan, tiga orang yang diduga terkait kasus ini telah dicegah ke luar negeri. Mereka adalah pengusaha Haris Surahman, Ketua Gema MKGR Fahd A Rafiq dan staf Wa Ode, Sefa Yolanda. Fahd belakangan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Prediksinya, apabila Wa Ode terus membahayakan DPR ( dengan mengancam membongkar kolusi anggran di Banggar), tidak menutup kemungkinan DPR akan menekan PAN sehingga berdampak secara tidak langsung terhadap eksistensi PAN di DPR. Apabila batas toleransi terlampaui, maka hal ini dapat menyebabkan PAN akan ikut menjatuhkan sanksi terhadap Wa Ode, termasuk didalamnnya prediksi yang paling mungkin dilakukan oleh Banggar DPR adalah dengan melakukan pemecatan terhadap Wa Ode sebagai anggota Banggar DPR, namun hal yang sama tidak akan dilakukan oleh PAN karena meski Wa Ode Nurhayati saat ini menjadi tahanan KPK atas kasus dugaan suap pembahasan anggaran proyek infrastruktur daerah, namun politikus PAN itu masih tetap berstatus anggota DPR. Proses pencopotannya baru mungkin akan dibahas DPP PAN setelah ada putusan hukum yang final.
PAN Bukan hanya ingin mempertahankan keanggotaan Wa Ode sebagai anggota DPR hal ini terlihat dari upaya divisi advokasi DPP PAN untuk menggandeng beberapa pengacara guna mendampingi Wa Ode dalam proses-proses hukum selanjutnya. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong Wa Ode Nurhayati berani membuka semua data yang dimilikinya agar dapat membongkar persekongkolan dalam Badan Anggaran selama ini dengan sasaran tentunya lawan lawan Politik PAN di parlemen.